Pemikiran Indonesia Juli 2007 3

Rabu, 04 Juli 2007

Konversi Utang untuk MDGs

Ivan A Hadar

Temuan untuk tahun fiskal 2003 itu, bila tidak ada perubahan, jumlahnya (akan) 60 juta dollar AS hingga 70 juta dollar AS sepanjang 2006-2015, sama dengan jumlah utang luar negeri pemerintah. Kondisi fiskal itu mengurangi dana yang dibutuhkan untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), seperti pengurangan kemiskinan dan kelaparan menjadi separuh pada 2015, perbaikan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan hidup.

Ihwal pemotongan utang

Berbeda dengan saat Orde Baru yang mendapat penghapusan utang hampir 60 persen pada tahun 1970, saat krisis 1997-1998 dan tsunami menerjang Aceh Indonesia hanya diberi moratorium utang. Kini sulit mengharapkan Pemerintah Indonesia berinisiatif meminta pemotongan utang. Alasan yang sering dikemukakan adalah penghapusan utang secara masif pun—seperti diperoleh Argentina dan Nigeria—mensyaratkan pembayaran sisa utang yang cukup besar dalam waktu singkat. Lagi pula, utang multilateral (Bank Dunia, IMF, dan ADB) tidak bisa dihapus. Padahal, dua dari tiga kreditor terbesar Indonesia adalah Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Sementara konstitusi Jepang sebagai kreditor terbesar melarang pemotongan utang.

Berbagai pertimbangan itu membuat pemerintah “hanya” berupaya mendapat keringanan utang lewat skema konversi utang (debt swap). Sejauh ini konversi utang untuk Indonesia baru dilakukan Pemerintah Jerman. Secara nominal, fasilitas 96 juta euro (Rp 1,033 triliun) yang dikonversi Pemerintah Jerman belum signifikan dibandingkan utang kita ke Jerman yang berjumlah 1,1 miliar euro. Apalagi, bila dibandingkan total utang kita yang sekitar 130 miliar dollar AS. Untuk mendapat konversi utang, pemerintah dituntut menyediakan dana pendamping 50 persen dari utang yang ditukarkan ditambah sejumlah persyaratan teknis lain, yang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dikeluhkan sebagai too stringent untuk jumlah penghapusan utang yang relatif kecil.

Namun, sekecil apa pun penghapusan utang perlu diapresiasi sambil mengupayakan duplikasi dan multiplikasi. Peruntukan dana 26 juta euro konversi utang untuk rehabilitasi gedung sekolah di Yogyakarta dan Jawa Tengah pascagempa adalah keharusan. Juga proyek perbaikan pendidikan dasar senilai 25,6 juta euro yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di 17 provinsi. Hasilnya, pengembangan 510 pusat pelatihan guru Ilmu Pengetahuan Alam, termasuk pengadaan bahan pelajaran dan alat peraga, bisa dinikmati 30.000 SD dengan lebih dari empat juta murid (BMZ, 2006).

Barter

Belajar dari pengalaman mancanegara, kita dituntut selalu bersikap kritis dalam mencermati praktik penghapusan utang bersyarat karena bisa kontraproduktif.

Hakikat konversi utang sendiri adalah sebuah barter. Bagi negara pengutang seperti Indonesia, konversi utang bisa menjadi semacam pentil agar tekanan sosial akibat kurangnya (dana) pembangunan sedikit berkurang. Sebaliknya, bagi kreditor, pentil itu diharapkan mampu mencegah terjerumusnya negara pengutang berat ke kondisi tidak mampu lagi mencicil utang-utangnya (insolvent).

Aspek barter juga bisa dilihat dalam debt for nature swap, penukaran utang untuk kelestarian alam. Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang (masih) memiliki hutan hujan tropis. Kini Indonesia di posisi kedua sebagai negara dengan hutan terluas setelah Brasil. Namun, sejak 1980, hutan seluas 143 juta hektar itu digunduli dan kini jumlahnya tinggal separuh.

Maka, bisa terjadi “barter” kepentingan penghapusan utang bagi Indonesia dan kewajiban kreditor untuk memenuhi kuota pelepasan emisi karbon dioksida (CO2).Sesuai Protokol Kyoto, negara dan perusahaan penghasil CO2 tinggi yang tidak bisa dihentikan dalam waktu dekat bisa “membeli” dari negara dengan pelepasan emisi rendah. Termasuk “membelinya” (lewat debt swap) berupa pelestarian hutan sebagai kawasan penyedot CO2.

Konversi utang sering diberikan dengan mensyaratkan keterlibatan investor dari negara kreditor sebagai pemegang saham (debt equity swaps) pada sektor-sektor yang menguntungkan. Kreditor dianggap menggunakan kesempatan keterpurukan negara pengutang untuk mencaplok berbagai miliknya yang berharga.

Pemboncengan

Hingga kini ketergantungan pada utang luar negeri masih membelenggu kita untuk membuat lompatan perbaikan ekonomi. Dan tudingan bahwa lembaga seperti IMF dan Bank Dunia diboncengi aneka perusahaan dari negara-negara kreditor secara tidak langsung “diakui” AS.

Menurut Depkeu AS, untuk setiap dollar AS yang dikontribusikan ke lembaga-lembaga multilateral, berbagai perusahaan AS menerima lebih dari dua kali lipat dari jumlah kontrak untuk program dan proyek yang dibiayai dari utang itu.

Juga dalam perjanjian utang bilateral. Jepang biasanya menyertakan persyaratan ketat terkait dengan penggunaan komponen barang, jasa (termasuk konsultan), dan kontraktor pelaksanaan proyek. Melalui modus ini, selain bisa me-recycle ekses dana di dalam negeri, Jepang bisa menggerakkan perusahaan dalam negeri yang lesu lewat pengerjaan proyek-proyek yang dibiayai dana utang (Kompas, 20/5/2006).

Kini rasio utang luar negeri Indonesia sedikit di bawah 50 persen, padahal batas amannya adalah 15-20 persen. Tingginya angka itu menyebabkan risiko gagal bayar (default) Indonesia amat tinggi. Meksiko, pernah mengalami kondisi seperti kita, karena itu mereka menangguhkan semua pembayaran (bunga dan pokok) utang.

Namun, langkah itu dianggap mengandung risiko untuk mendapat kredit murah yang dibutuhkan. Berbeda dengan debt swap yang diminati Eropa, yaitu pengutang yang berisiko gagal bayar dianggap memiliki kemauan untuk memberi ersatz (imbalan pengganti cicilan) sehingga citra sebagai good boy tetap melekat.

Dalam jumlah yang signifikan dan dengan persyaratan yang menguntungkan kedua pihak serta akuntabilitas kita sebagai pengelola proyek, solusi ini bisa dipandang sebagai sebuah alternatif penyelesaian utang luar negeri.

Ivan A Hadar Koordinator Nasional TARGET MDGs (Bappenas/UNDP)

 


Sabtu, 14 Juli 2007

Yudhoyono dan Kebebasan Pers

Agus Sudibyo

Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono meraih kursi presiden tahun 2004 bisa dilihat sebagai cermin keberhasilan media dalam menampilkan tokoh alternatif.

Kemunculan Yudhoyono sebagai tokoh nasional tak lepas dari pencitraan atau media framing pers Indonesia dalam memunculkan pemimpin alternatif. Di tengah kejenuhan atas figur pemimpin yang mapan, media menampilkan penggambaran simpatik dan legitimate terhadap tokoh semacam Yudhoyono.

Kebebasan pers dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Megawati, misalnya, secara signifikan ikut mendongkrak posisi Yudhoyono saat berhadapan dengan Megawati pada babak akhir Pilpres 2004.

Namun, sejarah memberi pelajaran, fakta seperti ini tidak otomatis membentuk watak-sikap yang lebih kondusif terhadap kebebasan pers. Empat presiden sebelum Yudhoyono sama-sama terlibat pasang surut hubungan dengan pers. Mereka merasakan hubungan harmonis dengan pers, tetapi pada masa lain terjadi pembredelan, pemenjaraan wartawan, atau mendiskreditkan pers dengan berbagai tuduhan tendensius dan berlebihan.

Revisi UU Pers

Presiden Yudhoyono menaikkan status Kementerian Negara Kominfo menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), dengan janji departemen ini hanya akan difungsikan sebagai perangkat sosialisasi dan diseminasi informasi.

Namun, tidak ada jaminan sejarah tak terulang lagi: institusi semacam Depkominfo lebih difungsikan sebagai represif-ideologis state aparatus daripada sebagai information aparatus. Tak perlu menunggu lama, empat peraturan pemerintah (PP) tentang penyiaran menetapkan kedudukan Depkominfo sebagai regulator penyiaran: memegang otoritas perizinan siaran, penetapan standar siaran, penetapan relai siaran, dan lain-lain.

Upaya resentralisasi penyelenggaraan kekuasaan di bidang penyiaran ke tangan pemerintah tak berhenti di sini. Belakangan publik dikejutkan draf revisi UU Pers yang amat bernuansa developmentalis-otoriter dan berusaha mengatribusi pemerintah dengan berbagai kewenangan mengontrol pers. Depkominfo menyangkal mempunyai agenda revisi UU Pers, tetapi terbukti departemen ini telah memasang iklan penawaran penyusunan kajian revisi UU Pers di media.

Rencana pemerintahan Yudhoyono merevisi UU Pers bisa dilihat dari dua sisi.

Pertama, meski zaman dan kondisi politik sudah berubah, tidak demikian dengan cara pandang kalangan pemerintah terhadap kebebasan pers. Belum terjadi transformasi kultur yang membuat para pemimpin formal lebih apresiatif terhadap hak publik atas informasi dan perbedaan pendapat. Dalam tubuh birokrasi kita, belum terlahir pemahaman baru yang kondusif bagi ruang publik yang otonom dari intervensi negara serta bagi fungsi-fungsi demokratis dan deliberatif media.

Tak mengherankan masih sering muncul berbagai ekspektasi usang agar pers berperan dalam mengawal nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan pembangunanisme. Di kalangan pemerintahan, masih berkembang ilusi tentang pers sebagai perangkat pembangunan, sebagai mitra pemerintah. Problem paradigma ini bukan hanya tercermin dalam draf revisi UU Pers yang kontroversial itu, tetapi juga dari pernyataan para pejabat dalam berbagai kesempatan.

Pembina kehidupan pers

Dari konservatisme dalam memandang kedudukan pers itulah muncul gagasan untuk mengembalikan fungsi pemerintah sebagai pembina kehidupan pers. Namun, masih ada kemungkinan kedua, Presiden Yudhoyono atau Menkominfo sebenarnya tidak atau belum mempunyai agenda resentralisasi dan reorganisasi kekuasaan pemerintah di bidang pers. Agenda itu datang dari para pejabat karier di Depkominfo yang notabene adalah eks pejabat Departemen Penerangan.

Presiden dan menteri boleh berganti, tetapi struktur birokrasi departemen masih didominasi pejabat karier yang sama, dengan paradigma yang jangan-jangan juga sama. Sebagaimana terjadi pada empat PP penyiaran, ada ambisi politik untuk membangun kembali otoritas dan lingkup kekuasaan Depkominfo layaknya Departemen Penerangan di masa lalu. Alih-alih membangun kapasitas dan kompetensi komunikasi dan informasi publik, Depkominfo lebih sibuk dengan ikhtiar politik memperlebar otoritas hingga menjangkau ranah media dan penyiaran yang sebenarnya tidak lagi membutuhkan intervensi pemerintah.

Para pejabat karier itulah yang tampaknya lebih berperan dalam perumusan rencana kebijakan, bahkan dalam bernegosiasi dengan DPR. Merekalah yang menguasai rencana rinci perubahan kebijakan untuk diserahkan kepada presiden dalam versi final. Sebagaimana terjadi pada kasus PP penyiaran, ada indikasi kuat Presiden Yudhoyono tidak secara persis mengetahui detail persoalan perubahan regulasi di bidang media dan mengambil keputusan semata-mata berdasarkan masukan para bawahannya.

Masalahnya, apakah Presiden Yudhoyono mampu mengendalikan ego sektoral dan orientasi kekuasaan pada level departemen tersebut? Maukah Presiden mengoreksi usulan bawahannya terkait dengan regulasi di media? Atau sejarah akan terulang. Kita memiliki pemimpin yang amat instrumentalistik terhadap kebebasan pers: memanfaatkan kontribusi positif, lalu mencampakkan saat tidak lagi membutuhkan.

Agus Sudibyo Deputi Direktur Yayasan SET

 


Senin, 23 Juli 2007

PLTN
Seberapa Aman?

Otto Soemarwoto

Terbetiklah berita dengan judul besar: Keamanan PLTN masih diragukan (Kompas, 21 Juni 2007). Dalam diskusi “Pembangunan PLTN Muria: Memberikan Manfaat atau Mudarat?” yang diprakarsai Fraksi PPP di DPR, mengemuka lagi kontroversi tentang PLTN. Pihak pendukung dari Batan mengatakan aman.

Pak Lilo Sunaryo, warga Muria, meragukan itu. Alasan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), jumlah PLTN di Asia, Amerika, dan Eropa Timur terus bertambah dengan pesat. Di Eropa Barat jumlahnya turun, karena PLTN tua dan kecil diganti dengan yang baru dengan kapasitas besar. Tapak PLTN di Gunung Muria juga aman.

Alasan pihak penentangnya sederhana: mengelola kereta api, bus, kapal, dan pesawat terbang saja kita belum mampu. Kecelakaan beruntun terus terjadi. Memang itu kelemahan kita: ceroboh! Tidak disiplin. Adakah jaminan para pengelola PLTN akan disiplin? Ataukah akan terjadi seperti pesawat Adam Air yang terbang dengan tujuan Makassar tersesat ke NTT, dan pesawat lain terjun ke laut di Selat Sulawesi dengan membawa korban lebih dari 100 orang?

Dalam pengelolaan risiko pertanyaan, “Berapa Amankah, Cukup Aman?” (How Safe is Safe Enough?) merupakan pertanyaan sentral. Namun, tidak ada jawaban mutlak sudah cukup aman atau belum cukup aman. Jawaban itu relatif, yaitu merupakan jawaban perbandingan antara pilihan yang satu dengan pilihan yang lain.

Contoh yang terkenal—bukan dalam nuklir—ialah pengembangan obat anti-AIDS. Pada waktu epidemi AIDS memuncak di Amerika Serikat (AS), belum ada obat untuk menanggulanginya. Para penderita AIDS hanya ada satu pilihan: meninggal. Pengembangan sebuah obat di Amerika Serikat diawasi dengan sangat ketat. Sebelum diizinkan untuk digunakan pada manusia, harus melalui pengujian kimiawi, biologi dengan sel/jasad renik dan hewan yang amat ketat dalam laboratorium.

Pengujian ini memakan waktu yang lama. Dapat sampai 10 tahun atau lebih. Para penderita tidak dapat menunggu selama itu. Mereka mendesak agar obat yang mempunyai potensi baik dan efek sampingnya tampak rendah, diizinkan untuk dicobakan pada mereka. Bagi mereka, pengujian yang belum sempurna itu sudah cukup aman dibandingkan dengan alternatif meninggal, jika tidak diobati.

Bagi Badan Makanan dan Obat-obatan AS, obat itu dianggap belum cukup aman untuk dicoba pada manusia. Akan tetapi, atas desakan para pasien dan publik, akhirnya pemerintah mengizinkan untuk mencoba obat itu. Tampaklah peliknya pertanyaan “Berapa amankah, cukup aman?” Para pasien menganggap manfaatnya lebih besar untuk mencoba obat itu daripada menunggu ajal, jika tidak diobati. Sebaliknya, menurut prosedur pengembangan obat-obatan, obat itu belum cukup aman untuk dicoba pada manusia.

Pertanyaan “Berapa amankah, cukup aman?” mempunyai komplikasi oleh adanya sindrom NIMBY. NIMBY adalah akronim untuk not in my backyard (tidak di pekarangan saya). Ungkapan ini timbul dalam kaitannya dengan usaha Pemerintah AS untuk mencari tempat pembuangan limbah nuklir.

Semua negara bagian menolak untuk digunakan sebagai tempat pembuangan limbah itu dan menyarankan untuk dibuang di tempat lain. Penduduk di negara bagian itu menganggap teknologi pembuangan yang digunakan tidak cukup aman. Sindrom NIMBY kita lihat dengan jelas pada ungkapan Pak Lilo Sunaryo, warga Muria di atas. Juga pada demonstrasi warga Kudus yang menolak PLTN. Demonstrasi ini didukung oleh Bupati dan DPRD.

Karena warga Muria tidak menghadapi risiko pemadaman listrik secara berkala, manfaat tambahan listrik dari PLTN tidaklah besar. Sebaliknya, pembangunan PLTN membawa risiko baru yang tidak dapat dikesampingkan.

Bagi mereka—dan juga penduduk Jawa-Bali pada umumnya—nisbah manfaat/risiko adalah kecil. Berbeda seandainya, misalnya, pembangunan PLTN direncanakan di Papua yang sering mengalami gangguan pemadaman listrik yang tidak saja mengganggu kenyamanan, melainkan juga pekerjaan rutin penduduk.

Mungkin penduduk merasa, pembangunan itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. PLTN itu cukup aman. Nisbah manfaat/risiko adalah besar. Sindrom NIMBY mungkin mereka kesampingkan dan mereka akan menerima pembangunan PLTN itu. Risiko PLTN mereka terima.

Bagi para penentang PLTN, strategi yang jitu bukanlah demonstrasi, melainkan menggerakkan rakyat untuk secara massal melakukan penghematan listrik. Semua industri didorong untuk melakukan audit listrik guna meningkatkan efisiensi listrik.

Industri perhotelan menggunakan kunci kamar yang berfungsi sebagai master switch listrik kamar, sehingga listrik mati pada waktu tamu meninggalkan kamar. Tamu diimbau untuk tidak mengganti handuk dan seprai setiap hari, melainkan katakanlah dua hari sekali. AC hotel dan perkantoran diatur pada suhu 25 derajat Celsius dan bukannya pada 22 derajat Celsius.

Menanam tanaman dalam pot dan di halaman untuk mengurangi kebutuhan AC. Mengganti lampu biasa dengan lampu hemat energi. Penduduk tidur malam dengan mematikan lampu biasa dan hanya menggunakan lampu kecil (night lamp). TV dimatikan dengan menekan tombol on-off dan bukannya menyetelnya pada standby yang menggunakan paling sedikit 5 watt.

Kembangkan energi terperbarukan, yaitu listrik dengan angin, mikrohidro, dan surya. Banyak hal lain lagi yang mudah yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik, yang jika dilakukan secara massal mempunyai efek kumulatif yang besar.

Sebuah laporan International Energy Agency (IEA) menyatakan, dengan meningkatkan efisiensi energi kebutuhan tambahan listrik di negara-negara IEA dalam tahun 2015 dapat ditekan dari 466 gigawatt (GW) menjadi 350 GW, sebuah pengurangan yang sangat signifikan. Penghematan itu jelas membawa pula keuntungan ekonomi.

Lingkungan hidup pun untung, karena emisi zat pencemar dari pembangkit listrik berkurang. Rakyat menjadi lebih sehat serta bahaya pemanasan global dan kenaikan permukaan laut menurun.

Keuntungan ekonomi dapat diperbesar dengan menjual penurunan emisi CO2, karena penghematan listrik dalam pasar dunia berdasarkan Protokol Kyoto.

Otto Soemarwoto Pakar Ekologi

 


Rabu, 04 Juli 2007

Indonesia, UE, dan Larangan Terbang

PLE Priatna

Komite Keselamatan Penerbangan Uni Eropa berencana melarang semua operasi pesawat komersial Indonesia ke Eropa.

Tanggal 4 Juli 2007, Komisi Eropa akan resmi menetapkan daftar hitam pencekalan penerbangan ke Eropa termasuk bagi maskapai penerbangan Volare Aviation Enterprise (Ukraina), TAAG Angola Airlines, dan Pakistan International Airlines (PIA).

Amat melegakan saat Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pelarangan ini harus ditanggapi positif, dijadikan pelajaran dan introspeksi untuk dapat memperbaiki kinerja dan keamanan penerbangan kita. Apalagi UE memberi kesempatan secara periodik, setiap tiga bulan (Oktober 2007) status dan kemajuan yang dilakukan bisa dilaporkan. Presiden Yudhoyono akan bertemu Presiden ICAO Robert Kobeh Gonzales di Jakarta dan menyampaikan komitmen Pemerintah RI dalam melaksanakan standar penerbangan internasional.

Bukan krisis politik

“Peringatan UE berupa larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia ke Eropa tidak berarti memburuknya hubungan Uni Eropa-Indonesia. Hubungan Indonesia-UE ada pada the golden years yang amat baik dan menjanjikan,” jelas Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa Nadjib Riphat Kesoema di Brussel, menjawab pertanyaan berbagai kantor berita dan media internasional.

Penetapan daftar hitam bagi penerbangan komersial dari Indonesia tidak berarti terjadi krisis hubungan RI-UE. Indonesia tetap memiliki kedudukan terhormat dan diakui telah melakukan serangkaian kemajuan pesat membangun demokrasi, good governance, perang terhadap terorisme, pemberantasan korupsi, dan pemulihan situasi makro- ekonomi yang menggairahkan, meski masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan.

Berkali-kali para pejabat Uni Eropa memberi apresiasi tinggi terhadap kemajuan Indonesia. Tak kurang Komisioner Kerja Sama Luar Negeri Komisi Eropa, Dr Bennita Ferrero Waldner dan Javier Solana—perwakilan tinggi UE untuk kebijakan luar negeri dan keamanan—memberi apresiasi terhadap peran dan perubahan yang dilakukan Indonesia. Di Aceh, Uni Eropa bersama ASEAN, Pemerintah RI, dan GAM mampu menciptakan perdamaian dan bermanfaat bagi semua pihak (Kompas, 14/12/2006).

Rencana kunjungan Putra Mahkota Belgia Pangeran Philip ke Indonesia tahun depan bersama pengusaha Uni Eropa, langkah finalisasi persetujuan Partnership Comprehensive Agreement (PCA) Indonesia-UE akhir tahun ini, bantuan UE dalam rangka Forest Law Enforcement Government and Trade Action Plan (FLEGT) guna memulihkan hutan menghadapi illegal logging, dan realisasi Indonesia-EU Strategy Paper 2007-2013 dengan sederet program kerja sama keuangan dan bantuan teknik selama lima tahun ke depan adalah komitmen besar yang tidak akan dipertaruhkan UE dengan pencekalan penerbangan. Indonesia tetap memiliki kedudukan strategis yang tidak mungkin ditinggalkan, dalam hubungan UE dengan Asia, China, dan Jepang.

Kritik IATA soal daftar hitam

Memasuki dunia global dengan pergerakan manusia menjadi amat tinggi, keselamatan penerbangan tidak bisa ditawar lagi. Seperti tiap negara, Komisi Eropa (EASA) melihat mobilitas manusia menjadi faktor esensial dalam merebut kompetisi kelangkaan sumber daya yang amat tinggi sehingga keselamatan aktivitas perorangan ini harus terjamin dan terlindungi dari segala ancaman. Transportasi udara menjadi tangible factors amat penting dalam peta hubungan dan kerja sama antarbangsa.

Studi Ascend, lembaga konsultan swasta di London, melaporkan, posisi tingkat keselamatan penerbangan kita rata-rata rendah. Rate of fatal crashes penerbangan kita tiga tahun terakhir mencapai 3,77 kecelakaan fatal dari setiap satu juta jumlah tinggal landas, dibanding dari rata-rata jumlah satu juta penerbangan global yang hanya 0,25.

Keadaan inilah yang mendorong Komisi Eropa mengeluarkan peringatan larangan terbang bagi pesawat komersial Indonesia memasuki wilayah Eropa, sebelum pemulihan dan peningkatan dilakukan. Kita tidak perlu marah dan tersinggung dengan larangan ini mengingat rentetan musibah di Tanah Air tidak boleh terjadi lagi hanya karena man-made disaster, sembrono menjalankan kelaikan keamanan sesuai standar internasional.

Namun, menurut International Air Transport Association (IATA), pencekalan itu bukan jawaban, meski bisa menjadi satu pendekatan untuk memperbaiki standar. “Blacklists in themselves do nothing to directly improve safety. It does not address the problem of bringing less safe airlines up to standard. IATA’s approach is to tackle the root causes of safety concerns,” demikian IATA menanggapi pencekalan ini.

Sementara David Henderson, juru bicara Association of European Airliner, mengulangi keprihatinan, ada sesuatu yang tidak pas dalam standardisasi ini sehingga satu-dua negara bisa memberi sertifikasi kepada maskapai negara lain, hanya karena Eropa berpikir tidak aman.

Untuk itu, IATA melalui audit keamanan IOSA (IATA Operational Safety Audit) dengan program Partnership for Safety menawarkan bentuk audit dan capacity building atas maskapai penerbangan yang bermasalah. Menurut IATA, melalui program ini akar masalah bisa diperbaiki secara komprehensif.

Meski IATA memberi kritik terhadap model pencekalan ini, tidak berarti kita harus terlibat perdebatan dan melupakan kewajiban memperbaiki standar penerbangan. Kerja sama intens dengan Uni Eropa (European Aviation Safety Agency), ICAO, FAA dan IATA menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar.

Instrumen diplomasi

Transportasi udara adalah instrumen penting diplomasi. Pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi melalui gerak perpindahan aktor-aktor negara dan non-negara guna membuka dialog, membangun kerja sama dan persahabatan, tidak cukup melalui surat atau telepon.

Komunikasi langsung melalui pertemuan dan pembicaraan, menuntut medium transportasi udara yang cepat dan aman untuk menghubungkan satu sama lain. Air safety awareness menjadi tuntutan zaman yang tidak bisa diremehkan. Peran kita dalam diplomasi global pun menuntut kerja sama erat, antara maskapai penerbangan yang andal, lembaga aviasi sipil yang kredibel, perangkat tenaga manusia yang profesional, dan publik yang berbudaya teknologi baru.

Pelarangan nonpermanen yang setiap tiga bulan bisa ditinjau ulang ini memberi kesempatan kepada kita untuk terus membenahi diri. Uni Eropa siap mencabut pencekalan bahkan menawarkan bantuan untuk mempercepat benah diri. Karena itu, yang kini harus segera ditangani tidak hanya soal demokratisasi, perlindungan HAM, atau good governance, tetapi juga transportasi udara dengan standar keselamatan memadai.

PLE Priatna Konselor Penerangan Sosial- Budaya dan Diplomasi Publik, KBRI Brussel di Belgia

 


Selasa, 03 Juli 2007

Moral Bantuan di Tanah Tsunami

Teuku Kemal Fasya

Jika Anda ke Banda Aceh, cobalah mengunjungi kafe dan pub di Simpang Lima ke arah Kodam Iskandar Muda. Di sana ada sejumlah tempat hiburan yang didesain untuk memanjakan para ekspatriat yang bekerja di lembaga PBB atau NGO (nongovernment organization) internasional untuk program tsunami.

Tak sulit menemukan makanan Eropa, semudah melihat bule ditemani gadis domestik berpakaian seronok.

Lain lagi kisah seorang konsultan asing yang digaji Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias Rp 500 juta sebulan. Bandingkan dengan gaji ketua lembaga ini yang “hanya” Rp 60 juta. Pertanyaannya, prestasi sosial apa yang dihasilkan sehingga digaji sebesar itu?

Kontradiksi bantuan

Problem bantuan sudah mengemuka sejak tsunami meratakan 800 kilometer garis pantai Aceh dan melumat kota-kota tua di sekitarnya. Besarnya bantuan, karut-marutnya perencanaan, mengacaknya proses pembangunan, dan lemahnya pemerintah menjadi simalakama rekonstruksi.

Bank Dunia menghitung kerugian akibat tsunami mencapai Rp 45 triliun, tetapi komitmen bantuan dari lembaga donor dunia Rp 75 triliun. Jika dilihat ketersediaan anggaran, seharusnya kebahagiaan bersinggung sapa di Aceh, mengganti derita yang menggumpal-gumpal.

Namun, statistik mencatat kontradiksi. Aceh yang bersimbah uang tak kunjung sejahtera. Hingga 2006, angka kemiskinan bertambah dari 1,6 juta jiwa menjadi 2,2 juta, rekor provinsi kedua termiskin di Indonesia. Inflasi meningkat dari 7 persen menjadi 23 persen. Angka pengangguran meningkat. Menjelang tiga tahun peringatan tsunami, 50.000 pengungsi masih tinggal di hunian sementara. Semua NGO memiliki program pemberdayaan ekonomi, tetapi tidak sampai 10 persen yang berhasil.

Apa yang salah? Jawaban umum menuding bantuan yang salah, karena ia tak memiliki “mata”. Politik bantuan buta menangkap kebutuhan masyarakat menjadi wujud dari segala tindakan dan usaha. Modal bantuan bekerja dengan logika bisnis, dengan prinsip profesionalitas yang sulit dipahami masyarakat lokal. Implementasi bantuan juga menerabas kode-kode kultural lokal yang sebenarnya bermanfaat sebagai modal pembangunan.

Di antara yang sulit dipahami tentang kinerja lembaga donor internasional di pusaran neo-globalisasi adalah gaya hidup dan lingkungan terhormat, dengan gaji tinggi dan kualitas perumahan yang tidak terbayang keborosannya bila dibanding standar masyarakat lokal. Mengutip bahasa Graham Hancock (The Lord of Poverty), “lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan ini memiliki sumber daya begitu besar yang bisa dihambur-hamburkan—dipertahankan atau diberikan kepada masyarakat—berdasarkan selera mereka sendiri.”

Frasa ini mewujudkan perilaku pekerja sosial di Aceh saat ini. Aktivis asing yang datang tak dapat dikatakan sebagai fasilitator masyarakat, karena mereka bukan shati (teman) dan hidup (live in) di komunitas. Mereka adalah fasilitator program yang pasti pergi saat anggaran habis. Seperti pengakuan seorang aktivis NGO nasional yang rela pindah ke Aceh karena tawaran gaji tiga kali lipat dari sebuah NGO internasional.

Kemuskilan memahami kinerja lembaga asing juga pada ketimpangan neraca antara dana rutin/operasional dan program. Sebuah penelitian menyebutkan, lembaga sosial di Aceh menghabiskan anggaran 70-85 persen untuk gaji, operasional, kantor, dan dana rutin lainnya. Sisanya, 20-15 persen, untuk pengembangan masyarakat. Pembangunan megaproyek jalan USAID dan JICS juga tersedot karena konsultan dan kontraktor utama adalah pihak asing. Dapat dikatakan, dana datang, dana keluar, tidak singgah di masyarakat lokal.

Moral bantuan?

Krisis lingkungan dan kemerosotan budaya lokal akibat bantuan yang melaju negatif melahirkan pertanyaan, layakkah dipertahankan?

Dari esensinya, bantuan kemanusiaan jangan sampai memerosotkan eksistensi kemanusiaan masyarakat yang dibantu, meninggalkan borok ketundukan dan perbudakan baru, dan menyemai aristokrasi. Hal ini tentu tak layak dipertahankan. Bantuan harus bisa menjadi potensi agar masyarakat lokal bisa mendaur ulang energi sekaligus berdiri di atas kaki sendiri.

Moral bantuan harus disesuaikan dengan mores (adat kebiasaan) masyarakat lokal, bukan sebaliknya. Jika tidak, berarti Aceh sedang didorong ke skenario afrikanisasi politik bantuan, saat bantuan hanya menguntungkan borjuis pembantu dan bukan yang dibantu.

Teuku Kemal Fasya Ketua Jurusan Antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

 


Senin, 09 Juli 2007

nasionalisme
Indonesia, “Negara yang Belum Selesai”

Saurip Kadi

“Haruslah Pancasila, weltanschauung kita. Entah saudara-saudara mufakat atau tidak, tetapi saya berjuang sejak 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk weltanschauung itu” (Bung Karno, 1 Juni 1945).

Ambon kembali bergejolak. Ada yang bilang, separatisme RMS adalah mainan kelompok tertentu yang sulit dijebak hukum, tetapi sebetulnya itu keliru. Ambon, Papua, dan Aceh (dulu), adalah murni persoalan politik karena kesalahan sistem kenegaraan.

Akibat kedaruratan di awal berdirinya republik, negara yang dibangun belum disusun dalam sebuah sistem dalam bentuk sebuah rangkaian lembaga negara sebagai totalitas yang mampu menjamin kesetaraan dan bebas tirani. Persoalan politik lalu ditangani dengan cara-cara militer, maka jatuhnya korban sesama anak bangsa tidak bisa dihindari.

Sayang, amandemen UUD 1945 gagal memperbaiki sistem kenegaraan secara keseluruhan sehingga mustahil akan mengubah jiwa dan visi serta paradigma dalam pengelolaan negara, termasuk di bidang keamanan. Yang pasti, tidak benar kalau dalam kasus penyusupan penari RMS, TNI kembali dikambing- hitamkan.

Max Lane menulis buku Bangsa yang Belum Selesai (2006). Lane menyebutkan, Indonesia adalah bangsa yang belum selesai dalam pembentukan jati diri. Dan saya kira itu hal yang pasti. Bahkan, lebih daripada itu, Indonesia adalah “negara yang belum selesai’.

Antara bangsa dan negara perlu dibedakan. Mengapa? Sebagai bangsa, kita ada masalah dengan integrasi sosial antarkelompok yang berbeda, tetapi relatif masih bisa ditangani. Namun, dalam masalah kenegaraan, kita mempunyai masalah besar, karena sistem kenegaraan yang kita bangun masih sangat lemah. Kasus Ambon harus dilihat dalam konteks ini.

Lemahnya sistem kenegaraan

Teringat, ceramah bertajuk Amandemen Kelima dalam Rangka Rekonstruksi Sistem Kenegaraan di Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia (Kompas, 16/6). Hampir semua pembicara, termasuk saya, sepakat, masalah kita adalah lemahnya sistem kenegaraan. Maka, jika sistem kenegaraan ini tidak dibenahi, kita akan terus menjadi “negara yang belum selesai”.

Sistem yang dibangun bukan sebagai sebuah totalitas yang di dalamnya terjadi sinergi, tetapi sebaliknya sesama lembaga negara saling bernegasi, mereduksi, dan mengeliminasi otoritas, fungsi dan peran satu sama lain. Dengan begitu, sebagai sebuah sistem tidak mampu menjaga makna terdalam dari kedaulatan rakyat. Terkait dengan ini, Pancasila perlu terus kita soroti.

Kita lihat, pasal-pasal dalam UUD 1945 yang asli tidak sempat memuat secara utuh nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, umpamanya, belum dijabarkan secara detail dalam batang tubuh UUD 1945 tentang bagaimana hak warga negara dalam soal keberketuhanan yang harus dijamin negara.

Selama ini ketuhanan hanya ditafsir sebagai “beragamakan sejumlah agama yang diakui negara”. Entitas pembentuk negara yang nyata-nyata sudah mengenal “ketuhanan” jauh sebe- lum Indonesia lahir justru kehilangan haknya oleh otoritas negara.

Bukankah dalam hal ketuhanan, negara mesti memberi perlakuan yang setara kepada setiap warganya? Klausul “kewajiban menjalankan syariat Islam” disepakati dengan tulus untuk dihapus adalah dalam rangka lahirnya Indonesia yang majemuk dalam berketuhanan.

Persoalan kemanusiaan juga demikian. Setelah diamandemen empat kali, UUD 1945 banyak memuat masalah HAM. Tetapi, visi lama belum berubah. Maka, hingga kini sejumlah elite masih menempatkan persoalan HAM sebagai “barang impor”. Padahal, motivasi utama perjuangan untuk merdeka adalah menegakkan perikemanusiaan.

Kasus Pasuruan yang menimbulkan korban rakyat jelata membuktikan bahwa sistem bernegara kita termasuk sistem ketentaraan, belum dijiwai semangat perikemanusiaan Pancasila. Begitu pula sila-sila lain, belum terwujud dalam pengelolaan negara, karena belum secara memadai diuraikan dalam batang tubuh UUD 1945 termasuk setelah amandemen.

Oleh karena itu, ke depan, tugas kita dan mereka yang disebut “pejuang reformasi” adalah bagaimana menjabarkan Pancasila sebagai landasan operasional kenegaraan kita.

Dan, satu hal yang penting adalah memisahkan negara dari pemerintahan. Negara dan pemerintahan adalah berbeda. Pemerintahan bisa bubar kapan pun, bahkan tidak harus menunggu pemilu lima tahunan, tetapi negara akan tetap berdiri, kecuali jika seluruh komponen bangsa menginginkan negara bubar. Namun, ini mimpi buruk yang harus hilang dari tidur kita.

Memisahkan negara dari pemerintahan penting dalam rangka memahami kedudukan Pancasila sebagai weltanschauung.

Dulu, pada masa Orde Baru, negara disamakan dengan pemerintahan, sehingga saat pemerintahan dikritik diposisikan sama dengan mengkritik negara dan Pancasila. Di sanalah mereka diposisikan sebagai musuh negara dan musuh Pancasila, lalu dihadapi negara.

Yang terpenting adalah bagaimana mencegah agar Pancasila tidak disalahartikan oleh rezim yang berkuasa. Karena itu, ia harus dikembalikan posisinya yang semula, yaitu sebagai landasan filsafat negara.

Revitalisasi Pancasila

Setiap negara mempunyai weltanschauung. Tanpa itu, ia rapuh karena tidak ada kekuatan batin yang mengikatnya. Ke depan, kita perlu revitalisasi weltanschauung kita, yakni Pancasila, yang telah terbukti mampu mengikat kita meski terus dilanda krisis, sehingga Indonesia sebagai negara tetap utuh.

Saya menduga kuat, apa yang selama ini disebut dengan “Pancasila”, baik dalam kaitan demokrasi, ekonomi, atau organisasi politik, bahkan di lapangan sepak bola, bukan Pancasila sebagaimana dimaksud para pendiri Republik.

Pancasila dipahami secara berbeda karena banyaknya penyimpangan nilai Pancasila dalam praktik sepanjang sejarah kita sebagai negara. Maka, hal mendasar untuk perubahan adalah, bagaimana bangsa ini secara sadar menata ulang batang tubuh UUD yang memuat amanah Pancasila, dan semua hal yang telah dituangkan dalam pembukaan UUD 1945.

Saurip Kadi Mayor Jenderal TNI

 


Selasa, 03 Juli 2007

Reformasi Tanpa Pikiran Besar

Sugeng Bahagijo

Benarkah 10 tahun reformasi di Indonesia hanya menjadi “sejarah tanpa perubahan”? Apa yang hilang dalam reformasi kita?

Memang, tidak semua “hilang” dalam 10 tahun reformasi. Sistem perpajakan dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial diperbaiki. Desentralisasi merupakan keputusan politik dan kebijakan publik amat bernilai dari rezim reformasi. Pun banyak lahir pemimpin muda dan visioner di daerah, dari Wali Kota Makassar hingga Bupati Jembrana. Banyak pelayanan kepada publik telah diperbaiki.

Namun, banyak yang merasakan, 10 tahun reformasi, Indonesia masih tampak berat bagi warganya. Pendidikan dan kesehatan masih mahal. Harga sembako (minyak dan beras) masih terlalu tinggi.

Tajuk Kompas (29/6), “Menggugat Reformasi”, lalu terasa penting. Dan yang diprihatinkan adalah mengapa politik kita hanya tertuju kepada kekuasaan dan hak istimewanya, lalu melupakan tanggung jawabnya kepada kemajuan bangsa, sementara kemiskinan dan pengangguran sebagai masalah utama tak terselesaikan.

Ini tidak kebetulan. Dua hari sebelumnya, dalam sambutan di depan Konferensi Kebijakan Sosial yang diselenggarakan Prakarsa, di Jakarta, Wapres Jusuf Kalla menyatakan, “Sepuluh tahun Indonesia tidak mengajukan pikiran besar.” Wapres mengatakan, kita tidak membangun bidang-bidang yang amat diperlukan, seperti pengairan dan infrastruktur. Kita menghabiskan banyak waktu untuk berdebat dan politik.

Politik reformasi yang mandul

Mengapa politik Indonesia pascareformasi menjadi mandul?

Pertama, politik nasional pascareformasi masih ditawan beban masa lalu, tampak dari berbagai warisan utang yang berat (BLBI) dan terus diturunkan dari Presiden Habibie hingga SBY-JK. Kegagalan politik reformasi untuk membuat penyelesaian yang fair telah merugikan ekonomi dan anggaran masa kini serta masa depan. Elite politik tidak menyadari, kegagalan ini menyebabkan biaya fiskal yang berat, jauh lebih berat ketimbang biaya fiskal yang ditanggung Pemerintah AS pasca-Depresi Besar tahun 1930-an (Griffith-Jones dan Gottschalk, 2006).

Kedua, politik kita masih terlalu buta terhadap ekonomi internasional. Politik kita terlambat menyadari, ada yang disebut soft power atau productive power oleh berbagai lembaga keuangan internasional yang secara aktif memasok aneka kebijakan ekonomi nasional. Politik kita terlalu good boy tanpa daya menyeleksi mana yang baik bagi national interest kita. Akibatnya, politik kita mudah menyerahkan urusan kepada nasihat-nasihat kebijakan (policy advice) lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang tidak selamanya cocok dengan kebutuhan nasional. Seharusnya, politik nasional mampu berunding, bernegosiasi, dan mencari konsesi terbesar. Ini berbeda dengan zaman awal Orde Baru saat pemerintah berhasil mendapat peringanan besar atas utang masa lalu melalui diplomasi ekonomi aktif Presiden Soeharto dan tim Widjojo ke negara-negara Barat.

Ketiga, banyak politisi kita terlalu bersukaria dengan kenikmatan sesaat kekuasaan dengan segala manfaat dan hak istimewa, lalu lupa diri dengan investasi politik berupa kebijakan teknis. Ini tampak dari tidak adanya analisis dan usulan kebijakan oleh berbagai litbang parpol, juga dari kualitas dialog dan debat di parlemen tentang APBN, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Elite dan parpol di negara mana pun umumnya tidak berhenti pada retorika, tetapi memahami dan menyusun aneka kebijakan publik. Di Inggris, Partai Buruh bangga karena mampu memperkenalkan dan menyusun sistem jaminan kesehatan nasional (NHS). Di Skandinavia, para politisi bangga karena dapat menyusun sistem kesejahteraan sosial (welfare state). Di Korea Selatan—pascakrisis ekonomi—Kim Dae-jung diakui sebagai pencipta sistem kesejahteraan sosial yang luas dan bagus di bawah DJ Welfarism.

Memang, faktor utama yang tidak menguntungkan para politisi kita pascareformasi adalah krisis ekonomi 1997. Peralihan politik membuat PR kaum reformis menjadi ganda, mengantar transisi sekaligus memulihkan ekonomi, sementara berbagai kepentingan keuangan internasional juga turut bermain.

Politik kesejahteraan

Bagaimana mengatasinya? Bagaimana memastikan politik pascareformasi menjadi produktif dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan?

Pertanyaan sulit dijawab meski tetap merupakan perkara yang kita semua perlu mencari jawabannya. Ada hal besar yang menjadi taruhan. Jika demokrasi kita gagal mengatasi kemiskinan dan pengangguran, legitimasi rezim reformasi akan menjadi pertanyaan dan gugatan. Seperti dikatakan Wapres, jika kita tidak berhasil mengatasi kemiskinan, rakyat akan marah, “buat apa berdemokrasi kalau tetap miskin”.

Tampaknya, pada tingkat idea, politik dan demokrasi kita harus kembali menemukan visi dan tujuan yang lebih besar, yakni kemajuan bangsa (nation building) dan kemajuan warga negara (society welfare). Politik partisan hanya bisa diterima sejauh dia mengajukan pikiran-pikiran besar dalam upaya menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan umum.

Hans Antlov (2007), ahli politik Indonesia, menyarankan agar Indonesia menjadi negara-yang-kuat sekaligus negara-yang-demokratis. Negara kuat diperlukan guna menghadapi arus besar globalisasi dan pasar bebas. Negara demokratis diperlukan sebagai cara mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi (power tends to corrupt).

Pada tingkat praksis, elite politik kita harus diingatkan agar mereka menjadi elite yang sebenarnya. Dengan berbagai fasilitas yang elite, elite kita harus mampu memiliki gagasan dan usulan kebijakan.

Semestinya, elite politik kita mampu mengajukan berbagai data, informasi, dan analisis. Litbang-litbang parpol harus aktif dan hidup sebagai dapur kebijakan, dari hal makroekonomi hingga kebijakan sosial seperti Jamsostek dan Asuransi Kesehatan. Elite politik kita perlu tahu konsekuensi APBN yang defisit dan APBN yang surplus serta memahami mengapa pertumbuhan ekonomi dan belanja sosial sama-sama penting. Elite politik juga harus aktif merumuskan cara mengurangi utang dan menaikkan belanja sosial.

Dengan singkat, elite politik kita benar-benar harus bekerja keras untuk memahami dan menguasai hal-hal teknis kebijakan. Hanya dengan bekal itu, mereka layak menjadi elite, layak bersaing satu sama lain, dan mencapai konsensus kolektif tentang kebijakan publik. Hanya dengan jalan itu, politik pascareformasi dapat meraih kembali kepercayaan dan legitimasinya di mata rakyat dan pemilih.

Sugeng Bahagijo Associate Director Perkumpulan Prakarsa

 


Selasa, 10 Juli 2007

“Cek Kosong” Globalisasi

Syamsul Hadi

Bagi Thomas Friedman (1997), substansi ekonomi dari globalisasi adalah ide kapitalisme pasar bebas (free market capitalism).

Intinya, semakin membuka ekonomi untuk perdagangan bebas dan kompetisi, semakin efisien dan tumbuh suburlah ekonomi Anda. Semakin patuh kepada prinsip-prinsip pasar bebas, semakin makmur negeri Anda.

Keyakinan itu terpatri kuat di benak pengambil kebijakan ekonomi negeri ini. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Yudhoyono menyatakan, bangsa Indonesia tidak perlu menghindar dari fenomena globalisasi. Tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini kecuali berperan aktif dalam globalisasi itu. Positioning semacam inilah yang mendasari keterlibatan aktif Indonesia dalam negosiasi perdagangan bebas di level global, regional, dan bilateral. Di aras domestik, kebijakan privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi menjadi pilihan yang seakan niscaya dan tak tergantikan.

Bagi ekonom Perancis, Robert Cohen (2006), ilusi yang berbahaya adalah membayangkan bahwa partisipasi aktif dalam globalisasi ekonomi akan melahirkan penyebaran kemakmuran yang bersifat spontan. Bagi Cohen, teknologi komunikasi telah menghadirkan realitas kemakmuran negara maju yang enak ditonton di TV, tetapi hampir mustahil dicapai bagian terbesar masyarakat di negara-negara berkembang. Dalam bahasa getir Joseph Stiglitz, “It is better to be a cow in Europe than to be a poor person in a developing country” (Stiglitz, 2006:85).

Strategi berkompetisi

Bentuk permainan utama globalisasi adalah persaingan bebas, dengan para kompetitor yang tangguh. Namun, Alexander Hamilton (1755-1804)—Menteri Kemakmuran AS semasa Presiden George Washington—menyatakan, AS harus melakukan proteksi dan subsidi untuk menghadapi Inggris yang lebih dulu maju melalui Revolusi Industri. AS era George Washington menolak desakan Inggris untuk menerapkan ekonomi pasar bebas. Ibarat pertandingan lari cepat, Inggris lebih dulu ada di depan, dan akan jadi pemenang, sedangkan AS akan menjadi pecundang (Krane dan Amawi, 1997).

Negara-negara yang secara historis terlambat membangun industrinya, seperti Jerman, Italia, Jepang, Korsel, bahkan AS, semula bersikap antipasar bebas. Mereka menerapkan subsidi kepada industrinya dan memasang tarif tinggi bagi barang-barang impor dari negara-negara lebih maju. Setelah siap, tarif dan subsidi diturunkan. Kini mereka mempromosikan pasar bebas dengan perhitungan, produksinya dapat memenangi persaingan dengan negara-negara lain. Produk mereka akan membanjiri negara-negara lain, bukan sebaliknya.

Sektor pertanian merupakan kekecualian. Perundingan WTO Putaran Doha (Doha Development Round) terhenti karena keengganan negara maju (AS, Uni Eropa, dan Jepang) untuk membuka pasar mereka bagi produk pertanian negara berkembang. Padahal, di sektor manufaktur, hak cipta dan jasa, negara berkembang telah memberikan konsesinya kepada negara maju. Dan sektor pertanian adalah keunggulan komparatif (comparative advantage) negara berkembang dalam perdagangan internasional. Artinya, jika prinsip timbal balik (mutual benefit) dijalankan, tak ada pilihan lain bagi negara maju itu selain menanggalkan proteksinya di sektor pertanian.

Namun, itu tidak terjadi. Negara maju memperjuangkan sektor industrinya dengan membuka pasar negara berkembang. Dalam waktu bersamaan, negara maju melindungi petani dengan segala cara guna melanggengkan proteksi pertanian.

Berbeda dengan Indonesia dari zaman ke zaman, pemerintah negara-negara maju siap “pasang badan” untuk membela petani mereka. Mereka mengategorikan petani dalam vulnerable group. Jepang, Uni Eropa, dan AS melakukan serupa, meski dengan tekanan berbeda. Sebutlah paradoks atau anomali, namun intinya sama, kepentingan politik tetap kental di era globalisasi. Kepentingan nasional (national interest) tetap menjadi dasar pemerintah negara maju dalam berkiprah di era globalisasi. Jadi, sudah matikah nasionalisme?

Menunda kemakmuran

Sebagai wujud partisipasi dalam globalisasi, negosiasi perdagangan bebas, di mana RI terlibat di semua level, hanya dilakukan sekelompok elite pemerintahan. Masalahnya, imbas aneka kesepakatan perdagangan bebas akan dirasakan masyarakat. Begitu pula kebijakan liberalisasi yang menjadi trademark globalisasi.

Pembuatan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM), misalnya, tak lepas dari “arahan” institusi finansial global yang sarat kepentingan bisnis negara maju. Termasuk Jepang, yang menjadikan syarat tak tergantikan bagi penandatanganan kesepakatan perdagangan bebas bilateral (EPA) Indonesia-Jepang.

Perlakuan sama yang diberikan kepada modal asing dan dalam negeri dalam UUPM, misalnya, berkonsekuensi pada menyempitnya ruang untuk mengembangkan industri dan wirausaha domestik. Amat absurd melihat perlakuan sama atas perusahaan raksasa dunia beraset puluhan kali lipat GDP Indonesia dengan usaha kecil rakyat yang modal utamanya “semangat juang dan kerja keras”.

Bagi Cohen, globalisasi ibarat cek kosong: awalnya membangkitkan harapan, akhirnya menimbulkan kekecewaan. Di negeri ini, rakyat yang malang dibius dengan mimpi indah, “cek kosong” itu dapat dicairkan atau “diuangkan” menjadi kemakmuran bangsa pada 2030, 2040, dan seterusnya. Percayalah!

Syamsul Hadi Pengajar di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI; Executive Board pada Network of East Asian Studies (NEAS), Tokyo

 


Kamis, 12 Juli 2007

Polisi yang Progresif

Satjipto Rahardjo

Pekerjaan polisi sulit diatur hukum karena bergelimang interaksi dengan manusia dan masyarakat.

Saya menyebut karakteristik polisi sebagai “penegak hukum jalanan”. Polisi berbeda dari jaksa dan hakim yang saya sebut sebagai “penegak hukum gedongan”.

Polisi adalah petugas (officer) lapangan, bekerja “tanpa sarung tangan” dan “tidak di belakang loket”, berada langsung di tengah orang baik atau jahat. Maka, risiko polisi dikalungi celurit lebih besar daripada jaksa dan hakim. Namun, bahaya itu sudah menjadi bagian risiko pekerjaan polisi. Di Amerika Serikat, jika seorang polisi berpamitan kepada istrinya untuk berangkat bekerja, itu menjadi pertanda salam perpisahan selamanya.

Sulit diatur rinci

Interaksi yang sangat intensif antara polisi dan manusia menjadikan pekerjaan polisi sulit diatur rinci oleh hukum. Berapa ratus ribu undang-undang dibutuhkan, berapa ribu halaman kitab hukum harus disediakan, jika pekerjaan polisi ingin diatur secara tuntas dan rinci.

Jika peraturan sudah dibuat, masih ada ruang terjadinya interaksi sosiologis antara polisi dan masyarakat, yang menentukan apa yang akan terjadi dengan peraturan itu.

Seorang polisi yang melihat orang miskin, kurus, dekil, melakukan kejahatan kecil, mungkin akan membiarkannya pergi, bahkan memberinya uang. Mungkin ia berpikir, mengapa orang ini harus kesulitan mencari makan, sedangkan di tempat lain orang berpesta dalam kemewahan dan bergelimang uang. Maka, bagi polisi, menjalankan hukum pidana tidak seperti menarik garis lurus antara dua titik, tetapi dapat penuh pergulatan sosiologis dan kemanusiaan.

Polisi juga harus bekerja dalam bilangan detik, tidak ada kemewahan untuk berpikir dan menimbang-nimbang seperti hakim, jaksa, dan advokat. Jika polisi tidak cepat dan tepat bertindak, dalam bilangan detik dapat terjadi aneka peristiwa kecelakaan, bunuh diri dan lainnya.

Jadi, keleluasaan dan kelonggaran diperlukan bagi pekerjaan polisi. Kekakuan pengaturan pekerjaan polisi bisa fatal. Untuk mewadahi keleluasaan dan kelonggaran itu, dalam kamus kepolisian ada istilah diskresi. Diskresi diberikan kepada polisi untuk menentukan pilihan tindakan (course of action) yang akan dilakukan. Diskresi diberikan kepada polisi karena sifat pekerjaan yang mendesak dan mendadak.

Strategis

Polisi muncul sebagai pekerjaan yang amat strategis di negara hukum seperti Indonesia. Negara hukum menjadi hidup dan memenuhi janjinya kepada rakyat jika polisi bekerja progresif.

Gagasan baru dalam hukum, seperti perlindungan hak-asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup, akan menjadi kenyataan melalui campur tangan polisi. Pelaksanaan HAM, pelestarian lingkungan hidup, dimulai dari aras masyarakat paling bawah, bukan dari Jakarta atau kota besar. Untuk mengatakan secara bernas, “rumput pun menjadi sahabat polisi”, karena jika ada larangan menginjak rumput, polisilah yang pertama-tama memberi pertolongan kepada rerumputan jika ada orang menginjaknya.

Polisi menjadi pekerjaan yang mampu menguji sampai di mana kekuatan hukum itu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum sejumlah besar kejahatan yang tidak dikehendaki masyarakat. Seberapa besar kekuatan pasal-pasal dalam KUHP itu bergantung pada aktivitas polisi.

Pekerjaan polisi juga tidak jauh beda dari pengambil kebijakan (policy makers). Melalui pilihan tindakan yang dilakukan polisi atau diskresi, mereka turut menentukan mana yang akan dijalankan dan yang tidak.

Karena itu, secara agak dramatis kita boleh mengatakan, sebagian “nasib Indonesia” dan negara hukum Indonesia terletak di tangan polisi.

Itu sebabnya saya mengatakan, polisi memiliki peluang paling besar untuk menjadi penegak hukum progresif. Hukum menyediakan banyak peluang agar polisi dapat menjadi pahlawan bagi bangsanya, dengan bertindak progresif, membuat pilihan-pilihan tepat dalam pekerjaannya.

Namun, peluang itu juga dapat menjerumuskan polisi ke jurang “kenistaan”, dengan menjadi polisi korup, suka melakukan kekerasan, pelecehan (harassment) sehingga menjadikan hidup di Indonesia tidak nyaman.

Maka kepada semua polisi di Indonesia, Anda “ditantang”, apakah akan menjadi pahlawan atau pembuat sengsara dan beban kehidupan bangsanya.

Satjipto Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

 


Jumat, 06 Juli 2007

Korban Lapindo Menyerah

Roch Basoeki Mangoenpoerojo

Menyoal korban lumpur Lapindo berarti bicara ganti rugi. Begitu khalayak dan penyelenggara negara mewacanakan.

Bak kopaja menabrak anak- anak dan harus memberi ganti rugi, sopir lari menghindari amukan massa. Namun, bagaimana bila penabraknya adalah korporasi multinasional? Dia mempunyai cara sendiri untuk mengantisipasi.

“Massa” pun dibeli miliaran rupiah dan kini menjadi pihak-pihak yang memihak Lapindo, dan ikut menekan korban agar kian menderita dan menyerah dengan pembayaran 20 persen. Sementara itu, masyarakat luas tidak membantu, dompet peduli pun tiada. Kini 94 persen warga terpaksa menyerah. Itulah hasil penelitian lapangan dua bulan terakhir.

Menurut Lapindo, korban itu memang cuma anak TK tanpa daya tawar. Paling hanya bisa menangis. Kasus lumpur Lapindo tak boleh disederhanakan karena menyangkut nilai-nilai Indonesian-way. Ketiga pihak terkait, warga negara, penyelenggara negara, dan korporasi yang (dianggap) tiang ekonomi negara, ikut bertanggung jawab.

“Business to business”

Ada apa dengan korban? Secara paksa, mereka kehilangan kehidupan sebagai manusia beradab. Nasib korban Nagasaki-Hiroshima maupun Chernobyl lebih enak: mati, dikubur, dan selesai. Manajemen negara mengambangkan, tanpa pernyataan penyebabnya (alam atau dibuat oleh manusia) setahun lebih.

Karena tidak jelas, tidak satu pun pihak luar negeri membantu. Di internet, orang luar menilai kasus Lapindo sebagai kebodohan bangsa, tak layak ditolong. Entah ke mana korban mengaduh sebagai manusia dan warga negara. Deritanya tanpa terkait Lapindo karena tidak ada perjanjian apa pun sebelumnya.

Mereka adalah warga negara yang merasa kehilangan berbagai macam hal. Pertama, traumatis kehilangan habitat. Kedua, kesibukan/pekerjaan dan tempat main anak. Ketiga, rezeki selama tanpa pekerjaan. Keempat, harta benda hasil keringat bertahun-tahun. Kelima, kehilangan tanah-rumah/lahan. Keenam, kehilangan masa depan. Ketujuh, kehilangan biaya evakuasi. Bagaimana menominalkan kerugian itu? Perusahaan asuransi pun kesulitan menghitung.

Tiba-tiba, korporasi yang hingga kini belum disalahkan harus memberi ganti rugi. Lebih aneh lagi, korporasi dipersilakan bertransaksi langsung, itu pun terbatas tanah bersertifikat. Seharusnya korban menerima “kompensasi” sebesar harga tanah 100 persen, ditambah enam plus. Namun, siapa yang mau membayar? Tergantung pemerintah. Seperti BLBI, semua harus melewati inisiatif/angket/interpelasi DPR, prerogatif presiden. (Peradilan diperlukan untuk menentukan siapa yang salah).

Lebih lucu lagi, pengusaha yang menjadi korban harus membuat MOU business to business (bukan private to private) dengan Lapindo. Pengusaha mengajukan Rp 54 miliar. Namun, dijawab, “Kalau mau, Rp 14 M atau kita bertemu di pengadilan.” Dan pengusaha yang menjadi korban pun dibiarkan sampai menyerah. Apalagi jika usahanya “cuma” toko kelontong, fotokopi, atau warung.

Milik siapa?

Menjadi pertanyaan, menurut hukum, sahkah transaksi paksa tanah dengan cara membanjiri lumpur panas? PPAT perlu menjelaskan, benarkah cara-cara seperti ini?

Menurut UU Agraria No 5/ 1960, turunan Pasal 33 UUD, pada hakikatnya tanah dikuasai negara. Indonesia tak mengenal pemilikan mutlak, “asas domein” yang berlaku saat penjajahan. Jelas, Lapindo, yang direstui pemerintah, tidak menjalankan prinsip itu. Memang, hal ini bisa diperdebatkan setelah banyak muncul tumpang tindih pengaturan keagrariaan, apalagi UUD juga berubah. Perdebatan itu, kembali ke pertanyaan seberapa jauh kita ingin memerdekakan rakyat?

Beginikah tujuan kita bernegara? Negara selayaknya mengambil alih semua persoalan korban Lapindo, langsung atau tidak langsung, melalui Indonesian-way yang ingin mengantar rakyat merdeka, bersatu, berdaulat, sebelum menuju keadilan dan kemakmuran.

Roch Basoeki Mangoenpoerojo Anggota Presidium Barisan Nasional

 


Sabtu, 07 Juli 2007

Manusia dengan Berkah Agung

Gede Prama

Dalam ilmu-ilmu manusia, sudah lama dikenal rumus “kita bisa menjadi apa yang kita pikirkan”.

Ketika perang dingin antara AS dan Soviet begitu menakutkan, pikiran kolektif manusia berpikir bagaimana ia segera berakhir. Dan keruntuhan Soviet membuat perang dingin berakhir, diganti kedigdayaan AS yang tidak tertandingi. Bom teroris yang meraung-raung, lalu berusaha menjadi pengimbang. Ini disusul bom lebih besar di Afganistan dan Irak. Dalam keadaan seperti ini, pikiran kolektif mulai rindu dengan negara yang bisa menjadi pengimbang AS. Dan jangan-jangan ini bisa berujung pada datangnya perang dingin kembali.

Indonesia juga serupa. Saat Orde Baru (Orba) berkuasa banyak orang merindukan kebebasan. Dan saat Orba runtuh, kebebasan datang. Namun, mulai ada tanda-tanda banyak manusia Indonesia bosan kebebasan, rindu keteraturan. Jangan-jangan pikiran kolektif seperti ini akan menghasilkan Orba dengan baju baru.

Merindukan yang nanti

Seperti ditulis Dr Michael Newton dalam Journey of the Souls, banyak jiwa mengalami depresi berat. Setelah dihipnoterapi ternyata berkejaran dengan keinginan sejak beberapa kehidupan sebelumnya. Dalam derajat yang berbeda, manusia sedang berkejaran dengan keinginan. Tandanya ialah menyukai sesuatu yang nanti akan terjadi, membenci sesuatu yang sudah digenggam. Setelah yang nanti menjadi sesuatu yang kini, lagi-lagi kita merindukan yang nanti.

Ini serupa kisah Nasrudin. Suatu hari Nasrudin asyik memancing. Tiba-tiba polisi datang. Nasrudin lari, diikuti polisi. Setelah berhenti karena kelelahan, polisi sambil membentak bertanya, “Mana tiket masuknya?” Dengan polos Nasrudin menunjukkan tiket. Menyadari kekeliruannya, polisi bertanya, “Kalau punya tiket, mengapa tadi lari?” Nasrudin berucap, “Saya lari karena penyakit mag kambuh, ingin cepat-cepat bertemu dokter.”

Beginilah kehidupan banyak orang. Terlalu banyak waktu terbuang untuk berlari. Setelah habis energi, baru sadar kalau berlari untuk sebuah kesalahpahaman. Dan yang paling banyak bertanggung jawab atas hidup yang terus berlari adalah keserakahan/keinginan.

Kebahagiaan vs keinginan

Sadar akan bahayanya keserakahan tidak sedikit guru yang belajar mengelolanya. Seperti menangkap sapi liar, awalnya melawan, memberi penjelasan kalau terpenuhinya keinginan adalah tanda dicapainya kebahagiaan.

Namun, apa pun alasannya, tetap keinginan dikembalikan ke tempat semula, hanya sebagai pembantu bukan penguasa. Maka ada yang mencoba bercakap-cakap dengan keserakahan. Hai keserakahan, rumah siapakah yang suka kau kunjungi? “Rumah orang kaya karena di sana saya jadi raja.” Saat pertanyaannya dibalik, rumah siapa yang dibenci, ia menjawab sedih, “Rumah orang bijaksana karena di sana saya hanya jadi pembantu.”

Inilah tanda-tanda awal manusia yang mulai diterangi kebijaksanaan, keinginan, dan keserakahan kembali ke tempat duduk asalnya sebagai pembantu setelah lama congkak jadi penguasa. Kalau bukan terpenuhinya keinginan sebagai ukuran kebahagiaan, lantas adakah ukuran kebahagiaan yang lain?

Seorang pejalan kaki, berbisik ke dalam diri, orang yang amat bahagia adalah yang sadar di dalam batinnya bahwa dialah yang paling hina. Untuk itu, tidak ada pilihan lebih baik untuk menemukan kebahagiaan kecuali rendah hati. Akibat meletakkan diri di tempat terendah, tidak seorang pun bisa menghinanya. Karena tidak bisa dihina, ia bahagia di mana saja berada.

Di dunia sufi pernah lahir Faried yang agung. Oleh gurunya ia pernah diajari, “Faried kapan saja engkau dipukuli orang, cepat cium kakinya, kemudian pulanglah tanpa rasa dendam.” Murid-murid Kristus lama diajari hanya kasih yang bisa membuat setetes jiwa menjadi lautan Tuhan. Lebih terang lagi ada yang menulis, all souls are perfected in love.

Bhisma pernah berpesan kepada Yudistira tentang orang suci saat tubuhnya beberapa saat lagi akan wafat. Orang suci adalah manusia dengan batin tenang seimbang. Dalam batin seperti ini, semua arah adalah indah.

Bagi segelintir pencari kesucian di jalan Buddha, penderitaan bukan sesuatu yang ditakuti. Ketika memilih antara penderitaan dan kebahagiaan, mereka memilih penderitaan. Terutama karena penderitaan seperti air suci yang memurnikan perjalanan.

Inilah contoh-contoh manusia yang berbahagia tanpa tenggelam dalam keserakahan. Mereka memiliki pengertian tentang kekayaan secara berbeda. Contentment the greatest wealth. Dalam rasa berkecukupan itulah letak kekayaan teragung. Orang-orang seperti ini kerap berpesan, saat orang menyebut dirimu agung, bukan karena engkau agung, tetapi karena jiwa mulai tersambung dengan jiwanya jiwa.

Orang-orang teistik (Islam, Nasrani, Hindu) memberi simbol angka satu terhadap hal ini. Terutama karena yang dua (diri dan Tuhan) telah menyatu. Orang-orang nonteistik (contohnya Buddha) memberi simbol angka nol akan hal ini. Secara lebih khusus karena semua sudah sempurna apa adanya. Tidak ada lagi hal positif yang perlu ditambahkan, tidak ada lagi hal negatif yang perlu dikurangkan. Terlihat berbeda. Dan biarlah pohon kelapa tumbuh di pantai, pohon cemara tumbuh di gunung. Keduanya bertumbuh indah di tempat asalnya.

Maka di Timur pernah lahir pendapat tentang ciri-ciri manusia dengan berkah agung: “memandang perbedaan sebagai keindahan, melindungi diri dengan perisai kesabaran, kekayaannya adalah rasa berkecukupan, hidupnya diterangi matahari kesadaran, dan kalau terpaksa mengeluarkan pedang, ia mengeluarkan pedang kebijaksanaan”.

Di Barat ada tulisan, “my parent hate me when they know that I am a Buddhist but they love me when they know that I am a Buddha”. Orangtua pernah terkejut melihat anaknya karena kerap masuk wihara. Namun, ia cinta sekaligus bangga ketika melihat putrinya menunjukkan sifat-sifat bajik setiap hari. Seperti memberi tanda makna, bukan judul agama yang membuat seseorang menjadi agung, tetapi kebajikan dalam keseharian.

Gede Prama Bekerja di Jakarta, Tinggal di Desa Tajun, Bali Utara

 


Rabu, 04 Juli 2007

Paradoks Ekonomi Asia

Ahmad Erani Yustika

Pertemuan Forum Ekonomi Dunia tentang Ekonomi Asia Timur di Singapura, 24 Juni, secara eksplisit memunculkan paradoks, yakni selisih antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (dan penyakit lain) di Asia (Kompas, 25/6).

Dalam dua dekade ini, jika merujuk ke China, India, Korsel, Taiwan, Hongkong, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Asia amat mencengangkan. Namun, pertumbuhan juga dibarengi penyebaran kemiskinan.

Majalah Time (14/03/2005) mengungkapkan, minimal ada 1,2 miliar penduduk dunia yang tergolong miskin absolut (extreme poverty), terbanyak di Afrika yang terperangkap kemelaratan absolut, disusul wilayah Asia.

Informalisasi ekonomi

Laporan Bank Indonesia dan IMF (2006) menunjukkan, pertumbuhan ekonomi dunia banyak ditopang negara-negara Asia (Timur). Misalnya, tahun 2007 pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi 4,7 persen, dengan negara-negara maju tumbuh 2,8 persen. Ekonomi AS diperkirakan tumbuh 3,3 persen, Jepang 2,1 persen, dan Eropa 1,9 persen.

Adapun pertumbuhan di Asia diperkirakan bakal fantastis. China memimpin dengan pertumbuhan 9,0 persen, India 7,0 persen, Indonesia 5,8 persen-6,3 persen, Malaysia 5,8 persen, Thailand 5,4 persen, Korsel 4,5 persen, Hongkong 4,5 persen, dan Singapura 4,5 persen.

Melihat data-data itu, terbayang, ekonomi Asia sedang memasuki musim semi, menjadi pemantik datangnya investasi. Jika disimak, sumber pertumbuhan ekonomi di Asia bisa dikelompokkan dalam tiga kategori.

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang ditopang industri padat teknologi (menengah dan tinggi). Jenis pertumbuhan ini, misalnya, di India dan Korsel. Pada tahun 2006 industri teknologi informasi India menyumbang pendapatan 36 miliar dollar AS terhadap perekonomian nasional.

Kedua, pertumbuhan ekonomi yang disokong sentra ekonomi baru yang terkonsentrasi di zona tertentu, seperti dipraktikkan China. Sedihnya, pertumbuhan ekonomi dibarengi ketimpangan pertumbuhan antarkawasan.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi dipandu penanaman modal asing (PMA). Sifat PMA biasanya padat modal (teknologi), menguras input sumber daya alam (migas dan pertambangan), dan membawa lari keuntungan ekonomi. Inilah yang terjadi di Indonesia

Di luar fakta-fakta itu, di kawasan Asia ada tendensi pendalaman informalisasi ekonomi, khususnya akibat krisis ekonomi 1997/1998. Krisis ekonomi menenggelamkan sebagian usaha formal di kawasan Asia sehingga tidak hanya berdampak terhadap pemilik modal, tetapi juga sebagian pekerja yang dikeluarkan perusahaan (PHK).

Di Thailand, tahun 2002 sumbangan ekonomi informal terhadap pendapatan nasional (PDB) mencapai 52 persen, disusul Filipina 43,4 persen, Banglades 35,6 persen, Malaysia 31,1 persen, Korsel 27,5 persen, India 23,1 persen, Indonesia 19,4 persen, Vietnam 15,6 persen, India dan Singapura masing-masing 13,1 persen (Schneider, 2002).

Di Indonesia, pada 2006 sumbangan ekonomi informal kian membengkak, terlihat dari penyerapan tenaga kerja. Sektor ini pada 2006 menyerap 70 persen tenaga kerja di Indonesia. Jadi, informalisasi ekonomi di wilayah Asia berjalan bersamaan dasawarsa pertumbuhan ekonomi (paradoks yang memilukan).

Kebijakan dan kelembagaan

Secara empiris, ada dua soal penting yang menyebabkan penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi di Asia.

Pertama, formulasi kebijakan ekonomi yang buruk, dengan sebagiannya bisa ditunjukkan dari orientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tanpa mencermati efek yang bakal ditimbulkan. Pembukaan akses pasar yang begitu cepat dan insentif yang berlebihan terhadap investasi asing (berteknologi tinggi) menjadi katarsis terpenting dari masalah ini. Pembukaan akses pasar yang tidak selektif bukan hanya menenggelamkan sektor industri domestik, tetapi juga merontokkan sektor primer (pertanian).

Kedua, kelembagaan ekonomi yang kurang kredibel dan nyaris tanpa kepastian. Pemicunya, birokrasi dan lembaga penegak hukum sebagai pilar terpenting untuk mengimplementasikan kelembagaan (regulasi) menjadi titik terlemah. Kasus pengurusan izin usaha yang berbelit dan mahal hanya sebagian kecil bukti, padahal faktor inilah yang memelaratkan ekonomi Peru (de Soto, 2000).

Konfigurasi ekonomi Asia itu sebangun dengan yang terjadi di Indonesia. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan bergandeng tangan dengan pertumbuhan ekonomi. Lihat, distribusi pendapatan Indonesia 2002-2005 bertendensi kian memburuk, khususnya apabila diukur dari Rasio Gini (RG). Tahun 2002 RG hanya 0,29, lalu menjadi 0,32 (2003), 0,34 (2004), dan 0,35 (2005) (BPS, 2006).

Paradoks ekonomi Asia menjadi pelajaran bagus bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa diiringi kualitas kebijakan dan kelembagaan akan menjadi benih yang menyemai kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Jika fakta empiris itu tidak segera membuat siuman para ekonom dan pengambil kebijakan untuk memutar haluan model/kebijakan pembangunan ekonomi, proses pembusukan ekonomi akan kian cepat. Indonesia, tanpa kecuali, juga tunduk pada diktum ini.

Ahmad Erani Yustika Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Unibraw; Direktur Eksekutif Ecorist (The Economic Reform Institute)

 


Sabtu, 21 Juli 2007

Habitus Damai

Mutiara Andalas

Perhatian aparat keamanan Indonesia beberapa waktu terakhir ini berfokus kepada penangkapan anggota jaringan terorisme global dan penciptaan atmosfer damai dalam masyarakat.

Abu Dujana dan Mbah ditengarai sebagai anggota terorisme global yang bertanggung jawab atas teror-teror inhumanitas di panggung dunia. Wajah pelaku teror disebar dengan harapan masyarakat memberi informasi tentang mereka.

Terorisme pasca-11 September memiliki sayap global dengan kemungkinan aktivitas teror di setiap sisi dunia. Wajah baru terorisme global ini mengundang komunitas dunia untuk mempraktikkan habitus damai sebagai resistensi aktif terhadap kultur kekerasan.

Terorisme global

Jurgen Habermas, penggiat etika diskursus dalam Philosophy in a Time of Terror (2003), mengundang komunitas dunia untuk merekonstruksi wajah terorisme pascatragedi 11 September. Habermas melihat sketsa wajah baru terorisme yang berlainan dari terorisme konvensional. Ia meletakkan persoalan kekerasan terorisme dalam figura rasionalitas komunikatif.

Kekerasan terorisme mengingkari rasionalitas komunikatif karena mereduksi dialog antarsubyek menjadi monolog antara subyek dan obyek. Komunikasi mensyaratkan relasi dialogis antarsubyek. Rasionalitas komunikatif tercipta ketika subyek-subyek yang terlibat dalam dialog memahami lawan diskursusnya.

Kekerasan terorisme memaksa lawan diskursus melakukan kehendak para teroris. Relasi antara teroris dan korban terorisme adalah monologis. Teroris mendominasi lawan diskursus melalui kekerasan. Habermas mengingatkan, komunikasi yang rasional itu kebal kekuasaan. Komunikasi dialogis antarsubyek hanya tercipta jika para pelaku dialog berelasi satu sama lain secara bebas dan setara.

Habermas melihat perbedaan mencolok antara terorisme konvensional dan global. Terorisme konvensional lahir dalam lokalitas tertentu sebagai resistensi agresif terhadap rezim politik yang duduk di kursi kekuasaan.

Sasaran teroris konvensional kurang lebih dapat diprediksi aparat. Aksi terornya untuk menciptakan ketakutan, kekacauan, dan mendelegitimasi suatu rezim politik. Organisasi teroris konvensional itu independen, tidak di bawah organisasi teroris sentral.

Habermas memandang peristiwa 11 September sebagai titik baru dalam memahami terorisme global. Para pelaku teror global mampu menciptakan ketakutan dan kekacauan tidak hanya di sekitar lokasi teror, tetapi meluas ke panggung global. Ketakutan dan kekacauan di lokasi teror menular ke sisi-sisi dunia yang tidak langsung terkena aksi teror. Saat mereka menghancurkan World Trade Center, seluruh dunia menjadi saksi. Mereka tak hanya memorakporandakan bangunan fisik, tetapi, dan terutama, citra simbolisnya. Identitas mereka cenderung anonim. Identitas mereka mengambil nama alias.

Rekonstruksi terorisme

Identitas teroris global itu cenderung kabur. Kita mengenali sketsa wajah mereka dari serpihan kerusakan teror. Habermas mengingatkan komunitas dunia, Osama bin Laden mungkin lebih berfungsi sebagai pemeran pengganti daripada pemeran utama dalam tragedi 11 September. Identitas anonim teroris global mempersulit aparat antiterorisme untuk mengidentifikasi pelaku teror sebenarnya.

Aparat antiterorisme global juga mengalami kesulitan untuk meraba bahaya teroris global. Ketidakpastian mengenai bahaya teror merupakan karakter lain terorisme global. Kita tidak pernah tahu hal-hal yang mencurigakan. Pascatragedi 11 september disadari, kita tidak dapat membatasi risiko bahaya terorisme. Aparat antiterorisme bertugas ekstra keras karena mereka tidak tahu anonimitas pelaku dan ketidakpastian lokasi teror. Kita sulit menaksir jenis, besar, atau probabilitas risiko. Kita belum memiliki cara untuk mempersempit wilayah yang secara potensial telah dijangkiti teroris global.

Koalisi global untuk melawan terorisme, kontrol atas arus uang dan asosiasi perbankan internasional, dan jaringan arus informasi intelijen internasional merupakan langkah jangka panjang untuk mengenali identitas jaringan teroris global.

Seruan perang terhadap terorisme sejatinya merupakan terminologi yang kedaluwarsa karena masih menggunakan bingkai terorisme konvensional. Seruan itu, menurut Habermas, keliru secara normatif karena mengangkat pelaku teror ke dalam status musuh perang. Seruan itu juga keliru secara pragmatis karena kita tidak dapat melancarkan perang melawan sebuah jaringan.

Habitus damai

Habitus damai merupakan resistensi aktif terhadap terorisme global. Ia menolak berhala-berhala kejahatan yang merusak komunitas dunia dengan kekerasan. Ia melawan berbagai perilaku jaringan terorisme yang menggunakan sentimen-sentimen massa sebagai justifikasi kekerasan. Meneruskan para pendahulunya, Paus Benedictus XVI melihat kekerasan sebagai kompromi, bahkan perlawanan agresif terhadap terciptanya perdamaian antarciptaan di bumi (pacem in terris). Habitus damai memiliki empat pilar penyangga, yaitu kebenaran, keadilan, cinta, dan kemerdekaan. Saat berdialog dengan George W Bush, Paus Benediktus XVI berbicara lantang mengenai irasionalitas, nihilisme kekerasan. Resolusi konflik melalui cara-cara kekerasan hanya menyisakan negativitas.

Dunia global ada dalam atmosfer ketakutan dan kekacauan karena manusia, perawat kehidupan, merusak harmoni yang diciptakan Allah dengan kekerasan. Teroris global adalah penyembah utama berhala kematian. Kultur kekerasan dan habitus damai merupakan dua tata kelola dunia yang berlawanan. Habitus damai mengundang setiap insan yang berkehendak baik untuk menciptakan tata dunia yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, cinta, dan kemerdekaan.

Mutiara Andalas Rohaniwan; Mahasiswa Licensiat di Jesuit School of Theology, Berkeley, California, Amerika Serikat

 


Sabtu, 14 Juli 2007

Berita IPDN, Melanggar Etika Privasi

Atmakusumah Astraatmadja

Pemberitaan pers tentang skandal yang melibatkan mahasiswa atau praja, pengajar, dan pengasuh Institut Pemerintahan Dalam Negeri sudah jauh dan melanggar etika pers tentang kehidupan pribadi atau privasi.

Pelanggaran etika privasi oleh media berasal dari pemecatan tiga mahasiswa yang dikabarkan melakukan “hubungan intim” dan berakhir dengan aborsi.

Amat sedikit media kita yang berusaha menghindari pelanggaran etika dalam pemberitaan masalah privasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Misalnya, hanya memberitakan, “IPDN mengeluarkan 12 mahasiswa karena pelanggaran disiplin selama tiga bulan terakhir, termasuk dua perempuan yang melakukan aborsi” tanpa menyiarkan nama dan foto mereka. Sebaliknya, lebih banyak media yang melupakan etika privasi. Pelanggaran etika dalam publikasi itu dimulai dari yang agak ringan sampai yang berat sehingga menjadi perhatian Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia.

Pelanggaran agak ringan dilakukan media dengan menyebut inisial pelaku aborsi. Atau, menyiarkan nama lengkap para mahasiswa yang diberhentikan, tetapi tidak khusus mengaitkan dengan perbuatan yang menyebabkan mereka dikeluarkan.

Pelanggaran cukup berat terjadi pada media yang mencantumkan nama lengkap praja yang dilaporkan melakukan “hubungan intim” di luar nikah dan aborsi. Pelanggaran sama berat dilakukan sebuah media di Pekanbaru, dengan memuat foto-foto pengajar perempuan yang dikatakan “sedang bermesraan” dengan mahasiswa laki-laki.

Yang mengejutkan, media arus utama (mainstream) yang bergengsi melaporkan peristiwa di IPDN secara sensasional, “Seorang sumber di IPDN mengungkapkan bahwa … [inisial subyek berita] sudah menggugurkan kandungannya. Selain itu, ada seorang praja tingkat empat, yakni … [inisial subyek berita], yang dipecat dari IPDN karena kasus serupa. Bedanya, janin yang dikandung … [inisial subyek berita], yang juga melakukan aborsi, adalah hasil hubungannya dengan seorang pria di luar kampus.”

Privasi dalam jurnalisme

Karena dinyatakan melanggar peraturan IPDN, pertengahan Mei lalu tiga mahasiswa yang terlibat “hubungan intim” dan aborsi dikeluarkan dari IPDN bersama belasan praja lain yang mangkir selama dua minggu atau melakukan tindak kekerasan. Pemecatan itu diumumkan dalam upacara yang diliput pers.

Namun, dalam jurnalisme, informasi seperti “hubungan intim” dan aborsi merupakan masalah privasi sepanjang dalam peristiwa itu tidak terjadi tindakan kekerasan. Dengan kata lain, peristiwa itu bukan kejahatan.

Dalam etika pers, aborsi termasuk kategori perawatan kesehatan dan pengobatan, satu dari sedikitnya empat masalah pribadi yang dilindungi kode etik jurnalistik. Tiga kategori lain adalah kelahiran, kematian, dan perkawinan, yang pemberitaannya sering harus memperoleh izin dari subyek berita bersangkutan atau dari keluarganya.

Oleh karena itu, kemungkinan penyajian pemberitaannya dalam media dapat terbatas. Misalnya, tidak menyebutkan nama dan identitas lain dari subyek berita, termasuk foto, atau tidak mengungkap informasi rinci apa yang dilakukan subyek berita.

Pasal 2 Kode Etik jurnalistik yang baru mengatakan, “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik” dan “cara yang profesional” termasuk “menghormati hak privasi.” Kode etik itu disepakati 29 organisasi wartawan dan perusahaan pers dalam pertemuan di Jakarta 14 Maret 2006, dikukuhkan Dewan Pers sepuluh hari kemudian, 24 Maret 2006.

Pelanggaran etika dalam pemberitaan masalah privasi sering terjadi dalam media kita. Pelanggaran ini sering dikeluhkan oleh subyek berita dan publik yang merasa “terganggu” pemberitaan seperti itu. Hampir tidak ada diskusi dalam lokakarya jurnalistik, di Jakarta maupun di daerah, yang tidak menyinggung keluhan atas pelanggaran etika dalam pemberitaan masalah privasi.

Ada surat kabar di Jakarta yang berita-beritanya tentang “hubungan intim” tidak menyebut identitas subyek berita. Namun, kecermatan ini hanya terjadi pada pemberitaan peristiwa privat yang terjadi di luar negeri, yang dikutip dari kantor berita internasional. Begitu surat kabar itu memberitakan peristiwa serupa di dalam negeri, nama lengkap subyek berita tetap dimunculkan. Ini berarti redaksi media tersebut tidak memahami perlindungan kode etik jurnalistik bagi masalah privasi, seperti dilakukan pers internasional yang dikutipnya.

Pemberitaan tentang pasangan bukan suami istri yang berkencan di Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan pelanggaran qanun khalwat sebagai peraturan pelaksanaan syariah Islam di Aceh, tidak jarang dipublikasikan di media, lengkap dengan nama dan foto mereka. Sejauh ini hanya ada satu tabloid mingguan yang sama sekali tidak menyebut identitas pasangan kencan saat memberitakan salah satu pasangan yang ditangkap petugas syariah beberapa bulan lalu. Yang menarik, tabloid itu diterbitkan di Banda Aceh.

Peringatan Dewan Pers, Komnas HAM, dan LBH

Dewan Pers pernah mengingatkan media tentang pelanggaran etika dalam pemberitaan peristiwa privat. Satu di antaranya adalah media di Palembang yang memuat laporan tentang sepasang murid sekolah menengah atas yang berkencan dan “tertangkap basah” di semak-semak di belakang pabrik pupuk. Media itu bukan hanya memuat foto dan nama lengkap kedua subyek berita, tetapi juga menyebutkan nama kedua orangtua, alamat, dan nama sekolah mereka.

Tidak kurang dari pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta risau dengan penayangan suasana privat oleh televisi. Saat melaporkan kegiatan razia polisi yang mencari penjual dan pemakai ekstasi di sebuah hotel di Puncak, sekitar 80 kilometer dari Jakarta, televisi menayangkan penggerebekan para remaja yang sedang berkencan.

Marzuki Darusman, saat itu Wakil Ketua Komnas HAM, dan Luhut MP Pangaribuan, saat itu Direktur LBH Jakarta, menyarankan agar razia polisi tak mengganggu hak privat penduduk. Pangaribuan menyaksikan di layar televisi “bagaimana wanita dengan selimut handuk berupaya bersembunyi dari kamera yang terus mengejarnya”. Cara seperti ini amat memprihatinkan dan merupakan pelanggaran HAM berat serta merendahkan martabat manusia.

Pelanggaran etika juga terjadi pada kebiasaan media kita menambah kata-kata yang berbau opini murni dari penulis laporan dalam pemberitaan masalah privasi. Umpamanya, menyelipkan ungkapan beropini seperti, “mantan suami istri berbuat mesum di taman”, “perbuatan maksiat”, dan “perilaku tak senonoh”.

Kata-kata seperti itu dapat dikategorikan sebagai “opini yang menghakimi” (judgmental opinion), yang dilarang Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik 2006. Pasal itu menyerukan agar “Wartawan Indonesia selalu … tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi….”

ATMAKUSUMAH ASTRAATMADJA Pengajar Lembaga Pers Dr Soetomo; Ketua Dewan Pengurus Voice of Human Rights (VHR) News Centre di Jakarta

 


Senin, 02 Juli 2007

Ada “Hantu” di Pilkada Kita

Muhammad Qodari

Kosa kata dalam politik Indonesia diramaikan dengan istilah “pemilih hantu” atau ghost voter. Istilah pemilih hantu sebenarnya sudah muncul sejak pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2004. Namun, istilah ini baru populer melalui Pilkada DKI Jakarta.

Istilah pemilih hantu mengacu pada nama-nama pemilih yang menurut daftar pemilih yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berhak untuk memilih, tetapi setelah dicek ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena aneka alasan.

Dalam Pilkada DKI Jakarta, audit daftar pemilih pilkada yang dilakukan LP3ES dan NDI pada 13-17 Juni 2007, misalnya, menemukan, 20,8 persen pemilih di daftar pemilih sementara (DPS) yang dikeluarkan KPU DKI Jakarta tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Mengapa tidak memenuhi syarat sebagai pemilih? Alasannya antara lain, pemilih telah pindah alamat (46,3 persen), nama tidak dikenal warga sekitar (33,9 persen), dan alamat tidak dikenal (15 persen). Sementara 2,9 persen pemilih terdaftar sudah meninggal, dan 1,9 persen tidak berhak memilih.

Angka 20,8 persen ini, jika benar dan diproyeksikan pada total pemilih DKI Jakarta yang sementara berjumlah 5,6 juta, tentulah amat signifikan. Implikasi pertama terkait warga DKI yang bisa kehilangan hak pilihnya karena tidak terdaftar dengan benar.

Implikasi kedua, akan ada sekitar 1,1 juta lebih surat suara (20,8 persen dari 5,6 juta surat suara) yang dicetak KPUD yang tidak ada orangnya.

Surat suara sebanyak 1,1 juta ini selain pemborosan dana logistik pemilu, juga rawan terhadap kemungkinan manipulasi atau kecurangan pilkada. Jika ada salah satu calon yang memiliki akses terhadap surat suara tak bertuan ini, surat suara itu bisa dicoblos untuk calon. Kecurangan semacam ini akan amat menentukan pemenang pilkada, apalagi jika selisih suara antara calon yang berkompetisi tidak terlalu jauh satu sama lain.

Nilai politis

Sebenarnya, persoalan pemilih hantu dalam proses pendataan dan pendaftaran pemilih pada pemilu dan pilkada bukan hal baru. Masalah ini sudah lama diidentifikasi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pengamat pemilu sebagai salah satu kelemahan dan persoalan mendasar yang belum ditemukan solusi komprehensifnya dalam pelaksanaan pilkada secara nasional.

Persoalan ini baru terasa gaungnya pada Pilkada DKI, mengingat tingginya nilai politis provinsi DKI Jakarta dan adanya riset oleh lembaga independen, seperti National Democratic Institute (NDI) dan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Tidak banyak tempat yang memiliki “kemewahan” untuk mendapatkan audit pemilih oleh lembaga semacam LP3ES dan NDI sehingga bisa dijadikan dasar untuk mempersoalkannya secara empiris.

Mungkin KPUD DKI benar telah melaksanakan semua tahapan pendaftaran pemilih yang diatur UU No 32/2003 dan PP No 6/2005 sebagai aturan pelaksanaan pilkada secara nasional. Persoalan 20,8 persen pemilih hantu dan adanya 22,2 persen orang yang berhak memilih, tetapi tidak tercantum dalam DPS (ini temuan lain dari audit LP3ES dan NDI) lebih disebabkan oleh aturan pendaftaran dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 yang kurang sempurna.

Pasal 19 dari PP itu mengatur, daftar pemilih yang digunakan untuk pilkada, berasal dari daftar pemilih pemilu terakhir yang dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah daftar pemilih tambahan untuk dijadikan bahan penyusunan daftar pemilih sementara. Dari pasal ini terlihat masalah, semakin jauh pilkada di satu daerah dari pemilu terakhir, semakin besar dan rumit upaya pemutakhiran, validasi, dan penambahan karena perubahan penduduk kian besar, apalagi untuk kota besar seperti Jakarta yang mobilitas penduduknya tinggi.

KPUD atau Dukcapil?

Persoalannya yang sesungguhnya baru tampak jika kita mencermati praktik pemutakhiran dan validasi yang dilakukan terhadap daftar pemilih Pemilu 2004. Pada kenyataannya, yang melakukan ini bukan KPUD sendiri, tetapi Dinas/Badan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Problem bisa muncul tergantung cara dan implementasi pemutakhiran dan validasi oleh Dukcapil yang merupakan bagian dari pemerintah daerah.

Saya tidak tahu persis apa yang dilakukan Dukcapil DKI, namun salah seorang teman yang kebetulan menjadi ketua KPUD bercerita, yang dimaksud dengan pemutakhiran oleh Dukcapil itu tidak terlalu mendalam dan bukan verifikasi (sensus) ulang terhadap data pemilih di lapangan. Dukcapil hanya memindahkan (switch) data pemilu terakhir yang dulu disiapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari format blok sensus ke format RT/RW. Data itu kemudian dicetak dan didistribusikan kepada camat dan kepala desa/kelurahan yang mengundang RT/RW untuk melakukan “cok-lit” (pencocokan dan penelitian) dengan data yang dipegang RT/RW.

Dengan ilustrasi itu, tampaknya problem pendataan pemilih akan selalu hadir di pilkada di mana pun di Indonesia selama metode pendataan pemilih masih berupa pemutakhiran serta validasi, bukan sensus yang turun ke lapangan dan mengumpulkan data penduduk secara cermat.

Kembali pada kasus di DKI Jakarta. KPUD memang serba salah. Di satu sisi ia merasa telah menjalankan semua tahapan menurut UU dan PP. Di sisi lain ia tidak bisa menutup mata bahwa DPS yang ada tidak akurat.

Persoalan ini harus diselesaikan dengan tuntas dan disepakati semua pihak, termasuk calon kepala daerah dan partai pendukung, sebelum tahapan pilkada berikutnya dilanjutkan. Jika tidak, hasil akhir pilkada bisa memunculkan masalah baru, misalnya kerusuhan, yang tentunya tidak kita inginkan.

Muhammad Qodari Direktur Eksekutif, Indo Barometer, Jakarta

 


Sabtu, 07 Juli 2007

“Kyoiku Mama”

Daoed Joesoef

Di antara banyak faktor yang berperan membuat Jepang menjadi raksasa ekonomi di paruh kedua abad XX adalah etika kerja dari karyawan yang stereotip.

Orang-orang yang biasa berbaju biru tua inilah yang merupakan mesin penggerak salah satu sukses ekonomi terbesar dalam sejarah modern. Beginilah bunyi cerita yang telah melegenda, sebelum datang kesaksian dari Tony Dickensheets. Dia adalah seorang pendidik Amerika di Charlottesville, Virginia.

Peran ibu

Pada tahun 1996 dia berkesempatan beberapa bulan menetap di Jepang. Selama itu, ia berpindah-pindah tinggal di beberapa rumah keluarga karyawan. Berdasar pengamatannya, dia berkesimpulan, unsur kunci dari economic miracle Negeri Sakura ini ternyata telah diabaikan atau paling sedikit amat dianggap enteng, yaitu peran kyoiku mama atau education mama.

Dengan kataan lain, pertumbuhan ekonomi Jepang yang luar biasa sejak 1960, bukanlah hasil kebijakan pemerintah melalui pekerja yang bersedia bekerja 16 jam per hari. Sementara para suami bekerja, para istri bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak. Dalam kapasitas sebagai ibu inilah para istri membaktikan hidupnya demi kepastian keturunan mampu memasuki sekolah-sekolah bermutu.

Maka di balik karyawan Jepang yang beretika kerja terpuji itu ada perempuan umumnya, kyoiku mama atau education mama khususnya. Mereka inilah yang merupakan pilar-pilar kukuh yang menyangga para karyawan itu. Merekalah yang membantu perkembangan ekonomi yang luar biasa dari bangsanya sesudah Perang Dunia. Kerja dan pengaruh perempuan Jepang dapat dilihat dalam jalannya pendidikan nasional dan stabilitas sosial, yaitu dua hal yang sangat krusial bagi keberhasilan ekonomi sesuatu bangsa.

Jadi, perempuan Jepang ternyata berperan positif dalam membina dan mempertahankan kekukuhan fondasi pendidikan dan sosial yang begitu vital bagi kinerja kebangkitan ekonomi bangsanya. Ketika saya sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan diundang untuk meninjau berbagai lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi negeri ini, saya kagum melihat kebersihan ruang laboratorium di sekolah umum dan bengkel praktik di sekolah kejuruan teknik.

Semua murid membuka sepatu sebelum memasuki ruangan dan menggantinya dengan sandal jepit yang sudah tersedia di rak dekat pintu, jadi lantai tetap bersih bagai kamar tidur. Ketika saya tanyakan kepada guru yang mengajar di situ bagaimana cara mendisiplinkan murid hingga bisa tertib, dia menjawab, “Yang mulia, saya hampir tidak berbuat apa-apa dalam hal ini. Ibu-ibu merekalah yang telah mengajar anak-anak berbuat begitu.”

Saya teringat sebuah kebiasaan di rumah tradisional Jepang, alih-alih menyapu debu di lantai, mereka masuk rumah tanpa bersepatu/bersandal agar debu tidak masuk rumah. Bagi mereka, kebersihan adalah suatu kebajikan.

Di toko buku, saya melihat seorang ibu sedang memilih-milih buku untuk anaknya, seorang murid SD. Ketika saya sapa, dia menyadari saya orang asing, dia tegak kaku dengan tersenyum malu-malu. Ibunya datang mendekati dan menekan kepala anaknya agar membungkuk berkali-kali, sebagaimana layaknya orang Jepang memberi hormat, sambil mengucapkan sesuatu yang lalu ditiru anaknya. Setelah mengetahui saya seorang menteri pendidikan dan kebudayaan, entah atas bisikan siapa, banyak anak menghampiri saya, antre, memberi hormat dengan cara nyaris merukuk, meminta saya menandatangani buku yang baru mereka beli.

Perempuan dan pendidikan

Lebih daripada di negeri-negeri lain, kelihatannya sistem pendidikan dan kebudayaan Jepang mengandalkan sepenuhnya peran perempuan dalam membesarkan anak. Karena itu dipegang teguh kebijakan ryosai kentro (istri yang baik dan ibu yang arif), yang menetapkan posisi perempuan selaku manajer urusan rumah tangga dan perawat anak-anak bangsa. Sejak dulu filosofi ini merupakan bagian dari mindset Jepang dan menjadi kunci pendidikan dari generasi ke generasi. Pada paruh kedua abad XX peran kerumahtanggaan perempuan Jepang kian dimantapkan selaku kyoiku mama atau education mama. Menurut Tony Dickensheets, hal ini merupakan “a purely Japanese phenomenon”.

Yang memantapkan itu adalah kesadaran para ibu Jepang sendiri. Mereka menilai diri sendiri dan, karena itu, dinilai oleh masyarakat berdasar keberhasilan anak-anaknya, baik sebagai warga, pemimpin, maupun pekerja. Banyak perempuan Jepang menganggap anak sebagai ikigai mereka, rasionale esensial dari hidup mereka. Setelah menempuh sekolah menengah, kebanyakan perempuan Jepang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Jika di Barat ada anggapan perempuan berpendidikan akademis yang melulu tinggal di rumah membesarkan anak sebagai wasting her talents, di Jepang orang percaya, seorang ibu seharusnya berpendidikan baik dan berpengetahuan cukup untuk bisa memenuhi tugasnya sebagai pendidik anak-anaknya. Kalaupun ada ibu yang mencari nafkah, biasanya bekerja part time agar bisa berada di rumah saat anak-anak pulang sekolah. Tidak hanya untuk memberi makan, tetapi lebih-lebih membantu mereka menyelesaikan dan menguasai PR dan atau menemani mengikuti pelajaran privat demi penyempurnaan pendidikannya.

Membantu ekonomi bangsa

Perempuan Jepang membantu kemajuan ekonomi bangsa dengan dua cara, yaitu melalui proses akademis dan proses sosialisasi. Bagi orang Jepang, aspek sosialisasi pendidikan sama penting dengan aspek akademis, sebab hal itu membiasakan anak-anak menghayati nilai-nilai yang terus membina konformitas sikap dan perilaku yang menjamin stabilitas sosial.

Mengingat kyoiku mama mampu membina kehidupan keluarga yang relatif stabil, sekolah tidak perlu terlalu berkonsentrasi pada masalah pendisiplinan. Lalu, para guru punya ketenangan dan waktu cukup untuk membelajarkan pengetahuan, keterampilan, kesahajaan, pengorbanan, kerja sama, tradisi, dan lain-lain atribut dari sistem nilai Jepang.

Menurut Tony Dickensheets, sejak dini para pelajar Jepang menghabiskan lebih banyak waktu untuk kegiatan sekolah daripada pelajar-pelajar Amerika. Lama rata-rata tahun sekolah anak Jepang adalah 243 hari, sedangkan anak Amerika 178 hari. Selain menambah kira-kira dua bulan dalam setahun untuk sekolah, sebagian besar waktu libur anak- anak Jepang diisi dengan kegiatan bersama teman sekelas dan guru. Bila pekerja/karyawan berdedikasi pada perusahaan, anak-anak berdedikasi pada sekolah. Mengingat tujuan sekolah meliputi persiapan untuk hidup bekerja, anak didik Jepang bisa disebut pekerja/karyawan yang sedang dalam proses training.

Walaupun pemerintah yang menetapkan tujuan sistem pendidikan Jepang, keberhasilannya ditentukan oleh orang-orang yang merasa terpanggil untuk menangani pendidikan. Jika bukan guru, sebagian terbesar dari mereka ini, paling sedikit di tingkat pendidikan dasar, adalah perempuan, ibu-ibu Jepang, kyoiku mama. Mereka inilah yang membentuk masa depan Jepang, melalui jasanya dalam pendidikan anak-anak.

Maka sungguh menarik saat di tengah gempita perayaan keberhasilan gadis Jepang menjadi Miss Universe 2007 di Meksiko, ada berita ibu-ibu Jepang mencela peristiwa itu sebagai penghargaan terhadap kesekian perempuan belaka, bukan penghormatan terhadap kelembutan dan prestasi keperempuanan Jepang.

Celaan itu pasti merupakan cetusan nurani kyoiku mama. Berita ini bisa dianggap kecil karena segera menghilang. Namun di tengah pekatnya kegelapan, sekecil apa pun cahaya nurani tetap bermakna besar.

Daoed Joesoef Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Penulis Buku “Emak”

 


Senin, 02 Juli 2007

Empati-Simpati Demokrasi

Aloys Budi Purnomo

Kami mohon Presiden datang ke sini (pengungsian), melihat langsung kenyataan, jangan melihat dari helikopter!”

Itulah harapan Pitanto, warga Renokenongo, salah seorang korban lumpur Lapindo (Kompas, 27/6/2007) yang disampaikan menanggapi empati dan simpati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkantor selama dua hari di Sidoarjo.

Kehadiran Yudhoyono di Sidoardjo untuk memberi tekanan moral kepada Lapindo agar segera melunasi ganti rugi kepada korban lumpur panas Sidoarjo. Harapan Pitanto mencuat dari lubuk hati yang kecewa karena Presiden Yudhoyono tidak bertemu langsung dengan pengungsi di Pasar Baru Porong.

Bisa jadi—bahkan pasti—kehadiran Presiden di pengungsian itu akan menjadi setitik embun kesejukan di tengah hamparan lumpur panas yang kian membawa dampak buruk yang meluas.

Empati dan simpati Yudhoyono dalam arti tertentu merupakan hal positif dalam berdemokrasi. Namun, yang positif itu belum maksimal dari sisi kemanusiawian demokrasi. Demokrasi selalu terkait rakyat (demos) dan penguasa yang memerintah (kratein). Justru karena itu, demokrasi membutuhkan empati dan simpati.

Jiwa profetik

Dalam perspektif tradisi teologi Kristiani, empati dan simpati adalah bagian integral kehidupan seorang nabi, utusan Allah. Seorang nabi diutus untuk memaklumkan rasa perasaan Allah kepada umat tertindas, menderita, dan mendapat perlakuan tidak adil. Dewasa ini, siapa pun yang bertindak dengan pola seperti itu berarti mengembangkan sikap kenabian. Maka, nabi disebut homo sympatitekhos, manusia yang dipenuhi empat-simpati Allah.

Kasih dan kebaikan Allah menuntun dan menjiwai seluruh hidup, tutur kata, dan tingkah lakunya. Citra profetik harus dihayati para pemimpin dan pelayan masyarakat. Artinya, mereka harus mengembangkan empati dan simpati sebagai bagian dasar profetik. Empati dan simpati mendorong seseorang yang menghayati sikap profetik untuk memberi koreksi atas tindak manusia yang keliru dan mendatangkan ketidakadilan.

Pada gilirannya, citra profetik mewajah dalam diri mereka yang tergerak hati untuk membela orang-orang tertindas dan diperas, seperti yang diperjuangkan Oscar Arnulfo Romero, Uskup Agung San Salvador.

Ketika sebagai Presiden—nota bene berkuasa sebagai eksekutif pemerintahan—mau mendatangi rakyat yang menderita akibat gempa, bencana, termasuk korban Lapindo dan menunjukkan empati dan simpati, sebetulnya selangkah lagi Yudhoyono dapat menampilkan jiwa profetik dalam demokrasi! Sayang, empati dan simpati itu tidak dimaksimalkan dengan terlibat langsung dalam dialog dengan mereka sehingga kadar profetiknya pudar.

Menggunakan hati

Demokrasi yang berjiwa profetik pun terekspresikan dalam empati dan simpati sejati jika dilandasi hati yang melihat dan terlibat penderitaan rakyat.

Sebagaimana dituturkan Natan Sharansky dalam The Case for Democracy, the Power of Freedom to Overcome Tyranny & Terror (New York: 2004) demokrasi yang menggunakan hati untuk melihat dan terlibat penderitaan rakyat akan terwujud saat yang berkuasa mau dekat dengan rakyat yang sengsara.

Demokrasi yang dilandasi empati dan simpati serta berakar dari hati, akan mengubah ketakutan menjadi kebebasan. Demokrasi yang dilandasi hati mampu mentransformasikan a fear society menjadi a free society.

Warga sekitar area lumpur panas pasti telah dicekam ketakutan. Mereka memerlukan pembebasan dari rasa takut itu. Bisa mengungkapkan harapan di tengah ketercekaman akan rasa takut kepada seorang pemimpin (presiden) secara langsung jelas sudah merupakan langkah awal meretas ketakutan itu.

Sharansky menegaskan, “A society is free if people have a right to express their views without fear of arrest, imprisonment, or physical harm!” (hal 40). Ketika rakyat yang tertindas dan menderita masih dibayang-bayangi rasa takut mengungkap perasaannya, di sanalah demokrasi macet.

Lebih parah lagi, demokrasi mati, saat rakyat yang tertindas ingin curhat kepada pemimpinnya, namun sang pemimpin tidak mempunyai waktu apalagi hati untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Padahal, sesungguhnya, inilah yang lebih dibutuhkan mereka—termasuk korban lumpur panas Lapindo—dan bukannya janji-janji manis yang selalu diingkari. Sayang sekali.

Aloys Budi Purnomo Rohaniwan, Pemimpin Redaksi Majalah INSPIRASI, Lentera yang Membebaskan, Semarang

 


Senin, 02 Juli 2007

Polisi yang Membuat Rasa Aman

Marwan Mas

Coreng hitam wajah Kepolisian Negara Indonesia sering lebih menonjol diungkap ke ruang publik ketimbang berbagai keberhasilannya.

Mengapa? Karena polisi adalah lembaga vital yang mengayomi, melindungi, sekaligus menegakkan hukum. Memang bukan masalah mudah memberi rasa aman kepada masyarakat. Selain butuh kualitas sumber daya, juga dibarengi etos kerja yang andal.

Meningkatnya rasa tidak aman bisa memicu reaksi untuk menolong diri sendiri. Jika ini yang menonjol, akan terjadi “main hakim sendiri” sebagai reaksi kelambanan polisi bertindak.

Kasus bunuh diri polisi atau menembak mati atasan, seperti terjadi di Semarang (14/3/2007), adalah bukti lemahnya pembinaan. Sepanjang Januari-Mei 2007, minimal ada enam kasus kekerasan senjata yang menewaskan polisi. Hal itu menambah panjang sejarah kelam lembaga kepolisian. Kekerasan itu tidak lepas dari pola rekrutmen, kenaikan pangkat, atau promosi jabatan yang koruptif.

Diskresi polisi

Profesi polisi di era peradaban modern begitu unik, sekaligus berat. Polisi harus berada selangkah di depan masyarakat.

Berbagai ancaman dan bentuk kejahatan yang dihadapi tidak selamanya persis seperti teori di buku. Karena itu, polisi butuh pragmatisme hukum dalam menjalankan tugas.

Polisi diberi wewenang “diskresi” sebagai parameter kebijakan untuk menyeimbangkan dua kepentingan berbeda dalam kehidupan masyarakat. Diskresi demi kepentingan umum dapat dilakukan pada saat berdinas dan di luar jam dinas dengan pendekatan akuntabilitas, integritas, dan tetap dalam bingkai hukum.

Agar masyarakat merasa aman, tidak boleh ada konflik yang lepas dari pantauan polisi dan persoalan kecil tidak boleh berkembang menjadi besar. Setiap personel polisi berwenang mengambil keputusan sendiri yang tidak boleh ditunda-tunda.

Itulah yang membedakan aparat hukum dengan yang lain dalam menjalankan tugas. Seorang jaksa punya waktu luang mempelajari perkara sebelum melakukan penuntutan. Hakim selalu ada ruang dan waktu yang cukup untuk memeriksa dan memutus perkara. Begitu pula pengacara, cukup waktu menelaah perkara untuk membela klien.

Diskresi juga bisa lahir saat seorang diri menghadapi masalah kamtibmas yang butuh pengambilan keputusan cepat. Misalnya, saat berada di pertokoan, tiba-tiba ada yang berteriak kecopetan atau disandera penjahat.

Dalam kondisi demikian, dia harus segera bertindak tanpa harus berembuk atau meminta pendapat atasannya. Waktu antara pengambilan keputusan dan bertindak amat sempit agar pelaku tidak kabur atau menimbulkan korban.

Begitulah keunikan profesi polisi yang kadang seperti mengarungi hutan belantara. Malah ada ungkapan polisi, “kaki kanan di kuburan, kaki kiri di penjara”. Lambat mengambil keputusan, siap-siaplah menjadi korban atau tugas gagal yang berakibat korban jatuh dari kalangan masyarakat. Untuk itu, diskresi yang dilakukan harus mengarah pada pemenuhan rasa aman bagi kehidupan masyarakat.

Membangun citra

Kritik dan kecaman tidak boleh meruntuhkan semangat dan motivasi polisi untuk terus berkarya. Demi citra yang baik, polisi harus meyakinkan rakyat dengan kerja profesional.

Pelayanan dan perlindungan yang diberikan tidak boleh didasarkan senang atau tidak senang, tetapi pada profesionalitas. Mungkin saja persepsi demikian berkembang dalam masyarakat, tetapi pelayanan polisi hendaknya tidak dipolakan seperti itu.

Rasa tidak senang juga sering dialami aparat kepolisian yang acap dipengaruhi image masyarakat atas kinerjanya. Karena itu, setiap personel polisi harus pandai-pandai membangun image. Sekali image rusak, butuh waktu lama memulihkannya.

Profesionalitas, kemandirian, dan kemampuan meyakinkan masyarakat merupakan modal dasar untuk membangun citra. Ketertiban dan penegakan hukum tidak mudah ditata bersamaan di masyarakat yang kompleks, apalagi menggunakan upaya paksa.

Unsur subyektif lebih sering menonjol dalam menilai kerja polisi. Dapat dilihat upaya Detasemen Khusus 88 saat menangkap Abu Dujana, tertuduh salah satu gembong teroris. Malah DPR mengirim surat protes kepada Kepala Polri karena penangkapan dengan menembak kaki Abu Dujana dinilai menyalahi prosedur.

Salah prosedur harus diproses, tetapi kecaman berlebihan merupakan sikap ambigu di tengah ketakutan publik atas aksi-aksi teroris. Jika bom meluluhlantakkan gedung dan menewaskan orang tak berdosa, polisi didesak untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku.

Upaya membangun citra bukan hanya dilandasi profesionalitas yang tinggi, tetapi juga menjadikan masyarakat sebagai mitra. Meski demikian, ini masih sulit dicapai karena profesionalisme butuh standar normatif, seperti penggajian, perlengkapan kerja, jumlah personel, rekrutmen yang baik, integritas, dan pembinaan personel.

Prinsip “senyum, sapa, dan salam” saat melayani masyarakat perlu terus digelorakan. Karena selain menumbuhkan rasa aman, juga dapat mempererat hubungan diametral antara polisi dan masyarakat yang dilayani dan ditertibkan. Dirgahayu Kepolisian Negara Indonesia!

Marwan Mas Analis Hukum dan Direktur Pascasarjana Universitas 45, Makassar

 


Kamis, 12 Juli 2007

KPK Jilid Dua

Teten masduki

Sejak semangat anti-KKN mewarnai reformasi yang dipicu krisis ekonomi 1997, Indonesia memasuki dua dekade melawan korupsi.

Hasilnya boleh kecewa, karena siapa yang berani bilang korupsi telah menyusut? Apalagi jika memakai ukuran perbaikan ekonomi dan sosial, yang kerap dipakai lembaga dana multilateral dalam mengukur keberhasilan melawan korupsi.

KPK jilid pertama

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid pertama selesai tahun ini. Publik berharap dan menaruh kepercayaan besar, meski dalam waktu bersamaan ada berbagai upaya hukum dan politik untuk mengurangi kewenangan KPK.

Hingga Juni 2007, KPK dipenuhi 19.901 laporan dari masyarakat, 6.213 di antaranya berindikasi korupsi. Tidak semua kasus ditangani KPK. Sebagian kasus dikembalikan ke kantor-kantor kejaksaan, di antaranya 59 kasus sudah diputus pengadilan. Semua dijatuhi hukuman.

Meski demikian, banyak orang belum puas dengan kinerja KPK, terutama dalam jumlah dan level korupsi yang ditangani. Dari jumlah perkara yang ditangani, upaya KPK tidak perlu dimasalahkan karena lembaga ini kecil, hanya dengan 88 aparat penindak (2005). Ia berbeda dengan kejaksaan yang memiliki 6.000 jaksa, dan 400 kantor lebih di Tanah Air. Namun, ditilik dari kasus yang sudah diadili, 90 persen menyangkut pengadaan barang dan penyuapan, yang bisa digolongkan korupsi konvensional.

Mengingat kecilnya aparat, mungkin KPK terjebak laporan masyarakat, yang mungkin bukan kasus strategis tetapi harus ditangani. Atau, mungkin KPK menghadapi masalah paradigma dan metode pembuktian.

Sementara itu, dalam waktu singkat KPK didesak masyarakat untuk segera bertindak. Padahal, tugas utama KPK jilid pertama adalah membangun kapasitas kelembagaan, jangan dulu dituntut macam-macam. Apalagi, upaya melawan korupsi di sini memerlukan fondasi kokoh.

Tidak ada resep efektif untuk mengatasi korupsi, tetapi Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC) memberi cara dan metode “baru” dalam melawan korupsi. Kini semua tergantung keadaan governance dan tipologi korupsi (level korupsi politik dan birokrasi).

Dengan pendekatan yang dikembangkan Huther dan Sah (2000), ada empat hal yang direkomendasikan untuk mengatasi korupsi di Indonesia, yang ditandai lemahnya kemauan politik dan rendahnya keinginan memperbaiki diri. Empat hal itu ialah (1) perubahan kebijakan ekonomi, (2) penyederhanaan birokrasi, (3) penegakan hukum, dan (4) perluasan partisipasi masyarakat. Menu program antikorupsi yang lain dianggap tidak relevan.

Dalam hal ini, penegakan hukum harus menjadi prioritas KPK. Dan, pimpinan KPK harus berani mengambil pilihan itu meski mandat KPK cukup luas, meliputi pencegahan, pendidikan masyarakat, dan pengawasan terhadap kejaksaan dan kepolisian.

KPK jilid dua

Program pencegahan dalam bentuk aneka perubahan kebijakan dan birokrasi seharusnya didorong menjadi agenda pemerintah. Sayang alokasi dana untuk penindakan cuma sekitar 11 persen (2005) dan 8 persen (Juni 2006) dari total anggaran. Padahal, pada awal berdirinya KPK di Hongkong, yang dinilai paling berhasil, justru menyerap 70 persen anggaran. Wajar, selama tiga tahun KPK, kerugian negara yang bisa disetorkan ke kas negara senilai Rp 50,04 miliar (18 persen) dari realisasi anggaran sebesar Rp 247,68 miliar.

Mestinya sosok pimpinan KPK jilid dua yang mau diburu sudah selesai dirumuskan oleh panitia seleksi dalam menjaring calon- calon pimpinannya. KPK ke depan tidak cukup dikelola pimpinan yang bersih, punya nyali, imparsialitas, tapi juga kesanggupan menakhodai KPK dalam mendorong efek perubahan yang bersifat struktural.

Sejumlah harapan terhadap KPK barangkali bisa didaftar untuk kepentingan ini. Saya sendiri mengharapkan KPK memprioritaskan korupsi dalam wilayah state capture corruption (kolusi pebisnis dan pejabat) dan hukum, yang menjadi mother of corruption di sini, sehingga terjadi efek perubahan yang besar dalam skala luas.

Dalam penegakan hukum perlu diingatkan KPK sejatinya tidak didesain untuk menyubstitusi fungsi kejaksaan dan kepolisian. Itu karena KPK dengan postur yang kecil tidak akan pernah mampu mengambil alih semua kasus korupsi.

Meski kehadiran KPK signifikan, saat ini banyak kasus korupsi yang tidak disentuh kejaksaan dan bisa dijebloskan ke penjara. Maka membersihkan kejaksaan dan kepolisian yang tidak fungsional mengatasi korupsi perlu jadi prioritas, seperti strategi KPK di Hongkong pada awal- awal berdirinya yang fokus pada membersihkan kepolisian dari polisi-polisi kotor.

Upaya itu berdampak terhadap menyusutnya secara signifikan segala bentuk kejahatan di sana. Sayang di sini tidak ada aparat penegak hukum yang diciduk KPK, dan upaya mereka menyentuh hakim-hakim kotor di MA gagal, bahkan membuahkan perlawanan sengit.

Konsisten dengan pilihan-pilihan strategis memang tidak mudah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, masyarakat antikorupsi di berbagai daerah lebih peduli terhadap kasus-kasus penyimpangan anggaran daerah yang menggila belakangan ini. Belum lagi perlawanan koruptor terhadap KPK, baik melalui saluran politik maupun hukum, dengan bantuan para intelektual dan advokat ternama, serta para simpatisan koruptor yang menyebar luas mulai dari kalangan agamawan, tokoh masyarakat, hingga organisasi pemuda.

Korupsi adalah gejala dari kegagalan manajemen negara, dan lemahnya masyarakat dalam relasinya dengan negara dan sektor bisnis. Dan tujuan melawan korupsi, sekali lagi, adalah untuk membawa kemakmuran bagi masyarakat luas, bukan sekadar mengirim koruptor ke penjara.

Kita membutuhkan pimpinan KPK dengan pikiran-pikiran besar seperti itu. Sedikit bopeng mungkin tidak peduli, karena negeri ini memang sakit.

Teten Masduki Koordinator ICW

 


Jumat, 06 Juli 2007

Masalah Rasial di Indonesia

Hendardi

Diskriminasi rasial masih berlangsung di Indonesia. Namun, negara Republik Indonesia—melalui proses legislasi—telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimation/ CERD) pada 25 Juli 1999 melalui UU No 29/1999.

Ratifikasi itu bukan saja mewajibkan untuk menghormati (to respect) dan melindungi (to protect), melainkan juga mempromosikan, mengambil langkah, kebijakan dan tindakan bagi penghapusan diskriminasi rasial serta mengajukan laporan periodik tentang kemajuan yang dicapainya kepada Komite CERD PBB.

Apa masalah rasial yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab RI yang sekaligus menjadi tantangan kita?

Diskriminasi rasial

UU No 29/1999 menyatakan, “diskriminasi rasial” ialah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pilihan atas dasar ras, warna kulit, keturunan, asal negeri atau bangsa dengan tujuan atau pengaruh melenyapkan atau merusak pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, berdasar persamaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang lainnya.

Masyarakat atau bangsa Indonesia—seperti masyarakat lain—terdiri atas sejumlah suku, komunitas pedalaman, keturunan, etnis, dan warna kulit. Setiap orang dapat saja menunjukkan identitas golongan yang berasal dari asal-usul tertentu. Pengelompokan seperti ini menegaskan adanya kandungan watak eksklusif.

Relasi dalam keragaman menjadi persoalan saat seseorang/segolongan orang menonjolkan identitas golongannya. Penonjolan identitas yang mengingkari atau menolak golongan lain jelas mengarah kepada diskriminasi rasial dari segolongan orang terhadap golongan lain.

Pelecehan dan pernyataan stereotip suatu golongan atas golongan lain adalah bentuk diskriminasi rasial. Begitu juga klaim “putra daerah” atau ekspresi ketaksenangan atas “kaum pendatang” adalah klaim dan ekspresi yang bersifat rasis. Bahkan sejumlah komunitas di pedalaman mengalami penyingkiran.

Pengingkaran suatu etnis sebagai bagian masyarakat atau bangsa Indonesia juga bentuk diskriminasi rasial yang masih terjadi. Seolah, warga yang telah berelasi sebagai bangsa dipersepsikan bukan bagian masyarakat kita. Apalagi pengingkaran ini masih disokong aparat negara (state apparatus).

Salah satu sumber pokok diskriminasi rasial adalah ketentuan yang terkandung dalam hukum nasional atau undang-undang (UU). Gerakan antidiskriminasi (gandi) mencatat sekitar 34 ketentuan dalam berbagai UU yang justru mengandung diskriminasi rasial. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan UU No 29/1999.

Sokongan RI atas diskriminasi rasial memberi peluang besar terhadap terjadinya serangkaian praktik diskriminasi atas golongan atau etnis tertentu. Salah satu yang terpenting adalah tragedi Mei 1998, di mana kekerasan rasial menimbulkan banyak korban, pelecehan dan pemerkosaan, serta dampak yang membekas bagi warga Indonesia-Tionghoa.

Meski telah meratifikasi konvensi yang bertujuan menghapuskan diskriminasi rasial pada 1999, kenyataannya UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan masih meloloskan ketentuan yang melegalkan diskriminasi itu.

Tantangan bersama

Watak eksklusif memang berakar dalam setiap golongan. Eksklusivisme ini dapat memicu timbulnya diskriminasi rasial. Secara historis, kolonial Belanda menanamkan watak rasial dalam politik dan hukum. Persoalannya, negara pascakolonial RI justru mewarisi watak itu.

Sepanjang Orde Baru (Orba), kebhinnekaan kerap dikumandangkan, tetapi dalam praktiknya justru menguncinya. Golongan etnis tertentu ditutup kesempatannya untuk ambil bagian dalam politik dan kendali penuh ada di bawah rezim Soeharto. Kekerasan rasial pun setiap saat meledak seperti tahun 1970-an.

Diskriminasi rasial adalah tantangan kita bersama kendati kondisi sekarang secara perlahan mengalami pengurangan. Namun, perkembangan politik tetap lebih banyak menampilkan eksklusivisme politik seperti ditunjukkan melalui banyak partai serta ormas lain. Bagaimana kita membayangkan tantangan itu?

Pertama, sesuai dengan UU No 29/1999, RI harus terus diingatkan tentang kewajibannya untuk mempromosikan, mengambil langkah-langkah termasuk penyesuaian UU, kebijakan dan tindakan, serta memublikasi laporan kemajuan yang dicapai dalam memerangi atau menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial.

Kedua, diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk ambil bagian dalam menentang serangkaian perilaku dan tindakan rasis di masyarakat, termasuk diskriminasi yang dilakukan aparat birokrasi.

Ketiga, mereka yang berminat pada reformasi hukum penting melakukan kajian menyeluruh atas hukum nasional yang masih berwatak rasis. Selain itu, mereka yang bergelut dalam isu hak-hak asasi manusia dapat mengumpulkan berbagai kasus yang bertalian dengan diskriminasi rasial sebagai dasar rekomendasi bagi penghapusan diskriminasi itu.

Keempat, dalam relasi antargolongan akan lebih bermanfaat jika ditanamkan nilai-nilai solidaritas dan saling menghormati setiap identitas golongan dengan sikap terbuka. Karena itu, penting diingat, tak segolongan pun dapat tumbuh dan berkembang tanpa golongan lain secara bersama-sama

Hendardi Ketua Dewan Pengurus Setara Institute for Democracy and Peace

 


Kamis, 05 Juli 2007

Mencari Hakim Agung (yang) “Agung”

Trimedya Panjaitan

Komisi Yudisial telah mengajukan 18 calon hakim agung ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Apakah sosok para calon pengadil agung itu sudah sesuai dengan harapan publik?

Jawaban atas pertanyaan itu penting karena hasil seleksi hakim agung oleh KY diharapkan mampu melahirkan sosok hakim agung yang ideal. Kewenangan KY menyeleksi hakim agung diberikan konstitusi, dalam Pasal 24B UUD 1945, lalu diatur dalam UU No 22/2004 tentang KY (pasal 13-18).

Kini kualitas dan integritas hakim agung dipertanyakan banyak pihak, termasuk oleh KY. Bahkan KY sempat memunculkan wacana kocok ulang hakim agung. Wacana ini, meski tak terwujud, menunjukkan betapa besar keprihatinan atas sosok para hakim agung kita.

Kualitas dan integritas hakim agung tidak lagi bisa ditawar. Mahkamah Agung (MA) membutuhkan penjaga-penjaga keadilan yang tangguh, pintar (menguasai ilmu dan teknis hukum), serta tahan aneka godaan.

Ini adalah kali pertama prosedur baru dalam seleksi hakim agung. Sebelumnya hakim agung diangkat Presiden berdasarkan usulan MA. Sistem ini diperbarui dengan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR atas calon hakim agung usulan MA, lalu ditetapkan Presiden.

Sistem itu disempurnakan dengan memberi KY kewenangan melakukan seleksi awal. KY bisa menghasilkan calon hakim agung yang kapabel, independen, memiliki integritas dan jejak rekam yang baik, tidak menjadi bagian dari benang kusut mafia peradilan, dan memiliki komitmen melakukan reformasi peradilan.

Kualitas calon

Demi kualitas, tiga kali KY gagal mengajukan calon, dari jumlah kebutuhan hakim agung, ke DPR (Pasal 18 Ayat 5 UU No 22/2004). KY hanya mampu memilih enam calon hakim agung, sama dengan jumlah kekosongan hakim agung. Akhirnya KY menyeleksi ulang dan memilih 12 calon hakim agung tambahan.

Bagaimana kualitas para calon pengadil agung itu? Masyarakat yang lebih berhak menilai. Oleh karena itu, menjelang uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR pada 2-6 Juli, masyarakat diberi kesempatan menyampaikan masukan ke dewan.

Namun, dari opini di media, masyarakat kecewa dengan hasil seleksi KY. Hasil seleksi pertama, misalnya, kritik terkait sikap KY yang dianggap berkompromi dengan kualitas dan integritas calon hakim agung karena meloloskan calon bermasalah.

Pada seleksi kedua, saat masih pada tahap III dan dihasilkan 16 calon (sebelumnya diperas menjadi 12 orang), Koalisi Pemantau Peradilan mengkritik rendahnya kualitas calon. Menurut koalisi, hanya dua calon yang bernilai baik, 10 calon bernilai cukup, dan lainnya kurang nilainya.

Kebutuhan hakim agung

Terlepas dari mutu calon, ada yang patut diapresiasi dari hasil KY. Hasil seleksi yang meluluskan 10 hakim karier, 5 akademisi, 2 pejabat, dan 1 mantan jaksa ini cukup sesuai dengan kebutuhan hakim agung.

Ketua MA Bagir Manan, dalam beberapa rapat konsultasi dengan Komisi III DPR, mengisyaratkan MA lebih membutuhkan hakim karier. Bukan berarti hakim nonkarier tidak dibutuhkan. Namun, kini komposisi hakim nonkarier, 14 dari 45 hakim agung, dianggap cukup menimbulkan suasana baru di MA dengan menghilangkan proses in briding.

Kita dapat memahami aspirasi MA. Apalagi semangat undang-undang mengutamakan hakim karier. Undang-undang menyatakan, untuk menjadi calon, hakim agung harus berpengalaman menjadi hakim minimal 20 tahun (Pasal 7 Ayat 1 UU No 5/2004 tentang MA), dan jika dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier (Ayat 2).

Dari wawancara KY terhadap calon hakim agung, terungkap plus-minus para calon dari dua jalur tersebut. Mereka yang berasal dari jalur karier lemah di bidang pengetahuan hukum, sedangkan mereka yang dari jalur nonkarier kurang paham teknis hukum.

Kini ada kekosongan empat hakim agung untuk peradilan umum, satu untuk tata usaha negara, dan satu untuk peradilan agama. Komposisi ini, dan undang-undang yang mengutamakan hakim karier, akan menjadi pertimbangan DPR dalam memilih calon hakim agung.

Meski demikian, kualitas dan integritas calon harus tetap menjadi ukuran utama. Sebab, konstitusi tegas mensyaratkan, para hakim agung adalah manusia unggul. Ia memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Hal penting lain adalah negeri ini membutuhkan hakim agung yang memiliki banyak energi baru untuk mengakselerasi reformasi di bidang peradilan dan punya komitmen kuat untuk membangun supremasi hukum.

Berbagai catatan ini akan menjadi pertimbangan DPR dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim agung. Dari 18 calon, DPR akan memilih enam orang terbaik untuk dijadikan hakim agung (yang) “agung”.

Trimedya Panjaitan Ketua Komisi III DPR, Anggota DPR dari Fraksi PDI-P

 


Kamis, 05 Juli 2007

Involusi Kekuasaan

Prudensius Maring

Amanat Undang-Undang No 32/2004 untuk membangun pemerintahan yang efisien dan efektif ada pada titik kritis.

Hingga awal 2007 terbentuk 148 kabupaten baru, yang bertujuan mendorong efektivitas pelayanan masyarakat. Fenomena ini menggembirakan, tetapi hasrat membuka lahan kekuasaan baru tidak bisa diabaikan.

Dari 148 kabupaten baru itu, tegas Mendagri (9/2/2007), tidak seluruhnya berhasil. Kini pemerintah mengevaluasi kelayakan administratif, teknis, dan fisik wilayah. Gejolak sosial antarmasyarakat dan perebutan kekuasaan antarelite bisa mencederai tujuan pelayanan masyarakat.

Involusi dan kemandekan

UU Pemerintahan Daerah dan aturan pendukungnya lahir dari proses belajar dan merespons dinamika di masyarakat. Namun, jika implementasinya tidak mampu mendinamiskan dirinya, ia berpeluang melahirkan kerumitan dan kemandekan. Agenda pelayanan masyarakat bisa dikendalikan hasrat kekuasaan.

Fenomena ini mengingatkan konsep involusi oleh antropolog Goldenweiser (1936) dan Geertz (1963). Konsep ini menggambarkan kebudayaan yang sudah mapan jika tidak mampu menstabilkan dan mendinamiskan dirinya, ia akan mengalami kerumitan ke dalam (involutive) dan melahirkan kemandekan.

Clifford Geertz membangun teori involusi pertanian (agriculture involution) dari penelitian di Indonesia. Ia menjelaskan kerumitan ke dalam dan kemandekan yang dihadapi petani. Sawah selalu bisa menerima hasrat petani menjejalkan sarana produksi dan tenaga kerja secara berlebihan. Cara ini bisa meningkatkan produktivitas, tetapi jika dikurangi, petani rugi. Kemajuan yang dicapai bersifat semu dan melahirkan kemerosotan.

Geertz mengemukakan pola ekstensifikasi di luar Jawa. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan memperluas lahan garapan. Masyarakat yang hidup dalam ruang lingkup ini menempuh pola bersifat menyebarkan (dispersive). Misalnya, membuka hutan untuk lahan garapan baru.

Tesis Geertz memberi inspirasi untuk melihat fenomena pemekaran wilayah di Indonesia. Involusi pertanian berhubungan dengan hasrat petani meningkatkan produktivitas dengan basis ekologis-materi. Pemekaran wilayah berhubungan dengan hasrat pemerintah (legislatif dan eksekutif) untuk melayani masyarakat dengan basis kekuasaan.

Involusi kekuasaan

Membuat kerumitan dengan menciptakan atau bongkar pasang struktur baru adalah pola yang biasa dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Argumentasi pembentukan dinas otonom DPRD dan pemda sering diwarnai kepentingan kekuasaan.

Untuk menampung staf nonjob yang masih berpengaruh, biasa disiapkan pos staf ahli, dewan penasihat, staf khusus, atau didirikan unit litbang “asal-asalan”. Untuk memperkuat itu, disediakan anggaran baru (APBN-D) dan dibuat aturan main agar bisa dipertanggungjawabkan, seperti PP No 37/2006 yang kontroversial. Motivasi penciptaan struktur baru seperti ini mengindikasikan gejala involusi.

Penciptaan struktur baru dan aturan main menambah kerumitan internal. Aparat pemerintah sibuk merawat struktur yang dibangun. Urusan mutasi pejabat dan staf lebih menyita perhatian dan waktu. Ide perampingan struktur selalu ditentang. Tujuan meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat terbengkalai.

UU Pemerintahan Daerah membuka peluang ekstensifikasi kekuasaan. Alasan mendekatkan pelayanan bagi masyarakat amat ampuh. Prasyarat administratif, teknis, dan fisik wilayah bisa dimanipulasi, sementara aspek sosial-budaya diabaikan. Ketika pemekaran tercapai, wilayah baru pun sibuk menciptakan struktur dan aturan main untuk mengakomodasi pencari kekuasaan.

Terlihat, involusi kekuasaan terjadi di level pusat dan daerah tanpa batas. Pola ekstensifikasi kekuasaan melalui pemekaran wilayah ramai terjadi di belahan luar Jawa, mirip sinyalemen Geertz 40 tahun silam. Amat jelas perjuangan pemekaran dari Papua, Sulawesi, Sumatera, dan wilayah kepulauan kecil.

Para penggagas terlihat kompak saat memulai perjuangan pemekaran wilayah. Ketika tercapai, semua mengambil posisi merebut peluang kekuasaan. Bahkan siap menyulut konflik sosial antarpendukung.

Perjuangan pemekaran di beberapa tempat selalu diawali kerja sama antarelite politik dan tokoh masyarakat. Namun, dalam perjalanan para pejuang mudah terjebak perhitungan jatah kekuasaan.

PRUDENSIUS MARING Mahasiswa S-3 Antropologi Universitas Indonesia; Dosen Politani Kupang

 


Senin, 09 Juli 2007

Reposisi “Homeschooling”

Maria FK Namang

Menjelang awal tahun ajaran baru tidak sedikit orangtua memilih homeschooling. Gencarnya promosi meyakinkan mereka bahwa morat-maritnya pendidikan perlu ditanggapi dengan terlibat lebih aktif dalam pendidikan anak-anaknya. Homeschooling dilihat sebagai alternatif. Namun, sinkronkah homeschooling dengan konteks dunia aktual?

“Estamos viviendo en un mundo roto. Hay que tener coraje para vivir en el”. Kita hidup dalam sebuah dunia yang sudah retak. Perlu ada keberanian untuk hidup dalamnya.

Ungkapan ini cukup tepat. Kita sudah tidak lagi memimpikan dunia seindah firdaus yang menyenangkan dan berkelimpahan, dengan persaudaraan, kasih, dan kemakmuran menjadi cirinya.

Hidup lebih sulit

Kini dunia lebih cocok disebut eden yang hilang (il paradiso perso). Alam sudah tidak “seramah” dulu. Tanah yang begitu murah hati memberikan hasilnya kini begitu “kikir”. Bencana alam kian kerap terjadi. Banjir, tanah longsor, dan kecelakaan transportasi sudah menjadi “langganan”.

Kemiskinan dan keterbelakangan menjadi lebih berat ketimbang sebelumnya. Hal itu bukan sekadar pada level makro. Memang data-data yang diajukan selalu mengentakkan batin (meski ada laporan “resmi” yang membanggakan adanya kemajuan luar biasa). Yang lebih memprihatinkan, situasi nyata masyarakat. Kesulitan mendapat sesuap nasi kian terasa.

Anak-anak yang lahir di dunia seperti ini harus menerima konsekuensinya. Meski tuntutan pertumbuhan amat mengandaikan pola konsumsi yang sehat, kenyataan berbicara lain. Kekurangan gizi, bahkan ancaman kematian, menyerang anak-anak.

Memang di negara makmur ada anak—terutama mereka yang hidup di kawasan elite seperti Baby Doc Duvalier— yang tidak merasakannya. Baginya, hidup begitu indah (karena “dunianya” terbatas). Namun, mereka tidak sadar, anggaran yang dipakai seorang anak di sana bisa digunakan untuk 1.000 anak (mungkin lebih) di Afrika.

Berani hidup

Realitas kemiskinan bisa saja terjadi jauh di sana. Namun, semua peristiwa dapat diketahui melalui media cetak dan elektronik. Dalam perspektif ini, tiap anak, terutama yang berkecukupan, dapat menikmati berita itu.

Oleh karena itu, homeschooling dapat menjadi tempat guna menelaah realitas yang terjadi. Secara personal-individual, anak didampingi untuk mendalami semua peristiwa. Mereka tidak hanya diajak bersimpati, tetapi diarahkan untuk berempati. Sosialisasi seperti ini dijadikan sebagai pembelaan, saat munculnya kritik tentang minimnya “kontak sosial” homeschooling.

Meski demikian, perlu disadari, dunia yang retak lebih membutuhkan keterlibatan dan terutama keberanian untuk hidup bersama (el corage para vivir juntos). Sejak dini anak-anak sudah “diakrabkan” dengan realitas yang “telanjang”. Oleh karena itu, pendidikan formal merupakan tempat anak menghadapi realitas yang amat keras. Pertemuan anak dengan rekan lain yang memiliki latar belakang beragam merupakan benturan kuat. Namun, inilah realitas kita.

Sementara itu, meski homeschooling berusaha mengisi kekosongan ini, tetapi ia sebatas peninjau. Kunjungan ke daerah kumuh yang bersifat periodik bisa membuka kesadaran peserta didik. Namun, perlu disadari, ada batas cukup lebar antara kesadaran dan praksis. Keterlibatan langsung untuk belajar bersama teman yang tidak mampu, rekan dari keluarga broken home, pengaruh narkoba, justru berusaha dihindari. Anak begitu dijaga.

Namun, tanpa disadari, pengawasan itu sekaligus mengingkari proses alamiah yang perlu dijalani tiap orang. Anak yang sudah nyaman dalam rahim ibu dihadirkan ke dunia yang keras. Perlahan-lahan, ia akan meninggalkan lingkup keluarganya. Oleh karena itu, benar, kata penyair Lebanon Khalil Gibran, “anak memang berasal dari orangtua, tetapi ia bukan milik mereka. Ia adalah miliki Dia yang di sana.”

Gibran juga menganalogkan orangtua sebagai busur dan anak-anak adalah “anak panahnya”. Ia harus ada bersama “busur” karena hanya dengan demikian ia bisa mendapat kekuatan. Namun, pada sisi lain, saat kekuatan sudah diperoleh, ia pergi melambung jauh.

Reedukasi

Pembaruan pendidikan, jika hendak dilakukan, harus dimulai melalui reposisi baik terhadap sekolah formal maupun homeschooling. Sekolah formal yang selama ini menjadi sasaran kritik, karena terlalu menekankan dimensi intelektual (itu pun secara parsial), perlu mengimbanginya dengan dimensi kelembutan kepribadian dan kesiapan motorik menghadapi dunia kerja. Sekolah amat diminati karena membiaskan jiwa seorang ibu almamater yang lebih memperhitungkan manusia ketimbang pelbagai unsur sampingan. Peran orangtua perlu lebih dioptimalkan.

Sementara itu, homeschooling tidak bisa dipahami sebagai alternatif. Ia dibuat dalam keterpaksaan ketika oleh tuntutan kerja orangtua, anak-anak tidak bisa bergabung dalam sekolah formal. Namun, dalam tataran normal, homeschooling diartikan sebagai pembangunan iklim keluarga yang selalu bekerja sama dengan sekolah formal dalam membantu pendidikan.

Oleh karena itu, bila ingin dioptimalkan, homeschooling harus lebih dipahami sebagai pendidikan ulang (reedukasi) orangtua untuk menyadari peran sebagai pendidik utama dan bukan “memenjarakan” anak dalam lingkup terbatas.

Maria FK Namang Alumni Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana (Roma)

 


Rabu, 18 Juli 2007

Pendidikan (Tanpa) Kebudayaan

Yonky Karman

Kita memiliki Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru, dan Hari Anak. Ada kementerian yang membawahkan pendidikan. Dalam konstitusi tercantum anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran belanja pemerintah. Namun, angka siswa putus sekolah meningkat. Biaya sekolah tetap mahal.

Kesempatan bersekolah bagi anak dari keluarga sederhana kian sempit. Kian tertutup kesempatan memasuki pendidikan tinggi setelah swastanisasi universitas negeri. Peredaran psikotropika di kalangan pelajar meningkat. Budaya kekerasan masuk hingga ke sekolah dasar.

Maraknya jual beli gelar akademis adalah cermin banalitas pendidikan dalam masyarakat yang baru bisa menghargai gelar sebagai sarana mobilitas sosial. Sebuah iklan di harian nasional mencari tenaga terdidik dari beberapa perguruan tinggi swasta yang disebut eksplisit. Itu juga cermin banalitas pendidikan ketika kualitas alumnus dikaitkan dengan institusinya.

Megaproyek bernama ujian nasional hingga kini tetap menjadi bahan kontroversi. Pelajar menjadi lebih berkonsentrasi untuk menghadapi jenis soal dari beberapa mata pelajaran yang diuji daripada mempelajari semua mata pelajaran secara mendalam dan menyeluruh. Minat dan apresiasi terhadap humaniora kian rendah. Apakah dari karut-marut pendidikan nasional seperti ini kita bisa berharap kebangkitan dan kejayaan bangsa?

Kebangkitan bangsa pada awal abad ke-20 dipicu kesadaran para pemimpin pergerakan untuk melihat rakyat menjadi bangsa modern. Hanya dengan penyebarluasan pendidikan, rakyat tercerahkan dan terbebas dari keterbelakangan. Untuk itu, pemerintah kolonial diminta mendirikan sekolah dengan sistem beasiswa bagi pribumi berbakat. Kebangkitan bangsa lewat pendidikan.

Namun, sejauh ini hak dasar rakyat untuk memperoleh pendidikan yang layak belum terpenuhi. Pendidikan anak bangsa diabaikan. Elite politik setengah hati mencerdaskan rakyat. Mereka lebih tertarik dengan kekuasaan dan proyek. Banyak anggaran dialokasikan untuk menyejahterakan para wakil rakyat, sementara rakyat tetap lemah dan tak terdidik. Kaum muda tak terdidik masuk ke dalam barisan penganggur. Sebagian terjerumus dalam kriminalitas.

Kebudayaan di awan

Visi pendidikan nasional tanpa orientasi kultural. Pendidikan dikeluarkan dari rumah kebudayaan. Semula departemen yang membidangi pendidikan bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak era Presiden Abdurrahman Wahid, nama itu berganti menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan dipisahkan dari kebudayaan.

Ketidakjelasan posisi pendidikan terkait kebudayaan bisa dipahami. Meski cukup lama soal pendidikan dan kebudayaan bernaung di bawah satu departemen, kebudayaan dalam praktiknya direduksi menjadi dunia pariwisata. Reduksi itu menjadi sempurna saat kebudayaan dibuat terpisah di bawah satu kementerian. Kebudayaan identik dengan warisan budaya berupa tradisi dan obyek wisata. Kebudayaan dipariwisatakan.

Kebudayaan tidak dilihat sebagai sesuatu yang dinamis, penggerak kemajuan bangsa. Kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi, adiluhung, dibanggakan, dielus-elus, dipelihara, dijadikan rujukan, diteruskan lintas generasi. Kebudayaan diperlakukan sebagai kata benda. Padahal, kebudayaan adalah hasil kreativitas manusia dan konstruksi sosial, buah kerja keras suatu bangsa untuk bergerak maju sesuai konstelasi zaman.

Kebudayaan tidak diperlakukan sebagai kata kerja. Akibatnya, pendidikan tidak diagendakan untuk mengubah mentalitas bangsa. Penguasa dan elite politik tidak merasa ada yang salah meski mentalitas feodal menghambat pembangunan. Maka, pelaku sejarah di Tanah Air merupakan produk budaya feodal daripada produk pendidikan yang mencerdaskan dan membebaskan.

Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah produk kebudayaan. Lewat penguasaannya, suatu bangsa memasuki peradaban modern. Tetapi, kita ingin menguasai iptek tanpa perangkat lunak kebudayaan ilmiah. Akibatnya, negara yang lebih miskin dari kita sudah menghasilkan Nobel. Kita baru pada tahap nominasi. Sastrawan yang beberapa kali dinominasikan pun tidak didukung pemerintah karena kecamannya sering membuat telinga merah.

Mulai dari kebudayaan

Relasi pendidikan dan kebudayaan relevan untuk dibicarakan. Esensi Polemik Kebudayaan (1948) bukan kebudayaan an sich, tetapi relasi pendidikan dan kebudayaan. Dua pendapat berhadapan meski keduanya sama dalam cita-cita Indonesia merdeka yang jaya dan berdiri sama tinggi dengan bangsa maju. Cara mencapai cita-cita itu berbeda.

Yang satu menekankan ketimuran dan pendidikan akhlak. Kekurangan Barat dalam mendewa-dewakan ilmu pengetahuan dan teknologi dikecam habis-habisan. Manusia Indonesia tidak boleh meniru kemerosotan akhlak di Barat. Model pendidikan yang cocok bagi Indonesia berbasis harmoni sosial.

Yang lain melihat masalah besar justru dalam diri manusia Indonesia. Indonesia tidak memiliki tradisi intelektual karena kultur selalu mencari harmoni. Kesopanan kepada guru lebih diutamakan daripada kerajinan dan inovasi. Padahal, manusia Indonesia perlu memiliki kegelisahan seperti di Barat, yang ingin melepas diri dari kungkungan alam dan setelah berjarak, menguasai alam dan mengeksplorasinya.

Untuk membangun tradisi intelektual seperti di Barat, manusia Indonesia menjadi lebih individualistis, egoistis, dan materialistis. Mustahil manusia Indonesia menjadi manusia Barat. Barat adalah Barat. Timur adalah Timur. Tetapi, otak Indonesia harus seperti otak Barat. Jepang adalah rujukan ideal untuk bangsa maju dan tetap tradisional.

Daripada mengharap alih iptek, senjata Barat itu harus direbut. Haus ilmu adalah kunci kemajuan dan kemandirian bangsa. Untuk itu, sistem pendidikan nasional harus memikirkan kekurangan di Indonesia, bukan kekurangan di Barat. Kemerosotan akhlak di Barat adalah urusan di sana. Urusan orang Indonesia adalah mengejar pengetahuan.

Kita tidak menutup mata dengan realitas kemerosotan akhlak di negeri sendiri, tetapi janganlah Barat dijadikan kambing hitam kekurangan kita. Kemerosotan akhlak sudah lama ada. Kebobrokan bersumber di hati. Juga jangan sampai pendidikan nasional dibebankan tanggung jawab berlebihan dalam soal akhlak yang semestinya menjadi tanggung jawab keluarga.

Atmosfer pendidikan nasional kental dengan suasana feodal. Pemerintah merasa tahu yang terbaik. Guru merasa tahu yang terbaik. Namun, gairah dan apresiasi pelajar kita untuk menuntut ilmu masih rendah. Kita jauh dari substansi polemik kebudayaan.

Yonky Karman Rohaniwan

 


Kamis, 12 Juli 2007

Mekanisme Silih Korupsi

Toto Suparto

Pleidoi Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, menjadi bukti dalam korupsi terjadi mekanisme silih.

Pleidoi yang dibacakan Rabu (4/7) itu menyebutkan dari total dana nonbudgeter DKP sekitar 13 persen mengalir ke DPR, 42 persen untuk operasional menteri, bantuan bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa, dan lainnya, serta 45 persen untuk nelayan (Kompas, 5/7)

Sekadar mengingatkan, dalam kategori “lainnya” itu ada juga gelontoran uang untuk dana kampanye para calon presiden pada Pemilu 2004. Terkait dana kampanye, Rokhmin menyebut nama-nama yang menerima, di antaranya mengakui keterangan Rokhmin.

Sang dermawan

Maksud mekanisme silih adalah uang korupsi tidak pernah seluruhnya dimakan sendiri oleh koruptor (Haryatmoko, 2003:129). Uang korupsi sengaja dibagi-bagi agar sama-sama menikmati. Caranya bisa membagi uang itu kepada panitia pembangunan tempat ibadah, membantu korban gempa, lembaga amal, atau pengurus partai politik. Atau bila sedang musim kampanye, bisa ikut menggelontorkan dana kampanye, siapa tahu kelak berimbas positif kepada dirinya.

Adanya mekanisme silih itu mencitrakan koruptor sebagai “dermawan”, bahkan tak jarang menempatkan dirinya sebagai “sang penyelamat” bagi banyak orang. Kita sering melihat tayangan televisi, sidang korupsi selalu dipadati pendukung fanatik si koruptor. Begitu si koruptor divonis penjara, mengamuklah pendukungnya, tak rela jika “sang dermawan” atau “sang penyelamat” dituding melakukan korupsi dan dijebloskan ke penjara.

Di mata pendukung, si koruptor telah ikut mengatasi pengangguran. Koruptor membuat para fakir miskin bisa makan lebih banyak dari biasanya. Bahkan, koruptor ikut mengurangi pusing para politisi karena bingung mencari dana kampanye. Para pendukung itu telah ikut menikmati uang si koruptor, meski umumnya tidak pernah menyadari kenikmatan itu sebagai hasil korupsi.

Selain itu, mekanisme silih juga dijadikan salah satu trik si koruptor untuk meringankan perasaan bersalah. Jika uang korupsi “dimakan” sendiri, seluruh perasaan bersalah ditanggung sendiri. Sebaliknya, jika uang korupsi dibagi-bagi, perasaan bersalah ditanggung bersama. Memang porsi terbesar uang korupsi untuk memperkaya diri, tetapi ia merasa tidak bersalah karena sebagian digunakan untuk amal, membantu orang miskin, dan ikut menegakkan demokrasi dengan menyumbang partai politik.

Atas dasar itulah si koruptor merasa tak bersalah. Ia beranggapan siapa pun yang menikmati uang korupsi, mereka layak ikut bersalah. Cuma, siapa saja yang “layak ikut bersalah”, sering disembunyikan si koruptor. Si koruptor lebih banyak pasang badan, melindungi mereka yang “layak ikut bersalah” itu. Namun, Rokhmin berani menyebut siapa yang “layak ikut bersalah”, dan ini adalah perkembangan menggembirakan dalam pemberantasan korupsi.

Sang imam

Rokhmin ingin menyatakan korupsi beramai-ramai memang ada. Dalam konteks ini, jangan-jangan pemimpin korupsi beramai-ramai itu bukan si koruptor bersangkutan. Sekadar contoh, saat mantan Sekjen DKP Andin H Taryoto divonis 32 bulan penjara, ia mengaku pencairan dana nonbudgeter atas perintah Rokhmin. Siapa tahu Rokhmin pun diperintah seseorang.

Masalah pemberantasan korupsi di dalam negeri memang tidak ada keseriusan untuk menindaklanjuti mekanisme silih itu. Padahal begitu mekanisme silih dibongkar, pemberantasan korupsi berpeluang sampai ke akar-akarnya. Keseriusan itu bisa ditunjukkan dengan menyeret otak korupsi beramai-ramai ke pengadilan, jangan hanya “kambing hitam”-nya. Celakanya di negeri ini hanya “kambing hitam” yang dihukum. “Si otak” korupsi beramai-ramai dengan tenang menikmati pergaulan sosial, bahkan bisa membentuk kelompok baru, karena “si otak” tetap menjamin “kambing hitam”-nya. Maka si koruptor mau saja dijadikan “kambing hitam”, toh di penjara pun akan tenang dan keluarga ada yang mengurus.

Jangankan “si otak”, anggota korupsi beramai-ramai saja sering sulit dijerat hukum, manakala menyangkut nama suci, dan publik pun terpecah dua. Ada yang minta elite politik yang tersandung mekanisme silih korupsi lebih baik diampuni, toh yang bersangkutan telah mengaku dan menyatakan uang yang diperolehnya bukan untuk memperkaya diri.

Namun di sisi lain ada juga yang meminta untuk diadili, tak peduli itu nama suci. Intinya, mereka yang ikut menikmati uang korupsi sewajarnya diberi hukum setimpal.

Kenyataannya nama-nama yang pernah disebut Rokhmin masih tenang mengikuti pergaulan sosial tanpa harus ikut diperiksa. Jika saja pihak-pihak itu ikut diperiksa, mungkin pemberantasan korupsi akan lebih maju dari sekarang. Bahkan bisa jadi para koruptor lain berani menyebut pihak yang terkait.

Bayangkan jika para tersangka korupsi BLBI, atau tersangka korupsi macam Mulyana W Kusumah, ataupun mantan Kepala Bulog Widjanarko mau mengikuti Rokhmin untuk menguak mekanisme silih korupsi, kita bakal tahu siapa saja yang tergabung dalam “jemaah koruptor”.

Sepanjang mekanisme silih korupsi ditindaklanjuti, kita punya harapan baru dalam pemberantasan korupsi. Kita berharap banyak dari para koruptor, jangan lagi ditutup-tutupi mekanisme silih itu. Kita butuh pleidoi yang lebih terbuka agar masyarakat tidak lagi apatis atas pemberantasan korupsi. Kita butuh kisah sukses, di mana ada kelompok bahkan “otak” koruptor dihukum setimpal.

Toto Suparto Peneliti Pusat Kajian Agama dan Budaya (Puskab) Yogyakarta

 


Rabu, 11 Juli 2007

Terobosan Menuju Negara Palestina

TB Silalahi

Tidak pernah diduga sebelumnya, kondisi Palestina menjadi terbagi dua seperti sekarang ini, yaitu Tepi Barat dikuasai oleh Fatah dan Jalur Gaza dikuasai oleh Hamas.

Dalam sejarahnya memang selalu terjadi perselisihan maupun konflik internal di tubuh PLO. Namun, pada waktu kepemimpinan Yasser Arafat, karena dia merupakan pemimpin legendaris, semua konflik internal tidak pernah mengakibatkan Palestina terpecah seperti sekarang ini.

Kelihatannya dengan situasi tersebut perjuangan Palestina menjadi semakin sulit. Hal ini bisa dipahami dan bisa juga benar. Saya selalu melihat bahwa semua hambatan maupun tantangan dapat diubah menjadi kesempatan. Dilihat dari sejarah, sebelum negara Israel berdiri tahun 1948, Jalur Gaza dikuasai Mesir, sementara Tepi Barat atau West Bank dikuasai Jordania. Jadi sesungguhnya tanah yang asli dari Palestina-Arab itu sendiri justru hanya yang ditempati atau dikuasai oleh Israel sebelum perang tahun 1967, sesuai dengan UN Partition Plan 1947. Artinya, Mesir dan Jordania mempersilakan dan membantu rakyat Palestina merebut tanah yang diduduki Israel.

Jadi seakan-akan geografi ini menjustifikasi terjadinya dua kelompok di sana, yaitu adanya tanah Mesir yang dikuasai Hamas dan adanya tanah Jordania yang kemudian menjadi wilayah Fatah. Perkembangan selanjutnya terjadi pada periode sesudah selesai perang tahun 1948 sampai sebelum perang tahun 1967. Mesir melepaskan klaimnya terhadap Jalur Gaza dan diserahkan menjadi wilayah Palestina-Arab yang perlu diperjuangkan melawan Israel. Begitu juga Jordania, akhirnya melepaskan Tepi Barat menjadi wilayah yang diserahkan kepada Palestina-Arab sebagai wilayah yang perlu diperjuangkan melawan Israel. Saya masih mengatakan Palestina-Arab karena pada waktu itu sebenarnya nasionalisme Palestina sendiri masih berada dalam tahap berkembang karena negara Barat sendiri mengatakan pada waktu itu wilayah tersebut adalah wilayah Arab, begitu saja.

Dengan terpecahnya dua kubu ini dan mempunyai wilayah masing-masing, walaupun sementara barangkali, banyak pihak yang menjadi pesimistis. Namun, saya melihat dari sisi lain. Sekiranya terjadi negosiasi lanjutan sesuai peta jalan damai yang dirumuskan oleh kumpulan negara yang dijuluki Kuartet, yaitu PBB, Uni Eropa, Rusia, dan Amerika Serikat, halangan yang paling berat justru terletak pada wilayah Tepi Barat, yaitu pada wilayah yang dikuasai oleh Fatah sekarang ini.

Wilayah Jalur Gaza boleh dikatakan hampir tidak ada masalah karena Israel ikhlas saja memberikan Jalur Gaza itu menjadi wilayah Palestina. Namun, yang paling krusial dan yang paling sulit serta menjadi hambatan utama dilihat dari segi geografi justru pada Tepi Barat. Karena, di Tepi Barat ini juga terletak Jerusalem, yang merupakan tanah suci bagi kedua belah pihak dan mempunyai sejarah ribuan tahun, terutama Jerusalem Timur yang disebut dengan Jerusalem Lama atau The Old Jerusalem. Setelah perang tahun 1948 selesai, Jerusalem Barat dikuasai Israel, sedangkan Jerusalem Timur masih dikuasai oleh Jordania dan kemudian oleh Palestina. Sesuai dengan UN Partition Plan 1947, kota Jerusalem (Timur dan Barat) menjadi netral sebagai “wilayah internasional”. Di situlah terletak antara lain Masjid Al Aqsa, Masjid Qubbat As-Sakhrah (Dome of the Rock), yaitu masjid yang dibangun untuk menghormati Khalifah Oemar bin Chatib, dan tembok ratapan (wailing wall), yang sangat disakralkan oleh kedua belah pihak. Singkatnya, apabila masalah tanah di Tepi Barat ini bisa terselesaikan, niscaya hambatan untuk berdirinya negara Palestina sebagian besar sudah teratasi. Namun, justru situasinya adalah Fatah yang menguasai Tepi Barat didukung oleh Israel ataupun Kuartet. Adapun Hamas, yang menguasai tanah yang tidak ada problemnya yaitu Jalur Gaza, justru bertentangan dengan Kuartet atau tidak sepaham dan sejalan dengan peta jalan damai atau road map yang diciptakan tadi.

Nah, saya mempunyai pandangan sekiranya Palestina mau melaksanakan perjuangan secara bertahap dan sekaligus ingin menguji itikad baik Kuartet, terutama Israel, biar saja Presiden Mahmoud Abbas mulai berunding dengan Israel untuk kemerdekaan negara Palestina dengan wilayah Tepi Barat dulu sebagai wilayahnya Palestina. Nanti, Jalur Gaza bisa menyusul. Indonesia dulu merdeka dengan wilayah minus Papua dan belakangan baru Pulau Papua diperjuangkan walaupun tentu sangat berbeda situasinya. Kalau ini berhasil, negara Palestina berdiri dengan wilayah Tepi Barat dan masalah Jerusalem tercapai konsensus, saya yakin bahwa Hamas yang berada di Jalur Gaza akan bergabung. Namun, tentunya justru hambatan yang utama adalah Israel karena Israel tidak akan pernah setuju dengan strategi bertahap tersebut.

Apa alasannya? Sebab, kalau negara Palestina sudah berdiri di atas tanah di Tepi Barat sekarang, sedangkan Hamas yang menduduki Jalur Gaza tidak ikut berdamai dengan Israel, Israel tidak akan mau. Bagi Israel, sekiranya Palestina sudah berdiri di Tepi Barat, Israel tidak mau berurusan langsung dengan Hamas yang ada di Jalur Gaza karena tentu Hamas akan didukung oleh sponsor-sponsor garis keras sehingga akan menguras lagi tenaga Israel untuk bertempur melawan Hamas, yang akan memakan waktu yang cukup lama dan korban yang banyak. Daripada Israel langsung berurusan dengan Hamas, biarlah Fatah atau PLO secara keseluruhan mengatasi Hamas dan menanggung semua risikonya.

Apakah perlu strategi ini ditempuh? Menurut pandangan saya perlu, paling tidak untuk menguji kesungguhan Israel sendiri, termasuk Kuartet, apakah mereka memang ikhlas untuk mendirikan negara Palestina.

TB Silalahi Penulis adalah Utusan Khusus Presiden RI untuk Perdamaian Timur Tengah

 


Rabu, 11 Juli 2007

Nasionalisme dan Internasionalisme Abad Ke-21

Juwono Sudarsono

Dalam pidato “Lahirnya Pancasila”, 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan: nasionalisme bangsa Indonesia bukanlah nasionalisme yang sempit melainkan nasionalisme yang “terbuka” dan “hidup subur” dalam “tamansari internasionalisme”.

Dalam konteks abad ke-21, kita tetap memegang prinsip dasar yang diletakkan Bung Karno dengan menerapkan nasionalisme dalam wujud sikap yang terbuka, percaya diri, dan berlandaskan dasar negara, Pancasila. Nasionalisme yang berlandaskan hati terbuka dan percaya diri serta yang hidup subur dalam “tamansari internasionalisme” abad ke-21 dikenal sebagai globalisasi.

Sikap dasar nasionalisme generasi kelahiran tahun 1920-an, 1930-an, 1940-an, dan 1950-an dibentuk dalam era “tamansari internasionalisme” yang relatif lebih sederhana. Generasi ini sering kali merasa bahwa “rasa kebangsaan” atau “kepribadian bangsa” ataupun “nilai moral” kini terasa makin “melemah”, “luntur”, ataupun “surut”. Tidak sedikit di antara mereka yang menyatakan, bangsa Indonesia telah “kehilangan pegangan hidup” dan “sudah terpuruk”.

Sebaliknya, generasi kelahiran 1960-an, 1970-an, apalagi 1980- an dan 1990-an dikenal sebagai generasi pascakomputer. Sikapnya dibentuk melalui proses bagaimana mengaitkan “nasionalisme”, “kedaulatan nasional”, “kepribadian bangsa” dalam “tamansari internasionalisme” abad ke-21 yang lingkup, deras kecepatan, serta daya tembusnya jauh lebih dahsyat daripada “internasionalisme” 60 tahun silam.

Jelaslah, konteks penerapan “nasionalisme” dalam “tamansari internasionalisme” tahun 2000- an harus mengacu kepada kenyataan yang berbeda dibandingkan dengan kenyataan hidup kurun waktu tahun 1940-an. Wacana perbedaan tentang prinsip dan penerapan “kebangsaan” dan “globalisasi” belum lama ini kita saksikan dalam perdebatan tentang “kedaulatan” yang berkaitan dengan perjanjian ekstradisi dan pertahanan RI-Singapura. Juga dalam perdebatan tentang “hegemoni kapitalisme asing” berkenaan dengan kebijakan ekonomi-moneter atau tentang daftar negatif investasi asing yang baru-baru ini diumumkan.

Ungkapan emosional, seperti “kedaulatan kita dicabik-cabik”, “Indonesia dikadali Singapura” (dalam hal perjanjian RI-Singapura), dan “Indonesia menjadi gundik kapitalisme global”, “menjual diri kepada kepentingan kapitalis asing” (dalam hal pengumuman daftar negatif investasi), mencerminkan perlunya kita mengkaji ulang penerapan prinsip: “nasionalisme” dalam dunia “tamansari internasionalisme” abad ke-21.

Presiden Yudhoyono berkali-kali menegaskan globalisasi adalah keniscayaan yang harus kita terima dengan segala konsekuensinya. Akan tetapi, selama kita berpegang pada empat prinsip dasar nasionalisme Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita tegar menerapkan kebangsaan dan kedaulatan dalam konteks kenyataan internasionalisme abad ke-21.

Jika kita terapkan nasionalisme dengan kenyataan internasionalisme sekarang, semestinya bangsa kita, terutama yang terdidik, tidak perlu gusar, khawatir, apalagi kehilangan kepercayaan diri menghadapi tamansari internasionalisme abad ke-21. Dalam hal perjanjian ekstradisi dan pertahanan RI-Singapura, misalnya, “kedaulatan nasional” kita dijamin secara yuridis formal melalui Piagam PBB (kedaulatan dan kemanusiaan), Deklarasi ASEAN 1967 (kedaulatan dalam kerja sama), Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN 1976 (identitas regional seiring dengan kedaulatan bangsa), Konvensi Hukum Laut 1982 (kedaulatan laut teritorial dan prinsip kepentingan warisan bersama internasional), Deklarasi Bangkok 1992 tentang Asia Tenggara Bebas Senjata Nuklir (keamanan Asia Tenggara berhadapan dengan negara pemilik senjata nuklir), dan Deklarasi ASEAN 2004 tentang Masyarakat Keamanan ASEAN. Semua prinsip tadi masuk dalam “payung hukum” perjanjian kerja sama pertahanan RI-Singapura.

Dalam hal kedaulatan substansial (sering disebut kedaulatan nisbi atau kedaulatan efektif), sudah barang tentu prinsip kedaulatan nasional diuji di lapangan melalui perbandingan nyata kekuatan politik ekonomi, sains teknologi, budaya, hukum yang dimiliki masing-masing negara.

Kekuatan teknologi militer Singapura lebih besar dan tangguh daripada Indonesia. Anggaran pertahanan Singapura adalah 4,5 dollar AS per tahun, Indonesia hanya 3,3 miliar dollar AS setahun. Karena itu, melalui perjanjian pertahanan Indonesia menetapkan aturan pelaksanaan perihal di mana, kapan, berapa sering, jenis alat utama yang diperkenakan Indonesia kepada Singapura bila berlatih di wilayah latihan militer. Dengan kata lain, kita tetap punya kedaulatan menentukan penggunaan ruang Indonesia untuk tiap jenis latihan.

Tokoh nasionalis, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Tan Malaka, Sutan Sjahrir, dan Sam Ratulangi, awal 1940-an meramalkan, seluruh wilayah Pasifik, termasuk Asia Tenggara, akan didominasi kekuatan politik ekonomi dan militer Amerika. Namun, selama Perang Dingin, meskipun ada rangkaian perjanjian pertahanan Amerika dengan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Asia Tenggara sampai ke Australia-Selandia Baru (ANZUS), Indonesia tetap berpegang pada kedaulatan formal untuk tidak bergabung sebagai sekutu Amerika.

Oleh karena itu, dalam perjanjian pertahanan RI-Singapura kita cantumkan latihan kerja sama dengan pihak ketiga harus seizin Indonesia. Dengan kata lain, seraya mengakui bahwa Amerika Serikat secara nyata sudah “lama hadir” di kawasan Asia Tenggara (termasuk Singapura dan Indonesia), namun kehadirannya itu harus mendapat persetujuan formal kita selama di perairan kita. Dengan sikap demikian kita tidak perlu menebar perasaan emosional seperti “hegemoni Amerika dihadirkan melalui kerja sama RI-Singapura”.

Demikian pula dengan “kapitalisme global” atau “kapitalisme liberal” yang dihadirkan Amerika di kawasan Pasifik. Setiap bulan, perputaran uang, modal, investasi, dan perdagangan antarnegara Asia Pasifik berjumlah lebih dari 800 miliar dollar AS, 400 miliar dollar AS di antaranya berasal, berputar, dan berbalik arah ke Amerika, 80 miliar dollar AS dilakukan Singapura, 70 miliar di Hongkong. Selebihnya, sekitar 250 miliar dollar AS dilaksanakan antara Jepang, China, dan Korea Selatan. Inilah adalah kenyataan ekonomi keuangan abad ke-21.

Bursa efek Jakarta dan Surabaya terlalu kecil untuk bisa bermain efektif menghadirkan “kedaulatan ekonomi-keuangan” dalam perputaran modal, uang, investasi, dan perdagangan yang demikian deras dan luas. Karena itu, retorika ekonomi populis tentang “kapitalisme korporasi global” atau tentang “hegemoni Bank Dunia/IMF” harus diubah dengan “nasionalisme terbuka dan percaya diri” abad ke-21. Retorika “kalah perang sebelum bertarung” dengan menggunakan retorika ekonomi populisme 1970-an dan 1980-an tak membantu mengatasi kemiskinan.

Saatnya kita kaji ulang dan terapkan dengan hati dan pikiran terbuka sesuai pesan Bung Karno, yakni menerapkan “nasionalisme” “terbuka dan percaya diri”. Betapapun kuatnya “tamansari internasionalisme” abad ke-21 di bidang politik, ekonomi, sains teknologi, budaya, militer, maka kita sebagai bangsa, sebagai negara, dan sebagai budaya harus menyambut pertautan abadi “nasionalisme” dan “internasionalisme” sekarang dengan sikap berani dan percaya diri. Bukan dengan ungkapan kegusaran, ketakutan, dan pikiran sempit yang justru berlawanan dengan semangat Bung Karno 62 tahun lalu.

Juwono Sudarsono Menteri Pertahanan RI

 


Rabu, 11 Juli 2007

Demosklerosis

Budiarto Danujaya

Setiap kali kalangan DPR dikecam karena memboroskan uang negara untuk kepentingan yang tak jelas—termasuk memperkaya diri secara legal—kata demosklerosis selalu terlintas di benak.

Begitu pula saat kontroversi rencana penambahan anggaran legislasi pengesahan rancangan undang-undang (RUU) merebak belakangan ini. Inilah yang disebut Jonathan Rauch sebagai penyakit demokrasi, pembunuh diam-diam pemerintahan di AS karena mengakibatkan kemerosotan berkelanjutan kemampuan pemerintah beradaptasi. Penyebabnya adalah mentalitas “keuntungan-lebih-banyak-lagi-bagi-saya”. (Rauch: 1994)

Neologi ini merupakan pelesetan dari arteriosklerosis, yakni pengerasan pembuluh nadi yang merupakan salah satu faktor rawan jantung koroner. Bak arteriosklerosis, pengerasan egoisme sosial pada demosklerosis juga bersifat menahun, perlahan-lahan, dan diam-diam. Pencegahannya hanya bisa dilakukan lewat disiplin perubahan perilaku jangka panjang menuju kehidupan lebih waras; dalam hal ini kehidupan politik.

Simtom DPR yang boros mengingatkan neologi ini karena menunjukkan sebuah gejala egoisme sosial, mau cari untung sebanyak mungkin bagi diri sendiri tanpa peduli kondisi anak negeri, yang masih ditandai dengan 30 juta warga miskin.

Serupa tetapi dina

Rencana penambahan anggaran masing-masing Rp 1 juta kepada 546 anggota DPR setiap pengesahan RUU merupakan pemutakhiran ketakpedulian sosial itu. Tidak muskilkah mereka meminta tambahan imbalan justru untuk kerja reguler sebagai pembuat undang-undang?

Sebelumnya, sudah digolkan tunjangan komunikasi intensif, listrik, telepon, honorarium alat kelengkapan DPR, dan bantuan penunjang kegiatan Dewan, yang pada tahun 2006 memboroskan uang negara Rp 188 miliar (Kompas, 3/7). Berulang kali media mencaci studi banding DPR ke luar negeri yang tak pernah jelas hasilnya. Rangkaian pemborosan ini mengakibatkan kenaikan anggaran DPR 2005-2007 sebesar 31 persen per tahun.

Demosklerosis di AS mengakibatkan pemerintah tak sanggup beradaptasi—dalam hal ini mengatasi defisit anggaran belanja—karena semua pihak berkepentingan untuk mempertahankan banyaknya tunjangan kesejahteraan sosial. Politisi tak berani mengutak-atik karena menyangkut kepentingan konstituennya, rakyat kebanyakan AS, yang menurut Rauch semakin hari semakin bermentalitas menuntut “keuntungan-lebih-banyak-lagi-bagi-saya”. Mengubah, bisa berarti kehilangan suara pada pilihan mendatang.

Dalam pengertian ini, demosklerosis di AS masih bisa diterima rasa keadilan karena menyangkut peran negara dalam memberi jaminan minimal pencukupan kesejahteraan sosial masyarakat luas, yang menjadi nukleus paham negara-minimal.

Sementara itu, di Indonesia pengidapnya terbatas kalangan elite politik—termasuk di parlemen—dan yang lebih mengkhawatirkan karena hanya peduli pada penggemukan diri sendiri. Mereka tak hirau kesejahteraan anak negeri; seakan lupa ini perkara merawat keadilan distributif yang merupakan bagian tanggung jawab pengelolaan kekuasaan yang wajar.

Kontingensi historis

Demosklerosis jelas merupakan mutan tirani mayoritas. Tiwikrama partisipasi langsung menjadi kesepakatan (consent) sebagai konsekuensi perluasan konstituen membuka peluang tirani mayoritas untuk bisa bermutasi menjadi tirani minoritas elite Tocquevillean. Maksudnya, kelompok kecil elite politik mengatasnamakan rakyat bertiwikrama menjadi tirani mayoritas lewat formalisme demokrasi angka.

Sejarah kelewat panjang membuat kita lupa, demokrasi pada dasarnya lebih terpaut kedaulatan banyak orang. Seperti kata Norberto Bobbio, demokrasi bisa menjadi sekadar “sebuah metode optimum untuk membuat keputusan kolektif”. (Bobbio: 1986). Inilah persisnya anatomi kesuksesan elite politik di DPR dalam menjalankan politik kantong kembungnya.

Jika makna demokrasi saat ini tak bisa dipisahkan lagi dari artikulasi kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia, tak lain karena percumbuannya dengan idealitas liberal. (Mouffe: 1996) Kontingensi historis ini membuat demokrasi modern, misalnya, tak terpisahkan dari konsep negara hukum, konsep pembagian kekuasaan, dan konsep pemisahan ranah privat dengan ranah publik. Padahal, konsep-konsep ini sebenarnya derivasi idealitas liberal.

Idealitas ideologis

Perspektif historis ini membantu kita memahami kegelisahan banyak pihak saat menyaksikan demokrasi bak tak berdaya memperbaiki situasi. Akselerasi demokratisasi tak terbukti berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam mengurangi angka pengangguran maupun kemiskinan.

Demokrasi justru menjadi mekanisme pengabsahan elite politik memperkaya diri, dengan terus menaikkan imbal pendapatan dan tunjangan, tanpa risi dengan ekonomi masyarakat yang merosot dan dilanda banyak bencana. Demokrasi menjadi sarana mengelak dari tanggung jawab hukum, politik, dan ekonomi; bahkan pengabsahan impunitas atas kejahatan HAM, korupsi, dan politik uang.

Formalisasi menjadi sekadar permainan angka, membuat demokrasi menjadi tak punya hati karena sekadar menjadi mekanisme membuat keputusan kolektif. Formalisasi bahkan bisa mengakibatkan demokrasi tak menghargai rasa keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan sehingga tak peduli, tak tahu malu, bahkan telengas.

Karena itu, belajar dari kontingensi historis demokrasi liberal, jika ada yang bisa disebut demokrasi sendiri, harus direartikulasi dengan idealitas-idealitas ideologis sendiri sebagai bangsa agar tak sekadar menjadi lokus nilai bagi diri sendiri yang cenderung hanya prosedural.

Persoalannya, sebagai bangsa kini kita sedang dilanda kesamar-samaran, tak tahu ke mana perjuangan nilai harus menuju. Padahal, seperti kita saksikan, legalisme hukum terbukti tak pernah memadai untuk mengoridori perubahan perilaku menuju tata krama dan tata kelola kekuasaan yang lebih waras.

BUDIARTO DANUJAYA Pengajar Filsafat Politik Departemen Filsafat FIB UI

 


Senin, 23 Juli 2007

Mengapa DCA?

Edy Prasetyono

Ada dua pertanyaan mendasar tentang defence cooperation agreement atau DCA yang hingga kini belum dijelaskan pemerintah.

Pertama, mengapa bisa mengizinkan negara lain menggunakan wilayah kita untuk latihan militer? Apakah ini tanda ketidakmampuan Indonesia menjaga wilayah karena lemahnya kekuatan pertahanan laut dan udara? Jika ya, kekuatan pertahanan Indonesia tidak mampu memenuhi tujuan utama pertahanan Indonesia, yaitu mempertahankan kedaulatan, wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan UU Pertahanan Negara No 3/2002 dan UU tentang TNI No 34/2004.

Singapura telah melaksanakan latihan militer di wilayah Indonesia, yang diklaim sebagai daerah tradisional latihan militer sejak tahun 1970-an. Perlu ditegaskan, menyediakan wilayah untuk latihan militer negara lain dapat membuka kelemahan pertahanan Indonesia. Selain itu, persiapan latihan pada hakikatnya sama dengan persiapan untuk melakukan operasi militer.

Pertanyaan kedua, mengapa menghubungkan antara perjanjian ekstradisi dan perjanjian pertahanan? Ini sulit diterima para penentang DCA. Pertahanan adalah salah satu core business dari upaya mempertahankan eksistensi negara. Sementara itu, masalah larinya koruptor dan modal ke Singapura, betapa pun Singapura telah melakukan kesalahan, sebagian besar disebabkan lemahnya sistem perbankan, sistem hukum, dan imigrasi Indonesia. Maka, wajar masyarakat bertanya apakah pantas kesalahan yang kita buat sendiri harus ditebus dengan pengorbanan dalam bidang pertahanan untuk kepentingan negara lain.

Penjelasan yang harus dikemukakan pemerintah seharusnya tidak mengaitkan DCA dengan ekstradisi, tetapi melihat dari aspek pertahanan itu sendiri. Seperti dikemukakan sebelumnya, Singapura telah melakukan latihan di wilayah Indonesia, terutama dalam kasus wilayah Bravo yang lama (kini dinamakan Alpha 2) dengan menggunakan klaim wilayah tradisional latihan militer mereka. Hak ini tidak dikenal dalam hukum internasional. Oleh karena itu, Singapura tidak berhak mengklaim adanya wilayah tradisional latihan militer. Dengan adanya DCA, hak wilayah tradisional latihan militer itu hilang digantikan mekanisme izin dan aturan-aturan operasional lain yang disebut Implementation Arrangement (IA) yang hingga kini belum tuntas dalam perundingan antara kedua negara.

Diplomasi

Ketika kekuatan pertahanan Indonesia secara fisik tidak mampu menolak klaim itu, diplomasi menjadi satu-satunya opsi yang realistis. Di sinilah DCA merupakan hasil diplomasi Indonesia untuk menghapus klaim wilayah tradisional latihan militer sekaligus sebagai kompensasi bagi Singapura dari hilangnya klaim itu. Jika tidak ada kompensasi (take and give), toh akhirnya Indonesia tidak mampu menghentikan klaim itu. Jadi, lebih baik Singapura diikat dalam perjanjian daripada dibiarkan melakukan latihan militer dalam wilayah yang diklaim sebagai wilayah tradisional latihan militernya. Inilah hasil maksimal yang dicapai Indonesia karena selama ini mengabaikan pembangunan kekuatan laut, udara, dan darat secara seimbang sesuai dengan karakter geografis sebagai negara kepulauan yang terbuka.

Jika nanti DPR menolak ratifikasi DCA, hal ini harus dilihat secara wajar sebagai bagian proses politik yang harus dilalui oleh suatu perjanjian dengan negara lain. Singapura juga harus menghormati proses politik ini. Perjanjian SALT II pada akhir 1970-an antara Uni Soviet dan Amerika Serikat batal karena tidak diratifikasi Kongres AS. European Defence Community pada tahun 1954 juga batal karena ditolak parlemen Perancis dan Inggris.

Itulah kewenangan DPR tanpa harus menuntut untuk dilibatkan dalam proses negosiasi atau mengetahui semua hal perundingan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan prinsip politik trias politika yang membagi ranah kewenangan politik antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Seharusnya pemerintah menuntaskan perundingan tentang IA kemudian bersama-sama dengan DCA diberikan kepada DPR untuk dijadikan dasar pertimbangan ratifikasi. Dengan demikian, akan muncul pemahaman lebih kuat tentang makna pasal-pasal DCA dengan rujukan operasional dalam IA yang mencakup semua wilayah. Jika DCA batal, dapat dipastikan perjanjian ekstradisi akan batal. Konsekuensinya, Singapura bisa tetap mempertahankan klaim wilayah tradisional latihan militer.

Edy Prasetyono Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS, Jakarta

 


Jumat, 13 Juli 2007

Jika Xanana Bukan Perdana Menteri

Kristio Wahyono

Dari 14 partai peserta pemilu parlemen di Timor Leste, tak satu pun yang meraih suara lebih dari 50 persen.

Empat partai besar akan mendominasi 65 kursi parlemen, yaitu Fretilin dengan Sekjen Mari Alkatiri (29 persen), partai baru CNRT pimpinan Xanana Gusmao (24 persen), ASDT/PSD pimpinan “Proklamator 1975″ Xavier Amaral dan mantan Gubernur Timtim Mario Viegas Carascalao (15 persen), dan Partai Demokrat pimpinan tokoh muda Fernando (Lasama) de Araujo (11 persen).

Tarik ulur koalisi antarpartai belum tuntas, tetapi ada kecenderungan akan terbentuk koalisi nasional untuk pemerintahan baru ketimbang koalisi antarpartai sebab sulitnya menyatukan perbedaan platform serta para ketua yang masih memegang gengsi.

Gagasan koalisi nasional juga diinginkan Misi Integrasi PBB, UNMIT, untuk mencegah destabilisasi politik dan tersingkirnya Fretilin yang merupakan partai pemenang pemilu. Lalu, siapa yang akan memimpin koalisi?

Bukan Xanana

Presiden Ramos Horta dalam wawancara dengan ABC News pada 30 Juni 2007 menyatakan, tokoh terpilih yang akan memimpin negeri itu keluar dari krisis, kemungkinan akan diputuskan oleh partai-partai lebih kecil. Pernyataan ini amat diplomatis. Yang agak jelas adalah berita utama harian Suara Timor Lorosae (19 Juni 2007) yang menurunkan “bocoran” sumber kredibel tentang nama-nama calon dan struktur pemerintahan baru Timor Leste. Namun, calon perdana menteri yang akan berdampingan dengan Presiden Jose Ramos Horta ternyata bukan Xanana.

Ketua PSD Mario Carascalao menolak gagasan koalisi dengan CNRT-nya Xanana. Ketua PD, Lasama, juga dengan tegas menolak berkoalisi dengan CNRT, apalagi dengan Fretilin. Dua tokoh ini tidak ingin pemain lama memimpin koalisi partai menuju kursi perdana menteri. Adapun Alkatiri, yang partainya paling top, jauh hari telah mengharamkan bersekutu dengan CNRT. Arti semua fenomena ini adalah integritas personal dan prestise para elite partai belum dapat ditembus oleh kepentingan nasional.

Bukan kendaraan pribadi

Sulit dipercaya, dengan risiko tinggi, Kay Rala Xanana Gusmao melepas jabatan presiden hanya untuk mendirikan partai baru, CNRT. Banyak dugaan, partai ini hanya “kendaraan pribadi” Xanana untuk meraih kursi perdana menteri. Fakta menunjukkan, langkah politik Xanana berhasil mencegah dominasi “partai tunggal” yang berlawanan dengan cita-cita demokrasi. Ini tidak pernah disadari elite partai karena mereka lebih terfokus pada CNRT yang semula merupakan simbol prokemerdekaan saat referendum 1999 bakal menyedot suara pada Pemilu 2007.

Fakta kedua, jangankan kursi perdana menteri, bagi Xanana kursi presiden pun tidak lebih baik daripada tikar petani labu di Manatuto. Hanya karena desakan rakyat yang begitu kuat saat itu memaksa Xanana mencalonkan diri sebagai presiden, selain ketidakjelasan mau dibawa ke mana negara ini. Tentu dengan mempertimbangkan pemerintahan transisi PBB, UNTAET yang ingin segera mengakhiri misinya setelah membuat success story.

Setelah itu pemerintahan Fretilin Mari Alkatiri yang didukung Komite Sentral Partai dan mayoritas parlemen mulai 2002 melaju sendiri, mengusung simbol Xanana, sampai Alkatiri tersandung Juni 2006, kendati pihak asing ikut bermain bersama kelompok anti-Alkatiri dengan sasaran sama, tujuan lain.

Fakta ketiga, rendahnya ambisi politik Xanana dimulai sejak keluar dari Ketua Umum Fretilin 1980-an, Panglima Falintil tahun 2000, Presiden Dewan Konsultasi NC/UNTAET 2001, terakhir Presiden Timor Leste 2007.

Bukan sepele

Bulan ini Foreign Policy Magazine, mengutip lembaga independen AS, memasukkan Timor Leste ke dalam indeks Daftar Negara Gagal bersama belasan negara lain. Ini mengejutkan dan bukan hal sepele. Pendapat itu pernah muncul di Australia, menjadi bahan perdebatan saat kerusuhan 2006 lalu.

Karena itu, jabatan Perdana Menteri Timor Leste untuk lima tahun ke depan memerlukan seseorang yang tidak hanya mempunyai reputasi internasional, tetapi harus sadar akan realitas globalisasi, mampu mengelola dengan transparan kerja sama dengan asing tentang minyak dan gas di Laut Timor, serta memiliki karisma menjaga persatuan nasional. Jadi, jika Xanana bukan Perdana Menteri, siapa yang bisa diterima oleh semua pihak internal-eksternal untuk memimpin koalisi dengan beban berat?

Kristio Wahyono Mantan Kepala Kantor Perwakilan RI Dili (2000-2003)

 


Senin, 09 Juli 2007

Pendidikan dan Kemiskinan

Anita Lie

Masyarakat amat berharap pendidikan bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan struktural bangsa. Pendidikan juga dianggap bisa memotong lingkaran setan kemiskinan. Mungkinkah?

Pendidikan yang baik dan tepat dapat memberi pengetahuan dan keterampilan sehingga individu terdidik dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan produktivitas serta pemerolehan akses dan sumber daya. Namun, melihat penerimaan siswa baru di berbagai daerah, sebagaimana direkam media, hal itu justru menunjukkan ironi atas peran pendidikan dalam memberantas kemiskinan.

Pendidikan dasar gratis hanya janji yang bergema luas saat kampanye dan pemilihan pimpinan daerah maupun pusat. Pendidikan hampir selalu menjadi isu kampanye dan dijadikan strategi pemenangan suara. Namun, saat pemilihan usai lain lagi ceritanya. Anak-anak miskin di perkotaan, pedesaan, dan pedalaman tetap kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak. Di perkotaan, sekolah-sekolah berlomba meningkatkan sarana dan prasarana dengan menaikkan pungutan. Sebaliknya, di pinggiran kota, pedesaan, dan pedalaman, sekolah tidak bisa mengenakan pungutan karena tidak ada lagi yang bisa dipungut dari masyarakat. Dan para siswa harus puas dengan kondisi yang jauh dari layak.

Di pedalaman Kalimantan, NTT, dan Papua sering dijumpai satu sekolah hanya dibimbing satu-dua guru. Dalam daftar ada nama sejumlah guru, tetapi mereka tidak hadir di sekolah.

Sementara itu, di perkotaan sejumlah sekolah berlomba berstandar internasional dengan sarana dan prasarana mewah dan keluarga kaya tak berkeberatan membayar jutaan rupiah per bulan, keluarga miskin kebingungan mencari sekolah layak yang terjangkau bagi anak-anaknya.

Bagi pekerja dengan upah minimum, berbagai biaya pendidikan (uang sumbangan masuk, uang daftar ulang, uang kegiatan, uang ujian, dan lainnya) yang bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah serasa seperti vonis yang mengukuhkan keberadaan mereka dalam jurang kemiskinan. Ternyata dana BOS dan dana-dana pemberantasan kemiskinan seperti jaring pengaman sosial tidak mampu memotong mata rantai kemiskinan.

Tanggung jawab pemerintah

Dalam buku Education for 1.3 Billion, mantan Wakil Perdana Menteri China Li LanQing mengemukakan komitmen pembangunan dan reformasi pendidikan dengan menambah anggaran pendidikan dan membuat kebijakan transparansi anggaran. Anggaran pendidikan di tiap daerah dan sekolah diumumkan kepada publik, dimonitor, dan diaudit untuk mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan dan memberantas korupsi.

Menyediakan layanan pendidikan yang bermutu adalah tanggung jawab pemerintah. Fenomena distorsi tanggung jawab secara sengaja maupun tidak sengaja tercermin pada ungkapan “pendidikan adalah tanggung jawab kita semua”. Slogan ini seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi tanggung jawab. Demikian pula dengan menggunakan kondisi kemiskinan sebagai alasan untuk melemparkan tanggung jawab kepada publik dan kelompok masyarakat agar menanggung pembiayaan pendidikan. Justru dalam kemiskinan, pemerintah seharusnya memprioritaskan pendidikan sebagai strategi pemberantasan kemiskinan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan bermutu adalah salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi dan negara wajib menjamin pemenuhan hak ini bagi semua anak tanpa terkecuali.

Disparitas mutu antarsekolah seolah tidak bisa dihindari lagi. Ketika kompetisi pasar bebas melanda pendidikan, segelintir sekolah dimungkinkan mencapai keunggulan dan sebagian anak menikmati pendidikan kelas dunia, pemerintah seharusnya berbuat lebih banyak untuk anak-anak yang tersisihkan melalui kebijakan pembiayaan pendidikan yang memihak rakyat. Menurut Konvensi Hak Anak, anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan, dan partisipasi. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin, anak harus dilindungi agar tidak putus sekolah.

Alternatif solusi

Ada beberapa alternatif solusi. Dalam era desentralisasi, peran pemerintah daerah amat besar dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Belajar dari China, pemerintah menaikkan gaji guru secara signifikan secara nasional dan menyediakan perumahan. Lalu, pemerintah daerah menganggarkan pembiayaan pendidikan di tingkat lokal dan bisa mengajukan subsidi dari pemerintah pusat untuk berbagai program dengan syarat bersedia diaudit dan mempertanggungjawabkan kepada publik. Sekolah yang mendapat subsidi pemerintah dikenai plafon pungutan yang bisa ditarik dari siswa. Sekolah swasta yang tidak menerima subsidi dibebaskan menarik pungutan, tetapi harus mengumumkan anggaran dan pendapatannya kepada publik untuk menghindari komersialisasi pendidikan.

Alternatif lain adalah regulasi guna pemerataan akses pendidikan bermutu. Ketika dorongan untuk menjadi unggul di keluarga mampu dan sekolah favorit tidak bisa dibendung lagi, regulasi bisa dilandaskan pada asas “menarik sebanyak mungkin dari yang mampu dan memberi kesempatan kepada yang tidak mampu”. Pemerintah daerah perlu menetapkan kuota agar sekolah favorit dan mahal menyediakan sekian persen bangku gratis bagi anak miskin.

Jika pemerintah belum sanggup memenuhi kewajibannya, tanggung jawab sosial korporasi perlu dimanfaatkan. Sumbangan dari korporasi amat dibutuhkan karena anggaran pemerintah belum mencukupi, sementara masyarakat masih terjebak kemiskinan. Namun, peran korporasi ini tidak seharusnya mengalihkan tanggung jawab pemerintah dalam membiayai pendidikan.

Anita Lie Dosen FKIP Unika Widya Mandala, Surabaya; Anggota Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

 


Selasa, 10 Juli 2007

Susu Mahal, Kembali ke ASI

Ali Khomsan

Naiknya harga susu membuat para ibu yang memiliki anak balita menjadi pusing dan putus asa.

Untuk mengatasinya, sebagian ibu memberi tajin (air beras) agar anaknya kenyang. Seusai minum tajin mungkin terasa kenyang, tetapi anak-anak dalam usia ini sejatinya masih lapar gizi.

Masalah ini perlu diwaspadai karena masalah gizi buruk bisa merebak lagi. Kurangnya asupan gizi membuat berat badan anak kurang dari standar, daya tahan tubuh menurun, dan anak-anak mudah terserang infeksi (diare dan ISPA). Kurang gizi dan infeksi bersifat sinergistis dapat mengancam nyawa anak-anak.

Maka, pemerintah harus segera bertindak agar kenaikan harga susu bisa dikendalikan sehingga tidak membebani perekonomian keluarga miskin. Kecuali jika pemerintah akan kembali meluncurkan program bantuan langsung tunai (BLT) khusus untuk susu. Kenaikan harga susu di satu sisi menguntungkan peternak sapi perah, tetapi di sisi lain menimbulkan masalah serius karena mengancam gizi anak-anak.

Kembali ke ASI

Bagi anak usia di bawah satu tahun, susu masih merupakan makanan utama. Oleh karena itu, kontribusi susu terhadap asupan energi maupun protein masih cukup signifikan. Apalagi bagi anak-anak di bawah usia enam bulan, susu menjadi 90 persen-100 persen asupan gizi.

Kecenderungan ibu-ibu untuk tidak meneteki bayinya dengan ASI harus diantisipasi. Gerakan kembali ke ASI harus dicanangkan agar kualitas SDM bangsa bisa ditingkatkan. Pakar gizi dan kesehatan sepakat, selama 4-6 bulan kehidupan awal bayi harus diberi ASI eksklusif guna menjamin asupan nutrisi berkualitas dalam periode amat penting ini.

Kebijakan cuti tiga bulan bagi ibu yang melahirkan sebenarnya tak mendukung upaya perbaikan kualitas hidup bangsa. Cuti tiga bulan pascamelahirkan akan menyulitkan penerapan ASI eksklusif sehingga bayi tidak mendapatkan haknya, yakni mendapat makanan alami yang melekat pada tubuh ibunya.

Di Finlandia konon ibu yang mau menyusui bayinya mendapat reward dari pemerintah. Ini menunjukkan besarnya perhatian negara terhadap tumbuh kembang seorang anak. Cara di Finlandia tersebut mungkin belum bisa diterapkan di Indonesia. Namun, paling tidak kaum perempuan diberi kesempatan untuk bisa secara leluasa memberi ASI bagi anaknya. Oleh karena itu, harus ada komitmen dari pemerintah untuk memberi cuti melahirkan sesuai dengan kaidah ASI eksklusif, yaitu empat bulan pascamelahirkan. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Kesehatan adalah dua institusi negara yang seharusnya paling risau dengan kenyataan rendahnya pemberian ASI eksklusif dan kecenderungan pemberian susu formula untuk mengganti ASI.

Dari segi ekonomi, menyusui dengan ASI adalah paling ekonomis karena tidak usah beli. Selain itu, suhu ASI selalu sesuai dengan suhu tubuh. Penyiapan ASI tidak serumit penyiapan susu formula. Aspek higienitas ASI juga lebih terjamin daripada susu botol. Di negara-negara berkembang masalah sanitasi merupakan problem serius sehingga infeksi bisa amat mengancam bayi dan anak-anak kecil.

Secara psikologis produksi ASI dipengaruhi unsur kejiwaan. Karena itu, ibu menyusui perlu ketenangan jiwa dan dorongan orang-orang terdekat. Kaum ayah dituntut selalu meyakinkan bahwa istrinya mampu menyusui.

Peran ayah untuk mendukung istri agar menyusui inilah yang kini sering disebut breastfeeding father. Pada dasarnya dari 1.000 ibu menyusui mungkin tak lebih dari 10 orang yang tak dapat menyusui bayinya karena alasan fisiologis. Jadi sebagian besar ibu dapat menyusui dengan baik. Hanya saja, ketaatan untuk menyusui eksklusif 4-6 bulan, dilanjutkan hingga dua tahun, mungkin tak dapat dipenuhi menyeluruh.

Gizi buruk

Naiknya harga susu dan kemungkinan munculnya kasus baru gizi buruk perlu dicermati. Prevalensi gizi kurang dan buruk memang menurun 10 persen selama 1989-2003. Data 2006 menunjukkan, jumlah balita penderita gizi buruk mencapai 2,1 juta anak. Setiap tahun pemerintah hanya bisa menekan angka gizi kurang dan buruk rata-rata kurang dari 1 persen. Jika sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita menjadi 20 persen, keadaan 2003 dengan prevalensi gizi kurang dan buruk 27,5 persen mengindikasikan tugas pemerintah untuk mencapai sasaran itu masih berat.

Tanpa kenaikan harga pun pemerintah kesulitan menekan masalah gizi, apalagi dengan harga susu yang melambung. Masalah gizi terkait kemiskinan. Ketidakmampuan mengakses pangan (susu) akan berdampak munculnya masalah gizi di masyarakat. Korban paling menderita adalah anak-anak yang masih harus mengonsumsi susu.

Untuk menjaga anak-anak miskin dari ancaman gizi buruk akibat harga susu naik, pemerintah perlu segera merumuskan bantuan makanan tambahan (susu). Sasarannya, lebih dari lima juta balita penderita gizi buruk dan kurang. Anggaran pembangunan kesehatan akan tersedot ke sini dan akan mengganggu layanan kesehatan lainnya.

Bangsa kita adalah bangsa yang cepat lupa. Masalah busung lapar yang serius pun cepat hilang. Namun, bangsa yang cepat lupa adalah bangsa yang pikun. Kepikunan ini menunjukkan bangsa yang kurang cerdas akibat gizi kurang di masa balita.

Ali Khomsan Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB

 


Jumat, 20 Juli 2007

UN Hanya Mengobati Simtom

T Raka Joni

Tanpa dikehendaki, ujian nasional yang diselenggarakan dengan niat baik beberapa kali menyemai kecurangan. Yang menyedihkan, kecurangan itu dilakukan melembaga, mengubah wajah kriminal biasa menjadi kerusakan budaya yang parah.

Akibat parahnya kerusakan budaya di bidang pendidikan, peningkatan mutu pendidikan di Tanah Air kian jauh dari jangkauan. Ancaman terhadap mutu pendidikan di Tanah Air hanya dijawab dengan mengkriminalkan segelintir pelaku kecurangan. Itulah yang membuat sesak mereka yang peduli terhadap masa depan putra-putri Tanah Air.

Simtom dan akar masalah

Jika digunakan metafor bidang medik, kecurangan yang meluasnya itu adalah simtom, tidak berbeda dari naiknya suhu badan. Meski untuk memulihkan rasa nyaman, hal itu bisa diatasi dengan kompres dingin, bahkan dengan minum obat. Namun, pemulihan kesehatan hanya bisa dilakukan dengan menetralkan faktor pemicu naiknya suhu badan, misalnya mengatasi mikroba patogen yang masuk tubuh. Tanpa pembasmian akar masalah, pemulihan kesehatan tidak akan pernah tercapai.

Lalu, apakah akar merebaknya kecurangan sebagai simtom yang menyertai ujian nasional (UN) pada masa lalu?

Faktor yang menjadi penyebab simtom yang menyertai UN tidak sederhana. Susahnya lagi, faktor-faktor tersebut ternyata berpengaruh secara bertemali. Meski demikian, akar dari berbagai permasalahan itu harus ditemukan sehingga faktor-faktor penyebab tersebut secara sistematis bisa diatasi. Dua dari sekian akar persoalan itu ialah pilihan kebijakan yang agaknya kurang tepat dan peraturan yang tampaknya kurang cerdas.

Pilihan kebijakan

Dalam kaitan dengan UN, ada tiga standar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu Penilaian Hasil Belajar oleh (a) pendidik, (b) satuan pendidikan, dan (c) pemerintah. Apabila akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, arah pilihan sebenarnya sudah jelas, yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Namun, pilihan caranya yang kurang tepat. Alih-alih menggunakan pendekatan yang mengaitkan hasil UN peserta didik dengan aneka indikator kualitas pembelajaran di sekolah asal peserta UN bersangkutan sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kelemahan penyelenggaraan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan yang dapat diagregasikan ke tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi, Pemerintah memilih untuk melaksanakan apa yang lebih tepat dinamakan ebtanas.

Karena itu, peluncuran UN dari tahun ke tahun tidak menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kelemahan penyelenggaraan pembelajaran dalam satuan dan wilayah pendidikan di Tanah Air.

Penulis pernah mengusulkan pilihan ketiga ini dengan mengadaptasi pendekatan yang digunakan Departemen Pendidikan Pemerintah Federal AS yang dinamakan National Assessment of Educational Progress (NAEP) (Kompas, akhir 2005).

Di negara asalnya, prakarsa perbaikan berdasarkan informasi diagnostik yang dikumpulkan melalui NAEP itu sebagian besar ada di tangan pemda.

Kurang cerdas

Dengan diterbitkannya PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidikan di Tanah Air ini dikepung oleh standar nasional dari delapan penjuru angin. Namun, perbaikan tampaknya sulit diharapkan karena peraturan yang kurang cerdas.

Meski ada banyak contoh, dua contoh perlu disebutkan. Implementasi Sertifikasi Guru, yang sebenarnya amat menjanjikan, kenyataannya terseok-seok, antara lain karena ketentuannya bertabrakan dengan ketentuan tentang otonomi daerah. Belum lagi cacat-cacat lain yang bersifat akademis. Peran sekolah sebagai lembaga yang potensial menyemaikan nilai-nilai penopang integrasi bangsa juga akan terseok-seok langkahnya karena standar kompetensi lulusan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara dalam Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan menyatakan, target penguasaan kompetensi di jenjang SD/MI ialah “Mengenal Keragaman”, di jenjang SMP/MTs adalah “Memahami Keragaman”, dan di jenjang SMA/MA ditetapkan target “Menghargai Keragaman”. Mau ke mana, pendidikan Indonesia?

T Raka Joni Guru Besar Psikologi Pendidikan UM Malang

 


Jumat, 06 Juli 2007

Optimalisasi Ekonomi

Umar Juoro

Meski tumbuh sekitar enam persen, perkembangan perekonomian belum optimal. Persoalannya bukan karena kekurangan dana, melainkan sulitnya mengatasi hambatan alokasi dana kegiatan produktif.

Perbankan menghimpun dana masyarakat dalam jumlah besar dan cenderung meningkat. Namun, perbankan kesulitan dalam menyalurkan kredit dengan risiko yang terjaga ke sektor riil.

Akibatnya, sejumlah besar dana perbankan diparkir di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), dan belakangan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang relatif tanpa risiko, meski hasilnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang diperoleh jika dana itu dialirkan ke sektor riil.

Penyerapan dana

Aliran kredit perbankan ke kegiatan konsumsi juga tidak dapat terus tumbuh tinggi karena kemampuan masyarakat untuk menyerap kredit konsumsi ada batasnya. Dan kemampuan masyarakat berpendapatan lebih rendah untuk menyerap kredit perbankan cenderung menurun.

Meski kritik keras dilayangkan kepada perbankan, bahkan pada tingkatan Wakil Presiden, sebagai tidak aktif menggerakkan sektor riil, perbankan cenderung mempertimbangkan risiko kredit daripada aktif menggerakkan perekonomian dengan risiko tinggi untuk terjerat kredit macet. Apalagi perusahaan di sektor riil minim akan ekuitas dan dengan keadaan finansial yang kurang mendukung, kecuali beberapa perusahaan ternama yang mempunyai akses dana tidak saja ke perbankan, tetapi juga pasar obligasi dan pasar modal.

Dengan kata lain, perusahaan dengan risiko rendah kebanjiran penawaran dana dari berbagai sumber, sedangkan perusahaan dengan minim ekuitas dan lemah keadaan keuangannya tidak mempunyai akses kepada sumber pendanaan.

Sayang, perusahaan yang minim ekuitas dan lemah keadaan keuangannya cenderung ikut mengkritik perbankan sebagai tidak memfasilitasi mereka ketimbang meningkatkan ekuitas dan memperbaiki keadaan keuangannya, antara lain melalui konsolidasi. Perusahaan demikian kurang menyadari atau bahkan tidak mau tahu bahwa keadaan perbankan telah berubah dari aktif membiayai kegiatan sektor riil dengan risiko tinggi sekalipun pada masa sebelum krisis, menjadi amat mempertimbangkan faktor risiko dalam mengalirkan kredit.

Hambatan birokrasi

Sementara itu, kemampuan pemerintah dalam menstimulasi perkembangan ekonomi amat terbatas, bukan dari sisi pendanaan, tetapi lebih dalam hal efektivitas pemanfaatan dana.

Dalam menghimpun dana untuk membiayai defisit APBN, pemerintah sebenarnya mendapatkan kepercayaan tinggi dari pasar sebagaimana diperlihatkan oleh tingginya minat terhadap SUN dan SPN, bahkan dengan imbal hasil yang cenderung menurun.

Permasalahan besarnya adalah hambatan birokrasi dan hukum menghambat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di berbagai tingkat, baik nasional maupun daerah, yang seharusnya dapat menstimulasi perekonomian. Mulai dari keengganan kepala proyek untuk menjalankan proyeknya karena khawatir akan ketatnya audit dan kemungkinan investigasi penyalahgunaan uang negara, sampai persoalan pembebasan tanah untuk proyek infrastruktur membuat lambannya kegiatan ekonomi dari sisi ini.

Tak ada jalan pintas

Untuk membuat perkembangan ekonomi menjadi optimal, tidak ada jalan pintas. Jika masalah tingginya risiko kredit di sektor swasta serta hambatan besar birokrasi dan hukum di sektor publik tidak mengalami perbaikan berarti, kegiatan ekonomi akan berputar-putar di kegiatan keuangan yang melibatkan secara terbatas perusahaan dan masyarakat tertentu saja.

Akibatnya, bukan saja angka pengangguran dan kemiskinan akan terus meningkat, perekonomian juga akan semakin kehilangan momentum untuk berkembang lebih baik.

Untuk mengoptimalkan perkembangan ekonomi, pendekatan komprehensif seperti berbagai paket kebijakan hanyalah baik di atas kertas namun sangat sulit terwujud. Demikian pula bagi perbankan ataupun perusahaan di sektor riil, jika tidak mempunyai fokus yang tajam dan serius mengembangkan keunggulannya, tidak akan dapat bertahan apalagi memberi sumbangan optimal terhadap perkembangan ekonomi.

Dalam perekonomian yang sudah demikian terbuka dan di mana pertimbangan risiko mendapatkan prioritas, maka fokus dan prioritas menjadi penting untuk mendapatkan hasil nyata.

Bagi perbankan tidak cukup untuk berhenti pada argumentasi bahwa risiko kredit tinggi, sehingga kurang berusaha dalam mengembangkan bisnis yang lebih mendapat hasil tinggi ketimbang sekadar memarkir sejumlah besar dana pada instrumen moneter dan fiskal yang relatif tidak berisiko.

Untuk itu, perbankan dan perusahaan di sektor riil harus berupaya mencari pemecahan permasalahan yang dihadapi yang intinya adalah memitigasi risiko kredit dan memperbaiki kinerja keuangan.

Perbaiki kerja birokrasi

Bagi pemerintah, upaya serius harus dilakukan untuk memperbaiki kerja birokrasi dan kepastian hukum, paling tidak yang memberi jaminan bagi pelaksanaan proyek pembangunan dalam kejelasan koridor hukum sehingga proyek dan program pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik.

Upayakan untuk membuat interpretasi hukum dalam penggunaan uang negara menjadi jelas tidak multiinterpretasi, paling tidak dalam aspek-aspek tertentu yang penting, seperti kerugian negara dan penyalahgunaan uang negara. Sederhanakan proses audit dan investigasi dengan tujuan peningkatan efektivitas proyek dan program pembangunan. Semua ini sebenarnya masih di bawah kewenangan eksekutif.

Umar Juoro Senior Fellow the Habibie Center; Ketua Center for Information and Development Studies

 


Senin, 09 Juli 2007

kebangsaan
Adakah Kebangkitan Kembali Indonesia?

A Muhaimin Iskandar

Judul artikel ini diadopsi dari tulisan KH Abdurrahman Wahid, Kebangkitan Kembali Peradaban Islam: Adakah Ia? yang menjadi kata pengantar buku kumpulan karangan KH A Wahid Hasyim, Mengapa Memilih NU (1985).

Dalam tulisan itu, Gus Dur mengungkapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi sebuah kebangkitan peradaban.

Pada 20 Mei 2007, orang ramai memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang usianya sudah hampir mencapai satu abad. Namun, tahun ini peringatan itu terasa kurang bergairah, sehingga perayaan tersebut seperti hanya untuk memenuhi seremoni belaka.

Mengapa peringatan Harkitnas tahun ini kurang gereget? Apakah karena masyarakat sudah bosan dengan seremoni-seremoni yang dianggap tidak memengaruhi secara langsung kebutuhan hidup mereka? Ataukah ini sebagai gejala bangsa ini telah mengalami rasa putus asa secara kolektif?

Kendala untuk bangkit

Dilihat dari sejarah, sumber daya alam dan manusia, serta nilai-nilai yang dimilikinya, Indonesia merupakan bangsa yang sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk bangkit sejak lama.

Dibandingkan dengan Singapura, Vietnam, atau Malaysia, untuk menyebut beberapa contoh, modal spiritual dan material bangsa ini jauh lebih besar. Namun, mengapa kita sekarang semakin tertinggal dari bangsa-bangsa tersebut yang dulu berada jauh di belakang kita?

Setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan Indonesia sering kali mengalami kendala serius untuk bangkit. Jika tidak diselesaikan, kendala ini dalam jangka panjang bisa menjadi faktor yang merusak bangsa dari dalam, sehingga peluang untuk bangkit akan jauh lebih sulit di masa depan.

Pertama, sudah sejak lama bangsa ini mempunyai masalah dengan ideologinya. Sampai hari ini kita tidak bisa merumuskan suatu clear ideology. Padahal, dalam clear ideology, berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk sumber daya di dalamnya, bisa diikat untuk mencapai tujuan akhir bersama (Abdurrahman Wahid, dalam Dialog: Indonesia Kini dan Esok, 1980).

Clear ideology berfungsi sebagai daya ikat sekaligus menjadi petunjuk arah perjalanan bangsa menghadapi berbagai tantangan dan perubahan.

Bagaimana dengan Pancasila? Sebagai ideologi bangsa, harus diakui, Pancasila sampai saat ini masih belum clear. Di satu sisi, penafsiran dan rumusan-rumusan Pancasila masih dimonopoli oleh penguasa dan elite politik nasional pada umumnya, sementara rumusan dari bawah tidak muncul.

Di sisi lain, setelah dimonopoli dan dimanipulasi oleh para penguasa di masa lalu, kini Pancasila justru tersingkirkan dari diskursus ideologi bangsa karena ada aspirasi yang bersifat masif dari kalangan agama untuk menjadikan agama mereka sebagai ideologi di satu pihak, dan keinginan sekelompok masyarakat untuk melakukan liberalisasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa secara total.

Tanpa bisa didapat suatu rumusan ideologi yang clear, bangsa ini akan terus mengalami degradasi dalam berbagai bidang kehidupannya. Kelihatan modern dan maju di permukaan, tetapi sangat rapuh di dalamnya, karena tidak ada arah yang jelas dan akumulasi yang dibutuhkan.

Kedua, belum munculnya kepemimpinan nasional yang kuat. Kepemimpinan demikian bertugas menjaga dan mengembangkan ideologi nasional secara konsisten, dan sekaligus mengawal kelangsungan tahapan-tahapan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan.

Tugas ini mengharuskan adanya suatu pola kepemimpinan yang meletakkan proses pembangunan bangsa sebagai pekerjaan jangka panjang, sehingga capaian-capaian yang dibuat tidak sekadar memenuhi kepentingan lima tahunan.

Pola kepemimpinan nasional kita tidak melembaga secara kuat karena sebagian pemimpin nasional berpikir sektoral dan untuk kepentingan jangka pendek. Jarang ada pemimpin yang menginvestasikan hidupnya untuk satu generasi ke depan, sementara dia sendiri mungkin tidak akan ikut menikmati hasil investasinya. Kebanyakan pemimpin kita sibuk membangun citra guna mempertahankan atau merebut jabatan politik.

Ketiga, sebagian besar komponen bangsa ini terus dibuai oleh keyakinan palsu bahwa agama, kelompok, atau ideologi yang diikutinya akan bisa mengatur dan menyelesaikan persoalan kehidupan secara komprehensif. Ini adalah sebuah gejala yang disebut overclaim.

Overclaiming menyebabkan kita kehilangan ruang bersama untuk saling berbagi dan berdialog secara sehat, menutup kemungkinan suatu pola kehidupan bersama yang bersifat saling melengkapi (komplementer).

A Muhaimin Iskandar Ketua Umum DPP PKB

 


Sabtu, 07 Juli 2007

Van Vollenhoven

Jakob Sumardjo

Cornelis van Vollenhoven adalah pakar hukum adat Indonesia. Pada tahun 1950-an dan 1960-an ia mudah dijumpai para mahasiswa ilmu-ilmu humaniora di ruang-ruang kuliah. Kini nama itu tak berarti lagi. Hukum adat Indonesia pun tidak ada lagi dan yang ada adalah hukum modern.

Bangsa Indonesia tidak punya sejarah. Sejarah adalah omong kosong. Kita adalah kita sekarang. Cara berpikir, cara merasa, cara berspiritual adalah cara hidup kita kini, tidak terkait masa lalu nenek moyang. Bau kemenyan diganti parfum Perancis.

Sejak abad ke-19 Pemerintah Kolonial Belanda mengantongi kekayaan hampir satu miliar gulden dari tanah jajahan, Indonesia, dari industri agrikultural. Kesuksesan kolonial menangguk untung dari pertanian Indonesia akibat cara pemerintahan kolonialnya yang dualistik. Di tingkat pertama pemerintahan sentralistik-nasional modern kolonial, di tingkat kedua pemerintahan berdasarkan hukum adat setempat. Itu sebabnya pemerintah kolonial tidak segan membiayai studi-studi etnologi di seluruh Indonesia. Hukum adat setempat dan kebudayaannya menjadi dasar pemerintahan modernnya.

Pegawai-pegawai kolonial yang akan ditempatkan di suatu daerah diharuskan mengikuti kursus pemahaman bahasa, budaya, dan hukum adat. Pikiran dan pengalaman Barat diharmonikan dengan cara berpikir masyarakat setempat. Keresahan daerah dan konflik-konflik etnik tidak muncul. Yang ada konflik politik masyarakat pribumi modern di kota-kota Jawa.

Tak kenal bangsa sendiri

Kini kita tidak lagi mengenali bangsa sendiri dengan beragam budaya dan cara berpikir. Kita menganggap Indonesia hanya sebagai satu kesatuan cara berpikir dan cara merasa, yaitu cara berpikir masyarakat kota yang merupakan melting pot etnik, ras, golongan, dan agama.

Dipandang dengan cara ini, hidup masyarakat kota Indonesia tak beda dengan Amerika Serikat, yang seluruh wilayahnya terdiri dari campur aduk berbagai ras dan budaya dunia. Namun, dipandang secara Eropa, tiap kelompok suku atau budaya di Indonesia merupakan satuan budaya yang berbeda seperti berbedanya Belanda dengan Jerman, Rusia dengan Inggris. Jadi Jawa adalah Belanda, Sunda adalah Belgia, Aceh adalah Perancis.

Dulu, pemerintah kolonial menyadari, memerintah Ambon itu berbeda dengan Flores, berbeda dengan Sunda. Pemerintahan roest en orde (damai dan tertib) mencegah terjadinya pergolakan daerah. Rakyat setempat dibiarkan melanjutkan cara berpikir dan cara merasa sendiri-sendiri, sementara maksud kolonial dijalankan dengan cara mereka masing-masing.

Begitu negara nasional terbentuk, tahun 1950-an, sentralisasi, homogenisasi, “kesatuan”, dipaksakan dianut oleh cara berpikir yang berbeda-beda itu. Tak heran jika tahun 1950-an muncul berbagai kegelisahan daerah yang disebut “pemberontakan separatis”. Roest en orde zaman kolonial terpaksa dilakukan dengan kekerasan atas nama stabilitas nasional. Tentara dan bukan budaya yang menjadi andalan membangun stabilitas nasional. Pikiran diganti bedil. Sejak itu sejarah kekerasan mewarnai perjalanan negara kesatuan. Van Vollenhoven disingkirkan dari kurikulum perguruan tinggi. Studi etnologi tak diperlukan lagi. Bahasa daerah dimusnahkan. Anak-anak lebih fasih bicara bahasa Jakarta daripada bahasa ibunya.

Berbagai pikiran sejarah kesatuan bangsa-bangsa Barat mentah-mentah dijadikan model pembangunan di bidang apa pun. Katanya kita harus mengatasi ketertinggalan dari bangsa lain yang telah modern. Kita menjadi antikolonial dalam segala hal, juga dalam metode roest en orde mereka di Indonesia. Padahal metode inilah yang menciptakan Pax Neerlandica hampir setengah abad di Indonesia, Hindia-Belanda yang ayem tentrem kerto raharjo bagi kepentingan kolonial.

Bahasa

Istilah hukum adat kini telah tak dikenal oleh kaum intelektual Indonesia. Apa yang berhubungan dengan adat istiadat sudah bau kemenyan mistik yang hanya laku di sinetron-sinetron horor televisi kita. Padahal, di seluruh Indonesia, jika mau keluar kota sejauh 10 kilometer atau 15 kilometer, Anda akan menjumpai masyarakat yang sehari-hari berbicara dalam bahasa daerah setempat. Anda seperti turis Perancis yang kesasar di desa Rusia. Bengong dan bloon. Bahasa adalah ungkapan cara berpikir dan cara merasa suatu komunitas etnik. Bahasa kesatuan Indonesia tidak laku dan tidak jalan di berbagai komunitas etnik ini. Deadlock bahasa berarti deadlock budaya.

Literatur Van Vollenhoven, Snouck Hurgronye, dan etnologis Belanda lain dimasukkan ke dalam peti-peti museum dan perpustakaan. Padahal berbagai literatur Belanda itu banyak mendapat pujian bangsa-bangsa kolonial lainnya. Boro-boro dikembangkan, justru dinilai sebagai ilmu-ilmu tabu di Indonesia modern. Van Vollenhoven? Siapa itu?

Tragedi Indonesia adalah tragedi budaya. Selama ini kita salah membaca Indonesia. Indonesia dikira sama dengan Amerika, Eropa, atau Jepang, dan terakhir China. Indonesia adalah Indonesia. Imagined community ini (Ben Anderson) adalah Amerika, atau Eropa, atau Jepang, dan akhir-akhir ini China. Kepresidenannya ditiru, kepartaiannya dijiplak, industrinya dioper, filsafatnya pun diyakini. Padahal, Indonesia adalah Indonesia.

Semua ini terjadi karena kita telah menyingkirkan kerja keras guru besar hukum adat Van Vollenhoven dari wacana budaya Indonesia.

Indonesia adalah dua dunia. Dunia mini perkotaan yang berbahasa Indonesia (kini Inggris) suatu melting pot segala budaya, dengan cara berpkir dan cara merasa modern; serta dunia besar kedaerahan yang berbahasa suku, monokultural, dengan cara berpikir dan cara merasa seperti dilakukan nenek moyang.

Indonesia itu sebuah frankenstein. Horor.

Jakob Sumardjo Esais

 


Senin, 09 Juli 2007

Menuju Tahun Ajaran Baru

JC Tukiman Taruna

Tahun ajaran (baru) 2007-2008 harus disiapkan lebih baik daripada tahun-tahun lalu. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi pendidikan, Juli-Agustus 2007 ini.

Merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan.

Evaluasi pendidikan ini harus melibatkan berbagai pihak, dari kabupaten/kota, provinsi, dan berpuncak di pusat. Mekanisme ini merupakan wujud pelaksanaan SPN Pasal 59 Ayat (1).

Substansi evaluasi

Dua substansi evaluasi pendidikan mendesak dibahas. Pertama, bagaimana mutu pendidikan akan ditingkatkan. Kedua, bagaimana mekanisme dan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Selama ini ujian dipandang sebagai salah satu indikator penting peningkatan mutu pendidikan. Pembahasan evaluatif di kabupaten/kota dan provinsi sebaiknya terfokus pada bagaimana ujian dapat meningkatkan mutu pendidikan. Apakah perpaduan nilai ujian nasional (UN), ujian sekolah (US), dan ujian praktik (SMP, SMA/MA, dan SMK), yang menyatakan peserta ujian lulus, benar-benar terkait dengan peningkatan mutu pendidikan?

Praktik di lapangan menunjukkan, US dan ujian praktik hanya “pelengkap”. Artinya, seseorang dinyatakan tidak lulus jika tidak lulus UN. Amat sedikit sekolah yang menyatakan tidak lulus karena siswa gagal ujian praktik.

Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi agenda yang lebih rumit dibandingkan problem peningkatan mutu pendidikan (baca: ujian). Mengapa? Penyelenggaraan pendidikan tentu terkait pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ketika hal-hal itu dibahas, pasti muncul 1001 variasi penyelenggaraan. Belum lagi saat evaluasi difokuskan ke akuntabilitas penyelenggaraan. Harus diakui bahwa akuntabilitas, yang sering diterjemahkan “dapat dipertanggungjawabkan,” masih sulit dikembangkan menjadi “dapat ditanggunggugatkan.” Artinya, hingga kini nuansa akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan masih terbatas dipertanggungjawabkan kepada/oleh pemerintah, padahal seharusnya terbuka terhadap tanggung gugat kepada/oleh masyarakat.

Komponen

Evaluasi pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi sebaiknya berlangsung Juli 2007. Rekomendasi atas evaluasi ditindaklanjuti dalam kegiatan Agustus 2007 dalam evaluasi nasional dengan fokus pengambilan berbagai keputusan nasional. Dalam evaluasi nasional itu harus diputuskan, misalnya, UN SD/MI, nilai kelulusan, dan mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Keputusan nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah perlu dilakukan Agustus 2007, awal tahun ajaran baru, karena beberapa pertimbangan.

Pertama, kita sepakat, pendidikan itu proses panjang. Keputusan sekecil apa pun tidak mungkin dilakukan mendadak dan sepihak. Contoh, ada gagasan menggelar UN di SD/MI. Meski UN itu baru akan terjadi Mei 2008, keputusan tentang penyelenggaraannya harus saat ini juga karena ada banyak persiapan mengawalinya.

Kedua, keputusan tidak dapat diambil oleh satu pihak saja. Ujian SMA yang lalu masih menyisakan “luka-luka batin”, terutama pada guru yang mata pelajarannya tidak di-UN-kan, tetapi harus di-US-kan dan ujian praktik. UN yang diselenggarakan lebih awal (dan selisih satu bulan dari US dan praktik) telah mendemotivasi siswa sehingga US dan ujian praktik pun asal-asalan. Banyak guru yang harus “menjemput” siswa agar mau melaksanakan US atau praktik.

Pihak yang harus dilibatkan dalam evaluasi pendidikan di tingkat kabupaten/kota minimal terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) urusan bidang pendidikan, DPRD, dewan pendidikan, dan komite sekolah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha/industri, dan media. Di tingkat provinsi, komponen itu ditambah lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) dan lembaga penyelenggara tenaga kependidikan (LPTK). Untuk di pusat, minimal Depdiknas, Depag, Bappenas, BSNP, dan DPR perlu melakukan evaluasi dan memutuskan bersama. Penegasan “evaluasi dan memutuskan bersama” itu amat penting mengingat di lapangan ada sinisme, BSNP berkeputusan sendiri dan meninggalkan Depdiknas.

JC Tukiman Taruna Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; Bekerja di Unicef Jawa Tengah

 


Selasa, 10 Juli 2007

Mencari Hakim Agung yang Berkualitas

Benjamin Mangkoedilaga

Komisi Yudisial telah menyerahkan hasil seleksi para calon hakim agung kepada DPR.

Inilah untuk pertama kali seleksi hakim agung mengalami perubahan mendasar. Sesuai Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, pembentukan calon hakim agung dimulai dengan pendaftaran penerimaan calon hakim agung, Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial.

Pengajuan ini harus memerhatikan persyaratan lain seperti berijazah sarjana hukum atau sarjana lain, mempunyai keahlian di hidang hukum, berumur serendah-rendahnya 50 tahun, berpengalaman minimal lima tahun sebagai ketua pengadilan tingkat banding atau 10 tahun sebagai hakim tingkat banding, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Dalam hal-hal tertentu dapat dibuka kemungkinan mengangkat hakim agung yang tidak didasarkan sistem karier dengan syarat, yang bersangkutan berpengalaman minimal 15 tahun di bidang hukum.

Dari ketentuan itu diketahui, dalam hal-hal tertentu dapat dibuka kemungkinan mengangkat hakim agung yang tidak didasarkan karier, dengan syarat yang bersangkutan berpengalaman minimal 15 tahun di bidang hukum. Maka, seorang sarjana hukum yang bekerja di kantor notaris atau di biro hukum Jawatan atau perusahaan yang mempunyai masa kerja 15 tahun pun dapat diangkat sebagai hakim agung. Sedangkan seorang hakim atau hakim tinggi yang mempunyai masa kerja lebih dari 15 tahun belum tentu dapat diusulkan sebagai hakim agung.

Kualifikasi yang berat

Almarhum HR Purwoto S Gandasubrata SH—mantan Ketua Mahkamah Agung—dalam kumpulan pemikiran sebagai renungan hukum menyatakan, untuk dapat diangkat menjadi hakim agung harus dipenuhi kualifikasi cukup berat sesuai fungsi dan martabat hakim agung.

Pertama, harus mampu memeriksa perkara-perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali secara baik dan benar dengan menjaga kesatuan dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Kedua, mampu mengoreksi kesalahan penerapan hukum material dan formal yang dilakukan pengadilan rendah (iudex facti).

Ketiga, mampu mengawasi dan membimbing agar peradilan berlangsung secara baik dan benar.

Keempat, menjadi teladan dan panutan bagi hakim bawahan.

Maka, seorang hakim agung harus menguasai ilmu hukum, hukum material dan formal, serta berpengalaman di bidang peradilan (praktik hukum).

Berbeda dengan Mahkamah Agung AS yang sebagai Federal Supreme Court wajib menjaga agar hukum dan perundangan di negara bagian tidak bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Karena itu, mereka boleh memilih untuk memeriksa perkara-perkara tertentu yang menurut penilaian terkait konstitusi dan HAM. Untuk itu, perkara lain akan dikesampingkan karena dalam sistem hukum “Common LAW”/Anglo Saxon hanya dikenal peradilan dalam dua tingkat, first instance court dan berakhir di tingkat banding pada high court/supreme court negara bagian. Karena itu, beban penyelesaian perkara di Mahkamah Agung Indonesia lebih berat daripada di Supreme Court AS.

Untuk mendapatkan hakim agung yang tepat, perlu ditempuh prosedur pencalonan yang pragmatis dan bisa dipertanggungjawabkan demi kewajiban Mahkamah Agung. Seperti di negara Belanda di mana untuk mengisi lowongan jabatan hakim agung, Hoge Raad (Mahkamah Agung) dengan sepengetahuan Menteri Kehakiman mengajukan daftar calon hakim agung dengan urutan unggulan kepada parlemen. Daftar dan urutan calon disusun berdasar keahlian, kemampuan profesional, prestasi, dan integritas calon yang bersangkutan. Dalam praktik ketatanegaraan, Parlemen jarang mengubah daftar dan urutan calon yang diajukan Hoge Raad, karena dianggap paling mengetahui kualitas dan kapasitas calon. Parlemen jarang mengajukan calon sendiri karena menganggap jabatan hakim agung bukan jabatan politis, tetapi jabatan yudikatif yang profesional.

Berjiwa hakim sejati

Ungkapan Adi Andojo Sutjipto sungguh tepat. Seorang hakim harus berjiwa sebagai hakim sejati, bukan broker, dan bukan penjual rasa keadilan yang memperjualbelikan perkara yang ditanganinya. Semangat ini hingga kini masih relevan bagi para hakim di Indonesia, termasuk hakim agung.

Selain memiliki jiwa luhur seperti itu, seorang hakim, apalagi hakim agung, harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mumpuni.

Pengalaman Bismar Siregar bisa menjadi contoh. Dalam perjalanan kariernya, ia pernah lebih dulu magang dalam jangka waktu panjang sebelum diberi bertugas sebagai hakim tinggi. Padahal, sebelumnya, Bismar pernah menjabat posisi amat prestisius seperti Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Jadi, profesi hakim, baik itu hakim tinggi pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi, diperlukan pengalaman dan pengetahuan memadai, mumpuni, bermoral luhur, dan berintegritas tinggi demi kewibawaan lembaga peradilan yang terhormat dan dihormati.

Benjamin Mangkoedilaga Ketua Bersama Komisi Kebenaran dan Persahabatan RI-Timor Leste; Mantan Hakim Agung

 


Sabtu, 14 Juli 2007

Borjuasi Indonesia

Radhar Panca Dahana

Dalam hidup seperti sekarang, terutama di daerah urban atau perkotaan, masihkah dapat menentukan realitas diri sendiri? Bahkan, untuk menentukan kursi tamu, membeli pesawat televisi atau telepon genggam?

Kenyataan saat ini telah menempatkan manusia dalam lingkungan dengan tawaran menggiurkan di tiap detik. Apa saja. Dari burger Rp 5.000 hingga Rp 1 juta per potong, busana kerja terbaru, model rumah, tipe mobil, ratusan jenis kredit, sampai pelbagai cara akal berpikir dan cara hati mengapresiasi segalanya.

Seorang ibu rumah tangga, misalnya, berpeluang besar kehilangan ruang kemungkinan, bahkan “hak” untuk menentukan diri sendiri. Alam demokratis konon menggaransi hak dan kebebasan itu. Tetapi, saat ibu rumah tangga itu hendak membeli microwave, misalnya, ia lebih dulu akan memerhatikan iklan cetak, menonton reklame TV, bujukan pramuniaga, rekomendasi teman, peluang diskon, kredit murah, atau saran dari kiri-kanan.

Dalam realitas “demokratis” ini, dunia laissez faire ini, manusia adalah “makhluk pemilih”, secara ideal dan teoretis. Dalam praksisnya, pilihan itu sebenarnya didesakkan hingga membuat manusia tersudut dan terpaksa mengambil keputusan berdasar persilangan akhir dari desakan-desakan tawaran/pilihan itu.

Hidup dan kenyataan telah menentukan kita, bukan sebaliknya. Tidak lagi sesuai arogansi manusia klasik dan modern yang menganggap: manusia yang menentukan dunia ini. Antroposentrisme sekarat karena dunia yang telah berjalan melalui sistem, mekanisme, sifat, logika, bahkan tujuannya sendiri. Manusia menepi (ditepikan), menerima diri sebagai elemen yang harus tetap menempelkan diri bila tak mau mati, kehilangan “eksistensi”.

Kemahalan yang diterima

Dalam kenyataan tragis itu, kita dapat melihat ironi-ironi kecil di keseharian, yang di tingkat masif menjadi tragedi tersendiri. Ironi kecil yang, misalnya, terjadi pada karyawan atau profesional muda, misalnya bergaji Rp 5 juta-Rp 10 juta per bulan, bujangan, sewa rumah sendiri atau mencicil, menemukan dirinya selalu dalam kesulitan keuangan tiap bulan.

Sebagai manusia-kota, modern dan profesional, sepantasnya ia berperilaku, berpikir, dan bergaya hidup sesuai tawaran- tawaran penuh desakan itu. Persoalannya, bukan hanya, ia harus mengeluarkan dana terlalu banyak untuk itu semua: ganti telepon genggam tiap enam bulan, mengikuti mode, atau ke kafe dan nongkrong di mal atau square di petang hari.

Hal tragis dalam kasus ini adalah biaya kemahalan yang ia terima begitu saja. Untuk membeli blus, sandal, bahkan segelas kopi, ia harus membayar kadang sepuluh kali lipat dari harga standar atau biaya produksi produk itu. Sebagai risiko gaya hidup, semua harus dibeli di plaza atau mall, sementara di luar tempat itu, ia akan menemukan barang, bahan, dan kualitas yang sama dengan harga bisa sepersepuluhnya.

Ironi ini menjadi tragis saat ia tidak hanya bekerja pada satu kelas sosial tertentu (katakan middle atau upper class). Tetapi juga serombongan keluarga lower class beranak dua/tiga yang datang ke supermall, berpakaian bagus, untuk belanja harian, membeli baju anak dan makan siang di resto. Yang karena tawaran menggiurkan, juga berharap mengisi rumah dengan benda-benda luxuries: televisi, kulkas, DVD player, stereo set, sofa, atau sekadar pilar teras bergaya Spanyol.

Betapa besar ongkos kemahalan itu hingga membuat leisure expenses kita mengambil porsi terbesar pendapatan bulanan. Satu kondisi yang membuat mereka tidak bisa menabung, investasi, inproduktif, bahkan secara tak sadar cenderung menjadi hedon dan snob.

Borjuasi itu

Dalam riwayat masyarakat modern, yang industrialis-kapitalis, kenyataan sosial seperti itu terpetakan dalam istilah borjuasi (bourgeoisie). Sebuah masyarakat kelas menengah yang dibentuk dari kelas pengrajin (artisan) pada abad pertengahan Eropa, yang lewat gilda-gildanya menanjak menjadi kelas yang menentukan.

Begitu kuatnya kelas pedagang dan pengusaha sehingga Raja Perancis banyak menganugerahkan gelar kehormatan kepada mereka pada abad ke-14, dan giliran berikutnya berkonspirasi menciptakan sistem feodal. Diinspirasi Revolusi Perancis dan Amerika abad ke-17-18, kelas ini memegang tampuk kekuasaan dari negara- bangsa industrialis (industrialized nation- state). Dan akhir abad ke-19 berkembang menjadi sebuah masyarakat kapitalis.

Dari kelas inilah, ide-ide tentang kebebasan individu, agama, hak sipil, dan perdagangan bebas muncul, menjadi semacam “ideologi” global saat ini. Namun, di kelas ini pula kita menemukan pikiran-pikiran yang sempit, sikap materialistis, kemunafikan, dan rendahnya apresiasi budaya, hingga seniman-seniman besar macam Moliére atau Flaubert melancarkan kritik keras terhadap mereka.

Ciri-ciri itu, dengan kondisi lebih tragis, dapat dilihat dan diidentifikasi pada masyarakat yang tereksposisi di awal tulisan ini. Kelas pengusaha dan pedagang, sebagaimana terjadi di sejarah negara industri lainnya, meningkat terus hierarkinya hingga menjadi penguasa atau menguasai proses hidup utama dalam tata kenegaraan atau kemasyarakatan kita.

Yang menarik, filosofi dan perilaku borjuis ini bekerja dan terdistribusi hingga menjangkau semua kelas, merembes ke bawah sesuai karakter panutan masyarakat. Secara sosial-politis, bisa jadi, seseorang bukan anggota kelas (industri) itu, tetapi secara mental dan praksis mereka menerapkannya. Tanpa tanya, protes, semua taken for granted apa adanya.

Hal ini yang membuat, antara lain, perilaku koruptif tak hanya menyerang mereka yang ada di kelas-atas, tetapi juga seorang guru atau pegawai kelurahan, yang hidupnya dipenuh ilusi borjuasi. Akibatnya, untuk expenses yang luar biasa bagi gaji bulanan itu, ia harus mencari “tambahan”, “sampingan”, “sabetan”, apa pun, yang tak lain adalah: korupsi.

Ini salah satu tragis bangsa kita. Yang tanpa kepemimpinan kuat (tough), visioner, berani, dan berapresiasi tinggi akan membuat bangsa ini tenggelam dalam pseduo-life, hidup semu, yang cuma memberi identifikasi: kita korban yang tak berdaya. Lebih dari ratusan tahun—konon—saat kita berdiam diri sebagai inlander.

Maka, untuk memilih seorang pemimpin (lokal atau pusat), jangan sampai kita terpaksa menggunakan pertimbangan seperti di atas. Bisa-bisa, bukan hanya pengusaha ganteng dan ternama, Tukul Arwana pun bisa menjadi presiden kita.

Radhar Panca Dahana Sastrawan

 


Senin, 16 Juli 2007

Ketika Para Drakula Narsis Bertarung

Felix Lengkong

Prof Syafii Maarif melihat penyebab utama krisis yang tidak pernah berakhir itu adalah perilaku kita.” Demikian suatu tajuk rencana Kompas tentang rembesan aliran dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP.

Rembesan dana DKP membasahi sejumlah petinggi negeri. Berita-berita Kompas tentang polemik SBY-Amien Rais menggugah pikiran orang tentang perilaku para pemimpin “tercinta”.

Penulis teringat akan kuliah Personalities and Psychopathology seorang profesor tua. “Semua pemimpin itu berkepribadian narisistik, tetapi tidak semua narsis itu menjadi pemimpin,” tegas psikolog dengan pengalaman 35 tahun di Makati Medical Center di Manila, Filipina, itu. Jika benar sinyalemen Prof Syafii Maarif bahwa krisis tersebut berasal dari perilaku dan jika benar hipotesis psikolog tua itu, muncul asumsi, perilaku penyebab krisis berkorelasi dengan kepribadian narisistik.

Albert Bernstein dalam buku laris Emotional Vampires: Dealing with People Who Drain You Dry (2001) menyebutkan “drakula narsis”, salah satu dari lima kepribadian sulit. Bernstein menggunakan istilah “drakula” untuk menggambarkan “keserakahan” mereka. Mereka menyedot emosi kita hingga tak berdaya.

Dimensi klinis drakula narsis

Theodore Millon dalam buku monumental Disorders of Personality: DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) and Beyond (1996) melukiskan arogansi drakula narsis. Mereka lihai melanggar norma, hukum, dan aturan sosial. Hukum dan aturan hanya berlaku pada orang lain, tidak pada diri sendiri. Mereka mencari keuntungan diri sendiri. Sangat peka akan hak sendiri tanpa peduli hak orang lain. Diri dianggap penting. Orang lain tiada artinya.

Mereka senang membayangkan diri sebagai yang ter… terbaik, terhebat. Suka menerawang ke alam uang, kuasa, dan cinta. Tidak malu berdusta demi ilusi kebesaran diri. Mereka tampak bercitra diri tinggi. Tampil elegan, mengagumkan, dan menjadi pusat perhatian. Sikap mengambang dan tidak tulus. Cepat mengubah tampilan sikap sesuai tuntutan keadaan. Kemampuan rasionalisasi mengagumkan. Lihai berkelit dari kekeliruan dan kegagalan. Oleh karena itu, mereka tampil tenang dan berwibawa.

Menghadapi drakula narsis, perasaan kita bercampur aduk. Sebagai pengikut atau penggemar, kita bangga akan pencapaian para narsis. Namun, kita sebal akan kebusukan mereka. Kita kesal mereka mengabaikan kebutuhan dan kepentingan kita. Namun, kita mengiya pada kecenderungan mereka untuk dikagumi. Kita jengkel sekaligus terpukau akan tampilan mereka.

Masalahnya, bagaimana jika para narsis pemimpin itu saling bertarung? Krisis! Lihatlah sejarah bangsa ini! Setiap krisis besar dilatarbelakangi pertarungan drakula narsis. Namun, krisis tidak akan berkepanjangan karena para narsis akan berkelit. Mereka berkelit tanpa malu dan sesal bagaikan tak ada apa-apa. Mereka melakukan deal dan perdamaian pura-pura. Apa hendak dikata? “Kita membutuhkan mereka, sebab tanpa para narsis, siapa yang akan memimpin kita?” tulis Bernstein (hal 132).

Rasa malu dan rasa bersalah

Kita berharap mereka mencontoh sikap Toshikatsu Matsuoka, seorang menteri Jepang, yang belum lama ini bunuh diri. Namun, harapan ini tidak sesuai dengan logika berpikir narsis yang mempunyai big ego. Jangan keliru, keakuan tinggi ini berpangkal pada self-esteem yang rendah. Lagipula, Superego (kesadaran moral dan hukum) narsis itu lemah. Akibatnya, rasa bersalah dan rasa malu mengendor. “Budaya malu” dan “budaya salah” tidak diberdayakan dalam diri drakula narsis karena proses pembelajaran dan pola pengasuhan keliru di masa kecil.

Sebaliknya, bangsa Jepang telah membudayakan “rasa malu” dan “rasa bersalah” sejak abad ke-8, awalnya zaman para Shogun. Citra diri yang gagal (dalam mewujudkan amanah sosial) mengakibatkan rasa malu dan rasa bersalah. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial atas citra diri gagal, mereka lalu mengorbankan diri (harakiri atau seppuku).

Sampai kapankah para narsis kita “tercinta” bertindak serupa dengan counterpart mereka di Jepang? Sampai setelah kita mampu mendidik generasi masa depan untuk mampu bertanggung jawab atas tindakan pribadi. Dan itu mulai dalam keluarga masing-masing.

Felix Lengkong Dosen Program Bimbingan dan Konseling, Unika Atma Jaya, Jakarta, Meraih Doktor Psikologi Klinik dari De La Salle University, Manila, Filipina

 


Rabu, 18 Juli 2007

Broker Pendidikan

Posman Sibuea

Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia bukan cerita baru. Sejak 10 tahun ini, setiap tahun ajaran baru, energi dan kantong terkuras untuk biaya pendidikan yang kian mahal.

Adanya keuntungan di balik mahalnya biaya pendididikan, menetaskan broker “kapitalisme” pendidikan yang menawarkan jasa mencari sekolah yang cocok asal mampu membayar. Bangku sekolah bak komoditas ekonomi yang diperjualbelikan sesuai mekanisme pasar. Pendidikan kian berbau komersial. Untuk bangku SMA dijual seharga Rp 12 juta. Sekolah negeri tak kalah mahal dibandingkan swasta.

Konsumerisme

Di negeri ini segalanya bisa diperjualbelikan. Dari kasus korupsi hingga nilai ujian nasional, semua bisa diperjualbelikan. Belum lagi joki yang menjual jasa saat ujian penerimaan mahasiswa baru. Bahkan ditengarai, saat membuat tugas akhir guna meraih gelar sarjana sebagian mahasiswa berjual beli dengan makelar skripsi.

Yang lebih membingungkan, sebagian masyarakat Indonesia kini hobi mengoleksi berbagai gelar akademik, mulai dari drs, MA, MSc, MNBA, Dr/PhD, hingga profesor. Para “kolektor” gelar akademik ini memburunya dengan membayar Rp 5.000.000 ditambah biaya perjalanan ke tempat wisuda.

Fenomena konsumerisme gelar akademik bergerak menjadi potensi pasar yang menggiurkan bagi pelaku bisnis. Tak heran jika makelar pendidikan yang memosisikan gelar itu sebagai komoditas yang menguntungkan, tumbuh subur. Iklan disebar di media, papan nama dipasang di beberapa ruko di kota-kota besar.

Ironisnya, praktik jual beli gelar ini tidak mengusik kepentingan masyarakat banyak. Seorang sahabat yang punya hobi berdagang berujar, “Mengapa mesti diributkan, bukankah ini membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru bagi sebagian penganggur yang jumlahnya terus membengkak?”

Pemahaman kita tentang tujuan pendidikan kian tereduksi karena hanya berorientasi pada gelar. Hakikat pendidikan yang menempatkan proses belajar mengajar di garda depan guna memberikan pencerdasan peserta didik lewat transformasi ilmu pengetahuan mulai kabur. Makna pembelajaran yang digerus dengan pisau komersialisasi oleh para broker pendidikan merupakan kejahatan intelektual.

Pemujaan gelar palsu sebagai benda berhala dilakukan karena menganut nilai-nilai feodalisme modern dan mengalami krisis identitas. Praktik ini telah mencederai roh pendidikan sebagai tempat pencarian kebenaran, ruang berkomunikasi ilmu pengetahuan, dan tempat persemaian nilai-nilai kejujuran.

Maka ketika ada orang yang memperdagangkan bangku sekolah dan/atau memakai gelar akademis produk pendidikan instan secara sengaja, mereka telah menumbuhkan budaya pelecehan akademis dan melakukan proses pembodohan masyarakat secara sistematis.

Solusi sederhana

Broker pendidikan menjadi sisi gelap dunia pendidikan. Nilai luhur pendidikan dibenturkan pada kepentingan untuk mengais rezeki dengan memperdagangkan bangku sekolah. Hal ini merupakan perilaku murahan yang mencederai etika pendidikan.

Sama dengan budaya sebagian siswa dan mahasiswa yang memelihara dan mengembangkan hobi mencontek dan nurani sebagian guru yang terkontaminasi virus komersialisasi pendidikan sehingga tidak segan membocorkan soal ujian nasional karena iming-iming uang. Inilah awal munculnya berbagai kasus kejahatan terhadap etika pendidikan, seperti mahasiswa menyogok dosen, pemberian gelar profesor kepada yang bukan dosen, jual beli gelar akademik, dan ijazah palsu.

Berbagai fenomena jalan pintas ini berjalan pelan dan kian mengkristal. Bila jual beli bangku sekolah dan broker gelar akademik berkedok pendidikan murah ini ditiru dan dijadikan “proyek percontohan” oleh generasi mendatang, jelas bukan warisan yang baik.

Solusinya sederhana, yaitu pemerintah harus menindak tegas kepala sekolah yang melakukan praktik jual beli bangku sekolah dan rektor perguruan tinggi yang tidak terakreditasi tetapi melakukan operasional jual beli gelar. Jika tidak, hal itu akan kian mencoreng citra pendidikan kita. Skandal pendidikan mahal dan manipulasi gelar akademik yang difasilitasi para broker pendidikan tidak bisa dibiarkan terus berjalan.

Untuk itu dibutuhkan gerakan tanpa pemakaian gelar di kalangan pejabat dan pengusaha sehingga mereka yang telanjur membeli gelar pascasarjana, seperti magister, doktor, atau profesor, malu memakai gelar dan jabatan akademik aspal itu. Tanpa gelar pun pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati, dan anggota DPR akan dihormati masyarakat sepanjang kinerja dan moralitasnya baik.

Yang tak kalah penting, pemerintah perlu segera memenuhi janji mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan guna mengurangi beban masyarakat yang kian terpuruk. Ketika pemerintah gagal menunaikan tugasnya untuk menyediakan pendidikan murah dan berkualitas, praksis pendidikan akan tetap beraroma komersialisasi yang memberi ruang inkubator menetasnya broker “kapitalisme” pendidikan yang mementingkan uang ketimbang mutu.

Posman Sibuea Lektor Kepala di Jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Unika Santo Thomas SU Medan

 


Rabu, 18 Juli 2007

Ironi Pendidikan dari Trunyan

Doni Koesoema A

Bagi banyak siswa, ujian nasional sekolah dasar tidak ada artinya. Ada atau tidak ada ujian nasional mereka tetap drop out dari SD. Wacana program wajib belajar sembilan tahun hanya mimpi bagi banyak anak Indonesia.

Kadek (10) terlihat lelap di antara barang dan penumpang dalam mobil Colt penuh sesak yang melaju dari Bangli ke Batubulan. Wajah gadis kecil dengan rambut dikepang dua itu terlihat lelah dan gerah dengan jaket jins motif bunga. Ibunya, Ketut Puri (40), seorang warga dari perbukitan atas di Banjar Madya Trunyan, Kintamani, Bali, mengajaknya berjualan bawang merah di Denpasar. Kadek adalah ironi pendidikan yang datang dari Desa Trunyan. Mengapa?

“Dia sudah tidak sekolah lagi. Hanya sampai kelas III SD. Setelah itu ia tidak mau sekolah lagi. Capek, katanya,” kata Ketut Puri tentang anaknya.

Kadek tidak mau sekolah bukan karena tak memiliki minat untuk belajar. Ia tidak mau pergi ke sekolah karena tubuh fisiknya yang kecil dan lemah itu tidak kuat jika setiap hari harus naik-turun gunung dari desanya di Banjar Madya Trunyan untuk pergi ke Desa Trunyan, tempat satu-satunya sekolah dasar. Meski SD di desa tersebut telah digratiskan, minat belajar menjadi kendur karena tantangan alam.

Namun, bukan hanya karena tantangan alam anak-anak di Desa Trunyan enggan bersekolah. Minimnya prasarana pendidikan, seperti alat transportasi dan jalan yang memadai, kurangnya sarana pendidikan, dan disertai kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat sebagian besar anak-anak di Desa Trunyan hanya mengenyam pendidikan sampai SD.

Di Desa Trunyan belum ada sekolah menengah pertama (SMP). Kalau mau melanjutkan SMP, mereka harus pergi ke Bangli. Kondisi ekonomi yang pas-pasan tidak memungkinkan anak-anak Desa Trunyan melanjutkan pendidikan dasar mereka sampai tuntas.

Bagi anak-anak Trunyan, diskursus tentang ujian nasional sekolah dasar (UN SD) tidak akan ada artinya. Ada atau tiada UN mereka tetap drop out dari SD. Wacana program wajib belajar sembilan tahun pun menjadi mimpi bagi masa depan anak di tepian Danau Batur ini. Kadek dan kawan-kawannya adalah gambaran rakyat yang hak-hak konstitusionalnya tentang pendidikan tidak dipenuhi oleh negara.

Sebagai sebuah kebijakan politik, kemunduran pendidikan di Trunyan bukan sebuah hal yang kebetulan. Situasi itu ada karena kebijakan pendidikan yang emoh rakyat dan abai terhadap kekayaan budaya daerah, termasuk di dalamnya pengembangan daya-daya manusiawinya.

Ironi pendidikan

Desa Trunyan menyisakan ironi pendidikan. Situasi pendidikan di Trunyan menjadi tanda paling jelas tentang kebijakan pendidikan yang tidak disertai visi pengembangan budaya dan penghargaan atas kearifan lokal.

Bahasa kuno Bali, misalnya, tidak lagi diajarkan di sekolah. Hanya beberapa orang yang masih bisa berbicara bahasa Bali Kuno, sedangkan generasi mudanya hampir kehilangan tongkat estafet warisan budaya ini.

Trunyan juga terkenal sebagai obyek wisata bagi para turis domestik dan asing. Tradisi pemakaman di Trunyan yang khas menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun, warga Desa Trunyan, yang konon telah ada sebelum kedatangan Majapahit pada abad 14, hingga kini tetap menjadi sekadar obyek, entah obyek wisata ataupun obyek penelitian. Obyektivasi seperti ini alih-alih memperkaya kearifan lokal dan memberdayakan masyarakat setempat, malah menjadikan mereka tetap miskin dan tak berdaya. Mereka terpinggirkan di tengah arus promosi wisata. Di tengah gencarnya apresiasi wisatawan atas kekayaan budaya lokalnya, mereka malah terpuruk tak berdaya.

Pendidikan sebagai pembudayaan

Jika pendidikan adalah sebuah proses pemanusiaan dan pembudayaan sebagaimana diindikasikan oleh Driyarkara, fenomena pendidikan dari Trunyan adalah bukti nyata kebijakan politik pendidikan yang tidak disertai visi pemberdayaan masyarakat lokal.

Mendidik supaya semakin berbudaya adalah menjadikan manusia semakin menjadi subyek yang bertanggung jawab atas hidup dan masyarakatnya, termasuk di dalamnya perawatan harta kekayaan kebudayaan yang terwariskan dari generasi sebelumnya. Jika manusia terdidik itu menjadi subyek, ia tidak akan terpaku pada kejayaan budaya pada masa lalu yang sekarang sesungguhnya telah tiada.

Nilai-nilai budaya itu semestinya memperkaya dan mencerahkan masyarakat lokal sehingga mereka menjadi subyek otonom yang mampu menjaga kelestarian budayanya. Jika tidak, kemajuan budaya Trunyan pada masa lampau akan kian tenggelam. Pewarisan budaya akan mandek karena jalur rantai tradisi pewarisan kekayaan budaya itu terputus oleh kebodohan. Masyarakat Trunyan akan tinggal sekadar sejarah kejayaan masa lalu jika warga keturunan dewa itu tidak tersentuh pendidikan yang mereka butuhkan.

Sebagai kebijakan politik, situasi pendidikan yang terjadi di Trunyan bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah hasil dari sebuah kedangkalan visi politik pendidikan yang menempatkan warga Trunyan sekadar sebagai obyek. Pendangkalan ini tampak dari tidak terurusnya sarana pendidikan, tiadanya perbaikan sarana transportasi, serta hilangnya kreativitas pedagogis bagi kelangsungan pendidikan anak-anak Trunyan di atas perbukitan yang terpencil.

Alam memang perkasa, bahkan bisa mematahkan semangat manusia dalam mengatasi diri dan kekurangannya. Namun, justru melalui pendidikan, manusia membangun dirinya mengatasi keterbatasan alam. Alam selalu lebih besar dari manusia. Namun, manusia lebih luhur dibandingkan alam yang bisa sekejap memusnahkannya sebab manusia sadar akan kelemahannya, sedangkan alam tidak tahu apa-apa, demikian tulis Blaise Pascal.

Justru karena sadar akan kelemahannya, manusia membutuhkan pendidikan. Ironi pendidikan di Trunyan tidak perlu terjadi jika kebijakan politik pendidikan yang diterapkan peka terhadap kekayaan budaya lokal. Anak-anak di Trunyan tidak memerlukan masa orientasi sekolah yang hiruk pikuknya baru saja dialami para pelajar di negeri ini. Yang mereka butuhkan adalah kebijakan politik pendidikan pemerintah yang berorientasi pada kultur setempat, menghargai kekayaan budaya lokal, sebuah kebijakan pendidikan yang memungkinkan tiap pribadi yang menjadi ahli waris budaya adiluhung itu bertumbuh kian bermartabat.

Jika kebijakan ini tidak ada, anak-anak Desa Trunyan hanya akan menjadi seperti Kadek, yang tertidur lelap, tidak bisa baca tulis, hanya bisa menemani ibunya berjualan bawang merah, entah sampai kapan. Inilah ironi pendidikan dari Trunyan.

Doni Koesoema A Penulis adalah Moderator SMA Gonzaga, Jakarta


Selasa, 17 Juli 2007

Terorisme Angka Kemiskinan

M Ikhsan Modjo

Don’t be terrorized by numbers, “The fact is that, despite its mathematical base, statistics is as much an art as it is a science,” (Darrell Huff, How to Lie with Statistics).

Badan Pusat Statistik mengumumkan jumlah penduduk miskin berkurang, dari 39,30 juta tahun 2006 menjadi 37,17 juta tahun 2007. Artinya, terjadi pengurangan 2,13 juta penduduk miskin atau 1 persen dari total penduduk Indonesia selama satu tahun.

Barangkali, angka 1 persen cukup kecil. Namun, jika dilihat secara absolut, penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 2,13 juta orang dalam satu tahun adalah angka besar, bahkan fantastik. Angka ini adalah dua kali lipat jumlah pengurangan penduduk miskin 2003-2005, yang rata-rata 1,1 juta orang (BPS, 2007). Angka itu juga jauh lebih tinggi dari jumlah pengurangan penduduk miskin rata-rata 833.000 per tahun selama periode liberalisasi ekonomi Orde Baru 1987-1996 (BPS 1992, 1998: Tabel 3.1). Maka, jika benar, keberhasilan ini patut disyukuri. Bahkan penurunan jumlah penduduk miskin ini bisa dikategorikan prestasi pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebatas angka

Sejauh ini keberhasilan itu bisa dikatakan keberhasilan dalam angka, bukan dalam fakta. Sebab, terlepas dari indahnya angka penurunan kemiskinan yang disampaikan, belum satu pun argumen yang memuaskan rasional ekonomi bisa menjelaskan mengapa angka kemiskinan bisa turun drastis. Tidak heran bila banyak pihak menyangsikan, bahkan pemerintah dan BPS dituding memanipulasi data.

Tudingan itu bukan tidak berdasar. Selama ini, angka penduduk miskin cenderung dipengaruhi harga bahan-bahan pokok, terutama makanan. Kenaikan jumlah penduduk miskin dari 35,10 juta (2005) menjadi 39,30 juta (2006), terutama disebabkan kenaikan harga beras 33 persen (Bank Dunia, 2006).

Kondisi ini tidak banyak berubah pada kurun waktu Maret 2006 hingga Maret 2007, saat pencacahan data dilakukan. Dari catatan resmi BPS, harga makanan tercatat meningkat sekitar 14 persen (Maret 2006-Februari 2007). Sementara pada saat sama, laju inflasi umum sebesar 7,87 persen. Maka, dengan logika yang sama dengan tahun sebelumnya, angka kemiskinan penduduk seharusnya juga meningkat atau setidaknya tetap, pada kurun 2006-2007.

Begitu juga, pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen (Maret 2006-Maret 2007) tidak cukup dijadikan alasan berkurangnya jumlah penduduk miskin secara drastis. Bahkan seperti telah disinggung di atas, pada masa liberalisasi ekonomi Orde Baru (1987-1996), saat ekonomi tumbuh lebih dari 7 persen per tahun, penduduk miskin hanya bisa dikurangi 833.000 per tahun.

Begitu pula, kenaikan indeks nilai tukar petani (NTP) 9 persen, yang dijadikan alasan BPS sebagai penyebab berkurangnya kemiskinan, adalah tidak tepat. Sebab, angka ini lebih menggambarkan pendapatan petani besar dan distributor produk pertanian, bukan buruh tani.

Sementara itu, mayoritas penduduk miskin di Indonesia adalah mereka yang mengandalkan upah sebagai tenaga kerja kasar atau buruh tani. Hingga kini tidak ada indikator yang menunjukkan ada kenaikan dramatis upah tenaga kerja kasar atau buruh tani. Indikator yang ada, seperti meningkatnya jumlah pengangguran, belum bergeliatnya sektor riil, dan kian bertambahnya masa tunggu sebelum bekerja, menunjukkan kondisi sebaliknya: semakin berkurangnya harapan penduduk miskin untuk mendapatkan penghasilan tetap.

Alhasil, penjelasan paling memadai dari penurunan jumlah penduduk miskin selama 2006-2007 adalah adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah. Dalam pernyataannya di media, Deputi Kepala Bidang Sosial BPS Arizal Anhaf mengakui, program BLT adalah alasan utama penurunan jumlah penduduk miskin (Kompas, 3/7/2007).

Terorisme statistik

Sekilas, alasan ini bisa diterima mengingat dana BLT adalah bagi konsumsi masyarakat miskin. Dan dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan arus konsumsi sebagai tolak ukur bukan arus income. Akibatnya, peningkatan income penduduk miskin bisa saja terobservasi.

Pengukuran tingkat pendapatan melalui konsumsi beralasan dan jamak dilakukan dalam kajian empiris ekonomi. Namun, peningkatan konsumsi yang begitu besar dari masyarakat miskin—melebihi angka 9,7 persen peningkatan angka garis kemiskinan—dalam kurun waktu satu tahun, terkesan sedikit tidak realistis.

Alasannya, tidak seperti fluktuasi pendapatan yang bisa bersifat drastis, perubahan konsumsi jarang terjadi secara dramatis. Tingkat konsumsi bisa berubah drastis hanya dalam jangka panjang. Keluarga yang menjadi basis pengukuran konsumsi (bukan individu) cenderung melakukan penghalusan dan asuransi konsumsi (consumption smoothing dan consumption insurance) dalam jangka pendek untuk berjaga, terutama dalam kondisi perekonomian yang belum stabil dan menjanjikan, keberlajutan arus pendapatan.

Sikap rasional keluarga dan individu dalam hal konsumsi telah dibuktikan ada dan terjadi di Indonesia oleh berbagai penelitian mutakhir (misalnya, Thomas, Beegle dan Frankenberg 2000, atau Jacob 2006). Berbagai penelitian ini pada dasarnya menunjukkan, perubahan tingkat konsumsi keluarga lebih dipengaruhi oleh pendapatan dalam jangka panjang (permanent income). Dengan kata lain, perubahan tingkat konsumsi lebih dipengaruhi arus pendapatan tetap yang berkelanjutan (semisal tingkat upah), bukan peningkatan sesaat seperti dana tunai yang didapat dari program BLT.

Pesan dari ulasan ini adalah jangan mudah terprovokasi terorisme statistik kemiskinan. Masyarakat dan para pengambil keputusan perlu hati-hati dalam menginterpretasi penurunan angka kemiskinan penduduk. Sebab, mengutip Darrell Huff di atas, statistik dan angka, meski bersifat amat persuasif, sebenarnya juga seni yang bisa bersifat manipulatif, terlepas dari realitas sebenarnya.

M Ikhsan Modjo Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga

 


Selasa, 17 Juli 2007

Menyangkal Kemajuan

Razali Ritonga

Berlarut-larutnya keterpurukan hidup agaknya membentuk masyarakat antagonis. Kesuksesan dianggap sebagai kemustahilan.

Ketidakpercayaan akan keberhasilan meluas dalam hampir setiap aspek kehidupan. Contoh nyata, turunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu mengumumkan sejumlah indikator penting, antara lain turunnya angka pengangguran dari 10,28 persen (Agustus 2006) menjadi 9,75 persen (Februari 2007).

Secara absolut, angka pengangguran turun 384.000 orang, dari 10,93 juta orang (Agustus 2006) menjadi 10,55 juta orang (Februari 2007). Angka kemiskinan juga turun dari 39,30 juta (17,75 persen, Maret 2006) menjadi 37,17 juta (16,58 persen, Maret 2007). Atau, terjadi penurunan penduduk miskin 2,13 juta. Penurunan ini mengagetkan berbagai kalangan, termanifestasi dalam penyangkalan (denial).

“Denial” kemajuan

Ketidakpercayaan itu mungkin disebabkan kita terlalu lama hidup dalam keterpurukan. Memburuknya perekonomian akibat krisis 1997 sepertinya terus berlangsung. Padahal, tanpa dirasakan, ekonomi perlahan-lahan membaik dan berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup.

Namun karena telah terbiasa hidup susah, angin perbaikan itu kurang dirasakan. Saat perbaikan disajikan dalam angka statistik, timbul rasa tidak percaya.

Kita memang memiliki rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) di tingkat pusat dan RPJMD di tingkat daerah. Namun, hal itu belum mampu memperjelas arah yang diinginkan. Banyak target dalam RPJM dan RPJMD bersifat normatif. Padahal untuk membuat arah pembangunan lebih nyata, seluruh target harus terukur.

Memang, tidak mudah mendesain rancangan yang terukur, akurat, dan terarah. Bahkan di negara maju, rancangan pembangunan didasarkan cost-benefit terhadap suatu program yang akan dijalankan. Cara demikian adalah masuk akal mengingat banyak pilihan bisa diambil untuk memecahkan suatu persoalan.

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, misalnya, banyak alternatif kebijakan bisa diambil. Namun, masalah kesehatan berbeda antardaerah, status sosial ekonomi, dan kelompok umur.

Dalam banyak hal, tampaknya rancangan pembangunan di Tanah Air tidak serinci seperti di negara-negara maju. Bahkan ada kesan, rancangan pembangunan kita masih sebatas menghabiskan anggaran (Sri Mulyani, Media Indonesia, 25/6/2007). Amat disayangkan, perencanaan yang tidak jelas target capaiannya dapat mengakibatkan penggunaan biaya tidak realistis, tidak sepadan dengan hasil yang dicapai. Ini adalah pemborosan.

Visi-misi pilkada dan pilpres

Ditengarai, rencana pembangunan yang bersifat normatif itu sebagai produk dari visi dan misi para calon pemimpin saat berkampanye dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah.

Pemaparan visi dan misi saat mereka berkampanye sarat konsep normatif dan kadang sulit untuk diukur. Bahkan visi dan misi yang diungkap kadang tidak sinkron dengan masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Celakanya, saat terpilih menjadi pemimpin, materi visi dan misi itu dijadikan acuan menyusun rencana pembangunan.

Mencermati kondisi ini, hasil yang diperoleh hampir pasti akan jauh dari harapan masyarakat. Berbagai masalah di masyarakat tidak akan terselesaikan, bahkan mungkin sama sekali tidak tersentuh.

Penilaian masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pemerintah tentu tidak asal dilakukan, tetapi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang paling mudah dan kerap dilakukan masyarakat adalah berdasar observasi dalam kehidupan keseharian.

Ketika kehidupan kian susah karena harga kebutuhan kian mahal, akses ke pelayanan publik makin sulit, dan peluang mencari pekerjaan kian kecil, maka hal itu mengindikasikan kegagalan penyelenggaraan pemerintah.

Maka, di tengah minimnya informasi dari hasil riset dan studi untuk menyusun rancangan pembangunan, sepatutnya pemerintah tidak menyerah, perlu terus menyempurnakan. Kekurangan informasi dalam penyusunan rencana pembangunan dapat diatasi dengan prinsip “tidak ada rotan akar pun jadi”.

Berbagai upaya perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah guna menyempurnakan rancangan pembangunan berbasis tolok ukur. Sebab, rancangan pembangunan ini mencerminkan kadar keseriusan dan komitmen penyelenggara pemerintahan untuk mengatasi berbagai masalah yang melilit masyarakat, khususnya kemiskinan dan pengangguran.

Dan yang terpenting di balik itu semua adalah menyosialisasikan rancangan pembangunan kepada masyarakat. Ini penting karena ada masyarakat tidak percaya atas capaian pembangunan. Boleh jadi itu semua bukan disebabkan terlalu lama hidup dalam keterpurukan, tetapi karena kurang paham atas pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Razali Ritonga Kepala Subdirektorat Analisis Konsistensi Statistik, BPS

 


Kamis, 19 Juli 2007

Reforestasi Global

William Chang

Kamu akan kehilangan hakmu, yang akan dirampas oleh orang-orang asing dan para spekulan, yang pada gilirannya akan menjadi tuan dan pemilik; sedangkan kamu, hai anak-anak negeri, akan terusir dan tidak akan menjadi apa-apa.
(C Brooke, 1915)

Kebenaran puisi Nubuat Raja Putih karya Charles Brooke (1829-1917) penguasa Sarawak sejak 3 Agustus 1868 mulai terkuak.

Nubuat itu antara lain mengingatkan masyarakat Dayak (sekitar empat juta jiwa) akan digusur oleh “tamu-tamu” yang menebar senyum dan kelemahlembutan. Tanah sebagai sumber hidup dan rezeki akan dikuasai.

Ramalan Brooke tergenapi. Kawasan Asia Tenggara dan Kutub Utara sedang diincar tim eksplorer karena cadangan minyak dan gas dunia mulai menipis. Kecerobohan proses eksplorasi menimbulkan rangkaian masalah sosial baru yang kompleks. Rencana eksplorasi di Sidoarjo, misalnya, mendatangkan lumpur panas. Ternyata, yang dieksploitasi bukan hanya isi perut bumi, tetapi juga hutan yang masih rimbun (bandingkan Earthnet Online).

Setiap manajer eksplorasi perlu menimbang efek ekologi agar kerusakan alam dan perbenturan sosial tidak berkepanjangan. Kompensasi yang diterima masyarakat lokal, sitir Brooke, tidak seimbang dengan kekayaan dalam perut bumi. Tampaknya fenomena deforestasi tidak akan terjadi di Indonesia jika peringatan Brooke diperhatikan.

Derita global

Terlepas dari aneka keuntungan partial, deforestasi sejak pertengahan tahun 1800-an mendatangkan derita sosial. Hasil pemantauan cuaca Inggris sejak 1861 menunjukkan, iklim dunia meningkat sekitar 0,2 derajat Celsius setiap dekade. Pemanasan global termasuk dampak deforetasi mondial. Biaya hidup manusia menjadi lebih mahal karena manusia modern harus menggunakan kipas angin, ventilator, atau AC.

Derita ini tidak hanya dialami manusia. Hewan dan dua pertiga batu karang di laut mulai rusak akibat kekurangan sinar matahari. Tidak sedikit plankton mikroskopik hancur akibat pemanasan global. Kadar udara terpolusi. Mutu air tercemar. Banjir bandang melanda kota-kota besar dan desa-desa kecil di pedalaman. Rumah penduduk dan sawah hancur. Status kosmos berubah menjadi chaos.

Eksploitasi alam berupa deforestasi tidak dengan sendirinya menyejahterakan rakyat kecil. Bahkan, kadang eksplorasi kekayaan alam memiskinkan rakyat sekitarnya. Konflik sosial kerap meletus di kawasan penambangan. Simak kasus penambangan emas di Papua dan gas di Nanggroe Aceh Darussalam. Yang menjadi kaya umumnya karyawan luar negeri, tenaga ahli, dan pemegang saham. Usaha meringankan derita masyarakat seputar daerah penambangan belum signifikan.

Reforestasi

Fenomena deforestasi perlu diimbangi dengan program reforestasi yang melibatkan segenap anasir masyarakat. Kesadaran akan pentingnya peran hutan sebagai napas dunia disosialisasi melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Penghijauan diri sendiri dan lingkungan terdekat menjadi agenda pokok. Daerah-daerah gersang dan gundul direforestasi.

Program ini didukung sejumlah negara pencinta lingkungan hidup, seperti Uni Eropa dan Australia, yang prihatin melihat dampak negatif eksploitasi kekayaan alam di Tanah Air. Sejumlah gerakan LSM berusaha memperbaiki kerusakan alam. Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Malcolm Turnbull akan menggulirkan isu reforestasi ke ruang pertemuan The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Ke-13 di Bali, Desember 2007.

Tanggung jawab pemerintah dan politisi atas program reforestasi tak bisa disingkirkan karena kasus-kasus illegal logging yang semarak di seluruh Tanah Air tak luput dari pengetahuan oknum-oknum pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan perlu disertai sistem kontrol yang transparan dan saksama. Kini dicari para pejabat pemerintah yang benar-benar ingin mereforestasi.

Yang menyedihkan, asap kembali menyelimuti Riau dan beberapa kawasan di Tanah Air. Kawasan hutan terus berkurang. Manusia sering lupa, pembakaran lahan dan penebangan sebatang pohon akan meniadakan tempat tinggal 20-an mikroba. Habitat hewan rusak dan keseimbangan alam terancam. Kesehatan manusia dan makhluk hidup terganggu asap hampa oksigen. Bagaimanakah proses reforestasi bisa berjalan jika hutan masih dibakar dan pepohonan masih ditebang tanpa aturan main?

William Chang Ketua Program Pascasarjana STT Pastor Bonus; Mantan Pengajar Moral Lingkungan Hidup

 


Senin, 16 Juli 2007

Lonceng Kematian BK DPR

Saldi Isra

Ketika terkuak fakta-fakta hukum yang mengindikasikan dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan mengalir ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, publik berharap Badan Kehormatan berani menjatuhkan sanksi secara tegas dan tidak diskriminatif. Bagaimanapun, hal demikian diperlukan untuk memperbaiki citra DPR.

Sekiranya mampu melakukan hal demikian, dalam pandangan Rektor Universitas Paramadina Anis Rasyid Baswedan, BK DPR menunjukkan sinyal tegas kepada publik bahwa DPR tidak kompromi terhadap masalah berbau korupsi (Kompas, 9/7).

Namun, harapan publik di atas tidak menjadi kenyataan. Dalam putusannya, BK DPR membebaskan dan merehabilitasi dua anggota DPR yang diduga menerima aliran dana DKP, yaitu Slamet Effendy Yusuf (Partai Golkar) dan AM Fatwa (PAN). Sementara terhadap tiga orang lainnya, Fahri Hamzah (PKS), Awal Kusumah (Partai Golkar), dan Endin AJ Soefihara (PPP), BK meneruskan kasus mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khusus bagi Fahri Hamzah, selain kasusnya diteruskan ke KPK, ia juga diberi “sanksi” tambahan berupa larangan menjadi pimpinan alat kelengkapan DPR sampai akhir masa jabatan (Kompas, 10/7).

Gagalnya pesan antikorupsi

Mencermati putusan di atas, BK DPR dapat dikatakan melakukan “terobosan” (maaf, dalam tanda petik) baru dalam bentuk rekomendasi kepada instansi penegak hukum dan larangan untuk menjadi pimpinan alat kelengkapan DPR. Dikatakan demikian, dari tiga keputusan tersebut hanya bentuk rehabilitasi saja yang ditemukan dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Pasal 60 Ayat 1 Tatib DPR menentukan, setelah BK melakukan penelitian dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti serta saksi-saksi, BK dapat memutuskan sanksi berupa: (a) teguran tertulis, (b) pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau alat kelengkapan DPR, dan (c) pemberhentian sebagai anggota DPR. Kemudian, Pasal 61 Ayat 1 Tatib DPR menambahkan, BK dapat menetapkan keputusan rehabilitasi apabila anggota yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Berdasarkan ketentuan di atas, terobosan BK DPR hanya layak diletakkan dalam tanda petik. Argumentasinya cukup sederhana, putusan BK DPR gagal memberikan kontribusi dalam agenda pemberantasan korupsi. Terkait dengan hal itu, putusan BK DPR baru dapat dikatakan sebagai terobosan dalam arti yang sesungguhnya (bukan dalam tanda petik) kalau mampu memperkuat sanksi yang terdapat dalam Tatib DPR sehingga memberikan sinyal antikorupsi yang jelas.

Dalam konteks itu, putusan BK DPR begitu jauh dari misi suci membentuk dan menegakkan Kode Etik DPR. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 Kode Etik DPR, tujuan utama kode etik adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hal tersebut diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan publik bagi DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusionalnya, terutama fungsi pengawasan.

Tidak hanya itu, sebagai sebuah negara dengan praktik korupsi yang luar biasa memprihatinkan, DPR seharusnya menjadi salah satu lembaga yang berada di garda paling depan dalam agenda pemberantasan korupsi. Jika diletakkan dalam pendapat Anis Baswedan di atas, putusan BK DPR gagal memberi sinyal kepada publik bahwa DPR merupakan sebuah lembaga yang tidak mengenal kompromi dengan masalah-masalah yang berbau korupsi.

Diskriminatif

Selain gagalnya pesan antikorupsi, keputusan meneruskan kasus ke KPK menjadi bukti bahwa BK DPR sengaja menghindar untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada sesama anggota DPR. Padahal, dengan diteruskannya kasus tersebut ke KPK, BK DPR mengakui bahwa anggota DPR yang bersangkutan menerima aliran dana nonbudgeter DKP.

Semestinya, bagi mereka yang terbukti menerima aliran dana nonbudgeter DKP, BK DPR menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat 1 Tatib DPR. Karena ini terkait dengan kasus korupsi, sanksi berupa pemberhentian menjadi pilihan yang masuk akal. Terlebih, pada tahun 2006 BK DPR pernah memberhentikan Aziddin (Partai Demokrat) karena tersangkut kasus percaloan pemondokan haji (Kompas, 18/7/2006).

Jika dikaitkan dengan pengalaman Aziddin, keputusan BK DPR dalam kasus dana nonbudgeter DKP dapat dikatakan sebagai tindakan diskriminatif. Kejadian ini membuktikan BK DPR terjebak standar ganda dalam penegakan Kode Etik DPR. Standar ganda BK DPR makin terasa dengan pembebasan dan rehabilitasi dua anggota DPR yang lain.

Mencermati pemberitaan media massa dalam beberapa hari terakhir, bisa jadi, Fahri Hamzah menjadi pihak yang lebih banyak dirugikan oleh tindakan diskriminatif BK DPR. Karena aliran dana DKP diterima sebelum menjadi anggota DPR, Fraksi PKS mempersoalkan putusan BK DPR terhadap Fahri Hamzah (Kompas, 11/7). Jika keberatan itu benar, menjadi aneh ketika sanksi kepada yang lain justru lebih ringan.

Sepatutnya, mereka yang menerima aliran dana ketika masih menjadi anggota DPR diberikan sanksi yang lebih berat. Artinya, kepada mereka yang menerima aliran dana nonbudgeter DKP ketika masih menjadi anggota DPR, BK DPR harus menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik. Sementara bagi yang belum menjadi anggota DPR, dapat dipahami jika diteruskan ke KPK.

Belajar dari pengalaman lima anggota DPR yang baru saja selesai diproses, BK DPR seharusnya mampu menjadi benteng terakhir dalam perbaikan citra DPR, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik. Apalagi masih ada sekitar 30 anggota DPR yang diindikasikan menerima aliran dana nonbudgeter DKP. Mengulangi kesalahan yang sama, akan menjadi lonceng kematian BK DPR dan sekaligus menjadi lonceng kematian agenda pemberantasan korupsi.

Saldi Isra Dosen Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

 


Selasa, 17 Juli 2007

Anggaran untuk Kemiskinan dan Pengangguran?

Iman Sugema

Dalam sebuah negara, penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah biasanya ditentukan oleh seberapa jauh perbaikan di bidang ekonomi dapat dirasakan masyarakat.

Alasannya sederhana. Dibandingkan dengan faktor politik, misalnya, faktor ekonomi seperti biaya hidup, pengangguran, dan kemiskinan merupakan hal yang langsung menyentuh dan dirasakan masyarakat. Indikator ekonomi lebih “nyata” dan terukur.

Instrumen paling powerful yang dimiliki pemerintah untuk mencapai arah yang diinginkan adalah anggaran. Kini masalah anggaran berpangkal pada efektivitas. Sementara itu, defisit anggaran dirancang terus membengkak, tetapi pada saat sama, masyarakat tidak melihat dan merasakan langkah pemerintah.

Kajian Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan, mayoritas responden tidak percaya bahwa pemerintah mampu memecahkan masalah perekonomian. Ada dua hal yang menurut masyarakat mengganjal, yaitu penanganan pengangguran dan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, tingkat pengangguran dan kemiskinan cenderung menurun. Artinya, ada gap antara yang dirasakan masyarakat dan keadaan yang dicoba ditampilkan pemerintah.

Gap seperti ini tidak akan timbul jika kebijakan anggaran benar-benar menyentuh orang miskin dan mampu menyediakan lapangan kerja. Beberapa teman di eselon satu sering menyebut, anggaran kemiskinan dan pengangguran adalah bodong alias tidak sungguh-sungguh mencerminkan program antikemiskinan dan pengangguran.

Disebutkan, anggaran kemiskinan tahun 2007 mencapai Rp 54 triliun dan tahun 2008 direncanakan menjadi Rp 62 triliun. Namun, angka ini tidak nyata dan disiapkan untuk menyenangkan Presiden dan Wapres yang kebetulan amat memerhatikan dua masalah ini. Akibatnya fatal, banyak petinggi sering mengungkap angka itu di depan umum dengan membusungkan dada. Bagi yang tahu seluk-beluk anggaran, itu merupakan tontonan yang amat menggelikan.

Program antikemiskinan?

Apa yang ada dalam angka Rp 54 triliun itu? Yang didefinisikan sebagai program antikemiskinan ternyata mencakup 19 program yang tersebar di berbagai departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen. Yang langsung bersentuhan dengan kemiskinan paling hanya Rp 5 triliun lebih sedikit, dalam bentuk raskin dan sekeskin. Sisanya, program yang diberi “label” bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan.

Contoh program yang tidak bisa disebut program antikemiskinan ialah tiga program yang ada di Depdiknas dengan total anggaran Rp 28,8 triliun. Ketiganya ialah program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program pendidikan menengah, dan program pendidikan nonformal. Pertanyaannya, mengapa pendidikan tinggi tidak dimasukkan ke dalamnya agar tampak lebih menggelembung?

Ketiga program itu tidak khusus didesain untuk menanggulangi kemiskinan. Bahwa program ini membantu orang miskin, adalah suatu kenyataan. Tetapi, di bidang pendidikan, siswa miskin tetap saja tidak memiliki akses yang sama dan setara dengan yang tidak miskin. Lagi pula, berapa persen yang benar-benar sampai ke kelompok miskin? Pengalaman dalam program Bantuan Operasional Sekolah menunjukkan, dana itu tidak langsung dinikmati siswa miskin.

Contoh lain, apa yang disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang diunggulkan sebagai program yang akan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang sekaligus menanggulangi kemiskinan. Padahal, program itu adalah kompilasi dua program yang telah berjalan dengan biaya Bank Dunia, yakni Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Tahun ini PNPM direncanakan akan meliputi 2.000 kecamatan, diperkirakan akan berdampak terhadap jutaan orang. Betulkah?

Lagi-lagi dampak sosialnya tampak digelembungkan. Tahun 2006 PPK dilaksanakan di 1.145 kecamatan (18.007 desa). Dilaporkan, PPK telah dinikmati 18,1 juta orang miskin, 50 persen di antaranya wanita. Sebuah prestasi amat spektakuler, jauh mengalahkan Grameen Bank.

Reformasi birokrasi

Tidak hanya itu. Kita pun tak cukup memiliki empati terhadap orang miskin. Saat subsidi dikebiri, target penerimaan negara meleset, defisit membengkak, tiba-tiba Departemen Keuangan mempunyai ide menaikkan tunjangan jabatan yang diberi judul reformasi birokrasi, berbiaya Rp 4,3 triliun atau hanya sedikit di bawah yang diterima orang miskin langsung. Tunjangan terendah golongan II justru lebih tinggi daripada tunjangan tertinggi di perguruan tinggi, tunjangan profesor yang hanya Rp 990.000. Tunjangan tertinggi di Depkeu akan sama dengan 470 kali BLT yang diterima orang miskin. Seandainya dana itu ditambahkan ke program kemiskinan, pemimpin akan bertambah populer.

Kini kita amat membutuhkan seorang pemimpin yang dipopulerkan masyarakat, bukan pemimpin yang mencari popularitas. Kita perlu mengarahkan anggaran untuk orang miskin.

Iman Sugema Senior Economist, Inter CAFE, Institut Pertanian Bogor

 


Jumat, 13 Juli 2007

Heboh Parpol Lokal GAM

Ikrar Nusa Bhakti

Partai GAM bersimbol bulan sabit putih dengan latar belakang merah yang dideklarasikan di Aceh 7 Juli lalu menimbulkan kehebohan di Jakarta.

Pihak Istana menyangkal telah memberi restu kepada Malik Mahmud, wakil GAM penanda tangan Nota Kesepahaman (MOU) Helsinki, untuk menggunakan lambang GAM sebagai simbol partai lokal itu. Mantan Ketua MPR RI Amien Rais menentang pendirian partai lokal tersebut karena akan menjurus pada separatisme (The Jakarta Post, 10 Juli 2007).

Pengamat politik Arbi Sanit menyatakan, membentuk parpol adalah hak individu sebagai perwujudan demokrasi. Namun, bila menggunakan nama dan simbol separatisme, bukan demokrasi menyeluruh. “Itu demokrasi untuk orang Aceh saja, tidak untuk Indonesia (Detikcom, 10/7). Dari Aceh, Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Ibrahim bin Syamsuddin mengatakan, tidak akan mengubah lambang Partai GAM (Antara, 11/7). KPA didominasi mantan Tentara Negara Aceh (TNA). Di mata KPA , tidak ada aturan yang dilanggar, baik MOU Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maupun PP No 20/2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Pandangan GAM/KPA benar.

Partai lokal dan perundingan Helsinki

Jika menyimak kembali rincian perundingan informal antara wakil pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, masalah pemilu lokal dan partai lokal sudah diajukan para perunding GAM sejak putaran III (12-16 April 2005). Tiga kata kunci yang dikemukakan ialah “pemerintahan sendiri”, “demokrasi lokal”, dan “partai lokal”. Semula Indonesia bersikukuh dengan otonomi khusus, menolak konsepsi partai lokal, dan pelaksanaan pemilu legislatif lokal satu paket dengan pemilu nasional.

Pada perundingan putaran IV dan V, Mei dan Juli 2005, terjadi kompromi politik. Pihak GAM menerima otonomi khusus dan Indonesia, atas blessing Wapres Jusuf Kalla, menerima konsepsi partai lokal. Soal partai lokal ini akhirnya masuk MOU Helsinki bagian Partisipasi Politik Butir 1.2.1. Lalu bagaimana nasib DPRD NAD hasil Pemilu Legislatif 2004?

Dalam MOU Helsinki butir 1.2.4. dinyatakan, “Sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Aceh tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apa pun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.” Jadi, DPRD NAD saat ini tidak akan mampu melaksanakan fungsi-fungsi legislatifnya karena sudah terpasung oleh MOU itu.

Mengapa GAM ngotot dengan partai lokal? Simak pernyataan Juru Bicara GAM Bakhtiar Abdullah (12 Juli 2005), “Apa yang kami usulkan tak kurang dari hak-hak demokratik yang mendasar… atas dasar prinsip-prinsip yang dinikmati rakyat di negara-negara demokrasi seantero dunia, tak ada batasan siapa dapat membentuk partai politik, di mana mereka dapat membentuknya, dan berapa anggota harus dimiliki untuk mendirikan partai itu.”

Simak juga pernyataan Malik Mahmud, Perdana Menteri GAM, pada upacara penandatanganan MOU Helsinki (15 Agustus 2005), “…jalan satu-satunya untuk menjamin perdamaian di Acheh (sic!) adalah dengan melalui pelaksanaan demokrasi yang sejati. Demokrasi yang sejati tidak menghambat pembentukan partai-partai politik—ia menggalakkan pembentukan partai-partai politik.”

Salahkah Partai GAM menggunakan simbol yang dulu digunakan sebagai lambang separatis mereka? Jawabnya ada di MOU Helsinki Bagian I Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh Butir 1.1.5 “Aceh memiliki hak menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang, dan himne”. Juga Bagian 4. Pengaturan Keamanan Butir 4.2. “GAM melakukan demobilisasi atas semua 3.000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan nota kesepahaman ini.”

Ini menunjukkan, perunding Pemerintah RI kurang menyelami makna “simbol-simbol wilayah” dan “simbol militer”. Seharusnya, para perunding/perancang perjanjian, RUU atau RPP, memahami secara pasti makna kata-kata bersayap “simbol kedaerahan” , “simbol politik”, atau “simbol militer”. Keruwetan kini juga terjadi dengan “Bintang Kejora” sebagai lambang kedaerahan di Papua.

Bukan partai lokal pertama

Partai GAM bukan partai lokal pertama di Aceh. Partai pertama setelah MOU Helsinki ialah Partai Rakyat Aceh (PRA), didirikan awal 2007 oleh anak-anak muda yang sebagian berhaluan kiri.

Kedua, Partai Gabthat, didirikan ilmuwan muslim dan aktivis GAM di Aceh Besar.

Ketiga, Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARAPP) yang didirikan 20 Mei lalu untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di Aceh yang tetap terabaikan.

Partai GAM dideklarasikan oleh Muzakkir Manaf, mantan komandan TNA yang kini menjadi Kepala KPA, dengan sekjen partai adalah Tengku Nazaruddin. Ini menunjukkan terjadinya rujuk antara faksi anak-anak muda mantan TNA di lapangan di bawah Sofyan Dawood yang dekat dengan Gubernur Irwandi Yusuf, grup Muzakkir Manaf yang dekat dengan kelompok Pidie (Basis utama GAM) atau kelompok Swedia yang feodal dan konservatif, dan aktivis Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) di bawah Wagub Muhammad Nazar. Dengan struktur partai yang terdiri atas Majelis Pusat, Majelis Tuha Peut (Dewan Penasihat), dan pada tingkat desa, Majelis Tuha Delapan Sagoe, Partai GAM ingin agar hanya ada satu partai bagi mantan anggota GAM.

Partai politik lokal di Aceh hanya akan bermain pada tingkat lokal dan tidak nasional. Ini merupakan terobosan baru dalam sistem politik nasional kita. Kini tinggal bagaimana para elite politik di Aceh menggunakan kesempatan ini untuk menjadikan rakyat Aceh sebagai subyek, seraya membangun kepercayaan pemerintah pusat bahwa rakyat Aceh sukarela ingin tetap ingin berintegrasi ke NKRI, tidak harus dipaksa atau diwajibkan.

Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs di Pusat Penelitian Politik-LIPI. Dari 29 Juni 2007 hingga 2 Januari 2008 Menjadi Research Fellow di Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Jepang

 


Jumat, 13 Juli 2007

NKRI, Harga Mati

Aloys Budi Purnomo

Pemerintah harus tegas, jangan sampai Partai GAM menjadi embrio gerakan separatis. Itulah pernyataan Gubernur Lemhannas Muladi tentang munculnya Partai GAM di Nanggroe Aceh Darussalam (Suara Pembaruan, 10 Juli 2007).

Pernyataan itu lahir sebagai kekhawatiran atas wacana referendum di Aceh untuk memerdekakan diri dari NKRI yang bakal diajukan Partai GAM dalam parlemen lokal. Wacana itu masih bersifat spekulatif, lahir dari kajian Lemhannas terkait dengan keinginan GAM untuk memerdekakan diri lewat referendum setelah menguasai parlemen.

Menurut Muladi, pendirian Partai GAM menyalahi Undang-Undang Nmoro 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait partai lokal dan Nota Kesepahaman Helsinki. Karena itu, Partai GAM harus dihentikan secara yuridis sehingga tidak bisa ikut pemilu (Kompas, 11/7).

Bahaya laten

Harus tetap disadari, bahaya laten separatisme dan disintegrasi selalu menghantui keutuhan republik ini. Baru-baru ini kita dikejutkan bangkitnya roh kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon, Maluku.

Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV di Lapangan Merdeka, Ambon, beberapa waktu lalu, tiba-tiba diwarnai insiden oleh sekelompok pendukung RMS. Insiden itu membuat panik panitia penyelenggara dan aparat keamanan.

GAM di Aceh, RMS di Maluku, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua ialah percik-percik api separatisme dan disintegrasi yang de facto menjadi bahaya laten, yang rupanya akan terus muncul dan menjadi tantangan bagi keutuhan NKRI.

Kecuali berbagai kelompok separatis disintegratif yang bersifat teritorial, republik ini juga masih harus berhadapan dengan kelompok-kelompok serupa yang lebih bersifat ideologis. Yang terakhir justru kerap lebih sulit dikendalikan sebab bergerak dalam tataran regulatif yuridis yang kerap dengan mudah menyusup ke sistem perundangan kita.

Akibatnya, produk hukum dan undang-undang yang harus berlaku guna mengatur kehidupan bersama yang menyejahterakan bangsa terjebak ke dalam kepentingan politik dan ideologis sektarian sesaat. Ujung-ujungnya, gerakan itu memasung kemerdekaan kelompok minoritas dalam level apa pun, sosial, keagamaan, dan kebudayaan.

Dalam arti tertentu, gerakan separatis disintegratif yang kedua ini lebih berbahaya dibandingkan dengan yang pertama. Gerakan pertama bisa dengan mudah— meski tidak pernah menyelesaikan masalah—dihentikan dengan aksi penumpasan dan pendekatan militeristik, dengan bermacam bentuk korban dan ketidakadilan yang menyertainya.

Rekonsientisasi nasionalisme

Sebenarnya, bahaya-bahaya laten gerakan separatis disintegratif itu selalu nyata di hamparan nusantara ini, entah yang bersifat teritorial maupun ideologis. Untuk itulah, perlu terus dikumandangkan perlunya membangun kesadaran kembali wawasan kebangsaan. Itulah yang disebut rekonsientisasi nasionalisme.

Benar, NKRI merupakan harga mati, yang tidak bisa ditawar demi menjaga keutuhan republik dari maksud jahat sekelompok oknum yang hendak mencabik-cabik kesatuan bangsa. Namun, demi harga mati sebuah NKRI, kita tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan, termasuk di dalamnya, hak-hak paling asasi milik setiap warga.

Oleh karena itu, dalam rangka membangkitkan rekonsientisasi nasionalisme, kita perlu kembali pada spirit founding mothers and fathers republik ini yang telah meletakkan dasar-dasar ideal konstitusional bagi kelangsungan hidup bangsa. Paling tidak tiga unsur perlu diperhatikan untuk rekonsientisasi nasionalisme.

Pertama, secara konstitusional, UUD 1945 dan Pancasila harus menjadi bingkai dalam menangani berbagai gerakan separatis disintegratif. Dua warisan dasar hukum bagi republik ini tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna memperkokoh semangat dan kesadaran wawasan kebangsaan.

Kedua, secara kultural, rekonsientisasi nasionalisme dapat mengacu pada warisan luhur kesadaran bahwa bangsa ini memang beragam, tetapi tetap dalam kesatuan. Itulah warisan luhur nilai kebangsaan yang terungkap dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang beragam, tetapi tetap dalam kesatuan yang harus saling menghormati demi keutuhan bangsa ini. Keragaman tidak harus dihadapi dengan kekerasan, apalagi penumpasan!

Ketiga, secara ekonomi-sosial, kesejahteraan dan keadilan, yang sering menjadi motivasi dasar munculnya gerakan separatis disintegratif itu, harus menjadi prioritas perjuangan para elite politik dan pemerintahan kita, mulai dari pusat hingga daerah.

Perhatian dan perjuangan demi pemerataan kesejahteraan dan keadilan sebenarnya merupakan pilar utama untuk meresapkan kesadaran akan nasionalisme yang paling efektif. Namun, ini yang sering gagal dilakukan elite politik dan pemerintahan kita.

Akibatnya, ketidakpuasan meluas menjadi berbagai gerakan separatis disintegratif. Sebelum terjadi pemerataan kesejahteraan dan keadilan seluas nusantara, selama itu juga bahaya-bahaya laten yang mengancam keutuhan NKRI akan terus merebak di republik ini.

Tugas utama elite politik dan pemerintahan kita adalah membayar harga mati NKRI dengan pemekaran kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya, bukan dengan pendekatan kekerasan dan penumpasan yang bersifat militeristik.

Aloys Budi Purnomo Rohaniwan, Pemimpin Redaksi Majalah INSPIRASI, Lentera yang Membebaskan, Semarang

 


Senin, 16 Juli 2007

Pertahanan Negara, Inti Daya Tangkal Bangsa

Sayidiman Suryohadiprojo

Gagasan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam artikel “Nasionalisme dan Internasionalisme Abad Ke-21″ (Kompas, 11/7/2007) perlu ditanggapi.

Meski tidak eksplisit menyebut demikian, artikel itu tertuju kepada pengkritik perjanjian kerja sama pertahanan dengan Singapura (DCA). Oleh karena di antara pengkritik para perwira purnawirawan senior TNI termasuk tervokal, tulisan ini merupakan tanggapan seorang di antara mereka terhadap pendapat Menhan.

Dikatakan, pada tahun 1945 Bung Karno menegaskan “nasionalisme bangsa Indonesia bukanlah sempit melainkan nasionalisme yang terbuka dan hidup subur dalam tamansari internasionalisme”. Kemudian dikatakan “internasionalisme abad ke-21 dikenal sebagai globalisasi”.

Agaknya Juwono Sudarsono membuat penilaian meleset sebab hampir pasti globalisasi yang ada kini, yaitu dominasi Amerika Serikat (AS) atas dunia, bukan tamansari internasionalisme yang dimaksud Bung Karno. Internasionalisme yang diinginkan Bung Karno adalah dunia dan umat manusia sebagaimana dikemukakan dalam pidato di depan Majelis Umum PBB, 30 September 1960 berjudul “To Build The World Anew”. Isi pidato itu jelas bukan keadaan dan kondisi dunia masa kini.

Isi pidato Bung Karno secara singkat juga tertera dalam Pembukaan UUD 1945. Itulah Internasionalisme yang diperjuangkan bangsa Indonesia berdasar Pancasila dan dalam tamansarinya nasionalisme bangsa Indonesia bergerak. Bahwa perjuangan mewujudkan Orde Internasional Baru itu tidak mudah sudah pasti, karena harus menghadapi perkembangan neokolonialisme dan neoimperialisme sebagaimana ditegaskan Bung Karno tahun 1960-an.

Penilaian Juwono Sudarsono bahwa generasi 1945 tidak dapat memahami pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap sikap kebangsaan terlampau merendahkan daya intelek generasi tersebut. Apalagi penilaian bahwa generasi itu kurang berani dan kurang percaya diri, serta diliputi kegusaran, ketakutan, dan pikiran sempit.

Lebih baik kita tidak bicara tentang keberanian, percaya diri dan ketakutan, termasuk dalam menghadapi dunia luar. Sebab, kalau hal itu dibuka, dapat menimbulkan banyak orang tersinggung dan marah, termasuk mereka yang ada di lingkungan Juwono Sudarsono.

Lebih baik kita bicara tentang keharusan membangun daya tangkal bangsa dengan pertahanan negara sebagai intinya. Hingga kini belum ada konsep pertahanan negara yang mantap sebagai hasil konsensus bangsa. Adalah kewajiban pemerintah, khususnya Departemen Pertahanan, bersama DPR untuk mewujudkan itu.

Kekuatan nyata

Perlu kejelasan bagi semua pihak bagaimana kehendak bangsa dalam menjalankan pertahanan negara. Apakah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta merupakan konsep pertahanan NKRI? Atau diambil konsep yang dikehendaki sekelompok orang yang terobsesi dengan AS? Semua pihak perlu diajak bicara, baik yang di pemerintahan maupun di DPR, demikian pula yang di luar itu seperti kami generasi 1945. Dalam diskusi yang harus dilandasi kepentingan negara dan bangsa Indonesia, akan terwujud kesimpulan bagaimana konsep pertahanan negara RI untuk masa 20 tahun mendatang.

Berdasarkan konsep itu ditetapkan berbagai kebijaksanaan untuk menjadikan konsep itu kekuatan nyata dan tidak tinggal tulisan atau wacana semata-mata. Akan jelas bagaimana TNI harus dibangun dan disiapkan untuk dapat menjalankan perannya yang efektif dan maksimal. Demikian pula kewajiban pemerintah agar segala ketentuan yang merupakan konsensus itu menjadi kenyataan. Hal ini berlaku bagi setiap pemerintah/kabinet yang berfungsi selama 20 tahun mendatang, demikian pula bagi setiap DPR.

Dalam hubungan itu dapat diadakan kerja sama pertahanan dengan negara lain, yaitu kerja sama yang harus menimbulkan dampak manfaat efektif dalam perwujudan pertahanan negara RI. DCA dengan Singapura yang dijadikan leverage agar Singapura mau mencapai perjanjian ekstradisi jelas bukan hal yang termasuk kerangka ini.

Dalam kondisi internasional dewasa ini hubungan antarnegara tetap dilandasi kekuatan dan kewibawaan, sedangkan kerja sama yang erat dan lancar ditentukan oleh daya saing satu bangsa, bukan oleh kebaikan hati. Sebab itu, bangsa Indonesia pun harus menjadi kuat dan berwibawa sehingga dapat menjalankan perannya yang efektif dan maksimal untuk membangun dunia baru sebagaimana dikehendaki Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan pertahanan negara yang efektif sebagai inti daya tangkal bangsa merupakan kewajiban amat penting untuk mewujudkan kekuatan dan kewibawaan itu. Kondisi keamanan negara yang tercipta memungkinkan pula pembangunan kesejahteraan bangsa dalam berbagai aspeknya, seperti perkembangan ekonomi yang makin mengurangi kemiskinan, penyelenggaraan pendidikan nasional yang mencerdaskan bangsa, tegaknya hukum dan berlakunya keadilan bagi seluruh rakyat, dan lainnya.

Lambat laun akan terwujud negara RI yang menjadi kebanggaan dan limpahan kesetiaan serta cinta segenap rakyatnya. Semoga Departemen Pertahanan RI di bawah pimpinan Prof Juwono Sudarsono dapat berperan menjadikan hal itu kenyataan.

Sayidiman S Purnawirawan Pati TNI AD

 


Rabu, 25 Juli 2007

Hantu-hantu Demokrasi

Yasraf Amir Piliang

Ada beberapa kondisi yang diyakini dapat memperkuat arsitektur demokrasi, termasuk demokrasi di Indonesia.

Beberapa kondisi itu ialah proses reformasi sebagai terobosan pada tingkat ideologi politik, globalisasi di segala bidang sebagai peluang memperluas wawasan geopolitik, perkembangan teknologi informasi digital sebagai cara memperlancar komunikasi politik, dan keterbukaan ekonomi melalui pasar bebas sebagai medan untuk memperluas pertukaran ekonomi-politik.

Namun, meski semua kondisi itu telah terpenuhi, proses “percepatan demokrasi” tak kunjung datang. Alih-alih kian menguat, bangunan demokrasi justru kian “keropos”, dan wajah demokrasi tampil kian “palsu”, bahkan di negara kampiun demokrasi seperti Amerika Serikat. Di berbagai tempat proses demokratisasi dipenuhi intrik-intrik, jalan terjal, dan horor seperti ditunjukkan di Afganistan, Irak, dan Indonesia.

Masa transisi menuju demokrasi terlalu panjang, spirit perubahan terlalu lamban, dan kondisi turbulensi terlalu berlarut-larut, menimbulkan ketaksabaran, keputusasaan, dan frustrasi. Kemacetan demokratisasi membangkitkan spirit “negativitas demokrasi” (democracy negativity), berupa sikap-sikap sinis, apatis bahkan fatalistik terhadap demokrasi, yang dianggap terlalu “elitis”, karena hanya dinikmati elite tertentu, sementara rakyat tak mampu mengubah nasib.

Ada “hantu-hantu demokrasi”, berupa “jejaring kekuasaan” extra-nation state (teroris, narkoba, subkultur, kapitalis, cyberspace) yang memacetkan jalan demokrasi.

“Kuasa rakyat” (demos) sebagai pilar demokrasi kini diambil alih “kuasa jaringan” (netos), sehingga kekuasaan tertinggi yang secara de jure ada di tangan rakyat, kini secara de facto beralih pada “kekuasaan jaringan”, dengan medan “kedaulatan” sendiri, yang menjadi “parasit’’ di dalam sistem demokrasi.

Parasit demokrasi

Jacques Derrida dalam Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International (1994) menjelaskan, “hantu” (specter) sebagai segala bentuk spirit atau kekuatan dari sebuah sistem, ideologi, atau rezim—terutama yang telah “mati”—yang menunjukkan kembali kekuatan pengaruhnya dalam sistem atau rezim (demokratis) yang baru. “Hantu-hantu” itu hadir dengan cara menumpang dalam sistem sebagai parasit, yang mengancam keberlanjutan sistem itu.

Proses demokratisasi yang berlangsung di atas tubuh bangsa ini kerap dibayangi “hantu-hantu” itu, yang menyebabkan berjalan amat lamban, chaotic, dan terancam masa depannya.

Pertama, “hantu totalitarianisme”, yang bangkit dalam wujud baru, yaitu (1) “fasis-fasis kecil” (micro-fascism) dalam sistem otonomi daerah; (2) “fasisme massa” (mass fascism) berupa pemaksaan kehendak (organisasi) massa melalui aneka kekerasan massa (penyerangan, penghancuran, pembakaran); dan (3) “fasisme media” (media fascism) berupa kecenderungan “totaliter” media (elektronik) dalam membentuk pikiran dan kesadaran massa, tanpa diimbangi kontrol dan pengawasan.

Kedua, “hantu fundamentalisme”, baik fundamentalisme agama, politik, maupun ekonomi. Isu terorisme global dapat dilihat dalam skema perseteruan antara satu “fundamentalis agama” dan “fundamentalisme agama” lainnya, yang menggunakan negara sebagai “medan permainan”. Dalam program antiterorisme Presiden George W Bush, fundamentalisme agama, politik, dan ekonomi dikombinasikan sebagai “kendaraan” melawan terorisme atas nama demokrasi.

Ketiga, “hantu anarkisme”, berupa spirit “pembangkangan sipil” (civil disobedience) terhadap otoritas negara, dengan merebaknya tafsir bebas, cara kekerasan dan tindak main hakim sendiri aneka kelompok tertentu, untuk menyelesaikan aneka persoalan publik (tempat perjudian, minuman keras, dan pornografi) yang tidak dapat diatasi negara. Sebaliknya, pelaku pornografi dan tindak sosial memperjuangkan “kebebasan ekspresi tanpa batas” (baca: anarkis) juga atas nama demokrasi.

Keempat, “hantu informasionisme” (specter of informationism). Politik abad informasi amat menggantungkan diri pada kekuatan tekno-media (techno-mediatic power) sebagai aparatus komunikasi aneka gagasan politik. Tetapi, dengan terbukanya media bagi aneka manipulasi citra, virtualitas politik yang diharapkan dapat memperkokoh bangunan demokrasi, malah mengancam masa depan demokrasi sendiri, karena runtuhnya kebenaran (truth) di dalamnya.

Demokrasi atau netokrasi?

Dalam era politik virtual (virtual politics) yang dibangun tidak lagi oleh kekuatan geopolitik, tetapi oleh kekuatan “politik jaringan” (politics of network), terutama jaringan televisi dan internet, “kedaulatan” kini kehilangan sistem hierarki dan klasifikasinya. “Hantu-hantu jaringan” (teroris, narkoba, kapitalis, subkultur, cyberspace) yang hidup di atas tubuh negara demokratis mengembangkan “sistem kedaulatan” sendiri, “melampaui” kedaulatan negara dan mengancam sistem demokrasinya.

Alexander Bard dan Jan Soderqvist, dalam Netocracy: The New Power Elite and Life After Capitalism (2002) menyebut kecenderungan beralihnya kuasa “rakyat” (demos) ke “kuasa jaringan” (netos), sebagai peralihan demokrasi menuju netokrasi (netocracy). Dalam kuasa jaringan seperti internet tidak ada yang disebut “rakyat”, digantikan para individu bebas, yang tidak terikat sistem demokratis mana pun.

Terorisme adalah “jaringan” seperti itu, yang tak mengenal kekuasaan, rakyat, dan teritorial kekuasaan, tetapi mampu membangun sistem “kedaulatan” sendiri. Meski tanpa institusi kekuasaan, “kekuasaan nyata” terorisme ada di mana-mana; meski tanpa teritorial, teroris dapat menggelar kekuatan di teritorial mana pun (deterritorialisation); meski tanpa “rakyat”, teroris dapat merekrut para individu dari ras, bangsa, dan agama mana pun. Jaringan kapitalisme, narkoba, subkultur, atau komunitas virtual mempunyai cara kerja serupa.

Dihuni “hantu-hantu”, masa depan demokrasi menjadi semacam “demokrasi bayang-bayang”, di dalamnya geopolitik diambil alih “netopolitik” (neto-politics), komunikasi politik digantikan simulasi politik, rakyat menjadi komunitas virtual, fundamentalisme menggerogoti demokrasi, dan demos menjelma menjadi netos. Demokrasi hanya tampak pada citra permukaan, sementara dalam tubuh demokrasi hidup spirit-spirit anti-demokrasi, the specters of democracy.

Yasraf Amir Piliang Ketua Forum Studi Kebudayaan (FSK) FSRD Institut Teknologi Bandung

 


Kamis, 19 Juli 2007

DCA dan Posisi Yudhoyono

Tjipta Lesmana

Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4 menegaskan, “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”.

Selanjutnya, Ayat (2) pasal sama (hasil amandemen ke-3) mengatakan, “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Presiden Yudhoyono dan staf semestinya memahami betul apa makna yang terkandung dalam Pasal 11 UUD 1945 itu. Ayat pertama mengamanatkan persetujuan DPR terhadap setiap perjanjian yang dibuat pemerintah dengan negara lain, terkait dengan peperangan atau perdamaian.

Ayat kedua secara eksplisit mengatakan, semua perjanjian internasional yang dibuat pemerintah mengharuskan persetujuan DPR, sepanjang perjanjian itu (a) dinilai akan menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat; (b) terkait beban keuangan negara; (c) perjanjian itu mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Kasus DCA

Lalu, bagaimana dengan defence cooperation agreement (DCA) yang sudah ditandatangani oleh RI dan Singapura?

Jika pemerintah berpendapat perjanjian itu tidak memerlukan persetujuan DPR, jelas salah. Dan jika pemerintah tetap ngotot “jalan terus” karena DPR sudah menunjukkan sikap resistansinya, kedudukan Presiden Yudhoyono bisa berbahaya. DPR tidak akan mengalami kesulitan untuk menghimpun suara dua pertiga untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, DCA benar-benar bisa menjadi pintu masuk DPR untuk meng-impeach Presiden SBY.

Persoalan DCA dan Interpelasi Iran (dukungan pemerintah atas Resolusi Nomor 1747 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa), secara substansial, amat berbeda.

Dalam kasus interpelasi, kedudukan DPR lemah.

Pertama, karena peraturan Tata Tertib DPR tidak mengharuskan Presiden datang sendiri untuk menjawab interpelasi. Bahkan, dulu Presiden Megawati pernah tidak datang dan mengutus SBY selaku Menteri Koordinator Politik dan Keamanan saat diinterpelasi DPR.

Kedua, kalaupun DPR menilai argumentasi pemerintah tidak kuat dalam mendukung Resolusi 1747, Presiden tetap tidak bisa di-impeach. Ini bagian politik bebas aktif Indonesia. Lagi pula, apa yang dirugikan di pihak kita? Apakah rakyat banyak dirugikan? Tidak.

Kasus DCA

Dalam kasus DCA, yang menjadi taruhan adalah, pertama, kedaulatan RI; kedua, keamanan RI; dan ketiga, kesejahteraan rakyat, khususnya penduduk di sejumlah wilayah yang bakal dijadikan tempat latihan perang antara RI dan Singapura.

Mereka yang berkelit DCA tidak melanggar kedaulatan RI sebaiknya membaca kembali arti “kedaulatan” dari buku-buku teks ilmu negara atau ilmu politik.

Jika dengan DCA Indonesia tidak diperbolehkan—selama perjanjian berlaku—mengelola sumber daya alamnya di perairan tempat latihan militer, apakah ini bukan pelanggaran kedaulatan?

Selama ini Area Bravo diketahui kaya minyak dan sumber daya alam lainnya. TNI AL pasti mengetahui hal itu. Oleh karena itu, Kepala Staf Angkatan Laut semula menentang keras DCA karena paling tahu isi perut di dasar laut Area Bravo.

Dari perspektif keamanan nasional, DCA juga tidak menguntungkan. Dengan kehadiran begitu banyak perlengkapan militer Singapura yang canggih, negara itu dengan mudah memonitor dan mendeteksi berbagai rahasia keamanan RI. Perlu diingat, Singapura memiliki hubungan dekat dengan Amerika dan Israel. Bahkan bukan rahasia lagi, Angkatan Perang Singapura—termasuk intelijennya—dibangun dengan bantuan militer Israel. Kalau mau curiga, bisa saja dua negara ini setiap saat memanfaatkan DCA untuk kepentingan militer mereka.

Dampak negatif

Tentu, implementasi DCA akan membawa berbagai dampak negatif bagi penduduk yang bermukim di sekitar tempat latihan. Para warga di Batujajar, Sumatera Selatan, misalnya, sudah menyuarakan kecemasan mereka. Paling tidak, ruang gerak akan dibatasi sehingga mereka akan kesulitan menggarap tanah yang menjadi sumber kehidupannya. Nelayan-nelayan di perairan Riau pasti juga akan kena getahnya. Wilayah tangkapan ikan mereka akan dibatasi saat latihan militer berlangsung.

Selama ini para petinggi TNI mengatakan, DCA menguntungkan Indonesia. Dengan DCA, TNI bisa belajar banyak dari militer Singapura yang canggih. Dan latihan-latihan personel TNI Angkatan Udara yang menelan biaya tidak kecil bisa diadakan secara “gratis”. Singkatnya, di tengah keterbatasan anggaran TNI, DCA bisa membawa berkah.

Masalahnya, berapa harga yang harus kita bayar untuk mendapat berkah itu? Berapa harga politik dan martabat yang harus dibayar selain kehilangan kesempatan mengelola sumber daya alam. Tidak heran jika DCA tidak sepenuhnya didukung jajaran militer kita.

Presiden Yudhoyono kini dalam posisi terjepit. Jika DCA batal, ke mana muka pemerintah akan disembunyikan? Mengapa sejak awal DPR tidak dilibatkan. Bukankah konstitusi kita mengamanatkan adanya persetujuan dari DPR untuk perjanjian internasional yang membawa akibat luas bagi kehidupan bangsa? Apakah hanya untuk mendapatkan Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura, kita harus berkorban begitu besar?

Kini kita menunggu. Adakah DPR, DPD, politisi, akademisi, pengamat, media, dan para purnawirawan jenderal bersatu melawan keputusan DCA? Jika Presiden Yudhoyono tetap memaksakan DCA, dampaknya bisa lebih runyam.

Tjipta Lesmana Mantan Anggota Komisi Konstitusi; Anggota Pokja Kewaspadaan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional

 


Senin, 30 Juli 2007

Sektor Swasta dan Kemiskinan

Ari Margiono

Awal Juli lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan UN Summit on Corporate Citizenship di Geneva. Konferensi ini merupakan acara temu lebih dari 1.000 pemimpin sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah seluruh dunia.

Ada beberapa hal yang gaungnya relevan untuk Indonesia. Pertama, pertanyaan motif dan alasan sektor swasta terlibat penanggulangan kemiskinan. Kedua, sikap pemerintah dalam memandang keterlibatan swasta guna penanggulangan kemiskinan.

Keterlibatan swasta

Banyak pandangan mengungkap pentingnya sektor swasta terlibat penanggulangan kemiskinan. Sebuah pandangan berpendapat, keterlibatan swasta dalam penanggulangan kemiskinan pada dasarnya diawali pemenuhan kebutuhan internal perusahaan.

CK Prahalad dalam The Fortune at the Bottom of Pyramid melihat kebutuhan internal itu melalui kepentingan perusahaan dalam memperluas pasar melalui inovasi produk dan pemberdayaan mereka yang ada di bawah garis kemiskinan agar bisa menjadi konsumen. Prahalad berpendapat, dengan menjadi konsumen, peluang untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui aktivitas ekonomi residual menjadi lebih besar.

Survei McKinsey and Company —hasil wawancara dengan hampir 400 pimpinan perusaha- an multinasional di seluruh dunia— pada pertemuan UN Summit on Corporate Citizenship bertajuk “Shaping the New Rules of Competition” mempertegas pandangan itu. Survei menemukan prioritas sosial tertinggi yang menarik minat perusahaan: sektor edukasi dan ketenagakerjaan (50 persen) serta governance (44 persen). Aneka pilihan itu jelas terkait kebutuhan perusahaan atas ketersediaan tenaga terampil dan kepastian iklim usaha.

David Vogel dalam The Market for Virtue memberi perspektif berbeda, bahwa hakikat perusahaan sebagai entitas pencari keuntungan tidak dapat diganggu gugat. Dorongan untuk memupuk keuntungan dan memikirkan diri sendiri (self-interest) akan membatasi sektor swasta agar selaras dengan yang diharapkan banyak pihak dalam penanggulangan kemiskinan. Sektor swasta akan selalu melakukan aneka pilihan yang aman untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Karena itu, agar partisipasi sektor swasta relevan, dorongan eksternal untuk mengatur perilaku sektor swasta menjadi mutlak. Regulasi pemerintah yang mengatur aktivitas sosial perusahaan menjadi penting. Perluasan dari aturan-aturan hukum yang ada untuk memastikan perilaku bertanggung jawab dari sektor swasta, misalnya hukum tenaga kerja dan lingkungan hidup, harus diutamakan.

Penanggulangan kemiskinan

Apa yang sebenarnya dituntut masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan. Hal ini bisa diterjemahkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan (growth and equity). Dalam konteks Indonesia ini berarti peningkatan laju investasi, pemberdayaan ekonomi pedesaan, peningkatan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan dan kualitas akses bagi masyarakat. Ada tuntutan atas penyelesaian kemiskinan melalui kebijakan yang terpadu dan menyeluruh.

Temuan McKinsey and Co menunjukkan, minat perusahaan untuk melakukan investasi sosial ada di wilayah yang langsung menguntungkan perusahaan dan ironisnya ada pada wilayah berbeda dengan prioritas penanggulangan kemiskinan yang strategis. Area seperti kualitas pendidikan dan pemerintahan bersih merupakan wilayah yang langsung memberi manfaat kepada perusahaan. Namun, sektor swasta akan secara voluntary terlibat pembangunan ekonomi pedesaan, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan pemerataan.

Jika kenyataan ini diabaikan, jelas ada disharmoni antara klaim penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan sektor swasta dengan tuntutan penanggulangan kemiskinan secara terpadu yang diharapkan masyarakat.

Peran pemerintah

Menghadapi terputusnya voluntary initiative yang didasari ke- butuhan internal sektor swasta dengan kebutuhan dalam penanggulangan kemiskinan menuntut pemerintah lebih aktif. Sesuai mandat, pemerintah wajib memastikan arah partisipasi berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan.

Langkah yang bisa dilakukan ialah mewujudkan dialog konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta guna mengembangkan tata laksana kontribusi peran swasta dalam mengatasi kemiskinan sebagai bagian terpadu kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah.

Pemerintah juga harus menciptakan rambu-rambu melalui aneka kebijakan insentif dan disinsentif terkait kontribusi sektor swasta dalam penanggulangan kemiskinan. Rambu-rambu investasi juga harus dikembangkan dalam kerangka ini.

Namun, tata laksana ini tidak boleh sedangkal pungutan. Selain rentan korupsi dan terkesan jalan pintas, pungutan seperti pajak hanya akan mendistorsi tatanan swasta-pemerintah-masyarakat sipil yang ideal. Pungutan akan menjadi pemajakan berganda (double taxation).

Sebaliknya, memikirkan kebijakan terpadu yang mengintegrasikan mereka yang ada di bawah garis kemiskinan, terutama yang ada di pedesaan, dalam value chain perusahaan dapat menjadi salah satu langkah awal pembicaraan tata laksana itu.

Memikirkan bankability warga miskin agar bisa mendapat modal untuk melakukan aktivitas ekonomi merupakan hal lain. Untuk itu, dibutuhkan paradigma baru dalam memandang hubungan swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil. Paradigma yang mengizinkan tiap sektor dengan rendah hati mengakui kesuksesan yang satu bergantung kesuksesan yang lain. Paradigma yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat luas.

Ari Margiono Alumnus Jurusan Politik Internasional University of Wales, Aberystwyth, Inggris

 


Kamis, 19 Juli 2007

DCA, Hilang Muka atau Kepercayaan Rakyat?

Hikmahanto Juwana

Harian Kompas (17/7) menurunkan berita utama soal pernyataan Menteri Luar Negeri George Yeo di depan Parlemen Singapura. Dikatakan, Singapura akan mencoba bersabar dan akomodatif atas keinginan Indonesia untuk mengubah perjanjian kerja sama pertahanan (defence cooperation agreement atau DCA).

Namun, Indonesia diminta tidak melakukan perubahan substansial atau mendasar, atau membatalkan perjanjian ekstradisi.

Pernyataan Menlu Yeo ini jelas merupakan reaksi dari Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang mengungkapkan Singapura sengaja tidak mau berunding karena kekhawatiran Singapura terhadap Perjanjian Ekstradisi. Sementara itu, beberapa waktu lalu Menlu Hassan Wirajuda optimistis perundingan akan sampai pada kesepakatan apabila para pihak bisa cooling down lebih dulu.

Sikap pemerintah

Tentu patut dipertanyakan bagaimana sikap pemerintah terhadap buntunya dua perjanjian dengan Negara Singa itu. Publik Indonesia berharap pemerintah bisa memberi pernyataan seperti Menlu Yeo.

Hingga kini tidak jelas sikap pemerintah. Apakah sengaja membuat DCA diambangkan, dibatalkan sebelum proses ratifikasi, atau sungguh-sungguh hendak disempurnakan.

Pemerintah seolah mengambangkan karena kebuntuan dibiarkan berlarut-larut. Mungkin pemerintah sedang memainkan kartu diplomasi dengan Singapura. Singapura dibuat terpojok sehingga mereka akan duduk berunding dan menerima segala sesuatu yang dikehendaki Indonesia.

Namun, bisa juga diambangkan karena ingin menunggu situasi di Indonesia kondusif. Kondusif karena saat ini sorotan publik dan media begitu hebat, seolah pemerintah terpojokkan. Mungkin harapan pemerintah adalah kelak ketika DCA tidak lagi mendapat sorotan, perundingan akan dijalankan kembali dan proses ratifikasi akan lebih mudah.

Apabila ini yang terjadi, pemerintah sedang bermain api. Publik akan marah bila ternyata pemerintah hanya memainkan emosi dan tidak betul-betul memerhatikan kegusaran berbagai komponen bangsa.

Dalam perspektif lain, bisa jadi proses pembuntuan (frustrate) atas DCA sengaja dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menghentikan proses ke tahap ratifikasi.

Pada kondisi seperti ini Singapura diharapkan akan lelah dan akhirnya tidak meneruskan DCA. Kebijakan pemerintah ini bisa saja sia-sia karena sebagaimana diungkapkan Menlu Yeo, Singapura akan bersabar.

Sementara itu, bila kebuntuan saat ini untuk cooling down dan pada saatnya kedua pemerintahan akan menyempurnakan Implementing Arrangement (IA) maka patut dipertanyakan apakah DCA dan Perjanjian Ekstradisi yang dipaketkan menguntungkan Indonesia?

Tidak diuntungkan

Apabila ditilik secara saksama, ada tiga hal yang mengindikasikan Indonesia tidak begitu diuntungkan.

Pertama, dalam tahap sekarang akan sangat sulit memaksa Singapura menerima IA di Area Bravo, sebagaimana dikehendaki Indonesia. Singapura akan gigih bertahan pada posisi apa yang telah ditandatangani. Ia tidak akan membuka kembali (reopen). Kalaupun diubah, sebagaimana diungkapkan Menlu Yeo, perubahan seharusnya tidak mendasar dan substansial.

Kedua, Perjanjian Ekstradisi yang telah ditandatangani tidak akan mengembalikan uang haram asal Indonesia. Ini telah ditegaskan Menlu dalam artikelnya di harian ini. Penegasan ini amat kontradiktif dengan pernyataan Menteri Pertahanan, meski sama-sama pemerintah, yang mengatakan ruang akan ditukar dengan uang.

Ketiga, kalaupun IA di Area Bravo pada akhirnya bisa disepakati, DCA belum berpihak pada kepentingan Indonesia. Alasannya IA di Area Alpha dan Bravo hanya mengatur latihan perang bagi tentara Singapura.

Menjadi pertanyaan besar, bagaimana dengan pengaturan (baca: IA) latihan perang TNI di Singapura? Bahkan pengaturan bagi TNI untuk mendapat akses alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern tentara Singapura?

Apabila tidak ada pengaturan, bisa jadi ketentuan yang ada dalam DCA tidak akan memiliki arti (meaningless), bahkan tidak dapat dijalankan (unimplementable).

Di sinilah perlunya pemerintah mengambil sikap atas DCA dan Perjanjian Ekstradisi. Satu hal yang mungkin patut dicamkan pemerintah, lebih baik kehilangan muka daripada harus kehilangan kepercayaan dari rakyatnya.

Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia

 


Selasa, 24 Juli 2007

Birokrasi Tanpa “Breakthrough”

Rhenald Kasali

Setiap kali seorang pemimpin melakukan perubahan atau reformasi, ia akan memulainya dengan melakukan pemetaan (mapping).

Perubahan sering diibaratkan sebagai upaya menghubungkan dua titik terpisah (connecting the unconnect) sehingga peta menjadi amat penting. Celakanya, begitu peta selesai dibuat dan diumumkan, banyak pemimpin merasa bahwa tugas reformasinya sudah selesai.

Mitos gunung batu

Satu tahun setelah peta diumumkan, pemimpin kembali mendatangi staf-staf dan menanyakan bagaimana kemajuannya (progress). Pemimpin cemas karena kedua titik yang dijadwalkan sudah rampung ternyata belum selesai. Jajaran birokrasi menyampaikan masalahnya, tetapi pemimpin menghendaki solusi. Mereka diberi tambahan waktu dua bulan lagi.

Dua bulan berlalu, kedua titik belum juga terhubung. Semua mengeluh, reformasi cuma sebatas lip service. Pemimpin mulai frustrasi. Ternyata menaikkan gaji tidak mengubah perilaku.

Apa yang terjadi sebenarnya ada di gunung batu. Setiap perubahan selalu akan berhadapan dengannya, sebuah bukit berbatu keras yang berada tidak jauh dari setiap titik awal kita bergerak. Untuk sampai ke tujuan, kita harus melewati atau menembus gunung batu itu. Namun, di luar dugaan, gunung batu tersebut ternyata ada “penghuninya”.

Baru saja gunung itu disurvei, “penunggunya” sudah beraksi. Konon, begitu mereka terganggu, banyak pekerja kesurupan, lalu ketakutan dan memutuskan tidak ikut membangun jalan tersebut.

Begitulah reformasi birokrasi. Diperlukan sebuah kekuatan besar untuk menembus “gunung batu”. Kekuatan itu disebut breakthrough yang berarti menjebol dengan tenaga superkuat. Anak buah tidak bisa karena hanya punya skenario (the art of probability). Namun, pemimpin bisa karena mereka punya kekuasaan (the art of possibility).

Kekuatan skenario selalu kalah apabila berhadapan dengan mitos karena mitos juga memiliki kekuasaan yang tersembunyi. Para “penghuni” gunung batu itu sudah bertahun-tahun hidup di sana dan mereka memiliki jaringan amat solid. Dulu, di Medan, “penghuninya” adalah para raja judi yang konon bisa urunan untuk mengurus pergantian kepala polda yang dianggap terlalu mengganggu kenyamanan mereka. Di departemen-departemen milik pemerintah, “penghuni”-nya banyak wujudnya.

Ada oknum pensiunan yang mempunyai hak memasok alat tulis kantor selama bertahun-tahun. Ada sahabat-sahabat menteri yang mengatur pemasok-pemasok departemen (termasuk mengatur event organizer). Ada pegawai-pegawai yang sengaja ditempatkan di meja-meja basah oleh oknum-oknum tertentu. Ada juga pejabat resmi yang greedy dan sebagainya. Mereka semua nyata, bukan ilusi. Mereka menjadi penjaga gunung batu yang membuat bapak/ibu menteri cuma bisa garuk-garuk kepala.

Diperlukan “breakthrough”

Karena itu, setiap reformasi memerlukan breakthrough. Waktu setiap breakthrough tidak boleh lebih dari tiga bulan, mencakup hal-hal yang harus dan bisa dicapai dalam waktu singkat. Semua terukur dan jelas hasilnya.

Di birokrasi, jika mau sukses, seorang menteri harus turun sendiri memimpin breakthrough. Sebab, “penghuni” cuma takut kepada menteri, bukan kepada teman-teman mereka yang biasa mereka beri makan. Ini berarti menteri harus mulai menghabiskan waktu lebih banyak di kantor, bersama-sama dengan breakthrough team-nya.

Maka stop dulu memberi keynote speech membuka seminar dan pameran atau jalan-jalan ke luar negeri. Menteri juga harus mulai lebih selektif menerima masukan dari sekondan-sekondannya yang ternyata juga punya kepentingan di gunung batu itu.

Breakthrough berarti menembus atau melakukan terobosan dan mengambil alih risiko bawahannya. Maka menteri harus punya semacam war-room, tempat setiap sore ia bisa melihat sendiri apa saja yang telah dicapai oleh jajaran birokrasinya.

Di Indonesia, cara-cara seperti ini belum banyak dikenal. Namun, di Pertamina, para change champions-nya telah membuktikan, tanpa breakthrough mereka belum on the move. Setiap kali suatu proyek yang terukur selesai dicapai diberi tanda hijau. Dan yang belum diberi tanda merah. Semua berlangsung cepat sehingga para “penghuni” tidak bisa mengatur siasat apa pun untuk bergerak. Bahkan pada saat mereka bergerak, gunungnya sudah terbelah dua sehingga tidak bisa mengambil “ongkos sewa” lagi.

Saya cuma berharap akan ada banyak lagi menteri, selain menteri keuangan, yang melakukan breakthrough dalam reformasi birokrasi. Tanpa breakthrough, reformasi hanya menyisakan aneka kesulitan bagi rakyat.

Rhenald Kasali Ketua Program Magister Manajemen Universitas Indonesia

 


Jumat, 20 Juli 2007

Perang Melawan Terorisme

Rumadi

Genderang perang melawan terorisme di Pakistan kembali memakan korban.

Pertempuran kelompok milisi melawan tentara pemerintah di kompleks Masjid Merah Islamabad Pakistan (Selasa, 10/7) merupakan perang melawan terorisme yang terus didengungkan Pemerintah Pakistan di bawah Presiden Perves Musharraf.

Peristiwa itu memilukan hati. Bagaimana tidak, masjid yang seharusnya menjadi tempat umat Muslim mencari kedamaian dan ketenangan spiritual, hari itu dibanjiri anyir darah. Pertempuran itu menewaskan 62 orang, baik dari kalangan milisi sipil maupun tentara pemerintah.

Peristiwa ini terjadi setelah upaya perundingan kedua kubu menemui jalan buntu. Sebelumnya, tim negosiator yang dipimpin mantan Perdana Menteri Chaudry Shujaat Hussain berunding dengan pemimpin milisi sipil yang menguasai Masjid Merah, Abdul Rasyid Ghazi.

Abdul Rasyid Ghazi tidak mau menyerah meski kompleks masjid dikepung tentara Pemerintah Pakistan. Ghazi juga tidak mau menyerahkan 150 orang yang disandera dalam kompleks masjid.

Penyerbuan dilakukan beberapa menit setelah tim negosiator gagal membujuk Abdul Rasyid Ghazi, yang dikabarkan tewas dalam penyerbuan itu. Sebelumnya, Ketua Ulama Masjid Merah Maulana Abdul Azis ditangkap aparat (5/7) saat dia berusaha meloloskan diri dengan menggunakan baju perempuan, burqa.

Taliban

Kelompok Abdul Rasyid Ghazi merupakan kelompok militan Islam di Pakistan yang diikuti sejumlah mahasiswa dan pemuda yang bermarkas di masjid dan madrasah. Kelompok militan ini diketahui merupakan fotokopi kelompok Taliban di Afganistan. Mereka berupaya menerapkan hukum Islam ala Taliban, yang ingin mengulang keberhasilan Taliban di Afganistan yang menjadi penguasa politik dan memaksakan paham keagamaan kepada seluruh rakyat. Atas nama hukum agama, mereka tanpa segan menghukum siapa saja yang menentang dan tidak mau mengikuti ketentuan Taliban.

Kelompok ini diruntuhkan pasukan Amerika pada 2002 sebagai balasan atas peristiwa 11 September. Kita ingat, pascakehancuran kekuasaan Taliban di Afganistan, masyarakat bergembira, ditandai aksi memotong jenggot ramai-ramai, main gitar di jalanan, menonton di bioskop dan sebagainya, aktivitas yang dilarang pada masa pemerintahan Taliban. Mereka gembira terbebas dari suasana otoriter.

Kelompok milisi sipil di Islamabad ini berupaya menghidupkan Talibanisme di Pakistan. Dalam enam bulan terakhir mereka melancarkan aksi kekerasan, penculikan, dan menebar ancaman dengan maksud memberantas segala sesuatu yang dianggap kemaksiatan di Islamabad. Karena cita-cita politik dan kedekatannya dengan ideologi Al Qaeda, oleh Pemerintah Pakistan kelompok ini dianggap sebagai teroris yang harus dimusnahkan.

Selama ini Pakistan dikenal sebagai wilayah tempat terjadi pergumulan islamisme secara intens. Pusat-pusat simpul Islam seperti masjid, madrasah, dan universitas Pakistan dicurigai sebagai pusat persemaian ideologi terorisme. Kecurigaan ini pernah merembes ke Indonesia saat madrasah dicurigai sebagai sarang teroris. Padahal, tradisi madrasah dan pesantren di Indonesia berbeda dengan di Pakistan.

Beragam respons

Serangan aparat keamanan ke Masjid Merah di Islamabad mendapat beragam respons. Pertama, ada kalangan yang menilai hal itu sebagai upaya Presiden Pervez Musharraf bertindak tegas terhadap kelompok radikal di Pakistan. Presiden AS George W Bush memuji sekutunya atas keseriusan memerangi terorisme.

Kedua, meski memberi pujian, mereka mewaspadai motif Musharraf di balik ketegasannya ini. Bagi kelompok ini, tindakan Musharraf terutama bertujuan untuk mempertahankan kekuasaannya. Meski ia kelihatan bertindak tegas, seperti dilakukan sekarang atau saat menyerahkan aktivis Al Qaeda yang tertangkap, Musharraf membangkitkan kesan bahwa tujuan utamanya adalah untuk bertahan di kursi kekuasaan dalam pemilu yang dilaksanakan akhir tahun ini.

Jika Musharraf benar-benar mengutamakan kepentingan negara, dia akan bereaksi tegas sejak Januari lalu, ketika anggota kelompok militan menduduki Masjid Merah dan para pendukung militan menantang negara Pakistan di ibu kota. Jika itu dilakukan lebih dulu, akan menjadi pesan tegas dan jumlah yang tewas tentu lebih sedikit dari sekarang.

Ketiga, kelompok yang curiga bahwa semua yang terjadi di Pakistan merupakan rekayasa Musharraf. Kecurigaan ini muncul karena Abdul Rasyid Ghazi dikenal dekat dengan dinas rahasia militer Pakistan. Ia menabuh genderang revolusi Islam bukan dari daerah terpencil, melainkan dari lokasi dekat istana presiden. Bagaimana mungkin? Hanya ada dua keterangan: pengkhotbah radikal ini adalah ciptaan militer, yang lalu tumbuh menjadi monster menakutkan dan akhirnya mengagetkan militer sendiri. Atau Musharraf membiarkan aksi-aksinya untuk mengalihkan perhatian publik dari aneka masalah politik yang ada. Setelah itu dirayakan dunia sebagai seorang penyelamat yang melawan kelompok radikal. Kedua keterangan itu tidak menjanjikan hal baik bagi Pakistan.

Respons itu tidak perlu dinilai salah dan benar. Yang jelas, serbuan ke Masjid Merah bisa dipastikan menyulut kemarahan kelompok Islam radikal, yang juga punya pendukung kuat di kalangan militer dan dinas rahasia. Karena itu, sikap keras Musharraf atas kelompok ini membawa dampak ganda. Di satu sisi akan mendapat pujian negara Barat, terutama AS yang dikenal sekutu dekatnya. Di sisi lain sikap ini bisa menimbulkan perlawanan balik yang lebih besar dari simpatisan kelompok Abdul Rasyid Ghazi.

Banyak analis mengatakan, kelompok yang menduduki Masjid Merah yang ditumpas militer Pakistan hanya sebagian kecil dari kekuatan kelompok ini. Karena itu, kematian Abdul Rasyid Ghazi tidak serta-merta menjadi tanda hilangnya kelompok militan di Pakistan. Bukan tidak mungkin, setelah penyerbuan Masjid Merah ini, akan terjadi sesuatu yang lebih dahsyat di Pakistan.

Rumadi Peneliti The Wahid Institute Jakarta; Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 


Rabu, 25 Juli 2007

RUU Pengadilan Tipikor

YOHANES USFUNAN

Korupsi di Indonesia kian merebak, hampir ke semua lini dan lembaga, meski upaya pemberantasannya sudah dilakukan sejak tahun 1960-an.

Maka pers asing selalu menjuluki Indonesia sebagai the sick man of Asia karena korupsi telah menggurita ke berbagai sektor pembangunan.

Kini, ketika Presiden Yudhoyono memimpin negeri ini, ia mempunyai obsesi kuat untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, persoalan yang perlu segera ditangani adalah, pertama, RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pembuatan RUU Tipikor harus secepatnya dalam menyiapkan hakim spesifik yang profesional. Kedua, meniadakan ketentuan izin Presiden bagi pejabat negara yang korup.

Profesional

Keberhasilan penyelesaian perkara korupsi memerlukan penanganan profesional dan spesifik melalui Pengadilan Tipikor. Pertimbangan perlunya Pengadilan Tipikor sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012016-019/PUU-IV/2006 yang memerintahkan pembentukan UU Pengadilan Tipikor dalam waktu selambat-lambatnya tiga tahun, sebagai pengganti ketentuan Pasal 53 UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasal 53 menentukan, “dengan UU ini, dibentuk Pengadilan Tipikor yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan KPK”.

Pengadilan Tipikor bertujuan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejauh ini banyak kalangan menilai hakim yang menangani perkara korupsi di pengadilan konvensional kurang berhasil karena masalah integritas. Diharapkan Pengadilan Tipikor menyiapkan hakim-hakim profesional, independen, dan imparsial.

Patut diakui, keberhasilan penyelesaian kasus korupsi oleh Pengadilan Tipikor karena selama ini tak satu pun yang membebaskan koruptor dari ancaman hukuman. Ini merupakan bukti keseriusan para hakim.

Dualisme penanganan korupsi oleh pengadilan umum dan Pengadilan Tipikor selama ini mengakibatkan belum efektifnya penegakan hukum. Kewenangan Pengadilan Tipikor mengadili perkara korupsi yang dituntut jaksa penuntut umum dari KPK, sedangkan terdakwa kasus korupsi yang dituntut jaksa penuntut umum dari kejaksaan diadili di pengadilan umum.

Untuk itu, pemerintah diharapkan secepatnya mengajukan RUU Pengadilan Tipikor yang diberi kompetensi menyelesaikan semua perkara korupsi dengan alasan, agar penanganan korupsi terkonsentrasi dan menjadi kompetensi Pengadilan Tipikor.

Menurut Pasal 11 UU No 30/2002, KPK berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi yang melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat serta menimbulkan kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. Namun, dalam RUU tentang Pengadilan Tipikor, wewenang KPK perlu diperluas sehingga mencakup seluruh kategori perkara korupsi, mulai dari kerugian negara dalam jumlah kecil hingga kerugian besar.

Kedua, hakim Pengadilan Tipikor yang juga bagian pengadilan umum dilatih secara khusus sehingga memiliki kemampuan andal, mandiri, dan imparsial dalam menjalankan tugas.

Izin Presiden

Ketentuan tentang izin Presiden untuk memeriksa pejabat negara yang terlibat korupsi selama ini menghambat efektivitas penanganan perkara korupsi dan pencegahannya. Pasal 106 UU No 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 36 UU No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah sama-sama mengatur izin pemeriksaan pejabat negara.

Dari perspektif hukum pemerintahan, hakikat izin sebagai salah satu bentuk pengawasan preventif guna mencegah pelanggaran hukum. Oleh karena itu, izin pemeriksaan pejabat negara yang diduga korup sama dengan melindungi koruptor secara normatif. Izin Presiden atas permintaan penyidik, sesuai Pasal 36 Ayat (1) UU No 32/2004, dalam kasus tertentu berpeluang disalahgunakan penyidik “melindungi” koruptor dengan dalih masih menunggu izin Presiden. Padahal mungkin saja permohonan ke Presiden tak pernah dikirim.

Diskriminasi

Izin pemeriksaan pejabat negara membuktikan perlakuan diskriminatif dan mengabaikan asas persamaan di muka hukum antara pejabat negara dan pegawai negeri lain yang terlibat korupsi. Persamaan merupakan salah satu HAM sipil yang berkarakter absolut sehingga tidak boleh dilanggar oleh siapa pun sesuai dengan Pasal 28 D UUD 1945 yo Pasal 4 UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam politik legislasi, guna menciptakan hukum responsif sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, ketentuan tentang izin Presiden dalam hukum positif perlu dicabut. Izin Presiden dapat diganti pemberitahuan tertulis penyidik ke pejabat terkait secara hierarkis sampai Presiden sebagai laporan.

Laporan itu guna mengawasi pemeriksaan pejabat negara yang diduga korup. Maka, pengawasan pemerintah perlu ditingkatkan kendati masyarakat masih meragukan obyektivitas pengawasan badan pengawas daerah mengingat pejabatnya diangkat kepala daerah.

Selain itu, perlu dibuka kembali file korupsi di daerah-daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dengan cara, pertama, menggelar kembali kasus korupsi di daerah yang masih “mengendap”.

Kedua, kepala daerah yang menyalahgunakan wewenang karena “bagi-bagi” proyek dengan cara penunjukan langsung perlu diproses secepatnya.

YOHANES USFUNAN Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Udayana, Bali

 


Kamis, 26 Juli 2007

Klaim Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Patra M Zen

Kini diskursus hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya bukan melulu hanya hak konstitusional, tetapi sudah menjadi hak hukum.

Sebagai hak, pemenuhannya harus dapat diklaim oleh tiap orang dan kelompok masyarakat. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob) bukan saja manis dituangkan dalam konstitusi, tetapi harus diwujudkan dalam prosedur yudisial yang memungkinkan masyarakat dapat mengklaim hak-haknya.

Hak dasar pendidikan

Ambil contoh hak atas pendidikan. Prinsip dasar pemenuhan hak ini adalah setiap anak wajib difasilitasi untuk mendapat pendidikan dasar cuma-cuma (compulsory and free of charge).

Pertanyaannya, jika orangtua miskin tidak mempunyai uang untuk menyekolahkan anaknya, apakah ia bisa menggunakan prosedur yudisial untuk menyelesaikan masalah ini.

Berdasarkan data Litbang Kompas (19/7), angka partisipasi murni pendidikan dasar di Indonesia per 2006 belum 100 persen. Per 2006 pendidikan di SD 94 persen. Tingkat SMP/ MTs baru 62 persen. Kondisi keuangan keluarga menjadi sebab utama putusnya pendidikan anak.

Di Malang, misalnya, per Oktober 2006, data dinas pendidikan menunjukkan angka putus sekolah mencapai 2.438 orang (7-12 tahun), 24.782 anak (13-15 tahun), dan kelompok usia 16-18 tahun mencapai 60.817 anak.

Di Kabupaten Situbondo, per Maret 2006, angka putus sekolah mencapai 71.000 anak. Di Brebes, angka putus sekolah dari keluarga nelayan meningkat hingga 60 persen atau sekitar 9.010 anak. Hingga usia 15 tahun anak tidak sekolah lagi (Kompas, 16 Februari 2007).

Dalam kehidupan sehari-hari, Heryanto (13), siswa kelas VI SDN di Kota Garut, sempat mencoba bunuh diri karena malu tak mampu membayar alat peraga prakarya Rp 2.500 karena orangtuanya yang buruh kasar tak mempunyai uang.

Bunyamin (17), siswa kelas II SMK di Tegal, tewas gantung diri, diduga malu tak mampu membayar SPP Rp 40.000/bulan. Orangtua almarhum merantau ke Jakarta, menjual nasi goreng.

Dari kasus-kasus itu, dapatkah orangtua menggugat pengadilan untuk meminta hakim memeriksa dan memutus perkara pengabaian kewajiban (obligasi) negara yang lalai memfasilitasi pendidikan anaknya tersebut?

Dalam petitum gugatan itu, dapatkah pengadilan memutuskan untuk meminta pemerintah daerah memberi fasilitas (beasiswa) atau dana untuk anak itu? Atau meminta reparasi karena anaknya bunuh diri.

Bebas dari penyiksaan

Dari aspek hukum hak asasi manusia, gugatan yang dilakukan, merupakan upaya pemenuhan prinsip yustisiabilitas hak ekosob. Hal yang sama berlaku, jika orangtua itu mengajukan klaim atau gugatan terhadap aparat negara, jika sang anak mengalami tindakan penyiksaan yang dilakukan aparat.

Hak atas pendidikan sama dengan hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan. Keduanya adalah hak asasi manusia. Karena itu, terhadap korban pelanggaran hak asasi ini harus dimungkinkan remediesnya, termasuk penyelesaian masalah secara hukum. Dalam katalog hak ekosob, juga dimuat hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, hak atas perumahan dan hak atas pekerjaan.

Gagasan dan perwujudan yustisiabilitas hak ekosob ini, pada dasarnya untuk mencegah banyaknya kelalaian negara, pelanggaran hak ekosob, tidak hanya menjadi deretan angka dan statistik. Para korban harus disediakan prosedur sipil lewat peradilan. Nantinya, vonis hakim merupakan pegangan bagi korban untuk mendapatkan hak-haknya di muka badan pemerintahan dan parlemen.

Ke depan, diharapkan terbentuk sistem penyelesaian perkara secara hukum terhadap semua pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak ekosob. Masyarakat miskin yang tak punya uang bisa mengklaim hak atas kesehatan sehingga tidak semena-mena ditolak untuk mendapat layanan medis di rumah sakit.

Masyarakat miskin tidak serta-merta digusur paksa, tanpa ada intervensi dan pemenuhan obligasi negara untuk memfasilitasi perumahan yang layak baginya.

Pendeknya, harus ada mekanisme pengaduan, laporan, komplain bagi orang-orang miskin dan marjinal. Para hakim harus menyadari perannya dalam perwujudan pemenuhan hak ekosob di negeri ini.

PATRA M ZEN Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia

 


Selasa, 31 Juli 2007

Keadilan Sosial, seperti Apa?

Tata Mustasya

Banyak orang merindukan “keadilan sosial” dan kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Ada kesepakatan tentang tujuan, yaitu keyakinan bahwa keadilan sosial harus mengoreksi kesenjangan ekonomi yang kian lebar. Namun, seperti apa bentuk keadilan sosial itu? Bagaimana mewujudkannya?

Dibandingkan empat sila lain dalam Pancasila, tafsir atas sila kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”—yang terkait dengan cita-cita perekonomian Indonesia—merupakan yang terumit.

Pertama, terwujudnya keadilan sosial—dalam dekade terakhir—tidak dalam kontrol negara. Ada konsumen, sektor privat, dan—dalam dunia yang menurut Thomas Friedman kian “datar”—dunia internasional.

Kedua, sesuatu yang secara kasatmata (visible) dan jangka pendek (short term) bersifat mulia kerap merugikan warga. Kebijakan populis sering menjelma menjadi alat buruk untuk mencapai tujuan baik. Contohnya, ekonomi terpimpin di negara-negara komunis yang dijalankan untuk pemerataan dan keadilan. Hasilnya mengecewakan: mismanajemen karena pemerintah tidak mampu mengoordinasi ribuan barang dan jasa, korupsi, dan lenyapnya insentif individu untuk menggerakkan roda perekonomian.

Masalah itu membuat pernyataan Presiden Yudhoyono dalam peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-60 beberapa waktu lalu, perlu penjelasan lebih jauh dan implementasi nyata. Menurut Yudhoyono, ekonomi yang dibangun di Indonesia adalah ekonomi berkeadilan sosial, bukan ekonomi kapitalisme, komunisme, dan neoliberalisme.

Keadilan ekonomi

Berbicara tentang ekonomi berkeadilan sosial tak berarti tanpa kemampuan memformulasikan kebijakan yang layak dijalankan. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah keadilan ekonomi dalam satu generasi dengan mengoreksi output pasar, sebuah bentuk keadilan dalam “hasil”. Di sini, kebijakan bisa mengintervensi pasar melalui keberpihakan: terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, atau mengalokasikan anggaran lebih besar bagi daerah yang relatif tertinggal. Bentuk lain adalah kebijakan sosial (social policy), terutama untuk mereka yang tersingkir dalam perekonomian.

Ada dua masalah berpotensi timbul. Pertama, terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang merupakan penyokong utama perbaikan kesejahteraan. Berbagai literatur mencatat, pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan kesejahteraan hingga ratusan persen. Sementara berbagai aturan pro-yang lemah, seperti kebijakan proburuh, berperan lebih rendah, memperbaiki kesejahteraan hingga 20 persen.

Ekonomi berkeadilan sosial— yang bertujuan memperbaiki kesejahteraan—memerlukan pertumbuhan ekonomi sebagai syarat wajib. Tantangan bagi pencapaian ekonomi berkeadilan sosial adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara keadilan dan efisiensi ekonomi, termasuk agar program pro-poor tidak menghancurkan insentif bagi individu dalam perekonomian.

Masalah selanjutnya, potensi kegagalan pemerintah (government failure). Target ekonomi berkeadilan sosial, secara teoretis, memerlukan peran pemerintah lebih luas. Dalam perspektif kaum libertarian, pasar—bukan pemerintah—yang terbukti berhasil menjalankan fungsi “koordinasi perekonomian”. Dalam konteks Indonesia, budaya korupsi bisa mengubah perluasan pemerintah menjadi perluasan ruang korupsi, seperti berlangsung di banyak BUMN.

Bentuk kedua, keadilan sosial antargenerasi, di mana seharusnya tak ada pewarisan kemiskinan. Yang diperlukan dalam konteks ini adalah keadilan dalam “kesempatan”. Untuk itu, pemerintah harus menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara merata, terutama bagi daerah tertinggal dan Indonesia bagian timur.

Peran pemerintah berkorelasi dengan keadilan antargenerasi. Tulisan Alister Bull di Washington Post beberapa bulan lalu mengutip studi ekonom Tom Hertz dari American University, “Understanding Mobility in America” menyatakan, anak terlahir dari keluarga miskin di AS hanya memiliki peluang 1 persen untuk menjadi kaya saat dewasa. Anak dari keluarga kaya berpeluang 22 persen. Studi ini menyebutkan, AS memiliki mobilitas antargenerasi terburuk di antara negara-negara maju. Jauh lebih buruk daripada negara-negara Eropa, seperti Denmark, yang pemerintahnya berperan lebih luas.

Langkah kunci

Ekonomi berkeadilan sosial adalah sebuah amanat dan harapan yang relevan. Untuk itu, pertama, kita harus mampu menerjemahkan konsep ini ke bentuk rinci. Juga, menyelaraskannya dengan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.

Untuk implementasi konsep yang telah disusun, kita memerlukan pemerintahan yang efektif dan korupsi yang minim. Dan itu belum kita miliki.

Tata Mustasya Analis Kebijakan Publik dan Ekonomi-Politik

 


Selasa, 24 Juli 2007

Dari Liberalisme ke Politik Etis

Yudi Latif

Perlu diingatkan bahwa Indonesia pernah merana karena ekonomi liberal. Dikobarkan oleh gelombang liberalisme Eropa pada 1840-an, kekuatan liberal Belanda, didukung pemilik modal dan kelas menengah, meraih kekuasaan di negeri sendiri, lalu mengontrol perekonomian Hindia Belanda.

Berkredo “kebebasan usaha, kebebasan kerja, dan pemilikan pribadi”, kekuatan liberal mendesak pemerintahan kolonial melindungi modal swasta dalam mendapatkan tanah, buruh, dan kesempatan menjalankan usaha/perkebunan. Negara menjadi pelayan modal lewat dukungan infrastruktur dan birokrasi, dengan menelantarkan pelayanan masyarakat.

Penetrasi modal dalam kelembaman responsibilitas sosial negara berakhir dengan pilu. Menjelang akhir abad itu, Hindia dirundung aneka malapetaka: stagnasi ekonomi, kemerosotan kesejahteraan, kelaparan, permukiman kumuh, dan memburuknya kesehatan penduduk.

Berbagai konsekuensi buruk dari perekonomian liberal ini menciptakan iklim opini baru di Negeri Belanda. Partai-partai lebih mendukung aktivitas negara dalam persoalan ekspansi, efisiensi, dan kesejahteraan, dengan menempatkan kesejahteraan Hindia sebagai fokus perhatian.

Perubahan angin politik ini menguntungkan sayap konservatif. Partai Kristen memenangi pemilu pada 1901 karena posisinya sebagai pembela tanggung jawab moral. Ratu Wilhelmina dalam pesan tahunannya di depan Parlemen mengemukakan masalah “utang budi” dan tanggung jawab etis kepada rakyat Hindia. Orientasi baru ini dikenal dengan “politik etis”, dengan tekanan pada pembangunan pendidikan, irigasi, dan transmigrasi sebagai basis peningkatan kesejahteraan.

Neoliberalisme

Apakah gelombang kedua ekonomi liberal, yang beriak kembali bersama kemunculan Mafia Berkeley awal Orde Baru dan menjadi badai neoliberalisme sejak akhir 1990-an, akan menorehkan kisah yang sama? Jika tidak segera dikoreksi, hal itu sangat mungkin terjadi.

Kebijakan neolib yang kian mencengkeram sejak krisis moneter menempatkan negara sebagai hamba pasar, lembaga finansial, dan korporat internasional. Hal ini sekali lagi terjadi ketika institusi negara kesejahteraan yang melayani kemaslahatan umum begitu lemah.

Liberalisasi perdagangan menyesakkan konsumen dalam menghadapi fluktuasi harga internasional. Sangat problematis, terutama menyangkut produk-produk sembako. Harga gula, beras, dan minyak goreng bisa melambung tinggi, sementara pengusaha domestik tertekan oleh produk impor.

Gejala deindustrialisasi juga merebak karena industri nasional tidak mendapat insentif apa-apa dari pembukaan pasar dalam negeri yang berlebihan. Saat yang sama, pencabutan aneka subsidi di sela-sela malaise ekonomi membiakkan angka kemiskinan dan pengangguran, memerosotkan kesejahteraan sosial, kualitas hidup, dan kesehatan masyarakat.

Neoliberalisme mulai digugat di berbagai tempat. Iklim opini publik mulai beralih ke populisme, kedaulatan ekonomi, dan penguatan kapasitas negara. Dalam situasi ketika gerakan dan partai politik berbasis kelas tak berdaya, perubahan mood politik ini bisa menempatkan partai dan gerakan politik bercorak keagamaan, atau setidaknya memberi perhatian pada masalah keagamaan, menjadi sandaran perlawanan dan tanggung jawab etis.

Ada kekhawatiran, embusan angin politik ke “kanan” akan lebih menguntungkan gerakan dan partai politik fundamentalis. Karena minoritas “pemeluk teguh” yang terorganisasi rapi lebih mampu memobilisasi sumber daya ketimbang mayoritas diam yang lembek dan abai.

Di bawah mantel fundamentalisme, dampak buruk dari perekonomian liberal itu tidak akan diatasi tetapi sekadar dininabobokan oleh candu simbolik.

Gerakan/partai fundamentalis tidak pernah menawarkan substansi dan kedalaman, disibukkan oleh perumusan batas dan identitas.

Pendidikan

Diperlukan gerakan/partai politik bernuansa profetik yang menyuarakan kembali substansi “politik etis”: bahwa negara mempunyai “utang budi” dan tanggung jawab etis kepada rakyat. Usaha pemulihan kesejahteraan sosial mengandaikan penguatan negara dan pasar kesejahteraan dengan memprioritaskan perhatian pada pendidikan, irigasi, dan transmigrasi.

Pendidikan merupakan prasyarat untuk mengatasi asimetri informasi yang menjadi sumber ketidakadilan pasar. Seperti dikatakan Amartya Sen, proses belajar akan memberi kesanggupan relatif rakyat untuk mentransformasikan exchange ideas ke dalam penggunaan sumber daya dan siklus ekonomi. Lewat kapasitas pertukaran ide, kelompok miskin mempunyai collateral (daya jamin dalam masyarakat) dan kontribusi bagi kemakmuran.

Irigasi berarti penyediaan infrastruktur dasar bagi pengembangan sektor riil, khususnya sektor agraris sebagai sumber utama daya saing bangsa. Negara bertanggung jawab untuk memberdayakan petani/nelayan, sebagai unsur terbesar dari kekuatan produktif.

Esensi transmigrasi adalah kemudahan mobilitas penduduk demi akses terhadap sumber-sumber kesejahteraan. Hal ini mengandaikan redistribusi dan kelancaran lalu lintas kapital.

Penguasaan kapital oleh segelintir pihak di titik pusat menyulitkan persebaran kapital sebagai kontainer mobilitas vertikal dan horizontal. Sifat insular negeri kepulauan yang menyulitkan kontak dalam intensitas tinggi tak menemukan jembatan katalisnya.

Komunalisme

Dalam ketersendatan lalu lintas pergaulan, masyarakat terkungkung dalam kepompong komunalisme. Pengikatan rasa kebangsaan dari ensambel komunalisme ini sekadar bertumpu pada solidaritas emosional yang tersisa dari warisan kesamaan sejarah, bahasa, dan budaya-keagamaan.

Tanpa solidaritas fungsional yang lahir karena persamaan kepentingan dan pemenuhan kesejahteraan bersama, fantasi kebertautan kebangsaan itu mudah retak oleh gerak sentrifugal dari ingatan pedih ketidakadilan dan keterkucilan.

Inilah jalan etis yang harus ditempuh. Jika dalam situasi penjajahan, politik etis melahirkan gerakan emansipasi yang menikam tuannya sendiri, dalam situasi kemerdekaan, jalan ini mestinya mendorong gerakan emansipasi ke luar (neokolonialisme) dan ke dalam (ketidakadilan) demi pencapaian cita-cita proklamasi: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Yudi Latif Pemikir Keagamaan dan Kenegaraan

 


Kamis, 26 Juli 2007

Pembiayaan Investasi dan Ekspor

Umar Juoro

Menteri Negara BUMN menyatakan, ketiadaan bank yang mengkhususkan diri pada pengembangan investasi, seperti Bappindo pada masa sebelum krisis, amat terasa karena bank-bank yang ada, BUMN dan swasta, tidak memfokuskan diri pada kredit investasi.

Bagi perbankan umumnya, kredit investasi mempunyai risiko tinggi. Karena itu, fokus perbankan adalah memberikan kredit modal kerja dan konsumsi. Keadaan ini sesuai dengan karakteristik dana yang dihimpun perbankan, yang pada umumnya adalah jangka pendek. Oleh karena itu, kemampuan bank-bank komersial dapat dikatakan lemah dalam pembiayaan proyek (project finance) jangka menengah dan panjang. Sementara itu, peran pasar modal dan pasar obligasi amat terbatas pada perusahaan yang sudah tergolong baik dan sulit diakses oleh perusahaan yang baru berkembang, apalagi UKM.

Peran besar

Kini pemerintah sudah mengajukan RUU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ke DPR sebagai langkah memberikan landasan hukum bagi lembaga ini yang peranannya adalah membiayai ekspor dan kegiatan investasi. Lembaga ini serupa dengan Bank Exim atau Lembaga Kredit Ekspor (Credit Export Agency) di negara lain yang mendukung perkembangan ekspor dan investasi dengan memberikan kredit, tidak saja kepada pelaku ekspor dalam negeri, tetapi juga pembeli atau importir dan proyek di luar negeri.

Baik negara maju, seperti AS, Jerman, dan Jepang, maupun negara berkembang, seperti China dan India, memberi peran besar kepada lembaga ini untuk mendukung ekspor dan proyek di luar negeri. Ekuitas sepenuhnya dari pemerintah, ditambah keikutsertaan investor institusional, dan didukung utang jangka panjang dalam dan luar negeri.

Dari sisi positifnya, pembentukan Lembaga Pembiayaan Investasi dan Ekspor akan amat mendukung perkembangan investasi dan ekspor, yang seharusnya menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja.

Pemerintah tidak perlu harus menyisihkan modal lagi, tetapi cukup dengan memanfaatkan dana yang telah ditanamkan di Bank Ekspor Indonesia sejak tahun 1999. Penambahan dana dapat dilakukan dengan keikutsertaan lembaga lain dalam ataupun luar negeri dan menerbitkan obligasi jangka panjang.

Apa yang dibutuhkan adalah landasan hukum mengenai keberadaan lembaga ini. Lembaga ini selain dapat membiayai investasi dan perkembangan ekspor untuk perusahaan yang potensial, juga dapat membiayai dan membina eksportir berskala kecil dan menengah yang tidak mempunyai akses memadai pada permodalan dan pemasaran, tetapi mempunyai potensi besar untuk berkembang.

Belajar dari kegagalan

Tentu tidak mudah menghilangkan kesan kegagalan Bappindo dan Bank Exim untuk menjalankan peran mendukung investasi jangka panjang dan ekspor pada masa sebelum krisis, terutama karena kesalahan dalam pengelolaan dan kecenderungannya untuk berkembang menjadi bank konvensional.

Kelemahan dalam manajemen menyebabkan Bappindo dan Bank Exim, sebagaimana perbankan umumnya, mengalami krisis yang membawa krisis ekonomi yang demikian dalam. Mengacu pada pengalaman ini, yang patut dikembangkan untuk mendukung investasi dan ekspor sebaiknya bukan dalam bentuk bank komersial dengan menghidupkan kembali Bappindo dan Bank Exim, tetapi lembaga pembiayaan yang spesifik yang perlu dikembangkan untuk mendukung investasi dan ekspor.

Dengan statusnya yang khusus, lembaga pembiayaan itu dapat mengembangkan jasa-jasa pelayanan lain yang dapat mengembangkan potensi perusahaan besar ataupun UKM untuk mengembangkan investasi dan kemampuan ekspor. Peran ini tidak ada di bank komersial karena fokusnya pada memaksimalkan laba. Adapun Lembaga Pembiayaan Investasi dan Ekspor bertugas mengembangkan investasi dan ekspor, tentu dengan tetap mempertimbangkan laba lembaga itu dan praktik-praktik yang akuntabel dan berhati-hati (prudential).

Berbeda dengan bank komersial yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI), lembaga pembiayaan tersebut tidak langsung di bawah pengawasan BI, tetapi di bawah pengawasan Departemen Keuangan, meski dalam proses kliring dan transaksi keuangan umumnya mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan BI.

Audit internal

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembiayaan kepada importir di luar negeri yang kemungkinan bukan perusahaan Indonesia, atau kemungkinan disalahgunakan, seperti pengalaman pada masa lalu. Aspek ini harus diperhatikan dan dipastikan untuk meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan dengan mengembangkan sistem audit internal dan manajemen risiko yang baik.

Tentu saja prioritas pembiayaan adalah pada perusahaan Indonesia lebih dulu ketimbang perusahaan asing. Namun, sebagaimana lembaga pembiayaan ekspor di negara lain, peran untuk membiayai importir dari negara lain adalah tetap merupakan salah satu aktivitasnya meski belum menjadi prioritas.

Dengan pertimbangan bank komersial, baik BUMN maupun swasta, amat terbatas perannya dalam mendorong investasi dan ekspor kini dan di masa datang, sudah saatnya Lembaga Pembiayaan Investasi dan Ekspor dibentuk dan dikembangkan dengan perannya yang khusus. Untuk itu dibutuhkan landasan hukum.

Pendanaannya dapat dikembangkan dari dana yang sudah dihimpun Bank Ekspor Indonesia, ditambah sumber dana lain. Aspek penting yang harus diperhatikan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu adalah penekanan pada audit internal dan manajemen risiko yang dapat diandalkan untuk meminimalkan penyalahgunaan dan mengembangkan praktik yang tidak saja akuntabel, tetapi juga menguntungkan secara bisnis dan ekonomi.

Umar Juoro Ketua Center for Information and Development Studies (CIDES); Senior Fellow the Habibie Center

 


Kamis, 26 Juli 2007

ASEAN yang Lebih Merakyat

Anak Agung Banyu Perwita

Tanggal 8 Agustus 2007 nanti, ASEAN genap berusia 40 tahun. Banyak kritik tentang ASEAN, berkisar pada masih terbatasnya kemampuan institusionalnya dalam membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Asia Tenggara.

Kita menyadari, pada usia ke-40 tahun ASEAN masih merupakan organisasi regional yang terfokus pada elite, belum menekankan hubungan antarkomunitas masyarakat di negara anggotanya. Dengan kata lain, ASEAN hanya populer di kalangan elite pemerintahan negara-negara Asia Tenggara, bukan pada masyarakat umum.

Identitas regional

Untuk mengintegrasikan masyarakat dan elite pemerintahan dalam ASEAN, banyak hal yang harus dilakukan. Salah satunya mengupayakan percepatan pembentukan identitas regional (regional identity) ASEAN.

Identitas regional, paling tidak, merujuk sebuah identitas kolektif atau identitas supranasional yang mencakup semua elemen masyarakat ASEAN. Secara sederhana, identitas regional dapat dibagi menjadi dua elemen. Pertama, identitas simbolik/institusional (symbolic/institutional identity).

Identitas simbolik akan lebih mudah ditetapkan. Misalnya, ASEAN sudah memiliki logo, bendera, dan sekretariat. Meski demikian, beberapa identitas belum banyak diketahui masyarakat umum. ASEAN juga memiliki identitas simbol lain seperti event olahraga SEA Games. Namun, masih ada beberapa identitas simbol yang dapat dikembangkan untuk mendorong identitas regional, seperti ASEAN theme song, dan mungkin penetapan tanggal pembentukan ASEAN sebagai hari libur bersama di kawasan Asia Tenggara, diisi berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Identitas simbolik lain yang perlu didorong adalah pembentukan ASEAN Studies Centre atau Southeast Asian Studies. Belum banyak universitas di negara anggota ASEAN yang memfokuskan kajian-kajiannya pada kawasan Asia Tenggara. Ini merupakan salah satu poin penting yang muncul dalam Deklarasi Bangkok (8/8/1967, to promote Southeast Asian Studies). Ironisnya, kajian ini justru ada di negara-negara non-ASEAN.

Dalam konteks itu, identitas simbolik lain yang patut diperhatikan adalah peningkatan kerja sama antaruniversitas di Asia Tenggara (epistemic community/academic community). Meski di Asia Tenggara sudah terbentuk jejaring kerja sama antaruniversitas ASEAN (ASEAN network of Universities), pembentukan jejaring kerja sama ini hanya melibatkan sedikit universitas (negeri) negara anggota ASEAN. Padahal, universitas swasta juga perlu dilibatkan.

Identitas nilai

Kedua, identitas nilai (values identity). Identitas yang bersifat nilai bersama (common values/norms) ini sulit diwujudkan. Penyebabnya adalah negara-negara ASEAN memiliki beragam aspek sosial dan budaya. Kondisi ini dipersulit berbagai ideologi politik dan tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Karena itu, keberagaman aspek ekonomi, politik, dan budaya menjadi karakteristik utama ASEAN. Untuk itu, agak sulit untuk menciptakan common identity karena tingginya aspek diverse identity.

Maka, guna mendorong tumbuhnya identitas regional ASEAN, perlu mempromosikan nilai “bhinneka tunggal ika (unity in diversity), guna mempercepat integrasi regional dan sebaliknya berfungsi menghindari disintegrasi regional.

Meski ASEAN memiliki beberapa kemiripan terkait nilai-nilai bersama seperti konsensus, non-interference, peaceful settlement of disputes, renunciation of the use of force, protection of human rights, dan promotion of social justice, tampaknya beberapa nilai itu mengandung perbedaan tajam interpretasi di antara negara-negara ASEAN. Kasus di Myanmar, misalnya, menunjukkan perbedaan tajam ihwal penghormatan HAM dan demokrasi di antara negara-negara ASEAN.

Indonesia tentu akan mengupayakan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan hak sipil lainnya untuk dapat menjadi nilai dasar ASEAN. Namun, hal ini tak mudah terwujud karena perkembangan di Myanmar dan Thailand yang bertolak belakang dengan nilai demokrasi dan HAM. Hal ini menjadi amat krusial jika terjadi konflik kepentingan nasional antarnegara ASEAN. Karena itu, kepentingan dan identitas nasional (national identity) akan lebih dikedepankan ketimbang kepentingan regional dan identitas regional (regional identity). Dengan kata lain, keterikatan atas kepentingan nasional dan identitas nasional di negara-negara ASEAN masih amat kuat. Jika hal ini terjadi, tentu bisa mengganggu kohesivitas dan bahkan proses integrasi di tubuh ASEAN.

Keterlibatan masyarakat

Upaya meningkatkan keterlibatan publik dan relevansi ASEAN bagi masyarakat tidaklah mudah. Kita perlu mengetengahkan langkah-langkah nyata dalam mewujudkan identitas regional ASEAN Charter. Dalam konteks ini sudah saatnya ASEAN mempertimbangkan perubahan paradigma mekanisme pengambilan keputusan dari paradigma state leading the society, dengan negara mengarahkan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap sikap dan perilaku politik luar negerinya, menjadi society leading the state, masyarakat dapat berperan lebih besar untuk memberi arah bagi pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri.

Maka, peran dan tingkat keterlibatan masyarakat akan lebih besar dan signifikan. Hal ini akan mendorong pembentukan mekanisme pembuatan keputusan lebih partisipatif sehingga relevansi ASEAN kian berarti bagi kehidupan masyarakat.

Anak Agung Banyu Perwita Wakil Rektor Bidang Hubungan dan Kerja Sama, Universitas Katolik Parahyangan

 


Sabtu, 28 Juli 2007

Merasa Bisa

L Wilardjo

Pada masa Orde Lama ada beberapa semboyan yang dipopulerkan Bung Karno. Misalnya, Vivere pericoloso (Hidup menyerempet-nyerempet bahaya). Juga, Ever onward, never retreat atau Maju terus, pantang mundur. Versi bahasa Jawanya ialah Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.

Semboyan-semboyan itu khas Bung Karno sehingga menjadi semacam “penanda” beliau. Sekarang pun ada semboyan-semboyan penanda (taglines). Kota Semarang melontarkan semboyan “Semarang pesona Asia”, sedangkan tagline SBY ialah “Bersama kita bisa!”

Optimisme menyesatkan

Klausa “Kita bisa” menunjukkan optimisme dan percaya-diri yang tinggi. Pede yang amat kuat juga ada pada para pendukung rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria. Dr Ferhat Aziz, ahli nuklir di Batan, misalnya, mengatakan, PLTN itu aman sebab “pengamanannya berlapis-lapis.” Lalu tambahnya, “Dijatuhi jet jumbo Boeing 747 pun tidak apa-apa.”

Benar, sistem pengamanan PLTN berlapis-lapis. Namun, jika pernyataan itu dimaksudkan untuk menyiratkan bahwa PLTN tak mungkin salah dan bermusibah (foolproof), itu menyesatkan. Tidak ada teknologi yang tidak berisiko dan—seperti dikatakan hukum Murphy—”Apa saja yang bisa ngadat, akan ngadat” (Anything that could go wrong, will). Makin kompleks teknologinya, makin besar risikonya.

Maka teknologi canggih yang amat kompleks dan diterapkan dalam skala besar bersifat transcientific. Artinya, risikonya tak dapat diperhitungkan dengan tepat. Ilmu sudah tidak gadug. Gambaran rinci potensi masalahnya tak tergapai lagi oleh ilmu. PLTN (seperti juga teknologi-teknologi tinggi berskala besar lainnya) adalah transaintif. Ini bukan “isapan jempol” pegiat anti-PLTN, tetapi kata ahli fisika nuklir Amerika, Alvin Weinberg. Ahli fisika reaktor nuklir lain, Wolf Haefele (Austria), menyebutnya memiliki “hipotetikalitas”, sedangkan ahli astrofisika dan fisika nuklir Jerman yang wafat beberapa waktu lalu, CF von Weizsaecker, memakai istilah endekhomai, artinya “sama sekali tak terduga” (contingent). Tak ada teknologiwan nuklir di negara mana pun yang berani menjamin bahwa PLTN itu mutlak aman.

Kemampuan kungkungan reaktor PLTN untuk menahan hunjaman Boeing 747 juga patut diragukan. Pernyataan seorang pakar, seperti Dr Ferhat Aziz itu, tentu ada dasarnya, yakni teori atau simulasi dengan program komputer atau simulasi eksperimental, tetapi dengan skala jauh lebih kecil.

Pernyataan itu belum—dan tak akan pernah—diuji secara empiris. Jika seandainya pernyataan itu benar, akan tahankah kungkungan itu jika diguncang gempa tektonik dengan kekuatan 7 atau lebih pada skala Richter?

“Keampuhan” Kartini

Ketika pada Mei tahun lalu terjadi gempa yang merusak Bantul, Yogya, Klaten, Kulonprogo, dan sebagainya, para pendukung PLTN menyombongkan fakta Reaktor Kartini di Yogyakarta tidak mengalami keretakan. Taruhlah itu benar. UIN Sunan Kalijaga yang terletak di sebelah barat reaktor di Babarsari itu rusak. Begitu pula Candi Prambanan di sebelah timur Kartini. Namun, bahwa Kartini selamat, itu hanya nasib baik. Kebetulan guncangan seismik tidak merambat dalam jalur yang melintasi Kartini. Para pendukung PLTN baru bisa membanggakan ketangguhan “Kartini” jika seluruh kompleks Batan di Babarsari rata tanah, sedangkan Kartini tetap berdiri tegar.

Gempa di kawasan Niigata, Senin, 16 Juli 2007, yang “cuma” berkekuatan 6,8 pada skala Richter, ternyata mengakibatkan bocoran radioaktif dari PLTN Kashiwazaki-Kaniwa. PLTN besar itu harus ditutup sekurangnya selama setahun.

“Ketangguhan” SDM

Bencana alam lain, seperti banjir, longsor, dan badai, juga bisa mengancam PLTN. Bahkan Amerika Serikat, yang kemampuan memprediksi bencana alam unggul dan kepiawaiannya memitigasi akibat bencana amat baik, masih kalang kabut saat menghadapi musibah PLTN, seperti tahun 1979 di TMI (kesalahan sistem) dan di Turkey Point tahun 1992 (banjir akibat badai Andrew).

Pengendalian kritikalitas reaksi fisi nuklir berantai dan penyingkiran bahang (heat) yang dibangkitkan dalam teras reaktor merupakan proses yang rumit. Praktis tak ada ruang bagi keraguan atau kekeliruan. Operator PLTN tak boleh lengah dan tak boleh salah. Bahkan jenjang terendah dari tingkat keseriusan masalah—yang disebut kejanggalan (anomaly)—dapat meningkat menjadi kecelakaan (accident) jika tidak langsung diatasi dengan cepat dan tepat.

Setiap generasi fisi hanya memerlukan waktu 10 nanosekon (seperseratus juta detik). Padahal sebuah reaktor berkapasitas 1.400 MWe setiap generasi neutronnya membelah puluhan miliar triliun inti U-235, sambil “menciptakan” aneka radioisotop yang tak kurang dari jumlah itu, dan banyak di antaranya berumur amat panjang. Energi yang dilepaskan pun besar, setiap detik sekitar 4,2 miliar joule. Namun, ini tentu bukan masalah bagi para pakar di Batan dan Departemen ESDM. Mereka merasa bisa mengatasi masalah apa pun.

Migrasi plutonium

Pernyataan Kepala Batan Hudi Hastowo di Padamu Negeri-nya Miing juga menyesatkan. Dikatakan, limbah PLTN yang mengandung plutonium dalam kemasan pengamanannya, jika bocor, perambatan plutoniumnya hanya 3,0 meter. Tak dijelaskan, 3,0 meter itu dalam waktu berapa lama dan kemasan pelindung macam apa yang dipakai. Juga tidak jelas, apakah itu prediksi teoretis atau fakta empiris.

Di Maxey Fats, fasilitas pengelolaan limbah nuklir di AS yang menampung plutonium terbanyak di seluruh dunia dibandingkan fasilitas komersial lain, para pakar meramalkan plutonium itu hanya akan merembet setengah inci (1,27 cm) dalam waktu 24.000 tahun. Ternyata prediksi itu meleset dengan faktor satu juta. Hanya dalam 10 tahun, plutonium dalam limbah PLTN merambat sejauh 2 mil (kira-kira 3,2 km). Padahal plutonium itu radiotoksisitasnya “maut”.

Tak belajar

Ada graffity di dinding dekat PLTN Gorleben-Jerman, “Die Menschen lernen nur aus Katastrophen. Schade!” (Orang hanya belajar dari malapetaka. Sayang, seribu sayang!) Coret-moret itu tidak tepat untuk orang Indonesia sebab kita tidak belajar dari musibah. Aneka musibah serupa terjadi dan terjadi berulang kali.

Kebakaran (baca: pembakaran) hutan yang menyebarkan asap sampai ke negeri jiran terjadi setiap tahun. Kita sok pintar, gegabah, dan jumawa. Kata ungkapan Jawa, kita rumangsa bisa tetapi ora bisa rumangsa. Kita sok merasa bisa, tetapi tidak mau menyadari kekurangan.

L Wilardjo Fisikawan, Etikawan di UKSW Salatiga

 


Selasa, 31 Juli 2007

Menyiapkan Transformasi KPK

BENNY K HARMAN

Bakal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007-2012 akan menjalani proses seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi, selanjutnya dibawa ke Komisi III DPR.

Pendaftaran 14 Juni-3 Juli “menjaring” 662 orang. Jumlah ini masih jauh dari target yang dicanangkan, 1.000 pendaftar.

Masalah yang diungkapkan KPK adalah Indonesia menduduki peringkat kelima negeri terkorup dunia, dengan indeks korupsi yang amat rendah, yakni 2,4 poin. Sementara itu, hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) di Hongkong, Indonesia berada di posisi kedua negeri terkorup di Asia setelah Filipina (2007).

Komitmen melawan korupsi

Tahun 2005 Presiden Yudhoyono menyatakan, pemerintah tidak akan tunduk terhadap kekuatan kelompok koruptor. Ia mengharapkan Polri saling membantu dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, dan lainnya.

Tahun berikutnya Presiden kembali menegaskan, tidak ada moratorium (pemberhentian sementara) pemberantasan korupsi. Arus yang tumbuh hingga kini adalah melawan korupsi. Selain memberantas korupsi, yang perlu dilakukan adalah koreksi, evaluasi, dan perbaikan atas upaya pemberantasan tersebut.

Spirit itu perlu ditanamkan ke dalam komitmen kerja. Korupsi harus diberantas bukan saja karena suatu tindak pidana, tetapi juga telah memperburuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik. Korupsi menjadi salah satu pemicu krisis ekonomi dan sosial, seperti dialami Indonesia sejak paruh 1997.

Kita malu karena Bank Dunia pernah meminta agar pemerintah serius membersihkan sistem peradilan dari skandal korupsi dan menjalankan pemerintahan yang bersih untuk lebih menarik investor. Itu karena korupsi menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan ekonomi dan berdampak pada berbagai masalah sosial. Korupsi kini menjadi faktor utama yang membuat hidup rakyat kian melarat.

KPK adalah salah satu bagian dalam sistem peradilan yang berwenang mengusut dan mengadili korupsi berdasarkan mandat UU No 30/2002 tentang KPK. Pada Agustus mendatang RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi—dirancang Bappenas—akan dibahas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai mandatnya, KPK telah menjalankan wewenang dan melaksanakan serangkaian tugas dalam memberantas korupsi. Hampir 20.000 laporan diterima dari berbagai pihak, sepertiga berindikasi korupsi. Kendati hanya 59 perkara ditangani, semua terdakwa dijatuhi hukuman.

Memang dapat dimaklumi, banyak pihak tak puas dengan kinerja KPK karena KPK hanya menangani kasus yang tergolong korupsi konvensional, seperti pengadaan barang dan penyuapan. Masalah yang dihadapi adalah masih terbatasnya kewenangan maupun tingkat sebaran KPK dalam menangani korupsi.

Masalah yang lebih besar adalah politik-ekonomi. Jika merujuk pernyataan Presiden tentang kekuatan kelompok koruptor, bisa jadi hal ini terkait kolusi pejabat-politik dan pengusaha. Inilah kekuatan terpenting yang harus dihadapi. Dan komitmen yang dibutuhkan adalah menyiapkan langkah besar.

Transformasi

Jika kita tak akan tunduk pada kekuatan koruptor, mandat KPK harus ditransformasi, bukan sekadar memilih pimpinan baru. Komitmen politik pemerintah dan DPR amat penting guna mendukung kewenangan dan tingkat sebaran KPK hingga di tingkat provinsi. Bila perlu, hingga ke tingkat kabupaten!

Pertama, UU amat penting bagi penegakan hukum. Ia dapat menggerakkan transformasi KPK dengan memberi kewenangan lebih besar, melebarkan jangkauan wilayah, menerima prinsip pembuktian terbalik, dan penekanan untuk menegakkan prinsip kesetaraan di muka hukum. Istilah “tebang pilih” tak boleh diberlakukan.

Kedua, dengan kewenangan yang lebih besar dan jangkauan lebih tersebar, penanganan perkara korupsi ada di bawah kepemimpinan KPK. Setidaknya penanganan kasus oleh Polri dan kejaksaan diawasi ketat oleh KPK. Jika ada dugaan kuat para petugas menerima suap atau pemberian, pemerasan, dan korupsi, harus dijangkau pemeriksaan KPK tanpa pandang bulu.

Ketiga, pimpinan, penyelidik, jaksa, dan hakim KPK harus dibekali gaji dan tunjangan yang dapat membuat mereka nyaman dalam menjalankan tugas untuk mencegah godaan suap, pemerasan, dan korupsi, sebagaimana selalu ditekankan KPK atas pegawainya. Namun, jika melakukan apa yang dilarang, harus diberi sanksi hukum tanpa pandang bulu. Ketentuan ini demi menjaga wibawa KPK dan integritas pimpinan dan pengawainya.

Keempat, akan amat signifikan jika sasaran pokok KPK adalah kasus-kasus kolusi pejabat dan pengusaha. Sasaran ini dapat mendorong timbulnya kebijakan ekonomi yang lebih transparan dan akuntabel. Dampak penegakan hukum tanpa pandang bulu atas kasus-kasus kolusi ini adalah kepercayaan bisnis (business confidence).

Kelima, menghadapi kuatnya halangan dalam memberantas korupsi, partisipasi masyarakat harus diapresiasi. Peran serta masyarakat, terutama lembaga-lembaga yang berkompeten memantau, investigasi korupsi, dan peradilan, harus bisa diapresiasi bukan sebagai partisipasi sia-sia.

Maka, selain bernyali, calon pimpinan KPK yang baru harus memiliki visi yang dapat mengidentifikasi masalah korupsi di Indonesia, baik relasi dalam tubuh negara maupun pejabat dan pengusaha. Visi ini diharapkan dapat menentukan sasaran kasus yang harus diprioritaskan.

BENNY K HARMAN Anggota Komisi III DPR

 


Sabtu, 28 Juli 2007

Kashiwazaki dan Energi Abadi Kita

IVAN A HADAR

Gempa 6,8 skala Richter telah merusak sebagian fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir Kashiwazaki, Jepang.

Padahal, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) itu untuk menyuplai 35 persen kebutuhan listrik. Angka itu menempatkan Jepang pada posisi kedua negara terbesar yang menggunakan energi nuklir di dunia setelah Perancis. Rencana pemerintah Jepang membangun banyak PLTN kerap mendulang kritik. Pasalnya, Jepang sensitif dengan kebocoran nuklir karena menjadi negara yang pernah merasakan kedahsyatan bom atom.

Energi nasional

Kebijakan energi nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 5/2006 menempatkan penggunaan energi baru dan energi terbarukan pada prioritas keempat setelah batu bara, gas, dan BBM. Maksud energi baru adalah yang dihasilkan teknologi baru, termasuk nuklir. Adapun energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis, seperti panas bumi, biofuel, aliran sungai, panas surya, angin biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut (Jawa Pos, 19 Juli 2007).

Sebelum peristiwa Kashiwazaki, Pemerintah Indonesia ingin mempercepat pembangunan PLTN Gunung Muria, daerah yang menurut para penentangnya termasuk rawan gempa. Semoga Kashiwazaki menyadarkan kita akan adanya potensi energi terbarukan milik kita yang belum diupayakan pemanfaatannya.

Bagi Indonesia, salah satu energi alternatif yang tak terbatas ialah sinar matahari. Kini, energi surya yang dipancarkan ke planet Bumi 15.000 kali lebih besar dibandingkan dengan penggunaan energi global dan 100 kali dibandingkan dengan cadangan batu bara, gas, dan minyak bumi.

Adapun teknologi mutakhir mampu mengubah 10-20 persen pancaran sinar matahari menjadi energi. Semula sumber energi ini dikembangkan untuk satelit ruang angkasa. Kini pemanfaatannya menyebar ke industri, rumah pribadi, dan ke pelosok desa.

Ketika harga minyak di pasar internasional mencapai 60 dollar AS per barrel karena pertimbangan ekonomi, minat ke energi terbarukan meningkat.

Menurut laporan PBB satu dekade lalu, kebutuhan energi global 30 tahun ke depan meningkat dua kali lipat per tahun dan meningkat menjadi tiga kali lipat, atau sepadan dengan energi 20 miliar ton minyak bumi. Ada baiknya dibayangkan penggunaan 20 miliar ton energi per tahun memerlukan biaya 4,5 triliun dollar AS atau separuh pengeluaran negara-negara berkembang.

Indonesia yang tiap tahun disinari energi matahari 2.500 kilowatt per jam berpotensi besar untuk keluar dari ketergantungan energi fosil. Selain itu, energi surya tidak menghasilkan CO2, SO2, dan gas beracun lainnya. Dua pembangkit energi sinar matahari, solar thermal dan photogalvanic, tidak membutuhkan areal luas untuk peralatan.

“Solar thermal”

Prinsip solar thermal terbilang sederhana. Sinar matahari diperkuat oleh cermin yang mengalihkannya ke alat penyerap berisi cairan. Cairan ini memanas dan menghasilkan uap yang membangkitkan generator turbo pembangkit tenaga listrik. Di California, AS, alat ini mampu menghasilkan 354 megawatt listrik. Dengan memproduksinya secara massal, harga satuan energi surya ini lebih murah ketimbang energi nuklir dan sama dengan energi dari tenaga pembangkit listrik yang menggunakan bahan baku energi fosil.

Adapun pembangkit listrik photogalvanic berkembang pesat sejak dua dasawarsa terakhir. Harga peralatannya merosot berkat keberhasilan teknologi, padahal kebijakan energi nasional ataupun internasional tidak mendukung. Subsidi besar-besaran hanya diberikan kepada pembangkit tenaga listrik dengan sumber energi fosil dan nuklir.

Energi photoelectric pertama kali diungkapkan Edmond Bacquerel tahun 1839. Penggunaannya yang terbaru menggunakan sel-sel photogalvanic. Akibat sengatan sinar matahari, sel-sel itu melepaskan elektron yang dipaksa berputar dengan dampak terjadinya aliran listrik. Sel-sel tersebut dikemas dan dijual dalam bentuk modul yang dapat digunakan pada teknologi tegangan tinggi. Awal 1970-an harga per modul masih mahal, 300.000 dollar AS. Kini harganya sekitar 5.000 dollar AS. Memang masih mahal, tetapi melihat perkembangan pasar, harganya akan terus turun. Salah satu pasar potensial adalah mobil bertenaga listrik yang diramal bakal menjadi mobil publik dalam waktu dekat.

Menilik berbagai kelebihan energi terbarukan, timbul pertanyaan tentang pengembangan dan perluasan penggunaan energi ini agar sinkron dengan kebijakan energi nasional dan global. Jawabannya, harus ada diversifikasi penelitian dan pengembangan. Sayang, dana penelitian energi ramah lingkungan terus menyusut. Di negara-negara industri hanya sekitar 5 persen dana penelitian diperuntukkan bagi sektor energi, sebagian besar untuk energi fosil. Di negara berkembang, termasuk Indonesia, hal ini lebih memprihatinkan.

Kedua, dengan perkembangan teknologi biaya produksi energi terbarui ini bisa bersaing dengan harga energi fosil. Namun, untuk memproduksi energi surya dengan solar thermal technic dan PV technic dalam kategori massal diperlukan kemauan politik. Ketika Indonesia masih menjadi produsen dan eksportir minyak dan di dalam negeri harga jualnya masih disubsidi, mungkin terkesan tidak realistis untuk mendudukkan energi terbarui pada posisi penting.

Kini keadaan telah berubah. Ketika Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak dan ketika Kashiwazaki mempertontonkan bahaya PLTN di kawasan rawan gempa, energi terbarukan seperti energi surya menjadi alternatif paling masuk akal. Semoga.

IVAN A HADAR Koordinator Target MDGs (Bappenas/UNDP); Pendapat Pribadi

 


Rabu, 25 Juli 2007

Mempertaruhkan Masa Depan

Daoed Joesoef

Salah satu ciri khas dari peradaban kontemporer adalah maraknya spesialisasi profesional, berdasarkan pengkhususan perhatian disiplin ilmiah dan pertimbangan efektivitas usaha atau demi efisiensi kerja.

Proses itu berjalan terus, nyaris tanpa kendali dan jumlah jenis profesi di masyarakat terus meningkat. Meski semua itu tidak mutually exclusive, pentingnya kaitan profesional satu dengan yang lain tak selalu ditonjolkan karena khawatir penonjolan itu menjurus ke penentuan signifikansi relatif dari satu spesialisasi terhadap spesialisasi yang lain. Atas berbagai spesialisasi itu, publik umumnya tidak peduli.

Profesi guru

Demonstrasi guru (Kamis, 19 Juli 2007) di Jakarta dan respons pemerintah mendorong kita untuk berpikir, seberapa penting profesi guru di negeri kita.

Signifikansi profesi guru bisa diketahui melalui penyederhanaan jumlah semua profesi di masyarakat. Dari jumlah puluhan itu—di komunitas nasional maju bisa ratusan—dapat direduksi, essentially reasonable, menjadi dua kelompok profesional. Pertama, adalah “guru”, yang kedua adalah “dan lain-lain”. Kelompok kedua ini meliputi, dari yang tertinggi, yaitu “presiden”, sampai yang terendah, “penyapu/pembersih” atau profesi setara.

Pengelompokan yang sekaligus esensial dan reasonable ini bukan bersifat simbolis. Ia adalah riil-historis. Esensial karena tidak akan ada “presiden”, “menteri”, “jenderal”. name it all together, kalau tidak pernah ada “guru” yang mengajari mereka. Reasonable mengingat kerja keguruan yang langsung terkait dengan kegiatan penting manusia yang mencerahkan—pendidikan—untuk terus semakin memanusiakan dirinya sambil menyiapkan sendiri masa depan kemakhlukannya.

Respons pemerintah

Bentuk respons pemerintah terhadap demo dari profesi yang signifikan ini pantas disesalkan, betul-betul unreasonable, tidak bertanggung jawab.

Pertama, bukan Presiden sendiri yang menerima wakil dari ribuan guru yang berunjuk rasa. Presiden tentu sadar, dia bukan hanya Kepala Negara, tetapi juga Kepala Pemerintahan. Pejabat eksekutif nomor satu di republik ini seharusnya tahu, yang berunjuk rasa itu bukan sembarang orang, tetapi yang, by profession, menyiapkan kelangsungan hidup bangsa kita. Dia bisa saja berdalih ada kesibukan lain, tetapi ini adalah sikap resmi Presiden yang untuk kesekian kalinya menunjukkan bahwa dia “terpanggil” untuk memimpin, tetapi bila saatnya tiba, “gentar” memimpin. Dia bisa saja mendelegasikan otoritasnya kepada para menteri sebagai pembantu, tetapi tidak seharusnya mendelegasikan tanggung jawabnya sebagai kepala eksekutif. You may delegate your authority, but never delegate your responsibility.

Kedua, para pejabat yang mewakili pemerintah dengan sadar dan sengaja menyembunyikan kebenaran. Jumlah mereka—sampai empat menteri—tidak bisa menutupi pelecehan pemerintah terhadap profesi guru. Menteri Hatta Rajasa mengungkapkan, hak budget dipegang DPR. Dia sengaja tidak mengatakan, di alam demokrasi, pemerintah berhak menyampaikan anggaran kepada DPR. Bagaimana DPR mau memutuskan jika tidak diusulkan. Selama ini pemerintah belum pernah eksplisit mengetengahkan angka 20 persen sebagai realisasi anggaran pendidikan minimal. Tidak ada uang? Nonsens! Kenyataan ada uang untuk kenaikan gaji menteri dan anggota DPR. Akuilah, yang tidak ada bukan uang, tetapi komitmen, kesungguhan mengakui signifikansi kerja pendidikan bagi masa depan bangsa.

Mencela demo

Tentu ada orangtua yang mencela demo guru sebagai perbuatan tidak terpuji karena bisa berdampak negatif terhadap sikap dan perilaku anak-anak. Kekhawatiran ini benar dan bisa terjadi bila orangtua juga bersikap tidak acuh dan meremehkan signifikansi kerja guru bagi perkembangan kemanusiawian anak-anaknya. Dengan segala keterbatasannya, selama ini para guru telah bertindak sebagai orangtua kedua di sekolah. Alih-alih mencela, kini saatnya para orangtua bersikap sebagai guru kedua di rumah. Terangkan sejujurnya kepada anak-anak, berbagai alasan mengapa guru mereka sampai meninggalkan kelas untuk berdemo di luar sekolah.

Para guru itu bisa saja bukan sanak keluarga dari orangtua yang jengkel atas sikap guru. Namun, mereka telah berbuat banyak, meski dengan keadaan finansial serba minim. Para orangtua ini hendaknya membaca reportase sebab-sebab demo dengan nurani terbuka, tidak hanya dengan mata terbuka, lalu menggugah nurani anak-anaknya untuk memahami penderitaan para guru. Mereka turun ke jalan bukan tanpa alasan. Marilah kita renungi alasan-alasan itu.

Para guru, di mana pun, melalui profesinya, memberi jasa lebih banyak daripada imbalan yang diterima. Artinya, di seluruh dunia, gaji guru selalu relatif lebih rendah daripada orang yang sama tingkat pendidikan praprofesionalnya, tetapi bekerja di bidang nonpendidikan. Namun, di sana, jumlah absolut balas jasanya masih bisa dianggap reasonable. Adapun di sini tidak karena penetapannya dilakukan secara terpisah dengan penggajian di bidang-bidang lain, sama sekali lepas dari asas kesepadanan, kepatuhan, dan keadilan dilihat dari sudut keseluruhan dan kebersamaan tanggung jawab dan hak.

Kita beruntung, dengan sistem balas jasa yang serba pincang ini, masih ada orang yang bersedia menjadi guru. Bersedia memberikan jasa lebih banyak daripada imbalan jasa yang diterimanya. Bersedia mengabdi tanpa menerima tanda jasa apa pun di dadanya sebagai simbol pengakuan terhadap setiap prestasi lebih yang telah diberikan. Para guru ini, melalui dedikasinya, betul-betul telah berusaha menyiapkan masa depan kita semua karena sadar, di sanalah kita semua akan menjalani bersama-sama sisa hidup itu.

Tidak gampang untuk bisa menyatakan apa yang membuat suatu bangsa kukuh dan maju. Namun, mudah sekali untuk mengatakan kapan bangsa ini mulai goyah eksistensinya, yaitu bila generasi yang sedang berkuasa melalaikan pendidikan generasi penerusnya, melalui pelecehan terhadap kinerja pengabdi nomor satu di bidang pendidikan itu, yaitu guru.

Nurani bangsa, di mana Anda? Bangun dan bicaralah!

Daoed JOESOEF Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan III, 1978-1983

 


Senin, 23 Juli 2007

Mengabaikan Hak Anak

Ibe Karyanto

Buat Keluargaku, Elavyu. Saya minta maf, Bude dan papade saya minta maf atas kesalahan saya. Juga mama biar bagaimanapun mama adalah mama saya, orang yang telah melahirkan saya. Saya minta dimafkan semua kesalahan saya. Ini surat terakhir Hotimah. Elavyu

Surat itu ditulis Khotimah, 14 tahun, sebelum mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di rumahnya di Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Brebes April lalu.

Sehari-hari gadis belia itu harus menghidupi dirinya sendiri dan mengurus kebutuhan neneknya yang lumpuh. Bapaknya sudah meninggal ketika Khotimah masih kecil. Ibunya hijrah ke Jakarta untuk mengais rezeki.

Kisah yang ditulis seorang anak di halaman Celoteh Anak Jalanan ini hanyalah satu dari begitu banyak tragedi yang harus dihadapi anak-anak miskin di Indonesia. Karena terbiasa dengan pelupaan, bisa jadi hanya sedikit di antara kita yang masih ingat tragedi Miftahul Jannah, anak kelas VI SDN Karangsemande, Gresik, yang memilih gantung diri daripada harus menanggung malu karena tidak bisa membayar iuran study tour.

Barangkali hanya beberapa penderma yang masih ingat kisah Yanto (13), yang terselamatkan dari usaha gantung diri karena malu tidak bisa membayar iuran ekstrakurikuler sebesar Rp 2.500. Tragedi serupa menimpa Novianto, siswa salah satu sekolah menengah di Gunung Kidul yang berupaya gantung diri untuk mengakhiri rasa malu karena tidak mampu bayar uang piknik.

Membuka mata hati

Dalam beberapa tahun terakhir, anak bunuh diri semakin sering menjadi isi berita koran, baik lokal maupun nasional. Malu karena tidak sanggup membayar pungutan iuran sekolah adalah salah satu sebab yang yang mendorong anak untuk nekat mengakhiri hidupnya. Sebab lain, seperti dialami Kotimah, adalah kekerasan hidup keluarga. Bunuh diri tampaknya sudah menjadi salah satu sisi yang tampak sebagai puncak penderitaan dari gunung es kemiskinan.

Meminjam teori Emil Durkheim (Suicide, 1887) bunuh diri tampaknya sudah menjadi pilihan akhir bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengakhiri penderitaan (fatalistic suicide).

Sejauh ini memang belum ada data sahih yang menunjukkan kenaikan angka bunuh diri yang dilakukan anak-anak berbanding lurus dengan kenaikan jumlah angka kemiskinan. Jika itu benar, bunuh diri akan menambah panjang deretan angka penyebab kematian pada anak setelah kekurangan gizi, kekerasan, dan konflik berkepanjangan. Tentu tidak ada satu pun di antara kita yang mengharapkan pengandaian itu menjadi kenyataan.

Pengandaian ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi ajakan untuk sejenak membuka mata hati untuk melihat betapa semakin memprihatinkan kehidupan ratusan, bahkan jutaan anak miskin di negeri kita.

Masih teringat pada tahun-tahun awal sesudah krisis moneter (1997), pejabat pemerintahan saat itu optimistis mencoba menghibur hati masyarakat dengan meyakinkan situasi akan segera membaik. Namun, memasuki tahun ke-10 situasi belum menjadi seperti yang dijanjikan.

Jumlah orang miskin di Indonesia terus meningkat. Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial, menyebutkan angka 35,1 juta atau sekitar 15,97 persen jumlah rata-rata penduduk miskin tahun 2005. Angka itu meningkat tajam menjadi 17,75 persen atau sekitar 39,05 juta penduduk miskin tahun 2006.

Di antara angka itu, sulit mendapat kepastian jumlah anak miskin di Indonesia. Apakah jumlah angka kemiskinan itu sudah termasuk Khotimah, Miftahul Jannah, Yanto, dan Novianto? Dari angka kemiskinan itu, berapa banyak yang bisa dipastikan sudah termasuk ratusan, bahkan ribuan anak kekurangan gizi di Nusa Tenggara Timur atau di Flores.

Apakah angka itu juga sudah menghitung 1.350 anak yang baru saya jumpai di sembilan dusun di Nias yang setiap hari harus puas hanya dengan makan umbi dan sebagian di antaranya bisa mandi setiap hari hanya saat musim hujan tiba. Berapa persen dari angka kemiskinan itu bisa dihitung dengan pasti jumlah anak jalanan yang setiap hari kian banyak yang bertahan hidup di perempatan lampu merah, di stasiun kereta, dan di lorong-lorong pasar.

Situasi paradoks

Kenyataan hidup Khotimah dan kondisi jutaan anak miskin di Indonesia merupakan paradoks semangat Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengidealkan “…anak hidup dalam lingkungan yang harmonis…”.

Normatif Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Itu berarti sejalan dengan kesepakatan masyarakat internasional, apa pun yang terjadi dengan masyarakat, tidak mengurangi kewajiban negara untuk mengupayakan pemenuhan prinsip-prinsip dasar hak anak, yaitu nondiskriminasi, yang terbaik untuk anak (the best interest of the child), kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Hingga kini sudah lebih dari 22 undang-undang yang mengatur perlindungan anak, belum termasuk UUD 1945 Amandemen yang mewajibkan negara memenuhi hak pendidikan anak dan menegaskan alokasi 20 persen anggaran belanja untuk pendidikan. Namun, apa yang kita jumpai? Kondisi anak-anak miskin yang kehidupannya terabaikan.

Sekali lagi, kematian Khotimah, Miftahul Jannah, penderitaan Yanto, Novianto dan kehadiran anak-anak di jalanan hanya puncak penderitaan dari gunung es kemiskinan yang masih terus diabaikan.

Ibe Karyanto Mantan Rektor Sanggar Anak Akar; Sedang Merintis Model Sanggar Pendidikan di Klaten

 


Senin, 23 Juli 2007

Kerja sama pertahanan

Kedaulatan dalam Dunia yang Berubah

Harmen Batubara

Secara sederhana, DCA sebenarnya tak lebih dari suatu upaya strategis Departemen Pertahanan dalam memberikan payung hukum bagi kerja sama militer kedua negara, serta upaya lebih mengoptimalkan sarana serta dinamika latihan dan sama sekali tidak membuat perubahan substansial di atasnya. Namun, sulit bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapatnya kalau masing-masing pihak tak memakai platform dasar pemikiran yang sama.

Pertama, yang dilihat adalah bahwa kedua negara yang terikat kerja sama ASEAN serta telah ditakdirkan menjadi negara bertetangga. Kedua, meski harus diakui bahwa di antara sesama anggota ASEAN sebenarnya masih banyak permasalahan di antara kedua negara, baik persoalan perbatasan, masalah ekonomi, ekstradisi maupun berbagai kepentingan lain. Ketiga, semangat kawasan adalah semangat membangun integrasi ASEAN untuk menjadikan kawasan ini sebuah wilayah yang nyaman dihuni.

Salah satu kata kunci dalam Grand Startegy atau Kebijakan Pertahanan Suatu Negara adalah upaya menyinergikan potensi militer dan nirmiliter pada tataran paling tinggi, khususnya memadukan serta menempatkan kekuatan militer dalam kebijakan hubungan internasionalnya (Making Strategy, Col Dennis & Dr Donald M Snow, 1988).

Indonesia dalam dinamikanya dihadapkan pada keterbatasan anggaran pertahanannya (di bawah 1 persen PDB) berupaya lebih mengedepankan kebijakan bertetangga yang baik dan penggunaan pendekatan soft power sehingga menjadi jelas serta berkeinginan untuk memanfaatkan organisasi ASEAN dalam meningkatkan semangat bertetangga yang baik.

Bagi Indonesia, ASEAN dapat berperan sebagai bagian dari pertahanan melingkar Indonesia di tingkat regional, Treaty of Amity and Cooperation (TAC), yang ditandatangani negara-negara anggota ASEAN; selain merupakan bagian dari confidence building measure (CBM) juga jadi landasan untuk memperkirakan bahwa kemungkinan terjadinya konflik terbuka di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjadi sangat kecil.

Kerja sama TNI-SAF

Kerja sama TNI-SAF adalah salah satu harapan di balik semangat mewujudkan adanya Piagam ASEAN, dan kerja sama itu sebenarnya sudah ada sejak 1980-an, sejak Latma Elang Indopura dilaksanakan di Lanud Iswahyudi, Madiun, di jantung pertahanan kekuatan AURI.

Pada Latma Indopura VI/90 RSAF mulai melibatkan E-2e Hawkeye, sesuatu yang masih baru bagi pilot AU, tetapi pada saat itu pilot Hawk-200 AU mampu dan tak mengalami kesulitan dalam mengadopsi panduan Hawkeye RSAF dalam menemukan sasaran di tengah laut.

Kerja sama latihan terus berkembang serta pembangunan sarana dan prasarana latihan lain juga terus dilakukan, seperti pembangunan AWR tahun 1989; ACMR, OFTA, Detasemen Skadron dan Joint Shelter pada tahun 1991 di medan latihan Pekanbaru.

Disepakati bahwa penggunaan area latihan itu sepenuhnya atas kontrol dan seizin Indonesia. Kesepakatan ini telah memungkinkan Lanud Pekanbaru sebagai titik pangkal kegiatan latihan dan secara tidak langsung akan memberikan pemasukan kepada negara berupa fuel charge, leaving allowance atau services and navigational charge (Kompas, 29 Juni 2007, F Djoko Poerwoko).

Sebelum adanya tempat latihan ini, pilot AU terpaksa berlatih di pangkalan udara Korat, Thailand, dan tentu dengan harga yang mahal sehingga hanya pilot paling senior sajalah yang bisa memanfaatkannya.

Dengan adanya ACMR ini, siapa pun pilot AU akan dapat memanfaatkannya. Padahal, dalam DCA ini, menurut Menteri Pertahanan, Singapura berkomitmen membiayai 90 persen pembangunan sejumlah fasilitas kawasan latihan tempur, yang setelah 20 tahun akan menjadi milik Indonesia.

Juga menjadi akses bagi TNI untuk menggunakan fasilitas maupun peralatan militer angkatan bersenjata Singapura, meliputi simulator tempur milik Singapura, Naval Guns Scoring System; TNI ikut menggunakan fasilitas kawasan latihan perang yang dibangun Singapura di Siabu. Dan, untuk semua itu, Indonesia masih tetap menjadi penentu (pemegang kedaulatan) atas kapan dan dengan siapa Singapura berlatih.

Memang ada pergeseran titik pandang generasi. Ini terlihat dari berbagai pandangan yang disampaikan para purnawirawan TNI. Termasuk komentar Pak Sayidiman Suryohadiprojo (Media, 25 Juni 2007) yang melihat bahwa pemberian fasilitas wilayah NKRI untuk latihan perang bagi Singapura jelas merupakan kecelakaan yang mengorbankan wilayahnya secara bodoh.

Terlebih lagi dengan Singapura yang meski negara tetangga, tetapi tak terikat dalam satu fakta pertahanan bersama. Lebih kacau lagi jika membayangkan Yon Kavaleri Singapura bisa diperbolehkan berlatih di Baturaja, yang menyebabkan rakyat secara psikologis terintimidasi.

Sementara cara pandang generasi kini malah sudah mengarah pada “pemberdayaan wilayah” untuk kemaslahatan bersama. Kalau bisa dilakukan dengan baik, apa salahnya wilayah area latihan TNI dijadikan semacam “outbound-nya” area latihan militer ASEAN, malah terbuka bagi negara sahabat yang mau berlatih di hutan tropis. Uang dapat, TNI puas berlatih, sekaligus membangun persahabatan.

Makna kedaulatan

Ke depan, persoalan kedaulatan sendiri sebenarnya masih banyak jumlahnya, masalah perbatasan antarnegara sesungguhnya masih sangat besar persoalannya.

Misalnya, Indonesia mempunyai masalah perbatasan dengan 10 negara tetangga di kawasan, yakni India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepulauan Palau, Papua Niugini, Australia, dan Timor Leste. Bahkan, dengan Malaysia terdapat masalah batas negara; walau telah 32 tahun bekerja sama, belum juga terselesaikan.

Contoh, di Kalimantan kedua negara mempunyai perbatasan sepanjang 2.004 km. Di sana ada 10 masalah batas yang belum bisa disepakati, sementara muncul pula persoalan Ambalat.

Masalah ekspor batu granit ke Singapura juga sebenarnya sangat merugikan bangsa. Pertama, di sana pasir granit itu diolah dan punya nilai tambah, sedangkan di Indonesia harga sudah murah, ditambang pula dengan cara tanpa prosedur amdal.

Padahal, pasir dan semua produk ikutannya itu telah mampu mereklamasi pantai Singapura seluas 220 km>sup<2>res<>res<. Bayangkan kalau harga tanah di sana 1 m>sup<2>res<>res< Rp 20 juta, maka aset negara itu bertambah jadi Rp 4.400 triliun (APBN Indonesia per tahun setara dengan Rp 760-an triliun).

Sementara pulau-pulau kecil kita rusak permanen, bahkan hilang sama sekali. Bertetangga memang tak perlu “rame dan cekcok”, tetapi kerja sama secara setara dan saling menghargai itu perlu diwujudkan. DCA, sebenarnya, meski dengan semua kelemahan pada mekanismenya, semangatnya sudah mengarah ke sana.

Harmen Batubara Alumnus Teknik Geodesi UGM, 1980; Kini Bekerja di Direktorat Wilayah Pertahanan Dephan

 


Senin, 23 Juli 2007

Transisi Musim Kemarau

Gatot Irianto

Menurut indikator perubahan iklim, terutama curah hujan, tahun 2007 Indonesia mengalami kemarau basah akibat anomali iklim La Nina sehingga masih ada wilayah yang mengalami musim hujan.

Meski demikian, di wilayah “endemik” kekeringan, seperti Gunung Kidul, Rembang, Demak, Pati, terjadi exceptional phenomena pada transisi musim hujan ke kemarau yang ditandai dengan berhentinya secara mendadak musim hujan, diikuti peningkatan suhu luar biasa, sehingga menguras sumber air.

Pola transisi sebaliknya sebenarnya pernah terjadi pada peralihan musim kemarau ke musim hujan, dicirikan kemarau terik langsung berganti hujan lebat dalam kurun waktu lama. Kejadian Maret 2007 itu menyebabkan land slide dan land movement dengan korban jiwa dan harta yang amat besar bahkan sempat mengguncang masyarakat Manggarai.

Terjadinya dua pola (pattern) dengan ekstremitas berbeda pada tahun 2007, apa pun penyebabnya, mengindikasikan ada return period berpeluang terjadi pada transisi musim kemarau ke musim hujan berikut atau sebaliknya dengan frekuensi dan besaran lebih besar. Selain risiko dan korbannya amat besar, pemulihan wilayah akibat fenomena alam ini amat lama. Tanpa period of recovery menyebabkan buffering capacity masyarakat dan lingkungan atas kekeringan dan kebanjiran kian lemah.

“More crop per drop”

Kekeringan sudah di ambang pintu, bahkan sudah terasa dampaknya, dicerminkan dari mahal dan sulitnya akses air oleh masyarakat. Mereka terpaksa berjalan jauh, bahkan harus mengebor sungai yang mengering untuk memperoleh setetes air demi mempertahankan kehidupan.

Perubahan mendadak dari musim hujan ke kemarau ekstrem—secara historis saat ini merupakan musim kemarau— amat mengejutkan dan menyulitkan petani dalam pengamanan standing crop terutama di daerah gadu illegal karena praktis tanpa antisipasi atas kekeringan.

Dalam kondisi pasokan air yang terus menurun, Bank Dunia memanfaatkan momentum ini untuk mengampanyekan moto: more crop per drop. Tujuannya agar semua sektor, termasuk pertanian sebagai pengguna air terbesar, memanfaatkan tantangan ini untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air.

Pergeseran anomali iklim La Nina ke kondisi kering ekstrem akibat menguatnya Indian ocean dipole mode dan melemahnya La Nina harus bisa dideteksi lebih dini agar tidak terjadi kekacauan awal musim, awal tanam, dan pola tanam. Argumennya, petani sebagai victim lingkungan pasti tidak akan berdaya karena hanya mengandalkan conventional survival struggling untuk adaptasi. Diperlukan peningkatan skill of forecast tentang perubahan iklim, awal musim, dan jeluk (depth) hujan dan karakteristiknya pada 3-4 bulan ke depan agar risiko dan dampak perubahan iklim bisa dideteksi dan diantisipasi dini.

Selanjutnya, pola, distribusi spatial dan temporal hujan pascaperubahan iklim harus disosialisasikan dan didiseminasikan kepada semua pemangku kepentingan untuk penyusunan strategi adaptasi dan mitigasinya. Badan Meteorologi dan Geofisika harus take a lead dan memberi perhatian serius tentang transisi antarmusim kepada semua pemangku kepentingan, terutama kepada petani sebagai pemilik suara dan pemegang kedaulatan terbesar dalam penyediaan data dan informasi hujan.

Manfaat musim kemarau

Meski di daerah “endemik” kekeringan terjadi pengurasan air akibat tingginya evaporasi, sentra produksi pangan justru meraih manfaat positif musim kemarau. Indikatornya tercermin dari peningkatan luas panen dan produktivitas padi yang mencapai lebih dari 70 persem dari target yang ditetapkan.

Distribusi hujan yang lebih lama akibat kemarau basah melahirkan risiko banjir 2007 lebih kecil dengan periode tanam lebih panjang dibanding 2006. Karena itu, petani di sentra produksi pangan pantai utara Jawa minimal panen dua kali setahun. Di daerah golongan air 1 dan 2 (head), IP padinya diprakirakan mencapai 300 dengan produktivitas maksimal karena kombinasi optimum fotosintesis dan ketersediaan air. Lahan rawa lebak di sekitar khatulistiwa mendapat tambahan air hujan pada periode yang seharusnya masuk musim kemarau, sehingga ada tambahan produksi pangan signifikan.

Masalahnya, bagaimana dengan daerah endemik kekeringan yang masyarakatnya miskin dan terbatas sumber dayanya? Pengamanan standing crops dan stop penanaman baru di wilayah endemik kekeringan termasuk di daerah irigasi bagian hilir (tail). Diperlukan remarkable breakthrough dalam penyediaan air dan penyelesaian masalah kekeringan daerah endemik kekeringan. Melalui upscaling program water harvesting, penggunaan bahan organik lokal, introduksi ternak dan komoditas hortikultura, penghijauan kawasan pegunungan sebagai water tower di daerah tangkapan air dapat dipercepat.

Menteri Pertanian memberi perhatian besar dalam pemulihan lingkungan melalui rehabilitasi infrastruktur, public awareness, dan capacity building. Melalui dana tugas pembantuan tahun 2006, 2007, dan 2008, Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air mendapat alokasi dana terbesar untuk program rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa, embung, dam, parit, sumur resapan, pembangunan sumur air tanah dan dalam, konservasi lahan, optimasi lahan, rehabilitasi lahan, pengembangan kawasan pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura serta pemberdayaan petani pemakai air langsung ke kabupaten/kota.

Melalui pola padat karya dan bantuan langsung masyarakat, maka selain terjadi pemberdayaan kelompok tani dan masyarakat, secara simultan terjadi pengembangan capacity building. Hasil pantauan di lapangan menunjukkan, realisasi fisik, outcome dan beneficieries kegiatannya selalu melebihi target yang ditetapkan (ada yang mencapai 150 persen). Melalui sinergi semua elemen masyarakat, cepat dan pasti pemutusan rantai masalah kekeringan dan kebanjiran dapat dilakukan.

Gatot Irianto Direktur Pengelolaan Air, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Deptan

 


Sabtu, 21 Juli 2007

Wajah Baru Kejaksaan

Abdul Rahman Saleh

Selalu muncul pertanyaan klasik, dari mana kita mulai memberantas korupsi?

Salah satu titik masuk adalah pembenahan internal kejaksaan. Kita mafhum, masyarakat skeptis terhadap kejaksaan, jaksa, dan komunitas penegak hukum. Persepsi publik terhadap jajaran penegak hukum ada di titik terendah.

Agar pemberantasan korupsi berlangsung efektif dan menjadi gerakan yang mengundang kepedulian serta partisipasi masyarakat, harus ditumbuhkan kepercayaan tinggi terhadap jajaran penegak hukum dan sistem hukum. Hal ini hanya bisa tercapai jika penegak hukum bersih, penuh integritas, dan profesional, integrity is not negotiable.

Selain itu, harus diciptakan sistem hukum yang memberi keadilan dan kepastian.

Dua hal itulah acuan sekaligus tujuan Hari Adyaksa Ke-45, 22 Juli 2005, diluncurkan Program Pembaruan Kejaksaan di hadapan Presiden SBY. Program itu meliputi aspek-aspek yang bisa segera dilakukan, tanpa mengubah ketentuan, aturan hukum, atau hal-hal yang terkait dengan lembaga di luar kejaksaan.

Banyak pihak sangsi, bisakah agenda itu dilaksanakan? Alasannya, kultur dan sistem yang berkembang di kejaksaan tidak mendukung gagasan perubahan dan pembaruan itu. Kultur dan sistem itu telah berakar kuat sehingga nyaris merupakan sebuah kemustahilan untuk mengubahnya secara mendasar.

Kesangsian itu berdasarkan kenyataan bahwa gagasan pembaruan sejatinya bukan hal baru.

Terakhir, tahun 2003, Komisi Hukum Nasional meluncurkan Kebijakan Reformasi Hukum, dengan 14 butir rekomendasi termasuk butir yang terkait pembaruan kejaksaan. Meski demikian, wajah kejaksaan belum berubah signifikan. Itu sebabnya bisa dimaklumi jika timbul pandangan skeptis terhadap agenda pembaruan kejaksaan yang diluncurkan tahun 2005 tersebut.

Empat modal pembaruan

Program Pembaruan Juli 2005 tidak diluncurkan sekadar untuk menambah panjang daftar kegagalan proyek pembaruan. Dan saya amat optimistis program itu akan bisa berjalan, setidaknya karena sejumlah alasan.

Pertama, political will yang amat kuat dari pimpinan pemerintahan, dalam hal ini presiden dan wakil presiden.

Kedua, tingginya ekspektasi publik, yang diwujudkan dalam bentuk kritik, sorotan, pengawasan, terhadap kinerja kejaksaan. Suasana psikologis yang berkembang luas, tidak menoleransi tindakan yang bertentangan dengan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Ketiga, komitmen untuk melakukan pembaruan juga berkembang di lembaga penegak hukum lain, seperti Mahkamah Agung dan Polri. Kesamaan komitmen itu penting mengingat lembaga-lembaga tersebut pada hakikatnya terikat untuk menegakkan dan mewujudkan sebuah integrated criminal justice system.

Keempat, komitmen yang kuat dari seluruh pimpinan Kejaksaan Agung. Jajaran pimpinan Kejaksaan Agung telah satu bahasa, untuk mengimplementasikan agenda pembaruan di lingkungan kejaksaan.

Dengan keempat modal itu, program pembaruan kejaksaan dijalankan dalam dua tahun terakhir. Salah satu produknya, adalah lahirnya Komisi Kejaksaan.

Undang-Undang Kejaksaan sebenarnya tidak mewajibkan dibentuknya komisi ini. Namun, mengingat peran strategis komisi ini untuk menjaga integritas para jaksa, pimpinan Kejaksaan Agung saat itu memandang perlu segera membentuk Komisi Kejaksaan.

Komisi tersebut memiliki kewenangan mengambil alih kasus yang tengah ditangani pengawasan internal kejaksaan jika dinilai penanganannya jauh dari ekspektasi publik atau ada inidikasi melindungi oknum yang salah.

alHalHal lain yang cukup menonjol adalah manajemen penanganan perkara, khususnya dalam hal penahanan, dan mekanisme pengisian jabatan di jajaran kejaksaan.

Penahanan adalah tindakan merampas kebebasan orang, yang menyebabkan persoalan dan bahkan penderitaan berantai. Oleh karena itu, wewenang penahanan harus digunakan seefektif dan seselektif mungkin karena pada dasarnya kesalahan penahanan tidak bisa ditebus atau dibayar dengan apa pun. Tidak dengan ganti rugi, tidak dengan permintaan maaf. Oleh karena itu, harus ada mekanisme yang memungkinkan adanya check and recheck, sejak kesempatan pertama sebelum keputusan penahanan diambil.

Dalam kaitan dengan pengisian jabatan di jajaran kejaksaan, untuk pertama kali diciptakan mekanisme dan tradisi melembagakan keputusan pengangkatan pejabat kejaksaan melalui rapat pimpinan dan tidak hanya oleh Jaksa Agung sendiri. Untuk kepentingan itu, rekam jejak semua jaksa mulai dicatat dan didokumentasikan secara computerized.

Perja pembaruan

Pembaruan bukanlah perkara sederhana yang bisa diselesaikan dalam waktu satu-dua tahun. Dalam konteks itulah, patut disambut gembira lahirnya enam peraturan jaksa agung (perja), yang diluncurkan pada sekitar Hari Bhakti Adyaksa Ke-47, 22 Juli 2007.

Pimpinan Kejaksaan Agung menyebut enam perja itu sebagai Perja Pembaruan, yang terdiri dari Perja Sistem Rekrutmen Calon Jaksa, Perja Pembinaan Karier, Perja Pendidikan dan Latihan, Perja Kode Etik Perilaku Jaksa, Perja Standar Minimum Profesi Jaksa, dan Perja Penyelenggaraan Pengawasan.

Lahirnya keenam perja itu menandai program pembaruan kejaksaan telah memasuki tahap amat penting, yaitu implementasi dalam bentuk kebijakan.

Tugas kita adalah memastikan agar agenda pembaruan kejaksaan terus berjalan, siapa pun yang duduk sebagai Jaksa Agung, dengan memantau, kritik dan saran, dan terus menumbuhkan kesadaran publik.

Kata Marthin Luther King Jr, Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.

Abdul Rahman Saleh Jaksa Agung RI, Oktober 2004-Mei 2007

 


Sabtu, 21 Juli 2007

Pekikan Hak “Anak-anak Pinggiran”

F Budi Hardiman

Mereka ada di antara kita. Wajahnya tampak di persimpangan jalan, di pabrik, dalam angkutan umum, di perkebunan, di dekat timbunan sampah.

Jumlah mereka banyak, meningkat seiring pertambahan gedung, mal, ITC, dan real estate dalam metropolis Jakarta. Menjadi banyak berarti menjadi rutin. Maka, modus melihatnya seperti melihat lalat, yakni melihat serentak mengabaikan, yang mereka terima merupakan cermin bagaimana mereka ditempatkan dalam masyarakat.

Mereka menyadari hal itu. Maka, mereka menyebut diri “anak pinggiran”, antara lain anak jalanan, pengamen, joki three in one, pemulung cilik, pengasong, berusia 5-17 tahun. Sebagian lain bekerja sebagai buruh pabrik. Dalam perjuangan survival of the fittest di belantara ekonomi metropolis modern, mereka adalah korban. Dan wajah korban itu makin jelas manakala placelessness mereka dipentaskan dalam kebijakan penggusuran, pembakaran, dan penelantaran permukiman mereka.

Cermin krisis solidaritas

Berada di pinggiran tidak hanya berarti berada dalam keterbatasan, seperti terungkap dalam kata “miskin”, tetapi juga berarti menjadi batas cakrawala masyarakat itu sendiri sebab—seperti dipikirkan dalam teori sistem Niklas Luhmann—yang berada di pinggiran itulah yang memungkinkan perbedaan antara masyarakat dan bukan masyarakat. Eksistensi sosial mereka adalah identity maker sebuah masyarakat, seperti sebuah garis yang memberi bentuk, maka perlakuan atau pengabaian terhadap mereka merupakan cermin taraf keadaban masyarakat tempat mereka dipinggirkan.

Kota-kota yang menyambut mereka sebagai bagian masyarakat telah berhasil mengatasi problem integrasi sosialnya sebab anak-anak pinggiran adalah bagian naratif yang paling kelam dari identitas kota yang retak oleh pertarungan kepentingan.

Dapat dikatakan, ketelantaran mereka adalah cermin krisis solidaritas dan sivilitas kota. Sebagaimana keretakan sebuah keluarga ditandai dengan ketelantaran anak-anaknya, sebuah manajemen kota yang gagal untuk memobilisasi sikap-sikap dan aneka tindakan beradab warganya tercermin dalam marjinalisasi segmen yang paling lemah dan tak terlindung di dalam kota itu, yakni anak-anak miskin yang menjadi korban kekerasan kota dan keluarga mereka.

Pasar, birokrasi, dan budaya metropolis tanpa ampun telah melibas anak-anak ini dan merampas hak-hak mereka sebagai anak. Kilasan wajah cilik di jalan, di pabrik, di tempat sampah itu enggan kita tatap karena tatapan kita akan segera berbalik menjadi gugatan atas sikap apatis kita.

Jika yang terstigma ini “korban”, siapa atau apakah “pelaku”-nya? Rentetan jawaban diberikan: negara, pasar, masyarakat, struktur, keluarga… ad infinitum sampai kita tak menemukan apa-apa dan siapa-siapa. Namun, anak-anak yang dunia bermainnya telah terampas dan terdesak memikul tanggung jawab hidup tersebut tidak menyerah sebagai korban. Mereka bangkit menolong diri sendiri.

Ketika datang menengok Festival Budaya Anak Pinggiran Merdeka se-Jabodetabek, 13-15 Juli 2007, orang akan terkesima. Anak-anak ini tidak memohon belas kasih orang-orang dewasa. Anak-anak ini jauh dari kecengengan dan kemanjaan seperti lazim dijumpai dalam keluarga-keluarga “borjuis kota”. Mereka menuntut hak-haknya yang telah diabaikan oleh orang-orang dewasa. Mereka bernarasi tentang bagaimana mereka menolong diri untuk melawan keterbatasan sendiri. Kepakan rajawali yang terluka memang tidak tinggi, tetapi tetap lebih gagah daripada kepakan ayam sehat karena rajawali menurut kodratnya enggan melekat di atas tanah.

Segmen lemah ruang publik

“Setiap anak,” kata undang-undang perlindungan anak, “berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Bunyi undang-undang yang dirancang orang dewasa itu menghibur mereka. Realisasi hak-hak yang tercantum di dalamnya mereka tuntut. Suara kanak-kanak mereka tak mampu menyembunyikan ketegasan hatinya. Satu hal yang mereka ketahui.

Mereka adalah korban karena orang-orang dewasa yang ikut mengendalikan pasar, negara, masyarakat, struktur, keluarga…ad infinitum itu mengabaikan hak-hak mereka. Dan hak bukanlah suatu pemberian atau efek belas kasih orang lain, tetapi sesuatu yang dapat dituntutkan kepada orang lain. Oleh karena itu, mereka tidak mengemis hak; mereka menuntut. Dan karena dalam setiap hak tersebut melekat kewajiban pihak yang dituntut, si penuntut, yakni anak-anak, berhak mendapatkan respek dari orang lain dalam tuntutan mereka.

Berbicara hak seperti dilakukan anak-anak pinggiran ini tak lain daripada suatu tuntutan untuk bernegosiasi tentang nasib mereka. Namun, mereka tak punya wakil di parlemen, tak memiliki wadah ekspresi di ruang publik, dan keluarga mereka yang hancur oleh cekikan ekonomi sudah lama tidak mau memahami mereka. Anak-anak pinggiran, seperti juga kaum minoritas, para penyandang cacat, dan kaum manula, merupakan segmen paling lemah dalam ruang publik negara hukum. Status kanak-kanak dan stigma kemiskinan yang menjadi emblem menyulitkan mereka bernegosiasi dengan orang-orang dewasa di parlemen yang terlalu digundahkan masalah-masalah mereka sendiri.

Jika politik tidak dimengerti secara Machiavellian sebagai manipulasi strategis, tetapi secara Aristotelian sebagai penggalangan civic friendship, apa yang dilakukan anak-anak pinggiran di hadapan patung Proklamator RI itu adalah “politik” dalam arti yang otentik.

Komunitas pemberdayaan sebagaimana dipraktikkan Gerakan Ciliwung Merdeka pimpinan Sandyawan Sumardi merupakan salah satu contoh bagaimana menggugah kesadaran civil society pada segmennya yang paling fundamental. Lebih dari 2.000 anak dari 39 komunitas berhimpun mewakili ribuan lainnya yang terserak di jalan-jalan di berbagai kota yang menjadi korban gilasan pasar, birokrasi, dan kekerasan orang-orang dewasa. Mereka tidak bungkam. Mereka memekikkan hak-hak dan bernarasi tentang aneka pengalaman negatif, melalui tuturan, lukisan, dan pertunjukan. Itu sudah cukup nyaring untuk ruang publik politis, seandainya negara hukum berfungsi baik.

F Budi Hardiman Pengajar Pascasarjana STF Driyarkara

 


Jumat, 20 Juli 2007

Nasib Guru yang Memilukan

Agus Suwignyo

Ribuan guru berunjuk rasa lagi, Kamis (19/7). Mereka antara lain menuntut perbaikan nasib dan kejelasan profesi.

Sehari sebelumnya guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) sekolah negeri mengadukan belum adanya surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga honorer ke DPRD (Kompas Yogyakarta, 19/7/2007).

Masalah kesejahteraan guru merupakan masalah kompleks dan mendasar dalam dunia pendidikan kita. Bukan hanya status kepegawaian yang tak jelas, penghasilan guru pun amat rendah sehingga banyak guru honorer tak mampu menyekolahkan anak mereka. Nasib guru sungguh pilu.

Mengapa pemerintah tak berdaya menyelesaikan masalah kesejahteraan dan kepegawaian guru? Sejauh mana Undang- Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mampu mendorong pemerintah meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan para guru?

Kepastian

Dari waktu ke waktu, tuntutan guru masih sama, yaitu kepastian profesi dan kesejahteraan. Pertama, penghasilan guru ditingkatkan, disesuaikan dengan laju kenaikan biaya hidup.

Kedua, status kepegawaian diproyeksikan secara jelas dan definitif. Dalam unjuk rasa di Yogyakarta, GTT dan PTT hanya menuntut surat keputusan tenaga honorer agar dapat masuk daftar tunggu menjadi PNS! Amat sederhana!

Meski demikian, tampaknya pemerintah tidak pernah mau memahami hal itu. Reaksi Pemerintah Indonesia atas tuntutan guru selalu sama. Pertama, anggaran negara selalu dinyatakan belum cukup untuk menaikkan gaji guru. Kedua, proyeksi penetapan status kepegawaian terkendala tuntutan peningkatan kompetensi guru.

Zaman Belanda

Ketika jumlah sekolah desa meningkat tajam di Jawa (1907) dan Sumatera (1917), para guru pribumi di sekolah desa resmi menuntut status guru bantu. Bersamaan dengan itu, para guru berbangsa Belanda yang penghasilannya nyaris 10 kali lipat penghasilan guru pribumi menuntut kenaikan gaji.

Pemerintah kolonial Belanda menanggapi, meski siang-malam telah menjadi guru di desa-desa, para guru pribumi yang rata-rata tamatan Sekolah Kelas 2 harus lulus kursus guru bantu lebih dulu untuk dapat diangkat. Selain itu, gaji guru tidak dapat dinaikkan karena anggaran tersedot proyek transmigrasi dan perang.

Setelah Indonesia merdeka, masalah guru-guru pribumi tak banyak berubah. Banyak guru SD lulusan Sekolah Guru B-Puteri Ungaran tahun 1950-an yang dijanjikan formasi begitu menyelesaikan pendidikan, misalnya, terkatung-katung sebelum akhirnya diangkat sebagai guru pemerintah. Dengan penghasilan rata-rata Rp 280 per bulan, para guru ikatan dinas itu mengajar di pelosok-pelosok desa sebagai tulang punggung gerakan pemberantasan buta huruf.

Lebih tragis, para guru di institusi yang pada zaman Belanda disebut sekolah liar (wilde scholen), yaitu mereka yang menentang kebijakan pendidikan kolonial dan berjuang demi sistem pendidikan nasional Indonesia, tidak diprioritaskan diangkat sebagai guru negeri oleh Pemerintah Indonesia. Prioritas formasi pegawai pada tahun-tahun pertama setelah proklamasi Indonesia justru para guru yang pada masa Belanda adalah guru Pemerintah Belanda.

Kini meski komitmen dalam UU Guru dan Dosen telah amat jelas untuk meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan, realitasnya masih jauh panggang dari api.

Pertama, target sertifikasi yang terus diulur-ulur tanpa kejelasan pelaksanaan dijadikan alasan pemerintah menolak segera memberikan tunjangan profesi guru.

Kedua, upaya upgrading para guru ke S-1 sebagai syarat sertifikasi tidak mendorong pemerintah segera menetapkan model pendidikan, kurikulum, dan lembaga pelaksana. Alasannya, dana terbatas.

Ketiga, yang paling apes adalah guru honorer, GTT, dan PTT. Meski ada yang bergelar S-1, guru dengan status kepegawaian itu harus menunggu lama untuk dapat ikut sertifikasi dan menuntut tunjangan profesi. Alasan pemerintah, prioritas pemerintah adalah guru-guru S-1 dengan status kepegawaian penuh. Artinya, perjuangan guru honorer serta GTT-PTT masih panjang untuk bisa menikmati janji-janji UU Guru dan Dosen.

Dengan kesejahteraan yang amat minim, ketidakpastian pekerjaan, dan beban biaya hidup kian berat, mampukah para guru menjadi sumber inspirasi pengembangan diri bagi murid-murid? Realistiskah menuntut mereka mengajar dengan profesionalitas dan kesungguhan.

Langkah nyata

Tak ada pilihan, pemerintah harus segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan aneka masalah kesejahteraan guru.

Pertama, tersedianya dana untuk kesejahteraan guru adalah keharusan. Lupakan idealisme pendidikan sebagai pembangun pilar nasionalisme dan kebudayaan. Persoalan nyata kini adalah perut lapar guru dan keluarganya. Masalah kesejahteraan terkait isu kemanusiaan, bukan hanya politik kebijakan pendidikan.

Kedua, peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan dilakukan secara simultan. Tahap-tahap status kepegawaian, upgrading kualifikasi, dan pemberian tunjangan perlu dipertahankan demi kualitas. Pelaksanaannya harus bersamaan untuk memenuhi tuntutan tahapan kualifikasi, guru honorer tidak perlu menunggu proyek sertifikasi.

Ketiga, pemerintah perlu melibatkan institusi pendidikan swasta. Pemerintah tampaknya tidak cukup gesit menjabarkan amanat UU Guru dan Dosen karena birokrasi. Harus dibuat kerangka kerja sama pemerintah-swasta.

Agus Suwignyo Alumnus Universitas Amsterdam, Sedang Meneliti Sejarah Pendidikan Guru

 


Jumat, 27 Juli 2007

Nasionalisme dan Ketidakadilan

Benny Susetyo

Fenomena pembentangan bendera RMS Benang Raja, bendera Papua Bintang Kejora, dan pembentukan parpol lokal di Aceh yang mirip GAM mendorong pertanyaan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsep kebangsaan.

Sebagian orang mempertanyakan finalisasi konsep NKRI sebagai sebuah konsep final atas entitas bangsa ini.

Bagaimana sebenarnya konsep kebangsaan Indonesia? Max Lane dalam Bangsa yang Belum Selesai menyatakan perlunya menimba kembali kekuatan dan pertarungan ide dan pikiran dalam menyelesaikan pembangunan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kedaulatan politik bangsa sudah di tangan sejak merdeka, tetapi nation building memerlukan dinamika baru secara dinamis.

Sikap terbuka

Mempertimbangkan dinamika politik, kerumitan, pluralitas sekaligus kekhususan Indonesia sebagai bangsa “yang belum selesai” justru lahir pertanyaan lain yang menggoda, haruskah kita mengarah pada garis akhir kebangsaan sekaligus mengabaikan diri pada semua gejolak yang timbul di dalamnya dan melihatnya hanya sebagai ancaman? Dinamika politik kebangsaan tak lepas dari berbagai gejolak. Tetapi, bila gejolak itu hanya dilihat ancaman, bukan tak mungkin cara pandang kebangsaan tak berbeda dengan yang dilakukan Orde Baru.

Jauh lebih penting membicarakan Indonesia sebagai bangsa adalah bagaimana seharusnya cara pandang kita melihatnya. Kita berpengalaman saat melihat Indonesia dengan mata buta nasionalisme memperlakukan paham kebangsaan seperti layaknya agama. Yang terjadi adalah kekerasan dan penistaan nilai-nilai kemanusiaan. Aceh dan Papua sering menjadi korban keberingasan tangan-tangan berdarah atas nama nasionalisme.

Dengan sikap yang lebih terbuka dan berperikemanusiaan, kita bisa memperlakukan NKRI lebih dinamis dalam menerima kritik. Munculnya berbagai masalah itu seharusnya dilihat dalam perspektif lebih jernih dan luas dengan pertanyaan mengapa, apa, dan bagaimana.

Nasionalisme yang dipahami seperti agama hanya akan menghasilkan sikap kebangsaan yang picik, yang melihat perbedaan sebagai musuh. Bila NKRI adalah konsep utama kebangsaan, bagaimana menegakkannya dengan landasan keadilan.

Nasionalisme yang telah mengubah dirinya menjadi “agama baru” akan melahirkan imajinasi kaum nasionalis hampir sama persis dengan bagaimana saat dirinya membayangkan agama yang dipeluk. Konsekuensinya mereka harus menjaganya dari serangan musuh yang mengganggunya. Nasionalisme diperlakukan dengan segala cara, termasuk yang paling utama adalah kekerasan, agar tak roboh.

Nasionalisme ini akan melahirkan sikap picik dalam memperlakukan bangsa dan semua problem yang muncul dalam paham kebangsaan. Sikap luhur menjunjung tinggi persatuan akhirnya mengarah kepada “persatean”. Jika kekerasan sebagai pilihan, korbannya tak lain adalah para warga bangsa ini sendiri.

Menerima kritik

Cita-cita kebangsaan akan hancur bila tidak diimbangi sikap lebih adil dan terbuka menerima kritik. Kita tidak berada dalam zaman peperangan dengan senjata merupakan alat utama.

Upaya nation building selama ini justru menghadapi masalah pelik atas sikap-sikap elite yang sering tak menghargai jasa para pahlawan merebut Indonesia dari penjajah. Tidak jarang mereka membunuh rakyat sendiri karena dianggap melawan dan bertentangan dengan pandangan elite.

Sudah saatnya kita belajar lagi mengapa nasionalisme selalu menonjolkan wataknya begitu menyeramkan. Nasionalisme melahirkan sikap resistansi dan kecurigaan amat tinggi dari pemeluknya. Nasionalisme yang demikian cepat atau lambat akan mengarah kepada sikap chauvinistik dan hampir mendekati sikap kedengkian yang cukup kuat terhadap lainnya.

Finalisasi NKRI tidak lantas membenarkan semua cara bisa ditempuh dalam menghadapi gangguan demi gangguan. Pertanyaan mengapa terjadi gangguan, justru merupakan pertanyaan utama yang harus dicarikan jawabannya.

Indonesia bukan saja bangsa yang belum selesai, tetapi bangsa yang “tak harus selesai”. Kita sudah dalam ikrar, namun harus terus mengikuti perkembangan dan menyelesaikan masalah di atas paradigma keadilan dan kemanusiaan.

Nasionalisme bukanlah belenggu. Nasionalisme merupakan sikap terbuka melihat perbedaan sebagai keniscayaan. Kasus separatisme akan meningkat dari masa ke masa bila cara pandang atas kebangsaan masih sempit dan perilaku ketidakadilan masih terus dipertontonkan.

BENNY SUSETYO Pendiri Setara Institut

 


Senin, 30 Juli 2007

Pendidikan Dasar, Kuantitas Vs Kualitas?

Davy Hendri

Salah satu konsensus dunia dalam bidang pendidikan adalah menjamin 100 persen anak bisa menyelesaikan pendidikan dasarnya selambat- lambatnya tahun 2015 (MDGs 2015).

Terkait pendidikan dasar, gerakan Education For All (EFA) juga bertujuan meningkatkan keadilan mendapat pendidikan bagi anak perempuan, kelompok yang kurang beruntung, dan peningkatan kualitas hasil pendidikan.

Independent Evaluation Group (IEG), sebuah lembaga penelitian di bawah Bank Dunia, menjadikan tema kualitas hasil pendidikan dasar ini sebagai isu utama, dalam laporan From Schooling Access to Learning Outcomes: An Unfinished Agenda, 2006. Penekanan terhadap kualitas hasil pendidikan dasar dimunculkan sebagai isu utama dalam arahan pembangunan pendidikan dasar dunia ke depan. Sebab, perolehan keterampilan dan pengetahuan dasar seperti membaca dan berhitung sesuai standar merupakan aset berharga untuk membebaskan individu dari jeratan lingkaran kemiskinan yang tak berkesudahan.

Dilema kebijakan

Dalam konteks Indonesia, krisis ekonomi tahun 1997 menurunkan capaian angka partisipasi murni pendidikan dasar terutama pada keluarga miskin pedesaan, yang pada tahun 1988 mencapai 99,6 persen (BPS, 1988). Pemerintah lalu mengintervensi sisi suplai dengan membangun gedung-gedung sekolah baru yang berlokasi dekat permukiman penduduk, sekolah dua shift, dan program guru kontrak.

Adapun intervensi sisi demand dilakukan melalui program pengurangan biaya sekolah, beasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam APBN 2007, jumlah anggaran pendidikan untuk semua program mencapai Rp 90,01 triliun (sekitar 11,8 persen), masih jauh dari amanat UUD 1945 Amandemen, yaitu 20 persen dari APBN.

Meski program JPS-Bidang Pendidikan berperan besar memulihkan tingkat daftaran SD, krisis yang belum sepenuhnya pulih menyisakan sejumlah angka putus SD. Penelitian terkini menyebutkan, meski salah satu alasan utama tidak bersekolahnya anak-anak usia pendidikan dasar adalah jauhnya jarak sekolah dengan rumah, faktor kemiskinan rumah tangga tetap menjadi kontributor utama (Elfindri dan Davy, 2006).

Jangan lupa, program EFA juga mengamanatkan perbaikan kualitas output pendidikan (outcome learning), terutama bagi anak- anak keluarga miskin. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi akar masalah rendahnya kualitas hasil pendidikan. Gaung pemantauan kualitas pendidikan dasar jarang diperdengarkan Pemerintah Indonesia.

Program subsidi bertarget cukup memberi kontribusi positif kepada perbaikan kualitas hasil belajar anak-anak dari kelompok warga miskin dan mengurangi gap anak miskin dengan anak- anak kelompok warga lainnya.

Selain itu, perbaikan manajemen sekolah—introduksi program peningkatan kualitas guru dan monitoring evaluasi hasil pembelajaran—kepada pimpinan sekolah juga menjadi syarat keberhasilan program. Pengawasan yang lebih ketat terhadap kemajuan hasil belajar siswa per grup karakteristik sosial ekonomi juga akan menjadi poin penting program.

Relasi komplementer

Sebenarnya, relasi kuantitas-kualitas, yang selama ini diterima sebagai relasi substitusi, dapat diubah menjadi relasi yang bersifat komplementer. Peningkatan kualitas yang menjadi program berkesinambungan dan memakan waktu tetap mengharuskan siswa hadir di sekolah. Program monitoring pembelajaran tidak akan bisa berjalan, apalagi mencapai hasil, jika siswa tiba-tiba drop-out. Syarat utama kualitas siswa akan meningkat jika siswa hadir rutin di sekolah.

Selanjutnya, hukum demand akan berlaku dengan sendirinya. Saat standar kualitas telah tercapai, dengan sendirinya diharapkan kuantitas akan terjaga. Hal inilah yang menjadi faktor penjelas, mengapa sekolah swasta favorit tidak pernah sepi peminat. Bahkan pada beberapa kasus, orangtua kaya kini harus mengantre untuk mendaftarkan anak yang masuk SD, 2-3 tahun ke depan. Hal sebaliknya, banyak orangtua kurang beruntung. Adagiumnya, anak mereka sekolah atau tidak, setelah itu nasib mereka tidak berubah.

Davy Hendri Dosen Jurusan Ekonomi Islam IAIN Imam Bonjol, Padang

 


Selasa, 24 Juli 2007

Hikayat Bank Dunia

Imam Cahyono

“Our dream is a world without poverty”. (BANK DUNIA)

Anaknya sakit-sakitan. Pada 1997, Bank Dunia merampas haknya atas air bersih melalui privatisasi. Presiden Evo Morales berupaya merebut kembali hak rakyat meski harus berhadapan dengan Bank Dunia.

Nasib serupa dialami Hawa Amadu, yang membesarkan cucunya di kawasan kumuh Accra, ibu kota Ghana. Tak ada akses air bersih dan listrik. Bank Dunia mengancam tidak mengucurkan pinjaman kecuali Pemerintah Ghana mencabut subsidi. Ongkos kebutuhan hidup melangit setelah subsidi publik dicabut.

Hal sama dialami Muracin Claircin, petani padi dari Haiti. Pada 1995, Bank Dunia meminta Pemerintah Haiti menghapus rintangan impor. Haiti kebanjiran beras Paman Sam yang disubsidi Pemerintah AS. Muracin menganggur, keluarganya kelaparan.

“Global governance”

Mereka bukan anekdot, tetapi skandal nyata Bank Dunia yang menyebabkan ribuan kaum miskin sekarat (Johann Hari, The Independent, 27/4/2007).

Wabah kemiskinan merupakan skandal kemanusiaan yang amat memalukan, lebih dari sensasi skandal Wolfowitz, yang menaikkan gaji pacarnya 300.000 dollar AS per tahun. Kendati lembaga yang beranggotakan 185 negara itu rajin melansir kisah sukses (successful outcomes), realitas menjadi fakta tak terbantah.

Keterlibatan Bank Dunia—juga saudara kandungnya, IMF—dalam membuat kebijakan di negara dunia ketiga berbuah jadi malapetaka. Di kawasan sub-Sahara, Afrika, nyaris 30 tahun secara intensif lembaga multilateral itu mendikte kebijakan pemerintah. Hasilnya, pendapatan rata- rata penduduk menurun dibandingkan dengan tahun 1980, sektor kesehatan stagnan, dan kegagalan ekonomi menyulut konflik berkepanjangan.

Raison d’etre Bank Dunia untuk menanggulangi kemiskinan ibarat mitos. Bank Dunia, juga IMF, merupakan lembaga publik yang beroperasi berdasar iuran negara anggota. Namun, keputusan dan kebijakan lembaga itu tak menguntungkan negara miskin, sarat muatan ideologi dan politik (Stiglitz, 2002). Bukan hal aneh jika negara maju berupaya mengendalikan Bank Dunia dan IMF karena merupakan lembaga paling berpengaruh di muka Bumi.

Lahir dari Konferensi Bretton Woods, Juli 1944, old boys system yang usang dilanggengkan. Bank Dunia seolah merupakan jatah AS, sementara Eropa kebagian mengurus IMF. Lebih dari 60 tahun, Bank Dunia dipimpin warga negara AS, bermarkas di Washington dan secara permanen AS memiliki hak veto. Padahal, tidak ada aturan dalam Articles of Agreement Bank Dunia yang menyatakan, Presiden Bank Dunia harus dipilih oleh Presiden AS.

Secara fundamental, pendulum globalisasi tak lepas dari siapa yang menjalankan ekonomi global dan apa kepentingannya. Mekanisme tata kelola ekonomi global terkait aktor, sistem, dan dampak yang ditimbulkan.

Siapa yang menjalankan lembaga multilateral itu amat penting karena menentukan program dan kebijakan yang diambil. Selama ini posisi negara dan orang miskin tidak terwakili dalam struktur tata kelola meski mereka menjadi obyek utama Bank Dunia.

Pemimpin baru

Selama enam dasawarsa berjaya, kini rezim Bretton Woods kehilangan muka. Wolfowitz mengukir sejarah baru, untuk pertama kali Presiden Bank Dunia harus mundur sebelum waktunya karena alasan nonkesehatan. Peraih Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz menyarankan, “it would be good for the institution at this juncture if they had somebody who was an economist who really understood what development is”.

Celakanya, Presiden AS George W Bush ngotot menggunakan tradisi usang dalam memilih pengganti Wolfowitz tanpa ada transparansi dan akuntabilitas. Pemilihan presiden baru Bank Dunia berlangsung melalui seleksi amat tidak demokratis (democracy deficit). Meski mendapat kritik tajam, Bush menominasikan calon tunggal, Robert B Zoellick, internasionalis yang sukses membawa China bergabung ke WTO. Zoellick yakin pada kekuatan pasar dan perdagangan bebas dalam memberantas kemiskinan.

Pada usianya yang ke-63, kini Bank Dunia memilih Zoellick sebagai nakhoda baru. Ia langsung disergap tantangan besar, yakni membangun kembali lembaga itu dari demoralisasi, krisis legitimasi dan kredibilitas. Zoellick juga dinanti dua miliar kaum miskin yang hidup di bawah 2 dollar AS per hari. Semoga Bank Dunia tidak mengulang kesalahan yang sama, menyuruh orang buta untuk menuntun orang buta.

Imam Cahyono Peneliti; Program Officer Globalisasi Perkumpulan Prakarsa

 


Jumat, 27 Juli 2007

Kekerasan atas Nama Agama

Azyumardi Azra

Insiden ancaman yang kerap berujung kekerasan tampaknya masih berlanjut di negara ini. Kasus terakhir, 20 Juli, saat sekitar 2.000 orang datang ke Lembah Karmel, Puncak, memprotes pelaksanaan Konferensi Tritunggal Mahakudus yang diikuti sejumlah umat Katolik pada 24-29 Juli.

Mereka dihadang polisi di gerbang lokasi. Massa menuntut bukti izin kegiatan dari polisi; jika tidak, mereka akan membubarkan paksa konferensi itu.

Kejadian semacam ini sama sekali tidak baru; khususnya sejak masa pasca-Soeharto. Dari waktu ke waktu, kita menyaksikan berbagai bentuk ancaman dan kekerasan atas nama agama. Pada satu segi, ini terjadi di antara kelompok massa Islam— seperti contoh di atas—terhadap penganut agama lain, khususnya Kristen dan Katolik dan agama-agama lain.

Pada sisi lain orang juga bisa menyaksikan kekerasan di antara para pengikut agama yang sama; ada beberapa kelompok Islam, yang atas nama Islam, mengancam atau bahkan melakukan kekerasan terhadap penganut Islam lainnya. Dan secara tipikal, pelaku ancaman dan kekerasan menganggap kelompok Islam lainnya sudah sesat, menyimpang; seolah kebenaran Islam menjadi monopoli mereka sendiri, atau seolah mereka mengambil alih peran Tuhan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah.

Mengapa terus terjadi?

Mengapa tindakan-tindakan seperti itu terus terjadi? Jawabannya amat rumit. Namun, jika bisa disederhanakan dalam perspektif hubungan antaragama adalah, pertama, masih kuatnya rasa saling curiga di antara umat agama berbeda. Masih kuat, misalnya, kecurigaan di kalangan umat Islam, bahwa lembaga, kepemimpinan, dan organisasi Kristiani terus melakukan “kristenisasi” dengan berbagai cara yang mungkin. Sebaliknya, umat Kristiani mencurigai umat Islam terus berusaha menciptakan negara Islam di Indonesia. Kecurigaan yang kuat di kalangan umat Kristiani tentang hal ini bukan tidak mungkin membuat mereka nervous dan defensif dengan psikologi minoritas tertentu.

Kedua, belum terejawantahnya dialog-dialog yang workable antara kepemimpinan agama level tengah dan bawah. Memang dialog-dialog intra dan antaragama kelihatan terus berlangsung, tetapi— harus diakui—umumnya baru sampai pada level kepemimpinan puncak, di tingkat nasional maupun daerah. Jarang sekali terjadi dialog-dialog intra dan antaragama pada level tengah dan bawah kepemimpinan agama, yang justru bergerak dan amat berpengaruh terhadap masyarakat tingkat akar rumput. Padahal kepemimpinan agama pada level inilah yang bisa menghitamputihkan massa, yang bisa membuat massa murka, atau, sebaliknya, menjadikan mereka lebih tenang dan beradab.

Dalam konteks ini, hemat saya perlu pengembangan dialog-dialog intra dan antar agama, tidak hanya pada level puncak, tetapi juga pada level tengah dan bawah kepemimpinan agama. Memang beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tetapi dialog-dialog yang diselenggarakan FKUB belum tersosialisasikan ke tingkat bawah untuk kemudian bisa menciptakan hubungan intra dan antarumat beragama yang lebih sehat, harmonis, dan dinamis.

Pada segi lain, tetap maraknya ancaman dan tindakan kekerasan atas nama agama juga karena tidak efektifnya kekuasaan negara, yang biasanya diwakili polisi di lapangan. Dalam banyak kasus, polisi ada di lapangan, tetapi mereka tidak mampu mencegah terjadinya kekerasan, seperti dalam kasus penyerbuan massa anti-Ahmadiyah ke markas Ahmadiyah di Parung atau lokasi Ahmadiyah lainnya. Bahkan, hanya satu-dua kasus, yang pelaku ancaman dan tindak kekerasan atas nama agama diajukan ke pengadilan dan mendapat hukuman tidak setimpal dengan tindakan mengacau kehidupan umat beragama dan kehidupan publik umumnya.

Negara gagal

Negara seolah tidak memiliki kemauan politik (political will) dan kapasitas untuk bertindakan tegas guna melindungi setiap dan seluruh warga negaranya dari ancaman dan tindakan kekerasan dari individu atau kelompok warga lainnya.

Jika keadaan ini terus berlanjut, bukan hanya kekerasan yang dapat kian merebak di antara umat beragama, bahkan negara sendiri dapat menjadi sebuah “negara gagal” (failed states). Jika Indonesia menjadi “negara gagal”, bisa dibayangkan implikasi dan konsekuensi selanjutnya; integrasi negara sulit dipertahankan sehingga seolah menunggu waktu bagi terjadinya apa yang sering disebut sebagai “Balkanisasi”.

Oleh karena itu, dalam konteks hubungan intra dan antarumat beragama, perlu pemulihan kembali kemauan politik dan kapasitas bertindak aparat negara.

Jika saya menyarankan perlunya sebuah strong state yang memiliki kemauan politik dan kapasitas untuk melindungi setiap dan seluruh warganya, tidak berarti saya menyetujui kembalinya negara otoriter dan diktatorial di Indonesia Sebaliknya yang saya sarankan adalah negara demokrasi yang kuat karena sesungguhnya demokrasi tidak bisa tegak jika negara memble, tidak berdaya apa-apa melindungi warganya, tidak mampu menegakkan demokrasi. Jelas, hanya dengan kepatuhan pada tata hukum, ketertiban, dan keadaban publik, demokrasi bisa tegak secara lebih otentik.

Tak kurang pentingnya, representasi negara yang diwakili para pejabat dalam berbagai level harus pula senantiasa memperlihatkan komitmennya pada penegakan hukum. Hal ini karena bukan tidak jarang pejabat yang memikul tanggung jawab dalam kehidupan keagamaan, seperti Departemen Agama, tidak memberi garis yang tegas tentang ketidakbolehan melakukan ancaman atau kekerasan terhadap penganut atau kelompok keagamaan tertentu. Sebaliknya, bukan tidak jarang pejabat-pejabat ini mengeluarkan pernyataan dan kebijakan yang justru seolah menjadi justifikasi bagi tindakan-tindakan melanggar hukum itu.

Sudah saatnya berbagai pihak melakukan berbagai upaya lebih komprehensif dan terarah untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang toleran dan damai di bumi Indonesia. Jika tidak, berarti kita menyimpan bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu, bukan hanya menghancurkan umat beragama, tetapi juga Indonesia tercinta.

Azyumardi Azra Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 


Jumat, 27 Juli 2007

Selamat Datang Calon Perseorangan

M Fadjroel Rachman

Semua warga negara Indonesia adalah solusi bagi demokrasi. Mereka dapat berpartisipasi penuh dalam demokrasi, khususnya pemerintahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945.

Itulah pesan utama Mahkamah Konstitusi (MK) saat mengabulkan uji materi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Senin (23/7). Melalui jalur perseorangan, warga negara Indonesia kini juga dapat mencalonkan diri sebagai gubernur, wali kota, dan bupati, selain melalui partai politik (parpol) dan gabungan parpol.

Kutipan Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007, menyebutkan, “…adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar parpol untuk penyelenggaraan demokrasi, yaitu dengan membuka pencalonan secara perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

Revitalisasi parpol

Parpol dan intelektual pendukungnya marah terhadap penggagas calon perseorangan/independen, dianggap melemahkan parpol, yang lain menuduh MK tak paham demokrasi.

Parpol ternyata masih lelap dalam kekuasaan politik tanpa publik. Padahal hari sudah siang, semua aktivitas parpol yang berpusat pada kepentingan parpol dan elite parpol divonis berakhir dan dikukuhkan MK. Kesadaran politik warga negara inilah yang menggugat fungsi distortif parpol. Repolitisasi dan reideologisasi sedang berlangsung dalam realitas politik.

Parpol tak bisa lagi diperjualbelikan, tak ada lagi uang mahar atau haram dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Parpol, elite parpol, pialang parpol, pembusuk demokrasi sudah lenyap. Jawabannya, revitalisasi parpol, itulah fungsi positif kompetisi baru antara parpol dan perseorangan. Selama 10 tahun parpol menyia-nyiakan kesempatan menjadi parpol modern yang efektif dan efisien melayani kesejahteraan rakyat. Apabila parpol menolak revitalisasi, akan lenyap disapu oleh gelombang pasang calon perseorangan.

Keberanian politik

Bila parpol bersikeras menentang putusan MK, mencari celah menghambat, memperlambat, dan mendistorsi efektivitasnya, parpol akan melawan gelombang partisipasi politik, masa depan demokrasi dalam bahaya, khususnya konflik pilkada.

Kevakuman hukum pelaksanaan pilkada akan menjadi konflik berkepanjangan parpol dan masyarakat sipil. Pemecahannya? Revisi terbatas UU No 32/2004 oleh DPR akan riskan karena parpol belum tulus menerima keputusan MK. Keberanian politik Presiden Yudhoyono (SBY) kini jawabannya. Presiden harus segera membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), mencantumkan persyaratan pasangan calon perseorangan, selain parpol dan gabungan parpol. Rakyat pasti akan mendukung SBY, bila perpu juga dihadang DPR dan parpol.

Potensi konflik

Apa saja potensi konflik pilkada mutakhir?

Pertama, setelah putusan MK, Pilkada Jakarta, yang memasuki tahap kampanye, menjadi cacat hukum dan cacat dukungan publik. Potensi golongan putih—menurut Lembaga Survei Indonesia sekitar 65 persen—akan naik 10-15 persen menjadi 75-80 persen. Diperlukan keputusan politik untuk menunda Pilkada Jakarta sekitar enam bulan, sambil menunggu perpu dari SBY, guna kemajuan demokrasi lima tahun ke depan. Ini penting, daripada pilkada sekarang tetapi kelak menuai kesengsaraan, termasuk menghadapi pengadilan yang menggugat keabsahan gubernur terpilih. KPU Jakarta pun dapat diajukan ke pengadilan oleh masyarakat. Jakarta berhak mendapat gubernur terbaik dari warga negara terbaik.

Kedua, sebanyak 14 gubernur akan diganti—Maluku Utara (November 2007); Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Lampung (Januari 2008); Nusa Tenggara Timur (Februari 2008); Sumatera Utara (Mei 2008); Jawa Barat (Juni 2008); Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (Agustus 2008). Selain itu, masih ada 19 pilkada kabupaten/kota pada tahun 2007 dan puluhan lagi pada tahun 2008. Apakah parpol berani menantang partisipasi politik di 14 provinsi dan kabupaten/kota? Diperkirakan, parpol akan menyerah kalah dan semakin ditinggalkan masyarakat. Waktu akan membuktikan.

Partisipasi politik

Partisipasi politik setiap warga negara adalah kunci demokrasi. Rakyat diakui hak dan kemampuannya terlibat dalam kehidupan publik dan pemerintahan, termasuk partisipasi untuk menentukan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (participatory budgeting) di provinsi, kabupaten/kota. Partisipasi adalah wajah kekuasaan rakyat.

Apabila perseorangan sekadar mencari kursi dan harta, lebih baik mengundurkan diri. Rakyat akan menghukum perseorangan lebih keras daripada parpol. Kehadiran perseorangan adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, keadilan sosial, dan kebahagiaan rakyat, bukan untuk mengakumulasi kuasa dan harta.

Perjuangan politik gagasan perseorangan adalah untuk melawan politik Machiavellian parpol dan elite parpol. Untuk mengukuhkan politik Aristotelian (Nicomachean Ethics) “Politics is the science of the good for man, to be happiness.”

M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia) dan Penggagas Gerakan Jakarta Merdeka

 


Senin, 30 Juli 2007

Kepala Daerah Perseorangan

Denny Indrayana

Mahkamah Konstitusi membuka pintu monopoli pencalonan kepala daerah. Putusan MK, yang memungkinkan perseorangan maju sebagai calon kepala daerah, patut diapresiasi.

Majunya calon perseorangan, selain calon dari partai politik, akan meningkatkan kompetisi pemilihan kepala daerah. Kompetisi yang fair akan mendorong demokratisasi, termasuk dalam partai sendiri.

Monopoli partai politik (parpol) dalam perekrutan kepemimpinan nasional memang merisaukan. Monopoli ini berpotensi menggairahkan korupsi. Rumus sederhananya, korupsi adalah kewenangan yang monopolistik, tanpa keterbukaan (corruption is authority plus monopoly minus transparency). Salah satu penyebab maraknya politik uang di banyak pilihan kepala daerah adalah monopoli pencalonan kepala daerah oleh parpol. Padahal, kinerja parpol sendiri masih jauh dari semangat antikorupsi. Jajak pendapat Transparansi Internasional Indonesia menegaskan, parpol sebagai salah satu institusi paling korup di Tanah Air.

Semangat memperbesar kompetisi serta transparansi antikorupsi itulah pesan terobosan konstitusional terpenting dari putusan MK tentang calon kepala daerah perseorangan. Meski demikian, terobosan MK itu masih menyisakan masalah.

Calon presiden perseorangan?

MK tetap memiliki keterbatasan. Meski berhasil membuka kunci monopoli pencalonan kepala daerah oleh parpol, MK hanya dapat menguji konstitusionalitas undang-undang atas Undang-Undang Dasar. MK tidak dapat menyoal problematika dalam konstitusi itu sendiri. Maka, monopoli pencalonan presiden oleh parpol, yang diatur Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, tidak dapat ditembus MK, kecuali pasal itu diubah MPR. Maka, peluang calon presiden perseorangan tetap tertutup. Meski demikian, dengan konsistensi logika, terbukanya calon perseorangan untuk kepala daerah dapat menjadi amunisi tambahan untuk mendorong advokasi pencalonan presiden perseorangan.

Persyaratan

Problematika kedua terkait syarat dan rincian pencalonan kepala daerah perseorangan. Mandat konstitusional MK hanya menguji konstitusionalitas undang-undang. MK bukan legislatif yang dapat menambah kata-kata ke dalam undang-undang. Maka, dengan membuka pintu calon kepala daerah perseorangan, ada rincian persyaratan calon perseorangan yang belum terselesaikan.

Untuk mengisi kekosongan hukum itu ada tiga pilihan. Pertama, legislative review, yaitu mengubah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang terkait dengan syarat calon kepala daerah perseorangan. Namun, cara ini mempunyai dua kelemahan, yaitu memakan waktu lebih lama dan potensi tingginya resistansi parpol di DPR atas putusan MK.

Kedua, dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Cara ini terbilang moderat, terutama karena problem justifikasi hadirnya “kegentingan yang memaksa” sebagai syarat tunggal konstitusional lahirnya perpu. MK pernah memutuskan kriteria kegentingan memaksa amat tergantung dari subyektivitas presiden. Alternatif ini mungkin paling cepat dari sisi waktu, tetapi berpotensi tertolak ketika dimintakan persetujuan kepada DPR.

Ketiga, melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk mengatasi keterdesakan waktu dan mandat konstitusional. MK sendiri (paragraf 3.15.22 pada putusannya) menyarankan KPU mengambil inisiatif itu, terutama untuk menghindari kekosongan hukum. Dasar hukum bagi KPU termuat dalam Pasal 8 Ayat (3) Huruf a dan Huruf f juncto Pasal 117 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang memberi kewenangan bagi KPU untuk membuat pengaturan atau regulasi dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Secara teori, alternatif peraturan KPU ini sejalan dengan konsep komisi sebagai lembaga negara independen, yang salah satu ciri utamanya berwenang mengeluarkan aturan sendiri terkait dengan tugas dan kewenangan konstitusionalnya (self regulatory body).

Apa pun baju hukum yang dipilih, substansi rincian calon kepala daerah perseorangan dapat mengacu Pasal 68 Ayat (1) UU Pemerintahan Aceh. Pasal itu mengatur, calon perseorangan didukung “sekurang-kurangnya 3 persen dari jumlah penduduk tersebar di sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan 50 persen dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota”. Sebagai perbandingan, dukungan dan populasi jumlah penduduk itu pula yang menjadi dasar pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang maju sebagai anggota parlemen dari unsur perseorangan.

Relasi eksekutif-legislatif

Masalah lain yang akan dihadapi calon perseorangan adalah efektivitas pemerintahan saat menjadi kepala daerah. Meski bukan dari unsur parpol, calon kepala daerah perseorangan tetap membutuhkan dukungan parpol jika ingin efektif melaksanakan program kerja pemerintahan. Maka, akomodasi dan kompromi politik akan menjadi keseharian relasi DPRD dengan kepala daerah perseorangan. Rakyat pemilih mungkin melihat kompromi ini sebagai bentuk pengkhianatan atas independensi dari kepala daerah perseorangan. Inilah dilema yang akan dihadapi kepala daerah perseorangan terpilih: menjamin efektivitas pemerintahan, tanpa kehilangan mandat independensi perseorangan.

Karena itu, pada masa depan, makna independensi calon kepala daerah harus diredefinisi. Dari makna lawan tanding dari calon parpol menjadi kemandirian dari segala bentuk intervensi yang berjarak dengan mandat kesejahteraan rakyat. Ini seiring upaya revolusioner demokratisasi parpol, definisi independensi tidak hanya monopoli calon perseorangan, tetapi juga milik calon parpol. Bukankah calon perseorangan maupun parpol seharusnya sama-sama berkiprah untuk mewujudkan Indonesia lebih sejahtera?

Denny Indrayana Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

 


Selasa, 31 Juli 2007

Pertahanan dan Pembiayaan TNI

Jaleswari Pramodhawardani

…kepemilikan akan perlengkapan modern yang canggih tidak selalu menjamin kemenangan. Ini karena setiap pasukan, di seluruh dunia, dibentuk sesuai tujuannya: kebijakan pertahanan dan keamanan serta doktrin militer, yang memerlukan sejumlah pasukan dan perlengkapan khusus, semua tergabung menjadi kekuatan yang bersatu…kurangnya persatuan—dalam tujuan atau antara tujuan dan kekuatan—adalah alasan utama terjadinya kegagalan. Selain masalah geografi, uang selalu menjadi faktor penentu terbesar dalam struktur kekuatan

Ruppert Smith

Komisi I DPR bidang Pertahanan menyesalkan keputusan pemerintah yang tidak lagi menempatkan anggaran pertahanan sebagai prioritas (Kompas 25/7).

Pada pagu anggaran pertahanan tahun 2008 hanya diajukan Rp 33, 878 triliun dan menduduki peringkat ke-7 dari pagu anggaran nasional.

Selama 2007, bagian militer dari pemerintah pusat adalah Rp 32,64 triliun (3,4 miliar dollar AS) atau 6,3 persen dari anggaran pemerintah pusat, sama dengan 0,9 dalam GDP. Ini menggambarkan kenaikan 16 persen dalam anggaran militer pada tahun 2006. Pada tahun itu anggaran pertahanan menempati urutan tiga terbesar.

Lebih tinggi

Meski pada era reformasi anggaran TNI telah berkembang melebihi komponen anggaran lain, bagian GDP tetap rendah dalam standar regional dan global. Karena harus diingat, biaya pertahanan dan keamanan di negara kepulauan akan lebih tinggi dari negara kontinen dengan mendasarkan pada luas wilayah dan jumlah penduduknya.

Kenyataan politik lainnya adalah pertahanan dan keamanan belum menjadi prioritas utama anggaran sejak dilakukan kampanye untuk mendapatkan kendali atas Papua pada tahun 1950. Keamanan masih belum diperlakukan sebagai public goods. Bahkan beberapa kasus menunjukkan konsep “keamanan” menjadi sesuatu yang dianggap menakutkan dan berkebalikkan dengan makna kata aman.

Bisa dipahami jika prioritas anggaran pada era reformasi terus berpihak pada sektor lain, terutama pendidikan. Di bawah amanat UUD 1945 (Pasal 31), setidaknya 20 persen dari dana pemerintah pusat dialokasikan ke pendidikan. Jangkauan untuk meningkatkan anggaran militer pun akan terbatas antara sekarang dan tahun 2009, dan mungkin untuk 10 tahun ke depan. Apalagi bila kepentingan itu dibenturkan isu gun versus butter.

Berita minimnya anggaran pertahanan di Indonesia sudah menjadi pengetahuan luas di kalangan negara-negara lain. Selain jumlahnya yang paling kecil di Asia Tenggara, sering tidak diimbangi dengan perencanaan pembiayaan yang mendasarkan pada skala prioritas kebutuhan.

Bicara skala prioritas, kita dihadapkan masalah klasik, ketiadaan grand design kebijakan keamanan nasional ataupun strategi pertahanan nasional yang jelas. Perencanaan penganggaran yang disusun selama ini lebih mengacu pada pagu anggaran yang disediakan pemerintah pusat, bukan merefleksikan kebutuhan TNI sebenarnya. Belum ada upaya serius dan sistematis untuk membicarakan pembiayaan TNI. Selain tertutup informasi untuk mengakses data, juga banyak yang meragukan kepedulian atas hal ini.

Kelindan masalah

Pada tingkat lapangan, minimnya anggaran belanja pertahanan yang disediakan negara menjadi masalah yang selalu menghambat pengembangan kemampuan pertahanan Indonesia. Kondisi ini berpengaruh kepada pembangunan postur pertahanan yang menyebabkan fungsi pertahanan tidak berjalan maksimal. Kita menjumpai banyak alutsista buatan Perang Dunia II yang dimiliki ketiga angkatan.

Keterbatasan ini memengaruhi keterampilan prajurit yang di bawah standar kemampuan tentara negara tetangga. Belum lagi soal kesejahteraan prajurit yang memprihatinkan. Semua itu berkait berkelindan, belum mendapat penyelesaian.

Jika hal ini tidak diantisipasi, dikhawatirkan akan berimplikasi pada tiga hal.

Pertama, minimnya anggaran pertahanan memberi kesempatan bagi TNI untuk mandiri mencari dana khusus guna membiayai operasional pertahanan dan kesejahteraan prajurit di daerah penugasan.

Kedua, pertahanan merupakan wewenang penuh pemerintah pusat. Pertahanan adalah fungsi pemerintahan yang amat khusus karena mengandung kemungkinan penggunaan kekerasan secara legal yang merupakan monopoli negara. Hak monopoli ini tidak bisa digantikan lembaga lain, apalagi oleh pemerintah daerah. Namun, dengan keterbatasan dana dari pusat, kemungkinan menjadikan pemerintah daerah merasa mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan TNI dalam rangka pengamanan daerahnya amat dimungkinkan. Hal ini bisa dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang setiap tahun menemukan indikasi penyimpangan pembiayaan pertahanan di daerah. Apalagi dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 10 Ayat (3) dan (4) dan Pasal 12 cenderung memberi multitafsir atas hal itu.

Ketiga, dengan minimnya anggaran pertahanan TNI, upaya penertiban bisnis TNI akan terhambat. Selama ini kita belum mendapat kerangka kerja yang jelas bagaimana bisnis TNI akan ditertibkan berikut kompensasi yang diberikan kepada TNI. Jika hal ini tidak dipikirkan, upaya untuk menarik TNI dari kegiatan bisnisnya dan menertibkan TNI dari dana-dana di luar anggaran akan sia-sia.

Jaleswari Pramodhawardani Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI; Dewan Penasihat The Indonesian Institute, Lembaga Riset Kebijakan Publik

 


Sabtu, 28 Juli 2007

Anak-anak, Merokoklah!

Seto Mulyadi

Jangan kaget! Ini adalah seruan lantang industri rokok kepada anak-anak dan remaja kita.

Sayang, banyak orangtua tampaknya masih terlelap dan tidak sadar. Tahu-tahu, jutaan anak kita telah tercemar asap tembakau dan akan menjadi perokok aktif di masa depan. Dengan sistematis, industri rokok mengajak jutaan anak untuk sejak dini mulai gemar merokok.

Coba lihat iklan-iklan rokok di mana-mana, seolah tidak ada lagi ruang kosong yang ramah anak dan bebas dari dominasi iklan rokok. Mulai dari billboard, spanduk, umbul-umbul, iklan di media cetak ataupun elektronik, kaset atau film sampai ke seminar-seminar pendidikan pun tak luput dari promosi rokok.

Materi iklan pun menunjukkan segmentasi pasar yang dibidik. Bahwa merokok adalah baik. Merokok identik dengan nikmat, berani, macho, trendi, kebersamaan, santai, optimistis, penuh petualangan, kreatif, dan segudang istilah lain lagi yang membanggakan.

Tidak tanggung-tanggung, idola remaja—penyanyi, grup musik, atau para tokoh yang memenuhi selera pasar konsumen— dilibatkan sebagai model.

Industri rokok paham teori psikologi perkembangan anak bahwa—menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson—remaja sedang pada tahap the sense of identity, tahap mencari identitas, termasuk meniru dan mengikuti perilaku model yang menjadi idolanya. Dengan “serangan” iklan dan menampilkan identitas yang dicari remaja, otomatis mereka larut dalam pengaruh iklan, merasa lebih hebat dengan merokok.

Metode komunikasi persuasif yang digunakan pun memakai classical conditioning, yaitu mengubah sikap dengan mengondisikan antara perasaan positif dan benda yang diiklankan. Remaja pun tergiur saat disuguhi pesan-pesan seperti “Apa Obsesimu?”, “X-presikan Aksimu!”, dan “U are U!”.

Bahan adiktif

Kalangan industri rokok sering berkilah, iklan rokok tidak akan menimbulkan perokok baru, tetapi hanya menjaga agar perokok aktif tetap mengonsumsi produksinya atau agar tidak pindah ke merek lain. Namun, kenyataannya iklan rokok telah menjebak ratusan ribu anak dan remaja untuk mulai mencoba merokok, lalu menjadi pengguna tetap yang aktif.

Mereka menutup mata terhadap kenyataan bahwa mengiklankan rokok sama dengan mempromosikan bahan adiktif terhadap anak-anak. Saat merokok, mereka akan mengisap sekitar 4.000 racun kimia dengan tiga komponen utama yang berbahaya, yaitu nikotin, tar, dan karbon monoksida.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, tembakau membunuh lebih dari lima juta orang per tahun, dan diproyeksikan akan membunuh 10 juta sampai tahun 2020. Dari jumlah itu, 70 persen korban berasal dari negara berkembang.

Lembaga Demografi UI mencatat, angka kematian akibat penyakit yang disebabkan rokok tahun 2004 adalah 427.948 jiwa, berarti 1.172 jiwa per hari atau sekitar 22,5 persen dari total kematian di Indonesia.

Remaja akan tetap menjadi sasaran utama untuk menggantikan perokok senior yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap rokok, yang konon sekitar 30 juta akan wafat karena penyakit yang berhubungan dengan tembakau.

Coba simak laporan perusahaan rokok di AS, Philip Morris (1981), “Remaja hari ini adalah pelanggan tetap yang potensial untuk hari esok! Pola merokok remaja amat penting bagi Philip Morris….”

Hak anak

Melalui Sidang Ke-56 WHO, 192 negara anggotanya telah mengadopsi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC) untuk melindungi generasi muda dari kerusakan kesehatan dan asap tembakau. Pasal 13 FCTC mensyaratkan negara anggota untuk melaksanakan larangan total terhadap segala jenis iklan, pemberian sponsor dan promosi produk tembakau, baik secara langsung maupun tidak dalam kurun waktu lima tahun setelah meratifikasi konvensi.

Sayang, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi konvensi ini dan belum memiliki undang-undang yang mengatur dampak bahaya tembakau, sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tetap mengizinkan iklan rokok di media elektronik dengan berbagai bentuknya.

Ketika kita semua tahu bahwa rokok ialah zat adiktif dan merupakan salah satu pembunuh hak hidup anak, pemerintah tampaknya belum tegas dalam melindungi anak dari bahaya tembakau. Padahal UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak termasuk yang menjadi korban zat adiktif (Pasal 59). Pasal 89 Ayat 2 menegaskan, “Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun….”

Bagaimana nasib RUU Pengendalian Dampak Rokok dan Tembakau yang konon sudah disetujui 41 persen anggota DPR?

Badan POM mencatat 14.249 iklan rokok tersebar di media elektronik (9.230), media luar ruangan (3.239), dan media cetak (1.780). Hingga kini, tanpa kendala, iklan rokok terus mempromosikan bahan yang sarat pelanggaran hak anak, baik hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, maupun hak untuk memperoleh perlindungan.

Kongres Anak Indonesia sebagai pemenuhan hak partisipasi anak tahun lalu telah mendesak pemerintah untuk membatasi iklan rokok di media massa sebagai bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak.

Akankah kita terus membiarkan tingkah pembunuh berwajah santun berkeliaran di mana-mana menghiasi ruang-ruang publik kita? Lupakah kita kepada kesepakatan yang dicanangkan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2002 untuk menciptakan a world fit for children?

Tampaknya kita semua harus jujur untuk berani mengakui bahwa kita belum siap untuk memenuhi hak anak, agar nantinya mereka bisa berkata, “Tubuhku sehat, jiwaku kuat, siap menjadi pemimpin masa depan!”

Seto Mulyadi Ketua Komnas Perlindungan Anak

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s