Pemikiran Indonesia Mei 2007 3

Jumat, 04 Mei 2007

LSM sebagai Sebuah Industri

Benny Subianto

Sejak Orde Baru berakhir, LSM menjelma menjadi industri.

Banyak donor internasional mengucurkan dana besar guna mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia. Tak heran apabila muncul banyak LSM dengan program-program bertajuk good governance, peningkatan pelayanan publik, pemilihan umum yang demokratis, otonomi daerah, atau kebebasan sipil.

Agenda LSM telah bergeser dari perlawanan terhadap negara menjadi komplemen kebijakan demokratisasi negara. Pada masa Orde Baru (Orba), kegiatan advokasi, pelatihan, dan penelitian LSM bertujuan melakukan emansipasi terhadap masyarakat tertindas. Kini kebanyakan LSM yang dananya tergantung donor internasional melakukan penguatan masyarakat sipil yang sejalan dengan kebijakan negara.

Di zaman Orba, LSM dicurigai sebagai kelompok yang mewakili kepentingan asing, kini berbagai kelompok masyarakat mempertanyakan akuntabilitas LSM karena dianggap tidak akuntabel terhadap kelompok yang mendapat manfaat (beneficiaries), selain kritik atas rendahnya kapasitas dan kinerja, serta praktik kolusi antara LSM dan donor.

Antara resistensi dan industri

Berbagai lembaga donor Amerika Serikat dan Eropa Barat antusias mendukung demokratisasi di Indonesia. Karena dorongan pasar, tahun 1998-2001 adalah masa booming sekaligus awal perkembangan LSM sebagai industri. Bersamaan dengan itu, LSM kehilangan isu politik karena kebebasan sipil telah dibuka sejak Mei 1998 dan demokrasi prosedural telah tercipta pada 2004.

Banyak LSM yang semula tak bekerja di bidang demokrasi tiba-tiba beralih menjadi LSM dengan agenda konsolidasi demokrasi dalam berbagai varian dan turunan. LSM baru pun bermunculan, umumnya melakukan kegiatan sekitar pemantapan demokrasi, penguatan masyarakat sipil, dan good governance.

Tak ada yang salah dengan “industri LSM”. Masalah muncul apabila ada “ketegangan” antara LSM dan partai politik. Hubungan LSM-partai politik ditandai rasa saling tak percaya. LSM menganggap partai politik tak menjalankan fungsinya, yaitu melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan konstituen. Sebaliknya, partai politik mencurigai LSM melakukan kontrol tanpa pernah akuntabel kepada siapa pun kecuali donor. Kehadiran LSM “dadakan” yang sengaja dibentuk instan oleh kekuatan politik, pejabat publik, atau “preman” untuk tujuan politik maupun bisnis jangka pendek membuat LSM kian terpuruk.

LSM sebagai kartel

Karut-marut dunia LSM merupakan akibat praktik kartel. Sumber dana LSM dikuasai segelintir elite LSM yang punya leverage terhadap donor. Mereka bisa meminggirkan LSM yang bukan kelompoknya meski LSM itu memiliki kapasitas, rekam jejak, maupun kinerja baik. Sebaliknya mereka bisa mengarahkan donor untuk mendanai LSM baru yang tak punya kapasitas maupun kinerja. Akibatnya, banyak LSM dengan program demokratisasi dan good governance tak mampu mewujudkan (deliver) manfaat bagi kelompok beneficiaries. LSM macam ini tak lain adalah lahan mata pencarian para pendiri atau pengurus saja.

Logika kartel jelas tak memungkinkan LSM akuntabel. Selama mekanisme kartel masih berlangsung, dana LSM lebih digunakan untuk kepentingan sendiri ketimbang beneficiaries. Elite LSM yang sarat kepentingan, pihak donor yang naif, dan kadang-kedang kolutif melahirkan oligarki “industri” LSM.

Kekuatan kartel di kalangan komunitas LSM telah menghambat pertumbuhan organisasi rakyat yang melakukan gerakan sosial di tingkat akar rumput. Komunitas LSM penuh bias kelas menengah kota yang elitis, terfragmentasi, serta tak memiliki fokus atau ideologi yang jelas.

Hingga kini belum ada parameter untuk mengukur keberhasilan LSM. Ini menjadi pembenar “industri LSM” yang hampir tak bermanfaat bagi beneficiaries. Demokrasi dan good governance mensyaratkan praktik yang akuntabel. Tanpa akuntabilitas, tak mungkin demokrasi dan good governance ditegakkan.

Benny Subianto Peneliti; Tinggal di Jakarta


 

Jumat, 04 Mei 2007

Menimbang “Biokrasi”

Eep Saefulloh Fatah

Isu paling populer dalam diskusi politik belakangan ini adalah pemanasan global beserta segenap konsekuensinya bagi kehidupan manusia. Begitu populernya isu ini, berbagai media internasional (Time, Newsweek, Forbes, National Geographic, dan lainnya) secara virtual sepakat mengangkatnya sebagai kisah pada pekan-pekan belakangan.

Diskusi panas tentang pemanasan global menyentak kesadaran banyak kalangan ilmu politik tentang tak sensitif lingkungannya berbagai model demokrasi yang dipraktikkan di dunia saat ini. Demokrasi telah menelantarkan agenda lingkungan. Memang, demokrasi terbukti berhasil memperbaiki tata hidup politik, ekonomi, dan sosial di banyak tempat, tetapi tak bertuah menghadapi ancaman kerusakan lingkungan beserta segenap dampaknya.

Bahkan, demokrasi liberal—yang menjadi model umum dalam Gelombang Ketiga Demokratisasi saat ini—terbukti tak ramah lingkungan. Demokrasi liberal yang hampir selalu berjodoh dengan ekonomi neoliberal menjadi penyumbang terbesar kerusakan lingkungan global.

Bagaimana model-model demokrasi lebih lanjut? Berbagai model—partisipatif, deliberatif, berorientasi gender, dan model-model “demokrasi yang kuat” (strong democracies) lainnya—telah diajukan untuk mengoreksi keterbatasan demokrasi liberal. Namun, meski mementingkan partisipasi, toleransi, keadilan gender, mandat, keterwakilan, dan akuntabilitas, model-model demokrasi lebih lanjut itu belum menimbang agenda lingkungan.

Maka, dengan mengecualikan sejumlah kasus—seperti negara-negara Skandinavia atau Eropa Utara—perluasan praktik demokrasi dalam tiga dekade terakhir justru memberi kontribusi bagi kenaikan laju kerusakan lingkungan. Seolah-olah, semakin berkembang demokrasi, semakin meluas kerusakan lingkungan.

Pada titik ini, Amerika Serikat (di bawah George W Bush) bisa menjadi contoh. Berdasar riset lembaga-lembaga pemantau lingkungan global, AS adalah pemberi kontribusi terbesar bagi kemunduran kualitas lingkungan dunia. Dan, Pemerintah AS adalah salah satu pemerintahan yang paling tak sensitif lingkungan di dunia.

Demokrasi yang sensitif lingkungan

Kegagalan demokrasi berdamai dengan lingkungan menyadarkan para ilmuwan politik tentang pentingnya menimbang lingkungan hidup dalam kerja demokrasi. Sejak 1980-an, berkembanglah teori-teori “demokrasi yang sensitif lingkungan”.

Sejumlah terminologi baru dalam khazanah demokrasi pun diperkenalkan. Misalnya, “ekodemokrasi” (ecodemocracy) dan “demokrasi hijau” (green democracy). Secara umum, yang ditawarkan adalah konsep pengintegrasian dimensi lingkungan hidup ke dalam proses dan hasil demokrasi. “Sensitivitas lingkungan hidup” diperkenalkan sebagai ukuran tambahan untuk menilai kualitas praktik demokrasi.

Demokrasi pun dihadapkan pada aneka tuntutan baru. Ia dituntut membangun sistem politik yang sensitif lingkungan (green policies). Dituntut tersedia dan aktifnya partai-partai sensitif lingkungan yang menjadikan lingkungan hidup sebagai platform utamanya (green parties). Kebijakan pun harus mampu menimbang aspek lingkungan (green policies). Anggaran belanja negara dan daerah harus menimbang aspek lingkungan dan memobilisasi dana yang layak bagi pengelolaan lingkungan (green budget). Bahkan, para pejabat publik dan politisi dituntut punya sensitivitas lingkungan yang layak (green politicians).

Perkembangan literatur ilmu politik era 1980-an berlanjut hingga kini. Menurut sejumlah catatan, musim semi perdebatan tentang perlunya “demokrasi yang sensitif lingkungan” mengalami pasang naik paling mengesankan dalam dekade terakhir.

Pada titik itu, sejumlah kemajuan telah dicapai. Pertama, perdebatan bergeser dari wilayah intelektual dan moral (sebagai isu gerakan sosial pro-lingkungan) ke wilayah politik (sebagai bahan perumus kebijakan publik).

Kedua, perdebatan bergerak dari pembentukan terminologi dan konsep baru ke arah pengujian kelayakan konsep dalam praktik demokrasi.

Ketiga, perdebatan bergerak dari sekadar perumusan model ekodemokrasi ke arah perancangan desain institusi bagi pengintegrasian dimensi lingkungan ke dalam proses dan hasil demokrasi.

Biokrasi

Tentu, perdebatan masih jauh dari selesai. Model demokrasi yang sensitif lingkungan sama sekali belum menjadi model populer dalam praktik demokrasi saat ini. Di tingkat teori dan konsep, gagasan ini belum penuh terelaborasi. Dalam kerangka ini, buku Political Theory and the Ecological Challenge (2006), dieditori Andrew Dobson dan Robyn Eckersley (keduanya profesor ilmu politik), oleh Cambridge University Press, terbit tepat waktu.

Di antara berbagai elaborasi filosofis dan teoretis tentang tantangan ekologi bagi teori-teori demokrasi yang ditulis para sarjana representatif, Terence Ball memperkenalkan gagasan “biokrasi”. Seperti tercermin dari namanya, biokrasi adalah pemerintahan yang menimbang makhluk hidup. Maka, dalam biokrasi, bukan saja manusia yang mesti ditimbang dan diwakili kepentingannya, tetapi juga binatang, ekosistem, dan generasi mendatang.

Ball menafsirkan ulang konsep-konsep dasar dalam demokrasi, semisal konsep keterwakilan atau representasi. Seperti tercermin dari rangkaian kata pembentuknya, representasi (re-present-ation) adalah menghadirkan kembali sesuatu yang sejatinya tak hadir di sekitar pejabat publik yang bertugas mewakili (representator). Dalam konteks ini, posisi binatang, ekosistem, dan generasi mendatang sebenarnya sama dengan publik atau pemilih. Mereka sama-sama tak hadir dan mesti dihadirkan.

Pengkritik gagasan biokrasi boleh jadi berkilah. Manusia harus diwakili karena mereka memilih. Bukankah binatang, ekosistem, dan generasi mendatang tak ikut memilih? Mengapa harus diwakili?

Ball dan para penganjur biokrasi punya jawaban standar. Bukankah anak-anak di bawah umur, orang tak waras, mereka yang sakit keras, dan penganut golongan putih (yang situasional-temporer maupun yang ideologis-permanen) juga tak ikut memilih? Akan tetapi, bukankah kerja demokrasi tetap harus menimbang mereka?

Biokrasi relatif merupakan gagasan baru, apalagi bagi kita di Indonesia. Di sini, kritik Daniel Bell (1999)—yang sebenarnya ditujukan kepada demokrasi deliberatif—bisa dipinjam. Menyampaikan dan mempertahankan secara elegan sebuah gagasan, tulis Bell, adalah satu tugas. Memikirkan bagaimana mengimplementasikannya adalah tugas berikut. Memang masih terbentang tugas membuat biokrasi tak saja layak di level diskusi, tetapi juga praktis. Kolom ini sendiri baru sebuah permulaan yang butuh elaborasi lanjutan.

Yang jelas, kini biokrasi kita menghadapi tantangan defisitnya politisi yang mampu berpikir panjang dan jauh ke depan. Bukankah politisi kita umumnya lebih senang memikirkan bagaimana memenangkan pemilihan mendatang ketimbang memikirkan bagaimana memperbaiki nasib generasi mendatang?

EEP SAEFULLOH FATAH Direktur Eksekutif Sekolah Demokrasi Indonesia; Pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia

 


 

Sabtu, 05 Mei 2007

Mengusir Kegelapan dengan Sapu

Gede Prama

Seorang pengagum bintang sinetron Paramita Rusadi punya cara unik dalam mengekspresikan kekagumannya. Setiap kali bertemu wanita cantik—entah di jalan, di pasar, mal, kantor, di mana saja—ia selalu bergumam “paramita”. Namun, begitu ia melihat istrinya di rumah yang tidak pernah merawat diri, ia bergumam, “parah banget”.

Maaf. Lelucon itu hanya bunga canda yang membuat kehidupan menjadi indah, penuh tawa. Namun, inilah ciri kehidupan yang bergerak dari kegelapan menuju kegelapan. Terkait milik orang selalu penuh puji. Tetapi melihat milik sendiri selalu penuh caci. Ada saja alasan yang membuat hadiah-hadiah kehidupan yang sudah tergenggam tangan lalu terlihat tidak sempurna.

Ciri lain kegelapan adalah keseharian yang mudah marah dan tersinggung. Perhatikan di media. Semakin tinggi kadar marah publik, khususnya kepada pemerintah, semakin penting tempatnya di media. Lihat surat pembaca di media cetak, setengah lebih adalah ekspresi kemarahan. Juga tulisan atau komentar para pemuka, jika tidak marah, kecil kemungkinan mendapat perhatian publik sekaligus media.

Dalam bahasa hati, ini pertanda, banyak yang memerhatikan nasib bangsa. Masih ada yang rela berfungsi sebagai penjaga sejarah agar keburukan masa lalu tidak terulang. Tidak sedikit yang masih mencintai Indonesia sehingga tidak seluruh kemarahan sebenarnya berwajah negatif.

Dalam bahasa kejernihan, ketidakpuasan, kemarahan, ketersinggungan adalah tanda-tanda jika emosi terlalu mudah dicuri. Jangankan kejadian besar, hal sepele pun bisa membuat emosi tercuri. Sehingga dalam totalitas, kehidupan manusia seperti rumah besar yang setiap hari kecurian. Marah, tersinggung, tidak puas, protes hanya sebagian tanda-tanda emosi yang tercuri.

Pencuri di rumah kosong

Seperti dituturkan salah satu logika tua, kegelapan tidak bisa diusir dengan sapu, ia hanya bisa menghilang bila dihidupkan cahaya terang. Sehingga menimbulkan keingintahuan, apa cahaya penerang yang bisa membantu mengusir kegelapan kemarahan?

Kembali ke pengandaian ihwal rumah yang tercuri, ia mungkin terjadi jika rumahnya penuh barang, sekaligus tidak terjaga. Ada beberapa “barang” di dalam yang memungkinkan emosi mudah tercuri, yakni harga diri yang terlalu tinggi, kepintaran penuh kemelekatan, dan logika batu.

Memiliki harga diri merupakan pertanda kedewasaan, namun mengharap agar setiap hari diri dihargai tinggi, mudah sekali membuat emosi tercuri. Jangankan orang biasa, orang berpangkat serta bereputasi tinggi pun tidak bisa membuat dirinya selalu dihargai. Karena itu, banyak guru mengimbangi harga diri dengan sikap rendah hati. Dihargai adalah sumber motivasi. Dicaci adalah masukan berguna jika masih ada sejumlah hal dalam diri ini yang perlu diperbaiki.

Kepintaran memiliki perilaku unik yang tidak semua menyadari. Pertama-tama kepintaran membuat ukuran. Lalu menilai dan menghakimi semuanya sesuai ukuran itu. Bila kehidupan sesuai ukuran, senang, gembira, setuju hasil ikutannya. Namun, karena kehidupan berwajah jauh lebih besar, lebih rumit, lebih dalam dari ukuran mana pun, maka ukuran-ukuran ala kepintaran mudah membuat kehidupan bermuara pada kekecewaan.

Di sinilah kebijaksanaan bisa menjadi pengimbang kepintaran. Bila kepintaran penuh ukuran, lalu menolak banyak segi kehidupan, maka kebijaksanaan lebih banyak belajar untuk menerima semua apa adanya. Terutama karena kesadaran mendalam, kesempurnaan sudah ada dalam kehidupan sejak awal hingga akhir. Keinginan saja yang memerkosanya dengan tuntutan harus begini-begitu sehingga bahagia menjadi barang langka. Dalam bahasa kebijaksanaan, penerimaan adalah awal pembebasan.

Logika batu

Lain lagi logika batu yang laku keras dalam peradaban modern. Seperti batu bertemu batu, ia selalu bertabrakan. Pemerintah bertemu legislatif, pekerja berjumpa pengusaha, lembaga sosial masyarakat bersentuhan dengan media, terjadilah tabrakan. Fundamental dalam logika batu, kebenaran ditemukan dengan jalan melawan. Makin banyak perlawanan, makin banyak kredit yang diperoleh dalam kehidupan.

Namun, setelah teroris dengan logika batunya berhadapan dengan Pemerintah AS bersama sekutunya dengan logika yang sama, lalu berputar dari satu kerumitan menuju kerumitan lain, mulai banyak orang yang haus logika air. Seperti pendapat Lao Tzu, the people who cultivate the Way should be more like water.

Perhatikan air yang mengalir di sungai, ia bisa melewati setiap penghalang karena lentur. Bandingkan tubuh manusia yang masih hidup dengan yang sudah mati, batang pohon yang masih hidup dengan yang telah mati. Yang masih hidup lebih lentur dibandingkan dengan yang sudah mati. Dari sini bisa ditarik pelajaran, kehidupan lebih dekat dengan kelenturan. Lebih dari itu, ia lebih mudah membahagiakan.

Sadar akan aneka benturan yang ditimbulkan kepintaran, logika batu, dan harga diri yang tinggi, sejumlah guru bahkan pergi lebih jauh. Tidak sedikit yang belajar menerangi kegelapan dengan keheningan. Sehebat apa pun harga diri, kepintaran, dan logika batu, semua berlalu bersama waktu. Keheningan membuat semuanya hening berlalu.

Keburukan berlalu, kebaikan juga berlalu. Kesucian berlalu, kekotoran juga berlalu. Keberhasilan berlalu, kegagalan juga berlalu. Bila ini acuan kehidupan, maka jiwa mulai mengalir. Rumah jiwa akan jadi rumah kosong yang dimasuki pencuri. Pertama, karena kosong sehingga tidak ada yang bisa dicuri. Kedua, rumah jiwa dijaga oleh kewaspadaan dan kesadaran.

Eksekutif boleh saja amat jarang akur dengan legislatif, pekerja kerap bertabrakan kepentingan dengan pengusaha, demokrasi berubah menjadi demo like crazy, tetapi tidak ada di dalam sini yang bisa dicuri. Di Tibet, ini disebut rigpa (pure presence), keadaan jiwa yang terang akibat praktik alert mindfulness yang panjang. Sebagai hasilnya, jiwa menerangi diri sendiri. Sehingga setiap jalan kehidupan seperti penuh sinar penerang.

Gede Prama Penulis Buku; Tinggal di Desa Tajun, Bali Utara

 


 

Senin, 21 Mei 2007

Kuasa dan Identitas di Balik Bahasa

R Kristiawan

Menanggapi rencana pembuatan UU Bahasa, tulisan Ariel Heryanto (Kompas, 11/3/ 2007) dan Yonky Karman (Kompas, 17/3/2007) ada dalam aras pikir berbeda.

Ariel Heryanto melihat mambanjirnya pemakaian bahasa Inggris di Indonesia dalam kacamata budaya populer, sementara Yonky Karman menilai tiadanya politik bahasa yang kuat dalam fenomena itu. Saya ingin melihat fenomena itu dalam kacamata motivasi-motivasi identitas di balik penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris.

Problem pemaknaan

Karl Marx terkenal lewat konsep homo economicus. Namun, Marx dalam karya-karya awal sempat menyinggung istilah animal simbolicum. Manusia tidak mungkin lepas dari simbol sebagai “alat transaksi” dalam hubungan antarmanusia.

Konsep ini kemudian dieksplorasi lebih lanjut oleh Jurgen Habermas yang kemudian mengonstruksi pola kekuasaan atas dasar transaksi simbol lewat praktik klaim-klaim validitas (validity claim).

Bahasa merupakan simbol utama yang diproduksi dan dikonsumsi manusia. Bahasa merupakan muara dari imajinasi, pemikiran, bahkan konsep realitas dunia.

Tentang realitas dan simbol, ada dua pokok pikiran semiotika yang menjadi dasar, yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Saunders Peirce. Saussure berpikir, bahasa merupakan sistem tanda yang berguna untuk mengekspresikan ide. Ibarat permainan catur, sistem tanda ini merupakan sekumpulan regulasi (langue) di mana sebuah langkah bidak merupakan artikulasi ketaatan pada regulasi itu (parole). Dengan demikian, realitas yang disadari manusia harus taat serta melewati agen regulasi itu.

Peirce memperluas studi Saussure lewat konsep code (kode) yang melampaui sign (tanda) linguistik. Peirce tidak hanya berfokus pada studi bahasa, tetapi juga studi-studi simbol di luar bahasa, misalnya code visual. Pemikiran Pierce ini menjadi tonggak studi lebih lanjut menyangkut simbol dan budaya. Elaborasi lebih lanjut tentang code dan budaya lalu dilakukan Roland Barthes dan Umberto Eco.

Sumbangan terbesar Roland Barthes atas studi tentang makna adalah penemuan konsep myth (mitos) dari sebuah code. Myth adalah konstruksi konseptual yang terbentuk dari sebuah code.

Gambar sebuah istana di Eropa mungkin hanya berarti bangunan bagi seseorang, tetapi bisa memunculkan mitos tentang aristokrasi bagi orang lain. Lingkup studi myth juga mencakup kata dalam bahasa. Problem pemaknaan muncul karena tanda bisa memunculkan makna apa pun.

Selera, kuasa, dan identitas

Rimba raya tak bertuan dalam proses pemaknaan itu lalu dibingkai Pierre Bourdieu lewat karya monumentalnya, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (1984).

Bourdieu melakukan riset terhadap 1.217 orang tentang pilihan selera mereka terhadap karya musik, film, teater, bahasa, dan literatur.

Survei itu membuktikan, selera manusia tidak netral, tetapi terkait citra sosial tertentu, misalnya kelas dan kelompok sosial.

Karena mencakup kelas atau kelompok sosial, penggunaan sebuah bahasa sifatnya menular. Tingkat penularan itu ditentukan oleh kuat-lemahnya sebuah kekuasaan. Dalam kondisi hegemonik, seluruh individu dalam sebuah komunitas memakai dan memaknai simbol yang serupa.

Orde Baru merupakan contoh unik bagaimana penularan ini bisa tercipta. “Demi pembangunan” merupakan istilah yang sering dipakai birokrat karena dua kata itu mencitrakan keanggotaan lingkaran politik Orde Baru. Uniknya, kata-kata yang salah guna seperti “daripada” atau penggunaan akhiran -ken sebagai ganti “-kan” juga sering dipakai para pejabat sampai ke tingkat kelurahan.

Kekuatan kebutuhan akan penegasan identitas lebih kuat daripada regulasi gramatik dan tertib berpikir. Ini menjelaskan mengapa orang Indonesia tidak peduli lagi pada kaidah bahasa Inggris yang benar. Asal sudah bau Inggris, cukup untuk menegaskan identitas.

Pada zaman Belanda, golongan inlander yang dekat dengan lingkaran kolonial sering memakai bahasa Belanda karena bahasa itu menegaskan, mereka masuk kelompok the ruling class yang berbeda dengan rakyat kebanyakan.

Identitas kelas sosial dan kelompok sosial serta myth apakah yang diharapkan dari pemakaian bahasa Inggris di Indonesia?

Dalam banyak segi, perdagangan bebas semakin menunjukkan betapa terpuruknya bangsa kita. Kita melihat pompa bensin Shell, Petronas, dan tidak melihat pompa bensin Pertamina di luar negeri. Kita menyaksikan kekuatan ekonomi global lewat ratusan franchise asing di Tanah Air.

Prestasi olahraga kita makin amburadul. Kita melihat betapa makmurnya negara lain, sementara kita masih terseok-seok dalam kubang kemiskinan. Sadar atau tidak, kita menyandarkan identitas pada simbol-simbol asing itu karena identitas nasional tidak sanggup menyediakan kebanggaan.

Dalam konteks masalah seperti ini, penyusunan RUU Bahasa harus disertai perjuangan mengangkat harkat ekonomi politik kita agar rakyat Indonesia bangga pada bahasa Indonesia.

R Kristiawan Pengajar di Unika Atma Jaya, Jakarta; Peneliti Tamu Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP), Yogyakarta

 


 

Rabu, 02 Mei 2007

Sekolah Mencabik-cabik Nurani

Baskoro Poedjinoegroho E

Tak ada yang tak setuju alias semua setuju bahwa kekerasan yang menyebabkan kematian Cliff Muntu, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri, pada 3 April 2007 harus dikecam. Kemarahan, cercaan, hujatan ditimpakan ke lembaga pendidikan itu.

Reaksi itu menandakan nurani masih didengarkan. Akankah mendengarkan nurani menjadi sebuah habitus (kebiasaan) dalam sekolah/lembaga pendidikan?

Nurani tercabik-cabik

Berbagai reaksi atas kekerasan yang membudaya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan yang merampas jiwa, selama berhari-hari membawa harapan baru, yakni nurani masih didengarkan atau nurani masih berfungsi.

Namun, apabila mengamati panorama di sekitar hajatan akal budi yang bernama ujian nasional (SLTA), amat nyata bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Ada kesan mendalam, lembaga pendidikan tidak memberi perhatian pada pengembangan kepekaan nurani peserta didik.

Tujuan pendidikan direduksi hanya demi pengembangan akal budi. Padahal, seharusnya pendidikan juga demi perkembangan ketajaman nurani. Pendidikan yang benar adalah pendidikan yang melatih penggunaan akal budi dan nurani. Profesi guru atau pendidik adalah profesi pengembangan akal budi dan hati atau nurani peserta didik.

Hampir setiap tahun ditemukan kebiasaan salah, berbentuk ujian nasional. Ujian nasional dijadikan kegiatan paling penting dan harus dihadapi jika anak dan peserta didik ingin dianggap bermutu. Ujian pun lalu dianggap sebagai satu-satunya hal yang paling menentukan hidup, sekaligus sebagai kegiatan yang asing dan menakutkan kehidupan peserta didik.

Demi suksesnya ujian, peserta didik mencari tempat-tempat les yang akan menjamin tercapainya angka ujian yang mencukupi, sebagai syarat kelulusan. Bak gayung bersambut, gairah itu ditanggapi dengan menjamurnya tempat les yang secara khusus menawarkan persiapan ujian (Kompas, 4-5 Maret 2007). Ini menandakan peserta didik tidak percaya kepada guru. Tidak hanya itu, para siswa sepertinya tidak mendapatkan apa pun dari guru dan sekolah.

Memperbusuk kehidupan

Terkait latihan untuk mempertajam hati nurani, yang terjadi sungguh berbeda. Dapat disimpulkan, lembaga pendidikan tidak melayani peserta didik dalam pengolahan nurani. Hati nurani dianggap tidak perlu diperhatikan dalam proses mengajar-belajar. Nurani dikesampingkan.

Maka, jangan heran apabila bermunculan berbagai ketidakwajaran yang memperbusuk kehidupan bangsa. Mutu bangsa Indonesia kian merosot karena peran hati nurani dikesampingkan, tidak dihiraukan.

Berbagai contoh berikut menguatkan kesan akan tidak berfungsinya nurani.

Pertama, seorang kepala sekolah mengambil kertas soal ujian nasional tanpa izin alias mencuri. Jika kepala sekolah saja mau melakukan tindak pencurian entah dengan alasan apa pun, bagaimana dengan para gurunya? (Kompas, 17/4/2007). Di manakah nurani sebagai pendidik?

Kedua, serombongan peserta didik menyerang dan merusak sekolah lain hanya karena para guru sekolah bersangkutan mengawasi secara ketat jalannya ujian. Para guru terpaksa diamankan oleh polisi (Kompas, 20/4/2007). Nurani anak-anak sebagai peserta didik ada di mana?

Ketiga, pengalaman rekan guru. Ketika menjalankan pengawasan ujian, banyak rekan guru terbengong-bengong karena ucapan peserta ujian “apakah ibu tidak melakukan hal yang sama saat sekolah dulu?”. Kata-kata itu terdengar segera setelah seorang ibu guru menegur peserta didik yang berusaha melakukan tindakan tidak jujur. Nurani tidak berperan, tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Keempat, pengalaman guru lain. Menjelang melakukan tugas pengawasan ujian, seorang rekan guru sempat mendengar celotehan serius, “bapak, ibu, longgar-longgar sajalah (dalam mengawasi).” Benarkah masih punya kesediaan untuk mendengar nurani sebelum melatihkannya kepada peserta didik?

Kelima, jawaban soal-soal beredar menjelang ujian nasional berlangsung. Ini menjadi tanda ada kebocoran. Bisikan nurani pun tidak didengarkan, atau bahkan sudah tak berbisik alias mati (Kompas, 19/4/2007).

Keenam, kepala sekolah dan oknum Dinas Pendidikan bersekongkol untuk meluluskan peserta didik dengan cara kotor (Kompas, 27/4/2007). Pendidikan mau dipercayakan kepada nurani siapa lagi? Maka, kini sudah saatnya mengibarkan bendera hitam untuk dunia pendidikan.

Latihan mengasah nurani

Profesi guru adalah profesi akal budi dan nurani. Maka dapat dikatakan, lembaga pendidikan adalah tempat untuk melatih peserta didik berpikir, mendengarkan, dan mengasah nurani. Kenyataannya, latihan mendengarkan atau mengasah nurani tidak pernah terjadi. Demi kehebatan akal budi, pesan nurani dilanggar saja. Nurani tidak pernah didengarkan.

Jika kebiasaan seperti itu diteruskan, segala usaha untuk memajukan pendidikan pasti akan sia-sia; dan terjadi kemerosotan. Kemajuan pendidikan akan terjadi jika ada habitus melatih peserta didik untuk mengasah nurani. Salah satu cara adalah dengan memberi sanksi tegas dan radikal atas pelanggaran nilai kehidupan (value). Pembubaran IPDN belum tentu menghapus kekerasan, tetapi secara khusus dapat dijadikan contoh nyata dan pernyataan imperatif yang tegas dan jelas bahwa nurani harus didengarkan, diasah, dan nilai kehidupan harus diperjuangkan.

Kapan diselenggarakan hajatan nurani secara nasional agar muncul cerdik pandai bernurani?

Baskoro Poedjinoegroho E Direktur SMA Kanisius Jakarta

 


 

Selasa, 01 Mei 2007

Pendapatan Versus Aset

Ahmad Erani Yustika

Mulai tahun ini pemerintah berfokus menangani kemiskinan di bawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM.

Faktanya, sebagian besar program pengurangan kemiskinan produksi pemerintah (termasuk PNPM) banyak diarahkan untuk meningkatkan pendapatan.

Padahal, program yang berorientasi peningkatan pendapatan berpotensi gagal karena dua hal, ketiadaan kesinambungan dan menciptakan perilaku konsumtif. Ini berbeda jika penanganan kemiskinan diarahkan kepada peningkatan aset.

Perilaku investasi

Hingga kini teori ekonomi konvensional percaya, investasi merupakan sumbu penggerak kegiatan ekonomi, pada level makro maupun mikro. Pada level makro, investasi dari sisi permintaan akan menimbulkan penyerapan tenaga kerja dan dari sisi penawaran akan menambah pasokan barang/jasa.

Sementara pada level mikro, investasi akan memberi nisbah pendapatan bagi mereka yang terlibat. Ekonomi neoklasik meyakini, insentif investasi bisa didorong ketersediaan aset, suku bunga (kredit) kompetitif, pasar luas, dan daya beli tinggi. Sedangkan ekonomi Keynesian berargumentasi, investasi akan bergerak jika ekspektasi masyarakat atas perekonomian meningkat meski bunga kredit tinggi.

Fakta itu menerbitkan kesimpulan, pendapatan bukan variabel yang memengaruhi investasi, tetapi merupakan efek investasi. Jika ini dibawa dalam contoh investasi sehari-hari, akan dijumpai realitas berikut. Investasi besar umumnya dilakukan dengan meminjam dana bank. Bagaimana bisa pinjam dari bank? Karena investor memiliki aset yang dapat dijadikan agunan.

Lain lagi bagi investor skala menengah dan kecil. Mereka menjual atau menggadaikan aset miliknya, ditukar uang. Dana itulah yang digunakan untuk investasi. Kesimpulannya, jika individu memiliki aset, akan berorientasi kepada investasi. Hasilnya, dampak kepemilikan aset berwujud pada orientasi masa depan, menstimulasi perkembangan aset, memiliki dasar pengambilan risiko, serta meningkatkan pengaruh sosial dan partisipasi politik (Sherraden, 2006).

Berikutnya, bantuan yang bersifat peningkatan pendapatan kurang memiliki implikasi terhadap investasi karena tiap pendapatan “hadiah” akan direspons individu dengan tindakan konsumtif.

Uang, dalam perspektif orang miskin, merupakan instrumen pembelian untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Perilaku itu setidaknya telah menjadi stereotip dan bagian dari cara pandang kaum miskin. Berbeda jika uang diganti kambing, sapi, atau tanah yang oleh orang miskin dianggap sebagai aset untuk melanjutkan kegiatan ekonomi. Jadi, tidak ada perbedaan perilaku antara kaum miskin dan kaya, yakni melihat aset sebagai instrumen untuk mengunduh kegiatan ekonomi (investasi).

Kebijakan berbasis aset

Hernando de Soto (2000) mengenalkan konsep aset dengan menunjukkan bukti, negara-negara yang gagal memperoleh kemakmuran sebagian disebabkan ketidakmampuan penduduknya masuk ke pasar. Mereka gagal masuk pasar karena legalitas hak kepemilikan yang lemah. Mereka bukan tidak punya tanah, tetapi lahannya tanpa sertifikat (formal) sehingga sulit digunakan sebagai agunan. Implikasinya, kekayaan menjadi “aset tidur”. Ini relevan dengan situasi di Indonesia karena hingga kini tanah yang disertifikasi baru sekitar 35 persen. Diduga, 65 persen lahan tak bersertifikat itu adalah milik orang miskin (jika mereka memilikinya) yang bekerja di sektor pertanian (pedesaan). Jadi, sertifikasi tanah merupakan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.

Pertanyaannya, bagaimana dengan penduduk miskin yang sama sekali tidak memiliki aset? Di sinilah urgensi program reformasi tanah yang sedang diinisiasi pemerintah untuk diimplementasikan. Dengan kepemilikan lahan, penduduk miskin bisa melakukan investasi sekaligus masuk pasar.

Masih diperlukan banyak kebijakan berbasis aset yang diperlukan untuk menolong kaum miskin, misalnya pengadaan perahu/jaring nelayan yang dikelola secara komunal, ladang penggembalaan dan ternak, kios pelaku sektor informal perkotaan, kepemilikan saham bersama untuk pekerja (employee stock ownership plan), atau penyediaan perumahan kolektif sehingga bisa mendongkrak pendapatan secara berkesinambungan.

Menurut Sen (1999), orang miskin hanya butuh akses. Celakanya, selama ini kerap disumbat kaum yang lebih makmur.

Ahmad Erani Yustika Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Unibraw; Direktur Eksekutif Ecorist (The Economic Reform Institute)

 


 

Selasa, 01 Mei 2007

Kabinet Pas-Terbatas

Denny Indrayana

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali diuji keandalannya untuk menjadi peramu adonan kabinet. Hasil reshuffle, yang akan diumumkan awal Mei, akan menjadi penentu apakah kabinet reshuffle berhasil menjadi makanan yang menyehatkan bangsa atau sebaliknya.

Presiden Yudhoyono mau-tidak-mau harus hati-hati memilih rempah ramuan agar justru tidak menjelma jadi racun arsenik yang membunuh perjalanan politiknya, khususnya menuju masa jabatannya kedua, 2009-2014.

Pisau bermata dua

Tidak ada keraguan, soal memilih dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden sebagai kepala pemerintahan (chief of executive). Sebagai pemimpin pemerintahan, presiden berhak menggunakan kekuasaan mengangkat-memecat (appointment and removal). Inilah salah satu kekuasaan strategis yang dimiliki presiden untuk membentuk jajaran pemerintahan yang loyal dan disiplin menjalankan agenda kerja yang ditawarkan kepada pemilih saat pemilu presiden.

Di Amerika Serikat, begitu seseorang menjadi presiden, sekitar 5.000 posisi eksekutif kosong dan menjadi hak sang presiden untuk memilih orang yang tepat untuk posisi yang tepat (the right man on the right place).

Namun, kewenangan mengangkat dan memecat tidak hanya menciptakan loyalitas bawahan kepada atasan. Tidak jarang kewenangan itu melahirkan sistem birokrasi yang ABS, asal bapak senang.

Itulah jerat pisau bermata dua dari kekuasaan removal and appointment. Karena itu, untuk posisi menteri strategis, kandidatnya dikonsultasikan kepada parlemen. Hak prerogatif bukan berarti tidak ada proses konsultasi politik. Untuk menghindari pengangkatan dan pemecatan menteri hanya menjadi komoditas politik, pengaturan secara yuridis mekanisme seleksi pejabat negara, khususnya menteri, menjadi penting.

Dalam konteks itu, menarik menyimak perdebatan Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara yang memberikan pagar persyaratan menteri. Dalam Pasal 17 diatur larangan seorang menteri yang juga menjadi pengurus parpol dan menjadi direktur atau komisaris perusahaan. Aturan ini penting guna menghindari jabatan menteri hanya menjadi komoditas pembagian kue kekuasaan.

Integritas, profesionalitas, akseptabilitas

Presiden Yudhoyono tentu berpengalaman, bahwa meramu adonan kabinet harus mempertimbangkan paling tidak tiga hal: integritas-moralitas, kapasitas-profesionalitas, dan akseptabilitas. Menemukan anak bangsa yang mumpuni di ketiga faktor itu tentu tidak mudah.

Faktor integritas harus menjadi ukuran utama karena seluruh masalah bangsa ini berhubungan dengan etika dan virus kanker korupsi yang sudah merasuk ke seluruh sendi kehidupan bernegara. Faktor profesionalitas harus dikedepankan untuk posisi-posisi menteri yang terkait teknis keilmuan, semacam departemen kesehatan, departemen riset dan teknologi, dan sejenisnya.

Faktor ketiga—akseptabilitas—tidak bisa ditinggalkan. Membuat kabinet yang mayoritas—apalagi seluruhnya profesional (zaken kabinet) dengan mengesampingkan parpol—menyebabkan hadirnya presiden minoritas (minority president).

Berkait faktor akseptabilitas, Presiden Yudhoyono akan menghadapi pertarungan antara mengedepankan kepentingan politik versus kepentingan publik. Dalam atmosfer sistem demokrasi konstitusional yang baik, seharusnya antara kepentingan politik dan publik berjalan seiring. Itulah esensi demokrasi perwakilan. Namun, di negeri yang penuh korupsi ini, sudah terlalu banyak penelitian dan jajak pendapat yang mengargumenkan kepentingan partai politik hanya seiring dengan publik di masa kampanye, dan segera bersimpang jalan begitu masa kampanye berakhir.

Koalisi pas-terbatas

Resep lain yang harus diperhatikan Presiden Yudhoyono adalah bagaimana hasil reshuffle memperkokoh arah terbangunnya koalisi permanen, dengan tidak membunuh oposisi serta tidak membangun makin akutnya relasi kohabitasi dengan wakil presiden.

Tentang kohabitasi dengan wakil presiden adalah konsekuensi pasangan presiden dan wakil presiden, yang datang dari partai pemenang pemilu. Maka, di depan presiden, Jusuf Kalla punya daya tawar tinggi. Meski, secara bahasa, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya masalah reshuffle kabinet kepada hak prerogatif Presiden, sulit membayangkan tidak ada gerakan bawah tanah untuk merebut sebanyak mungkin posisi kabinet bagi kader Golkar. Untuk menghindari kohabitasi antara presiden dan wakil presiden, perlu dipertimbangkan presiden dan wakil presiden diusung partai politik yang sama; dengan tetap membuka peluang majunya calon presiden perseorangan.

Sedangkan pemantapan koalisi permanen harus dilakukan dengan membangun koalisi pas-terbatas (minimal winning coalition), yaitu koalisi pemerintahan yang hanya terdiri dari mayoritas sederhana kursi di DPR. Jika kini kursi DPR ada 550, koalisi pas-terbatas hanya terdiri dari parpol yang menguasai 300-an kursi di DPR.

Lawan koalisi pas-terbatas adalah koalisi kedodoran (oversized coalition) dan koalisi kekecilan (undersized coalition). Koalisi kedodoran terjadi saat presiden menguasai mayoritas kursi parlemen dan menyisakan minoritas partai oposisi, sebagaimana terjadi kini, meninggalkan PDI Perjuangan sebagai oposisi sendirian. Karena itu, koalisi kedodoran membunuh daya kritis oposisi kepada presiden.

Di sisi lain, koalisi kekecilan terjadi saat presiden hanya disokong minoritas kekuatan politik di parlemen, sebagaimana dialami Presiden Abdurrahman Wahid yang hanya disokong PKB di akhir masa kepresidenannya.

Presiden Yudhoyono semestinya sudah fasih dengan teori koalisi itu. Yang sulit, bukan mengerti teori, tetapi keberanian mempraktikkannya. Praktik membuat kabinet tidak hanya menyerap bumbu partai politik, tetapi juga memerhatikan bumbu kepentingan publik; keberanian menciptakan kabinet pas-terbatas.

Denny Indrayana Ketua Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

 


 

Kamis, 03 Mei 2007

“Ngewongke” Petani

Razali Ritonga

Melambungnya harga beras akibat menipisnya stok menjadi indikasi pemerintah gagal dalam membangun sektor pertanian. Kegagalan itu bisa menjadi ancaman serius pada banyak aspek, baik sosial maupun ekonomi.

Pada sisi sosial, kenaikan harga beras akan membuka peluang meningkatnya angka kemiskinan, khususnya yang bersifat sementara (transient poverty), penderita kekurangan gizi, berlanjut pada menurunnya kualitas hidup penduduk.

Pada sisi ekonomi, kenaikan harga beras akan menyebabkan perubahan aktivitas ekonomi terkait dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada tahap lanjut, akumulasi masalah dari kenaikan harga beras dapat melemahkan daya saing bangsa.

Kita jangan bermimpi menjadi negara yang kuat dan tangguh jika kebutuhan pangan tidak terpenuhi. Padahal, komitmen pemerintah pada waktu lalu menginginkan Indonesia menjadi bangsa maju, ditandai dengan sektor industri maju didukung sektor pertanian yang tangguh.

Tampaknya komitmen itu kini kian pudar dan bisa dimaknai sebagai janji kosong. Sektor industri perlahan-lahan menunjukkan kemajuan, tetapi sebaliknya terjadi pada sektor pertanian. Indikasinya, kita gagal dalam mewujudkan swasembada pangan.

Kurang kondusifnya perkembangan sektor pertanian ditengarai karena, secara ekonomi, kebijakan pemerintah cenderung menyamaratakan antarsektor. Akibatnya, sektor yang memberi kontribusi kecil, seperti pertanian, kurang diperhatikan.

Kecilnya kontribusi sektor pertanian secara ekonomi terdeteksi dari pengembalian investasi (return on investment) yang kecil, bahkan kadang minus. Sebaliknya, pengembalian sektor industri cepat dan tergolong besar.

Perkiraan itu dapat dicermati dari besarnya kontribusi suatu sektor terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB), tercatat untuk sektor pertanian tahun 2005 sebesar 13,1 persen, sektor industri pengolahan 27,7 persen. Bahkan, pada tahun 2006 kontribusi sektor pertanian turun menjadi 12,9 persen, sebaliknya sektor industri pengolahan menjadi 28,1 persen (BPS, 2007).

Kecilnya kontribusi sektor pertanian terjadi secara universal. Berdasar catatan, dari seluruh tenaga kerja global, 42 persen bekerja di sektor pertanian, tetapi hanya memberi kontribusi lima persen terhadap PDB dunia (http://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture, 28/02/2006).

Memanusiakan petani

Jadi, untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, tampaknya kurang tepat jika dilakukan dengan pendekatan ekonomi. Konkretnya, pemerintah sulit berharap sektor pertanian akan mandiri layaknya sektor industri. Maka, pemerintah perlu memfasilitasi segala aktivitas yang terkait dengan keberadaan sektor pertanian.

Ini tidak mengada-ada, mengingat negara maju pun tidak pernah melepaskan sektor pertanian berjalan sendiri. Hal yang dilakukan adalah melindungi petani, antara lain berupa pemberian subsidi dan penentuan tarif impor. Dalam hal subsidi, misalnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) menggelontorkan dana hingga miliaran dollar (Dhar, 2004).

Dengan subsidi yang besar ditambah kemajuan teknologi dan sarana produksi yang prima, tak heran jika AS menghasilkan produk yang berlimpah dan harga yang murah. Bahkan, dalam soal harga, nilainya lebih rendah dari biaya produksinya, seperti gandum sebesar 43 persen, kacang-kacangan 25 persen, jagung 13 persen, kapas 61 persen, dan beras 35 persen (Dhar, 2004).

Agar harga yang diproduksi di dalam negeri mampu bersaing dengan produk impor, Pemerintah AS memberi perlindungan amat tinggi bagi petani, antara lain dalam soal tarif, kuota, dan mutu barang-barang impor.

Dalam hal tarif, misalnya, pemerintah menentukan tarif amat tinggi sehingga barang impor akan kalah bersaing dengan produk lokal. Bahkan, besarnya tarif impor kian tinggi jika produk impor berbentuk olahan. Misalnya, tarif impor coklat (cocoa) dalam bentuk raw materials dikenakan tarif 15,3 persen, tetapi jika berbentuk olahan dikenakan tarif 186 persen (UNDP, 2005).

Perlindungan yang diberikan Pemerintah AS kepada petani ternyata melebar hingga membukakan jalan agar produk petani mereka terjual di pasar internasional. Cara yang dilakukan adalah dengan menggandeng badan keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, untuk ikut mendesak negara-negara lain agar menerapkan tarif impor murah terhadap produk pertanian AS.

Bagaimana kita?

Dengan melihat kegigihan Pemerintah AS melindungi petaninya, bagaimana dengan pemerintah kita? Tampaknya bentuk perlindungan terhadap petani kita tidak sampai sejauh itu. Hal ini terindikasi dengan kebingungan yang kerap dialami petani.

Pada musim tanam, misalnya, petani bingung karena sarana produksi pertanian seperti pupuk menghilang dari pasar dan, kalaupun ada, harganya selangit. Kebingungan itu berlanjut pada musim panen karena harga produk pertanian turun.

Dengan adanya fenomena seperti itu, tidak heran jika sektor pertanian di Tanah Air menjadi sulit berkembang. Seyogianya, petani tidak dibiarkan sendirian menghadapi kondisi yang tidak pasti (uncertainty). Diperlukan uluran tangan dari pemerintah untuk melindungi petani.

Cara-cara seperti yang ditempuh Pemerintah AS untuk melindungi petaninya bisa dimaknai sebagai perlakuan yang bersifat ngewongke atau memanusiakan petani.

Cara-cara seperti itulah yang sebenarnya menjadi unsur utama dalam pengembangan sektor pertanian. Maka, masa depan sektor pertanian di Tanah Air sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam memperlakukan petani.

Razali Ritonga Kepala Subdirektorat Analisis Konsistensi Statistik, BPS

 


 

Senin, 07 Mei 2007

Buruh dan Pasar Modal

A Prasetyantoko

Di Perancis—akibat pengaruh gerakan sosialis yang kuat—sejak 1793, Hari Buruh menjadi hari sakral. Hingga hari ini orang berpikir panjang untuk beraktivitas pada tanggal 1 Mei karena hampir semua kegiatan ekonomi benar-benar mati.

Di Indonesia, Hari Buruh diperingati dalam suasana dinamika pasar modal yang luar biasa. Pada 26/4/2007, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta berhasil bertengger pada level 2.016 setelah naik dari posisi penutupan sehari sebelumnya di 1.986. Bagi para investor, peristiwa ini penting menandai tercapainya sebuah rekor tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.

Hari ini, mempertentangkan buruh dengan modal, sulit menemukan ruang diskusi. Dengan segera akan dituduh Marxis, terlalu radikal, atau antimodal (bisnis). Padahal, pertentangan di antara keduanya tetap relevan, bahkan telah berevolusi dalam perkara-perkara yang lebih substil.

“Simulacra”

Robert Boyer, salah satu penggagas Teori Regulasi, menjelaskan pertentangan buruh dan modal melalui fakta-fakta yang amat aktual. Pertanyaan yang sama sering muncul di benak kita. Mengapa gaji buruh sulit naik, sedangkan gaji para direktur (CEO) terus meroket? Atau, mengapa melesatnya gaji CEO kadang berbanding terbalik dengan kinerja perusahaan? Masalah ini terutama terjadi pada perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa.

Boyer menjelaskan, umumnya kinerja perusahaan dan sistem penggajian para eksekutif tidak lagi dinilai dari rentabilitas riil perusahaan, tetapi dari nilai ekspektasi harga saham perusahaan yang diperdagangkan. Sukses tidaknya seorang eksekutif tidak lagi dihitung seberapa laba riil yang bisa dihasilkan, tetapi seberapa mampu menciptakan kesan, sehingga harga saham di bursa kian melambung.

Masalahnya, nilai perusahaan di pasar saham tidak selalu mencerminkan realitas perusahaan yang sebenarnya. Ada banyak perusahaan yang berkinerja buruk, memiliki tingkat perolehan saham tinggi. Di pasar modal, kebobrokan perusahaan lebih mudah disembunyikan sehingga prinsip “pasar mobil bekas” (market of lemons) sebagai biang keladi ketidakpastian ekonomi menjadi sesuatu yang sangat biasa.

Pasar saham telah mengubah ekonomi riil menjadi simbol-simbol yang imajiner. Pasar modal adalah simulacra.

Para peneliti yang menggeluti perilaku dalam keuangan (behavioural finance) menunjukkan, harga saham bisa terlepas dari nilai fundamentalnya karena penilaian saham tidak selalu berbasis pada penilaian nilai riil perusahaan. Ternyata, fenomena mikro ini juga terjadi dalam konteks makro. Mengapa liberalisasi keuangan (capital account liberalization) banyak diakhiri degan krisis ganas?

Di negara berpenghasilan menengah, liberalisasi finansial akan diikuti tidak simetrisnya perkembangan antarsektor produktif dan nonproduktif. Argumennya, pasar finansial tidak bekerja sempurna akibat adanya faktor informasi yang tidak seimbang (asymmetric information).

Namun, dalam kasus yang ekstrem, liberalisasi finansial bisa diikuti gejala deindustrialisasi, yaitu bergesernya pendulum aktivitas ekonomi dari sektor produksi ke sektor-sektor nonproduksi.

Kita bisa menduga, perekonomian yang baru saja keluar dari krisis cenderung mengalami gejala ekstrem itu.

Kualitas ekonomi

Sudah banyak dibahas betapa sektor finansial menjadi gelembung besar, di tengah merosotnya aktivitas ekonomi di sektor riil akhir-akhir ini. Kondisi ini bisa disimulasi dari data penawaran dan permintaan kredit.

Pertama, data penyaluran kredit dari sektor perbankan akhir-akhir ini menunjukkan proporsi kredit lebih banyak terserap ke sektor nonproduktif ketimbang produktif.

Kedua, data penyaluran kredit perbankan terkonfirmasi dengan data penyerapan kredit berbagai perusahaan publik. Perusahaan yang paling banyak menyerap kredit adalah perusahaan dalam sektor nonproduktif. Lagi-lagi, seperti sebelum krisis, sektor properti mendominasi.

Beberapa waktu lalu Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia mengingatkan, kurang bergairahnya sektor riil bisa menjadi salah satu risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan, terutama perbankan.

Kajian Stabilitas Keuangan Semester II- 2006 BI melihat lemahnya kinerja sektor riil dari rendahnya kinerja keuangan berbagai perusahaan terbuka. Indikasinya, turunnya rentabilitas usaha.

Penurunan kinerja terutama terjadi di industri dan produk tekstil, sepatu, serta otomotif. Pada sektor-sektor itu jumlah perusahaan yang rugi lebih banyak ketimbang di sektor lain. Data ini hanya menggambarkan betapa sektor produktif kian kalang kabut untuk bertahan hidup.

Dengan kata lain, rendahnya kualitas pertumbuhan yang terjadi akhir-akhir ini bisa dengan mudah menjadi bumerang yang membahayakan stabilitas perekonomian yang terlalu didominasi sektor finansial seperti sekarang. Jika tidak hati-hati, ekonomi kita akan kembali dimakan mesin simulacra, mengingat makin liberalnya sistem finansial kita. Ekonomi riil akan diubah menjadi sesuatu yang imajiner sehingga tidak banyak berarti bagi kesejahteraan orang banyak.

Menerapkan kebijakan liberalisasi finansial bagai meniup balon yang meski terasa kian besar, tetapi dalamnya kosong. Dengan begitu, Hari Buruh harus dilalui dengan suasana sendu karena prospek ketenagakerjaan masih akan terus dihantui beberapa persoalan utama.

Pertama, adanya kecenderungan kian menciutnya lapangan pekerjaan karena pusat perputaran ekonomi bukan lagi di sektor riil, tetapi di sektor finansial. Kedua, jika uang mengalir ke sektor riil, yang akan tumbuh adalah sektor nonproduktif. Ketiga, ketimpangan gaji antara buruh dan direktur akan menjadi hal biasa, dalam sebuah sistem ekonomi finansial yang berbasis ekspektasi, bukan pada realitas kekinian.

A Prasetyantoko Pengajar di Unika Atma Jaya, Jakarta

 


 

Rabu, 02 Mei 2007

Tanggung Jawab Sosial untuk Pendidikan

Anita Lie

Terjepit dalam ketiga poros kekuatan era globalisasi (negara, pasar, masyarakat), berbagai lembaga pendidikan menghadapi tantangan terberat, yakni memfasilitasi suatu proses pertumbuhan bagi setiap insan yang terlibat di dalamnya (siswa, guru, pimpinan, dan pengelola).

Jika sekolah-sekolah ingin membenahi diri dan meningkatkan mutu dalam pusaran ketiga poros kekuatan itu, pengelola dan pimpinan sekolah perlu membidik secara tepat dan bijak, porsi dan peran masing-masing poros kekuatan.

Kekuatan pasar

Kekuatan negara yang dijalankan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah melalui dinas pendidikan di daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyentuh pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah, salah satunya melalui anggaran.

Negara mengatur pendidikan melalui kekuasaannya dalam merancang dan melaksanakan anggaran, baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara positif, kekuatan negara dibutuhkan karena pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Maka dari itu, negara perlu memastikan dan bertanggung jawab untuk memberi layanan dasar pendidikan bagi semua warganya. Melalui anggaran, negara memastikan standar layanan publik pendidikan bisa dipenuhi secara merata di seluruh Indonesia.

Kekuatan pasar yang mulai merambah dunia pendidikan muncul dalam bentuk sumber-sumber daya yang dimiliki, termasuk di antaranya modal dan jejaring ekonomis. Berbagai lembaga pendidikan juga masuk dalam pusaran kompetisi pasar. Secara positif, kompetisi pasar antarlembaga pendidikan akan membawa kesadaran mengenai kebutuhan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Para pengelola dan pengurus harus mengubah paradigma pengelolaan sekolah sebagai suatu layanan pendidikan. Namun, di balik kekuatan pasar yang mendorong kompetisi dalam pendidikan demi perbaikan mutu, prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas tidak sesuai untuk sistem pendidikan karena secara prinsip, pendidikan bermutu adalah salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi dan negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak ini bagi semua anak tanpa terkecuali.

Sejajar dengan kekuatan negara dan pasar, seharusnya kekuatan masyarakat menjadi salah satu penopang proses demokratisasi suatu bangsa melalui pendidikan. Kekuatan masyarakat bisa menjadi penyeimbang dalam interaksi antarwarga dalam ruang publik yang salah satunya adalah pendidikan.

Pendidikan terlalu penting untuk diserahkan kepada pemerintah saja atau dibiarkan bergulir dalam arus pasar. Secara historis, pendidikan dimulai oleh masyarakat untuk kebaikan masyarakat sendiri. Maka dari itu, peran masyarakat dalam kemajuan pendidikan amat penting dan perlu terus ditingkatkan agar menjadi sejajar dengan peran negara dan pasar. Masyarakat bisa memberi kontribusi berupa sumber-sumber daya berupa dana, jejaring, keterkaitan budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Sayang, masyarakat yang diharapkan bisa menjadi kekuatan penyeimbang bagi kecenderungan hegemonik negara dan kecenderungan eksploitatif pasar masih sangat lemah dan terjebak dalam kemiskinan struktural.

Peran korporasi

Peran korporasi dalam pembiayaan pendidikan, baik berupa sumbangan langsung kepada institusi pendidikan maupun program-program seperti beasiswa (beswan), penelitian, pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial korporasi.

Peran korporasi ini memberi beberapa kontribusi terhadap dunia pendidikan. Pertama, dibutuhkan sumbangan dana dari korporasi karena anggaran dari pemerintah belum bisa mencukupi kebutuhan. Sementara masyarakat masih terjebak dalam kemiskinan. Misalnya, program beasiswa amat membantu mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan memungkinkan mereka mengubah kelas sosial dan ekonomi melalui akses pendidikan.

Kedua, program-program yang disponsori korporasi juga memberi peluang bagi insan-insan pendidikan untuk keluar dari menara gading dan mengenal dunia kerja serta industri karena ada korporasi yang memberi pelatihan soft-skill, seperti kursus kepemimpinan, motivasi bina karakter dan kewiraswastaan, termasuk outbond training kepada para penerima beasiswa selain pengenalan berupa kunjungan ke perusahaan atau presentasi korporasi.

Ketiga, peran korporasi bisa menjadi penyeimbang kekuatan negara dalam penyelenggaraan pendidikan dan pendukung masyarakat yang secara umum masih belum berdaya dan terpinggirkan dari akses pendidikan.

Sebaliknya, peran korporasi hendaknya tidak menjadikan lembaga-lembaga pendidikan atau peserta program kehilangan otonomi dan sikap kritisnya. Program-program tanggung jawab sosial seharusnya dilaksanakan bukan demi kepentingan perusahaan semata, tetapi demi kemaslahatan publik. Program-program pengembangan masyarakat seharusnya tidak dilakukan hanya untuk mendapatkan simpati dan membangun citra positif terhadap korporasi, tetapi menjadi bagian visi dan tujuan bisnis yang lebih manusiawi.

Program tanggung jawab sosial merupakan upaya untuk memberi kembali kepada masyarakat, apa yang sudah diperoleh dan menjadi keuntungan bisnis untuk membangun masyarakat. Akhirnya, masyarakat yang sudah kian cerdas dan berdaya (melalui pendidikan) akan menjadi mitra yang lebih seimbang dan menguntungkan korporasi itu sendiri.

Anita Lie Dosen FKIP Unika Widya Mandala, Surabaya; Anggota Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

 


 

Kamis, 03 Mei 2007

Indonesia, Korsel, dan Visi 2030

Syamsul Hadi

Sebelum terlontarnya Visi 2030, sejarah pascakemerdekaan Indonesia telah silih berganti diwarnai lontaran visi pembangunan.

Setelah visi pembangunan Soekarno yang bombastis, pemerintahan Orde Baru hadir dengan visi pembangunan yang mengadopsi teori big push dari WW Rostow. Diproyeksikan, setelah melampaui lima tahap pembangunan lima tahun (Pelita), Indonesia akan mencapai kondisi “tinggal landas” (take off) pada akhir Pelita ke-5 atau tahun 1993.

Kondisi “tinggal landas” merujuk kesiapan suatu negara untuk “terbang lepas” menuju ke arah kesejajaran dengan negara-negara maju. Tahun 1997, empat tahun seusai dianggap telah “tinggal landas”, ekonomi Indonesia “hancur” diterjang krisis Asia. Korea Selatan (Korsel), Malaysia, dan Thailand segera berbenah, bangkit, dan kini mereka kembali diperhitungkan dalam tataran regional dan internasional.

Indonesia dan Korsel

Sebagai negara paling lambat bangkit dari krisis Asia, keberanian untuk mencanangkan Visi 2030, yang memproyeksikan Indonesia masuk lima besar ekonomi termaju di dunia pada tahun 2030, terhitung “nekat”. “Kenekatan” itu perlu diimbangi analisis dan skenario yang historis, kontekstual, dan bukan semata wishful thinking.

Keberhasilan Korsel untuk menjadi anggota OECD pada tahun 1996 merupakan pengakuan keberhasilan pembangunan negeri itu, yang mendudukkannya sejajar dengan negara-negara yang lebih dulu maju.

Indonesia maupun Korsel sama-sama merdeka seusai Perang Dunia II. Memiliki kekayaan alam yang minim dibandingkan dengan Indonesia, infrastruktur ekonomi warisan Jepang di Korsel bahkan hancur akibat Perang Korea 1952-1954. Mirip Indonesia, Korsel baru berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi sejak tahun 1960-an saat Jenderal Park Chung-hee duduk di tampuk kekuasaan.

Para analis beraliran kulturalis melihat dua kunci keberhasilan pembangunan di Korsel.

Pertama, obsesi pemerintah dan masyarakat untuk selalu menjadi yang terdepan serta merasa tabu menjadi pecundang. Semboyan beat Japan everywhere menandakan semangat seluruh bangsa Korsel untuk mengalahkan Jepang sebagai bangsa dengan industri termaju di Asia.

Kedua, pemimpin dan rakyat Korsel umumnya adalah individu yang pragmatis, tidak terlalu dibebani bias ideologi. Pragmatisme yang menyertai penyusunan dan implementasi kebijakan mengarahkan seluruh sarana yang dimiliki untuk pencapaian visi dan tujuan pembangunan, dengan implementasi yang rasional dan terukur.

Dari sisi pandang strukturalis, Alice Amsden (1992) menggarisbawahi tiga kunci keberhasilan pembangunan Korsel, yaitu: (1) kepemimpinan politik atau negara/pemerintah yang kuat; (2) visi dan perencanaan pembangunan yang sistematis; dan (3) aneka kebijakan dan anggaran pembangunan yang reasonable.

Berbeda dengan teoritisi dan praktisi pembangunan Indonesia yang amat percaya pada mekanisme pasar (market mechanism), pemerintah dan intelektual di Korsel menyadari, menyerahkan arah pembangunan pada mekanisme pasar adalah menggelikan jika negeri itu berambisi mengejar kemajuan negara-negara lain yang lebih dulu maju.

Variabel kepemimpinan

Peran negara (state) merupakan hal yang tak tergantikan. Hanya negaralah yang mempunyai legitimasi, sistem organisasi dan daya paksa untuk mengarahkan sektor publik, korporasi, dan masyarakat untuk bergerak menuju target pembangunan yang telah digariskan.

Dalam melakukan percepatan pembangunan, negara membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar kuat, visioner, dan capable. Ini lebih-lebih berlaku dalam masyarakat Asia yang cenderung paternalistik. Variabel kepemimpinan menjadi penting guna mewujudkan apa yang disebut Linda Weiss (1998) sebagai tranformative capacity, yaitu kemampuan untuk melakukan transformasi struktural yang dibutuhkan sebagai langkah maju sekaligus adaptif menghadapi dinamika domestik dan internasional.

Kepemimpinan yang kuat dan transformatif juga diperlukan guna membendung berbagai tekanan kelompok kepentingan dan clientelistic groups—dari dalam dan luar negeri—yang hendak membelokkan arah pembangunan menjauh dari tujuan esensial yang akan dicapai. Ini terkait dengan jaminan, “… (the) state agencies will pursue projects broader then the interests of any particular groups” (Weiss, 1998: 50).

Dengan demikian, agar Visi 2030 tidak berhenti sebatas mimpi, yang dibutuhkan bukan hanya kepemimpinan yang pintar berwacana dan berkemampuan seremonial tinggi. Diperlukan kepemimpinan dengan kecerdasan, kecermatan, dan determinasi yang tahan uji, selain memiliki “napas panjang” (endurance) yang dibutuhkan untuk mengontrol, mempercepat, dan mengarahkan pembangunan menuju pencapaian visi yang telah digariskan.

Pertanyaannya, punyakah kita kepemimpinan semacam itu?

Syamsul Hadi Direktur Eksekutif Centre for International Relations Studies (CIReS) FISIP-UI

 


 

Selasa, 01 Mei 2007

Korupsi dan Pemurnian Diri

YF La Kahija

“Manusia, ibarat pohon ini. Semakin dia naik ke ketinggian dan menuju cahaya, semakin mantap akarnya menembus bumi, ke bawah, ke kegelapan, dan kedalaman—menuju kejahatan.” Friedrich Wilhelm Nietzsche

Membicarakan korupsi dan segala bentuk ketidakadilan pada rakyat seakan tidak mengenal kata akhir karena topik itu menusuk tajam ke jantung eksistensi manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya mengandung benih-benih kejahatan.

Memerangi korupsi lewat penegakan hukum yang tegas adalah seruan dan tindakan mulia. Namun, sejak dikumandangkan, aktivitas pemerintah belum menunjukkan kemajuan signifikan. Hukum yang dimaksudkan membuat jera koruptor pun cenderung bekerja sebaliknya. Para koruptorlah yang berusaha membuat jera hukum. Bagaimana ini bisa terjadi?

Keinginan baik dan jahat tumbuh bersama dalam diri manusia. Menurut Edgar Cayce, di antara keduanya ada lapisan tipis yang hanya bisa dikenali lewat introspeksi dan refleksi. Bagi perilaku, hakim yang sebenarnya bukan hakim di pengadilan, tetapi motivasi di balik perilaku sendiri.

Tiap manusia pasti memiliki dorongan untuk lekat dengan materi. Ini manusiawi. Menurut eksistensialis Gabriel Marcel, salah satu makna penting dari kata “memiliki (avoir)” adalah menguasai dan mengontrol. Artinya, manusia bisa menguasai dan mengontrol kemelakatannya, seperti pemilik mobil yang bisa menguasai dan mengontrol mobilnya.

Bagaimanapun, kejadiannya bisa berbalik. Manusia yang sejatinya memiliki materi bisa dimiliki atau dikuasai materi. Dalam cara itulah korupsi, egoisme, dan aneka bentuk kejahatan kerah putih (white-collar crime) tumbuh subur.

Karena itu, institusi yang dikemas dengan istilah mulia “antikorupsi” atau sejenis perlu menyadari ini dalam kinerjanya. Cara ideal yang bisa ditempuh adalah secara serempak memberantas korupsi dan memulihkan sisi antikorup dalam diri sendiri. Praktisnya, penegakan hukum sekaligus penyadaran diri.

Mengatasi pikiran

Metafora itu saya terjemahkan dari bagian I, bab 8, buku Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, membawa pesan penting dalam memahami hakikat kejahatan sekaligus tantangan untuk menemukan cara mengatasi kekuatan- kekuatannya.

Sekilas, Nietzsche memandang tiap kejahatan sebagai manusiawi dan alamiah. Namun, di balik itu, ada pesan lebih berbobot yang banyak disuarakan pemikiran Timur. Orang-orang bijak selalu menganggap penting sisi jahat sebagai komponen psikis yang harus dihadapi lebih dulu untuk masuk ke level lebih sakral dalam struktur kejiwaan kita.

Dalam proses itu, kejahatan dan kebaikan ternyata tidak ada. Yang ada hanya pikiran jahat dan baik. Ada kisah ilustratif. Seorang biarawan berkata, “Lihat bagaimana bendera bergerak.” Biarawan lain menanggapi, “Tidak, bukan bendera yang bergerak, tetapi angin.” Mendengar perdebatan itu, sang guru menengahi, “Bendera dan angin tidak bergerak. Pikiranlah yang bergerak.”

Secara psikologis, pikiran amat liar karena dipengaruhi interaksi unsur-unsur yang kompleks dalam kesadaran dan ketidaksadaran, seperti sensasi, persepsi, emosi, afek, perasaan, atau suasana hati (mood). Berhasil menenangkan semua itu berarti membuka keran menuju nilai-nilai kebaikan yang universal.

Dari situlah mengalir hidden morality (moralitas tersembunyi) yang menjadi roh setiap hukum dan undang-undang. Moralitas ini hanya dialami oleh mereka yang berhasil menaklukkan sisi jahat dan memberi keluasan pada kesadaran untuk menemui roh universal. Pada gilirannya, pengalaman ini akan terejawantahkan dalam perilaku. Secara kasar, itulah pencerahan.

“Leap of faith”

Kembali ke fungsi penguasaan, perilaku korup jelas tidak berakar pada uang, tetapi pada pikiran dan kecintaan pada uang. Penguasaan diri adalah prasyarat penting untuk menjadi sensitif dalam memilah perbuatan jahat dan perbuatan baik. Tanpa sikap ini, institusi antikorupsi hanya akan menghadapi masalah yang kian kompleks.

Perilaku korup adalah pemberontakan terhadap kebaikan bersama; dan penegakan hukum adalah perlawanan terhadap perilaku korup. Namun, pikiran korup selalu “cerdas” mengisi celah-celah kosong dalam hukum sembari berusaha membenarkan diri. Oleh psikolog, ini disebut rasionalisasi dan oleh awam disebut pemutarbalikan fakta.

Pertanyaan untuk direfleksikan, bagaimanakah sikap batin kita dalam menghadapi dorongan korup pada orang lain dan diri sendiri? Idealnya, penegakan hukum tidak hanya didasari teks dalam undang-undang berikut argumen rasionalnya, tetapi juga oleh nilai-nilai universal yang menetas dari sumber kebaikan dalam diri setiap orang.

Memang, penegak hukum butuh leap of faith (loncatan keyakinan) yang luar biasa. Gelombang protes hampir pasti bergelora. Ini juga proses wajar menuju ke arah yang benar. Ucapan Schopenhauer berikut sangat baik untuk direnungkan, “All truth passes through three stages: first, it is ridiculed; next it is violently attacked; finally, it is held to be self-evident.”

YF La Kahija Pengajar pada Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, Semarang

 


 

Rabu, 02 Mei 2007

Kriminalisasi Pendidikan

Winarno Surakhmad

Ketika pendidikan nasional yang falsafahnya memanusiakan, membudayakan, dan mengindonesiakan menghasilkan yang sebaliknya, di situ terjadi kriminalisasi pendidikan.

Atas nama pendidikan, kita menghasilkan realitas antipendidikan. Karena itu, seperti mengingkari konstitusi, yang muncul justru tragedi Cliff Muntu dalam bentuk yang morbid; mewujudkan kriminalisasi in optima forma.

Kriminalisasi pendidikan

Kriminalisasi pendidikan terjadi jika manusia—perumus kebijakan dan pengelola pendidikan—menangani amanah dengan sikap yang salah.

Kesalahan terjadi ketika yang dipercaya menangani pendidikan ternyata tidak peduli falsafah tentang hakikat manusia, realitas kehidupan, dan bagaimana “ilmu sekolah” dapat berdampak positif dalam peradaban manusia.

Pandangan yang mendasari perilaku pendidik tak dibenarkan dogmatis atau spekulatif. Bahkan tidak cukup hanya dengan common sense. Indikator keberhasilannya bukan pada target, melainkan pada makna. Peserta didik adalah manusia, bukan angka.

Tidak seorang pun memiliki hak moral berpretensi sebagai pendidik hanya karena kedudukannya dilindungi kekuasaan. Ketika birokrat tampil sebagai pendidik, ia harus menjadi personifikasi nilai kehidupan yang diperjuangkan. Jika tidak, ia hidup dalam kepalsuan, kalau bukan kemunafikan.

Birokrat sebagai pengelola tidak berhak memaksakan norma kehidupan kepada orang lain karena ini merampas kedaulatan eksistensial. Posisi tidak langsung terkait esensi pendidikan. Tetapi itulah pola yang dilegitimasi. Seketika memperoleh kekuasaan manajerial, seketika itu pula ia mendadak menjadi ahli pendidikan. Dari situ berkembang kondisi yang menciptakan kriminalisasi. Untuk tampil sebagai pendidik, ia harus lebih dari birokrat. Pendidik adalah pemegang amanah, dan mendidik berarti melaksanakannya sebagai ibadah.

Kriminalisasi terjadi kapan saja dan dapat berdampak kepada siapa saja. Karena “pendidikan” menjadi semu, dampaknya sama: sedikitnya, pencerdasan yang membodohkan. Pendidikan menjadi peristiwa tanpa makna.

Presiden Yudhoyono merujuk kasus IPDN sebagai puncak gunung es. Sebenarnya, bukan hanya satu. IPDN “kebetulan” puncak yang dramatis. Masih banyak yang potensial berdampak destruktif dan tidak kurang dramatis. Semua mencuat dari gunung yang sama: panas dan ganas.

Sejak konstitusi mengamanahkan pencerdasan kehidupan bangsa, secara instan kita percaya telah menjadi bangsa cerdas. Praktis, tidak ada lagi yang hirau merumuskan rujukan cerdasnya dan berbudayanya bangsa. Karena itu, kasus guru yang diketahui gemar menyepak murid, tetapi berdalih tidak bersalah karena menganggap metode primitif itu wajar dan sudah membudaya, memenuhi kriteria sebagai kriminalisasi.

Banyaknya anomali dunia pendidikan mengindikasikan kita telah salah sasaran. Kita ada di dalam tirani memecahkan kesalahan dengan kesalahan, rabun membedakan mana yang batil dan yang hak. Kita merasa maju. Tetapi, apakah alasan waras yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pencapaian pendidikan kita menggembirakan? Apakah kita berjalan di tempat, tidak berjalan, mundur, atau semakin mundur? Kita mulai ragu.

Tingkat kecerdasan kita stagnan, jika tidak semakin rendah. Ketika esensi pendidikan kita tertantang, yang kita ributkan adalah mengobok-obok sekolah. Ketika dunia mengembangkan ilmu mutakhir, kita mempertahankan ilmu jahiliyah. Baru kemarin, kita masih melihat dominasi ilmu santet yang mengancam Presiden Bush bila berani ke Indonesia.

Ilmu santet tidak pernah masuk kurikulum, apakah itu Kurikulum Berbasis Kompetensi atau lainnya. Tidak ada kurikulum yang dapat mencegah tetap suburnya ilmu santet, dan tumpukan pengetahuan abad kegelapan. Tanda-tanda ketidakcerdasan merajalela. Kalau kurikulum tidak mencerdaskan, lalu mengapa dipertaruhkan?

Tiga orde politik

Tiga orde politik (Lama, Baru, Reformasi) yang lahir dari sumber konstitusi yang sama, tetapi dengan determinasi saling menghancurkan, menghasilkan sejarah kehancuran.

Orde Baru yang menentang Orde Lama justru melembagakan kemerosotan secara sistemik, didukung kekuasaan doktriner antipedagogis.

Orde Reformasi (apanya?) masih belum mampu mengubah titik nadir menjadi titik balik. Titik nadir masih menukik tajam. Apakah konsep reformatif orde ini mengenai metafisika kemanusiaan, epistemologi, dan aksiologi? Tidak jelas, kalau ada.

Kini, masyarakat memerkarakan pemerintahnya sendiri karena menilai tidak aspiratif, tidak kompeten, dan kurang komitmen! Sebanyak 34 menteri yang bergiliran mengelola pendidikan dalam waktu 62 tahun telah gagal muncul sebagai kekuatan yang sama-sama dijiwai amanah konstitusi. Bukan karena semuanya tidak kompeten dan tidak peduli. Sebaliknya, banyak di antara mereka amat pantas mengelola pendidikan karena memiliki pemahaman dan komitmen kuat.

Namun, itu menjadi tidak berarti karena menteri yang tersisa lebih tertarik pada pragmatisme politik masing-masing, tidak pada masa depan bangsa. Antara Ki Hajar Dewantoro yang politikus nasionalis dan Bambang Sudibyo yang sarjana akuntansi tidak mungkin terbentang benang merah pendidikan menuju masa depan yang jelas dan bernilai untuk dibela. Jika pencapaian pendidikan hanya begini, ini kriminalisasi dalam skala nasional.

Depdiknas menyikapi kemerosotan pendidikan dengan sebuah Renstra dan mengiklankan besar-besaran, “Capaian Renstra Depdiknas Menggembirakan”.

Apa keluarbiasaannya sehingga diiklankan? Apakah karena berbagai target tahun ini melampaui target tahun lalu? Itu penting. Tetapi itu sudah seharusnya, dan biasa.

Jika Depdiknas bukan departemen persekolahan, apa konsepnya tentang pendidikan berpredikat nasional? Mengapa mengutamakan target sampingan, seperti sekolah bertaraf internasional, sekolah persiapan pemenang Nobel, sekolah menjadi badan hukum pendidikan, sekolah penghasil insan kamil yang kompetitif, atau sekolah dengan pengaturan bos?

Apakah prioritas pendidikan sesempit dan sedangkal target itu? Bagaimana dengan masalah fundamental dehumanisasi, dekulturisasi, dan deindonesianisasi! Atau, memang tidak penting dibandingkan realisasi badan hukum pendidikan yang kontroversial, standardisasi setengah jadi, ujian nasional yang kian konfliktif, dan obsesi berkompetisi yang tidak meyakinkan?

Lima puluh tahun dari sekarang, saat seluruh bangsa telah lengkap dicerdaskan melalui strategi dan standar UN, apa yang pasti terjadi? Jika konsep yang salah itu diteruskan, tak mustahil jutaan anak bangsa, sepi tetapi pasti, akan terbunuh sebelum mati. Kegairahannya, potensinya, aspirasinya, hak pribadinya, semua akan teratrofi oleh UN. Kalau ini bukan kriminalisasi pendidikan, lalu apa?

Winarno Surakhmad Mantan Rektor IKIP Jakarta; Ketua Forum Profesional Pendidikan Regional

 


 

Senin, 07 Mei 2007

MDGs, Ambisius atau Realistis?

Dian Wirengjurit

Peringatan Erna Witoelar, Duta Besar PBB untuk Millennium Development Goals di kawasan Asia Pasifik, bahwa Indonesia mengalami kemunduran dalam pencapaian MDGs (18/4/2007), perlu diartikan sebagai “lampu kuning”.

Pertama, karena upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 kini sudah setengah jalan. Kedua, akibat kemunduran itu, Indonesia sudah dilewati negara lain, seperti Vietnam.

MDGs merupakan penjabaran resolusi Majelis Umum Nomor 55/2 “Millennium Declaration” yang disepakati 8 September 2000 oleh para pemimpin dunia, termasuk Presiden Abdurrahman Wahid dari Indonesia..

MDGs mencerminkan isu-isu yang menjadi prioritas program pembangunan nasional. Di antara isu-isu prioritas itu adalah mengurangi 50 persen angka kemiskinan dan kelaparan, mengurangi dua pertiga angka kematian anak balita, memerangi penyakit seperti HIV dan malaria, serta memperbaiki lingkungan hidup.

Capaian MDGs

Meski dicanangkan tahun 2000, target MDGs diukur dari keadaan tahun 1990. Secara umum dapat dikatakan pelaksanaan MDGs memberi gambaran kontradiktif, menggembirakan sekaligus mencemaskan, pada tataran global, regional/subregional maupun nasional.

Secara umum dapat dikatakan, semua kawasan ada dalam posisi on track, meski kawasan Asia Timur dan Tenggara mengalami kemajuan lebih pesat dibanding kawasan lain, terutama Afrika Sub-Sahara yang amat lambat.

Berdasarkan United Nations MDGs Report 2006, pada tataran global, ada penurunan angka extreme poverty di negara berkembang dari 27,9 persen (1,2 miliar orang) menjadi 19,4 persen. Namun, pada tataran regional/subregional terlihat gambaran berbeda. Selama 1990-2002, Asia Timur dan Asia Tenggara-Oceania bahkan menunjukkan penurunan luar biasa (dari 33,0 persen menjadi 14,1 persen, dan dari 19,6 persen menjadi 7,6 persen) bahkan sudah melewati target yang ditetapkan.

Di Afrika Sub-Sahara angka kemiskinan hanya turun sedikit, tetapi masih amat tinggi, yaitu dari 44,6 persen menjadi 44,0 persen dari target 23 persen, sementara jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem bertambah 140 juta.

Di Indonesia, krisis 1997 menjadi titik balik. Saat itu hampir di semua target mengalami kemunduran. Dalam Indonesia Progress Report on MDGs 2005 yang disampaikan Bappenas tercatat, penduduk miskin tahun 1990 berjumlah 15,1 persen dan cenderung menurun pada tahun-tahun berikut, justru meningkat tahun 1999 menjadi 23,4 persen.

Tahun 2004, angka ini ditekan menjadi 16,7 persen, tetapi masih tetap di atas angka tahun 1990. Selain itu, dalam laporan tripartit ESCAP-UNDP-ADB MDGs: Progress in Asia and the Pacific 2006, Indonesia dinilai memiliki rapor “merah” dalam target-target seperti tingkat kemiskinan, pendidikan dasar, dan pengelolaan lingkungan.

“Practicable”, “achievable”

Meski diakui sebagai komprehensif, dari awal disadari, MDGs belum tentu realistis (practicable) untuk semua negara, terutama di Afrika. Menurut Michael Clemens dan Todd Moss dari Center for Global Development (CGD), banyak negara miskin tidak akan dapat mencapai MDGs bukan karena tidak berbuat apa-apa (inaction) atau tidak ada bantuan (aid). Kegagalan itu lebih disebabkan MDGs sendiri dinilai terlalu ambisius dan terlalu berlebihan ekspektasi terhadap aid yang justru amat berisiko.

Untuk mengurangi setengah kemiskinan, ekonomi Afrika harus tumbuh sekitar 7 persen per tahun dalam kurun 2000-2015. Menurut data CGD tahun 2004, hanya tujuh dari 153 negara yang telah mencapai hal ini dalam kurun waktu 15 tahun dan berapa pun aid yang diberikan, Afrika tidak akan dapat mencapai angka pertumbuhan itu.

Dalam upaya mencapai pendidikan dasar, banyak negara harus mulai dari tingkat paling rendah dan memenuhinya dalam 10 tahun, sementara banyak negara maju justru mencapainya dalam satu abad. Sedangkan dalam upaya menurunkan angka kematian anak sebanyak dua pertiga, jika ini ditetapkan tahun 1975, maka tahun 2000 hanya Indonesia yang mampu mencapainya.

Akhirnya, seperti kata Clemens dan Moss, “development is a marathon, not a sprint.” MDGs lebih merupakan pedoman untuk membantu mengarahkan pembangunan negara berkembang dan tidak dengan sendirinya merupakan practical target. Selain itu, harus diingat upaya program seperti MDGs sudah berlangsung lama. Tahun 1960, misalnya, PBB menetapkan target pendidikan dasar untuk dicapai tahun 1980, dan mencanangkan target pertumbuhan ekonomi 6,5 persen dalam kurun waktu 1980-1990.

Dapat diperkirakan, banyak negara berkembang yang tidak akan mencapai MDGs pada waktunya, khususnya di Afrika. Karena itu diperlukan pendekatan baru yang lebih country base dan bukan global targets. Bagi Indonesia, mengingat potensi dan kapasitas yang dimiliki, sebenarnya MDGs merupakan target yang realistis dan achievable. Hanya, dalam untuk tolok ukur keberhasilan pembangunan, seperti penghapusan kemiskinan, kita masih tertinggal.

Itulah PR kita. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya ekstra keras. Seperti dalam maraton, diperlukan endurance.

Dian Wirengjurit Diplomat; Bertugas di Geneva

 


 

Rabu, 23 Mei 2007

Kenanglah Mereka sebagai Pahlawan

P Agung Wijayanto

Di sebelah selatan Kampus Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, ada jalan yang diberi nama “Mozes Gatotkaca”. Orang yang tidak mengenalnya mungkin menyangka Mozes adalah salah satu seniman pemeran tokoh wayang Gatotkaca. Dia adalah salah satu dari sekian juta anggota masyarakat yang ikut berjuang menyerukan reformasi pada tahun 1998.

Penuntutan perubahan tatanan masyarakat pada masa rezim otoriter dapat dipastikan akan diartikan sebagai pengacauan ketertiban masyarakat. Demi pengembalian dan pelanggengan tatanan masyarakat sebagaimana dikehendaki pihak penguasa, aparat keamanan diberi mandat yang “luas” untuk bertindak, bahkan bila perlu melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Demi terwujudnya sistem kemasyarakatan yang lebih manusiawi, Mozes Gatotkaca siap menanggung risiko terburuk yang mungkin dihadapinya. Dia meninggal karena peluru yang ditembakan oleh aparat keamanan. Dalam logika penguasa, aparat keamanan tersebut tidak boleh begitu saja disalahkan karena mereka memang sedang menjalankan fungsi pelanggengan ketertiban masyarakat yang menguntungkan kepentingan penguasa di masa itu. Bila perlu, mereka dapat dinyatakan tidak melakukan pelanggaran HAM secara serius.

Hingga sekarang tidak tampak adanya proses hukum yang signifikan yang diajukan oleh masyarakat Yogyakarta untuk membuktikan ada atau tiadanya pelanggaran HAM berat atas tewasnya Mozes Gatotkaca. Tanpa bermaksud membenarkan tindak pembunuhan tersebut, masyarakat setempat tampaknya lebih memilih untuk menegaskan makna reformasi sebagai pembebasan bangsa ini menuju masyarakat yang lebih manusiawi. Cara yang ditempuh antara lain dengan mengabadikan Mozes Gatotkaca sebagai nama sebuah jalan. Penamaan tersebut sekaligus menunjuk pada pengakuan masyarakat Yogyakarta atas peranan penting dari tokoh tersebut dalam perjuangan kemanusiaan.

Pada sisi lain, dapat ditafsirkan bahwa salah satu cara masyarakat Yogyakarta menghukum penguasa dan si aparat pembunuh adalah dalam bentuk: mengenang mereka sebagai perwujudan kejahatan atas kemanusiaan meski tanpa harus menyimpan nama mereka dalam ingatan bersama (anonim).

Bercermin diri

Di tengah keengganan DPR dan pemerintah mengangkat kasus pembunuhan dan penghilangan pejuang reformasi sebagai pelanggaran HAM, fenomena penamaan jalan Mozes Gatotkaca mengajak kita semua untuk bercermin diri dan merumuskan kembali makna reformasi tersebut. Untuk itu, dapat diajukan minimal tiga topik pembicaraan.

Pertama, haruskah “reformasi” diterima sebagai berkat atau sebagai malapetaka bagi perlindungan dan pengembangan nilai kemanusiaan di Indonesia? Pertanyaan ini memaksa kita untuk memilih: a) berpihak kepada kelompok yang menerima reformasi sebagai salah satu tonggak perjuangan pembebasan masyarakat Indonesia dari sistem penindasan menuju ke suatu sistem kehidupan bersama yang lebih manusiawi; atau b) berpihak kepada kelompok penguasa yang menghendaki hancurnya reformasi karena dianggap mengancam dan mengganggu sistem kekuasaan yang telah lama melayani kepentingan mereka.

Tuntutan pilihan semacam ini pernah berkembang di sekitar tahun 1945. Secara umum bangsa manusia pada waktu itu telah muak dengan berbagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang disebabkan oleh perang dan penjajahan di berbagai belahan dunia. Tuntutan kemerdekaan Indonesia diletakan para pejuang dalam kerangka perwujudnyataan keinginan universal bangsa manusia untuk menghapus segala bentuk penjajahan di atas muka bumi karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (Bdk. Mukadimah UUD 1945).

Sementara itu, kelompok mantan penjajah bangsa Indonesia berusaha dengan berbagai cara, termasuk berbagai jenis pelanggaran HAM, demi mengembalikan sistem penindasan yang telah menguntungkan mereka selama berabad-abad. Akibatnya, mereka kehilangan dukungan dari masyarakat internasional.

Perjuangan reformasi ternyata telah menghasilkan perubahan sistem kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini juga telah diakui oleh dunia internasional.

Pada saat ini, mayoritas anggota DPR dan pemerintah cenderung untuk menempatkan fakta pembunuhan dan penghilangan para pejuang reformasi sekadar pada tataran perkara kriminal biasa (baca: “tidak ada pelanggaran HAM berat”). Apakah pilihan ini tidak akan merendahkan martabat DPR dan Pemerintah Indonesia di mata dunia internasional yang sedang terus berusaha melindungi dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan? Mengapa DPR dan pemerintah sekarang ini tidak mau arif dan bijaksana untuk memilih posisi yang lebih terhormat: mendukung perjuangan penegakan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana telah dilontarkan para pejuang reformasi?

Kedua, apakah keberadaan fakta, data, dan saksi yang cukup lengkap mengenai para korban yang terbunuh atau dihilangkan karena memperjuangkan reformasi belum cukup bagi DPR dan pemerintah untuk segera menyatakan adanya praktik pelanggaran HAM yang terjadi di situ? Wajar dan adilkah kematian para pejuang reformasi untuk tidak disesali dan bahkan tidak diteliti sebab-sebabnya? Bila terhadap para pejuang reformasi DPR dan pemerintah bersikap demikian, dapatlah dipahami (baca: tidak dibenarkan) sikap macam apa yang akan mereka kenakan terhadap korban- korban lainnya.

Tiadanya kemauan serius DPR dan pemerintah untuk mengusut secara tuntas berbagai bentuk pelanggaran atas keamanan, kesejahteraan, dan keadilan para korban perjuangan reformasi semakin menandaskan sikap dasar mereka untuk antireformasi (Bdk. Kompas 15/3/2007). Apakah para anggota DPR dan pemerintah memang sedang membiarkan diri mereka dinilai bahwa kualitas moral mereka memang hanya pada taraf demikian?

Ketiga, perjalanan sejarah bangsa Indonesia ternyata mencatat bahwa pendekatan legalitas hukum tidak dapat menutup atau mengakhiri usaha perjuangan penegakan kebenaran yang berangkat dari nurani yang murni. Pencabutan berbagai produk hukum, bahkan termasuk beberapa ketetapan MPR (S) pada masa yang lalu, menjadi salah satu bukti adanya dinamika kehidupan semacam itu. Karena itu, dibutuhkan solusi yang lebih mengedepankan hati nurani dalam penegakan martabat para pejuang reformasi.

Pejuang kemanusiaan

Yang diserukan oleh para pejuang reformasi adalah kepentingan masyarakat luas, bukan keuntungan pribadi mereka. Tuntutan masyarakat atas keadilan bagi para pejuang reformasi haruslah pertama-tama diletakkan dalam kerangka nurani bangsa Indonesia yang bersedia menghargai siapa pun yang telah mengusahakan perubahan masyarakat yang lebih beradab. Pengakuan perjuangan reformasi memperteguh segala usaha mulia kita bersama untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa kita di hadapan bangsa-bangsa lain.

Krisis multidimensional yang melanda bangsa kita akan lebih mudah terselesaikan bila ada kesatuan semangat dan pemahaman antara masyarakat, DPR, dan pemerintah mengenai makna dan tujuan reformasi yang telah dicanangkan sekian tahun yang lalu, dan yang telah ditebus dengan darah oleh para pejuangnya.

Penamaan Jalan Mozes Gatotkaca merupakan salah satu cara masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menggaris bawahi, menyatukan, dan selalu menyadarkan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia (Penulis: oleh bangsa sendiri atau bangsa lain) harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” (Lih. Pembukaan UUD 1945).

Sudah saatnya bumi pertiwi dihiasi dengan jalan atau monumen yang mengabadikan nama para pejuang perlindungan dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk nama- nama para pejuang reformasi. Tunggu apa lagi?

P Agung Wijayanto Koordinator Kampus Ministry; Pengajar Program Studi S2 Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

 


 

Rabu, 23 Mei 2007

Pengamalan Ilmu Pengetahuan

Daoed Joesoef

Ada artikel di harian Kompas (8/12/2006) berjudul “Ibadah Ilmu”, buah pikiran Sulistyowati Irianto, yang begitu mengingatkan hingga tidak pantas jika tidak ditanggapi. Dia menyayangkan mengapa ilmuwan “terlalu diam” dengan dalih “obyektivitas” dan “netralitas” dan lalu mengajaknya untuk melibatkan diri dalam masalah kemanusiaan untuk mampu membuat ilmu menjadi suatu ibadah dalam rangka perumusan jawaban yang diperlukan.

Harus diakui bahwa pengetahuan dikembangkan praktis di Eropa sejak zaman Pencerahan begitu rupa hingga menjadi “pengetahuan ilmiah” atau “ilmu pengetahuan” (IP) tentang alam. Metode pengembangannya berupa laboratory experiment, yaitu memanipulasi parameter yang efeknya dipertanyakan, melakukan parallel control experiments terhadap parameter yang ditetapkan konstan, mempertahankan lain-lain parameter terus- menerus konstan, mengopi baik manipulasi eksperimental maupun control experiment dan mendapatkan data kuantitatif. Metode ini tidak hanya berhasil dalam penanganan fisika, tetapi juga untuk urusan kimia dan biologi molekular, hingga disimpulkan bahwa eksperimentasi adalah hakikat metode ilmiah.

Jadi, sejak awal IP dikembangkan sebagai pengorganisasian pengetahuan begitu rupa hingga ia dapat mengungkapkan lebih banyak lagi potensial yang tersembunyi dalam alam guna selanjutnya diamalkan oleh manusia. Pengamalan IP ini membuahkan fakta mulai dari teori kinetic gaz dan telepon, melalui jembatan gantung dan mesin penggerak, hingga obat-obatan dan medicated toothpaste. Maka, ibadah ilmu dapat dikatakan membantu manusia mewujudkan “emansipasi fisik”, yaitu pembebasan humanitas dari kekuatan alam, dari kekuasaan alami.

Dengan mengembangkan ilmu alam, para ilmuwannya sejak awal tidak bermaksud mengubah alam, cukup dengan mengetahui rahasianya saja. Mereka sadar tidak mungkin mengintervensi pembentukan galaksi, mengatur ulang peredaran planet dan bintang, memusnahkan secara eksperimental fauna dan flora tertentu lalu menggerakkan kembali kehidupan evolusionernya, memulai dan menyetop badai serta zaman es. Namun, dengan pengetahuan ilmiahnya, mereka bertekad menolak atau mengurangi fatalitas yang ditimbulkan oleh malapetaka alam yang tak terelakkan.

Membantu nasib manusia

Pengetahuan sosial dan humanities yang datang belakangan mengadopsi begitu saja agar dikualifikasi sebagai “ilmiah”, metode kerja ilmu alam, yaitu the standard empiricism. Ilmu-ilmu non-alam tersebut dikembangkan juga dengan maksud membantu nasib manusia menjadi lebih baik. Sebab, semakin disadari bahwa tanpa IP, the modern world is indeed inconceivable. Namun, untuk memperbaiki, menyempurnakan, kehidupan sosial, dan masyarakat human; kehidupan dan masyarakat ini harus diintervensi. Berarti, ilmu sosial tidak cukup hanya berusaha “memahami” kehidupan sosial dan masyarakat human, tetapi demi terwujudnya “emansipasi sosial”, ia harus mencampuri, ikut menata, kehidupan dan masyarakat tersebut.

Dengan perkataan lain, ilmu sosial harus “mengambil keputusan”, beda dengan ilmu alam yang tidak harus berbuat begitu karena ia memang tidak ingin mencampuri struktur alami dan jalannya alam, yang adalah kreasi Tuhan, jadi sudah cukup sempurna.

Jadi, walaupun sama-sama manusia berilmu, kiranya perlu disadari perbedaan fundamental antara sikap “ilmuwan alam” dan “ilmuwan sosial”. Ilmuwan alam (scientist) maunya menjadi “penganut ilmu” dan sebagai penganut yang carrect—sama dengan penganut agama atau kepercayaan apa pun—dia tunduk pada ketentuan ilmu yang dihayatinya. Ilmu alam tidak mengambil, apalagi mendikte, keputusan. Ia hanya memaparkan keadaan alami apa adanya sebagai suatu kebenaran yang terjelaskan dan menjelaskan (explanatory truth). Jadi, kalau ilmuwan alam sebagai scientist bersikap “diam” (netral) terhadap (jalannya) alam adalah wajar. Namun, karena dia “memahaminya” adalah wajar pula kalau dia menyiapkan segala sesuatu untuk mengelakkan fatalitas yang ditimbulkan oleh alam, bukan untuk mengatur atau menata ulang alam.

Ilmuwan sosial, orang berilmu yang kadang kala disebut scholar, maunya menjadi “pemilik ilmu” dan sebagai pemilik bersikap sebagai “penguasa ilmu”, mau menggunakan ilmunya untuk mengintervensi kondisi kehidupan sosial dan masyarakat human. Sedangkan ilmunya sebenarnya tidak mengambil keputusan ke arah itu karena ia terbentuk menurut standard empericism dari ilmu alam yang bertujuan untuk sekadar “memahami”.

Jadi, “memahami” adalah satu hal, sedangkan menerapkannya begitu saja sebagai suatu kekuatan intervensi ilmiah adalah hal lain lagi. Artinya, kalau seorang ilmuwan sosial merasa terpanggil untuk memperbaiki/menyempurnakan kehidupan sosial dan masyarakat human selaku scientist—penganut ilmu dan tidak sekadar sebagai seorang “intelektual”—dia harus berbuat supaya “ilmu sosialnya” itu berpembawaan “mengambil keputusan”, bersendikan “kebenaran yang bernilai” (valuable truth), berkat metode pembentukannya sendiri yang khas.

Dan metode yang khas baginya itu adalah aim-oriented empiricism, bukan standard empericsm dari ilmu alam. Dan hal ini sah-sah saja mengingat science yang berarti knowledge—dari kata Latin scire (mengetahui) dan scientia (pengetahuan)—diperoleh dengan metode apa saja selama dianggap paling sesuai dengan bidang khusus (sosial) tadi. Mengingat aim-oriented empiricism ini tidak memungkinkan eksperimen laboratorium, empirismenya diperoleh dengan cara-cara lain, berupa “observasi”, “perbandingan” (comparison), dan apa yang disebut natural experiments.

Galaksi

Jika astronom yang mempelajari pembentukan galaksi tidak mungkin memanipulasi sistemnya dalam eksperimen laboratorium yang terkontrol, demikian pula halnya dengan sejarawan human atau yuris atau antropolog. Namun, mereka dapat memanfaatkan natural experiments, yaitu membanding-bandingkan sistem yang berbeda berkat ada-tidaknya, atau kuat-lemahnya efek, dari some putative causative factors.

Tidak bebas nilai

Memang jauh lebih sulit menyimpulkan asas-asas umum (hukum) dari pembelajaran gejala sosial (sejarah, hukum, dan lain-lain) daripada pembelajaran gejala alam (orbit planeter dan lain-lain). Namun, hal ini tidak terlalu fatal karena sejujurnya kesulitan yang sama dialami juga oleh subyek-subyek keilmuan yang sudah terjamin tempatnya di lingkungan ilmu-ilmu kealaman, seperti astronomi, klimatologi, ekologi, biologi evolusioner, geologi, dan palaentologi.

Walaupun begitu, tidak bisa dikatakan bahwa IP, baik alam lebih-lebih sosial, adalah “bebas nilai”. Yang benar adalah bahwa metode ilmiah adalah “bebas emosi”, dalam artian, in its perfect application it proceeds rigorously regardless of values to which there may be deep emotional reactions pro or con. Tetapi, hal ini tidak membuat “ilmu” yang dihasilkannya “bebas nilai” mengingat IP itu sendiri merupakan suatu nilai. Jika tidak, untuk apa ia dikembangkan dengan menghabiskan begitu banyak biaya in terms of energi, waktu, dan uang.

IP memang perlu diamalkan. Ilmuwan sosial seharusnya merasa terpanggil untuk turun tangan, mencampuri kondisi kehidupan sosial dan masyarakat human sebelum terlambat. Jika tidak, kondisi ini terus ditentukan oleh kebijakan politik (policy), semakin diacak-acak seenaknya oleh politikus demi kepentingan primordialnya sendiri. Sedangkan “politik”—baik sebagai “kiat” maupun selaku “profesi”—cenderung menjauhi diktum “politik” sebagai “ilmu pengetahuan”. Namun, dalam mengintervensi ilmuwan sosial seharusnya tetap bertindak selaku scientist mengingat ilmu yang dihayatinya itulah yang “memutuskan” begitu.

Berarti, pengembangan ilmu sosialnya perlu dibenahi menurut ketentuan aim-oriented empiricsm sebab far from letting politics corrupt science, science needs to contribute to the decorruption of politics!

Daoed JOESOEF Docteur d’Etat es Sciences Economiques Universite Pluridisciplanaires Pantheon-Sorbonne de Paris I

 


 

Sabtu, 12 Mei 2007

Pendidikan dan Regenerasi Bangsa

Yonky Karman

Menurut Pramoedya, banyak aktor sejarah di Tanah Air bukan produk pendidikan, tetapi produk budaya, sehingga bangsa Indonesia tidak dibentuk oleh pendidikan, tetapi oleh budaya (André Vitchek & Rossie Indira, Saya Terbakar Amarah Sendirian, 54).

Dan, budaya yang dominan adalah Jawanisme. Dalam budaya feodal, rasionalitas ilmu dalam pendidikan kalah dengan mentalitas feodal “asal bapak senang”, taat kepada atasan tanpa sikap kritis. Yang penting bukan bicara kebenaran, tetapi tidak menyinggung perasaan atasan.

Swasta juga terjebak industri pendidikan. Sekolah-sekolah padat modal didirikan demi memperebutkan pangsa pasar yang jumlahnya amat kecil. Di Provinsi Papua Barat, hampir 80 persen siswa SD dan SMP terancam putus sekolah. Dengan angka, sekitar 97.000 siswa SD dan 27.500 siswa SMP. Cita-cita education for all di Tanah Air nyaris menjadi mimpi.

Pendidikan di Indonesia seharusnya mengubah mentalitas dan mengeluarkan bangsa dari keterbelakangan. Jika pendidikan berhasil melahirkan manusia Indonesia mencapai massa kritis yang mampu memberi arah perkembangan bangsa, maka terjadilah regenerasi bangsa. Martin Buber mengibaratkan pendidikan sebagai perkembangbiakan spiritual (The Writings of Martin Buber, 317-24).

Orientasi nilai

Sebagai makhluk dengan tubuh dan jiwa, regenerasi bisa dibedakan antara perkembangbiakan fisik (physical propagation) dan spiritual (spiritual propagation). Regenerasi bangsa tidak cukup hanya lewat beranak cucu, tetapi juga lewat penerusan nilai dan visi. Sebuah bangsa bertahan melebihi satu generasi karena identitas diri yang ditopang kontinuitas nilai dan visinya.

Sejauh ini, perkembangbiakan nilai belum menjadi fokus pendidikan nasional. Meski kebudayaan daerah (dan nasional?) sering diagung-agungkan, nilai tambahnya belum tampak dalam menghasilkan manusia Indonesia. Pendidikan belum dihargai sebagai jalan regenerasi bangsa.

Filosofi pendidikan kita tidak fokus. Pendidikan diselenggarakan tanpa refleksi, hanya bagian aktivisme dan kadang reaktif. Gambaran manusia Indonesia produk pendidikan nasional tidak membumi. Sebagai contoh, institusi pendidikan dibebani tujuan menghasilkan insan bertakwa, sebuah tugas yang belum tentu bisa diemban institusi agama.

Salah satu parameter keberhasilan proses pembelajaran adalah internalisasi nilai dalam beberapa tahap (kognitif-afektif-konatif-praktik). Setelah pelajar mengerti sesuatu, ia menghargai yang dipelajari. Lalu, muncul komitmen pribadi untuk melakukan yang sudah dihargai itu. Akhirnya, apa yang diyakini sebagai baik dilakukan secara konsisten tanpa hambatan internal (misalnya, rasa takut) dan eksternal (misalnya, tekanan dari orang lain).

Mengintegrasikan nilai bukan sebuah proses sederhana. Itu pendidikan hati yang melibatkan manusia seutuhnya (Thomas Moore, The Education of the Heart, 1996). Nilai dikembangbiakkan lewat refleksi dan ekspresi bebas, tetapi bermartabat. Pengajaran tidak hanya berhenti di otak. Tindakan juga bukan bagian aktivisme, melainkan bagian dari tanggung jawab.

Dalam perkembangbiakan nilai, generasi yang belajar tidak hanya menerima pengajaran, tetapi juga memproduksi dan memperbaruinya. Pelajar dibersihkan dari sampah pikiran dan diajak memikirkan kehidupan yang indah. Demikianlah, pendidikan mencerdaskan dan mencerahkan.

Orientasi proses

Pembelajaran seperti itu menempatkan pelajar sebagai subyek, pusat, dan fokus pendidikan. Guru hanya fasilitator dan pendamping murid. Proses pembelajaran dilakukan dalam suasana berbagi di antara guru dan murid. Maka, mengajar bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi kegiatan berbagi pengetahuan sekaligus ketidaktahuan.

Tekanan pembelajaran bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan yang komprehensif. Bukan hanya transfer pengetahuan atau pembekalan keterampilan, tetapi juga perkembangbiakan nilai. Maka, pendidikan melahirkan jiwa baru. Jiwa bangsa diteruskan saat generasi pengajar mentransfer nilai kepada generasi pelajar, yang nanti bertumbuh menjadi generasi pengajar yang baru.

Keberhasilan pendidikan di Indonesia harus membuktikan diri dengan memupus kultur feodal di sekolah. Dalam relasi kekuasaan yang pincang, guru cenderung merasa punya pengetahuan, murid tidak memilikinya. Murid diposisikan sebagai konsumen pengetahuan yang harus membelinya dari guru. Bahkan, transaksi itu jadi vulgar, seperti kecurangan pelaksanaan ujian nasional di Medan yang dilaporkan para penggiat pendidikan yang tergabung dalam komunitas Air Mata Guru.

Selain feodalisme, salah satu problem besar bangsa adalah sifat konsumtif lebih kuat dari sifat produktif. Konsumerisme menjadi salah satu pangkal korupsi. Maka, pencapaian pendidikan nasional harus diukur dari keberhasilan mencetak insan muda yang kreatif dan produktif.

Proses

Menjadi intelektual adalah proses yang membutuhkan ketekunan dan ketelitian. Tahun 1934, saat masih sedikit orang Indonesia bertitel sarjana, Sjahrir mengeluh kurangnya kehidupan ilmiah dan minat sungguh-sungguh atas ilmu pengetahuan di kalangan kaum bertitel (Renungan dan Perjuangan, 5-6). Ukuran orang saat itu terutama bukan tingkat kehidupan intelektual, tetapi pendidikan sekolah.

Para pemegang titel itu cuma tahu bacaan vak sendiri, tetapi mereka bukan intelektual. Bagi mereka, ilmu pengetahuan hanya sesuatu yang lahiriah, bukan kekayaan batiniah. Ilmu pengetahuan hanya diperlakukan sebagai barang mati, bukan hakikat hidup, yang berkembang, yang harus selalu dipupuk dan dipelihara.

Ketiadaan sikap intelektual bukan karena orang Indonesia kurang cerdas, tetapi karena belum terbentuk iklim dan masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Orang baru berkenalan dengan kulit ilmu pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan sebagai pengertian yang hidup dan menuntut keseriusan, seperti banyak dijumpai di Eropa. Itulah keluhan Sjahrir.

Sejauh ini, pendidikan kita lebih berorientasi hasil. Orientasi hasil mementingkan jawaban soal daripada proses pengerjaan. Ujian nasional kita membuat siswa memfokuskan diri pada bidang-bidang studi yang diuji. Bidang-bidang studi lain yang penting dalam nation and character building menjadi terabaikan. Terjadilah pendangkalan tradisi intelektual.

Dalam masyarakat yang memiliki tradisi intelektual, studi akademis menuntut cara belajar yang baik dan serius. Untuk itu, dibutuhkan pengekangan diri dan disiplin. Meminjam istilah Weber, orang melakukan asketisisme intelektual. Cara belajar demikian dengan sendirinya menabur benih-benih watak intelektual.

Jepang menempuh jalan pendidikan untuk bangun dari kehancuran negeri akibat Perang Dunia II. Pengalaman Jepang adalah pengalaman banyak negara, seperti Jerman, Korea Selatan, Vietnam. Indonesia tidak akan maju jika terus tertinggal dalam pendidikan. Dalam jangka panjang, pendidikan di Tanah Air bisa menyelesaikan problem ketertinggalan bangsa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelangsungan bangsa tergantung pendidikan yang berorientasi nilai dan proses.

Yonky Karman Pengajar Sekolah Tinggi Teologi Cipanas

 


 

Kamis, 10 Mei 2007

Benang Kusut Kasus Munir

Usman Hamid

Polri kembali aktif mengusut konspirasi pembunuhan aktivis HAM, Munir. Apakah ini penanda terang atau sekadar meredam tekanan publik dan berakhir gelap?

Dari Istana Negara, Kepala Polri Jenderal Sutanto menyatakan, penyidik menetapkan dua tersangka baru, IS dan R. Diduga IS adalah Indra Setiawan, Presiden Direktur Garuda saat Munir tewas, dan R adalah Ramelgia Anwar, Wakil Presiden untuk Keamanan Garuda. Ternyata keliru.

Sekilas tak ada yang baru. Dua tahun lalu, inilah rekomendasi pertama Tim Pencari Fakta (TPF) kepada Presiden SBY, plus satu nama lain, Pollycarpus Budihari Priyanto. Dari nama-nama ini, TPF mengembangkan temuan dan penyidik mengarah keterlibatan pihak lain di luar Garuda. TPF berharap semua diajukan ke persidangan.

Ironisnya, penyidik hanya mengajukan satu tersangka, Polly. Padahal, polisi dan jaksa menggunakan tuduhan berlapis, dari tindak pidana perbantuan (Pasal 56 KUHP), penyertaan (Pasal 55), pemalsuan surat (Pasal 263), hingga pembunuhan berencana (Pasal 340). Lebih ironis lagi, MA membebaskan Polly dari pembunuhan (3/10/2006).

Pengajuan PK

Langkah terbaru Polri menetapkan dua tersangka baru, menetapkan tiga TKP pembunuhan saat Munir transit di Bandara Changi, Singapura, serta langkah Jaksa Agung mengajukan peninjauan kembali (PK) langsung menuai kontroversi.

Di satu sisi, kita merasakan lambatnya proses dan hasil tak maksimal. Ada kekhawatiran, pengusutan terhenti saat menghadapi sutradara pembunuhan. Di sisi lain, pengacara Garuda mempraperadilankan keabsahan penangkapan IS dan R serta menolak PK Jaksa Agung.

Secara hukum, praperadilan hanya bisa mengubah administrasi, bukan masalah pokok. Jadi tak perlu dikhawatirkan. Bagaimana dengan PK?

Mengutip cendekiawan dan mantan hakim agung Adi Andojo Soetjipto, di sini kita dihadapkan masalah keadilan hukum yang materiil dan kepastian hukum. Apa maksudnya?

Putusan MA adalah kepastian hukum. Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde). Apakah putusan MA pada kasus Munir sudah memenuhi keadilan hukum yang materiil?

Putusan MA yang berkekuatan hukum tetap harus dijunjung tinggi. Isi suatu putusan berlaku sebagai benar (res iudicata pro veritate accipitur). Kekuatannya mengikat, meski jelek atau cacat. Tanpa prinsip ini tidak akan ada kepastian hukum.

Namun, Adi Andojo juga menyatakan, secara ilmiah kepastian hukum dapat diterobos oleh keadilan hukum yang materiil. Untuk itulah KUHAP mengatur acara PK (Pasal 263 Ayat 1).

PK adalah upaya luar biasa untuk memperbaiki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuannya agar pengadilan benar-benar menjalankan keadilan. Agar sendi-sendi hukum yang asasi di masyarakat terlindungi.

Karunia

Memang, yang dapat mengajukan PK, menurut Pasal 263 Ayat 1 KUHAP, adalah terpidana atau ahli waris. PK dikecualikan untuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sebab, putusan bebas merupakan suatu karunia (verkregen recht) yang diperoleh terdakwa, suatu hak yang tidak dapat diganggu gugat (Pasal 67 dan 244).

Sampai di sini, tak ada lagi peluang hukum terhadap Polly yang dibebaskan dari dakwaan Pasal 340 KUHP. Lalu mengapa Jaksa Agung mengajukan PK? Mengapa MA membuka diri bagi PK? Tampaknya ini merujuk yurisprudensi MA No 55PK/Pid/ 1996, 25 Oktober 1996.

Saat itu jaksa merasa bisa ajukan PK sebagai pihak “yang berkepentingan” berdasar tafsiran Pasal 21 UU No 14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jaksa berdalil KUHAP tidak melarang jaksa mengajukan PK sepanjang ada alasan yang diatur Pasal 263 Ayat 2 dan 3 KUHAP, demi tegaknya hukum dan keadilan.

Jaksa juga menunjuk peraturan lama, Reglement op de Strafvordering, yang mengatur bahwa yang berhak mengajukan PK adalah Jaksa Agung, terpidana, dan yang berkepentingan.

MA sendiri menerima PK yang diajukan jaksa pada kasus Muchtar Pakpahan yang diputus “bebas murni”. Yurisprudensi tetap MA membedakan putusan bebas “murni” dan “tidak murni”. Putusan bebas tidak murni masih bisa ditinjau kembali.

Motif dan aktor utama

Apakah kriteria ini bisa diterapkan pada putusan MA yang membebaskan Polly dari pembunuhan namun tetap menyatakan bersalah untuk penggunaan surat palsu? Bisa saja.

Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Jika MA menerima PK Jaksa Agung, bukan berarti kasus Munir selesai, sebab PK hanya untuk Polly. Sementara yang ditunggu publik adalah apa motif dan siapa aktor utama pembunuh Munir.

Untuk mencapai target itu, kita harus belajar dari masa lalu. Selalu ada hambatan nonteknis dan politis. Karena itu dibutuhkan peran Presiden. Misalnya untuk mencegah campur tangan pihak luar. Dari dalam, harus diwaspadai adanya upaya mutasi atau demosi terhadap petugas hukum yang serius mengungkap kematian Munir.

Usman Hamid Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)

 


 

Sabtu, 05 Mei 2007

Kontroversi Heisenberg-von Weizsäcker

L Wilardjo

Tanggal 20 Mei 2007 kita akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sayang, kita tak bisa berharap munculnya pemimpin karismatik yang mencanangkan tujuan nasional yang menantang, tetapi realistik, yang sanggup menggalang semangat bangsa ini. Tak bisa diharapkan akan terbentuk kebulatan tekad nasional untuk bangkit dari keterpurukan dan berderap menuju cita-cita jangka menengah tertentu.

Apakah cita-cita itu kedelapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)? Atau visi 2030, dengan Indonesia sebagai salah satu dari “lima besar” dunia di bidang ekonomi? Atau tekad Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI) untuk “menelurkan” pemenang Nobel Fisika pertama dari Indonesia tahun 2020, yakni salah seorang di antara pemenang IPhO yang kini sedang mengambil pemagangan pascadoktoral di negara maju?

Tantangan semacam itu cenderung kita cibir dengan sinis. Menyediakan ragam transportasi massal yang cepat, aman, nyaman, dan terjangkau seperti di Singapura pun kita belum mampu. Mengatasi gizi buruk dan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak jalanan juga belum bisa. “Lima Besar”? “Wishful thinking! (menggantang asap),” kata Syamsul Hadi (Kompas, 3/5).

Kebangkitan Jerman

Jerman pernah mengalami keputus-asaan semacam ini. Kalah dalam Perang Dunia I, bangsa Jerman terpukul dan malu. Saat muncul Adolf Hitler yang orasinya memukau seperti pidato-pidato Bung Karno, harga diri dan semangat kebangsaan Jerman bangkit. Hitler berhasil menanamkan keyakinan kepada bangsa Jerman, mereka adalah trah Arya yang unggul. Bersama der Führer (Sang Pemimpin), mereka merasa ditakdirkan menjadi pemimpin dunia. Jerman lebih unggul dari semua bangsa di dunia! Deutschland über Alles in der Welt!

Nasionalisme Jerman yang dikobarkan paham Nazi mengembalikan militerisme yang sudah mendarah daging. Partai Pekerja Nasional-Sosialis Jerman yang didirikan tahun 1919 akhirnya menggenggam kekuasaan mulai akhir Januari 1933. Di bawah diktatornya, Adolf Hitler, Jerman mulai mencaplok negara-negara tetangga. Bersama Benito Mussolini, yang di Italia dijuluki Il Duce (Sang Pemimpin), juga dengan Jendral Hideki Tojo, Perdana Menteri Jepang, Hitler melancarkan Perang Dunia II.

Saat itu, akhir dasawarsa 1930-an dan awal dasawarsa 1940-an, ilmuwan Jerman, yakni kimiawan Hahn dan Strassman dan fisikawati Meitner serta fisikawan Frisch, sudah menunjukkan bahwa inti uranium dapat dibelah. Pembelahan inti itu melepaskan tenaga besar, sekitar 190 MeV per fisi. Kemungkinan membuat bom fisi yang “maut” pun diketahui. Para fisikawan Jerman pun dikerahkan di proyek penelitian militer di Peenemunde untuk mewujudkan impian Hitler, yakni lebih dulu memproduksi bom atom dari Sekutu.

Di antara para fisikawan peneliti itu ada tiga tokoh besar, yakni Werner Heisenberg, Pascual Jordan, dan Carl Friedrich von Weizsäcker. Heisenberg dan Jordan bersama Max Born merupakan “Trio Göttingen” yang kenamaan. Heisenberg mengembangkan formulasi mekanika kuantum yang representasinya dikenal sebagai Mekanika Matriks. Ia pula yang menemukan Asas Ketakpastian alias Prinsip Indeterminasi. CF von Weizsäcker bukan saja ahli di bidang fisika nuklir, tetapi juga astrofisika.

Pengkhianatan atau pahlawan?

Harian Kompas (30/4/2007) memberitakan wafatnya CF von Weizsäcker pada usia lanjut. Ia disebut “ilmuwan Nazi”. Werner Heisenberg juga dicemoohkan orang. Dikatakan, kecemerlangannya dalam fisika teori tidak cukup untuk menghasilkan teknologi persenjataan nuklir. Dalam bukunya tentang fisika zarah-zarah keunsuran yang terbit tahun 2006 berjudul Not Even Wrong, Peter Woit juga menyebut keterlibatan Heisenberg, Jordan, dan von Weizsäcker dalam “Proyek Manhattan”-nya Hitler. Secara “tata lahir” memang demikian. Namun, apakah sebenarnya— sampai batinnya juga—memang begitu?

Entahlah. Saat bertemu dengan CF von Weizsäcker di suatu konperensi di Amsterdam, tahun 1980, saya tidak berani menanyakan hal yang sesensitif itu. Saat itu ia masih gagah dan sehat. Perawakan dan wajahnya yang putih bersemburat merah, mengingatkan saya kepada tokoh Prabu Baladewa di pewayangan. Mungkin von Weizsäcker suka menenggak bir, seperti kebanyakan orang Jerman. Dalam konferensi centennial (perayaan dies natalis ke-100) Vrije Universiteit itu, von Weizsäcker berbicara tentang sains dari aspek kefilsafatannya. Ia juga guru besar filsafat. Saat mengambil program doktor teologi/filsafat di München, teman saya, Soegeng Hardiyanto, dr rer theol, sempat mengikuti kuliah Weizsäcker.

Orang-orang Jerman dan Swiss, menurut Soegeng, umumnya yakin, secara “tata batin” Werner Heisenberg dan Carl Friedrich von Weizsäcker tidak patuh kepada Hitler. Entahlah kalau Pascual Jordan. Heisenberg dan von Weizsäcker justru diam-diam menyabot proyek Peenemunde. Seandainya mau, mereka sudah mempersembahkan peranti pembelahan inti (nuclear fission device) kepada der Führer lebih dulu daripada bom A yang dihasilkan Julian Robert Oppenheimer melalui Proyek Manhattan. Apa jadinya seandainya Heisenberg dan von Weizsäcker tidak menggagalkan proyek mautnya Hitler? Bukan Hiroshima dan Nagasaki yang merasakan dahsyatnya “Little Boy (Si Buyung) dan “The Fat Man” (Bang Gendut), tetapi London atau Moskow yang dihajar Luftwaffe-nya Hermann W Göring (AU Jerman) dengan bom A.

Kini kita mudah menghakimi Heisenberg dan von Weizsäcker. Namun, dapatkah kita berempati dengan mereka yang, dalam situasi perang dan di negara diktator-militer yang Gestapo-nya kejam, tak punya pilihan lain kecuali tunduk kepada perintah Sang Diktator? Gestapo ialah Polisi Negara Rahasia (Geheime Staatspolizei). Mereka brutal dan bengis. Hanya teologiwan pemberani seperti Dietrich Bonhoeffer yang terang-terangan menentang Hitler dan mati di kamp konsentrasi. Lingkaran Wina (Wiener Kreis)—himpunan ilmuwan dan filsuf logiko-positivis di kota Wina—mengalami diaspora, cerai- berai. Tokoh-tokohnya lari ke luar negara. September 1933, Albert Einstein yang mengecam militerisme dan rasisme Jerman lari ke Inggris. Oktober 1933, Einstein hijrah ke Amerika, langsung ke Institute for Advanced Studies di Universitas Princeton.

Kapitulasi kreatif

Cornelis Anthonie van Peursen, Guru Besar Filsafat di Universitas Leiden menyebut “kepatuhan” ala Heisenberg dan von Weizsäcker itu kapitulasi kreatif. “Tata lahir” mereka menyerah dan patuh, tetapi diam-diam tetap melakukan perlawanan, dengan kesiapan untuk menerima risikonya jika ketahuan. Di pewayangan, kapitulasi kreatif ditunjukkan Adipati Karna, dan mungkin Maharsi Bisma dan Prabu Salya. “Tata lahir” mereka bertempur di pihak Kurawa dalam Perang Baratayuda, tetapi hatinya membela kebenaran yang diperjuangkan Pandawa.

Kapitulasi kreatif semacam itu juga dilakukan para patriot Indonesia yang “tata lahir” berkolaborasi dengan pemerintah pendudukan Belanda di massa Clash II, tetapi diam-diam menjadi informan gerilyawan RI. Mereka menyelundupkan obat-obatan dan bahan makanan yang mereka curi dari gudang tangsi “Anjing NICA” ke luar kota.

L Wilardjo Guru Besar Fisika Nuklir

 


 

Jumat, 04 Mei 2007

Skandal Pencairan Dana Tommy Soeharto

Marwan Mas

Pencairan dana Tommy Soeharto sebesar Rp 90 miliar (10 juta dollar AS) yang sebelumnya disimpan di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang London masih menyisakan banyak pertanyaan.

Dana Rp 90 miliar itu bisa cair atas jaminan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephuk dan HAM) melalui rekening Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) di BNI Tebet, Jakarta. Padahal, rekening Motorbike dibekukan sementara oleh otoritas BNP Paribas akibat laporan Finance Intelligence Service (FIS), yang mencurigai rekening itu sebagai tempat menampung dana dari tindak pidana, terutama yang terkait dugaan korupsi Soeharto.

Skandal ini terungkap setelah Tommy akan mencairkan lagi dana Rp 425 miliar dari bank yang sama, tetapi ditolak. BNP Paribas curiga, dana itu berasal dari tindak pidana. Lobi pun dilakukan, tetapi gagal. Akhirnya, Tommy menggugat ke pengadilan setempat, yang ternyata menjadi pintu masuk Pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Agung dengan mengajukan gugatan intervensi. Berbekal bukti-bukti dokumen dan proses hukum yang telah dilalui Soeharto, Kejaksaan Agung meretas jalan untuk mendapat dana yang kini dalam sengketa di Pengadilan Guernsey.

Komitmen pemerintah

Peran aktif pejabat di Dephuk dan HAM tidak bisa dinafikan. Apalagi Tommy mendapat status resmi bebas dari segala tuduhan korupsi dan praktik pencucian uang. Seharusnya sinyal otoritas BNP Paribas yang mencurigai dana Tommy bersumber dari tindak pidana dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mengusutnya sebagai upaya membuktikan komitmen pemerintah memberantas korupsi, dan bukan memberi jaminan bebas dari tuduhan korupsi dan praktik pencucian uang, karena belum dilakukan penyelidikan.

Lancarnya pencairan dana berawal dari bantuan pengacara Kantor Firma Hukum Ihza & Ihza. BNP Paribas berhasil diyakinkan tiga surat keterangan.

Pertama, surat keterangan Dirjen AHU Dephuk dan HAM yang menjamin Tommy tidak tersangkut tindak korupsi.

Kedua, surat keterangan Pengadilan Tinggi Jakarta, Tommy tidak terlibat korupsi.

Ketiga, surat keterangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Tommy tidak tersangkut kasus pencucian uang. Namun, belakangan Ketua PPATK Yunus Husein membantah kalau surat balasan ke Dirjen AHU isinya menerangkan bahwa Motorbike Corporation bebas dari praktik pencucian uang.

Dana dicairkan tanggal 9 Juni 2005 saat Hamid Awaludin menjabat Menteri Hukum dan HAM. Anehnya, transfer dana ke rekening Dephuk dan HAM baru dilaporkan ke Bank Indonesia setahun kemudian (9 Juni 2006).

Timbul pertanyaan, wajarkah sebuah kementerian mengurusi dana warga sipil/swasta dengan memberi jaminan tidak terkait kejahatan, tanpa pretensi tertentu, di tengah upaya pemerintah membangun pemerintahan yang bersih, jujur, dan bermartabat? Mengapa transfer dana warga sipil/swasta ke rekening Dephuk dan HAM disampaikan ke Bank Indonesia setahun kemudian, bukan pada Menteri Keuangan?

Ada indikasi kuat, praktik pencucian uang dengan memakai rekening pemerintah/departemen untuk kepentingan perorangan atau swasta. Hal itu ditegaskan dalam UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setiap rekening milik departemen yang dibuat seharusnya atas sepengetahuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pelaksana Kekuasaan Fiskal.

Penyalahgunaan wewenang?

Penggunaan rekening pemerintah untuk transaksi di luar keuangan negara tidak dapat dibenarkan karena akan menimbulkan kekacauan pengelolaan keuangan negara. Larangan itu ditegaskan Pasal 1 poin-9 UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, “penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara”. Poin 10 menegaskan, “pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara”. Begitu penerimaan masuk kas negara, pengelolaannya harus menggunakan mekanisme APBN.

Dephuk dan HAM boleh memberikan “pendapat hukum” bahwa status dana Tommy tidak terkait tindak pidana. Namun, pendapat hukum itu tidak menafikan kewenangan yudikatif, KPK, kejaksaan, dan kepolisian selaku penyidik. Apalagi dana Tommy yang disimpan di BNP Paribas telah dibekukan karena kuat dugaan bersumber tindak pidana yang perlu diusut. Wajar apabila KPK bertindak cepat, mengusut dugaan korupsi atau pencucian uang oleh kepolisian. Artikel 18 huruf-a Konvensi Antikorupsi PBB 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No 7/2006, tindakan memuluskan pencairan dana Tommy oleh Menteri Hukum dan HAM diduga sebagai upaya “memperdagangkan pengaruh”.

Menurut Arifin P Soeria Atmadja (Guru Besar Hukum Keuangan UI) dalam diskusi ICW, pencairan rekening Tommy dari BNP Paribas London ke rekening Dephuk dan HAM bertentangan dengan prinsip hukum keuangan negara (UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara). Prinsip yang dilanggar, menurut Arifin, adalah, pertama, digunakannya rekening pemerintah untuk mencairkan rekening pribadi. Kedua, dengan keluarnya uang dari rekening pemerintah, negara dirugikan. Ketiga, pengeluaran dana menguntungkan pihak lain.

Marwan Mas Analis Hukum dan Direktur Pascasarjana Universitas 45, Makassar

 


 

Sabtu, 05 Mei 2007

Tuhan di Luar, Tuhan di Dalam

Kartono Mohamad

Bagi banyak orang, Tuhan ada di luar. Orang sering merujuk tempat Tuhan sebagai di atas, entah di mana. “Terserah yang di atas” adalah ungkapan yang biasa diucapkan saat orang menyerahkan nasibnya kepada Tuhan.

Tuhan yang diagungkan tidak mungkin ada di bawah dan lebih rendah dari manusia. Banyak agama meyakini, tempat Tuhan yang “di atas” itu. Musa menemui Tuhan di puncak gunung di Sinai. Setelah disalib, Yesus diyakini “diangkat ke langit”. Nabi Muhammad pernah dipanggil “naik” ke tempat Tuhan lalu menerima perintah untuk umatnya.

Tuhan dimanipulasi

Karena Tuhan ada di luar diri kita, banyak orang merasa dekat hanya saat mengunjungi-Nya, saat bersembahyang di masjid, gereja, pura, atau vihara. Pada saat itulah manusia merasa telah mendekat kepada Tuhan dan berharap Tuhan akan mengingat kehadirannya. Selepas itu, bahkan tidak jarang baru beberapa langkah keluar dari tempat ibadah, ia sudah lupa akan Tuhan. Tuhan sudah ditinggalkan di masjid, gereja, pura, atau vihara. Seperti gurauan teman saya orang Filipina, “On Sunday we are true Catholics. On the other days, we are true Philippinos”. Pada hari lain kembali mereka senang bertaruh menyabung ayam dan bermabuk-mabukan.

Konsep Tuhan jauh di atas juga membuat Tuhan seperti orang lain yang dapat dimanipulasi, ditipu, atau disuap. Banyak penganjur agama yang mengatasnamakan Tuhan dalam meminta upeti, fasilitas, atau layanan pribadi kepada umatnya yang miskin. Mereka menjual Tuhan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri.

Itulah yang menyebabkan Karl Marx menuduh agama sebagai candu rakyat. Rakyat miskin dicekoki, mereka harus lebih mementingkan Tuhan daripada diri sendiri, tetapi tidak satu pun yang mengangkat kemiskinan. Rakyat diajari, kemiskinan adalah takdir Tuhan maka banyaklah sembahyang dan beramal agar tertolong dari kemiskinan.

Tuhan yang di luar juga bisa ditipu. Setelah manusia mencuri atau korupsi, ia akan merasa sudah berbuat amal atau menebus dosa jika sebagian hasil korupsinya disumbangkan untuk membangun tempat ibadah atau pergi haji. Secara spiritual ia telah melakukan pencucian uang, menyuap Tuhan, dan mencari pujian dari sesama manusia. Bagi yang menganggap Tuhan ada di luar, Tuhan tidak tahu kalau ia korupsi atau menipu dan hanya tahu ia pergi haji atau menyumbang pembangunan rumah ibadah.

Lebih parah lagi, selain menganggap Tuhan ada di atas, manusia lalu mengangkat diri sebagai wakil Tuhan di bumi dan berhak menafsirkan perintah Tuhan menurut diri sendiri. Ia juga merasa berhak mewakili Tuhan untuk menentukan siapa yang berdosa, siapa yang kafir, dan siapa yang murtad. Selain menjadi jaksa, ia juga merasa berhak menjadi hakim lalu menjatuhkan hukuman bagi mereka yang dianggap menyimpang. Dulu ada nabi-nabi yang diyakini dapat berkomunikasi langsung dengan Tuhan dan menjadi wakil Tuhan di bumi. Kini tidak ada lagi nabi. Untuk itu manusia mengangkat dirinya sendiri sebagai yang berhak mewakili Tuhan. Ia lalu menganggap ucapannya adalah ucapan Tuhan. Celakanya, orang-orang yang merasa mewakili Tuhan tidak jarang saling berebut pengaruh agar dialah yang dianggap paling benar. Jika perebutan secara adu argumentasi tidak berhasil, adu otot pun terjadi. Kekuatan fisik, jika perlu melalui teror, ditonjolkan. Negara dan polisi dibuat takut menindak karena melawan mereka identik melawan Tuhan.

Tuhan di dalam

Sudah sejak abad ke-18, para pakar filsafat berdebat tentang keadaan Tuhan. Ada yang menganggap Tuhan tak ada, ada yang berpendapat Tuhan ada tetapi tidak operasional lagi (kaum Deist), bahkan ada yang menganggap Tuhan sudah mati (antara lain Nietzsche). Kaum Deist, seperti kebanyakan penganut agama masa kini, menganggap Tuhan ada jauh di atas sana. Sepanjang ia ada jauh di sana, biarkan Ia dengan kesenangan-Nya sendiri, atau buatlah agar Ia senang di tempat-Nya (Deist position kept God happily in His place).

Yang agak berbeda adalah Immanuel Kant (1724-1804). Ia mengaku percaya ada Tuhan, tetapi Tuhan diyakini ada bukan karena segala sesuatu harus ada awalnya. Bagi Kant, Tuhan dianggap sebagai pembuat hukum moralitas tertinggi. Manusia yang baik adalah yang mematuhi hukum Tuhan. Hanya saja Kant tidak menganggap, Tuhan tidak ada di luar, tetapi di dalam diri kita (God is not a being outside me…Only God in me, about me, and over me). Ia memperkenalkan teori Categorical Imperative: Kita wajib berbuat baik dan benar karena dorongan dari diri sendiri, karena ada Tuhan pembuat hukum di dalam diri kita. Tuhan dalam diri kita juga tidak dapat ditipu, dimanipulasikan, atau dijual untuk kepentingan kita.

Memahami konsep bahwa Tuhan ada dalam diri sesuai ajaran Kant akan sulit bagi kebanyakan kita yang sudah terbiasa menempatkan Tuhan ada di luar diri kita, jauh di atas sana. Kita sudah menjadi penganut Deist yang membiarkan Tuhan berada jauh di sana, lalu kita wakili kehadiran-Nya di dunia, baik sebagai jaksa maupun hakim bagi manusia lain. Sementara kita sendiri tetap berbuat semau kita dan hanya sesekali menghadap-Nya, sebagai basa-basi rutin.

Manusia yang menganggap Tuhan jauh di atas tidak merasa bersalah saat ia korupsi, mencuri, atau merugikan orang lain. Tuhan yang jauh akan diam saja, atau senang, asal sesudah itu manusia bersembahyang, pergi haji, atau membangun rumah ibadah. Beda dengan konsep Kant yang mengatakan kita harus selalu berbuat baik dan menghindari berbuat jahat karena Tuhan ada di dalam diri kita.

Kartono Mohamad Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)

 


 

Kamis, 03 Mei 2007

“Single Action” Pendidikan Indonesia

Ki Supriyoko

Membicarakan kondisi pendidikan nasional saat ini memang debatable; antara baik dan buruk.

Meski demikian, ada data yang tak dapat dimungkiri. Pada tahun 2005 hanya delapan SD yang diakui berkualitas dunia oleh The International Baccalaureate Organization (IBO) yang bermarkas di Swiss (dan London). Ini amat ironis karena kita memiliki 169.000-an SD dan MI. Untuk SMP, hanya delapan buah dari 32.000-an SMP dan MTs; dan untuk SMA, hanya tujuh dari 16.000-an SMA dan MA yang diakui kualitasnya.

Bagaimana dengan perguruan tinggi? Sama saja! Pada 11 Oktober 2006, Web Popularity mengeluarkan daftar perguruan tinggi terbaik Asia, Top 100 Universities and Colleges in Asia. Yang menarik, nama-nama dalam daftar itu didominasi universitas China, yaitu Hongkong, Taiwan, dan China Daratan. Tidak satu pun dari Indonesia!

Data itu menunjukkan kualitas pendidikan kita masih jauh dari membanggakan, setidaknya lebih rendah dari China yang penduduknya mulai memadati dunia.

Bekerja sendiri

Mengapa itu bisa terjadi? Karena pemerintah kurang menyinergi potensi yang dimiliki. Konkretnya, penanganan pendidikan hampir semua dikerjakan sendiri oleh Depdiknas, padahal sebenarnya dapat melibatkan pihak lain, seperti Depnakertrans, Depbudpar, dan Deptan.

Untuk memberi pengalaman nyata kepada siswa dan mahasiswa soal benda-benda bersejarah, seperti patung, pusaka, dan candi, Depdiknas dapat bekerja sama dengan Depbudpar, tetapi itu tidak dioptimalkan. Akibatnya, banyak siswa tak mengenal patung Bathara Guru, Candi Borobudur, dan sebagainya. Untuk menciptakan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu baik melalui PLS, SMK, maupun program-program profesional di perguruan tinggi pun Depdiknas dapat bekerja sama dengan Depnakertrans, tetapi ini pun tidak dioptimalkan.

Dalam mengurus peserta didik, hampir semua dilakukan Depdiknas sendiri; dari membangun sarana prasarana pendidikan, mencari siswa, membelajarkan siswa, menyelenggarakan ujian (nasional), membuat kriteria kelulusan, sampai memutuskan kelulusan. Dari sisi efektivitas mungkin ada benarnya, tetapi dari sisi kualitas produk sungguh perlu dipertanyakan.

Depdiknas seperti bekerja sendiri dalam banyak urusan. Single action! Cara seperti ini masih banyak dilakukan negara berkembang, tetapi secara empiris hal ini tidak dapat menghasilkan produk yang maksimal dan berkualitas.

Keadaan yang amat mencolok di Indonesia adalah kurang terlibatnya dunia industri dalam mendidik siswa dan mahasiswa, termasuk mendidik calon tenaga kerja di industri itu sendiri.

Pendidikan para calon tenaga kerja (preservice education) selama ini sepenuhnya ditangani Depdiknas. Akibatnya, banyak lulusan sekolah (SMK) dan perguruan tinggi (profesional) yang tidak memiliki kesiapan kerja memadai. Adapun determinannya ialah, pertama, umumnya teknologi yang diajarkan di sekolah sudah tertinggal dari teknologi lapangan kerja. Kedua, guru, dosen, dan instruktur di lembaga pendidikan tidak memiliki pengalaman kerja yang nyata.

Keterlibatan perusahaan

Sebenarnya ada beberapa perusahaan yang peduli terhadap pendidikan. Perusahaan ini sengaja menyisihkan keuntungan (benefit) untuk membantu pendidikan sebagai manifestasi tanggung jawab sosial perusahaan yang bersangkutan.

Jika dalam tulisan ini disebut nama perusahaan, itu sekadar memberikan ilustrasi konkret. PT Djarum misalnya; perusahaan ini sudah lebih dari 20 tahun memberi ribuan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia. Perusahaan ini menyelenggarakan program Factory Visit, yaitu memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyaksikan industri rokok sebagai studi banding dengan dunia pendidikan. Diselenggarakan pula program training, yaitu memberi soft skill, seperti pelatihan Dare to be a Leader, kepada mahasiswa calon pemimpin bangsa.

Masih banyak program yang dikembangkan perusahaan itu, seperti outbound management training, lomba karya tulis, bakti sosial, kunjungan yatim piatu dan fakir miskin, pendidikan gratis anak tak mampu, dan penyuluhan anak jalanan.

Jika Depdiknas memedulikan program-program perusahaan seperti itu, sebenarnya membantu Depdiknas sendiri, selain juga membantu masyarakat. Semakin banyak perusahaan yang peduli terhadap pendidikan, semakin cepat mengakhiri era single action pemerintah.

Kalau kita jujur, program “perusahaan peduli pendidikan” jarang dilakukan dan belum membudaya. Untuk membudayakan, seharusnya pemerintah peduli kepada perusahaan yang peduli kepada pendidikan.

Ki Supriyoko Wakil Presiden Pan-Pacific Association of Private Education (PAPE), Bermarkas di Tokyo, Jepang

 


 

Kamis, 10 Mei 2007

Turki antara Islam dan Sekulerisme

Ayang Utriza NWAY

Menjelang pemilihan presiden di Turki 2007, ada pemandangan luar biasa, yaitu bertemunya dua kekuatan pendukung: Islam dan sekulerisme. Ini mengingatkan kita hubungan negara, Islam, dan sekulerisme.

Bagaimanakah hubungan Islam dan sekulerisme? Harus diakui ini merupakan pertanyaan anakronik karena sekulerisme adalah istilah dan fenomena modern. Sementara umur Islam lebih tua ketimbang sekulerisme.

Menghadapi masalah ini, kata Daryush Shayegan, mantan Profesor Studi India dan Filsafat Perbandingan di Universitas Teheran, Iran, dalam buku Le Regard Mutilé, Pays Traditionnels Face à la Modernité, (Paris, L’Aube, 1996, khususnya Bab II), kita mencoba untuk tidak melakukan, yang dalam istilah Perancis disebut, placage, yaitu upaya yang sering tak-disadari, di mana kita menyambungkan dua dunia (Islam dan sekulerisme).

Dua kata ini, Islam dan sekulerisme, ialah contoh konotasi semantik dua istilah yang saling bertentangan. Dari dua kata itu—Islam dan sekulerisme—mana yang lebih aktif dan menentukan? Apakah agama yang menciptakan sekulerisme dan mensakralkannya? Atau, sebaliknya, sekulerisme yang memengaruhi dan membuat sejarah agama menjadi sekuler sehingga agama terlibat proses sekulerisme? Jika demikian, agama menjadi ideologi sekulerisme?

Kita bisa terjebak upaya placage yang beroperasi dalam dua hal berbeda, tetapi hasilnya sama: kita bisa meletakkan wacana modern (sekulerisme) di atas latar lama (Islam), atau sebaliknya, mengambil wacana lama (Islam) diletakkan di atas latar baru (sekulerisme). Jika demikian, kita akan mengalami fenomena distorsi, karena latar yang ditanamkan di atasnya apakah wacana baru atau lama, tetapi merupakan campuran. Ini disebut un regard mutilé, cara pandang terpotong- potong, cacat, dan tak utuh.

Islam tidak pernah mengalami proses sekulerisasi. Islam berbeda dengan sejarah Kristen. Kristen mengalami reformasi internal yang terjadi di Eropa. Sekulerisme adalah hasil dari gugatan terhadap dominasi gereja yang luar biasa. Gereja pada Abad Pertengahan ingin memaksakan kekuasaannya terhadap kekuasaan sipil. Masyarakat sipil menolak kekuasaan absolut gereja. Dalam pandangan mereka, wewenang gereja telah terlampau jauh.

Mereka menemukan pembenaran “sekulerisme” di dalam ajaran Kristianisme yang memiliki dasar kuat dalam Al Kitab “Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan.” Inilah yang dituntut orang-orang Abad Pertengahan. Jadi, sekulerisme merupakan fajar akal budi yang merupakan soko guru modernisme di Eropa. Sekulerisme adalah anak kandung modernitas. Sekulerisme, kata sejarawan Perancis Jacques Le Goff, adalah motor penggerak sejarah Eropa/Barat.

Turki dan sekulerisme

Istilah sekulerisme di Turki adalah laiklik. Sebelumnya diusulkan oleh Ziya Gokalp sebagai lâ-dînî (non-religion), tetapi ini dituduh sebagai without religion atau ateis.

Menurut François Georgeon dalam artikelnya, Les Combats d’Atatürk (L’Histoire No 289 Juli-Agustus 2004, halaman 74-77), sekulerisasi di Turki yang dimulai oleh Musthafa Kemal Attaturk terinspirasi oleh model sekulerisasi Perancis. Banyak anak muda Turki yang belajar di Perancis tahun 1900-an awal. Mereka menyaksikan proses UU sekulerisme Perancis tahun 1905. Attaturk adalah pengagum Revolusi Perancis, dan ia suka terhadap filsafat pencerahan. Ia banyak terpengaruh oleh ide-ide pemikir Perancis, seperti Ernest Renan. Attaturk juga antiklerikal yang memperlihatkan dengan jelas pengaruh Perancis dalam dirinya.

Setelah membubarkan khilafah pada 1924, Attaturk langsung menghapuskan sistem pendidikan Islam (madrasa), membebaskan hukum dari pengaruh hukum Islam, pengadilan agama ditutup, poligami dilarang, hukum pernikahan Islam diganti dengan hukum positif Swedia, Islam sebagai agama resmi Turki dihapus dari konstitusi hasil perubahan. Pada tahun 1925, Attaturk melarang tarekat, ziarah, dan haji karena revolusi Syeikh Said Kurdi dari Tarekat Naqsyabandiyyah. Pada tahun ini juga dihapuskan dan dilarang pemakaian sorban dan sebagai gantinya orang Turki wajib memakai topi gaya Barat. Tahun 1928 dan 1932, Attaturk menghapuskan bahasa dan tulisan Arab dan diganti dengan huruf Latin; ia mengembangkan bahasa Turki, mengganti bacaan Al Quran, azan, shalat dengan bahasa Turki, dan masuk masjid boleh dengan sepatu.

Masalahnya, kata Georgeon, apakah sekulerisme Turki merupakan fotokopi sekulerisme Perancis? Sebuah adopsi atau adaptasi? Apakah sekulerisme Turki merupakan produk impor Barat atau memiliki akar sejarah yang sudah tua? Dan apakah sekulerisme muncul untuk menghancurkan Islam atau versi modern agama Islam?

Sekulerisme di Turki adalah versi Islam Turki. Orang-orang Turki menyatakan bahwa mereka menciptakan sekulerisme dan bukan memfotokopi karena ada landasan sejarahnya, yaitu sejak tanzimat dilakukan tahun 1830 kecenderungan kepada sekulerisasi sudah tampak dan terasa. Sultan sudah lama mengeluarkan kanun, undang-undang sekuler yang diambil dari adat dan kebiasaan setempat.

Jika dilihat lebih jauh, terutama dari sejarah hukum, ternyata khilafah Turki-Usmaniyyah mempraktikkan hukuman yang berasal dari hukum adat dan sama sekali bukan hukum Islam. Potensi sekulerisme di Turki sudah ada sejak lama dan mereka tidak pernah benar-benar menerapkan hukum Islam, tidak seperti yang selalu dibayangkan oleh Islam radikal.

Punya kekuatan hukum

Oleh karena itu, sekulerisme di Turki mempunyai kekuatan hukum dan prinsip dasar di dalam konstitusi. Di dalam Pasal 2 UU Turki (no 334, 9 Juli 1961) dijelaskan bahwa “The Turkish Republic is a nationalistic, democratic, secular, and social state governed by the rule of law, based on human rights and the fundamental tenets set forth in the preamble”.

Bahkan, Turki merupakan salah satu negara Muslim yang menjamin kebebasan beragama, Pasal 19: “Every individual is entitled to follow freely the dictates of his conscience to chose his own religious faith and to have his own opinions…”, dan kebebasan berpikir, Pasal 20: “every individual is entitled to acquire to have his own opinions and to think freely…”. Menurut Nilufer Göle, konstitusi dan UU sipil (dari tahun 1926) merupakan faktor keberhasilan sekulerisasi.

Dengan demikian, kekuatan manakah yang akan menang dalam percaturan pemilihan Presiden Turki yang akan datang? Kelompok Islam atau sekuler? Dengan melihat landasan konstitusi Turki dan sejarah Turki, sulit rasanya kelompok Islam memenangi pemilu, apalagi memaksakan Islam sebagai ideologi negara.

Masih segar dalam ingatan kita ketika pemerintah, melalui militer, pada tahun 1997 membubarkan Partai Refah pimpinan Necmettin Erbakan ketika partainya terlalu memperjuangkan “Islam”. Sebenarnya mereka dapat bermain cantik seperti Recep Tayyip Erdogan dengan partainya, Justice and Development Party (Adalet ve Kalkinma Paritisi), tetapi mereka pun dicurigai sebagai partai yang membawa misi Islam.

Militer di Turki adalah l’avant-garde penjaga nilai-nilai sekulerisme Turki. Siapa pun yang mencoba menggantikannya dengan ideologi lain, militer akan turun tangan.

Ayang Utriza NWAY Mahasiswa PhD Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Paris

 


 

Rabu, 09 Mei 2007

Cendera Mata Termanis dari Beijing

Sarie Febriane

Memang, tak semua orang gila belanja. Namun, di ibu kota Republik Rakyat China ini, konsumen paling waras pun rasanya bisa dibikin “gila”. Betul-betul harus siap mental. Belum lagi ancaman uang palsu masih saja mengintai. Cape’ deh!

Beijing mungkin tak seseronok Shanghai sebagai tempat berbelanja. Namun, perpaduan atmosfer kuno dan modern di Beijing menjadi pesona yang tiada habisnya. China Daily menyebutkan, berdasarkan data Beijing Tourism Administration (BTA), 3,9 juta turis asing mengunjungi Beijing pada tahun 2006. Pertumbuhannya 7,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara menurut data BTA yang dikutip Xinhua News Agency, total turis asing di Beijing pada Tahun Anjing lalu menghabiskan uang hingga 4 miliar dollar AS. Setiap turis rata-rata membelanjakan uang 1.033 dollar AS selama singgah di kota yang bernama kuno Jingshi ini.

Peran pemandu wisata cukup penting. Umumnya, mereka selalu “menggembalakan” turis ke lokasi yang membikin libido belanja sulit dibendung. Ada banyak tempat perbelanjaan yang populer, di antaranya Wangfujing, Xidan, Qianmen, Liulichang, Hong Qiao, dan Silk Street (Xiushui). Yang terakhir ini merupakan lokasi perbelanjaan yang pertama kali kami kunjungi di Beijing, beberapa waktu lalu.

Silk Street sebelumnya merupakan pasar terbuka. Setelah dibongkar pada tahun 2004, pemerintah membangun gedung modern lima lantai sebagai gantinya. Selain sutra dan perhiasan mutiara, dagangan utama di Silk Street adalah barang fashion merek terkenal dunia, yang tentunya palsu.

Namun, di tempat ini, yang paling asyik adalah mengamati perilaku para pedagangnya. Mereka begitu andal membikin calon konsumen terseret dalam pusaran yang memusingkan. Apalagi yang belum berpengalaman menghadapi keagresifan para pedagang itu.

Kronologi pusaran tersebut kira-kira begini. Sekalipun tak berniat membeli, kita tentu terdorong mengetahui harga suatu barang. Penjaga toko, yang umumnya perempuan, akan mengetikkan harga pembukaan di kalkulatornya yang besar. Ketika kita berniat mundur karena harga tidak cocok, si pedagang pasti akan menahan, kalau perlu dengan menarik baju kita. Dia lalu menyorongkan kalkulatornya sambil berseru: you say how much! Maksudnya, kita diminta untuk mengetikkan harga penawaran di kalkulatornya.

Setelah permintaannya itu kita turuti, kemungkinan besar ada dua kalimat yang dilontarkan si gadis penjual. Please more (tambah lagi) atau you crazy?! (kamu gila). Biasanya mereka mengucapkannya dengan wajah cemberut. Tak heran, suasana di sana serupa medan pertempuran urat saraf antara pedagang dan konsumen.

Bikin penasaran

Kondisi tadi bisa membuat calon konsumen serba salah. Tak menanyakan harga jadi penasaran. Jika bertanya malah terperosok. Seorang teman, sebut saja Ira (39), yang semula sama sekali tidak berniat belanja akhirnya “terpaksa” membeli dua kacamata setelah melalui kronologis tersebut. Sementara seorang teman lain, sebut saja Imam (37), nyaris tertekan batinnya selama proses tawar-menawar.

“Ampun deh. Rasanya terintimidasi banget,” ujar Imam, yang ketika menawar ditemani Tyas (27). Imam ketika itu hendak membeli jaket seharga 1.250 yuan (sekitar Rp 1,2 juta). Dibantu Tyas, Imam menawar 200 Yuan. Tawaran itu membuat Tyas turut disembur si pedagang dengan kalimat you crazy?!

“Masa gue dibilang crazy,” ujar Tyas gemas. Mereka berdua akhirnya berdamai dengan pedagang tadi setelah menyepakati harga 400 yuan untuk dua setel jaket.

Keesokan harinya, kami baru mengetahui tips berbelanja dari pemandu wisata kami, Liu (23). Menurut Liu, calon konsumen jangan ragu menawar hingga harga tinggal 10 persen dari harga pembukaan. Lalu, jika si pedagang mulai meminta harga lebih, jangan dikabulkan sebab itu berarti harga penawaran kita yang terakhir sebenarnya telah pantas. Jika memang tak pantas, si penjual pasti membiarkan kita pergi.

Uang palsu

Pengalaman “menegangkan” di Silk Street rupanya masih belum cukup menimpa kami. Hari terakhir di Beijing, kami mengunjungi The Summer Palace atau Yi He Yuan, istana musim panas yang dibangun sejak Dinasti Jin (1115-1234). Saat menyusuri taman yang indah itu, seorang pedagang asongan perempuan membuntuti kami sembari menawarkan tas. Tak berapa lama, seorang pedagang asongan laki-laki ikut datang menawarkan kaus bersablon Olimpiade Beijing 2008.

Kami sempat tertarik pada kaus itu sebab harganya pasti bisa lebih murah ketimbang di toko penjualan suvenir olimpiade. Benar saja, ketika kami tawar 20 yuan per kaus (dari harga 50 yuan), si penjual langsung sepakat.

Seusai transaksi, perempuan penjual tas tadi tiba-tiba menepuk pundak saya. Rupanya dia ingin menukarkan dua lembar 50 yuan miliknya dengan 100 yuan milik saya. Merasa kasihan karena tasnya tak jadi kami beli, saya pun mengabulkannya. Si penjual kaus lalu juga ikut-ikutan menukarkan uangnya. Permintaan serupa dilayangkannya pula kepada Imam dan Tyas.

Setelah beberapa saat, Imam tiba-tiba berujar sambil mengamati uang yang ditukar dari kedua pedagang. “Eh, jangan-jangan palsu, nih,” ujarnya.

Kami lalu bertanya pada Liu, yang baru usai bertelepon via ponsel. Dia langsung curiga uang itu palsu. Kontan saja, saya berlari ke arah pedagang tadi berlalu meninggalkan kami. Sayang, mereka telah menyublim, hilang tak berbekas. Sementara para pedagang asongan lainnya hanya menontoni kami.

Alhasil, Imam tertipu 200 yuan, Tyas 50 yuan, sementara saya 400 yuan. Pasalnya, si pedagang tas itu sempat dua kali menukar lagi lembaran seratusan yuan dari saya. Alasannya, uang yang ditukar dari saya itu robek. Ternyata si pedagang sengaja merobek uang palsu 100 yuan miliknya dan berpura-pura itu uang asli hasil bertukar dengan saya sebelumnya. Menurut Liu, penduduk lokal, termasuk pedagang, bisa mudah mendeteksi uang palsu. Namun, tidak demikian dengan turis.

Seorang rekan wartawan dari Malaysia berujar, masalah “kecil” uang palsu itu bisa menjadi persoalan krusial jika tidak segera dibasmi Pemerintah China. Sebab, Olimpiade Musim Panas Beijing 2008 nanti, kota itu akan dibanjiri ribuan orang asing. Apalagi estimasi turis pada tahun 2008 hingga 4,5 juta orang. Uang palsu, yang sasarannya memang turis asing, bisa menjadi preseden yang menjengkelkan.

Meski sempat patah hati, kami tidak membelanjakan uang palsu itu. Tidak pula memberikannya kepada pengemis sekalipun. Imam memutuskan membuang uang palsunya. Sementara saya menyimpannya sebagai cendera mata “termanis” dari Beijing.

Tips

Tukarlah uang ke yuan di bank di Indonesia.
Jika menukar di bank di China, tukarlah dalam pecahan kecil. Pecahan 50 dan 100 yuan paling favorit dipalsukan.
Hindari menerima uang kembalian dalam pecahan 50 yuan.
Tolak permintaan orang yang ingin menukar uang.
Hindari pula menukar uang di “money changer” sekalipun saat transit di Bandara Changi, Singapura. Sebab, tak ada pemeriksaan ketat.

 


 

Rabu, 09 Mei 2007

Semangat Konstitusionalisme Indonesia?

R Herlambang Perdana

Adakah semangat konstitusionalisme Indonesia? Ini adalah pertanyaan awal ketika banyak pihak mempertanyakan dan mengambinghitamkan eksistensi UUD 1945 dan berkeinginan untuk mengubahnya.

Tak terhindarkan, respons elite politik pun beragam, sebagaimana dituliskan harian ini (Rabu, 7/3/2007) ada tiga peta kekuatan yang bertarung soal eksistensi konstitusi.

Pertama, Komite Nasional Penyelamat Pancasila dan UUD 1945, yang menuduh kekuatan intervensi asing (individualisme, materialisme, dan liberalisme) di balik 4 kali amandemen UUD 1945. Kembali ke UUD (yang dibuat tahun) 1945 adalah solusinya.

Kedua, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi PKS, dan Fraksi PBR yang menyokong DPD mendesakkan perubahan kelima UUD 1945. Dalam rangka memperbaiki fungsi ketatanegaraan, posisi DPD perlu diefektifkan dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Adapun kelompok ketiga, sebagai kekuatan politik mayoritas di DPR (Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, dan PAN) menyatakan menolak perubahan apa pun.

Uniknya, ketiga kekuatan utama yang mewarnai perdebatan tentang eksistensi perubahan konstitusi lebih dominan tertuju pada teks pasal-pasal dan instrumentasi institusional daripada merevitalisasi semangat konstitusionalisme bangsa Indonesia. Secara ringkas, tulisan berikut ingin menjawab pertanyaan, proporsionalkah teks konstitusi kita sekarang tepat dijadikan sasaran sebagai “terdakwa” atas problematika ketatanegaraan maupun ketatapemerintahan?

Pasalistik

Dominasi aliran pemikiran ketatanegaraan yang instrumentatif lahir karena begitu kuatnya arus utama pemikiran positivisme dalam dunia hukum.

Pertama, kegagalan positivisme sesungguhnya adalah ketidakmampuan menangkap ide, esensi, dan prinsip dalam proses interaksi ekonomi politik ketatanegaraan. Konstitusi adalah kontrak, kontrak ekonomi politik antara rakyat dan penguasa.

Oleh karena itu, gerak hati konstruktif (constructive impulse) dari latar belakang kontrak sebenarnya paham konstitusionalisme yang menegaskan pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi. Dalam pengertian yang jauh lebih luas jangkauannya, menurut Soetandyo (2002), ide konstitusi disebutnya sebagai konstitusionalisme dan digambarkan bahwa paradigma hukum perundang- undangan sebagai penjamin kebebasan dan hak—yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan (dan mana pula yang apabila tidak demikian harus dibilang sebagai kesewenang-wenangan)—inilah yang di dalam konsep moral dan metayuridisnya disebut “konstitusionalisme”.

Kedua, menguatnya secara masif diskursus neo-institusionalis yang menyepakati lembaga-lembaga (negara) memainkan suatu peran dominan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi (Hechter, et al, 1990; Powell dan DiMaggio, 1991). Karakter yang demikian lazim terjadi di negara-negara yang menggampangkan arah pembaruan hukumnya ditransplantasikan oleh kekuatan rezim neo-liberal, yang merangsek dengan tidak lagi mengenal batas-batas negara, akar sejarah, dan sosial- ekonominya. Oleh sebab itu, dalam perspektif ini, indikator utama untuk mengatakan keberhasilan suatu pembaruan hukum, misalnya, diukur dari seberapa banyak inovasi kelembagaan (negara) baru dibentuk, didesain dan diimplementasikan dalam rangka menuruti selera pasar bebas. Begitu banyak lahirnya komisi negara di Indonesia (termasuk peradilan-peradilan khusus), disadari maupun tidak, merupakan pesanan dalam desain neoliberal. Lihat saja betapa amburadulnya praktik Pengadilan Hubungan Industrial produk UU No 2/2004, buruh menjadi tidak berdaya!

Dalam perspektif yang demikian, maka karut-marut bangsa ini sesungguhnya tidak bisa sekadar diurai benang kusutnya hanya dengan pendekatan pasalistik, membongkar pasang pasal-pasal dalam teks UUD 1945. Terlampau simplistik pula menempatkan UUD 1945 dalam posisi “terdakwa”, karena esensi dari sebuah konstitusi adalah jiwa atau semangatnya yang selalu mengedepankan pembatasan kekuasaan sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan serta bagaimana penyelenggara negara mampu dan berdaya untuk memajukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Konstitusionalisme Indonesia

Akar konstitusionalisme Indonesia telah jelas dan tegas dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, di mana konsepsi pemerintahannya haruslah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan “melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Sedangkan kedudukan Pancasila dalam Pembukaan tersebut menjadi norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) yang kian memperkuat falsafah kehidupan bernegara.

Problematika

Tentunya, memperbincangkan problematika ketatanegaraan tidaklah sekadar berhenti pada proporsi tekstualitas semata, melainkan pula melakukan lompatan lebih jauh membangkitkan semangat untuk terus mendorong perubahan yang berkeadilan dengan sandaran akar konstitusionalisme. Di sisi inilah sesungguhnya kritik terhadap pandangan perubahan konstitusi, baik yang ingin kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen maupun mereka yang berkeinginan perubahan kelima, semangatnya sangat bias instrumentalis dan perdebatan neo-institusionalis, dengan mengedepankan kepentingan golongan dan pragmatis.

Memang, tidak ada konstitusi yang selalu sempurna di dunia ini. Itu sebabnya, sah-sah saja siapa pun berkeinginan untuk perubahan UUD 1945, sepanjang konstruksi berpikirnya didasari pada semangat memperkuat konstitusionalisme Indonesia. Jaminan hukum atas kebebasan dan hak-hak dasar warga negara, pertanggungjawaban negara secara progresif dalam menjalankan mandat konstitusional, serta berhentinya praktik pelanggaran hak asasi manusia maupun kesewenang-wenangan lainnya adalah pertanda bekerjanya kekuatan konstitusionalisme. Semangat mengemban prinsip, ide, serta gagasan demikianlah yang harus melekat dan jauh lebih penting pada sistem pembentukan hukum dan penegakannya di tengah karut-marut bangsa. Mungkinkah?

R Herlambang Perdana Dosen Hukum Tata Negara dan HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga

 


 

Selasa, 08 Mei 2007

Teater “Reshuffle”

Radhar Panca Dahana

Anomali cuaca belakangan ini membuat banyak orang mengalami “panas-dingin” tak beraturan. Sebagian orang mulai tersiksa sengatan matahari, di beberapa tempat malah tertimpa banjir.

Anomali itu lantaran perubahan iklim. Namun, dalam beberapa minggu terakhir ini, bagi sebagian kalangan negeri ini, juga terjadi “panas-dingin” akibat suhu politik. Bagi beberapa elite, demam politik itu terjadi karena terciptanya semacam pergantian iklim dalam struktur pemerintahan, menyusul rencana reshuffle kabinet oleh presiden.

Selama hampir empat minggu terakhir, tak hanya para menteri, anggota parlemen, pengamat politik, aktivis parpol, tokoh kampus, bahkan masyarakat umum dibuat gundah, berspekulasi, bahkan berkeringat dingin menunggu kabar dari Cikeas. Situasi menegangkan yang tampaknya begitu penting dan desisif, hingga mampu bersaing bahkan mengalahkan isu-isu hebat lainnya.

Sebuah situasi, seperti biasanya publik kita yang mudah digenggam isi headline media massa, ternyata telah membuat kita alpa pada beberapa pertimbangan sederhana yang menyembunyikan diri di tengah hiruk-pikuk pembicaraan. Setidaknya pertimbangan pertama, reshuffle kabinet “SBY” kini tidak terjadi untuk pertama kali, dan juga tak ada jaminan untuk tidak terjadi lagi.

Tanpa garansi dan kompetensi

Reshuffle yang terjadi berulang kali sebenarnya dapat menjadi bukti semacam “kegagalan” seorang presiden dalam memilih dan menyusun kelompok kerjanya.

Reshuffle pertama sekitar satu setengah tahun lalu semestinya menyadarkan elite politik di luar birokrasi bahwa tindakan pergantian kabinet ternyata tidak membuahkan hasil yang diharapkan, tidak pula memberi garansi untuk perbaikan di masa depan.

Namun, ia tetap menjadi political game, yang menjadi penting karena di situ terjadi jual-beli dan negosiasi di antara mereka yang belum mendapat ransum atau jatah kekuasaan. Bukan lagi negosiasi dalam intensi mulia untuk memperbaiki kinerja atau mengimprovisasi nasib rakyat jelata. Hal itu tampak saat isu itu tidak ditanggapi secara positif oleh pasar yang terus melesu atau harga-harga (beras dan minyak goreng, misalnya) tetap melambung.

Hal kedua, reshuffle yang lebih dari sekali ini selalu diinisiasi oleh isu yang berasal dari satu-dua kelompok kepentingan yang kemudian bermetamorfosa menjadi tuntutan, meluas bersama media massa menjadi desakan kolektif. Seorang pemimpin yang kemudian selalu memenuhi desakan itu (sebagaimana banyak kebijakan lain yang reaktif) seperti menunjukkan kegamangan diri. Niat memperbaiki dan melakukan koreksi diri ternyata selalu datang dari luar dirinya.

Ketakmampuan melakukan tindakan reflektif itu secara internal, secara psikologis, menunjukkan lemahnya kapasitas dan kompetensi seorang profesional. Satu gejala yang terjadi cukup banyak di lembaga formal lainnya, di PSSI dan KONI dalam olahraga, pelbagai BUMN di sektor usaha, atau dalam beberapa parpol dan ormas lain. Pemimpin yang jelas tidak mumpuni, bahkan narapidana pun, karena begitu paternalistiknya, masih disanjung dan dijunjung sebagai pilihan utama, bahkan tunggal.

Kenyataan itu ikut menyebabkan hal terakhir, di mana hasil reshuffle, menurut perhitungan mutakhir, selain tak berhasil melengserkan menteri-menteri yang dipertanyakan kompetensi dan prestasinya (seperti dalam kementerian lingkungan, kebudayaan, keuangan-perekonomian, dan terutama perhubungan), juga hanya menyentuh lima nama, yang seluruhnya lebih bernuansa “penuh kontroversi” ketimbang “tak punya kompetensi”.

Bila pun lima nama itu inkompeten, jumlahnya tidak signifikan ketimbang harapan dan tuntutan yang disuarakan. Pergantian lima nama, atau hanya sekitar 15 persen dari jumlah kementerian, tidak akan memberi berbagai perubahan mendasar bagi kebijakan serta situasi ekonomi (sektor riil terutama) dan sosial-budaya yang masih terimpit.

Teater politik

Maka, pemanasan suhu politik dan demam yang diakibatkannya terlihat tidak lebih dari satu sandiwara sebenarnya. Sebuah teater dari elite politik kita, yang menawakan dunia “pura-pura” dan hiburan semata pada khalayak. Sebagai sebuah teater, kita pun dapat dengan gamblang menyaksikan nama-nama pengganti yang muncul tidak cukup memberi kita garansi perbaikan, baik dalam rekam-jejak, kapasitas, maupun kapabilitas (setidaknya dibanding mereka yang diganti).

Yang tampak kemudian hanya politik negosiasi antara pemilik hak prerogatif dan berbagai kekuatan pendukung yang mengelilinginya. Menjadi lips service atau entertainment bagi publik umumnya.

Dan lengkaplah teater itu, adegan per adegan, sejak entrance, pembangunan situasi, konflik-konflik kecil, scene-scene final dan misterius di Cikeas, hingga klimaks di hari pengumuman. Lalu curtain call alias salam-salaman di acara penobatan dan diakhiri tepuk tangan, plus standing ovation bila diperlukan.

Taklah keliru jika saya sejak dulu mengatakan, negeri dan bangsa ini memang padat dengan bakat dan kodratnya sebagai insan teatrikal (homo theatricus). Dan itu termanifestasi di berbagai ruang publik. Sang protagonis pun tampil sukses seperti biasanya, sebagai hero, lengkap dengan performative action-nya. Mulai dari mimbar pidato hingga panggung tarik suara. Sukses demokrasi, kata sebagian kita.

Sebuah sukses dan pilihan gaya (politis), yang kini kian banyak pengikutnya.

Radhar Panca Dahana Sastrawan

 


 

Selasa, 08 Mei 2007

Antiklimaks Perombakan Kabinet

TJIPTA LESMANA

Dalam talk show di sebuah stasiun radio, Senin lalu, seorang pendengar bertanya, “Perombakan kabinet ini untuk kepentingan rakyat atau partai politik?” Saya jawab, “Teoretis, untuk kepentingan rakyat.”

Perombakan kabinet diperlukan karena kinerja kabinet memprihatinkan. Akibatnya, program-program kerja pemerintah, terutama terkait program ekonomi, tidak mencapai sasaran seperti yang diharapkan.

Menyenangkan parpol

Namun, praktiknya, perombakan kabinet jilid ke-2 ini benar-benar untuk menyenangkan partai politik. Dengan demikian, Presiden Yudhoyono telah mengkhianati janjinya sendiri yang diucapkan tiga pekan lalu.

Simak para menteri yang dilengserkan dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Dari lima menteri yang dimaksud, hanya satu orang yang punya backing politik kuat. Ia tidak lain Hamid Awaludin, salah satu “menteri kesayangan” Jusuf Kalla.

Pada Oktober 2005 Hamid lolos dari reshuffle karena SBY tidak berani mencopotnya. Namun, kali ini Yudhoyono harus mengakui tekanan kuat dari hampir semua elemen masyarakat terhadap menteri ini.

Hamid dinilai sebagai menteri yang bermasalah hukum, yaitu dugaan terkait kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum dan pencairan dana Tommy Soeharto yang disimpan di sebuah bank luar negeri.

Jika Hamid dicopot, mau tidak mau Yusril Ihza Mahendra juga harus dicopot. Kedua menteri ini kental kaitannya dengan kasus Tommy. Itu sebabnya SBY juga harus rela melepaskan Yusril.

Dari segi kekuatan politik, melepas Yusril tidak mengandung risiko, terutama terhadap Partai Bulan Bintang yang menjadi pendukung Yusril. Masih ada MS Kaban sebagai Menteri Kehutanan di dalam kabinet.

Tidak berbahaya

Begitu juga dengan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dan Menteri Negara BUMN Sugiharto, keduanya secara politis tidak berbahaya. Sugiharto malah “digebuki” habis-habisan oleh hampir semua fraksi DPR.

Saifullah Yusuf, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, juga figur yang lemah dari perspektif kekuatan politik. Meski Gus Ipul adalah keponakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ia sudah dipecat dari PKB karena keberpihakannya kepada PKB kubu Matori yang berseberangan dengan Gus Dur. Maka, memecat Ipul sekaligus bisa menyenangkan mantan Presiden RI itu.

Agar PKB tetap memiliki representasi dalam KIB, ditunjuk Lukman Edy (Sekretaris Jenderal PKB) untuk mengganti posisi yang ditinggalkan Ketua Umum Ansor itu.

Terhadap Hatta Rajasa, SBY tidak punya “keberanian” untuk mencopotnya kendati begitu banyak orang menyorot negatif menteri ini sehubungan rentetan kecelakaan di bidang transportasi selama setahun terakhir. SBY tahu, Hatta adalah salah satu kader PAN kesayangan Amien Rais.

Jalan aman

Lagi-lagi, mempertahankan Hatta berarti menghibur para petinggi PAN. Sebuah jalan aman bagi Presiden adalah memberikan portfolio Menteri/Sekretaris Negara kepada Hatta. Kalaupun Hatta ditaruh di kursi Menkominfo, ia hampir dipastikan akan menjadi bulan-bulanan kecaman pers lagi.

Posisi Sofyan Djalil idem ditto, alias sama saja. Bersama Hamid Awaludin, Sofyan sudah menjadi staf Jusuf Kalla sejak menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat kabinet Gus Dur. Sofyan juga dinilai amat berjasa dalam proses MOU Helsinki. Masih ada keunggulan Sofyan dibandingkan dengan Hamid, ia tidak “cacat hukum” dan representasi Aceh yang dinilai amat strategis dari aspek bingkai NKRI.

Karena Sofyan sudah lama berperang dengan media massa Indonesia, terutama dunia penyiaran, ia dipindah ke portfolio yang lebih aman, sekaligus amat basah: sebagai Menteri Negara BUMN. Bukan rahasia lagi kalau Kantor Menneg BUMN menjadi ajang perebutan kekuatan antara kubu SBY dan JK karena instansi ini bakal memainkan peran sentral dalam pemilihan presiden 2009.

Jelas, penataan kabinet kali ini dilakukan karena desakan masyarakat, tetapi pada saat yang sama Presiden tak mau menyakiti pimpinan partai-partai politik pendukungnya. Penataan yang setengah-setengah. Kalau begitu, apa manfaatnya bagi rakyat? Manfaatnya, amat kecil. Perhatikan portfolio yang di-reshuffle.

Tim ekonomi

Semua tidak terkait langsung dengan urusan ekonomi. Tim ekonomi KIB sama sekali tidak disentuh. Padahal, dalam kata sambutannya sebelum mengumumkan nama-nama menteri yang dicopot dan yang baru, Presiden menegaskan, salah satu tujuan reshuffle adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja kabinet.

Publik menilai, jika kita bicara kinerja kabinet, ukurannya terutama “perut rakyat”. SBY tahu, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat sejak ia memimpin bangsa ini. Perbaikan data makro—seperti angka inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah—tidak ada artinya bagi perut rakyat.

Faktanya, kehidupan common people kian susah; dunia usaha kian tercekik. Banyak industri dalam negeri gulung tikar karena ketidakberdayaan pemerintah menahan laju penyelundupan barang—khususnya dari RRC—yang dahsyat.

Satu-satunya nilai plus penataan kabinet kali ini adalah pengangkatan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Hendarman selama ini dikenal sebagai petinggi hukum yang berani dan konsisten. Jaksa Agung dinilai tidak bisa berbuat banyak dalam upaya memberantas korupsi.

Tjipta Lesmana Widyaiswara Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

 


 

Rabu, 09 Mei 2007

Pemilihan Umum Perancis dan Uni Eropa

CPF Luhulima

Putaran kedua pemilihan umum Perancis berlangsung hari Minggu (6/5). Dan, Nicolas Sarkozy dari Partai UMP, Union pour un Mouvement Populaire, yang beraliran kanan-tengah (konservatif) tampil sebagai pemenang, mengalahkan Segolene Royal dari Partai Sosial (beraliran kiri) yang berkuasa.

Hasil pemilihan presiden dan parlemen Perancis tentu amat penting bagi masa depan Perancis. Namun, pertanyaannya, akankah hasil pemilihan itu juga penting bagi Eropa? Pertanyaan ini sulit dijawab.

Dalam referendum pada 31 Mei 2005, warga Perancis menyuarakan “tidak” pada ratifikasi Traktat Konstitusi Eropa melalui referendum, untuk memberlakukan integrasi penuh Uni Eropa berdasar Traktat itu, yang kini terdiri dari 27 negara anggota.

Suara “tidak” itu dilatarbelakangi sikap bahwa warga Perancis tidak ingin negaranya hanya sekadar embel-embel dalam Uni Eropa. Ada desakan agar Perancis lebih independen, termasuk di Dewan Keamanan PBB. Pertimbangan itu pula yang menjadikan Perancis menandatangani Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia pada pertemuan puncak ASEAN di Cebu pada awal tahun 2007.

Warga Uni Eropa di luar Perancis pun mengharapkan warga Perancis memilih seorang calon presiden yang akan mengembalikan Perancis sebagai salah satu pemimpin Eropa. Namun, tampaknya Eropa bukan merupakan tema dalam kampanye ini.

Perancis tidak menganut sistem pemilihan proporsional. Negara itu menganut sistem distrik dalam dua putaran. Sistem politik seperti itu senantiasa memaksakan pembentukan blok, kiri atau kanan, sementara blok tengah akan terjepit.

Dalam putaran pertama, 22 April lalu, Francois Bayrou dari UDF (Union pour la Democratie Francaise), yang beraliran tengah dengan tradisi Kristen-Demokrat, meraih 18,5 persen suara. Sementara Nicolas Sarkozy meraih 31,11 persen dan Segolene Royal meraih 25,84 persen.

Dari hasil itu, tampaknya Bayrou sulit mendapat basis tersendiri di Parlemen dan akan menjadi sandera dari mayoritas mana pun yang akan keluar dari pemilihan itu.

Padahal, dengan Bayrou sebagai anggota dari spektrum tengah, diperkirakan para pemilih akan mendapat seorang calon yang menjanjikan (bagi Eropa). Kesan di Belgia, Jerman, dan Belanda adalah Bayrou bersikap pro-Eropa dan itu berarti, jika terpilih, ia akan membawa Perancis kembali sebagai salah satu negara pemimpin Eropa.

Kebesaran Perancis

Perluasan Uni Eropa, yang mengakibatkan “hilangnya” kepemimpinan Perancis dalam Uni Eropa, membuat muncul harapan bahwa Perancis akan kembali berusaha menghidupkan kembali landasan kebesaran Perancis, yaitu l’exception francaise, seperti dikisahkan Mia Doornaert dalam Internationale Spectator, April 2007, yang juga menjadi acuan tulisan ini.

Semboyan itu mencerminkan peran historis Perancis sebagai lambang budaya dan pedoman politik perwakilan Eropa. Semboyan inilah yang memancarkan kebesaran Perancis yang didulang kepada warga Perancis dalam pelajaran sejarah mereka di sekolah, dalam media, dan dalam ucapan para pemimpin politik mereka.

La France itu memang memencarkan kebesaran Perancis, bahasa Perancis merupakan bahasa diplomasi, bahasa raja-raja dan lingkungannya. Melalui Revolusi Perancis tahun 1789, Perancis kemudian menjadi “negara asal hak-hak asasi manusia” dan memberi dunia konsep liberte, egalite, fraternite, menjadi negara asal pembagian kekuasaan melalui trias politica yang dicetuskan Montesquieu.

Masalah-masalah Perancis

Akan tetapi, kebesaran-kebesaran historis ini harus dapat disesuaikan dengan kenyataan hidup di Perancis dewasa ini, di Eropa, di dalam Uni Eropa. Perancis merupakan negara yang menghadapi kesulitan yang teramat berat, mungkin dapat dikatakan sebagai penderita penyakit berat. Kesulitan yang paling berat yang dihadapi Perancis ialah pengangguran dalam jumlah besar. Hal ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak yang berpendidikan rendah, tetapi juga bagi lulusan universitas.

Berbagai analisis menyimpulkan, “keterbelakangan” ini terutama terletak dalam etatisme Perancis, yakni peran pemerintah yang terlalu dominan. Sektor publik teramat besar dengan beban terlalu berat. Berbagai peraturan yang terlalu banyak dan birokrasi yang terlalu besar mematikan inisiatif. Suatu model penataan masyarakat yang semula diharapkan dapat membagi kekayaan nasional justru menciptakan lebih banyak perbedaan.

Orang-orang Perancis selalu mengatakan mereka menginginkan perubahan, tetapi dengan tetap berpegang pada etatisme, justru membuat negara ini makin sulit diubah. Karena itu, jarang sekali politisi yang berambisi menjadi presiden yang berani mengatakan, mereka akan merombak negara, merombak etatisme menjadi demokrasi seperti yang dicanangkan Montesquieu dan Alexis de Toqueville. Satu-satunya calon presiden yang mengatakan, ia akan melonggarkan etatisme ialah Nicolas Sarkozy.

Ia tampaknya merupakan satu-satunya calon dengan “ketegasan, keberanian, dan talenta politik” ingin meninggalkan dogma-dogma yang tua dan menjalankan kebijakan yang lebih pragmatis dan mengupayakan hasil yang didambakan.

Akan tetapi, keberhasilan kebijakan semacam ini hanya mungkin apabila Sarkozy dapat meraih mayoritas dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat Perancis di bulan Juni mendatang dan dapat mempertahankan diri terhadap “demokrasi jalanan”.

Hasil pemilihan umum Perancis memang masih harus ditunggu, tetapi siapa pun yang menang tidak akan banyak berarti bagi Eropa.

CPF Luhulima Pemerhati Masalah Internasional

 


 

Jumat, 11 Mei 2007

Hukum dan Totalitas Kehidupan

Satjipto Rahardjo

Pada saat bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai masalah besar saat ini, tulisan ini menyarankan agar cara kita berhukum sebaiknya dilakukan dengan memfungsikan hukum untuk menghadapi totalitas kehidupan bangsa.

Untuk menghadapi pekerjaan besar itu, kita tidak hanya perlu melakukan perbaikan di sana-sini dalam berhukum, tetapi negara ini sudah perlu “turun mesin”.

Tahun 2007, Indonesia sedikit banyak boleh disamakan dengan Amerika Serikat anno 1960. Saat itu Amerika juga dihadapkan problem-problem besar yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Sementara itu, praksis konvensional ternyata gagal untuk menyelesaikan problem itu sehingga orang bertanya “apakah hukum sudah mati?”

Tidak semua pemikiran hukum berpendapat, hukum harus berhadapan dengan totalitas kehidupan manusia yang demikian itu. Di negeri ini, pendidikan hukum umumnya tidak didasarkan pada visi itu. Menjalankan hukum berkisar-kisar pada menerapkan undang-undang, doktrin, dan seterusnya. Problem penegakan hukum adalah bagaimana menerapkan hukum secara logis dan rasional.

Dengan demikian, penyelesaian dan pemecahan problem sosial tidak menjadi agenda penting dalam pendidikan hukum. Kurikulum pendidikan hukum belum dirancang untuk memfungsikan hukum menghadapi totalitas kehidupan manusia, bangsa, dan masyarakat.

Mesin besar undang-undang

Jika cara berhukum itu tidak difungsikan untuk menghadapi totalitas kehidupan, negara hukum ini hanya akan berkualitas sebagai “mesin besar perundang-undangan”. Dalam penegakan hukum, setiap kali, orang hanya berpikir dan bertanya, “undang-undang manakah yang dilanggar?”, atau “pasal-pasal apakah yang akan diterapkan?” Penegakan hukum dipahami sebagai menjalankan perundang-undangan dan sistem secara rasional, bukan dengan tujuan memecahkan problem sosial.

Memfungsikan hukum sebagai institut yang harus berhadapan dengan totalitas kehidupan menjadikan hukum selalu waspada dan terlibat ke dalam penyelesaian problem bangsa. Pada saat korupsi menjadi problem besar bangsa ini, misalnya, hukum juga segera merasakannya sebagai problem hukum. Sekalian arsenal kesenjataan yang dimiliki akan dikerahkan untuk menyelesaikan fungsi dan tugas itu.

Mengingat harus menghadapi totalitas kehidupan, hukum juga perlu tampil total. Itu berarti tak hanya berkisar pada mengerjakan “matematika hukum”, tetapi mengerahkan seluruh potensi hukum, seperti konsep, paradigma, dan manusia, guna menjawab tantangan tugas itu.

Atasi sendiri

Masa depan yang harus dihadapi memang berat, tetapi akan menjadi agak ringan jika kita bersatu menghadapinya. Mari kita kerahkan seluruh kemampuan karena tak ada yang dapat mengajarkan kepada bangsa ini untuk keluar dari kesulitan, kecuali diri sendiri.

Amerika sudah memberi contoh yang bagus pada saat hukumnya dihadapkan kepada usaha membangun Amerika modern, sekian ratus tahun lalu. Saat itu dengan berani Amerika membuat sendiri “American concept of law”, “American approach to law”, “distinctly American development” tidak memusingkan protes dunia internasional terhadap cara berhukum Amerika yang “keluar dari kebiasaan” itu.

Sekali lagi, yang penting adalah bersatu-padu, tidak membuang-buang energi, seperti kebulatan bangsa kita saat baru merdeka dan menghadapi musuh dari luar. Kita tidak dapat lagi menjalankan hukum sebagai business as usual, tetapi secara progresif dan kreatif mencari avenues baru mengatasi masalah besar bangsa.

Satjipto Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

 


 

Sabtu, 12 Mei 2007

Bersama BRR, Aceh Tetap Menderita

Teuku Kemal Fasya

Tanggal 30 April lalu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias memperingati tahun kedua keberadaannya.

Namun, suasana di Aceh tidak gempita di mata korban tsunami. Tiada hiasan umbul-umbul yang menyemangati keberadaan super body yang dibentuk berdasar Perpu No 2/2005 itu, kecuali sederet permasalahan yang masih menumpuk. Kado terburuk bagi puluhan ribu pengungsi yang masih tinggal di barak-barak kumuh dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan memprihatinkan.

Kekaburan prioritas dan kendala peran

Kritik peran Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) sebagai satu-satunya lembaga resmi pemerintah yang bertanggung jawab pada proses pemulihan Aceh pascatsunami masih terus berjumpa sapa, berbanding terbalik dengan iklan dan pernyataan keberhasilan yang sering diucapkan elitenya. Setelah dua tahun bencana, rencana awal pembangunan 120.000 rumah bagi korban belum terwujud separuhnya.

Hingga kini pembangunan perumahan “baru” mencapai 51.000 unit dengan proyek yang langsung ditangani BRR kurang dari 10 persen. Angka ini pun tak dipercaya karena banyaknya indikasi duplikasi dan pembangunan rumah pejabat BRR dan pemerintah dimasukkan di dalamnya.

Janji Kepala BRR Kuntoro Mangkusubroto, bahwa tahun 2007 sebagai masa terakhir bagi manusia barak, kemungkinan tidak akan terlaksana. Sebagian kasus perumahan BRR tidak memenuhi syarat kesehatan karena terbuat dari asbes dan lainnya adalah praktik makelar bagi kontraktor lokal yang ingin mendapatkan subproyek.

Buih-buih janji sedemikian cepat mencair tatkala menyaksikan sejumlah perencanaan (terlihat dari keberadaan belasan deputi dan puluhan manajer yang menangani hampir seluruh sektor pelayanan publik) tidak menunjukkan best practices yang bisa dibanggakan.

Proyek pemulihan ekonomi yang dinamakan Aceh Micro Finance yang membantu ratusan lembaga keuangan mikro (LKM) hanya menjadi cara untuk mendistribusikan uang dengan studi kelayakan lemah, ditambah lagi aroma korupsi yang cukup menyengat pada proses. Boleh dicari bukti dari ratusan LKM yang dibantu, berapa gelintir yang telah mampu mengembangkan dan mengembalikan modal usaha.

Jika mengacu kepada problem yang menghinggapi BRR saat ini, terlihat tidak ada prioritas yang dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan pascatsunami.

Problem lain adalah komitmen sosial para pekerja BRR yang lemah. Kebanyakan pengelola Badan Pelaksana bukan orang Aceh atau tidak berasal dari komunitas aktivis yang dikenal berhasil melakukan pekerjaan sosial dengan cepat dan tepat. Sebagian besar adalah “profesional kantoran” yang tidak menguasai lapangan dan lemah pengalaman partisipatif dalam mengatasi bencana alam dan sosial.

Dibandingkan dengan lembaga sejenis di negara lain, peran BRR sama sekali tidak memiliki fokus. Pada kasus gempa di Kobe, Pemerintah Jepang hanya fokus kepada program perumahan dan infrastruktur.

Demikian pula pada penanganan bencana tsunami di Andaman dan Nikobar, Pemerintah India mendelegasikan wewenang kepada lembaga independen yang bertugas mengurangi derita bencana (disaster reduction) yang “hanya” bertujuan pokok pada pemulihan ekonomi, perbaikan infrastruktur air, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kapasitas masyarakat desa.

Saatnya “phasing out”

Prinsip ingin melakukan semua telah membuat banyak proyek rehabilitasi menjadi “setengah matang” di perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Terlalu banyak perencanaan, sedikit tindakan, tetapi terlalu besar risiko anggaran yang dikeluarkan.

Struktur BRR yang terus menggelembung untuk gaji, biaya operasional, dan pengadaan alat yang menghabiskan lebih dari dua pertiga dari total anggaran menjadi masalah prinsipiil.

Hingga Maret 2007 keberadaan pegawai BRR telah mencapai 1.297 orang. Anggaran untuk menggaji mereka adalah Rp 14,03 miliar per bulan atau Rp 168,4 miliar per tahun. Dan jumlah ini terus menunjukkan grafik meningkat per semester.

Anggaran transportasi staf sebesar Rp 2,7 miliar per bulan, membuka peluang distortif untuk kepentingan jalan-jalan gratis atau weekend ke luar kota dan atau ke luar negeri.

Pemikiran konkret yang harus diambil untuk mengakhiri infeksi inkompetensi dan kelambanan kinerja BRR adalah secepat mungkin melepas mandat dan menyerahkan wewenang rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintahan yang terpilih melalui pilkada 11 Desember lalu.

Wacana awal pembentukan BRR adalah menjadi lembaga yang terpercaya dalam koordinasi dan konsolidasi anggaran dari pemerintah dan dunia internasional (6,1 miliar dollar AS dari komitmen 7,5 miliar dollar AS pada awal tsunami) sekaligus menengahi problem korupsi yang terjadi di Aceh karena kepemimpinan daerah yang lemah.

Serahkan ke masyarakat Aceh

Kini satu transisi telah selesai dengan hadirnya figur Irwandi Yusuf sehingga tak ada peluang untuk menunda mengembalikan tanggung jawab di tangan masyarakat Aceh sendiri.

Proses phasing out yang dipercepat akan mengakhiri penyakit birokratisme dan gaji yang supermewah yang dirasakan pegawai BRR saat ini.

Sebagai perbandingan, gaji Kepala BRR sebesar Rp 60,6 juta dan pegawai terendah sebesar Rp 10 juta per bulan tidak sebanding dengan kinerja yang telah ditunjukkan.

Sebagian besar aktivis Aceh yang cukup kreatif dan passionate tidak bisa berbuat apa-apa dan menjadi ayam sayur ketika masuk ke lembaga ini. Mereka tak berani melawan problem sistemik yang ada di lembaga itu. Tujuan pun beralih dari cita-cita transformasi sosial ke arah mendapatkan jaminan hidup di atas rata-rata.

Phasing out dan penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah akan mengakhiri dualisme program yang selama ini terjadi sekaligus mengintensifkan peran kedinasan yang ada, termasuk “menaturalisasi” kesenjangan pendapatan dan telah menimbulkan kecemburuan sosial. Kalaupun BRR harus tetap dipertahankan, wewenangnya hanya pada perencanaan dan pengawasan dan bukan implementasi.

Jika kritik lagi-lagi diabaikan, sepertinya kita menunggu sejarah kembali melipat nasib korban yang seharusnya diangkat tinggi-tinggi dalam penanganan bencana. Penting mengingat kata-kata Graham Hancock dalam Lords of Poverty: The Power, Prestige, and Corruption of the International Aid Business, “Organisasi bantuan sosial hanya melakukan kompetisi untuk memperbesar ukuran tubuhnya sendiri—dengan membuat catatan kecil yang berharga bagi korban—dan sebenarnya mereka sendirilah yang paling diuntungkan dari program tersebut”.

Teuku Kemal Fasya Ketua Komunitas Peradaban Aceh (KPA)

 


 

Selasa, 08 Mei 2007

Musik dan “Campur Tangan” Pemerintah

THEODORE KS

Pusat penjualan CD, VCD, dan DVD bajakan di Glodok, Pinangsia, serta kaki lima di Jakarta Barat tutup pada hari Sabtu, 21 April 2007.

Menjelang hari HAKI Sedunia, 26 April 2007, pemerintah menutup pusat penjualan produk bajakan. Jika pemerintah “campur tangan”, industri musik sering tercengang, termasuk lahirnya Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) berdasar akta notaris Abdul Latief, 12 Juni 1990.

Dua nama dari pemerintah yang memelopori kelahiran YKCI adalah Moerdiono yang saat itu menjabat Menteri Sekretaris Negara dan Bambang Kesowo SH LLM, salah satu dari 13 pendiri YKCI. TVRI dan RRI menjadi pelopor membayar royalti pencipta lagu, disusul perusahaan penerbangan Garuda.

Disharmoni

Pada tahun 1993, dari 1.800 tempat hiburan dan hotel, hanya 50 yang memenuhi kewajibannya. YKCI meningkatkan royalti dari Rp 495 juta (1991) menjadi Rp 6 miliar (2002). Pada kurun waktu inilah ringtone mulai populer di Indonesia. YKCI mengumpulkan royalti performing right bagi pencipta lagu sebesar Rp 178.450.000 dan naik menjadi Rp 2.268.342.966 (2004).

Saat muncul apa yang disebut ringbacktone, terjadilah disharmoni antara ASIRI dan YKCI. Lagu yang diputar selama lebih kurang 50 detik itu—yang dianggap sebagai pasar baru industri musik Indonesia—mulai berkembang pada pertengahan 2004 dan disambut antusias pemilik telepon seluler di Indonesia yang diperkirakan berjumlah 30 juta.

Sebanyak 2.100.000 pemilik telepon seluler membayar Rp 9.000 per bulan lagu Kenangan Terindah (Samsons) yang meraih Ringbacktone Award AMI (Anugerah Musik Indonesia) 2006. Dalam waktu 10 bulan, lagu itu mendongkrak royalti 2.100.000 x Rp 9.000 x 10 = Rp 189 miliar.

Hasil itu dibagi untuk operator dan perusahaan rekaman. YKCI yang menilai penyiaran ringbacktone terkait performing right—seperti ringtone—berusaha mengumpulkan royalti para pencipta lagu. Di sinilah terjadi silang pendapat antara operator, produser anggota ASIRI, dan YKCI. YKCI yang selama 1991-2006 memungut royalti pencipta lagu mulai dipertanyakan keberadaannya. Bahkan, Otto Hasibuan mengatakan, campur tangan pemerintah mutlak diperlukan pada lembaga collecting society (Kompas, 27/4/2007).

Sosialisasi

Menanam pengertian masalah HAKI di negara berkembang seperti Indonesia, selain legal, harus didampingi aspek kultural. Legal dalam arti razia dan penangkapan terhadap penjualan produk bajakan seperti di Glodok (ASIRI dan Kepolisian). Kultural berguna agar hak cipta dilindungi dan menghormati milik orang lain, dalam hal ini pencipta lagu (YCKI). Candra Darusman, salah satu pendiri YKCI, menambahkan, sebelum berkantor di WIPO, Swiss, kedua aspek itu harus dilakukan simultan. Pendekatan legal saja belum tentu efektif, begitu juga kultural. Juga harus kompromi karena konfrontatif kita tidak siap. Mau jadi pemenang, tetapi tidak mau kalah.

Dua minggu menjelang Hari HAKI Sedunia, YKCI bersama HAKI dan CISAC menggelar “International Symposium on Copyrights Protection of Musical Works and CMO (collective management organization) at the Digit@l Age in Indonesaia” di Hotel Mulia, 12 April 2007.

Sayang, YKCI tidak memanfaatkan peristiwa internasional itu sebagai sarana publikasi untuk menyosialisasikan masalah hak cipta secara lebih luas. Kegiatan YKCI terkait pemungutan royalti sudah sering dilakukan, tetapi entah mengapa, untuk mempertegas keberadaaannya, YKCI masih di jalur lambat.

Jika pemerintah mau “campur tangan”, jelas tanpa hambatan. Dengan dasar Keppres Nomor 34 Tahun 1986, tujuh Polda siap melakukan operasi antipembajakan serentak dengan kata sandi Operasi Lintas Rekaman, dipimpin Menteri Koordinator Bidang Keamanan dan Politik Sudomo.

Hasilnya, sebanyak 436.408 kaset, 1.319 peralatan rekam, jutaan label palsu, ratusan peralatan cetak, dan 28.000 kaset video bajakan dibakar di Makas Polda Jawa Timur, 24 Agustus 1990. Bulan-bulan berikutnya, produk bajakan pada titik paling rendah.

Ketika BJ Habibie menjadi Presiden, Keppres Nomor 34 Tahun 1986 dicabut melalui Keppres No 189/1998. Padahal, keppres pada masa Orde Baru itu cukup efektif mengurangi peredaran kaset bajakan.

THEODORE KS Wartawan, Penulis Masalah Industri Musik

 


 

Rabu, 16 Mei 2007

Teori Pembangunan Sudah Mati?

Meuthia Ganie-Rochman

Tidak banyak orang sadar, sejak pertengahan 1980-an terjadi proses polisentrisasi sekaligus pengerangkengan konsep dan teori dalam riset bidang pengetahuan sosial.

Kecenderungan pertama mempunyai beberapa karakter. Pertama, lingkup riset dan karya ilmiah bertujuan menjawab aneka pertanyaan yang lebih praktis dan berlingkup lebih sempit.

Pendekatan berpindah dari strukturalisme ke konstruktivisme. Juga terjadi a-ideologi, yaitu kian tidak mendapat tempatnya pernyataan yang tanpa data. Contoh dari tema-tema yang populer adalah studi jender, desentralisasi, modal sosial, jaringan, dan institusionalisasi.

Kecenderungan ini pada satu sisi positif karena memberi kemungkinan dihasilkan pengetahuan yang spesifik. Namun, di pihak lain, pemikiran-pemikiran tentang pembangunan yang bersifat teoretis seperti terabaikan.

Terdapat keengganan menangani konsep besar dan alergi terhadap perlunya kerangka awal intervensi pembangunan. Tema-tema seperti model ekonomi apa saja yang ada saat ini serta apa yang kita inginkan dari sana bukan sesuatu yang mudah didapat.

Latar belakang dunia mungkin berpengaruh. Negara bukan agen pembangunan yang populer lagi sejak tahun 1980-an. Yang membingungkan, India dan China sebagai kekuatan ekonomi dunia baru bukan lahir dari model pemerintahan yang dianggap ideal!

Pelaku bisnis tak pernah populer di kalangan ilmuwan sosial. Sedangkan masyarakat, di mata para ilmuwan sosial, ialah sesuatu yang penuh kemungkinan dan mengandung banyak kontradiksi sehingga sukar membayangkannya sebagai agen yang memimpin perubahan.

Kecenderungan kedua, pengaruh organisasi pembangunan internasional dan yang berasal dari negara-negara Barat semakin besar dalam menentukan isu apa yang dianggap penting dalam penelitian ilmu sosial.

Kecenderungan kedua sejalan dengan adanya dua fenomena besar. Yang pertama adalah gelombang demokratisasi atau redemokratisasi di Asia dan Amerika Latin dan dilanjutkan dengan runtuhnya negara komunis Eropa Timur.

Yang kedua adalah dorongan liberalisasi pasar, yang di Indonesia sudah mulai mengalaminya sekitar pertengahan 1980- an. Hasil dari kedua gelombang besar ini adalah fokusnya pada isu-isu tata kelola publik dan korporasi yang baik (good governance) dan kapasitas organisasi masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

Pengaruh dari organisasi pembangunan dapat dilihat pada pertanyaan riset. Jika dalam penelitian ilmu sosial, atau penelitian ilmiah mana pun, pertanyaan yang membimbing adalah mencari pemahaman tentang “Mengapa”, “Dengan cara bagaimana”, dan “Dengan kondisi apa”, maka pertanyaan riset menjadi: apakah organisasi publik dan organisasi masyarakat mempunyai karakteristik-karakteristik yang diharapkan (demokratik, kritis, mempunyai kapasitas pengelolaan).

Artinya, pertanyaan penelitian sudah diarahkan pada kondisi ideal tertentu. Antara riset dan program aksi batasannya menjadi lebih kabur.

Dalam konteks di atas, riset harus berarti bisa menjawab kebutuhan program aksi. Untuk pada tingkat itu, hubungan antarfaktor tidak boleh terlalu rumit dan lingkup persoalan tidak boleh terlalu luas. Inilah penyebab lain yang mendorong ke arah polisentrik penelitian. Orang cenderung melihat persoalan secara sederhana dengan harapan bisa dikontrol.

Penelitian-penelitian yang berperspektif program tentu mempunyai manfaatnya sendiri. Akan tetapi, kecenderungan ini berdampak negatif jika orang lupa bahwa tujuan penelitian adalah memahami subyek penelitian. Bertentangan dengan semangat yang sering diangkat tentang “demokratisasi lokal” penelitian yang dibawakan dengan cara seperti itu justru berkhianat untuk berusaha memahami kondisi lokal. Sebagai contoh, karakter spesifik aktor dan lembaga di tingkat lokal tidak murni ingin dipahami, melainkan sudah diarahkan dengan kerangka tertentu.

Kecenderungan untuk menjadi praktis membuat orang lupa tentang konteks besarnya. Padahal, di dunia nyata, subyek selalu terkait dengan banyak hal dan pada berbagai tingkatan. Penelitian-penelitian yang dibiayai donor dalam jumlah besar sering berbentuk kumpulan studi kasus atau studi sub-sub sektoral. Setelah berbagai kasus ini dipelajari, “lupa” menganalisa karakter konteks besarnya.

Di Indonesia, berbagai kecenderungan di atas juga terjadi. Dana penelitian yang tersedia sebagian besar dari organisasi pembangunan internasional/ asing dengan perspektif programatik seperti isu-isu demokratisasi lokal, perbaikan pelayanan publik. Banyak penelitian mengabaikan pertanyaan yang bertujuan memahami karakteristik spesifik lokal. Bahkan, hal seperti itu juga sering ditemui pada penelitian tentang lembaga-lembaga lokal dan tradisional.

Penelitian yang mengarah pada pemahaman lebih luas dari subyek sering diabaikan. Misalnya, saat ini pendekatan pembangunan daerah/kewilayahan sudah diabaikan, dan hanya melihat, misalnya, peran industri setempat dalam pembangunan ekonomi lokal.

Mungkin ada pengaruh juga dari kerangka berpikir tentang sistem politik kita, yaitu tentang desentralisasi. Sejalan dengan perubahan sistem yang menjamin dinamika politik lokal, kerangka sosial ekonomi kita juga terkurung di tingkat kabupaten/ kotamadya.

Secara tidak sadar, terdapat penghindaran untuk berpikir mengatasi persoalan ekonomi lokal dengan cara kerja sama antarpemimpin daerah. Barangkali logis juga, mengingat tingkah laku para politisi lokal.

Untuk Indonesia, menghasilkan teori pembangunan sendiri saat ini dianggap kemewahan mengingat dunia riset tidak pernah dianggap penting. Namun, kita dapat memulai dengan mendiskusikan kembali beberapa tema dasar yang diperlukan untuk penataan sosial ekonomi.

Tema-tema tersebut adalah peran negara, macam modernitas yang dibutuhkan masyarakat Indonesia, hubungan kewarganegaraan, model ekonomi untuk mengembalikan tingkat pertumbuhan, dan model reformasi birokrasi.

Bagaimanapun, berbagai macam riset harus dilakukan sebagai ukuran mengambil kebijakan dan tindakan aksi masyarakat. Kita ini amat miskin dalam memahami masyarakat kita sendiri, padahal untuk mengatasi persoalan berat bangsa ini pemikiran-pemikiran baru harus dihasilkan.

Maka, wahai pemerintah dan para politisi, berhentilah berargumen yang banal.

Meuthia Ganie-Rochman Sosiolog Universitas Indonesia

 


 

Rabu, 16 Mei 2007

Kepribadian Bangsa
Fatalisme sebagai Tantangan Terbesar Bangsa

KRISTI POERWANDARI

Manusia Indonesia tengah dicengkeram fatalisme dan tidak menyadari betapa fatalisme demikian mudah menyedot kita ke pusaran kehancuran. Begitu banyak dari kita hidup fatalistik dalam berbagai bentuknya yang berbeda.

Pengendara motor asal-asalan mengenakan helm, pengemudi mobil berpura- pura saja memasang sabuk pengaman di depan polisi, dan orang kebut-kebutan zig-zag menyalip dari bahu jalan tol.

Bila ditanya, enteng jawabannya, “Tenang saja. Cerewet amat, sih. Kalau sudah masanya, lagi tidur di kamar juga bisa mati.”

Manusia-manusia makmur dan terpelajar tanpa malu melempar sampah di jalanan dan terus membangun gedung yang lebih besar, alasannya, “Sudah terlanjur. Semua orang juga begitu kan?”

Bukan aneh menyaksikan lingkungan kita mengkritik kanan kiri secara sangat vokal, jebul mereka sendiri ternyata selingkuh, main uang, atau membuat laporan fiktif. Pembenarannya, “Kalau semua orang begitu dan kita tidak, ya kitanya yang mati.”

Manusia Indonesia kehilangan kerangka referensi untuk hidup tenteram lantaran demikian banyaknya masalah sosial-ekonomi-politik yang setiap harinya dijejalkan faktanya di depan kita.

Lumpur panas Sidoarjo, bencana banjir, penembakan-penembakan oleh polisi pada orang terdekatnya, korupsi dan intrik politik pejabat-pejabat tertinggi, kriminalitas dan sebutlah apa saja yang setiap hari ramai diberitakan dalam media.

Cikal bakal fatalisme sudah terasa bila kepekaan, kepedulian, dan rasa ikut bertanggung jawab sudah tidak ada.

Fatalisme erat terkait dengan rasa putus asa dan tidak berdaya. Secara sederhana fatalisme dapat diartikan sebagai keyakinan bahwa manusia tidak mampu mengubah apa yang telah terjadi atau tergariskan. Keyakinan bahwa segala sesuatu pasti terjadi, menurut caranya sendiri, tanpa memedulikan usaha kita untuk menghindari atau mencegahnya.

Hegel meyakini bahwa individu semata-mata adalah alat bagi “Roh Mutlak” sehingga kita jadi mengerti bahwa primordialisme dan pengotak-ngotakan kelompok adalah juga bentuk fatalisme.

Orang muak, putus asa, dan marah melihat kebejatan moral dan kekacauan dalam masyarakat, lalu secara simplistis melemparkan kesalahan pada kelompok “yang lain”.

Dari cara berpikir ini, manusia tidak memiliki kehendak bebas, dan untuk bisa keluar dari kehancuran, yang harus dilakukan adalah memerangi “yang lain” tersebut melalui keyakinan tentang apa yang dikehendaki oleh “Roh Mutlak”.

Pengeboman dan penghancuran pihak lain dengan alasan apa pun, pembunuhan dalam rumah yang sekarang cukup sering diberitakan, adalah bentuk fatalisme. Bunuh diri jelas didasari fatalisme. Tetapi, keengganan berpikir juga merupakan bentuk fatalisme, setidaknya merupakan cara ampuh untuk ’memanfaatkan’ fatalisme.

Kasus IPDN

Fatalisme (atau pemanfaatan fatalisme?) tampil jelas dari uraian mantan Rektor IPDN menanggapi pembekuan (sementara) kegiatan IPDN oleh Presiden. Seusai ikrar ’Anti Kekerasan’ para praja yang demikian terasa rekayasanya, lebih kurang katanya, “Saya larang para praja menanggapi keputusan presiden. Kita tidak akan menanggapi. Kita ini (abdi negara, pegawai negeri) hanya melaksanakan.”

Pegawai negeri = abdi negara = hanya melaksanakan = tidak berpikir? Dari frase sangat singkat dan sederhana hanya melaksanakan ini, orang bisa melakukan apa saja: korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebut tindakan-tindakan negatif lainnya tanpa harus (merasa) bertanggung jawab atas tindakannya.

Kita ingat Eichmann penjahat perang Nazi, yang membiarkan terjadinya pembunuhan pada ribuan orang Yahudi dan menjelaskan dengan enteng tindakannya sebagai ’sekadar melaksanakan perintah’.

Bila kita memahami psikologi manusia Indonesia, fatalisme sangat laku dijual dan memang sekarang menjadi lahan peruntungan sangat empuk bagi media. Apalagi penjelasannya bila sinetron-sinetron hidayah ramai menjamur, menawarkan solusi dari masalah hidup yang amat kompleks dalam bentuk yang sangat simplistis?

Sebagian manusia Indonesia yang sudah disedot keputusasaan seperti melihat dirinya sendiri di sana: sangat teraniaya, tak mampu berbuat apa-apa. Gambaran ekstrem tentang pelaku kejahatan yang dihukum sadis dengan berdarah-darah, jenazah dipenuhi belatung, atau tak dapat dimakamkan akibat dosa yang tak terhingga mungkin dapat diterima, bahkan digemari, karena menjadi refleksi dari kemarahan sekaligus ketidakberdayaan masyarakat.

Mimbar keagamaan juga menjadi sangat laku karena banyak orang kebingungan tak menemukan jawaban duniawi dan lari pada (yang dianggap) jawaban surgawi.

Tanpa media, fatalisme sudah merebak akibat hidup yang sangat sulit bagi sebagian besar orang. Tetapi, dengan media yang memperdagangkan fatalisme, keyakinan ini disiram subur dan dapat bergulir ke sana-ke mari secara cepat dan destruktif.

Menjadi kebutuhan sangat mendesak agar semua pihak melakukan langkah-langkah memerangi fatalisme lewat berbagai cara sesuai dengan kapasitas masing-masing. Manusia Indonesia perlu memperoleh kembali optimismenya, harapannya, dan rasa berdayanya untuk membangun bangsa.

Kristi Poerwandari Dosen Fakultas Psikologi UI dan Program Studi Kajian Wanita UI; Pendiri Yayasan PULIH

 


 

Senin, 07 Mei 2007

Nasib Buruh dan Reforma Agraria

Usep Setiawan

Nasib suram masih menyelimuti kaum buruh Indonesia. Aksi buruh di beberapa kota pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei lalu mengisyaratkan masih beratnya beban hidup dan abainya negara melindungi kaum buruh.

Pemenuhan atas tuntutan upah layak, pesangon, jaminan kesehatan, cuti hamil, kebebasan berserikat, tunjangan hari raya, dan berbagai hak normatif lain masih sebatas wacana. Ancaman pemutusan hubungan kerja terus merongrong kalangan buruh.

Selain isu perburuhan, satu dari sembilan tuntutan Aliansi Buruh Menggugat (ABM) dalam aksi di depan Istana Negara adalah desakan agar reforma agraria segera dilaksanakan (Kompas, 2/5/2007). Tuntutan ini bisa ditafsirkan mulai merapatnya gerakan buruh-tani, bibit menyatunya isu industri dan agraria.

Memang, akar masalah buruh berkelindan dengan bekerjanya sistem ekonomi liberal dan diabaikannya reforma agraria. Liberalisme ekonomi mengendurkan tanggung jawab sosial pengusaha atas buruh dan menjadikan industri (kota) tak lagi nyambung dengan realitas agraria (desa).

Kuatkan posisi buruh

Masalah utama dunia ketenagakerjaan kita ialah tak sesuainya laju angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Dampaknya, angka pengangguran tiap tahun melonjak. Dalam 20 tahun terakhir penyerapan tenaga kerja terus menurun. Tahun 2006, dari 106,28 juta jiwa angkatan kerja, yang terserap di bursa kerja hanya 95,18 juta jiwa. Sisanya menganggur (Kompas, 28/4/2007).

Pemerintah mencoba memperbaiki iklim investasi melalui reformasi kebijakan ketenagakerjaan, seperti rencana mereformasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, rencana reformasi ini memicu ketegangan baru pengusaha versus buruh. Sumber protes buruh ialah kekhawatiran reformasi kebijakan ketenagakerjaan akan menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel (labour market flexibility) di mana hak-hak kaum buruh kian rentan (Idham Arsyad: 2007).

Disinyalir, penyerapan pasar tenaga kerja yang fleksibel hanya menguatkan posisi pengusaha dalam mengembangkan modal dengan biaya produksi dan upah rendah. Dengan sistem ini, pengusaha mudah mengontrol dan mendepak tenaga kerja sesuka hati dengan menerapkan skema sistem kerja kontrak (outsourcing).

Jika reformasi kebijakan ketenagakerjaan hanya menguatkan pasar tenaga kerja dan menepis hak buruh ke jurang ketidakpastian, cita-cita membangun industri nasional yang kuat sulit tercapai. Dalam pengembangan dunia industri dan reformasi, kebijakan ketenagakerjaan yang menguatkan posisi buruh mutlak perlu diutamakan.

Agraria sebagai fondasi

Kompleksitas persoalan buruh yang muncul dewasa ini sebagian merupakan cermin diabaikannya masalah agraria. Gejala urbanisasi yang meninggi disebabkan aktivitas ekonomi pedesaan tidak memberi surplus dan tak menyediakan ruang memadai bagi penyerapan tenaga produktif.

Derasnya urbanisasi disebabkan terlemparnya tenaga kerja desa tanpa transformasi ekonomi dan ketenagakerjaan secara wajar. Kesulitan hidup di desa menjadi faktor pendorong laju urbanisasi digenapi gemerlap kota.

Oleh karena itu, penting menyinergikan kebijakan ketenagakerjaan (dan industri) dengan kewajiban pemerintah menjalankan reforma agraria. Urgensinya tidak hanya untuk menahan laju urbanisasi dan menciptakan lapangan pekerjaan di desa, tetapi untuk memperkokoh pembangunan industri nasional.

Tujuan ekonomi reforma agraria yang menguatkan basis industri nasional antara lain didapat melalui pembangunan pertanian yang efisien dan responsif terhadap industri, misalnya kebutuhan tenaga kerja, bahan pokok, bahan baku industri, modal, dan mata uang asing (Noer Fauzi: 2003). Reforma agraria memungkinkan orang desa tetap bekerja di desa lewat pemanfaatan tanah dan pengolahan hasil bumi sehingga berkontribusi bagi kemajuan ekonomi bangsa.

Bung Karno menandaskan, “Revolusi tanpa land reform ibarat membangun gedung tanpa alas, ibarat pohon tanpa buah.” Jika dimaknai: menata agraria di desa itu fondasi pembangunan industri nasional agar kelak kita memetik kesejahteraan bersama.

Bangsa ini harus meninggalkan gaya lama dalam membangun ekonomi nasionalnya yang menghalalkan penyediaan tenaga kerja berupah murah, eksploitasi kekayaan alam, dan stabilitas politik kekuasaan yang dipaksakan.

Selain tidak manusiawi, cara lama itu juga menciptakan perekonomian bangsa yang keropos dan ilusif. Dengan agraria tertata adil, tersedia dasar kokoh industri nasional dan integrasi utuh ekonomi desa-kota.

Usep Setiawan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

 


 

Jumat, 11 Mei 2007

Kabinet dan Purifikasi Sistem Presidensial

Benny K Harman

UUD 1945 hasil amandemen menegaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, kita menganut sistem pemerintahan presidensial.

Meski demikian, praktik penyelenggaraan negara kita selama ini masih menggunakan sistem presidensial.

Jika konsisten dengan UUD 1945 hasil amandemen, seharusnya presiden tidak perlu kompromi dengan partai-partai dalam merombak kabinet. Mengapa? Karena sistem presidensial yang kita anut bukan sistem presidensial konvensional, tetapi sistem presidensial yang telah mengalami purifikasi. Dengan purifikasi, presiden dipilih langsung oleh rakyat, masa jabatan presiden tetap lima tahun, dan DPR tidak dapat menjatuhkan presiden. Sebaliknya, presiden tidak bisa membubarkan DPR.

Menjatuhkan presiden

Sebelum amandemen UUD 1945, negara kita menganut sistem presidensial yang konvensional karena presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi oleh MPR yang anggotanya terdiri dari DPR, Utusan Golongan, dan Utusan Daerah. Dalam UUD 1945 ditegaskan, parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden secara sewenang-wenang kecuali dalam hal presiden melanggar haluan negara yang ditetapkan dalam UUD dan Tap MPR. Namun, masih terbuka peluang bagi parlemen untuk menjatuhkan presiden di tengah jalan.

Pertama, ketentuan UUD 1945, DPR dapat mengundang MPR menggelar sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden tidak diikuti aneka ketentuan yang secara limitatif mengatur alasan-alasan memberhentikan presiden. Maka, alasan dan kepentingan subyektif DPR amat dominan dalam mengusulkan pemberhentian presiden.

Kedua, mayoritas anggota MPR, yakni badan yang memiliki otoritas tertinggi memberhentikan presiden, adalah anggota DPR, sedangkan anggota MPR dari unsur non-DPR, seperti Utusan Golongan dan Utusan Daerah hanya minoritas. Karena itu, pendapat DPR bahwa presiden telah melanggar Garis- garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau melanggar Tap MPR, jika diusulkan ke MPR, akan otomatis disetujui MPR. Ketiga, pendapat DPR, presiden telah melanggar haluan negara tidak diperiksa lebih dulu oleh lembaga peradilan yang independen dan imparsial.

Dengan purifikasi atas sistem presidensial dalam amandemen UUD 1945, peluang DPR untuk memberhentikan presiden diperkecil dan alasannya tidak subyektif. DPR tidak bisa sewenang-wenang mengadili presiden telah melanggar haluan negara atau UUD dan mengundang MPR mengadakan sidang istimewa untuk memberhentikan presiden. DPR harus bisa menunjukkan alasan-alasan yang rasional dan konstitusional untuk bisa meng- impeach presiden.

Ancaman terbatas

Menurut UUD 1945 hasil amandemen (Pasal 7A), DPR hanya bisa meminta MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan presiden jika empat syarat dipenuhi. Pertama, presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.

Kedua, terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden.

Ketiga, permintaan DPR kepada MPR untuk menggelar sidang istimewa guna memberhentikan presiden dengan alasan presiden telah melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden tidak bersifat absolut karena permintaan itu harus lebih dulu disampaikan kepada MK untuk diperiksa, diadili, dan diputus.

Keempat, permintaan DPR kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR hanya dapat dilakukan dengan dukungan minimal dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga jumlah anggota DPR.

Purifikasi atas sistem presidensial pascaperubahan sama sekali tidak mereduksi fungsi parlemen dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh presiden. Pengawasan DPR tetap diberi peluang agar presiden tidak mudah menyalahgunakan kekuasaan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, konflik tidak terhindarkan jika DPR tidak setuju dengan kebijakan presiden atas suatu masalah. Namun, DPR tidak dapat melarang presiden untuk mengambil keputusan atau melarang presiden untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan sejauh masuk ranah eksekutif. Dalam sistem presidensial yang kita anut setelah amandemen UUD 1945, ruang bagi parlemen untuk mengancam presiden amat terbatas.

Legitimasi rakyat

Skenario baru (purifikasi) sistem presidensial seperti ditegaskan dalam UUD 1945 hasil amandemen itu dimaksudkan, pertama, agar presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif tidak terganggu ingar-bingar politik yang terjadi di parlemen saat merombak kabinet. Presiden mendapat legitimasi dari rakyat untuk memilih orang-orang yang tidak hanya kompeten, tetapi juga terpercaya menerjemahkan visi dan misi yang disampaikan pada awal pemerintahan.

Kedua, otoritas ini tidak berarti presiden dilarang membicarakan personalia saat membentuk atau merombak kabinet dengan pimpinan partai politik. Yang penting, presiden harus tunduk pada kepentingan pragmatis partai. Presiden dari partai minoritas tidak perlu meminta dukungan partai secara berlebihan agar anggota DPR dari partainya mendukung kebijakan presiden di parlemen.

Keberadaan MK justru untuk melindungi kedudukan presiden dari kesewenang-wenangan kekuatan mayoritas di DPR dan mencegah praktik dagang sapi antara presiden yang berasal dari partai minoritas dan partai-partai yang menguasai mayoritas kursi di parlemen dalam menyusun kabinet. Praktik dagang sapi di banyak negara hanya akan menyandera presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Jika praktik yang kini terjadi masih mencerminkan sistem presidensial konvensional, itu bisa dipahami karena pemerintahan SBY-JK adalah pemerintahan transisi dari sistem presidensial konvensional ke sistem presidensial murni seperti dikehendaki the founding fathers generasi kedua pembentuk UUD 1945.

Benny K Harman, Anggota DPR

 


 

Sabtu, 12 Mei 2007

Rumi, Irak, dan Seruling Perdamaian

Robert Bala

Damai, sebuah kata yang kian mahal, dirindukan, dinanti, dan diminati, tetapi kian sulit diperoleh.

Kekerasan (sekadar contoh), seperti masih terjadi di Irak dan Afganistan, serta ratusan konflik yang pernah melanda Indonesia membenarkan kerinduan itu.

Mengapa terjadi? Apa kekuatan historis-kultural yang dapat dijadikan inspirasi membangun kehidupan yang melampaui batas negara dan golongan?

Di tengah ketakmustahilan membangun perdamaian, kehadiran figur Rumi (Meulana Jalaladdin Rumi) mengentak. Meski hidup 800 tahun lalu, kekuatan pengaruhnya dirasakan hingga kini dan menjadi alasan bagi UNESCO untuk menjadikannya “duta perdamaian”.

Ia lahir di Asia Kecil dan selalu dikelilingi aneka konflik, baik dengan penguasa kaum Mongol maupun percekcokan antara Ordo Sufi Kubrawiyya dan pemerintah. Hal itu pula yang melatarbelakangi perpindahan keluarganya dari Balch, negeri Chorassam, Asia Tengah.

Atas realitas konfliktif, Rumi tidak menyerah. Sebagai mistikus, ia melayangkan refleksi, imajinasi, dan pemikiran kreatif melampaui tapal batas agama dan ras demi mencari jawaban paling otentik. Kekuatan itu, antara lain, ditimba dari ilmu Sufi dan Teologi Islam hingga akhirnya menjadi seorang dosen.

Sebagai pengajar, penulis Masnavi, Diwan, dan Fihi ma fihi itu tidak hanya mentransfer ilmu. Mahasiswa tak sekadar diperlakukan sebagai penerima “warisan sakti” berupa teori untuk dihapal tanpa mengetahui kegunaannya. Rumi mendidik dengan hati. Ia menggugah murid-muridnya untuk berpikir secara luas, meretas sebuah persaudaraan sejagat.

Seruling perdamaian

Alternatif penyelesaian konflik dijawab Rumi secara simbolis. Melalui Ney (seruling bambu) Rumi mencari akar penyebab konflik sekaligus menawarkan solusi. Seruling adalah alat musik yang khas dan akrab untuk orang Timur Tengah. Darinya lahir pelbagai tembang yang coba diekspresikan melalui kekuatan angin yang keluar dari mulut seseorang saat meniup alat musik itu.

Kesadaran akan pentingnya seruling melatarbelakangi semua manusia, terutama warga Baghdad saat itu untuk memilikinya. Tidak sedikit pohon bambu ditebang, dipotong, lalu dilubangi untuk menghasilkan seruling.

Hanya, adakah orang yang menyisihkan waktu untuk mendengar seruan itu? Adakah pelbagai tipe seruling dapat dipadukan harmonis, bahkan membentuk sebuah orkestra yang merdu?

Inilah masalahnya. Seruling yang hanya kedengaran lebih merdu saat ditempatkan dalam satu kesatuan dengan seruling lainnya ternyata telah diselewengkan, malah dimanipulasi. Ada begitu banyak suara sumbang yang sengaja dipaksakan. Bukan itu saja. Bunyi seruling yang merdu telah dipahami secara eksklusif dan egoistik. Tiap orang mengklaim “serulingnya” yang terbaik. Tidak ada yang mengalah, dan terjadilah konflik.

Kenyataan seperti ini menyayat hati. Dalam diamnya, Khamush (nama samaran Rumi yang artinya diam) merekam semua peristiwa, menukik ke kedalaman hati demi mencari jawaban. Di sana ia sadari, ia juga Ney, seruling itu yang tak lepas dari kecenderungan eksklusivisme. Namun, tidak ada pilihan selain ada bersama orang lain.

Inklusivisme

Kehadiran Rumi di tengah kebekuan realitas politik di Irak bukan kebetulan. Selain pengakuan akan keandalan pemikir Muslim (yang notabene tidak terlalu “utuh” dipandang AS), ia mengandung aneka pesan.

Pertama, aneka konflik, baik di Irak maupun di dunia, sungguh menyayat hati. Bahkan, mata yang awam politik dan masalah internasional pun menyadari, di dasar semuanya ada intensi menguasai sumur-sumur minyak sungguh menggelikan. Semua diramu sehingga yang hadir di permukaan adalah isu terorisme dan keamanan.

Identifikasi pelaku seperti ini tak jarang berakhir dengan menggumpalnya perasaan balas dendam. Menjamurnya kekerasan tidak bisa dipisahkan dari asumsi seperti ini. Namun, apa arti balas dendam saat hanya melahirkan kekerasan baru? Hal ini sungguh disadari Rumi. Ia memberi teladan, konflik dan kekerasan seharusnya menjadi acuan dalam mencari dunia yang lebih aman dan tidak terperangkap kekerasan baru.

Kedua, perdamaian sebagai cita-cita bersama tak jarang perwujudannya melewati jalan-jalan “terjal”, bahkan menelan korban. Ibarat seruling, ia harus rela dipotong, dilubangi, dibersihkan. Hanya dengan demikian dapat menjadi sebuah seruling. Kesadaran akan pengorbanan seperti ini amat penting. Namun, yang tidak boleh terlupakan, hasil pengorbanan perlu bersifat inklusif-universal. Artinya membuka diri untuk memberi makna kepada semakin banyak orang.

Yang kerap terjadi justru sebaliknya. Tidak sedikit orang yang mengerucutkan hasil akhir kepada kepentingan sendiri. Akhirnya konflik baru tercipta, justru dari “perseteruan” antarkonsep perdamaian yang berakhir dengan konflik berdarah.

Robert Bala Alumnus Universidad Pontificia de Salamanca, Spanyol

 


 

Jumat, 11 Mei 2007

Sasaran Tembak Perombakan

Tamrin Amal Tomagola

Penuh kontradiksi. Tidak satunya kata dan perbuatan. Itulah kesan yang disuguhkan heboh “Teater ’Reshuffle’” (Kompas, 8/5/2007) yang nyaris menyedot habis perhatian publik politik dalam tujuh bulan terakhir ini.

Lainnya lidah dengan polah politik tidak saja diperagakan Presiden SBY dan para baron, tetapi juga oleh petinggi tujuh parpol pemenang Pemilu 2004. Teater politik bak sinetron “Dunia Hampir Kiamat” ini ujungnya menimbulkan keheranan ketimbang jawaban melegakan.

Para petinggi parpol mengakui hak prerogatif presiden, tetapi mengapa masih mengancam? Di lain pihak, Presiden SBY dan baronnya terus berupaya meyakinkan publik bahwa perombakan kabinet ini semata-mata demi peningkatan kinerja, tetapi mengapa tim ekonomi dan Menko Kesra tidak tersentuh?

Dan, SBY terus menekankan pentingnya kerja-keras, tetapi mengapa Saifullah Yusuf dan Hatta Rajasa dipinggirkan? Sebaliknya, keberanian melengserkan Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaludin, serta menaikkan Hendarman Supandji, sungguh melegakan nurani publik.

Karena penuh kontradiksi, publik terus bertanya, matriks-politik seperti apakah yang digunakan SBY sebagai pedoman perombakan II? Dengan menerapkan metodologi aposteriori, beberapa petunjuk berupa latar belakang menteri baru dan lama serta pos penempatannya, bisa dijadikan isyarat adanya pola alur pikir tertentu. Setelah pola alur pikir ini ditemukan, baru terbuka kemungkinan mengungkapkan matriks politik yang diacu SBY dalam merombak kabinet awal Mei ini.

Dengan 2,5 tahun waktu tersisa sebelum Pemilu 2009, SBY kini harus menyiapkan the road to return to power saat perhitungan suara itu. Kembali memimpin negeri adalah sasaran utama yang harus diraih, berapa pun biayanya. Hal-hal lain, seperti pemberantasan korupsi, responsif terhadap tuntutan publik, dan pro-rakyat (Kompas, 8/5/2007), adalah isu-isu penting karena mereka merupakan kendaraan efektif ke hari kemenangan di 2009.

Tiga hal

Ditengarai ada tiga hal utama yang membentuk matriks politik SBY dalam membongkar ulang kabinetnya.

Pertama, pesona citra yang kian melorot. Kedua, antisipasi biaya finansial yang diperlukan untuk pemenangan Pemilu 2009. Ketiga, koalisi politik dengan parpol manakah yang dapat diandalkan otot elektoralnya pada hari penentuan itu.

Manuver penggeseran menteri lama ke pos baru dan penempatan menteri/pejabat baru pada posisi masing-masing mengisyaratkan kuatnya ketiga variabel itu menuntun perombakan kabinet.

Pertama, pesona citra yang kian melorot. Patut dicatat, citra SBY di luar negeri, khususnya di mata pemimpin negara-negara Barat, kian positif karena dua hal. Pertama, kepatuhan SBY mengikuti agenda Barat dalam memerangi terorisme, yang sebetulnya amat berdasar. Kedua, karena didudukkannya tim ekonomi berhaluan neoliberal yang dijagokan IMF dan Bank Dunia. Karena itu, mudah dipahami bila SBY mempertahankan Menlu Hassan Wirajuda dan tim ekonomi yang santer disoroti para pengamat.

Sebaliknya, citra SBY di dalam negeri justru kian terpuruk. Di kalangan rakyat, SBY kian dilihat sebagai presiden pembawa bencana beruntun. Mereka mengusulkan agar SBY diruwat. Persepsi dan usul itu keliru dan salah alamat. Namun, itulah kenyataannya. Sebuah adagium sosiologi mengatakan, if people already define a situation as real, the consequences are also real, bila rakyat telanjur berpikir begitu, konsekuensinya akan mewujud.

Untuk menahan laju keterpurukan citra di kalangan rakyat kecil di Jawa, kelihatannya SBY menempuh dua langkah. Pertama, dengan mendekati dan mengelus-elus Sultan Yogya sebagai kandidat wakil presiden 2009. Kedua, tetap merawat ikatan silaturahmi dengan PKB yang berbasis wong cilik di pedesaan.

Presiden SBY mungkin agak ayem setelah bisa merangkul penguasa dunia profan maupun dunia sakral. Karena itu, bisa dipahami mengapa Sultan Yogya menolak mencalonkan diri dalam pilkada gubernur berikut dan Sekjen PKB diangkat menggeser Saifullah Yusuf yang “meski berprestasi, tetapi tidak merupakan representasi PKB” dalam kabinet.

Kas partai

Kedua, antisipasi besarnya biaya pemenangan Pemilu 2009. Sudah menjadi rahasia umum, kader parpol yang duduk dalam kabinet memanfaatkan posisinya untuk menggemukkan kas partai. Bila SBY membiarkan praktik ini berlanjut, apalagi bila ia ikut nimbrung, agenda pemberantasan korupsi yang didorongnya akan terganggu. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali menutup kemungkinan terulangnya praktik itu. Caranya? Tempatkan praktisi profesional nonpartai di tempat-tempat basah. Tidak boleh ada kader parpol di Bulog, Kementerian BUMN, Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan SDA serta Departemen Pekerjaan Umum. Semua portofolio untuk profesional nonpartai yang dapat “disetir” bila tiba saatnya. Berdasar faktor inilah bisa dipahami mengapa Hatta Rajasa digeser dari Departemen Perhubungan, Sofyan Djalil ditempatkan di Kementerian BUMN, dan para menteri lama nonpartai tidak digeser atau diganti.

Faktor terakhir yang diduga kuat membentuk matriks politik perombakan kabinet adalah parpol manakah yang dapat diandalkan sebagai kawan koalisi penggalangan suara di Pemilu 2009. Terlihat, SBY cenderung mempererat kohesi politik dengan parpol berbasis Jawa daripada parpol berbasis luar Jawa. Ia lebih memilih menyenangkan PKB yang kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah ketimbang PPP dan PBB demi mendongkrak citranya yang terpuruk di kalangan wong cilik Jawa.

Ia cukup berani untuk memerahkan muka petinggi parpol berbasis kuat di luar Jawa, tetapi cukup hati-hati untuk tidak melukai PAN dan PKS. Kedua partai muslim ini cukup kuat, baik di Jawa maupun luar Jawa. PKS sama sekali tidak terjamah perombakan, sedangkan PAN diberi pos yang penuh masalah, tetapi relatif “kering”, seperti Mensesneg, Mendiknas, dan Menkes. Bila gagal, mungkin mereka akan ditinggal konstituennya. Namun, apabila berhasil, SBY-lah yang meraup nama baik dan peruntungan di ajang Pemilu 2009. Piawai nian gebrakan SBY kali ini.

Tamrin Amal Tomagola Sosiolog

 


 

Kamis, 10 Mei 2007

Sejarah Tunggal Reformasi

SAMSUL BAHRI

Setiap pergolakan politik paling banter hanya melahirkan pahlawan. Kelahiran pahlawan merupakan hasil konstruksi dalam ruang imajinatif sebagai satu-satunya rujukan yang menghubungkan antara kita dan peristiwa masa lalu yang menorehkan sejarah.

Ketika kita mengingat reformasi (lebih tepatnya: momen-momen reformasi), kotak hitam memori dalam ingatan kita segera terhubung ke satu peristiwa saat ribuan massa dalam balutan jas almamater memenuhi jalan raya dengan spanduk yang diusung seraya meneriakkan berakhirnya kejayaan kekuasaan tiran.

Ingatan itu kemudian menjadi jalan bagi lahirnya satu kesimpulan bahwa mereka yang turun ke jalan itulah yang menjadi penyebab utama tumbangnya kekuasaan sang diktator. Oleh karena itu, mereka patut ditahbiskan sebagai pahlawan!

Cara membangun ingatan semacam ini tergolong paling sederhana, paling bisa diterima, dan sekaligus yang paling rentan. Mengapa rentan? Potensi kerentanan ingatan semacam itu disebabkan karena kemungkinan menciptakan simplifikasi sejarah dan penciptaan narasi tunggal.

Cara kerja ingatan semacam itu rentan melahirkan penarasian sejarah tunggal. Sejarah tunggal berarti sejarah dominan yang berpotensi besar menutup kemungkinan perluasan ruang tafsir atas suatu peristiwa.

Mahasiswa, sang pahlawan

Karen Strassler dalam artikelnya berjudul Material Witness: Photographs and the Making of Reformasi Memory (2005) melihat kemungkinan cara orang mengingat peristiwa reformasi 1998 yang berpotensi melahirkan narasi sejarah tunggal. Ia mengamatinya dari momen-momen pameran fotografi mengenang reformasi yang diadakan oleh para jurnalis dan mahasiswa beberapa saat setelah reformasi bergulir.

Apa yang disajikan lewat pameran itu tidak lain adalah—jika saya boleh membahasakan kritik Strassler—pertunjukan sikap narsis mereka yang merasa menjadi pahlawan reformasi. Seluruh gambar dalam pameran hanya memperlihatkan aksi massa orang- orang dalam balutan almamater. Komentar-komentar dalam buku tamu pameran yang tak lepas dari sasaran amatan Strassler berisi pujian atas keberhasilan sang pahlawan: mahasiswa.

Kekhawatiran Strassler memang beralasan. Narasi sejarah tunggal yang lahir tidak lain adalah sejarah perjuangan mahasiswa. Seolah-olah kejatuhan rezim Orde Baru murni disebabkan oleh andil perjuangan mahasiswa.

Seraya memenuhi ingatan dengan peristiwa-peristiwa heroik demonstrasi mahasiswa, secara otomatis tidak lagi tersisa ruang dalam ingatan untuk memberi tempat bagi banyak peristiwa lain yang sebetulnya lebih banyak menuntut satu tanggung jawab untuk diingat dan dituntaskan.

Memakan banyak korban

Bukankah seturut dengan peristiwa huru hara yang mengikuti kejatuhan rezim terjadi aksi-aksi massa sepihak yang memakan banyak korban, bahkan dengan satu motif anti-etnik tertentu? Di manakah peristiwa yang demikian harus diletakkan dalam kancah sejarah reformasi? Atau kita punya semacam perasaan getir mengingatnya dan karena itu ingatan akan peristiwa tersebut sebaiknya direpresi?

Tindakan tiranik menurut saya tidak sebatas yang dilakukan oleh negara (penguasa), melainkan lebih luas dari itu, hubungan-hubungan relasi kekuasaan di antara kita bisa menciptakan ruang-ruang “kekerasan” baru. Memosisikan ingatan akan suatu peristiwa yang lebih banyak membawa keuntungan bagi satu pihak dan ketidakberuntungan bagi segelintir pihak lain adalah juga suatu bentuk tindakan tirani.

Mekanisme membangun ingatan akan reformasi yang melahirkan narasi sejarah tunggal, dengan demikian, merupakan suatu bentuk tindakan tiran. Pada ujungnya, bentuk ingatan ini membuka kemungkinan bagi lolosnya tanggung jawab etis negara atas kewajiban menuntaskan banyak persoalan kemanusiaan.

Korban dalam peristiwa reformasi bukan hanya dari kalangan mahasiswa tentu. Ada banyak korban lain yang hingga kini masih menanggung trauma. Terhadap para korban yang tidak masuk (atau tidak sudi kita masukkan) ke dalam daftar file ingatan kita inilah negara seharusnya memainkan tanggung jawab etisnya.

Tanggung jawab etis itu dapat berupa kesediaan negara mengakui bahwa ada begitu banyak korban dalam peristiwa reformasi yang nasib mereka hingga saat ini tidak banyak diperhitungkan. Korban perkosaan Mei 1998 adalah salah satu yang paling tidak hendak diberi tempat untuk diingat dan karena itu negara mengabaikannya begitu saja.

Lepasnya tanggung jawab etis negara tentu bukan tanpa sebab. Hal itu mungkin karena ada suatu mekanisme otomatis yang mendukungnya. Mekanisme itu diciptakan mula-mula dari cara atau strategi ingatan kita menyusun batu bata narasi sejarah reformasi.

Lantas bagaimana cara kita menuntut tanggung jawab etis negara atas luka dan trauma sejarah yang diderita para korban reformasi yang terabaikan? Langkah awal yang paling mungkin tentu dengan jalan menyusun kembali narasi sejarah reformasi yang telah terbentuk dalam memori kita, serta kemauan membuka ruang dan kesediaan menyediakan tempat dalam ingatan untuk tragedi yang semula ditolak masuk ke dalamnya.

Cara kerja semacam ini dapat “menyehatkan” dan menyegarkan arti sejarah reformasi. Dengan demikian, setidaknya mekanisme ini dapat membuka kepercayaan bahwa sejarah tidaklah tunggal, melainkan di sana-sini terdapat narasi-narasi kecil yang sama-sama punya hak untuk diingat.

SAMSUL BAHRI Mahasiswa Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

 


 

Rabu, 23 Mei 2007

Telikung Konstitusi

Doni Koesoema, A

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007 melanggar Konstitusi sebab anggaran untuk pendidikan nasional tidak memenuhi tuntutan minimal 20 persen, melainkan hanya 11,8 persen, sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan Keempat UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4. Telikung Konstitusi terjadi lagi!

Selama hampir lima tahun sejak ditetapkan, pemerintah telah konsisten dalam melanggar Konstitusi ini. Sudah tiga kali MK memutuskan hal yang sama. Apa jadinya negeri ini jika pemerintahannya senantiasa melanggar Konstitusi dan dibiarkan tetap memimpin negeri ini?

Biaya pendidikan memang sangat mahal. Karena itu, para pembaharu UUD 1945 ketika menetapkan Perubahan Keempat menyertakan jumlah persentase alokasi dana APBN bagi pendidikan agar tujuan pendidikan nasional tercapai. Namun, pasal-pasal dalam Perubahan UUD ini dianggap angin lalu. Dan para pelanggar UUD ini tetap dengan tenang melenggang memimpin negeri ini!

Politik tanpa Konstitusi

Tampaknya para politisi dan pembuat APBN tidak lagi melihat kepentingan pendidikan sebagai salah tujuan pembentukan negara. Yang terjadi adalah politisi free- lance yang menggerogoti Konstitusi. Mereka bertindak tidak berdasarkan kesepakatan dalam Konstitusi, melainkan demi kepentingan kelompok politiknya sendiri, termasuk dalam memberi prioritas alokasi dana APBN. Kepentingan rakyat yang termanifestasi dalam Konstitusi dihapus, digantikan sekumpulan prosedur politik yang abai Konstitusi yang menyingkirkan kepentingan rakyat.

Rekayasa sosial dalam praksis politik yang digagas oleh Oakeshoot (1901-1992) terjadi ketika politik berubah dari apa yang seharusnya menjadi cara kehidupan bersama berdasarkan pemahaman yang tak terucapkan menjadi sekadar sekumpulan teknik, konsep manajerial, prosedur politik, pembuatan UU, dan proses pengadilan tiada henti. Negara yang dulunya terbentuk demi kepentingan rakyat lantas berubah menjadi negara perusahaan, di mana dasar cara bertindaknya adalah rekayasa demi kepentingan penguasa daripada kesetiaan pada Konstitusi.

Ketika politik menghapus kesepakatan tak terucap yang dipahami oleh rakyat sejak pendiri bangsa ini mendeklarasikan kemerdekaannya, praksis politik lantas menjadi anomali yang mengorbankan idealisme serta cita-cita kebangsaan.

Politik tanpa Konstitusi akan membahayakan kepentingan rakyat karena Konstitusi menjadi dasar kebangsaan yang melindungi hak-hak rakyat. Hanya melalui pelaksanaan Konstitusilah kebijakan politik pemerintah dinilai. Jika tidak, Konstitusi menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik. Mereka memperalat Konstitusi demi mengesahkan perilaku politik menyimpang yang mereka lakukan.

Bahaya lain yang sekarang mengancam kehidupan bernegara dan Konstitusi adalah munculnya gagasan mundur untuk mengubah kembali pasal-pasal Perubahan UUD, terutama tentang pendidikan. Pendapat Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Satya Arinanto, bahwa telah terjadi kesalahan teknis dalam penyusunan UUD ketika mencantumkan angka minimal 20 persen untuk pendidikan, perlu dicermati dengan kacamata kritis. Apalagi salah satu usulan pemecahan yang disampaikannya adalah tentang perlunya merevisi kembali Perubahan Keempat UUD, khususnya tentang alokasi dana pendidikan (Kompas, 5/5).

Mencantumkan besaran persentase minimal 20 persen anggaran pendidikan dalam Konstitusi adalah sebuah keputusan yang sah dan bisa menjadi muatan dalam UUD.

Karena itu, pendapat Satya Arinanto yang menyatakan bahwa besaran 20 persen bukan muatan UUD tidak memiliki dasar yang kuat. Faktanya adalah bahwa besaran itu telah tertulis dan disepakati sebagai Perubahan Keempat UUD kita.

Menolak revisi

Usulan kembali merevisi pasal-pasal ini semakin menunjukkan bahwa para politisi tidak memiliki komitmen dalam mengelola negara agar tujuan negara tercapai. Karena itu, setiap usulan untuk merevisi kembali pasal-pasal ini perlu ditolak dengan tegas. Mereka yang mau merevisi pasal-pasal ini tidak layak lagi menjadi wakil rakyat! Justru dengan dicantumkannya besaran anggaran pendidikan dalam UUD, negara menunjukkan perhatian besar dan sangat mengutamakan pentingnya dunia pendidikan.

Karena itu, pemecahannya bukanlah dengan merevisi kembali pasal-pasal ini agar realistis dengan kebutuhan nyata, melainkan “merevisi” kepala dan nurani politisi dan pemerintah agar segala keputusan politiknya berdasarkan pada Konstitusi. Setiap keputusan politik yang melanggar Konstitusi akan mengacaukan kehidupan bersama, membuat kehidupan sosial dan politik tidak stabil. Pemerintahan dan politisi yang gemar melanggar Konstitusi tidak layak lagi mendapatkan kepercayaan dari rakyat.

Yang kita butuhkan adalah sebuah pemerintahan dan politisi yang setia pada Konstitusi. Kesetiaan ini terwujud dalam kebijakan politiknya. Jika Konstitusi saja dengan mudah dapat ditelikung oleh para politisi, negara ini akan menjadi negara preman yang mengutamakan kekuasaan. Akibatnya adalah pengebirian hak-hak konstitusional rakyat dan penelikungan tujuan negara demi kepentingan pribadi dan golongan.

Setiap pemerintahan yang menelikung Konstitusi tidak layak mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Karena itu, kredibilitas sebuah pemerintahan dalam sebuah masyarakat yang demokratis hanya bisa dilihat sejauh mana mereka melaksanakan ketetapan dalam Konstitusi melalui keputusan dan kebijakan politiknya.

Ada harapan masa depan

Pendidikan memang mahal. Besaran 20 persen bukanlah angka-angka yang bisa dinegosiasi sesuai selera para politisi. Di balik angka 20 persen ini ada jutaan anak Indonesia yang tidak dapat membaca, mereka yang tersingkir dan menderita karena defisit dalam pendidikan yang menghancurkan kemanusiaan mereka. Kebodohan dan pengangguran akan menjadi penyakit yang menghancurkan kemanusiaan dan merendahkan martabat manusia Indonesia.

Namun, di balik angka 20 persen ini juga ada harapan masa depan bagi kemajuan peradaban dan kemanusiaan di negeri ini. Angka 20 persen bukanlah angka statistik, atau sekadar pamer-pamer angka demi indahnya pasal-pasal dalam Konstitusi. Di balik angka ini, masa depan, harapan, dan tujuan negara dipertaruhkan. Kemartabatan bangsa Indonesia dipertaruhkan.

Telikung Konstitusi seperti ini kini terjadi lagi. Mahkamah Konstitusi yang telah tiga kali memutuskan pelanggaran ini seolah tidak berdaya. Dan pemerintah serta para politisi melenggang dengan santai sembari menginjak-injak isi Konstitusi.

Kita jadi bertanya, jangan-jangan negara kita telah menjadi negara para preman, di mana kekuasaanlah satu-satunya pedoman bagi penentuan kebijakan politik. Jika Konstitusi dianggap sepi dan keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap angin lalu, rakyat berhak mencabut kembali kepercayaannya kepada pemerintah dan politisi yang abai kepada Konstitusi.

Doni Koesoema, A Mahasiswa Jurusan Pedagogi Sekolah dan Pengembangan Profesional pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kepausan Salesian, Roma

 


 

Kamis, 10 Mei 2007

Sensasi Perombakan

M Alfan Alfian

Setelah ditunggu-tunggu dengan harap-harap cemas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan kedua terhadap kabinetnya.

Tentang siapa dan untuk posisi apa personalia baru kebinetnya, ternyata tidak jauh berbeda dengan yang diperkirakan media. Tak seperti perombakan kabinet pertama, reshuffle kali ini tidak menyentuh Tim Ekonomi, tetapi lebih pada Tim Hukum.

Jika demikian, perombakan kali ini belum menyentuh harapan publik yang menginginkan perombakan total. Perombakan masih semacam ritual politik yang sensasional, amat jangka pendek, dan tidak tuntas karena itu belum merupakan yang terakhir. Pertimbangan akomodasi politik masih menonjol meski Presiden mengaku tidak ditekan siapa pun. Presiden ekstra hati-hati dan tak ingin ada turbulensi politik meski partai-partai politik kelihatan belum puas.

Empat menteri yang disorot publik, Yusril Ihza Mahendra (Mensesneg), Hamid Awaludin (Menkum dan HAM), Sugiharto (Menneg BUMN), Saifullah Yusuf (Menneg Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal), tak lagi ikut dalam kabinet. Posisi mereka digantikan Hatta Rajasa, Andi Mattalatta, Sofyan Djalil, dan M Lukman Edy. Sementara Jusman Syafii Djamal dan Mohammad Nuh menjabat Menteri Perhubungan dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh diganti Hendarman Supandji.

Kinerja tak efektif

Mengapa perlu ada perombakan? Karena kinerja kabinet dinilai tidak efektif. Perombakan dipercaya sebagai solusi. Namun, mengapa perombakan perlu dilakukan berkali-kali? Siapa yang “salah”? Tampaknya, Presiden SBY berupaya melawan kesan dan analisis negatif yang muncul di media bahwa dirinya yang paling bertanggung jawab atas tidak efektifnya pemerintah. Padahal, presiden can’t do no wrong. Jika pemerintah tidak efektif, tetap saja yang “salah” bukan presiden, tetapi personalia-personalia kabinet yang lembek kinerjanya.

Namun, kualitas “kelambanan” itu diperparah kinerja menteri yang negatif. Pihak pro-SBY mencoba memahamkan, bagaimanapun, “bosnya” tidak salah. Kalaupun kemudian “kejadiannya lain”, itu semata-mata terkait “kebutuhan politik saat itu”. Saat perkembangan politik telah “berubah drastis”, saat “kalangan oposisi” telah ditundukkan, maka “kebutuhan politik”-nya ikut berubah. Dengan demikian, muncul permakluman, reshuffle demi reshuffle, bukan kesalahan SBY.

Tatkala pertama kali SBY memilih para menteri, idealnya tak akan ada perombakan. Mestinya SBY tak salah pilih sebab bisa fatal di kemudian hari. Bila pilihannya tidak tepat, jalannya pemerintah bisa “goncang”. Lain halnya jika pergantian itu disengaja untuk memunculkan kesan hero bagi sang presiden, melalui ritual-ritual politik perombakan.

Mempertahankan citra

Namun, Presiden tampak amat terpaku pada pertimbangan day- to-day politics. Karena itu, harus pandai berakrobat politik, dengan menciptakan sensasi-sensasi politik guna mendongkrak dan mempertahankan citranya.

Dalam konteks tertentu, kasusnya hampir mirip gaya Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada masanya. Hanya, kalau Gus Dur terkesan cepat memutuskan dan “tanpa kompromi”, SBY sebaliknya. Dalam hal ini, publik dihadapkan pada tipologi kepemimpinan yang berbeda.

Bagaimanapun, hasil perombakan kali ini tetap merupakan pertaruhan politik pemerintah. Apakah ia akan mampu melipatgandakan efektivitas pemerintahan? Tergantung kinerja personalia-personalianya.

Akan tetapi, jangan lupa, kunci utamanya tetap terpulang pada kepemimpinan SBY sendiri. Apakah kepemimpinan SBY lebih menonjol ketimbang sensasi politik yang diciptakan? Di sinilah kepemimpinan SBY terus diuji.

Secara khusus, perombakan kabinet tak lepas dari sensasi politik SBY. Sensasi bagian dari trik memoles citra politik. Bahwa seolah ada kejutan luar biasa yang “dalam sekejap mampu membalik keadaan”, seperti sulap yang membuat penontonnya terkagum-kagum.

Berbagai kelemahan ditutup rapat oleh “janji-janji dalam bentuk lain”, yang sebenarnya “artifisial” dan “akrobatik”. Sensasi cenderung sekadar menyiasati, bukan memanfaatkan momentum secara optimal sehingga masih menyisakan situasi serba dilematis.

M ALFAN ALFIAN Analis Politik The Akbar Tandjung Institute; Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta

 


 

Rabu, 09 Mei 2007

Keberanian Anna Politkovskaya

Triyono Lukmantoro

“Kata-kata mampu menyelamatkan kehidupan.” Kalimat itu biasa diucapkan Anna Politkovskaya. Dengan kalimat itu, Anna bermaksud menumbuhkan keberanian.

Ironisnya, Anna dibunuh oleh kalimat yang dilontarkan sendiri. Pada 7 Oktober 2006, jurnalis perempuan dari Rusia itu ditembak saat pulang ke rumahnya di Jalan Lesnaya, Moskwa. Sepucuk pistol Makarov dan empat selongsong peluru ditemukan di samping tubuhnya. Salah satu peluru menembus kepalanya.

Sebagai jurnalis, ibu dua anak yang kini berusia 26 dan 28 tahun itu berani mempertaruhkan kehidupannya untuk menjaga kebebasan pers. Sangat pantas apabila pada 3 Mei 2007, bertepatan dengan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, Anna mendapat Penghargaan Kebebasan Pers Dunia Guillermo Cano. Nama penghargaan ini diambil untuk mengabadikan Guillermo Cano Izasa, jurnalis Kolombia, yang dibantai para baron obat bius di depan kantor surat kabarnya, 17 Desember 1986.

Sejak 1997, jurnalis yang memiliki keberanian menghadapi berbagai ancaman diberi anugerah prestisius itu. Tragis, Anna adalah satu-satunya jurnalis yang mendapat penghargaan secara anumerta dalam sepuluh tahun terakhir. Kematian Anna membuktikan, jurnalis perempuan tidak bisa diremehkan. Selama ini jurnalisme diidentikkan sebagai profesi yang menonjolkan watak maskulinitas dan hanya bisa dilakukan kaum laki-laki. Anna merontokkan mitos ini.

Ancaman membahayakan

Kavi Chongkittavorn, Presiden UNESCO dan salah satu dari empat belas juri jurnalis profesional dan editor seluruh dunia, menegaskan, Anna telah menunjukkan keberanian dan kegigihan luar biasa terhadap peristiwa-peristiwa di Chechnya setelah seluruh dunia menyerah terhadap konflik yang terjadi di sana. Dedikasi dan keberanian Anna memburu kebenaran menjadi standar yang harus dirujuk dalam kinerja jurnalisme, tidak hanya di Rusia, tetapi di seluruh dunia.

Penghargaan yang diberikan kepada Anna seharusnya membuat ingatan setiap orang menoleh kepada keberadaan Deklarasi Windhoek. Sebab, dalam deklarasi itulah prinsip-prinsip kebebasan pers sedunia diletakkan. Benar bahwa yang melontarkan deklarasi itu adalah kalangan jurnalis surat kabar dari Benua Afrika pada 1991, di Namibia. Namun, tidak berarti deklarasi itu hanya berlaku di Afrika. Deklarasi itu didukung Konferensi Umum UNESCO melalui seminar bertajuk “Mempromosikan Pers Afrika yang Independen dan Pluralistik” yang berlangsung pada 29 April-3 Mei.

Melalui momentum yang terjadi 3 Mei 1991 itulah Hari Kebebasan Pers Sedunia dicanangkan. Krisis di Afrika pada dekade 1980-an akibat dorongan untuk meraih demokratisasi serta berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat (kapitalis) dan Blok Timur (komunis) membuat kebebasan pers belum mampu dijalankan dengan baik.

Krisis ekonomi dan politik menjadikan kalangan jurnalis terjungkal dalam ancaman membahayakan. Banyak jurnalis mengalami intimidasi, pemenjaraan, dan penyensoran di Afrika. Tuntutan demokratisasi, yang bermakna pelibatan rakyat dalam mengambil keputusan politik, malah mendorong rezim yang berkuasa bertindak represif.

Namun, dari situlah optimisme mencuat. Pers diyakini dapat mendorong dan mendukung demokratisasi. Ada keyakinan yang kukuh, jalinan antara pers yang sepenuhnya merdeka dan demokratisasi partisipatoris mampu melahirkan media yang independen dan pluralistik.

Makna independen dalam persoalan ini adalah media terbebas dari berbagai intervensi penguasa politik. Arti pluralistik pada media adalah tidak terjadinya monopolisasi kepemilikan modal media ke dalam tangan-tangan segelintir orang.

Ancaman pihak lain

Media mudah mengalami ancaman dari penguasa politik melalui penerapan sejumlah mekanisme hukum. Dalih yang dikemukakan penguasa adalah menciptakan stabilitas politik dan ketertiban masyarakat.

Dalam rezim politik yang otoriter, peristiwa pemenjaraan jurnalis dan pembredelan media menjadi rutin. Fenomena yang berlaku setelah proses demokratisasi adalah surutnya intimidasi yang dijalankan aparat negara. Pihak yang melakukan campur tangan berlebihan adalah pemilik modal media. Dengan bertopeng meraih keuntungan finansial atau memberi dukungan politis bagi figur-figur yang menduduki jabatan prestisius dalam lembaga negara, jurnalis mendapat pengekangan internal-organisatoris.

Sebenarnya, tidak hanya pemain pasar dan penguasa negara yang menebarkan ancaman bagi kebebasan media. Perilaku premanisme yang dilakukan sejumlah gerombolan dari pihak masyarakat pun mengakibatkan independensi jurnalis dikebiri. Tragisnya, aparat keamanan negara cenderung mempraktikkan pembiaran atas aksi-aksi itu.

Perasaan aman dan jaminan hukum bagi jurnalis hanya menjadi cita-cita. Kejadian semacam itulah yang mengakhiri hidup Anna Politkovskaya. Konsistensi Anna mengungkap praktik penyiksaan otoritas Chechen mengakhiri kehidupannya.

Sebenarnya, Anna tidak perlu menemui kematian. Cristina L’Homme, penulis dari Perancis, mengutip pernyataan ketua persatuan jurnalis Rusia, “Jika semua jurnalis seberani Anna Politkovskaya, dia tidak akan dibunuh karena pembunuhnya akan berpikir, pasti ada jurnalis lain yang menggantikan tempatnya. Dia meninggal karena dia sendirian.” Anna melawan intimidasi dan serangan mematikan dalam kesendirian.

Namun, ketakutan menjadikan orang-orang yang membenci kebebasan pers kian leluasa bergentayangan. Mereka menebarkan teror dan meletupkan ancaman kematian. Anna menjadi korban dari tekadnya untuk menegakkan kebebasan pers. Di situlah Anna menjadi sosok jurnalis perempuan yang keberaniannya layak dikenang.

Anna memiliki kesadaran tegas, prinsip-prinsip kebebasan pers, independensi jurnalis, dan pluralisme media seharusnya kian ditanamkan. Tanpa ketiga hal penting itu, bukankah demokrasi partipatoris menjadi persoalan krusial yang sulit dijalankan?

Triyono Lukmantoro Pengajar Sosiologi Komunikasi, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, Semarang

 


 

Rabu, 09 Mei 2007

Tafsir “Reshuffle” Jilid II

Muhammad Qodari

Hingga Senin (7/5/2007) pagi, peta reshuffle telah mengerucut pada pergeseran tujuh menteri dan setingkat menteri: Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Jaksa Agung.

Nama-nama calon menteri untuk mengisi kursi yang ditinggalkan itu pun mulai jelas. Berturut-turut: Hatta Rajasa, Andi Mattalatta, Jusman Syafii Djamal, Mohammad Nuh, Sofyan Djalil, Lukman Edy, dan Hendarman Supandji. Hatta Rajasa dan Sofyan Djalil adalah muka lama yang dirotasi. Sisanya wajah baru, yang baru kali ini menjadi menteri.

Dua strategi

Melihat pos-pos yang dirombak, tema reshuffle kali ini adalah Reshuffle Polhukam dan Kesra. Sebab, hanya satu kementerian yang terkait langsung dengan ekonomi, yakni Menneg BUMN. Ini kebalikan dengan jilid I tahun 2005 di mana menteri yang diganti umumnya berlatar bidang ekonomi. Sekadar mengingatkan, pos-pos yang dirombak waktu itu mencakup: Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menko Kesra.

Melihat perkembangan sejauh ini, kita bisa menafsir Presiden punya dua strategi besar dalam melakukan perombakan. Strategi pertama ditujukan ke dalam, yakni menyisihkan beban-beban yang potensial memperlambat optimalisasi kinerja kabinet. Strategi kedua ditujukan keluar, yakni memenuhi sentimen publik tentang perombakan dan restrukturisasi peta dukungan partai politik di pemerintahan.

Tentang yang pertama, bandul yang bisa memperlambat percepatan kinerja kabinet antara lain, pertama, menteri yang sakit; kedua, menteri yang terkena kontroversi hukum; ketiga, menteri yang kinerjanya belum optimal sehingga perlu diganti atau dirotasi ke tempat baru.

Soal status kesehatan, banyak yang menduga Menteri Dalam Negeri Moh Ma’ruf, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto akan diganti. Ma’ruf kini masih terbaring sakit dan dirawat di Singapura. Juwono dan Djoko dikabarkan kena serangan jantung berkali-kali. Namun, merujuk pernyataan Presiden, Jumat (4/5), laporan tim kedokteran istana berkesimpulan Juwono dan Djoko masih fit, sementara Ma’ruf masih bisa dipulihkan.

Soal kontroversi hukum, dua menteri yang paling banyak disorot, yakni Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, tergusur dari posisinya. Sorotan publik dan media terhadap dua nama ini amat intens. Pergantian dua nama ini bahkan telah dijadikan “litmus test” oleh media dan pengamat hukum untuk menilai keseriusan Presiden SBY menegakkan hukum tanpa pilih bulu. Eksistensi keduanya di kabinet sering dikaitkan tudingan politik “tebang pilih” SBY, terkait pemberantasan korupsi di negeri ini.

Soal penilaian kinerja, yang menarik justru sorotan terhadap para menteri ekonomi yang tidak diganti. Sejumlah ekonom meminta agar menteri-menteri ekonomi diganti karena kondisi ekonomi riil Indonesia masih buruk. Mungkin Presiden memakai logika sebaliknya. Misalnya, tim ekonomi dinilai sudah bekerja cukup baik sehingga bisa memperbaiki ekonomi makro. Dengan landasan ekonomi makro itu, pekerjaan rumah berikutnya bagi tim ekonomi adalah perbaikan sektor riil. Waktu akan membuktikan apakah logika tahapan kerja semacam ini akan menunjukkan hasilnya menjelang 2009.

Strategi ke arah luar

Kini kita coba baca strategi reshuffle SBY ke arah luar. Pertanyaan apakah perombakan kali ini akan mampu meningkatkan popularitas (approval rating) SBY, yang menurut survei LSI, Maret 2004, turun drastis, harus menunggu hasil survei nasional berikut.

Dugaan sementara, dengan akumulasi harapan publik yang begitu tinggi terhadap reshuffle, pelaksanaan reshuffle oleh Presiden akan memberi harapan baru yang berakibat membaiknya popularitas SBY.

Hal ini bisa saja salah jika terjadi tiga hal. Pertama, publik tidak cukup tahu telah ada perombakan kabinet.

Kedua, publik tidak puas dengan nama-nama menteri pengganti.

Ketiga, nilai dari perbaikan sektor ekonomi riil jauh lebih penting di mata publik sehingga perombakan tidak cukup mampu mendongkrak kepuasan publik.

Hal lain yang menarik soal reshuffle adalah komposisi menteri dari partai politik dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Dari tujuh nama yang menempati pos baru, tiga dari partai politik, sisanya dari nonpartai. Partai Golkar mendapat satu tambahan lewat Andi Mattalatta. Partai Kebangkitan Bangsa “dikembalikan” jatahnya dengan masuknya Lukman Edy. Sementara Partai Amanat Nasional dipertahankan proporsi keterwakilannya lewat Hatta Rajasa. Yang berkurang drastis adalah Partai Bulan Bintang karena Yusril dan Abdul Rahman Saleh diganti. Partai Persatuan Pembangunan juga berkurang, namun ini agak relatif karena eks Menneg PPDT Saifullah Yusuf sebelumnya di PKB dan eks Menneg BUMN Sugiharto sering diberitakan tidak lagi dekat dengan PPP.

Yang menarik dan penting dicermati dari dua kali perombakan kabinet Presiden SBY dan presiden-presiden sebelumnya, seolah selalu terjadi dilema antara unsur kompetensi-kinerja menteri dan keterwakilan partai politik.

Memang agak naif untuk mempertentangkan keduanya. Menteri dari partai harus punya kompetensi, sebaliknya menteri nonpartai harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan partai politik sehingga mendapat dukungan politik. Sistem pemerintahan kita memang presidensial, tetapi selama Indonesia menganut sistem multipartai seperti sekarang, perwakilan dari aneka partai politik masih merupakan hal yang niscaya.

Muhammad Qodari Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB), Jakarta

 


 

Senin, 21 Mei 2007

Munir dan Citra SBY

Dony Kleden

Misteri kematian pejuang HAM, Munir, kembali menjadi wacana hangat saat didapat adanya tersangka baru.

Pertanyaan klasik muncul lagi, mungkinkah pemerintahan SBY sanggup menguak makna di balik misteri kematian Munir ini?

Meluasnya kekerasan sejak rezim Orde Baru yang menyebabkan kebekuan dan keterkuncian simpul-simpul kebenaran telah menyulut keyakinan adanya semacam mechanics of violence yang terstruktur dan terkendali, yang menyusup di balik kepongahan dan kerapuhan hukum di negara ini.

Dalam bahasa ilmu sosial, kekerasan ini rupanya memiliki deep structure yang terorganisasi dengan sistem patronase yang mengakses kekerasan. Kekerasan di negara kita yang tumbuh subur, beranak dan bertemali. Pengusutannya pun terkesan lebih banyak bersandiwara. Ketika saksi dan korban kejahatan mencoba berteriak, mereka dibungkam suara kebenaran yang manipulatif.

SBY dan Munir

Apakah SBY terlibat misteri kematian Munir? Pertanyaan ini terlalu dini dilontarkan, apalagi tidak ada bukti-bukti ke situ. Namun, dengan terkatung-katungnya kasus kematian Munir yang sudah berusia tiga tahun, rasa pesimistis dan tidak percaya pada pemerintahan SBY kembali muncul. Ketika rasa pesimistis dan tak percaya itu kian bergejolak, orang lalu dalam keputusasaan berkata, “Jangan sampai SBY terlibat.”

Presiden SBY pernah mengatakan, kasus Munir adalah sebuah pertaruhan. Dengan kata lain, berhasil tidaknya aparat kepolisian membongkar perkara ini akan merupakan tolok ukur kesungguhan pemerintahan SBY menangani pembunuhan Munir (Tempo, 28/4/2007).

Setelah Polycarpus dibebaskan, memang ada titik terang dengan munculnya dua tersangka baru, yaitu mantan direktur utama Garuda dan mantan pejabat pendukung operasional penerbangan. Namun, kalaupun mereka yang membunuh Munir, pertanyaannya, apa kepentingan mereka?

Ini pertanyaan mendasar sehingga kita tidak hanya puas dengan pelaku pembunuhan ini, tetapi juga harus sampai pada siapa saja yang ada di belakang mereka, dalang dan akar kekerasan itu. Parahnya, BIN juga dicurigai terlibat kasus ini.

Epistemologi kekerasan

Bangsa adalah sebuah “sukma”, kata Ernest Renan. Maksud Renan, sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh identitas lahiriah, seperti ras, bahasa, kepentingan materiil, dan teritorial, tetapi lebih dari itu ada unsur spiritual yang memungkinkan adanya seperasaan-sepenanggungan dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama.

Mengabaikan sukma dalam hidup berbangsa menimbulkan kehidupan bersama tidak lagi terkontrol dan rentan terhadap kekerasan. Sampai di sini pertanyaan muncul, di mana sukma bangsa kita? Atau masih adakah sukma bangsa kita? Pembunuhan Munir bukan pembunuhan biasa, tetapi sebuah tindakan kekerasan yang serba nuansa.

Kita tentu akan lari ke peran hukum. Apakah hukum mampu ditegakkan? Negara yang demokratis harus ditopang hukum yang adil. Hukum yang adil adalah penjamin hak-hak demokratis seluas-luasnya. Sejatinya demokrasi adalah sebentuk prosedur yang memaksa kerja sama politik secara konstitusional. Demokrasi tidak hanya terletak pada kehendak umum, tetapi juga sebuah strategi dalam kerja sama politik (Michel Foucault, 1979).

Sejatinya politik oleh Foucault dilihat sebagai cara ampuh untuk saling memeriksa dan menyeimbangkan sehingga tak ada dominasi yang akan melahirkan tindakan kekerasan.

Di negara kita, usaha menyehatkan demokrasi sama artinya dengan kembali ke kehakikian demokrasi normatif. Itu berarti kehidupan politik yang tengah mengalami pendangkalan moralitasnya oleh ulah berbagai tindak kekerasan harus diselamatkan. Pendangkalan moralitas ini hanya mungkin jika demokrasi normatif tidak lagi ditempatkan sebagai yang utama dalam hierarki politik. Jika ini yang terjadi, kehidupan politik kita amat rentan dengan berbagai tindak anarkis seperti yang sedang kita alami dan keluhkan.

Logika akhir atas berbagai tindakan anarkis ini adalah bangsa kita tidak akan mudah keluar dari kawah krisis multidimensi. Usaha menyehatkan demokrasi menuntut kita terus membangun kesadaran bahwa bangsa kita hanya mungkin berkembang dan bisa keluar dari krisis jika kita mengusung demokrasi ke garda terdepan dalam berpolitik sehingga politik tak melenceng dari tujuan dasarnya, yaitu melayani rakyat.

Kita tetap berharap pada niat baik SBY untuk mengusut tuntas kasus Munir. Dengan demikian, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bisa bersemi dan tumbuh subur di negara ini. Sementara itu, tugas bersama kita adalah membongkar hegemoni ideologi para bandit negara dengan politiknya yang cenderung menghalalkan berbagai cara demi tercapainya kebenaran monolitik.

Dony Kleden Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

 


 

Rabu, 16 Mei 2007

Oase Moral dari Tegal

Masdar Hilmy

Mengundurkan diri dari jabatan publik karena tekanan politik merupakan pilihan yang wajar.

Namun, mengundurkan diri ketika sedang di puncak kemegahan dan kejayaan bukan saja merupakan pilihan luar biasa, tetapi juga pilihan gila, terutama saat banyak orang menginginkan ada di posisi itu. Jika mungkin, jabatan itu harus dipertahankan hingga titik darah penghabisan apabila ada yang mengusiknya. Di negeri ini, figur publik yang berani mengambil pilihan gila seperti itu amat langka.

HA Ghautsun, anggota sekaligus Ketua DPRD Kodya Tegal, menjadi salah satu dari yang langka ini. Dia telah menunjukkan sebuah kualitas moral yang jarang dimiliki kebanyakan pejabat kita. Dia memilih mengundurkan diri dari posisinya saat tidak ada alasan atau tekanan politik untuk mengundurkan diri.

Apa pun alasan dan motif yang mendasarinya, pilihan moral Ghautsun menyiratkan sebuah oase moral yang adiluhung di tengah tumpul dan robohnya nurani bangsa. Pilihan itu menjadi paradoks politik mutakhir pascadrama perombakan kabinet SBY. Di tengah ketidakpuasan masyarakat akan hasil perombakan jilid II yang tidak mencerminkan tuntutan masyarakat, langkah pengunduran diri itu menjadi contoh yang layak diapresiasi dalam lanskap politik kita. Oase moral ini diharapkan mampu memancarkan energi positif bagi perbaikan tradisi dan pelembagaan politik di Tanah Air pada masa-masa mendatang.

“Mundur untuk maju”

Salah satu spekulasi yang berkembang di balik pengunduran sejumlah tokoh politik di Tanah Air adalah “mundur untuk maju”. Artinya, langkah mundur seseorang hanya strategi untuk meraih sesuatu yang lain, baik dalam pengertian yang sempit, seperti jabatan lebih tinggi, maupun dalam pengertian luas (baca: berkiprah secara lebih luas di tingkat yang lebih tinggi) seperti yang ditunjukkan Sultan Hamengku Buwono X yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DI Yogyakarta.

Meski demikian, pilihan politik “mundur untuk maju” tetap masih lebih baik ketimbang tradisi keukeuh sebagian pejabat kita yang tidak mau mundur meski nyata-nyata gagal mengatasi persoalan yang dihadapi.

Pilihan bertahan pada jabatan yang digenggamnya merupakan bukti bahwa etika-moral sebagian besar pejabat kita masih berpijak pada positivisme hukum dan perundangan yang cenderung hitam- putih. Mereka memilih bertahan pada jabatannya sepanjang tidak melanggar undang-undang, Tradisi politik semacam ini cenderung bebal terhadap infiltrasi pencerahan nurani.

Langkah mengundurkan diri dari jabatan publik juga menjadi barang aneh sekaligus langka saat kultur politik yang tengah menjadi rule of the game adalah kultur perebutan kuasa yang nyaris tanpa malu. Yang terjadi dalam realitas politik kita adalah menguatnya kepentingan pribadi, keluarga, serta golongan di atas kepentingan rakyat banyak.

Alih-alih, pilihan mengundurkan diri justru menuai cibiran dan tuduhan mencari sensasi. Dalam arus utama kultur semacam ini, langkah pengunduran diri hanya diambil oleh mereka yang “kalah perang”, “lari dari tanggung jawab”, atau “menyerah sebelum bertanding”. Argumentasi klise yang sering kita dengar adalah “untuk apa mengundurkan diri saat tidak ada alasan kuat untuk mengundurkan diri?”

Hedonisme dan altruisme

Dalam kamus kehidupan politik kita, tak dikenal istilah mengundurkan diri karena nalar politik kita lebih banyak dikuasai mosi merebut dan mempertahankan kekuasaan. Mengundurkan diri menjadi anomali, paradoks, dan anakronisme di tengah kepungan mentalitas demikian.

Secara budaya, mengundurkan diri mungkin lebih banyak diasosiasikan dengan kegagalan atau ketidakmampuan seseorang menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Mengundurkan diri adalah bentuk ketidakbertanggungjawaban, ketidakmampuan, ketidakjantanan, dan semacamnya. Dalam budaya demikian, mengundurkan diri lebih banyak dicela ketimbang dibela.

Nilai-nilai itu terutama mengemuka dalam struktur budaya yang menempatkan maskulinitas kekuasaan dalam episentrum kesadaran politiknya. Budaya semacam ini dicirikan oleh agregasi dan penguasaan terhadap sumber-sumber daya ekonomi-politik sebanyak-banyaknya demi sebuah kemegahan dan kedigdayan.

Dalam kondisi seperti ini, mengundurkan diri dari jabatan publik berarti melepas sumber daya ekonomi-politik yang justru akan menggerus kemegahan dan kedigdayaan itu. Sebaliknya, mempertahankan kekuasaan adalah simbol kejantanan dan kedigdayaan. Sebuah persepsi yang sebenarnya kontraproduktif bagi pembangunan mentalitas politik yang bersih dan akuntabel.

Meski demikian, kecenderungan mempertahankan kekuasaan, dalam perspektif biologi evolusioner, berkelindan erat dengan kecenderungan melanggar peraturan (Roger D Masters, The Nature of Politics, 1989: 6).

Pandangan ini mendapatkan justifikasi Lord Acton dalam adagium klasiknya: power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Dalam pandangan mazhab pemikiran ini, manusia secara biologis cenderung hedonis dan egois, lebih mementingkan diri, serta bebas dari rasa malu saat berbagai pelanggaran moralnya tidak diketahui publik. Sejalan dengan ini, altruisme adalah watak yang cenderung dijauhi.

Sebaliknya, manusia akan mengalami rasa malu dan mau menerima hukuman hanya ketika pelanggarannya diketahui orang banyak. Maka, tidak mengherankan jika sistem penegakan hukum di sejumlah negara maju dikembangkan di atas prinsip ketidakpercayaan terhadap watak dasar manusia yang cenderung ingin melanggar peraturan.

Dalam konteks inilah program penegakan hukum selalu berjalan secara tandem dengan pengawasan publik (public surveillance) secara simultan. Sebab, sistem pengawasan bisa menciptakan pembiasaan yang pada gilirannya melahirkan norma keseharian sebagai hasil dari kristalisasi norma-norma itu ke dalam kesadaran terdalam seseorang.

Transplantasi altruisme

Secara etika-moral, dalam tradisi pengunduran diri sebenarnya terkandung konsep kehormatan diri (self-esteem) serta sikap altruistik. Ironinya, tradisi inilah yang hingga kini masih absen dari kehidupan politik kita, yakni jiwa mengorbankan diri demi kepentingan orang banyak. Sikap altruistik sebenarnya telah banyak diwartakan agama-agama, tetapi internalisasi dan pelembagaan altruisme sering berhenti pada ritualitas formal belaka. Akibatnya, misi-misi profetik agama kandas akibat pembajakan simbol-simbol keagamaan demi memenuhi tuntutan libido biologis sebagian penganutnya.

Inilah saat yang tepat untuk menggemakan kembali keluhuran altruisme dalam tradisi politik kita. Mari kita mentransplantasi pola hidup altruistik dari jiwa agama ke dalam kehidupan politik agar roh keadilan dan kesejahteraan benar-benar dapat membumi. Lebih baik dan terhormat mengikuti jejak Ghautsun, terutama bagi mereka yang merasa tidak mampu lagi mengemban tanggung jawab publiknya, daripada hidup menanggung malu.

Masdar Hilmy Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya Kelahiran Tegal

 


 

Jumat, 18 Mei 2007

Pemerintah atau “Kerumunan Psikologis”?

Boni Hargens

Perombakan kabinet sudah dilakukan pada Senin (7/5/2007). Ada lima menteri dan Jaksa Agung diganti dan dua menteri pindah tugas.

Berbeda dengan perombakan I (2005), kali ini perombakan kurang mengundang minat khalayak politik, terkait dua hal. Pertama, perombakan dinilai terlambat, padahal tuntutan sudah bergulir sejak tahun 2006. Kedua, para menteri yang diganti bukan posisi yang menjadi akar kegagalan pemerintah, yaitu para menteri ekonomi.

Meski demikian, poin plus SBY-JK adalah keputusan menghentikan Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaludin yang sinergis dengan tuntutan publik.

Tugas berat kabinet

Apakah dengan perombakan, pemerintahan bakal berjalan mulus? Jawabannya sulit ditebak. Perombakan bukan tujuan, tetapi cara. Jadi yang pokok adalah bagaimana meningkatkan kinerja dan menguatkan optimisme publik setelah merombak kabinet.

Jika diamati, akar masalah adalah lemahnya koordinasi di tubuh pemerintah. Artinya, presiden dan wakilnya yang paling menentukan apakah pemerintahan ini bisa produktif atau kian bangkrut. Kualitas personal menteri tidak lebih dari sekadar kriteria keberhasilan sebuah pemerintahan yang dinakhodai seorang presiden.

Setidaknya tugas berat kabinet pascaperombakan II ini adalah mengubah empat citra negatif pemerintah.

Pertama, unpredictable, ’tidak ada yang bisa ditebak’. Padahal, ciri pemerintahan modern yang demokratis harus predictable (Weber dalam Ritzer, 2002).

Kedua, pemerintahan tidak digerakkan oleh misi. Padahal, pemerintahan yang baik harus mission-driven (Frederickson, 1997), bukan sekadar digerakkan aturan (rule-driven). Pemerintahan ini sulit digerakkan oleh misi karena partai politik yang menjadi bagian koalisi pada dasarnya tak punya misi yang sama. Mereka hanya disatukan oleh ikatan kepentingan. Lihat Partai Bulan Bintang mengancam keluar dari koalisi setelah Yusril Ihza Mahendra dicopot, bahkan MS Kaban didesak mundur dari kabinet.

Ketiga, pemerintahan berjalan seperti adegan sinetron yang dirancang sutradara tanpa mempertimbangkan pendapat pemirsa. Yang penting tayangan berjalan sesuai kontrak. Agaknya pemerintah kita sama. Tidak peduli apakah rakyat setuju atau tidak, yang penting matematika politik menemukan hasilnya dengan rumus yang sukar dipahami.

Keempat, pemerintah yang dibentuk dari beberapa parpol ini lebih menyerupai psychological crowd-nya Le Bon (1895) daripada sebuah pemerintahan. Le Bon mengatakan, individu dalam kerumunan menjadi anonim, mengalami hipnosis karena tenggelam dalam psikologi kolektif yang menular secara psikologis, cenderung mudah dipengaruhi, mudah percaya, dan loyal pada kelompok. Gejala ini terlihat pada pemerintah yang cenderung mudah dipengaruhi dan loyal pada pamrih parpol daripada hajat hidup rakyat, pemilik kedaulatan.

Faktor penentu

Empat hal itu menjadi faktor penentu masa depan pemerintahan. Maka, jika perombakan kali ini tidak membawa perubahan radikal, dan presiden enggan berkata “tidak” kepada rent-seekers atau layak disebut “tukang politik”, pemerintahan bakal masuk kotak.

Mengukir perubahan seusai perombakan memerlukan ketegasan prinsip. Kepemimpinan yang kuat mengandung arti tegas dalam prinsip. Fortite in re suwiter in modo, tegas dalam prinsip, lembut dalam cara. Artinya, ketegasan prinsip, bukan ketegasan dalam gaya. Gaya dan pesona kehilangan makna kalau pemimpin labil dalam prinsip. Perubahan terjadi di tangan pemimpin yang berprinsip tegas dan berperangai lembut.

Kepemimpinan seperti ini dibutuhkan di tengah transisi politik yang membingungkan karena tidak hanya nilai baru yang dibawa reformasi belum terserap kuat, sementara nilai lama sudah ditinggalkan (O’Donnel dan Schmitter, 1986), tetapi karena kepemimpinan politik tidak tegas dalam prinsip. Jika pemerintah berpikir di ranah yang luas ini, besar peluang perombakan kabinet dan segala langkah pemerintah ke depan dimaksudkan untuk perubahan bangsa dan negara, bukan sekadar manufaktur politik (Schumpeter, 1947).

Apalagi duet SBY-JK dari awal memikul banyak harapan, sebanyak janji yang dilontarkan. Ketegasan dituntut agar jangan sampai kegamangan politik menguatkan skeptisisme, presiden dan wakilnya hanya bagian “kerumunan psikologis”.

Boni Hargens Pengajar Ilmu Politik UI; Direktur Riset PARRHESIA (Institute for Nation-State Building)

 


 

Jumat, 18 Mei 2007

Reformasi adalah Redemokratisasi

Aloys Budi Purnomo

Sudah sembilan tahun bangsa ini mengarungi masa reformasi sejak Soeharto dan rezim Orde Baru tumbang, 21 Mei 1998.

Namun, sejujurnya perubahan mendasar yang menyentuh kehidupan rakyat kecil, mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir, belum terjadi.

Berbagai persoalan yang dihadapi rakyat dan korban kekuasaan bukannya berkurang, tetapi justru kian kompleks. Angka kemiskinan dan jumlah pengangguran meningkat.

Sudah miskin, rakyat pun masih menjadi korban arogansi kekuasaan. Korban lumpur panas Sidoarjo adalah contoh aktual, terus terakumulasi dan meluas tanpa pernah mendapat pertanggungjawaban sepantasnya. Juga korban bencana alam (gempa Yogya-Jateng) yang mendapat janji santunan kesejahteraan dari pemerintah pun, hingga setahun, masih gigit jari. Tidak sedikit korban masih tinggal di rumah bambu dan tenda darurat.

Tiadanya penyelesaian tuntas dan adil terhadap para korban kerusuhan Mei 1998 adalah salah satu bukti betapa seruan reformasi total tidak lebih dari sekadar slogan! Alih-alih menyelesaikan perkara secara adil, elite politik dan kekuasaan republik ini justru berupaya mengaburkan dan menguburkan fakta yang terjadi.

Redemokratisasi

Dari perspektif demokrasi, pasti ada yang positif dari reformasi yang sudah terjadi. Satu tahun pascareformasi (1999) Indonesia disebut negara demokrasi ketiga terbesar di dunia (John Harriss, Kristian Stokke, Olle Törnquist, 2005). Namun, esensi gerakan reformasi terkait kehidupan berbangsa rasanya kian jauh dari harapan.

Benarlah yang diserukan Mochtar Pabottingi (1998), reformasi seharusnya merupakan redemokratisasi. Namun, secara politis, reformasi membuat bangsa ini mengalami momen yang lebih terpuruk dibandingkan dengan tahun 1945, 1955, dan 1965. Tiga pilar utama NKRI sudah dijungkirbalikkan, dikaburkan, dan dikuburkan.

Pertama, sebagai bangsa, kita terpecah, tanpa kohesi, saling menghancurkan, bahkan saling bunuh! Rakyat yang sengsara kian sengsara, tanpa pembelaan negara, elite politik, dan penguasa. Lihat nasib korban kekerasan, bencana, dan musibah; mereka tidak kunjung mendapat keadilan dan kesejahteraan.

Kedua, UUD 1945 dan Pancasila sudah tidak lagi dijalankan secara konsekuen. Wacana amandemen UUD 1945 yang terus bergulir tidak lebih dari upaya menciptakan instrumen buat melanggengkan kekuasaan tanpa menyentuh kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran bagi rakyat.

Benar, sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Ir Soekarno berpesan tentang UUD 1945 menjelang pengesahan UUD 1945 oleh Komite Nasional Indonesia Pusat di Jakarta, 18 Agustus 1945, bahwa ini adalah undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kilat, mungkin boleh dikatakan, inilah revolutiegrondwet (undang-undang dasar revolusi). Ir Soekarno memberi peluang, “Nanti kita membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap!” (seperti dikutip YB Mangunwijaya, 1998).

Namun, hingga hari ini, kita menyaksikan alih-alih membuat UUD yang lebih sempurna dan lengkap demi kepentingan rakyat, elite politik dan penguasa justru cenderung mengabaikan dan mengkhianati UUD 1945.

Akibatnya, kita ada dalam bahaya ketiga, yakni sebagai negara, Indonesia cenderung menjadi negara kekuasaan ketimbang negara hukum yang memberi keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Elite politik dan kekuasaan di republik ini lebih sibuk bertahan dalam nikmat kekuasaan daripada menggunakan kekuasaan untuk melayani bangsa dan negara, terutama rakyatnya hina dan papa.

“Neo-Orba”

Maka, harapan reformasi adalah redemokratisasi tidak terjadi. Reformasi yang sudah bergulir sembilan tahun tidak lebih dari perpanjangan Orde Baru. Reformasi sama dengan “Neo-Orba”. Artinya, zaman reformasi ini masih dikuasai oleh mereka yang bermental Orba!

Demi maksud tersembunyi untuk menikmati vested-interest dan status-quo, mereka yang secara verbal berteriak mengusung reformasi total tidak lebih dari serigala berbulu domba, dan reformasi total tak terwujud.

Indikasinya, gaya kepemimpinan rezim Orba masih dirasakan dalam cara kerja elite politik dan kekuasaan yang berwajah ketidakadilan, meski kita sudah hidup pada era reformasi. Wajah itu di-make-up dengan kekerasan, penggusuran, teror, fitnah, vonis pengadilan tanpa proses yang adil, pembunuhan, korupsi, melindungi yang bersalah, membiarkan soal-soal HAM mengambang, dan menjadikan rakyat tumbal kekuasaan.

Maka, tak perlu heran, cita-cita reformasi sebagai redemokratisasi dalam arti mewujudkan kesejahteraan sebagai milik rakyat tidak terjadi di negeri ini.

Setelah sembilan tahun reformasi (jilid pertama) yang tak kunjung mewujudkan cita-cita bangsa, haruskah diserukan perlunya “Reformasi Jilid Kedua” demi menegakkan cita-cita Indonesia dengan sistem res publica sebenarnya, yakni mengupayakan segala sesuatu yang mengangkat dan menyejahterakan rakyat banyak (publik) sebagai bangsa, bukan kesejahteraan segelintir orang atau kelompok berkuasa?! Bukankah semua itu yang dicita-citakan founding fathers saat mendirikan republik ini?

Aloys Budi Purnomo Rohaniwan; Pemimpin Redaksi Majalah INSPIRASI, Lentera yang Membebaskan, Semarang

 


 

Rabu, 16 Mei 2007

Dilema Amandemen Kelima

Syamsuddin Haris

Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan salah satu institusi yang lahir dari rahim perubahan (amandemen) atas UUD 1945. Namun, kini, “bayi” DPD secara intens menggalang dukungan untuk mengubah kembali konstitusi yang telah melahirkannya. Apakah amandemen kelima atas konstitusi bisa menjadi solusi bagi aneka persoalan bangsa?

Harus diakui, empat tahap amandemen atas UUD 1945 pada 1999-2002 merupakan salah satu catatan keberhasilan reformasi institusional di Indonesia pasca-Soeharto. Melalui empat tahap amandemen konstitusi itu, kemerdekaan politik dan hak warga negara untuk berserikat semakin dijamin, begitu pula hak-hak asasi manusia serta kesetaraan di depan hukum, politik, dan pemerintahan.

Dalam konteks sistem pemerintahan, pilihan terhadap sistem presidensial semakin dipertegas dan diperkuat antara lain melalui pembatasan masa jabatan presiden secara jelas dan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Konstitusi hasil amandemen juga memperkenalkan lembaga Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan judicial review terhadap setiap undang-undang (UU) jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Cacat substansi

Meski demikian, konstitusi bangsa hasil amandemen itu memiliki cacat konstitusional, tidak koheren dan konsisten satu sama lain, serta cenderung tambal sulam. Ada sejumlah kelemahan mendasar konstitusi hasil amandemen yang dilakukan Badan Pekerja MPR, baik pada tingkat substansi, proses, maupun formatnya.

Pertama, di satu sisi ingin dibangun sistem pemerintahan presidensial yang kuat, stabil, dan efektif. Di sisi lain, obsesi besar itu tidak didukung pelembagaan mekanisme checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan utama, yakni lembaga eksekutif-legislatif pada khususnya dan eksekutif-legislatif-yudikatif pada umumnya. Suatu UU dapat tetap berlaku apabila dalam waktu 30 hari tidak disahkan presiden sehingga suatu kebijakan bisa di-fait accompli oleh DPR meski belum tentu sesuai dengan kepentingan nasional.

Kedua, obsesi atas presidensialisme itu juga tidak didukung struktur perwakilan bikameral yang kuat. Kedudukan DPD, yang seharusnya merupakan salah satu “kamar” dari sistem perwakilan dua-kamar, bahkan tak jelas karena kekuasaan dan hak-haknya amat terbatas. Akibatnya, prinsip checks and balances diabaikan oleh konstitusi hasil amandemen dalam relasi DPR sebagai representasi rakyat dan DPD sebagai representasi wilayah (teritori).

Ketiga, presiden yang mendapat mandat dan legitimasi langsung dari rakyat tidak memiliki semacam hak veto untuk menolak UU yang telah disepakati DPR (bersama pemerintah). Sebaliknya, DPR dapat “memaksakan” suatu UU tetap berlaku meski tidak disahkan atau tidak ditandatangani presiden dalam waktu 30 hari. Dampak kondisi ini adalah sistem pemerintahan presidensial yang berlaku dewasa ini cenderung tidak efektif karena lembaga kepresidenan acapkali “terpenjara” oleh partai-partai di parlemen.

Keempat, tidak adanya koherensi dan konsistensi konstitusi hasil amandemen juga terkait dengan kedudukan dan kelembagaan MPR. Kedudukan MPR yang seharusnya merupakan majelis nasional wadah sidang gabungan (joint session) DPR dan DPD cenderung dilembagakan permanen, baik organisasi maupun kepemimpinannya, sehingga berdampak terhadap realitas bahwa bangsa kita memiliki tiga lembaga parlemen, yakni MPR, DPR, dan DPD.

Kelima, keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, selain Mahkamah Agung, bukan hanya cenderung merancukan locus kekuasaan yudikatif, tetapi juga menafikan urgensi supremasi kekuasaan yudikatif yang bersifat tunggal sebagai bagian dari prinsip pemisahan kekuasaan dalam presidensialisme. Konflik kelembagaan segi tiga MK-KY-MA adalah dampak dari kerancuan itu.

Keenam, UUD 1945 hasil amandemen tidak konsisten dalam mengagendakan format pemerintahan daerah, apakah merupakan replika sistem pemerintahan nasional (presidensial) atau sesuatu yang terpisah dan sama sekali berbeda. Akibatnya, muncul berbagai kebijakan ambigu dalam pengaturan tentang desentralisasi dan otonomi daerah.

Cacat proses dan format

Harus diakui, berbagai cacat konstitusi hasil amandemen itu adalah produk dari sebuah proses yang cenderung terjebak kompromi politik dan kepentingan jangka pendek dari elite partai-partai di parlemen. Tidak mengherankan jika para politisi di Panitia Ad Hoc I MPR selaku penyusun konstitusi justru kian memperkuat posisi, kekuasaan, dan hak-hak DPR melebihi yang seharusnya dimiliki dalam konteks sistem presidensial.

Keberadaan DPD dan format rancu tiga badan parlemen (MPR-DPR-DPD) adalah produk kompromi dan kepentingan jangka pendek para politisi itu. Karena itu, tidaklah benar jika dikatakan realitas kedudukan DPD saat ini sebagai hasil maksimal yang bisa dicapai Badan Pekerja MPR. Yang benar, para penyusun konstitusi tidak memiliki komitmen etis untuk membenahi tatanan negara kita secara sungguh-sungguh dan menyeluruh sehingga kepentingan bangsa dikorbankan untuk tujuan-tujuan politik sesaat.

Sementara itu, format konstitusi hasil amandemen cenderung rancu karena tidak didasarkan pada salah satu model yang relatif baku dalam proses amandemen, yaitu model Amerika Serikat di satu pihak, dan model negara-negara Eropa kontinental di pihak lain. Dalam tradisi AS, naskah konstitusi hasil amandemen didesain terpisah dari naskah asli, sedangkan dalam tradisi Eropa, perubahan dilakukan langsung dalam setiap teks konstitusi asli. Problematiknya, di satu pihak substansi hasil amandemen mengikuti model Eropa, tetapi di pihak lain penyebutan pasal-pasal tidak berubah, sehingga seolah-olah tetap 37 pasal, padahal perubahan substansi pasal-pasal bersifat radikal dan sangat mendasar.

Amandemen kelima

Karena itu, amandemen kelima konstitusi adalah suatu keniscayaan politik. Meski demikian, realistiskah sebagai agenda jangka pendek?

Terlepas dari berbagai cacat substansi yang melekat pada konstitusi bangsa kita, amandemen kembali atasnya dalam jangka amat pendek mungkin tidak realistis. Apalagi jika agendanya hanya memperkuat kedudukan dan kekuasaan DPD. Belum lagi diperhitungkan, dukungan yang diberikan para politisi partai di DPR saat ini amat cair karena umumnya masih bersifat individual. Seperti fenomena Partai Demokrat, dukungan itu sewaktu-waktu akan dicabut jika institusi partai atau fraksi menghendakinya.

Dari segi substansi, amandemen kelima seharusnya tidak sekadar memperkuat DPD. Semua produk empat tahap amandemen sebelumnya perlu diperiksa dan dibaca kembali koherensi dan konsistensinya sebagai suatu hukum dasar. Itu berarti, untuk jangka pendek, yang perlu dilakukan DPD adalah mendiseminasikan wacana tentang urgensi amandemen kelima. Tahap berikut, membangun konsensus yang luas tentang substansi apa saja yang perlu diamandemen selain Pasal 22D UUD 1945. Termasuk menyepakati format partisipasi publik dalam proses amandemen kelima agar tidak terperangkap kompromi berorientasi jangka pendek.

Momentum yang tepat bagi amandemen kelima yang bersifat menyeluruh akan muncul dengan sendirinya jika tahap-tahap itu disepakati secara luas. Kalau tidak, kecenderungan tambal sulam konstitusi tidak terhindarkan dan amandemen kelima tidak akan pernah bisa menjadi solusi.

Syamsuddin Haris Profesor Riset pada Pusat Penelitian Politik LIPI

 


 

Selasa, 15 Mei 2007

Mengamandemen Kejiwaan Negara

Saurip Kadi

Wacana amandemen kelima UUD 1945 terus menguat, terutama setelah sejumlah ketua fraksi di DPR dan pimpinan DPD menandatangani kesepakatan.

Meski demikian, tuntutan untuk kembali pada UUD yang asli pun terus bergulir. Tanpa bermaksud untuk tidak menghormati, apalagi menyalahkan para pendiri bangsa (founding father) yang telah menyusunnya, amandemen terhadap UUD 1945 tentu bukan sebuah kedurhakaan.

Sebaliknya, amandemen UUD yang dimaksudkan untuk meniadakan berbagai kekurangan adalah amanah.

Mengandung keterbatasan

UUD yang ada memang mengandung sejumlah keterbatasan. Katakan saja, soal kedaulatan rakyat dan sistem parlemen yang selama ini tidak jelas. UUD 1945 yang asli, pemilu sebagai mekanisme untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan memilih partai yang dipercaya untuk melaksanakan kontrak sosial.

Segala janji berupa program partai yang disampaikan saat kampanye menjadi kehilangan makna karena fungsi dan misinya tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Bahkan, keberadaan anggota DPR bukan wakil rakyat, tetapi wakil partai sehingga PAW (pergantian antar-waktu) pun masih berlaku.

Selain itu, salah satu masalah mendasar yang terkait dengan UUD 1945 adalah karena terlalu singkat. Maka, dampak yang tak bisa dicegah, ia tidak mungkin mampu meng-cover seluruh tantangan dan permasalahan yang muncul belakangan. Dalam praktik pun sering terjadi interpretasi oleh pihak yang berkuasa sesuai dengan dan dalam rangka kepentingannya semata.

Keadaan menjadi semakin ruwet lagi setelah 1998. Reformasi ternyata berjalan tanpa perubahan fundamental pada sistem kenegaraan sehingga yang terjadi pada hakikatnya adalah perebutan kekuasaan semata.

Karena itu, ke depan yang diperlukan dalam amandemen adalah perubahan yang dimulai dari kejiwaan, visi, dan paradigma lebih dulu sebelum mengubah format dan struktur politik itu sendiri. Maka, pengaturan secara tegas hal-hal yang bersifat fundamental, seperti pemisahan antara fungsi negara dan pemerintah, bisa jelas dirumuskan.

Kita perlu belajar dari Malaysia dan Thailand serta banyak negara sahabat penganut sistem parlementer yang ternyata instabilitas dan atau kegagalan pemerintahan tidak memengaruhi stabilitas dan eksistensi negara.

Begitu pula dalam sistem presidensial, seperti yang saat ini sedang terjadi di Amerika Serikat. Presiden yang mendapat perlawanan kuat dari DPR, bahkan termasuk dari partainya sendiri, ternyata sama sekali tidak berimbas terhadap stabilitas dan eksistensi negara.

Sementara itu, bagi sejumlah negara penganut paham otoriter, kegagalan pemerintah ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap stabilitas negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap eksistensi negara, seperti terjadi di Uni Soviet dan sejumlah negara di Eropa Timur.

“Check and balances”

Sistem kenegaraan juga harus menjamin lahirnya check and balances antara pemerintah dan DPR dalam arti sebenarnya.

Negara juga harus menjamin kesetaraan dan bebas tirani bagi setiap warga negara, kelompok, golongan, dan daerah. Tegaknya supremasi hukum serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara juga harus dijamin secara kesisteman.

Selain itu, posisi TNI dan model dalam mengelola keamanan yang menempatkan rakyat sebagai musuh negara tidak boleh terulang lagi, serta persoalan pemisahan antara jabatan politik dan jabatan karier sebagai conditio sine qua non dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan banyak lagi masalah lain yang selama ini perlu disempurnakan.

Sebagai gambaran pentingnya perubahan fundamental, kita bisa mengambil hikmah dari pengalaman pemerintahan SBY-JK. Belum berubahnya paradigma dalam menghadirkan stabilitas politik membuat persepsi dan cara-cara lama terus dilanjutkan, di mana pemerintah perlu mendapat dukungan amat kuat dari DPR. Seolah-olah tanpa dukungan DPR, pemerintah tidak bisa bekerja. Itu juga yang membuat pemerintahan SBY-JK sering mengalami kesulitan.

Kondisi itu, sama sekali bukan karena kesalahan individual yang kebetulan duduk sebagai presiden, tetapi karena sistem kenegaraannya demikian adanya. Padahal, dalam sistem pemilu langsung, sumber legitimasi pemerintah bukan dari partai/DPR, tetapi langsung dari pemilik kedaulatan yaitu rakyat. Maka, seharusnya munculnya calon independen amat dimungkinkan.

Demokrasi

Ditilik dari struktur politik, UUD 1945 hasil amandemen telah mencakup semua unsur yang diperlukan dalam struktur demokrasi. Namun, betulkah ia telah konsisten menerapkan prinsip- prinsip dasar demokrasi?

Mari kita lihat, pengaturan pasangan presiden dan wakil presiden seperti yang kini terjadi.

Dalam sejarah demokrasi, mungkin Indonesia adalah negara pertama yang menerapkan paket presiden-wakil presiden dari kubu politik berbeda. Itu sebabnya disharmoni rentan terjadi. Kalaupun pasangan SBY-JK mampu mengeliminasi risiko yang mungkin terjadi, tetapi ke depan sistem kenegaraan hendaknya tidak memberi peluang hal itu terulang lagi.

Secara rasional, hal demikian itu mengandung potensi disharmoni antara presiden dan wakil presiden. Khusus keberadaan DPD, sepertinya misi yang ingin dicapai dari gagasan itu belum jelas. Kalau memang dimaksudkan untuk menerapkan model Bikameralisme, DPD harus diberi sejumlah kewenangan sebagaimana layaknya lembaga senat di banyak negara.

Memang, tidak ada satu negara pun yang mengadopsi model demokrasi secara utuh dari mana pun. Yang terpenting adalah adanya jaminan bahwa kedaulatan rakyat benar-benar di tangan rakyat dan tidak terjadi distorsi dalam implementasinya, serta konsistensi dalam menerapkan norma dasar demokrasi yang telah teruji keberhasilannya di banyak negara dan berlaku secara umum di mana pun.

Perangkat dan mekanisme sistem yang dipilih juga harus utuh, bukan mencampuradukkan parlementer dan presidensial.

Saurip Kadi Mayor Jenderal TNI

 


 

Selasa, 15 Mei 2007

Keberagaman dan Masa Depan Demokrasi

Hendardi

Cita-cita dan berbagai tujuan kehidupan kebangsaan yang lebih baik di masa depan, seperti keadilan, kesejahteraan, perdamaian, dan persatuan, hanya bisa dicapai dengan mengandaikan penerimaan suatu fakta sosio-antropologis bahwa kita berbeda-beda.

Di titik ini, jika orang mengatakan keadilan merupakan syarat kebebasan, maka keadilan sendiri mensyaratkan pluralitas. Hanya dengan kesadaran dan penerimaan bahwa kita berbeda-beda, pertimbangan akan pentingnya membangun kebersamaan, solidaritas, dan keadilan bisa muncul dalam bentuknya yang lebih otentik.

Memelihara keberagaman

Keharusan memelihara keberagaman bukan tanpa alasan jelas. Setelah persoalan demokrasi—selain soal-soal fundamental lainnya—keberagaman sebagai alas bagi kehidupan bersama di sana-sini tampak mulai retak.

Ini tampak dari menguatnya pandangan primordialisme, baik dalam politik, hukum, maupun ekonomi; merebaknya politik identitas dan fundamentalisme serta kekerasan yang berbasis agama, etnis, dan lokalitas.

Kita telah bersusah payah mencapai demokrasi, tetapi dasar paling bawah dari kehidupan demokrasi kita, yakni kebersamaan sebagai komunitas bangsa, kini justru mengalami krisis parah.

Pada wilayah yang lain, salah satu ciri dari mulainya kerusakan ini tampak dari makin merosotnya paham konstitusionalisme. Kehidupan kebersamaan kita sebagai bangsa tidak lagi disoroti dalam semangat konstitusi, tetapi lebih banyak didikte oleh berbagai pandangan partikularistik.

Ini kelihatan dari gejala menguatnya sejumlah peraturan daerah (perda) yang bertentangan dengan asas-asas dalam konstitusi dan Pancasila sebagai dasar kebangsaan kita.

Di atas semua itu, yang paling mengkhawatirkan dari gejala ini adalah, setelah semua fundamen itu roboh, demokrasi pun akan musnah dengan sendirinya.

Dari berbagai pengalaman negara-negara lain dan sejarah, diketahui demokrasi yang mati muda dengan segera bisa menghasilkan suatu sistem dan tatanan yang tak terkira kejamnya, juga kekacauan luar biasa.

Pengalaman Jerman di bawah Nazi menunjukkan bagaimana demokrasi yang mati muda menghasilkan tragedi luar biasa sepanjang sejarah manusia. Sementara negara-negara Eropa Timur yang demokrasinya mengalami kegagalan melahirkan situasi instabilitas dan kekacauan yang panjang.

Ironi demokrasi

Melalui gejala dan kekhawatiran ini, kita menyaksikan ironi dalam kehidupan demokrasi. Dulu kita membenci dan menjatuhkan Orde Baru karena ia, sebagai sistem politik, bermaksud menghancurkan otonomi sekaligus menotalisasi kehidupan kita di bawah suatu esensi dan kesatuan politik yang tunggal.

Dalam Orde Baru, pluralisme diakui, tetapi untuk ditaklukan dan direkayasa. Kini, setelah otoritarianisme Orde Baru ditolak, muncul gagasan dan politik yang sama persis, yakni yang hendak menghancurkan otonomi manusia serta menotalisasi seluruh dunia kehidupan kita ke dalam suatu wadah yang juga tunggal.

Bedanya, pada masa Orde Baru wadah itu adalah Orde Baru sendiri. Kini, totalisasi itu hendak merangkum kita di bawah positivitas metafisik atas nama agama. Ironi di sini adalah, totalisasi ini justru dilakukan melalui jalan dan argumen demokrasi.

Penghancuran keberagaman

Di titik ini, tidak salah kiranya jika kita menilai, setelah otoritarianisme, ancaman terhebat saat ini adalah kehendak untuk menghancurkan keberagaman.

Penghancuran keberagaman akan memecah belah dan menghantar manusia ke sudut-sudut ekstrem yang merupakan awal konflik, kekerasan, dan perpecahan yang lebih besar.

Dari sini ia akan menghadirkan gelombang tragedi dan harga kemanusiaan yang luar biasa, yang tak akan pernah bisa ditanggungkan lagi akibatnya.

Lebih jauh lagi, yang membahayakan di sini adalah, karena yang dihantam adalah segi-segi fundamental atas pendirian Indonesia sebagai bangsa, hantaman terhadap keberagaman secara mendasar akan menghancurkan Indonesia sebagai proyek bersama kita. Kekerasan terhadap keberagaman tidak lain merupakan awal dari penghancuran suatu negara bangsa.

Memperjuangkan keberagaman yang otentik tidak hanya berfungsi memberi semacam suplemen bagi struktur dan pelembagaan demokrasi yang dipunyai kini, tetapi sekaligus melengkapi dan memperkuat fundamen dasar perjuangan demokrasi, hak asasi manusia, dan kebangsaan Indonesia secara sekaligus.

Pada titik ini, penting untuk menyinggung segi-segi instrumental dari ketatanegaraan kita yang baru. Melihat begitu pentingnya prinsip keberagaman bagi eksistensi demokrasi dan ke-Indonesiaan, kita mengharapkan dan memperjuangkan secara sungguh-sungguh suatu jaminan yang lebih memadai di dalam konstitusi dan operasi sistem hukum kita.

Sebagai penutup, sekali lagi penulis tegaskan, memperjuangkan keberagaman hanya bisa dilakukan dengan langkah kebersamaan. Keberagaman hanya bisa diperjuangkan melalui dan di dalam keberagaman itu sendiri.

Hendardi Direktur SETARA Institute for Democracy and Peace

 


 

Selasa, 15 Mei 2007

50 Tahun Integrasi Uni Eropa

Yuni R Intarti

Ditandatanganinya Treaty of Rome, 25 Maret 1957, merupakan cikal bakal lahirnya Uni Eropa. Kini, usia integrasi UE sudah 50 tahun.

Dibayang-bayangi sikap skeptis dan optimistis serta adanya permainan kepentingan oleh negara anggotanya serta sebagian negara di luar UE, perlahan namun pasti terlihat integrasi UE semakin solid meski banyak hal yang harus dibenahi, seperti kesepakatan ratifikasi konstitusi yang belum kompak, semua negara anggota belum menggunakan Euro, dan sebagainya.

Perdebatan sengit dan perundingan yang alot menjadi hal yang biasa, baik dalam forum formal maupun nonformal. Namun, semuanya berusaha diselesaikan secara demokratis dan terbuka.

Dinamika integrasi UE

Perjalanan panjang integrasi UE diawali dari gagasan mantan Menlu Perancis Robert Schuman dalam pidatonya, 9 Mei 1950, agar bencana Perang Dunia tidak terulang lagi.

Seiring perjalanan waktu, UE mengalami enlargement hingga kini telah beranggotakan 27 negara dengan jumlah penduduk lebih dari 500 juta jiwa.

Kini UE, dengan semboyan freedom, peace, and prosperity, telah menjadikan dirinya sebagai aktor global penting dunia. Bagi negara-negara di luar UE, hal itu merupakan dilema, di satu sisi berharap UE dapat menjadi balance of power atas Amerika Serikat (AS) yang dinilai telah menjadi “polisi tunggal” dunia. Di sisi lain, kekhawatiran bersatunya UE dengan AS dapat membentuk suatu kekuatan raksasa yang kian menguatkan posisi AS, seperti miniaturnya saat ini berupa NATO. Namun, UE menunjukkan karakteristik diplomasinya yang cenderung bersifat smooth dan ingin berbeda dengan AS.

UE dan Indonesia

Bila dibandingkan dengan usia UE, usia kemerdekaan NKRI lebih tua 12 tahun. Ada beberapa hal menarik yang bisa dijadikan bahan renungan bersama. Di antaranya, bila kita melihat jumlah keanggotaan UE yang kian lama kian bertambah, bahkan beberapa negara telah antre menjadi kandidat dan potential candidate countries. Padahal, syarat untuk menjadi anggota UE tidak mudah, di antaranya adalah persyaratan cukup berat yang ada dalam Copenhagen Criteria, setiap negara harus rela melepaskan sebagian dari kedaulatan nasionalnya untuk mau diatur oleh berbagai kebijakan di tingkat pusat, ancaman kehilangan national identity, kerelaan untuk berbagi kemakmuran dengan anggota lainnya, dan sebagainya.

Negara Inggris, suka tidak suka, akhirnya bergabung karena “kekhawatiran” akan ditinggalkan Eropa meski masih bertahan belum mau menandatangani Schengen Agreement (terkait kebijakan visa bersama) dan penggunaan Euro. Begitu pula dengan Turki, negara yang sejak Kemal P Artarturk terlihat paling “ngotot dan mati-matian” agar dapat diterima menjadi bagian Eropa hingga keinginan menjadi anggota UE padahal banyak faktor krusial di dalam Turki yang menjadi “batu sandungan”. “Kenekatan” Turki itu hanya didasarkan secuil wilayah Turki yang menempel daratan Eropa.

Sebaliknya, RI justru dihadapkan situasi “disintegrasi”. Bermula dari lepasnya Timor Timur, disusul Pulau Sipadan Ligitan, dan wilayah lain yang terus bergejolak.

Kinerja UE

Enlargement UE yang kian besar tentu menjadikan kinerja UE bertambah berat, apalagi UE tidak mempunyai bahasa persatuan, hingga kini UE menggunakan 23 bahasa dan tiga jenis alfabet dalam kegiatan resminya. Adapun bangsa Indonesia mempunyai bahasa persatuan.

Jadi, sebetulnya UE tidak jauh berbeda dengan Indonesia yang sama-sama sedang “berbenah diri”. Namun, UE kian berkibar, sedangkan Indonesia (mengapa) kian “terpuruk”? Padahal, potensi kekayaan SDM dan SDA yang dimiliki Indonesia tidak kalah dengan yang dimiliki UE.

Jika situasi dalam negeri bangsa kita tidak secepatnya dibenahi dan adanya komitmen bersama untuk mematuhi peraturan yang ada, kehancuran NKRI tinggal menunggu waktu. Sebab, bukan rahasia umum, bangsa ini menunjukkan kepintaran dan keahlian dalam menyusun undang-undang, tetapi mayoritas berlaku seolah-olah gagap dan paling bodoh dalam mematuhinya. Haruskah kita malu belajar dari integrasi UE? Padahal, ancaman disintegrasi NKRI dan liberalisasi perdagangan dunia berada di depan mata.

Yuni R Intarti Alumnus Penerima Beasiswa Riset dari Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, Jerman

 


 

Senin, 14 Mei 2007

Dehumanisasi dan Kekerasan Negara

William Chang

Sejarah kemanusiaan di Tanah Air kita tercoreng oleh serangkaian kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, bahkan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ingatan kita masih segar, sampai hari ini, kasus kebiadaban Mei 1998 di Jakarta, Solo, dan beberapa kota belum tersingkap.

Tindak dehumanisasi mewarnai sejarah republik ini. Pembasmian kaum separatis (Aceh/ Sumut, Sulawesi, Papua), pemusnahan mereka yang dicap “komunis” (1965), dan kebiadaban Mei (1998) terdaftar sebagai tindak kekerasan yang belum tertangani hingga kini. Secara tak sadar telah terbentuk jaringan kekerasan terstruktur (structural violence: J Galtung) yang melindas nilai dasar kemanusiaan.

Akibatnya, keluarga-keluarga korban tindak kekerasan mewarisi trauma psikologis. Dendam (kesumat) individual dan sosial berkelanjutan. Kredibilitas pada penegak hukum dan keadilan mulai luntur. Yang berkuasa dan bersenjata akan menentukan kehidupan mereka yang tak berdaya (bandingkan Thomas Hobbes). Jaminan keamanan dan kedamaian diancam oleh bom yang masih meledak di sana-sini.

Yang disakiti sebenarnya bukan hanya manusia, tetapi juga pencipta manusia. Harkat dan martabat manusia sebagai citra Sang Khalik dilecehkan oleh anak-anak bangsa yang de iure beriman, manusiawi, demokratis, dan berkeadilan sosial. Penginjak dan peleceh kemanusiaan seharusnya diadili untuk mempertanggungjawabkan ulah mereka.

Kekuasaan dan kekerasan

Hingga kini, setiap diskusi dan pembicaraan tentang politik selalu terkait kekuasaan dan bentuk terakhir kekuasaan adalah kekerasan. Max Weber, misalnya, melukiskan negara sebagai “pengaturan manusia berdasar sarana yang sah, yaitu kekerasan”. Dalam kerangka pikir Karl Marx tentang negara, negara (state) sah melakukan kekerasan dalam kehidupan sosial.

Ada dua jenis kekerasan oleh negara. Dalam keadaan terpaksa, kekerasan dijadikan alat terakhir pemerintah dalam menghadapi tindak kriminal dan huru-hara atau pemberontakan yang mengancam keselamatan perorangan/masyarakat. Namun, kekuasaan negara dapat diselewengkan menjadi kekerasan yang menghancurkan (Hannah Ardent).

Kekerasan terstruktur dan terpola pada bulan Mei 1998 (bandingkan Fadli Zon, Politik Huru-Hara 1998, 2004), misalnya, tak dapat dibiarkan mengambang tanpa titik terang penyelesaian secara tuntas sebab kekerasan ini termasuk proses dehumanisasi.

Kekerasan terprogram ini tidak dapat ditoleransi mengingat dampak samping tindakan nonmanusiawi ini. Tentu, kekuasaan pemerintah harus bertanggung jawab atas tindak kekerasan dalam wilayah pemerintahannya yang telah merenggut begitu banyak nyawa manusia.

Sikap kompromistik dalam kejahatan perlu dirombak. Rentetan tindak kekerasan non- manusiawi secara makro (masyarakat luas) dan mikro (perorangan) sejak awal kemerdekaan hingga kini amat jarang diselesaikan tuntas, benar, dan adil. Tak heran, perilaku preman, kasar, dan nonmanusiawi tumbuh subur bahkan menjadi gaya hidup dalam negara yang menjunjung tinggi nilai perikemanusiaan.

Belum menggembirakan

Sesuai kovenan dan konvensi hukum internasional, pemerintah wajib menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Tak cukup kehadiran seorang menteri khusus bidang HAM, yang prestasi kerjanya belum menggembirakan masyarakat. Keberanian mengungkap fakta dan kebenaran kasus kemanusiaan masih dinantikan sambil membawanya ke meja hijau.

Luka-luka dalam kemanusiaan bangsa perlu segera disembuhkan melalui beberapa langkah humanisasi berikut. Pertama, pemulihan citra RI sebagai negara hukum, antara lain, dengan menegakkan keadilan dan peniadaan semua bentuk silent discrimination (rasial, agama, kedudukan, politik), terutama dalam kasus-kasus pelanggaran HAM.

Kedua, selagi para mantan pejabat tinggi negara (presiden, penanggung jawab keamanan dan kaki tangan pemerintah) masih hidup, terbuka kemungkinan untuk menggelar kembali kasus-kasus nonmanusiawi di negara kita. Seperti rakyat jelata, tuntunlah mereka ke meja hijau!

Ketiga, hentikan segala bentuk kompromi berupa jaringan kejahatan dan kekerasan yang melecehkan kemanusiaan. Sikap enggan dan takut dalam membongkar kasus-kasus nonmanusiawi perlu digeser demi memperbaiki catatan kemanusiaan bangsa kita.

Keempat, proses humanisasi dapat diwujudkan dengan program sosialisasi pendidikan humaniora sejak sekolah. Penanaman sikap dasar saling menghargai dan menghormati sesama tak bisa ditawar-tawar lagi.

Sikap indifferentisme (acuh tak acuh) dalam penanganan kasus kemanusiaan (termasuk huru-hara Mei 1998) pada hakikatnya bertentangan dengan peradaban bangsa dan cita-cita dasar dalam Pancasila dan UUD 1945. Akan ke manakah masa depan kemanusiaan kita jika satu per satu tindak kekerasan dalam bidang kemanusiaan dibiarkan berlalu tanpa penyelesaian tuntas?

William Chang Ketua Program Pascasarjana STT Pastor Bonus

 


 

Senin, 14 Mei 2007

Menghimpun Kesadaran Retroaktif

BUDIARTO DANUJAYA

Sedikit heroik, sejarah mungkin boleh digambarkan sebagai sebuah narasi perjuangan manusia untuk membukukan ingatan, untuk menampik amnesia massal atas jejak berbagai peristiwa yang melintasinya.

Sejarah kerap ditilik sebagai rangkaian upaya retroaktif tak berkesudahan makhluk-makhluk perkasa berkebangsaan manusia melawan historia abscondita, melawan sejarah yang kelam, yang seakan mencoba menggembok rahasianya di balik dinding-dinding peristiwa masa lalu (FW Nietzsche: 1974 (1887), The Gay Science).

Kegundahan semacam itu merembang setiap menjelang peringatan kerusuhan 13-14 Mei 1998, yang memasuki tahun kesembilan, tetapi sengkarut kerusuhan tetap bergeming dari kebisuan.

Jauh dari terungkap gamblang, tragedi yang memangsa lebih dari seribu nyawa ini bahkan tak kunjung mendapat pengakuan politik sebagai kejahatan HAM berat sehingga belum jua menghampiri ruang pengadilan untuk dikuak kebenarannya. Kalau kita tidak waspada, seperti banyak kisah kelam lain di negeri ini—katakanlah peristiwa G30S—Talangsari, penculikan para aktivis dan mahasiswa, maupun terakhir pembunuhan Munir, peristiwa ini bisa menjadi bagian narasi khas negeri ini yang lebih aneh dari fiksi absurd: Ada kisahnya tapi tak ada pelakunya.

Pengabaian rasa keadilan

Upaya retroaktif memaksa rahasia merangkak keluar dari kekelaman sejarah, bagi Nietzsche, bertujuan menyeimbangkan sejarah. Rumusan yang tampak niskala ini, dari sisi para korban, amat mudah dipahami karena didarahdagingkan lewat penderitaan nyata dan langsung.

Seperti terungkap lewat rangkaian wawancara setiap menjelang peringatan kerusuhan ini, perlahan-lahan waktu sebetulnya mulai berhasil menyembuhkan duka, amarah, dan rasa kehilangan para korban/keluarga korban. Namun, ketakjelasan proses hukum peristiwa ini memperumit masalah. Muncul perasaan pengabaian, bahkan peremehan, terhadap persoalan yang bagi mereka hakiki karena menyangkut orang yang mereka kasihi, dan bukan semata perkara masa lalu atau bahkan statistik korban perubahan.

Proses penyembuhan sosial terkoyak perasaan ketidakadilan akibat prasangka adanya konspirasi politik untuk mengubur peristiwa ini karena menyangkut terlalu banyak makhluk berkuasa atau masih memiliki koneksi politik tingkat tinggi.

Para ibu korban “pembakaran” toserba Yogya Plaza di Klender, misalnya, merasa stigma penjarah yang ditimpakan kepada anak-anaknya seakan menjadi legitimasi pengabaian hak mereka untuk mendapat perlindungan hukum selayaknya manusia. Juga stigma atas korban perkosaan sebagai sekadar dari kaum etnis minoritas tertentu, yang secara ekonomis dianggap mempunyai andil besar menjebloskan bangsa ke dalam krisis berkepanjangan.

Perasaan ketidakadilan ini masuk akal karena menyenggol ketidaksetaraan perlakuan di mata hukum. Tidakkah penafsiran terhadap asas negara hukum (rechts staat) yang tidak sepotong-potong, bukan cuma menyangkut penandasan keharusan negara sebagai wujud kuasa publik dikelola berdasar hukum, tetapi bahwa kuasa negara juga dibatasi pengakuan konstitusional akan hak-hak individu sebagai hak-hak muasal yang melandasinya? (Mouffe: 1993, The Return of the Political)

Dengan demikian, pengejawantahan hak masing-masing individu dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara bersifat niscaya dan wajib, termasuk perlindungan dan peradilan atas pelanggaran hak-haknya oleh pihak lain mana pun.

Jika benar adanya, stigma semacam itu juga berbahaya. Politisasi perbedaan, apalagi berdasarkan fobia identitas sosial, baik golongan, etnis, maupun agama semacam itu, lebih merupakan pretext (JP Sartre: 1975, Portrait of the AntiSemite) sehingga bisa mengobarkan konflik “perbedaan” sejenis di mana pun. Poso, Ambon, dan banyak kawasan lain di negeri ini merupakan bukti tak terbantahkan bahaya politik identitas semacam ini.

Kebenaran adalah kebebasan

Dalam konteks rekonsiliasi, khususnya membangun solidaritas sosial ke depan, kebutuhan emosional korban akan pemenuhan rasa keadilan terkadang jauh lebih penting ketimbang proses penghukuman setimpal terhadap para pelaku, terlebih lagi ketimbang sekadar derivat konkret kesetimpalan ini pada ganti rugi. Kiranya, inilah pangkal banyak kegagalan proses islah di negeri ini dibandingkan dengan proses penelusuran kebenaran dan rekonsiliasi yang dilakukan pemerintahan Presiden Nelson Mandela di Afrika Selatan.

Seperti dilukiskan dengan menggetarkan dalam film Country of My Skull, dan tertera gamblang pada rumah-rumah pengadilan kebenaran dan rekonsiliasi itu, “Kebenaran akan menatah kebebasan kita”. Kita hanya bisa memaafkan perbuatan yang kita pahami betul duduk perkaranya. Kita hanya dapat hidup kembali berdampingan dengan tulus jika pemahaman itu menghadirkan tataran common understanding baru dalam kebersamaan kita sehingga menghapus berbagai prasangka berlebihan dan tak perlu.

Dalam aras keadatan kita, rasanya kita perlu menempuh proses itu. Karena itu, sungguh sayang rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi justru dikatung-katungkan sekian lama.

Konstruksi sosial kadang membuat kekeliruan tak punya sangkut-paut langsung dengan niat buruk, melainkan perbedaan cara berpikir membuat persoalan dilihat secara lain. Kita kadang tak mampu menyadari dampak keji perbuatan kita, karena walau berada di sekitar kita, namun seakan berada dalam “lubang hitam” peradaban (CA van Peursen: 1976, Strategi Kebudayaan). Dalam konteks inilah, upaya retroaktif mengungkapkan borok masa lalu bersifat wajib. Kekeliruan hanya akan menjadi rekonstruktif jika diakui, dibuka, dan dijadikan pelajaran bagi perjalanan kebangsaan kita selanjutnya.

Pengalaman bangsa lain, katakanlah Amerika Serikat dengan perbudakan dan rasisme kulit hitamnya. Makam dan museum Martin Luther King Jr di Atlanta misalnya, banyak dikunjungi warga kulit putih yang menyaksikan video kekerasan terhadap warga kulit hitam. Ini memperlihatkan, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah keliru, melainkan yang bisa melihat kekeliruannya apa adanya dan menjadikannya kekuatan retroaktif menuju masa depan lebih baik.

Tak selayaknya bangsa sebesar kita disandera dan harus ikut menanggung perbuatan segelintir elit politiknya, betapapun penting dan berkuasanya mereka.

BUDIARTO DANUJAYA Pengajar Departemen Filsafat UI

 


 

Senin, 14 Mei 2007

Kebiasaan Menumbalkan Pihak Lain

Limas Sutanto

Ingatan kita tentang Tragedi Mei (kerusuhan 13-14 Mei 1998 di Jakarta, Solo, dan kota-kota lain) cenderung terlupakan.

Dari tahun ke tahun, tragedi sadistik yang memakan korban warga tidak bersalah, menghancurkan martabat kemanusiaan, menjarah, dan merusak, kian terlupakan. Proses melupakan itu kian kuat. Di tengah kehidupan sehari-hari, pikiran kita dibanjiri isu-isu yang terus berganti. Ada distraksi (pelumpuhan konsentrasi atau pelemahan daya pemusatan perhatian) yang terus berlangsung dan tidak pernah bisa ditolak.

Di tengah distraksi yang mungkin abadi itu, banyak warga hanyut dalam berbagai agenda yang sebenarnya diciptakan oleh pihak-pihak di luar diri mereka. Distraksi itu melemahkan ingatan dan menghambat gerakan kita untuk merenungi pengalaman tragik dan memetik hikmahnya demi perbaikan kehidupan.

Menumbalkan pihak lain

Insan-insan yang berpikiran waras memahami, Tragedi Mei adalah peristiwa kekerasan atas manusia yang amat parah. Peledakan kekerasan diawali dengan pengembangan kebencian terhadap warga etnik China yang pada masa Orde Baru berulang ditempatkan sebagai kambing hitam dan sasaran pembelokan agresi untuk berbagai keperluan rekayasa politik.

Ketika kerusuhan diledakkan, si kambing hitam benar-benar menjadi korban kekerasan. Pada titik ini bisa disarikan akar kekerasan, kelompok yang berusaha meraih tujuan tertentu yang menguntungkan diri, telah tega dan tanpa perikemanusiaan, menumbalkan sesama manusia.

Hal penting yang perlu digarisbawahi di sini, inti yang mengakari kekerasan adalah perbuatan menumbalkan pihak lain. Barangkali tindakan menumbalkan sesama adalah perbuatan paling jahat. Namun, secara hakiki dapat ditegaskan, setiap perbuatan menumbalkan pihak lain (sesama manusia, flora, fauna, dan alam) adalah jahat, dan setiap perbuatan menumbalkan itu merupakan akar penting kekerasan.

Tragedi Mei adalah ledakan perbuatan menumbalkan sesama manusia. Inilah hikmah penting yang bisa disari-patikan dari upaya kita mengingat dan merenungkan tragedi Mei. Apakah perbuatan menumbalkan pihak lain merupakan habitus lama yang hingga kini masih terus beroperasi tanpa kita sadari? Pertanyaan ini menjadi penting jika diletakkan pada kenyataan hidup bahwa kita lama terpuruk dalam berbagai dimensi sehingga bangsa-bangsa lain yang dulu kelihatan kalah maju ketimbang kita, kini lebih maju dari kita.

Atas keadaan itu, disadari, perbuatan menumbalkan orang lain mungkin merupakan salah satu akar penting keterpurukan kita yang berkepanjangan.

Korupsi

Pada perspektif ini, kita dapat memandang korupsi sebagai perbuatan menumbalkan sesama manusia juga. Alasannya, dalam tindak korupsi, si koruptor mengorbankan khalayak luas atau rakyat, dengan mencuri uang yang sebenarnya secara bersama-sama dimiliki khalayak luas dan rakyat, tetapi hanya untuk dinikmati sendiri. Jika kita mengakui, korupsi merupakan bagian kebiasaan lama kita, maka kita juga perlu mengakui, sebenarnya ada indikasi yang mengisyaratkan perbuatan menumbalkan sesama manusia juga merupakan kebiasaan lama kita.

Barangkali keteledoran fatal yang mengakibatkan banjir lumpur panas di Porong juga merupakan tragedi yang terjadi karena kebiasaan atau mentalitas menumbalkan pihak lain.

Secara tanda, disadari mentalitas itu mendorong aneka tindakan tidak hati-hati dalam memperlakukan alam, hanya karena nafsu untuk meraup keuntungan berlimpah bagi diri sendiri. Repotnya, berbagai tindakan tidak hati-hati itu telah meledakkan reaksi alam yang dahsyat, berupa banjir lumpur panas yang setelah setahun lebih pun belum bisa dihentikan.

Jika kita merenungkan berbagai peristiwa tragik lainnya, bisa jadi kita akan menemukan unsur perbuatan menumbalkan pihak lain yang meresapi kehidupan kita. Pada titik ini dapat ditegaskan, betapa kita perlu menghentikan kebiasaan menumbalkan pihak lain, sekaligus perlu menumbuhkembangkan kebiasaan baru berupa perbuatan menghargai pihak lain, siapa pun, secara sungguh-sungguh.

Perbuatan menghargai pihak lain (sesama manusia, flora, fauna, dan alam) adalah prasyarat untuk menumbuhkembangkan kehidupan yang lebih baik. Tragedi menumbalkan pihak lain, yang salah satu peristiwa besarnya berupa Tragedi Mei, tidak boleh terulang lagi.

LIMAS SUTANTO Psikiater Konsultan Psikoterapi, Tinggal di Malang

 


 

Selasa, 15 Mei 2007

Societas Negosiatif

Armada Riyanto

Tata hidup bersama (societas) amat tinggi maknanya bagi manusia, semata karena memiliki karakter negosiatif, komunikatif.

Anthony Giddens menyimak, society globalised saat ini adalah societas yang menampilkan karakter negosiatif. Ketika teknologi komunikasi mendominasi kehidupan global manusia, tidak dimungkinkan lagi saat ini isolasi kebijakan yang totaliter.

Hannah Arendt memeriksa tragedi totaliterisme Hitlerian sebagai anomali yang dimungkinkan karena alpanya karakter negosiatif-komunikatif societas saat itu. Sebab, tidak satu pun orang Jerman yang akrab dikenal sebagai pemuja humanisme eksistensial-fenomenologis sejak Kant, Hegel, Fichte, Edmund Husserl sampai J Habermas memandang totaliterisme sebagai tipikal made in Germany.

Tragedi kemanusiaan

Totaliterisme adalah lawan frontal dari societas negosiatif. Ia kejam bukan semata pada tataran kebijakan, tetapi juga membuka peluang kegilaan yang mengakibatkan secara konkret tragedi kemanusiaan.

Auschwitz, Treblinka, Birkenau adalah nama-nama wilayah yang menjadi simbol ngeri holocaust, produk totaliterisme Hitlerian, di mana orang-orang Yahudi disekap dan dicekik dalam kamar gas.

Dalam communicative society, dicegah kesombongan utopis diktatorisme, totalitarianisme, tiranisme, absolutisme, chauvinisme, sektarianisme, fundamentalisme dan segala “isme” dengan aneka alasan dari teks-teks suci sekalipun.

Negosiasi mengedepankan bahasa. Bahasa bukan alat berkomunikasi, tetapi mencetuskan kebudayaan, bahkan struktur tatanan kebersamaan.

Ketika bahasa kehidupan sarat dengan terminologi ancaman dan teror, kultur relasi sehari-hari terasa menegangkan dan menyesakkan. Ketika bahasa komunikasi satu sama lain miskin kebenaran dan keadilan, tipuan dan kepalsuan mendominasi. Korupsi di mana-mana.

Inilah sebuah “kekalahan” dari bangsa miskin dalam kancah persaingan global. Bangsa miskin berkutat dalam kehidupan yang sarat kultur koruptif. Mereka bukan saja gagap dalam tawar-menawar menarik investasi, atau lambat dalam memproduksi dan memasarkan, tetapi juga tak mampu bertindak strategis.

Kebijakan kendali pemerintahan juga tak mempromosikan bahasa kehidupan yang mengedepankan keutamaan sehari-hari. Cenderung menjadi sebuah kebijakan yang selfish.

“Kembali ke laptop” ala DPR untuk masing-masing anggota dengan estimasi anggaran satu unit konon menyentuh harga 21 juta dan melubernya lumpur gas Porong yang mengobrak-abrik roda ekonomi Jatim adalah aneka suguhan menjemukan bukti “gagapnya” societas dalam bernegosiasi seputar ruwetnya persoalan bangsa sendiri.

Bangsa miskin (dalam kultur humanis) selalu kalah dalam bernegosiasi. Bukan hanya negosiasi yang menyentuh kebijakan internasional, tetapi apa yang menjadi ranah kesibukan sendiri pun, societas miskin selalu kedodoran. Mereka seperti terjajah, tergugat, bingung-linglung, tidak bisa menjadi tuan di rumah sendiri.

Negosiasi tidak hanya berupa adu argumentasi. Negosiasi juga mengatakan, pertama-tama bagaimana kehidupan ditata, dikelola, disimbolkan, dimaknai bersama. Keberhasilan segala perkara tentang keadilan tergantung implementasi kecerdasan negosiatif.

Totaliter

Totaliter, sebagai lawan frontal kecerdasan negosiatif, sebenarnya adalah ketundukan secara naif atas kekuasaan sewenang-wenang. Manusia sebagai pribadi seakan dicabut, dinisbikan. Kekompleksannya direduksi pada tingkat paling rendah dan tak manusiawi.

Dalam level jalan pikiran demikian, demo-demo nurani masyarakat Perumtas Sidoarjo menemukan alasan pembenarannya. Teriakan hati nurani pencarian keadilan memang tak mungkin dinafikan.

Apa yang terjadi di Porong-Sidoarjo adalah sebuah ujian penting tata societas negosiatif. Dan, sepertinya kita masih tampak gagap dalam negosiasi.

Ada semburan lumpur. Menurut analisis, secara konkret (tak lewat sebuah proses peradilan), semburan lumpur dipandang berasal dari bocornya (atau diakibatkan oleh) pengeboran Lapindo Brantas. Lumpur gas pada awalnya berupa sebuah tumpahan kecil. Konon, ketika masih tumpahan kecil, sengaja tak dibendung agar, setelah tanah-tanah tenggelam oleh lumpur, transaksi pembelian lahan dapat berjalan mudah dan murah. Alih-alih membendung, lumpur malah “mengalir sampai jauh”, tulis Hotman Siahaan.

Ribuan warga menjadi korban. Ada tiga stakeholders yang berurusan ketat, yaitu Lapindo, pemerintah, dan masyarakat yang menjadi korban. Namun, “korban” yang dimaksud jelas tak hanya sekian ribu orang yang menderita karena rumah telah lenyap, tetapi juga masyarakat Jatim dan sekitarnya yang langsung terkena imbasnya lantaran ranah aktivitas perekonomian kini makin kacau. Pasar yang entusias mendadak menjadi lesu dan segan. Kehidupan terasa sesak dan penat.

Andai dibuatkan sebuah “kanal” ke laut dengan memanfaatkan ketinggian tanah dan perjalanannya “dikawal” rapi, tidakkah mungkin lumpur gas ditundukkan? Sebuah pengandaian semata.

Artinya, ketika berbagai teknik penyetopan lumpur menjadi kemustahilan, diperlukan sebuah kebijakan yang berpihak pada keadilan manusiawi. Artinya, negosiasi pertama-tama harus memiliki tujuan pasti, yaitu membela kehidupan manusia.

Itulah hakikat societas negosiatif.

Armada Riyanto Ketua dan Pengajar Filsafat di STFT Widya Sasana, Malang; Pengajar Phenomenological Research di Pasca-FISIP, Unair

 


 

Sabtu, 19 Mei 2007

swara
Diskriminasi Upah Buruh Perempuan

Edy Priyono

Salah satu bentuk diskriminasi di pasar kerja yang banyak mendapat sorotan adalah diskriminasi upah menurut jenis kelamin. Perusahaan dianggap melakukan pembedaan upah tanpa kriteria obyektif atau terkait dengan kinerja buruh.

Praktik pembedaan upah antara perempuan dengan laki-laki di kalangan buruh tani sudah berjalan sejak sangat lama. Entah siapa yang memulai, buruh tani perempuan diberi upah yang nilainya sekitar 75 persen dari upah buruh tani laki-laki.

Padahal tidak sedikit jenis pekerjaan di sektor pertanian yang secara umum lebih baik hasilnya jika dikerjakan perempuan. Artinya, perbedaan produktivitas bukanlah alasan pembedaan upah tersebut.

Sekarang, setelah sekian lama gerakan penghapusan segala bentuk diskriminasi demikian kencang jalannya, sangat menarik melihat apakah praktik diskriminasi upah tetap terjadi. Juga menarik melihat apakah kebijakan pemerintah bisa memainkan peran penting dalam penghapusan diskriminasi upah.

Upah atau pekerjaan?

Tabel menunjukkan, buruh perempuan di Indonesia menerima upah lebih rendah daripada buruh laki-laki. Secara rata-rata keseluruhan buruh perempuan hanya menerima 74 persen dari upah yang diterima buruh laki-laki.

Perbedaan upah buruh itu konsisten di setiap provinsi, dengan rasio upah perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang bervariasi. Di Banten dan Kalimantan Timur, buruh perempuan hanya menerima 62 persen dari upah buruh laki-laki, yang merupakan kondisi terburuk dibandingkan dengan provinsi lain. Sementara itu, di Sulawesi, kondisinya lebih baik, rasio upah buruh perempuan dengan laki-laki 89 persen-99 persen.

Tuduhan diskriminasi upah tidak dengan serta-merta bisa dialamatkan kepada pengusaha. Ada dua situasi yang memang terkait, tetapi bisa dibedakan satu dengan lainnya, yakni diskriminasi upah dan diskriminasi pekerjaan.

Diskriminasi upah merupakan pembedaan upah buruh pada pekerjaan, kualifikasi, jam kerja, kinerja, serta kondisi lain yang semuanya sama. Jadi, pembedaan upah dilakukan semata-mata karena pertimbangan jenis kelamin.

Sementara itu, diskriminasi pekerjaan tidak mengenal pembedaan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan sama, tetapi membatasi akses perempuan pada pekerjaan tertentu. Lebih spesifik lagi, perempuan hanya diberi akses untuk pekerjaan “marjinal” yang upahnya lebih rendah.

Ada berbagai alasan perusahaan melakukan diskriminasi pekerjaan. Pertama, prasangka pekerjaan tertentu hanya bisa dilakukan laki-laki, atau perempuan hanya cocok melakukan kerja tertentu. Ini dapat dilihat pada iklan lowongan pekerjaan di berbagai media massa.

Kedua, peraturan tentang hak-hak pekerja perempuan, sehingga merekrut pekerja perempuan dianggap “merugikan” perusahaan. Contohnya, aturan tentang cuti, khususnya cuti haid dan cuti melahirkan.

Di satu sisi, peraturan ini positif, karena sangat melindungi pekerja perempuan terkait dengan fungsi reproduksinya. Akan tetapi, dari sudut pandang perusahaan, ketentuan ini membuat pekerja perempuan sangat berpotensi memiliki hari kerja lebih rendah daripada laki-laki, sementara gajinya harus terus diberikan ketika cuti.

Apa pun alasannya, kedua bentuk diskriminasi tersebut sama buruknya bagi buruh perempuan. Lantas, terkait dengan perbedaan upah sebagaimana terlihat dalam tabel, yang mana yang terjadi di Indonesia?

Pertanyaan tersebut bisa dijawab melalui analisis regresi yang bisa mengontrol pengaruh variabel lain (selain jenis kelamin). Hasil analisis Pusat Kajian Kebijakan Publik Akademika menunjukkan, diskriminasi upah buruh perempuan memang terjadi.

Pada tingkat pendidikan, jam kerja, umur, dan daerah yang sama, secara statistik terbukti buruh perempuan menerima upah lebih rendah daripada laki-laki. Setelah dikontrol dengan berbagai variabel tersebut, perbedaan upah mencapai Rp 216.000 sebulan.

Digabung dengan fenomena empiris yang teramati antara lain dari iklan lowongan pekerjaan di media massa, hasil analisis tersebut menunjukkan, di Indonesia terjadi dua jenis diskriminasi (upah dan pekerjaan) sekaligus bagi buruh perempuan.

Penutup

Meskipun secara statistik terbukti, tidak mudah membuktikan diskriminasi tersebut di lapangan. Itu berarti tidak mudah juga mengatasinya. Selain dengan peraturan jelas dan tegas tentang larangan praktik diskriminasi, khususnya dalam perekrutan dan upah, diperlukan kerja sama berbagai pihak.

Pemerintah perlu memberi perhatian lebih besar terhadap masalah ini. Selama ini ada kesan pemerintah hanya “sibuk” mengurus upah minimum.

Tidak ada salahnya pemerintah mengawasi lebih ketat kebijakan perusahaan dalam perekrutan dan pengupahan. Misalnya, perusahaan dilarang memasukkan kriteria jenis kelamin dalam perekrutan.

Diskriminasi upah dalam perusahaan lebih sulit diatasi, kecuali jika ada pengaduan dari pihak buruh. Karena itu, serikat buruh/pekerja juga perlu memberi perhatian lebih besar terhadap kasus ini. Hal itu bisa dimulai, antara lain, melalui keterlibatan perempuan yang lebih besar dalam serikat buruh/pekerja.

Edy Priyono Peneliti pada Pusat Kajian Kebijakan Publik Akademika; Pengajar di Fakultas Ekonomi UI

 


 

Sabtu, 19 Mei 2007

Pintar, tetapi Tertutup

Rhenald Kasali

Dalam buku Genom, yang ditulis Matt Ridley, ada nama Joe-Hin Tjio. Disebutkan, Joe, orang Indonesia, telah berperan penting dalam upaya manusia mengurai sandi-sandi yang tersimpan dalam DNA.

Upaya yang dilakukan tahun 1955 itu telah menjembatani karya spektakuler Francis Crick dan James Watson (penemu teori DNA dalam genetika biologi) dengan turunannya, yaitu genetika perilaku. Bersama Albert Levan, Joe-Hin Tjio berhasil mengurai bahwa genetika manusia terdiri atas 23 pasang sel kromosom, bukan 24, seperti dimiliki spesies kera. Proses evolusi menggabungkan dua pasang kromosom kera pada kromosom dua sehingga terwujud sosok manusia. Demikian dijelaskan pakar teori evolusi yang menyaksikan perbedaan pada kromosom dua itu, yang tampak pada pola pita-pita hitam.

Berkat temuan itu, kini para ahli berhasil membaca karakter-karakter apa yang disimpan pada setiap pasang dari 23 sel kromosom manusia, mulai dari kecerdasan, konflik, stres, kepribadian, seks, sampai kemampuan merakit diri.

Bibit-bibit pintar

Joe-Hin Tjio adalah fakta pintarnya orang-orang asal Indonesia. Fakta-fakta lain, diurai Prof Yohanes Surya, yang berhasil mengibarkan bendera Indonesia di antara pelajar asing yang bertarung dalam Olimpiade fisika.

Yohanes Surya telah membawa putra- putri asal Irian Jaya, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, sampai Pulau Jawa, yang ternyata tidak kalah pintar dengan pelajar asing. Padahal, kalau kita jujur, berapa besar investasi yang ditanamkan di bidang pendidikan dibandingkan dengan investasi serupa di negara-negara blok Timur.

Dalam bidang bisnis, putra-putri Indonesia juga tidak kalah pintar. Pada akhir abad ke-20, dua kakak-beradik, Sehat dan Pantas Sutarya, terpilih sebagai orang terkaya di bawah usia 40 tahun di Amerika Serikat. Dua alumnus SMA Kanisius, Jakarta, itu diketahui merantau ke AS sekitar tahun 1980-an dan bersekolah di kampus bergengsi di sana, lalu melakukan penemuan spektakuler di bidang teknologi informasi dan berhasil mengapitalisasinya melalui pasar modal.

Di mana-mana di Indonesia, orang menginginkan anak-anaknya menjadi juara kelas. Perbincangan di kalangan orangtua yang menjemput anak-anaknya di berbagai sekolah (khususnya sekolah dasar) juga tidak lebih dari soal prestasi belajar. Melalui pertanyaan, apa yang membuat para ibu/bapak bangga terhadap anak- anaknya, selalu dijawab: juara kelas.

Keinginan itu dijawab sejumlah pedagang. Mereka menawarkan kursus-kursus berhitung, buku, bahkan aneka seminar yang menjanjikan anak-anak bisa diubah seketika menjadi super-rajin dan superpintar. Bahkan, ada yang menjanjikan dua hal sekaligus: pintar dan cepat kaya.

Terbuka dan kreatif

Kepintaran seseorang dalam dunia akademis bukan penentu tunggal dalam kesuksesan hidup. Bahkan, bukan itu pula tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk memperbaiki cara berpikir seseorang, sekaligus membebaskan manusia dari berbagai belenggu mitos yang mengikatnya. Prosesnya pun panjang, antara 12-18 tahun. Dalam rentang waktu panjang itu sulit ditemui orang yang begitu persisten, pandai secara akademis.

Sejarah menemukan ada orang-orang yang memiliki pola bekerja dan belajar seperti mesin diesel, yang panasnya memerlukan waktu. Lebih mengagetkan lagi, mereka yang pintar secara akademis belum tentu pintar di dunia bekerja.

Dalam hukum genetika perilaku, unsur-unsur pembentuk kepribadian manusia tersimpan dalam bentuk sandi-sandi. Salah satu unsur penting dalam sandi itu adalah huruf O yang mengandung makna keterbukaan (Open mind atau Openness to experience). Dengan demikian, kita mengenal dua jenis manusia pintar.

Pertama, orang-orang pintar yang dikenal sebagai wirausaha sukses yang berhasil membangun berbagai perusahaan besar dan penerima hadiah nobel diketahui memiliki unsur O amat tinggi. Mereka memiliki banyak minat, terbuka terhadap hal-hal baru, kritis, imajinatif, cenderung fleksibel, dan menyukai originalitas.

Kedua, kepintaran mereka berbeda dengan orang-orang yang suka menghabiskan waktu sia-sia sejak di SD yang hanya mengejar nilai tinggi di sekolah. Mereka ini memang pintar, tetapi unsur O mereka bisa jadi amat rendah. Banyak ditemui orang-orang, yang meski berpendidikan tinggi, cenderung reaktif, defensif, bahkan dogmatik. Meski tidak semua orang pintar bersikap demikian, orang-orang yang tertutup punya kecenderungan seperti ini.

Akibatnya, mereka amat resisten dengan hal-hal berbau pembaruan. Bahkan, mereka ingin cepat menyerang, bukan memikirkan atau memeriksa segala hal yang bertentangan dengan pendapatnya atau ilmu yang dianutnya. Mereka tidak welcome terhadap fakta-fakta baru, bahkan cenderung menyangkalnya. Orang-orang seperti ini, meski track-record sekolahnya terbilang pandai dan kemampuan berteorinya tinggi, adalah orang-orang yang tertutup sehingga kurang adaptif.

Jika sebuah institusi dipimpin atau banyak dipimpin oleh orang-orang pintar tipe kedua, dapat dibayangkan apa yang bakal terjadi dengan masa depan institusinya. Kinerjanya akan terus merosot, penerimaan publik dan respek terhadapnya berkurang, tetapi oknum-oknum pintar itu selalu menyangkalnya.

Kenyataan ini berbeda dengan berbagai organisasi yang dipimpin orang-orang yang memiliki cara pandang yang terbuka (pintar tipe pertama). Orang-orang dengan sandi O yang tinggi ini terlihat demikian bergairah mengeksplorasi hal-hal baru dan cenderung kreatif. Mereka juga bukan pemarah yang mudah larut dimakan gosip, tetapi pemberani yang mewujudkan impian baru di masa depan.

Kita perlu memikirkan kembali makna pembelajaran, yaitu apakah untuk membebaskan diri dari berbagai belenggu dengan cara lebih terbuka, atau hanya untuk memintarkan secara akademis. Tentu jauh lebih baik membebaskan mereka dari ketertutupan daripada membesarkan orang- orang pintar, tetapi otaknya tertutup. Seperti kata Albert Einstein, “Ukuran kecerdasan manusia sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk berubah.” Itulah makna kecerdasan, yang terkait erat dengan keterbukaan dalam berpikir.

Rhenald Kasali Ketua Program Magister Manajemen Universitas Indonesia


Senin, 21 Mei 2007

Menebak Arah Rupiah

Cyrillus Harinowo

Pada pertengahan tahun 2005, dalam sebuah pertemuan para pakar perbankan, dilakukan tebak-tebakan mengenai berapa nilai tukar dollar AS terhadap rupiah pada akhir tahun 2005 dan 2006. Tebakan itu ditulis di kertas, lalu dikumpulkan oleh pihak yang menangani pertemuan itu. Hasilnya amat menarik karena range tebakannya amat lebar, Rp 8.500-Rp 12.000. Padahal, nilai tukar dollar saat itu masih di atas Rp 10.000.

Pada akhir tahun 2005, tebakan sebagian peserta mendekati kebenaran, yaitu dekat nilai tukar Rp 9.830. Sementara pada akhir tahun 2006, nilai tukar dollar atas rupiah mencapai Rp 9.020. Memasuki tahun 2007, penebak yang menuliskan Rp 8.500 yang semula sudah “putus asa” mulai mendapat harapan, karena nilai tukar dollar makin mendekati angka itu, meski agak sedikit terlambat dari periode tebakan.

Cerita itu memberikan gambaran betapa sulitnya menebak arah suatu mata uang yang mengikuti kebijakan nilai tukar yang mengambang. Bayangkan, para pakar yang memiliki keahlian masing-masing bisa memiliki pandangan berbeda mengenai arah nilai tukar rupiah.

Lebarnya range tebakan serta hasil akhir periode pertama (tahun 2005) dibandingkan dengan periode kedua (2006) juga memberikan gambaran betapa nilai tukar rupiah bisa berjalan seperti yoyo, kadang melemah, kadang menguat.

Perkembangan nilai tukar rupiah

Beberapa minggu terakhir, perekonomian Indonesia disibukkan penguatan rupiah yang luar biasa. Penguatan itu dipicu membanjirnya modal jangka pendek yang sering disebut sebagai hot money. Setelah sejak akhir tahun 2006 nilai dollar atas rupiah berkutat pada angka di atas Rp 9.000, akhirnya nilai dollar berhasil menembus Rp 9.000 dan menurun hingga di sekitar Rp 8.700. Pada titik ini, banyak pihak bertanya, apakah kecenderungan penguatan nilai rupiah akan terus berlanjut atau akan berbalik melemah lagi pada minggu-minggu mendatang?

Penguatan nilai rupiah memang dipicu derasnya aliran modal masuk. Beberapa alasan mendasari aliran modal itu, terutama kian besarnya kepercayaan pada perekonomian kita, prospek hasil investasi yang masih lebih besar, baik di pasar saham, pasar utang, maupun pada penempatan perbankan, serta kian banyaknya instrumen investasi di negara kita.

Perekonomian yang membaik jelas mendasari aliran modal itu karena pentingnya kepercayaan bagi investor bahwa uangnya akan dapat ditarik kembali. Pertumbuhan ekonomi yang lumayan baik pada kuartal pertama 2007, yaitu sebesar 6 persen year-on-year, jelas akan menjadi pemicu penting lebih lanjut bagi aliran modal itu. Perkembangan yang membaik itu telah membuat Indonesia masuk dalam “radar screen” para investor global.

Sementara itu, biaya investasi yang rendah, yaitu apa yang disebut sebagai cost of carry, akhirnya mampu memberikan margin yang amat memadai dibandingkan dengan yield atau hasil penanamannya. Dewasa ini dalam dunia keuangan global, dana-dana yang berasal dari Jepang memiliki biaya amat rendah sehingga cost of carry-nya amat mungkin untuk ditempatkan di Indonesia. Ini yang sering disebut yen carry trade.

Terlebih dengan menguatnya nilai rupiah, investasi mereka jika dihitung dalam nilai dollar mendapat rezeki ganda, yaitu selisih pendapatan ditambah capital gain yang berasal dari penguatan nilai rupiah.

Dilema Bank Indonesia

Bagi Bank Indonesia, penguatan nilai rupiah itu dihadapi dengan hati mendua. Jika terlalu cepat menguat, ekspor akan kedodoran. Karena itu amat bisa dimaklumi jika untuk mengurangi tekanan penguatan nilai rupiah, Bank Indonesia lalu melakukan intervensi dengan membeli dollar dari pasar. Perkembangan ini menyebabkan terjadi penumpukan cadangan devisa, dari sekitar 42 miliar dollar pada akhir tahun 2006 menjadi lebih dari 50 miliar dollar pada pertengahan Mei, naik sekitar 8 miliar dollar atau setara Rp 72 triliun. Kenaikan cadangan devisa itu sebagian disterilisasi sehingga jumlah SBI yang dikeluarkan BI juga meningkat tajam. Selisih antara pendapatan yang diperoleh dari penempatan devisa dan biaya bunga SBI akhirnya menjadi beban tersendiri bagi Bank Indonesia.

Meski demikian, amat disadari, peningkatan cadangan devisa itu memiliki arti penting karena dapat berperan besar sebagai bantal pengaman jika terjadi pembalikan aliran modal. Karena itu, meski bukan tanpa biaya, peningkatan cadangan devisa masih perlu terus dilanjutkan.

Dengan langkah yang dilakukan Bank Indonesia itu, ke manakah arah rupiah dalam minggu-minggu mendatang? Rasanya, masuknya aliran modal dari luar negeri masih akan berlanjut pada minggu-minggu mendatang. Keadaan itu membawa dampak pada kemungkinan menguatnya rupiah lebih lanjut. Meski demikian, Bank Indonesia tetap diharapkan “berada di pasar”. Dalam keadaan seperti itu—seandainya rupiah masih menguat—tetapi penguatannya masih amat terkendali. China menerapkan kebijakan ini untuk tetap menjaga stabilitas mata uang mereka. Sebagai dampaknya, kita melihat cadangan devisa mereka meningkat amat cepat.

Sebagaimana cerita di awal tulisan ini, prediksi semacam ini masih selalu harus disertai caveat. Sebab, bagaimanapun, pekerjaan menebak arah mata uang yang mengambang seperti rupiah bukan pekerjaan mudah. Karena itu, arah yang sebaliknya pun tetap perlu diwaspadai.

Cyrillus Harinowo Ketua STEI dan STIMIK Perbanas

 


 

Sabtu, 19 Mei 2007

pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara

Rahardi Ramelan

Dipicu oleh kenyataan bahwa banyak narapidana yang meninggal dunia di dalam lembaga pemasyarakatan atau LP akhir-akhir ini banyak dibicarakan berbagai masalah keadaan LP.

Berkembangnya produk perundangan untuk mengawal jalannya pembangunan menimbulkan juga beragamnya tindakan yang bisa dipidanakan. Dalam pelaksanaan pidana ini, kita bersumber pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946, yang telah dikuatkan dengan UU No 73/1958 yang dikenal dengan nama “Wetboek van Straftrecht”. Sejak tahun 1946 telah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP serta telah mengalami perubahan dan pengembangan sesuai dengan dinamika pembangunan hukum. Berbagai produk hukum baru telah membawa implikasi luas bagi mereka yang terkena pidana dan harus menjalankan hukuman penjara. LP yang tadinya disebut penjara bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, melainkan juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu, dengan intensifnya penegakan hukum pemberantasan KKN dan white collar crime lainnya, penghuni LP pun makin beragam, antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni LP pun menjadi sangat bervariatif, baik dari sisi usia maupun panjangnya hukuman dari hanya tiga bulan sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Spektrum penghuni LP yang sangat luas, baik dari kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia, maupun lamanya hukuman, menyebabkan pengelolaan LP pun menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan.

Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan kita yang sebelumnya menganut berbagai perundangan warisan kolonial, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD 1945, telah berangsur diubah dan diperbaiki. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara dicetuskan oleh DR Sahardjo pada tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin di dalam UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan telah dihapus dan diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, di mana sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Perubahan dari “rumah penjara” menjadi “lembaga pemasyarakatan” bukan semata-mata hanya secara fisik mengubah atau mendirikan bangunannya saja, melainkan yang lebih penting menerapkan konsep pemasyarakatan. Desain fisik LP baru justru berbeda dengan konsep pemasyarakatan. Perlu diresapkan yang disampaikan Hazairin dalam bukunya, Tujuh Serangkai Tentang Hukum: ” …hidup dalam penjara walaupun dalam penjara yang super modern adalah hidup yang sangat menekan jiwa, pikiran, dan hidup kepribadian”.

Pertanyaannya adalah apakah pelaksanaan UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan dengan berbagai peraturan pelaksanaannya telah sesuai dengan pemikiran mulia tahun 1964 dan pesan moral UUD 1945? Apalagi akhir-akhir ini, dengan makin dirasakannya kesemrawutan baik sistem maupun proses peradilan kita, seperti suap, pemerasan, kekerasan, “mafia” peradilan, tebang pilih, dan intervensi politik, telah menimbulkan keraguan apakah mereka yang berada di LP adalah yang benar-benar harus dipidana?

Pemidanaan

LP adalah muara dari proses peradilan. Penahapan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa institusi yang terpisah dan independen harus diartikan agar tercipta proses check and balance dalam pelaksanaannya. Namun, kenyataannya proses check and balance sekarang ini tidak berjalan semestinya.

Ketidakjelasan proses peradilan dan politik menyebabkan sebagian penghuni LP bukanlah mereka yang seharusnya menjalani hukuman dan akhirnya menjadi beban LP. Minimalnya anggaran menyebabkan setiap tempat penahanan berusaha untuk mendapatkan penghuni “jelas”, untuk bisa membiayai keperluan institusinya dan menjadikan mereka sebagai “sumber pendanaan”. Terpidana tidak saja berada di LP, tetapi juga berada di tahanan Kejaksaan Agung dan kepolisian. Di sisi lain, LP juga dijejali dengan tahanan, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Keadaan demikian makin memperparah keadaan di LP dan semakin menjauhkan LP dari cita-cita sebagai “lembaga pemasyarakatan”.

Keterbatasan anggaran menjadikan sebutan “hotel prodeo” hanya tinggal istilah, hampir semua proses ada ongkosnya. Pembangunan LP baru, walaupun kelihatan modern, sudah jauh meninggalkan konsep “lembaga pemasyarakatan”. Lembaga pemasyarakatan haruslah diartikan bukan hanya dari segi fisiknya belaka, melainkan juga dari sisi pembinaannya secara utuh. Hak-hak narapidana sesuai dengan perundangan dan peraturan yang ada perlu ditinjau kembali pelaksanaannya agar sesuai dengan falsafah dan konsep pemasyarakatan yang kita anut.

Dalam menjalankan proses “reintegrasi sosial”, narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga (CMK), asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), dan cuti menjelang bebas (CMB), tetapi kenyataannya proses dan administrasi mendapatkan hak-hak tersebut ruwet serta memakan waktu dan ongkos. Dengan demikian, pelaksanaannya terhambat, misalnya di LP Cipinang dalam dua tahun terakhir ini hampir tidak ada yang menjalankan hak asimilasi. Untuk terpidana kasus-kasus tertentu, hak-hak narapidana seperti di atas, termasuk remisi, telah dikebiri lagi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2006, tanggal 28 Juli 2006.

Langkah yang mendesak untuk dilakukan dalam waktu dekat untuk memperbaiki keadaan LP adalah mengurangi huniannya. Pertama, memberikan segera hak PB dan CMB pada waktunya, tanpa prosedur yang berbelit-belit dan tanpa ongkos. Menghilangkan berbagai peraturan yang justru mempersulit pemberian hak tersebut. Kedua, segera memberlakukan hukuman berupa kerja sosial bagi terpidana di bawah 6 bulan, yang sudah sejak enam bulan yang lalu didengung-dengungkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Ketiga, meninjau kembali seluruh PP, keputusan presiden (kepres), keputusan menteri (kepmen), sampai surat edaran dirjen pemasyarakatan agar tidak bertentangan dengan UU No 12/1995. Keempat, mengevaluasi kembali desain dari LP baru.

Rahardi Ramelan Mantan Narapidana; Juru Bicara Napi–Narapidana Indonesia

 


 

Sabtu, 19 Mei 2007

transportasi
Benang Kusut Perkeretaapian Kita

Moch S Hendrowijono

Meneropong keadaan PT Kereta Api membuat kita makin khawatir pada keselamatan perjalanan kereta api, yang berimbas langsung kepada keselamatan dan keamanan penumpangnya. Apalagi, jika dibandingkan dengan moda angkutan lain, PT KA nomor wahid dan tak akan tertandingi dalam jumlah penumpangnya per tahun.

Garuda Indonesia jika bisa tiga juta penumpang setahun saja sudah boleh dikata hebat. Atau PT Pelni yang mengangkut manusia secara massal, penumpangnya per tahun tak akan mungkin mencapai 10 juta. PT KA tahun lalu mengangkut 152 juta orang, 92 persen penumpangnya kelas ekonomi yang tarifnya sangat murah, termurah dibandingkan dengan tarif angkutan darat lainnya.

Dari Jakarta ke Surabaya lewat Semarang dan Madiun tarifnya hanya Rp 45.000, sedangkan naik bus kelas ekonomi yang paling murah pun tarifnya lebih dari Rp 80.000. Tanah Abang-Rangkasbitung naik KA hanya sejam lebih sedikit tarifnya Rp 2.000, tetapi naik bus bisa tiga jam dengan tarif Rp 12.500.

Itu sebabnya kenapa KA kelas ekonomi selalu dipenuhi penumpang, begitu pun ada saja penumpang yang tidak mau bayar karcis. Utamanya di Jabodetabek, tingkat kebocoran mencapai di atas 30 persen, padahal karcis Bogor-Jakarta hanya Rp 2.500, dalam 50 menit sudah sampai, naik bus bisa dua jam, karcisnya Rp 10.000.

Kereta api kita banyak kelebihannya dibandingkan dengan angkutan darat lain, dan dalam soal keselamatan tetap unggul dibandingkan dengan moda angkutan lain. Korban jiwa kecelakaan KA masih jauh lebih sedikit ketimbang jenis angkutan darat lain, misalnya bus dan sepeda motor.

Di jalur Rangkasbitung, KA menjadi pilihan utama karena murah dan cepat. Penduduk akan mencoba dulu menjejali kereta api, baru kalau tidak berhasil masuk atau naik ke atap, mereka naik bus.

Tarif KA kelas ekonomi diatur pemerintah karena PT KA mendapat penugasan pemerintah untuk mengangkut masyarakat kelas bawah yang dianggap kurang mampu. Bukan hanya itu, masyarakat dirangsang untuk menggunakan angkutan kereta api agar beban jalan raya dikurangi, dengan cara menerapkan tarif murah. Bayangkan, kalau satu hari saja 400.000 penumpang KA Jabodetabek pindah ke bus dan kendaraan pribadi, betapa macetnya jalan tol dan jalan raya ke Jakarta.

Karena menjalankan tugas pemerintah, PT KA diberi PSO (public service obligation) atau semacam kompensasi dari pemerintah yang besarnya dihitung dari selisih biaya operasi dikurangi hasil penjualan karcis ditambah keuntungan. Menurut hitungan Badan Pemeriksa Keuangan, PSO seharusnya diberikan sekitar Rp 1,3 triliun, tetapi nyatanya paling banyak hanya Rp 400-an miliar.

Hitungan bisnis kereta api, biaya operasi KA ekonomi Gaya Baru Malam sekitar Rp 75.000 per penumpang sehingga seharusnya PSO yang diberikan sebesar Rp 30.000 per penumpang. Di Jakarta-Rangkasbitung, PT KA merugi sekitar Rp 10.000 per penumpang, ditambah keuntungan Rp 1.000 saja, maka PSO seharusnya Rp 11.000. Dengan hitungan ini, jika dari 152 juta penumpang KA 92 persen kelas ekonomi, PSO sedikitnya Rp 11.000 x 140 juta sama dengan Rp 1,5 triliun.

Pendapatan PT KA dari tahun ke tahun tak pernah meningkat banyak, sementara gaji karyawan harus tetap naik. Pendapatan yang sudah merugi ditambah beban karyawan yang banyak membuat dana yang tersisa menjadi sangat minim, yang berdampak pada biaya perawatan yang sangat sedikit.

Menurut hitungan di industri kereta api, biaya perawatan sarana rata-rata 5 persen per tahun dari nilai perolehannya. Misalnya, harga lokomotif Rp 11 miliar, maka biaya perawatannya sekitar Rp 550 juta setahun. Kenyataannya biaya yang tersedia hanya 1 persen sampai 1,5 persen saja.

Dampaknya bisa ditebak, perawatan dilakukan seadanya, suku cadang yang harus diganti hanya diperbaiki, itu pun dengan penuh inovasi karena ketiadaan biaya. Kerusakan yang tidak diperbaiki atau diganti membuat kondisi sarana menurun dari tahun ke tahun, dan ini sudah berjalan sejak dekade lalu.

Buruknya kondisi sarana tidak datang tiba-tiba, melainkan sudah mulai sedikit demi sedikit sejak akhir tahun 80-an, dan puncaknya saat ini. Karena itu, Menteri Perhubungan yang baru tak usah terkejut kalau hari-hari pertama duduk di Merdeka Barat sudah ada kereta api yang anjlok.

Perawatan yang minim membuat roda-roda kereta tidak segera diganti, padahal ketipisannya sudah mencapai titik kritis akibat harga roda impor yang makin mahal. Rel juga demikian, tipis tak tergantikan, sedangkan penambat rel yang hilang dicuri orang juga tidak segera diganti. Roda yang tipis dan rel yang melangsing menjadi pasangan yang potensial menimbulkan musibah.

Di Sumatera Selatan, as roda gerbong batu bara terpaksa diganjal agar ketinggian gerbong tetap sama dengan mesin pengguling gerbong di Tarahan untuk menumpahkan muatannya. Pengganjalan dilakukan karena roda menipis sehingga gerbong yang turun ketinggiannya tidak bisa lagi digulingkan.

Gaji karyawan

Di sisi SDM, gaji karyawan PT KA jangan disamakan dengan gaji pegawai PT persero lainnya, apalagi dengan karyawan PT Telkom. Gaji mereka tak terpaut jauh dengan gaji pegawai negeri sipil, sementara biaya sehari-hari makin meningkat.

Banyak karyawan operasional, misalnya petugas pintu perlintasan, masinis, dan asisten masinis, yang terpaksa bekerja di saat tidak tugas, misalnya, menjadi tukang ojek atau tambal ban. Jika ia dinas malam, tenaganya habis di siang hari sehingga tak jarang masinis atau penunggu pintu perlintasan tertidur dalam tugas.

Kecelakaan-kecelakaan akibat kereta api melanggar sinyal, tabrakan dengan kereta lain, merupakan salah satu dampak gaji kecil yang menurunkan disiplin. Apalagi saat ini hanya 25 persen (7.000 orang) pegawai yang berusia 40 tahun ke bawah, sisanya sudah pada usia kurang produktif. Pendidikan mereka pun 62,3 persen berpendidikan SLTP ke bawah, 10.693 orang di antaranya hanya berijazah SD dan 6.636 orang berijazah SLTP.

Apa yang bisa diharap dari kondisi ini jika armada juga lemah, jumlah lokomotif hanya 529, tetapi yang siap operasi 343. Payahnya, dari lokomotif yang bisa dioperasikan, 211 buah (46 persen) di antaranya sudah uzur karena usianya di atas 20 tahun.

Membenahi perkeretaapian kita memang seperti mengurai benang sangat kusut yang harus diurut dari mana awalnya dan tidak cukup hanya dengan memberi PSO sesuai kebutuhan. Perlu dana sekitar Rp 12 triliun untuk mengembalikan kondisi sarana dan prasarana ke posisi normal.

Akhirnya, siapa pun yang dibebani tugas memimpin BUMN ini tak akan memberi hasil yang diharapkan kalau akar masalahnya tidak dibenahi, dengan bongkar pasang direksi sekalipun.

Moch S Hendrowijono Wartawan, Mukim di Cisarua, Bandung

 


 

Rabu, 16 Mei 2007

Presiden Timor Leste

Yohanes Usfunan

Presiden Timor Leste Xanana Gusmao mengatakan, setelah lima tahun merdeka, rakyat Timor Leste justru kecewa karena perbaikan ekonomi itu tak kunjung terwujud (Kompas, 4/4/2007).

Pernyataan itu mengingatkan agar para calon Presiden Timor Leste memberi perhatian serius terhadap pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Dan, tantangan itu agaknya jatuh ke tangan Jose Ramos Horta dari Partai Conselho Nacionale Resistencia da Timor Leste (CNRT) yang mengalahkan Francisco Guteres (Lu Olo) dari partai berkuasa Fretilin. Cita-cita itu akan terwujud apabila Presiden Timor Leste menjalin kerja sama harmonis dengan Pemerintah Indonesia dan pimpinan Gereja Katolik.

Kerja sama

Kerja sama Timor Leste-Indonesia menjadi harapan banyak pihak dan tak boleh diabaikan apabila negeri itu ingin segera membangun ekonominya. Secara konstitusional, kebijakan internasional Negara Republik Demokrasi Timor Leste menentukan, “Republik Demokratis Timor Leste akan membangun hubungan persahabatan dan kerja sama dengan semua bangsa guna mencapai penyelesaian konflik secara damai; perlucutan senjata yang umum, serentak, dan teratur; penciptaan sistem pengamanan bersama; penciptaan sistem pengamanan bersama serta penciptaan orde ekonomi internasional yang baru, yang mampu menjamin perdamaian dan keadilan dalam hubungan antarbangsa. Republik Demokratis Timor Leste akan menjalin ikatan persahabatan dan kerja sama khusus dengan negara-negara tetangga dan sekawasan.

Kebijakan itu tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2 dan 4) UUD Timor Leste 2002. Oleh karena itu, untuk jangka pendek, Timor Leste tidak mungkin menjauhi tetangganya, Indonesia.

Pertama, dari sisi ekonomi dan perdagangan, posisi Indonesia amat strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat Timor Leste. Rakyat Timor Leste di perbatasan Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, dan Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT, saling bergantung dalam perdagangan. Untuk kebutuhan sehari-hari, penduduk di perbatasan tidak mungkin menunggu pedagang negara lain, khususnya yang berbahasa Portugis, meski Pasal 8 Ayat (3) UUD 2002 Timor Leste menyatakan, “akan menjalin ikatan istimewa dengan negara-negara berbahasa resmi Portugis”.

Kedua, secara historis, asimilasi budaya Indonesia-Timor Leste masih kental. Perkawinan campur dengan suami/istri dari Indonesia dan menetap di Timor Leste amat berpengaruh terhadap budaya, seperti dalam berbahasa. Meski secara konstitusi bukan bahasa resmi, bahasa Indonesia tetap digunakan.

Ketiga, persamaan adat istiadat, hukum adat, bahasa, dan agama antara rakyat Timor Leste dan Timor Barat Indonesia merupakan perekat hubungan bilateral kedua negara.

Gereja Katolik

Keberhasilan Presiden Timor Leste ke depan juga amat ditentukan oleh dukungan pemimpin Gereja Katolik yang sejauh ini gigih membela dan mengembangkan hak asasi manusia (HAM). Maka, masyarakat Timor Leste akan menolak setiap ideologi yang bertentangan dengan ajaran kristiani. Karena itu, kebijakan yang melarang pengajaran agama dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi pasti akan ditentang Gereja Katolik.

Kerja sama antara negara dan Gereja Katolik dan dengan Indonesia juga diharapkan dari Jose Ramos Horta.

Pendekatan hukum adat yang sejauh ini masih kuat dalam kehidupan tradisional masyarakat Timor Leste sudah saatnya difungsikan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dan menata kehidupan dalam negeri ketimbang mengedepankan pendekatan asing.

Presiden Timor Leste sebagai lambang dan penjamin kemerdekaan nasional, persatuan negara, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata, sesuai Pasal 74 UUD Timor Leste 2002, diharapkan menjamin perlindungan serta pengembangan HAM generasi pertama, yaitu HAM sipil dan politik yang terkait berbagai kebebasan warga negara dalam mengembangkan demokrasi.

Perlindungan, pengembangan HAM generasi kedua, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya, bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Perlindungan, pengembangan HAM generasi ketiga untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.

YOHANES USFUNAN Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Bali; 2003-2005 Konsultan dan Instruktur Perancangan UU di Timor Leste atas Kerja Sama Asia Foundation-San Francisco University, Amerika Serikat

 


 

Senin, 21 Mei 2007

Masalah Kemiskinan Kita

Jermi Haning

Akhir April 2007, Presiden meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Palu, Sulawesi Tengah.

Lokasi peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri amat strategis karena Palu berbatasan dengan Poso, salah satu daerah konflik di Indonesia yang menyebabkan banyak korban nyawa, harta, dan kemiskinan. Dampak konflik yang paling hakiki adalah kemiskinan relasional (relational poverty) yang tidak mudah dipulihkan dengan kebijakan berbasis anggaran (Myers 2003).

Argumentasi Myers—yang dibangun dari konsep poverty trap (Chambers 1983), lack of social power (Friedman 1992), disempowerment (Christian 1994), dan lack of freedom to grow (Jayakaran 1996)—adalah bahwa poverty is a result of relationships that do not work, that are not just, that are not for life, that are not harmonious or enjoyable.

Karena itu, kehadiran Presiden diharapkan dapat membawa efek bola salju yang akan memulihkan relasi berbagai stakeholders yang berselisih. Hal ini seiring dengan teori modal sosial bahwa semakin kokoh kepercayaan (trust) dan norma bila relasi (network) semakin padat dan kuat (Putnam 1995).

Paradigma lama

Dengan total dana Rp 51 triliun pada 2007, akan tercipta 12,5 juta lapangan kerja sehingga jumlah penduduk miskin pada 2009 akan berkurang 8,2 persen. Demikian proyeksi Menko Kesra.

Ini berarti pemahaman pemerintah terhadap kemiskinan dan strategi pengentasannya belum berubah. Pemerintah masih melihat kemiskinan sebatas defisit, kekurangan. Bahwa orang miskin tidak memiliki pendapatan yang cukup, perumahan yang layak, atau air bersih, pandangan ini mendorong perencanaan pengadaan materi yang tidak ada. Asumsi tidak tertulis adalah bila materi yang tidak ada ini telah ada, orang miskin (dianggap) tidak lagi miskin.

Pandangan semacam ini tidak salah. Orang miskin membutuhkan materi itu, tetapi pandangan ini tidak menyentuh inti persoalan dan justru melahirkan persoalan baru: mendorong pemerintah memosisikan diri sebagai Sinterklas. Orang miskin dilihat sebagai penerima pasif dan sebagai manusia yang tidak utuh (Chambers 1983).

Yang terjadi adalah dehumanisasi orang miskin. Pandangan kita tentang mereka beralih menjadi pandangan mereka tentang mereka: bahwa mereka adalah manusia yang tidak utuh; bahwa talenta Tuhan hanya diberikan kepada pihak luar tidak untuk mereka; bahwa mereka tidak bisa bangkit tanpa pihak luar.

Kemiskinan yang bukan miskin

Kalaupun pemerintah hanya memberi fokus pada kemiskinan materi melalui sisi pengadaan materi, pemerintah sering mengabaikan sisi penggunaan materi.

Membelanjakan pendapatan, bagi orang miskin, sama sulitnya dengan memperoleh pendapatan. Orang miskin suka meniru perilaku orang yang tidak miskin di sekitar mereka sehingga pendapatan yang diperoleh sering habis di aset yang tidak produktif (parabola, handphone), pengeluaran destruktif (alkohol), bahkan pesta pora.

Artinya keberadaan penduduk yang bukan miskin memengaruhi keberhasilan pengentasan kemiskinan.

Peran mereka sangat signifikan karena mereka tidak hidup di suatu komunitas yang terpisah dari penduduk nonmiskin (Anderson (1996). Di suatu komunitas termiskin sekalipun selalu ada sekelompok penduduk tidak/kurang miskin yang menduduki posisi-posisi kunci dalam pengambilan keputusan.

Kelompok ini memiliki persoalan “kemiskinan” yang tidak kalah penting, seperti praktik ijon, perilaku eksploitatif, bahkan pemerasan terhadap penduduk yang miskin. Mereka membangun image bahwa merekalah yang akan menyelamatkan orang miskin, bahwa mereka membuat hidup orang miskin menjadi utuh. Mereka menawarkan peran mesias bagi penduduk miskin.

Kemiskinan kelompok ini lahir ketika mereka kehilangan identitas yang membuat mereka tidak mengerti panggilan mereka yang sesungguhnya.

Kehilangan identitas dan panggilan hidup

Akar persoalan kemiskinan adalah relasi yang rusak sebagai akibat dari cara pandang identitas dan panggilan yang salah.

Penduduk miskin cenderung menyerah kepada nasib dan tidak percaya diri. Kalau ada yang kejatuhan durian, ia gampang jatuh dalam godaan menjadi seperti penduduk nonmiskin. Mereka menolak identitas mereka yang sesungguhnya. Yang lain menyerahkan diri sebagai hamba; bahwa panggilan hidup mereka adalah untuk melayani penduduk yang tak miskin.

Kepercayaan bahwa hanya warga keturunan Tionghoa yang sukses dalam bisnis adalah salah satu contoh rusaknya identitas yang memengaruhi panggilan hidup. Semestinya kita bisa belajar dari Korea yang mampu membangun ekonomi dengan keyakinan, mereka bisa maju dan mengalahkan Jepang (Kompas, 3/5/2007).

Relasi yang rusak dengan Tuhan membuat larut dalam berbagai masalah. Persoalan terkini sering dikaitkan dengan dosa masa lalu, bahkan mereka menyangsikan pengampunan Tuhan sehingga sering kali mereka jatuh ke tangan paranormal yang eksploitatif. Mereka tak melihat diri mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sempurna dan tidak berbeda dari manusia lainnya.

Sementara itu, relasi yang rusak dengan sesama membuat kelompok tertentu menempatkan diri sebagai musuh kelompok lain. Identitas mereka sebagai makhluk mulia yang berakal budi hancur lebur. Kemuliaan yang ada tidak dipakai untuk kesejahteraan bersama, melainkan untuk kelompok sendiri dan untuk menghancurkan kelompok lain.

Persoalan terkini adalah rusaknya hubungan antara manusia dan lingkungan. Manusia tidak melihat dirinya sebagai bagian integral dari lingkungan yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Namun, sebaliknya lingkungan dieksploitasi sehingga berbagai bencana alam telah membawa korban harta dan nyawa yang tidak sedikit.

Jelas, pengentasan kemiskinan tidak cukup bila kemiskinan hanya dilihat sebagai ketiadaan materi semata. Kemiskinan adalah persoalan relasional yang harus diperangi melalui pemulihan identitas dan penemuan panggilan hidup semua stakeholders yang ada.

Jermi Haning Direktur Transform Institute, Timor Barat

 


 

Rabu, 23 Mei 2007

“Virus Profit”

Herry Tjahjono

Ada tiga salah kaprah gejala kehidupan yang memprihatinkan di negeri ini. Pertama, salah kaprah paradigma yang sadar atau tidak telah menggiring orang untuk memutarbalikkan hukum alam, “hidup sejati” dengan “konsekuensi logis kehidupan”. Hidup sejati adalah inti, hakikat, comes first. Konsekuensi logis adalah perifer, kulit, comes later. Yang seharusnya dikejar lebih dahulu adalah hidup sejati dan konsekuensi logis akan datang dengan sendirinya.

Ilustrasinya sederhana, seorang pelajar hidup sejatinya adalah menjadi pelajar sejati (cerdas, bukan hanya otak, tetapi juga kepribadian, watak, dan sebagainya). Jika sudah jadi pelajar sejati, konsekuensi logis akan datang sendirinya, seperti nilai dan peringkat yang baik. Tapi kenyataannya, dunia pendidikan sekarang, orang tua, menggiring anak untuk lebih dulu mengejar nilai dan peringkat. Maka, berbagai penyimpangan terjadi demi nilai dan peringkat yang “hanya” konsekuensi logis itu. Demikian juga atlet, yang terjadi adalah upaya untuk lebih dulu mengejar hadiah dan uang, bukannya menjadi atlet sejati.

Secara umum, demikianlah yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Itu sebabnya banyak wacana, pelatihan, seminar, atau berbagai upaya lain yang menawarkan tema tentang bagaimana mendapatkan “konsekuensi logis kehidupan” (apalagi secara cepat dan instan) laris luar biasa bak kacang goreng. Menjadi kaya dengan cepat, menjadi sukses dengan cepat, dan lainnya, semuanya akan diserbu masyarakat.

Kedua, salah kaprah paradigma kehidupan di atas mendapatkan resultante sempurna dengan dimensi usaha. Para pengusaha (terlepas tetap ada pengecualian) juga dirasuki “virus” konsekuensi logis ini. Mereka cenderung enggan untuk menjadi “pengusaha sejati” dan lebih gemar dengan upaya-upaya mengejar konsekuensi logis lebih dulu.

Elkington (dalam Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Bussiness, 1997) menyebutkan tentang tanggung jawab dunia usaha yang mencakup “3P”: profit, people, planet—yang terkait dengan konsep kepentingan stakeholder.

Namun, dari ketiga P itu, profit lebih mudah tergelincir ke wilayah konsekuensi logis. Profit tentu penting dan menjadi tanggung jawab pengusaha demi kepentingan stakeholder keseluruhan. Namun, secara faktual-psikologis, keuntungan ini lebih diperlakukan sebagai konsekuensi logis yang dikejar lebih dulu. Maka, lupakan soal menjadi pengusaha sejati. Itu sebabnya penyelewengan dunia usaha, mulai dari kasus Enron dan seterusnya sampai kasus “lumpindo” (lumpur panas Lapindo), lebih karena pengusaha dirasuki nafsu mengejar keuntungan sebagai konsekuensi logis belaka.

Ketiga, kedua salah kaprah di atas itulah yang melahirkan “virus profit” (sebagai konsekuensi logis), yang kini merasuki, menghantui, sekaligus merusak berbagai dimensi dan kualitas kehidupan masyarakat kita. Pelajar dan mahasiswa cenderung berpikir dan berorientasi untuk mengejar “profit” bagi dirinya dulu (baca: nilai, peringkat, kelulusan) sehingga kasus perjokian, nyontek, beli ijazah, dan seterusnya merajalela.

Atlet atau olahragawan (apa pun) sama, “profit” apa yang bisa didapatkan lebih dulu, baik itu hadiah, uang, nama besar, kemewahan, dan lainnya. Bahkan, sesungguhnya mereka lupa, “kemenangan” atau menjadi “nomor satu” sekalipun hanyalah konsekuensi logis dari upaya untuk menjadi atlet atau olahragawan sejati. Maka, jangan heran jika, misalnya, dunia sepak bola kita sangat memalukan dengan perilaku tawuran atau lainnya sebab yang dikejar sekadar konsekuensi logisnya.

Dunia politik pun terjangkit hebat oleh “virus profit”. Para pemimpin, baik level politisi biasa, menteri, sampai presiden sekalipun, telah terjangkit virus ini. Yang dikejar lebih dulu adalah konsekuensi logis, apa “profit” yang bisa didapat bagi dirinya sendiri lebih dulu. Konsekuensi logis menjadi pemimpin, politisi, atau presiden adalah “kekuasaan”.

Secara kontekstual, persis yang dikatakan Victor Frankl, bahwa kekuasaan itu hanyalah konsekuensi logis dari upaya seseorang menjadi “pemimpin sejati”. Jika seseorang sudah mampu menjadi pemimpin sejati (yang bernuansakan nilai-nilai dan kepentingan kemanusiaan, umat manusia, rakyat), kekuasaan beserta segenap kenikmatan hidup akan datang dengan sendirinya. Tapi, yang terjadi adalah sebongkah nafsu dan pertanyaan, “Apa profit (kekuasaan) yang bisa didapat bagi diri sendiri dulu?” Itu sebabnya berbagai perilaku, kebijakan, dan pola kepemimpinan cenderung berorientasi pada kekuasaan itu sendiri, bukannya menjadi pemimpin atau presiden sejati. Itu juga sebabnya sekian kali ganti presiden, nasib bangsa tetap terpuruk sebab profit berupa kekuasaan itu lebih dulu didekap oleh para pemimpin. Akibatnya, kita hanya punya politisi dan bukannya negarawan.

Virus konsekuensi logis itu kini bersimaharajalela, semua berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagaimana “pengusaha” dengan “virus profitnya”. Sejatinya, ketiga “P” bukan hanya tanggung jawab “pengusaha” an sich, tetapi juga semua orang, baik itu pelajar, atlet, pemimpin, menteri, presiden, pejuang LSM, dan seterusnya. Kedua P lainnya, people dan planet, juga menjadi kepedulian semua orang.

Namun, akibat P pertama (profit) yang telah menjadi virus mengerikan, kedua P lainnya menjadi mati suri. Jadi, jangan heran, kasus “lumpindo” terkatung-katung menyakitkan para korbannya. Para pemimpin lebih berpikir dan bertindak bak pengusaha dengan “virus profitnya”. Mahasiswa, aktivis LSM, atau komponen masyarakat terkait lainnya nyaris tak peduli, betapa sebagian “planet” dan people di Sidoarjo telah dihancurkan seenaknya oleh segelintir pengusaha dan pemimpin republik yang dijangkiti “virus profit”.

Sebagai fenomena kehidupan, “virus profit” ini hanya bisa diberantas dari lingkungan terdekat dan diri sendiri masing-masing. Orang tua atau pendidik terhadap anak dan anak didiknya, pelatih dan manajer terhadap atletnya, partai politik terhadap para kadernya, dan seterusnya. Jangan mengharap perubahan itu turun dari para pemimpin, menteri, presiden, pengusaha. Ini tentang sebuah virus yang telah menjangkiti diri kita masing-masing.

Herry Tjahjono Corporate Culture Therapist, Penulis Buku The XO Way: 3 GIANTS & 6 Liliputs, Jakarta

 


 

Selasa, 22 Mei 2007

Apa Kata Dunia?

Togu Simorangkir

Indonesia memecahkan rekor dunia dalam penghancuran hutan. Apa kata dunia? Benarkah demikian?

Kata-kata “apa kata dunia?” dipinjam dari kalimat Jenderal Nagabonar. Agaknya, kalimat itu amat tepat untuk mengekspresikan pendapat dunia tentang kondisi hutan Indonesia.

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyatakan, Indonesia menjadi negara tertinggi untuk laju deforestasi. Dalam jangka waktu 2000-2005, hutan Indonesia sudah hilang 1,8 juta hektar per tahun.

Berita Guinness World of Records yang dikeluarkan FAO ini membuat sebagian orang di negeri ini kebakaran jenggot. Ada yang dari kalangan pemerintah, bahkan dari praktisi lingkungan. Mereka berpendapat, data itu tidak benar dan memojokkan Indonesia. Apa kata dunia?

Terlepas dari berbagai pendapat itu, fakta di lapangan menunjukkan hutan Indonesia di ambang kepunahan. Kita bisa merasakan akibat dari kian berkurang dan hancurnya kualitas hutan. Banjir dan kekeringan ada di mana-mana. Belum lagi pemanasan global yang kian tinggi.

Melihat data itu, negara-negara maju berharap agar Indonesia menyelamatkan hutan yang tersisa dan menanam kembali hutan-hutan yang telah berubah menjadi padang bencana. Sebagian orang berpendapat, sudah seharusnya negara-negara maju ikut aktif menyelamatkannya. Caranya dengan “membeli” hutan Indonesia yang memiliki fungsi penyambung napas umat di dunia. “Membeli” bukan berarti memiliki, tetapi sekadar mendonasikan uangnya dalam menyelamatkan paru-paru dunia.

Ambivalen Dephut

Keterlibatan dunia dalam menjaga hutan Indonesia amat bagus, tetapi bukan menjadi solusi terbaik selama Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam masih di bawah Departemen Kehutanan (Dephut). Salah satu faktor mengapa pelestarian alam di Indonesia seperti jalan di tempat atau bahkan mundur beberapa langkah karena pemanfaatan hutan untuk tujuan komersial dan perlindungan hutan dan konservasi alam ada di bawah satu atap, yaitu Dephut.

Ambivalen dalam mengambil kebijakan pasti menghinggapi hati sang menteri. Di satu sisi harus menyelamatkan hutan Indonesia, tetapi di sisi lain harus ada pemasukan keuangan yang besar terhadap negara. Tumpang tindih ini menyebabkan ketiadaan posisi kontrol yang kuat dalam mengawasi kebijakan itu karena ada dalam satu departemen.

Satu contoh, Pemerintah Indonesia melalui Dephut sepakat berperang melawan pembalakan liar (illegal logging). Dephut berusaha menyelamatkan hutan Indonesia karena illegal logging merusak hutan dan merugikan negara. Namun, di sisi lain, Dephut tetap mengizinkan operasi hak pengusahaan hutan (HPH) untuk memanfaatkan hutan kita secara besar-besaran.

Sebagian masyarakat yang melakukan illegal logging dengan alat sederhana agar dapurnya tetap berasap dilarang. Namun, HPH dengan alat-alat berat tetap diizinkan beroperasi. Apa kata dunia?

Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi

Sejak otonomi daerah, Kementerian Negara Lingkungan Hidup bukan pelaksana, tetapi hanya sebagai perancang kebijakan makro dan penetapan berbagai kriteria, norma, standar, dan prosedur dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mengantisipasi berbagai implikasi penerapan otonomi daerah pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, langkah-langkah yang diambil Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup hanya sebatas berkonsultasi dengan sektor, daerah, dan para mitra lingkungan untuk menyinergikan kewenangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Kementerian Negara Lingkungan Hidup hanya dapat berfungsi sebagai event organizer untuk program-program seperti Bumi Lestari, Prokasih, Adipura, dan Langit Biru.

Melihat persoalan yang ada, sudah saatnya kita memiliki Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi yang bisa mengontrol dan mengawasi berbagai kebijakan sektor kehutanan dan sektor lain. Departemen ini nantinya juga dapat mengambil berbagai tindakan nyata yang dapat melestarikan lingkungan dan menyejahterakan masyarakat pada saat bersamaan.

Kini, Kementerian Negara Lingkungan Hidup tidak memiliki kekuatan berarti untuk mengontrol kerusakan lingkungan dan alam dari sektor kehutanan karena Dephut memiliki Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai pengontrol internal.

Rekor dunia penghancuran hutan dapat menjadi positif bila menjadi motivasi untuk mencapai rekor dunia sebagai penyelamat hutan. Hal ini dilakukan bukan karena tekanan negara maju, tetapi karena kemauan dan kesadaran anak bangsa demi menjaga keberlanjutan bumi.

Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi (Delik) akan menjadi alat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyelamatkan hutan Indonesia. Dengan demikian, biarlah sang menteri selalu serius melihat upaya-upaya penghancuran hutan Indonesia.

Togu Simorangkir Ketua Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin)

 


 

Selasa, 22 Mei 2007

Kembali pada Pelestarian Kehati?

Hariadi Kartodihardjo

Keanekaragaman hayati (kehati) sebagai suatu sifat yang melekat pada makhluk hidup bukan hanya mencakup biofisik, tetapi juga tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memungkinkan sifat aneka ragam itu dapat dipertahankan.

Konsep yang menjadi dasar perlunya keanekaragaman itu merujuk keseimbangan kehidupan dan putaran energi dalam ekosistem. Ekosistem seimbang jika kehati yang ada di dalamnya dapat dipertahankan.

Kehati hanya dapat dipertahankan pemerintahan dan komunitas yang dapat menerima perbedaan cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sumber permasalahan pelestarian kehati, di sisi masyarakat, bertumpu pada soal keadilan hak dan akses terhadap sumber daya alam (Yayasan KEHATI, 2006).

Sedangkan di sisi pemerintahan, amat tergantung kemampuan mengelola sumber daya alam yang bukan didasarkan batas-batas wilayah administratif, tetapi pada batas-batas wilayah ekosistem. Informasi tentang daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan dalam pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam (Menko Perekonomian, 2006).

Kedua sumber persoalan itu di Indonesia, sejak Earth Summit 1992 di Rio de Janeiro, Brasil, yang menjadi tonggak upaya global untuk melestarikan kehati, hingga era perubahan iklim saat ini, tidak berubah. Perubahan isu melalui berbagai pertemuan internasional belum membawa arah yang jelas bagaimana kedua sumber masalah itu diatasi.

David Hamphreys (2007) dalam laporan The UNFF: Set up to fail? mengkritik bagaimana lembaga setaraf United Nations Forum on Forests (UNFF) ada dalam inkonsistensi. Kerusakan hutan telah diketahui akibat rendahnya kepastian hak (tenure security) dan lemahnya pengelolaan hutan di hampir seluruh negara tropis.

Perdagangan bebas mengancam hutan tropis, tetapi perkembangannya terus didukung. Upaya sertifikasi ekolabel dalam perdagangan internasional belum didukung negara-negara konsumen sumber daya alam.

Secara fundamental, kebijakan ekonomi nasional juga tak merespons kerusakan kehati maupun daya dukung lingkungan pada umumnya. Konversi hutan alam, tambang terbuka di hutan lindung, dan marjinalisasi masyarakat lokal atas perkembangan investasi usaha besar diletakkan pada solusi atas kebutuhan investasi dan dampak positifnya. Implikasi bagi kerusakan modal sosial dan menurunnya daya dukung lingkungan belum diletakkan ke dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional.

Politik lingkungan

Detlef Sprinz, peneliti Postdam Institute for Climate Impact Research, Jerman, menyebutkan persoalan itu sebagai persoalan kebijakan publik jangka panjang. Karakteristik persoalan seperti itu, menurut Sprinz (2006), ditandai ketidakpastian (time inconsistency) karena melampaui periode masa jabatan eksekutif maupun legislatif, bahkan lintas generasi. Dari pengamatannya di beberapa negara, time inconsistency dijalankan baik oleh berbagai keputusan eksekutif maupun legislatif.

Disebutkan, misalnya, dijalankannya kebijakan “pemutihan” terhadap pelanggaran tata ruang sehingga upaya melanggar melembaga dalam perilaku masyarakat. Kinerja ekonomi makro dicapai dengan mengorbankan daya dukung lingkungan, akibat rasionalitas politik menganggap daya dukung sebagai sesuatu yang “tidak terlihat” atau secara politik tidak relevan dibicarakan. Hal demikian ditunjang ketidaktahuan atau ketidakpedulian masyarakat terhadap menurunnya daya dukung lingkungan.

Studi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2006) tentang daya dukung Pulau Jawa, misalnya, menunjukkan time inconsistency itu. Dari perhitungan jejak ekologi (ecological footprint) ditunjukkan, daya dukung Pulau Jawa sudah terlampaui (overshoot). Desa-desa yang lokasinya rawan banjir bandang, banjir tahunan, dan rawan longsor masing-masing berjumlah 257, 2.846, dan 1.970 desa. Dari analisis isi media (koran) ditunjukkan, selama periode 2004-2006 telah terjadi banjir, longsor, dan kekeringan masing-masing di 102, 51, dan 97 kabupaten/kota.

Sedangkan sawah yang pernah mengalami banjir, longsor, dan kekeringan masing-masing berjumlah 249.863 ha, 314.721 ha, dan 790.699 ha.

Kenyataan itu diabaikan oleh para pembuat kebijakan. Dari analisis isi 119 peraturan daerah (perda) dalam studi itu, 71 perda di antaranya bersifat eksploitatif terhadap sumber daya tanah, air, bahan tambang dan hutan, dan 41 perda di antaranya sama sekali tidak memerhatikan daya dukung lingkungan. Belum diketahui apakah perda yang memerhatikan daya dukung lingkungan itu diterapkan dalam pelaksanaannya.

Perubahan iklim

Perubahan iklim adalah simtom. Program jangka pendek untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkannya adalah memperbaiki kelembagaan, yaitu kelembagaan yang mampu menyalurkan informasi perkiraan berbagai perubahan iklim sampai di masyarakat tepat waktu.

Program jangka panjang adalah memperbaiki kegagalan pengelolaan sumber daya alam. Program ini akan efektif jika ditunjang implementasi berbagai kesepakatan internasional dalam bentuk investasi dan perdagangan yang dapat mendukung pelestarian pemanfaatan sumber daya alam.

Dengan demikian, meski wacana dan aliran sumber daya global berkembang dari waktu ke waktu, dan kini semua pihak tertuju pada kata kunci “perubahan iklim”, tetapi masalah yang dihadapi Indonesia tetap sama, yaitu soal kepastian hak dan akses terhadap sumber daya alam serta kelembagaan pemerintah.

Pengalaman sejak 1980-an hingga kini tentang kegagalan melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, kerusakan hutan akibat illegal logging, degradasi pesisir dan pantai, serta kemiskinan yang melanda masyarakat yang tinggal di dekat sumber daya alam, yaitu akibat meninggalkan upaya memperbaiki hak dan akses, lemahnya pengelolaan sumber daya alam, serta lemahnya kelembagaan pemerintah.

Kenyataan itu menunjukkan, tingginya ketersediaan biaya tidak menunjukkan arti penting perbaikan kinerja yang dikehendaki. Karena biaya yang tersedia, dari pengalaman selama ini, hanya untuk menjawab pertanyaan keliru.

Kembali ke kehati

Kunci pengelolaan sumber daya alam di negara tropis adalah “keanekaragaman”. Sementara itu, perkembangan pengetahuan menuju sifat-sifat monolitik, baik demi efisiensi ekonomi, perkembangan teknologi, maupun aliran politik yang mengusungnya.

Secara umum para teknokrat dan ahli di pemerintahan maupun para peneliti di lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi dengan cerdas mengadopsi perkembangan pengetahuan itu.

Sebagai kelompok epistemic community, para teknokrat dan ahli itu sangat diandalkan dalam pembuatan kebijakan pembangunan umumnya. Namun, dari perkembangan selama ini, mungkin di balik kecerdasan itu ada kegagalan untuk memahami persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan dan persoalan yang “tidak terlihat”, yaitu daya dukung lingkungan.

Karena itu, dalam keikutsertaan memahami masalah-masalah nasional dan global dewasa ini, perlu diimbangi dengan melihat kembali hal-hal mendasar posisi geopolitik Indonesia dalam konteks pelestarian kehati.

Agenda yang perlu diusung adalah mengarusutamakan pentingnya pelestarian kehati dalam konteks perubahan masalah-masalah global, seperti perubahan iklim, dan bukan sebaliknya? Dan hari ini kehati kita peringati.

Hariadi Kartodihardjo Pengajar di Fakultas Kehutanan IPB, Pascasarjana IPB dan UI; Ketua Pengurus Yayasan KEHATI

 


 

Jumat, 25 Mei 2007

Berakhirnya Era Kaum Neo-Cons?

Bara Hasibuan

Setelah ditekan bertubi-tubi, akhirnya Paul Wolfowitz memutuskan untuk mundur dari jabatan Presiden Bank Dunia, Jumat 18 Mei.

Secara kasatmata apa yang terjadi pada Wolfowitz mungkin hanya dilihat sebagai manifestasi pelanggaran kode etik internal organisasi. Namun, kasus ini sebenarnya memiliki arti lebih signifikan, yaitu jatuhnya korban dari proses public humiliation yang dialami kaum neo-conservatives atau sering disebut neo- cons, di mana Wolfowitz merupakan simbol intelektualnya.

Amat berpengaruh

Kaum neo-cons sering disebut “cabal” (bisa diartikan kelompok yang mempunyai tujuan khusus) yang amat berpengaruh dalam Pemerintahan Bush dan berperan penting mendorong perubahan gaya kebijakan luar negeri AS menjadi assertive dan unilateral. Mereka dinilai berperan besar di balik keputusan untuk menyerang Irak. Seiring kian buruknya situasi di Irak, kaum neo-cons juga mengalami perubahan nasib, dari ditakuti dan di-respect menjadi termarjinalisasi.

Sebelum ini, L Lewis Libby, sesama neo-cons, orang dekat Wolfowitz dan pernah menjabat Kepala Staf Kantor Wakil Presiden, dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena terbukti berbohong di bawah sumpah saat diperiksa dalam kasus pembocoran agen CIA, Valerie Pamel.

Sementara itu, Donald Rumsfeld, patron neo-cons, dipecat dari jabatan Menteri Pertahanan setelah kekacauan di Irak dianggap sebagai penyebab utama kekalahan Partai Republik di pemilihan sela November 2006.

Namun, humiliation yang paling menyakitkan bagi kaum neo- cons adalah kian kacaunya proyek ambisius mereka di Irak yang sudah salah besar dari awalnya.

Dari masa sebelum perang, misalnya, kelihatan sekali alasan untuk menyerang Irak amat dipaksakan. Pemerintahan Bush tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Irak masih menyimpan senjata pemusnah massal. Bahkan, sebetulnya, saat itu Dr Hans Blinx, Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Irak, sudah menyimpulkan, Irak sudah menghancurkan senjata pemusnah massalnya di akhir 1990-an. Kini, ketika tidak ditemukan senjata pemusnah massal di Irak, susah untuk tidak menyimpulkan bahwa pemerintahan Bush memanipulasi laporan intelijen atas Irak saat itu.

Demi menguatkan rationale untuk menyerang Irak, dari berbagai retorika Bush dan Cheney, pemerintahan Bush juga kelihatan memanipulasi rakyat Amerika untuk percaya bahwa Saddam Hussein mempunyai peran di balik peristiwa 11 September. Usaha itu terbukti efektif karena mayoritas rakyat Amerika saat itu percaya Saddam ikut bertanggung jawab atas serangan 11 September itu.

Bukan hanya soal justifikasi, eksekusi dari perang itu sendiri juga sudah salah dari awal. Rumsfeld dan Wolfowitz percaya, untuk mematahkan perlawanan pasukan Irak tidak dibutuhkan jumlah tentara yang banyak. (Rumsfeld, khususnya, memang ingin menggunakan invasi ke Irak sebagai eksperimen pertama atas proyeknya untuk membuat pasukan AS lebih ramping).

Ketika Kepala Staf Angkatan Darat Erick Shinseki mengatakan di depan Kongres, dibutuhkan sedikitnya 300.000 tentara untuk invasi awal, Wolfowitz merespons dengan mengatakan, jumlah itu wildly off the mark (amat melenceng). Tidak lama setelah itu, Shinseki pun dicopot.

Memang betul, dengan jumlah tentara yang minim, pasukan AS berhasil melumpuhkan pasukan Saddam Hussein dalam waktu relatif singkat yang kemudian mendorong Bush secara prematur mengumumkan, mission accomplished (misi tercapai).

Namun, ternyata misi sama sekali tidak tercapai karena kemenangan militer AS diikuti kekacauan dan perang saudara yang berlangsung hingga kini. Kaum neo-cons menemukan keterbatasan dari kekuasaan Amerika. Winning the peace tidak semudah winning the war.

Didiskreditkan

Ketidakbecusan dari eksekusi Perang Irak ini bukan hanya membuat kaum neo-cons didiskreditkan orang-orang luar, tetapi mereka juga diserang sesama mereka sendiri.

Richard Perle, tokoh neo-cons yang pernah duduk di dewan penasihat Departemen Pertahanan, mengatakan, jika dia tahu bahwa invasi akan sekacau itu, mungkin ia akan menentangnya. Tokoh neo-con lain bahkan lebih keras mengatakan kepada majalah Vanity Fair, tim yang mengeksekusi Perang Irak merupakan salah satu yang paling tak kompeten dalam sejarah kontemporer AS.

Yang juga cukup mengejutkan, tokoh neo-con yang juga intelektual ternama penulis buku The End of History and the Last Man, Francis Fukuyama (yang juga pernah menjadi rekan di Wolfowitz di School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University), mengkritik habis-habisan Perang Irak di bukunya yang berjudul America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy.

Dalam buku itu Fukuyama mengatakan bahwa dua kesalahan utama pemerintahan Bush adalah meng-underestimate level kebencian rakyat Irak atas benevolent hegemony AS dan sikap optimistis yang berlebihan bahwa social engineering dari nilai-nilai Barat dapat diterapkan di Irak dan Timur Tengah secara keseluruhan.

Poin terakhir yang diungkap Fukuyama inilah yang sebetulnya merupakan pukulan terbesar bagi kaum neo-cons. Selain sebagai manifestasi dari keharusan AS untuk menggunakan preemptive strike terhadap suatu ancaman, bagi mereka Perang Irak juga memiliki nilai lebih strategis: awal dari usaha mentransformasi seluruh kawasan Timur Tengah menjadi demokratis.

Berujung kehancuran

Di sini lagi-lagi mereka menemukan keterbatasan dari kekuasaan Amerika. Bukan hanya menanamkan demokrasi ala Barat terbukti amat sulit karena karakter dari masyarakat di sana yang tidak siap. Seperti dikatakan Fukuyama, Irak setelah Saddam Hussein ternyata mengandung kebencian yang dalam atas AS.

Pada akhirnya, kaum neo-cons menemukan kenyataan, tindakan preemptive untuk menghadapi ancaman dan misi penyebaran demokrasi merupakan dua hal yang amat berbeda dan susah untuk direkonsiliasikan.

Yang jelas, tragedi di Irak serta berakhirnya era neo-cons merupakan pelajaran bahwa penggunaan kekuasaan secara berlebihan dan berdasarkan hubris atau arogansi yang berlebihan akhirnya hanya akan membawa kehancuran.

Apa yang terjadi pada Wolfowitz ini sangat disayangkan karena selain ia merupakan a great friend of Indonesia, ia juga mempunyai intensi tulus untuk memberantas korupsi dan memerangi kemiskinan.

Bara Hasibuan Congressional Fellow 2002-2003

 


 

Selasa, 22 Mei 2007

Menyelamatkan Reformasi

Yudi Latif

Sembilan tahun setelah pekik reformasi merobek langit mendung politik Jakarta, kepercayaan publik akan keampuhan daya ubahnya mencapai titik nadir.

Publik pantas kecewa. Berkah reformasi cuma menetes ke kantong-kantong keserakahan elite tertentu, yang bersikap aji mumpung dari perubahan kesempatan, prosedur, dan kelembagaan politik. Bagi rakyat banyak—yang membayangkan demokrasi sebagai sarana perbaikan kualitas hidup—tekanan rezim baru pada pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan menelantarkan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya memerosotkan wibawa reformasi sebagai mimpi buruk.

Hasrat reformasi untuk menegakkan daulat rakyat tidak terjadi. Demokrasi dijalankan dengan menyertakan sedikit kaum demokrat, bahkan tanpa memedulikan nasib demos (rakyat-jelata), yang menjadi ibu kandungnya. Rakyat didorong ke bilik-bilik pencoblosan pada tahap awal, untuk diabaikan pada tahap akhir.

Situasi ini telah dirisaukan Soekarno 67 tahun lalu. “Ya, marilah kita ingat akan pelajaran revolusi Perancis itu. Marilah ingat akan bagaimana kadang-kadang palsunya semboyan demokrasi, yang tidak menolong rakyat-jelata, bahkan sebaliknya mengorbankan rakyat-jelata, membinasakan rakyat-jelata sebagaimana telah terjadi di dalam revolusi Perancis itu. Marilah kita awas, jangan sampai rakyat-jelata Indonesia tertipu oleh semboyan ’demokrasi’ sebagai rakyat-jelata Perancis itu, yang akhirnya ternyata hanya diperkuda belaka oleh kaum borjuis yang bergembar-gembor ’demokrasi’—kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, tetapi sebenarnya hanya mencari kekuasaan sendiri, keenakan sendiri, keuntungan sendiri!”

Bukan khas Indonesia

Nada putus asa merebak dari segala penjuru. Keadaan negara tak kunjung menemukan bentuk politik yang cocok bagi watak rakyatnya, seakan terus tersandung dari eksperimen kekuasaan yang satu ke yang lain dengan hasil yang sama: rakyat sebagai pelengkap penderita.

Dalam kabut apatisme dan pesimisme, orang sulit membayangkan terusan di ujung terowongan transisional. Tetapi untuk tidak mudah terserang depresi “pasca-otoriter” yang merambatkan nostalgia ketertiban masa lalu, perlu diingatkan, kekacauan dan kekecewaan dalam situasi transisional seperti ini bukan pengalaman khas Indonesia.

Seperti dilukiskan Huntington (1991), sepuluh tahun setelah tumbangnya kediktatoran di Portugal (1974), kegembiraan dan semangat kreatif awal perlahan lenyap. Menjelang 1987, luapan kegembiraan terhadap demokratisasi di Amerika Latin telah “lenyap”. Di Pakistan, kurang dari setahun masa transisi, kemurungan dan ketidakpercayaan menggantikan luapan kegembiraan dan harapan. Setahun setelah tumbangnya kediktatoran di Eropa Timur, pengamat menemukan kekecewaan dan keputusasaan yang mendalam.

Untuk keluar dari jebakan itu, sikap optimistis harus terus dipelihara. Orang boleh kecewa dan mengganti pemerintahan, tetapi harus bersabar untuk mempertahankan rezim (sistem) demokratis. Perlu disadari, demokrasi merupakan solusi terhadap tirani, tetapi tidak selalu merupakan solusi terhadap masalah-masalah lain.

Berbeda dengan ledakan harapan, pemerintahan demokratis baru justru sering dihadapkan pada aneka masalah dan kekecewaan yang sulit diatasi. Karena itu, betapapun legitimasi kinerja memainkan peran penting bagi kelangsungan pemerintahan demokratis baru, yang lebih menentukan bukan kesanggupan mereka menuntaskan masalah-masalah itu, tetapi cara pemimpin politik menanggapi ketidakmampuan dengan menggalang semangat gotong royong.

Manajemen pemerintahan

Terbatasnya jangkauan yang bisa dilakukan, suatu pemerintahan demokratis bisa bertahan jika mampu memelihara kepercayaan dan keyakinan rakyat. Karena itu, empati terhadap situasi kebatinan rakyat serta pelibatannya dalam agenda pemerintahan menjadi faktor amat penting. Seperti anjuran George S Patton, penasihat Presiden Clinton, “Jangan pernah berkata kepada rakyat tentang bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Tetapi, katakan kepada mereka apa yang kamu inginkan untuk dapat mereka capai, dan kamu akan terkejut oleh kemampuannya.”

Untuk membangkitkan optimisme dan kreativitas rakyat, ujung prosesi demokrasi harus bermuara pada manajemen pemerintahan (birokrasi) yang sejalan tuntutan demoktratis. Ledakan partisipasi massa sering berujung kekecewaan, saat hiruk-pikuk perdebatan politik tak punya kaitan dalam output pemerintahan. Ini bisa terjadi karena dalam konteks negara modern, de facto kekuasaan tidak dijalankan oleh perdebatan parlemen atau sabda raja, tetapi rutinitas administrasi.

Dalam konteks ini, fokus birokrasi pemerintahan harus bergeser dari asupan ke hasil. Artinya, jangan berhenti pada regulasi yang menetapkan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan, berapa orang yang harus dicakup, berapa besar pinjaman yang diberikan. Perhatian harus ditekankan pada hasil, kreativitas yang lahir, serta kinerja yang ditunjukkan, yang akhirnya menuju pada kebijakan pembiayaan atas dasar prestasi.

Terlalu mahal jika eksperimen demokrasi diruntuhkan oleh dorongan kembali ke otoritarianisme. Karena itu, kepercayaan terhadap demokrasi harus dirawat dengan berhenti memandang politik sebagai “seni kemungkinan” (the art of the possible), jika itu berarti sekadar seni untuk berspekulasi, dagang sapi, intrik, mengecoh persepsi publik, dan deal-deal rahasia yang merugikan publik.

Saatnya ditegakkan politik sebagai “seni ketidakmungkinan” (the art of the impossible), yang mampu memperbaiki dan mengembangkan diri demi menyelesaikan hal-hal yang dianggap tidak mungkin. Dengan kata lain, seni untuk menjebol batas kewajaran dan kebudayaan yang menjadi dasar pembenar terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak rakyat.

Dengan ketulusan pengabdian, semoga ada terang di ujung gelap!

YUDI LATIF Direktur Eksekutif Reform Institute; Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina

 


 

Rabu, 23 Mei 2007

Pemimpin atau Kepemimpinan Baru?

Mochtar Buchori

Apa yang kita butuhkan saat ini? Pemimpin baru atau kepemimpinan baru? New leaders atau new leadership?

Mungkin dua-duanya. Namun, yang pasti kita butuhkan ialah kepemimpinan baru. Menurut saya, kita butuh new leadership. Kepemimpinan baru seperti apa yang diharapkan? Kepemimpinan baru yang mampu memberi teladan, yang mampu menggalang tekad rakyat, dan mampu memahami serta mengikuti aspirasi rakyat. Ini merupakan jenis kepemimpinan yang berbeda dari jenis kepemimpinan yang ada kini, yaitu kepemimpinan yang mementingkan kepentingan kelompok pemimpin dan menggunakan simpati rakyat sebagai landasan untuk menopang kepentingan pemimpin.

Pemimpin adalah pendidik

Jenis kepemimpinan baru ini saya jabarkan dari pesan almarhum Ki Hadjar Dewantara, yaitu agar para pendidik selalu sung tulada (memberi teladan) bila sedang ada di depan, selalu mangun karsa (membina tekad bersama) bila sedang ada di tengah-tengah para murid, dan selalu tut wuri handayani (mengikuti sambil mengarahkan) bila sedang ada di belakang.

Dalam pandangan saya, fungsi pemimpin sama dengan fungsi pendidik. Baik pemimpin maupun pendidik harus melaksanakan tugas membimbing.

Dalam kosakata modern, jenis kepemimpinan ini disebut transforming leadership, yaitu kepemimpinan yang dapat melahirkan transformasi atau perubahan yang mendasar dalam masyarakat kita. Kiranya, inilah yang kita dambakan bersama. Dan yang kita inginkan bersama ialah bahwa pada suatu saat, pada masa depan, masyarakat kita menjadi lebih bersih dari korupsi, pemimpin-pemimpin kita menjadi lebih jujur, dan birokrasi kita menjadi lebih cakap.

Bilamana hal-hal ini benar-benar terjadi, berarti dalam masyarakat kita telah terjadi perubahan yang bersifat mendasar. Perubahan semacam ini hanya akan terjadi jika ada kepemimpinan yang bersifat transforming, yaitu kepemimpinan yang berwatak sung tulada, mangun karsa, dan tut wuri handayani.

Interaksi pemimpin-pengikut

Dalam pandangan saya, perbedaan pokok antara kepemimpinan yang bersifat transforming dan kepemimpinan yang ada kini terletak pada sifat hubungan antara pemimpin dan pengikut.

Kepemimpinan yang mampu memberi teladan, mampu membina tekad kolektif, mampu mengikuti dan mengendalikan itu mensyaratkan adanya kemampuan pemimpin memahami apa yang sebenarnya ada dalam hati penganut.

Yang kita lihat kini, para pemimpin tidak berusaha memahami apa yang sebenarnya diinginkan pengikutnya. Yang mereka usahakan ialah hal yang sebaliknya, yaitu agar para pengikut menerima, membenarkan, dan mendukung apa yang dikehendaki para pemimpin.

Jadi, kini bukan para pemimpin yang berusaha ngemong rakyat, tetapi rakyat yang diminta ngemong para pemimpin. Dengan mentalitas pemimpin yang ada kini, tidak akan muncul kepemimpinan yang mampu mendatangkan perubahan mendasar dalam masyarakat. Selama jenis kepemimpinan yang ada kini tetap dipertahankan, kita tidak usah berharap datangnya perubahan mendasar dalam masyarakat kita. Jangan mengharap kedatangan transformasi sosial dan kultural dalam masyarakat kita.

Menunggu pemimpin baru

Dari mana para pemimpin jenis baru ini akan datang? Dari generasi muda. Dan kata “generasi muda” memiliki cakupan makna amat luas. Mungkin yang muda-muda di antara para pemimpin sekarang akan ada yang mampu berubah menjadi pemimpin yang memahami semangat zaman, dan berusaha mengubah gaya kepemimpinannya sesuai tuntutan zaman.

Namun, dari para pemimpin senior yang ada kini, rasanya sulit diharapkan bahwa di antara mereka akan banyak yang bertobat (to repent) dan mampu mengonversikan dirinya menjadi dari jenis pemimpin lama—yaitu pemimpin transaksional—ke jenis pemimpin baru, pemimpin transformasional

Dari mana para pemimpin jenis baru ini diharapkan datang? Dari generasi yang lebih muda, yang kini masih di bangku sekolah menengah atau kuliah di perguruan tinggi. Di antara generasi muda ini, banyak yang kecewa terhadap kepemimpinan serta pemimpin-pemimpin yang ada dewasa ini. Lapisan-lapisan generasi muda ini merupakan sumber bagi para calon pemimpin jenis baru. Jika bangsa ini benar-benar menginginkan kedatangan kepemimpinan serta para pemimpin jenis baru pada masa datang, harus ada pihak-pihak yang menggarap sumber ini. Tanpa digarap, sumber ini tidak akan menghasilkan apa pun. Yang akan dihasilkan ialah para pemimpin muda dari jenis lama.

Diperlukan usaha

Transisi dari kepemimpinan transaksional ke kepemimpinan transformasional tidak akan datang dengan sendirinya. Dibutuhkan usaha-usaha yang dapat secara efektif mengajak masyarakat untuk secara sadar menolak kepemimpinan yang ada sekarang, yang hanya akan membawa bangsa kita ke kehancuran.

Juga dibutuhkan langkah-langkah yang jelas mengatakan kepada seluruh bangsa, bahwa kita membutuhkan kepemimpinan yang mampu mendatangkan berbagai perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat. Suara menolak kepemimpinan lama dan memanggil kepemimpinan baru ini harus dapat didengar seluruh bangsa, terutama generasi muda. Jika generasi tua, tidak dapat atau tidak mau mendengar, biarkan saja. Yang menentukan masa depan bukan generasi tua, melainkan generasi dewasa yang belum begitu tua dan generasi muda.

Masalahnya kini, siapa yang akan menyuarakan hal ini? Siapa yang dengan jelas dan efektif dapat berkata, “Kita tidak butuh kepemimpinan jenis transaksional ini. Kita butuh kepemimpinan jenis baru, yaitu kepemimpinan transformasional. Kita butuh pemimpin yang mampu memberi teladan, mampu bersama rakyat membina tekad, dan mampu memahami serta mengikuti aspirasi rakyat.”

Ini kedengaran seperti ajakan memulai revolusi. Namun, ini hanya ajakan untuk menyelamatkan bangsa dari tirani egoisme politik yang memanfaatkan naifitas politik rakyat.

Mochtar Buchori Pendidik


Rabu, 23 Mei 2007

Amien Rais untuk Pembelajaran Hukum

Satjipto Rahardjo

Di tengah-tengah keributan tentang apa yang dinamakan dengan aliran dana dari Departemen Perikanan dan Kelautan kepada sejumlah pihak, Prof Amien Rais secara terbuka mengaku bahwa dirinya termasuk yang menerima aliran dana nonbudgeter tersebut (Kompas, 16 Mei 2007).

Kejadian yang tidak lazim tersebut sangat menarik untuk dibicarakan dan dapat dibicarakan dari berbagai sudut. Artikel ini membahasnya dalam kaitan dengan hukum untuk menemukan pembelajaran apa yang kita dapat. Kita berharap boleh mendapatkan pencerahan dari situ.

Hukum itu bukan “Rinso yang bisa mencuci sendiri”, melainkan membutuhkan mobilisasi. Tanpa mobilisasi, hukum hanya merupakan dokumen janji-janji belaka.

Kendati hukum pidana memuat Pasal 362 yang mengancam pidana terhadap pencurian, tetapi kalau polisi tidak bergerak menangkap sang pencuri, pasal itu hanya merupakan janji kosong. Inilah hakikat mobilisasi hukum.

Adresat hukum

Dalam kasus dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DPK) juga telah terjadi mobilisasi, tetapi tak dilakukan oleh polisi dan jaksa, melainkan oleh seorang adresat hukum, yaitu seorang warga negara, bernama Amien Rais. Di sini, pengetahuan kita diperkaya, bahwa penegak hukum bukan hanya polisi, jaksa, dan hakim, melainkan juga rakyat sendiri.

Dalam doktrin positif, orang dilarang main hakim sendiri, tetapi Amien Rais telah menjalankan apa yang dilarang oleh doktrin tersebut, dalam hal ini “menghakimi” dirinya sendiri. Untuk membedakannya dari doktrin yang berkonotasi negatif tersebut, apa yang dilakukan Amien Rais saya namakan “main hukum sendiri” (Satjipto Rahar- djo, Kompas, 1 Agustus 1975).

Sekalipun negara kita dinamakan negara hukum, tetapi pada pengamatan lebih dalam, dokumen atau teks-teks hukum itu menjadi tidak berdaya apabila manusia tidak turut campur. Maka, sesungguhnya, hukum itu adalah perilaku kita sendiri jua (Satjipto Rahardjo, Kompas, 23 September, 2002). Perilaku Amien Rais memperkuat pernyataan tersebut. Negara hukum tak akan kunjung mendatangkan ketertiban dan keamanan manakala perilaku umumnya bangsa Indonesia tidak tertib. Sebaliknya, tanpa harus menyiapkan ribuan undang-undang, apabila perilaku kita baik, dengan sedikit undang-undang pun sudah cukup.

Prof Amien Rais tanpa sadar mengajarkan kepada kita bahwa negara hukum itu akan menjadi bangunan yang berkualitas manakala manusia-manusia di dalamnya berbudi pekerti luhur. “Biarlah, kalau memang menurut hukum saya harus dipenjara, saya biar dipenjara,” begitu kata profesor kita.

Kembali di sini dikutip kata-kata Taverne, “Berikan kepadaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan undang-undang yang burukpun saya dapat membuat putusan yang baik.”

Senada dengan itu, Gerry Spence, advokat senior Amerika Serikat, mengatakan, “Sebelum menjadi ahli hukum profesional, jadilah manusia yang berbudi luhur (evolved person) lebih dulu.” Kalau tidak, para ahli hukum hanya akan lebih menjadi monster daripada malaikat penolong orang susah.

Jauh lebih korup

Secara sosiologis, lingkungan memengaruhi perbuatan seseorang. Dibandingkan dengan lima puluh tahun yang lalu, lingkungan kita sekarang memang jauh lebih korup.

Namun, sebagai profesor, ia tentu akan mengatakan kepada mahasiswanya bahwa “dalam dunia akademi salah itu boleh, tetapi bohong tidak boleh.” Kredo ini yang barangkali telah turut menyelamatkan Amien Rais dari atmosfer korup di sekitarnya. Karena konon dalam politik, justru bohong itulah yang boleh.

Prof Amien Rais telah memberikan tambahan pencerahan kepada kita bahwa mengusahakan budi pekerti luhur adalah bagian sangat penting dalam membangun negara hukum yang menyejahterakan dan membahagiakan bangsanya.

Mudah-mudahan contoh yang telah diberikan oleh Amien Rais akhirnya tidak dikotori oleh politisasi.

Satjipto Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro Semarang

 


Kamis, 24 Mei 2007

Depkominfo dan Tugas Penerangan

Agus Sudibyo

Perombakan kabinet tentu diharapkan benar-benar berdampak pada pembenahan kinerja dan performance kabinet. Menteri yang baru semestinya adalah figur dengan visi, orientasi, dan pengalaman memadai untuk mendukung keberlanjutan proses reformasi birokrasi dan reformasi kebijakan pada masing-masing departemen atau kementerian.

Tanpa terkecuali, harapan ini juga mengemuka ketika Prof Mohammad Nuh terpilih sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Menkominfo baru diharapkan dapat menghadirkan nuansa dan warna baru pada aras kebijakan, prioritas tindakan dan pola hubungan Depkominfo. Tantangannya adalah bagaimana mengembalikan spirit dan komitmen pemerintah untuk mereformulasi sistem komunikasi politik dan relasi kekuasaan yang demokratis antara negara, masyarakat, dan entitas media.

Fungsi penerangan

Mengapa pemerintah hampir selalu terlambat dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan publik: bencana tsunami, banjir, tanah longsor, flu burung, gizi buruk dan busung lapar, hingga rentetan kecelakaan transportasi publik? Mengapa pemerintah selalu gagal menekan jumlah korban dan kerugian? Salah satu jawabannya adalah karena pemerintah masih memandang remeh pentingnya kebutuhan akan diseminasi informasi dan penerangan publik.

Dalam kasus bencana alam misalnya, masyarakat terkesan dibiarkan menghadapi bencana tanpa memiliki basis pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi indikasi-indikasi datangnya bencana, langkah antisipasi yang diperlukan, serta prioritas-prioritas tindakan untuk evakuasi diri dan pencarian bantuan.

Masyarakat juga hanya bergantung pada pemberitaan media untuk mengetahui seluk-beluk flu burung, sejauh mana persebarannya, seberapa serius gizi buruk dan busung lapar mendera saudara kita di wilayah timur Nusantara, dan seterusnya. Tidak jelas benar sejauh mana pemerintah telah melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan data-data, serta merumuskan strategi komunikasi untuk merespons berbagai masalah tersebut. Alih-alih, masyarakat justru kerap menyaksikan adegan saling lempar tanggung jawab antarpejabat publik, seperti terjadi dalam penanganan kasus flu burung dan lumpur Lapindo.

Rentetan kecelakaan transportasi publik belakangan juga mencerminkan sebuah krisis informasi publik. Masyarakat dipaksa untuk memilih berbagai moda transportasi, semata-mata karena pertimbangan menghemat waktu atau biaya, tanpa informasi memadai tentang kualitas, kelayakan, dan keamanan moda transportasi tersebut.

Krisis informasi publik dan buruknya pola komunikasi publik pemerintah inilah yang mestinya menjadi pekerjaan utama Depkominfo. Bagaimana merumuskan strategi yang efektif untuk mengomunikasikan dan menyebarluaskan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk mengantisipasi berbagai permasalahan sosial. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi Depkominfo sebagai information aparatus, dengan proyeksi untuk membangun kompetensi dan kapasitas penerangan publik dan diseminasi informasi. Orientasi tindakan dan kebijakan Depkominfo semestinya tak beranjak jauh dari fungsi public service pada sektor informasi dan komunikasi.

Termasuk di dalamnya bagaimana membantu menyosialisasikan kebijakan dan rencana kebijakan pemerintah sehingga tidak selalu terbentur pada kontroversi yang kontraproduktif bagi legitimasi pemerintah sendiri. Serta bagaimana merancang semacam public service information center yang lengkap dan mudah diakses guna membantu pengembangan sektor bisnis, investasi asing, pariwisata, iptek, budaya dan seni, pengembangan masyarakat sipil, dan lain-lain.

Regulator media

Namun, fakta yang berkembang sejauh ini berbicara lain. Bukannya serius membangun kapasitas-kapasitas information apparatus, alih-alih Depkominfo lebih sibuk memproyeksikan diri sebagai regulator media-penyiaran. Sejauh ini publik lebih banyak mendengar kontroversi tentang ikhtiar politik Depkominfo untuk mengembalikan otoritas pemerintah di bidang media-penyiaran, dengan berusaha merebut kembali otoritas yang telah dilembagakan kepada institusi semacam KPI dan Dewan Pers.

Melalui berbagai keputusannya, Depkominfo terus-menerus mendelegitimasi kedudukan dan fungsi KPI sebagai regulator penyiaran sebagaimana diamanatkan UU Penyiaran No 32/2002. Depkominfo juga senantiasa mengampanyekan perlunya amandemen UU Pers, tanpa mengindahkan Dewan Pers sebagai lembaga resmi yang lebih berkompeten memberikan penilaian perlu-tidaknya amandemen tersebut. Muncul kesan Depkominfo secara sistematis berusaha memperlemah eksistensi KPI dan Dewan Pers.

Demokratisasi media dan penyiaran yang berlangsung hingga kini bertumpu pada prinsip-prinsip fundamental: pelimpahan urusan publik kepada publik, desentralisasi penyelenggaraan kekuasaan bidang media-penyiaran, pelembagaan mekanisme check and balance kekuasaan ditandai dengan lahirnya lembaga kuasi negara. Maka kepada Menkominfo baru perlu diingatkan bahwa mengembalikan urusan media dan penyiaran kepada pemerintah (baca: Depkominfo) adalah suatu kemunduran. Suatu langkah yang akan selalu ditatap dan direspons masyarakat sipil dan pers sebagai gejala reorganizing power kelompok dan kepentingan yang antidemokrasi dan antikebebasan pers.

Daripada mengurusi perkara yang tidak lagi membutuhkan intervensi pemerintah, daripada selalu dihadapkan relasi konfliktual-antagonistik dengan unsur-unsur prodemokrasi, mengapa tidak fokus saja mengurusi perkara yang tak kalah besar dan prestisius: membangun kompetensi dan kapasitas sebagai public service information center, menjadi juru penerangan dan juru bicara pemerintah yang baik di hadapan publik. Filsafat politik mengajarkan: pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang banyak memerintah, tidak berambisi untuk mengurusi semua hal.

Agus Sudibyo Deputi Direktur Yayasan SET Jakarta; Penerima Press Freedom Award 2007

 


Selasa, 22 Mei 2007

Mengapa Ragu atas Amandemen?

Indra J Piliang

Tidak sampai 24 jam, Partai Demokrat yang semula mendukung amandemen ke-5 UUD 1945 berbalik arah dan mencabut dukungannya.

Sikap ini menimbulkan pertanyaan di kalangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pengurus. Atas peristiwa itu, Partai Demokrat sulit menyatakan independensi politiknya mengingat kuatnya hubungan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina.

Selama ini persepsi publik mengarah ke Presiden Yudhoyono. Dalam waktu singkat, sikap peragu mengalir ke Partai Demokrat. Sebagai partai politik yang lahir pada era reformasi, berbagai pilihan konservatifisme dan pro- status quo yang dilakukan Partai Demokrat membawa orang kepada pemikiran betapa partai tidak lebih baik dari pilihan posisi Golkar pada masa Orde Baru.

Padahal, sebagai penopang lembaga kepresidenan, Partai Demokrat bisa memanfaatkan momentum amandemen ke-5 untuk memperkuat sistem presidensial, membenahi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, lalu menata mekanisme yang lebih jelas dalam penggunaan hak prerogatif presiden.

Perjalanan pemerintahan selama separuh lebih masa jabatan Yudhoyono menunjukkan betapa sistem politik yang mempertemukan konsep trias politika dalam bingkai konstitusi telah memenjarakan presiden sebagai representasi partai politik. Berbagai kesulitan itu bisa dinegosiasikan dengan DPD dan anggota DPR, dengan tujuan menyeimbangkan hubungan-hubungan kekuasaan.

Misteri

Keraguan Partai Demokrat mengandung misteri. Substansi amandemen adalah salah satu agenda, termasuk bagaimana amandemen dijalankan. Ada dua pilihan, langsung membahas butir-butir amandemen yang diajukan pengusul atau menyerahkan kepada panitia negara yang disuruh melakukan sosialisasi dan menjaring pendapat publik.

Bisa jadi Sidang MPR hanya mengeluarkan sinyal-sinyal ke arah evaluasi substansi UUD 1945 hasil empat kali amandemen atau mengevaluasi pengetahuan publik atas substansi itu.

Patut dipahami, pengetahuan penyelenggara negara atas konstitusi telanjur buruk. Padahal, konstitusi adalah ibu kandung seluruh peraturan perundangan.

Beragam sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi menunjukkan banyak kepentingan publik diabaikan undang-undang. Para penyelenggara negara juga mengalami dilema, di satu sisi harus makin spesialis di bidangnya, di sisi lain harus menguasai kerangka makro secara luas.

Dengan uraian itu, amandemen konstitusi layak menjadi agenda penting. Secara akademis, amandemen konstitusi membuat banyak kalangan berpikir lebih keras dalam tataran normatif, futuristis, sekaligus empiris.

Secara politik, amandemen bisa mengurai kekusutan penyelenggaraan pemerintahan yang bergerak sporadis, bukan kepada titik-titik temu, tetapi titik-titik pecah. Amandemen juga memungkinkan publik mendapat sajian keilmuan yang berbeda dengan tarian-tarian politik yang kini digelar tanpa jeda.

Obat mujarab

Sudah saatnya elite politik meletakkan semua agendanya di atas meja amandemen. Juga para pakar yang bertengkar berdasar buku-buku. Proses awal yang layak disepakati adalah komitmen untuk tidak mengubah bagian-bagian yang dianggap baku dan tabu, sebagai simbol negara republik, multikultural, dan menjunjung tinggi HAM.

Jika “perintah” untuk meluruhkan dukungan Partai Demokrat atas amandemen ke-5 berasal dari perhitungan politik, apalagi kekhawatiran terjadi politisasi atas proses amandemen, berarti “si pemberi perintah” layak berpikir tentang kiprah politik Partai Demokrat.

Tidak perlu ada kecurigaan akan ada agenda politik di balik amandemen mengingat politik adalah realitas dan pilihan kehidupan demokratis hari ini dan sudah ditubuhkan dalam konstitusi. Yang layak dipertarungkan adalah agenda politik demi kepentingan masyarakat banyak atau bukan, dan cara yang ditempuh demokratis atau tidak.

Amandemen bukan obat mujarab untuk menyelesaikan aneka masalah besar negeri. Namun, jika konstitusi yang ada dijadikan ajang melempar tanggung jawab oleh penyelenggara negara, berarti amandemen menjadi jalan keluarnya. Lewat proses yang terbuka, partisipatif, dan demokratis, amandemen konstitusi bisa merangkai berbagai pikiran terbaik yang dimiliki anggota MPR dan pihak lain.

Negarawan tidak lahir dalam sehari, bahkan bagi politikus puluhan tahun pun belum mampu menyandang status itu. Status negarawan muncul dari pergulatan antara aksi dan refleksi.

Pikiran-pikiran terbaik pendiri negara justru lahir saat konstitusi disusun dengan banyak pidato indah, dalam, dan melintasi batas-batas tahun dan wilayah.

Amandemen berpotensi menghasilkan orang-orang dengan pikiran besar, bukan orang-orang kerdil pada zaman besar seperti sekarang. Mengapa kita ragu dengan itu?

Indra J Piliang Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta

 


Kamis, 24 Mei 2007

Jika Profit sebagai Tuan

Benny Susetyo

Sangat ironis sekali penghargaan bangsa ini akan sebuah tanggung jawab. Seharusnya warga korban luapan lumpur panas Lapindo tak perlu berdemo menuntut kompensasi rumah dan lahannya yang hilang terendam. Itu sudah berupa conditio sine qua non, keharusan mutlak.

Hak masyarakat dirampas oleh kekuasaan ekonomi dan diperburuk oleh perilaku kekuasaan politik. Yang kita saksikan adalah isak tangis dalam demo berhari-hari karena mereka menuntut kejelasan. Sayangnya, ada yang terus berusaha mengelak dari tanggung jawab, enggan mengubah ganti rugi benar-benar sebagai ganti untung.

Pembangunan yang menghancurkan

Kita kehilangan daya empatik. Di tengah situasi sakit seperti ini, masih ada yang berusaha menambah beban sakit. Ganti rugi sebesar apa pun, sanggupkah mengganti kerugian sosial yang dialami masyarakat? Kasus Lapindo menjadi titik puncak cermin pembangunan yang menjadikan manusia hanya sebagai korban, dan profit sebagai tuan.

Ini seharusnya menjadi pelajaran bersama bahwa seperti inilah muka pembangunan kita sepanjang Indonesia merdeka. Dan masa reformasi tidak bisa menaikkan derajat pembangunan dari mengubah situasi gelap menjadi terang, justru menjadi alat efektif untuk menambah gelap suasana.

Pembangunan telah melahirkan deretan angka kemiskinan baru yang sangat menyedihkan. Kritik selalu dianggap sebagai penghalang. Manusia hanya menjadi obyek. Hati nurani harus takluk di atas perintah kekuasaan akal. Dan akal sehat harus dikalahkan olah akal yang sakit. Pembangunan mengalami krisis legitimasi karena meletakkan manusia sebagai obyek.

Jurgen Habermas sudah sejak lama mengingatkan kita mengenai hal ini. Dalam kajiannya yang terkemuka mengenai krisis legitimasi, ia dengan jelas menunjukkan bahwa pembangunan yang mengalami krisis legitimasi akan menyebabkan kemacetan sosial yang membelit masalah pembangunan itu sendiri. Dalam konteks ini sudah harus dianggap final siapa penanggung jawab masalah ini. Tidak perlu lagi saling lempar batu sembunyi tangan.

Dalam bisnis, komitmen moral harus dijunjung tinggi. Tanggung jawab moral pemilik merupakan sebuah keharusan jika ia menjalankan bisnis dalam dedikasi moralitas dan bukan profit semata.

Hancurnya modal sosial

Tragedi lumpur Lapindo merupakan titik puncak dari kegagalan pembangunan yang tidak mengindahkan keberadaan manusia dan lingkungannya. Tragedi ini bisa menjadi contoh utama tentang kegagalan ketika pembangunan hanya berorientasi pada profit daripada keberlanjutan lingkungan. Manusialah akhirnya yang menjadi korban.

Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur kerugian selama ini terlalu simplifikatif. Pengusaha dan penguasa menghitung kerugian hanya pada aspek material, berapa rumah yang rusak, berapa luas sawah dan ladang yang hancur dan lainnya.

Sudahkah dihitung berapa banyak tatanan sosial yang hancur akibat tragedi ini? Berapa banyak modal sosial (social capital) yang tak ternilai harganya yang musnah akibat gaya pembangunan seperti ini?

Hilangnya etika bisnis

Bangsa ini harus kembali menyadari bahwa Lapindo adalah segumpal dari gunung es fenomena bisnis yang tidak mengindahkan manusia dalam sosoknya yang utuh. Kita akan menjadi bangsa yang hancur lebur jika tetap bertahan dan merasa benar dengan gaya membangun seperti ini, dan dengan formasi hubungan pengusaha, penguasa, dan masyarakat seperti ini. Kasus Lapindo menjadi cermin bagaimana etika bisnis dibuang dari etos dan perilaku bisnis.

Bisnis memang harus mencari keuntungan, tetapi keuntungan itu bukanlah kerugian bagi yang lain. Jelas rakyat selalu dalam posisi yang dikalahkan dalam segala hal. Ini nyata karena setiap pembicaraan ganti rugi selalu dibuat terkesan berlarut-larut, dan berbagai persyaratan aneh. Dan, sampai kapan kita memiliki pengusaha dan penguasa yang abai terhadap kepentingan publik seperti ini?

BENNY SUSETYO Pendiri Setara Institute; Sekretaris Eksekutif HAK KWI

 


Senin, 28 Mei 2007

Alasan Keberadaan BHP

Agus Suwignyo

Sejauh ini kritik atas Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan atau RUU BHP terfokus pada konsekuensi pemberlakuan BHP dan belum menyoroti detail substansinya.

BHP dikhawatirkan mendorong privatisasi, menghilangkan eksistensi yayasan, menghindarkan pemerintah dari tanggung jawab pembiayaan. Meski dilatari upaya kritis, kekhawatiran ini, harus dikatakan, tidak berdasar!

Jika dicermati, RUU BHP berisi rincian alat-alat kelembagaan, struktur, dan kewenangan institusi pendidikan. Ia administratif teknis dan tidak secara substansial menyinggung pengalihan tanggung jawab pembiayaan pendidikan. Penegasan pihak pemerintah, RUU BHP tak terkait pendanaan (Kompas, 24/1/2006), kiranya sudah tepat.

Meski demikian, RUU itu tetap sarat persoalan. Sebagai penjabaran Sisdiknas, RUU BHP belum memancarkan visi penyelenggaraan pendidikan sebagai institusionalisasi proses perubahan masyarakat. Persoalan utamanya adalah keringnya perspektif filsafati yang mendasari model pengelolaan institusi pendidikan yang diangankan.

Sulit dipahami

Sulit dipahami, untuk sektor sedinamis dan sekrusial pendidikan, penyusunan perangkat hukum sebagai acuan kebijakan tidak dilandasi perspektif integral dan berkelanjutan. RUU BHP adalah kasus, saat peluang pengembangan manajemen strategik di bidang pendidikan, dipandang semata-mata sebagai persoalan struktur organisasi.

Kelemahan RUU BHP terletak pada absennya rekonseptualisasi makna dan peran lembaga pendidikan formal dalam dinamika kekinian masyarakat. Disebutkan pada konsideran, BHP merupakan amanat UU Sisdiknas demi pelayanan prima kepada peserta didik sesuai otonomi dan manajemen berbasis sekolah.

Namun, sama sekali tidak diurai, dalam konteks perkembangan masyarakat seperti apa otonomi pengelolaan organisasi pendidikan diperlukan, dan mengapa BHP dipandang bentuk terbaik bagi pelayanan prima. Dengan kata lain, alasan keberadaan (raison d’être) BHP tidak dielaborasi secara substansial.

Prinsip-prinsip BHP (nirlaba, akuntabel, transparan, nondiskriminasi, dan lain-lain) tampak berdiri sendiri. Definisinya melulu semantis dan tidak ditarik dari suatu konsepsi analitis tentang peran dan tantangan manajemen pendidikan masa kini.

Berbagai kelemahan itu menguatkan kesan, penyusunan RUU BHP dilakukan tanpa pemikiran integral dan mendalam. Karena itu, DPR yang telah memulai public hearing (Kompas, 18/4/2007) sebaiknya mengembalikan draf RUU kepada pemerintah untuk direvisi total.

Elaborasi konsepsi-konsepsi yang melandasi dipilihnya model BHP harus disajikan. Pertama, ia memberi pemahaman rasional mengapa BHP dianggap ideal dan paling tepat untuk situasi pendidikan di Indonesia kini dan mendatang (kalau memang demikian!). Kedua, elaborasi konsepsi “membumikan” gagasan, pembentukan BHP adalah upaya menjawab persoalan konkret.

Pada hemat saya, penolakan atas BHP muncul karena tidak adanya argumen rasional dan konkret, bahwa tantangan pengelolaan organisasi pendidikan di Indonesia menuntut institusi berbentuk BHP.

Kebetulan belaka

Kebetulan belaka, saya menemukan dokumen koleksi Arsip Nasional tentang pembentukan BHP tahun 1953. Dokumen itu dibuka dengan konsideran memukau, “pendidikan guna perkembangan kebangsaan dirasakan mendesak untuk memelihara kemajuan hidup kemasyarakatan dan kebudayaan”.

Diuraikan, BHP adalah pilihan keberadaan universitas, bukan kemutlakan. Dalam keuangan, BHP tetap mendapat pendanaan pemerintah. Meski demikian, BHP berwenang “mengadakan peraturan memungut uang gotong-rojong bagi rumah tangga universitit dari anggauta-anggauta keluarga universitit”.

Juga ditegaskan, pengelolaan BHP selaras “dinamika kebudayaan masyarakat”. Untuk semua ini, “negara harus bertindak dan membantu dengan positip dan aktip usaha-usaha rakjat”.

Rancangan 1953 itu memancarkan inspirasi, penjabaran BHP dijiwai perspektif pengembangan kebudayaan, bukan hanya administrasi teknis. Meski ujungnya hanya menyangkut manajemen dan struktur institusi pendidikan, konsepsi dasar BHP berpijak pada visi kerakyatan-kebangsaan yang kuat dan bening.

Jika BHP untuk mengakomodasi perubahan masyarakat, dan perubahan itu dimengerti sebagai proses kebudayaan, perumusan BHP sebenarnya persoalan strategi kebudayaan. Karena itu, diperlukan pemikiran mendalam dan komprehensif sebelum ketentuan BHP diundangkan.

Agus Suwignyo Alumnus Faculteit der Pedagogische Onderwijskundige Wetenschappen, Universitas Amsterdam

 


Sabtu, 19 Mei 2007

Menuju Satu Abad Kebangkitan Indonesia

Garin Nugroho

Kebangkitan demokrasi sebagai kebangkitan bangsa bukan merupakan sesuatu yang dapat dengan mudah dicapai.

Misalnya hanya dengan mengadopsi hukum yang sama, perubahan model kelembagaan, manuver elite dan partai, serta investasi ekonomi. Kelangsungan kebangkitan lebih bergantung pada kualitas nilai keutamaan warga.

Nilai keutamaan itu terbagi menjadi dua perspektif. Pertama, nilai keutamaan pada individu warga, yakni nilai budaya kerja keras, kejujuran, disiplin, kompetisi, kritis, hingga budaya proses.

Kedua, nilai keutamaan kelompok, seperti toleransi, respek, pengorbanan, semangat publik, kesadaran tugas, hingga orientasi kerja sama.

Karena itu, menjelang seabad Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908-2008), selayaknya nilai keutamaan bangsa mendapat catatan tersendiri. Ini dimaksudkan agar kebangkitan nasional tak sekadar menjadi upacara dan medium politik berbagai kepentingan.

Religiositas

Douglass C North dalam buku Institutions, Institutional Change, and Economic performance (Cambridge University Press, 1990), menulis pentingnya aspek institusi sebagai kumpulan norma atau nilai keutamaan, yang mengatur interaksi manusia, Dikatakan, nilai-nilai keutamaan itu menciptakan situasi kondusif baik investasi maupun pertumbuhan ekonomi. Harus dicatat, para investor selalu berolok, meski bertabur institusi dan undang-undang baru yang bertajuk kepastian dan keterbukaan, biaya sosial di Indonesia selalu amat tingi, yang senantiasa melahirkan ketidakpastian untuk investasi. Ini terjadi karena rendahnya nilai-nilai keutamaan yang menjamin pelaksanaan. Dengan kata lain, nilai-nilai keutamaan yang hidup pada suatu bangsa adalah medium bagi bangsa lain dalam mewujudkan kepercayaan, respek, dan pemahaman kultur kerja suatu bangsa.

Dalam perspektif religiositas berbasis nilai keutamaan, daya hidup religiositas tidak sekadar dipenuhi simbol dan dogma yang hanya hidup di masjid, gereja, hingga kuil, tetapi realitasnya dipenuhi kecurigaan dan kekerasan fisik maupun simbolik dalam kehidupan sehari-hari. Berbasis nilai keutamaan, seperti sifat kritis, respek, dan toleran serta semangat publik, religiositas menjelma menjadi kehidupan sehari-hari, yang menjamin terwujudnya masyarakat komunikatif dan produktif yang kritis.

Kebangkitan keutamaan

Sejarah bangsa-bangsa dalam perjalanannya senantiasa dipenuhi berbagai guncangan nilai keutamaan di masa transisi. Amerika Serikat pada tahun 1960, menjadikan berbagi nilai keutamaan kehilangan daya hidup, seperti nilai respek. Hal ini melahirkan kondisi chaos, vulgar, dan penuh kekerasan. Kesadaran itu melahirkan strategi kebangkitan, yakni dimulai dengan mencoba membangkitkan kembali nilai-nilai keutamaan yang hilang, rusak, atau upaya mencangkok nilai-nilai yang sesuai tuntutan masa depan dalam skala prioritas.

Strategi kebangkitan nilai keutamaan ini dilakukan melalui berbagai unsur kerja dan pemikiran berbangsa, baik formal maupun informal, termasuk melalui berbagai jenis hiburan, seperti televisi. Sebutlah seri Cosby show di AS, yang merupakan seri komedi situasi keluarga kulit hitam. Seri televisi ini bertujuan memberi perspektif keteladanan nilai- nilai keluarga yang kritis, harmonis, produktif, dan demokratis sebagai warga AS. Mengingat, berbagai persoalan sosial dalam keluarga kulit hitam di AS yang penuh kekerasan dan perasaan dipenuhi ketidakadilan.

Catatan itu menunjukkan, menuju satu abad kebangkitan bangsa, diperlukan kemampuan strategi yang genial membangkitkan kembali nilai-nilai keutamaan baik individu maupun kelompok sebagai dasar pertumbuhan bangsa.

Strategi kebangkitan berbangsa ini tidak harus mampu membangkitkan seluruh nilai keutamaan, tetapi memiliki prioritas berdasar pemetaan yang serius terhadap perjalanan panjang nilai-nilai keutamaan sejak 1908.

Strategi kebangkitan nilai keutamaan ini selayaknya diprioritaskan pada pemetaan nilai-nilai keutamaan pasca-Mei 1998. Inilah periode guncangan nilai keutamaan yang dipenuhi berbagai bentuk pertarungan politik dan ekonomi, disertai berbagai bentuk krisis dan musibah maupun migrasi besar-besaran nilai-nilai. Yang jika tidak disertai upaya membaca kembali nilai-nilai keutamaan, hanya melahirkan kebangkitan semu, penuh jalan pintas. Pada akhirnya melahirkan kultur korupsi, kultur massa, kultur konsumtif, vulgar dan kekerasan serta ektremitas, yang jauh dari nilai-nilai kompetitif, toleransi, jujur, pengorbanan, kritis dan produktif.

Karena itu, bisa saja, dalam lima tahun pertama, strategi kebangkitan nilai keutamaan diprioritaskan pada tiga nilai utama, sebutlah respek, disiplin, dan kerja keras. Artinya, strategi itu harus memiliki skala prioritas, skala waktu, skala demografi dan geografi, dan menjadi gerak bersama bangsa sebagai masyarakat pluralis. Maka, strategi itu berbasis keutamaan nasional, sekaligus perspektif wilayah budaya masing-masing, sebagai sebuah orkestra nilai-nilai bersama. Tentu saja, hal ini memerlukan kerja bersama bangsa.

Satu tahun menjelang satu abad kebangkitan nasional, meski waktunya amat pendek, saatnya kita memulai membangkitkan nilai-nilai keutamaan bangsa.

Garin Nugroho Direktur Yayasan Sains Estetika Teknologi

 


Sabtu, 19 Mei 2007

Transformasi Bangsa Indonesia

HS Dillon

Apa relevansi Kebangkitan Nasional 99 tahun lalu dalam menjawab tantangan yang dihadapi bangsa?

Di antara faktor-faktor yang mendorong awal transformasi sekelompok suku menjadi bangsa Indonesia, yang mengemuka di antaranya adalah kesadaran bahwa meningkatkan harkat bangsa sebaiknya ditempuh dengan menyebarluaskan pendidikan. Prakarsa Dr Wahidin Sudirohusodo—dokter yang sebelumnya keliling untuk memahami penderitaan rakyatnya sembari menyemaikan nasionalisme—disambut para sahabatnya.

Dipicu “Boedi Oetomo” pada 20 Mei 1908, perserikatan pemuda yang bernapaskan nasionalisme dan patriotisme berkembang di seluruh Tanah Air.

Kerelaan mayoritas

Sejarah mencatat bahwa proses penggalangan kesepahaman hingga sumpah untuk bersatu oleh para pemuda dari berbagai suku pada 28 Oktober 1928 merupakan proses dialogis, diskursus yang setara. Pemahaman akan besarnya manfaat jangka panjang membangun persatuan atas dasar kesetaraan itulah yang dapat menerangkan mengapa kelompok mayoritas mau merelakan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Sumpah Pemuda merupakan bukti kekuatan dialog meletakkan landasan kokoh awal transformasi menjadi bangsa Indonesia.

Diskursus-setara memupuk kesetiakawanan untuk memperjuangkan harkat dan martabat. Pengabdian dan pengorbanan elite terpelajar menjadikan mereka tokoh panutan. Bhinneka Tunggal Ika melambangkan pemahaman kebangsaan orang-orang Indonesia pertama ini. Bukan penyeragaman, melting-pot, di mana warna berbagai kelompok kecil diguyur habis oleh warna etnis maupun teologis kelompok besar, tetapi lebih menyerupai “mosaik”, potret-potret indah yang dibingkai dalam Republik Indonesia. Pemahaman kebangsaan seperti inilah yang menjadi penjelasan alasan mayoritas menerima Pancasila sebagai landasan negara.

Pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan merupakan rekaman kebulatan tekad para pemuda untuk mencegah berulangnya penjajahan dengan penaklukan Jepang oleh Sekutu. Penjajah Belanda ternyata kurang mampu membaca tanda-tanda zaman. Demikian juga dengan para kolaborator dari Indonesia, yang meremehkan bangsa sendiri dan mengkhianatinya agar diakui sebagai bagian dari yang berkuasa. Penerimaan kedaulatan 1949, buah pengorbanan harta dan nyawa begitu besar, menandai transformasi menjadi bangsa Indonesia yang merdeka secara formal.

Dikesampingkannya penjebolan kelembagaan ekstraktif, mengantar sebagian pejuang 1945 menjadi kelompok yang malah meneruskan kebijakan sentralisasi/konsentrasi. Langgengnya lembaga ekstraktif warisan kolonial yang memperlebar kesenjangan tidak ayal lagi mendapatkan perlawanan dari komponen bangsa yang merasa dikhianati teman seperjuangan.

Kegagalan membangun masyarakat yang lebih adil dan makmur, sebagaimana ingin digapai melalui kemerdekaan, menumbuh-suburkan radikalisme ideologis maupun teologis. Dengan sendirinya, transformasi menjadi bangsa dengan atribut TRISAKTI, yaitu Berdaulat dalam bidang Politik, Berdikari dalam bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam bidang Kebudayaan, belum dapat terwujud.

Trilogi mengedepankan Stabilitas, Pertumbuhan, dan Pemerataan, dengan harapan Pemerataan akan lebih diutamakan. Namun, ternyata stabilitas yang dijabarkan sebagai “regime maintenance” memperkokoh sentralisasi. Maka, peluang pertumbuhan diberikan kepada pihak yang akan semakin memperkuat rezim Soeharto, yaitu para kroni.

Pemerataan diberi prioritas, dengan merakit terobosan untuk meningkatkan status pangan-gizi, akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, akibat penadbiran yang kurang baik, yang mengemuka justru terkonsentrasinya kekayaan di tangan sekelompok kecil. Presiden Soeharto lambat menyadarinya sehingga upaya mengumpulkan semua taipan di Tapos dan mengimbau mereka untuk berbagi kekayaan tidak meninggalkan bekas. Transformasi menjadi bangsa yang berkembang pesat dientakkan secara mendadak oleh krisis finansial yang melanda kawasan.

Konglomerat “zombie”

“Triple-track”, strategi yang ingin melajukan pertumbuhan, mengurangi pengangguran, dan menanggulangi kemiskinan belum kunjung membuahkan hasil, terutama diakibatkan langkanya investasi. Ternyata, sejak awal, para “pengganti” Soeharto pada hakikatnya lebih merupakan “penerus” Soeharto.

Kejahatan HAM berat dan KKN mengambil bentuk lebih sadis: selain pembiaran kerusuhan menargetkan etnis tertentu, najis konglomerat dibebankan ke pundak rakyat. Tatkala harga pangan melonjak dan pabrik memPHK-kan buruhnya, dukungan kepada sistem produksi pangan, kesehatan, dan pendidikan malah dipotong. Praktik “penyelesaian” utang yang memberi pengampunan hingga 80 persen melahirkan “konglomerat zombie”.

Jangankan transformasi menjadi bangsa yang jaya, malah tampil gagahnya kelas baru “pengusaha-penguasa” yang memupuk kekayaan selama Orde Baru, menandai rampungnya state-recapture. Selain para elite komprador pengusaha dan penguasa yang menggerogoti kekayaan material Republik, paham asing menyusup masuk menggoyahkan sendi-sendi spiritual bangsa Indonesia. Diskursus-setara, serta paham keberagaman digusur oleh pemaksaan penyeragaman. Lakon saling bunuh sesama, pemboman orang tidak berdosa, dan penggorokan gadis belia, semua dipentaskan dalam kehidupan berbangsa dibingkai panji-panji “kalau Indonesia tidak bisa seperti maunya kita, biarlah hancur!”, bukan lagi Bhinneka Tunggal Ika.

Bagaimana nasib bangsa menghadapi penggerusan dari dalam dan luar sekaligus? Negara yang dulu meningkatkan daya saingnya melalui berbagai subsidi kini melarang negara berkembang untuk menempuh jalan serupa. Dalam tubuh kita menyusup anasir yang menjadi “warga-lintas-negara” sehingga kendati raganya sama, tetapi Republik Indonesia tidak bersemai lagi dalam nurani mereka. Jika sudah demikian, masih adakah asa yang tersisa bagi pewaris Republik Indonesia yang dibangun atas darah dan nyawa?

Terpulang kepada para pencinta Republik Indonesia. Kini saatnya tampil solidarity-makers yang piawai memandu diskursus-setara, menyatukan derap langkah semua komponen yang bertekad mengadang penggerusan. Kualitas dialog menentukan ketahanan sebuah bangsa multikultural seperti kita. Manakala pemimpin berhasil melancarkan mujahadat al-nafs menaklukkan syahwatnya, rakyat akan rela mewakafkan diri demi terwujudnya transformasi menuju bangsa Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

HS Dillon Penasihat Penadbiran Senior, Centre for Agriculture and Poverty-Alleviation Support, Jakarta


Sabtu, 26 Mei 2007

Selama Malaikat Meronda

Mardiatmadja

Usaha dagang, ilmu, dan strategi politik sering menciptakan hiruk pikuk dari dulu hingga kini. Semula, ekonomi, ilmu, dan politik tercipta untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dari ekonomi, rakyat memperoleh banyak cara mengelola hidup dan peningkatan kesejahteraan. Ilmu menjanjikan kemajuan menggarap alam dan meningkatkan kesehatan.

Politik mau menggalang segala usaha dari lapisan mana pun demi kebaikan bersama. Namun, sering kali usaha ilmu, persaingan ekonomi, dan pergulatan untuk menguasai jalannya pemerintahan menawarkan peluang konflik tak terbilang meski juga kemungkinan menjalin persahabatan. Banyak perusahaan menghasilkan devisa, tetapi juga menelantarkan buruh ribuan. Tidak sedikit penyelidikan ilmu yang menghasilkan obat baru, tetapi juga mengorbankan janin atau kesehatan rakyat.

Pilkada menebar tidak hanya pesona, tetapi juga kekecutan di hati rakyat: akan ada kerusuhan ataukah berlangsung damai. Setiap calon mau menonjolkan tawaran jasanya dan mengecilkan jasa pihak lain. Yang satu mau disebut pahlawan, yang lain tidak mau disebut pecundang. Di lubuk hati dan di mulut diinginkan terkumpul sebanyak mungkin sahabat, tetapi yang kerap terjadi pemecahbelahan rakyat. Di mana tempat agama?

Tidak jarang, penelitian ilmu, teori ekonomi, maupun pilkada dan pemilihan politik, menyalahgunakan sentimen keagamaan angkal untuk mencari teman: seakan “Tuhan jelas ada di pihakku”. Sesekali muncul slogan yang menyiratkan seolah “pihakku satu-satunya pembela agama kita”.

Sering terlupakan, dalam banyak kesempatan, pemenang sebenarnya adalah setan, yang ingin manusia mempertuhan diri sendiri, keluarga sendiri, kelompok sendiri, dan partainya sendiri; menggantikan Tuhan sejati atas nama partai dan golongan.

Di tengah sorak sorai pendukung fanatik, argumentasi jernih dan iman tulus maupun ibadat khusyuk sulit mengatasi kepalsuan religiositas. Orang mudah terlena iming-iming kursi dan materi: menjual kerohanian dengan popularitas semu.

Sejarah pengikut agama dari abad ke abad telah menelanjangi hampir semua pemuka semu dari agama mana pun, yang terjerumus dalam meninabobokkan umat dengan “suapan nikmat, derajat, dan semat sesaat”. Politik yang sebenarnya menginginkan kesejahteraan rakyat berubah menjadi laknat tanpa berkat.

Agama yang seharusnya menemani rakyat berziarah menuju akhirat bersama Sang Sumber Rahmat ditantang menawarkan penawar racun kemajuan untuk menjadi perekat paguyuban manusia, melampaui kepicikan segelintir pemimpin semu. Diperlukan paguyuban umat beriman yang dari tahun ke tahun menunjukkan kesetiaan kepada Yang Mahakuasa seraya makin berbakti kepada sesama.

Dua abad Gereja Katolik di Jakarta

Di tengah pasang surut sejarah manusia, dihadirkan utusan- utusan yang mengingatkan manusia pada tujuan hidupnya. Utusan itu dapat ditemukan dalam sosok seorang pemimpin negara yang bijaksana, ilmuwan yang tulus, ekonom yang mengedepankan kesejahteraan, pelaku politik yang adil, dan pemuka agama yang beriman dan bersetiakawan kepada umat.

Dalam tradisi agama-agama Semit, malaikat dikirim Allah untuk menunjukkan kasih dan belas kasih-Nya. Bahkan, jika Malaikat Maut dikirim pun dalam rangka menyampaikan kehendak Allah untuk memanggil kembali makhluk-Nya.

“Malaikat meronda” adalah ungkapan keinginan agar Allah mendampingi umat-Nya, entah mereka tertidur lelap, terlena, atau berjaga. Selama malaikat meronda, umat Allah tak perlu khawatir berjalan, pun dalam lembah kegelapan. Begitulah ziarah hidup dihayati paguyuban umat beriman: dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti pengembaraan anak cucu Ibrahim di gurun berpuluh tahun atau gereja di Jakarta selama 200 tahun terakhir ini.

Pasang surut ziarah diyakini selamat selama malaikat meronda, juga kalau cuaca tidak selalu cerah dan hawa tidak membuat gerah. Ketika pada tahun 1807 umat katolik Jakarta memperoleh seorang pemuka setingkat uskup, J Nelissen, saat itu sudah banyak orang pribumi maupun pendatang yang guyub dalam persekutuan beriman. Mereka menyatu dengan kerukunan sehari-hari baik antarmereka maupun dengan orang beragama lain meski tidak mendapat dukungan dari penguasa dagang dan politik masa itu.

Ketika parlemen Hindia Belanda mulai berbicara mengenai hak-hak politik rakyat, seorang seperti Van Lith dengan tegas mengatakan, Gereja Katolik memihak rakyat. Upaya lain dilakukan dengan menyelenggarakan sekolah untuk mencerdaskan rakyat agar tersedia generasi baru yang tangguh.

Generasi 1928

Generasi 1928 mengenal orang-orang Katolik yang ikut membangun semangat persatuan bangsa. Tahap pembangunan Indonesia selanjutnya mengenal orang seperti Slamet Rijadi, Adisoetjipto, Yos Soedarso, dan lainnya yang bersama teman-teman lain berjuang bagi negara. Di kalangan ilmuwan, seniman, dan pelaku politik tercatat orang seperti WJS Poerwodarminto, A. Soegijopranoto, dan IJ Kasimo yang kerap mengingatkan umatnya agar tidak mengkhianati demokrasi dan kebangsaan, tetapi menjadi 100 persen Katolik dan 100 persen Indonesia.

Sesudah itu, sejumlah orang terlibat dunia ilmu, ekonomi, politik, seni, serta media massa atau pemberdayaan rakyat guna memajukan nusa dan bangsa: mau ikut membangun republik.

Di tengah paguyuban umat beriman ini, ada saja orang yang tidak setia dan tidak jujur. Namun, selama malaikat masih meronda, selama itu juga dapat diharapkan paguyuban umat beriman ini setia kepada Tuhannya dan ikut bersetiakawan dengan orang sebangsa. Kehadiran itu diperlukan karena dalam dunia ilmu, ekonomi, seni, media, LSM dan politik, ajaran sosial gereja, yang menggarisbawahi perlunya etika politik, etika bisnis, dan etika biomedik sehingga orang mendahulukan orang kecil, mengembangkan solidaritas, memperjuangkan subsidiaritas, membela keadilan sosial maupun membela kebenaran dan kehidupan, dalam keputusan nyata, tidaklah memberikan pengaturan tunggal.

Di lingkungan kemasyarakatan, orang Katolik memiliki kemungkinan untuk membuat berbagai pertimbangan yang sehat, memilah masalah lalu mengambil keputusan selaras suara hati yang memerhatikan aneka faktor yang tersedia.

Iman menuntut tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sosial. Karena itu, kolegialitas dan pembicaraan bersama dalam semangat ini menjadi bagian integral paguyuban umat beriman bersama dengan ketaatan iman.

Dan, keselamatan akan dapat diyakini, “selama malaikat masih meronda” pada saat umat mengarungi sejarah dalam ziarah iman.

Mardiatmadja Pembantu Uskup Agung Jakarta untuk Bidang Kategorial

 


Sabtu, 26 Mei 2007

Tanda Seru!

Jakob Sumardjo

Tanda seru adalah tanda baca yang berarti peneguhan, kepastian, perintah, keyakinan, keselesaian. Dan, semua dalam tanda seru itu memberikan kedamaian akibat keyakinan yang pasti itu.

Sebaliknya, tanda tanya memberikan ketidakpastian, belum jelas, tidak tahu, meragukan. Dan, semua dalam tanda tanya memberikan sesuatu yang menggelisahkan akibat banyaknya kemungkinan jawaban. Tanda seru memberikan keamanan, tanda tanya memberikan kerisauan.

Dunia tanda seru adalah dunia perintah, dunia tuntunan, dunia kepastian akan semua tujuan. Dunia tanda seru adalah dunia yang telah selesai. Dunia yang jelas dan pasti akan titik komanya. Dunia steril yang masif. Dalam dunia ini, tanda tanya diharamkan karena semuanya sudah serba pasti dan serba benar.

Sebagai bangsa modern, kita pernah mengalami hidup dalam dunia tanda seru. Pada zaman Orde Lama, kita hidup dalam tanda seru Manipol-Usdek yang diserukan Bung Karno. Pada zaman Orde Baru kita hidup dalam tanda seru Demokrasi Pancasila, yang dijabarkan dalam P-4.

Bagi sebagian orang, tanda seru semacam itu menyakitkan dan membuat orang sesak napas. Mereka ini adalah orang- orang yang biasa hidup dalam dunia tanda tanya. Namun, bagi sebagian besar bangsa, ini justru memberi perasaan kepastian dan rasa aman. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup dalam dunia tanda seru sejak nenek moyang menghuni wilayah Indonesia.

Jika Anda bertanya kepada orang-orang kecil yang pendidikannya kurang, di jalan perkampungan kota maupun desa, rata-rata mereka merindukan datangnya kembali zaman tanda seru di bawah para pemimpin besar bangsa ini. Namun, bagi mereka yang hidup dalam dunia tanda tanya akan mengutuk para pemimpin besar bangsa ini sebagai para diktator modern.

Hingga kini, masih banyak penduduk di pedesaan yang memasang foto Bung Karno sebagai simbol kerinduan akan datangnya Bung Karno baru. Sementara di kalangan kaum terpelajar kota-kota besar, gambar Bung Karno dan Pak Harto hanya mengingatkan agar bangsa ini tidak jatuh lagi kepada para pemimpin semacam itu.

Tanda seru dan tanda tanya adalah pasangan oposisi, bebas atau tidak bebas. Kepastian atau kemungkinan. Ketenangan atau kegelisahan. Tunggal atau plural. Aman atau terancam. Diam atau dinamik. Tanda seru adalah tuntunan, tanda tanya adalah pertanyaan.

Sebagian besar bangsa ini masih hidup dalam budaya tanda seru. Hanya sebagian kecil kaum elite intelektual Indonesia yang hidup dalam budaya tanda tanya. Kalau mantan Menteri Penerangan dulu, Harmoko, menyatakan, media massa sebagai tontonan dan tuntunan, maka kaum intelektual menyatakan tontonan sebagai pertanyaan. Harmoko berbicara dalam bahasa dunia tanda seru, sedangkan kaum elite intelektual yang jumlahnya mungkin cuma 3-4 persen berbicara dalam bahasa dunia tanda tanya.

Budaya “kebenaran tunggal”

Bangsa ini belum mampu hidup dalam budaya tanda tanya. Kalau semua lulusan SLTA kini sudah mampu hidup dalam budaya tanda tanya, jumlah penganut tanda seru tetap mayoritas. Berkembangnya gerakan-gerakan “kebenaran tunggal” di Indonesia akhir-akhir ini adalah cermin masih kuatnya budaya tanda seru. Hidup ini perlu tuntunan, perlu pemimpin tunggal yang mampu mengajarkan kebenaran mutlak. Mereka ibarat domba yang membutuhkan gembala. Dan, gembala inilah yang menentukan mana yang benar dan salah. Di luar itu tidak ada kebenaran.

Kaum tanda tanya diperlukan toleransi intelektualnya untuk massa rakyat tanda seru. Hanya yang tinggi dapat merendah dan bukan yang rendah harus meninggikan diri. Bersikukuh dalam bahasa tanda tanya hanya akan melahirkan “orang- orang gila di atas atap”, atau seperti lagu The Beatles “suara di atas bukit yang tak dimengerti”.

Kaum intelektual hanyalah “orang gila” yang bahasanya tak dimengerti oleh mereka yang berkerumun di bawah. Cara berpikir tanda tanya tidak bisa dipahami oleh mereka yang berpikir dalam tanda seru. Hidup ini butuh kepastian bukan kekacauan pembicaraan. Hidup ini butuh teladan dan tuntunan, bukan pertanyaan dengan berbagai jawaban. Hidup ini jelas arahnya, bukan menyodorkan berbagai kemungkinan. Kaum tanda seru dibikin bingung oleh kaum tanda tanya.

Seorang profesor tidak bisa mengajar taman kanak-kanak dengan bahasa tanda tanya. Guru besar itu harus merendahkan dirinya menjadi kanak-kanak yang hanya mengerti bahasa keharusan. Esensi kebenarannya harus diterjemahkan dalam bahasa tanda seru. Bung Karno dulu menjelaskan arti nasionalisme kepada massa rakyatnya dengan menggambarkan Gatotkaca. Yang disebut nasionalisme itu Gatotkaca, yang berani mati membela negara dan saudara-saudaranya di Amarta.

Bahasa tanda seru adalah realitas Indonesia. Sebuah realitas itu tak mungkin dinafikan atau dianggap tidak ada. Karena ada, perlu diperhitungkan dalam bahasa tanda tanya. Sia-sia saja Anda berbicara di atas atap rumah tentang Giddens, Gramsci, Mashab Frankfurt terhadap orang-orang waras tanda tanya di halaman bawah. Mereka hanya butuh tuntunan, kepastian, bukan perdebatan dan pertengkaran. Perdebatan itu hanya wacana yang ternyata tak mampu mengubah apa-apa.

Ujian nasional

Pendidikan tanda tanya ternyata gagal dilakukan di Indonesia. Ujian nasional adalah bahasa tanda seru. Ujian itu tidak membuka kemungkinan jawaban. Budaya tanda tanya itu menolak kepastian mutlak. Semua serba relatif. Orang diberi kebebasan untuk menentukan sendiri mana yang benar bagi dirinya. Bangsa Indonesia kian jauh dari cara berpikir tanda tanya. Justru cara berpikir tanda seru kian merajalela, juga di kalangan mahasiswa.

Tanda seru adalah realitas cara berpikir Indonesia kini. Kepastian, kemutlakan, kebenaran tunggal, tuntunan, dan teladan itulah yang diinginkan bangsa ini agar hidup menjadi tenang dan aman. Tiap kebebasan selalu mengandung risiko akibat relativitas kebenaran dan tersedianya banyak kemungkinan. Ketidakbebasan menjadi antipoda yang dicari, yakni pemimpin tunggal, diktator yang baik hati.

Jakob Sumardjo Esais

 


Jumat, 25 Mei 2007

Menyoal Aliran Dana DKP

Eddy O S Hiariej

Dana taktis yang dihimpun Departemen Kelautan dan Perikanan selama Rokhmin Dahuri menjadi menteri telah menyeretnya ke meja hijau dengan dakwaan korupsi.

Kasus ini kian heboh menyusul pernyataan Rokhmin bahwa aliran dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang dihimpunnya juga menciprati pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2004 silam. Keterangan Rokhmin itu diperkuat keterangan Andin H Taryoto sebagai terdakwa dalam kasus yang sama di depan sidang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Kompas, 23/5/2007).

Bahkan, seminggu sebelumnya, Prof Amien Rais MA PhD sebagai salah seorang calon presiden dalam pemilihan presiden 2004 mengaku menerima aliran dana dari DKP sebesar Rp 200 juta.

Alat bukti sah

Persoalannya kemudian, mengapa aliran dana DKP tak mendapat respons dari aparat penegak hukum, baik Jaksa Agung, Kepala Polri, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, aliran dana DKP yang dikemukakan Rokmin Dahuri, Amien Rais, dan Andin sudah merupakan indikasi adanya perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Aparat penegak hukum tidak perlu menunggu laporan masyarakat. Bukankah berdasar Pasal 184 KUHAP keterangan terdakwa di depan sidang pengadilan adalah alat bukti yang sah. Terlebih, keterangan kedua orang terdakwa itu telah diakui oleh kejujuran seorang Amien Rais. Artinya, sudah ada bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan.

Jika bersandar pada UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 45 Ayat (1) huruf c menyebutkan, “Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari Pemerintah, BUMN dan BUMD”.

Selanjutnya di Pasal 89 disebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1), diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Beberapa catatan

Berdasar konstruksi Pasal 45 dan Pasal 89 itu, ada beberapa catatan dari penulis.

Pertama, ancaman pidana dalam pasal itu menimbulkan kontroversi persoalan kedaluwarsa penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 78 KUHP, kedaluwarsa penuntutan pidana telah diatur secara rigid. Terhadap kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, kedaluwarsanya enam tahun. Kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari tiga tahun, kedaluwarsanya 12 tahun. Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, kedaluwarsanya 18 tahun. Sementara dalam pasal itu, ancaman maksimum pidananya “sebanyak” dua tahun.

Kedua, rumusan ancaman pidana dalam pasal itu memberi diskresi yang begitu luas kepada hakim dengan adanya kata-kata “dan/atau”. Hakim dapat menjatuhkan pidana denda saja, pidana penjara saja, atau pidana denda diakumulasikan dengan pidana penjara.

Ketiga atau yang terakhir, substansi kedua pasal itu adalah masalah money politics yang dalam konteks kriminologi tidak mungkin dipisahkan dari korupsi.

Jika SBY-JK terbukti menerima

Kembali kepada kasus aliran dana DKP, para pelaku yang dapat diseret ke pengadilan tidak hanya yang memberi dana itu, tetapi juga termasuk semua pasangan calon yang menerima aliran dana itu. Bahkan, jika terbukti benar, para pelaku tidak hanya dijerat dengan menggunakan UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya, apa yang dilakukan para pelaku, bisa dikualifikasikan sebagai concursus idealis atau suatu perbuatan yang diancam beberapa ketentuan pidana.

Konsekuensi selanjutnya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah ancaman pidana paling berat dari berbagai ketentuan pidana yang dilanggar. Jika pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla terbukti juga menerima aliran dana itu, pintu untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden terbuka lebar.

Sebagai catatan ke depan terhadap undang-undang pemilihan umum yang masih digodok, kiranya ketentuan pidana perihal money politics dapat memuat ancaman lebih tegas dengan ancaman minimum dan maksimum penjara yang cukup signifikan serta tidak memberi diskresi yang besar kepada hakim.

Selain itu, harus ada aturan lebih ketat perihal transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, baik pada kampanye legislatif maupun kampanye calon presiden dan calon wakil presiden.

Eddy O S Hiariej Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

 


Jumat, 25 Mei 2007

Gugat-menggugat dalam Pendidikan

JC Tukiman Taruna

Kekalahan pemerintah atas gugatan warga (citizen law suit) terkait Ujian Nasional 2006 (Kompas, 22/5/2007) pasti akan diikuti proses hukum lain sehingga menjadi gugat-menggugat.

Proses gugat-menggugat itu biarlah berjalan sesuai aturan. Namun, ada dua pertanyaan amat mendesak yang harus dijawab. Benarkah ujian nasional (UN) melanggar hak asasi? Apakah gugat-menggugat dapat mendukung tercapainya Millennium Development Goals (MDGs) 2015?

Hak Anak

Konvensi Hak Anak (PBB, 1989) menyebutkan lima hak anak, yaitu (1) hak sipil dan kebebasan; (2) hak mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) hak mendapat pelayanan kesehatan; (4) hak mendapat pendidikan; dan (5) hak mendapat perlindungan khusus.

Lebih lanjut, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjabarkan hak memperoleh pendidikan dengan rumusan (8) memperoleh pendidikan dan pengajaran guna pengembangan pribadi dan kecerdasannya; (9) memperoleh pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus bagi anak cacat dan anak yang memiliki keunggulan. (Catatan: nomor 8 dan 9 itu sesuai urutan seperti ditulis dalam: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Membangun Potensi Bangsa Melalui UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta 2002).

Para penegak hukum yang memenangkan gugatan warga agaknya berasumsi, mereka yang tidak lulus dalam UN “terampas” pengembangan pribadi dan kecerdasannya (baca hak asasinya). Padahal, yang namanya ujian (apalagi bertaraf nasional) selalu ada yang lulus dan (mungkin) tidak lulus. Pertanyaannya, kuatkah dasar hukum atas putusan yang menyebutkan ujian nasional melanggar hak (asasi) anak? Apakah tidak lulus ujian berarti seseorang (anak) tidak berkembang kepribadian dan kecerdasannya?

Uraian itu bukan menyiratkan saya setuju ujian nasional. Justru sebaliknya. Rumusan tentang ujian nasional tidak ada dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kecuali disebutkan evaluasi pendidikan yang dimaknai sebagai “kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan”. Seharusnya para penegak hukum merujuk “ketiadaan” rumusan ujian nasional itu dalam dasar hukum terpenting mengenai pendidikan, yaitu UU Sisdiknas.

Senang atau tidak atas rumusan dan tuntutan MDGs, negara kita tetap harus fokus ke target pencapaian tahun 2015. Di bidang pendidikan, MDGs mengerucutkan rumusan tujuan “Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua” dengan rumusan targetnya: memastikan pada 2015 semua anak di mana pun, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Ada enam indikator utama sebagai pengukurnya, yakni: angka partisipasi murni (APM) di SD, APM di sekolah lanjutan pertama, proporsi murid yang berhasil mencapai kelas V, proporsi murid di kelas I yang berhasil menamatkan SD, proporsi murid kelas I yang menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar, dan angka melek huruf usia 15-24 tahun.

Tuntutan MDGs

Amat jelas apa yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya hingga tahun 2015, yaitu fokus kepada anak-anak di SD dan sekolah lanjutan pertama, serta mereka yang buta huruf pada usia 14-24 tahun. Jika hak pendidikan mereka tidak terpenuhi, amat tepat jika disebut pemerintah melanggar hak asasi anak-anak.

Jika demikian, gugat-menggugat dalam pendidikan sebaiknya jangan hanya masalah ujian nasional saja karena amat tidak proporsional lagi dibandingkan tantangan dan tuntutan pencapaian MDGs yang amat mendasar. Artinya, memastikan pada tahun 2015 semua anak Indonesia usia 7-15 tahun terlayani hak pendidikannya dan mereka yang berusia 15-24 tahun terbebas dari buta huruf adalah pekerjaan yang amat substantial. Karena itu, perlu ditempuh strategi nasional agar kepastian pemenuhan itu terjadi, misalnya benar-benar ada gerakan nasional program penuntasan pendidikan dasar. Selama ini gerakan nasional itu tidak ada. Kalaupun ada, tidak konsisten dijalankan. Partisipasi masyarakat juga perlu dikembangkan guna memastikan terjadinya pemenuhan hak-hak pendidikan anak itu berlangsung, bukannya partisipasi itu “dimatikan”. Banyak bukti menunjukkan betapa partisipasi masyarakat dalam pendidikan “mati” karena berbagai kebijakan sesaat.

JC Tukiman Taruna Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; Pengembang Masyarakat Lewat Pendidikan

 


Sabtu, 26 Mei 2007

Perdagangan Indonesia dan Swedia

Sten Tolgfors

Hubungan perdagangan Swedia-Indonesia telah berlangsung lama meski kedua negara dipisahkan jarak geografis yang jauh.

Kunjungan kapal layar Swedia, Götheborg, ke Jakarta tahun lalu mengingatkan kontak antara negara kita yang sudah berlangsung lama. Beberapa perusahaan Swedia bahkan sudah ada di Indonesia sejak awal abad lalu. Perusahaan telekomunikasi Swedia, Ericsson, berdiri tahun 1876 dan kini sedang merayakan 100 tahun keberadaannya di Indonesia.

Bagi perusahaan Swedia, Indonesia adalah salah satu pasar paling menarik dan paling cepat pertumbuhannya di Asia. Perdagangan antara kedua negara meningkat pesat pada tahun-tahun terakhir ini. Indonesia telah menjadi tujuan ekspor terbesar di Asia Tenggara bagi Swedia.

Ekspor utama adalah peralatan produksi untuk industri pulp dan kertas serta peralatan telekomunikasi. Tahun lalu, ekspor Swedia untuk mesin pulp dan kertas ke Indonesia meningkat 267 persen dan ekspor peralatan telekomunikasi tumbuh 73 persen.

Kini ada 40 perusahaan Swedia yang beroperasi di Indonesia dan kebanyakan berskala internasional besar yang berpengalaman di Asia. Banyak perusahaan Swedia tertarik untuk menjajaki peluang bisnis di Indonesia.

Delegasi Swedia

Hari ini saya ada di Indonesia untuk memimpin delegasi bisnis yang mencakup sejumlah perusahaan Swedia skala kecil/menengah di sektor telekomunikasi, dengan spesialisasi penyediaan konten dan aplikasi (seperti mobile TV, musik, dan video- on-demand) untuk jaringan bergerak 3G. Berbagai perusahaan ini akan berpartisipasi dalam seminar telekomunikasi 28-29 Mei—diselenggarakan Kedutaan Besar Swedia, Swedish Trade Council, dan PT Ericsson Indonesia—untuk mempromosikan kolaborasi bisnis antara perusahaan Swedia dan Indonesia di sektor paling dinamis, yaitu telekomunikasi.

Ada potensi besar untuk lebih mengintensifkan hubungan perdagangan Swedia-Indonesia di masa mendatang. Industri Swedia mempunyai teknologi amat andal di beberapa sektor utama di mana Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan investasi-investasi baru yang amat diperlukan, seperti transportasi, energi pembangkit tenaga air, kehutanan berkelanjutan, pertambangan, lingkungan dan telekomunikasi.

Juga ada peluang pengembangan yang searah dengan kepedulian terhadap ekspor Indonesia ke Swedia. Saat ekspor Swedia meningkat, impor dari Indonesia sedikit meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan saksama, negara-negara Eropa memerhatikan usaha-usaha yang dilakukan guna memperkuat integrasi ekonomi dalam perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN).

Kami paham, sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia akan terus memainkan peran instrumental dalam pengembangan organisasi. Bagi Swedia, peningkatan kerja sama Uni Eropa (UE)-ASEAN dalam bidang ekonomi dan bidang lain adalah amat penting.

Promosi perdagangan antarkawasan adalah tujuan inti Uni Eropa. Tetapi, UE juga perlu mempunyai dimensi eksternal yang kuat. UE menginginkan akses lebih baik ke pasar-pasar asing, tetapi sama pentingnya bahwa UE juga membuka pintu bagi negara-negara lain.

Salah satu cara terbaik untuk memastikan pasar terbuka adalah secara multilateral melalui WTO. Bahkan, dengan adanya berbagai perjanjian perdagangan bilateral dan regional, kita tetap akan memerlukan suatu sistem perdagangan multilateral yang dapat menjamin kemampuan prediksi, transparansi, dan konsistensi dalam perdagangan global.

Perdagangan bebas

Kita juga memerlukan institusi-institusi internasional yang dapat memimpin usaha dalam membebaskan perdagangan dan mengatasi konflik perdagangan.

Berbagai negosiasi perdagangan bebas antara negara-negara UE dan ASEAN yang sudah dimulai adalah pelengkap penting bagi negosiasi-negosiasi WTO.

Dari perspektif Swedia, kami ingin mencapai perjanjian yang lengkap dan seambisius mungkin, dengan pencapaian maksimal liberalisasi perdagangan barang dan jasa serta investasi, dan dengan perhatian khusus terhadap hambatan-hambatan nontarif.

Saya percaya pembicaraan perdagangan harus dilihat sebagai cara lain dalam memperkuat seluruh hubungan antara wilayah-wilayah yang telah terbentuk sejak 30 tahun lampau.

ASEAN adalah sekutu dagang yang penting bagi UE, dan tampaknya akan semakin penting di masa datang. Perdagangan secara absolut UE-ASEAN telah tumbuh dalam beberapa dekade terakhir, bersamaan dengan perdagangan global. Secara relatif, pangsa pasar UE terhadap total perdagangan ASEAN sedang mengalami penurunan, seperti pangsa pasar ASEAN terhadap total perdagangan UE. Kami ingin membalikkan kecenderungan ini dan saya yakin sebuah perjanjian perdagangan bebas adalah cara yang tepat untuk mencapai hal ini. Meski pencapaian potensial dari liberalisasi bisa bervariasi pada setiap negara, sebagian besar negara-negara ASEAN diharapkan bisa mencapai dua persen dari GDP pada tahun 2020.

Tujuan utama berbagai perjanjian perdagangan adalah untuk meningkatkan perdagangan dua arah antara UE-ASEAN. Jika berbagai perusahaan Swedia dan Indonesia bisa mendapat keuntungan dari peningkatan ekspor, demikian pula konsumen Swedia dan Indonesia akan mendapat kemudahan akses lebih besar terhadap produk-produk dengan harga kompetitif. Perdagangan adalah bisnis dua arah yang saling menguntungkan!

Dalam semangat ini, sebuah pusat informasi—Open Trade Gate Sweden—telah didirikan di Stockholm untuk memfasilitasi eksportir dalam mendapat informasi tentang berbagai persyaratan impor di Swedia dan UE. Kami menginginkan sebanyak mungkin bisnis kedua pihak untuk mengambil keuntungan dari peluang bisnis yang ditawarkan kedua negara, termasuk ke pasar regional yang lebih luas dalam EU dan ASEAN.

Sten Tolgfors Menteri Perdagangan Swedia

 


Kamis, 24 Mei 2007

Saat DPD Menuntut Penguatan Wewenang

Marwan Mas

Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kembali menggema. Meski tidak sekencang saat awal reformasi, gaungnya cukup krusial.

Sebuah tuntutan progresif yang bermuara pada keinginan menguatkan konstitusionalitas lembaga negara yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Betapa tidak, saat Soehar- to berkuasa, malah ia mempersonifikasikan dirinya dengan UUD. Jika ada yang mengkritik kebijakannya, akan dicap mengobok- obok konstitusi. Hampir semua keran partisipasi politik rakyat tertutup rapat. Mekanisme saling mengimbangi dan mengawasi (checks and balances) menjadi kabur. Soeharto-lah personifikasi negara dan konstitusi diharamkan untuk diutak-atik.

Namun, empat kali perubahan UUD masih saja menuai kritik akibat proses perubahan yang tidak memiliki paradigma dan kerangka yang memadai, miskin referensi metodologis, serta kurang didukung oleh teori dan tafsir konstitusi. Akibatnya, hasil perubahan bersifat parsial—atau malah tambal sulam—yang menyisakan persoalan baru. Padahal, perubahan UUD dilandasi oleh tuntutan akan pentingnya pemerintahan konstitusional yang demokratis (constitutional state).

Penguatan DPD

Persoalan seputar DPD dan ketimpangan hubungan antarlembaga negara adalah dua aspek yang sering diperdebatkan di kalangan akademisi. Perdebatan yang meluas itu ditangkap oleh DPD dan sebagian anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan perubahan kelima. Realitas menunjukkan, DPD tidak lebih sebagai aksesori demokrasi dalam sistem perwakilan. Perlu kesetaraan kewenangan dalam dua kamar, sebagai keniscayaan di tengah harapan rakyat agar DPD berperan sebagai penyeimbang dalam sistem pemerintahan presidensial.

Penguatan kewenangan bukan sekadar mengajukan rancangan undang-undang (RUU) berkaitan dengan kepentingan daerah (Pasal 22D UUD), tetapi juga membahas, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. DPD berperan aktif pada proses pembentukan dan pelaksanaan undang-undang sebagai “roh” kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 UUD).

Jika perubahan kelima menguatkan kewenangan DPD sebagai konsekuensi atas pilihan dua kamar (bikameral), akan semakin mempererat kristal NKRI. Dengan begitu, devolusi dan dekon- sentrasi menjadi ciri inheren dalam melahirkan kebijakan publik. Partisipasi politik yang diperankan DPD dapat menguatkan korelasi inheren antara pusat-daerah. Pola penataan negara kesatuan yang diformat dalam otonomi daerah tidak akan bergerak di ruang hampa karena DPD menjadi jembatan dalam menata sistem politik bersama DPR.

Namun, substansi perubahan yang semata-mata menuntut penguatan kewenangan yang terkesan parsial boleh jadi mendapat ganjalan meski risikonya kecil akan menjadi bola liar. Sebab, usul perubahan harus sesuai dengan Pasal 37 Ayat 2 UUD bahwa: “Setiap usul perubahan UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan secara jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya”. DPD perlu meracik ulang usul perubahan Pasal 22D UUD dengan mengintroduksi pasal-pasal lain yang terkait.

Perlu kajian

Untuk mengegolkan usul perubahan perlu kajian mendalam dan komprehensif agar tidak terjadi disharmoni dalam proses legislasi dan checks and balances. Pasal penguatan kewenangan DPD tidak berdiri sendiri, ia terkait dengan kedudukan presiden yang juga mengusulkan dan membahas RUU bersama DPR. Termasuk ketidakcermatan formulasi norma yang memosisikan DPR dan presiden sebagai lembaga yang mendominasi pengambilan keputusan dalam perpolitikan nasional.

Jika hanya mengubah Pasal 22D, dikhawatirkan tidak akan mendapat dukungan kuat di MPR. DPD akan dinilai hanya berjuang untuk kepentingannya sendiri, padahal perubahan terkait dengan Pasal 20 Ayat 1 dan Ayat 2 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang- undang, serta pembahasan RUU dilakukan DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Begitu pula, Pasal 5 Ayat 1 mengenai hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Namun, di mana posisi presiden dalam pembentukan undang-undang? Jika presiden tidak terlibat dalam proses legislasi, tentu perlu memikirkan “hak veto”. Setiap RUU yang disepakati DPR-DPD dapat ditolak presiden, seperti pada sistem presidensial yang sudah mapan di Amerika Serikat.

Bukan hanya itu, perubahan Pasal 22D juga bisa terkait dengan pasal pemakzulan (pemberhentian) presiden dan/atau wakil presiden. Apalagi syarat pemakzulan tidak boleh bermotif politik (political impeachment), dipersempit pada pelanggaran hukum pidana atau hal-hal yang membahayakan keselamatan negara. Karena itu, Pasal 7A UUD juga diapresiasi agar usul pemakzulan bukan hanya dari DPR, tetapi melibatkan DPD sebagai elemen penting yang mewakili aspirasi daerah. Dengan begitu, DPD menjadi salah satu bagian penting bagi check and balances antarlembaga negara.

Reposisi MPR juga bisa diformat ulang menjadi sidang gabungan (joint session) dengan kewenangan terbatas. Sidang gabungan dimaknai sebagai upaya menguatkan semangat checks and balances. Oleh karena itu, sangat penting DPD membuat content draft (rumusan pasal-pasal perubahan beserta alasannya) yang berkaitan dengan penguatan wewenang. Content draft dijadikan paradigma yang cukup mendasar untuk ditawarkan dalam sidang MPR.

Marwan Mas Dosen dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PuSKon) Universitas 45, Makassar

 


Rabu, 30 Mei 2007

kesehatan
Kriminalisasi Praktik Dokter

HANDRAWAN NADESUL

Hukum Praktik Kedokteran dinilai mengkriminalkan praktik dokter. Kesalahan administrasi sebab dokter melanggar praktik di lebih dari tiga tempat, misalnya, eloknya tak diganjar hukuman penjara. Sejatinya alasan pembatasan praktik dokter demi kebaikan dokter dan agar pasien tak sampai dirugikan. Apa yang terjadi di lapangan?

Di mana-mana di dunia, masalah medis dan kesehatan berhulu dari tiga anasir. (1) Buruknya hubungan dokter-pasien; (2) tak tepatnya memilih sistem layanan kesehatan yang dianut, dan; (3) kondisi pranata kesehatan masyarakat. Masing-masing membawa kendala dan masalahnya sendiri.

Sengketa dokter-pasien bukan terbatas lantaran hadirnya kesenjangan kompetensi, melainkan oleh ihwal nonmedis-nonteknis yang berawal dari soal akhlak. Akhlak milik pihak dokter dan akhlak yang dibawa pasien serta masyarakat.

Akhlak dokter memunculkan sikap kesewenang-wenangan terhadap pasien karena dokter memiliki otonomi tinggi dalam mengobati pasien. Saat yang sama hadir gugatan pasien yang celakanya melampaui akal sehat medis.

Montir dan mobil

Sebut sikap masyarakat menuduh setiap ihwal kerugian yang dipikul pasien, kesalahan serta-merta menohok pihak pemberi layanan. Tuduhan pralegal untuk kasus dugaan malapraktik muncul karena terbatasnya akal sehat medis masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat mendudukkan posisi dokter sebagai montir. Dokter pun memperlakukan pasien seperti mobil di bengkel. Padahal, transaksi terapeutik punya karakter berbeda. Dalam mengobati pasien, tak boleh dan tak bisa ada janji pasti sembuh.

Dalam sumpah dan janji profesi, dokter tidak boleh melaba. Namun, dalam praktik, dokter bersinggungan dengan industri farmasi dan obat, selain dengan industri rumah sakit yang membolehkan dokter memetik profit. Itu berpotensi merongrong moral dokter. Rasa rancu profesi dan goyah moral yang dihadapi dokter pada ujungnya tak menguntungkan pihak pasien.

Profesi dokter harus diingatkan bahwa pekerjaannya tergolong bisnis moral. Supaya rasa mengabdi dan sikap altruisme dokter terjaga, karisma dan disiplin profesi tak boleh bersanding atau disandingkan dengan karisma dan disiplin manajerial rumah sakit.

Pasien harus bayar dulu sebelum berobat (prepaid services), misalnya, bukan lahir dari sikap etik seorang dokter, tetapi dari manajemen rumah sakit yang orientasinya merasa sah berpikir efisiensi dan layak berhitung untung-rugi.

Kalau saja dokter mengamalkan sumpah dokter dan sumpah jabatan, serta kode etik profesi dokter (Kode Etik Kedokteran Indonesia) tidak lumpuh, kesewenang-wenangan dokter terhadap pasien tak perlu terjadi.

Demikian pula jika masyarakat sudah cerdas mengkritisi, layanan medis dan kesehatan berpihak kepada si penerima jasa (client), masyarakat bisa arif memahami betapa tak sederhananya menyembuhkan penyakit. Bahwa kesalahan medis teknis harus dilihat pasien sebagai risiko profesi karena tubuh manusia bukan mesin dan dokter bukan malaikat.

Moralitas profesi

Sejak awal, peran, fungsi, dan pekerjaan dokter sudah dipagari rambu etika dan moralitas profesi, selain kerangkeng hukum (Undang-Undang Nomor 23/92). Sumpah dokter, sumpah jabatan, dan kode etik kedokteran dibuat demi menjaga martabat dokter, melindungi masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan, selain ada kepastian hukum.

Puluhan tahun berlalu. Gugatan dan tuntutan medis belum juga reda. Lalu, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia pun dilahirkan. Namun, nyatanya perseteruan dan gugatan medis masih tetap ada.

Pagar hukum agar dokter bekerja profesional, berhati nurani, ternyata belum dirasa cukup. Lalu, dimunculkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8/99).

Karena dengan tambahan hukum itu pun masih ada dokter bandel, dipandang perlu pemerintah membidani UU Praktik Kedokteran (Permenkes No 1419/05). Kita melihat ada duplikasi hukum ketika Undang-Undang No 23/92 dianggap mandul karena baru sebagian kecil yang diberi gigi.

Tak mudah mengurusi profesi dokter. Tak ringan melakukan koreksi akhlak dokter kalau telanjur menceng. Otonomi profesi dokter sendiri kelewat tinggi. Sistem layanan kesehatan kita menduakan pikiran dokter karena hidup dari gaji saja tak cukup. Sedangkan kondisi masyarakat masih subordinat di hadapan pekerjaan dokter. Maka, masih menyimpan masalah.

Keinsafan setiap dokter untuk mengamalkan etika dan moral sebagai bagian dari profesi belum sepenuhnya tumbuh. Penyebab tunggalnya karena rata-rata sekolah dokter tidak mengutamakan pendidikan etika medik, selain kendali masyarakat pasien terhadap profesi layanan medis masih belum perkasa.

Otonomi pasien

Kalau saja setiap medikus-praktikus mengamalkan semua yang baik-bagus-benar itu dan mengekang semua yang kebalikannya, kemunculan dilema medis dan kesehatan bisa digagalkan. Duplikasi hukum tak perlu ada sekiranya setiap dokter tunduk tidak melompati pagar sumpah, janji, dan kode etik profesi.

Selain itu, di hadapan dokter harus hadir otonomi pasien juga. Hak pasien perlu diangkat, selain kewajiban pasien kembali diinsafi. Perselisihan dokter-pasien muncul karena pada tiap-tiap pihak tak jelas menghadirkan hak maupun kewajibannya.

Lain dari itu, sebagian kecil saja pasien bisa membayar (fee for service) di “jalur cepat” (nonpuskesmas). Sebagian besar masih bergelut dengan lingkaran setan ekonomi lemah, kurang gizi, dan sanitasi buruk yang lebih membutuhkan upaya kesehatan preventif ketimbang belanja obat. Masih lebih membutuhkan air bersih, jamban keluarga, perbaikan selokan, dan penyuluhan gizi ketimbang iptek medis tinggi sebagaimana yang diminta orang mampu di perkotaan.

Kehadiran layanan “jalur cepat” untuk pasien berpunya dan “jalur lambat” untuk pasien kebanyakan menimbulkan kecemburuan sosial. Ini menambah runyam tuntutan pasien karena masyarakat di pinggir industri medis kota-kota besar tak selalu mampu berobat setiap kali sakit.

Agar otonomi dokter tidak kelewat tinggi, sistem kontrol pasien harus dijadikan andalan. Oleh karena di depan hukum dokter masih mungkin berkelit, wawasan medis dan pengetahuan kesehatan masyarakat perlu cerdas membekuk dokter nakal.

Peran puskesmas amat besar dalam mencerdaskan warga. Penyuluhan (komunikasi-informasi-edukasi) kesehatan harus tetap menjadi kegiatan puskesmas paling memberdayakan masyarakat di layanan “jalur lambat”.

Masyarakat yang ditargetkan tidak sudi di-apa-bagaimanakan saja oleh pihak pemberi layanan medis. Untuk itu, puskesmas perlu direvitalisasi.

Adapun masyarakat perkotaan perlu diberdayakan pula agar arif membaca akal sehat medis. Di pojok sini sisi layanan medis sering digugat atau berisiko menimbulkan salah sangka publik terhadap pekerjaan medis, kalau masyarakat dibiarkan masih tak cerdas dan bersikap kritis.

Untuk menyehatkan masyarakat, sejatinya tak perlu dokter dikriminalisasi dengan ongkos hukum semahal itu.

HANDRAWAN NADESUL Seorang Dokter

 


Rabu, 30 Mei 2007

parlemen
Buruk, Wajah DPR Kita

Bawono Kumoro

Mei ini, tepat sembilan tahun sudah usia reformasi. Meski demikian, belum ada tanda-tanda perbaikan yang signifikan.

Sebaliknya, yang terjadi justru negeri ini berangsur seperti sedang menuju kebangkrutan. Dalam kondisi demikian, wajar jika muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang paling menikmati buah reformasi? Maka, amat tepat jika kita mengarahkan telunjuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Mengapa?

Melalui empat tahap amandemen UUD 1945, DPR menjelma menjadi lembaga yang memiliki kewenangan amat besar. Hal itu tercermin dalam beberapa pasal hasil amandemen, di antaranya Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20 A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 A, dan Pasal 22 B.

Dinamika

Jika mencermati dinamika sistem politik Indonesia kontemporer, akan didapati kenyataan, pascareformasi dan amandemen UUD 1945 bulat lonjongnya praktik demokrasi di Indonesia amat ditentukan tiga hal, yaitu DPR, partai politik, dan pemilihan umum.

Dalam konteks demikian, sepak terjang DPR tentu tidak akan bisa luput dari perhatian masyarakat luas.

Besarnya kewenangan dan kekuasaan DPR akan kian terasa dalam hal relasi dengan eksekutif. Watak legislative heavy sangat menonjol dalam praktik pengawasan DPR terhadap pemerintah. Tidak hanya itu, watak legislative heavy juga terlihat dalam hal pemilihan para pejabat kunci negara, seperti menteri, Panglima TNI, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Polri, dan berbagai jabatan politik kenegaraan lain. Singkatnya, hampir tidak ada kebijakan pemerintah yang tidak dapat diintervensi DPR.

Realitas itu tentu kontras dengan hakikat sistem presidensial, yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Ketika publik menuju bilik suara pada pemilihan presiden tahun 2004, tentu disertai harapan, presiden terpilih kelak dapat otonom dalam menjalankan kekuasaan sebagai konsekuensi pemberian mandat langsung oleh rakyat.

Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat membentuk kabinet secara mandiri tanpa melibatkan partai politik yang memiliki kursi di DPR. Gonjang-ganjing menjelang perombakan jilid I dan jilid II mencerminkan hal itu.

Di satu sisi, hal itu positif guna menciptakan mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif. Di sisi lain, intervensi politik DPR cenderung berlebihan, mengakibatkan berbagai distorsi dalam pelaksanaan sistem presidensial. Hak-hak prerogatif presiden perlahan tetapi pasti telah digerogoti.

Tak dapat dimungkiri, sebenarnya sumbu utama kekuasaan DPR yang besar bukan di Senayan, tetapi di kantor-kantor dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik. Dominasi partai politik amat kental mewarnai perjalanan DPR selama ini. Partai politik telah menyandera dan menjadikan DPR sebagai the site of power struggle bagi segala kepentingannya. Konsekuensinya, citra yang melekat pada partai politik akan melekat juga pada DPR, juga sebaliknya.

Sensitivitas

Karena itu, reformasi DPR tidak akan dapat terlaksana secara maksimal tanpa juga melakukan hal yang sama pada partai politik. Reformasi yang telah berusia sembilan tahun ini belum mampu menjangkau lembaga-lembaga politik, seperti partai politik, DPR, dan birokrasi. Tak heran jika sejumlah riset dan penelitian menunjukkan bahwa kinerja lembaga-lembaga tersebut masih sangat jauh dari harapan masyarakat luas.

DPR sesungguhnya dapat menjadi sebuah lembaga negara yang berwibawa dengan melalui peningkatan sisi sensitivitasnya. Faktor penyebab rendahnya sensitivitas DPR dapat ditelaah dalam dua kemungkinan. Pertama, sebagian besar para legislator DPR masih belum dapat menghalau bayangan DPR yang inferior di masa lalu. Oleh karena itu, kini ketika keran demokrasi terbuka lebar, mereka pun menumpahkan eforia politiknya secara berlebihan.

Kedua, posisinya yang signifikan dalam memengaruhi haluan politik Indonesia, yang secara tidak langsung telah membuat DPR menjadi kurang peduli terhadap aspirasi masyarakat luas. Berbagai kritik yang disampaikan oleh publik tidak ditanggapi dengan baik.

Tekanan konstituen yang dapat memengaruhi kinerja para anggota DPR masih sangat jauh dari harapan karena loyalitas anggota kepada pimpinan dan elite partai masih jauh lebih tinggi ketimbang kepada konstituennya sendiri.

Inilah wajah DPR kita setelah sembilan tahun reformasi. Sungguh ironis.

BAWONO KUMORO Peneliti Laboratorium Politik Islam dan Editor Tetap Jurnal Politik Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

 


Selasa, 29 Mei 2007

Kultur Barat Lawan Kultur Jawa

TJIPTA LESMANA

Pertikaian Amien Rais dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan adalah pertarungan kultur barat dan kultur Jawa.

Kultur Jawa mengagungkan kerukunan dan keharmonsian. Rukun berarti berada selaras, tenang, dan tenteram. Antarsesama, jangan membuka aib. Kritik terbuka—apalagi kecaman—harus dihindarkan. Namun, oleh Soeharto prinsip “rukun” dipelesetkan untuk membungkam lawan atau mereka yang kritis.

Awal Oktober 1995, misalnya, Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja mengkritik pemerintah, menilai terjadi ketidakberesan dalam komunikasi politik. Akibatnya, sulit menentukan arah dialog politik yang mampu menumbuhkan kesadaran pencapaian cita-cita bangsa (Kompas, 4/10/1995). Pernyataan Sarwono memancing kontroversi di antara sesama menteri. Soeharto marah.

Dalam perjalanan pulang dari Osaka ke Jakarta, di pesawat, Soeharto mengingatkan semua pihak bahwa landasan pembangunan yang diletakkan menuju kemampuan Indonesia bersaing dengan negara lain jangan diganggu “tetek bengek” yang menggelisahkan rakyat, tidak bisa memanfaatkan peluang pasar (Kompas, 21/11/1995). “Kalau dibiarkan diganggu berita-berita yang tidak benar, semua potensi kita akan terganggu, timbul keragu-raguan, tidak bisa memusatkan tenaga dan pikiran untuk membangun sehingga peningkatan daya saing kita menjadi kurang!”

Kultur Jawa

Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga bercorak kultur Jawa, tak beda dengan Soeharto. Perhatikan berbagai pernyataannya, “Kalau bicara hati-hati”, “Jangan sembarang kritik”, “Jangan memfitnah”, “Membangun budaya damai”.

Namun, pemimpin tipikal Jawa pun bisa marah. Soeharto menggunakan kata “gebuk” untuk mengultimatum para politisi yang tergabung dalam kelompok Petisi 50 saat ia mencurigai langkah-langkah mereka sudah mengarah ke tindakan makar. SBY pun mengancam akan menyeret Amien Rais ke pengadilan jika “nyata-nyata Amien Rais atau siapa pun menuduh saya (menerima dana nonbudgeter DKP) di depan umum.”

Amien bicara dengan kultur Barat saat (a) mengakui menerima sumbangan dana dari mantan Menteri Rokhmin Dahuri dan siap mempertanggungjawabkannya secara hukum; (b) meminta agar calon presiden 2004 lain mengakui secara ksatria kalau juga menerima bantuan serupa. Ia tidak pernah menuduh secara eksplisit pasangan SBY-JK ikut menikmati dana itu. Bahwa opini publik berkembang dan mengarah ke nama SBY-JK, itu bisa dimaklumi sebab dari persidangan Menteri maupun Sekretaris Jenderal DKP terungkap, hampir semua calon presiden/wakil presiden dikatakan menerima melalui tim sukses mereka.

SBY atau calon presiden 2004 mana pun tidak usah kebakaran jenggot jika merasa tak menerima. Seyogianya SBY tidak menggunakan komunikasi konteks Jawa dalam menanggapi serangan Amien, tetapi perintahkan saja pengadilan atau aparat penegak hukum “membuka” kotak pandora yang dilemparkan Rokhmin.

Konteks kultur Jawa pada era Orde Baru dan Reformasi amat berbeda. Pada era Orde Baru, siapa pun tak berani merespons, apalagi menantang, saat melihat Soeharto gusar. Pada era reformasi tidak ada yang takut. Bahkan kian memprovokasi SBY untuk melampiaskan amarahnya setiap kali ia melontarkan pernyataan kontroversial!

SBY perlu memahami, kultur Jawa sudah kehilangan pamor. Pada rezim Orde Baru, kekuasaan Soeharto begitu omnipoten sehingga bebas menggebuk siapa pun yang berani melawannya. Kini, kekuasaan dalam arti luas (power) terdistribusi merata antara Presiden, DPR, lembaga peradilan, LSM, dan media. Belum lagi tuntutan agar hukum ditegakkan secara adil.

Jalur hukum

Jika SBY tidak pernah menerima dana DKP dan merasa kehormatannya ternoda oleh tuduhan-tuduhan miring, tuntut saja pihak-pihak yang dinilai telah memfitnahnya?! Ucapan Presiden, “Saya ini tidak suka sedikit-sedikit menuntut. Ini tidak sehat”, memberi pelajaran buruk dari perspektif law enforcement.

Jangan lupa reformasi menuntut tegaknya good governance, jika tidak mau menggunakan istilah kultur Barat. Good governance berarti pemerintahan harus dijalankan secara terbuka dan akuntabel. Masyarakat berhak mengontrol. Setiap pertikaian harus diselesaikan melalui jalur hukum. Jika SBY terus bersikap defensif dan menyatakan tidak menerima uang DKP tanpa tindakan nyata, posisinya akan kian terjepit. Prinsip good governance mengharuskan Presiden memerintahkan penegak hukum untuk menindaklanjuti data peradilan yang diangkat Rokhmin.

Bisa saja sejumlah anggota Tim Sukses SBY-JK atau calon presiden lain menerima bantuan DKP tanpa sepengetahuan capres dan cawapres bersangkutan. Daripada menduga-duga, lebih baik buka-bukaan. Maka, tepat ucapan Amien, “The show must go on.” Skandal dana nonbudgeter DKP harus dituntaskan lewat proses hukum!

Tjipta Lesmana Mantan Anggota Komisi Konstitusi

 


Selasa, 29 Mei 2007

DKP, Drama Konferensi Pers

EFFENDI GAZALI

Konferensi pers yang paling mengesankan dalam memori saya saat kuliah dulu adalah ketika Bill Clinton nyaris menghadapi ancaman pemakzulan gara-gara skandal dengan Monica Lewinsky.

Siang menjelang sore saat itu. Clinton keluar ke halaman istana bersama sejumlah tokoh Partai Demokrat untuk memberi kesan, mereka tetap mendukung Clinton bagaimanapun krisis yang sedang dihadapi Sang Presiden.

Saat itu Clinton tidak terlalu banyak bicara. Teman-temannya yang memberi banyak pernyataan menguatkan posisi Clinton, sekaligus mengingatkan lawan- lawannya yang menyimak dari layar televisi.

Jumat (25/5) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menggelar jumpa pers pertama di bawah dua pohon tua (ki hujan) di lapangan rumput Istana Kepresidenan. Seingat saya, saat itu Clinton tidak membawa podium ke halaman. Di Jakarta, staf istana menyiapkan podium dengan 10 kuntum mawar merah!

Mengapa SBY melakukannya? Presiden—di mana pun—berhak membela diri jika nama dan kehormatannya terserang. Presiden juga manusia.

Sebelum pengamat mana pun memberi komentar dan analisis, mereka harus mencoba berempati lebih dulu: bagaimana jika mereka ada di posisi Presiden SBY. Bukankah mereka juga akan marah dan akan melakukannya?

Masalah 2004

Sambil mencoba berempati, ilmuwan komunikasi umumnya harus mencoba memprediksi interpretasi berbagai pihak, bahkan berbeda 180 derajat dari niatnya (Fiske, 1987; Stuckey, 2004).

Dengan itu, tim dalam istana mungkin perlu mendiskusikan pada SBY bahwa pokok masalah yang dibahas adalah peristiwa tahun 2004 saat menjadi capres.

Saya mungkin akan memiliki dua memori yang sebanding (dengan jumpa pers Clinton itu) jika SBY Jumat lalu membahas tantangan yang dihadapi pemerintahannya, meski hal itu mengenai minyak goreng yang tidak terkendali harganya atau soal air pasang dan ombak belakangan ini. Lalu di bawah pohon ki hujan itu lahir tekad baru, misalnya untuk menekan harga minyak secara nyata atau hal lain.

Bicara soal konteks waktu, tepatkah Presiden SBY melakukan konferensi pers dengan gaya relatif marah ketika tingkat popularitasnya menurut data terakhir menurun drastis?

Biasanya dalam komunikasi politik, pemimpin yang sedang amat populer (karena itu rakyat sedang puas dengan kepemimpinannya) yang lebih boleh diberi ruang untuk menyatakan kekesalan atau kemarahannya.

Bahkan, beberapa presiden kini cenderung memilih menyampaikan kekesalannya dengan nada humor, memakai pernyataan tidak langsung dan analogi, meski popularitas mereka di mata rakyat masih (sedang) tinggi!

Salah citra

Jikapun ingin bermain di ranah pencitraan, mestinya jumpa pers semacam itu akan diarahkan ke image presiden sedang dizalimi oleh berbagai pernyataan orang lain yang menyerangnya!

Sebagai orang yang terzalimi, dia akan lebih banyak memainkan mimik, sedikit bicara tetapi dengan pilihan kata-kata yang membuat hati dan emosi pemirsa TV akan jalan bersama dia!

Maaf, saya lupa, bukan cuma Clinton, SBY sendiri pernah melakukannya saat dia terpersepsikan sebagai orang yang dizalimi oleh berbagai pernyataan istana.

Selain dengan mimik dan pilihan kata yang memancing empati pemirsa, mungkin perlu pula dikedepankan satu atau dua agenda lain, jadi tidak menjadi semacam konferensi pers untuk langsung dan sepanjang acara itu mengecam Amien Rais.

Lagi-lagi, mungkin bicara lebih dulu soal ekstradisi dengan Singapura; soal minyak goreng, gelombang pasang, atau lainnya sebelum mulai mempersoalkan serangan Amien Rais.

Bukankah bisa juga dipilih tidak melakukan jumpa pers sama sekali? Ya, teleconference Jusuf Rizal dari Blora Center dengan Rokhmin Dahuri yang berisi penyangkalan tertentu dari Rokhmin sementara ini sudah cukup.

Bahkan, yang selanjutnya bicara haruslah mereka yang ada di sekitar Amien Rais saat Wolfowitz (menurut cerita Amien Rais) menawarinya bantuan dana asing; yang dalam versi SBY justru (mereka) siap menyangkal cerita Amien Rais!

Sudahlah, dua pohon ki hujan serta wajah Hatta Rajasa sudah menjadi saksi sebuah jumpa pers dramatik dalam perjalanan bangsa ini belajar komunikasi politik!

Mari kita tunggu pembelajaran apa yang bisa dipetik untuk Pemilu 2009, atau akankah lobi-lobi politik mengubur bakal hikmah itu seiring dengan singkatnya memori sosial bangsa ini?

Effendi Gazali Koordinator Program Master Komunikasi Politik UI

 


Kamis, 31 Mei 2007

Ketulusan

Sri Pannyavaro

Malam itu Pangeran Siddharta merasa gelisah. Berbagai fenomena penderitaan yang baru disaksikan di balik tembok istana mengusik nuraninya dan membuat hatinya terguncang.

Ia bergulat dengan pikirannya, “Mengapa penderitaan itu harus terjadi”. Muara kehidupan haruslah kebahagiaan, bukan penderitaan. Kebahagiaan akan terwujud manakala tak ada lagi ketakutan akan usia tua, sakit, kematian. Tak ada lagi air mata, diskriminasi, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan.

Akhirnya Pangeran Siddharta mengambil keputusan radikal. Kalau banyak orang menjadi pemimpin dengan mencari istana, Pangeran Siddharta justru meninggalkan istana. Kalau orang berjuang keras untuk menjadi kaya, Pangeran Siddharta dengan penuh kesadaran meninggalkan gemerlap kehidupan istana untuk hidup sederhana, sebagaimana layaknya rakyat biasa.

Ia rela melepas gelar kebangsawanan, kemewahan, kenikmatan hidup dunia, bahkan keluarga yang dicintainya. Pelepasan agung ini tak pernah bisa dicari analoginya dalam kenyataan sekuler.

Berpuluh tahun lalu, para pejuang kemerdekaan dengan tekad bulat, mengusir penjajah yang menjarah kekayaan alam dan mencabik-cabik harga dirinya dan saudara sebangsa. Mereka mengorbankan segalanya; harta, kehormatan, bahkan nyawa. Mereka adalah pahlawan.

Kekuatan ketulusan

Komitmen dan sikap Pangeran Siddharta serta para pahlawan pejuang untuk mengatasi penderitaan dan memerdekakan manusia adalah wujud semangat solidaritas, kebersamaan, dan kesetiakawanan sosial. Mereka disatukan oleh kesederajatan, senasib, sepenanggungan sebagai makhluk yang sama-sama tercecer dan tersingkir ke pinggir-pinggir kehidupan.

Di atas semua itu, tak ada misi sedikit pun yang terselip dalam benak Pangeran Siddharta untuk mendirikan agama; pun tak ada secuil kepentingan untuk mencari pengikut. Pengorbanan dan perjuangan tanpa pamrih Sang Pangeran dan para pahlawan pejuang untuk mencari jalan pembebasan itu yang terus menggugah kita. Mereka dikenang karena ketulusan hatinya. Mereka akan tetap hidup dalam semangat luhur untuk menolong sesama; peduli pada pergumulan kehidupan.

Kekuatan ketulusan membuat para pejuang kehidupan tak pernah menyesali setiap pengorbanan yang telah dilakukan. Mereka meyakini apa yang dilakukan; bahwa melakukan kebajikan akan berbuah kebahagiaan. Sementara orang yang tidak tulus akan lebih banyak gelisah dan khawatir, bahkan tak jarang kecewa dan menyesal manakala mendapati kenyataan yang tidak sesuai harapan.

Dalam Anggutara Nikaya V, 2 Buddha Gotama menyatakan, “Seseorang yang sungguh-sungguh (tulus) dalam kebajikan, tidak perlu ada pemikiran yang bertujuan, semoga aku terbebas dari penyesalan; karena seseorang yang bajik dengan sendirinya akan terbebas dari penyesalan. Dan bagi seseorang yang terbebas dari penyesalan, tidak perlu ada pemikiran yang bertujuan, semoga aku berbahagia; karena orang yang terbebas dari penyesalan dengan sendirinya akan berbahagia”.

Tanpa pemilik kebajikan

Menurut Buddha Gotama, kita harus menghancurkan egoisme pribadi untuk menghentikan penderitaan secara total. Namun, sikap tanpa keakuan itu tidak dapat dimiliki hanya karena mengerti, keakuan adalah ilusi. Keakuan juga tidak akan lenyap karena telah memahami, keakuan menjadi sumber penderitaan.

Pengertian “tanpa aku” dan “tanpa diri” hanya kunci untuk membuka pintu kebenaran dan kebebasan, tetapi kebenaran tidak terletak pada kunci.

Pengertian bahwa keakuan hanya ilusi yang diciptakan oleh pikiran sendiri dan bermuara pada kehancuran pribadi maupun masyarakat merupakan pengertian yang harus menjadi wawasan kita. Namun, pengertian “tanpa aku” itu harus terwujud dalam setiap perilaku kita.

Perilaku bajik yang dilakukan dengan penuh kesadaran (sati) itulah ketulusan sebenarnya. Kesadaran penuh tidak memberi peluang pada hadirnya pemikiran keakuan, baik keakuan sebagai pribadi yang telah berbuat baik, apalagi keakuan yang amat kasar, seperti kehausan akan pahala, keuntungan materi maupun ketenaran.

Kedamaian sejati akan tumbuh manakala kita mempraktikkan ketulusan altruistik yang sadar dilakukan dalam setiap tindakan. Ini berarti “aku” yang melakukan perjuangan dan pengorbanan tidak teridentifikasi. Tidak ada “aku” utuh yang melakukan perjuangan dan pengorbanan karena tidak ada “aku” yang berdiri sendiri tanpa ada kondisi-kondisi lain.

Betapa berharganya kesadaran akan hal ini karena gagasan “milikku, perjuanganku, pengorbananku”, lagi-lagi hanya akan menyuburkan ketamakan dan penderitaan mental yang tak berkesudahan. Gagasan tentang “aku” hanya akan membunuh perkembangan spiritual kita.

Pikiran sulit dikendalikan

Secara alamiah, pikiran yang tidak terlatih akan amat sulit dikendalikan. Pikiran itu merayu orang untuk menjadikannya sebagai makhluk yang diperbudak indera. Pikiran yang tidak terlatih itu menggoda manusia yang telah melakukan kebaikan menjadi sombong dan memamerkan kebaikannya, keilmuannya, hartanya, kedudukannya, pengalamannya, kekuatannya, dan aneka topeng duniawi lainnya yang dianggap dapat mengangkat citra dan pujian kepada dirinya. Demikianlah, khayalan dan emosi selalu menyesatkan manusia jika pikirannya tak pernah dilatih dengan benar.

Jadi, perbuatan baik saja tak cukup untuk mencapai kebebasan. Kebahagiaan tertinggi tak dapat dicapai tanpa memurnikan pikiran. Buddha Gotama mengajarkan, meditasi adalah pendekatan psikologis yang dapat dilakukan untuk melatih, mengembangkan, dan memurnikan pikiran.

Bangsa ini sudah terlalu lama jauh dari ketulusan; ketulusan yang membebaskan kita dari keserakahan, kebencian, dan berbagai ilusi yang selalu membakar mental.

Mari kita, mulai dari diri sendiri, melangkah kembali di jalan ketulusan. Berbuat baik dengan ketulusan hati, menganut agama dengan ketulusan beriman, memangku jabatan dengan ketulusan menunaikan kewajiban, memimpin dengan ketulusan mengabdi.

Selamat Trisuci Waisak 2551. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan.

Sri Pannyavaro Bhikku, Kepala Vihara Mendut

 


Selasa, 29 Mei 2007

“Divina Commedia Indonesiana”

Armada Riyanto

Tu lascerai ogne cosa diletta più caramente…. Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui.

(“Engkau akan meninggalkan apa saja yang kamu kagumi;

Engkau akan merasakan betapa asin dan pahitnya roti orang”)

Galau. Itulah jiwa Dante Alighieri, penyair kondang periode Mediovale dalam Divina Commedia (Div-C) yang ditulis dalam bahasa dialek campuran Tuscano (Florentino), Siciliano, juga Latin.

Commedia tidak sama dengan “komedi atau lelucon” karena isinya berupa 100 syair yang justru mengungkap pelarian etis jiwa manusia di tengah gelap-pekatnya kekacauan nilai hidup sehari-hari. Terminologi Commedia dalam ranah sastra Mediovale mengatakan pengetahuan secara keseluruhan.

Div-C melukiskan perjalanan pengetahuan jiwa yang galau seorang Dante dari inferno (neraka), purgatorio (api penyucian), ke paradiso (surga). Aneka intrik persaingan, kepalsuan, korupsi, dan hipokrisi para tokoh politik, punggawa moral bangsa dan para agamawan telah menciptakan ruang hidup terasa pengap dan menyesakkan.

Ketidakjelasan moral distingsi antara “baik dan buruk”, atau “benar dan salah”, atau “suci dan munafik”, atau “adil dan tamak”, atau “koruptif dan tulus”, atau “jujur dan licik”, membuatnya galau, lantas lari ke dunia alegoris kematian. Hanya dalam kematian, jiwa Dante menikmati sebuah panorama diskursus etis tanpa keremangan, tanpa ambiguitas, tanpa hipokrisi.

Yang unik, dalam inferno rekaan Dante, jiwanya melihat tokoh-tokoh terpandang. Para eksponen politik yang dipuja-puji dalam sejarah, para pengajar moral etis kehidupan, bahkan para pemimpin agama terkemuka zamannya ada di sana.

Hipokrisi

Divina Commedia Indonesiana melukiskan perjalanan jiwa galau bangsa Indonesia saat ini. Jiwa bangsa galau menyaksikan dan mendengarkan betapa jelas dan nyata kekacauan moral dan hipokrisi para pemimpin, baik di bidang politik, moral, bahkan pendidikan maupun agama.

Adalah Prof Dr Amien Rais yang berbicara blak-blakan bahwa dirinya telah menerima dana nonbudgeter dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Jika proses hukum dikerjakan dan terbukti melanggarnya, Amien Rais berkata dirinya siap dihukum (Kompas, 16/5/2007).

Amien Rais mengklaim dirinya tidak sendirian. Ada sederet nama dan pimpinan organisasi kepemudaan maupun keagamaan yang kecipratan dana haram itu. Genderang ditabuh.

Hiruk pikuk tuduh-menuduh tak terelakkan. Bahkan, tak kurang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gerah. Menurut dia, Amien telah menebar fitnah.

Galau

Jiwa bangsa ini galau. Tak peduli siapa paling benar. Jika Amien Rais koruptif, jiwa ini bergumam, masih adakah yang tersisa?

Artinya, jika sosok pribadi yang pernah menjabat Ketua Umum Muhammadiyah dan pendiri sekaligus Ketua PAN, profesor ilmu politik dan menguasai segala seluk-beluk ranah moral-etik-politik hidup bernegara khilaf koruptif menerjang hukum atau sekitar itu, masih adakah tangan yang tidak belepotan kotor?

Masih mungkinkah sekarang diskursus tentang moral dan etika hidup bernegara dan hidup bersama di tanah kita?

Ketika para pemimpin hidup bernegara, pemimpin agama, dan punggawa moral terjerembab dalam aktivitas manipulatif, kita kehilangan nyaris segalanya untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri.

Amien Rais korupsi. Amien Rais mengakui. Amien Rais dipuja-puji. Ia korupsi karena menerima dana nonbudgeter. Namun, ia dipuji karena keterusterangannya. Dia bahkan mengakui jumlahnya secara persis baik yang tidak maupun melalui tangannya sendiri. Banyak tokoh intelektual negeri ini, para penyeru antikorupsi, memuji-muji sikap Amien Rais, bahkan mendeklarasikannya sebagai contoh kejujuran. Meski demikian, soalnya lebih dari sekadar perkara jujur atau tidak; atau apakah uang dikembalikan atau tidak. Ada kegalauan mendalam.

Kemarin, tetangga sebelah, Pak Saridi, kedapatan mencuri ayam. Saridi korupsi. Saridi mengakui. Tetapi, alih-alih dipuji, Saridi digebuki lantas dijebloskan ke bui.

Amien Rais berkata, sejumlah dana haram itu tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk dana kampanye. Soal sederhana yang berlanjut: andai kampanye itu sukses, siapa yang jadi presiden? Serupa dengan itu, Saridi kemarin mengaku terpaksa mencuri ayam karena dia sangat butuh uang untuk membeli obat bagi anak kecilnya yang sakit demam.

Apa yang membuat hati ini risau dan galau? Jika bangsa ini konsekuen, mari kita ramai-ramai memuji, siapa pun yang khilaf koruptif, termasuk juga Saridi dan kawan-kawan yang lain!

Bangsa koruptif

Rasanya, karena tidak ada lagi yang tidak belepotan koruptif, kita barangkali telah memecahkan rekor menjadi bangsa nomor satu di planet ini, di mana para warganya koruptif semua. Jika pengandaian ini benar, seluruh hukum dan prosedur ketentuan memperkarakan kejahatan korupsi hanyalah tautologi belaka. Nothing!

Artinya, jika kita semua koruptif, terminologi “korupsi” itu sendiri menjadi tak bermakna lagi. “Korupsi” tak lagi sebuah kejahatan. Malah, kebalikannya, sebuah aktivitas —yang jika diakui dengan baik dalam ranah publik—justru akan menghasilkan puja-puji luar biasa. Kehadiran KPK terancam cuma sebagai ornamen kelembagaan negara belaka.

Amien Rais, para eksponen politik, para pemimpin agama, penyeru keadilan dan moralitas bangsa ini layak dihormati. Namun, oh … ke mana lagi diskursus nilai-nilai moral adiluhung menjadi mungkin? Dante Alighieri benar, di dunia alegoris kematian.

Sebab, sementara di dunia ini, doa, ziarah, zikir-aneka pujian- meditasi-sesaji entah apa lagi namanya sebagai ungkapan ketakwaan agamis kepada Tuhan terasa simbolis belaka. Hati tetap hipokrit. Moralitas tetap tinggal dalam kata. Diseru-serukan sebagai slogan, tetapi nil dalam penghayatan keseharian.

Divina Commedia melukiskan the pilgrim’s moral confusion and ends with the vision of God. Ketika jiwa sampai surga dan memandang wajah Allah, Dante bergumam diam, all’alta fantasia qui mancò possa—”ketika sampai pada momen teragung ini, aku tak mampu mengatakan apa-apa” (Paradiso, XXXIII, 142).

Divina Commedia Indonesiana semoga sampai paradiso dunia, di mana nilai-nilai moral kehidupan dipuja, dibela, dihayati bermakna. Sekali lagi.

Armada Riyanto Pengajar Filsafat Politik; Ketua STFT Widya Sasana, Malang

 


Senin, 28 Mei 2007

Dana DKP dan Pemakzulan Presiden

Denny Indrayana

Di antara semua hiruk-pikuk masalah hukum mutakhir, yang paling serius adalah skandal korupsi dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri.

Persidangan mengindikasikan dana DKP mengalir ke banyak elite negeri, terkait dana kampanye para pasangan calon Pilpres 2004.

Meski demikian, perlu dicatat, jika benar ada dana haram dalam Pilpres 2004, hal itu tidak dapat menjadi dasar untuk menyoal keabsahan hasil Pilpres 2004. Namun, aliran korupsi dana DKP akan menggerus legitimasi politis dan sosiologis hasil pemilihan presiden 2004. Karena itu, untuk menyelamatkan legitimasi Pilpres 2004, amat penting seluruh penyidik melakukan koordinasi menindaklanjuti informasi aliran dana itu. KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI harus bergerak untuk menentukan langkah hukum yang wajib diambil guna membongkar korupsi dana DKP. Kerja sama sebaiknya melibatkan KPU, Panwaslu, PPATK, dan kantor akuntan publik yang mengaudit dana kampanye pasangan calon dalam Pilpres 2004.

Tindak pidana terkait

Paling tidak ada tiga tindak pidana yang dapat menjerat pemberi dan penerima dana nonbudgeter DKP: tindak pidana pemilihan presiden, pencucian uang, dan korupsi. Yang paling lemah adalah konstruksi hukum tindak pidana pilpres. Konspirasi proses legislasi melahirkan rumusan sanksi pidana yang mandul jika pasangan calon presiden tidak melaporkan ke KPU aliran dana DKP; atau jika pasangan calon melanggar larangan menerima dana dari pemerintah.

UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pilpres menghukum maksimum satu tahun untuk laporan keuangan dana kampanye yang manipulatif; maupun maksimum dua tahun untuk menerima dana kampanye dari pemerintah. Hukuman maksimum yang amat rendah itu tidak menjerakan. Apalagi rumusan sanksinya juga memberi peluang bagi hakim untuk hanya menjatuhkan denda, tanpa pidana penjara.

Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor mengatur, setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara; dapat didakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Jika benar pasangan calon Pilpres 2004 menerima dana nonbudgeter DKP, berarti telah memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur melawan hukumnya adalah dana itu berasal dari pemerintah (DKP), yang dilarang undang-undang pilpres. Penggunaan dana pemerintah yang tidak sesuai peruntukannya jelas merugikan keuangan negara. Maka dapat disimpulkan, telah masuk dalam melawan hukum formal tipikor.

Yang sulit dibantah, penerimaan dana korupsi DKP dapat dijerat tindak pidana pencucian uang. UU Pencucian Uang mengatur, tiap orang yang menerima sumbangan atau hibah dana yang patut diduga merupakan hasil korupsi dipidana penjara minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 15 miliar.

Pengusutan atas dugaan tindak pidana pencucian uang itu dapat segera dilakukan karena penjelasan Pasal 3 UU Pencucian Uang mengatur, “Terhadap Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan lebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang”.

Maknanya, meski persidangan korupsi Rokhmin belum dijatuhkan vonisnya, pemeriksaan atas dugaan tindak pidana pencucian uang sudah dapat dilakukan.

Pemakzulan Presiden

Jika SBY-JK benar menerima dana korupsi DKP, posisi kepresidenannya di ujung tanduk. Keduanya dapat dijerat dakwaan (1) tindak pidana berat lainnya; dan (2) korupsi; yang keduanya termasuk kriteria pasal pemakzulan (impeachment articles). Dakwaan tindak pidana berat lain dapat dijatuhkan karena tindak pidana pencucian uang mempunyai ancaman penjara di atas lima tahun, karena itu termasuk klasifikasi tindak pidana berat sebagaimana didefinisikan dalam UU Mahkamah Konstitusi.

Namun, masyarakat agaknya tidak akan melihat SBY-JK termakzulkan. Meski secara legal pintu pemakzulan mungkin dilakukan, aliran dana korupsi DKP telah merambah nyaris semua kekuatan politik sehingga sulit membayangkan partai politik di DPR akan menginisiasi pemakzulan. Yang mungkin terjadi adalah: konspirasi saling memaklumi di antara para penerima dana korupsi DKP, suatu loss-loss solution bagi rakyat.

Pengelolaan dana negara secara nonbudgeter terbukti amat koruptif, karena itu harus total dikaji ulang. Pengumpulan dana kampanye melalui cara-cara melanggar hukum (black market fund), seperti korupsi dana nonbudgeter DKP dan Bulog, harus diakhiri. Para pemimpin negeri harus belajar jujur dan bekerja ekstra keras agar pembiayaan demokrasi (financing democracy) termasuk pemilu–tidak justru dilakukan dengan cara koruptif, bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang akhirnya menjadi pembunuh berdarah dingin atas demokrasi itu sendiri.

Denny Indrayana Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (PuKAT) Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

 


Senin, 28 Mei 2007

Serangan Balik Yudhoyono

Saldi Isra

Ibarat pisau bermata dua, klarifikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di bawah pohon di lapangan rumput Istana Kepresidenan, Jumat (25/5), bisa menimbulkan tafsir ganda.

Di satu sisi, memberi keyakinan kepada publik, pasangan Yudhoyono-Kalla tidak menerima aliran dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan dana asing dari Washington dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004.

Di sisi lain, melihat reaksi keras Yudhoyono, bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya, publik kian yakin dana DKP juga mengalir kepada pasangan pemenang Pemilu 2004. Apalagi, aliran dana nonbudgeter DKP terungkap dalam proses hukum penanganan kasus korupsi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. Tidak hanya itu, sejumlah kalangan yang juga disebut menerima aliran dana DKP mengakui fakta itu.

Mengapa Yudhoyono gusar dan memberi reaksi, yang mungkin di luar perkiraan banyak orang dalam kasus dana nonbudgeter DKP. Tidak hanya itu, jika dikaitkan dengan isu aliran dana asing kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu dalam Pemilu 2004, pertanyaan itu kian menarik karena Amien Rais tidak pernah menyebut nama pasangan Yudhoyono-Kalla.

Pidana korupsi

Dari kedua aliran dana yang disebut dalam klarifikasi Yudhoyono itu, aliran dana dari Washington masih sebatas isu hukum, belum bisa dikatakan fakta hukum. Tidak demikian halnya dengan dana nonbudgeter DKP, karena dalam persidangan kasus korupsi Rokhmin Dahuri, aliran dana DKP itu telah menjadi fakta hukum. Bahkan, dalam hukum acara pidana, keterangan terdakwa di depan sidang pengadilan merupakan alat bukti sah.

Maka, jika fakta-fakta itu benar, semua pasangan calon pada Pemilu 2004 harus bersiap menghadapi kemungkinan proses hukum karena melakukan tindak pidana. Setidaknya, penerima dana nonbudgeter DKP memenuhi unsur melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana korupsi.

Pasal 45 Ayat (1) huruf c UU No 23/2003 tentang Pemilu Presiden eksplisit melarang pasangan calon menerima sumbangan atau bantuan untuk kampanye yang berasal dari pemerintah, BUMN, dan BUMD. Pelanggaran atas ketentuan itu, penerima maupun pemberi sumbangan, diancam penjara paling singkat empat bulan atau paling lama dua tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200 juta atau paling banyak Rp 1 miliar.

Mengingat skandal dana DKP terkait kasus korupsi Rokhmin Dahuri, semua penikmat dapat dipersamakan dengan melakukan korupsi. Apalagi, penyelewengan aliran itu memenuhi unsur tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari kedua tindak pidana itu, proses hukum untuk tindak pidana korupsi lebih sederhana dibandingkan tindak pidana pemilu. Apalagi, ancaman pidana pemilu dalam UU No 23/2003 memungkinkan pelaku berkelit dari jeratan hukum. Kalaupun diproses dan terbukti bersalah, besar kemungkinan hakim akan lebih memilih menjatuhkan pidana denda. Karena itu, selain menghindari kemungkinan berkelit dari jeratan hukum, ancaman hukuman tindak pidana korupsi jauh lebih berat dibandingkan tindak pidana pemilu.

Pemakzulan

Jika Yudhoyono-Kalla terbukti menerima dana nonbudgeter DKP, skandal ini amat mungkin berkembang menjadi proses pemakzulan (impeachment). Pasal 7A UUD 1945 menyatakan, presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR (salah satunya) jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Mencermati perkembangan politik di DPR, bisa jadi pemakzulan merupakan ancaman yang amat diperhitungkan Yudhoyono-Kalla. Apalagi, lolosnya pengajuan hak interpelasi atas Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam masalah nuklir Iran dapat dijadikan bukti awal melemahnya dukungan politik DPR terhadap Yudhoyono-Kalla.

Tidak hanya di DPR, dukungan politik DPD terhadap Yudhoyono-Kalla hampir dapat dipastikan tidak sekuat dulu. Peristiwa penarikan dukungan usul perubahan kelima UUD 1945 oleh Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar bisa menjadi titik balik dukungan DPD terhadap Yudhoyono-Kalla.

Jika dukungan politik terus menurun, sementara penerimaan dana nonbudgeter DKP dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, proses menuju pemakzulan hanya masalah waktu.

Serangan balik

Salah satu pesan penting yang dapat ditangkap dari klarifikasi itu, Yudhoyono tidak ingin skandal dana nobudgeter DKP menjadi bola liar yang bergerak menuju pemakzulan. Dalam sudut pandang itu, klarifikasi Yudhoyono dapat dibaca sebagai serangan balik atas upaya untuk membuka kemungkinan penggunaan uang haram dalam Pemilu Presiden 2004.

Karena itu, semua pihak yang mempunyai bukti penyimpangan dana kampanye segera mengungkapnya. Dalam konteks itu rencana Amien Rais untuk membuka semua data yang terkait dengan pelanggaran dana kampanye harus didukung. Apalagi, menurut keterangan Rokhmin Dahuri, sumbangan “politik” juga dilakukan menteri (departemen) lain (Kompas, 27/5).

Terkait pengungkapan penyimpangan dana itu, saya setuju pendapat hukum Pusat Kajian Antikorupsi UGM, terhadap pihak-pihak yang berkenan memberikan informasi guna mengungkap kasus tindak pidana itu, harus diberikan perlindungan hukum yang sebenar-benarnya.

Bagaimanapun, saat proses hukum lumpuh dan cenderung diintervensi, kejujuran harus diberi tempat guna mengungkap kasus-kasus hukum berisiko tinggi. Jika tidak, semua serangan balik akan mudah menghancurkan segala upaya membuka kebenaran berbagai peristiwa hukum.

Saldi Isra Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

 


Rabu, 30 Mei 2007

Industri Ekstraktif dan Kesejahteraan

Suhardi Suryadi

Mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia yang menuntut kenaikan gaji memperjelas keberadaan industri ekstraktif di Indonesia yang hingga kini belum mampu menjadi lokomotif dalam menyejahterakan kehidupan negara dan bangsa.

Dalam kacamata awam, kondisi ini tidak masuk akal karena ratusan industri tambang, minyak, dan gas seharusnya memberi pendapatan amat besar dalam membiayai pembangunan dan memperbaiki tingkat sosial-ekonomi masyarakat.

Namun, faktanya terbalik. Industri ekstraktif justru mengakibatkan kemiskinan, pertumbuhan rendah, dan pembangunan lambat. Salah satu indikasinya terlihat dari posisi Indonesia dalam indeks pembangunan manusia yang masih pada kategori kurang memuaskan (PBB, 2002).

Selain itu, industri ekstraktif juga berkontribusi terhadap proses pembentukan kultur korupsi, terutama di tingkat aparatus. Dalam talk show di Radio Ramako (27/4/2007) Jakarta, Alvin Lie, anggota DPR, mengatakan, adanya mafia perminyakan di Pertamina membuat negara dirugikan 10 juta dollar AS per bulan untuk keuntungan pelaku transaksi ekspor-impor minyak.

Korupsi dalam industri ini dimungkinkan karena negosiasi antara pemerintah dan perusahaan dalam konsesi sering bersifat tertutup dan melibatkan bermacam instrumen korupsi, seperti tender lapangan minyak dan prosedur perizinan. Di sisi lain, perusahaan sendiri juga mendorong proses hubungan dengan aparatur yang tidak terbuka guna menjamin kelangsungan usahanya.

Menyadari industri ekstraktif di Indonesia suatu keniscayaan, yang dibutuhkan adalah bagaimana menjadikan industri ini sebagai aset untuk membangun kesejahteraan negara dan masyarakat. Pilihannya, mendorong keterbukaan dari seluruh proses kebijakan dan pengelolaan terhadap industri ekstraktif.

Persoalan yang selama ini disembunyikan dalam pengelolaan hasil tambang dan minyak seharusnya dibuka kepada publik. Misalnya, berapa pendapatan riil negara dari ekspor industri ini, komponen pendapatan apa saja yang dibayarkan, ke mana saja dana disetorkan, dan dialokasikan untuk apa saja.

Kasus Nigeria

Dampak keterbukaan pengelolaan hasil industri ekstraktif untuk kesejahteraan rakyat sudah berlangsung di banyak negara. Contohnya Norwegia, negara yang tidak berbeda dengan Indonesia dalam kekayaan migas dan dikelola investor asing. Negara ini dinilai cukup makmur dengan pendapatan per kapita 27.400 dollar AS.

Kuncinya, negara tidak kehilangan kontrol atas pengelolaan industri ini. Dalam kunjungan ke Indonesia, PM Norwegia mengatakan perlunya negara mengontrol migas untuk kemakmuran rakyat. Tinggi-rendahnya pajak bukan masalah bagi investor, yang penting ada sistem perpajakan yang transparan (Kompas, 29/3/2007).

Kesadaran perlunya membangun keterbukaan dalam pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam, terutama migas di tingkat Internasional, sudah mulai berkembang. Hampir 30 negara berkembang (kecuali Indonesia) yang memiliki industri ekstraktif mulai merintis inisiatif keterbukaan pendapatan.

Negara-negara ini memiliki komitmen tiga hal, yaitu melaporkan semua pendapatan, royalti, dan pembagian hasil yang disetor ke pemerintah. Lalu mengangkat komite independen untuk memeriksa laporan dari industri dan pemerintah dan memberi penjelasan jika ada perbedaan. Terakhir, memublikasikan laporan itu ke publik.

Nigeria adalah satu dari 30 negara kaya migas yang mengambil kebijakan keterbukaan dalam pendapatan hasil migas. Padahal, korupsi di negara ini lebih parah dibandingkan dengan Indonesia.

Dalam implementasinya, seluruh lembaga Pemerintah Nigeria yang terkait dengan pengolahan migas bersama komite independen mencatat aliran dana dari migas sehingga dapat memaksimalkan penerimaan negara. Industri migas membayar 2,2 miliar dollar AS per tahun sebelum ada kebijakan keterbukaan.

Juga dengan pendapatan lelang blok penghasil minyak. Jika sebelumnya dilakukan tertutup dan sarat korupsi, dengan keterbukaan proses lelang menjadi kompetitif dan negara mendapat tambahan pendapatan 900 juta dollar AS.

Implikasinya, kehadiran industri migas mulai memberi harapan bagi kemakmuran rakyatnya. Jika tahun 2004 standar pendapatan penduduknya satu dollar AS per hari, kini menjadi 10 dollar AS per hari (Jim Shultz, Follow The Money, 2004).

Hak masyarakat

Kebijakan pemerintah yang lebih transparan dalam industri ekstraktif bukan saja mutlak dibutuhkan guna mengurangi tingkat korupsi dan manipulasi hasil pendapatan yang seharusnya diterima negara, tetapi dapat memperbaiki iklim investasi di bidang ini. Kini pendapatan minyak sekitar Rp 220 triliun (32 persen pendapatan nasional).

Inisiatif keterbukaan juga menjadi tuntutan global dan kalangan investor migas menyetujui. Bisa jadi Indonesia akan dijauhi komunitas internasional jika tidak segera membangun keterbukaan atas pendapatan yang diperoleh dari sektor ini.

Namun, yang lebih penting, masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah dibayarkan industri kepada negara, negara menerima berapa, dan untuk apa saja.

Pertanyaannya, bisakah Pemerintah Indonesia melakukan hal ini. Jika tidak, sedih sekali masyarakat Indonesia, sudah tidak mendapat kemakmuran secara ekonomi, masih tidak diberi informasi atas pendapatan dari hasil pengelolaan industri berbasis sumber daya alam.

Suhardi Suryadi Direktur LP3ES

 


Kamis, 31 Mei 2007

Makna Pencerahan di Purnama Sidhi

Eddy Setiawan

Buddha adalah kata yang mengandung makna tercerahkan, bukan monopoli seseorang, tetapi milik semua makhluk, menembus sekat suku, agama, ras, bahkan dimensi.

Setiap makhluk memiliki benih kebuddhaan. Untuk menumbuhkannya diperlukan usaha mengikis tiga akar kejahatan, yaitu kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Di lain pihak, manusia harus mengembangkan Jalan Utama berfaktor Delapan (pengertian, pikiran, ucapan, perbuatan, mata pencarian, usaha, perhatian, dan samadhi-benar).

Buddhisme bersumber dari pencerahan Siddhartha Gautama setelah mencari “obat” mengatasi penderitaan semua makhluk. Upaya itu dimulai dengan meninggalkan istana, belajar kepada banyak guru, bertapa secara ekstrem, hingga samadhi tercerahkan di bawah pohon Bodhi.

Pencerahan

Pencerahan Sidharta adalah satu dari tiga peristiwa yang diperingati sebagai hari Waisak, dua lainnya adalah kelahiran di Lumbini dan Parinibana di Kusinara.

Pencerahan pada dasarnya muncul setelah Sidharta mampu memandang hidup yang tidak memuaskan ini apa adanya. Ajaran murni inilah yang menjadi inti Buddhisme, diekspresikan pada Empat Kesunyataan Mulia.

Dalam Buddhisme, pemahaman intelektual saja tidak cukup, harus dipraktikkan dalam hidup sehari-hari, menjadi utuh dalam diri. Mengetahui obat dapat menyembuhkan tidaklah menyembuhkan, tetapi dengan minum obat sehingga mengalir dalam darah dan memberi kesembuhan.

Kata Buddha, hidup pada dasarnya tidak memuaskan. Karena itu, manusia berusaha mengalihkannya dengan musik, barang mewah, bahkan obat terlarang. Karena manusia tidak berani memandang hidup ini sewajarnya, mereka butuh pelarian, tetapi kekecewaan yang didapat. Kebahagiaan internal tak mungkin didapat dengan hal-hal eksternal.

Dipuji-dicela, sedih-bahagia, untung-rugi, adalah kondisi alami. Sebagian besar manusia berusaha mengejar hal-hal positif, seperti dipuji, bahagia, untung, dan berusaha menghindari yang tidak menyenangkan. Tetapi Buddhisme mengajarkan menerima keduanya apa adanya. Umat Buddha diajarkan tidak terikat karena segalanya tidak kekal.

Kesadaran

Dalam Empat Kenyataan Mulia, yang diajarkan adalah kesadaran akan eksistensi penderitaan, menyadari yang sedang terjadi. Itu semua adalah pencerahan. Karena itu, para intelektual, filsuf, termasuk manusia tercerahkan meski belum holistik.

Saat kita memiliki kesadaran bahwa penderitaan adalah sesuatu yang alami dan universal, maka menurut Buddha, kita telah melepaskan sejumlah kekhawatiran yang tidak perlu.

Saat seorang pemuda-mahasiswa menyadari penderitaan yang dirasakan juga penderitaan seluruh rakyat, ia sadar hal itu akibat penindasan struktur, sadar bahwa kemiskinan lahir dari berbagai kebijakan penguasa yang menghamba pada modal asing, maka ia telah mengambil langkah penting menuju pembebasan, bagi diri maupun masyarakat.

Dalam Pedang Pusaka Kebijaksanaan, Acarya Sheng Yen menyatakan pencerahan adalah pengalaman spiritual yang dalam seketika menyadarkan dan menyempurnakan hidup seseorang yang mengalaminya. Mereka yang mengalami pencerahan menyadari hakikat dirinya serta dunia yang kosong dan sementara.

Di sini dapat dianalisis, dunia sudah krisis orang-orang tercerahkan, sebagian besar manusia tersesat, alih-alih mencari pencerahan dengan meninggalkan segala kenikmatan duniawi, manusia justru mengakumulasi kenikmatan duniawi. Tidak puas dengan penghasilannya, orang berkorupsi, bergabung dengan organisasi untuk keuntungan diri. Pengusaha pun tak mau keuntungannya terkurangi untuk kesejahteraan buruh, bahkan penegak keadilan pun masih menghamba sehingga mudah disogok.

Pencerahan Sidharta memberi teladan, kebahagiaan tak bersumber dari harta, kekuasaan, dan hal-hal fisik lainnya, tetapi dari keikhlasan melepas. Dengan mengikis kemelekatan terhadap harta, konsepsi, hubungan dan lainnya seseorang akan menjalankan hidup penuh damai, memberi kebahagiaan kepada orang lain, bahkan semua makhluk. Selamat Hari Suci Waisak 2551.

Eddy Setiawan Ketua Umum Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI)

 


Kamis, 31 Mei 2007

Kembali ke Minyak Kelapa

Posman Sibuea

Sungguh mengagetkan jika harga minyak goreng naik secara drastis belakangan ini mengingat Indonesia adalah produsen CPO (crude palm oil)—bahan baku utama minyak goreng—kedua terbesar di dunia.

Operasi pasar yang telah dilakukan pemerintah belum mampu menurunkan harga dari Rp 8.500 per kilogram ke harga Rp 6.000 per kilogram.

Digelarnya operasi pasar (OP) menjadi pertanda minyak goreng sudah menjadi komoditas sangat peka bagi rakyat. Terbuka kemungkinan bahwa di masa datang minyak goreng bisa diposisikan sebagai komoditas politik. Seiring dengan itu harus ada upaya dari semua pihak untuk menstabilkan harga minyak goreng ke posisi normal. Seperti komoditas pangan strategis lainnya, yakni beras, gula, dan terigu, kiranya minyak goreng patut mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah guna mencegah tujuan dari pihak-pihak tertentu yang hendak mengganggu stabilitas nasional.

Kita bukan hendak mengecilkan upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga minyak goreng. Berbagai kebijakan telah dilakukan, dari pengenaan pungutan ekspor CPO hingga kerja sama dengan para pengusaha kelapa sawit dan minyak goreng dalam pelaksanaan OP. Namun, berbagai upaya ini belum mampu menstabilkan harga.

Lantas, apa langkah selanjutnya yang harus ditempuh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan bahan baku minyak goreng?

Minyak kelapa

Jauh sebelum mengenal kelapa sawit sebagai sumber bahan baku minyak goreng, masyarakat Indonesia sudah mengenal dan mengetahui kelapa sebagai sumber minyak goreng. Umumnya minyak goreng ya minyak kelapa. Ini tidak berlebihan sebab kelapa sudah lama menjadi bagian hidup dan menghidupi rakyat. Kelapa lebih dari sekadar sumber minyak goreng. Hampir semua bagian tanaman kelapa memberikan manfaat bagi manusia. Kelapa pun dikenal sebagai pohon kehidupan.

Meski kelapa tumbuhan asli Indonesia, saat ini ada anggapan kelapa hanya bagian dari kejayaan perkebunan masa lalu. Sebab, ketika Indonesia krisis minyak goreng, yang dicari adalah minyak kelapa sawit, seolah-olah kita sudah lupa pada kelapa. Padahal, kelapa sawit—berasal dari Afrika—baru masuk ke Indonesia sekitar tahun 1848 dan ditanam pertama kali, berupa dua bibit, di Kebun Raya Bogor. Minyak sawit pun baru dikenal sekitar tahun 1964 dan perkembangannya makin pesat sejak tahun 1980-an.

Jika tahun 1980 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia baru mencapai 30.000 ha—arealnya pun terbatas hanya di Sumatera Utara dan Aceh—dengan produksi 750.000 ton CPO, maka pada tahun 1994 luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat secara pesat menjadi 1,8 juta ha dengan produksi CPO sebesar 4,8 juta ton. Dua belas tahun kemudian, yakni 2006, perkembangannya amat spektakuler sebab luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah mencapai 5,8 juta hektar. Dengan areal seluas itu, Indonesia mampu memproduksi CPO sebanyak 16 juta ton. Ini menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak sawit kedua terbesar di dunia setelah Malaysia.

Selama kurun waktu 2001-2005, ekspor CPO Indonesia meningkat dari 4,9 juta ton dengan nilai 1,4 miliar dollar AS tahun 2001 menjadi 10,05 juta ton dengan nilai 4,21 miliar dollar AS pada tahun 2005. Peningkatan produksi CPO diramalkan masih terus berlangsung sejalan dengan dukungan teknologi yang kian maju dan tingginya permintaan masyarakat internasional terhadap CPO untuk kebutuhan industri biodiesel.

Menata kembali

Di tengah kekhawatiran semakin tak terkendalinya harga minyak mentah (petro energy)— sempat mencapai 78 dollar AS per barrel—masyarakat dunia menyerukan agar potensi biodiesel berbahan baku minyak sawit segera dioptimalkan untuk mencegah krisis energi di masa datang.

Indonesia pun giat menggali energi alternatif murah, ramah lingkungan, berbasis lokal, dan bisa diperbarui. Langkah ini amat penting karena pada saatnya petro energy akan habis. Sayangnya, strategi pengembangannya belum dirancang dengan baik sebab pasar tidak ditata terlebih dahulu. Kini telah terjadi rebutan komoditas minyak sawit oleh pelaku industri makanan dan produsen biodiesel. Kelangkaan pasokan CPO untuk bahan baku minyak goreng pun mulai terjadi dan diprediksi akan sulit diatasi.

Perebutan CPO untuk kebutuhan industri minyak goreng dan industri biodiesel kini telah menetaskan harga minyak goreng melambung tinggi. Ini menunjukkan peran minyak sawit di masa datang akan semakin besar sebab minyak nabati yang satu ini memiliki potensi luar biasa menjadi sumber energi alternatif untuk kepentingan industri biodiesel dan kosmetika. Komoditas sawit memang bukan sekadar produk CPO dan minyak goreng, tetapi jauh lebih besar dari itu.

Langkah ke depan, pemerintah harus menata kembali kebijakan pengadaan bahan baku industri minyak goreng secara komprehensif sebelum masalah lebih besar muncul pada komoditas strategis ini. Kian mahalnya minyak goreng akibat tingginya permintaan negara-negara maju terhadap CPO untuk kebutuhan industri biodiesel harus diatasi dengan mendorong masyarakat kembali ke minyak kelapa.

Sebagai negara yang memiliki areal tanaman kelapa terbesar di dunia—hampir di semua provinsi dapat dijumpai tanaman kelapa—seharusnya Indonesia tidak mengalami kelangkaan pasokan bahan baku minyak goreng. Pemerintah harus memfasilitasi para petani kelapa di seluruh Tanah Air, baik berupa modal maupun penyuluhan teknologi, sehingga masa kejayaan bangsa “Nyiur Melambai” Indonesia sebagai produsen minyak kelapa utama di dunia dapat diwujudkan kembali.

Revitalisasi perkebunan kelapa patut dilakukan agar masyarakat pedesaan dapat menanam kembali pohon kelapa guna memasok bahan baku minyak goreng sehingga di masa datang harga kebutuhan pokok yang satu ini terjangkau setiap warga.

Posman Sibuea Lektor Kepala di Jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Unika St Thomas, Medan

 


Kamis, 31 Mei 2007

Cermin

Bhikkhu Dhammsubho Mahathera

Menurut ahli sejarah, cermin kepribadian seseorang, baik atau buruk, nanti jika ia sudah mati. Hari kematiannya akan menjadi cermin apakah seseorang dapat dikatakan baik atau tidak sepanjang hidupnya.

Penghormatan yang diberikan keluarga, kerabat, masyarakat, bangsa dan negara terhadap seseorang pada hari kematiannya menjadi ukuran kebaikan yang dilakukan almarhum. Semakin besar kebajikannya, semakin besar perhatian, penghormatan, pengakuan, dan penghargaan ditujukan kepadanya. Sepanjang waktu nasihatnya didengar, petunjuk diikuti, perilaku ditiru, namanya diabadikan untuk tempat penting, wajahnya dipatungkan.

Lalu, bagaimana menilai seseorang itu baik atau buruk saat masih hidup?

Ada tiga hal yang bisa membantu mengukur seseorang baik atau tidak. Pertama, miraga, hal-hal bersifat fisik, jasmaniah, dapat dilihat dengan mata. Kedua, mirama, hal-hal yang mengandung unsur gerak. Gerak tubuh menggambarkan watak kepribadiannya. Ketiga, mirasa, cita rasa jalan pikiran, termasuk cara bicara dan yang dibicarakan.

Pesan ahli kemanusiaan menyimpulkan, baik-buruknya seseorang hendaknya dilihat teliti dari semua sisi. Banyak kebaikan ternyata hanya untuk menutupi kejahatannya. Sebaliknya, dari satu sisi seseorang tampak jelek dan jahat, tetapi dari sisi lain menunjukkan kebaikan.

Pesan Dhamma, lihat segala sesuatu dari sisi berbeda, secara jelas dan apa adanya. Jangan melihat seseorang hanya dari tapaknya. Kata Buddha, segala sesuatu yang dilihat dari semua sisi berbeda akan menghasilkan kesimpulan utuh, tidak sepihak.

Dan, bagi manusia yang beragama, ternyata banyak yang belum paham apa yang dimaksud sebagai pemeluk dan pengikut agama. Pengikut agama adalah mereka yang mengikuti petunjuk, mendengar nasihat, dan meniru perilaku para pendiri agama yang dianutnya. Namun, ada pemeluk agama yang merasa tidak perlu mengikuti petunjuk, mendengar nasihat, meniru perilaku pendiri agamanya. Maka, pemeluk agama belum tentu sebagai pengikut agama yang baik.

Cermin kebajikan dan iman

Selain miraga, mirama, dan mirasa, ada tiga hal lagi yang menjadi tolok ukur tinggi-rendah kadar keimanan seseorang dalam beragama secara individu maupun sosial, yaitu menjadi umat beragama di tempat ibadah, menjadi umat beragama di rumah, dan menjadi umat beragama di masyarakat. Adalah umat beragama paling ideal dan berkualitas tinggi jika bisa menerapkan ketiga cara beragama itu secara simultan dalam hidup sehari-hari. Kenyataannya belum semua umat bisa mewujudkan tiga aspek hidup beragama itu dengan penuh tanggung jawab secara pribadi atau terhadap keluarga.

Tidak sedikit pemuka agama begitu menonjol di masyarakat, tetapi keluarganya tidak terurus dengan baik secara agama. Anak pertama pemabuk, anak kedua penyabung ayam, anak ketiga penjudi, dan lainnya.

Atau ada yang amat tekun beribadah di rumah, tetapi bertahun-tahun tidak saling bicara, tidak saling tegur sapa dengan ayah, ibu, saudara lain, dengan mertua yang memberi istri atau suami, tak pernah akur dengan tetangga. Semua bisa terjadi karena rendahnya kadar keimanan.

Dalam bahasa Dhamma ada empat dasar pendidikan moral yang berpengaruh pada pembentukan watak, jiwa, dan kepribadian seseorang dalam menumbuhkan “kebajikan dan iman”.

Pertama, estetika, meliputi aspek-aspek keindahan. Kedua, etika, meliputi budi pekerti, sopan santun, tata krama dalam pergaulan. Ketiga, dogma, yang dimaksud adalah cara menumbuhkan hakikat disiplin keyakinan yang hidup melalui tahu, mengerti, dan mengalami sendiri. Keempat, doktrin, adalah hal-hal yang serba terkait logika.

Empat hal lain

Selain empat hal itu, masih ada empat hal lain secara sosial, yaitu dana, sila, samadhi, dan pannya (kerelaan, moral, pengendalian diri, dan kecerdasan intelek religius). Keempat hal ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial terhadap lingkungannya secara seimbang. Jika keempat hal itu dapat ditanamkan kepada anak- anak sejak dini, terhadap semua umat beragama, dan kepada masyarakat luas, dapat diharapkan kelak akan muncul anak-anak yang tahu sopan santun, memiliki budi pekerti, dan memahami tata krama.

Dengan demikian, umat beragama tidak mudah goyah, meyakini agama sendiri tanpa menjelek-jelekkan agama lain. Di masyarakat pun akan tercermin watak kepedulian sosial, serta bisa menjaga kelestarian lingkungannya. Para pejabat tinggi dan tertinggi negara pun akan jauh dari sifat adigang, adigung, adiguna. Kepada mereka pun tidak hanya karena kekuasaan menghamba kepada penguasa, menghina kaum sengsara dan papa nestapa.

Selamat Tri Suci Waisak 2551/2007.

Bhikkhu Dhammsubho Mahathera Ketua Dewan Sangha Theravada

 


Kamis, 31 Mei 2007

PENERBANGAN
Garuda Naik Kelas Bulan Juni

F Djoko Poerwoko

“Ik ben Garoeda,Vishnoe’s vogel, die zijn vleugels uitsland hoog hoven Uw cilanden …”.

Kalimat tersebut adalah baris pertama sajak gubahan RM Noto Soeroto yang dijadikan inspirasi bagi Bung Karno saat dimintai pendapat tentang nama perusahaan penerbangan yang akan diperolehnya pasca-Konferensi Meja Bundar.

Raden Mas Noto Soeroto (1888-1951) adalah cucu Paku Alam V. Ia lama hidup di Den Haag dan merupakan salah satu Pujangga Baru seangkatan dengan Armyn Pane. Sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda tahun 1922, banyak karya yang dihasilkan di antaranya Geboortejaar Raden Saleh (1913), Melatiknoppen (1915), dan Wayang-liederan (1920). Dalam sajak terakhir inilah terdapat kalimat tentang cerita burung Garuda yang gagah perkasa.

Garuda yang merupakan kendaraan Dewa Wishnu tersebut dapat membentangkan sayapnya terbang tinggi di atas kepulauan Nusantara. Dari situlah awal nama perusahaan penerbangan Garuda Indonesia Airways, sedangkan nama Wishnu kerap dipakai sebagai nick name Presiden dalam lingkungan kemiliteran hingga kini.

Juga bukan secara kebetulan kalau pada 28 Desember 1949 Bung Karno dan rombongan naik pesawat Garuda nomor lambung PK-DPD dalam penerbangan dari Maguwo (kini Adisutjipto, Yogyakarta) ke Kemayoran (Jakarta).

Dengan demikian, penumpang perdana bagi Garuda Indonesia Airways adalah Presiden pertama Indonesia, yaitu Bung Karno, untuk kembali berkantor di Jakarta setelah sekian lama memimpin republik ini dari ibu kota perjuangan di Yogyakarta.

Saat kunjungan pertama kali ke luar negeri, Presiden dan rombongan tetap memakai Garuda. Kala itu Bung Karno dan Ibu Negara, Fatmawati, mendapat undangan dari Perdana Menteri India Nehru untuk merayakan India menjadi republik, pada 26 Januari 1950. Mengingat belum ada orang Indonesia yang memiliki kualifikasi sebagai kapten pesawat DC-3, maka pesawat PK-DPD tetap dipiloti oleh MS Rab, warga negara Belanda yang sehari-hari sebagai Chef Vliegdienast Garuda.

Seakan antara Garuda dan Presiden terjalin hubungan emosional yang erat, ke mana Presiden pergi, pastilah memakai pesawat Garuda. Kecuali sewaktu Bung Karno keliling dunia dan Garuda belum mampu menyediakan pesawat yang dapat terbang jauh sehingga pemerintah pun men-charter pesawat B707 dari maskapai Pan Amerika dengan awak kabin tetap dari Garuda.

Kebanggaan Presiden juga terlihat ketika Garuda membeli pesawat terbesar di dunia jenis B747-200. Presiden (waktu itu Soeharto) sempat melakukan joy flight keliling Pulau Jawa. Penerbangan yang dilakukan bersama ibu Tien Soeharto (almarhumah) dengan pesawat PK-GSA City of Jakarta pada 6 Agustus 1980 itu dikawal oleh empat pesawat F-5 Tiger-II dan empat pesawat A-4 Skyhawk, dua jenis pesawat tempur terbaru yang dioperasikan TNI AU.

Sebagai pesawat kepresidenan, Garuda terus meningkatkan pelayanan, baik perawatan pesawat ataupun kemampuan awak pesawatnya. Hal tersebut terlihat pada sertifikasi Garuda yang memperoleh ETOPS-180 (Extended Twin-engine Operational untuk 180 menit) dan tertuang pada Basic Operational Manual Garuda pada Annex-3.4. Penentuan ini berpedoman pada ETOPS design eligibility and capability bagi pesawat Airbus-330 Garuda dan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara Indonesia.

Kualifikasi kelas dunia ini menjamin akan keselamatan yang diakui bagi Airbus-330 milik Garuda. Meskipun hanya dilengkapi dengan dua mesin (twin-engine), pesawat ini tetap diizinkan terbang selama tiga jam dengan single engine sesuatu yang langka bagi maskapai lain. Dengan demikian, tidak salah manakala Presiden melawat ke luar negeri mempergunakan A330 Garuda Indonesia.

Penerbangan kelas dua

Saat ini Presiden harus menahan diri untuk tidak terbang dengan Garuda sebagai dampak penilaian yang menempatkan perusahaan ini dalam lapis kedua. Rakyat sangat tidak rela kalau presidennya naik pesawat yang tidak dijamin keselamatan terbangnya. Terbukti dalam kunjungan kerja ke daerah saat ini beliau kembali mempergunakan pesawat kepresidenan Avro RJ-85, jenis pesawat VVIP buatan British Aerospace yang telah dioperasikan sejak tahun 1995.

Kualifikasi yang dikeluarkan pemerintah dengan menempatkan Garuda bersama dengan dua belas maskapai lain masuk peringkat kedua menjadikan turunnya kemampuan yang selama ini telah didapatnya. Sangat ironi memang, pengakuan ketidakselamatan terbang justru datang dari kita sendiri.

Penempatan pada lapis kedua bagi Garuda ini berdampak pada keluarnya travel warning dari beberapa negara, termasuk negara yang berpengaruh di bidang penerbangan, yaitu Amerika Serikat. Namun, dengan lantangnya kita justru menjawab bahwa travel warning tersebut sangat tidak berpengaruh pada penjualan tiket pesawat, korelasi yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan terbang.

Kita percaya bulan depan Garuda pasti naik kelas, diikuti beberapa maskapai yang layak, setelah selama tiga bulan (sejak 20 Maret 2007) harus berada pada lapis kedua. Bila tidak, mungkin beberapa travel warning akan bermunculan lagi atau bahkan mungkin ditolaknya maskapai nasional kita mendarat di bandara internasional negara tetangga.

Lalu, dengan apa bila sang Wishnu berkehendak untuk melanglang buana…? “Ik ben Garoeda,Vishnoe’s vogel…” kata Noto Soeroto, seorang pujangga dari Jawa yang sangat kesohor sebelum kemerdekaan.

F Djoko Poerwoko Pemerhati Penerbangan

 


Rabu, 30 Mei 2007

Akhir Drama Gertak Sambal

M Fadjroel Rachman

Hukum harus ditegakkan di Republik Indonesia! Di depan hukum semua orang setara, tanpa kecuali, itulah prasyarat (conditio sine qua non) untuk membentuk demokrasi dan negara hukum (rechstaat).

Jika ada pengecualian untuk warga negara tertentu, dan untuk kasus tertentu, maka hancurlah bangunan demokrasi dan negara hukum seperti istana pasir disapu gelombang. Kita akan tersesat dalam hutan homo homini lupus dan praktik kekuasaan Machiavelian.

Kita, warga negara, harus melihat kesepakatan perdamaian antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Amien Rais sebagai kesepakatan perdamaian pribadi (Kompas, 29/5), sama sekali tidak menghapus kemungkinan perkara hukum terkait kasus Rokhmin Dahuri dalam korupsi di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) atau kasus lain yang melanggar UU No 23/2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Republik tanpa moralitas

Rokhmin adalah pecundang, seorang oportunis yang dikepung banalitas hasrat berkuasa dengan segala cara, demikian pula sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Uang negara digangsir untuk membeli kekuasaan pada siapa pun pasangan calon presiden-wakil presiden pada Pemilu 2004. Sekadar untuk mempertahankan kursi menteri!

Pertarungan machiavelistik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan berlangsung liar seperti membuka kotak pandora kejahatan. Mulailah satu per satu sasaran rentan dan korup (juga) dipilih dan berjatuhan: Said Agil Husin al Munawar (Menteri Agama Kabinet Megawati), Widjanarko Puspoyo (mantan Kepala Bulog pilihan Megawati, dulu kader Golkar yang membelot ke PDI-P), dan Rokhmin Dahuri (Menteri DKP Kabinet Megawati). Namun, seperti kata pepatah, menepuk air di dulang tepercik muka sendiri. Berbaliklah semua kejahatan itu dan membasahi bukan hanya muka si penepuk air, tetapi juga tubuh dan orang-orang di sampingnya.

Perburuan koruptor secara tebang pilih menjerat Rokhmin. Agar tak menjadi korban sendiri, ia berbalik membawa siapa pun. Siapa terkena? Hampir semua generasi kepemimpinan politik nasional hari ini!

Rokhmin mewartakan secara terbuka di muka pengadilan, tak seorang pun dari generasi kepemimpinan nasional hari ini yang kebal dari suap-menyuap, kebal dari korupsi, meski setiap hari berteriak antikorupsi.

Secara tidak sengaja, Rokhmin membantu Republik membersihkan generasi kepemimpinan nasional korup dan tak bermoral. Para pemimpin nasional yang tanpa rasa bersalah mengubah cita-cita Res Publica (urusan umum) menjadi Res Privata (urusan pribadi). Kepemimpinan nasional yang tak bermoral ini mempermainkan uang publik, dengan mempertaruhkan nasib RI, taruhan di meja judi politik untuk kepentingan pribadi, jangka pendek dan parokial.

Inilah kondisi yang layak disebut vacuum of morality power, meski penguasa politik nasional ada, mereka tidak berkuasa lagi, sekadar simbol seremonial, bahwa Republik ini memiliki lembaga negara. Sebuah Republik tanpa moralitas!

Kondisi inilah yang terjadi di Indonesia, saat bom atom Amerika menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, terjadi kondisi vacuum of political power, penguasa politik Jepang masih ada, tetapi mereka tidak berkuasa lagi. Pada momentum itulah generasi kepemimpinan nasional baru, seperti Soekarno, Hatta, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, dan para pemuda, menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Tegakkan hukum

Kemuakan publik atas perilaku korup dan tak bermoral kepemimpinan nasional saat ini tak membuat mereka merasa bersalah. Ada yang berpura-pura tidak tahu peraturan pilpres, sumbangan sukarela, hingga nama-alamat pendukung fiktif.

Padahal, buku peraturan pilpres menyebutkan, sumbangan dari individu hanya dibolehkan Rp 100 juta, bukan Rp 200 juta atau lebih! Jika pelaporan tidak benar, pada UU No 23/2003 tentang Pilpres disebutkan pasangan calon bersangkutan dapat dipidana 1 (satu) tahun. Bahkan Panitia Pengawas Pemilu 2004 telah melaporkan dugaan dana kampanye fiktif yang melanggar UU No 23/2003 itu.

Pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, misalnya, diduga melaporkan dana fiktif Rp 4,045 miliar, sedangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla senilai Rp 1,625 miliar.

Komisi Pemilihan Umum seharusnya segera melakukan audit dana kepresidenan 2004 kembali, serta memanggil Yudhoyono-Kalla, Megawati-Hasyim, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, dan Jenderal (Purn) Wiranto-Salahuddin Wahid.

Jangan ragu, apa pun jabatan mereka, semuanya sama di depan hukum, itulah jantung demokrasi! Kepada penegak hukum, cepatlah bertindak menyelidiki Amien Rais atau siapa pun yang diungkapkan di pengadilan Rokhmin Dahuri, untuk kejahatan tindak pidana umum.

Kongkalikong politik

Ketika penegak hukum diimbau harus menyelesaikan skandal politik memalukan ini, pesimisme menyebar di Tanah Air. Mungkinkah? Semula masyarakat berharap Amien Rais yang balas menggertak mau “buka-bukaan” setelah digertak Presiden Yudhoyono. Ternyata keduanya cuma gertak sambal! Sungguh, antiklimaks yang hambar sekaligus mencurigakan.

Pertemuan yang difasilitasi Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa “tercium” berbau kongkalikong politik kekuasaan. Tudingan muncul, pasti ada deal, saling beri dan menerima konsesi. Jika benar demikian, tentu lebih terhormat Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Toshikatsu Matsuoka, yang bunuh diri (Senin, 28/5) karena skandal korupsi dana politik. Di sini, jangankan ada menteri mundur, apalagi bunuh diri.

Kepada siapa Republik ini berharap? Kita seharusnya berharap kepada warga negara yang mencintai Republik ini dan kekuatan generasi kepemimpinan nasional baru. Kita tidak mungkin menyandarkan keselamatan Republik hanya pada seorang pemimpin nasional. Republik ini memerlukan satu generasi kepemimpinan nasional baru di segala bidang, tanpa kecuali.

Sejarah adalah wajah tindakan manusia. Dari tindakan yang berani dan bermoral akan muncul harapan baru. Selamat jalan generasi kepemimpinan nasional lama yang korup, rakus, berkuping tipis, dan machiavelistik. Selamat datang generasi kepemimpinan nasional baru yang akan menegaskan moralitas publik baru di Republik tanpa moralitas sekarang ini.

M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia)

 


Rabu, 30 Mei 2007

Di Balik Pemilu Spanyol

Robert Bala

Hemos ganado las elecciones (kita telah memenangi pemilu), demikian Mariano Rajoy, Ketua Partai Partido Popular, mengomentari hasil pemilihan legislatif yang digelar hari Minggu (27/5/2007).

Amat beralasan. Meski kalah dalam perolehan anggota legislatif karena hanya meraih 23.347 (sementara PSOE 24.026), Partido Popular sebagai oposisi berhasil mengukir prestasi secara menyeluruh. Sebanyak 7.914.084 (atau 35,60 persen) warga Spanyol (atau 155.991 orang lebih banyak dari PSOE) telah mendepositokan kepercayaan kepadanya. Artinya, “tradisi” di negara “matador” yang selalu memenangkan partai oposisi dalam pemilihan legislatif lokal lalu pemilu legislatif bakal terulang.

Namun, bagaimana memahami “pesta demokrasi” dalam negara monarki parlementer seperti Spanyol? Bagaimana “nasib” dinasti kerajaan dalam dinamika politik Spanyol aktual?

Reformasi

Konstitusi Spanyol yang berlaku hingga kini baru berumur 29 tahun. Ditetapkan aklamasi oleh parlemen dan didukung 87 persen rakyat dalam referendum 6 Desember 1978. Sejak saat itu, Spanyol yang mengandung sistem monarki parlementer, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Ayat (3), memulai reformasi politik dan konstitusional.

Penetapan sistem monarki tidak terjadi kebetulan. Ia merupakan pengakuan akan peran Raja Juan Carlos I dalam proses pengalihan kekuasaan. Suami Ratu Sofia itu berkontribusi suksesi secara aman dari diktator Franco kepada penggantinya. Ia juga sangat berperan mengambil alih kekuasaan saat terjadinya “Peristiwa 23-F”, 23 Februari 1981. Saat itu, Leopoldo Calvo Sotelo, yang hendak disumpah menjadi perdana menteri, dijegal kudeta yang dilakukan Antonio Tejero dari kepolisian dan Jaime Milans del Bosch dari militer.

Pada sisi lain, sistem monarki disokong budaya demokrasi parlementer yang amat kuat. Dalam konstitusi, misalnya, amat ditekankan pembagian kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Metode pemilihan menggunakan sistem Hondt di mana bilangan pembagi penghitungan kursi partai dilakukan secara proporsional dengan suara yang diperolehnya. Sistem demikian menghasilkan bonus untuk partai besar.

Sementara itu, pemilihan kepala daerah untuk wilayah otonom (comunidades autonomas) dan kota otonom (ciudades otonomas: Ceuta dan Melilla) akan bergantung pada proporsi suara yang diperoleh dan dukungan legislatif dalam penerimaan program calon kepada daerah.

Sistem ini kelihatannya rentan terhadap mosi tidak percaya yang berakhir dengan pemberhentian seorang kepada daerah/perdana menteri. Namun, para bapak konstitusi melindunginya dengan mengondisikan pemberhentian seseorang dengan mengajukan calon alternatif sebagai pembanding. Dalam tahap ini, berbagai niat buruk untuk mengganti orang tanpa kualifikasi lebih unggul dapat dicegah.

Makna

Apa dampak dan makna yang bisa dipetik? Pertama, pemilihan legislatif lokal yang selanjutnya akan mengesahkan seorang kepala suatu daerah merupakan ekspresi pelaksanaan otonomi daerah. Di sana, selain otonomi fiskal yang semakin besar, kekuasaan legislatif lokal juga memiliki tempat penting dalam menetapkan pelbagai kebijakan, baik bagi wilayah maupun kota otonomnya.

Meski demikian, ruang otonomi seperti itu bukan tanpa gangguan. Seruan untuk memisahkan diri sebagaimana dilansir Catalunya maupun Pais Vasco bukan mustahil bakal diikuti Navarra dan Galicia, sebagaimana terindikasi dari hasil pemilihan kali ini. Hal itu menandakan persatuan dan kesatuan di negara “matador” itu sedang melewati ujian. Namun, Uni Eropa sepakat, otonomi yang ada sudah optimal tanpa perlu mengorbankan integrasi Spanyol.

Kedua, kehadiran monarki dengan alasan “balas budi” semakin mendatangkan antipati dari generasi muda. Selain bertentangan dengan kesadaran bahwa setiap orang lahir dengan hak dan kewajiban yang sama (tak satu pun dilahirkan dengan privilese), ketidakpuasan terhadap pembiayaan istana yang mencapai 8,25 juta euro juga jadi penyebabnya. Hal itu belum terhitung anggaran untuk perjalanan kenegaraan maupun jamuan bertaraf “raja”.

Pengerucutan ruang gerak kerajaan tanpa terlalu membesar- besarkan “23-F” merupakan langkah untuk semakin menciptakan iklim demokrasi di negara berpenduduk 40 juta itu.

Ketiga, dalam ranah demokrasi, sistem perwakilan proporsional yang dijalankan sebenarnya “ketinggalan zaman”. Indonesia sudah lebih dulu menerapkan sistem pemilihan langsung, bukan memilih partai dengan konfeksi urutan yang amat “misterius”.

Namun, penggunaan sistem terdepan bila disertai etika politik dan nilai-nilai patriotisme merupakan penyangkalan atas hakikat demokrasi. Ia akan mandek karena sekadar dikerucutkan dalam pemungutan suara. Selebihnya egoisme dan kepicikan yang mengemuka.

Spanyol memberi contoh, yang terpenting adalah budaya demokrasi sebagai nilai internal untuk menjadikan sebuah negara maju dan berkembang. Karena itu, kita pantas mengucapkan enhorabuena, selamat sukses kepada Spanyol. Mereka mengetuk nurani kita untuk mewujudkan komitmen kebangsaan di tengah kegersangan etika sosial dan politik yang menggerogoti bangsa kita kini.

Robert Bala Alumnus Program Diploma Resolusi Konflik dan Pemeliharaan Perdamaian, Facultad Sociologia y Ciencias Politicas Universidad Complutense de Madrid, Spanyol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s