Krisis Politik Baru di Pakistan

Aco Manafe Dklarasi keadaan darurat negara oleh Presiden Pakistan Pervez Musharraf Sabtu 3 Oktober 2007, dengan membekukan konstitusi, lembaga yudikatif, dan parlemen cukup mengejutkan. Presiden Musharraf kembali memunculkan krisis politik baru yang pada gilirannya bisa mengundang protes dan kerumitan di negara Asia Selatan tersebut. Krisis politik dan demokrasi pertama ketika dia mengkudeta PM Nawaz Sharif (Oktober 1999), yang memenangkan pemilu 1997.

Masalahnya, kondisi politik Pakistan yang dilanda serangan kalangan Taliban dan Al Qaeda mulai mengarah ke rekonsiliasi, yakni dengan diizinkannya mantan PM Benazir Bhutto pulang untuk penyiapan pemerintahan koalisi pasca-Pemilu Januari 2007. Pulangnya Bhutto berarti mendukung politik bagi presiden serta iktikad memulihkan hubungan antar-elite politik Pakistan sejak kudeta 12 Oktober 1999.

Sebaliknya, kepulangan mantan PM Nawaz Sharif ditolak, namun Mahkamah Agung tampaknya akan mengizinkan Mian Mohammad Nawaz Sharif untuk berpartisipasi dalam pemilu awal 2008. Kasus pemecatan Ketua Mahkamah Agung Iftihkar Muhammad Chaudhry pada Maret 2007 pun, dipulihkan oleh Dewan Agung Konstitusi pada April 2007.

Proses pemulihan politik ini bergulir setelah delapan tahun kekuasaan militer, dengan kembalinya dua mantan PM Pakistan dari pengasingan. Nawaz Sharif, yang disingkirkan pada 2000, pulang pada 11 September 2007 dan Benazir Bhutto, yang bersama suaminya Asif Ali Zardari berdiam di Dubai dan London sejak 1999, kembali 18 Oktober 2007.

Sayang Nawaz Sharif, yang tiba di Bandara Islamabad, dideportasi kembali ke Arab Saudi atas perintah aparat keamanan. Benazir Bhutto yang boleh tinggal, sejak suatu pendekatan rahasia April 2007 dengan pembantu dekat Musharraf, akan diajak berkoalisi dalam pemerintahan pasca-Pemilu Januari 2007. Kepulangan Bhutto disambut dengan serangan bom bunuh diri yang menewaskan 146 orang, yang berarti musuh-musuh politik Bhutto masih eksis.

Pervez Musharraf, yang menggulingkan PM Nawaz Sharif dalam kudeta tak berdarah pada 12 Oktober 1999, kalau terpilih akan tetap menjadi presiden, sedangkan Benazir Bhutto akan menjadi PM. Ini berarti krisis politik berkepanjangan akibat kudeta 1999 dapat pulih dengan rekonsiliasi Pervez-Benazir, kecuali Nawaz Sharif belum diizinkan pulang. Padahal, putusan Mahkamah Agung membolehkan bekas konglomerat ini kembali, sama halnya dengan pengampunan kepada Benazir Bhutto, yang pernah dituduh korupsi dan suaminya Asif Ali Zardari. Benazir Bhutto dipersalahkan oleh Pemerintah PM Mian Mohammad Nawaz Sharif melalui investigasi Tim Akuntabilitas atau Ehtesab yang dibentuk pada 1999.

Pemecatan dan penghukuman Bhutto didasarkan pada hasil investigasi Ehtesab setelah menemukan bukti suap dari perusahaan Swiss SGS-Societe Generale de Surveillance sebesar US$ 9 juta, kepada perusahaan milik Asif`Ali Zardari. Perusahaan keluarga itu memberikan kontrak tanpa tender kepada SGS untuk perbaikan sistem penerimaan bea cukai Pakistan, saat Benazir menjabat PM. Suami-istri ini dihukum penjara lima tahun, denda US$ 8,6 juta, dan dilarang berpolitik selama tujuh tahun.

Tuduhan berikut mengenai PM Nawaz Sharif ketika Musharraf mengambil-alih kekuasaan. Nawaz Sharif, salah satu dari 10 konglomerat Pakistan, dipenjarakan karena perusahaannya, Ittifaq Group, dituduh menggelapkan pajak dan disuap sejumlah perusahaan Korea. Isu korupsi pasangan Benazir-Asif Zardari terkait persaingan politik dengan PM Nawaz Sharif. Sedangkan tuduhan pembunuhan dan korupsi pun terkait dengan “dendam politik” Pervez Musharraf yang ditekan Nawaz Sharif.

Keadaan Darurat

Setelah soal koalisi ditampilkan, Sabtu 3 November 2007, Presiden Pervez Musharraf mendekritkan Pakistan dalam keadaan darurat, yang berarti muncul krisis politik baru. Pakistan selama ini kelimpungan mengatasi serangan kalangan Al Qaeda dan neo-Taliban. Hampir setiap hari selalu terjadi serangan bom bunuh diri, khususnya di wilayah perbatasan, Waziristan. Terakhir sejak konflik militan-tentara Agustus lalu, terjadi serangkaian serangan bom, termasuk saat pulangnya Bhutto pada 18 Oktober lalu. Rangkaian kekerasan ini menewaskan sekitar 500 orang.

Deklarasi keadaan darurat kali ini memiliki beberapa alasan, dengan subyektivitas Presiden Musharraf. Deklarasi dikeluarkan setelah kontroversi mengenai ambisi Pervez Musharraf kembali mencalonkan diri. Pencalonan ketiga kali ini tentu bertentangan dengan etika dan moral negara demokrasi, karena pada saat Musharraf mengkudeta Nawaz Sharif, dia berjanji mengembalikan demokrasi Pakistan. Waktu itu, Washington dan Barat menekan sang jenderal untuk mengembalikan demokrasi atau pemerintahan sipil di Pakistan.

Namun, di dalam negeri, rencana Musharraf kembali mencalonkan diri ditentang oleh Mahkamah Agung, yang mengacu pada ketentuan konstitusi, yakni Presiden Pakistan harus menanggalkan posisi sebagai Kasad – Panglima Angkatan Darat.

Bila posisi Kasad itu dirangkap, jelas Presiden dapat mengendalikan militer sebagai kekuatan fisik dan politik dalam menghadapi berbagai kemelut, termasuk menghadapi konflik Kashmir. Konflik yang sudah hampir enam dekade itu membuat dua perang dengan India (1947 dan 1971), dengan kekalahan di pihak Pakistan. Musharraf sendiri dihormati ketika terjadi konflik Kargil dengan India pada 1999. Dialah panglima militer yang mampu mempertahankan posisi tentara Pakistan di front Kargil.

Keputusan pencalonannya yang dihalangi sudah dilakukan oleh Musharraf dengan memecat Ketua Mahkamah Agung Iftikhar Muhammad Chaudhry pada Maret 2007. Namun, Chaudhry segera dikukuhkan kembali oleh Dewan Agung Konstitusi, setelah dibela oleh pengacara senior Aitzaz Ahsan. Pemecatan Ketua MA memancing protes ratusan praktisi hukum dan hakim. Hakim Agung dan Ketua Komnas HAM Pakistan, Asma Jahangir, mengecam keras presiden, dan mengatakan 60-70 persen dari 141 orang yang dihilangkan pemerintah adalah penulis, penyair, dan bukan kaum militan.

Mahkamah Agung juga mempersalahkan Presiden Pervez Musharraf yang mendeportasi Nawaz Sharif kembali ke Arab Saudi. Kini presiden akan terkecoh, karena selain Benazir Bhutto, MA menetapkan Nawaz Sharif boleh ikut pemilu Presiden dan PM pada Januari 2008.

Mengenai konflik dan berbagai serangan terorisme di provinsi-provinsi perbatasan Northwest Frontier, Baluchistan dan Waziristan, Musharraf diacungi jempol. Dia teguh dengan politik anti-terorismenya. Pada 2004 dia mengatakan, dengan mengirim 80.000 pasukan sebanyak 500 pemberontak dapat ditewaskan.

Kewalahan

Meskipun rekrutmen baru terus berjalan, sehingga Presiden Musharraf mengaku kewalahan menghadapi serangan kaum militan dan pembentotak, namun dia menolak masuknya pasukan AS, seperti halnya invasi AS ke Irak dan Pakistan, karena bertentangan dengan kedaulatan Pakistan. Intervensi AS juga jelas akan ditolak oposisi, khususnya koalisi enam partai dalam MMA – Muttahida Majlis E-Amal.

Presiden dikritik karena berkoalisi dengan AS dan Barat dalam memerangi terorisme. Musharraf bersatu dengan Presiden AS Bush melawan terorisme di Asia Selatan, khususnya di Pakistan dan Afghanistan.

Popularitas Presiden Pervez Musharraf belakangan justru terpuruk. Tampaknya dia mau menyelamatkan kekuasaannya melalui dek larasi keadaan darurat, Sabtu 3 November 2007. Tidak akan ada kekuasaan parlemen dan yudikatif. Kebebasan pers dan berpendapat pun terganjal. Padahal, MA sudah menyiapkan tuntutan hukuman 10 tahun karena tindakannya membekukan kepemimpinan Ketua MA pada April 2007. Dengan keadaan darurat berarti MA (dan parlemen) dihapuskan, sehingga presiden menjadi penguasa tunggal. Demokrasi turun ke titik nol. Krisis politik ini bisa berakhir bila dia melakukan pemilu demi pulihnya kekuasaan sipil-demokrasi.

Sejak merdeka dari Inggris 14 Agustus 1947, Pakistan empat kali dikudeta militer. Terakhir, sebelum Musharraf memerintah, Jenderal Zia Ul Haq mengkudetanya dengan menghukum gantung PM Zulfikar Ali Bhutto (ayah Benazir), pada 1987. Dua pemerintahan sipil terakhir (1988-1993 -1999), dijalankan oleh PM Nawaz Sharif dan Benazir Bhutto.

Penulis adalah pengamat masalah internasional

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s