Pemikiran Indonesia September 2007 2

 

Jangan Biarkan Monopoli Informasi Publik

Oleh S Sahala Tua Saragih

PT Direct Vision Malaysia yang mengoperasikan televisi berlangganan Astro di Indonesia, dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), karena memonopoli hak siar Liga Utama Sepakbola Inggris (LUSI). Yang melaporkannya operator televisi berlangganan yang selama ini memegang hak siar LUSI, yakni PT Indonusa Telemedia (pemilik Telkom Vision), PT MNC Sky Vision (pemilik Indovision), dan PT Indosat M2 Vision.

Baru-baru ini Asosiasi Pencinta Bola Soccer Club Universitas Indonesia juga mengadukan Astro kepada KPPU. Bahkan pemerintah, yang diwakili Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) juga melakukan hal sama (Seputar Indonesia, 15/9). KPPU hingga detik ini belum tampak bertindak.

Sejak 11 Agustus lalu puluhan juta pemirsa televisi swasta dan berlangganan di Tanah Air kesal karena Astro memonopoli LUSI. Selama ini lima televisi berlangganan milik Indonesia dan televisi Trans 7 (dahulu TV 7) Jakarta memeroleh hak siar pertandingan LUSI. Artinya, selama ini baik orang kaya (pelanggan lima stasiun televisi berlangganan) maupun orang-orang miskin (yang tak mempunyai pesawat televisi sekalipun) dapat bebas menikmati siaran langsung pertandingan sepakbola yang menarik itu tiap Sabtu dan Minggu.

Acara itu merupakan hiburan sehat bagi keluarga. Menonton pertandingan LUSI yang terkenal dengan gaya kick and rush-nya itu, kita menikmati banyak hal sekaligus. Selain hiburan sehat, juga dapat menikmati aspek-aspek pendidikan atau pelajaran di bidang olahraga, perilaku, manajemen, bisnis, semangat sportivitas, profesionalisme, multikulturalisme, dan sebagainya. Seperti dimafhumi, sepakbola bukan semata-mata memiliki aspek olahraga melainkan juga aspek-aspek pendidikan, ekonomi, budaya, politik, sosial, dan lain-lain.

Kini semua tinggal kenangan. Hanya orang-orang berduit yang mampu menikmatinya. Orang- orang miskin gigit jari, cukup menonton Liga Indonesia plus Liga Italia atau Belanda.

Informasi Publik

Peristiwa olahraga, termasuk pertandingan sepakbola di mana pun, tergolong informasi publik. Setiap orang (kaya atau miskin) berhak menontonnya secara langsung di stadion atau secara tak langsung (melalui layar televisi atau komputer atau internet). Dengan pemonopolian hak siar tersebut, telah tercipta kesenjangan informasi antara kaum kaya dan kaum miskin di negeri ini. Dan, pakar komunikasi menegaskan, siapa yang menguasai informasi dialah yang menguasai dunia.

Realitas baru ini benar-benar aneh tapi nyata. Siapa pun tahu, kita memiliki Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha. Kita memiliki KPPU.

Jangankan perusahaan asing, perusahaan nasional sendiri pun dilarang keras bermonopoli. Sesungguhnya kita pun mempunyai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Komunikasi dan Informatika, DPR, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lembaga-lembaga lain yang relevan. Akan tetapi apa yang mereka lakukan? Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh dan pejabat tinggi departemen yang dipimpinnya bebe- rapa kali berjanji menangani masalah serius ini dengan sungguh-sungguh.

Pemerintah, katanya, tak menghendaki pemonopolian hak siar LUSI. Lagi pula praktik monopoli jelas melanggar hukum yang berlaku di Indonesia (Koran Tempo edisi 11/9, 6/9, 5/9, 22/8, 20/8). Tetapi, janji pejabat tinggi pemerintah itu masih sebatas janji.

Sebenarnya yang paling berperan dalam menangani masalah besar ini adalah KPPU dan KPI. Akan tetapi pejabat di dua komisi nasional itu masih bungkam. Dalam situasi ekonomi-sosial mayoritas rakyat yang semakin menyesakkan, sungguh dibutuhkan hiburan sehat gratis (dalam hal ini pertandingan LUSI). Dengan menikmati tontonan bagus dan gratis tiap akhir pekan itu, setidak-tidaknya mereka bisa sejenak melupakan kesulitan hidup sehari-hari yang sangat memenatkan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Pasal 8 ayat 1) dengan tegas menyatakan, “KPI sebagai wujud peran-serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.”

UU itu (Pasal 8 ayat 3) juga menegaskan, KPI sebagai lembaga negara mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: “menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait; memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan

penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.”

Apakah para pemimpin dan anggota KPI Pusat dan Daerah masih mengingat amanat UU Penyiaran tersebut? Jawabnya tentu dapat kita lihat nanti pada tindakan konkret yang segera dari mereka, atau sebaliknya, pada kemasabodohan mereka.

Siapa pun, yang tak sanggup melanggani televisi berlangganan, sangat berharap, kiranya puluhan juta orang miskin di negeri ini tak terlalu lama dipinggirkan oleh televisi berlangganan asing! Orang miskin juga berhak menontong siaran langsung (bukan siaran tunda) pertandingan LUSI. Kinilah saatnya pemerintah kita, terutama Menkominfo, menunjukkan kewibawaannya. Jangan biarkan perusahaan asing memonopoli informasi publik di negeri ini!

Penulis adalah dosen Jurusan Jurnalistik Fikom Unpad Jatinangor, Jabar

Last modified: 20/9/07


 

Etnis Tionghoa Indonesia di Tengah Kebangsaan

Josef Purnama Widyatmadja

Boleh dikatakan masa Orde Baru merupakan sejarah pahit dari sebagian besar etnis Tionghoa di Indonesia. Orde Baru melanjutkan politik divide and rule (memecah dan menguasai) yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda.

Selama Orde Baru, sebagian kecil etnis Tionghoa dimanjakan untuk menjadi konglomerat, sedangkan secara nasional dan secara sistematis Orde Baru mengembangkan rasa kebencian rakyat pada etnis Tionghoa baik melalui media maupun kebijakan pemerintah. Etnis Tionghoa Indonesia menjadi sapi perah sekaligus kambing hitam sejak 1965 sampai 1998.

Gerak etnis Tionghoa Indonesia terbatas pada bidang ekonomi. Trauma peristiwa 1965 menyebabkan etnis Tionghoa fobia terhadap masalah politik atau bersuara kritis terhadap pemerintah.

Orang-orang yang bersikap kritis terhadap rezim Orde Baru bisa dihitung jari, seperti almarhum Yap Thiam Hien, Arif Budiman, dan sebagainya. Etnis Tionghoa Indonesia yang terjun ke dalam politik sebagian besar masuk ke partai yang berkuasa pada masa itu.

Sesudah jatuhnya Soeharto, Indonesia tidak bebas dari krisis. Walaupun demokrasi berkembang dan penghargaan terhadap HAM makin besar, krisis belum berlalu. Reformasi mewariskan krisis multidimensi. Ada beberapa krisis pokok yang sedang dihadapi bangsa ini sesudah reformasi. Bisa disebutkan, yakni krisis ekonomi dan kemiskinan, krisis lingkungan hidup, krisis pemerintahan yang bersih, krisis penegakan hukum, krisis separatisme dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, krisis kebangsaan dan karakter bangsa.

Krisis yang dialami bangsa Indonesia saat ini memerlukan kenegarawanan pemimpin dan komponen bangsa kalau Indonesia tidak ingin jadi pecundang dalam segala kehidupan.

Seorang penulis di luar negeri menyebutkan, sesudah era Orde Baru etnis Tionghoa di Indonesia mengalami zaman keemasan. Bisa disebutkan beberapa faktor penunjang bagi etnis Tionghoa untuk berperan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesudah reformasi.

Pertama, keterbukaan pemerintah dan masyarakat. Secara berangsur-angsur etnis Tionghoa Indonesia mendapat kepastian hukum dan perlakuan lebih manusiawi dan adil sebagai bagian warga negara Indonesia. Terakhir, Undang-Undang tentang Kewarganegaraan merupakan angin segar bagi golongan etnis Tionghoa Indonesia. Angin segar reformasi dalam bidang perlindungan hukum pada etnis Tionghoa Indonesia masih perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dan ditanggapi secara bijak dan bertanggung jawab oleh golongan etnis Tionghoa.

Datangnya angin segar sesudah reformasi menyebabkan timbulnya beberapa perkumpulan etnis Tionghoa di Indonesia. Sejak reformasi terdapat etnis Tionghoa yang dipilih sebagai menteri dalam kabinet. Kursus bahasa Mandarin menjamur di seluruh Tanah Air sehubungan pencabutan larangan untuk menggunakan bahasa Tionghoa. Upacara keagamaan dan pementasan budaya Tionghoa tidak lagi dilarang. Pengakuan Confucianism sebagai agama juga merupakan berita gembira bagi pemeluknya.

Kedua, kebangkitan dan keterbukaan Tiongkok. Abad ke-21 merupakan Abad Asia. Tiongkok dan India menjadi motor ekonomi kawasan ini.

Perubahan orientasi politik dan ekonomi di Tiongkok menjadikan Tiongkok lebih bisa diterima masyarakat Asia maupun dunia. Sebagian besar negara di dunia tidak lagi percaya pada teori bahaya kebangkitan Tiongkok sebagai negara komunis seperti ketika Perang Dingin terjadi.

Banyak negara menganggap kebangkitan Tiongkok sebagai kesempatan daripada ancaman. “China peaceful development” menganjurkan etnis Tionghoa memberikan sumbangan positif di mana mereka dilahirkan dan dihidupi.

Ketiga, globalisasi. Keberadaan etnis Tionghoa di seluruh dunia mendahului proses globalisasi pasar bebas yang dikendalikan oleh negara maju. Keberadaan etnis Tionghoa di seluruh dunia tidak melalui proses kolonisasi ataupun penaklukan. Pada umumnya kehadiran etnis Tionghoa di manca negara berlangsung damai dan memberikan sumbangan positif bagi pembangunan dan kesejahteraan penduduk setempat.

Muhibah Zhenghe menjadi contoh hubungan antarmanusia dan bangsa bisa dibangun atas dasar kesamaan. Etnis Tionghoa bisa berperan positif agar Indonesia tidak menjadi pecundang dalam proses globalisasi ekonomi yang menghancurkan yang lemah. Di samping itu etnis Tionghoa juga bisa berperan menghindari benturan peradaban di tengah Perang Teror yang terjadi.

Momentum

Perubahan dan iklim yang terjadi sesudah reformasi perlu ditanggapi secara bijak oleh etnis Tionghoa. Perjalanan masih panjang agar etnis Tionghoa bisa berperan utuh dalam NKRI. Sikap yang berlebihan yang bisa menyinggung perasaan suku lain di Tanah Air perlu dihindari semua organisasi yang berbasis etnis Tionghoa.

Warga Tionghoa mempunyai peran penting dalam mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi bangsa. Talenta atau bakat yang dimiliki serta jaringan global yang sudah ada merupakan potensi untuk membangun negara Indonesia yang adil dan makmur.

Saat ini etnis Tionghoa memiliki kesempatan (momentum/kairos) untuk memberikan sumbangan dalam membangun kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yang adil dan makmur. Persoalannya, apakah momentum ini akan dipakai atau dibiarkan berlalu begitu saja.

Perasaan sebagai minoritas dan bukan penduduk pribumi harus ditinggalkan karena manusia tidak dilihat sekadar kuantitas dan asalnya, tapi karya dan karakternya. Kalau momentum untuk meng- ukir wawasan kebangsaan yang kokoh tidak dipakai seluruh komponen bangsa termasuk etnis Tionghoa, maka malapetaka akan terjadi, termasuk pada etnis Tionghoa.

Sikap merasa lebih dari golongan lain dan hanya memperjuangkan kepentingan sendiri harus ditinggalkan. Etnis Tionghoa harus berpikir dan bertindak inklusif dalam rangka kebangsaan Indonesia. Sebaliknya pemerintah dan pemimpin politik maupun agama perlu menghilangkan prasangka dan aturan yang masih melakukan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dalam kebijakannya.

Hilangnya kebijakan yang diskriminatih terhadap etnis Tionghoa tidak akan turun dari langit atau merupakan hadiah dari pemerintah, tapi perlu diperjuangkan. Hal ini menuntut perubahan dan pembangunan karakter dari generasi muda etnis Tionghoa sendiri.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 31/8/07


 

Seleksi KPU Nan Heboh Itu

Jeffrie Geovanie

Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui surat Nomor 14/TS-KPU/VII/ 2007 mengumumkan 45 nama calon yang lulus tes tertulis dan rekam jejak. Pengumuman itu memunculkan reaksi negatif di kalangan masyarakat, terutama dari pihak yang peduli pada masa depan pemilu dan demokrasi di Indonesia. Reaksi itu berkaitan dengan metode seleksi yang dilakukan Tim Seleksi, terutama dengan digunakannya sejumlah soal ujian tertulis yang belum teruji secara akademis untuk menilai kesetiaan peserta kepada Negara Republik Indonesia.

Sejumlah tokoh berpengalaman di bidang demokrasi, ilmu politik, sistem pemilu, serta memiliki jaringan luas di masyarakat, justru disingkirkan. Sebagian di antara mereka sering kali bersikap vokal atas kepentingan apa pun, sehingga layak disebut sebagai sosok-sosok imparsial. Sebaliknya, nama-nama yang masuk angka 45 sebagian besar terdiri dari orang-orang yang belum terbiasa mencercap kerasnya pertarungan politik nasional, bahkan hanya berpengalaman di tingkat kabupaten.

Siapa pun nanti yang terpilih menjadi anggota KPU, tentu akan tetap sah sebagai pejabat publik dan layak didukung dalam kapasitas sebagai warga negara. KPU adalah lembaga yang bersifat tetap, nasional dan mandiri, sebagaimana disinggung dalam UUD 1945. Sejumlah kritik dan keprihatinan yang mungkin muncul dalam tulisan ini lebih ditujukan kepada perbaikan metode seleksinya, atau kalau mungkin peninjauan atas keabsahannya, terutama dikaitkan dengan UU No 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Pengakuan Tim Seleksi menyebutkan peserta tes tertulis yang lolos melebihi angka 70 persen dari 260 nama alias 180 lebih nama. Dengan demikian, 180 orang itu jelas memiliki hak memasuki tahapan berikut dalam seleksi pemilihan anggota KPU itu, kalau benar lolos ujian kecerdasan dengan bobot nilai 20 persen, integritas (40 persen) dan kesetiaan kepada NKRI (40 persen).

Kalaupun “hak prerogatif” untuk menggunakan materi ujian itu berada pada tangan Tim Seleksi, mestinya secara akademis dan hukum tidak ada alasan untuk menggugurkan dan apalagi menyatakan kepada publik bahwa 180 orang itu gagal ujian tertulis dan rekam jejak.

Persoalan serius muncul dengan adanya angka 45 yang dipatok Tim Seleksi. Angka itu tidak ada dalam UU No 22/2007. Hanya Tim Seleksi yang tahu, dari mana “angka mitologis” itu muncul. Penulis menduga, sebagaimana dulu muncul dalam pelbagai indoktrinasi tentang Pancasila dan UUD 1945 selama Orde Baru, betapa angka 45 itu didasarkan kepada angka tahun 45 sebagai tahun kemerdekaan.

Bungkus yang cerdas atas angka 45 itu juga muncul, ketika Tim Seleksi memilih untuk berkantor di Gedung Joang ’45, Jalan Menteng Raya Nomor 31 Jakarta Pusat. Gedung yang dulu digunakan para aktivis pemuda dan mahasiswa dalam merencanakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu dianggap mewakili cita-cita pemilu dan cita-cita keindonesiaan.

Hak Konstitusional

Tetapi, “perlindungan” angka 45 itu jelas telah merenggut hak-hak konstitusional dari peserta yang sudah dinyatakan lolos ujian tertulis oleh Tim Seleksi. Juga sangat mustahil apabila yang lolos tes tertulis itu hanya 45 orang, apalagi kurang dari 45 orang.

Tim Seleksi dengan sadar telah menafsirkan ketentuan dalam UU No 22/2007 secara serampangan, tanpa tinjauan hukum yang jelas. Tidak adanya ahli hukum dalam Tim Seleksi menunjukkan betapa penafsiran itu bersifat fatal, yakni terabaikannya hak dari peserta yang (mestinya) maju pada putaran berikutnya.

Kini, peserta tes kesetiaan, tes integritas, dan tes kecerdasan yang dilakukan oleh Tim Seleksi KPU itu telah memunculkan cemoohan baru. Peserta yang tidak lolos dan menerima surat pemberitahuan ketidaklolosan itu mendapatkan penilaian negatif dari publik. Bisik-bisik itu berbuah kepada sejumlah analisis dan fitnah.

Persoalan bukan lagi sekadar gagal atau berhasil lolos, tetapi masuk dalam ranah yang lebih luas: standar kesetiaan, integritas, dan kecerdasan peserta yang tidak lolos di bawah argo normal, sebagaimana bahasa Prof Dr Sarlito Wirawan Sarwono yang me/ditunjuk sebagai perusahaan pemberi tes tertulis.

Tentu, mudah bagi publik yang membutuhkan sensasi untuk memperolok-olokan soal ini. Tetapi, bagaimana dengan 215 orang yang tidak diberikan tempat untuk melakukan pembelaan? Bagi yang memiliki sejumlah pekerjaan, persoalan ini akan segera dilupakan, mengingat segudang agenda dan jadwal yang harus dipenuhi. Bagi yang tidak memiliki dan hanya sekadar coba-coba, tentu semua dokumen pencalonan akan segera dimasukkan kedalam keranjang sampah atau masuk ke liang pembakaran.

Dokumen itu akan langsung jadi abu dan debu, serta hilang tanpa bekas.

Hanya saja, bagi orang-orang yang telanjur ditulis secara besar-besaran oleh media sebagai tokoh-tokoh berpengalaman di bidangnya, beken, terkenal atau sebutan lain, persoalan ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Akan selalu datang sejumlah tanya, bahkan sinisme sosial yang buruk. Waktu hanya akan habis untuk menjawab pertanyaan. Humor dan canda mengiringi, tanpa beban apa pun akan dampaknya kepada pihak yang dijadikan sebagai guyonan itu.

Apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima hasil kerja Tim Seleksi KPU ini, maka secara nyata telah terjadi pelegitimasian formal atas ukuran-ukuran yang telah dilakukan Tim Seleksi KPU. Sejarah akan mencatat secara jumawa, terdapat orang-orang yang tidak memiliki integritas, potensial tidak-setia kepada NKRI, dan mempunyai kecerdasan di bawah rata-rata, sekalipun sudah memiliki ijazah resmi sebagai seorang doktor atau guru besar.

Tim Seleksi KPU barangkali akan tersenyum akan hasil kerjanya, tetapi orang-orang yang sudah divonis itu akan terpenjara secara politik dan sosial. Kompetensi akademis dan kapasitas intelektual kehilangan makna.

Antipopulisme

Telah terjadi kejahatan yang buruk atas nasib 215 orang yang semula terpanggil dan dipanggil untuk mewakafkan diri bagi kepentingan demokrasi. Opini publik yang alergi atas nama populer juga turut menghukum. Pola komunikasi yang dilakukan Tim Seleksi KPU juga ikut memerosotkan individu-individu itu. Demi mempertahankan reputasi dan pilihan metode yang dilakukan oleh mereka, nama-nama yang tidak lolos dijadikan bagai pohon pisang yang dipukuli terus-menerus hingga roboh dan meranggas.

Tetapi, jangan lupa, sejarah juga mencatat nama-nama Prof Dr Ridlwan Nasir, Dr Purnaman Natakusumah MPA, Prof Dr Balthasar Kambuaya MBA, Prof Dr Sarlito Wirawan, dan Prof Dr Jalaluddin dengan tintanya sendiri. Apakah memang kelimanya sudah bekerja berdasarkan perintah UU No 22/2007 dan Keppres No 12/2007? Apakah kelimanya memang tidak memiliki preferensi pribadi dan hanya semata-mata menunjukkan pengabdian yang besar kepada bangsa dan negara?

Penulis tidak memiliki kapasitas menilai itu. Waktu yang akan membuka tabir di balik keputusan mereka. Dalam zaman yang tidak terlalu ramah kepada pemenuhan hak-hak kemanusiaan sekarang, nama-nama kadang muncul, kadang tenggelam, pada deretan huruf-huruf cetak dan gambar-gambar digital dalam arus komunikasi modern. Nama-nama tidaklah akan menemukan keabadiannya, terseret laju zaman yang terus bergerak dengan cepat. Kebenaran menjadi relatif, keadilan terjerambab oleh subjektivitas.

Dan atas nama itu pula tulisan ini dinilai. Sebagai kesaksian, penulis mencatat ada kejanggalan metode. Terdapat juga penyimpangan peraturan. Itu terjadi secara sangat telanjang. Hanya saja, permisifisme zaman ini akan mengabaikannya. Kehausan atas sesuatu yang bernama kekuasaan dan segala kemelimpahan yang dimiliki kekuasaan, telah membutakan mata dan nurani atas hak-hak orang lain.

Mitos angka 45 menyilaukan banyak orang. Kalaupun ada yang menggelepar, itu hanya sebatas korban. Korban tak bernama yang pasti dilupakan orang.

Penulis adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute; Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Last modified: 3/9/07


 

Ketika Daya Serap APBD Tak Maksimal

Oleh Robert Endi Jaweng

Di depan Sidang Paripurna DPD tanggal 23 Agustus lalu, Presiden Yudhoyono menyampaikan kritik-keprihatinannya ihwal rendahnya daya serap APBD di banyak daerah. Pemda justru memilih “memarkirkan” sebagian anggarannya ke perbankan, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dalam catatan pemerintah, hingga awal triwulan II 2007 ini, posisi total simpanan tersebut berjumlah Rp 96 triliun.

Sesungguhnya kritikan Presiden ini bukanlah isu baru. Jauh hari sebelumnya lembaga lain seperti Bank Dunia menyampaikan temuan serupa. Sejumlah media massa lokal juga memberitakan secara kasuistis hasil pantauan mereka di sebagian kabupaten/kota. Namun, dengan kritik di Paripurna DPD itu, Presiden memberikan penegasan formal sehingga harus dibaca sebagai instruksi bagi langkah perbaikan kepada aparat pemerintah (baik pusat terutama Depdagri dan Depkeu, maupun pemda).

Aneka Sebab

Dalam konteks mengakselerasi gerak perekonomian lokal dewasa ini, kontribusi belanja pemda melalui instrumen fiskalnya (APBD) amatlah signifikan sebagai stimulan alternatif di tengah masih lesu- nya investasi sektor swasta. Kita mencatat, selain konsumsi masyarakat dan investasi swasta, sumbangan bagi pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) di sebagian daerah justru terutama bersumber dari government spending tersebut.

Dengan gambaran ekonomi yang belum “normal” semacam itu, memang terasa ironis kalau pemda malah tidak memaksimalkan belanja pengeluarannya dan memilih instrumen keuangan seperti SBI yang memang kurang berisiko dan bisa memetik bunga bagi penerimaan daerah (PAD). Pilihan ini akan membawa efek buruk ganda: mengendurkan daya stimulasi anggaran daerah bagi investasi swasta (lewat fasilitas insentif, infrastruktur, dan lain-lain) dan memperlambat dinamisasi pertumbuhan ekonomi lokal itu sendiri.

Dengan menimbang arti strategis dari anggaran daerah di atas, pertanyaan yang menarik untuk dikemukakan kemudian: mengapa pemda justru menabung sebagian uangnya di perbankan?

Hemat saya, jawaban yang coba menjunjung objektivitas (keseimbangan) atas pertanyaan ini akan menghindarkan kita dari upaya untuk menyalahkan suatu pihak semata (pemda) karena faktor negatif pusat juga turut mendorong pilihan pemda tadi. Selebihnya pula, dengan menjaga objektivitas, kita tidak langsung mengalamatkan biang masalah pada mentalitas dan perilaku sengaja aktor pemerintahan, tetapi juga melihat sistem kelembagaan yang memungkinkan lahirnya pilihan tersebut.

Pertama, sistem penyusunan anggaran. Saat ini kita sesungguhnya mengadopsi sistem yang lebih menjamin kualitas tata kelola baru anggaran di daerah, yakni dengan mengintegrasikan perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran sebagai satu kesatuan. Sebelum masuk ke tahapan penyusunan RAPBD, pemda terlebih dahulu menyelesaikan proses perencanaan dan rencana kerja (RKPD), kebijakan pokok (KUA dan PPA), yang pada tingkat satuan kerja dijabarkan lagi dalam RKA-SKPD.

Fakta yang kerap terjadi, penyusunan perencanaan pembangunan (termasuk pula berbagai proses parisipatif publik lewat beberapa tahapan Musrenbang) tidak selalu menjamin hasil perencanaan yang matang, objektif dan tuntas. Selain itu, proses pelaksanaannya juga relatif panjang dan belum tentu rampung saat fase penyusunan anggaran hendak dimulai. Konsekuensinya, anggaran tetap disusun tanpa harus menunggu/berpatokan pada dokumen perencanaan mengingat pemda juga dibatasi tenggat.

Dengan proses semacam itu, kapasitas perencanaan dan penganggaran daerah jelas tak maksimal. Belum lagi ditambah faktor kapasitas personal aparat yang kurang memahami detail teknis anggaran pola baru yang memang rumit. Jargon anggaran berbasis kinerja (ABK) pun lalu tak berjalan secara integral, di mana anggaran tidak mencerminkan rencana dan target kinerja tertentu. Dengan kaburnya “apa yang dikerjakan dan berapa dana yang dibutuhkan”, alokasi anggaran seakan tanpa kompas dan skala prioritas.

Kedua, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Setelah proses panjang penyusunan APBD tadi, hambatan daya serap anggaran terjadi pada fase alokasi, terutama menyangkut pengadaan barang/jasa melalui proses tender (Keppres No 80/2003 jo Perpres No 80/2006). Proyek yang berasal dari pembiayaan daerah baru bisa ditenderkan setelah pengesahan APBD, dengan suatu rangkaian yang cukup panjang. Pemenang tender biasanya terlebih dulu mengurus modal kerja atau bank garansi sebelum operasional.

Semua proses di atas biasanya memakan waktu setengah tahun anggaran. Dalam kurun itu, hampir tidak ada dana APBD yang teralokasi kecuali untuk belanja barang dan gaji. Tidak heran kalau transfer dana perimbangan dari pusat ke daerah (melalui BPD) tidak dicairkan dan terkesan menganggur selama kurun semester pertama tersebut. Untuk meringkas proses yang ada, patut dipikirkan terobosan untuk memulai pengumuman tender saat pagu anggaran sudah bisa diperkirakan sehingga saat APBD disahkan, proses tender tidak baru dimulai. Pemda Kalimantan Tengah cukup sukses melakukan hal ini.

Ketiga, proses legislasi di daerah. Selain penyusunan Ranperda, pembahasan RAPBD merupakan moment politicking yang sengit di daerah. Berbagai versi kepentingan bertarung, termasuk negosiasi bagi celah kemungkinan praktik kejahatan anggaran. Kalau standar normalnya suatu APBD sudah harus disahkan paling lambat bulan Desember sebelum masa pelaksanaan tahun anggaran (TA), yang selama ini terjadi justru sebagian besar daerah baru mengesahkannya pada bulan ketiga setelah TA berjalan.

Tambahan pula, perlambatan juga terjadi karena terlambatnya informasi jumlah dan alokasi dana perimbangan (DAU, DBH, dan DAK) dari pemerintah pusat, yang berakibat pada semakin lamanya pula jeda waktu antara penempatan dana dari pusat tersebut di BPD dan masa efektif penggunaannya oleh daerah. Sumber keterlambatan lain juga terkait ketentuan evaluasi gubernur atas RAPBD kabupaten/kota dan evaluasi Mendagri atas RAPBD provinsi sebelum disahkan pemberlakuannya oleh kepala daerah.

Keempat, alasan tambahan seperti dorongan kebanggaan pemda dan DPRD akan angka kenaikan PAD. Dengan pilihan menabung, tentu mereka akan memperoleh bunga dari SBI yang dalam struktur penerimaan daerah termasuk sebagai sumber pendapatan (PAD). Atau pada sisi lain, seperti dicurigai banyak pihak, merebaknya ketakutan aparat pemerintah untuk mengambil risiko (termasuk untuk menjadi pimpinan proyek/pimpro) membuat mereka memilih langkah aman ketimbang terjebak dalam karut-marut administrasi hukum anggaran dalam membelanjakan dana pemerintah.

Catatan Penutup

Tentu masih banyak sebab-musabab yang bisa kita daftarkan, yang secara langsung maupun tak langsung mempengaruhi rendahnya daya serap anggaran dan mendorong pemda mendeposit dana mereka di perbankan. Namun, apa pun latar masalah dan motivasinya, tingkat daya serap anggaran yang rendah ini tetap saja merupakan praktik penyunatan hak publik rakyat setempat.

Dengan sebagian petunjuk latar masalah yang digambarkan tadi, langkah untuk menjawab kritik-keprihatinan Presiden di atas menjadi tantangan serius bagi pemda dan jajaran pemerintah pusat sendiri. Upaya penataan ulang kelembagaan dan penyederhanaan sistem prosedural maupun penguatan kapasitas dan motivasi aparat harus lekas menjadi agenda kerja nyata.

Titik idealnya adalah bagaimana agar langkah penataan ulang tersebut tak mengorbankan prinsip good governance dalam proses perencanaan, dan dalam tarikan napas yang sama substansi mata anggaran dan alokasinya memang sungguh berpihak bagi kemashalatan rakyat secara maksimal.

Penulis adalah Manajer Hubungan Kelembagaan KPPOD, Jakarta

Last modified: 3/9/07


 

Vladimir Putin dan Diplomasi Rusia

Aco Manafe

Rusia semakin disegani dunia, termasuk rivalnya Amerika Serikat. Bukan hanya persenjataan dan teknologi ruang angkasanya, namun juga sumber daya alamnya yang kaya. Siberia, Laut Hitam, dan Kaukasus yang kaya minyak dan gas bumi, bahkan kawasan migas Kutub Utara, akhir Agustus 2007, diklaim Moskwa sebagai teritorinya. PresidenVladimir Putin, mantan Kolonel KGB (Intelijen Rusia saingan CIA-AS) memerintah dengan tegas dan disegani.

Mengenai separatisme Chechnya di Kaukasus, Putin dan para jenderalnya bertahan secara spartan, agar kawasan kaya minyak itu tetap dalam Federasi Rusia. Banyak prajurit terbaik Rusia gugur, namun Putin menegaskan, Chechnya tidak boleh lepas.

Satelit-satelit Soviet seperti Yugoslavia yang terpecah menjadi Serbia, Bosnia, Montenegro, Bosnia, dan Kosovo, juga Ukraina yang merupakan bekas basis militer Soviet pasca-Yeltsin, bukan lagi dianggap strategis. Demikian pula demokratisasi di Georgia, Belarus, dan Asia Tengah, yang kaya minyak. Georgia adalah asal Gorbachev penggagas reformasi glasnost dan perestroika, sedangkan Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan yang kaya minyak, diincar Barat, dan dianggap model demokratisasi.

Masalah Energi

Mengenai energi, Rusia sigap. Setelah mengklaim Kutub Utara, Rusia siap menghadapi kemungkinan kritik Kanada, AS, Norwegia, Denmark yang wilayahnya mencakup ke Laut Arktik. Setelah para ahlinya menyelesaikan riset, Moskwa mengibarkan bendera dan mengklaim kawasan seluas 1,2 juta mil persegi itu, yang deposit migasnya 10 miliar ton. Rusia yang memiliki wilayah 11 waktu, mengklaim Kutub Utara sebagai teritorinya, karena zona ekonomi eksklusifnya menjorok sejauh 370 km. Media terkemuka Inggris The Guardian memuat peta besar wilayah klaim Rusia itu.

Apa alasan utama Rusia mengklaim Kutub Utara sebagai wilayahnya? Jelas seperti Siberia (belum dieksplorasi), Laut Hitam, Laut Adriatik dan Kaukasus yang kaya migas, wilayah utara dengan deposit migas 10 miliar ton, akan menempatkan Rusia sebagai produsen energi terkemuka dunia. Abad ke-21 adalah abad cadangan minyak dan gas bumi akan menurun, yang tentu mengganggu pasokan dunia, yang menyebabkan Rusia perlu menjaga cadangan migas dengan deposit yang besar. Karena politik energi, sejak lama Rusia ikut membangun sejumlah kilang dan mengolah minyak di berbagai negara, seperti di Iran. Moskwa dan Putin menyadari kepentingan sumber minyak Siberia dan mencari kemungkinan menguasai minyak di Laut Utara.

Putin menolak ajakan Presiden Bush membatasi persenjataan mutakhirnya, padahal traktat pembatasan senjata kedua adidaya, menetapkan pengurangan hulu ledak nuklir mereka antara 1.700-2.000 buah, pada 2012. Masing-masing mencadangkan 2.600 hulu ledak dari jumlah 6.000.

Moskwa mengurangi hulu ledaknya, seperti Rudal Topol M yang diuji coba tahun 1999. Kesepakatan perlucutan senjata pertama, ditandatangani oleh Bush-Putin akhir Mei 2002. Perkembangan lima tahun mesti diteliti ulang, karena senjata pemusnah massal selalu menjadi isu utama. Apalagi AS dan Rusia anggota tetap Dewan Keamanan, harus menjadi contoh kepada 191 negara anggota PBB.

Mengapa Rusia ikut membangun reaktor nuklir Iran di Busher-Iran, sementara Washington mencemaskan nuklirisasi Iran akan menghambat berbagai politik AS di Timur Tengah?

Pada awal 2000 Bush dan Washington meragukan Vladimir Putin sebagai mitra adidaya, atau musuh politik era perang dingin (1945-1991). Setelah Mikhail Gorbachev menyatakan reformasi glasnost dan perestroika, dilanjutkan demokratisasi Presiden Yeltsin, seharusnya Rusia sudah demokratis. Akibat prasangka klasik itu, AS mengusir 50 diplomat Rusia, sehingga KTT Bush-Putin Maret 2001 terhambat lima bulan.

Putin berbeda dengan Yeltsin yang dianggap pembaharu Rusia. Dengan latar belakang intelijen, dia punya perhitungan, sementara Bush mengandalkan kekuatan militer dan provokasi AS sebagai predikat polisi dunia. Bush punya retorika dan provokasi politik. Sedangkan Putin berhati-hati, berhitung dan menganalisis sebelum bertindak, dalam memimpin negeri seluas 8,647 juta km2, dengan penduduk 300 juta itu.

Pada KTT G-8 di Munich Februari 2007, Putin dengan keras memojokkan Presiden Bush dan AS. Dalam 35 menit sambutannya dia mengecam militer Washington dan kebijakan serang dulu -pre-emptive strike, yang menciptakan suatu dunia, di mana tak satu negara pun merasa aman. Akibatnya bangsa lain didorong untuk mengembangkan kekuatan nuklir demi bertahan.

“Pada awal 1990, Amerika mendorong dan memojokkan kami. Akibat memperluas NATO-Pakta Pertahanan Atlantik Utara, kami meminta Anda (AS) untuk menjaga kepentingan nasional kami. Ternyata Anda menyerobot semua kawasan bekas Eropa Timur. Anda berbicara tentang kemitraan energi, namun membangun jaringan pipa baru melewati negeri kami. Perusahaan-perusahaan Barat meraih untung dari kesulitan ekonomi kami, meraih akses sumber daya alam kami, dengan harga yang murah,” ujarnya.

Putin mengendalikan birokrasi dan federasi dalam menghadapi Chechnya maupun para penantangnya di Duma (parlemen). Bahkan dia memenjarakan raja minyak Yukos, Mikhail Khodorkovsky, Juni 2004.

Washington menuduh rezim Putin masih mempraktikkan budaya perang dingin (Barat-Kapitalisme versus Pakta Warsawa-Komunisme), padahal Bush tetap memerlukan Moskwa. Washington menghilangkan kecurigaan berlebihannya kepada Putin dan kemampuan intelijennya, karena AS-Rusia menyatu melawan terorisme pasca-11 September 2001.

Investasi dan Pajak

Moskwa sepakat menyatu, menghadapi tekanan separatisme dan militan Chechnya, di luar konteks prasangka demokratisasi dan paradigma perang dingin. Prasangka Washington tidak menggetarkan. Jawabannya, ekonomi Rusia menanjak.

Setelah memprivatisasi dan menerapkan pajak baru Yukos Oil perusahaan minyak terbesar dan lainnya memasok pajak sebesar US$ 27 miliar. Putin menindak pengusaha korup dengan menertibkan 22 konglomerat yang menguasai 44 persen ekonomi Rusia. Sistem pasar uang dibuat menjadi yang termurah di dunia, dengan diskon insentif investasi 50 persen. Di masa jabatan keduanya Desember 2004, investasi meningkat dari US$ 3,5 miliar menjadi US$ 13 miliar, dengan pertumbuhan 6,5 persen.

Perusahaan raksasa AS General Electric dan Coca Cola termasuk investor baru. Itu akibat Putin membebaskan biaya privatisasi yang dimulai tahun 1999.

Dalam kunjungannya ke Jakarta 6 September 2007, akan ada investasi dan kerja sama ekonomi Rusia-Indonesia sebesar US$ 10 miliar. Perusahaan raksasa Rusia Cheliabinsky menggarap penataan, lokakarya, dan basis keuangan Asia Pasifik. Sedangkan RusAi (Rusia Aluminium) membangun pabrik bersama PT Antram, pengubah bauksit menjadi aluminium.

Bahkan ada kerja sama LukOil-Pertamina untuk eksplorasi migas Indonesia, dan membangun telekomunikasi bernilai US$ 2 miliar. Ada investasi finansial, riset dan pertahanan US$ 2 miliar. Nilai diplomasi Presiden Rusia ini bukan hanya politik penguatan hubungan bilateral, namun lebih nyata berupa investasi senilai Rp 90 triliun.

Penulis adalah wartawan senior

Last modified: 4/9/07


 

Negara-Bangsa dan Politik Kehidupan

Oleh Triyono Lukmantoro

Dalam pidato di hadapan Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah, pada 23 Agustus 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pembentukan daerah otonomi baru. Presiden menyatakan, diperlukan kecermatan dan kearifan dalam merespons tuntutan pemekaran daerah.

Sebenarnya, apa yang dikemukakan presiden bukanlah problema politik yang sama sekali baru. Pemekaran daerah biasanya menimbulkan peristiwa kekerasan politik yang menunjukkan ambisi kekuasaan kalangan elite lokal.

Selain itu, pemekaran daerah juga dipicu oleh semangat lokalisme untuk menunjukkan identitas etnisitas tertentu ketimbang sebagai cara untuk mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Lebih tepat jika dikemukakan pemekaran daerah merupakan sebentuk realisasi dari politik identitas yang disangga oleh politik perbedaan (politics of difference) daripada politik kebersamaan (politics of common).

Persoalan mendasar yang jarang atau bahkan tidak pernah diungkapkan ke permukaan adalah: Mengapa pada lingkup politik lokal selalu saja muncul kalangan elite yang berupaya mengembuskan isu pemekaran daerah? Apakah semua isu pemekaran daerah memang sekadar ambisi elite politik lokal?

Ataukah isu tersebut memang dipicu aspirasi-aspirasi masyarakat setempat untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik? Lantas, masih adakah dasar-dasar keindonesiaan dalam isu pemekaran daerah itu? Pemerintah dan kalangan birokrat hanya sekadar memberikan paparan yang bersifat teknis-administratif, bukan pendasaran filosofis.

Apabila dilihat dalam perspektif filsafat politik, sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, lahirlah institusi politik negara-bangsa. Persoalannya adalah apakah yang dinamakan dengan negara-bangsa (nation-state) itu? Apakah negara, sebagai suatu organisasi politik, secara otomatis memiliki otoritas untuk mengendalikan dan menguasai suatu bangsa, yang terdiri dari beraneka ragam kepentingan etnis, secara total?

Bukankah negara, yang bermuatan mesin-mesin birokrasi, tidak lebih layaknya ruang (space) yang menganggap bangsa sebagai isi (content)? Apakah yang disebut dengan bangsa itu? Dan, mengapa negara-bangsa terlihat sangat rentan ketika ditimpa isu-isu mengenai pemekaran daerah, apalagi persoalan politik yang bernuansa separatisme?

Mencari Identitas

Bangsa, ungkap Benedict Anderson, adalah komunitas yang dibayangkan. Bangsa tidak lebih sebagai suatu himpunan sosial yang lahir dari imajinasi.

Terdapat empat alasan mengapa bangsa merupakan komunitas yang bersifat imajinatif. Pertama, bangsa yang paling kecil sekalipun tidak pernah mengetahui siapa sajakah yang menjadi anggota-anggotanya. Kedua, sekalipun suatu bangsa sangat besar tetap saja memiliki batas-batas teritorial tertentu.

Ketiga, bangsa dianggap memiliki kedaulatan karena kehadirannya sejak awal memang untuk menggantikan dan melawan agama atau monarki yang terorganisasikan. Keempat, bangsa adalah komunitas karena selalu berupaya menentang ketidaksederajatan yang nyata, sehingga bangsa dimengerti sebagai perkawanan yang mendalam dan bersifat horizontal.

Bangsa tidak pernah final dan tuntas dalam pembentukannya. Setiap bangsa selalu mencari identitas. Pencarian identitas kebangsaan itu merupakan suatu proyek yang tidak pernah usai dijalankan. Sementara itu, institusi negara adalah instrumen yang bertugas menjamin pencarian identitas tersebut. Namun, dari situlah berbagai ironi politik dilahirkan.

Pembentukan bangsa yang semula diarahkan untuk meraih solidaritas, kesetaraan, dan kesejahteraan, ternyata sering kali gagal dijalankan negara. Kekuatan negara sekadar ditonjolkan pada sisi kekuasaan untuk berdaulat belaka, tanpa peduli pada nasib bangsa yang menjadi warganya.

Negara-bangsa pun, untuk merujuk pada gagasan yang dikemukakan Anthony Giddens, berubah wujud menjadi sejenis peti kemas yang mengandalkan kekerasan untuk menciptakan kepatuhan bagi warganya. Konsep serupa juga dikedepankan Max Weber (1864-1920) yang memandang negara sebagai komunitas manusia yang berhasil mengajukan pendakuan untuk menggunakan kekerasan fisik yang absah dalam teritori tertentu.

Weber, mengutip ucapan Leon Trotsky (1879-1940), menegaskan bahwa “setiap negara didasarkan pada kekerasan” untuk mencegah terjadinya anarki. Sindrom sejenis ditegaskan pula sebelumnya oleh Thomas Hobbes (1588-1679) ketika menghendaki negara harus mampu berperilaku seperti Leviathan yang menciptakan ketakutan dan teror untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil.

Itulah watak negara yang sangat negatif dan represif. Negara semacam itu menuntut warganya untuk memperlihatkan kepatuhan dengan metode pengerahan kekerasan.

Politik kematian menjadi senjata andalan negara untuk menertibkan warganya. Ancaman hukuman badan dalam formula pemenjaraan, dan bahkan hukuman mati, seakan-akan menjadi perangkat yang efisien untuk menstabilkan kehidupan sosial. Dengan berbekal payung hukum atau konstitusi, negara mudah menuding siapa pun yang mengkritik kekuasaan negara sebagai pelaku-pelaku makar.

Negara yang mengandalkan politik kematian justru mudah mendapatkan perlawanan dari warganya. Politik kematian yang diterapkan negara sama sekali tidak menyurutkan keberanian warga untuk melakukan resistensi. Politik kematian malah ditanggapi sebagai peluang untuk menghasilkan tindakan kemartiran yang dianggap bermuatan nilai-nilai kesucian.

Itulah fenomena yang dapat ditangkap ketika sejumlah wilayah di Indonesia diterpa isu berkaitan dengan identitas politik lokal, pemekaran daerah, dan juga separatisme. Gejala itu terlihat di Aceh dengan berdirinya partai lokal yang bernama Partai GAM, di Papua dengan pengibaran Bintang Kejora yang identik dengan Organisasi Papua Merdeka, dan kasus pembentangan bendera Benang Raja yang dilakukan para aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon.

Antusiasme Perlawanan

Serangkaian tudingan dan kecaman keras yang diletupkan negara terhadap kalangan warga yang berkehendak menonjolkan identitas politik lokal, memekarkan daerah, dan memisahkan diri dari bangunan teritori negara menjadi sedemikian majal. Sekalipun dituduh sebagai aktivis yang “memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa”, semangat atau antusiasme perlawanan warga yang merasa tersisihkan dari komunitas bangsa sulit diredupkan. Ini terjadi akibat mereka secara kontinu dimarjinalisasikan dan tidak dipedulikan institusi negara.

Mereka tidak lagi merasakan sebagai anggota-anggota suatu bangsa.

Seluruh fakta politik itu menegaskan sudah menjadi sebuah keharusan bagi lembaga negara untuk mengubah politik kematian menjadi politik kehidupan. Isu-isu yang berkaitan dengan lokalitas atau separatisme tidak akan pernah ber-akhir kalau negara sekadar mengandalkan hukuman badan, kecaman dan kutukan yang paling keras sekalipun.

Perilaku sejenis itu hanya semakin menunjukkan negara sebagai lembaga kekuasaan sedang mengidap megalomania kedaulatan. Lantas, apakah yang disebut dengan politik kehidupan? Filosof Michel Foucault (1926-1984) menyebutnya sebagai biopower atau biopolitics. Politik kehidupan mulai muncul pada abad ke-19 seiring dengan kemunculan lembaga negara-bangsa. Politik kehidupan dimaksudkan untuk mengatasi persoalan-persoalan kependudukan dalam praktik-praktik pemerintahan, seperti sanitasi, kesehatan, angka kelahiran, dan umur panjang.

Dalam ungkapan Foucault yang lebih tegas, tubuh masyarakat menjadi prinsip baru yang harus ditangani. Tubuh sosial itu harus dilindungi dalam pemahaman kuasi-medis. Ritual-ritual penghukuman yang digunakan untuk menunjukkan kedaulatan pemegang monarki, digantikan oleh teknik-teknik penyembuhan dan terapeutik, seperti memisahkan orang-orang yang sakit, pengawasan terhadap menularnya penyakit, dan karantina terhadap pelaku kejahatan.

Itulah perubahan radikal dari kekuasaan yang feodalistik menuju kekuasaan negara republik. Eliminasi terhadap elemen-elemen yang dibenci negara bukan lagi mengerahkan supplice (siksaan dan eksekusi yang dipertontonkan di hadapan publik), melainkan asepsis (merawat dan menyembuhkan mereka yang menderita).

Metode asepsis itulah yang harus dijalankan negara-bangsa Indonesia untuk menunjukkan komitmennya terhadap politik kehidupan. Itulah makna paling substansial dari kehadiran negara-bangsa (Indonesia). Gerakan penonjolan identitas politik lokal, pemekaran daerah dan separatisme, yang datang dan pergi layaknya riak dan gelombang lautan, tidak mungkin akan mampu disingkirkan jika negara-bangsa sekadar mengandalkan metode supplice.

Penulis adalah pengajar Filsafat Ilmu pada FISIP Universitas Diponegoro Semarang

Last modified: 6/9/07


 

Membangun Kembali Etik-Moral Bangsa

Thomas Koten

Syauqy Beik, sastrawam Arab berucap, sebuah bangsa akan hancur berantakan jika perilaku etis dan moralitasnya hancur. Sebaliknya, sebuah bangsa akan jaya, jika perilaku etis dan moralitasnya baik. Maka, jika ingin membangun atau mengembalikan kejayaan sebuah bangsa, lebih dulu harus mengembangkan perilaku etis dan membangun moralitas bangsanya. Untuk mendukung itu, segala keputusan dan kebijakan politik harus diarahkan untuk perbaikan etik-moral bangsa.

Sebuah ungkapan “kenabian” yang cocok bagi Indonesia untuk dasawarsa terakhir. Salah satu faktor utama yang selama ini diyakini sebagai penyebab yang menggiring bangsa ini hingga terperosok ke dalam kubangan multikrisis adalah faktor kebangkrutan etik-moral. Dan kebangkrutan etik moral itu mengalami proses yang lama, jauh sebelum krisis, dengan akselerasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu, tanpa adanya keputusan politik untuk mengakhirinya. Akibatnya, kebangkrutan etik-moral itu menumpuk dan merontokkan sendi-sendi kehidupan lainnya.

Secara lebih fokus, dapat dikatakan kasus-kasus sosial, ekonomi, dan politik di negara ini yang sulit dipecahkan, bermula dari perilaku penguasa, elite negara dan warga negara yang mengabaikan pentingnya perilaku etis dan penegakan nilai-nilai moral dalam hidup berbangsa dan bernegara, seperti keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Ujungnya, segala perilaku buruk seperti korupsi, politik menghalalkan segala cara hanya demi kekuasaan, pembohongan publik, pemerkosaan hukum, berjalan dengan mulusnya di seluruh strata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai Dasar

Untuk meneruskan dan mengeksplorasi persoalan tersebut dalam esai ini perlu diadopsi sejumlah pertanyaan, pertama, apakah keadaan kebangkrutan etik-moral bangsa yang masih sangat memprihatinkan ini dibiarkan berjalan tanpa niat baik politik untuk mengakhiri dan memperbaikinya? Kedua, mengapa perihal etik-moral menjadi sebuah nilai eksistensial yang mutlak mendapat perhatian? Bagaimana menjawabnya?

Pertanyaan pertama sulit dijawab, mengingat kondisi bangsa dan negara kita, bila itu benar apa yang dikatakan Karl Gunner Myrdal (1909-1987) sebagai soft state -negara lunak, yaitu negara yang pemerintah dan warganya tidak memiliki ketegaran moral yang jelas, khususnya moral-sosial dan perilaku etis dalam tata kelola negara.

Pertanyaan kedua, ditegaskan “etik-moral” -sebagaimana Haryatmoko dalam bukunya Etika Politik dan Kekuasaan (Penerbit Kompas, 2003) merupakan wacana normatif dan imperatif yang diungkapkan dalam kerangka yang baik dan yang buruk, yang dianggap sebagai nilai mutlak dan transenden, yaitu keseluruhan dari kewajiban-kewajiban kita.

Secara terperinci, kata “moral” mengacu pada baik-buruknya manusia terkait dengan tindakannya, sikapnya dan cara mengungkapkannya. Moral mencoba menjawab pertanyaan, “Apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara?”

Sedangkan “etika” biasanya dimengerti sebagai refleksi filosofis tentang moral. Etika lebih merupakan wacana normatif. Etika ingin menjawab pertanyaan, “Bagaimana hidup yang baik?” Artinya, lebih dipandang sebagai seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan memuncak pada kebijakan yang harus diambil oleh para pemimpin dan/atau penanggung jawab kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Etika adalah jalan bagaimana setiap manusia dalam masyarakat bangsa mencari dan menemukan kebenaran dalam moralitasnya.

Jadi, etik-moral merupakan pusat orientasi sikap dan perilaku manusia. Dalam hal itu, manusia diposisikan sebagai subjek yang bergerak, beraktualisasi, dan bereksistensi melalui berbagai peran sosialnya. Inti dari seluruh perilaku dan dinamika hidup manusia adalah “etik-moral”. Karena itu, tinggi rendahnya perilaku etik dan kadar moral seseorang menentukan tinggi rendahnya kualitas kepribadiannya sebagai manusia. Dengan demikian, tinggi-rendahnya etik-moral suatu komunitas masyarakat, menentukan tinggi rendahnya kualitas kepribadian masyarakat bangsa.

Untuk itu, etik-moral harus diperhatikan oleh setiap insan, khususnya pengambil kebijakan politik dalam kehidupan bangsa dan negara. Sebab, di pundak merekalah kebangkrutan atau kejayaan etik-moral bangsa dipertaruhkan. Dan para pemimpin atau para pengambil kebijakan politik harus mengetahui pula latar belakang kebangkrutan etik-moral itu. Dengan demikian, mereka pun tahu bagaimana mereka dapat membangun kembali etik-moral bangsa.

Pakar ekonomi pembangunan kelas dunia EF Schumacher dalam bukunya A Guide for the Perplexed (1981) sebagaimana dikutip Sukidi dalam sebuah esainya, bahwa baik krisis ekonomi, bahan bakar, makanan, lingkungan maupun krisis kesehatan, justru berangkat dari krisis spiritual dan krisis pengenalan diri kita terhadap Yang Absolut, Tuhan. Krisis ini tampak begitu akut dalam diri manusia, yang dari sudut metafisika dan epistemologi keagamaan, semua itu sebagai akibat dari pemberontakan dan pembangkangan manusia terhadap Tuhan.

Jika diselami lebih ke dalam, kebangkrutan etik-moral bangsa ini begitu parah dan tampak sulit diperbaiki dan dibangun kembali, karena salah satu kelemahan bangsa ini adalah sulit atau tidak mau belajar dari sejarah masa silam sambil memetik pengalaman masa silam tersebut, dan tidak berjuang secara maksimal untuk bisa keluar dari lubang dosa dan nista. Indikasinya, jika seseorang dalam suatu ko-munitas berkorupsi, yang lainnya bukannya mencegah atau melarangnya, melainkan ikut pula berkorupsi.

Dalam bidang politik, misalnya, sebenarnya terdapat cukup banyak politisi yang ingin berpolitik dengan jujur, bersih dan bertanggung jawab. Namun, sesampai di medan politik, maksud baik itu sering kali lenyap karena dipengaruhi keadaan yang “memaksa” mereka berperilaku yang amoral dan non-etika tersebut. Karena itulah muncul sebuah fenomena korupsi yang kerap disebut sebagai korupsi berjamaah.

Pertanyaannya, bagaimana mencegah kebangkrutan etik-moral ini agar tidak semakin parah demi mendorong perbaikan dan pembangunan di bidang-bidang lainnya, seperti ekonomi, politik dan hukum?

Revitalisasi Etik-Moral

Upaya untuk menjawab pertanyaan di atas, harus diakui bukanlah pekerjaan kecil, mudah, kasuistik, dan candak kulak, melainkan pekerjaan besar, mendasar dan menyangkut seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Karena itu, beberapa langkah harus diambil dan di- implementasikan. Ini pun kalau bangsa ini, khususnya kaum elitenya serius dan berusaha secara maksimal di atas landasan keyakinan tidak mungkin pembangunan di bidang ekonomi, politik, hukum, dapat berjalan mulus jika etik-moral bangsa masih bobrok.

Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan wacana, diskurus, imbauan dan paranese etik-moral. Dalam jangka pendek, langkah ini terkesan tidak berdaya dan tidak berpengaruh. Namun, dalam jangka panjang, bukan mustahil akan memengaruhi perilaku individual dan sosial. Mengapa? Sebab, etika dan moralitas hakikatnya menawarkan suatu sistem, prinsip, nilai dan hukum moral yang terkait dengan perilaku manusia yang umumnya diterima suatu masya- rakat.

Langkah lain yang perlu diambil adalah dengan merevitalisasi etik-moral atau yang kerap disebut sebagai revolusi moral. Dan revolusi moral itu juga sebenarnya lebih merupakan revitalisasi etika dan moralitas masyarakat dalam negara dan bangsa yang menghayati hidupnya sebagai bagian integral dari komunitas yang dimaksud. Sebab, relasi manusia sesungguhnya juga adalah relasi etik-moral.

Lebih dari itu, karena moral juga merupakan landasan utama dari operasional beragama atau karena nilai-nilai moral merupakan buah agama, logikanya, bila merebak krisis moral, berarti buah dari krisis spiritual-keagamaan. Untuk itu, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ruang spiritual keagamaan baik individu maupun kelompok agama, diisi dengan hal-hal yang baik yang memungkinkan ekspresi kehidupan masyarakat menjadi lebih berkeadaban.

Akhirnya, untuk mencapai apa yang diinginkan dalam membangun kembali etik-moral bangsa, diperlukan pribadi-pribadi, dan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya pintar, melainkan berintegritas dan bermoralitas serta memiliki keberanian moral untuk memperbaiki dan mengembangkan keadaan ke tingkat hidup yang lebih berkeadaban.

Penulis adalah Direktur Social Development Center

Last modified: 6/9/07


 

Biaya Ketulian Politik

Andre Ata Ujan

Ada aroma kecemasan menghantui partai-partai politik sekarang ini. Hal ini terjadi bukan karena pundi-pundi partai sedang menciut. Juga bukan karena partai-partai politik sedang terancam likuidasi oleh undang-undang partai politik yang baru. Kekhawatiran ini tidak perlu mampir ke benak partai politik karena selalu saja ada trik legal untuk mempertebal kantong. Adagium, If it’s legal, then it’s morally okey tampaknya telah lama menjadi credo wakil-wakil rakyat (baca: partai politik).

Kecemasan yang dimaksudkan di sini terutama berkaitan dengan wacana calon presiden independen dalam Pemilu Presiden tahun 2009 mendatang. Bahkan kecemasan itu terus mengental karena rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendukung wacana itu.

Menganalogikan pemilihan presiden dengan pemilihan kepala daerah, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita menegaskan terbukanya ruang bagi calon independen. Meskipun pada saat yang sama Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashiddiqqie memilih untuk lebih berhati-hati dengan analogi seperti itu demi menghindari bias yang memang tidak perlu terjadi (Kompas, 20/8/07).

Tanggung Jawab Sosial

Dalam dunia bisnis dikenal peraturan tak tertulis yang disebut The Iron Rule of Responsibility. Inilah peraturan yang akan menghukum dengan keras sebuah bisnis ketika ia gagal memenuhi tanggung jawab sosialnya.

Ketika bisnis merampas hak masyarakat untuk mendapatkan udara yang segar dan lingkungan yang sehat dengan membuang limbah perusahaan seenaknya, atau ketika produk yang ditawarkan tidak memenuhi standar mutu, misalnya, maka perusahaan akan kehilangan kepercayaan masyarakat, suatu modal sosial yang sangat dibutuhkan bisnis modern untuk tidak saja bertahan tetapi juga untuk berkembang dalam jangka panjang.

Tuntutan masyarakat memang terus berubah dan meningkat dari segi mutu. Karena itu orientasi pada kepentingan pemangku kepentingan (stake-holders) dalam arti luas menjadi penting. Tanggung jawab sosial perusahaan, yang sempat menuai perdebatan seru ini, oleh bisnis modern umumnya disadari sebagai langkah strategis yang berimbas positif bagi keberlangsungan (sustainability) bisnis. Dengan demikian, kegagalan mengambil tanggung jawab sosial juga berarti menggali liang kubur bagi bisnis.

Gejala negatif serupa bukan mustahil terjadi juga dalam wilayah politik. Sudah sejak lama masyarakat dengan penuh rasa muak mengikuti pelbagai trik politik yang dimainkan partai-partai politik lewat anggotanya di Senayan.

Pelbagai manuver politik yang diawali dengan semangat populis tidak jarang menguap begitu saja. Sikap oposan wakil-wakil rakyat oleh publik lalu dilihat tak lebih dari trik untuk merebut kekuasaan ketimbang membela kepentingan rakyat. “Ancaman” wakil-wakil rakyat terhadap presiden berkaitan dengan kasus Lapindo, misalnya, barangkali menjadi contoh paling baik dari gertakan politik.

Rakyat memang tidak seluruhnya tepat menempatkan kepercayaan dan harapannya pada wakil yang tepat. Kita bisa menyaksikan betapa sidang-sidang paripurna yang hanya dihadiri kursi-kursi kosong. Bahkan kalau ada kursi yang terisi, pengisinya tak jarang lebih disibukkan dengan ber-hand phone ria atau tertidur pulas ketimbang serius mendengarkan dan berdebat demi kebaikan rakyat.

Gejala seperti itu menjadi stimulan yang menyadarkan rakyat bahwa mereka sebetulnya tak lebih dari komoditi politik. Hukum ekonomi supply and demand tampaknya juga efektif dalam politik. Nilai suara rakyat meningkat drastis menjelang pemilu karena ramai diperebutkan pencari kekuasaan. Tetapi nasib rakyat ternyata hanya berhenti di sini.

Karena itu kalau sekarang muncul wacana calon independen dalam Pemilihan Presiden 2009 mendatang, sebetulnya sebuah implikasi politik wajar dari ketulian wakil rakyat (baca: partai politik). Kalau calon independen ini menjadi kenyataan maka partai-partai politik tengah berhadapan dengan the iron rule of responsibility.

Mereka pada akhirnya harus menanggung biaya sosial politik yang tidak kecil akibat kegagalan mereka menjadikan kepentingan, nasib, dan penderitaan rakyat sebagai taruhan karier politiknya. Rakyat yang kecewa dan tidak percaya lagi pada partai politik akan berpaling kepada calon independen sebagai alternatif untuk keluar dari lingkaran politik yang selama ini tidak jelas keberpihakannya pada kepentingan mereka.

Hukuman politik ini sudah ditunjukkan lewat gerakan golput. Tetapi gerakan ini tampaknya akan berhenti dan bersama dengan konstituen partai yang kecewa mereka akan ramai-ramai mendukung calon independen ketika ruang politik untuk itu terbuka.

Menguntungkan

Hadirnya calon independen dapat dilihat sebagai biaya politik yang layak ditanggung partai-partai politik. Bahkan sebagai bentuk hukuman dari the iron rule of responsibility, kehadiran calon independen barangkali menjadi pil pahit bagi partai politik tetapi pasti menguntungkan dari segi pendidikan dan budaya politik.

Pertama, hukuman dari the iron rule of responsibility akan menjadi cambuk untuk mengembalikan kekuasaan politik ke habitus sejatinya, yakni res publica. Habitus res publica tidak saja menegaskan pentingnya dinamika politik menjadi urusan bersama segenap warga negara, tetapi juga menuntut pentingnya menjadikan kesejahteraan segenap warga negara sebagai titik sentral orientasi pergulatan pelaksanaan kekuasaan politik. Bahkan politik menjadi urusan bersama persis karena eksistensinya ditentukan oleh kepentingan publik. Karena itu, membelokkan orientasi politik menjadi semata-mata kepentingan partai politik atau kelompok adalah pengkhianatan terhadap rakyat.

Dan kedua, kehadiran calon independen juga membuka ruang lebih luas bagi warga negara untuk melaksanakan hak politiknya. Warga negara bebas menjatuhkan pilihannya sesuai dengan keyakinannya sendiri. Pilihan bebas yang lepas dari intervensi politik partai politik juga menjadi indikasi paling baik untuk melihat tingkat kesadaran dan kematangan politik warga negara. Lebih dari itu, rakyat, sekurang-kurangnya secara teoretis, paling tahu apa yang menjadi kepentingannya dan karenanya juga menjadi pihak yang paling tahu figur yang paling cocok untuk memenangkan kepentingannya. Figur itu bisa saja berada di luar calon yang ditawarkan oleh partai politik.

Satu-satunya hambatan bagi gagasan calon independen tentu saja konstitusi yang secara eksplisit hanya membenarkan calon presiden yang berasal dari dapur partai politik. Tetapi tampaknya kita masih punya cukup waktu untuk berusaha mengatasi kesulitan ini sebelum proses pemilu berlangsung. Syaratnya, pertama, kita semua terlebih dahulu sepakat bahwa gagasan calon independen merupakan salah satu terobosan politik cerdas untuk menghidupkan kembali ruh sejati res publica. Dan, kedua, percaya bahwa rakyat sudah cukup cerdas menentukan nasibnya sendiri.

Penulis adalah staf Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta

Last modified: 8/9/07


 

Wajib, Penghargaan bagi 35 Jaksa

Frans H Winarta

Pengusutan terhadap kasus BLBI oleh Kejaksaan Agung memasuki babak baru dengan dipanggilnya para mantan pejabat pasca-Orde Baru. Namun, dua obligor terbesar yang belakangan ini disebut-sebut Kejaksaan Agung sebagai target utama yang akan diusut karena menyerahkan aset yang tidak sesuai dengan kewajibannya melaui skema MSAA, belum kunjung juga dipanggil dan diperiksa Kejaksaan Agung.

Tentunya diperlukan kerja ekstrakeras dalam mengusut kasus BLBI dan turunannya, mengingat telah berlangsung selama satu dekade. Tidak menutup kemungkinan banyak dokumen penting yang hilang atau sengaja dihilangkan oleh beberapa obligor untuk menghilangkan jejak. Apalagi dengan ditemukannya tindak pidana yang dilakukan oleh sebagian obligor terhadap dana BLBI dan program penyehatan perbankan, wajar jika Jaksa Agung Hendarman Supandji disela-sela rapat dengan Komisi III DPR menyatakan tindak pidana dalam kasus BLBI “beranak-pinak”.

Tekad dari Jaksa Agung Hendarman Supandji beserta jajarannya yang terlihat begitu serius dalam menuntaskan kasus BLBI patut kita acungi jempol. Terutama dengan mengerahkan 35 jaksa unggulan, yang khusus dipersiapkan untuk mengusut kasus BLBI yang kompleks dan memerlukan keahlian dan perhatian khusus karena menyangkut triliunan rupiah uang rakyat. Karena itu, harapan dari masyarakat ke-35 jaksa tersebut harus betul-betul memiliki integritas, terlatih (skilfull), dan berhati-hati dalam bekerja, karena tidak menutup kemungkinan bisa saja mereka dipengaruhi oleh sebagian obligor yang terkenal licik dan lihai dalam memutarbalikkan fakta.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya Jaksa Agung menempuh langka-langkah preemptive. Antara lain dengan tidak mempublikasikan atau merahasikan kepada publik ke-35 jaksa unggulan tersebut, dan juga memberikan penghargaan berupa insentif atau bonus kepada mereka yang berhasil dalam mengusut kasus BLBI dan berhasil mengembalikan uang negara.

Tidak ada salahnya jika sistem renumerasi tersebut diberikan secara progresif untuk merangsang kinerja mereka, sehingga mereka dapat betul-betul diandalkan dan dengan sendirinya akan berkerja dengan lebih serius dan tekun dalam mengusut kasus BLBI. Misalnya memberikan persentase dari uang negara yang berhasil dikembalikan secara progresif.

Sistem penghargaan (reward) adalah tindakan yang mutlak diterapkan dalam dunia kerja. Setiap orang yang sungguh-sungguh dan cakap dalam melakukan pekerjaannya pantas dan layak diberikan apresiasi, baik berupa penghargaan berwujud dan juga dukungan psikologis. Apalagi ke-35 jaksa tersebut diperhadapkan pada tugas yang mahaberat. Terlebih lagi penuntasan kasus BLBI sangat berdampak terhadap kesejahteraan rakyat dan keuangan negara apabila kasus ini dapat dituntaskan secara menyeluruh sampai akar-akarnya.

Idealnya sistem penghargaan tersebut sebaiknya tidak hanya diterapkan kepada ke-35 jaksa yang mengusut kasus BLBI, tetapi juga seluruh jaksa yang berprestasi. Karena masyarakat selama ini sedang menanti-nanti upaya dari Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk memperbarui sistem dan kinerja dari Kejaksaan Agung yang diharapkan dapat membawa angin segar perubahan. Rakyat minta bukti dan bukan janji.

Tidak Tersentuh

Dalam menuntaskan kasus BLBI, tentunya harus dipilah-pilah antara kasus BLBI dan penyehatan perbankan, juga dipisahkan antara pelanggaran perdata dan tindak pidana. Sedangkan obligor yang taat harus diberi perlindungan hukum dan diberi kepastian hukum untuk selamanya. Jangan ada pemeriksaan yang mengada-ada tetapi harus tegas dibedakan.

Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk dana BLBI adalah sebesar Rp 144 triliun, sedangkan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penyehatan perbankan Rp 650 triliun dengan menerbitkan obligasi rekap. Berdasarkan laporan BPK tahun 2000 terjadi penyimpangan atas penyaluran dana BLBI sebesar Rp 138 triliun dan penggunaan dana BLBI sebesar Rp 84 triliun. Namun, dalam kasus penyimpangan penyaluran dana BLBI, hanya dua pejabat BI yang diadili dan saat ini sudah menikmati udara bebas, sedangkan mastermind-nya tidak tersentuh. Begitu pula dengan penyimpangan dana BLBI yang dilakukan ke-48 bank dalam penyehatan, sampai saat ini belum ada satu pun yang tersentuh hukum. Pengusutan kasus dana BLBI, baik secara perdata maupun pidana sebaiknya diselesaikan melalui satu atap dengan ditangani Kejaksaan Agung.

Sedangkan mengenai kasus penyehatan perbankan kebanyakan dilakukan oleh pemilik bank pemandatangan MSAA, MRNIA, dan APU. Kasus yang mencuat antara lain adalah penyerahan aset oleh pemegang saham pengendali melalui skema MSAA yang tidak sesuai dengan kewajibannya. Aset yang diserahkan jauh di bawah nilai, bahkan mencapai setengah harga setelah dijual. Untuk itu pemerintah harus menanggung beban kewajiban dari pemegang saham pengendali tersebut yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara.

Belum lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali terhadap MSAA yang notabene telah diketahui pemerintah sebelum dikeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL). Karena pemerintah melalui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) telah menunjuk sejumlah konsultan hukum untuk melakukan legal due diligence atas ke-patuhan bank-bank tersebut terhadap MSAA, dan hasilnya kebanyakan dari mereka telah melakukan wanprestasi terhadap MSAA dan bahkan kemudian diketahui melakukan tindak pidana dengan menggelapkan aset negara sebelum dilelang BPPN dengan tujuan untuk membeli kembali (buy back).

Tetapi, anehnya pemerintah malah menerbitkan SKL yang timpang, karena sebenarnya mereka tidak layak menerima SKL. Patut dipertanyakan kebijakan pemerintah terdahulu yang membiarkan mereka menerima SKL. Bagi mereka yang taat dan memperoleh SKL secara wajar harus diberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk tidak diganggu lagi sehingga mereka dapat meneruskan usahanya.

Karpet Merah

Penerbitan SKL terhadap Salim Group menimbulkan polemik dan ditentang habis-habisan karena belum melaksanakan kewajibannya secara tuntas kepada pemerintah, dan dengan sengaja telah mengecoh pemerintah dengan menyerahkan aset di bawah nilai (under value) sebagaimana laporan BPK tahun 2006.

Anehnya, perusahaan tersebut saat ini dengan leluasa dapat memperlebar imperium bisnisnya baik di dalam maupun luar negeri dengan cara mendirikan dan mengakuisisi berbagai perusahaan unggulan, padahal kewajibannya terhadap negara belum dilunasi. Apalagi berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata, segala harta kebendaan baik yang sekarang maupun yang akan datang menjadi jaminan utang.

Oleh karena itu pemerintah sebenarnya mempunyai hak penuh untuk menagih obligor yang belum menyelesaikan kewajibannya secara tuntas, yang dapat digunakan untuk membiayai APBN dan mengurangi beban subsidi pendidikan, bahan bakar dan kesehatan yang selama ini menyengsarakan rakyat.

Semoga Jaksa Agung Hendarman Supandji yang masa baktinya tinggal dua tahun lagi beserta jajarannya dapat menuntaskan kasus BLBI dengan sungguh-sungguh tanpa pandang bulu. Dengan demikian namanya akan dikenang harum dalam sejarah bangsa kita dan disejajarkan dengan mantan Jaksa Agung Almarhum Soeprapto dan Almarhum Baharudin Lopa yang terkenal bersih, berwibawa dan tegas.

Dengan dituntaskannya kasus BLBI pasti akan memulihkan nama baik Indonesia yang selama ini masuk dalam urutan negara terkorup, selain itu akan memulihkan iklim investasi yang belakangan ini terlihat lesu apalagi kita mendengar pernyataan dari Darmin Nasution, Dirjen Pajak yang baru-baru ini menyatakan bahwa pemerintah telah menyediakan karpet merah terhadap para investor, tetapi anehnya tidak ada investor yang berniat atau tergerak hatinya untuk menanamkan modalnya di Indonesia akibat ketidakpastian hukum.

Pengusutan kasus BLBI yang tidak beres bukanlah menyebabkan ketidakpastian hukum malah sebaliknya akan menciptakan kepastian hukum kalau dilakukan selektif kepada obligor yang melanggar hukum dan sebaliknya melindungi mereka yang taat kepada hukum. Sikap hitam atau putih ini diperlukan untuk membedakan yang salah dan yang benar. Menyamaratakan semua obligor BLBI sebagai salah adalah tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan penegakan hukum.

Penulis adalah Advokat dan Ketua Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI)

Last modified: 9/9/07


 

Peran Sentral KPPU sebagai Lembaga Pengawas

Oleh Soy Martua Pardede

Lagi-lagi pemerintah melakukan terobosan. Menghadapi berbagai problem minimnya realisasi anggaran, pemerintah berencana membentuk lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa, yang masih melekat organnya ke Bappenas. Alasannya sederhana, salah satu penyebab realisasi anggaran rendah disebabkan macetnya proses pengadaan barang dan jasa di kalangan satker (satuan kerja) departemen dan instansi pemerintah.

Melalui pembentukan lembaga tersebut, diharapkan dapat terjadi terobosan dan akselerasi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah.

Satu hal yang perlu kita pahami, macetnya proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah memang diduga karena kekurangpahaman panitia pengadaan atau satker yang bersangkutan dalam melaksanakan proses pengadaan. Hal lain yang dirasakan cukup signifikan adalah ketakutan para panitia pengadaan terutama terhadap potensi terjerat pasal-pasal korupsi.

Dalam kondisi tersebut, pembentukan lembaga pengadaan secara sentralistis lalu dianggap dan diharapkan dapat mengatasi dua permasalahan tersebut. Apalagi lembaga yang bersangkutan juga akan dibekali wewenang untuk melakukan sosialisasi serta advokasi terhadap kebijakan pengadaan barang/jasa ke berbagai stakeholder.

Hal lain yang juga dipikirkan adalah dalam hal penunjukan langsung yang dapat dilakukan atas persetujuan presiden. Hal ini sebetulnya tidak perlu jadi masalah apabila persetujuan presiden tersebut didelegasikan kepada para pembantunya seperti Ketua Bappenas, Menko Perekonomian, atau Sekretaris Negara, bahkan barangkali kepada Sekretaris Kabinet. Yang diperlukan adalah kejelasan atas alasan mengapa penunjukan langsung diperlukan dan prosedur permintaan persetujuan.

Aspek lain yang juga harus dipertimbangkan pemerintah adalah persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini sangat terkait dengan UU No 5/1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya Pasal 22 tentang larangan per-sekongkolan tender.

Sebagai overview, sejak berdiri pada 2000 sampai sekarang, KPPU selaku lembaga pengemban amanat UU No 5/1999 telah menangani sekitar 91 kasus, sekitar 52 kasus atau hampir 60 persen berkaitan dengan persekongkolan tender. Dugaan persekongkolan tender sampai saat ini dan mungkin untuk beberapa tahun ke depan akan tetap mendominasi penanganan perkara di KPPU.

Mengapa? Karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari program pembangunan ekonomi pemerintah, yang banyak mengandalkan pada government expenditure untuk penyediaan fasilitas infrastruktur dan fasilitas publik lainnya. Sebenarnya Pasal 22 tersebut tidak terbatas pada tender atau pengadaan atau lelang di sektor pemerintah atau BUMN. Tetapi, oleh karena pertimbangan kepentingan umum, yang paling banyak disorot umum dan ditangani oleh KPPU adalah untuk pengadaan oleh instansi pemerintah dan BUMN.

Perlu juga dipahami bahwa pengertian tender dalam penjelasan UU No 5/1999 adalah tawaran mengajukan harga tanpa menyebutkan jumlah yang mengajukan tawaran harga. Dengan pengertian tersebut, Pasal 22 UU No 5/1999 juga mencakup penunjukan langsung atau pemilihan langsung serta lelang. Selanjutnya dalam pedoman tentang larangan persekongkolan sesuai bunyi Pasal 22 tentang persekong- kolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain, dijelaskan yang dimaksud dengan pihak lain bisa pelaku usaha dan bisa juga yang bukan pelaku usaha. Dengan demikian maka persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk.

Pertama adalah persekongkolan horizontal. Semua bidder melakukan kerja sama atau kesepakatan untuk memenangkan tender. Dampak dari persekongkolan horizontal adalah penggelembungan (mark up) anggaran serta berbagai potensi kerugian yang dialami oleh pengguna barang/jasa karena tendernya tidak kompetitif.

Istilah umum pola pertama ini adalah “tender arisan”, atau kalau mengacu pada istilah yang kerap digunakan kalangan antitrust, sering disebut dengan bid rigging. Per definisi, bid rigging masuk dalam kategori kartel, yang merupakan salah satu “dosa” yang paling berat dalam hukum antitrust di mana pun di dunia.

Pola kedua adalah persekongkolan vertikal, di mana ada kolusi antara panitia pengadaan dan salah satu bidder tertentu. Dampaknya adalah proses pengadaan yang cenderung diskriminatif, tidak transparan, serta berpotensi menghambat bidder potensial lain untuk menang.

Pola ketiga adalah campuran antara horizontal dan vertikal, di mana terjadi kolusi “berjamaah” antara bidder dan oknum panitia pengadaan. Dalam hal ini, dampak pola ketiga ini merupakan akumulatif dari dampak dua pola sebelumnya, plus adanya aspek korupsi yang dilakukan oknum panitia. Fitur ke-tiga ini unik di kalangan antitrust, dan mungkin hanya terjadi di Indonesia.

Koordinasi Antarlembaga

Dalam berbagai forum antitrust internasional, isu persekongkolan campuran dalam tender kerap kali dipertanyakan oleh negara lain kepada KPPU, mengingat keunikan serta cakupan wilayah antitrust yang umumnya tidak menjangkau aspek dugaan korupsi dan pidana lainnya.

Seharusnya pemerintah menyadari bahwa persekongkolan tender memiliki dampak yang sangat serius. Hal tersebut dapat terjadi berupa mark up (inefisiensi) anggaran serta rendahnya kualitas output pekerjaan. Berbagai publikasi memberikan indikasi bahwa proses tender yang kompetitif dan terbuka dapat memberikan kontribusi berupa penghematan anggaran sebesar 30 persen, suatu jumlah yang luar biasa signifikan.

Apakah solusi pembentukan lembaga kebijakan pengadaan yang dicanangkan pemerintah dapat mengatasi berbagai persekongkolan tender tersebut? Kalau lembaga ini hanya didasarkan pada perpres agak susah karena domain persekongkolan tender lebih tepat untuk dimasukkan dalam wilayah UU persaingan usaha dan atau UU korupsi, berikut masing-masing instansi penegak hukumnya.

Dalam hal ini, kontradiksi atau overlapping yurisdiksi harus dihindarkan sedini mungkin. Bahkan perlu dikaji lebih dalam lagi dan diperjelas maksud dan tujuan pembentukan lembaga tersebut, dengan telah adanya lembaga-lembaga lain seperti tersebut di atas. Sepertinya semangat tinggi untuk cepat-cepat membentuk lembaga-lembaga atau komisi-komisi baru, seperti halnya juga pemekaran daerah, sudah perlu mulai direm untuk tidak membebani dan bahkan menjadi tumpang-tindih.

Kalaupun lembaga ini nantinya lahir, maka perlu disertai mekanisme baku mengenai koordinasi antarlembaga, terutama dengan KPPU, KPK, kepolisian, dan lem-baga penegak hukum lainnya. Hal ini perlu karena lembaga kebijakan pengadaan tidak memiliki wewenang penegakan hukum seperti melakukan pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan serta kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.

Tanpa ada kerja sama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum terkait, pembentukan lembaga kebijakan pengadaan tidak akan efektif untuk mendorong proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penulis adalah Konsultan Kebijakan dan Hukum Persaingan; Anggota KPPU 2000-2006

Last modified: 11/9/07


 

Pelajaran dari Tragedi “Nine-One-One”

Tjipta Lesmana

Salah satu jargon penting dalam politik yang berlaku universal adalah “The enemy of my enemy is my friend.” Pada dekade 80-an, dengan kekuatan 100.000 pasukan plus ribuan tank dan ratusan pesawat tempur, Uni Soviet menyerbu dan menduduki Afghanistan. Mereka kemudian mendirikan rezim boneka bercorak komunistis di Kabul.

Washington memandang pendudukan Soviet sebagai upaya Negeri Beruang Merah itu ekspansi pengaruhnya ke negara-negara Arab dan Timur Tengah. Maka, Amerika bertekad melawan Soviet dengan mendukung kelompok-kelompok Mujahidin Afghan yang berjuang menggulingkan rezim militer ciptaan Soviet itu. Pakistan dijadikan pangkalan memasok senjata dan melatih para pejuang Mujahidin. Salah satunya adalah kelompok Osama bin Laden.

Amerika sesungguhnya sadar, Mujahidin bukanlah kawan. Sebaliknya, kaum Mujahidin juga sadar Washington sesungguhnya bukan kawan. Namun, keduanya bekerja sama hanya untuk menghadapi musuh bersama (common enemy), yaitu Uni Soviet.

Selama bertahun-tahun ribuan gerilya Mujahidin memperoleh pelatihan militer dan intelijen dari Amerika, di samping berbagai perlengkapan militer yang canggih. Namun, seusai Presiden Mikhail Gorbachev menarik semua tentaranya dari Afghanistan, Mujahidin tiba-tiba tampil sebagai satu kekuatan politik dan militer yang dahsyat. Dan seusai menendang musuh bersama itu, Mujahidin pun mengarahkan sasarannya pada musuhnya yang asli, yaitu Amerika.

Ya, musuh dari musuh saya adalah kawan saya. Tapi, setelah musuh bersama berhasil kita hancurkan, musuh yang pertama tadi tetap menjelma sebagai musuh saya. Itulah pelajaran pertama dari tragedi peledakan Twin Tower di New York pada 11 September 2001 yang kerap disebut “nine-one-one tragedy“.

Osama bin Laden dengan organisasinya yang bernama Al-Qaeda menjadi sangat kuat semata-mata karena Amerika juga. Ketika para pejuang Taliban menolak didikte Washington setelah mereka menguasai negerinya, Amerika pun berjuang untuk menumbangkan rezim Taliban yang ekstrem itu. Memang Amerika akhirnya berhasil menjatuhkan pemerintahan Taliban setelah bersama beberapa negara sekutunya menerjunkan puluhan pasukan tempur ke negeri itu. Tapi, saat itu permusuhan antara Taliban dan AS sudah mencapai titik “ubun-ubun”, atau titik to be or not to be.

Bukan hanya sampai di situ. Keterlibatan AS di Afghanistan telah membangkitkan permusuhan dunia Islam terhadap AS. Ini tercermin dari serangan teror terhadap AS dan sejumlah negara Barat sekutunya di seluruh pelosok dunia.

Puncak dari serangan teror terjadi pada 11 September 2001, ketika dua pesawat sipil berhasil menerobos radar Amerika dan menabrakkan badannya ke gedung kembar World Trade Center di New York. Gedung Pentagon pun sempat dibom. Masih untung, serangan atas target lain dari Al-Qaeda, yaitu Gedung Putih, tidak terlaksana.

Maka, pelajaran kedua yang diraih Amerika dari tragedi kemanusiaan ini adalah: aparat intelijen Amerika gagal mencegah serangan teroris. Sebetulnya, sejak 1994 Amerika sudah beberapa kali mendapat ancaman serangan teror dari Al-Qaeda. Tapi, intelijen AS gagal mengetahui di mana dan kapan serangan mematikan akan dilancarkan kaum teroris.

Serangan atas kedutaan besar AS di Nairobi yang merengut cukup banyak korban memang mengejutkan para pemimpin AS. Upaya mengejar Bin Laden pun terus ditingkatkan. Pada 26 Mei 1998 Osama dalam jumpa persnya di Afghanistan secara resmi memproklamirkan “perang” terhadap AS. Itu berarti ancaman Bin Laden semakin riil. Dalam kesaksiannya di depan Tim Investigasi yang dibentuk pemerintah, para bos intelijen Amerika mengaku tidak memperoleh informasi yang bisa diandalkan tentang kapan dan di mana serangan maut akan dilancarkan Al-Qaeda.

Pelajaran Ke-3

Sekitar 5.000 orang tewas dalam serangan maut Nine-One-One. Mereka terdiri atas 80 warganegara. Dari India tercatat 250, Israel 130, Pakistan sekitar 15, Inggris ratusan. Korban tewas juga banyak berasal dari Jepang, Meksiko, Iran, dan El Salvador.

Dalam pernyataan resminya beberapa jam setelah pengeboman, Presiden George W Bush bersumpah akan membawa semua pelaku ke pengadilan dan menghukum seberat-beratnya. Ia juga mengeluarkan doktrin yang kemudian disebut “Bush Doctrine”. Bunyinya: “Every nation in every region has a decision to make: Ether you are with us or you are with the terrorists“. Bangsa mana pun yang tidak bersama Amerika ikut memerangi terorisme, maka bangsa itu akan menjadi musuh Amerika!

Dengan doktrin itu, Washington memaksa semua negara untuk bahu-membahu memerangi terorisme. Kebijakan ini kerap kali dituding sebagai tameng AS untuk intervensi terhadap masalah dalam negeri negara lain. Akibatnya, AS seperti membuka front di banyak belahan dunia, khususnya negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Setelah 6 tahun, apa hasil yang diperoleh dari “Bush Doctrine” itu? Dalam sejarah peradaban manusia, tidak pernah umat manusia menghadapi ancaman dan serangan terorisme yang begitu menakutkan seperti sekarang. Makin diperangi, terorisme seakan makin ganas dan makin meluas. Bahkan jantung Kota London pun tidak luput dari serangan terror, yaitu ketika kaum teroris berhasil menyerang sebuah stasiun kereta api bawah tanah yang sarat akan penumpang.

Warganegara Amerika sendiri tidak luput dari ancaman ke mana pun mereka pergi. Di Filipina bagian selatan, perlawanan gerilya Abu Sayyaf semakin hebat; begitu pula di selatan Thailand. Pemerintah militer Thailand nyaris kehabisan daya untuk memadamkan terorisme di kawasan itu.

Di negeri kita pun serangan terorisme seperti mendapatkan momentum baru yang direpresentasikan oleh “Bom Bali” I dan II. Bahkan pihak intelijen kita mendapatkan bukti kuat “tangan-tangan” Al-Qaeda ikut terlibat dalam berbagai serangan bom di ngeri kita.

Pendudukan AS dan sekutunya di Irak tidak mampu memulihkan situasi politik dan keamanan di ngeri itu, kecuali menggulingkan rezim Saddam Hussein. Sudah 3.000 lebih tentara AS yang tewas di Irak.

Maka, inilah pelajaran ke-3 dari Tragedi Nine-One-One: terorisme tidak bisa dilawan dengan kekuatan senjata semata. Akar permasalahannya perlu diketahui dulu; salah satunya adalah masalah keadilan.

Di Thailand selatan, para gerilya yang dijuluki ekstremis semula mengaku tidak berjuang untuk membentuk negara sendiri, tapi untuk menegakkan keadilan, sekaligus menghapus diskriminasi yang mereka alami selama ini. Di Irak, situasinya lain lagi. Kehadiran AS dimanfaatkan kelompok Shiah untuk melawan Sunni, setelah sekian lama mereka dialienasi rezim Saddam Hussein yang pro-Sunni. Perang saudara pun tidak bisa dihindarkan.

Bahwa semakin banyak negara sedang berkembang “memalingkan mukanya” dari Amerika, bahkan melawan Amerika, seperti Venezuela dan Bolivia, karena tidak mau terus ditekan Amerika, melahirkan juga pelajaran ke-4, yaitu matinya “Doktrin Bush”.

Permasalahan terorisme tidak bisa direduksi dengan logika yang begitu sederhana: “Anda bersama kami atau melawan kami”. Sebelum menentukan sikap, semua pihak kiranya harus mempunyai persepsi yang sama tentang terorisme: Apa itu terorisme dan mengapa muncul terorisme?

Penulis adalah pengamat militer dan intelijen

Last modified: 11/9/07


 

Peraturan Publik Bias Agama

Oleh Victor Silaen

Tulisan Uli Parulian Sihombing, “Identitas Keagamaan di Ruang Publik?”, dalam Suara Pembaruan, 6 September lalu, menarik dicermati. Sebuah poin penting patut digarisbawahi, bahwa negara dapat melarang penggunaan identitas keagamaan di ruang publik. Larangan tersebut berdasarkan atas Pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik (SIPOL) yang pernah dirujuk oleh Pengadilan HAM Eropa dan Komite HAM PBB dalam memutus sebuah kasus.

Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi hak dan kebebasan kelompok lain. Hal yang paling penting adalah negara harus mengambil posisi netral di dalam masalah keagamaan. Negara tidak boleh mengakomodasi identitas atau simbol agama ataupun kepercayaan. Ketika negara sudah tidak netral di dalam masalah keagamaan dan kepercayaan, dengan mengabaikan prinsip the rule of law, maka ancaman totalitarianisme tinggal di depan mata. Anak dan cucu fasisme akan kembali muncul tidak hanya dari paham ultranasionalisme, tapi juga dari mereka yang antidemokrasi dan the rule of law.

Penulis berpendapat setiap warga negara Indonesia yang bersikukuh pada prinsip mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika, niscaya sepakat dengan poin penting dalam tulisan Sihombing sebagaimana dicuplik di atas. Oleh Presiden Yudhoyono pun, keempat hal itu telah berulang kali disebutnya sebagai konsensus dasar negara ini.

Tetapi, mengapa hari ini terdapat cukup banyak peraturan daerah (perda) bias agama? Inilah hal penting yang dipertanyakan Sihombing dalam tulisannya. “Peraturan daerah (perda) syariat Islam dan Injil muncul di berbagai daerah di Indonesia.” Demikian salah satu kalimat dalam tulisan Sihombing.

Terkait itu penulis ingin mengoreksi: bahwa perda syariat Islam memang telah bermunculan di sejumlah daerah, tapi Perda Injil sama sekali belum ada. Yang ada sejauh ini barulah Rancangan Perda Injil di Manokwari, Papua. Itu berarti, ia masih sebentuk gagasan -belum disahkan (dan belum tentu pula diterima) sebagai sebuah hukum positif.

Kembali pada poin penting yang dikemukakan Sihombing dalam tulisannya itu, inilah yang membuat kita tak habis pikir. Tak mengertikah para ahli hukum dan pembuat kebijakan publik di negara ini bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan bukan negara agama (teokrasi)? Tak pahamkan mereka bahwa negara ini berbentuk republik (berasal dari kata “res” dan “publica”), yang berarti “negara untuk kepentingan rakyat” atau “negara adalah urusan rakyat”, dan rakyat Indonesia dengan latar belakang etnik, agama, dan budaya yang berbeda-beda itu berhak hidup di daerah mana pun tanpa paksaan mengikuti peraturan publik bernuansa agama tertentu?

Kita tak habis pikir, karena berulang kali Presiden, Wakil Presiden, Ketua Mahkamah Konstitusi, hakim agung, tokoh agama, dan pemimpin lainnya menyatakan ketidaksetujuan terhadap perda-perda bias agama itu, namun nyatanya hingga kini masih saja perda-perda tersebut berlaku sebagai hukum positif di sejumlah daerah. Berita terbaru (Suara Pembaruan, 3 September 2007) bahkan menyebutkan di Kabupaten Lebak berlaku Perda No 11/2006 yang mewajibkan PNS, TNI, dan pengusaha mengeluarkan zakat 2,5 persen dari pendapatan per bulan.

Terlepas dari ketidaksetujuan rakyat di Lebak untuk memberikan zakat yang diwajibkan itu dan kurang transparannya penyaluran zakat tersebut, patut dipertanyakan tentang “zakat” sebagai sebuah konsep berdasar agama tertentu atau sebuah konsep yang sudah diterima makna dan keberlakuannya oleh seluruh rakyat Indonesia?

Ironi Reformasi

Fenomena merebaknya perda bias agama ini mungkin bisa disebut sebagai ironi reformasi. Betapa tidak. Di satu sisi aspek struktural dan prosedural politik semakin demokratis, tapi di sisi lain sentimen-sentimen primordialitas (utamanya keagamaan) justru menguat di berbagai daerah dan di dalam diri banyak pejabat negara, politisi, dan pelbagai kalangan di masyarakat.

Dikarenakan keprihatinan yang mendalam akan hal itulah Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyatakan penilaiannya bahwa perda-perda bias agama tersebut tidak pas diterapkan di mana pun di seluruh Indonesia, sekaligus meminta perhatian lebih besar dari pemerintah agar konsisten mempertahankan wilayah kesatuan NKRI.

Di Kantor Presiden di Jakarta, 23 Agustus lalu, Ketua KWI Mgr Martinus Dogma Situmorang seusai bertemu Presiden Yudhoyono mengatakan perda-perda tersebut bisa berdampak pada persoalan kesatuan, kebersamaan, persaudaraan dan kesetaraan dalam hak dan martabat (Suara Pembaruan, 24 Agustus 2007). Karena itulah KWI meminta pemerintah mengantisipasi dan menghindarkan secara maksimal apa saja yang merongrong kesatuan yang bertentangan dengan tujuan dasar negara ini.

Senada dengan itu, Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Tommy Jematu, mengatakan sangat mendukung upaya meninjau kembali berbagai perda yang berdasarkan agama tertentu setelah mempertimbangkan aspek kemajemukan, kebersamaan dan NKRI. “Seruan KWI ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret Pemerintah Pusat dengan meninjau kembali perda-perda bernuansa agama di beberapa wilayah di Indonesia. Kalau tidak dilakukan, persoalan kesatuan, keadilan, NKRI dan sebagainya tetap menjadi ancaman. Kita perlu mempertahankan per- satuan dalam keragaman,” kata Tommy (Suara Pembaruan, 24 Agustus 2007).

Namun, saat bersamaan, pemerintah yang diwakili oleh Juru Bicara Kepresidenan Andi A Mallarangeng memberikan tanggapan yang sangat formalistik. Menurut Andi, perda harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, sampai dengan UUD 1945 sebagai konstitusi. Peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, kalau ada, apa pun namanya dan dari daerah mana pun, harus dibatalkan demi hukum,” katanya.

Menurut Andi lagi, pada kesempatan pertemuan dengan para pemimpin umat Katolik itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali adanya empat pilar yang harus dipertahankan di negara ini, yakni Pancasila, UUD l945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pernyataan Imperatif

Berkait masalah di atas, apakah para ahli hukum dan pembuat kebijakan publik di negara ini tidak paham soal hierarki hukum itu? Tentu saja paham. Jadi, alih-alih mengulang-ulangi pernyataan berisi penjelasan tentang hierarki hukum, lebih simpatik di mata rakyat jika Presiden Yudhoyono maupun para pembantunya di kabinet menge- luarkan pernyataan imperatif agar persoalan ini segera diselesaikan.

Rakyat niscaya lebih bersimpati kepada Presiden Yudhoyono dan para pembantunya di kabinet jika mereka bersikap tegas dan bertindak konkret untuk mengatasi persoalan yang telah menimbulkan keprihatinan di kalangan luas ini. Penulis membayangkan, andaikan Presiden Yudhoyono mengeluarkan imbauan resmi terkait hal itu, dengan sekali saja tampil di layar televisi (sebagaimana yang pernah dilakukannya beberapa waktu lalu terkait kasus diculiknya Raisah), niscaya dalam waktu relatif singkat persoalan ini dapat diselesaikan.

Jadi, sekarang kuncinya hanya satu: pemerintah punya good will atau tidak? Kalau punya, buktikanlah segera. Jangan sampai maraknya perda syariat ini menumbuhkan “kecemburuan” bagi daerah-daerah lain untuk juga melahirkan perda-perda bernuansa agama-agama lainnya. Jika hal itu sampai terjadi, niscaya terbelah-belahlah Indonesia, dan NKRI pun tinggal kenangan.

Penulis adalah dosen Fisipol UKI, penstudi perda-perda bias agama

Last modified: 12/9/07


 

Pelajaran Moral dari Shinzo Abe

Kasdin Sihotang

Tanggal 12 September 2007, Shinzo Abe mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Jepang. Alasan pengunduran itu ditengarai oleh pengamat politik bersumber dari kesulitan internal partainya serta ketidakmampuan Abe untuk meyakinkan kelompok oposisi Partai Demokrat Jepang untuk mendukung keputusannya memperpanjang dukungan atas operasi antiterorisme Amerika Serikat.

Sebelum Abe mengundurkan diri, sudah ada empat anggota kabinetnya (menteri) yang melakukan hal yang sama.

Dari sudut politik tentu keputusan Shinzo Abe untuk mengundurkan diri itu dianggap sebagai tindakan “tidak waras”, bahkan tidak “bertanggungjawab”. Tentu pengunduran diri itu membuat Abe kehilangan jabatan dan kekuasaan. Beberapa media cetak di Jepang seperti Mainichi Shimbun dan Yomiuri Shimbun, sebagaimana dikutip salah satu media cetak di Indonesia kemarin ( Seputar Indonesia, 14/9), bahkan menilai tindakan itu merupakan tindakan yang memalukan dari seorang pemimpin.

Tetapi, dari sudut pandang moral, apa yang dikatakan oleh Shinzo Abe sesungguhnya terpuji. Dikatakan terpuji secara etis dengan beberapa argumen berikut.

Pertama, bagi Abe pengunduran dari jabatan itu menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah segala-galanya. Kekuasaan hanyalah sebuah alat untuk mewujudkan kepentingan bangsa. Shinzo Abe sadar betul bahwa kalau alat itu sendiri dianggap tidak bisa digunakan lagi, maka pengguna alat harus mengambil sikap dan membuat keputusan untuk tidak memaksa diri menggunakan alat, kendati bagi pemakai sendiri keputusan itu merupakan sesuatu yang menyakitkan.

Dengan keputusan itu pula Abe secara nyata merealisasikan episteme politik di Jepang, bahwa politik bukan untuk kepentingan pribadi, bukan pula penuh dengan lumuran skandal-skandal moral, tetapi untuk kepentingan atau urusan orang banyak. Dan mengurus kepentingan publik itu bukan main-main. Ia membutuhkan integritas diri dan komitmen moral yang tinggi.

Kedua, bertentangan dengan apa yang dikritik oleh media cetak di Jepang, dari sudut etis sesungguhnya apa yang dilakukan Shinzo Abe merupakan realisasi dari satu sikap yang bertanggung jawab. Dalam perspektif moral, satu unsur penting dalam tanggung jawab adalah mempertimbangkan dampak dari perbuatan. Kalau ternyata sebuah perbuatan atau keputusan memiliki dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan dampak po-sitif, maka perbuatan atau keputusan itu harus dihentikan demi kepentingan dan kemaslahatan orang banyak.

Artinya, salah satu realisasi dari sikap tanggung jawab dalam keputusan adalah berani mengambil keputusan yang pahit. Menurut penulis, Abe sangat sadar akan hal itu. Dalam penjelasannya melalui email, dia bahkan mengatakan, “Sejumlah orang mungkin menganggap keputusan saya tidak bertanggung jawab. Meski demikian, saya pikir pengunduran diri ini akan sangat baik bagi kepentingan bangsa dan rakyat Jepang” (Seputar Indonesia, 14/9).

Pelajaran Moral

Dalam konteks politik Indonesia, keputusan yang diambil oleh Shinzo Abe dapat menjadi pelajaran moral berharga. Ada sejumlah pelajaran moral yang bisa dirunut dari keputusan itu.

Pertama, jabatan atau kekuasaan bukanlah segala-galanya. Jabatan atau kekuasaan hanyalah sebuah instrumen atau alat pengabdian kepada publik. Sebagai sebuah instrumen, ia bisa dipakai oleh siapa saja. Artinya, ketika seseorang merasa instrumen itu tidak cocok untuk dirinya lagi dan ia tidak mampu menggunakan instrumen itu untuk membuat orang lebih sejahtera, maka ia harus memiliki sikap berani untuk menyerahkan instrumen itu pada orang lain untuk menggunakannya, bukan justru mempertahankannya mati-matian.

Kedua, konsekuen pada janji adalah sikap berharga. Shinzo Abe merasa bahwa ia belum berhasil merealisasikan janjinya kepada rakyat Jepang, kendati sudah diusahakan secara maksimal. Kegagalan ini justru dirasakan sebagai sebuah tindakan inkonsisten. Karena itulah ia harus mempertanggungjawabkan dengan sebuah sikap pula.

Ketiga, politik bukanlah sesuatu yang main-main, melainkan sesuatu yang serius. Serius karena urusannya adalah kepentingan publik. Pengelolaan kepentingan publik hanya bisa berlangsung dengan baik kalau para pengolalanya memiliki integritas moral yang berpihak pada kepentingan publik. Maka kepentingan pribadi serta ambisi pribadi menduduki posisi kedua. Shinzo Abe tampak jelas menunjukkan hal ini.

Keempat, mengundurkan diri dari jabatan publik penting bukanlah sebuah aib dalam politik, tetapi bagian mutu dari kehidupan politik itu sendiri. Tetapi tentunya perealisasiannya membutuhkan keberanian moral dan nyali yang kuat. Kehilangan uang dan posisi bukanlah sesuatu yang mudah bagi seseorang yang gila kekuasaan atau jabatan.

Tetapi, bagi seseorang yang memiliki harga diri dan memiliki integritas serta moral yang baik, hal itu adalah sesuatu yang lazim dan kesatria. Bagi orang seperti ini, harga dirinya tidak terletak pada kekuasaan atau jabatan, tetapi pada kualitas moralnya. Seorang pejabat yang secara moral sesungguhnya tidak layak menduduki jabatan atau menjadi pemimpin, sebenarnya secara otomatis legitimasinya sudah habis.

Inilah yang kurang disadari oleh para elite politik di negeri ini. Banyak pejabat pada saat kampanye mengeluarkan janji-janji manis, tetapi ketika menduduki jabatan ia tidak pernah mampu merealisasikan janjinya itu. Jangankan mengundurkan diri, merasa bersalah saja tidak muncul dalam diri sang pejabat. Lebih menyedihkan, hal ini juga menyelimuti para pejabat di pusat dan daerah yang terkena skandal korupsi, sekalipun telah menjadi terpidana korupsi.

Bagi mereka mengundurkan diri bukanlah pilihan. Pilihan justru mempertahankan kekuasaan dan membela diri dengan berbagai macam argumen irasional. Bahkan dinonaktifkan saja tidak mau.

Shinzo Abe seharusnya membuka mata kita bersama, khususnya elite politik di negeri ini untuk memiliki sikap kesatria dalam kekuasaan bahwa kalau gagal menjalankan janji dan amanat rakyat mereka berani mengundurkan diri.

Apakah selama bulan Ramadan ini akan lahir “Shinzo Abe-Shinzo Abe” di negeri ini? Waktu jugalah yang membuktikannya!

Penulis adalah dosen Filsafat di FE dan staf inti PPE Unika Atma Jaya, Jakarta

Last modified: 15/9/07


 

Konflik Laten di Lembaga Pemasyarakatan

Oleh Didin Sudirman

Ketika kehidupan masyarakat masih sederhana, setiap pelanggaran hukum dapat diselesaikan pada saat itu juga. Pemimpin formal yang juga biasa bertindak sebagai hakim, menyelesaikan konflik segera setelah perbuatan dilakukan, sehingga tidak diperlukan tempat untuk menahan para pelanggar hukum.

Seiring makin kompleksnya kehidupan masyarakat, fungsi tempat penahanan bagi pelanggar hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Hakim membutuhkan waktu untuk memutuskan suatu perkara, sehingga sambil menunggu putusan, pelanggar hukum ditempatkan dalam suatu bangunan.

Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, fungsi bangunan penjara dipandang sebagai bangunan yang keefektifannya sering diperdebatkan. Karena menurut pengalaman para cendekiawan, yang kebetulan merasakan pahit getirnya penjara, kehidupan di penjara cenderung dapat menimbulkan dehumanisasi. Seperti dikemukakan dalam The Implementation Standard Minimum Rules for The Treatment Of Prisoners, secara sosiologis, kehidupan dalam penjara sering kali memperlihatkan ciri-ciri yang sama dengan kondisi masyarakat yang memudahkan timbulnya suatu perilaku menyimpang (kejahatan).

Secara psikologis penempatan orang dalam penjara, pada hakikatnya adalah merupakan upaya pengekangan kebebasan seseorang dalam memenuhi segala kebutuhannya. Karena itulah penghuni mengalami kesakitan yang diakibatkan kehilangan-kehilangan. Baik kehilangan akan rasa aman, kehilangan relasi seksual, kehilangan otonomi, maupun kehilangan kekuasaan atas barang-barang yang dimilikinya. Berdasarkan teori supplay and demand, kondisi itu dapat meningkatkan permintaan. Ketika permintaan meningkat, penawaran akan meningkat. Ketika penawaran meningkat harga (nilai) pun akan tinggi.

Smelser, dalam Sosiologi Ekonomi, menyatakan, supplay and demand dalam hubungannya dengan faktor lain, selalu menjadi variabel berpengaruh (dependent variables). Berarti, pengekangan kebebasan dalam suatu pemenjaraan, akan berdampak kepada hubungan sosiologis antara petugas (yang powerful) dan penghuni penjara (yang powerless).

Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang itu akan menumbuhkan konflik laten dan terus-menerus dalam sebuah sistem sosial masyarakat penjara.

Sebagaimana layaknya sebuah konflik, demi eksistensi sistem, sistem akan menciptakan mekanisme untuk meredam konflik tersebut sehingga tidak destruktif terhadap sistem.

Mekanisme tersebut, dalam sosiologi, disebut dengan proses akomodasi. Akomodasi adalah suatu upaya meredam konflik melalui tukar-menukar kepentingan di antara dua kubu yang mengalami konflik. Dengan demikian diharapkan konflik dapat diredam, dan sistem akan mengalami keseimbangan.

Pertukaran Kepentingan

Secara ideal, proses akomodasi harus berlangsung melalui sistem formal. Pada intinya, tukar-menukar kepentingan dilandasi aturan yang berlaku. Hak-hak penghuni, yang pada hakikatnya merupakan berbagai keringanan untuk mengatasi kesakitan-kesakitan yang dialami narapidana, dipertukarkan dengan kelakuan baik.

Hak-hak penghuni yang dijamin undang-undang, dijadikan modus/sarana terciptanya kondisi dan perilaku yang diinginkan (conditioning operant). Dalam kondisi itulah, fungsi penjara (lembaga pemasyarakatan) dapat diharapkan sebagai tempat untuk mengubah tingkah laku penghuninya dari yang tidak baik menjadi perilaku yang terpuji.

Namun secara faktual, kondisi ideal tersebut sering kali sulit dicapai, diakibatkan berbagai kondisi. Antara lain masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan petugas, dan di sisi lain adanya kecenderungan status sosial ekonomi narapidana makin tinggi.

Keadaan itu, pada gilirannya menimbulkan hubungan yang tidak seimbang secara ekonomi, antara beberapa golongan penghuni dengan oknum petugas. Akibatnya, proses akomodasi berlangsung pada tataran informal. Hal itu berarti, pertukaran kepentingan terjadi antara penghuni dan oknum petugas secara perorangan. Kalau demikian halnya, tidak dapat dielakkan, terjadi KKN antara petugas dan penghuni. Berbagai kejadian dan peristiwa yang selalu disiarkan media massa adalah cerminan proses itu.

Dalam The Implementation Standard Minimum Rules for The Treatment Of Prisoners dinyatakan, syarat yang harus dimiliki petugas pemasyarakatan adalah integritas moral, profesional, memiliki rasa kemanusiaan dan pekerjaan itu cocok dengan hati nuraninya. Maka upaya yang harus ditempuh manajemen pemasyarakatan adalah menciptakan kondisi kondusif bagi terbentuknya petugas yang memenuhi persyaratan tersebut, melalui proses perekrutan, pendidikan dan latihan, pembinaan karier dan lain sebagainya.

Menghadapi Preman

Sebagai praktisi, baik sadar atau tidak sadar, penulis pernah memperlakukan narapidana yang memiliki kualitas khusus, didasarkan reputasinya sebagai “preman” karena di berbagai lapas selalu membuat kekacauan. Ia mulai ditahan di Rutan Salemba. Karena membuat keributan ia dipindahkan ke Lapas Cipinang, kemudian ke lapas di Semarang.

Dari Semarang, dipindahkan lagi ke Lapas Kelas I Tangerang karena alasan yang sama. Baru dua hari di Lapas Kelas I Tangerang, dipindahkan lagi ke Lapas Pemuda Tangerang, karena ribut lagi dengan bekas lawannya (pindahan dari Rutan Salemba).

Menganalisis karakternya, ia memiliki sifat-sifat: pemberani, kaya secara finansial sehingga apa pun (termasuk kekuasaan/aturan) bisa ia peroleh dengan jalan “dibeli”, punya backing, bahkan pernah sesumbar bisa memindahkan pejabat lapas (LP) karena kenal dekat dengan pejabat tinggi. Setiap kejadian yang menyangkut dirinya, selalu diiringi aroma KKN disertai “korban” petugas yang mendapat hukuman disiplin.

Selaku Kepala Lapas Pemuda Tangerang saat itu, penulis sangat menyadari sedang berhadapan dengan narapidana istimewa. Kalau salah menyikapinya, akan terjadi keributan dan tak mustahil menelan “korban” pegawai yang dapat dipengaruhi kekuasaan finansialnya, seperti dialami petugas di lapas lain sebelumnya.

Atas dasar itu, pilihannya adalah memanggilnya dan mengajaknya berbincang dari hati ke hati. Dari komunikasi tersebut penulis ingin menyatakan, pertama, penulis mengakui ia mempunyai kekuasaan (baik secara finansial maupun koneksi). Kedua, menunjukkan penulis juga punya kekuasaan (walaupun perlu mendapat dukungan dari pimpinan).

Ketiga, mengetahui salah satu yang paling ditakuti setiap narapidana adalah dipindahkan ke Nusakambangan.

Keempat, menyatakan penulis tidak dapat dibeli dengan harga seberapa pun. Kelima, sikap istiqomah adalah segala-galanya -hal yang biasanya paling disegani narapidana, apalagi di mata sekaliber preman, karena mereka tahu bahwa di balik sikap demikian terdapat sikap berani menanggung risiko.

Pada awal-awal menjalankan pidananya di Lapas Pemuda Tangerang, ia sering kali mengetes pegawai untuk menyimpang dari aturan, namun selalu gagal, karena petugas sudah dikondisikan untuk tidak “main api” dengan penghuni tersebut. Mungkin menyadari kondisi di lapas itu agak berbeda dari lapas lainnya, dengan terpaksa ia harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan.

Sejak itu, ia menjadi penghuni yang baik dan bahkan mendapat program Pembebasan Bersyarat. Istimewanya lagi, istrinya pun berterima kasih, bahkan mengakui setelah menjalani pidana di Lapas Pemuda, perangai suaminya berubah. Jika sebelumnya sangat pemarah dan emosional, menjadi lebih tenang dan lebih dewasa.

Resep

Tidak ada “resep” yang sama untuk menghadapi/membina narapidana yang berbeda, karena setiap orang adalah unik, karena itu satu sama lain harus diperlakukan berbeda. Maka tak heran, dalam sistem pemidanaan mutakhir dikenal istilah “individualisasi pemidanaan” (Muladi). Artinya, tak semua pen-curi ayam dipidana dengan hukuman yang sama. Hal itu sangat tergantung dari berbagai aspek, termasuk motivasi dan latar belakang mengapa ia melakukan pelanggaran hukum. Analog dengan model hukum yang demikian, perlakuan terhadap narapidana pun dapat dibedakan satu sama lain, tergantung pada kebutuhan pembinaannya.

Dari ceritera di atas dapat diambil kesimpulan,”karakter” dan pengetahuan yang dimiliki seorang petugas, apalagi dilakukan secara konsisten antara sikap dan tindakan, pada gilirannya dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas di lapas.

Penulis adalah praktisi pemasyarakatan dan kini Kepala Kanwil Dephukham DKI Jakarta

Last modified: 13/9/07


 

Catatan Dialog dan Temu Tokoh Agama

Agama dan Pemeliharaan Perdamaian

Khamami Zada

Konflik komunal dewasa ini menjadi persoalan pelik tersendiri bagi bangsa Indonesia. Banyak sekali konflik yang terjadi di daerah, yang sebenarnya masih berada dalam satu wilayah agama (konflik intraagama) semisal penyerangan terhadap Ahmadiyah, Salafi, dan kelompok Islam yang dituduh sebagai aliran sesat. Tetapi, juga masih terjadi sikap-sikap curiga terhadap kelompok agama lain, seperti yang terjadi dalam kasus penutupan dan penyegelan gereja.

Hasil riset yang dilakukan PP Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU, bekerja sama dengan European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) Komisi Eropa, di 12 kabupaten di Bekasi, Garut, Tasikmalaya, dan Majalengka (Jawa Barat), Makassar, Pare-Pare, Sidrap, dan Bulukumba (Sulawesi Selatan), Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat) banyak dijumpai kasus konflik yang melibatkan sesama pemeluk agama, antarumat beragama, dan adat-istiadat (budaya). Kecenderungan yang terjadi melibatkan kelompok mayoritas, baik agama maupun mazhab/aliran dengan kelompok minoritas.

Sayangnya, tokoh-tokoh agama tidak mampu memainkan peranannya secara maksimal dalam menyelesaikan konflik. Justru penyelesaian konflik akhirnya diserahkan kepada pemerintah dengan pendekatan perdamaian yang semu, yakni lebih cenderung pada keinginan dan kemauan kelompok mayoritas, meskipun secara hukum kelompok mayoritas inilah yang telah melakukan aksi kekerasan.

Kesepakatan damainya pun masih sebatas menghindari konflik baru dengan mengorbankan kelompok yang diserang; tidak boleh beribadah di rumah ibadahnya, diminta meninggalkan tepat tinggalnya dan lain sebagainya.

Sikap Curiga

Arus keterbukaan yang menjadi spirit dari periode reformasi sekarang ternyata tidak menimbulkan sikap-sikap penghargaan dan toleransi, melainkan penguatan identitas kelompok, baik agama maupun aliran keagamaan. Masyarakat sekarang ini semakin mengetahui perbedaan yang nyata-nyata terjadi di sekitarnya, tetapi sayangnya keterbukaan ini justru menarik batas-batas ideologi, aliran, dan agama.

Akibatnya yang terjadi adalah sikap khawatir dan curiga ketika bergaul dengan kelompok yang berbeda aliran dan agama. Padahal, dahulu perbedaan yang ada di tengah masyarakat dirayakan bersama dengan semangat toleransi dan penghargaan.

Dalam konteks yang lebih konkret, strategi kerukunan umat beragama dengan menggunakan kerja sama sosial, seperti pelayanan kesehatan sekarang ini sudah tidak mampu menjalin kerukunan. Karena sikap-sikap curiga di kalangan masyarakat (terutama dari kelompok elite agamanya) semakin menguat, sehingga strategi ini justru melahirkan konflik baru.

Dalam kondisi yang sedemikian ini, Mudji Sutrisno melihatnya dalam dua arus besar. Pertama, agama justru dipraktikkan dalam konstruk politik untuk memenangkan kepentingan-kepentingan sendiri, meskipun berkedok suci demi pembelaan agama. Pengalaman sejarah agama-agama telah membuktikan bahwa teks politik saling rebut kuasa dan saling manipulasi agama untuk pubertas identitas ego sendiri akhirnya tega menghabisi sesama atas nama agama.

Kedua, ketidaksanggupan mengintegrasikan antara religiusitas sebagai inspirasi dan visi bersikap menghayati hidup dengan penghalalan semua cara ketika konflik kepentingan bertabarkan dan dendam trauma sejarah hubungan antaragama yang saling mencurigai dan saling merasa dikhianati tidak pernah dibuka dalam ruang publik luas rekonsiliasi atau pun dialog tulus saling mengampuni sejujur-jujurnya (bukan hanya upacara atau pentas ritual).

Pemimpin Agama

Dalam konteks inilah, spirit perdamaian mesti menjadi kesadaran bersama masyarakat yang sedang menghadapi ancaman konflik dan kekerasan. Kesadaran tentang kesetaraan, toleransi, dan perdamaian di masyarakat dilakukan melalui tokoh-tokoh agama dan adat. Merekalah yang menjadi penyambung utama masyarakat, pembentuk kesadaran toleransi dan perdamaian, sekaligus juga pemicu konflik jika terjadi konflik di masyarakat, terutama konflik SARA.

Pimpinan elite agama ternyata memegang kunci penting ke mana layar akan berkembang dan ke mana biduk agama akan dibawa, ke arah konsensus dan kompromi yang mengarah kepada kesejukan dan perdamaian atau ke arah pertentangan, mutual distrust, konflik, dan kekerasan. Pada dasarnya, agama bersikap mendua (ambivalent), bisa sejuk bisa juga beringas: bisa lunak, bisa juga keras; bisa damai, bisa juga perang.

Karena sifatnya yang mendua, lalu para elite pimpinan agama perlu ekstrahati-hati dan benar-benar waspada. Tingkah laku, akhlak sosial-politik, dan fatwa keagamaan yang dikeluaran oleh pimpinan agama akan sangat membentuk corak perilaku agresif atau non-agresif dari umatnya. Termasuk yang perlu diwaspadai adalah bagaimana corak pendidikan agama yang diberikan sejak dari pilihan materi, metode sampai teknik pengajaran di sekolah-sekolah umum, pesantren, sekolah-sekolah agama, perguruan tinggi, majelis-majelis taklim, arena serta tempat-tempat kebaktian, rapat-rapat, dan pidato-pidato keagamaan yang bersifat agitatif di tempat- tempat umum, seperti di lapangan terbuka, masjid, pura, gereja, dan seterusnya (M Amin Abdullah 2005).

Karena itulah, kerja sama antartokoh agama masih menjadi se- suatu yang sangat penting untuk menyebarkan semangat perdamaian ke tengah-tengah masyarakat. Kerja sama ini dilakukan tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga bagaimana menyebar ke daerah-daerah. Karena di sanalah, problem riil kerukunan umat beragama benar-benar dipertaruhkan. Konflik yang sering terjadi lebih banyak dipengaruhi oleh komunikasi yang tidak terjadi di kalangan tokoh-tokoh agama dalam bingkai yang riil tanpa sikap curiga dan permusuhan.

Kerja sama antarumat ber- agama ini mesti difokuskan pada tiga tantangan besar sebagaimana yang telah dipesankan Mudji Sutrisno. Pertama, untuk menghilangkan stigma dan salah paham sejarah yang masih saling mencurigai ketika kompetisi politik dan identitas cenderung mengekalkan stigma kristenisasi atau islamisasi. Kedua, bagaimana antaragama mampu bekerja sama mewujudkan solidaritas kepedulian kemanusiaan di saat Indonesia penuh bencana, penuh kesulitan dan orang-orang kecil yang sulit hidupnya.

Ketiga, saling terbuka untuk mempelajari serius dalam analisis struktural sosial maupun mentalitas watak ketika berhadapan dengan invasi materialis, hedonis industri hasrat yang cenderung melupakan moralitas tanggung jawab hidup bersama.

Inilah yang menjadi tantangan kita bersama agar tokoh-tokoh agama dengan kapasitasnya sebagai pengayom umat mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut secara lebih arif dan komprehensif sehingga cita-cita perdamaian dapat segera terwujdu secara permanen.

Penulis adalah Koordinator Program Perdamaian PP Lakpesdam NU-EIDHR Komisi Eropa; Associate Kantata Research Institute

Last modified: 17/9/07


 

Geoekonomi Pembangunan dan Globalisasi

Daoed Joesoef

Hingga menjelang akhir tahun ’50-an abad yang lalu, semua ilmu pengetahuan, termasuk ekonomika (economics), menjadi tersudut karena tidak siap menanggulangi masalah pembangunan negeri terbelakang yang umumnya baru merdeka. Cabang ekonomika yang dijabarkan khusus untuk menangani masalah tersebut, ekonomika pembangunan (development economics), sebagai pengetahuan ilmiah tetap memegang aneka asumsi induknya. Begitu rupa hingga menjadi kumpulan pengertian yang logis bagi penalarannya sendiri tetapi abstrak bagi masalah riil human yang hendak ditanganinya.

Ketika Hadiah Nobel untuk ekonomika diintroduksi di tahun 1969, banyak ekonom melihat hal itu sebagai penghargaan luar biasa bagi ilmu yang mereka kembangkan selama ini. Satu-satunya ilmu sosial yang disejajarkan dengan ilmu kealaman/eksakta yang bergengsi, mengingat tokoh-tokoh yang diutamakan mendapat hadiah ini sarjana yang mengolah teori-teorinya dengan sangat melibatkan matematika, menjadi mathematical economics atau econometry. Namun ada pula pemenang Nobel ekonomi yang tidak terlalu antusias melihat penalaran ekonomi yang menjadi semakin abstrak.

Gunnar Myrdal, misalnya, menunjukkan kesukaran-kesukaran membebaskan ilmu ekonomi dari konflik-konflik nilai kalau ia mau diterapkan secara efektif. Sedangkan Amartya Sen menunjukkan bukti-bukti kecenderungan pengetahuan ilmiah itu mereduk- si kompleksitas dan keanekaragaman gejala-gejala sosial demi correctness penalarannya, bukan applicability-nya.

Biar bagaimanapun ekonomika tergolong ilmu sosial, yang bertujuan tidak hanya mau memahami keadaan (masalah) human tetapi juga memperbaikinya. Lain dengan ilmu kealaman yang hanya bertujuan memahami keadaan, tidak berpretensi mencampuri jalannya alam.

Anehnya tiga lembaga dunia yang diberi wewenang PBB mengurus masalah pembangunan negeri-negeri tertinggal, yaitu IMF, Bank Dunia dan WTO, memegang teguh ajaran standar ekonomika: semua manusia adalah homo economicus, pasar bekerja sempurna berhubung informasi sempurna bisa diperoleh setiap orang. Maka, pemerintah tidak usah ikut campur. Yang paling keliru adalah asumsi bahwa lingkungan adalah “a free commodity”. Artinya, artinya, alam dilihat semata-mata sebagai pemasok resources dan tempat sampah dari sistem sosial.

Jadi ketiga lembaga tersebut menjadi simbol dari suatu pemikiran dan suatu kebijakan unik, yaitu economic development in terms of income (GNP, GDP, average income). Sedangkan keadaan dan sebab keterbelakangan ekonomi Brasil lain dari India, Senegal, atau Indonesia, dan keadaan alaminya yang bisa diandalkan juga berbeda. Maka setiap negeri tertinggal kiranya membutuhkan ekonomika pembangunannya yang tersendiri.

Padahal, lama sebelum pembangunan jalan dan lain-lain sistem komunikasi menembus batas-batas geografis, termasuk hukum Eropa, geografi sudah merupakan sebab primer dari variasi dalam kultur, ekonomi-politik dan organisasi sosial di kalangan rakyat yang mendiami dataran rendah dan tinggi serta pantai di Asia, Afrika, Amerika Latin, di mana pun. Dan sejauh ekonomi pembangunan digambarkan sebagai “perang” melawan kemiskinan dan kebodohan, makhluk yang serba belum berkembang ini berpijak di bumi.

Maka baik di capitalist West maupun di socialist East, teori pembangunan telah membuat satu kekeliruan fundamental, yaitu mengabstrakkan ruang (space) begitu saja dalam penalaran keilmuannya. Ruang dalam arti geografi fisik dan geografi sosial. Padahal sekarang masalah geografis semakin menyibukkan diskusi publik, dari transmigrasi hingga mondialisasi, melalui urbanisasi dan lokasi/relokasi proyek pembangunan, pendudukan ruang publik oleh urban poor yang tercampak dari habitat alaminya.

Ruang Sosial

Bila pembangunan seharusnya dikaitkan dengan ruang maka pembangunan nasional, yang mencakup pembangunan ekonomi, dinyatakan in terms of social space, tidak lagi in terms of income, walaupun perhitungan income masih tetap dijalankan. Ruang menjadi modal sosial yang semakin penting dalam keseluruhan modal sosial yang diandalkan dalam proses pembangunan. Apalagi kita sedang berada di suatu momen historis di mana kemampuan bertindak, individual atau kolektif, menangani ruang cenderung meningkat.

Ruang sosial itu bukanlah suatu substansi yang abstrak, tetapi suatu ruang hidup manusia yang konkret, diciptakan dalam konteks (pembangunan) suatu komunitas tertentu, lokal maupun nasional. Dalam dimensi objektif, material, kultural, dan spiritualnya, ruang sosial ini adalah produk transformasi alam melalui proses pikiran dan kerja manusia. Alam itu bisa berupa sungai, danau, daratan, pantai, lautan, hutan, dan lain-lain.

Ruang sosial itu juga merupakan sebuah pementasan dari interaksi sosial dan direkayasa oleh penduduk dalam berbagai derajat intervensi/perubahan, dari mulai modifikasi yang terkecil (pembangunan gedung sekolah) yang dampaknya kecil saja pada lingkungan, modifikasi menengah (pembangunan kampus, waduk, kompleks industrial), sampai modifikasi terbesar (pembangunan kota, provinsi, pulau) yang pasti mengubah tata lingkungan.

Secara filosofis pembangunan dalam arti ruang sosial ini diformulasikan sebagai suatu “gerakan komunitas” yang tak berkesudahan, selama proses mana komunitas yang bersangkutan menjadi terasa lebih adil, lebih manusiawi, lebih akseptabel bagi warganya.

Dengan menghidupkan gerakan komunitas secara sadar ke dalam penalaran-nya berarti pembangunan itu secara implisit menghidupkan semangat dan praktik demokrasi di kalangan rakyat dan melalui ini, sekaligus membangun (kesadaran) politik. Sebab setiap ide ekonomi mengasumsikan adanya suatu tata politik tertentu. Dengan begitu politik dan ekonomi tidak hanya menjadi saling engage tetapi lebih-lebih saling commit.

Pembangunan seperti itu mengharuskan adanya partisipasi penduduk setempat dalam pilihan dan pendirian proyek di permukimannya. Kalau berupa waduk, misalnya, sejak perencanaan rakyat di sekitar sudah diajak bicara, mengenai tujuan, dampak dan lebih-lebih opportunity costs bagi mereka, berdasarkan pandangan tradisional, kearifan lokal, dan/atau filosofi etnis.

Artinya, mereka tidak hanya dijadikan penonton yang pasif. Pengikutsertaan rakyat inilah yang kiranya disebut participatory democracy dan pembangunan disebut participatory development. Penduduk dengan buminya dibuat manunggal, dijadikan senasib dengan ruang alami di mana mereka berada dalam dan selama proses pembangunan.

Di samping budaya politik (demokrasi) pembangunan begini secara simultan dan spontan menumbuhkan pula berbagai budaya lain yang terkait: budaya komunikasi, ekonomi, hukum, artistik, bahkan budaya pengetahuan nalariah, karena lama-kelamaan ruang sosial ini bisa menjadi suatu learning society, yaitu dasar yang ideal bagi pembentukan civil society.

Bila demikian konsep dan praktik pembangunan dalam artian ruang sosial berpotensi pula untuk menjalankan fungsi-fungsi politik, yaitu pendidikan politik, perekrutan politik, mendorong partisipasi politik warga, menyalurkan aspirasi, melaksanakan komunikasi politik dan kontrol politik di tingkat grass-root. Rakyat dibiasakan mendelegasikan wewenang tetapi tidak mendelegasikan tanggung jawab kepada politikus mana pun.

Bung Hatta dahulu sering berujar, “Kami ingin membangun suatu dunia di mana setiap orang bahagia”. Istilah “bahagia” tidak ada dalam kamus ekonomika, tetapi kekayaan/kemakmuran (wealth/welfare). Walaupun begitu “bahagia” dapat kiranya bermakna “to have more and to be more”. Yang pertama untuk mengatasi kemiskinan dan yang kedua demi memupus kebodohan.

Kemakmuran dan Sekuriti

Bila demikian geopembangunan nasional, yaitu pembangunan dalam artian ruang sosial, secara konseptual mengarah kepada kedua masalah pokok human tersebut. Ia menarik rakyat berpartisipasi dalam berproduksi (to have more) yang sesuai dengan kondisi alaminya (geokultur) dan lingkungannya (geostrategi, misalnya dalam pembangunan desa-desa pantai), jadi demi kemakmuran dan sekuriti.

Geopembangunan menuntut pemerintah mengikutsertakan rakyat dalam membicarakan proyek pembangunan. Jadi, mengangkat derajat pengetahuan/ kesadaran rakyat (geopolitik, geoeducation), demi penghargaan terhadap martabat kemanusiaan rakyat (to be more).

Dengan begitu ada perpaduan konkret antara pembangkitan nasionalisme dan usaha memperbaiki perikehidupan rakyat, secara materiil dan idiil.

Penulis adalah pengamat geopembangunan nasional

Last modified: 18/9/07


 

Belajar dari Sisi Positif Calon Independen

Benny Susetyo

Keberadaan calon independen dalam dunia politik kita sesungguhnya merupakan kekayaan demokrasi Indonesia. Walaupun kehadirannya riil merupakan manifestasi kritik politik terhadap keberadaan partai, namun substansinya tidaklah semata-mata hadir untuk memusuhi partai. Keberadaan calon independen terasa tak ada gunanya bila semata-mata dilihat partai politik sebagai penghalang.

Partai dituntut kedewasaan cara pandangnya, kehadiran calon independen berdasarkan asas demokrasi mendasar, bahwa setiap orang memiliki hak asasi dalam politik, dipilih maupun memilih. Mekanisme partai yang dilihat sering kali tidak membuka ruang lebar bagi demokrasi, melalui kehadiran calon independen ini semakin memperkuat basis demokrasi.

Calon independen merupakan gagasan jalan keluar ketika perbaikan mekanisme demokrasi melalui partai politik tidak akan bisa dilakukan secara internal. Partai politik justru dituntut lebih menjalankan fungsinya secara nyata di tengah-tengah pasar bebas ide demokrasi yang berkembang dari masa ke masa.

Bila calon independen hanya diposisikan sebagai “musuh” partai politik, pada akhirnya partai politik justru makin terjebak pada pandangan politik konvensional kekuasaan di tangan segelintir elite. Sudah sekian lama negeri ini telah kehilangan wakil rakyat yang benar-benar merakyat, dan memahami derita rakyat.

Di tengah-tengah berbagai kesusahan, publik benar-benar kecewa ketika wakil rakyat tidak lagi memiliki hati terhadap penderitaan rakyat. Mereka seolah-olah menguras pikiran, tenaga untuk memperjuang nasib rakyat, tetapi semua sirna ketika lobi diselesaikan di bawah meja.

Fenomena hilangnya minyak tanah, kelangkaan minyak goreng, kasus Lapindo mengajak kita semua sebagai bangsa mempertanyakan di manakah posisi wakil rakyat?

Kritik paling tajam, partai politik tak jarang hanya menjadikan dirinya seolah-olah sebagai media politik dagang sapi. Partai politik tak ubahnya hanya sekadar alat perantara pemilik kapital. Seolah tak berdaya menghadapi para mafia, mereka bungkam terhadap penderitaan rakyat.

Partai politik sejauh ini belum memberikan makna dalam mengawal demokrasi. Demokrasi hanya dimaknai sebagai sekadar cara untuk membeli dukungan belaka. Dan demokrasi pun tak lagi memberikan harapan ketika partai politik dan elite politik terjebak pada permainan politik tingkat tinggi.

Kegagalan partai politik menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal mengakibatkan citra partai politik semakin memburuk di era reformasi ini. Fungsi sosialisasi, perekrutan dan artikulasi politik tidak lebih menonjol dibandingkan dengan fungsi meraih kekuasaan.

Elitisme Partai

Ciri elitisme yang diperankan oleh partai politik membuat apatisme rakyat terhadapnya semakin meningkat. Ketidakpercayaan itu semakin menguat dalam banyak hal, bahkan terhadap hal-hal baik yang dilakukannya. Antipati itu bukan tanpa sebab, partai politik dinilai lebih banyak peduli kepada kepentingan kekuasaan daripada untuk memediasi kepentingan rakyat.

Banyak hal yang membuat masyarakat menjadi gusar akan sepak terjang partai politik yang dalam hal ini sering sekadar menjadi pedagang perantara. Partai menjual diri sebagai alat legalitas kepentingan para pemilik uang. Partai politik terpenjarakan oleh kekuatan modal.

Akibatnya partai politik tidak mampu memberikan harapan kepada publik. Publik melihat apa yang dilakukan partai bukanlah perjuangan untuk kepentingan rakyat. Bahkan sudah menjadi rahasia publik partai politik mencari calon kepala daerah kepada mereka yang berani memberi mahar lebih besar dari lainnya.

Hasilnya calon yang memiliki integritas, independen, pandai, cerdas dan bervisi untuk rakyatnya sering tersingkirkan dalam khasanah politik semacam itu. Ia tak pernah ditoleh hanya karena tidak memiliki mahar sebagaimana yang dimaui partai.

Kemenangan golput dalam pemilu legislatif dan Pilpres 2004, atau mencapai 33,23 persen pemilih atau 2,144 juta jiwa menunjukkan citra parpol yang semakin tidak dipercaya. Namun semenjak tiga tahun lalu tidak ada perubahan signifikan atas kinerja partai sampai kini. Konflik dan perebutan jabatan secara internal dan kaitannya dengan konflik dan perebutan kekuasaan secara eksternal justru semakin menggejala di semua partai.

Publik gusar karena perilaku partai politik dianggap tidak lagi memberikan harapan masa depan yang cerah. Salah satu sebabnya di mana banyak pilkada langsung digelar di berbagai daerah ini adalah karena partai politik dianggap tidak lagi memiliki kedaulatan. Kedaulatan partai politik sudah ditukar dengan kepentingan jangka pendek yang seringkali merugikan rakyat.

Kehadiran Calon Independen

Kebutuhan akan calon independen saat ini memang dirasakan sangat mendesak. Kehadirannya harus dimaknai positif, yakni sebagai jalan keluar untuk memperbaiki citra partai politik yang selama ini terpuruk dalam permainan politik uang dan akrobat politik-kekuasaan-elite lainnya.

Publik memahami seorang calon kepala daerah membutuhkan dana sangat besar untuk melamar menjadi calon. Biaya politik yang sangat besar itu benar-benar menyita perhatiannya dan sering kali menegasikan tujuan dan keinginannya menjadi pemimpin adalah demi kepentingan rakyat. Itulah contoh yang sering terjadi.

Hal itu pulalah yang membuat seorang calon kepala daerah tidak lagi memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Bila hanya uang yang menjadi orientasi, tidak diragukan lagi siapa pun mereka yang menjadi kepala daerah, konsentrasi setelah menjabat hanyalah bagaimana mengembalikan biaya inventasi politik yang besar itu.

Adanya calon independen sangat mungkin bisa menjadi cara untuk memecahkan kebuntuan komunikasi politik selama ini. Calon independen dibutuhkan sebagai terapi kejut untuk memperbaiki citra politik partai dalam mengatasi masalah manajemen dan citra partai yang amburadul.

Calon independen diharapkan bisa membantu agar partai politik bisa lebih selektif memilih calon-calon pemimpin yang memiliki keutamaan publik. Kekuatan nurani dan kejujuran seharusnya menjadi prasyarat utama memimpin masyarakat.

Pemimpin yang dibutuhkan sekarang ini adalah mereka yang benar-benar memegang teguh kejujuran dan kejernihan. Mereka yang berani melakukan perubahan dengan sikap kearifan serta kenegarawan. Sikap-sikap itu hampir tak bisa didapatkan dari calon-calon yang hanya memikirkan bagaimana mengembalikan dana investasi politik dalam jangka pendek, atau yang hanya berorientasi kepada partai.

Untuk menciptakan kualitas demokrasi yang ideal perlu memperhatikan kepentingan warga secara luas, bukan hanya kepentingan pemilik kapital belaka. Suka tidak suka saat ini realitasnya adalah pilihan kepada mereka yang bermodal saja. Rakyat hanya dijadikan kambing hitam dan alat pelegalisasi semata. Kepentingan rakyat justru disembunyikan dan sering dimatikan karena tarik-menarik di tingkat elite ini.

Pada akhirnya harus dikatakan bahwa untuk memperbaiki kinerja partai yang sungguh-sungguh, partai politik harus belajar dari sisi positif calon independen dan tidak melihatnya sebagai semata-mata pesaing kekuasaan.

Penulis adalah Pendiri Setara Institute

Last modified: 18/9/07


 

Puasa, Medium Toleransi Berbasis Iman

Oleh Zuhairi Misrawi

Paulus Shenouda III, pemimpin tertinggi Kristen Koptik Alexandria, Mesir menulis sebuah artikel tentang puasa di harian al-Ahram, Mesir (16/9) tentang al-Shawm: Syurutuhu wa fawaiduhu (Puasa: Syarat-syarat dan manfaatnya).

Ia menulis, “Dari hati yang terdalam, saya mengucapkan selamat berpuasa bagi umat Islam di Mesir dan seluruh penjuru dunia Islam. Yang mana puasa telah merekatkan hati kita, lebih-lebih mendekatkan hati kita dengan Allah. Mudah-mudahan puasa kita diterima dan diberkahi Allah.”

Ucapan itu betul-betul menyentuh relung hati terdalam. Di satu sisi semakin membenarkan firman Tuhan di dalam al-Quran, bahwa puasa merupakan tradisi agama-agama sebelum Islam. Puasa merupakan medium untuk mencapai singgasana ketakwaan. Puasa adalah medium toleransi (QS al-Baqarah [2]: 183).

Paulus Shenouda menulis dengan sangat baik tentang hakikat puasa dan maknanya bagi kehidupan sehari-hari. Menurut dia, puasa pada hakikatnya bukanlah ritual yang membawa keutamaan pada jasad jasmani. Keutamaan puasa terletak pada upaya seseorang untuk meninggalkan ketamakan duniawi menuju keutamaan ruhani. Dengan demikian, puasa bukanlah menahan lapar belaka. Puasa lebih dari itu, itu jalan menuju asketisme batin.

Di sini, bilamana seseorang dalam puasanya tidak mencapai puncak hakikat, sesungguhnya ia belum memahami esensi puasa. Pernyataan Paulus Shenouda di atas menemukan momentumnya dalam tradisi Islam. Dalam sebuah hadisnya, Nabi Muhammad SAW senantiasa mengingatkan umatnya agar mengenali dan memahami esensi puasa. Ia bersabda, Berapa banyak orang berpuasa, tapi puasanya hanya sekadar menahan lapar dan dahaga.

Hadis itu sebenarnya ingin mengatakan, sumber segala masalah adalah ketamakan dunia. Berapa banyak masalah kemanusiaan yang disebabkan oleh ketamakan akan kekuasaan dan kekayaan. Sebab itu, puasa harus mampu melampaui ketamakan menuju kebersihan dan kepuasan batin.

Pada hakikatnya ketamakan duniawi tidak akan ada batasnya. Sementara kepuasan batin akan mampu dicapai setelah mampu melakukan olahbatin, seperti puasa. Puasa akan mengingatkan dan menyadarkan setiap makhluk Tuhan tentang adanya “yang lain” yang lebih penting daripada “aku” yang tamak dan rakus.

Pertobatan

Di sini, puasa merupakan ajaran yang sangat esensial dalam agama-agama. Sebab agama-agama hadir dalam rangka melawan ketamakan duniawi yang dilakukan penguasa-penguasa diktator. Yahudi, Kristen dan Islam adalah agama-agama yang hadir untuk membela kemanusiaan dan melawan ketidakadilan, ketamakan, dan kebiadaban yang dilakukan penguasa pada zamannya.

Karen Armstrong menyatakan agama-agama merupakan transformasi agung (the great transformation), yang membawa ajaran tentang kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Masalahnya, pemeluk agama sering kali lupa akan esensi dari agama mereka, yaitu dengan cara menjadikan agama sebagai justifikasi dan legitimasi bagi kepentingan mereka. Karena itu, pada akhirnya agama jauh dari poros aksisnya.

Shenouda menambahkan dalam tulisannya, puasa tidak akan sempurna bilamana tidak disertai dengan pertobatan. Bilama seseorang yang berpuasa sudah mampu memahami hakikat puasa, ia akan melakukan pertobatan. Di sini, salah satu buah dari puasa adalah kejernihan pikiran dan hati-nurani. Puasa akan menyegarkan dan mencerahkan pikiran dan hati-nurani, sehingga mampu menjadi oase bagi upaya pembangunan masyarakat yang mempunyai keadaban dan peradaban adiluhung.

Puncaknya, puasa akan mampu membangun kesadaran tentang pentingnya membantu kaum lemah, meningkatkan kebaikan dan mengetuk pintu sedekah. Setelah puasa naik ke singgasana nilai-nilai ketuhanan, pada akhirnya puasa turun ke bumi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Dalam hal ini, puasa mempunyai keutamaan yang luar biasa. Puasa dapat menjadi salah satu harapan untuk memperbaiki rapuhnya tatanan kemanusiaan. Di tengah menguatnya ambisi kepentingan yang berbasis bendera kelompok dan golongan tertentu, puasa diharapkan dapat menjadi kunci utama bagi terbentuknya kesadaran tentang adanya “yang lain”.

Shenouda telah menjadi salah satu contoh penting bagi tafsir otentik terhadap pilar agama. Puasa merupakan common platform di antara agama-agama agar saling mengingatkan tentang esensi di balik ajaran yang terdapat dalam setiap agama.

Tradisi Toleransi

Apa yang dilakukan Shenouda dalam tulisannya di atas bukanlah hal baru. Bagi masyarakat Mesir hal itu sudah menjadi bagian integral dari relasi antaragama. Sudah menjadi tradisi, setiap bulan puasa, pemuka Kristiani khususnya kalangan Koptik, mengundang kalangan Muslim untuk berbuka puasa di gereja. Begitu pula gayung bersambut dilakukan kalangan Muslim, yaitu dengan cara mengundang kalangan non-Muslim untuk ikut menyemarakkan acara kebudayaan islami, seperti forum dialog ilmiah (al-muntada al-tsaqafi), yang biasanya dilaksanakan oleh kementerian urusan wakaf. Tradisi toleransi semacam ini telah menjadi khazanah kultural yang dapat menjadi batu-bata bagi kukuhnya bangunan toleransi di Mesir.

Di sini tesis yang menyatakan, pemuka agama merupakan manifestasi dari umat betul-betul menemukan momentumnya. Pemuka agama merupakan teladan bagi toleransi di tengah keragaman umat. Toleransi pada hakikatnya merupakan ajaran yang inheren dalam setiap agama, karenanya tidak perlu dikhawatirkan bilamana muncul hubungan dialogis antara agama-agama. Justru sebaliknya, yang harus dikhawatirkan adalah bilamana agama-agama selalu dikonfrontasikan dengan dalih sejarah dan pandangan abad kegelapan.

Belajar dari Mesir, tradisi toleransi yang sudah mendarah-daging membuat mereka tidak perlu payung peraturan untuk membangun toleransi. Sebab esensi agama-agama bukanlah institusi atau kulit luar dari agama, melainkan ajaran- ajaran yang terkandung di dalamnya.

Di Tanah Air, tradisi toleransi yang bersifat praksis sebagaimana ditunjukkan Paulus Shenouda III di atas, telah mulai dirintis Sinta Nuriyah. Dengan pelbagai kalangan Kristiani di Bandung, Jawa Barat, ia dundang untuk acara buka bersama mereka. Hal itu menjadi tanda baik bagi tumbuhnya benih-benih toleransi di masa mendatang. Sebab cara yang demikian makin memberikan pencerahan pada publik, bahwa dengan puasa keinginan untuk membangun kerukunan dan toleransi sebenarnya harus senantiasa tumbuh. Puasa pada intinya ingin membangun kesadaran tentang pentingnya menyadari perbedaan dan melampauinya untuk membangun praksis toleransi.

Dengan demikian, memaknai puasa harus mampu diinternalisasi dalam kehidupan nyata, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sebuah negara yang dihuni beragam agama, suku dan afiliasi politik, ajaran spesifik keagamaan seperti puasa harus mampu menggugah kesadaran publik tentang pentingnya toleransi dalam rangaka membangun pemahaman yang baik tentang pentingnya pluralisme di dalam negara yang menjunjung tinggi persamaan.

Toleransi berbasis iman seperti nilai-nilai adiluhung puasa akan semakin menyadarkan kita semua, bahwa agama-agama harus bergandengan tangan untuk mengambil faedah yang sebanyak-banyaknya dari setiap pilar ajarannya. Lebih-lebih dalam ajaran yang juga dianut dan dilakukan agama-agama lain.

Paulus Shenouda III memberikan teladan baik pada kita, pada hakikatnya agama-agama mempunyai kesamaan visi tentang pentingnya menjadikan agama sebagai elan vital bagi terwujudnya kemanusiaan di tengah-tengah keragaman publik.

Toleransi adalah ajaran yang mendarah-daging dalam agama-agama. Sebab itu, tugas setiap agamawan yaitu menggali ajaran toleransi sebanyak dan sesering mungkin, sehingga pelbagai konflik dan kebencian yang kerap kali digunakan sebagian kelompok yang mengatasnamakan agama dapat diatasi dengan menggunakan tradisi dan doktrin yang terdapat di dalam agama. Dengan demikian, agama dapat men-jadi jalan menuju pembebasan dari pandangan dan sikap intoleran.

Penulis adalah Direktur Moderate Muslim Society (MMS); buku terbarunya yang akan terbit, Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme

Last modified: 20/9/07


 

CATATAN JAKARTA

Almarhum Sasongko Soedarjo

Sabam Siagian

Sudah pasti tidak semua kalangan pembaca harian ini mengenal almarhum Sasongko Soedarjo. Namun, kalaupun kita uraikan beberapa aspek dari sosok kepribadiannya, maksudnya supaya Anda juga dapat berkenalan dengan berbagai dimensi manusia Indonesia yang tidak begitu menonjol ke permukaan.

Berita meninggalnya saja merupakan kejutan. Kamis sore (30/8), setelah bermain tenis di kompleks harian Suara Pembaruan di daerah Cawang, ia mengalami serangan jantung yang fatal. Meskipun cepat dilarikan ke Rumah Sakit UKI, namun tidak tertolong lagi. “Koko” (sebutan akrabnya) dipanggil pulang oleh Allah Bapa Maha Pencipta.

Seorang rekan dekat atau anggota keluarga yang tiba-tiba meninggal, memaksa kita yang ditinggalkan segera mencetak sebuah potret di ingatan kita masing-masing, tentang almarhum atau almarhumah.

Khusus tentang Koko Soedarjo, maka ingatan saya bukan saja sebagai rekan sekerja di organisasi penerbitan harian Suara Pembaruan. Karena Keluarga Soedarjo dan Keluarga Siagian, atau konkretnya almarhum Pak Soedarjo, ayah Bung Koko, almarhum Pendeta I Siagian, sebelum Perang Pasifik dan pendudukan militer Jepang tahun 1942, sudah seperti bapak dan anak di lingkungan Gereja Kwitang. Maka, hubungan kerja dengan Koko Soedarjo dan saya bukan sekadar “business like” saja.

Terakhir kami jumpa pada hari Rabu, 22 Agustus lalu, di gedung harian Suara Pembaruan. Sekali sebulan diselenggarakan Dewan (Penasihat) Redaksi untuk memberikan masukan kepada jajaran redaksi dalam mengolah pemberitaan tentang berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Ketika memimpin rapat tersebut, Koko Soedarjo yang duduk di sebelah kiri saya, tampak berdiam diri saja. Dialah yang selalu mendorong diselenggarakannya rapat bulanan Dewan (Penasihat) Redaksi ini supaya cakupan liputan harian Suara Pembaruan selalu setia pada misinya (“Memperjuangkan Harapan Rakyat Berdasarkan Pancasila”).

*

Koko Soedarjo memasuki bidang usaha persuratkabaran setelah bekerja di beberapa perusahaan internasional. Dengan ijazahnya, master of business administration dari University of California, sebenarnya ia dapat mengembangkan karier yang gemilang di perusahaan multinasional. Ketika ia mulai bekerja sebagai Direktur Keuangan PT Media Interaksi Utama, penerbit harian Suara Pembaruan, kuat dugaan saya bahwa hal itu terjadi karena dorongan ayahnya, Bapak Soedarjo.

Harian Sinar Harapan dilarang terbit pada Oktober 1986, setelah berumur 25 tahun. Karena kesalahannya dianggap fatal oleh pemimpin Orde Baru, maka larangan itu mutlak. Dengan susah payah diusahakan sebuah harian baru dengan nama baru dan penerbit baru, terbit. Tapi secara intern disepakati bahwa jiwa Sinar Harapan dan misinya untuk memperjuangkan keadilan, meskipun dalam keterbatasan yang ada, tetap dipertahankan.

Meskipun saya tidak ikuti dari dekat perkembangan terbitan baru itu, karena sudah bertugas sebagai pemimpin redaksi harian berbahasa Inggris The Jakarta Post (PT Sinar Kasih, penerbit Sinar Harapan yang diberedel 1986, ikut menjadi partner dalam usaha bersama menerbitkan harian berbahasa Inggris yang berkualitas), namun saya duga, juga disepakati bahwa koran baru Suara Pembaruan dikelola secara terbuka dan accountable. Pada tahap inilah alm Pak Soedarjo yang sebenarnya sudah menikmati reputasi sebagai usahawan sukses di beberapa bidang lainnya, mendorong putra tertuanya, Sasongko, untuk bersedia menjadi Direktur Keuangan.

Selama 20 tahun, dari 1987 sampai 2007, Koko memikul berbagai tanggung jawab sampai bertugas sebagai Presiden Direktur PT MIU, penerbitan harian Suara Pembaruan. Dan, saya sebagai Presiden Komisaris. Pada tahun-tahun harian tersebut mengalami kesulitan sebagai dampak krismon 1997/1998 dan minat terhadap koran sore secara berangsur berkurang, di situ tampak sifat kebapakan Koko Soedarjo.

Secara berkelekar saya berkomentar, “Dia bukan eksekutif yang jitu”. Maksudnya, meskipun Dewan Komisaris sudah memberikan mandat untuk merumahkan sejumlah karyawan demi penghematan, namun Koko sebagai Presiden Direktur berusaha mengundurkan proses tersebut. Di balik setiap nama seorang karyawan, ia bayangkan keluarga yang nantinya menderita.

Saya juga ingat, beberapa tahun setelah Reformasi, ketika harian Suara Pembaruan masih lumayan bisnisnya, Koko Soedarjo benar-benar sakit hati dan mengeluh kepada saya secara tulus. Rupanya ada rekan yang mulai beragitasi bahwa setelah Reformasi merekah dan demokrasi mulai pulih, maka Suara Pembaruan sebagai “anak haram” tidak punya tempat lagi, dan lebih baik ditutup saja.

Logikanya, koran yang menjadi korban pemerintahan yang sewenang-wenang perlu dihidupkan. Padahal, dalam rapat-rapat gabungan direksi dan komisaris, kami secara intensif berusaha mencari jalan keluar. Yang membuat Koko begitu sakit hati, karena rekan yang beragitasi itu seperti tidak menghargai sikap keterbukaan harian Suara Pembaruan.

*

Kepergian Sasongko Soedarjo secara mendadak setelah bergumul dengan segi manajemen dan bisnis dari persuratkabaran mendorong kolomnis ini untuk merenungkan sejenak ten- tang peranan dan masa depan bidang penerbitan, jurnalistik, dan komunikasi digital di Indonesia. Negeri ini secara sosiologis sedang bergolak mencari keseimbangan baru dan profil baru.

Apakah bangsa ini yang sudah melebihi 220 juta warga tersebar di Nusantara yang amat luas, dengan bentuk geografis yang unik, dapat mempertahankan dan mengembangkan kerukunan yang harmonis, saling menghormati latar belakang keagamaan dan kesukuan, serta pandangan politik sesama warga, hal itu tergantung dari kualitas dan komitmen dari mereka yang bertugas di bidang penerbitan, jurnalistik, dan komunikasi.

Meminjam peristilahan dari sebuah lagu yang pernah populer, mereka menggenggam di tangan mereka sekaligus “madu dan racun”. Para penerbit, wartawan, dan komunikator, pada umumnya dapat mengobarkan konflik dan kebencian antarberbagai suku dan pengikut agama, ataupun antarpendukung politik yang berlainan, sehingga berantakanlah kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia.

Namun, bidang penerbitan, jurnalistik dan komunikasi digital, dapat merupakan faktor efektif untuk mendorong pandangan akal sehat, mengembangkan iktikad untuk memahami dan menghargai adat istiadat suku lain, nilai-nilai keagamaan yang berlainan, serta pandangan politik yang aneka ragam.

Justru dalam situasi dan kondisi Indonesia, maka asas pluralisme wajib kita pegang teguh. Kalau tidak, kita akan tercerai-berai sebagai bangsa.

Bagaimana merekrut orang-orang dan angkatan muda di bidang penerbitan, jurnalistik, dan komunikasi digital yang profesional, yang memiliki komitmen terhadap apa yang digambarkan di atas dan tetap yakin akan masa depan Indonesia yang pluralis?

Keluarga Besar Soedarjo adalah contoh baik. Almarhum Bapak Soedarjo, setelah sukses di berbagai bidang usaha, ikut berkarya di bidang persuratkabaran. Ia adalah perintis dari percetakan Sinar Agape Press yang mencetak koran Sinar Harapan, kemudian Suara Pembaruan. Ia juga mendorong pembangunan gedung kantor penerbit dan redaksi Sinar Harapan dan Suara Pembaruan. Putranya, Sasongko, meninggalkan perusahaan multinasional supaya dapat menerapkan pengetahuannya tentang administrasi bisnis modern untuk penerbitan koran dan buku yang dapat meningkatkan kecerdasan bangsa.

Dan putra Koko Soedarjo, Alvin, sekarang reporter muda di harian berbahasa Inggris, The Jakarta Post. Ia diterima setelah melalui berbagai tes tanpa mengandalkan nama ayahnya yang menjadi komisaris badan penerbit harian tersebut.

Saya dengar dari seorang rekan di The Jakarta Post, ketika Alvin sedang menangani sebuah berita Kamis sore itu, ia mendapat telepon tentang musibah yang menyergap ayahnya. Dengan tentang Alvin menyelesaikan beritanya, menyerahkan kepada redaktur desk-nya. Dan kemudian pergi tanpa menampakkan kegelisahan ataupun kerisauan. “Dia memperlihatkan bakat seorang wartawan yang ulung: tenang, sambil menyelesaikan tugas yang sedang ditangani.”

Pasti sejumlah keluarga besar seperti Keluarga Besar Soedarjo dengan anggota-anggota keluarga yang serbaberbakat dan terikat pada asas demokrasi, pluralisme, dan toleransi, tersebar di berbagai lokasi wilayah Indonesia. Pasti kita sedih dengan meninggalnya Sasongko Soedarjo secara mendadak. Namun, kita tidak boleh pesimistis, bahwa dengan kepergiannya itu, perjuangan menuju pemantapan demokrasi, pluralisme dan toleransi, akan menjadi kendur.

Penulis adalah pengamat perkembangan po litik nasional dan peranan media di Indonesia

Last modified: 31/8/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Kapan Gabriel Menjemput Kita?

Christianto Wibisono

Hari Kamis 30 Agustus Dr Onghokham dan Bung Sasongko Soedarjo dijemput oleh Malaikat Gabriel mewakili Tuhan untuk meninggalkan dunia, kita semua, keluarga, kawan, kerabat, dan handai-tolan. Hari Jumat sore, Hermawan Sulistyo dalam peluncuran buku Mencari Indonesia oleh Riwanto Tirtosudarmo, menyatakan dengan sinis bahwa Indonesia sudah meninggal dunia, karena sulit dicari untuk diketemukan.

Kikiek, panggilan akrab calon gubernur Jatim itu, menyatakan akan “mencari” Indonesia pada resepsi HUT Malaysia di Hotel Shangri-La pukul 17.00 WIB. Diskusi dihadiri Menhan Juwono Sudarsono, dipandu Sobary yang merupakan promotor pendorong saya ikut mendaftar ke KPK.

Setahun lalu saya mengalami musibah yang nyaris mengakibatkan jiwa saya bisa “meninggalkan dunia”. Pada 29 Agustus saya dioperasi sinus oleh Dr Vijaj Anand di New York Presbyterian Hospital (NYPH). Operasi berlangsung dari pukul 9.00 sampai 12.00 dan ketika bangun pukul 13.00 sudah boleh makan puding.

Tetapi, pukul 15.00 terjadi perdarahan yang menakutkan tapi segera bisa distop dalam satu jam. Kemudian saya boleh keluar dari NYPH hari Jumat ke apartemen dan hari Minggu sudah makan bersama keluarga Edward Soeryadjaya di Chinese Restaurant di Manhattan East.

Hari Senin 4 September, Labor Day setelah makan siang saya kembali mengalami perdarahan hebat dan diangkut dengan ambulans ke St Vincent Hospital. Selama satu jam ditelantarkan sehingga saya dilarikan kembali ke NYPH. Untung lalu lintas agak lega karena libur Labor Day. Dokter di NYPH berkata kalau saya telat beberapa menit lagi pasti sudah akan “meninggalkan dunia”.

*

Sejak pukul 15.00 tanggal 4 September 2006 sebetulnya saya sudah bertemu Gabriel dalam kondisi semikoma dan penuh kekhawatiran terhadap kemungkinan musibah menjadi vegetatif, bila metabolisme otak terdisfungsi karena kekurangan darah.

Gabriel dengan serius bertanya: “Menurut daftar reservasi umur yang ada di sini, Anda belum waktunya check in. Tapi seandainya Anda diberi bonus untuk hidup kembali ke dunia apa yang akan Anda lakukan?”

“Ya, selama saya masih bisa menulis saya akan terus menulis untuk menyumbangkan pemikiran bagi Indonesia dan kemanusiaan dalam usia pensiun saya dari Washington DC,” jawab saya pasrah.

“Tahun 1984 Anda sudah minta perpanjangan umur ke- tika perdarahan akibat wasir pecah di RS Husada. Waktu itu Anda mohon supaya diizinkan menyaksikan ananda Astrid yang baru berumur 4 tahun menginjak dewasa. Sekarang Astrid sudah berumur 26 tahun, Anda mau dalih apa lagi?” bentak Gabriel serius.

“Wah saya kan sudah kakek yang kepingin ngemong cucu saja, tut wuri handayani bagi generasi muda dengan sumbangan pemikiran tulisan mendidik tiap minggu sekali,” kata saya ingin santai saja terus menjadi pengamat, mencermati diplomasi global.

“Anda ini siapa berani tawar-menawar dengan Tuhan yang berdaulat mutlak bahkan terhadap Abraham, Ayub, dan siapa saja. Itu kan artinya status quo dan Anda belum atau tidak mensyukuri bonus hidup yang akan Anda terima,” bentak Gabriel serius.

“Saya mohon ampun, tidak bermaksud bo ceng li (tidak membalas budi) dengan Tuhan. Semua adalah kedaulatan Tuhan yang lebih bijaksana dari pemikiran dangkal manusia. Baiklah, saya akan menyumbangkan pengalaman dan jaringan yang telah saya bina selama delapan tahun bermukim di AS untuk turut mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia dalam diplomasi global.”

Oke, kalau kamu bisa memberi nilai tambah yang lebih besar dari sekadar menulis dan mengemong cucu, silakan kembali ke bumi menikmati bonus hidup dengan tetap sadar bahwa predestinasi selanjutnya berada di tangan Tuhan YMK. Kapan Anda akan saya jemput for good, itu adalah rahasia Tuhan yang di luar kekuasaan saya (Gabriel).”

*

Cuplikan dialog sekitar empat jam, yang buku lengkapnya sedang saya susun secara lebih terperinci itu mendorong saya untuk mendirikan the Global Nexus Institute (GNI) pada 10 April 2007. Agenda kerja GNI adalah membantu memberikan masukan, sumbangan pemikiran, dan pendayagunaan jaringan untuk kepentingan leverage diplomasi RI.

Ketika menulis kolom ini saya baru saja menjenguk kedua rekan Dr Onghokham dan Bung Sasongko Soedarjo yang telah dijemput Gabriel mendahului kita semua. Salah satu percakapan tentang Bung Sasongko yang dijemput mendadak adalah bahwa manusia harus menghadapi kemungkinan yang malah lebih buruk dari “meninggal dunia” secara mendadak.

Kondisi hidup segan mati tak mau, hidup tidak mati belum, manusia menjadi “vegetatif”. Hidup hanya berlangsung karena mesin infus dan peralatan, tapi jiwa belum total meninggalkan jasad yang sudah tidak berfungsi normal 100 persen. Kondisi vegetatif itu sangat menyedihkan bagi si penderita maupun keluarga, kerabat, dan kenalan. Syukur kepada Tuhan, dua rekan itu dijemput dengan tenang.

Merenungkan kepergian dua sahabat, dan metafora Hermawan Sulistyo bahwa Indonesia itu seolah ada tapi impoten, namun dibilang bubar, ternyata masih ada, mungkin nyaris dalam kondisi “vegetatif” dibanding nation state (negara bangsa) lain yang lebih assertive, lebih percaya diri, lebih proaktif, berkinerja, dinamik, produktif, efektif, dan kreatif. Setiap saat manusia bisa dijemput oleh Gabriel dalam segala usia.

Mengikuti denyut jantung NKRI yang disayangi, ditangisi, dan dicintai secara abstrak oleh masyarakat awam maupun dijadikan slogan oleh elite manipulatif, saya melihat bahayanya NKRI menjadi nation state dalam kondisi “vegetatif”. Karena elite maupun massanya munafik.

Di mulut berteriak tentang antikorupsi, tapi nyaris semua terjebak dalam falsafah Jayabaya, ikut arus KKN dan money politics. Pidato tentang reformasi politik, tapi tingkah laku Ma- chiavellian gaya Ken Arok, pembunuhan politik model Munir, rekayasa politik untuk menghancurkan lawan politik melalui character assassination.

*

Petang ini, Senin 3 September pukul 16.00-17.00, saya menjalani tes final dari panitia seleksi KPK terhadap 26 orang yang akan diseleksi menjadi 10 orang untuk diserahkan kepada Presiden. Selanjutnya ke DPR untuk menentukan lima pemimpin KPK periode 2008-2012.

Kebetulan genap satu tahun yang lalu, 4 September pukul 15.00-19.00 saya mengalami testing Gabriel. Jika saya diberi bonus hidup lagi apa yang saya lakukan di dunia. Testing masuk jajaran KPK ini merupakan salah satu dari upaya saya untuk memenuhi janji dialog dengan Gabriel. Tentu saja dengan pemahaman penuh doa Reinhold Niebur: God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can and the wisdom to know the difference.

Penulis adalah pengamat masalahmasalah nasional dan internasional

Last modified: 3/9/07


 

Mendagri Baru, Kenapa Bukan Sipil?

Boni Hargens

Antara demonstrasi dan demokrasi, jaraknya dekat sekali. Malah terkadang tak ada jarak. Ilmu politik sendiri menempatkan demonstrasi sebagai salah satu bentuk partisipasi politik, walau kategorinya nonformal (Huntington & Nelson, 1976; Stasiulis, 1997; Frideres,1997). Lalu partisipasi formal mengacu pada keterlibatan politik secara prosedural, melalui mekanisme legal yang sah.

Dalam praktik, partisipasi formal tidak selalu paling efektif. Rakyat memilih wakil dalam pemilu, misalnya, untuk duduk dalam sistem politik mengatasnamakan seluruh rakyat. Ketika kekuasaan berlangsung, si wakil malah membentang jarak, lalu rakyat terabaikan.

Fakta politik macam inilah yang membidani berbagai bentuk partisipasi politik nonformal seperti aksi protes jalanan. Ada yang dilakukan secara santun, tapi tidak jarang secara vulgar. Semuanya risiko logis dari kegagalan politik secara sistemik. Tapi apakah setiap demonstrasi selalu mengusung keluhuran teleologis?

Mungkin ini pula pertanyaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, ketika menyentil tiga nama untuk bursa jabatan Menteri Dalam Negeri (Mardyanto, M Yasin, dan Sutiyoso), tiba-tiba ada kelompok yang mengaku diri “mahasiswa” mendesak Presiden agar Mardiyanto dicoret dari bursa pencalonan, atas tuduhan korupsi dalam pengadaan alat berat pemadam kebakaran.

Bahkan setelah Mardiyanto resmi menjabat Menteri Dalam Negeri, aksi itu terus berjalan dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan perkara tersebut. Boleh jadi, ini bola liar yang sengaja dimainkan oleh “tangan” tertentu yang turut berkepentingan dengan jabatan men-dagri ini. Tapi sebagai input, tuduhan itu perlu disikapikan secara hukum.

Silaturahmi Politik

Lepas dari itu, Mardiyanto cukup pantas untuk posisi menteri. Sebagai mantan gubernur, ia sudah membuktikan kapabilitasnya. Lulus Akademi Militer tahun 1970, memimpin Departemen Taktik di Akademi Militer (1993-1995), Panglima Kodam IV/Diponegoro 1997-1998, bahkan Gubernur Jawa Tengah periode 1998-2003 dan periode 2003-2008 adalah deretan pengalaman yang patut diperhitungkan. Lalu kedekatan Mardiyanto dengan PDI-P, yang mengusungnya ke kursi gubernur, menjadi poin plus karena memang Yudhoyono membutuhkan islah politik untuk mendamaikan keadaan hingga 2009.

Lalu, Sutiyoso memang tak kalah rekam jejaknya. Lulus akademi militer 1968, menjabat Kepala Staf Kodam Jaya tahun 1994, Gubernur Jakarta periode 1997-2002, berlanjut pada periode 2002-2007. Bahkan ia menjabat Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia masa jabatan 2004-2008, dan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia masa bakti 2006 – 2011. Tapi di balik itu, kepribadian Sutiyoso yang agak agresif bukan figur yang pas untuk Yudhoyono yang cenderung memerlukan kolega permisif. Yang ditakutkan, dalam perjalanan, Sutiyoso berpotensi menjadi lawan, seperti halnya Yudhoyono dengan Megawati dulu.

Calon lain, Letnan Jenderal M Yasin, barangkali tidak setua kedua rekannya dalam berpolitik. Garam politik yang dimakan pun tak begitu banyak. Tapi sebagai teman seangkatan di Akabri, anak buah di deputi politik ketika Yudhoyono menjabat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada Pemerintahan Megawati Soekarnoputri, plus didukung Partai Demokrat, M Yasin sebetulnya cukup berpeluang terpilih. Tapi M Yasin kurang menguntungkan dibanding Mardiyanto yang cukup dekat dengan PDI-P.

Terpilihnya Mardiyanto adalah strategi merapatkan tali silaturahmi politik. Lagi pula, dukungan Partai Demokrat jelas bukan jaminan, apalagi sudah ketahuan bahwa PD kurang cerdas memainkan bola politik di parlemen untuk mengamankan posisi Yudhoyono. Dan tampak hingga detik-detik pengangkatan Mardiyanto, Presiden bertindak mandiri atas nama hak prerogatifnya, tanpa intervensi Partai Demokrat.

Bahkan demonstrasi menentang Mardiyanto bukan pertimbangan penting bagi Presiden untuk mengubah ketetapannya atas Mardiyanto. Terlepas dari itu, judul demonstrasi itu sendiri kurang elegan. Mestinya bukan soal Mardiyanto atau yang lain, tapi soal isu “militer atau sipil” dalam penentuan Mendagri, sehingga lebih menyentuh kepentingan umum.

Dulu pada masa Orde Baru, jabatan Menteri Dalam Negeri memang privilese militer karena terkait tujuan pembinaan politik yang ujung-ujungnya mau mengamankan Soeharto dan Golkar. Mestinya, setelah 1998, jabatan itu diserahkan ke tangan sipil. Mendagri adalah jabatan sentral untuk lingkup politik domestik. Oleh karena dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berlandaskan Supremasi Sipil (Civilian Supremacy), jabatan mendagri harusnya dipegang sipil.

Pasalnya, sang menteri harus benar-benar paham soal paket UU Politik yang sedang ditangani oleh DPR karena paket UU itu menentukan kualitas Pemilu 2009 dan nasib Indonesia beberapa tahun mendatang. Kalau menterinya tidak memahami prinsip kepemerintahan demokratis dan prinsip supremasi sipil, bisa dipastikan sang menteri bakal kewalahan menangani tugas-tugasnya. Tapi mari kita yakin, bahwa pengalaman mematangkan Mardiyanto dalam menjabat.

Empat Sebab

Namun hal ini tidak menghilangkan pertanyaan, kenapa mendagri bukan sipil?

Ada empat kemungkinan sebab. Pertama, belum ada kejelasan konseptual tentang apa itu supremasi sipil dalam domain demokrasi. Kalau konsep itu dipahami dengan jelas, mestinya presiden menyertakan nama sipil, minimal masuk bursa pencalonan saja.

Kedua, ada nuansa ketakutan pada pihak pemerintah, terutama Presiden sendiri, terhadap keamanan pemerintahan. Cemas ada intervensi yang berlebihan dari luar istana, lalu pemerintahan masuk kotak. Untuk mengatasi ketakutan ini, makanya mendagri mesti jenderal yang tahu betul apa maunya presiden, bila perlu harus seia-sekata dengan presiden.

Ketiga, mendagri militer juga menggambarkan betapa Presiden Yudhoyono sendiri belum percaya sepenuhnya terhadap sipil dalam menangani politik dalam negeri. Untuk konteks elite sipil kita sekarang, terutama yang dari partai politik, kesimpulan itu logis. Apalagi gejolak separatis masih merupakan “bom waktu” di banyak tempat seperti Aceh, Ambon, dan Papua.

Keempat, posisi politik Mendagri cukup strategis untuk Pemilu 2009. Sebagai menteri, ia mengontrol seluruh birokrasi di Indonesia. Posisi ini tentulah strategis untuk memobilisasi dukungan bagi calon incumbent dalam Pilpres 2009. Lagi pula bukan hal baru di Indonesia, birokrasi selalu diberdayakan sebagai kekuatan politik.

Akankah Mardiyanto begitu? Waktu akan membuktikan, terima kasih Mardiyanto mengalir ke Yudhoyono ataukah ke PDI-P yang telah membesarkannya dari Jawa Tengah hingga Jakarta.

Empat kemungkinan ini kiranya tidak mengaburkan prinsip bahwa seorang menteri dalam negeri haruslah pribadi yang paham betul prinsip pemerintahan sipil, mengetahui secara komprehensif dinamika politik dalam negeri dan berpengalaman di bidang pemerintahan. Persis inilah syarat sekaligus tuntutan yang harus dipenuhi oleh Mendagri baru Mardiyanto.

Selamat bertugas, Pak Menteri!

Penulis adalah Pengajar Ilmu Politik UI; Direktur Riset Parrhesia Institute, Jakarta

Last modified: 3/9/07


 

APBN, Tak Putus Menuai Kritik

Rizal Djalil

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2008 disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan sidang paripurna DPR, 16 Agustus 2007. Penyampaian nota keuangan yang menandai pidato kenegaraan tersebut seperti biasanya selalu dinantikan hampir segenap lapisan masyarakat, mulai dari pegawai negeri sipil hingga kalangan pengusaha.

Berbagai reaksi atas kebijakan anggaran dan belanja tersebut selalu mengemuka di hadapan publik, mulai dari yang puas hingga ke kelompok tertentu yang mempermasalahkan jumlah anggaran dinilai belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Jika tahun lalu pidato kenegaraan Yudhoyono menuai kritik, karena data yang disajikan dinilai tidak akurat, pada tahun ini sejumlah kalangan di parlemen menyoroti komposisi anggaran untuk pendidikan yang belum mencapai 20 persen dari total anggaran sesuai yang diamanatkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Bahkan, sehari setelah pidato tersebut, sejumlah anggota DPR mulai menggalang kekuatan untuk menanyakan hal itu dengan menggunakan hak interpelasi. Hak inilah yang kerap menjadi senjata kalangan tertentu di DPR mengecam berbagai kebijakan yang diputuskan pemerintah.

Tanpa bermaksud membela pemerintah, niat mempertanyakan porsi anggaran pendidikan terlalu dini untuk dipertanyakan mengingat apa yang disampaikan Presiden baru sebatas nota dan rancangan APBN. Rancangan tersebut masih butuh proses panjang sebelum menjadi produk UU yang menetapkan APBN.

Proses pembahasan dengan menyisir setiap pos anggaran antara tim pemerintah dan tim Panitia Anggaran biasanya berlangsung cukup alot, karena menyangkut kelayakan jumlah anggaran dan jenis-jenis proyek yang harus didanai. Biasanya, tim dari masing-masing sektor dan departemen terkait memaparkan program-program yang akan dilaksanakan beserta besarnya anggaran pada tahun bersangkutan. Kemudian, Panitia Anggaran melakukan pendalaman dan penilaian tentang besarnya anggaran, sebelum mengusulkan pengesahannya di paripurna.

Dengan demikian, agak keliru jika satu sektor tertentu misalnya pendidikan harus mendapat persentase 20 persen yang sudah dipatok mengikuti volume anggaran. Bagaimana jika volume anggaran meningkat dalam jumlah yang besar setiap tahun, sementara, jumlah sekolah yang diperbaiki semakin berkurang, karena sudah direnovasi secara bertahap setiap tahun anggaran? Demikian juga, jumlah siswa yang layak mendapat beasiswa jumlahnya tidak sebesar pertambahan volume APBN yang tiap tahun bisa meningkat hingga puluhan triliun.

Dari Depdiknas sendiri, volume anggaran yang mereka ajukan tidak akan mampu mencapai 20 persen. Dengan total volume anggaran yang mencapai Rp 836,47 triliun, mereka harus membuat berbagai proyek hingga Rp 167,3 triliun, agar kuotanya bisa terpenuhi.

Padahal, dari volume yang disampaikan departemen tersebut hanya mampu mencapai Rp 43 triliun. Jika demikian, apakah Depdiknas harus dipaksa memakai sejumlah anggaran yang seharusnya jadi kuota mereka? Bukankah, tindakan ini akan mendorong jajaran Depdiknas membuat proyek-proyek siluman dengan mark up anggaran seperti pengadaan buku paket yang silih berganti, tetapi isinya tetap sama?

Sedangkan, dari dana yang sudah dialokasikan tahun lalu saja, masih sering masuk dalam sisa anggaran lebih (SAL), karena tidak terserap sepenuhnya.

Kondisi-kondisi seperti ini yang kadangkala diperdebatkan, padahal dari awal landasan penetapan 20 persen dari UU Sisdiknas kurang tepat, karena tidak dinamis mengikuti kenaikan volume anggaran. Seharusnya, Depdiknas diminta membuat kajian berapa persen kenaikan anggaran pendidikan setiap tahun dengan memperhitungkan berbagai variabel seperti inflasi, rata-rata bangunan sekolah yang harus dibangun dan direnovasi, serta penambahan jumlah siswa yang harus mendapat beasiswa.

Mengawasi

Indikator perhitungan seperti itu jauh akan lebih efektif, ketimbang menetapkan volumenya terlebih dahulu, kemudian membuat pos-pos anggaran dengan tujuan supaya semua anggaran habis terpakai. Bukankah pola penganggaran seperti itu merupakan pola lama di birokrasi yang menyebabkan korupsi mengakar, sehingga sangat sulit mencabutnya?

Pendapat Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional direvisi patut dipertimbangkan, khususnya kalau guru menginginkan peningkatan kesejahteraannya. Sebab anggaran pendidikan sebesar 20 persen, tidak termasuk gaji guru. Dengan demikian, kata Wapres, gaji guru akan menjadi bagian dari anggaran pendidikan tersebut.

Wapres mengatakan, dalam UUD 1945 ditegaskan, salah satu tugas negara adalah mencerdaskan bangsa, termasuk sekolah, guru, murid dan proses pendidikannya. Sebab itu, semestinya gaji guru adalah bagian dari anggaran pendidikan.

Beberapa politisi di Senayan yang bersikukuh dengan meminta rekannya di Panitia Anggaran supaya kuota 20 persen untuk pendidikan dalam APBN 2008 direalisasikan, memang agak sulit untuk disalahkan, karena konstitusi mengamanatkan seperti itu. Kendati demikian, kalau produk konstitusi keliru seharusnya tidak ada alasan untuk meluruskannya. Toh, produk tersebut hasil ramuan di Senayan juga.

Dari analisa tersebut sangat jelas, keinginan menginterpelasi kuota anggaran pendidikan ini sebenarnya hanya dibungkus dengan kiasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi sesungguhnya tujuan yang sebenarnya dari beberapa partai hanya ingin membentuk citra di mata masyarakat bahwa pemerintah tidak memperhatikan sektor pendidikan.

Selain itu, ada kelompok-kelompok tertentu yang meneriakkan soal pendidikan ini dengan tujuan merebut simpati masyarakat, karena dicap sebagai kelompok yang memperjuangkan dan peduli terhadap pendidikan.

Kita memang sering lupa, fungsi pengawasan terhadap anggaran jauh lebih penting, ketimbang mempersoalkan volume. Efektif tidaknya penyaluran anggaran yang sudah ada, serta bagaimana dampaknya terhadap sektor itu sendiri jauh lebih mulia ketimbang mempolitisasi kebijakan pemerintah dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

Hal yang terpenting sebenarnya mengawasi pemerintah khususnya dalam mengeksekusi anggaran yang sudah dialokasikan, agar betul-betul tepat sasaran dan terserap dengan baik. Evaluasi di tengah tahun berjalan dan akhir tahun anggaran lebih berarti, ketimbang membuang waktu untuk interpelasi di awal proses penggodokan anggaran.

Penulis adalah Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI

Last modified: 4/9/07


 

Identitas Keagamaan di Ruang Publik?

Oleh Uli Parulian Sihombing

Perjalanan reformasi di Indonesia telah memberikan tempat untuk munculnya identitas keagamaan di ruang publik. Peraturan daerah (perda) Syariat Islam dan Injil muncul di berbagai daerah di Indonesia. Inti dari perda tersebut adalah memunculkan identitas keagamaan di ruang publik, seperti kewajiban menjalankan hukum agama dan menggunakan simbol keagamaan di ruang publik. Apakah prinsip negara hukum memperbolehkan munculnya identitas keagamaan di ruang publik?

Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas negara hukum (the rule of law). Pakar ilmu sosial, Franz-Magnis Suseno (1990), melihat bahwa perlindungan HAM adalah salah satu elemen dari the rule of law, selain hukum yang adil. Kita bisa melacak akar prinsip the rule of law dari putusan-putusan pengadilan internasional seperti Pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM) Eropa dan Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mengetahui seberapa jauh posisi negara terhadap agama dan kepercayaan menurut the rule of law.

Perdebatan boleh atau tidaknya memunculkan identitas keagamaan di ruang publik telah lama menjadi perdebatan di Pengadilan HAM Eropa dan Komite HAM PBB. Komite HAM PBB memutuskan di dalam kasus K Binder Singh melawan Kanada bahwa negara dapat melarang penggunaan identitas keagamaan di ruang publik.

Larangan tersebut berdasarkan atas Pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik (SIPOL). Negara dapat melarang identitas keagamaan di ruang publik untuk melindungi hak dan kebebasan kelompok lain. Hal yang paling penting adalah negara harus mengambil posisi netral di dalam masalah keagamaan. Negara tidak boleh mengakomodasi identitas atau simbol agama ataupun kepercayaan.

Pengadilan HAM Eropa lebih tegas di dalam memutus perdebatan boleh atau tidaknya identitas keagamaan di ruang publik. Pengadilan HAM Eropa memutuskan di dalam Kasus Sahin melawan Turki bahwa negara harus melarang pemakaian identitas keagamaan di ruang publik. Sahin, seorang mahasiswi yang memakai jilbab, memprotes pelarang penggunaan jilbab di universitas negeri di Turki.

Sahin berargumen bahwa hak memakai jilbab adalah hak perempuan. Tetapi Pengadilan HAM Eropa berpendapat negara harus netral di dalam masalah keagamaan. Pelarangan pemakaian jilbab di universitas negeri di Turki bukan merupakan bentuk pelanggaran HAM karena terdapat nilai-nilai pluralisme dan toleransi yang lebih penting di dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Ancaman Totalitarianisme

The rule of law mensyaratkan agar negara harus mengambil posisi netral di dalam masalah keagamaan dan kepercayaan. Negara hanya boleh mengakomodasi pendidikan dan bahasa untuk kelompok-kelompok minoritas agama dan kepercayaan.

Sebaliknya, negara tidak boleh mengakomodasi identitas keagamaan dan kepercayaan baik kelompok mayoritas maupun minoritas di ruang publik. Keberadaan sekolah-sekolah keagamaan dan penggunaan bahasa untuk kelompok minoritas adalah sah atas dasar perlindungan kelompok-kelompok minoritas menurut Komite HAM PBB dan Pengadilan HAM Eropa ketika memutus kasus-kasus tersebut di atas.

Tidak seperti di Turki maupun Kanada, Konstitusi Indonesia tidak menjelaskan apakah negara sekuler atau tidak. Tetapi Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 secara tegas menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas the rule of law.

Perda Syariat Islam dan Injil sangat jelas bahwa negara tidak netral di dalam masalah keagamaan dan kepercayaan, dan melanggar Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945. Bahkan Perda Syariat Islam dan Injil mengancam pluralisme dan toleransi, di mana suatu hal yang sangat sulit untuk mendukung pluralisme dan toleransi ketika negara tidak netral di dalam masalah keagamaan dan kepercayaan.

Ketika negara sudah tidak netral di dalam masalah keagamaan dan kepercayaan, dengan mengabaikan prinsip the rule of law maka ancaman totalitarianisme tinggal di depan mata. Anak dan cucu fasisme akan kembali muncul tidak hanya dari paham ultra nasionalisme, juga dari mereka yang antidemokrasi dan the rule of law.

Penulis adalah alumni LLM Program Central European University (CEU) Budapest Hongaria; mantan Direktur LBH Jakarta

Last modified: 6/9/07


 

Geostrategi dari Globalisasi

Daoed Joesoef

Istilah “strategi” ditempa dari kata-kata Yunani, yaitu stratêgos dan stratos (tentara) serta agein (menjalankan). Walaupun strategi lahir di kancah peperangan, ia kini tidak bisa direduksi menjadi sekadar kiat berperang. Ia telanjur menjadi populer karena dikaitkan dengan setiap kegiatan yang berkisar pada suatu tujuan dan cara/jalan pencapaiannya atau, lebih sederhana lagi, setiap usaha yang membidik sebuah sasaran. Maka kata “strategi” menjadi sinonim dengan planning, programming, management, rational decisions, method, cara penggunaan, dan lain-lain.

Namun pengertian-pengertian yang aneka ragam itu tidak mengkhianati hakikat awal istilah strategi. Peperangan bukanlah suatu kerja kolektif biasa. Ia melibatkan banyak unsur masyarakat dan berisiko besar, termasuk nyawa manusia. Maka ia harus dipikirkan dan disiapkan masak-masak lebih dahulu.

Karena itu ia berwujud berupa keseluruhan keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan. Artinya, ia berupa rencana “alpha” guna menghadapi kejadian “A”, rencana “beta” untuk menanggulangi peristiwa “B”, dan lain-lain. Sejalan dengan ini ada aneka strategi: strategi ekonomi, strategi pertanian, dan lain-lain.

Jadi “strategi” keseluruhan operasi intelektual dan fisik yang diniscayakan untuk menanggapi, menyiapkan, dan mengendalikan setiap kegiatan kolektif di tengah-tengah konflik. Mengingat konflik yang diprakirakan terjadi itu melibatkan aneka macam kekuatan, strategi cepat terkait dengan politik, yang secara esensial berurusan dengan kekuatan dalam kiatnya mengendalikan pemerintahan masyarakat manusia, merespons aspirasi fundamental dari suatu kolektivitas, yaitu sekuriti dan kemakmuran. Berhubung konflik yang diprakirakan terjadi di muka bumi, lalu strategi dibuat “membumi”, menjadi “geostrategi”. Amat wajar bila terjalin hubungan idiil dan kerja antara geostrategi dan geopolitik.

Napoleon menegaskan, “politik dari negara-negara melekat dengan geografi mereka.” Menurut Bismarck, “yang tidak pernah berubah dalam politik negara-negara adalah geografi.” Sedangkan Spykman menyimpulkan, “para diktator berlalu, namun gunung-gunung selalu berada di tempatnya yang sama.”

Maka hubungan antara geostrategi dan geopolitik bagai lepat dengan daun. Sama-sama punya makna substansial sendiri, namun bila digabungkan menghasilkan nilai total yang jauh lebih besar daripada jumlah nilai individual masing-masing. Di samping itu peralihan dari politik ke strategi merupakan peralihan dari “kata” ke “perbuatan”. Politik menyatakan tujuan-tujuan, menggambarkan lawan. Berdasarkan data itu strategi memformulasikan sasaran, menetapkan agen- agen demi pencapaiannya dalam ruang dan waktu.

Ketahanan Nasional

Pemerintah dahulu pernah memiliki “angan-angan strategis”. Ia disebut “ketahanan nasional” atau national resilience, bersendikan ide-ide utopis yang mengambang. Walaupun sekarang jarang sekali dikumandangkan, ia bisa difungsikan kembali dengan syarat dibuat “membumi”.

Bila demikian ia dapat dipaparkan berupa rumus algebrais yang berlaku bagi negara mana pun, yang variabelnya dapat dikuantifikasi guna diketahui derajat ketahanan negara yang dicerminkannya dan dengan begitu bisa dibandingkan satu sama lain. Rumus tersebut, K=(U+N+E+M)x(t+c+s).

K, adalah ketahanan nasional. U, unsur masif, hasil gabungan (bobot) wilayah dan penduduk. N, sistem nasional, tata kerja dan tata cara negara demi mencapai suatu tujuan, yang mencerminkan derajat kemampuannya, kematangannya dalam berorganisasi. E, kemampuan ekonomi. M, kemampuan militer.

Selanjutnya t adalah tekad nasional, dalam dirinya merupakan aspek mental dari pembentukan negara-bangsa. Koefisien c mewakili kecerdasan penduduk, mencerminkan tingkat penguasaan iptek. Sedangkan s, strategi nasional, unsur esensial dari pemikiran human, lahir dari kesadaran untuk menghadapi bencana mental-biologis, baik yang datang dari alam maupun yang berasal dari manusia. Jadi, demi memenangkan konflik kepentingan dan hasrat perdamaian serta keseimbangan, di berbagai bidang kehidupan, termasuk ide keterkaitan antara deployed military means dan doktrin penggunaannya.

Bobot faktor-faktor substantif (U,N,E,M), dapat dinyatakan dengan angka indeks antara 0 dan 100. Angka 0 berarti sama sekali tidak berkemampuan, angka 100 berkemampuan relatif sempurna. Untuk ketiga koefisien perlipatgandaan, (t,c,s), angka indeks bergerak antara 0 dan 1. Angka 0 mencerminkan bangsa yang terpecah-belah, tidak mengetahui apa pun dan tanpa strategi. Sedangkan angka 1 menggambarkan bangsa yang teguh bersatu-padu, luar biasa cerdas dan berstrategi holistis yang up-to-date.

Berarti bila setiap faktor substantif adalah prima, masing-masing bernilai 100, derajat ketahanannya masih bisa ditingkatkan tiga kali lipat bila aspek mental dari pembentukan bangsa t dan kualitas manusia c serta s turut diperhitungkan, dan diumpamakan sempurna, maka K=400×3=1200. Sebaliknya bila negara-bangsa terus-menerus ribut dilanda konflik intern, sangat terbelakang, dan diliputi kebingungan strategis, nilai dari (t+c+s) dapat menjadi 0. Bila demikian betapa pun maksimumnya nilai (U+N+E+M), nilai tersebut menjadi nihil sama sekali karena 400×0=0.

Singapura

Gambaran momentum dari derajat ketahanan Singapura adalah kira-kira K=(20+90+90+40)x (0,4+0,9+0,7). Nilai dari U relatif rendah karena kodrat alaminya. Namun hal itu sangat terangkat oleh nilai c yang cukup tinggi berkat pendidikan yang terarah dan konsisten. Nilai c yang tinggi ini mendongkrak pula nilai N dan E. Nilai N yang tinggi dimungkinkan pula oleh jumlah penduduknya yang relatif sedikit hingga memudahkan penanganan masalahnya. Sebaliknya justru nilai M dari ketahanan nasionalnya cukup rendah. Ia tidak punya hinterland sebagai basis pengunduran diri bila terjadi peperangan. Peralatan militernya memang relatif memadai dan modern, tetapi manusianya tidak punya pengalaman tempur sejati, lagi pula kurang kesempatan berlatih. Maka kalau kita menyetujui perjanjian pertahanan persis menurut kehendaknya, kitalah yang bakal “berjasa” membesarkan kemampuan riil negara pulau itu.

Kelemahan Singapura yang lain terkait pada nilai t karena mentalitas penduduknya yang serba pragmatis-individualistis; kenasionalannya rapuh karena akar humannya yang tradisional secara artifisial diganti dengan pragmatis-materialisme. Nilai s cukup tinggi karena ia dihantui aneka ancaman imajiner. Ia merasa dirinya bagai negara Israel di Asia Tenggara.

Derajat ketahanan Indonesia jauh dari meyakinkan, mengingat K=(40+60+50+70)x(0,8+0,6+0,7). Nilai riil U sangat jauh di bawah nilai potensialnya. Jelas betapa suatu negeri bisa saja bernilai intrinsik tinggi, yaitu cukup kaya, tanpa mampu menjadi kuat.

Hal pahit itu tercermin pula pada nilai rendah dari faktor E. Kekayaan riil sesuatu negeri adalah fungsi dari produktivitasnya dan nilai komersial produksinya berkat pelibatan iptek. Untuk Indonesia masih ada sebab lain lagi, yaitu keengganan pemimpinnya mengakui keunggulan entrepreneurship sekelompok warganya yang dianggap “tidak asli”.

Nilai U dan E yang rendah semakin diperkuat nilai c yang juga rendah karena pelaksanaan pendidikan yang amburadul. Kenaikan kuantitas manusianya tidak diimbangi kenaikan kualitas. Maka yang mendorong kita waswas berkepanjangan adalah kenyataan bahwa pemanfaatan alam kita yang tidak terkendali.

Nilai N jauh di bawah Singapura. Alih-alih menyehatkan birokrasi pemerintahan, reformasi politik malah meratakan penyebaran korupsi dan penurunan disiplin nasional.

Kekeliruan Visi

Yang juga cukup mendebarkan adalah nilai M yang kurang mencukupi. Ini, harus diakui, akibat keliru pikir strategis dari petinggi militer sendiri. Mereka selama ini mengabaikan kekuatan alami yang kita miliki, yaitu lautan. Kekuatan politik suatu negara dan ketahanan nasionalnya bergantung pada pemanfaatan sumber-sumber sendiri yang ia dapat dan bisa gunakan serta pada produk yang ia peroleh dari situ, jadi pada nilai intrinsik dan kekayaan yang dimilikinya.

Kekeliruan visi strategis itu terlihat pada nilai s yang tidak menjanjikan. Yang agak menghibur adalah nilai t yang cukup lumayan, namun harus dijaga jangan sampai menurun. Ini adalah tugas parpol terhadap kader-kadernya, jangan sampai engagement tidak dengan sendirinya bermuara pada commitment.

Filosof politik Prancis, Alexis de Tocqueville, setelah melihat sendiri kedinamikan demokrasi Amerika, berujar “A democratic power is never likely to perish for lack of strength or of its resources, but it may very well fall because of the misdirection of its strength and the abuse of its resources.” Dan telaah geostrategis dan geopolitis sangat membantu memahami kebenaran ujaran tersebut. Peningkatan derajat K kita bergantung seluruhnya pada kita sendiri. Bukan pada Singapura.

Penulis adalah pengamat geostrategi

Last modified: 6/9/07


 

CATATAN JAKARTA

Sanggupkah Musharraf Bertahan?

Sabam Siagian

Amat bermanfaat jika Anda menyempatkan diri mengikuti pergolakan politik di Pakistan. Apa yang sedang berkembang di sana merupakan suatu case study menarik tentang pemantapan sistem demokrasi yang tersendat-sendat, karena hubungan serta perimbangan peranan antara pimpinan pemerintah sipil, partai-partai politik dan militer, khususnya angkatan darat, masih serbaencer. Proses menuju pola politik dan pemerintahan yang membaku tampaknya masih sulit di Pa- kistan.

Negara itu, seperti juga Indonesia, adalah produk kolonialisme Eropa Barat. Namun, kalau Indonesia setelah Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia Merdeka pada akhir 1949 secara bertahap berhasil memantapkan Negara Kesatuan RI, dari Sabang sampai Merauke, maka cerita dekolonisasi di jazirah Asia Selatan lebih kompleks.

Pada 1947, ketika Inggris Raya memutuskan untuk melepaskan jajahannya di Asia Selatan (“British India”), para pemimpin nasional gagal mencapai kesepakatan tentang tuntutan supaya agama Islam diberikan posisi-ketatanegarawan yang resmi.

Akhirnya, bekas jajahan Inggris itu terpaksa dipenggal menjadi dua negara: Pakistan yang meresmikan Islam sebagai dasar negara, dan India yang sesuai konstitusinya merupakan negara sekuler. Namun, Pakistan yang terdiri dari Pakistan Barat dan Pakistan Timur mengalami krisis dalam negeri. Akhirnya, pada 1971 Pakistan Timur menjadi negara Bangladesh setelah kekuatan militer India intervensi dan mengalahkan tentara Pakistan.

Sekarang, Pakistan sekali lagi menghadapi krisis politik-militer. Setelah menjadi bangsa merdeka selama 60 tahun, kita harapkan kearifan para elite politik dan militer akan mampu mencari jalan keluar.

*

Persepsi umum pasti berkonklusi bahwa Jenderal Pervez Musharraf (64) Kepala Staf Angkatan Darat, sekarang menjadi Presiden Pakistan karena berhasil merebut kekuasaan dari pemerintah sipil, ketika Nawaz Sharif menjadi perdana menteri pada Oktober 1999. Ternyata cerita sesungguhnya lebih kompleks dan amat menarik.

Memoarnya berjudul In The Line Of Fire (Menjadi Sasaran Tembakan) yang terbit tahun lalu mengungkapkan kepribadian Musharraf sebagai seorang perwira yang cerdas, tahu diri, dan ada rasa humor. Dia pernah bertugas sebagai perwira komando selama dua tahun yang menempa dirinya bersikap tenang menghadapi krisis.

Dia cerita apa yang terjadi pada 12 Oktober 1999, ketikan terbang kembali ke Karachi setelah menyelesaikan kunjungan muhibah ke Sri Lanka sebagai KSAD. Musharraf memakai pesawat komersial dan sejumlah pelajar sekolah menengah juga pulang setelah berlibur. Sejam sebelum mendarat kapten pilot menerima instruksi dari menara pelabuhan udara Karachi bahwa flight PK 805 dilarang mendarat. Ternyata, PM Nawaz Sharif yang mendapat banyak kritik karena dianggap tidak kompeten dan terlibat dalam praktik KKN, telah memecat Kasad-nya ketika sedang berada di luar negeri. Malahan, dilarang kembali ke Pakistan, kalau terpaksa silakan terbang ke India: seorang kepala pemerintahan sipil yang tega menyerahkan per-wira tertinggi negaranya ke negara lawannya.

Apa yang tidak diperkirakan PM Nawaz Sharif betapa angkatan darat yang amat merespek komandannya sebagai perwira profesional, segera bereaksi ketika mendengar pengumuman bahwa Jenderal Musharraf dipecat tanpa alasan jelas. Dan penggantinya adalah seorang perwira yang dianggap sebagai penjilat.

Dalam dua jam, angkatan darat melancarkan kontra-kup terhadap kup yang dilakukan Nawaz Sharif. Pelabuhan udara Karachi berhasil diamankan oleh pasukan yang loyal. Pesawat Jenderal Musharraf akhirnya mendarat dengan selamat dengan bahan bakar masih sisa untuk tujuh menit terbang setelah terpaksa berputar-putar di udara selama sejam.

Jelas, pergantian pemerintahan terpaksa dilakukan. “Kok nasib saya jadi begini …” tulis Jenderal Musharraf di memoarnya ketika dia sadar akan tanggung jawab berat yang diembannya. Apalagi pengetahuannya tentang ekonomi dan keuangan negara amat terbatas, sedangkan perekonomian Pakistan hampir bangkrut.

Dia bentuk panitia kecil untuk memilih calon-calon anggota kabinet yang kapabel dan bersih. Seorang ahli perbankan internasional yang sukses dan sudah kaya, Shaukat Aziz dapat diyakinkan menjadi menteri keuangan dengan gaji pegawai negeri.

Tahun-tahun setelah Jenderal Musharraf memegang tampuk pemerintahan dan memulihkan perekonomian Pakistan mengingatkan kita pada tahun-tahun awal Orde Baru setelah 1967. Inflasi dapat ditekan, infrastruktur diperbaiki, ekspor meningkat, laju pengangguran dapat ditahan dan agak dikurangi.

Selama kepemimpinan Musharraf, hubungan Pakistan dengan India secara berangsur ditingkatkan meskipun masalah Kashmir merupakan ganjalan yang sulit.

Pakistan beruntung, karena Musharraf sedari awalnya menyatakan solider dengan Amerika Serikat setelah malapetaka di New York 11 September 2001, maka bantuan ekonomi yang dialokasikan Washington serbalancar. Sedangkan Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara sahabat tradi- sional.

Agaknya yang penting dicatat sebagai prestasi kepemimpinan Presiden Pervez Musharraf adalah posisi terhormat yang dinikmati Pakistan di dunia internasional. Ia berhasil memulihkan harga diri negara dan bangsanya.

*

Agaknya timbul pertanyaan dalam pemikiran Anda: apa sebabnya Musharraf sampai menghadapi gumpalan persoalan yang begitu sulit, kalau dia merasa seorang pemimpin yang rasional, tegas, dan tahu diri?

Kekuasaan politik dan pemerintahan adalah komoditi yang sulit dikendalikan. Seorang pemimpin tanpa disadarinya dapat berubah kepribadiannya kalau terlalu lama menikmati kekuasaan tersebut. Sebenarnya kata “nikmat” tidak begitu kuat diterapkan pada Musharraf, karena dia beberapa kali nyaris terbunuh.

Sungguh ironis bahwa apa yang ditulisnya tentang PM Nawaz Sharif pada tahun 1999 mungkin akan terjadi pada diri Pervez Musharraf pada 2007. Nawaz Sharif pad 1999, ingin mengkompletkan cakupan kekuasaannya dengan memecat seorang Kasad semena-mena, akhirnya ia terpaksa dibuang keluar negeri. Komentar Musharraf tentang Nawaz Sharif: “This happens to people who do not understand the dynamics of power or its extend and limits” (Demikian nasib para tokoh yang tidak paham akan dinamika kekuasaan atau cakupan serta keterbatasannya…).

Jenderal Musharraf tidak mau melepaskan jabatan Kasad, karena sebagai militer ia perkirakan di situlah sumber kekuasaan. Padahal dia banggakan bahwa para perwira tinggi sungguh loyal kepadanya. Kenapa tidak mengangkat salah satu dari mereka (Letjen Mohammad Aziz Khan, Letjen Mahmood Ahmed, atau Mayor Jenderal Shahid Aziz, Direktur Operasi Militer yang mengkoordinasikan kontra-kup 12 Oktober 1999) menjadi KSAD. Demikian citra militer dari Musharraf dapat dikurangi dan dia dapat berperan sebagai pemimpin bangsa.

Malahan sebaliknya yang terjadi. Apa pun kesalahan Hakim Agung Iftikhar Chaudry, tapi memecatnya sebagai tindakan pamer kekuasaan pada Maret lalu merupakan blunder politik. Akibatnya, ia berkampanye ke segala penjuru Pakistan, dan demo-demo yang mendukung dan menentang Musharraf adalah aksi politik kelas menengah dan para profesional. Lapisan masyarakat itu yang seharusnya merupakan landasan politik Presiden Musharraf dalam mengantar Pakistan ke pintu gerbang demokrasi.

Musharraf seharusnya memiliki jadwal yang jelas dan dipatuhi dengan ketat untuk memulihkan proses demokrasi di Pakistan dengan menyatakan bahwa dia akan mengundurkan diri setelah sekian tahun.

Sekarang, dengan landasan politik yang serbagoyah, dia bermaksud tetap menjabat sebagai presiden satu periode lagi (dan yakin bahwa dia akan menang dalam pemilu berikut). Dan bernegosiasi dengan mantan PM Benazir Bhutto bahwa dia dapat kembali ke Pakistan dan menjadi perdana menteri.

Sementara itu dinamika sosial politik dalam negeri meningkat. Loyalitas angkatan darat juga belum tentu terjamin. Mereka mungkin mulai resah melihat Pervez Musharraf tambah lama tambah merepotkan angkatan darat. Pada suatu saat mereka ingin penggantian panglima.

Sementara itu aksi-aksi teror tambah meningkat. Apa yang terjadi baru-baru ini di Rawalpindi (lokasi markas besar AD), ledakan dua bom bunuh diri yang menewaskan 25 orang menyebabkan destabilisasi politik yang tidak membantu Musharraf dalam menempa suatu kompromi politik.

Agaknya kita di Indonesia sungguh mengharapkan bahwa Pakistan dapat mengatasi krisis nasional yang sedang dihadapinya supaya bangsa yang berjumlah sekitar 160 juta warga itu dapat hidup dalam situasi dan kondisi yang sejahtera dan tenteram.

Penulis adalah pengamat perkembangan internasional

Last modified: 8/9/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Celana Khruschov dan Saudagar Putin

Christianto Wibisono

Selamat ulang tahun ke-58 kepada Presiden Yudhoyono, 9 September 1949. Selamat memperoleh gelar doktor kepada Ir Akbar Tandjung, dengan tesis tentang “saudagar masuk politik” yang membuat kubu Wapres dan Surya Paloh kebakaran “jenggot”.

Pada kunjungan PM Soviet Nikita Khruschov 1960-an, Bung Karno dikritik oleh Khruschov karena mempergunakan bantuan Uni Soviet untuk membuat patung dan monumen. Menurut Khruschov, Indonesia lebih memerlukan sandang-pangan pembangunan ekonomi ketimbang monumen prestisius. Bung Karno menjawab bahwa monumen itu juga celana, manusia hidup bukan hanya dari materi belaka tapi juga bangga punya monumen. Dan, tentang Monumen dan Tata Kota, Akademi Jakarta menggelar Seminar Internasional di LIPI, Jumat, 7 September mendatangkan pakar dari Rotterdam.

Akbar Tandjung mengutip pakar politik Australia Dirk Tomsa tentang dominasi kelompok saudagar dalam Golkar era Jusuf Kalla. Dengan cerdik Wapres menangkis bahwa di seluruh negara demokrasi liberal, pengusaha dan profesional bisnis masuk dalam jajaran partai dan membentuk pemerintahan jika menang dalam pemilu. Tapi Wapres juga menyatakan bahwa memang arus pengusaha masuk dunia politik harus direm.

Sejak 10 April 2007, selesai meluncurkan The Global Nexus Institute, saya telah “sowan” ke seluruh jajaran elite politik (baca kolom TGN 2 Juli: “KPK dan Korupsi Penyandera Negara”). Saya menyatakan bahwa pengusaha tidak bisa dilarang untuk menjadi tokoh partai politik.

Tapi di negara dengan tradisi demokrasi liberal, berlaku kode etik yang dikukuhkan dalam regulasi yang mewajibkan pengusaha yang bersangkutan memasrahkan aset bisnisnya untuk dikelola oleh blind trust management independent (BTMI). Jadi memang hak asasi pengusaha untuk berpolitik tidak bisa dilarang, tapi ada ketentuan moral etika yang diundangkan dalam regulasi untuk mencegah praktik korupsi berbasis conflict of interest (COI).

Sebenarnya sejak reformasi saya telah menggulirkan gagasan untuk mengatur campur-aduk antara kepentingan bisnis dan politik yang tidak sehat dan memberi peluang korupsi skala raksasa yang tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum. Karena di alam Orde Baru, yang berlaku ialah asas machtsstaat, politik adalah panglima. Sedang rechtsstaat hanya slogan muluk yang diucapkan, tapi hukum tidak pernah menjadi panglima bahkan hingga dewasa ini. Hanya saja yang disebut kekuasaan politik sudah tidak terkonsentrasi di tangan satu orang presiden atau keluarga Soeharto dan Cendana, melainkan telah di- bagi kongsian antara eksekutif dan legislatif.

Yudikatifnya juga ingin menikmati kekuasaan karena itu kurang suka didikte oleh dua badan lainnya. Walaupun, kadang-kadang bisa juga terjadi kompromi, atau persekutuan temporer, ad hoc kasus demi kasus antara lawan politik yang melibatkan ketiga unsur Trias Politika, sehingga semakin membingungkan rakyat.

*

Setelah berakhirnya Perang Dingin, dan sebelum teror WTC yang baru 6 tahun, dunia sudah beralih dari diplomasi perang dan politik ke diplomasi ekonomi, bisnis, publik opini, termasuk lingkungan hidup, HAM dan demokrasi, korupsi dan pengentasan kemiskinan.

Dalam diplomasi itu, kepala negara atau kepala pemerintahan juga menjadi “CEO” yang menjual produk barang dan jasa dari negara yang dipimpinnya. Chirac ingin Airbus dan perusahaan Prancis menang tender, PM Jepang dan Presiden AS, PM Inggris, Kanselir Jerman, dan Presiden dan PM RRT atau India, semua ingin meningkatkan pangsa pasar dan ekspor negaranya ke pasaran global.

Semua kepala negara dan pemerintahan praktis menjadi kepala saudagar untuk berunding pada tingkat strategis dengan rekan “dagang”. Dari persetujuan atau MOU tingkat presiden atau perdana menteri itu, kemudian akan dijabarkan oleh menteri, Dirjen, dan pelaku bisnis. Itulah diplomasi pasca-Perang Dingin yang kemudian “diinterupsi” oleh Teror 911 sehingga hampir semua agenda G-8 atau APEC atau berbagai fora international selalu diwarnai oleh item antiterorisme.

Indonesia baru saja dikejutkan oleh peringatan bahwa pelabuhan Indonesia terancam di embargo oleh Uni Eropa, AS, dan bahkan Arab Saudi. Pelabuhan Indonesia dinilai tidak memenuhi kriteria pengamanan internasional.

Presiden Putin memang menyiram air sejuk dengan rencana investasi US$ 8 miliar, yang tentu tidak ingin dijadikan modal hanya untuk “celana model Khruschov”. Karena DPR sedang mengusulkan untuk merenovasi monumen gedung MPR-DPR yang dulu merupakan “celana Conefo”. Gedung itu dulu dirancang untuk markas PBB tandingan (Conefo), yang mengalami “abortus” karena tidak ada negara yang mau ikut Bung Karno keluar dari PBB.

*

Pertemuan APEC di Sydney diwarnai isu pemanasan global yang juga akan berdampak bagi pembangunan Indonesia. Kalau Indonesia dianggap pencemar ketiga terbesar sedunia, maka akan dikenakan sanksi dan sulit membangun. Apalagi ada tuntutan supaya Indonesia melestarikan hutan belantara sebagai paru-paru dunia.

Ini tentu memerlukan diplomasi canggih kelas Begawan Emil Salim untuk minta keadilan. Di masa lalu Eropa dan AS mengeksploitasi hutan perawan, baru kemudian memakai pola hutan tanaman industri untuk menghasilkan produk seperti kertas. Sekarang negara berkembang seperti Brasil dan Indonesia harus melestarikan hutan sebagai paru-paru dunia.

Tentu saja harus ada kompensasi. Sistem ekonomi pasar berhasil menciptakan komoditi baru berupa kuota emisi CO2 yang bisa diperjualbelikan. Tapi negara berkembang seperti Indonesia mestinya juga diberi kompensasi nonkomersial lebih dulu. Dengan dana dari seluruh dunia yang ingin menikmati udara bersih dari negara tropis seperti Indonesia.

Pelbagai masalah yang serba terkait dan bersinggungan itu tentu memerlukan konsentrasi dan dua tangan CEO Presiden RI. Celakanya tangannya sebelah tersandera untuk main panco dengan DPR yang mengakibatkan diplomasi menjadi tersendat dan terkekang.

Jakob Tobing, mantan Ketua PAH MPR perubahan konstitusi dan Dubes di Seoul, menulis di Kompas, 6 September, presiden terpilih tersandera oleh partai yang ambivalen. Jadi anggota kabinet, tapi tetap bersuara galak jadi oposisi di DPR sambil menggertak dan mengancam langkah yang menjurus kepada pemakzulan.

u

Walhasil Presiden Sukarno dan PM Khruschov sudah dikup dan diganti, tapi tetap saja hubungan dan poros Jakarta-Moskwa menempatkan kita dalam posisi “inferior”. Poros Jakarta-Moskwa Jilid Dua ini tetap memerlukan mawas diri, disiplin, koreksi, dan tekad proaktif untuk menjadikan Jakarta dan Indonesia bermartabat.

Itu hanya mungkin jika elitenya berkelas “saudagar” untuk kepentingan nasional dan bukan saudagar kelas sektarian, partisan, primordial, serta pola KKN yang tidak dikontrol oleh UU Anti-Konflik. Saudagar Putin dan saudagar-saudagar lain yang berkuasa tentu harus mengutamakan kepentingan nasional dan bukan mencampuradukkan dengan kepentingan pribadi dan bisnis sang saudagar penguasa.

Penulis adalah pengamat masalah masalah nasional dan internasional

Last modified: 9/9/07


 

Merespons Hambatan dalam Bisnis Internasional

Emil Abeng

Produk-produk dan layanan dari Indonesia sering terkena kebijakan diskriminatif dari negara-negara lain. Contoh nyata, keputusan yang diambil Komisi Transportasi Uni Eropa yang melarang seluruh maskapai penerbangan Indonesia singgah di bandara milik negara-negara Uni Eropa, per 6 Juli, yang kemudian diikuti Arab Saudi dengan alasan jaminan keselamatan penerbangan.

Kebijakan yang sama menimpa komoditas udang, yang dianggap mengandung berbagai penyakit. RRT kemudian melarang impor udang dari Indonesia. Sebelumnya, sepeda dan tekstil juga terkena bea masuk tambahan karena dituduh melakukan dumping. Bahkan, di beberapa negara tujuan ekspor di Eropa dan Amerika, semua produk yang berasal dari hasil hutan kita diwajibkan selalu menggunakan standar eco-labeling untuk menunjukkan produk-produk tersebut environmentally friendly.

Kasus-kasus di atas sekadar contoh bagaimana negara-negara lain membangun hambatan begitu rumit dalam perdagangan internasional. Tujuannya beragam. Ada yang bermotif ekonomi seperti proteksi produk lokal, mempertahankan lapangan pekerjaan domestik, bermotif politik seperti mempertahankan dependensi suatu negara kepada negara lain, atau bahkan mempertahankan hegemonitas.

Terkait hal itu Direktur Jenderal WTO Pascal Lamy, dalam sebuah kesempatan di Kuala Lumpur, 17 Agustus 2007, menyatakan, “Resisting protectionist tendencies, investing in policies which ensure that the benefits of trade are spread fairly among and within countries and investing in a stable multilateral trading system“.

Dalam perdagangan internasional modern, hambatan perdagangan adalah instrumen untuk kontrol. Sebelum ada General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), banyak negara menerapkan berbagai jenis hambatan perdagangan. Ada hambatan tarif berbentuk bea masuk tambahan seperti penerapan pajak lebih tinggi, atau ketentuan standardisasi secara sepihak, hambatan nontarif seperti pemberlakuan kebijakan boikot, atau embargo.

Setelah beberapa sesi negosiasi berjalan dalam perjanjian GATT, beberapa negara maju bersepakat menghilangkan hambatan berbentuk tarif, khususnya untuk produk-produk manufaktur yang kemudian dikenal sebagai liberalisasi pasar. Dalam catatan Department of Foreign Affairs and Trade Australia, sejak 1986, lebih dari 63 negara menghilangkan berbagai hambatan tarif secara unilateral.

Hambatan Nontarif

Berbeda dengan tarif yang dapat terlihat nyata karena terukur dari besaran bea, hambatan nontarif lebih samar-samar, bahkan cenderung tidak terlihat. Walaupun GATT secara jelas melarang segala bentuk hambatan, dalam kenyataan perdagangan internasional, pemberlakuan hambatan nontarif masih sering dilakukan, bahkan oleh negara maju sekali pun.

Dalam perdagangan internasional, ketika negara-negara maju mengklasifikasikan “developing country” kepada satu negara, pengertian tersebut akan bermakna banyak. Dengan mudah isu “tidak layak”, tidak memenuhi standar, tenaga kerja murah, tidak ramah lingkungan, dumping, atau seperti produk udang yang “terkontaminasi”, tidak memenuhi keselamatan penerbangan, travel warning, atau apa pun istilahnya, disampaikan.

Bagi negara yang terkena tuduhan, pengertian seperti itu mempunyai banyak arti. Terbayangkan jika ekspor sepatu terkena isu dumping atau ekspor tekstil Indonesia disebut sebagai produk tidak layak, tak lama kemudian ribuan pekerja di pabrik sepatu di Tangerang atau buruh di pabrik tekstil di Majalaya kehilangan pekerjaan.

Dari pengalaman di atas setidaknya kita bisa mengambil pelajaran. Pertama, berintrospeksi, benarkah yang dituduhkan? Apakah ada motif lain dari tuduhan itu?

Sebagai contoh, kasus ketika Uni Eropa melarang seluruh maskapai penerbangan Indonesia singgah di bandara milik negara-negara Uni Eropa. tentu kita juga berharap maskapai penerbangan nasional dan regulatornya lebih memperhatikan keselamatan penumpang. Tetapi, sangat ironis jika Sriwijaya Air yang jangankan ke Eropa, ke Asia pun perusahaan tersebut tidak mempunyai jalur penerbangan, terkena sanksi juga. Hal inilah yang kemudian menjadi tanda tanya.

Langkah berikut mengidentifikasi, “Who is in charge to response?” Yang berkewenangan di sini bisa departemen pemerintah yang menangani sektor itu, bisa kuasi pemerintah seperti komisi, atau mungkin tim ad hoc.

Yang jelas, apabila Indonesia (kalangan pebisnis atau pengekspor) mendapat perlakuan diskriminatif oleh negara tujuan ekspor dengan motif proteksionisme, sebaiknya pemerintah, dalam hal ini bisa Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, atau bahkan gabungan dari beberapa departemen yang berhubungan dengan masalah itu, segera mengambil-alih permasalahan. Karena hal itu jelas dilarang dalam perjanjian WTO.

Kedua, “knowing the problem“. Setiap permasalahan hambatan perdagangan mempunyai karakter berbeda pula. Untuk itu perlu pendekatan per kasus.

Kasus Garuda, tentu pendekatannya berbeda dengan kasus udang, dan berbeda pula dengan menangani travel warning Australia. Yang jelas, kasus udang kemungkinan merupakan retaliasi dari treatment Pemerintah Indonesia terhadap produk permen RRT, sedang travel warning lebih kepada proteksi Australia terhadap wisata domestik yang terdesak dengan wisata alam dan budaya Indonesia khususnya Bali.

Terpenting, dalam menangani permasalahan hambatan perdagangan internasional diperlukan saran dari berbagai ahli mulai dari ahli hukum, ahli perdagangan internasional, asosiasi industri terkait, produsen/ pengekspor sendiri. Dalam hal ini pemerintah sebaiknya mendengarkan saran-saran, masukan-masukan sebelum mengambil kebijakan.

Ketiga, “knowing who you deal with“. Identifikasi dengan siapa harus bernegosiasi, bagaimana sistem, apa sistem ekononominya, dan aspek apa yang dapat mempengaruhi kebijakan mereka. Jika kiranya masih dapat diselesaikan pada level bisnis (B to B) pemerintah hanya berperan menjadi fasilitator. Jika sudah mengganggu kepentingan ekonomi nasional, pemerintah seharusnya mengambil alih masalah tersebut.

Dalam beberapa kasus, lobi internasional dari diplomat Indonesia bisa berperan penting dalam pemecahan masalah. Selain karena telah mempunyai infrastruktur di negara bersangkutan, biasanya diplomat mengetahui siapa-siapa yang harus dilobi untuk pemecahan masalah.

Selain itu peran intelijen juga memegang posisi penting dalam mengetahui latar belakang pengambilan keputusan hingga peta politik di negara bersangkutan. Sehingga memudahkan pengambil keputusan di Indonesia mengambil langkah-langkah.

Yang terakhir “response quickly“. Pemerintah seharusnya bertindak cepat memecahkan masalah seperti itu. Tidak reaktif atau seperti kebakaran jenggot seperti ketika menghadapi kasus Garuda, travel warning, atau kasus udang. Tindakan antisipatif bisa dilakukan melalui pemanfaatan jaringan secara formal seperti kedutaan besar, konsul jenderal, hingga para atase.

Transformasi

Mengapa perlu menyikapi hambatan dalam bisnis internasional, yang jelas, kondisi global sekarang sangat berbeda dengan pada awal Indonesia berdiri. Pada 1945, negara kita lahir dari sejarah panjang kolonialisme dan diproklamasikan di tengah memuncaknya konflik ideologi kapitalis liberalisme melawan komunisme.

Runtuhnya Uni Soviet dan beralihnya Tiongkok Komunis menganut sistem semikapitalis telah mengubah lansekap global dari pertentangan ideologi menjadi persaingan ekonomi. Kini pakta pertahanan pun seperti Pakta Warsawa, SEATO, digantikan dengan trading block dan pakta perdagangan.

Di dalam negeri pun terjadi perubahan. Hasilnya, transformasi nilai-nilai patriotisme dari bertempur di medan perang menjadi bertempur di pasar global. Mencintai negara dan bangsa Indonesia juga tidak lagi dengan sekadar upacara dan menghormat bendera setiap hari Senin atau pada saat merayakan 17 Agustus. Lebih dari itu, kini kita harus selalu berjuang agar produk dan layanan kita bisa memenangkan persaingan di pasar global. Perubahan zaman bisa mengubah pepatah John F Kennedy “right or wrong is my country” menjadi usang. Kini yang terjadi “right or wrong it is my country’s product“.

Terpenting dan belajar dari pengalaman, perusahaan-perusahaan Indonesia seharusnya mulai membuka langkah menjadi international company. Pelaku bisnis dan perdagangan harus membuka cabang, partner, atau afiliasi di luar-negeri yang menjadi marketplace dari produk-produk kita. Atau jika memungkinkan, perusahaan-perusahaan kita menggunakan jasa konsultan untuk mendapatkan database yang akurat dan langsung dari marketplace di luar negeri, baik mengenai political, legal, social, technology, economy hingga ethical environment.

Kelihatannya memang costly, tapi pada akhirnya strategi seperti ini jauh lebih dapat menghemat ongkos, dari hambatan yang dikenakan pada produk kita.

Penulis adalah pengamat ekonomi

Last modified: 11/9/07


 

Logika Kekuasaan di Balik Keputusan MA

George Junus Aditjondro

Bagaikan disambar petir, banyak pengamat hukum dan pers kemarin terbelalak matanya ketika mengetahui Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan Soeharto melawan Time, 31 Agustus lalu. Keputusan MA itu menggugurkan keputusan PN Jakarta Pusat, 6 Juni 2000, yang menolak gugatan mantan Presiden ke-2 RI itu, yang dikuatkan oleh PT DKI, 16 Maret 2001. Dengan demikian, majalah berita berbahasa Inggris yang dalam edisi Asia, 24 Mei 1999, menurunkan laporan tajuk, Suharto Inc.: How Indonesia’s longtime boss built a family fortune itu, diharuskan membayar denda sebesar Rp 1 triliun kepada Soeharto.

Hal itu mengejutkan, karena tiga hal. Pertama, apa yang dilakukan majalah Time lewat investigasi intensif di belasan negara di dunia selama empat bulan, sesungguhnya membantu Pemerintah Indonesia menjalankan amanat Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tap MPR itu sendiri lahir karena tuntutan gerakan mahasiswa agar Sidang Istimewa MPR bulan November 1998, mengusut dugaan korupsi terhadap Soeharto. Tuntutan, yang dipupuk dengan darah mahasiswa yang gugur dekat kampus Trisakti s/d kampus Unika Atma Jaya, Jakarta.

Kedua, Kejaksaan Agung sendiri sedang mengajukan gugatan senilai US$ 1,5 miliar terhadap Soeharto, dengan tuduhan menyalahgunakan posisinya sebagai Kepala Negara untuk menggemukkan tujuh yayasan yang diketuainya. Tujuh yayasan, yang dipakai memperkaya keluarga dan kroni-kroni Soeharto melalui saham ketujuh yayasan itu di ratusan perusahaan mereka. Dengan kata lain, pemerintah -melalui diri Jaksa Agung- telah mencium aroma korupsi di balik kekayaan sang mantan jenderal besar.

Ketiga, begitu bodohkah para hakim PN Jakarta Pusat dan PT DKI, sehingga majelis Hakim Agung yang diketuai German Hoediarto, bisa menolak semua argumen mereka? Padahal, argumen-argumen hukum ini didukung oleh perkara-perkara korupsi tiga orang dekat Soeharto: Probosutedjo, adik tirinya; Bob Hasan, teman main golfnya; dan Tommy Soeharto, putra bungsu kesayangannya.

Memang, dalam kasus Tommy Soeharto, terjadi hal yang serupa tapi tak sama dengan kasus keputusan MA ini. Majelis hakim agung yang dipimpin oleh Syafiuddin Kartasasmita menolak keputusan PN Jakarta Pusat dan PT DKI, yang membebaskan Tommy Suharto dari kasus tukar guling aset-aset Bulog dengan perusahaannya, PT Goro Batara Sakti. Namun setelah orang-orang suruhan Tommy menembak mati sang hakim agung, kasus yang dikenakan terhadap Tommy kemudian berubah dari korupsi ke pembunuhan.

Tetapi, belakangan ini, Kejaksaan Agung berusaha menyeret Tommy ke depan meja hijau lagi, urusan proyek mobil Timor, yang direstui oleh Presiden Soeharto menjelang akhir kekuasaannya. Belum lagi deposito Tommy senilai Rp 425 miliar di Pulau Guernsey, yang kalau bisa dibuktikan berasal dari tindak pidana, dapat dikenakan UU Anti Pencucian Uang No 15/Th. 2002.

Dalam kasus itu, Kejaksaan Agung RI sedang menggugat BNP Paribas, yang menolak untuk menyerahkan uang deposito Tommy. Padahal, deposito di Pulau Guernsey itu baru “pucuk gunung es” harta Tommy Soeharto di daerah-daerah di bawah yurisdiksi Inggris. Sebab lapangan golf mewah di daerah Ascot, di luar kota London, masih tetap dimiliki Tommy melalui dua orang proksinya, yang juga membantu menjalankan perusahaan penjualan mobil Timornya. Lapangan golf itu dikuasai Tommy melalui empat lapis perusahaan di Inggris, di Jibraltar, di Hong Kong, dan di Karibia.

Jadi, di mana logikanya, bahwa MA membebaskan Soeharto dan menyalahkan Time? Sebab “Soeharto” yang dimaksudkan Time, bukan hanya sang purnawirawan jenderal besar, tapi juga keluarga batihnya, jadi termasuk keenam orang anaknya. Ataukah, logika okum telah digantikan oleh logika kekuasaan? Sebab, seperti disebutkan dalam putusan majelis hakim agung pimpinan Mayor Jenderal (Purn) TNI, German Hoediarto, “pemuatan gambar dan tulisan itu mencemarkan nama baik dan kehormatan penggugat sebagai Jenderal Besar TNI purnawirawan dan mantan Presiden RI” (Kedaulatan Rakyat, 11 September 2007).

Imelda Marcos

Indonesia, bukan satu-satunya negara di mana MA menjadi batu sandungan usaha pemberantasan korupsi tingkat tinggi. Di Filipina, Imelda Marcos juga telah dibebaskan dari segala tuduhan korupsi oleh MA Filipina, Juli 1998, setelah pengadilan-pengadilan negeri dan tinggi di memvonis mantan Ibu Negara itu sembilan tahun penjara karena tuduhan melakukan tindak pidana korupsi, bersama suaminya, mendiang Ferdinand Marcos. Keputusan MA Filipina itu diambil di era kepresidenan Joseph (“Erap”) Estrada, yang didukung oleh Imelda Marcos.

Setelah menang di MA, Imelda semakin gencar melakukan serangan balik. Selain mendorong keluarga besarnya terjun ke politik lewat pemilihan kepala-kepala daerah dan senator-senator, Imelda menuntut “pengembalian” saham-saham Keluarga Marcos dalam perusahaan-perusahaan yang menurut Imelda, hanya “dititipkan” pada kroni-kroninya. Salah satunya adalah maskapai telkom swasta, PLTD, yang ‘kebetulan’ berkongsi dengan First Pacific Group di Hong Kong, milik Liem Sioe Liong dan Sudwikatmono, saudara sepupu Soeharto.

Makanya, skenario terburuk setelah kemenangan Soeharto di MA ini adalah kembalinya keluarga dan kroni-kroni Soeharto ke tampuk kekuasaan politik. Juga ke panggung ekonomi, dengan berusaha menguasai kembali perusahaan-perusahaan yang tadinya disita pemerintah karena utang-utang mereka. Kita sudah melihat tanda-tanda ke arah sana, dengan serangan balik Tommy Soeharto terhadap Bulog, yang dianggapnya telah merugikan Tommy dalam kasus tukar guling yang mengakibatkan ia diputuskan bersalah oleh pengadilan.

Penulis mengamati korupsi Soeharto besertakeluarga dan kroninya sejak 1994. Bukunya,Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa, diterbitkan oleh LKiS, Mei tahun lalu. Ia dapat dihubungi di georgejunusaditjondro@gmail.com

Last modified: 11/9/07


 

Merosotnya Pengaruh AS di Asia Pasifik

(Catatan Khusus APEC 2007)

Oleh Rudy Suryanto

Enam tahun berlalu sejak peristiwa serangan teroris yang meruntuhkan menara kembar WTC, atau lebih dikenal dengan peristiwa “9/11″. Presiden Bush tak henti melakukan kampanye war on terror sejak saat itu dan telah menghasilkan dua perang yang belum berkesudahan di Afghanistan dan Irak. Kenyataannya, dunia sekarang tidak menjadi lebih aman. Pengaruh Amerika Serikat justru malah merosot, terutama di kawasan Asia Pasifik. Hal itu terlihat jelas pada pertemuan APEC 2007 di Sydney.

Pertemuan APEC 2007 berlangsung di tengah pengamanan superketat untuk mengantisipasi serangan teroris dan serbuan ribuan demonstran. Pusat distrik bisnis (CBD) dan Sydney Opera House tempat pertemuan dilangsungkan, dikelilingi pagar kawat sepanjang 5 km dengan tinggi 2,8 m. Kurang lebih ada 3.500 polisi beserta 1.500 tentara dikerahkan untuk mengamankan acara tersebut. Pengamanan tersebut menghabiskan dana kurang lebih 170 juta dolar Australia (sekitar Rp 1,3 triliun) dari total dana pelaksanaan sebesar 330 juta dolar Australia.

Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan penting yang kemudian disebut Deklarasi Sydney. Deklarasi Sydney menguatkan komitmen para Kepala Negara APEC untuk pengurangan emisi karbon, pemanfaatan energi yang lebih efisien, dan pemeliharaan hutan.

Kalah Pamor

Amerika Serikat sebagai negara adidaya tunggal gagal menunjukkan kepemimpinannya untuk insiatif-inisiatif tersebut, dan justru kalah pamor dari Tiongkok. Kegagalan tersebut mengindikasikan merosotnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik yang kemudian memberikan ruang bagi Tiongkok memperkuat pengaruhnya di kawasan ini. Paling tidak ada empat faktor yang melatarbelakangi kemerosotan tersebut.

Faktor pertama, kegagalan kepemimpinan Amerika Serikat dalam penanganan isu perubahan iklim global (istilah lain dari pemanasan global). Perubahan iklim global adalah isu sentral dunia saat ini. Beberapa negara maju di Eropa dan juga Jepang merespons masalah ini dengan mengeluarkan apa yang disebut Protokol Kyoto. Protokol Kyoto mensyaratkan pengurangan emisi gas sebesar 5 persen di bawah level emisi gas tahun 1990 dalam kurun waktu 2008-2012.

Walaupun ikut dalam pembahasan tersebut, Amerika Serikat dan Australia dikenal sebagai penentang utama Protokol Kyoto. Alasan mereka, Protokol Kyoto tidak mengikutsertakan dua penghasil polusi terbesar dunia yaitu India dan Tiongkok, sehingga Protokol Kyoto dipandang tidak akan efektif dan hanya menurunkan daya saing negara maju di tengah kebangkitan ekonomi India dan Tiongkok.

Amerika Serikat bersikukuh dengan pendiriannya, namun Australia bermain lebih cerdas dalam menyikapi masalah itu. Australia memotori apa yang dinamakan aspirational goal untuk menjembatani perbedaan pandangan antarnegara maju, yaitu dengan mengusulkan target jangka panjang yang tidak mengikat untuk pengurangan emisi gas. Australia kemudian mengambil langkah berani dengan menjadikan usulan tersebut sebagai tema sentral APEC 2007.

Inisiatif Australia tersebut membuahkan hasil gemilang dengan disetujuinya Deklarasi Sydney. Adanya Deklarasi Sydney membuat Tiongkok untuk pertama kalinya menunjukkan komitmennya dalam mengurangi emisi karbon. Walaupun kesepakatan itu dikritik banyak pihak karena tidak mencantumkan tenggat waktu yang jelas serta target tingkat emisi yang akan dipangkas, paling tidak kesepakatan tersebut bisa menjadi awal yang baik di ambang konferensi PBB untuk membahas perubahan iklim global (UNFCCC).

UNFCC rencananya dilangsungkan di Bali Desember mendatang dengan Indonesia sebagai presiden konferensinya. Keikutsertaan Tiongkok dalam pertemuan tersebut bisa dipandang sebagai niat baik untuk menjadi kekuatan baru yang bertanggung jawab akan kelanggengan lingkungan.

Isu Usang

Faktor kedua, Amerika Serikat terlalu bersemangat mengkampanyekan war on terror pada setiap pertemuan terlepas dari apa agenda utama pertemuan tersebut. Agenda utama dari pertemuan APEC 2007 adalah isu perubahan iklim global, percepatan perdagangan bebas, pemanfaatan energi alternatif dan pemeliharaan hutan.

Amerika Serikat, alih-alih mengeluarkan inisiatif untuk isu-isu tersebut, justru menggunakan forum itu untuk mengkampanyekan agenda-agenda sepihak mereka seperti perang Irak, bahaya yang ditimbulkan Iran, dan ancaman Al-Qaeda. Isu-isu tersebut dipandang usang dan kurang populer. Negara APEC lebih tertarik pada isu perdagangan bebas dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengamanan pasokan energi, dan isu perubahan iklim global.

Faktor ketiga, Amerika Serikat dianggap kurang mengerti kondisi Asia saat ini, dan hanya terpaku pada agenda sendiri. Hal itu tampak sekali sewaktu Presiden Bush mengeluarkan inisiatif untuk membangun Aliansi Negara Demokratis Asia Pasifik.

Pembentukan aliansi tersebut hanya akan memojokkan Tiongkok, Vietnam, juga Thailand. Langkah tersebut dipandang kontraproduktif di tengah keinginan kuat Tiongkok dan bekas negara-negara komunis bergabung dalam pasar bebas Asia Pasifik. Karena itu usulan Bush tersebut hanya dipandang angin lalu saja.

Faktor keempat, faktor Bush. Merosotnya pengaruh Amerika Serikat di Asia Pasifik tak bisa lepas dengan menguatnya sentimen anti-Bush. Dia dianggap bertanggung jawab atas keputusan-keputusan kontroversial seperti invasi ke Irak dan penolakan Amerika Serikat meratifikasi Protokol Kyoto.

Keputusan kontroversial tersebut sering membuat kedatangannya di berbagai negara disambut dengan demonstrasi. Oleh karenanya tak heran setiap acara yang didatangi Bush selalu mendapatkan pengamanan ekstra, demikian halnya dengan APEC 2007.

Tiongkok dan Rusia

Kritik bahwa pengaruh Amerika Serikat di Asia Pasifik sedang merosot juga datang dari Richard Armitage. Mantan Deputi Menlu AS itu mengatakan Amerika Serikat saat ini terlalu terobsesi dengan Irak sehingga mengabaikan kawasan yang sangat vital bagi kepentingan jangka panjang Amerika Serikat yaitu Asia Pasifik.

Armitage menambahkan Amerika Serikat justru kehilangan simpati masyarakat internasional pascaserangan teroris 11 September 2001, karena selalu menggambarkan dunia sekarang ini sedang dalam keadaan bahaya dan terancam, di tengah kenyataan dunia sekarang sedang bersemangat menyambut datangnya kebebasan dan harapan dalam era perdagangan bebas.

Kelengahan Amerika Serikat tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Tiongkok dan juga Rusia untuk memperluas pengaruhnya di Asia Pasifik. Presiden Hu Jintao dan Presiden Putin saat ini justru sedang dalam puncak kekuasaannya.

Hu Jintao sengaja datang paling awal ke Australia untuk menyaksikan penandatanganan kontrak pembelian gas alam antara PetroChina dan Woodsine Petroleum sebesar 45 miliar dolar Australia (sekitar Rp 351 triliun). Putin dan PM Howard menandatangani kontrak penjualan uranium dari Australia ke Rusia sebesar 1 miliar dolar Australia (sekitar Rp 7,8 triliun) per tahun.

Selain itu Putin juga menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Commonwealth Bank dan VTB (bank terbesar ketiga di Rusia) senilai 480 juta dolar Australia (sekitar Rp 3,74 triliun) yang menandakan hubungan bersejarah antara perbankan Australia dan Rusia. Tiongkok juga tengah meningkatkan bantuan keuangannya untuk negara-negara Pasifik seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Pemberian bantuan tersebut tak lepas dari kepentingan Tiongkok mengamankan pasokan hasil tambang dan gas.

Amerika Serikat tampaknya cepat sadar telah kecolongan banyak langkah. Karena itu Presiden Bush kemudian mengundang para kepala negara ASEAN untuk berkunjung ke kediamannya di Crawford awal tahun depan dan menunjuk seorang duta besar untuk kawasan ASEAN. Namun tanpa diiringi inisiatif-inisiatif nyata untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini, sepertinya pengaruh Amerika Serikat akan terus merosot.

Penulis adalah Dosen UMY, sedang Studi S-2 di Melbourne University

Last modified: 12/9/07


 

CATATAN JAKARTA

BIN dan Reformasi Intelijen

Sabam Siagian

Kasus meninggalnya aktivis HAM, Munir, tiga tahun lalu pada awal September 2004, telah mencetuskan perdebatan intensif di kalangan terbatas tentang urgensi untuk melakukan reformasi terhadap badan-badan intelijen negara. Khususnya terhadap Badan Intelijen Negara (BIN), karena diduga bahwa sementara pejabat dari organisasi tersebut kemungkinan besar terlibat dalam peracunan Munir ketika menuju Negeri Belanda.

Perkembangan ini merupakan proses demokratisasi yang sehat. Sungguh ganjil kalau proses pengambilan-keputusan sudah mengalami demokratisasi dan lembaga-lembaga pemerintahan menjadi lebih transparan, padahal lembaga-lembaga intelijen, terutama BIN, masih diliputi budaya politik Orde Baru.

Sambil menunggu pembuktian tentang kasus Munir, memang persepsi bahwa BIN telah melakukan hal-hal yang dianggap di luar bidang kewenangannya agak meluas. Dalam beberapa kunjungan ke Irian Jaya (sekarang Papua), saya berkesan seakan-akan BIN itu dianggap sebagai pemerintahan de facto. Meskipun akhir-akhir ini citra itu sudah pudar. Namun, dugaan keras bahwa tokoh-tokoh BIN terlibat dalam menforsir lahirnya Provinsi Irian Jaya Barat masih tetap diingat oleh para tokoh Papua.

Memang kuat alasan untuk melancarkan usaha reformasi yang sistematis terhadap BIN berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ra- sional. Dan men- jauhkan dendam emosional, meskipun hal tersebut dapat dipahami.

Reformasi terhadap BIN bukanlah usaha yang mudah. Organisasi ini telah mengembangkan suatu corporate culture tersendiri sejak kepemimpinan Jenderal Yoga Soegomo pada awal 1970-an.

Ia ganti nama dan ganti pimpinan beberapa kali. Eksistensinya sesudah Reformasi 1998 dicoba untuk dibenahi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden 103 Tahun 2001 yang kemudian diperbaiki.

Namun agaknya budaya organisasi yang merasa dirinya di luar jangkauan pengawasan dan tidak perlu tunduk pada dalil transparansi masih kental pada BIN.

*

Usaha reformasi terhadap BIN telah menggerakkan berbagai kegiatan yang nantinya bermuara disahkannya sebuah Undang-Undang tentang Lembaga Intelijen Negara, yang juga akan mengatur posisi dan fungsi BIN. Tidak begitu jelas bagi penulis kolom ini, Rencana Undang-Undang tentang Intelijen Negara versi siapa yang telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Rupanya pihak BIN sendiri menggodok suatu RUU tentang Intelijen Negara. Dapat dipahami kalau suatu sikap skeptis timbul menyambut produk tersebut justru dalam era Reformasi sekarang. Kok lembaga yang ingin direformasi, justru menulis peraturan-permainannya sendiri?

Kira-kira begitu reaksi yang muncul. Ternyata, pihak masyarakat sipil yang terutama digerakkan oleh Simpul Aliansi Nasional untuk Demokratisasi Intelijen (SANDI) juga membentuk tim perumus untuk menghasilkan suatu RUU Intelijen Negara.

Dr Ikrar Nusa Bhakti, pakar ilmu politik dari LIPI yang menjadi anggota tim perumus masyarakat sipil dengan jelas menandaskan, tujuan dari usaha mereka; “Kita butuh kerangka kerja demokratik bagi intelijen negara yang diatur dalam undang-undang. Masyarakat sipil juga harus memiliki perhatian agar aparat atau agen intelijen Negara kita tidak lagi menjadi “intelijen hitam” yang menakutkan dan sewenang-wenang. Pengawasan atasnya merupakan suatu keniscayaan.

Dapat diperkirakan bahwa versi-versi UU tentang Intelijen Negara yang saling bersaing ini, dan pada dasarnya menyangkut perjuangan mereformasikan lembaga-lembaga intelijen negara, menciptakan situasi mandek. Padahal sudah mendesak bahwa BIN melakukan tugas utamanya, yakni menghasilkan apa yang disebut sebagai strategic intelligence yang berkualitas.

Mungkin tidak begitu disadari oleh masyarakat umum bahwa bertambah meningkatnya kepentingan nasional Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang amat meluas, maka ber- tambah mendesak juga kebutuhan akan produk-produk intelijen strategik yang dapat membantu para pengambil keputusan tingkat tinggi. Dalam Keppres No 103/2001 Pasal 35 ayat b dicantumkan sebagai salah satu tugas BIN: “penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan Pemerintah”. Mungkin dalam undang-undang baru nanti, perumusan tersebut dapat dilengkapi, meskipun intinya sudah jelas.

*

Untuk mengatasi situasi mandek sekitar RUU tentang Intelijen Negara dan prosesnya menuju suatu undang-undang yang mantap dapat dipercepat, supaya reformasi terhadap BIN dan peningkatan kualitasnya dapat segera dilakukan, maka Presiden RI perlu intervensi.

Ia dapat membentuk apa yang disebut sebagai blue ribbon commission di AS. Yaitu, suatu Komisi Tingkat Tinggi terdiri dari tokoh-tokoh yang direspek untuk menghasilkan sebuah laporan tentang suatu permasalahan dengan rekomendasi konkret.

Dalam hal reformasi terhadap badan-badan intelijen negara, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono bijaksana sekali agar membentuk Komisi Tingkat Tinggi yang mengumpulkan semua bahan dan produk yang sudah ada tentang permasalahan reformasi badan-badan intelijen negara ini. Kemudian ditugaskan, taruhlah dalam tiga bulan, untuk menghasilkan sebuah laporan dengan rekomendasi yang konkret. Laporan itu kecuali memuat komponen-komponen yang perlu dimasukkan dalam RUU Intelijen Negara dengan segala persoalannya (di antaranya apakah perlu untuk mengangkat seorang super koordinator yang membawahi semua lembaga intelijen dari berbagai departemen dan kementerian), juga mengusulkan tindakan perbaikan organisatoris.

Supaya komisi tersebut memiliki bobot yang efektif, dua anggota dari Dewan Penasihat Presiden; Ali Alatas (mantan Menlu) dan Adnan Buyung Nasution (aktivis HAM kawakan, pakar hukum konstitusional) patut diminta sebagai anggota komisi tersebut. Di samping tentunya beberapa pakar lainnya, antara lain Letjen (Purn) Agus Widjojo yang menjadi deputi di Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R).

Ali Alatas sebagai mantan menlu bertahun-tahun agaknya mengetahui kebutuhan akan produk-produk strategic intelligence yang berkualitas sebagai bahan penting dalam mengambil keputusan di tingkat kabinet. Sedangkan Adnan Buyung Nasution paham, bagaimana pentingnya menetapkan rambu-rambu secara hukum supaya sebuah badan intelijen negara jangan sampai menyelewengkan kewenangannya.

Dengan mengangkat persoalannya ke Komisi Tingkat Tinggi dengan anggotanya para Penasihat Presiden, maka kompetisi terselubung antara RUU versi BIN dan versi masyarakat sipil dapat dinetralisir.

Seperti ditandaskan oleh Dr Ikrar Nusa Bhakti dalam tulisannya setahun lalu (Kompas, 7/9 ’06); “Kita tentunya ingin agar intelijen negara kita dapat bekerja dengan baik. Namun, pada saat yang sama kita juga tidak ingin melihat intelijen negara kita melakukan tindakan sewenang-wenang atau bekerja di luar yang seharusnya mereka lakukan”.

Penulis adalah pengamat perkembangan politik nasional

Last modified: 15/9/07


 

Perpustakaan Rakyat yang Termarginalkan

Oleh Adin Bondar

Baru saja kita memperingati kemerdekaan ke-62 tahun. Namun, acap kali kebijakan pemerintah belum berpihak pada permasalahan akar rumput. Contoh, kebijakan pendidikan yang diarahkan pada komoditas melalui liberalisasi pendidikan. Tentu, kebijakan ini sangat kontradiktif dengan prinsip pendidikan untuk semua. Pendidikan berkualitas bukan milik semua rakyat tapi milik orang yang memiliki kemampuan ekonomi saja.

Ki Hajar Dewantara, mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Etimologi dan analisis pendidikan di atas jelas mensyaratkan pendidikan merupakan hak fundamental semua rakyat sebagai upaya pencerdasan untuk peningkatan kualitas hidupnya.

Akibat rendahnya akses pada pendidikan, indeks pembangunan manusia Indonesia tergolong rendah. Indonesia peringkat 110 dari 117 negara. Salah satu dimensi dasar pembangunan manusia tersebut, ditinjau dari aspek “pendidikan yang diukur dengan tingkat baca tulis” (UNDP, 2005).

Data Susenas 2004 juga menunjukkan angka buta aksara penduduk Indonesia hampir 15 juta atau 8 persen. Angka buta aksara penduduk usia muda lebih banyak ditemukan di pedesaan (15,5 : 12,8), sebaliknya angka buta aksara penduduk usia tua lebih banyak di perkotaan (39,1 : 30,4). Kemampuan keaksaraan ditentukan tingkat pendidikan sehingga mayoritas (84,3 persen) tidak/belum pernah sekolah dan sisanya pernah bersekolah maksimal sampai kelas IV SD/MI.

Alternatif Pencerdasan

Kondisi di atas menunjukkan kemampuan membaca dan menulis membutuhkan latihan dan pembinaan terus-menerus. Pada umumnya anak-anak yang putus sekolah di kelas-kelas awal SD/MI berasal dari keluarga miskin. Setelah keluar, mereka tidak bersentuhan lagi dengan buku bacaan sehingga kemampuan membaca yang memang belum stabil hilang.

Implementasi strategis yang perlu dilakukan adalah mencari alternatif yaitu perpustakaan rakyat sebagai lembaga publik yang demokratis. Masyarakat dapat mengakses, menggali sumber informasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi masya- rakat.

Perpustakaan atau taman bacaan menjadi advokasi rakyat dalam mengembangkan diri ke arah lebih baik melalui bacaan. Sebagai alternatif pencerdasan, perpustakaan atau taman bacaan rakyat memiliki tiga fungsi pokok. Pertama, fasilitasi, media interaksi pengetahuan dengan masyarakat. Kedua, stimulasi, yaitu mempertahankan dan merangsang kemampuan membaca melalui ketersediaan bahan bacaan yang dapat diakses dengan mudah dan murah. Ketiga, pelestari, yaitu penggalian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang selama ini hampir punah dan tidak terkelola.

Menyadari pentingnya membaca untuk pengembangan diri, pemerintah mencanangkan Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca diperingati setiap 14 September. Hal itu dicanangkan tahun 1995. Presiden Yudhoyono juga memiliki perhatian dalam perpustakaan dengan dicanangkannya Gerakan Pemberdayaan Perpustakaan di Masyarakat tanggal 17 Mei 2006 di Perpustakaan Nasional RI.

Pentingnya peranan perpustakaan dalam membangun masyarakat juga menjadi agenda global melalui kesepakatan dunia World Summit of Information Society (WSIS), yaitu membangun masyarakat informasi berbasis aplikasi teknologi informasi dan telekomunikasi atau disingkat TIK, untuk pencapaian Millennium Development Goals (MDG’s).

Deklarasi WSIS menyatakan potensi perpustakaan dalam menyediakan akses layanan informasi berbasis TIK bagi masyarakat. Bagaimana dengan kesiapan Indonesia?

Kenyataannya, perpustakaan masih termarginalkan dan tidak populer. Hal ini terlihat, kondisi perpustakaan secara umum masih memprihatinkan.

Contoh, perpustakaan sekolah sebagai integral proses pendidikan baru berjumlah 12.273 sekolah yang memiliki perpustakaan dari jumlah 213.815 sekolah atau sekitar 5,75 persen, sedangkan perpustakaan rakyat atau perpustakaan desa sebagai domain public baru berjumlah 781 yang memiliki perpustakaan atau 1,13 persen dari jumlah 68.816 desa yang ada (Perpusnas, NPP, 2005). Artinya fokus pengembangan perpustakaan masih belum menyentuh masyarakat yang 60 persen berada di pedesaan.

UU Perpustakaan

Peningkatan akses masyarakat terhadap perpustakaan, mendapat angin segar dengan adanya inisiasi pemerintah melahirkan UU Perpustakaan. UU ini akan menjamin perpustakaan sebagai pelayanan dasar masyarakat tanpa membedakan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai alternatif pencerdasan rakyat.

Jika UU ini berpihak pada rakyat tentu alternatif pencerdasan rakyat akan dapat tercapai dengan baik dan terarah. Apalagi, kebijakan pemerintah dalam pendidikan sudah mengarah pada komoditas melalui liberalisasi pendidikan.

Dengan diundangkannya UU perpustakaan, apakah menjamin pertumbuhan perpustakaan rakyat? Secara empiris, kebijakan/regulasi perpustakaan oleh pemerintah dimulai sejak tahun 1950-an dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7870/Kab Jakarta 5 Maret 1953 tentang Peraturan Perpustakaan Rakyat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No 3/2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan. Namun, perpustakaan rakyat masih termarginalisasi dan dipandang sebelah mata oleh pengambil kebijakan negeri ini.

Inisiasi Ani Bambang Yudhoyono perlu dijadikan dasar pengembangan perpustakaan rakyat melalui program Mobil Pintar dan Rumah Pintar yang langsung dirasakan rakyat. Ibu Negara memandang anak Indonesia sesungguhnya memiliki minat cukup tinggi dalam mem- baca.

Kepedulian masyarakat terhadap upaya pencerdasan anak bangsa melalui perpustakaan juga dibuktikan adanya inisiasi perorangan yang sungguh mulia dalam pengembangan perpustakaan rakyat. Seperti di daerah Bantul Wonogiri melalui konsep “Sepeda Ontel Perpustakaan Keliling” yang setiap hari dilakukan Sumanto dengan menyisir desa-desa di daerahnya mem- bawa setumpuk buku bacaan untuk dipinjamkan kepada anak-anak dan masyarakat.

Iswanti di Parung, Bogor, dengan perpustakaan komunitas atau taman bacaannya memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat yang akan membaca. Beberapa organisasi dan lembaga masyarakat juga memiliki perhatian besar terhadap pengembangan perpustakaan dan budaya baca.

Perpustakaan Nasional sebagai leading sector pengembangan perpustakaan mulai menyadari pentingnya pengembangan perpustakaan rakyat sebagai upaya penguatan masyarakat desa. Kebijakan yang dilakukan dengan anggaran yang masih terbatas adalah diversifikasi layanan perpustakaan melalui mobil perpustakaan keliling (MPK) di samping diseminasi buku bacaan masyarakat daerah tertinggal, perbatasan, daerah konflik dan pascabencana.

Sampai saat ini mencapai 210 unit MPK tersebar di provinsi dan kabupaten/kota. Namun, dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah serta keterbatasan anggaran APBN implementasi strategis ini belum mampu menjawab pertumbuhan kebutuhan perpustakaan masyarakat di seluruh Tanah Air.

Permasalahan di atas, membangun pemikiran penulis dalam upaya akselerasi pengembangan perpustakaan rakyat. Pertama, fokus pengembangan penguatan pedesaan implementasi strategis adalah penguatan perpustakaan rakyat atau taman bacaan sebagai lembaga pendidikan yang paling demokratis dalam pencerdasan masyarakat. Konsep pengembangan perpustakaan rakyat ini menempatkan perpustakaan pada setiap strata masyarakat pedesaan. Pustakawan dijadikan sebagai advokator masyarakat dalam menjamin kelangsungan pendidikan sepanjang hayat.

Kedua, konsep pendanaan dan pembangunan perpustakaan rakyat berbasis semangat gotong-royong. Artinya, perpustakaan desa/taman bacaan dan sekolah harus menjadi pembangunan prioritas melalui kemitraan.

Pencapaian pembangunan perpustakaan di samping didanai APBN juga didanai partisipasi masyarakat yang diatur dalam UU Perpustakaan. Di samping itu, perpustakaan rakyat yang telah ada harus mendapat bantuan dana dari pemerintah agar kelangsungannya dapat terjamin.

Realita, hampir seluruh kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rencana strategisnya tidak ada yang berfokus pada penguatan perpustakaan masyarakat. Bandingkan, APBN Perpustakaan Nasional tahun 2006 hanya sebesar Rp 200 miliar dan penguatan perpustakaan rakyat hanya sebatas pengembangan koleksi.

Ketika Jepang dilanda gempa pada 1995 yang disebut dengan Gempa Kobe dan meluluhlantakkan permukiman masyarakat, pada saat itu pemerintah Jepang tidak mampu sendirian untuk merekonstruksi kembali rumah dan fasilitas penduduk yang hancur. Percepatan pemulihan adalah dikarenakan masyarakat setempat berpartisipasi dalam mengkonstruksi kembali permukiman mereka melalui semangat kebangkitan “Machizukuri”.

Sesungguhnya, masyarakat Indonesia telah mengenal sejak dulu partisipasi atau gotong-royong sebagai modal sosial masyarakat. Namun, belakangan ini kearifan lokal itu tidak lagi dimiliki bangsa ini.

Penulis adalah Perencana Muda Perpustakaan Nasional berdomisili di Jakarta

Last modified: 13/9/07


 

THE GLOBAL NEXUS

“Lamaran Kerja” Pertama dan Terakhir

Christianto Wibisono

Pada hari Jumat petang 14 September, Panitia Seleksi Capim KPK telah menghadap Presiden di Istana Negara dan mengumumkan 10 nama yang akan disampaikan ke DPR. Sebenarnya sejak Senin petang 3 September selesai mengikuti wawancara terakhir bagi 26 peserta, saya telah mengetahui bahwa saya tidak akan masuk dalam 10 semifinalis. Sebab satu-satunya berita yang keluar di detik.com adalah bahwa “Christianto Wibisono mengaku salah lamar, karena lebih tepat melamar di Komite Rekonsiliasi Nasional, ketimbang KPK.”

Dalam wawancara sekitar 45 menit itu memang di antara jawaban yang saya sampaikan adalah bahwa jika usulan tentang amnesti berpenalti, pembuktian terbalik, dan UU Anti-Konflik Kepentingan dianggap “terlalu luas, besar, strategik, dan grand” maka merupakan hak prerogatif Pansel untuk memutuskannya dan saya akan rela dinilai tidak lulus untuk jadi pimpinan KPK.

Pansel sangat agresif dalam mencecar apa yang akan saya lakukan pada tiga bulan pertama. Saya jawab bahwa prioritas tiga bulan pertama, akan pergi ke DPR mengusulkan paket tiga UU.

Pertama, UU Amnesti Berpenalti bagi penyelenggara negara periode 1989 -sekarang untuk memutihkan harta kekayaan dengan pembayaran denda sesuai tarif pajak yang berlaku. Kedua, UU Pembuktian Terbalik, yang akan diberlakukan setelah masa tenggang waktu satu tahun sejak UU Amnesti Berpenalti dan akan berlaku per- manen.

Ketiga, UU Anti-Konflik Kepentingan Pengusaha Merangkap Penyelenggara Negara. Untuk masa depan, agar tidak terjadi konflik kepentingan, campur-aduk dan amburadul antara harta pribadi, aset bisnis dan dana negara serta kebijakan yang bisa menjadi sumber penyalahgunaan wewenang, maka pengusaha yang memegang jabatan publik harus memasrahkan aset bisnisnya kepada blind trust management independent (BMTI).

Tiga UU itu merupakan prioritas yang harus diundangkan untuk membebaskan negara dari belenggu penyanderaan oleh state-capture type of corruption (SCTC) yang telah mengakibatkan pemberantasan korupsi tidak efektif.

Perbedaan perlakuan terhadap EN dan NH (sampai hari Sabtu petang saat kolom ini saya tulis) merupakan bukti bahwa aparat penegak hukum, masih bekerja dengan pola “siapa” yang dihadapi dan bukan “apa” yang harus dilakukan. Kalau ada beking politik maka sese- orang bisa bebas, sedang kalau tidak ada beking maka orang bisa langsung masuk bui.

Ini adalah pelecehan terhadap asas supremasi hukum. Hukum harus menjadi panglima dan bebas dari tekanan kekuatan politik ataupun uang.

*

Pansel juga menanyakan trauma dengan tragedi pembakaran rumah serta ancaman surat kaleng pembunuhan. Apakah saya tidak akan trauma lagi kalau nanti diancam koruptor yang harus ditindak. Saya jawab bahwa dua tragedi delapan tahun lalu sudah terhapus oleh trauma baru ancaman di ambang maut 4 September 2006, ketika saya mengalami perdarahan pascaoperasi sinus di New York.

Tapi ada keyakinan lain, bahwa pendekatan kelembagaan dengan penerapan tiga paket UU, tidak akan memicu reaksi personal. Sebab KPK justru akan menjadi Begawan yang mempertobatkan koruptor. Kemudian memulihkan fungsi aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman untuk menjunjung tinggi asas supremasi hukum.

Dalam tempo tiga tahun, sejak tiga UU berfungsi, KPK bisa bertindak sebagai mentor atau instruktur dan sumber kekuatan moral yang hanya tut wuri handayani terhadap Kapolri, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung. KPK tidak perlu turun tangan menangkapi koruptor dan lawan politik.

KPK hanya memantau mana kasus yang bernuansa konflik kepentingan dan mengingatkan aparat penegak hukum untuk segera menindak tanpa perlu takut dan risi, menyinggung the power that be, alias the incumbent executive, legislative maupun judicative yang melakukan korupsi.

*

Seminggu sebelumnya, Senin 27 Agustus, dalam wawancara yang dilakukan oleh PT Dunamis, pewawancara menyatakan, “Wah, Anda ini mah bukan melamar jadi Ketua KPK, tapi itu mah pekerjaan seorang presiden. Jadi pasti Anda akan tidak bisa dimengerti atau diterima. Sebab masyarakat sedang ‘haus berita penangkapan koruptor kakap’. Kalau Anda malah mau mengampuni, ya pasti tidak lakulah. Maaf saja, Pak Chris, ide Anda itu bukan buat KPK. Itu mungkin cocok buat capres atau politisi yang membuat janji-janji muluk. Sedang kalau KPK kan harus langsung membuktikan berani menangkap orang, termasuk mantan menteri, gubernur, dan seterusnya, dan sebagainya. Jadi Anda siap-siap untuk kecewa ditolak.”

Jawaban saya kepada pewawancara dan Pansel pada dua hari Senin itu sama. Ya, memang saya sebetulnya tidak pernah melamar pekerjaan. Setelah dua kali bertemu Gabriel dalam ambang kematian, dan terobsesi untuk menyumbangkan pemikiran dan pengalaman bagi bangsa dan negara Indonesia, bagi kemanusiaan dan dunia pada umumnya saya mendaftar ke KPK. Itu pun saya lakukan dengan hati berat pada 3 Juli sejam menjelang penutupan dengan diantar oleh dua sahabat Sobary dan Teten Masduki.

Dalam perkembangan selanjutnya, Nono Makarim menjadi “promotor” yang membongkar makalah saya seperti dosen “killer” menilai mahasiswa. Tanpa ampun dan kompromi.

Nono Makarim adalah orang pertama yang menjadi “boss” ketika saya bekerja sebagai wartawan di Harian KAMI (1966-1970) bukan melalui proses melamar pekerjaan. Tapi, paralel dan konsekuensi otomatis bagi seorang aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia.

Setelah itu saya tidak pernah melamar pekerjaan, sebab langsung menjadi salah satu pendiri Tempo (1970 – 1974), menyelesaikan studi FISIP UI sampai 1978, dan mendirikan PDBI serta mengelola dari 1980 – 1998. Karena trauma dan ancaman teror, kantor ditutup pada 1999. Kegiatan terakhir PDBI ialah mengumumkan dan mengusulkan amnesti terhadap pola KKN era Soeharto dan berlaku umum bagi jajaran elite Orde Baru, bukan hanya seorang Soeharto, pada 1 Juni 1998.

*

Di Washington DC, sejak 2002 saya telah mendirikan Center for World Conscience (CWC) untuk pengkajian masalah kemanusiaan. Sejak 2006 Global Nexus Institute berkiprah dari Washington DC dan pada 10 April 2007 memperkenalkan jasa lobi internasional kepada elite Jakarta dengan mengundang mantan Presiden American League of Lobbyists.

Pada acara itulah gagasan UU Anti-Konflik Kepentingan dan pelembagaan blind trust management independent saya sebarluaskan. Pada 6 Agustus ide tersebut didukung oleh Regional Seminar KPK Asia Pasifik di Hotel Mandarin.

Kepada 15 anggota Pansel yang diketuai Menpan Taufiq Effendi dan Wakil Ketua Irjenpol Ritonga yang memimpin wawancara terakhir 3 September, saya sampaikan apresiasi dan terima kasih karena telah menjalankan fungsi investigator dan interogator yang lugas, profesional dan berbobot. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada trio Nono, Sobary, Teten, dan juga kepada banyak pihak yang telah mendukung dan mendorong saya untuk melamar.

Apa boleh buat, nasib saya memang tidak boleh dan tidak bisa melamar pekerjaan. Lamaran pekerjaan pertama dan terakhir ternyata ditolak oleh “calon employer“. Seorang anggota pansel secara lugas menyatakan, “Anda ini sudah opa, tidak cocok untuk KPK yang harus stand by 24 jam, terlalu kecil dan terlalu teknis, sedang wawasan Anda perlu sepatu lebih besar.” Saya tidak menyebut nama, sebab seorang anggota pansel dengan serius menanyakan, siapa anggota pansel yang mendorong saya, melamar, karena itu merupakan conflict of interest.

Bravo Pansel!

Penulis adalah pengamat masalah nasional

Last modified: 17/9/07


 

Perlu Kepastian dalam Pengembangan Batam

Oleh Bejo Untung

Dari dulu Batam diperlakukan secara khusus. Perlakuan itu didasarkan pada kenyataan secara geografis posisi Batam strategis, berada di lintasan Selat Singapura, salah satu jalur penting perdagangan internasional. Batam juga berbatasan langsung dengan Singapura, negara niaga yang diperhitungkan dunia. Perlakuan itu nantinya mengarah pada perwujudan Batam sebagai kawasan frontline, yang diyakini dapat menyangga perekonomian nasional.

Perlakuan khusus yang dimaksud adalah pemberlakuan Batam sebagai kawasan berikat (bonded zone). Tidak ada pengenaan bea masuk dan pembebasan pajak bagi barang-barang ekspor yang masuk ke wilayah tersebut. Kebijakan itu berakibat pada semakin maraknya aktivitas investasi serta membanjirnya barang-barang berharga murah. Badan Otorita Batam lalu dibentuk sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengelola perizininan serta membangun sarana dan prasarana berkaitan dengan aktivitas investasi.

Secara ekonomis, penerapan Batam sebagai kawasan berikat berhasil meningkatkan pendapatan secara signifikan. Data Investment Guiedelines Batam Indonesia yang dilansir tim peneliti The Habibie Center menunjukkan pemasukan devisa meningkat dari tahun ke tahun. Pada 1992 devisa hasil aktivitas investasi di Batam mencatat nilai 564,5 juta dolar AS, tahun 1997 senilai 4.885,1 juta dolar AS, dan pada 2002 mencapai 5.000 juta dolar AS.

Jika dibandingkan Provinsi Riau, penerimaan pendapatan dari hasil ekspor nonmigas jauh lebih besar. Nilai ekspor nonmigas tahun 1993, Provinsi Riau hanya mencatat nilai 615 juta dolar AS sementara nilai ekspor Batam 930 juta dolar AS. Tahun 1997, Provinsi Riau memperoleh nilai 2.312 juta dolar AS, Batam mencapai hingga 4.800 juta dolar AS.

Problematika

Namun demikian bukan berarti kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah. Paling tidak, dua problem mendasar dihadapi. Pertama, pembebasan bea bagi barang masuk menimbulkan kekacauan tersendiri. Pembebasan bea bagi barang yang masuk ke kawasan tersebut hanyalah barang-barang yang dipersiapkan untuk diekspor. Nyatanya, dalam beberapa kasus banyak barang nonekspor juga tidak dikenakan biaya, misalnya saja kendaraan bermotor.

Banyak mobil dari luar yang masuk ke Batam dibebaskan dari biaya, padahal mobil-mobil tersebut digunakan untuk operasional perusahaan-perusahaan. Kondisi itu yang sering kali memunculkan kritik pemberlakuan kawasan berikat Batam kebablasan.

Problem itu berusaha diatasi dengan membuat kebijakan baru. Pada 2003, pemerintah pusat mencabut putusan bebas pajak dan bea masuk bagi empat jenis produk: rokok, minuman beralkohol, kendaraan bermotor, dan produk elektronik. Kebijakan itu juga diharapkan menghindarkan perasaan iri bagi daerah lain.

Problem kedua, ketidakjelasan pemasukan yang diterima dari hasil investasi sebagai pendapatan asli bagi daerah Batam sendiri. Terkadang problem inilah yang memunculkan perasaan tidak adil bagi masyarakat Batam. Problem itu berusaha diatasi dengan membuat perangkat hukum baru.

Desakan pembentukan Batam sebagai kota yang mempunyai otonomi penuh -bukan kota administratif yang selama ini berjalan- direspons pemerintah pusat dengan menerbitkan UU No 53/1999. Sejak diberlakukannya UU itu Batam memiliki pemerintahan kota yang kedudukannya setara dengan pemerintahan kabupaten/kota di daerah lain. Pemkot Batam mempunyai kewenangan mengelola urusan investasi dan industri. Pemkot Batam mulai memberlakukan pungutan-pungutan, mulai dari parkir hingga pajak penerangan jalan. Upaya-upaya mengatasi problem tersebut justru menimbulkan masalah baru. Batam sepi dari aktivitas investasi karena banyak investor hengkang.

Di tengah kondisi seperti itu, Pemerintah Indonesia menandatangani kerja sama dengan Singapura untuk menjadikan Batam salah satu Kawasan Ekonomi Khusus/Special Economic Zones (KEK/SEZ) selain Pulau Bintan dan Karimun, pada Juni 2006. Untuk melaksanakan perjanjian KEK dibentuklah Tim KEK Indonesia dipimpin Menko Perekonomian Boediono.

Menurut Sekretaris Tim KEK Bambang Susantono, KEK merupakan suatu kawasan yang diperlakukan khusus namun tetap dalam daerah kepabeanan. Di dalam KEK bisa saja ada kawasan berikat, kawasan industri, serta free trade zone (FTZ). Sedangkan FTZ merupakan kawasan di luar area kepabeanan yang tidak dikenakan bea masuk maupun pajak bagi barang-barang yang keluar masuk di sana. (Kontan, No 40 Juli 2007)

Saat ini Tim KEK tengah menyusun UU Kawasan Ekonomi Khusus sebagai amanat UU Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal. Di sisi lain, Wapres Jusuf Kalla dalam rapat terbatas memutuskan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ). Artinya, Batam akan menjadi area yang berhubungan dengan ekspor dan dianggap terpisah dari daerah kepabeanan. Barang yang keluar masuk di wilayah itu tidak akan terkena pajak dan bea masuk.

Persoalannya kemudian, UU Nomor 36/2000 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas menyatakan penentuan suatu kawasan FTZ harus melalui undang-undang. Untuk menyiasatinya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2007. Namun nyatanya, Perppu itu sendiri tidak otomatis berlaku karena DPR menolak menyetujuinya. Praktis, kini tidak ada payung hukum yang mengatur pola investasi di Batam. Kondisi itu menyebabkan kegamangan di kalangan investor.

Perlu Kepastian

Yang tidak kalah penting adalah soal kepastian informasi tentang kondisi-kondisi yang berkembang saat ini. Informasi tentang ketidakpastian hukum itu bagaimanapun juga perlu diinformasikan kepada publik, terutama masyarakat Batam sendiri.

Informasi diperlukan agar publik dapat melakukan berbagai persiapan berkaitan dengan penetapan Batam sebagai KEK ataupun FTZ. Dengan informasi yang memadai pula, publik bahkan bisa memberikan usulan materi sebagai bahan masukan dalam penyusunan RUU tentang KEK maupun FTZ. Lalu siapakah yang seharusnya proaktif menyebarkan dan melakukan up date informasi tersebut? Dalam hal ini Pemkot Batam sendiri yang mesti giat menyebarkan informasi tentang hal itu. Bagaimanapun, Pemkot Batamlah yang pada akhirnya akan menanggung berbagai risiko atas pemberlakuan Batam sebagai KEK/FTZ.

Dengan aktif menyebarkan informasi, kepercayaan masyarakat Batam terhadap pemerintahannya akan meningkat. Semangat otonomi daerah benar-benar muncul dalam bentuk sesungguhnya.

Di tengah ketidakpastian informasi itu Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP) menemukan urgensinya. Dalam RUU KIP diatur kewajiban-kewajiban badan publik. Sedangkan yang dimaksud dengan badan publik menurut RUU tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif serta lembaga-lembaga negara lainnya, dari tingkat pusat maupun daerah. Jadi dalam konteks persiapan Batam sebagai KEK/ FTZ badan-badan publik yang dimaksud adalah Tim Nasional KEK, Otorita Batam, dan Pemkot Batam.

Dalam ketentuan selanjutnya badan-badan publik tersebut punya kewajiban-kewajiban. Pertama, menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya kepada pengguna informasi, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Kedua, menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya secara utuh dan dalam kondisi yang baik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Lebih lanjut informasi-informasi yang wajib disediakan adalah informasi dasar tentang badan publik itu sendiri, informasi tentang kebijakan beserta dokumen pendukungnya, keputusan badan publik dan pertimbangannya, rencana proyek beserta perkiraan pengeluarannya, serta prosedur kerja pegawai badan publik yang memengaruhi hak dan kewajiban masyarakat.

Pertanyaannya, apakah jika RUU KIP ini diundangkan otomatis badan-badan publik akan melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan? Jawabannya ya, karena RUU itu juga dilengkapi dengan ketentuan sanksi baik administratif maupun pidana bagi badan publik yang tidak men- jalankan kewajibannya. Sanksi dijatuhkan melalui mekanisme mediasi dan yudikasi Komisi Informasi, jika penyelesaian di tingkat Komisi Informasi tidak menemui hasil bisa dilanjutkan melalui proses pengadilan.

Jika UU KIP diberlakukan, badan-badan publik yang berwenang mengurusi persiapan Batam sebagai KEK/ FTZ wajib menginformasikan kebijakan yang ditetapkan kepada publik. Kontrol masyarakat atas kebijakan tersebut akan mendorong badan publik untuk tidak gegabah menetapkan kebijakan. UU ini juga menjamin per-siapan Batam sebagai kawasan KEK/ FTZ akan berlangsung transparan.

Penulis adalah peneliti Yayasan SET Jakarta; pegiat kebebasan informasi

Last modified: 18/9/07


 

Quo Vadis Advokat?

Oleh John Pieris

Dunia hukum dan penegakan hukum di banyak negara, terutama di negara yang masyarakatnya belum memiliki tingkat peradaban atau budaya hukum (legal culture) yang tinggi akan terus mengalami kemerosotan yang luar biasa. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran dalam proses penegakan hukum dan keadilan.

Beberapa pakar hukum dan kriminologi mengatakan, masalah ekonomi dan tingkat kesejahteraan para “penegak hukum primer” (polisi, hakim, jaksa, advokat/pengacara) dan para “penegak hukum sekunder” (panitera, konsultan, mediator, notaris, penyidik PNS) merupakan penyebab utama terjadinya kegagalan dalam menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.

Namun, tidak sedikit pakar dan penegak hukum idealis menyatakan, masalah-masalah etik, moral, dan spiritual merupakan variabel utama kemerosotan penegakan hukum dan keadilan.

Dalam pengertian yang lain, kemerosotan iman, takwa dan akhlak, atau kemerosotan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, juga kemerosotan wibawa hukum, lembaga-lembaga hukum (kekuasaan kehakiman) dan kemerosotan wibawa pemerintah secara keseluruhan (eksekutif, legislatif dan yudikatif).

Fenomena lain juga dapat dilihat, banyak sekali penegak hukum melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari hukum, kode etik dan sumpah jabatan. Beberapa penyimpangan yang sering didengar, misalnya, di kalangan kejaksaan dan kehakiman, acap terjadi praktik-praktik penyuapan dan pemerasan atau yang lazim disebut “mafia peradilan”. Selain itu, masih sering terjadi intervensi kekuasaan dan politik yang dilakukan oknum-oknum tertentu dari lembaga eksekutif dan legislatif.

Perlindungan hukum dan pengamanan yang berlebihan sering diberikan kepada pejabat-pejabat negara (pemerintah) dan pejabat-pejabat publik serta pengusaha-pengusaha yang korup. Peringanan hukuman yang tidak pantas terhadap orang-orang tertentu dan pemberatan hukuman terhadap mereka yang tidak memiliki akses politik dan kekuasaan, yang acap dilakukan hakim, tidak bisa tidak, telah mencoreng wajah peradilan di dalam negara hukum.

Oknum-oknum advokat/pengacara tertentu yang gemar menyuap para hakim dan jaksa dengan uang yang berasal dari klien, tanpa disadari, atau juga secara sadar, diperas secara halus dengan janji-janji dapat meringankan hukuman atau melepaskannya dari jerat hukum.

Sulit Diawasi

Dibandingkan dengan para penegak hukum yang lain (jaksa, polisi, hakim, panitera), profesi advokat/pengacara dan kinerjanya sangat sulit diawasi, baik oleh penegak hukum lain, maupun oleh publik (pers dan LSM). Para advokat adalah manusia-manusia yang bebas dan mandiri.

Kebebasan dan kemandirian yang dimilikinya sangat berpotensi untuk menggairahkan profesionalitasnya sebagai penegak hukum yang sering luput dari pemberitaan yang miring, misalnya sebagai stakeholder utama dalam praktik mafia peradilan. Juga tidak ada pengawasan eksternal terhadap advokat, sehingga sekali- pun banyak advokat melanggar kode etik, mereka tidak bisa dituntut sebagaimana halnya seorang hakim dan jaksa.

Stigma sebagai mafia peradilan selalu ditujukan kepada hakim dan jaksa. Padahal, diketahui, praktik mafia peradilan juga melibatkan advokat (tidak semua advokat). Advokatlah yang menawarkan sesuatu (uang dan sebagainya) kepada aktor lain (jaksa dan hakim) dalam proses berperkara di pengadilan. Atau sebaliknya, penawaran dapat dimulai dari hakim atau jaksa.

Dalam hal itu, objek yang harus ditaklukkan adalah masyarakat sebagai pencari keadilan (klien), sebab sumber uang selalu berasal dari masyarakat. Pada orang-orang tertentu, terutama para koruptor atau pejabat yang menyalahgunakan jabatan, berapa pun mereka mau berikan, asal mereka dapat dimenangkan, atau SP3-nya dicabut, setidaknya dapat dikurangi tuntutan hukumnya atau dikurangi sanksi hukumnya.

Dengan bermodalkan keberanian, retorika dsan logikanya, advokat/pengacara sangat terampil mencari kelemahan-kelemahan yuridis atau terus mencoba menguatkan pendapatnya dalam memenangkan perkara yang ditanganinya. Betul, bahwa advokat harus membantu kliennya, dan sedapat mungkin harus memenangkan kliennya.

Secara profesional, memang dapat dimengerti, karena hanya dengan keterampilan seperti itu, penegak hukum ini dapat “survive“. Itulah sebabnya, keberpihakan pengacara dalam memerankan fungsi instrumentalisnya sebagai penegak hukum primer selalu berpihak pada kliennya (orang yang dibelanya).

Orientasi mereka sebagai legal actor yang profesional dalam menjalankan profesi hukum sebagai pilihan hidupnya itu tidak bisa dihindari. Mereka lebih banyak terfokus pada materi atau sesuatu yang didapatnya dari jasa-jasanya.

Untuk maksud itu, keberpihakan pada keadilan substansial boleh dikatakan tidak terlalu diutamakan. Mereka lebih terfokus pada keadilan hukum (legal justice) atau keadilan prosedural dengan menggunakan instrumen legal reasoning atau metode berpikir juridis, ketimbang mengedepankan keadilan substantif.

Seperti diketahui, para advokat, konsultan, mediator dan notaris tidak mendapat pensiun (tunjangan hari tua) dari siapa pun. Para profesionalis ini harus bekerja keras menghidupi diri dan keluarganya. Dapat dimengerti jika mereka berusaha sedemikian gesitnya mengumpulkan uang dalam jumlah yang besar untuk menjalankan jasa hukumnya yang ditekuninya berpuluh-puluh tahun.

Biaya kantor, gaji karyawan, serta biaya operasionalnya, semuanya diperoleh dari sumber konvensionalnya, yaitu masyarakat (klien). Karena itu, dapat dipahami jika kebanyakan advokat tergoda melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan etika profesi.

Ketika advokat menangani perkara yang dikategorikan “perkara basah” (PB), misalnya kasus utang-piutang dalam jumlah puluhan atau ratusan miliar atau kasus tanah yang besar, atau kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan pengusaha-pengusaha atau korporasi-korporasi papan atas, tidak dapat dihindari, mereka akan memanfaatkan peluang itu untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang dari kliennya.

Sebaliknya jika mereka mendapat tawaran untuk menangani kasus-kasus yang dikategorikan “perkara kering” (PK), mereka lalu memukakan berbagai alasan untuk tidak menanganinya. Kalaupun menerima, mereka meneruskan kasus itu kepada teman seprofesi yang belum terkenal.

Sebenarnya berbagai perkara yang berhubungan dengan peran profesionalnya sebagai advokat yang sudah berpengalaman, para advokat sesungguhnya dapat menampilkan kinerjanya sebagai praktisi yang cerdas, andal, dan bermartabat.

Sebagai praktisi yang memberikan legal opinion, atau melakukan legal audit, melaksanakan pembelaan di pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (nonlitigasi) atau menjalankan kuasa dalam penyelesaian kasus-kasus alternatif (alternative dispute resolution) seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase, para advokat tidak saja dapat memberikan yang terbaik kepada kliennya, tetapi juga kepada bangsa ini melalui perwujudan keadilan dan kebenaran dalam perspektif penguatan supremasi hukum.

Sampai pada pilihan moral dalam menangani berbagai perkara, wajar jika mereka mencari keuntungan finansial yang besar dalam upaya mempertahankan eksistensinya, dan untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan.

Pada titik inilah, dapat dikemukakan suatu pertanyaan kritis, bisakah advokat bertindak sebagai law prophets (nabi-nabi hukum) yang bisa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile)? Seharusnya bisa. Karena itu para advokat harus menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakunya sebagai praktisi yang bermartabat.

Penulis adalah Pakar Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik

Last modified: 18/9/07


 

Partai Tanpa ET

Indra J Piliang

Diskusi tentang perlu tidaknya menggunakan electoral threshold (ET) dalam Pemilu 2009 kembali menguat. Partai politik yang tidak lolos ET harus menyiapkan minimal dua strategi. Pertama, demi eksistensi parpol -bagi yang memperoleh kursi di parlemen lokal dan nasional- partai lama dipertahankan, sampai masa duduk di parlemen berakhir. Adalah mustahil demi kepentingan Pemilu 2009, semua parpol yang tidak lolos ET langsung mengubah namanya antara 2004-2009, mengingat mereka mewakili parpol yang dipilih rakyat dalam Pemilu 2004.

Kedua, mendaftarkan parpol baru atau bergabung dengan parpol lain, untuk maju dalam Pemilu 2009. Akan ada dua kantor parpol, dengan orang-orang yang sama, sebagaimana dilakukan Partai Bulan Bintang dengan Partai Bintang Bulan. Partai-partai itu akan mengalami keterbelahan konsentrasi, sehingga lama kelamaan justru mengerdilkan partai.

Alasan lain yang juga paling penting adalah anggota legislatif dan eksekutif dari parpol bersangkutan tidak lagi bisa melakukan klaim keberhasilan dalam menjalankan program kerja, sesuai dengan janji Pemilu 2004. Masyarakat juga dirugikan karena tidak lagi bisa mengajukan reward and punishment, sekalipun terhadap orang yang sama, mengingat parpol pengusungnya berbeda.

Dengan ET, masyarakat begitu dirugikan. Padahal, pemilu adalah ajang evaluasi terhadap kinerja anggota-anggota legislatif dan eksekutif yang berasal atau diusung parpol. Seorang anggota legislatif atau eksekutif tidak mewakili dirinya sendiri, maka jabatan yang diemban juga disebut sebagai jabatan politik, bukan jabatan negeri. Selain menyerahkan diri kepada sistem trias politica, yakni pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan legislatif, sehingga ada proses pengawasan antarlembaga, pengawasan rakyat juga menjadi penting.

Sejauh ini, berdasarkan literatur, transisi menuju konsolidasi demokrasi biasanya diuji lewat dua kali pemilu. Hanya saja, teori-teori transisi juga mulai ditinggalkan. Teori-teori transisi sulit digunakan sebagai alat memprediksikan proses demokratisasi pada pelbagai negara. Dinamika internal lebih banyak memberi pengaruh, ketimbang pengetahuan sejumlah kalangan elite untuk menata dan mengarahkan kehidupan kenegaraannya sesuai dengan teori tertentu.

Hak Politik

Sebagaimana diketahui, mendirikan partai adalah hak politik setiap warga negara. Sebagai negara demokratis, tentu tidak boleh lagi ada larangan mendirikan parpol, apalagi untuk mempengaruhi dinamika internal berdasarkan kepentingan pihak pemerintah. Secara teoretis juga kita mengetahui ada partai di parlemen, begitu juga terdapat parpol di luar parlemen. Juga terdapat partai di dalam pemerintah dan partai di luar pemerintah.

Bagi partai-partai di parlemen dan di dalam pemerintah, kewajibannya adalah memenuhi janji-janji semasa kampanye, sebagaimana juga tercantum dalam platform, program kerja, dan visi-misi yang dikembangkan. Sembari itu, partai-partai tersebut memiliki fasilitas yang lebih banyak, baik sebagai pejabat publik atau dalam artian riil berupa gaji sebagai anggota parlemen dan pemerintah, serta sumbangan lain yang diberikan negara lewat ketentuan yang disusun parlemen dan pemerintah.

Sementara, bagi parpol di luar parlemen dan di luar pemerintah, kewajibannya tidak berhenti dengan sendirinya. Sikap kritis atas model penyelenggaraan kekuasaan juga diperlukan, sembari menawarkan program-program alternatif. Publik diuntungkan dengan adanya pertentangan gagasan itu, sekalipun tetap gagasan yang dijalankan adalah versi pendukung pemerintah, terutama yang duduk di parlemen. Dengan begitu, fungsi pendidikan politik tetap berjalan maksimal.

Secara teknis, partai mempunyai legitimasi politik berhak ikut pemilu. Legitimasi politik diukur dengan jumlah pendukung (electoral power/support – EPS). Bila partai belum ikut pemilu, EPS dihitung berdasarkan jumlah cabang, tanda tangan anggota, publikasi, serta bukti-bukti lainnya. Bila pernah ikut pemilu EPS dihitung dari angka atau persentase suara yang diperoleh. Jadi, legitimasi politik bukanlah dihitung berdasarkan persentase tertentu yang dijadikan sebagai ketentuan baku, karena galibnya sebuah proses politik, tentu saja persentase dukungan selalu berubah, naik atau turun.

Sementara, bagi parpol yang tidak mempunyai legitimasi politik, tidak berhak ikut pemilu. Logikanya secara ekonomi politik adalah agar uang pajak rakyat tidak dihabiskan untuk membiayai aspirasi politik yang minim EPS. Bagaimanapun, penyelenggaraan pemilu menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit. Artinya, semakin banyak kontestan pemilu, dengan sendirinya semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mencetak kartu pemilih, kartu suara, kotak suara, tinta dan lain-lain. Akan tetapi, karena pemilu adalah proses demokrasi yang disepakati bersama, pembiayaan pemilu tidak ditanggungkan kepada kontestan pemilu, kecuali sejumlah hal yang diatur secara ketat yang dikenal sebagai dana politik atau dana pemilu.

Dengan logika seperti itu, berarti memang proses mengikuti pemilu berbeda dengan mendirikan parpol. Kebebasan mendirikan parpol dijamin konstitusi dan undang-undang. Apalagi parpol tidak hanya berhak didirikan di tingkat nasional, melainkan juga sejak diberlakukannya UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, parpol lokal juga dibolehkan berdiri di Aceh. Tetapi, tidak semua parpol memiliki hak mengikuti pemilu. Kalau hak itu diberikan, akan muncul kekacauan secara teknis, administratif dan politik.

Hapuskan ET

ET ditujukan untuk membatasi kehadiran parpol sebagai peserta pemilu. Dalam pandangan kami, ET itu tidak perlu ada. Pertimbangannya, pertama, ET ditentukan oleh undang-undang pemilu yang secara politik berarti disusun oleh anggota parlemen yang dihuni oleh legislator parpol yang memiliki kursi mayoritas. Secara politik, anggota parlemen memiliki ambivalensi dalam menyusun undang-undang yang berkaitan dengan parpol lain. Naiknya angka ET yang hanya 2 persen untuk Pemilu 2004 dan 3 persen untuk Pemilu 2009 menunjukkan parpol di parlemen ingin mengendalikan perkembangan, pertumbuhan, dan peluang parpol di luar parlemen untuk berkompetisi dalam pemilu berikutnya.

Kedua, ET menyebabkan parpol harus mengganti nama, lambang dan identitas lainnya, kalaupun bisa maju lewat pemilu. Selain itu, ET juga memaksa partai-parpol untuk bergabung dengan parpol lain untuk memenuhi syarat bisa menjadi peserta Pemilu 2009. Sejauh dipahami, aturan perundang-undangan untuk berganti nama, lambang, dan identitas partai lainnya itu hanya ada di Indonesia. Padahal, nama dan simbol parpol harusnya mempunyai makna filosofis, ideologis, dan historis berdasarkan perjuangan partai, karena itu harus menjadi bagian dari pelembagaan parpol secara jangka panjang. Sehingga mengherankan apabila hal-hal filosofis, ideologis dan substantif dikalahkan aspek teknis. Pemilihan identitas dan simbol-simbol adalah bentuk ekspresi dan hak politik yang dijamin dalam negara demokratis.

Ketiga, ketentuan threshold itu harusnya untuk masuk ke parlemen (parliamentary threshold), sebagaimana berlaku di Jerman, serta bukan ditujukan untuk “membubarkan” parpol yang kinerja elektoralnya jelek. Threshold bisa dikatakan tidak demokratis. Instrumen threshold biasanya digunakan untuk mendukung governability dan stabilitas dalam sistem proporsional. Sekalipun begitu, parliamentary threshold harus diputuskan secara demokratis supaya legitimasinya tinggi.

Sebagai instrumen pengganti ET, bisa dilakukan dengan cara, pertama, adanya kewajiban mendepositokan dana untuk membiayai pemilu bila ada individu (untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau untuk menjadi calon kepala dan wakil kepala daerah) atau parpol yang tidak mempunyai EPS. Bila individu/parpol itu mendapatkan suara tinggi, serta masuk ke lembaga perwakilan atau kepala/wakil kepala daerah, deposito itu bisa dikembalikan kepada individu/parpol itu. Tetapi apabila suaranya rendah, deposito itu dibayarkan ke negara sebagai kontribusi biaya pemilu. Namun, pikiran ini tidak populer karena menggunakan finansial sebagai ukuran.

Kedua, parpol yang tidak masuk ke parlemen berdasarkan parliamentary threshold (PT), apabila ingin mengikuti pemilu berikutnya, diverifikasi berdasarkan EPS-nya atau berdasarkan ketentuan yang sama yang diperoleh parpol yang baru didirikan. Verifikasi itu dilakukan berdasarkan ketentuan yang sama bagi parpol yang baru berdiri. Dengan demikian, kebebasan untuk memutuskan apakah akan mengikuti pemilu berikutnya atau tidak diserahkan kepada parpol yang bersangkutan, bukan kepada parpol lain yang mengendalikan parlemen dan pemerintah.

Namun, demi kepentingan yang lebih luas, baik ET ataupun PT tidak diperlukan di Indonesia. Mendirikan parpol makin hari makin menunjukkan kemewahan. Tidak setiap orang berniat bergabung dengan parpol. Sehingga, apabila banyak pembatasan diberlakukan kepada parpol, justru akan menghancurkan sistem politik Indonesia yang berbasiskan parpol.

Penulis adalah Analis Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta

Last modified: 20/9/07


 

Refleksi

Chauvinisme Religius

Andar Ismail

Hadirinnya sama, tempatnya sama, waktunya sama, dan pengkhotbahnya sama. Namun, hadirin yang sama itu mendadak berubah dari senang menjadi marah, bahkan mereka nyaris melempar pengkhotbah itu dari tebing. Mengapa? Karena pengkhotbah itu mengulas tentang kemajemukan masyarakat.

Peristiwa itu terjadi ketika Yesus berkhotbah di Nazaret yang merupakan kampung halaman-Nya. Kisahnya tercatat dalam Lukas 4: 16-30.

Pada bagian pertama khotbah-Nya, Yesus membacakan sebagian nubuat Kitab Yesaya 61. Kata Yesus, “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan ke- pada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang- orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.” (Luk 4:18-19).

Siapa yang dimaksud dengan “orang-orang miskin, orang-orang tawanan, orang-orang buta, dan orang-orang tertindas” itu? Mereka adalah umat Israel yang dibuat ke Babel pada abad ke-6 SM. Lalu Yesus menilai bahwa meskipun pembuangan itu sudah lama usai, namun umat-Nya masih berada dalam kondisi miskin, tertawan, buta, dan tertindas.

Yesus berkesimpulan, “Pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya” (ayat 21). Hadirin menganggukkan kepala. Mereka senang mendengar bahwa Allah bersimpati dan solider kepada mereka. Mereka merasa yakin bahwa Allah berada di pihak bangsa dan agama mereka. Tertulis, “Dan semua orang itu membenarkan Dia…” (ayat 22-a).

*

Itulah bagian pertama khotbah Yesus. Kemudian ada di antara hadirin yang meragukan wibawa Yesus karena mereka mengenal Dia sebagai bocah desa itu. Yesus memahami keraguan mereka dan menanggapinya secara singkat dengan perubahan (lih.ay. 23-24).

Setelah itu Yesus memulai khotbah-Nya bagian kedua. Kata-Nya, “Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah se- orang dari mereka melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon” (ayat 25-26).

Hadirin tersentak. Janda Sarfat itu bangsa kafir dan beragama kafir. Mengapa Allah tidak menolong orang kita melainkan orang kafir?

Hadirin menjadi marah ketika Yesus melanjutkan dengan kasus berikutnya. Kata Yesus, “Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Siria itu” (ayat 27).

Keterangan Yesus itu membuat hadirin betul-betul tersinggung. Mengapa Allah tidak menyembuhkan orang Israel melainkan Naaman, yaitu panglima tentara Siria yang kafir? Hadirin marah. Tertulis, “Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu” (ayat 28). Mereka mengusir Yesus dan nyaris “melempar Dia dari tebing itu” (ayat 29).

Umat di Nazaret itu senang mendengar bahwa Allah bersimpati pada mereka, namun jengkel ketika mendengar bahwa Allah bersimpati pada bangsa dan agama lain.

Pemeluk agama mana pun cenderung beranggapan bahwa Allah ada di pihak mereka dan mengklaim Allah sebagai Allah mereka saja. Orang bersikap posesif dan merasa bahwa Allah adalah milik mereka. Mereka merasa bahwa agama mereka identik dengan Allah.

*

Pola pikir itu merupakan chauvinisme religius, artinya cinta buta terhadap agama. Istilah itu diambil dari nama seorang prajurit Prancis, yaitu Nicolas Chauvin yang taat secara membabi-buta kepada perintah Napoleon. Sejak itu orang yang cinta buta terhadap negara disebut chauvinis. Demikian juga yang fanatik dan ekstrem dalam agama disebut chauvinis religius.

Chauvinisme religius bisa terdapat pada pemeluk agama mana pun. Sikapnya adalah, “Allah merestui agamaku, bukan agamamu! Agamaku benar, agamamu salah! Agamaku berhak ada, agamamu tidak!”

Umat di Nazaret juga berpikir chauvinis religius seperti itu. Lalu Yesus berkhotbah justru untuk menolong mereka keluar dari pikiran sempit dan kerdil itu. Penduduk Nazaret memang hanya terdiri dari satu bangsa dan agama. Tetapi bumi tidak selebar daun kelor.

Tidak jauh dari situ ada desa dan wilayah bangsa lain yang beragama lain, seperti bangsa Abilena, Rafana, Rafia, Selusia, dan Medeba. Kehidupan ini bersifat heterogen dan plural. Allah juga ada di bangsa lain dan agama lain. Maka Yesus menceritakan kasus janda bangsa Sarfat dan kasus panglima Siria.

Khotbah Yesus di Nazaret merupakan pendidikan hidup majemuk dengan tujuan agar umat belajar keluar dari tempurung chauvinisme religius. Tetapi umat merasa lebih nyaman berada di bawah tempurung. Oleh sebab itu mereka tersinggung lalu marah.

Itulah susahnya pendidikan hidup majemuk. Pengkhotbah yang memberi pendidikan hidup majemuk dimaki sebagai “teolog liberal” atau “teolog kelabu”. Tetapi, itu masih lumayan ketimbang dilempar dari tebing seperti yang nyaris terjadi di Nazaret.

Penulis adalah pengarang buku-buku “Seri Selamat” BPK Gunung Mulia

Last modified: 31/8/07


 

RAPBN 2008 Antipenanggulangan Kemiskinan

Oleh MT Felix Sitorus

Salah satu kata yang paling banyak muncul dalam pidato Presiden Yudhoyono saat mengantarkan nota keuangan negara RAPBN 2008 di depan rapat paripurna DPR (16/8), adalah “kemiskinan” (21 kali). Wajar kalau timbul pertanyaan apakah RAPBN 2008 berwatak propenanggulangan kemiskinan?

Sejumlah ahli sosial-ekonomi yang embedded pada pemerintahan secara tegas menyatakan RAPBN 2008 pro-poor. Argumennya, pertama, dalam RABN itu pemerintah telah mengurangi belanja barang demi peningkatan belanja modal atau investasi.

Argumen kedua, RAPBN 2008 mengalokasikan dana subsidi dalam jumlah besar. Subsidi itu mencakup bidang energi (BBM Rp 46,7 triliun, listrik Rp 27,8 triliun) dan nonenergi antara lain pupuk (Rp 8,7 triliun), pangan (Rp 5,5 triliun), benih, kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE), dan kredit kepemilikan rumah sederhana.

Lantas, apakah peningkatan investasi pemerintah dan dana subsidi yang besar serta-merta akan mengurangi kemiskinan? Jawabnya: Tidak. Itu hanya mitos!

Mitos “Multiplier Effect”

Mengapa demikian? Konfigurasi RAPBN 2008 memang menunjukkan peningkatan investasi pemerintah (15,72 persen) dibanding 2007 (15,53 persen). Sementara konsumsi turun dari 6,24 persen menjadi 6,15 persen.

Tapi fokus investasi pemerintah itu, dan pasti juga swasta, adalah pembangunan infrastruktur ekonomi. Antara lain disebutkan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik. Semua itu demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 6,8 persen tahun 2008.

Harapannya multiplier effect dari pembangunan infastruktur akan menghasilkan suatu pertumbuhan berkualitas. Artinya, pertumbuhan disertai peningkatan pemerataan atau pengurangan kemiskinan (dan pengangguran).

Tapi itu harapan yang berlebihan. Laporan Bank Dunia (Reaching the Poor 2005) menyimpulkan nyaris tidak ada korelasi positif antara ketersediaan infrastruktur dan pengurangan tingkat kemiskinan. Artinya, pengurangan kemiskinan melalui mekanisme multiplier effect hanya mitos belaka.

Penyebabnya adalah ketimpangan pemanfaatan infrastruktur. Pemanfaat utama infrastruktur bukan orang miskin melainkan golongan mampu. Manfaat jalan, jembatan, dan pelabuhan, misalnya, terutama dinikmati para pemodal.

Itu wajar karena infrastruktur itu memang tidak didesain untuk memfasilitasi golongan miskin secara eksklusif. Akses terhadapnya bersifat terbuka. Dalam konteks seperti itu golongan pemodal selalu tampil sebagai pemanfaat utama.

Jelas multiplier effect tidak bekerja dengan sendirinya. Sifatnya potensial sehingga diperlukan modal untuk mengefektifkannya. Contohnya, pembangunan jaringan jalan pedesaan memperlancar arus komoditas dari desa ke kota. Tapi itu akan berdampak positif bagi petani miskin hanya jika ia punya modal ekonomi (uang) untuk produksi komoditas dan modal sosial (jaringan) untuk pemasaran.

Justru di situlah letak masalahnya. Golongan miskin itu “tunamodal”, artinya tidak punya modal dan akses terhadap sumber modal. Sementara APBN 2008 tidak mengindikasikan upaya pembentukan modal yang signifikan bagi golongan tersebut.

Mitos Subsidi

Karena kemiskinan berpangkal pada kondisi “tunamodal”, jelas subsidi bukan jalan keluarnya. Subsidi tidak meningkatkan produktivitas dan pendapatan asli penduduk miskin. Ia hanya menciptakan “harga abnormal” (murah) untuk barang dan jasa kebutuhan pokok tertentu supaya terjangkau oleh daya beli penduduk miskin.

Jadi, secara nasional, subsidi merupakan strategi bertahan (survival strategy) dalam kemiskinan. Dengan subsidi, harga-harga barang dan jasa disesuaikan dengan daya beli penduduk miskin. Jadi, bukan daya beli orang miskin yang ditingkatkan supaya mampu menjangkau harga-harga normal.

Dalam kenyataan sebagian besar dana subsidi tidak eksklusif dinikmati golongan miskin. Subsidi di bidang energi, khususnya harga BBM dan listrik, dinikmati semua lapisan masyarakat. Bahkan yang paling diuntungkan adalah lapisan menengah/atas.

Demikian juga dengan subsidi di bidang non-energi. Subsidi harga pupuk, benih, dan KKPE, misalnya, terutama dinikmati petani menengah/besar, bukan mayoritas petani gurem dan buruh tani tunakisma.

Bahkan subsidi harga pangan juga dinikmati pengusaha besar. Pangan murah memungkinkan pengusaha mempertahankan upah buruh yang rendah. Melalui cara itu, biaya produksi ditekan, sehingga keuntungan pengusaha lebih besar. Artinya, secara tidak langsung, program pangan murah menyubsidi pengusaha kaya.

Karena itu klaim subsidi sebagai salah satu jalur penanggulangan kemiskinan adalah mitos. Subsidi adalah karpet indah yang menutupi realitas buruk kemiskinan. Ketika karpet diangkat, terlihatlah keburukan itu. Ketika subsidi BBM dicabut, jumlah penduduk miskin langsung melonjak.

Lantas, langkah apa yang sebaiknya ditempuh agar peningkatan investasi pemerintah dan dana subsidi berdampak mengurangi kemiskinan? Pertama, investasi pemerintah itu harus difokuskan pada pengembangan infrastruktur sosial-ekonomi yang berwatak pro-poor.

Maksudnya infrastruktur itu harus memfasilitasi kebutuhan golongan miskin secara langsung, bukan mengandalkan multiplier effect semata. Pembangunan infrastruktur itu juga tidak boleh berdampak penghilangan akses penduduk miskin terhadap aset produksi misalnya tanah.

Kedua, alokasi dana subsidi harus difokuskan pada upaya pembentukan modal dan peningkatan produktivitas keluarga miskin, bukan pada pengurangan beban pengeluaran seperti selama ini. Pembentukan modal akan membuka peluang bagi keluarga miskin untuk berperan-serta dalam pemanfaatan potensi multi-plier effect infrastruktur.

Usulan di atas menuntut pembalikan arus dalam strategi dan program penanggulangan kemiskinan secara nasional. Tidak mudah, tapi hanya itu cara menjadikan RAPBN 2008 berwatak propenanggulangan kemiskinan.

Penulis adalah Kepala Bagian Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB

Last modified: 3/9/07


 

Pulau, Wilayah Maritim, dan Kedaulatan

Oleh I Made Andi Arsana

Berita menarik seputar usaha Rusia mengklaim Kutub Utara belakangan ini menjadi pembicaraan di berbagai media di seluruh dunia. Akhir Juli lalu, Rusia mengirimkan puluhan ilmuwan ke Kutub Utara untuk melakukan ekspedisi. Rombongan membawa kapsul titanium berisi bendera Rusia dan akan ditempatkan di dasar laut Kutub Utara. Itu akan menjadi pertanda klaim mereka atas landas kontinen (dasar laut) Kutub Utara.

Tindakan itu tentu saja menimbulkan kontroversi. Reaksi datang dari berbagai negara, terutama empat negara Kutub Utara lainnya, yaitu Amerika Serikat, Denmark, Kanada, dan Norwegia. Tampaknya penjalaran klaim yurisdiksi wilayah maritim kini menjadi keniscayaan.

Hal serupa juga dilakukan Australia dengan mendeklarasikan klaimnya atas wilayah dasar laut Antartika pada 2004. Seru- pa dengan klaim Rusia, hal itu juga menuai tanggapan negatif beberapa negara. Adanya Traktat Antartika yang menyatakan tidak ada negara yang boleh mengklaim Antartika, menjadi salah satu alasan munculnya respons negatif itu.

Sementara itu, Indonesia sendiri kini sedang giat-giatnya memberi nama (dikenal dengan istilah toponimi) ribuan pulau yang selama ini belum bernama. Diberitakan sekitar 9.000 pulau masih perlu dinamai dan disampaikan kepada PBB. Sidang United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) terakhir berlangsung di New York, AS, hingga 31 Agustus 2007 lalu.

Di Indonesia, sudah lama dipercaya ada lebih dari 17 ribu pulau besar dan kecil tersebar di wilayah Nusantara, dengan ribuan di antaranya belum memiliki nama. Langkah pemerintah memberi nama dan menyampaikannya kepada PBB merupakan awal yang tepat dalam mengelola pulau-pulau tersebut yang juga sejalan dengan Undang-Undang No 27/2007 yang diundangkan Juli 2007.

Sebagai negara kepulauan, pulau-pulau kecil memiliki makna sangat strategis bagi Indonesia, terutama pulau-pulau terluar. Pulau terluar (ada juga yang mengusulkan istilah pulau terdepan) merupakan tempat ditentukannya titik pangkal sebagai bagian dari garis pangkal yang menjadi referensi pengukuran yurisdiksi maritim (laut teritorial, zone tambahan, zone ekonomi eksklusif, dan landas kontinen). Posisinya menjadi penting karena mempengaruhi luas wilayah maritim yang bisa diklaim.

UNCLOS

Kembali kepada klaim Rusia dan Australia, kontroversi telah terbangun karenanya. Apakah memang benar tindakan Rusia dan Australia itu bentuk keserakahan atau invasi modern? Benarkah seperti diberitakan klaim Rusia itu dapat memicu perang dingin seperti pernah terjadi di masa lalu? Mari kita lihat lebih jauh.

Adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang mengatur tentang yurisdiksi maritim oleh negara pantai. UNCLOS menyatakan sebuah negara pantai berhak mengklaim laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen (dasar laut, LK). Khusus untuk LK, sebuah negara pantai berhak hingga ujung terluar tepian kontinennya (continental margin) atau hingga 200 mil laut (M) diukur dari garis pangkal (biasanya garis pantai) jika ujung terluar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Selain itu, UNCLOS (Pasal 76) juga memberi peluang bagi negara pantai untuk mengklaim LK lebih dari 200 M yang dikenal juga dengan landas kontinen ekstensi (LKE). Untuk itu negara pantai tersebut harus mengajukan klaim ke komisi PBB, Commission on the Limits of Continental Shelf (CLCS) dengan semua data pendukung.

Klaim melebihi 200 M tidak bisa dilakukan sepihak tanpa rekomendasi Komisi PBB. Komisi ini terdiri dari 21 ahli di bidang geodesi, geologi, hidrografi, dan geofisika, yang keanggotaannya merupakan representasi negara anggota UNCLOS yang terdistribusi adil secara geografis. Anggota terbaru CLCS terpilih Juni 2007 lalu.

Pengajuan klaim itu tentu bukan hal mudah. Klaim yang memenuhi syarat harus menyertakan setidaknya data yang menunjukkan posisi kaki lereng dasar laut (foot of the continental slope) dan ketebalan batuan endapan (sedimentary rock thickness) di dasar laut yang dimaksud. Tepi terluar landas kontinen yang diajukan harus mengikuti ketebalan sedimen 1 persen dari kaki lereng atau mengikuti garis berjarak 60 mil laut dari kaki lereng.

Selain itu, UNCLOS juga menyatakan tepi terluar itu tidak boleh melebihi jarak 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak boleh melebihi jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter isobath.

Langkah yang dilakukan Rusia dan Australia adalah dalam rangka mengklaim landas kontinen ekstensi. Dengan kata lain, langkah itu memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu UNCLOS. Meski demikian, bukan berarti langkah itu secara otomatis menyebabkan mereka berhak atas Kutub Utara dan Kutub Selatan. Klaim itu masih harus mendapat “restu” dari CLCS. Menancapkan bendera negara tentu saja tidak ada pengaruhnya secara legal terhadap status klaim itu.

Di sisi lain, Indonesia sendiri memiliki potensi mengajukan LKE kepada CLCS hingga batas waktu 13 Mei 2009. Saat ini persiapan sedang dilakukan secara serius pihak terkait. Memang dibuktikan Indonesia bisa mengajukan LKE untuk beberapa kawasan yang akan diajukan secara bertahap kepada CLCS.

Fenomena klaim wilayah maritim hingga wilayah kutub oleh Rusia dan Australia dan penamaan pulau oleh Indonesia adalah dalam rangka menegaskan dan mempertahankan kedaulatan (sovereignty) serta hak berdaulat (sovereign right). Bagi Indonesia, ini adalah langkah penting dalam mengelola ribuanh pulau kecil (kedaulatan) dan penting bagi penentuan yurisdiksi maritim (hak berdaulat).

Penulis adalah Dosen Teknik Geodesi dan Geomatika FT UGM, saat ini peneliti tamu di University of Wollongong, Australia dalam bidang kelautan dan hukum laut; penulis buku “Batas Maritim Antarnegara” terbitan Gadjah Mada University Press

Last modified: 3/9/07


 

Titik Temu Islam dan Sekularisme di Turki

Oleh Zuhairi Misrawi

Melalui fase sulit dan perdebatan alot antara kubu sekuler dan kubu Islam di Turki, Abdullah Gul, mantan Menteri Luar Negeri diangkat menjadi presiden pada 27 Agustus. Kepastian Gul sebagai orang nomor satu di Turki sebenarnya sudah ditentukan sejak partainya, Partai Kesejahteraan Pembangunan (AKP), memenangi pemilu 22 Juli lalu.

Lalu apa yang membuat istimewa sekaligus kontroversial? Yang membuat hal tersebut istimewa, AKP salah satu partai yang sejauh ini masih mendapatkan simpati dari publik. Reaksi kalangan sekularis dan kekhawatiran militer terhadap AKP, karena diramal akan mengubah Turki menjadi negara Islamis, tak berdasar.

AKP dengan kampanye bersifat masif, tegas menyatakan akan menjaga identitas Turki sejak dipimpin Mustafa Kemal Ataturk pada 1923, yaitu sebagai negara sekuler. Dalam tata pemerintahan, sekularisme menjadi harga mati. Tidak ada ruang bagi monopoli pemahaman keagamaan dalam negara. Kendatipun pemilih Muslim mayoritas, tapi AKP tidak akan pernah memaksakan kehendak mengganti identitas politik Turki yang sekuler menjadi islamis.

Bukan hanya itu, partai yang berbasis Islam itu juga menunjukkan prestasi ekonomi luar biasa. Inflasi bisa ditekan sementara ekonomi bertumbuh sekitar 7 persen. Di samping itu, AKP berkomitmen menjadikan Turki salah satu bagian dari Uni Eropa. Sekularisme politik di Turki tidak hanya diterjemahkan dalam ruang lingkup politik dalam negeri, tetapi juga politik luar negeri.

Tentu saja, pilihan politik seperti itu bukanlah pilihan tanpa pertimbangan. Letak geografis yang sangat berdekatan antara Turki dan negara-negara Eropa, menyebabkan imigran Turki memilih hidup di Eropa daripada mengadu nasib di Timur Tengah atau negara-negara Muslim lainnya di Asia.

Di samping itu, dalam politik internasional Turki memegang kunci penting, karena mempunyai hubungan politik sangat baik dengan pelbagai negara yang saat ini berkonflik, terutama Iran, Irak dan Palestina. Turki di satu sisi membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Di sisi lain juga memperjuangkan hak-hak warga Palestina yang selama ini ditindas. Karena itu, sekularisme mempunyai makna mendalam, baik untuk kepentingan politik dalam negeri maupun politik luar negeri.

Sedangkan yang membuat kontroversial dari terpilihnya Abdullah Gul sebagai presiden, yaitu adanya kemungkinan perubahan konstitusi di masa mendatang. Gul merupakan salah satu pendiri AKP yang dikenal Islamis. Tidak hanya itu, istrinya memakai jilbab. Sejak Ataturk mendiami istana kepresidenan pada 1923 tidak seorang pun dari istri-istri presiden menggunakan simbol-simbol keagamaan tertentu.

Gul menyatakan, jilbab merupakan pilihan privat bagi setiap Muslimah dan tidak akan mengganggu identitas Turki yang sekuler. Bukan hanya itu, AKP berkomitmen melanjutkan prestasi-prestasi yang sudah dicapai para pemimpin Turki. Dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Luar Negeri, ia mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu mewujudkan cita-cita dan keinginan publik Turki untuk menjadi bagian dari Uni Eropa. Joost Lagendijk (2007), delegasi Uni Eropa untuk Turki, menyatakan Gul bukanlah ancaman bagi sekularisme. Karena itu, Turki mempunyai kesempatan untuk menjadi bagian dari Uni Eropa.

Bukan Asing

Turki selangkah telah mampu melalui masa-masa sulit dalam politik. Turki satu-satunya negara Muslim yang mampu memahami dan menerapkan sekularisme secara konsisten dan konsekuen. Bila dibandingkan dengan Dinasti Ottoman, sistem politik yang dibangun di atas sekularisme jauh memberikan harapan bagi kesetaraan dan persamaan hak-hak politik, karena mayoritas memberi perlindungan dan penghargaan terhadap kelompok minoritas.

Islam dan sekularisme merupakan dua hal yang bisa dipersandingkan. Di pelbagai negara Muslim lainnya, Islam dan sekularisme kerap kali dianggap sebagai dua sejoli yang harus diceraikan. Tapi Turki memilih melanggengkan perkawinan di antara keduanya.

Sekularisme bukanlah makhluk asing dalam politik Islam. Sekularisme mempunyai landasan yang kuat dalam tradisi dan khazanah Islam. Lihat misalnya, tata cara pemilihan pemimpin dalam tradisi Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan sekaligus pemimpin politik pada periode awal Islam tidak pernah menunjuk siapa penggantinya. Para sahabatlah yang akhirnya menentukan politik secara adil dan demokratis. Itu artinya, kedaulatan politik pada hakikatnya adalah kedaulatan rakyat, dan bukan kedaulatan yang mengatasnamakan Tuhan.

Bukan hanya itu, belajar dari sejarah Dinasti Ottoman, pertarungan atas nama Tuhan telah menyebabkan kekuasaan Islam bangkrut dan oleng. Sebab itu, tidak ada pilihan lain kecuali politik dikembalikan kepada rakyat, yang dibangun di atas fondasi rasionalitas dan demokrasi.

Dalam hal ini, pelajaran dari Turki menarik diperhatikan secara seksama, terutama oleh negara-negara yang sebagian besar penduduknya Muslim. Dalam sebuah pesan Nabi yang amat terkenal disebutkan, “Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup untuk selamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan meninggal esok.” Artinya, urusan dunia mempunyai mekanisme dan etika tersendiri, sedangkan urusan akhirat juga mempunyai tata cara dan mekanismenya. Kendatipun terpisah, tetapi keduanya saling menyempurnakan.

Tatkala pada suatu hari ada seseorang yang sedang mencangkok pohon, dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang tata cara mencangkok yang baik, Nabi menjawab, “Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu.” Jadi, Islam pada hakikatnya memberikan kebebasan kepada setiap umatnya untuk menentukan dan memutuskan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Nilai-nilai agama pada hakikatnya hanya menjadi dorongan etis agar kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan segelintir kelompok tertentu.

Kalangan Muslim di Turki tentu sangat paham tentang pentingnya sekularisme dalam politik. Kendatipun partai yang berbasis Muslim memenangi pemilu, mereka tidak memaksakan kehendak menjalankan politik berdasarkan agama tertentu. Mereka memilih sekularisme sebagai alternatif. Di Timur Tengah, komitmen AKP untuk meneguhkan sekularisme disambut baik oleh para intelek- tual dan politisi.

Penulis adalah alumnusal-Azhar, Kairo Mesir, Direktur Mode rate Muslim Society (MMS), kini sedang belajar di Melbourne, Australia

Last modified: 4/9/07


 

Reformasi Parpol Pulihkan Kepercayaan Publik

Oleh YF Ansy Lema

Salah satu agenda reformasi adalah penguatan peran kontrol legislatif atas eksekutif. Minimnya mekanisme kontrol legislatif disadari memperbesar peluang pemerintah Orde Baru (Orba) melakukan abuse of power. Penguatan peran legislatif dipandang konstruktif bagi pengembangan demokrasi, maka melalui amendemen UUD 1945, ditetapkan otoritas lebih besar bagi DPR.

Nuansa legislative heavy menonjol dalam pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah. Superioritas DPR tampak pula dalam penentuan pejabat inti negara, semisal panglima TNI, menteri, Gubernur BI, kapolri, dan duta besar.

Menguatnya peran legislatif mengakibatkan makin vitalnya peran partai politik (parpol), sebab anggota DPR adalah kader parpol. Reformasi menggeser peran parpol dari periferal ke sentral kekuasaan. Parpol tidak lagi sekadar ornamen, melainkan pilar demokrasi.

Signifikansi peran parpol makin diperkuat lewat kebijakan yang menyatakan kandidat kepala negara/kepala daerah hanya dapat bersaing dalam suksesi jika dicalonkan parpol. Artinya, sumber-sumber perekrutan jabatan publik mayoritas berasal dari atau melibatkan parpol.

Jadi, kualitas dan kinerja individu yang memegang jabatan publik sangat ditentukan komitmen parpol mempersiapkan kadernya untuk mengisi jabatan publik. Kendati kini Mahkamah Konstitusi telah menyetujui judicial review yang memungkinkan tampilnya calon independen dalam pilkada, sulit disangkal dinamika politik Indonesia dewasa ini amat ditentukan parpol.

Wajah Kusam Parpol

Vitalnya peran parpol dalam kehidupan bernegara memengaruhi besarnya ekspektasi publik terhadapnya. Rakyat berharap lewat kadernya di lembaga publik, parpol lebih peduli pada persoalan riil yang dihadapi masyarakat sekaligus mampu melahirkan alternatif solusinya. Karena merupakan kekuatan politik yang disokong publik, maka upaya parpol memperoleh kekuasaan di lembaga publik mestinya disertai oleh komitmen untuk memperjuangkan bonum communae.

Permasalahannya, sulit menemukan parpol yang sesuai ekspektasi publik. Bukannya menjadi pemecah persoalan, parpol sering kali menjadi sumber masalah. Sejumlah persoalan muncul hingga mengakibatkan melorotnya kepercayaan publik terhadapnya.

Pertama, kehadiran kader parpol di lembaga publik belum mampu mewujudkan good governance. Survei Transparency International Indonesia tahun 2006, yang menempatkan DPR pada peringkat teratas lembaga terkorup, menegaskan parpol berkontribusi besar bagi peningkatan korupsi. Banyak anggota dewan yang notabene kader parpol divonis melakukan korupsi. Indikasi perilaku koruptif parpol juga tampak melalui politik uang, anggaran pembuatan UU/ perda yang kurang transparan dan sarat suap, serta kunjungan kerja/ studi banding yang tidak efektif.

Kedua, parpol belum berorientasi pada visi dan program kerja, melainkan lebih mengandalkan pemimpin karismatik. Penyebabnya, masih kentalnya kultur paternalistik dalam parpol. Tak heran, fatwa ketua umum dan petinggi parpol lebih berpengaruh ketimbang diskursus intraparpol. Padahal, ibarat kompas, visi adalah panduan yang menuntun orientasi kebijakan parpol.

Ketiga, dalam proses perekrutan maupun pembuatan kebijakan, dominan terjadi praktik oligarki. Dominasi elite parpol kerap mematikan dinamika demokrasi internal parpol. Oligarki parpol juga rentan menimbulkan politik uang. Dalam pilkada, misalnya, dukungan parpol pada paket kandidat kepala daerah ditentukan oleh dana yang disetor kandidat kepada elite parpol.

Keempat, parpol belum mampu memberikan solusi bagi penyelesaian konflik internal. Kegagalan parpol menyelesaikan perselisihan secara demokratis-elegan membuktikan mekanisme penyelesaian konflik internal mandul. Padahal, mestinya parpol mampu mengelola konflik bagi kemajuan.

Kelima, parpol belum memiliki mekanisme promosi kader. Mayoritas parpol menjalankan sistem promosi kader dengan mengandalkan kedekatan personal kader dengan elite. Implikasinya, kader lebih loyal pada elite, ketimbang pada AD/ART dan konstituen. Yang muncul adalah “kader jenggot”, bukan “kader mengakar”. Meritokrasi tidak berlaku di parpol.

Keenam, program kerja dan orientasi politik parpol belum sepenuhnya didasarkan pada ideologi. Maksudnya, keberadaan parpol tidak merepresentasikan kekuatan politik yang memiliki kejelasan ideologis untuk memperjuangkan visi organisasi, melainkan hanya merupakan sekumpulan kelompok kepentingan untuk mengejar kekuasaan. Indikasinya, nyaris tak ada parpol yang siap beroposisi terhadap kekuasaan karena semuanya berkerumun di sekitar kekuasaan.

Ketujuh, parpol belum optimal menjalankan fungsinya sebagai aspirator. Tak muncul parpol yang serius memperjuangkan kepentingan publik. Kecenderungan pengejaran kekuasaan menjadikan parpol hanya ramai menjelang, saat dan sesaat setelah kongres, muktamar dan pemilu. Seusai itu, sekretariat parpol sepi.

Riset Pusat Penelitian Politik LIPI dengan The Netherland Institute for Multiparty Democracy (IMD) menyimpulkan, interaksi antara parpol dan masyarakat hanya terjadi menjelang dan selama pemilu. Parpol raib usai pemilu dan wakil rakyat terpilih duduk di legislatif. Sebab, hampir seluruh orientasi parpol diarahkan untuk mengejar kekuasaan.

Kedelapan, karena belum menyatu dengan rakyat, komitmen parpol sangat minim dalam membantu menyelesaikan persoalan rakyat. Faktanya, tidak banyak parpol yang serius mengurus masalah kemiskinan, kelaparan, pendidikan atau masalah konkret lainnya yang dihadapi rakyat .

Kesembilan, mengingat masyarakat Indonesia berasal dari beragam latar belakang sosial-budaya-politik, demi menjamin kesinambungan NKRI, penghormatan terhadap pluralisme mestinya menjadi komitmen perjuangan parpol. Tragisnya, tidak banyak parpol yang menyadari pentingnya membangun kebersamaan dalam pluralitas. Padahal, tidak mungkin satu kelompok mampu menjalankan pembangunan tanpa partisipasi kelompok lain.

Modernisasi Parpol

Berbagai permasalahan di atas mengakibatkan kinerja dan output parpol jauh dari memuaskan. Agar tidak makin ditinggalkan, parpol mestinya serius menjalankan reformasi internal guna mentransformasi sosoknya menjadi parpol modern. Ciri parpol modern adalah parpol yang menerapkan sejumlah prinsip etis dalam pengelolaan organisasi.

Pertama, partisipasi publik. Parpol diharuskan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Tujuannya agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi publik. Kedua, tegaknya supremasi hukum. Dalam menjalankan organisasi, parpol harus taat pada hukum yang berlaku semisal AD/ ART. Tanpa kepastian hukum, dominasi elite parpol rentan menyimpangkan otoritas.

Ketiga, transparansi. Transparansi dibangun di atas prinsip keterbukaan informasi, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi dengan mudah. Transparansi dimaksudkan agar pengelolaan parpol berlangsung terbuka sehingga mudah dievaluasi. Keempat, peduli pada pemangku kepentingan. Karena bertujuan memperjuangkan kesejahteraan bersama, parpol harus mampu melayani pelbagai pihak yang berkepentingan, bukan hanya mengutamakan kepentingannya semata.

Kelima, utamakan konsensus. Parpol harus sanggup menjembatani konflik kepentingan demi terbangunnya konsensus terbaik bagi masyarakat. Kalaupun terjadi konflik internal, hendaknya tidak memengaruhi pelayanan kader parpol di lembaga publik.

Keenam, kesetaraan. Mekanisme internal parpol diharapkan tidak diskriminatif terhadap kader. Hak dan kewajiban kader harus setara. Promosi kader mutlak didasarkan pada mekanisme meritokrasi, bukan pada kedekatan emosional atau kepentingan sesaat.

Ketujuh, keefektifan dan efisiensi. Maksudnya, program kerja yang digagas dan biaya yang dibutuhkan harus mempertimbangkan manfaatnya bagi parpol. Juga, pemanfaatan sumber daya diharapkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan tepat sasaran.

Kedelapan, akuntabilitas. Fungsionaris parpol wajib bertanggung jawab perihal penggunaan wewenang dan kepercayaan yang diberikan. Lewat pertanggungjawaban, publik diyakinkan bahwa kepercayaan yang diberikan tidak disia-siakan. Akuntabilitas dapat dibuktikan lewat pemihakan terhadap kepentingan publik, bukan sekadar obral janji.

Kesembilan, visi strategis. Parpol dituntut memiliki perspektif yang visioner-komprehensif perihal tatanan bernegara yang baik demi kesejahteraan masyarakat. Visi diperlukan sebagai pedoman untuk membantu memecahkan persoalan kemasyarakatan. Tanpa visi, parpol berjalan tanpa arah.

Reformasi parpol berdampak positif bagi perbaikan kinerja dan output parpol. Dengan itu pula, parpol berpeluang membangun sistem pemerintahan dan perwakilan yang bersih, aspiratif, fungsional dan akuntabel. Hanya dengan mereformasi diri, parpol bisa kembali merebut kepercayaan publik.

Penulis adalah Pengajar FISIP Universitas Nasional, Jakarta

Last modified: 6/9/07


 

Matinya Ruang Demokrasi Kaum Marginal

Oleh Muhammadun AS

Sudah 62 Indonesia merayakan alam kemerdekaan, namun selama itu pula kaum marginal selalu ditempatkan dalam posisi serbasalah. Di tengah embusan globalisasi yang penuh atraksi, saat kaum intelektual dan borjuis berpesta dengan kelebihan dan kecerdikannya, kaum marginal akan dianggap tidak kreatif, menjadi beban negara, bahkan hanya menambah stok sampah negara.

Ketika kaum elite negara sibuk dengan praktik mengeruk harta kekayaan negara (korupsi, kolusi, dan nepotisme), kaum marginal dianggap tidak kritis karena membiarkan kaum elite bertindak seenaknya “membunuh” masa depan bangsa. Ketika para wali kota merancang tata kota yang indah dan permai, kaum marginal akan diusir dari berbagai tempat publik yang di-“klaim” milik pemerintah. Kaum marginal dianggap bodoh karena tidak mengetahui hukum status tanah kepemilikan negara.

Dalam konteks kemerdekaan, ketika mereka berdemonstrasi memprotes kebijakan yang tidak populis, kaum marginal dianggap “bodoh”, “tuli”, tidak tahu aturan demokrasi. Demikian juga ketika mereka ramai-ramai mengutuk tindak kesewenang-wenangan pemerintah dan pengusaha dengan demonstrasi yang berakhir dengan bentrokan dengan aparat sehingga terjadi korban, kaum marginal kembali menjadi “tertuduh”.

Fenomena tersebut mengindiksikan kaum marginal selalu menjadi kambing hitam atas berbagai ketimpangan. Kaum marginal hanya dijadikan komoditas politik kaum elite. Ketika memutuskan kebijakan negara, kaum elite akan selalu meletakkan dasar utama kebijakannya hanya demi kemaslahatan orang miskin.

Kata-kata kaum miskin akan selalu diulang-ulang di berbagai pernyataan, di sidang, rapat, bincang-bincang di televisi, di koran-koran, atau di berbagai acara publik lainnya. Menariknya kata-kata yang diulang-ulang itu malah di-“baptis” sebagai legitimasi dalam melanggengkan kekuasaan, baik oleh kroninya, bahkan oleh kaum marginal yang menjadi pengkhianat teman sendiri. Dalam posisi demikian, posisi kaum marginal dalam ruang publik terus diminimalisir, dieliminir, bahkan di-“matikan”.

Jurgen Habermas melihat fenomena ini sebagai kuatnya hegemoni struktural kaum elite. Dalam The Structural Transformation of The Public Sphere (1991), Habermas menjelaskan mayanya ruang publik dikarenakan adanya keseberangan kepentingan kaum borjuis, intelektual, dan publik itu sendiri. Ketiga kepentingan itu saling bertabrakan dan konsekuensinya akan menggunakan segala cara untuk memenangkan ruang publiknya.

Kaum borjuis akan menggunakan hegemoni modal dan kapitalnya. Dengan kapital melimpah, mereka menyingkirkan siapa saja yang melawan syahwat kepentingan ekonominya. Mudah kita jumpai berdirinya berbagai mal di kota besar yang secara langsung menggusur pasar-pasar tradisional yang dikuasai kaum miskin (yang marginal).

Kaum intelektual akan menggunakan nalar dan analitis kritisnya untuk melanggengkan dirinya sebagai penguasa mutlak dalam intelektualitas ruang publik.

Hanya Budak

Bagaimana dengan kaum publik sendiri yang banyak dihuni kaum marginal? Sudah tentu, kaum marginal hanya menggunakan nalar tipisnya, sehingga setiap perilaku tidak berguna, bahkan ibarat pagar makan tanaman.

Kemenangan kaum borjuis dan intelektual dalam membangun hegemoninya di ruang publik menciptakan noda hitam ruang publik yang akut; yakni terciptanya ruang publik yang sempit, terbatas, dan sektarian.

Christopher Lasch dalam The Minimal Self (1984) melihat bentuk minimalisme ruang publik. Dalam minimalisme, menurut Lasch, ruang publik tidak hanya dikooptasi secara politik, namun secara psikologis, sosiologis, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

Di dalam kondisi minimalis berlangsung semacam penjajahan pengalaman oleh citra, sehingga minimalisme tidak hanya sebuah respons defensif terhadap bahaya, akan tetapi muncul transformasi sosial yang lebih fundamental. Di dalam kondisi minimalis, diri tidak lagi mengendalikan model kehidupannya, tetapi dikendalikan agen-agen luar yang mengeksploitasi berbagai bentuk kebutuhan, aspirasi, prestise, dan gaya hidupnya.

Dengan demikian, kaum marginal sebagai pihak yang terjebak dalam kondisi minimalis hanya dijadikan “budak” kaum borjuis dan intelektual, yang setiap kehidupannya disetir dan dimanfaatkan untuk memenuhi hasrat dan syahwat kepentingan kaum elite.

Sadisnya, syahwat kaum elite yang menang di ruang publik selalu hadir di setiap saat. Selalu saja hadir produk kaum menang yang bahkan lebih kejam dibandingan pendahulunya. Siklus terus berganti, sementara kaum marginal yang selalu menjadi objek tidak pernah mendapatkan pembelaan. Kalaupun ada pembelaan dari lembaga swadaya masyarakat, sifatnya hanya sementara. Kaum marginal bahkan sering dijadikan, lagi-lagi, sebagai proyek besar mengeruk keuntungan dan keberuntungan.

Di tengah kondisi demikian, masihkah kaum marginal mempunyai harapan berkiprah di ruang publik? Kalau memang masih ada harapan, bagaimanakah menyelamatkan ruang publik kaum marginal dari pelapukan, pengikisan, atau bahkan kematian? Sulit menjawabnya, karena kondisi setiap elemen bangsa sedang digerogoti budaya serbainstan, budaya materialis-hedonis, dan budaya kapitalistik-hegemonik.

Namun demikian, tetap masih ada harapan. Pasti masih ada sebagian masyarakat yang relatif aman dari pengaruh pertarungan kepentingan, yakni ulama -kaum agamawan, pemuka masyarakat, dan mahasiswa. Kaum agamawan beserta tokoh masyarakat harus berani mengambil inisiatif penyelamatan bangsa dengan merangkul berbagai kalangan dari berbagai golongan, khususnya mahasiswa.

Kombinasi kaum agamawan-mahasiswa dan sebagian kaum intelektual bersih untuk menyuarakan demokratisasi segala lini ruang publik akan mampu, setidaknya, meminimalisir berbagai penyelewengan dan keangkuhan para kaum elite pemenang. Agamawan-pemuka masyarakat dengan basis umat di bawah akan mampu membangun gerakan masif penyadaran ruang publik secara efektif sehingga memberikan dorongan besar bagi kaum mahasiswa dan intelektual yang bersih melakukan perubahan dan transformasi sosial secara masif pula.

Kekuatan ketiga elemen tersebut akan menjadikan ruang publik kaum marginal setara dan sebanding dengan sesama, sehingga dengan kesetaraan tersebut tercipta kondisi masyarakat yang saling menyayangi, mengasihi, dan menolong antarsesama.

Penulis adalah peneliti Center for Pesantren and Democracy Studies (CeP DeS) Jakarta

Last modified: 6/9/07


 

Menata Ulang Konsep “Satu Rumpun”

Oleh Sidarto Danusubroto

Hubungan bilateral RI- Malaysia kembali memanas setelah Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar, menolak membuat pernyataan maaf atas terjadinya insiden penyerangan fisik oleh sejumlah anggota kepolisian Malaysia terhadap wasit karateka Indonesia, Donald Peter Luther Kolopita. Donald saat itu berada di Malaysia dalam rangka Kejuaraan Karate Asia.

Menlu Malaysia malah berdalih hubungan RI-Malaysia sudah cukup erat, terbukti dengan kesediaan negeri tersebut menerima dan memberi peluang kerja terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Dikatakan juga kedua negara memiliki banyak kesamaan yang didasari konsepsi “satu rumpun”. Suatu dalih yang terkesan dipaksakan tanpa menyentuh inti masalah yang sebenarnya, yaitu penganiayaan tanpa dasar oleh aparat hukum negerinya terhadap seorang warga Negara Indonesia.

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan konsepsi “satu rumpun”? Bukankah konsepsi “satu rumpun” berarti segala ragam permasalahan dapat diselesaikan secara persaudaraan sehingga dapat diterima secara baik-baik tanpa mengurangi martabat dan harga diri kedua belah pihak? Mari kita telaah bersama secara lebih komprehensif dan jernih apa yang dimaksud dengan konsepsi ter- sebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “rumpun” memiliki arti antara lain kelompok tumbuhan yang tumbuh anak-beranak seakan-akan mempunyai akar yang sama; golongan besar bangsa atau bahasa yang sama asal dan jenisnya; atau orang- orang yang seketurunan sama nenek-moyangnya. Fakta memang membuktikan terdapat sejumlah persamaan antara RI-Malaysia. Pertama, dari aspek linguistik, kedua negara memiliki akar bahasa yang sama, bahasa Melayu. Bahasa ini dapat ditarik ke belakang pada masa-masa Kesultanan Riau, Sultan Deli, Minangkabau, terkait erat baik dari sisi hubungan darah maupun kultural dengan kerajaan-kerajaan tanah Melayu. Pada masa tersebut, bahasa Melayu berkembang pesat seiring dengan tingginya intensitas hubungan perdagangan di wilayah tersebut.

Kedua, dari aspek antropologis suku Melayu yang merupakan etnis mayoritas di Malaysia (50,4 persen) memiliki status cukup berpengaruh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan bahkan politis. Fakta akan status dominan tersebut telah menciptakan persepsi umum bahwa Malaysia yang berakar pada etnis Melayu memiliki persamaan dengan sebagian bangsa Indonesia yang juga memiliki etnis Melayu.

Indonesia adalah mosaik dari kehidupan multietnis dan multireligi. Kekuatan bangsa ini terletak dari visi dan persepsi yang inklusif dengan melibatkan seluruh elemen dan komponen insan di bumi Nusantara ini. Pengakuan atau endorsement atas keberadaan “satu rumpun” di Indonesia dalam konteks hubungan bilateral RI-Malaysia hanya akan mengesampingkan elemen dan komponen bangsa Indonesia lainnya yang tidak memiliki persamaan dengan Malaysia. Seperti contoh, apakah saudara-saudara kita di Papua, Maluku, NTT, NTB, dan Bali memiliki persepsi yang sama dengan interpretasi konsepsi “satu rumpun”?

Pengakuan atau bahkan pemakaian konsepsi “satu rumpun” merupakan instrumen konvergensi sudut pandang yang pada akhirnya hanya menyamarkan suatu perbedaan opini dan permasalahan yang sangat mendasar.

Merugikan

Dalam memperhatikan hubungan bilateral kedua negara pascareformasi di Indonesia, terdapat berbagai topik dan permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara “persaudaraan”. Dari mulai hilangnya Sipadan-Ligitan dari Bumi Pertiwi, keberadaan anggota GAM yang sudah lama menetap di Malaysia, sengketa wilayah dan perbatasan yang telah memuncak dalam konflik Ambalat, pembalakan liar yang terbesar dimanfaatkan industri-industri sawmill Malaysia sebagai penadah, serta perlakuan tidak manusiawi terhadap sebagian TKI oleh majikan dan aparat hukum Ma-laysia.

Mantan Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas bahkan menyatakan bahwa terciptanya stereotipe yang melecehkan Indonesia serta perlakuan terhadap TKI yang tidak pantas, dapat menjadi bom waktu dalam konteks hubungan bilateral RI-Malaysia.

Penggunaan konsepsi itu juga cenderung lebih merugikan Indonesia dalam konteks kekayaan dan keragaman seni dan kebudayaan. Fakta membuktikan ada sejumlah persamaan seni dan budaya antara kedua negara. Namun fakta juga membuktikan Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman jauh lebih tinggi dibanding Malaysia.

Dalam konteks ini, Malaysia tengah berupaya memberlakukan hak paten dan copyright atas sejumlah produk seni yang serupa dengan Indonesia, seperti misalnya produk batik, wayang kulit, angklung, gamelan, kolintang, dan adat Dayak, yang diupayakan oleh negeri tersebut melalui penayangan iklan televisi. Bahkan beberapa menu dalam kekayaan kuliner Minang juga tengah diupayakan untuk dapat diakui sebagai menu Malaysia.

Dengan kata lain, penggunaan konsepsi “satu rumpun” merupakan pretext dan dasar bagi Malaysia untuk terus “mengadopsi” produk-produk seni dan kebudayaan dari Indonesia. Bukan lagi mustahil apabila suatu saat bangsa Indonesia tidak diperkenankan mempromosikan produk batik atau kekayaan seni dan budaya lainnya di pasar internasional karena negara lain sudah memiliki hak paten atas produk tersebut.

Atas dasar argumentasi dan pemikiran tersebut, kiranya sudah waktunya bagi bangsa Indonesia menata ulang konsepsi “satu rumpun” dalam konteks hubungan bilateral RI-Malaysia. Janganlah kita “terbelenggu” oleh konsepsi yang kurang memiliki dasar, bahkan sering kali merugikan Indonesia.

Kalau memang dahulu kala guru dari Malaysia harus belajar di Indonesia dan kemudian murid Indonesia saat ini menuntut ilmu di Malaysia, sudah saatnya bangsa ini memberikan contoh demokrasi dan penegakan hukum tanpa impunitas adalah unsur-unsur yang dipegang dengan teguh di Indonesia.

Gunung Es

Penyerangan fisik terhadap Donald Peter Luther Kolopita oleh sejumlah penegak hukum Malaysia sebenarnya hanya merupakan pucuk dari gunung es dalam konteks hubungan bilateral RI-Malaysia. Masih sangat banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Tentunya bangsa Indonesia harus senantiasa waspada dalam menyikapi berbagai aspek dalam hubungan bilateral ini, sebab dalam praktik hubungan diplomatik, tidak ada kawan yang permanen; yang ada kepentingan yang permanen.

Permintaan maaf yang disampaikan Kepala Kepolisian Malaysia melalui Duta Besar Malaysia untuk Indonesia kiranya dapat diterima dengan baik kalau memang ungkapan tersebut disampaikan melalui niat yang tulus. Namun sangat disayangkan Pemerintah Malaysia sampai saat ini belum menyampaikan permintaan maaf terhadap tindakan dan keterlibatan dua warganya dalam aksi terror, Azahari dan Noordin M Top, yang telah merusak citra Indonesia di mata internasional.

Penulis adalah Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan

Last modified: 9/9/07


 

Perang Dagang dan Kedaulatan Pangan

Josef Purnama Widyatmadja

Peran media sangat penting dalam era globalisasi, baik dalam perang maupun perdagangan. Kekalahan di medan perang dan pertarungan politik sering disebabkan kelalaian dan kegagalan dalam menciptakan opini publik.

Pemerintah Nixon kalah perang di Vietnam karena opini publik meninggalkan mereka. Kekalahan Indonesia di Timor Timur bukan terjadi di medan perang, tapi terutama di medan diplomasi dan jajak pendapat. Indonesia gagal mengambil hati dan pikiran rakyat Timor Timur dan publik dunia.

Perang dagang pun tak terkecuali. Jutaan dolar dikeluarkan perusahaan untuk meningkatkan pemasaran dan pengaruhnya melalui media. Dunia yang memasuki era perdagangan bebas dan globalisasi peranan media makin bergengsi dalam membangun opini publik.

Membanjirnya produk asing dari luar negeri merupakan bagian dari globalisasi dan perdagangan bebas. Menjadi kewajiban pemerintah melindungi kepentingan ekonomi nasionalnya terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak ketika produk dari luar membanjiri pasar dalam negeri. Ada dua cara yang bisa dilakukan dalam melindungi kepentingan nasionalnya; yaitu dengan menaikkan isu dumping dan pemberian subsidi dan isu perlindungan kesehatan.

Dua bulan lalu media di Indonesia maupun Barat, terutama di Amerika, melaporkan produk obat tradisional dan makanan dari Tiongkok yang dianggap berbahaya karena mengandung racun atau formalin. Di Indonesia operasi pun dilakukan Depkes di beberapa kota untuk menarik produk permen Tiongkok yang dianggap berbahaya.

Di Amerika, perusahaan Mattel menarik jutaan mainan anak yang diproduksi di Tiongkok. Alasannya mainan itu mengandung komponen cat di atas ambang batas yang ditentukan. Tidak lama kemudian, Tiongkok juga melarang beberapa makanan dari Indonesia, Amerika, dan beberapa negara lainnya memasuki pasar Tiongkok dengan alasan kesehatan.

Globalisasi dan perdagangan bebas menciptakan kompetisi dan konkurensi dalam segala bidang. Segala cara dilakukan untuk menembus pasar dengan barang murah maupun kiat melindungi pasar nasional.

Kisah dari Kerala

Banyak barang dan produk tidak bebas dampak negatif terhadap kesehatan terutama kalau dikonsumsi berlebihan. Minuman siap saji dan makanan waralaba ayam goreng dan burger di rumah makan cepat saji di mal boleh dikatakan bukan makanan yang menjanjikan kesehatan bagi penggemarnya.

Penelitian di Amerika dan tempat lain menunjukkan generasi muda yang minum dan makan junk food lebih mudah mengalami penyakit obesitas (kegemukan), jantung, dan sebagainya. Tapi junk food tetap tidak tersentuh gugatan pihak penguasa di mana saja.

Di Kerala, negara bagian India Selatan, pada 2006 terjadi persengketaan antara aktivis dan gerakan LSM dari dalam dan luar negeri melawan dua produk minuman ringan. Aktivis Srivastava yang berdomisili di Amerika berkampanye di kampus dan masyarakat, menuduh produsen minuman ringan tersebut menguasai air yang menjadi hajat hidup rakyat, mencemari tanah dengan limbah dan menjual minuman yang mengandung zat berbahaya yang di atas ambang batas.

Pada putusan pengadilan tingkat pertama gerakan LSM menang dan pengadilan memerintahkan Pemerintah Kerala melarang peredaran minuman ringan tersebut di negara bagian itu. Tetapi pada pengadilan tingkat banding produsen memenangkan perkara karena pengadilan tinggi berpendapat hanya pemerintah pusatlah yang berhak menghentikan peredarannya. Di Kolombia, produsen minuman ringan yang sama juga mengalami pergulatan serupa dengan aktivis LSM setempat dan internasional.

Perusahaan transnasional pada umumnya menang dalam pengadilan soal pencemaran lingkungan karena mereka memiliki pengaruh besar dalam perekonomian dan politik di negara berkembang. Kasus tambang emas di Sulut dan tembaga di Papua memberikan pengalaman pahit pada aktivis lingkungan hidup di Indonesia dan mancanegara.

Kedaulatan Pangan

Saat ini konsep keamanan pangan (food security) banyak digugat LSM di seluruh dunia. Rakyat di mana pun berada tidak sekadar membutuhkan keamanan pangan tapi kedaulatan pangan (food sovereignty). Artinya rakyat setempat berdaulat menentukan pangan yang dihasilkan dan dimakannya bukan makanan yang direkayasa kekuatan pasar dan media.

Rakyat sebenarnya tak memerlukan pangan yang didatangkan dari ribuan kilometer jauhnya atas nama perdagangan bebas dan keuntungan bagi segelintir orang. Mendayagunakan makanan dan minuman setempat merupakan bagian dari kedaulatan pangan dari rakyat khususnya petani. Globalisasi dengan perdagangan bebasnya telah menciptakan makin panjangnya mata rantai industri pangan yang membutuhkan energi sangat besar dan merusak lingkungan hidup dan kesehatan.

Dalam kasus mainan anak yang membanjiri pasar, bukan sekadar mainan yang mengandung timbel yang membahayakan kesehatan anak. Ada hal yang sengaja dilupakan dan diabaikan saat ini. Banyak mainan di pasar lebih berbahaya daripada mainan yang mengandung timbel, yaitu mainan anak yang berdampak negatif terhadap pembentukan kejiwaan dan karakter anak. Banyak anak melakukan kekerasan dan pembunuhan karena dirangsang dengan mainan anak yang memuja kekerasan dan kebrutalan di samping pengaruh media dan keluarga.

Yang perlu ditarik dari pasar bukan sekadar mainan anak yang mengandung timbel yang bisa merusak kesehatan badan, tapi juga mainan anak yang meracuni jiwa dan karakter anak untuk berbuat rasis, kekerasan fisik, dan kejahatan seks.

Dalam globalisasi profit menjadi panglima dan apa pun bisa dilakukan tanpa memperhatikan dampak negatifnya. Pangan tidak lagi menjadi komoditi untuk menciptakan kehidupan, dan mainan anak tidak menjadi barang untuk membangun budaya damai, tapi telah dijadikan komoditi untuk melakukan keserakahan dan menggapai keuntungan.

Ini yang kurang mendapat perhatian dan keprihatinan dari para pengambil kebijakan, pendidik, media, dan ulama.

Penulis adalah pengamat masalah-masalah internasional

Last modified: 11/9/07


 

Mendagri Baru Vs Demokrasi Jalan Buntu

Oleh Novel Ali

Tidak bisa dimungkiri, jatuhnya pilihan Presiden Yudhoyono kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Mardiyanto untuk menggantikan Muhammad Ma’ruf sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dikaitkan dengan pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Tengah (1998 – 2007). Di antaranya yang menonjol, nyaris tidak pernah terdengar penolakan rakyat terhadap sikap militeristik pribadinya.

Banyak orang berkeyakinan, dipilihnya Mardiyanto, tidak hanya disebabkan pengalaman administrasinya di bidang pemerintahan sipil, khususnya dalam upaya mewujudkan serta mengimplementasikan tata laksana dan sistem pemerintahan yang demokratis. Pemilihannya juga berdasarkan pengalamannya di bidang pembinaan teritorial, sebagai inti ajaran yang diperolehnya selama menjabat Pangdam IV Diponegoro (1997-1998).

Kesuksesannya memimpin institusi militer itu, antara lain disebabkan kuatnya pendekatan sipil di tengah pemerintahan serta kemasyarakatan yang menuntut demokratisasi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Model pendekatan itu, membentuk sosok kepemimpinannya sebagai pemimpin tertinggi di Provinsi Jateng yang mengandalkan demokrasi.

Itu sebabnya tidak berlebihan jika Mendagri yang baru memberi apresiasi memadai, atas perlunya prioritas agenda kegiatannya di hari-hari pertamanya selaku Mendagri. Ia memberi atensi terutama di bidang politik. Selain, tentu saja juga di bidang-bidang nonpolitik, yang bersifat mendesak untuk memperoleh prioritas kebijakan serta tindakan seorang Mendagri.

Berturut-turut adalah Revisi Undang-Undang Politik, antara lain berkaitan dengan akses calon independen untuk maju ke pentas pilkada.

Dalam konteks ini, wajar kalau Mendagri memusatkan perhatiannya kepada agenda parlemen kita pada situasi terakhir. Seperti diketahui, sejak 7 September 2007, agenda DPR antara lain pembahasan RUU bidang Politik. Sebagaimana pengalaman di masa sebelumnya, agenda itu diperkirakan akan sarat tarik kepentingan di antara sejumlah kekuatan politik. Semua ini, tidak sedetik pun boleh diabaikan Mendagri.

Tarik-menarik kepentingan politik saat membahas RUU paket bidang politik dimaksud, sangat beraneka ragam arah, sifat dan tujuannya. Semua itu memiliki ranah tanggung jawab tersendiri dalam penanganannya (yang menjadi beban tugas Mendagri), serta akses konflik antarpelaku di dalamnya (antarelite parpol), tidak cuma di saat sekarang (existing condition), tetapi juga di hari-hari mendatang. Terutama yang disebabkan kemungkinan alotnya pembicaraan persyaratan pendirian parpol, penetapan ambang batas minimum (electoral threshold), pembagian daerah pemilihan, alokasi kursi, serta akses calon independen di tengah pesta demokrasi.

Komunikator Politik

Seperti diketahui, parpol tertentu mematok calon perseorangan dalam pilkada antara tiga sampai lima persen. Sementara parpol lain ada yang lebih dari 10 persen. Secara keseluruhan pematokan itu akan dengan mudah sekali dinilai masyarakat sebagai upaya parpol mengebiri hak-hak politik warga negara.

Dalam konteks inilah kita dapat memahami, jika Mendagri akan menghadapi kemungkinan kerasnya penolakan sejumlah partai politik, terutama parpol peraih suara terbanyak pada Pemilu 2004, yang merasa dirugikan oleh peraturan perundangan yang berlaku pada waktu itu.

Di beberapa hari mendatang, diperkirakan mereka akan menentang keras diberlakukannya kembali sistem pemilu berbasis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Sementara, bukan mustahil beberapa parpol lain yang merasa diuntungkan UU tersebut berusaha mempertahankannya, dengan dalih serta alasan tersendiri.

Dalam kaitan dengan tantangan selaku Mendagri, penulis mempunyai banyak pengalaman untuk meyakini Mardianto pas di bidang tugas barunya. Beberapa saat sebelum di saat pemilihan, dan pascakeberhasilan Mardiyanto kembali menduduki kursi gubernur yang kedua (2003-2008), ia cukup menguasai management of conflict. Terutama kemampuannya membentuk serta menerapkan prinsip toleransi komunikasi yang berputar secara dialogis (reciprocal and dialogic communication), selain menempatkan diri sendiri ke orang lain (empati).

Ketika berada pada situasi konflik keras dengan seseorang atau sejumlah orang, Mardiyanto punya kemampuan ekstra untuk “keluar dari diri sendiri”, dan (bersamaan dengannya) kemudian memosisikan kepribadiannya dalam diri orang lain yang sedang berseteru dengannya.

Kedua, kemampuan Mardiyanto disebut terdahulu, merupakan landasan keterampilan komunikasi politik Mardiyanto dengan pihak lain. Sekalipun seorang jenderal, tetapi dia terbiasa bersikap sangat sipil, dalam arti menjauhkan sama sekali sifat, sikap dan watak keras serta kekerasan.

Pengalaman pribadinya itu seharusnya dipertahankan. Kalau saja ritme kepemimpinannya sebagai Mendagri, masih tetap sebagaimana ritme pribadinya selaku gubernur, penulis yakin dia memiliki potensi memadai untuk bersikap dan bertindak sebagai komunikator politik ulung, di ujung atas sistem pemerintahan nasional kita.

Sebagai komunikator politik yang sangat baik pada pucuk pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah, sangat wajar kalau selaku Mendagri pun dia akan menguasai prinsip moral serta keterampilan pribadi, terutama di bidang lobi (politik).

Salah satu yang penulis cemaskan dari kepemimpinannya adalah resistensi elite politik di tingkat pusat, yang dibayang-bayangi pengkotakan (kavelingisasi) dukungan parpol terhadap Mardiyanto, sebagai calon Mendagri menggantikan pendahulunya.

Dalam kaitan ini, rakyat memperkirakan mengapa Presiden berlama-lama menjatuhkan pilihan kepada sejumlah kandidat yang sama kuatnya untuk menjabat Mendagri menggantikan Ma’ruf, yaitu prasyarat akseptasi dan dukungan parpol terhadap sang calon.

Namun ketika Presiden Yudhoyono menetapkan pilihan kepada Mardiyanto, tampaknya berderet catatan keberhasilan Gubernur Jawa Tengah itu, akhirnya menjadi kunci keberhasilan dia dipilih menjabat Mendagri. Keberhasilannya “menyertai” sedemikian banyak proses pemilihan kepala daerah (bupati/wakil bupati dan wali kota/ wakil wali kota) di Jawa Tengah sejak 1 Juni 2005, memberinya kematangan jiwa dan perilaku untuk senantiasa memprioritaskan jalur demokrasi, di atas kesemena-menaan kekuasaan.

Namun, kelebihan Mardiyanto adalah prioritasasi akses proses demokrasi yang melekat kepada jabatannya selaku Gubernur Jawa Tengah, tidak pernah diiringi tindakan pribadinya dengan menempatkan demokrasi di atas hukum.

Dalam berbagai forum konsultasi publik, dan dialog pribadi dengannya, penulis sangat menyadari betapa risiko demokrasi yang paling pantas dicemaskannya adalah demokrasi jalan buntu (deadlock democracy). Demokrasi jalan buntu sangat mungkin dihadapi Mardiyanto, terutama jika para aktor politik yang berperan di atas panggung demokrasi, selalu tampil sebagai aktor atau pemeran utama, sembari memosisi- kan serta memfungsikan aktor politik lain, hanya sebagai pameran pengganti.

Di samping yang terpenting tampilnya sejumlah elite parpol yang merasa puas dengan layanan maksimal/optimal Mendagri Mardiyanto, berbarengan dengan tampilnya berbagai elite parpol lain, yang tidak merasa puas dengan layanannya. Padahal Mendagri sudah habis-habisan menerapkan kewenangan hukum, yang melekat jabatannya selaku Mendagri.

Posisi suka/tidak suka, puas/ tidak puas atau mendukung/menolak pelayanan serta kinerjanya, dapat dengan mudah terjadi. Khususnya bilamana terdapat jurang pemisah yang terstruktur dan sistemik (lantaran alasan irasional), di antara Mendagri dan para aktor politik dimaksud.

Deadlock democracy ini dengan gampangnya akan muncul ke atas permukaan, terutama bila ada pihak tertentu (karena irasioanalitas politik, kekuasaan serta kepentingan) merasa suka/tidak suka, puas/tidak puas, dan mendukung/menolak kinerja Mendagri Mardiyanto.

Sejauh irasionalitas politik, kekuasaan dan kepentingan dimaksud tidak diimbangi batas-batas hukum yang melandasinya, demokrasi jalan buntu akan dengan gampangnya terpampang di depan. Ini sungguh-sungguh ancaman serius, betapa pun baiknya ia memimpin Departemen Dalam Negeri.

Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

Last modified: 11/9/07


 

Konversi Logika Pemerintah

Boni Hargens

Meski meresahkan, program konversi minyak tanah ke gas, yang tengah dijalankan pemerintah, didesak Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla agar terus dilaksanakan. Konon minyak tanah tidak efisien dan kurang sehat, kata Wapres. Lagi pula pemerintah cukup dirugikan, karena harus menyubsidi Rp 4.000,00 per li- ter minyak tanah yang dijual Rp 2.000,00 di pasar, padahal harga pokoknya Rp 6.000,00.

Masih menurut Wapres, minyak tanah menimbulkan asap dan berbahaya, sebaliknya gas lebih murah. Masyarakat menghemat Rp 25.000 per bulan dan pemerintah menghemat Rp 30 triliun per tahun. Terkait pertimbangan itu semua, program konversi minyak tanah ke gas, harus diselesaikan dalam empat tahun.

Tentang subdisi minyak tanah, Wapres agak lupa bahwa sejak program konversi itu berlangsung, minyak tanah menjadi langka dan harganya menyentuh level Rp 6.000,00 per liter. Dengan harga semahal itu, otomatis minyak tanah tidak lagi disubsidi karena harga pokoknya sama dengan harga jual.

Lalu tentang minyak tanah berbahaya, itu nalar yang mengada-ada. Dari dulu masyarakat kita memakai minyak tanah, bahkan sampai sekarang mayoritas masyarakat pedesaan memakai minyak tanah untuk penerangan (lampu tradisional) dan urusan dapur. Ingat, tidak semua desa di Indonesia terjangkau pelayanan listrik.

Kalau dibilang minyak tanah berbahaya, secara medis barangkali betul. Tapi logika itu bermakna penghinaan terhadap warga miskin pedesaan yang dari dulu, jauh sebelum negeri ini merdeka hingga usianya 62 tahun, bersandar pada utilitas minyak tanah dalam melancarkan hidupnya. Justru gas yang mereka takuti karena belum akrab, bingung memakainya. Dan cukup sering tersiar berita terbakarnya taksi berbahan-bakar gas atau dapur dengan kompor gas.

Tapi lepas dari itu, yang salah bukan program konversinya, tapi komunikasi politik pemerintah yang amburadul. Kebijakan dikeluarkan tanpa sosialisasi. Tarif tol, misalnya, tiba-tiba naik, masyarakat dikejutkan oleh kebijakan yang membingungkan. Begitu pula perihal konversi minyak tanah ke gas.

Di Jakarta yang menjadi proyek percontohan saja, masyarakat terkejut dengan harga minyak tanah yang melonjak drastis sementara pembagian kompor gas dari rumah ke rumah tidak merata. Sebagian dapat, sebagian lagi bentuknya saja tidak tahu.

Maksud pemerintah jelas luhur. Minimal, mau memudahkan hidup masyarakat. Tapi ketika kebijakan tidak disosialisasikan secara komprehensif, maka harus bisa diterima kenyataan bahwa berbagai bentuk kesalahpahaman di tengah masyarakat berpotensi menjadi kemarahan. Maka yang salah bukan masyarakat atau kebijakannya, melainkan pemerintah.

Konversi Logika

Oleh karena itu, yang mendesak adalah bagaimana mengkonversi logika pemerintah agar model berpikir monolitik diganti dengan penalaran secara holistik. Artinya melihat persoalan dari segala dimensi dan memperhitungkan manajemen risiko agar buruknya tidak lebih dominan daripada baiknya.

Selain itu, dalam mengeksekusi suatu kebijakan, harus mendahulukan program conditioning dalam bentuk dialog dan sosialisasi. Dengan dialog atau sosialisasi, masyarakat paham. Pun kalau kebijakan itu agak menyulitkan, masyarakat niscaya bisa bersabar. Rakyat juga manusia yang dengan bijaksana memahami, bahwa tidak ada kebijakan yang sekali jadi, semua memerlukan proses dan penyesuaian.

Dalam program konversi minyak tanah ini, tampak pemerintah minim komprehensi. Ibarat anak kecil yang sok jago berenang, menceburkan diri ke telaga tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya cadas tajam yang bakal melukainya. Tindakan demikian mencerminkan logika monolitik yang menggampangkan segala hal dan memastikan solusi atas persoalan dari perspektif tunggal, tan-pa pernah dengan rendah hati menyadari bahwa pemerintah juga manusia, bukan dewa yang mahatahu.

Pemerintah bisa keliru, salah. Sehingga perlu terbuka terhadap dialog, masukan, dan kritik.

Yang terjadi selama ini, pemerintah memosisikan diri sebagai yang paling tahu dalam segala hal yang dihadapi masyarakat. Konsekuensinya solusi selalu datang secara arogan dari atas ke bawah. Pada gilirannya, protes dan kemarahan dari masyarakat justru menjadi masalah baru yang menguras energi pemerintah. Padahal kalau dari awal ada kontigensi untuk melibatkan masyarakat dalam dialog, menginklusi berbagai sudut pandang, niscaya kebijakan yang dikeluarkan tidak meresahkan semua.

Dalam perpanjangannya, kebijakan konversi minyak tanah ke gas ini hanya dapat diteruskan kalau didahului dengan konversi logika pemerintah.

Pertama, konversi logika yang memahami kekuasaan sebagai milik ke logika yang memandang kekuasaan sebagai kepercayaan (trust). Dasar berbagai masalah dalam politik kita adalah tendensi mengklaim kekuasaan sebagai hak milik. Makanya para politisi memerintah persis raja-raja dalam sistem monarki. Penguasa adalah titisan dewa, sementara rakyat hamba yang mengabdi secara total tanpa protes.

Kedua, konversi logika post-factum dalam pembuatan kebijakan, di mana kebijakan dikeluarkan setelah ada persoalan. Sebagai decision-maker, pemerintah harus memiliki kemampuan prediksi, termasuk prediksi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di lapangan apabila kebijakan dijalankan. Maka kebijakan harus mengatasi masalah sekaligus mencegah adanya masalah.

Ketiga, konversi logika yang menggampangkan segala masalah, seolah-olah persoalan yang dihadapi masyarakat sesederhana yang dibayangkan oleh para politisi. Kalau politisi menghuni menara gading, bagaimana mungkin ia dapat memahami persoalan masyarakat secara utuh? Untuk mengatasi masalah, pemerintah harus menjadi bagian dari mereka yang bermasalah. Untuk itu, kekuasaan harus bersifat partisipatif. Tanpa itu, kekuasaan akan tetap menja-di barang mahal yang jauh dari rakyat.

Penulis adalah pengajar Ilmu Politik, Universitas Indonesia; Direktur Riset Parrhesia Institute, Jakarta

Last modified: 12/9/07


 

Refleksi

Bagi Sahabat yang Sakit

Andar Ismail

Lebih dari dua puluh tahun sebelum menjadi Rektor STT Jakarta, dan Ketua Umum PGI, Sularso Sopater menulis buku Bingkisan bagi Sahabat yang Sakit, yang berisi kumpulan karangan dalam bentuk sapaan kepada orang-orang sakit. Pada waktu itu Sularso bekerja sebagai pendeta rumah sakit di RSK Bethesda Yogyakarta, sebuah rumah sakit yang kebanyakan pasiennya berasal dari masya-rakat sederhana.

Keluarga Sularso pun tinggal di belakang rumah sakit, di sebuah rumah yang diapit oleh dua selokan pembuangan limbah kamar operasi dan kamar cuci. Tidak lama kemudian Keluarga Sularso sendiri tertimpa penyakit berat. Putri sulung mereka, yang masih kecil, terserang virus polio myelitis yang ganas.

Dibayangi keprihatinan yang memilukan hati karena setiap hari Sularso bertatapan dengan puluhan orang sakit, lalu ditambah lagi dengan putrinya sendiri yang sakit berat, nada buah pena yang bagaimanakah yang terdengar pada tulisan Sularso ini? Mungkin kita membayangkan nada yang emosional dan mendesak: berdoalah, berserahlah, bertobatlah, percayalah, mintalah keajaiban, mintalah kesembuhan dan seterusnya. Kita semua tahu bahwa desakan semacam itu biasanya malah menyebabkan si sakit menjadi gelisah, rusuh, dan panik.

Nada semacam itu tidaklah kita jumpai dalam karangan Sularso. Yang terdapat dalam bukunya justru nada kebalikannya, yakni tenteram dan tenang. Seirama dengan gaya kepribadiannya, dalam buku itu Sularso menyapa para pembaca dengan halus dan bersahaja, dengan anggun dan apik, dengan pengertian dan simpati, dengan menenteramkan dan menopang.

Di halaman 50 ia berkata, “… kini sahabat punya waktu. Berbaring beberapa hari berturut-turut, mungkin tambah sampai beberapa minggu tanpa pekerjaan, berarti suatu waktu dan kesempatan yang cukup untuk berpikir-pikir. Biasanya dalam saat-saat seperti itu muncullah kembali semua peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dan menyangkut diri kita, seolah-olah film yang diputarkan kembali…”

*

Menengok kembali jalan panjang yang telah dilalui dalam kehidupan ini memang menarik. Terbayang kembali wajah kampung halaman, tempat kita dulu dibesarkan, lalu wajah ibu, ayah dan adik-kakak kita, pengalaman hari pertama masuk sekolah, kawan-kawan, guru-guru, masa remaja dan seterusnya.

Pembayangan itu menjadikan kita berpikir dan menimbang-nimbang; apa artinya semua pengalaman dan peristiwa itu? Apa hikmahnya untuk masa kini? Apa yang telah kuperbuat dengan hidupku selama ini? Dan apa tujuan hidupku selanjutnya? Jadi pembayangan tentang masa lampau perlu ditempatkan dalam garis yang menuju ke masa depan.

Sebab itu Sularso meneruskan, “Tetapi memikir dan mempertimbangkan itu bukan berarti menonton ulang film khayal mengenai biografi kita… Itu mesti dikerjakan dengan menetapkan adanya arah dan tujuan yang akan dicapai. Sahabat perlu mengerjakan sesuatu dengan deretan-deretan pikiran yang muncul kembali itu…. Sahabat perlu menetapkan sesuatu tujuan….”

Semudah itukah kita memawas masa lampau lalu menimbang-nimbang tujuan hidup untuk masa depan? Tidak. Sebab bukan mustahil dalam memawas diri dan menimbang-nimbang apa yang hendak kita perbuat dengan sisa hidup ini, kita menjadi getir, masygul, kecewa, marah, takut dan patah semangat.

Karena itu Sularso bertanya, “Bagaimanakah sekarang tujuan yang terbaik itu dapat dicapai dengan pemikiran sahabatnya? Caranya ialah dengan jalan memberitahukan semuanya kepada Allah. Jikalau pikiran-pikiran datang bertubi-tubi dan memenuhi hati sahabat, semuanya itu hendaknya dicurahkan ke hadirat Tuhan di dalam doa.”

Lalu Sularso mengutip Surat Filipi 4:6-7; “…Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus…”

Coba kita simak ayat itu. Apa yang hendak diberikan Allah kepada kita? Yang dijanjikan Allah bukanlah hal-hal yang hebat, luar biasa, ajaib atau spektakuler, melainkan sesuatu yang sederhana, yakni; “Damai sejahtera Allah dalam Kristus Yesus”. Maksudnya adalah agar hati dan pikiran kita berisi perasaan tenang dan teduh, reda dan tenteram, aman dan sentosa. Bukankah itu yang paling dibutuhkan kalau kita sedang sakit?

Penulis adalah pengarang buku-buku renungan “Seri Selamat” BPK Gunung Mulia

Last modified: 15/9/07


 

Calon Independen Kedap Korupsi?

Oleh Luky Djani

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan calon perseorangan nonparpol untuk berkontes dalam pilkada menjadi terobosan dalam politik lokal. Monopoli parpol dalam mengusung kandidat lenyap.

Menarik untuk melihat dampak kehadiran calon perseorangan ini dalam konteks local governance dan upaya antikorupsi. Akankah terobosan ini membawa pula angin segar dalam menghadirkan kepala daerah yang amanah dan bersih?

Demokrasi dalam pemilu sejatinya adalah hadirnya beragam alternatif ideologi maupun kebijakan yang diusung dan disodorkan kepada pemilih. Preferensi pemilih atas isu maupun kebijakan tertentu tentu tidak sama. Dalam kontes pemilihan, pemilih bebas memilih sesuai dengan spektrum ideologi yang diyakininya.

Sayangnya, kompetisi politik sudah telanjur menjadi pasar dalam arti sebenarnya. Tengok saja dari ratusan daerah yang telah melalui pilkada langsung, hampir tujuh puluh persen calon berlatar belakang pengusaha. Dan banyak yang bukan merupakan kader parpol tersebut. Parpol menjalankan fungsinya layaknya ojek yang bisa disewa paruh waktu. Praktek candidacy buying menjadi kronis.

Jalur alternatif calon independen tentu akan mengurangi dan mereduksi peran calo politik. Daripada susah-payah menjelaskan visi misi tapi juga harus mengeluarkan “gizi”, tentu lebih nyaman langsung mengusung gagasan dan program kepada pemilih. Potong kompas ini akan mengurangi “mahar politik” dan konsesi dengan (elite) parpol.

Kekurangan lainnya dari daerah-daerah yang telah menjalankan pilkada langsung adalah platform dan program kerja para kandidat yang dikampanyekan nyaris sama dan sebangun. Ketiadaan alternatif kebijakan dan program kerja justru menumpulkan demokrasi. Pemilih tidak mempunyai pilihan. Apalagi jika calonnya cuma dua pasang seperti dalam pilkada DKI Jakarta.

Hadirnya calon perseorangan dalam pilkada diharpakan mampu memperbanyak pilihan. Banyaknya calon pun mempunyai dampak positif bagi pendewasaan pemilih. Merujuk penelitian IDEA International (1999), sekitar 40 persen – 50 persen pemilih pemula di negara-negara Eropa Barat (Swiss, Prancis, Finlandia, Portugal, dan Irlandia) menganut golput. Secara umum, tingkat partisipasi pemilih (voters turn out) juga rendah.

Rendahnya partisipasi para pemilih muda bukan karena pemahaman politik yang rendah. Justru sebaliknya. Mereka sangat paham dan sadar bahwa pemilu tak pernah efektif untuk mempengaruhi kebijakan. Toh, yang dipilih bak pinang dibelah dua.

Akuntabilitas

Akankah vote-buying lenyap dengan hadirnya calon independen? Hal ini yang masih perlu dicermati setelah beberapa daerah melaksanakan pilkada dengan keterlibatan calon independen.

Jika pemilih rasional dan meyakini di antara calon ada yang dapat membawa kebijakan prorakyat, maka iming-iming duit menjadi tidak ampuh. Psikologis pemilih yang rela menukarkan suaranya dengan iming-iming finansial justru karena mereka yakin jika tidak diambil maka selama lima tahun ke depan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Pengalaman mengajarkan, selepas pemilu mereka akan dilupakan.

Tingginya persaingan juga akan turut meningkatkan pengawasan antarkandidat. Ruang melakukan kecurangan pemilu akan semakin sempit. Kandidat yang tetap menebar uang akan gigit jari karena dana akan habis tapi suara tidak didapatkan bahkan mungkin akan berurusan dengan hukum.

Di sektor pemerintahan juga akan membawa dampak positif. Pengalaman selama ini menunjukkan, justru dalam alam multipartai, aspek saling kontrol seakan menguap. Harapan akan maraknya pembongkaran kasus penyelewengan kekuasaan antarpartai maupun fraksi di dewan ternyata sirna. Kenyataannya, tidak demikian. Yang terjadi justru saling mengamankan.

Kontras dengan calon perseorangan, jika salah langkah, ia tidak mempunyai dukungan institusi. Sebagai kepala daerah tanpa jalinan struktural atas anggota dewan, ia pun harus bertarung mengegolkan kebijakan dan program kerjanya. Ditambah, animo dan ekspektasi publik yang tinggi atas calon independen ini membuat pengawasan publik pun tentunya semakin besar.

Penulis meyakini, kepala daerah dari calon independen akan berusaha menciptakan kebijakan prorakyat dan menjauh dari penyimpangan kekuasaan karena posisinya yang lebih rentan untuk digoyang.

Menantikan Kiprah

Kehadiran calon perseorangan diharapkan lebih mendorong proses demokratisasi. Negara tetangga seperti Filipina dan Thailand, mendukung calon independen. Di Bangkok pada awal pertengahan delapan puluhan, kehadiran Camlong Srimuang sebagai gubernur membawa nuansa baru gover- nance. Ia mengembuskan perubahan yang signifikan. Justru saat gerakannya diinstitusionalkan dalam partai, saat itu pula kinerja parpol menurun.

Sistem pemilu model hibrid antara parpol dan perseorangan diharapkan mampu membawa nuansa perbaikan. Parpol pun, seyogianya terangsang untuk memacu dan mempersolek diri agar menjadi efektif.

Kehadiran calon perseorangan tentu tidak akan menafikan parpol, malahan sebagai komplemen dalam proses demokratisasi. Tentunya, persaingan dalam pilkada akan semakin semarak dan semoga meningkatkan kualitas dan integritas pilkada dan pemerintahan daerah

Penulis adalah peneliti ICW

Last modified: 13/9/07


 

Reformasi Partai Politik

Oleh Toto Sugiarto

Histeria publik menyambut terbukanya keran calon perseorangan (independen) di pilkada mencerminkan buruknya citra parpol di mata rakyat. Dari histeria itu tergambar kegembiraan akan datangnya era kebebasan baru. Era di mana hak konstitusional warganegara diperkirakan lebih terjamin.

Terbukanya kran calon perseorangan adalah satu hal menggembirakan. Namun, makna di balik histeria publik menyambut terbukanya calon perseorangan tersebut merupakan hal lain yang cukup memprihatinkan.

Partai politik yang sebenarnya amat dibutuhkan demokrasi, karena tidak ada demokrasi yang berlangsung tanpa partai politik, terkesan tidak lagi dibutuhkan rakyat. Lantas bagaimana demokrasi bisa terkonsolidasi jika partai politik yang menjadi tulang punggungnya tidak mampu berperan seperti harapan rakyat.

Kondisi itu tentu mengkhawatirkan. Karenanya, kita sebaiknya tidak berhenti pada posisi menyambut gembira datangnya era calon perseorangan, melainkan juga turut memikirkan bagaimana mengembalikan parpol pada tempat yang semestinya dalam panggung politik demokrasi.

Pertanyaan yang kemudian perlu didiskusikan adalah kenapa parpol mulai tidak diharapkan rakyat? Apa “dosa” parpol selama ini? Bagaimana cara memperbaiki kondisi yang memprihatinkan ini?

Komersialisasi

Memburuknya citra parpol di mata rakyat merupakan akibat dari perilaku para politikus partai yang selama ini mengecewakan rakyat. Seharusnya, parpol sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Namun pada kenyataannya, hal itu hanya sebatas ucapan.

Cara pandang kebangsaan tampak telah ditanggalkan dari aktivitas politik mereka. Berbeda dengan politisi tahun 1950-an, kebanyakan para politikus partai sekarang ini memiliki cara pandang sempit, pragmatis-oportunistis mengejar kepentingan sempit sesaat. Akibatnya, tidak tersisa lagi motif penegakan nilai-nilai demokrasi untuk kemajuan peradaban bangsa.

Akhir-akhir ini bahkan terjadi praktik politik yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Komersialisasi jabatan politik semakin marak dilakukan. Partai politik dijadikan tak lebih sebagai alat untuk transaksi bisnis. Hal ini terjadi baik di ajang pemilu ting- kat nasional ataupun di tingkat daerah.

Perihal komersialisasi jabatan politik ini, telah banyak bukti terverifikasi. Mundurnya Nurcholish Madjid dari konvensi partai Golkar tahun 2003 karena keharusan menyediakan “gizi” merupakan kasus nyata praktik komersialisasi jabatan politik di panggung politik nasional. Sedangkan di tingkat daerah, terjadi di hari-hari terakhir ini.

Pengakuan Jasri Marin dan Slamet Kirbianto tentang “uang perahu” yang diberikan mereka kepada salah satu partai kontestan pilkada DKI membuktikan adanya komersialisasi jabatan politik di tingkat daerah.

Ketiga bukti tersebut diyakini merupakan fenomena gunung es. Praktik komersialisasi jabatan politik dicurigai terjadi di hampir setiap pilkada dan di setiap proses politik lainnya di internal parpol, serta dilakukan oleh banyak parpol.

Dengan “ideologi” pragmatis-oportunistis, para politikus partai tidak lagi memiliki niat menjalankan tugas kepolitikan mereka, yaitu, memperjuangkan kebaikan umum, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Mereka telah abai terhadap rakyat. Terkatung-katungnya interpelasi lumpur Lapindo di DPR merupakan contoh mutakhir dari ketidakpadulian politikus partai terhadap rakyat.

Mereka juga tidak lagi memerankan diri sebagai saluran aspirasi rakyat. Parpol sekarang lebih terlihat sebagai saluran pemilik uang untuk meraih jabatan politik atau untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. Maka tak heran jika produk-produk legislasi yang dikeluarkan DPR, misalnya, sering kali merupakan “produk pesanan” yang hanya menguntungkan pemesan, dan merugikan rakyat secara keseluruhan.

Berbagai perilaku para politikus partai tersebut pada akhirnya membuat parpol terlihat seperti telah bermetamorfosa. Parpol telah mengubah dirinya menjadi seperti institusi bisnis murni. Yang mereka pikirkan hanyalah pertukaran (exchange), laba, dan penumpukan kekayaan.

Reformasi Partai Politik

Mencermati kondisi yang memprihatinkan ini, diperlukan upaya-upaya perbaikan terhadap parpol. Tujuan akhirnya, agar rakyat tetap percaya terhadap demokrasi sebagai satu-satunya sistem politik yang baik sekarang ini. Langkah-langkah reformasi tidak hanya menyangkut citra, tetapi berbagai hal di dalam parpol secara keseluruhan.

Pertama, visi, platform, dan program partai perlu diperjelas. Seluruh SDM di parpol tersebut perlu memahami bagaimana cara memperjuangkan atau merealisasikannya.

Kedua, proses-proses politik di internal parpol perlu dilakukan secara demokratis. Hal ini amat penting demi tetap terpeliharanya iklim demokrasi di republik ini. Mekanisme kepemimpinan dan perekrutan harus berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipatif, jujur, adil, akuntabel, dan transparan serta bebas money politics. Selain itu, parpol juga perlu benar-benar menjalankan pendidikan politik bagi rakyat, sosialisasi politik, dan komunikasi politik yang baik.

Ketiga, moralitas para politikus partai perlu diperbaiki. Perilaku mengejar kepentingan sempit sesaat dan praktik komersialisasi jabatan politik perlu segera dihentikan. Parpol harus menerapkan sanksi yang tegas, hingga pemecatan, kepada pemimpin, pengurus dan kadernya yang masih tetap melakukan tindakan tidak terpuji tersebut.

Keempat, perlu dilakukan regenerasi. Unsur pimpinan dan pengurus parpol yang telah memasuki masa tua sebaiknya “lengser” atau “dilengserkan”, tentunya melalui proses yang demokratis. Selanjutnya, kalangan muda parpol tampil di atas. Tampilnya kaum muda dalam kepemimpinan parpol akan membawa “darah segar” dan inspirasi baru. Kehadiran mereka juga akan memunculkan harapan baru dan perbaikan citra di mata rakyat.

Terakhir, parpol perlu mulai turut merumuskan arah bangsa. Sebagai institusi pencetak dan perekrut pemimpin bangsa, parpol perlu memiliki konsep ba- gi masa depan bangsa. Kecenderungan menempatkan parpol hanya sebagai komoditi harus dihentikan.

Sebagai catatan akhir, terbukanya keran calon perseorangan yang membuka “borok” parpol harus disikapi dengan upaya reformasi secara cepat dan tepat. Parpol perlu melakukan langkah-langkah perbaikan di atas secara radikal. Selain untuk menyelamatkan demokrasi dan menghindarkan kehidupan bangsa dari deparpolisasi, juga untuk menyelamatkan parpol sendiri dari bahaya ditinggalkan rakyat.

Potret buram yang ada di parpol sekarang ini perlu dibersihkan agar parpol tetap bisa eksis dalam iklim persaingan yang lebih sehat setelah terbukanya kran calon perseorangan.

Penulis adalah peneliti pada Soegeng Sarjadi Syndicate

Last modified: 17/9/07


 

Kontroversi CSR dan Peringatan Bung Hatta

Oleh Fathullah

Kontroversi terhadap pengaturan corporate social responsibility (CSR) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) yang disahkan beberapa waktu lalu, agaknya masih terus berlangsung. Semakin beragam argumentasi dan sudut pandang yang dikemukakan mengisi halaman-halaman utama dan kolom-kolom media massa. Apalagi dalam waktu dekat akan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan undang- undang tersebut.

Bagi sebagian kalangan, terutama kalangan pengusaha, diundangkannya CSR dalam UU PT seakan menjadi persoalan baru yang akan memberi dampak negatif dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia. Gugatan pun direncanakan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi bagi sebagian kalangan lain yang setuju dengan pengaturan tersebut, justru melihat dampaknya secara positif yang akan memberikan jaminan berusaha lebih baik karena adanya dukungan karyawan, masyarakat, dan lingkungan yang kondusif.

Terlepas dari adanya kontroversi sekarang ini, sebenarnya sudah sejak lama Bung Hatta, tokoh negarawan kita, mengingatkan kepada para pengusaha (konglomerat) tertentu di negara ini untuk menyadari dan menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial kemasyarakatannya. Bung Hatta menegaskannya pada Konferensi Ekonomi seluruh Sumatera di Medan, November 1954, sebagaimana dikutip dalam buku Biografi Politik Mohammad Hatta yang ditulis oleh Deliar Noer 1990.

Ia mengatakan, “Konferensi ini sudah besar hasilnya di mata saya, apabila saudara-saudara menginsafi benar-benar, bahwa perekonomian rakyat masih berada dalam lembah dan bahwa ekonomi nasional belum lagi menyatakan perbaikan. Beberapa puluh orang saudagar Indonesia telah memungut hasil daripada kemerdekaan nasional, telah memperoleh kedudukan yang terpandang, yang tidak akan pernah dicapai jika sekiranya Indonesia tidak merdeka.”

Sebab itu, ia mengingatkan, kaum pengusaha dan pedagang Indonesia hendaklah menginsafi benar-benar, mereka mempunyai tugas terhadap masyarakat. Dalam masa pembangunan yang akan dan sedang ditempuh saat itu, kepentingan diri sendiri harus dibelakangkan dari kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, dikatakan lagi, pendirian yang sehat ialah pendirian yang dapat menciptakan tiap orang adalah anggota masyarakat Indonesia yang luas. Kedudukan seseorang hanya bertambah baik dengan kemajuan yang tercapai bagi masyarakat seluruhnya.

Peringatan Bung Hatta itu tentu sangat relevan apabila dikaitkan dengan kondisi perekonomian nasional sekarang ini, yang dirasakan kenyataannya tidak lebih baik dari kondisi pada waktu itu. Akan tetapi dari sisi perkembangan dunia usaha yang diwakili oleh para pengusaha atau konglomeratnya yang banyak dikenal dan terkenal, telah jauh melampaui kehidupan rakyat rata-rata Indonesia, bahkan telah sukses mencapai segalanya di Indonesia ini.

Sebab itulah, peringatan Bung Hatta sangat kental mengandung pesan moral. Ia memang berbicara soal moral kemajuan, bukan sekadar kemajuan yang sering menafikan kehidupan manusia, masyarakat, dan lingkungannya.

Keniscayaan

Dalam perdebatan CSR yang mengemuka memang tergambar adanya persoalan yang selama ini dirasakan. Ada kesenjangan cukup tajam berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan pemahaman secara lebih bijaksana dan komprehensif. Terutama dari pihak perusahaan yang menilai pengaturan CSR secara formal dalam UU seperti UU PT ini tidak diperlukan, cukup dipahami dan disadari oleh masing-masing perusahaan saja, yang menurut mereka tanpa paksaan pun akan ber- jalan secara sukarela.

Pernilaian seperti ini tentu bisa dipahami terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai pemahaman dan kesadaran menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Tapi amat sulit dipahami bagi perusahaan yang selama ini menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap fungsi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut.

Ketidakseriusan mengelola dana CSR selama ini terjadi pada sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun ada dana CSR yang telah dianggarkan, tapi karena tidak ada transparansi dalam pengelolaannya, dana itu sering disalahgunakan oleh oknum- oknum tertentu untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya.

Jadi beberapa fakta telah menunjukkan, dalam kenyataannya memang sulit hanya mengharapkan kesadaran moral perusahaan yang bersangkutan untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial dan lingkungannya di tengah berkembangnya paham-paham neoliberalisme yang tanpa batas dan praktik-praktik moral hazard di dunia perusahaan. Maka dalam konteks ini sebagaimana kenyataannya, pengaturan CSR tetap sangat diperlukan, terlepas pengaturannya itu ditempatkan di mana atau dengan UU apa. Prinsip CSR perlu diatur dan dinyatakan pemberlakuannya bagi perusahaan-perusahaan yang menikmati keuntungan di bumi Indonesia ini.

Pengaturan CSR dalam kondisi saat ini telah menjadi suatu keniscayaan, memenuhi tuntutan dan harapan hakiki bangsa Indonesia, sehingga tidak bisa ditarik kembali hanya untuk me-muaskan segelintir pengusaha yang berbeda kepentingan dengan kelaziman umumnya. Dalam hal ini, negara dan pemerintah telah menunjukkan sikap minimal keberpihakannya kepada rakyat yang seharusnya.

Sedangkan sikap maksimalnya mestinya negara dan pemerintah harus lebih berani lagi melakukan peninjauan ulang atau membatalkan keberadaan kontrak-kontrak karya atau izin usaha perusahaan-perusahaan yang menguras SDA secara besar-besaran tanpa tanggung jawab, sehingga membawa derita rakyat dan merusak lingkungan yang sangat dahsyat.

Penulis adalah peneliti dan Anggota Dewan Direktur CIDES

Last modified: 18/9/07


 

Wakil Rakyat Minus Rakyat

Oleh Geger Riyanto

Suatu waktu, penulis menonton film layar lebar tentang perlawanan seorang detektif terhadap sekelompok teroris. Komplotan itu berhasil membajak jaringan infrastruktur di Amerika Serikat, dan si jagoan beraksi melawannya hanya dengan dibantu seorang Hacker. Narasi itu sudah lagu lama. Tetapi, selain itu, terdapat sejumlah aspek yang digarap dengan baik.

Saat komplotan teroris jaringan itu menggertak pemerintah, mereka menampilkan tayangan runtuhnya gedung kongres AS -yang diciptakan dengan rekayasa grafis- di seluruh stasiun televisi yang mereka kuasai.

Selanjutnya, tak perlu dinarasikan, mimik pemeran orang awam pada film layar lebar itu cukup menceritakan, betapa tersentaknya warga negeri itu menyaksikan gedung kongresnya runtuh.

Di situ penulis menangkap, betapa cerdas strategi simbolik yang dipakai pihak antagonis itu untuk meruntuhkan urat saraf satu bangsa. Pesan yang disampaikannya terhadap warga AS sepertinya begini: “semua jaringan sudah kami kuasai, dan negara ini telah kami ambil-alih dari kalian -rakyat Amerika.”

Wakil Parpol

Sekadar membayangkan, bagaimana bila peristiwa semacam itu terjadi di sini, dan pemandangannya disaksikan warga Indonesia? Akankah makna simbolik dari runtuhnya gedung DPR tersampaikan? Semestinya begitu.

Semestinya rakyat menjiwai bangunan itu, sebagaimana itu adalah rumah bagi aspirasinya. Aspirasi rakyatlah, yang dalam bahasa demokrasi, merupakan jiwa penggerak suatu negara. Sehingga, pada praktiknya, ruang-ruang yang memberikan jarak di antara rakyat dengan pejabat yang dipilihnya mesti dipersempit sebisa mungkin, karena tak mungkin dihilangkan.

Berangkat dari logika itulah, rencana perenovasian gedung DPR yang belakangan ini marak diberitakan mesti disikapi dengan keras. Apabila renovasi yang memakan biaya sekurangnya 40 miliar rupiah itu terlaksana, tentu hal tersebut akan mengekalkan citra DPR sebagai sekumpulan elite yang jauh dari rakyat -citra anggota DPR yang hidup mewah di awang-awang sana, aman dan jauh dari keadaan kebanyakan rakyat yang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja susah.

Dua tahun lalu, survei TI (Transparency International) menunjukkan DPR merupakan lembaga yang dipersepsikan publik paling korup di negeri ini. Pejabat di DPR menyikapi hasil survei ini dengan keras. Menurut mereka, media massa perlu menampilkan citra baik -misal tentang produktivitas kerjanya- ketimbang meluncurkan pemberitaan tentang DPR yang melulu buruk kepada masyarakat.

Persoalannya, persepsi kolektif itu bukanlah tiang yang berdiri, semata, karena disangga artikulasi berita-berita hangat pada media massa. Kendati survei yang dilansir International Foundation for Election System (IFES) menunjukkan 85 persen warga masyarakat mendapatkan informasi melalui televisi, perilaku seperti itu tak berdiri sendiri.

Politik massa mengambang yang dilaksanakan pada masa Orde Baru menuai dampak luar biasa di sini. Warga tidak bisa menyaksikan kiprah partai politik dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan keadaannya masih demikian, hingga detik ini, meski iklim politik telah berganti. Kiprah kebanyakan partai politik lalu terbatas sebagai kendaraan politik saja, yang mengenakan popularitas massa sebagai bahan bakar untuk mengejar kepentingannya.

Wajar halnya bila partai politik mengejar kekuasaan. Akan tetapi, semestinya dalam proses meraih dukungan publik, partai itu mengabdikan diri dengan melayani publik. Dengan adanya mekanisme pemanggilan wakilnya yang telah terpilih, pertanggungjawaban kepada publik tidak bisa dilaksanakan sebatas menjelang pemilu saja.

Namun pada 2002, IFES mempublikasikan risetnya tentang kontak antara anggota DPR/D dan warga. Hasilnya, pada 2001, 85 persen warga mengaku tidak dikontak oleh anggota DPR, dan pada 2002, meningkat menjadi 87 persen.

Tren itu tidak mungkin berubah secara tajam sekarang, mengingat tidak adanya perubahan besar selama lima tahun ini. Bila begini, ketimbang sebagai wakil rakyat, rasanya lebih tepat menyebut DPR sebagai wakil partai politik.

Dan lagi, dalam polling yang dilansir Kompas baru-baru ini (10/09), ditemukan 68,9 persen dari publik tidak puas dalam kinerja partai politik melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, 67,4 persen tidak puas terhadap kinerjanya memperkenalkan programnya kepada masyarakat, 72 persen tidak puas terhadap kinerjanya menangkap aspirasi masyarakat, dan 71,3 persen publik merasa tidak puas terhadap kinerjanya merekrut dan mengendalikan anggota-anggotanya.

Mengembalikan Demos

Mungkin tepat bila mengatakan, kata “demos” (rakyat) telah tercerabut dalam penerapan demokrasi di negara ini. Tak heran -dalam polling Kompas- sebanyak 79 persen responden merasa partai politik cenderung mementingkan kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat.

Penafsiran publik ini merupakan sebuah fakta, yakni fakta sosial. Di pucuk fakta ini, demokrasi menjadi sebatas prosedur belaka, sebongkah sistem pemerin- tahan formal yang ditinggalkan jiwanya.

Untuk mulai mengembalikan demokrasi kita pada khitahnya, perwakilan legislatif dan partai politik harus berkomitmen kepada visi, misi, dan program-programnya. Bukan kepada kepentingan pragmatis, apalagi kepentingan ala saudagar yang bisa membelokkan ideologinya dalam sekali gebrak.

Dari tak pernah adanya oposisi yang loyal dalam ranah legislatif, kita tahu, kaburnya ideologi politik merupakan fenomena yang begitu kasat mata. Tanpa pendirian yang konsisten, publik akan menjadi limbung. Tak ada kepastian mengenai siapakah perwakilan yang benar-benar bertekad menerjemahkan aspirasinya, menjadi aturan yang mengendalikan kerja mesin pemerintahan.

Bila perwakilan legislatif dan mesin politik sudah merasa konsisten terhadap visi, misi, dan ideologinya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendekatkan diri kepada publiknya.

Dengan menyediakan pelayanan publik, media komunikasi yang artikulatif dan pendidikan politik yang mengakar, mereka dapat memancangkan basis konstituen yang tak tergoyahkan pemberitaan-pemberitaan yang selalu datang dan pergi.

Sementara, yang selama ini kita saksikan adalah berdirinya pagar baja di sekeliling rumah wakil partai politik itu, naiknya upah mereka, lalu munculnya rencana merenovasi gedung tempat mereka bekerja itu.

Meski gagasan mendirikan pagar baja, menaikkan upah, dan merenovasi tersebut muncul dari sebagian kepala saja, namun bola yang terlontar tetaplah sama. Rakyat merasakan sekumpulan pejabat itu, lama-lama semakin berjarak dari dirinya.

Penulis adalah penekun Sosiologi Pengetahuan Universitas Indonesia

Last modified: 18/9/07


 

Aidit dan G30S

Oleh Iwan Gardono Sujatmiko

Peristiwa G30S yang telah terjadi lebih dari 40 tahun lalu masih menarik dianalisis. Peristiwa tersebut dapat dilihat dari perspektif makro sebagai pembunuhan anggota PKI, penghancuran organisasi PKI, kudeta dan perebutan kekuasaan, revolusi sosial yang gagal, atau ideologi yang gagal.

Sementara itu, secara mikro atau peran aktor, dikelompokkan menjadi enam pola: PKI dan Biro Khususnya, Klik AD, CIA/AS, Inggris-CIA, Presiden Sukarno, dan tak ada pelaku tunggal (Bayang-Bayang PKI ; ISAI, 1995). Terdapat pula analisis yang menyatakan keterlibatan Soeharto (Wertheim; Latief, Hanafi). Pembahasan berikut akan mengaitkan faktor mikro, khususnya Aidit, dengan strategi PKI dan partai-partai komunis.

Strategi Komunis dan PKI

Mayoritas upaya perebutan kekuasaan oleh partai komunis dilakukan dengan kekerasan dan dikategorikan menjadi empat pola (Cyril Black, 1964): “revolusi domestik” (Albania, RRT, Vietnam Utara, Yugoslavia, Rusia; namun gagal antara lain di Jerman dan Hongaria 1919); “revolusi dari luar (negeri)” (Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria, Mongolia, Korea Utara, Polandia, Rumania; namun gagal di Polandia/ 1920, Gilan/Iran, Finlandia/1939, Korea Selatan/1950); “revolusi dari atas” (Kuba); dan “revolusi melalui pemilu” (Kerala/India, San Marino/Italia, bukan tingkat nasional).

Selain itu partai komunis juga ikut dalam koalisi di Spanyol, Prancis, Italia, Islandia, Cile, dan Guatemala. Setelah tahun 1964 terdapat beberapa negara yang (sempat) menjadi komunis seperti Afghanistan, Vietnam Selatan, dan Laos (dari luar dan dalam), dan Kamboja (kombinasi atas/Sihanouk dan dari luar/RRT).

Saat itu PKI menerapkan strategi radikal dari dalam, yang mencakup buruh, tani dan infiltasi tentara (Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan/MKTBP) dan mendapat tantangan dari pihak non-PKI. Upaya melalui pemilu juga terhambat karena ditundanya pemilu. Sementara itu revolusi dari luar agak sulit karena adanya “perang dingin” dan Indonesia terpisah dari negara komunis walaupun ada tawaran bantuan (senjata) dari RRT. Akhirnya, Aidit memilih “konflik elite” atau revolusi dari atas, dengan membonceng Sukarno (Nasakom) setelah mempelajari kasus Kuba dan Aljazair (Olle Tornquist, Dilemmas of Third World Communism: The Destruction of the PKI in Indonesia, 1984).

Kasus Kuba menunjukkan bagaimana Castro yang awalnya bukan komunis menggunakan partai komunis. Dalam kasus Aljazair, partai komunisnya sebenarnya berkesempatan mengubah kudeta yang progresif (dari atas) menjadi revolusi (dari bawah).

Peran Aidit

John Roosa dalam bukunya, Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’Etat in Indonesia, 2006, menunjukkan bahwa peran Aidit bukan hanya pasif namun sangat dominan. Tesis ini sebenarnya telah dikemukakan dalam Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh; “Buku Putih Orde baru”, Tornquist; Brackman; dan pernyataan Sudisman, Subekti, dan Munir di Mahmilub.

Demikian pula Sukarno dalam pidato “Pelengkap Nawaksara” menyatakan Peristiwa G30S ditimbulkan oleh “keblingeran pimpinan PKI”, selain subversi “nekolim” dan “oknum-oknum yang tidak benar”. Namun Roosa mendukung tesisnya dengan berbagai sumber yang baru, yakni wawancara dengan “Hasan” (nama samaran pimpinan PKI yang mengetahui Biro Khusus), Iskandar Subekti (sekretaris pribadi Aidit), serta 30 informan termasuk beberapa rekan Aidit serta Syam. Selain itu Roosa menggunakan sumber tertulis yakni “Tiga Faktor Penyebab G30S” oleh A Karim DP (1999); Otobiografi “Hasan” (1998), dan “Dokumen Suparjo” yang menurutnya dapat dipercaya karena telah dicek silang dengan beberapa sumber.

Dalam buku tersebut Aidit dikatakan pernah membahas kudeta di Aljazair di mana Kolonel Harri Boumediene menggulingkan Presiden Ben Bella pada 19 Juni 1965. Saat itu Aidit menyarankan agar partai komunis Aljazair mendukung kudeta progresif tersebut menjadi revolusi.

Adanya “Dewan Revolusi” di Aljazair itu bahkan menjadi inspirasi Aidit untuk diterapkan dalam kasus Indonesia. Sebenarnya inspirasi Kuba dan Aljazair itu pernah dibahas secara singkat oleh buku Tornquist (1984) namun tidak menjadi rujukan buku Roosa.

Dalam buku Roosa, Aidit dan kelompok kecilnya (Sudisman, Oloan Hutapea, Lukman dan Rewang) sangat terlibat dalam rencana gerakan. Dalam pertemuan mereka Aidit menyarankan pembentukan “Dewan Revolusi” sebagai upaya Nasakomisasi yang terdiri dari militer dan tidak mencerminkan PKI. Aidit menyatakan kudeta seperti di Aljazair tidak akan mengubah perimbangan kekuasaan, namun hal itu akan dapat meradikalisasi massa serta meningkatkan tuntutan (buku Tornquist). Dalam rencananya, strategi Aidit tersebut membonceng Sukarno dan akhirnya PKI diharapkan dapat berkuasa.

Peristiwa G30S

Berdasarkan berbagai data baru (Roosa) dan sumber lainnya dapat direkronstruksi peran Aidit, strategi PKI, dan partai komunis. Pada awalnya Aidit dan kelompok kecilnya membuat gerakan dari atas untuk melumpuhkan pimpinan AD yang akan diikuti Dewan Revolusi guna Nasakomisasi. Gerakan tersebut bersifat terbatas dan diharapkan seperti “penyulut sumbu” (istilah Suparjo) yang akan menghasilkan “bola salju” berupa Dewan Revolusi.

Lalu Syam melakukan kontak dengan kelompok militer di Jakarta dan juga mengirim kurir ke daerah. Menjelang G30S, Latief mengontak Soeharto dan menyatakan akan melakukan gerakan sehingga Soeharto dianggap terlibat (Wertheim; Latief, Hanafi). Demikian pula Heru Atmojo mencari informasi mengenai keadaan itu dan bertemu dengan Mayor Sujono dan melaporkan pada pimpinan AURI sehingga mereka juga dianggap terlibat (Atmojo). Selanjutnya terdapat upaya yang mencoba menyatakan Sukarno juga sebenarnya mengetahui gerakan itu (Dake) pada 30 September malam, karena mendapat surat dari Untung melalui Sersan Sogol (Cakrabirawa). Namun Sogol dan Wakil Komandan Cakrabirawa Saelan membantahnya (Saelan, 2001). Kehadiran Sukarno di Halim memang kebetulan karena Suparjo dan kedua komandan batalyon justru mencarinya di Istana untuk meminta dukungan.

Setelah gerakan penculikan dan pengumuman di RRI, Suparjo mengadakan kontak dengan Sukarno dan pimpinan AURI untuk memperoleh surat dukungan. Sukarno tidak mendukung gerakan bahkan memintanya menghentikan konflik dan Suparjo diminta pendapat mengenai calon pengganti Achmad Yani.

Namun, dalam pengumuman berikutnya Dekrit 1 (diketik Iskandar Subekti, buku Roosa dan Atmojo) Aidit dan Syam yang berada di Halim mendemisionerkan kabinet dan Dewan Revolusi menjadi pemegang kekuasaan. Hal itu membuat Sukarno marah ketika di Halim dan pada sidang Kabinet 6 Oktober di Bogor Sukarno membubarkan Dewan Revolusi di daerah-daerah dan perintah itu disiarkan media tanggal 7 Oktober.

Aidit telah berupaya melakukan terobosan dan “berjudi” untuk merebut kekuasaan (“revolusi dari atas”) namun gagal. Kudeta dari atas yang diharapkan akan diikuti revolusi dari bawah justru gagal dan hal itu akhirnya menggagalkan juga upaya revolusi dari bawah.

Keadaan itu menjadi peluang emas bagi non-PKI yang bereaksi untuk menghancurkan PKI yang telah memulai aksi “senam revolusi”. Strategi revolusi PKI yakni “polarisasi-kontradiksi-negasi” untuk menang total akhirnya berubah menjadi kalah total.

Penulis adalah sosiolog FISIP-UI, Depok

Last modified: 29/9/07


 

Neraca Untung Rugi Kasus Korupsi Soeharto

George Junus Aditjondro

Pernahkah terbayang oleh Soeharto, bahwa dunia -dan tidak hanya masyarakat Indonesia- tidak akan henti-hentinya menuntut pertanggungjawabannya atas korupsinya yang memecahkan rekor semua diktator yang pernah memerintah sebuah negara di dunia? Saya kira tidak.

Baru saja dimenangkan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam menghadapi Time, kini ada lawan yang lebih tangguh yang harus dihadapi oleh mantan jenderal berbintang lima itu, yakni PBB dan Bank Dunia melalui StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative, atau Prakarsa Penemuan Kembali Kekayaan Curian. Prakarsa itu sepenuhnya disokong Ban Ki-moon, Sekjen PBB yang baru, serta didukung oleh UNODC (UN Office for Drug and Crime) dan Bank Dunia. Senin, 17 September lalu, Sekjen PBB telah “menobatkan” Soeharto sebagai mantan kepala negara atau kepala pemerintahan yang paling banyak mencuri kekayaan rakyatnya.

Berapa yang dicurinya dari rakyat Indonesia selama berkuasa selama 32 tahun? Antara 15 sampai 35 miliar dolar AS. Jumlah minimalnya, mirip sekali taksiran majalah Time, edisi Asia, 24 Mei 1999, yang digugat oleh Soeharto itu, yakni 15 miliar dolar AS. Sedang jumlah tertinggi, tampaknya mengakomodasi taksiran bahwa kekayaan Soeharto tidak hanya terkait dengan kekayaan keenam orang anaknya, seperti patokan majalah Time, tapi juga dengan kekayaan keluarga-keluarga besannya, keluarga adik-adik Soeharto sendiri, serta keluarga saudara-saudara kandung Tien Soeharto.

Korea Selatan

Sedikitnya ada dua hal yang menarik dari prakarsa ini. Pertama, prakarsa ini muncul di saat Sekjen PBB dipegang oleh Ban Ki-moon, diplomat dari Korea Selatan. Hal ini sangat signifikan, sebab Korea Selatan adalah satu-satunya negara Asia di mana dua orang mantan presiden yang juga mantan jenderal, Roh Dae-woo dan Chun Do-hwan, pernah diseret ke pengadilan, dan dijatuhi hukuman yang sangat berat karena korupsi yang mereka lakukan sewaktu ber- kuasa. Bentuk korupsinya, antara lain adalah memberikan kemudahan-kemudahan bagi chaebol (konglomerat) dari daerah asal kedua presiden itu.

Memang, pada akhirnya kedua mantan jenderal itu mendapat keringanan hukuman dari Kim Young-sam, presiden sipil pertama di Korea Selatan setelah serangkaian presiden militer. Sayangnya, Kim Young-sam kemudian mengalami nasib buruk, termakan oleh usaha penegakan hukum antikorupsi yang dipeloporinya sendiri. Ia digulingkan dari takhta kepresidenan, setelah terbukti anak kandungnya sendiri menggunakan kedekatannya dengan sang presiden untuk memberikan kemudahan kepada salah satu chaebol yang lebih kecil, yakni Hanbo Steel.

Korea Selatan, juga berkepentingan untuk mendorong pengusutan korupsi di Indonesia. Sebab dalam rangka persaingan di antara para produser mobil di sana, Indonesia juga “kecipratan” sogokan dari sana, berwujud kongsi antara Kia Mobil dan Tommy Soeharto, yang didukung oleh ayahnya. Hal itu menimbulkan kecemburuan Bambang Trihatmodjo, yang juga ingin mendapat fasilitas kredit untuk “mobil nasional”, berkongsi dengan Hyundai, raksasa mobil Korea yang lain.

Dari sudut korupsi tingkat tinggi, yang penting adalah bagaimana persaingan di antara tiga raksasa mobil Korea, yakni Kia, Hyundai, dan Daewoo, dimanifestasikan dengan masing-masing perusahaan mobil itu berusaha menggandeng seorang anak atau cucu Soeharto.

Kia dengan Tommy, Hyundai dengan Bambang, sedangkan Daewoo dengan Ari Sigit. Tapi hanya anak kesayangan Soeharto, Tommy Soeharto, mendapatkan fasilitas kredit khusus dari bank-bank pemerintah dan swasta untuk mendirikan PT Timor Putra Nasional, produsen mobil Timor. Fasilitas itu menjadi “sasaran tembak” WTO, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah perdagangan bebas.

Peranan Deplu

Kembali ke StAR Initiative, hal kedua yang menarik dari acara di Markas Besar PBB, Senin lalu, adalah bahwa prakarsa PBB itu memberikan posisi “ujung tombak” kepada Deplu, khususnya Direktur Perjanjian Internasional Deplu RI, Arif Havas Oegroseno. Ini menarik, sebab di awal proses reformasi pasca-Soeharto, Deplu di bawah Menlu Ali Alatas juga gigih melaksanakan inventarisasi penyebaran aset-aset keluarga dan kroni Soeharto di mancanegara.

Hal ini saya temukan waktu berada di London, bulan September 1999, dalam perjalanan empat bulan untuk mendokumentasi penyebaran aset-aset keluarga dan kroni Soeharto, dalam rangka sabbatical leave (cuti untuk kepentingan penelitian) dari Universitas Newcastle, tempat saya mengajar waktu itu di Australia.

Waktu itu saya berkenalan dengan staf KBRI di London yang sedang melakukan hal yang sama: meneliti penyebaran harta jarahan kerabat dan sahabat Soeharto. “Ini perintah langsung dari Menlu,” kata diplomat itu. Diplomat itu membantu saya menemukan lapangan golf mewah milik Tommy Soeharto di Ascott, London, bungalo mewah Bambang Tri di Brighton, di tepi laut sebelah selatan kota London, serta hobi belanja Tutut di London dan Jenewa, bersama Paula Alexander.

Ternyata lapangan golf mewah dengan 18 lubang yang dikelilingi bungalo-bungalo mewah memang milik Tommy Soeharto, tapi disembunyikan lewat empat lapis perusahaan, serta nama dua orang proxy Tommy, yang waktu itu menduduki posisi Direktur Utama dan Direktur Pemasaran PT Timor Putra Na- sional.

Tahun berikut, ketika Gus Dur terpilih menggantikan Habibie, dan Marzuki Darusman diangkat menjadi Jaksa Agung, informasi itu, lengkap dengan fotokopi dokumen-dokumen pemilikan lapangan golf di Ascott saya berikan kepada Jaksa Agung. Tapi tampaknya, data itu tidak ditindaklanjuti.

Singkat ceritera, untuk kesekian kalinya, kita akan lihat apakah rezim SBY-JK tidak hanya akan menutup-nutupi akumulasi kekayaan kerabat dan sahabat Soeharto, seperti rezim-rezim pasca-Soeharto sebelumnya. Ataukah Deplu betul akan menjadi ujung tombak usaha repatriasi harta jarahan oligarki Soeharto, dengan dukungan Sekjen PBB, Ban Ki-moon?

Semoga itulah yang akan terjadi, mengingat pengembalian harta jarahan itu sangat diperlukan oleh rakyat miskin di Indonesia. Khususnya mereka yang dimiskinkan akibat pemerkosaan hak-hak asasi mereka oleh rezim Soeharto dan rezim-rezim penerusnya. Amin.

Penulis mengamati korupsi Soeharto beserta keluarga dan kroninya sejak 1994.Bukunya, Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana,Tangsi, dan Partai Penguasa, ditebitkan oleh LKiS, Mei tahun lalu. Iadapat dihubungi di: georgejunusditjondro@gmail.com

Last modified: 20/9/07


 

Kejijikan Moral

Mikhael Dua

Tidak lama setelah Saddam Hussein ditangkap, Jaques Verges, seorang pengacara kenamaan berkebangsaan Prancis, mengajukan diri untuk menjadi pengacara untuk memberikan pembelaan hukum atas diri Saddam. Pengumuman sang pengacara tersebut menimbulkan amarah besar kalangan umum yang mendukung penangkapan Saddam Hussein. Ketika seorang wartawan bertanya, apakah ia tidak merasa jijik membela Saddam, ia hanya menjawab bahwa pertanyaan itu seharusnya dialamatkan kepada para pengacara yang membela para tokoh kejahatan perang di tribun-tribun Den Haag.

Peristiwa itu sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu dan sang pengacara hanya berelus dada, karena pembelaan hukum oleh siapa pun terhadap seorang Saddam ternyata tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Bagi para pencinta Saddam, optimisme sang pengacara berubah menjadi tragis, karena tidak dapat mengubah nasib Saddam.

Peristiwa tersebut akan selalu terulang kembali dalam kasus-kasus yang lebih ringan, menyangkut pembelaan bagi para koruptor dan pelaku kejahatan lainnya. Dalam kasus-kasus seperti itu, para pengacara berusaha untuk menemukan titik keadilan yang tidak banyak dilihat oleh banyak orang lain.

Yang menarik perhatian saya bukan kasus peradilan itu sendiri. Sebaliknya, pernyataan wartawan tentang kejijikan. Banyak penjahat diselamatkan justru karena ada pembelaan berdasarkan hukum.

Lalu, persoalan kita sekarang adalah: Apakah perasaan seperti kejijikan memiliki relevansi moral? Jika tidak, bagaimana kita menjelaskan bahwa seorang pelaku kejahatan perlu dibela. Tetapi jika kejijikan memiliki pendasaran moral, bagaimana kita bisa mempertahankannya? Atau dengan perkataan lain, apakah kejijikan dapat menjadi kriterium moral yang menentukan pilihan-pilihan moral kita?

Indikasi Moralitas

Memang tidak mudah menempatkan perasaan jijik sebagai dasar pertimbangan moral. Alasannya adalah karena ada begitu banyak pengalaman tentang kejijikan: mulai dari masalah yang berkaitan dengan makanan dan pakaian, hingga jenis perilaku yang menimbulkan rasa jijik. Begitu juga, jika kita ingin berbuat etis, kita tidak selalu mengkaitkannya dengan perasaan jijik melainkan dengan prinsip-prinsip moral yang pantas kita junjung tinggi. Karena itu, kita akan mengalahkan rasa jijik kita terhadap kaum miskin dan papa, hanya karena kita ingin menunjukkan respek kita kepada mereka sebagai manusia dan warga negara yang sederajat dengan kita.

Namun rasa jijik dapat dilihat sebagai indikasi bahwa kita memiliki komitmen moral yang serius terhadap sebuah nilai. Jika seorang mengatakan: adalah menjijikkan jika ia memperhatikan perlaku para koruptor dan para pencari kekuasaan dalam lingkungannya, maka pernyataan ini sudah menunjukkan sesuatu yang serius berkaitan dengan moralitas.

Mary Midgley, seorang filsuf yang banyak menulis tentang masalah ini, mengatakan hal ini dengan lugas. “Kita tidak mungkin benar-benar berpikir bahwa ketidakadilan itu buruk, jika tidak sampai membuat kita muak karenanya.” Kita memiliki perasaan yang kuat, perasaan muak terhadap kejahatan-kejahatan itu. Perasaan jijik semacam ini bisa saja tercampur dengan keadaan fisik, namun perasaan itu dapat memiliki makna, karena menjadi sebuah protes terhadap keja- hatan.

Mary Warnock mencoba mendukung pandangan itu dan membicarakannya dalam konteks bioetika. Ia menjelaskan bahwa perasaan jijik barangkali sudah cukup untuk menjelaskan bahwa praktik tindakan tertentu secara moral buruk -seperti eksperimentasi embrio, menguburkan orang mati tanpa diibadatkan, menawarkan diri menjadi ibu angkat bagi anak-anak melalui agen perdagangan anak.

Perasaan tersebut menjadi indikasi bahwa ada prinsip-prinsip etis tertentu yang dilanggar. Dengan catatan ini Warnock tentu setuju bahwa di samping argumentasi yang amat rasional, kita perlu mempertimbangkan perasaan dan intuisi moral. Kita memiliki “gut feeling” bahwa embrio tidak boleh dieksperimentasi dan bahwa perdagangan anak merupakan kesalahan moral.

Dalam perspektif ini Leon Kass, seorang ahli etika yang sempat menjadi penasihat George W Bush dalam bidang bioetika, menegaskan bahwa perasaan jijik atas sebuah tindakan merupakan sebuah ungkapan emosional atas kebijaksanaan yang mendalam, yang tidak mudah begitu saja dipertanggungjawabkan secara rasional. Kita mengintuisinya dan merasakannya secara langsung, tanpa perlu memaparkan argumentasi mengenai kekerasan yang ada di depan kita.

Kekerasan dan Korupsi

Teori kejijikan moral bukanlah teori moral biasa. Teori ini memiliki relevansi jika kita berbicara tentang kasus-kasus kekerasan, baik terhadap anak-anak maupun terhadap perempuan dan korupsi.

Teori-teori normatif mengenai kasus ini hanya berhenti dengan argumen-argumen rasional. Penculikan anak menurut argumentasi ini menyajikan kepada kita informasi bahwa dengan penculikan anak-anak akan menderita.

Penculikan tersebut melanggar prinsip instrumentalisasi anak. Namun argumentasi rasional seperti ini tidak cukup meyakinkan, karena hanya menjelaskan bahwa tindakan penculikan itu salah. Argumentasi ini tidak bisa menjelaskan bahwa kekerasan merupakan sesuatu yang menakutkan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.

Dalam perspektif kejijikan moral, kekerasan adalah sesuatu yang jahat. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh teori moral kejijikan. Setiap kekerasan selalu melampaui batas kemampuan kita untuk berbicara. Jika kekerasan datang, sebuah penalaran moral tidak memadai lain. Hal inilah yang ingin dikatakan oleh Theodor Adorno, ketika ia menjelaskan bahwa kejahatan Hitler mendorong kita untuk menolak kekejaman: tidak membiarkan Auschwitz terjadi lagi.

Begitu juga jika kita berbicara tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam keluarga. Dalam kedua kasus terakhir ini, kita tidak cukup menjelaskan bahwa kekerasan tersebut tidak etis, melainkan malah menjelaskannya sebagai kejahatan yang sulit dipecahkan. Kejahatan tersebut memiliki akarnya pada kultur feodalisme paternalistik yang sama sekali tidak memberi ruang sedikit pun bagi anak-anak dan perempuan untuk bangkit sebagai pribadi yang hidup dan bebas.

Selain kekerasan terhadap anak, kekerasan struktural lainnya adalah korupsi. Kekerasan jenis ini amat sistematis, didukung oleh administrasi keuangan kita yang amat buruk. Jika kita ketahui bahwa kerugian yang diakibatkan oleh korupsi sistematis itu, kita tidak hanya putus asa, tetapi juga muak.

Reputasi dan harga diri para koruptor sudah seharusnya hancur berantakan dengan cap ini. Korupsi merupakan kejahatan yang men- jijikkan.

Maka, jika sekarang masyarakat merasa jijik dengan korupsi, pastikan ini merupakan sebuah petunjuk kesadaran moral yang bermutu dibandingkan dengan teori-teori moral lainnya. Kejahatan dapat ditunjuk dan diverifikasi melalui pengadilan, namun untuk mengakui bahwa kejahatan adalah kejahatan kita membutuhkan lebih dari sekadar hukum. Kita membutuhkan sebuah intuisi atau rasa jijik. Di saat hukum selalu dikalahkan oleh kejahatan, di saat ini sensitivitas moral akan bangkit mengadili para pelaku kejahatan dan korupsi. Itulah inti dari rasa jijik moral atas kekerasan anak dan atas kejahatan korupsi. Rasa jijik moral tersebut mendesak agar kejahatan-kejahatan tidak terulang lagi.

Penulis adalah kepala Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya, Jakarta

Last modified: 22/9/07


 

Cegah Reforma Agraria Gagal

(Renungan Hari Tani Nasional, 24 September 2007)

Oleh Usep Setiawan

Sekalipun rencana pemerintah untuk menjalankan reforma agraria mulai tahun 2007 ini disambut baik, ada yang khawatir dalam praktiknya akan menemui kebuntuan sehingga tertunda. Bahkan, ada yang menduga, jika rencana pemerintah itu dijalankan sekarang, hasilnya pastilah kegagalan. Aroma harapan yang berbaur dengan berbagai kekhawatiran terhadap program reforma agraria ini menjadi suguhan unik saat kita memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2007 -sebagai pengingat atas terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria No 5/1960.

Kalangan yang skeptik senantiasa menyandarkan argumen pada enam prasyarat reforma agraria, yakni kemauan politik pemerintah, data yang lengkap dan teliti, organisasi rakyat yang kuat, elite penguasa terpisah dari elite bisnis, adanya pemahaman minimal tentang agraria, dan, adanya dukungan militer dan polisi.

Keenam prasyarat –seperti kerap disampaikan Gunawan Wiradi (pakar politik agraria), menjadi rambu-rambu untuk menilai mungkin tidaknya reforma agraria yang sejati dapat terlaksana di suatu negara. Diasumsikan, reforma agraria akan gagal jika salah satu syarat tadi tak terpenuhi. Apalagi kalau seluruh syarat tak tersedia, reforma agraria dipastikan mustahil bisa berjalan.

Penulis setuju reforma agraria memerlukan enam prasyarat sebagai landasan idealisasi atas gerakan reforma agraria yang sejati (genuine agrarian reform). Muncul pertanyaan: sejauh mana kondisi prasyarat di Indonesia saat ini? Kalau mau jujur, keenam prasyarat tadi pada kenyataannya memang belum sepenuhnya mantap tersedia.

Ada dua pilihan. Pertama, menunggu semua prasyarat terpenuhi terlebih dahulu baru reforma agraria dijalankan. Atau, kedua, segera laksanakan dengan kekuatan yang ada sambil berusaha memenuhi prasyarat yang diperlukan?

Penulis condong tidak (lagi) menunggu. Setidaknya, kemauan politik pemerintah dan kekuatan organisasi rakyat kini mulai tumbuh berkembang maju. Keduanya batu pijak untuk memenuhi prasyarat lainnya.

Komitmen Pemerintah

Kemauan politik Presiden RI untuk memulai pelaksanaan reforma agraria dan keseriusan Badan Pertanahan Nasional RI merumuskan model praktis reforma agraria sebagaimana ditugaskan Perpres 10/2006, patut diapresiasi positif.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato politik (31 Januari 2007), menyatakan bangsa ini menghadapi tiga masalah mendasar: tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan besarnya utang pemerintah. Menurut Presiden, ketiga masalah itu mengalir dari masa lalu yang menjadi tantangan bersama masa kini.

Lalu, presiden mengabarkan; mulai tahun ini pemerintah akan membagikan tanah bagi rakyat miskin. Tanah yang dibagikan tersebut berasal dari hutan konversi maupun tanah-tanah lain yang secara hukum bisa dibagikan. Kebijakan reforma agraria akan dilakukan dengan prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ringkasnya, “Reforma agraria mutlak untuk dilakukan…,” demikian komitmen RI-1.

Agenda strategis pemerintah ini perlu diapresiasi, dikaji substansinya sekaligus dikawal kritis implementasinya. Yang juga cukup melegakan, ditengarai juga kecenderungan meningkatnya perhatian sejumlah menteri, para gubernur, bupati/wali kota dan jajarannya untuk menyukseskan reforma agraria.

Para pejabat pusat-daerah mulai berupaya menjadikan reforma agraria sebagai bagian dari agenda dan program kerja di lingkup kelembagaan mereka. Penulis mendengar sendiri kesediaan Gubernur Gorontalo, Bengkulu, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan beberapa yang lain untuk menjalankan reforma agraria di provinsinya.

Dinamika ini tentu mesti kita letakkan sebagai upaya menuju terciptanya keadilan agraria, di mana tidak ada ketimpangan dalam pemilikan penguasaan dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lainnya, sebagai wujud nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen ini tampak mulai tumbuh subur di jajaran pemerintahan sepanjang 2006-2007 ini.

Soalnya, sejauh mana komitmen ini diaktualisasikan ke dalam program konkret secara nasional sampai di daerah? Bagaimana reforma agraria tak sekadar wacana, tapi membumi nyata di lapangan. Inilah tantangan pokok sebenarnya.

Penulis percaya kekuatan rakyat selalu terjaga. Jangan pernah meremehkan kekuatan rakyat dalam agenda nasional menyangkut hajat hidup bangsa. Tak pantas menganggap rakyat bodoh hanya karena jarang bicara tentang reforma agraria. Rakyat terjaga, sehingga tak ada satu pun kebijakan negara yang lolos dari mata hati mereka.

Rakyat adalah ibu kandung dari negara, sehingga tak mungkin ada negara jika rakyat tak pernah ada. Karenanya, reforma agraria yang kita maksud harus meletakkan kekuatan rakyat sebagai penentu, bukan pelengkap apalagi penderita.

Sejumlah indikasi positif menandai kemajuan kalangan rakyat yang kondusif bagi pelaksanaan reforma agraria. Mulai meluasnya pembentukan serikat-serikat petani nasional, regional dan lokal menjadi isyarat penting pemenuhan prasyarat kekuatan rakyat bagi reforma agraria.

Sekadar contoh, di level nasional telah berdiri: Federasi Serikat Petani Indonesia, Serikat Tani Nasional, Aliansi Petani Indonesia, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Dewan Tani Indonesia, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Tiap organisasi tani nasional ini punya fokus perhatian, namun semuanya punya platform sama, yakni: mendorong terlaksananya reforma agraria sejati.

Di tingkat wilayah ada Serikat Petani Pasundan di Jabar, Organisasi Tani Jawa Tengah di Jateng, Serikat Tani Independen di Jatim, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia di Sumut, Serikat Tani Bengkulu, Serikat Petani Lampung, Serikat Tani NTB, Serikat Petani Kabupaten Sikka di NTT, Serikat Tani dan Nelayan di Sulsel, dan lainnya. Walau kondisi serikat tani ini variatif tapi pokok perjuangannya reforma agraria sejati.

Penulis menganggap penting organisasi rakyat yang ada mengambil peran strategis dalam pengawalan reforma agraria secara kritis konstruktif. Konsolidasi dan penguatan organisasi rakyat serta para penyokongnya diperlukan untuk memastikan program ini mengarah pada reforma agraria sejati -sebuah pembaruan yang benar-benar untuk rakyat miskin, terutama kaum tani, buruh, nelayan, masyarakat adat dan kaum miskin kota.

Jangan Gagal

Rencana pelaksanaan reforma agraria sekarang ini sejatinya tiupan peluit tanda dimulainya gerakan besar penghadiran keadilan sosial. Untuk menghindari kegagalan, pemerintah dan rakyat ditantang untuk segera memenuhi syarat-syarat utama yang diperlukan bagi reforma agraria.

Perjuangan reforma agraria tak boleh layu sebelum berkembang, tak pantas busuk sebelum matang. Niat baik yang sudah ada di tubuh pemerintah dan rakyatnya harus terus dimatangkan agar reforma agraria tercegah dari penundaan dan kegagalan.

Reforma agraria harus jadi konsensus kolektif bangsa (Koran Tempo, 18/12/06). Reforma agraria harus mengisi benak, hati dan tindakan nyata pemerintah bersama segenap rakyatnya. Tak perlu ada yang merasa paling pintar, karena yang diperlukan adalah sinergi antarkomponen bangsa. Jangan saling melemahkan, bersikaplah saling menguatkan dan meneguhkan.

Kematangan bangsa ini akan menjadi penentu mulusnya reforma agraria atas inisiatif rakyat yang didukung penuh komitmen pemerintah (siapa pun rezimnya). Reforma agraria arus dicegah dari kegagalan. Jika gagal, bukan hanya para penggagas dan pelaksanaannya yang merugi, tapi bangsa ini secara keseluruhan rugi. Semoga tidak. Selamat merayakan hari tani!

Penulis adalah Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Last modified: 23/9/07


 

Bioenergi Vs Ketahanan Pangan

Kaman Nainggolan

Dekade ini ditandai oleh fenomena melejitnya harga bahan bakar fosil yang memaksa berbagai negara mencari sumber-sumber energi alternatif terbarukan, yaitu bioenergi. Jika tahun 2000 harga minyak mentah US$ 21 per barrel, saat ini mencapai US$ 80-an per barrel.

Meroketnya harga energi berdampak langsung pada harga produk pertanian melalui kenaikan biaya input semisal pupuk, dan biaya transportasi. Harga-harga pangan dan pakan cenderung meningkat dan menurunkan daya beli riil masyarakat miskin.

Maka jangan heran jika belakangan ini harga internasional minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng meroket dan menyebabkan langkanya pasokan dalam negeri akibat ekspor yang booming. Harga jagung mencapai tingkat tertinggi dalam lebih satu dekade yang memukul petani unggas.

Biofuel cair seperti bioetanol dan biodiesel sekarang menyuplai sekitar 20 juta ton setara minyak atau sekitar 1 persen dari permintaan bahan bakar kendaraan transportasi global. Sementara itu sistem bioenergi berupa biomassa tradisional yang bersifat carbon-neutral seperti kayu bakar menyuplai lebih 90 persen konsumsi rumah tangga di banyak negara berkembang, khususnya di pedesaan.

Peluang pasar bagi biofuel cair yang diproduksi dari tanaman mengandung pati maupun minyak-minyakan luar biasa besarnya. Inilah yang memicu berbagai negara berpacu mengembangkan bioenergi yang umumnya berbasis bahan pangan.

Brasil misalnya, telah mengkonversi 50 persen produksi tebunya untuk menghasilkan etanol untuk keperluan domestik dan ekspor. Amerika Serikat memproduksi besar-besaran etanol sekitar 23 persen dari produksi jagung sesuai dengan Energy Policy Act 2005. Eropa menyubsidi minyak nabati untuk menghasilkan biodiesel dengan target 5,75 persen pangsa pasar biofuel dalam petroleum dan diesel tahun 2010. Diproyeksikan 1,5 juta ton biji-bijian dan 10 juta ton biji-bijian mengandung minyak menghasilkan bioenergi tahun 2012.

Indonesia menargetkan tahun 2010 biofuel menggantikan sekitar 10 persen dari konsumsi bahan bakar konvensional. Pengembangan biofuel juga diharapkan bisa memberikan tiga juta lapangan kerja bagi masyarakat sampai 2010, penghematan devisa negara sampai 10 miliar dolar AS serta pemanfaatan 5 juta hektare lahan kritis. Maka dalam jangka panjang akan terjadi kompetisi hebat dalam pemanfaatan lahan untuk produksi bioenergi dan pangan.

Dalam pada itu, peran energi bagi masyarakat miskin pedesaan sangat penting untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs). Hampir 1,6 miliar orang di dunia ini tidak punya akses listrik, dan 2,5 miliar orang menggunakan bioenergi tradisional seperti kayu bakar, arang, dan kotoran hewan untuk memasak.

Ekspansi yang sangat cepat sektor bioenergi dapat mempengaruhi ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan tingkat nasional melalui empat dimensi yaitu ketersediaan, akses pangan, volatilitas harga, dan konsumsi. Selain itu harus dilihat juga dampak terhadap pendapatan produsen/petani.

Pasokan pangan yang cukup dapat terancam oleh produksi bioenergi jika lahan dan sumber daya produktif lainnya beralih dari budi daya tanaman pangan. Sekitar 14 juta hektare lahan sekarang ini digunakan untuk produksi biofuel cair, atau setara dengan 1 persen dari lahan dunia yang dapat dibudidayakan, dan ini dapat meningkat menjadi 2,5-3,8 persen tahun 2030.

Di sisi lain, sektor bioenergi menawarkan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Karena 70 persen masyarakat miskin ada di pedesaan, secara umum dampaknya akan positif untuk akses pangan.

Sebaliknya, masyarakat urban yang net-konsumen akan dirugikan. Oleh karena itu, kenaikan harga pertanian akibat produksi bioenergi akan berdampak pada aksesibilitas pangan bagi sebagian masyarakat, setidaknya dalam jangka pendek. Situasi seperti ini mestilah berujung pada penyesuaian upah pekerja urban, yang pada saat ini diwarnai oleh cheap wage policy.

Ekspansi penggunaan komoditas pertanian untuk produksi biofuel, jika tidak dilakukan dengan arif, akan menurunkan pasokan pangan dan meningkatkan volatilitas harga pangan dan pakan, kenaikan harga secara kontinu, dan risiko lingkungan. Faktor-faktor tersebut dapat mengganggu stabilitas ketahanan pangan, khususnya untuk konsumen dengan pendapatan rendah.

Strategi ke Depan

Strategi pengembangan bioenergi ke depan haruslah sinergi dengan peningkatan ketahanan pangan dan penurunan kemiskinan dalam MDGs. Strategi yang membebaskan manusia dari kemiskinan dan kelaparan, yang sekaligus menimbulkan kebangkitan (renaisanse) pertanian dan memasok energi ke negara-negara miskin.

Kebijakan yang tepat adalah pasar bioenergi yang multimiliar dolar per tahun itu diproduksi oleh petani dan tenaga kerja pedesaan yang merupakan 70 persen masyarakat miskin (labor intensive). Strategi bioenergi masa depan harus mendorong produsen skala kecil, UKM yang biasanya mempraktikkan sistem biodiversitas, dan bukan monokultur skala besar yang dipraktikkan oleh industri besar.

Kekhawatiran berbagai kalangan adalah para investor besar berlomba-lomba untuk memproduksi bioenergi skala besar yang capital intensive yang mengancam kualitas lingkungan. Mereka tentu akan memilih lokasi yang infrastrukturnya sudah bagus seperti di Jawa untuk meminimalkan biaya.

Sistem bioenergi skala kecil berpotensi menyediakan energi dengan biaya murah, khususnya di daerah terpencil, meningkatkan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan risiko kesehatan yang berkaitan dengan mengumpulkan kayu bakar dan asap.

Sejauh ini debat soal biofuel didominasi penggunaannya dalam bidang transportasi yang notabene hanya 1 persen dari total produksi energi global. Penggunaan di bidang inilah yang menjadi fokus perhatian negara-negara industri guna menurunkan emisi karbondioksida global. Padahal 10 persen energi dipasok oleh bioenergi tradisional: kayu, arang, dan sebagainya di negara-negara berkembang. Oleh sebab itu kita harus mendorong pengembangan bioenergi berbasis pedesaan, utamanya luar Jawa guna memanfaatkan lahan-lahan tidur, dan sebisanya berbahan baku nonpangan seperti jarak pagar (jath- ropa).

Bagi Indonesia, inilah peluang terbaik yang harus kita manfaatkan. Saatnya kita berdayakan para petani dan buruh tani melalui kebijakan yang pro-poor. Saatnya bangsa ini menjalankan reforma agraria agar petani kita tidak lagi gurem. Investasi pedesaan dengan pengembangan infrastruktur, teknologi yang resource based guna memanfaatkan keunggulan komparatif kita, kelembagaan, kredit, dan akses pasar bahan baku.

Jika itu terjadi maka tidak akan ada kontroversi antara bioenergi dengan ketahanan pangan, dan kemiskinan tidak lagi bersama kita. Bioenergy becomes pro-poor!

Penulis adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian/Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan, dan Dosen Pascasarjana di beberapa Perguruan Tinggi

Last modified: 25/9/07


 

Cakrawala Politik PDI-P

Boni Hargens

Minggu kedua September 2007, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Tepatnya 8-10 September 2007. Ada 22 butir rekomendasi yang dihasilkan, selisih satu dari 23 butir Rakernas I di Bali 9 Januari 2007. Namun demikian, substansi dua Rakernas ini sama.

Pertama, kritik atas Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang dinilai gagal. Kedua, tuntutan agar Megawati Soekarnoputri dicalonkan pada Pemilihan Presiden 2009 dengan maksud mengawal komitmen PDI-P terhadap Pancasila 1 Juni 1945, UUD 1945, serta kebinekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentang yang pertama, sudah lagu lama. Semua tahu bahwa pemerintahan ini gagal. Maka efektif atau tidak kritik PDI-P ditentukan oleh apakah, dalam kapasitas sebagai partai oposan, PDI-P mampu menggerakkan bandul politik di parlemen ke arah yang lebih kritis (terhadap pemerintah) atau malah sebaliknya.

Lalu kedua, perihal pencalonan Megawati. Logis bahwa komentar miring datang dari berbagai arah. Soalnya Mega, meski dibilang tak laku lagi, masih menjadi pesaing berat bagi figur seperti Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi kalau bersaing dengan Jusuf Kalla, Wiranto, Akbar Tandjung, Sutiyoso, Amien Rais. Di antara para “kuda tua” itu, jelas Mega masih lebih unggul walau keunggulan minus malum.

Bahkan jika pencapaian politik SBY tidak melampaui pemerintahan Megawati dulu, otomatis tergusur di pemilu berikutnya. Mega barangkali layak was-was kalau pesaing nanti adalah figur-figur baru yang punya reputasi tinggi. Untungnya, hingga kini belum ada yang layak menyandang predikat itu.

Dua kemungkinan lain yang menjadi alasan bakal saingan Mega ketakutan adalah, pertama, oposisi politik di parlemen sukses, dan kedua, komunikasi politik PDI-P, terutama Mega, dibenahi secara komprehensif. Dua hal itu melayakkan PDI-P bermimpi indah.

Pemimpin

Dalam orasi politik, Ketua Umum PDI-P Hj Megawati Soekarnoputri menegaskan, Pemilu 2009 bukan sekadar menghasilkan presiden, melainkan seorang pemimpin. Pemimpin, mengutip Megawati, adalah orang yang terus berpikir untuk bangsa. Apakah Rakernas ini upaya mencari “pemimpin” di 2009?

Ini tantangan bagi Moncong Putih. Sebagai partai tua, ia tentu pantas angkat kepala. Tapi politik adalah ketidakpastian sehingga syarat dasar adalah bagaimana mensinergikan visi partai dengan kepentingan bangsa. Sebab meluasnya basis dukungan berbanding lurus dengan keberpihakan partai pada nasib rakyat.

Kalau dalam pidato peringatan kelahiran Pancasila, 1 Juni 2007, di Ende, Flores, Megawati Soekarnoputri mengutip Soekarno tentang pentingnya menjadi bangsa mandiri yang berdiri di atas kaki sendiri, maka tugas pemimpin adalah bagaimana mengokohkan hakikat Indonesia sebagai bangsa mandiri, bermartabat, dan yang kedaulatannya tak digadai ke tetangga atau otonominya relatif karena tekanan lembaga dunia (IMF, Bank Dunia, dan lain-lain) yang sering kali menyembunyikan tabiat kolonial di balik slogan globalisasi dan pembangunan mondial. Seolah-olah dunia sebagai desa buana (global village) dengan sendirinya memberadabkan negara-negara kaya yang gandrung memperlakukan secara tidak adil negara-negara satelit di Dunia Ketiga.

Pada konteks inilah, tampak sekali Indonesia memerlukan pemimpin yang negarawan. Maka tantangan bagi partai nasionalis seperti PDI-P, bagaimana membendakan ide pemimpin-negarawan sehingga bukan sekadar utopia. Sudah seharusnya Rakernas kali ini mengupas siasat-siasat realistis dalam mencari pemimpin-negarawan itu. Sebab cakrawala politik Indonesia mesti menjadi cakrawala politik PDI-P. Implikasinya, PDI-P turut bertanggung jawab atas hilangnya negarawan dari cakrawala Indonesia.

Rakernas boleh saja merekomendasikan pencalonan Megawati Soekarnoputri, tapi itu kepentingan partai, bukan kepentingan publik. Kepentingan publik adalah merasakan kontribusi PDI-P dalam mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada mustadzáfin atau the disinheritted dalam bahasa Frantz Fanon (1925-1961).

Pil pahit yang ditelan PDI-P pada Pemilu 2004 lalu kiranya menjadi pelajaran, bahwa ketika partai tidak memberikan konstribusi nyata, rakyat-pemilih bakal mencampakkannya. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran bahwa tugas partai bukan sekadar merekrut elite tetapi bagaimana melakukan konsien-tisasi politik agar rakyat dimerdekakan dari belengu-belenggu multidimensi.

Itu “utang bersama” partai politik dalam sejarah kita, termasuk PDI-P, karena hampir pasti tidak ada partai yang peduli dengan agenda penyadaran politik. Makanya jajak pendapat Kompas (10/9) representatif, bahwa parpol cenderung mementingkan kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat (63,9 persen responden).

Dua Syarat

Secara sederhana, ada dua utang pokok partai nasionalis seperti PDI-P. Pertama, melahirkan pemimpin-negarawan yang masih absen dari sejarah kita. Kedua, proyek penyadaran bagi masyarakat-politik (the polity). Pada dua aras ini, PDI-P harus membuktikan diri layak diharapkan.

Implementasi konkretnya, diperlukan dua syarat. Pertama, menggalang oposisi politik yang produktif di parlemen, setidaknya hingga 2009 minimal satu kebijakan kontroversial pemerintah yang berhasil dibatalkan atau direvisi atas desakan oposisi. Dulu pengajuan hak angket impor beras di awal 2005 kandas di jalan. Begitu pula nasib interpelasi lain dalam kasus pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), nuklir Iran terkait Resolusi PBB No 1747, dan terakhir interpelasi lumpur Lapindo. Andai satu saja yang sukses, PDI-P barangkali tak perlu berkampanye untuk memenangkan Pemilu 2009.

Kedua, hubungan dua partai besar, PDIP-Golkar, perlu diatur dalam jarak yang strategis. Silaturahmi atau apa pun yang menyerupai koalisi di Medan dan Palembang perlu dikawal supaya “arus bawah” tidak berkesimpulan, partai hanya milik elitenya dan supaya tidak meremehkan oposisi.

Sadar atau tidak, kemerosotan citra parpol belakangan berkorelasi signifikan dengan kecenderungan elitisasi parpol, di mana partai direduksi sebagai privilese kelompok elitis.

Sejumlah parameter sudah jelas, mulai dari mekanisme pengambilan keputusan, penentuan isu yang menjadi kepedulian partai, sampai pada penentuan kandidat pemimpin. Isu partai lokal yang sempat semarak mau mendobrak elitisme yang kaku di tubuh partai nasional. Secara organisatoris, partai mencakup pusat hingga daerah. Namun secara pragmatis, gasing partai berkisar di pusat, menggauli isu-isu elitis yang jarang bersentuhan dengan nasib rakyat jelata.

Partai apa pun yang mampu mengubah gasing partai yang sentrifugal bakal mendulang dukungan luas dari publik. Sebab partai harus bergerak sentripetal, menjangkau masyarakat luas dalam pengabdiannya. Dalam hal ini, PDI-P amat berpotensi menjadi partai terbuka yang akomodatif. Dan justru karena potensi itulah, PDI-P berpeluang besar untuk memenangkan Pemilu 2009 mendatang.

Apalagi Golkar sebagai partai besar lain, yang ideologinya sama-sama nasionalis, mengalami persoalan. Posisi politiknya sebagai partai pro-pemerintah menyempitkan peluang untuk kembali mengungguli partai-partai lain di Pemilu 2009. Aura kemenangan sudah terpancar pada PDI-P, hanya apakah aura itu akan tetap bersinar ataukah sebaliknya, semua berpulang pada kiprah Moncong Putih hingga detik- detik menentukan di 2009.

Variabel paling signifikan adalah kinerja partai. Sebab ukuran kemenangan di pemilu berikutnya adalah apakah partai committed memunculkan negarawan dalam suksesi politik ataukah uang masih menjadi determinan utama.

Penulis adalah pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia; Direktur Riset Parrhesia Institute, Jakarta

Last modified: 25/9/07


 

Demonstrasi atau Upaya Diplomatik?

Oleh Amin M Wicaksono

Sepekan belakangan ini, para jenderal junta militer Myanmar menghadapi protes puluhan ribu biksu atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Situasi yang dihadapi junta militer sangat dilematis. Karena yang dihadapi biksu, aparat keamanan tidak bisa dengan mudah melakukan tindakan represif seperti yang dilakukan kepada demonstran mahasiswa atau warga sipil.

Mayoritas warga Myanmar menganut agama Buddha. Setiap keluarga di Myanmar memiliki biksu panutan, termasuk para jenderal junta militer Myanmar. Bahkan Pemimpin Tertinggi Myanmar, Jenderal Senior Than Shwe, sampai jajaran perwira tingginya pun, secara berkala berkunjung ke para pemimpin biksu untuk memberikan penghormatan dan sumbangan termasuk uang. Hal itu menunjukkan betapa biksu sangat dihormati dan dijunjung tinggi.

Mengamati gerakan protes turun ke jalan tersebut, walaupun tiap hari semakin banyak, belum dapat dikatakan sebagai titik balik kebangkitan gerakan prodemokrasi, karena aksi tersebut dilakukan secara damai. Walaupun mendapat akses ke rumah Aung San Suu Kyi, hal itu mungkin memang sengaja dibiarkan aparat keamanan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Atau, junta militer menilai aksi tersebut tidak akan mempengaruhi kebijakannya menahan Aung San Suu Kyi. Bisa jadi juga, justru untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Pemerintah Myanmar cukup akomodatif.

Dari fenomena itu, apakah para biksu akan efektif dalam membantu gerakan prodemokrasi setelah sekian lama rakyat Myanmar tertekan di bawah pemerintahan junta militer? Tragedi berdarah terjadi pada Agustus 1988. Waktu itu ekonomi Burma (sebelum berganti nama Myanmar) juga mengalami stagnasi, standar hidup semakin menurun, sehingga memicu rakyat melakukan demonstrasi besar-besaran guna menentang Pemerintahan Ne Win dari National Unity Party (sebelumnya bernama Burmese Socialist Programme Party).

Aksi demonstrasi prodemokrasi itu mengakibatkan kekacauan. Ribuan orang meninggal, baik dari sipil maupun aparat keamanan. Memang ketika itu pemerintahan Burma masih belum diperintah junta militer, baru pada September 1988 militer mengambil alih kekuasaan. Melihat pengalaman itu tentu biksu dan warga sipil tidak menginginkan kejadian 1988 itu terulang lagi, apalagi sekarang kekuasaan militer dalam praktiknya semakin tegas dan represif.

Situasi politik dan ekonomi itu secara langsung memberikan efek dan kontribusi terbaginya dua pemikiran berbeda dalam kehidupan orang Myanmar. Kelompok pertama, yang benar-benar memfokuskan diri kepada agama dan meditasi. Kelompok lainnya sedikit berkepentingan pada agama, namun lebih memfokuskan pada masalah ekonomi sebagai basis pencapaian kehidupan yang lebih baik. Meskipun para biksu memiliki semangat tinggi membela kepentingan rakyat, namun keterlibatannya di reformasi politik masih diragukan.

Junta yang Solid

Meskipun pada Mei 2005 terjadi peledakan bom beruntung di tiga tempat umum di Yangon, namun situasi keamanan di Myanmar secara umum cukup kondusif. Tingkat kejahatan, kerusuhan, dan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum terbilang sangat rendah, apalagi demonstrasi-demonstrasi yang menentang kebijakan pemerintah. Selain pemerintahannya militer, juga konsekuensi hukum bagi pelanggar sangatlah berat.

Pemerintah Myanmar sangat memperhatikan masalah keamanan dalam negerinya demi menjaga citra di mata masyarakat internasional. Hal itu dibuktikan dengan tetap mengalirnya turis-turis asing ke Myanmar, terutama dari Eropa, untuk mengunjungi pagoda-pagoda yang ribuan jumlahnya dan objek wisata alam yang masih alami.

Di bidang ekonomi, junta militer memang mampu menjaga kelangsungan roda perekonomian. Walaupun diperintah junta militer dan tingkat infrastruktur masih rendah, namun tidak sedikit investor, antara lain dari Tiongkok, Thailand, Singapura, Malaysia, India, bahkan Indonesia, menanamkan modalnya di Myanmar. Tidak mengherankan bila bantuan lunak dari Tiongkok tetap dikucurkan. Setidaknya Myanmar merupakan lahan investasi yang masih menjanjikan.

Di bidang sosial, junta militer membuka pintu kerja sama dengan LSM dan bantuan asing lainnya untuk membantu rakyat Myanmar, khususnya di remote area, guna membangun sarana dan penyuluhan mengenai sanitasi air, kesehatan ibu dan anak, kesehatan masyarakat (pencegahan penularan HIV), pendidikan, perkebunan, pembangunan waduk dan jembatan-jembatan yang menghubungkan provinsi satu dan provinsi lainnya.

Begitu pula dengan kebijakan politiknya, dengan menyelenggarakan kembali rapat pembentukan konstitusi nasional yang merupakan bagian pertama dari program road map to democracy. Walaupun banyak kalangan melihatnya pesimistis, karena Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) tidak ikut serta dan sampai sekarang belum rampung karena berbagai alasan. Berbagai kritik dan pendekatan terhadap Myanmar baik melalui utusan bilateral maupun utusan khusus PBB tetap tak menggoyahkan pendirian kebijakan Myanmar atas apa yang telah dan harus dijalankannya dalam membangun Myanmar ke depan.

Jadi secara umum junta militer sangat solid dalam menjalankan roda pemerintahannya, dan dalam upayanya memperbaiki kehidupan dan menciptakan kesejahteraan rakyat Myanmar melalui pembangunan. Selain itu, junta militer memiliki sistem kaderisasi dan rasa korps yang tinggi dalam kepemimpinan militernya.

Upaya Diplomatik

Secara bilateral dan sebagai anggota ASEAN, Indonesia telah banyak melakukan pendekatan persuasif terhadap Pemerintah Myanmar atas dasar sebagai sahabat yang telah terjalin sejak lama. Namun demikian tetap saja belum tampak perubahan berarti dari junta militer. Usulan mengenai pembentukan ASEAN Trilateral Committee (Filipina, Singapura, dan Indonesia) kepada Myanmar belum juga ditanggapi.

Bagaimana dengan peran Tiongkok atas rekonsiliasi nasional di Myanmar? Hubungan Tiongkok dan Myanmar dibangun sejak berabad lalu. Berdasarkan kebijakan luar negeri yang pragmatis, Tiongkok mendukung junta militer Myanmar melalui hubungan politik, strategi, ekonomi, dan budaya.

Dalam pandangan Tiongkok, rekonsiliasi nasional merupakan murni masalah dalam negeri Myanmar. Tiongkok tidak senang ada yang campur tangan dalam masalah dalam negeri Myanmar. Namun demikian, Tiongkok akan menyambut positif bila ada pihak-pihak mana pun untuk mengajak dialog Myanmar mengenai isu HAM.

Demi stabilitas regional, Tiongkok juga tidak ingin kekacauan terjadi di Myanmar. Oleh karena hubungan baik Tiongkok dengan Myanmar, bila diinginkan rekonsiliasi nasional, maka junta militer akan lebih mendengarkan Tiongkok ketimbang menanggapi tekanan negara-negara lainnya.

Negara-negara anggota ASEAN memang memiliki pandangan berbeda terhadap isu Myanmar. Namun demi integrasi ASEAN, tetap perlu upaya-upaya diplomatik guna membantu Myanmar. Alternatif lain, ASEAN dapat membujuk Tiongkok untuk menekan Myanmar melalui saluran Strategic Partnership between ASEAN and China yang telah ditandatangani dengan joint declaration pada Oktober 2003.

Sebagai salah satu mitra dialog ASEAN, Tiongkok seharusnya memahami ASEAN akan menjadi suatu komunitas pada 2015. Lebih jauh lagi, salah satu rencana kerja ASEAN adalah penandatanganan Piagam ASEAN (ASEAN Charter) oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 November 2007 di Singapura. Beberapa prinsip dalam piagam nantinya antara lain berisi mengenai komitmen terhadap demokrasi, menghormati kebebasan, dan perlindungan HAM.

Secara teori, proposal komunitas ASEAN yang terdiri atas negara-negara di Asia Tenggara itu akan membentuk suatu komunitas keamanan (security community) yang membutuhkan suatu stabilitas dalam negeri masing-masing anggotanya. Secara tradisional, pengertian konsep keamanan mengacu pada tidak adanya ancaman militer terhadap negara yang berdaulat. Namun demikian, pengertian yang lebih luas mengenai konsep keamanan menyeluruh (comprehensive security) juga menerapkan keamanan nontradisional (antara lain kebebasan individu tanpa tekanan).

Karena itu, tanpa terkecuali, Myanmar harus memperbaiki citra HAM dan isu demokratisasi tanpa ditunda. Hal inilah yang harus disadari dan dipahami pemimpin junta militer, bahwa kewajiban dan tanggung jawab Myanmar sebagai bagian dari komunitas ASEAN harus direalisasikan sebelum 2015.

Namun, siapa yang tahu kapan akan berubah?

Penulis adalah mahasiswa pascasarjana hubungan internasional Universitas Indonesia, dan bertugas di KBRI Yangon, Myanmar 2002-2005

Last modified: 27/9/07


 

MDGs dan Masalah Pendidikan Dasar

Oleh Asep Purnama Bahtiar

Sejak dicanangkan pada tahun 2000 sebagai hasil Deklarasi Milenium pada KTT PBB, capaian Indonesia dalam Millennium Development Goals (MDGs) masih belum menggembirakan. Saat ini, menurut Erna Witoelar, Indonesia berada di kelompok negara-negara yang mengalami kemunduran dalam mencapai MDGs. Untuk itu, pertengahan waktu menjelang tahun 2015 harus dimanfaatkan se- optimal mungkin. Menurut Besar PBB untuk MDGs di kawasan Asia Pasifik itu, Indonesia terbilang mengalami kemunduran sama seperti Filipina, Nepal, Laos, Sri Lanka, dan Papua Nugini (Suara Pembaruan, 18/04/2007).

Pada tahun 2007 ini sudah separuh jalan yang dimasuki Indonesia untuk ikut andil dalam program raksasa MDGs. Tentu menjadi keprihatinan bersama, ketika kita menyaksikan kiprah dan kinerja Indonesia yang belum bisa berbuat banyak untuk merealisasikan capaian-capaian MDGs tersebut. Salah satu target MDGs yang masih menghadapi sejumlah persoalan adalah di bidang pendidikan dasar.

Pendidikan dasar bagi anak laki-laki dan perempuan diletakkan pada urutan kedua dari Millennium Development Goals (MDGs). Targetnya pada tahun 2015, seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan di mana saja mereka berada harus sudah menyelesaikan pendidikan dasar. Sebagai negara yang ikut meratifikasi Kerangka Aksi Dakar (2000) tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All), Indonesia tidak bisa mengabaikan pembangunan di bidang pendidikan dasar ini.

Akses Pendidikan Dasar

Bagi negara-negara yang sedang berkembang, pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dan media efektif bagi pembangunan sumber daya manusia. Seperti yang dikemukakan Michael Haralambos dan Martin Holborn (1995), pendidikan merupakan salah satu aspek bagi sosialisasi yang meliputi penguasaan pengetahuan dan pembelajaran keterampilan, serta membantu pembentukan nilai-nilai kepercayaan dan moral.

Bahkan dalam konteks pembangunan nasional dan dinamika perubahan sosial, pendidikan menjadi salah satu agennya. Semakin kompleks dan kian maju suatu bangsa, maka pendidikan merupakan aset dan institusi sosial yang tidak bisa diabaikan. Dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 dinyatakan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Mengingat fungsi dan makna pendidikan yang luhur bagi kehidupan bangsa dan umat manusia pada umumnya, maka sangat beralasan jika pendidikan tidak hanya menjadi persoalan sebuah bangsa. Dalam konteks kesejagatan, masalah pendidikan tersebut juga menjadi perhatian dunia dan keprihatinan masyarakat internasional. Dalam konteks ini pula, maka MDGs-khususnya di bidang pendidikan dasar-bertalian dengan pertimbangan dan kesadaran tersebut yang melahirkan komitmen global.

Persoalannya kemudian adalah akses pendidikan dasar belum semuanya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini terutama masyarakat miskin dan masyarakat yang hidup di daerah-daerah terpencil sangat kesulitan dalam mengakses pendidikan dasar tersebut. Persoalan biaya sekolah yang tidak terjangkau, ketidaktersediaan fasilitas dan sarana belajar, serta tenaga guru yang cukup dan kompeten menjadi masalah utama bagi masyarakat miskin dan terpencil untuk mengakses pendidikan dasar.

Di Indonesia, masalah pendidikan yang belum bisa diakses sepenuhnya terutama oleh masyarakat miskin dan terpencil itu menuntut perhatian yang sungguh-sungguh dan penanganan yang seksama. Kebijakan ini, tentu saja dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Karena itu, pendidikan merupakan agenda gerakan demokrasi yang tidak bisa dinafikan, di samping demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi hukum.

Demokrasi pendidikan tampaknya perlu menjadi kebijakan riil yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi pendidikan bukan saja memberikan akses dan kesempatan yang luas dan terbuka bagi seluruh anak bangsa untuk mengenyam pendidikan secara optimal, tetapi juga di dalamnya ada kesungguhan dan mutu pendidikan yang dijalankan serta biaya pendidikan yang tidak mencekik masyarakat.

“Good Governance”

Berkaitan dengan masalah akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dan yang tinggal di daerah-daerah terpencil tadi, secara konseptual dan dalam batas-batas tertentu pemerintah telah meresponsnya seperti yang tertulis dalam Renstra Depdiknas 2005-2009. Untuk pendidikan dasar, kebijakan pemerintah dalam pemerataan dan perluasan akses pendidikan antara lain dilakukan melalui penguatan program: Pertama, pendanaan BOS wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; kedua, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajib belajar; ketiga, rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan; dan keempat, perluasan pendidikan wajib belajar pada jalur nonformal.

Kepedulian pemerintah terhadap pendidikan dasar itu menunjukkan sebuah visi bagi masa depan bangsa dan kelanjutan negeri ini. Logikanya, bagaimana bisa negara-bangsa ini mempunyai masa depan yang cerah dan lebih baik daripada sekarang, jika generasi muda dan anak-anak bangsa ahli waris negeri ini tidak bermutu dan tidak ber- bobot?

Namun demikian, hemat penulis, capaian pendidikan dasar dalam MDGs tentu saja tidak bisa bergantung sepenuhnya pada rumusan renstra pendidikan itu. Jika tidak didukung oleh komitmen dan integritas dari pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam merealisasikannya, maka sebagus apa pun renstra itu tidak akan fungsional dan tidak banyak artinya untuk memberikan pendidikan dasar dalam upaya mencerdaskan anak-anak bangsa.

Masalah seperti itulah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk kembali saling belajar dalam menerapkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Good governance ini penting diterapkan untuk menyukseskan MDGs dalam mewujudkan pendidikan dasar bagi semua, karena prinsip-prinsipnya bisa menjadi tolok ukur kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar.

Merujuk pada Masyarakat Transparansi Indonesia, prinsp-prinsip good governance adalah: pertama, partisipasi masyarakat; kedua, tegaknya supremasi hukum; ketiga, tranparasni; keempat, peduli pada stakeholder; kelima, berorientasi pada konsensus; keenam, kesetaraan; ketujuh, keefektifan dan efisisensi; kedelapan, akuntabilitas; dan kesembilan, visi strategis.

Tidak mudah memang untuk melakukan prinsip-prinsip good governance, tetapi tetap saja butuh terobosan dan keberanian untuk memecah kebekuan institusi bagi pembenahan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan dasar. Dalam Kolokium Nasional Kaum Muda Islam untuk Perencanaan Strategis Good Governance (PSAP, Jakarta, 2-4 September 2007), penulis kemukakan bahwa kesulitan masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan dasar, selain karena hambatan budaya masyarakat (cultural barriers), juga karena program dan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaannya tidak menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Dengan demikian, good governance menjadi kata kunci penting bagi Pemerintah Indonesia dan semua pihak terkait dalam mewujudkan pendidikan dasar bagi semua, yang menjadi sasaran MDGs. Kebocoran anggaran, penyimpangan dana, dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya di dunia pendidikan akan bisa ditekan seminimal mungkin karena prinsip-prinsip good governance dipraktikkan. Secara konsisten dan dengan komitmen sungguh-sungguh, semua prinsip good governance itu diindahkan, hingga akhirnya menjadi bagian dari sikap mental dan karakter bangsa yang terdidik.

Penulis adalah Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Last modified: 27/9/07


 

Pascal tentang Petaruhan

K Bertens

Blaise Pascal (1623-1662) adalah sosok unik abad ke-17 yang masih aktual untuk zaman kita juga. Bidang keahlian orang Prancis ini beranekaragam. Perama-tama pada usia yang masih muda sekali ia menjadi seorang ahli matematika yang unggul. Bakat itu diwarisinnya dari ayahnya yang juga seorang matematikus besar dan menjabat sebagai petugas keuangan dalam pemerintahan lokal di Clermont-Ferrand.

Blaise Pascal menemukan kalkulator mekanis yang pertama di dunia, khususnya untuk membantu ayahnya menjalankan tugasnya. Salah satu prestasinya yang lain adalah meletakkan dasar untuk the theory of probability atau dulu disebut juga the mathematics of chance, suatu cabang matematika yang mau memperhitungkan berapa kemungkinan atau “kans” yang ada dalam suatu situasi yang menyediakan berbagai kemungkinan, misalnya dalam main judi.

Di samping matematika, Pascal melibatkan diri lagi dalam bidang fisika, filsafat, dan teologi. Ia menyadari betul bahwa ia hidup di ambang zaman modern, saat ilmu pengetahuan baru mulai berkembang. Antara lain, ia pernah langsung terjun dalam eksperimen fisika yang memakai metode empiris yang baru pada waktu itu. Selain sebagai ilmuwan, Pascal mempunyai bakat besar sebagai penulis, yang terutama dipraktikkannya dalam polemik tentang teologi praktis.

Sayang sekali, genius abad ke-17 ini selalu mempunyai kesehatan yang rapuh. Sama seperti ibunya, yang meninggal dunia pada usia masih muda. Pascal sendiri hanya dapat mencapai usia 39 tahun. Mungkin justru karena keadaan sakit-sakitan itu, sifat religius Pascal tampak dengan lebih jelas, sebab senantiasa berhadapan dengan keterbatasan kehidupan di dunia ini. Banyak pertanda menunjukkan bahwa jiwanya selalu diliputi oleh religiositas yang mendalam.

Salah satu proyek penulisan Pascal adalah buku besar yang mau diberi judul “Pembelaan Agama Kristiani”. Namun, rencana itu tidak pernah selesai. Sesudah meninggalnya, ditemukan banyak catatan, aforisme, dan teks singkat tanpa sistematika jelas, yang rupanya dibuat dalam rangka persiapan karya besar itu. Kemudian semua bahan itu dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Pensées (Pikiran-pikiran).

Petaruhan

Dalam buku Pensées itu terdapat beberapa halaman yang termasyhur tentang le pari atau “petaruhan”. Konteksnya adalah bukti untuk adanya Allah. Dengan demikian disinggung tentang suatu permasalahan yang sudah lama dibahas dalam sejarah filsafat: apakah adanya Allah dapat dibuktikan dengan argumen-argumen yang bersifat rasional belaka atau menjadi objek iman saja?

Pascal berpendapat bahwa adanya Allah tidak mungkin dibuktikan. Artinya, tidak dapat diajukan bukti yang meyakinkan dan harus diterima oleh semua orang, sehingga yang tidak diyakinkan dengannya adalah orang bodoh. Para ateis yang mengatakan bahwa Allah tidak ada, pada umumnya bukan orang bodoh. Jadi, bahwa Allah sungguh ada -seperti dikatakan oleh agama- pada kenyataannya tidak pasti. Hal itu bukan kebenaran pasti seperti dikemukakan oleh matematika (yang karena alasan ini memang pantas disebut “ilmu pasti”).

Namun, ketidakpastian itu tidak perlu mengejutkan kita. Begitu banyak hal dalam hidup kita diliputi ketidakpastian. Bahwa besok pagi matahari akan terbit lagi, tidak bisa dianggap pasti juga. Manusia tetap bisa bertindak secara rasional, bila ia hidup dan bekerja untuk sesuatu yang tidak pasti. Demikian juga sikap orang beragama yang percaya bahwa Allah sungguh ada, tidak perlu bertentangan dengan rasionalitas. Bahkan harus dikatakan bahwa agama dalam hal ini lebih pasti daripada banyak hal lain dalam kehidupan kita, meskipun selalu mengandung ketidakpastian juga.

Mengapa harus dikatakan begitu? Karena selalu ada dua kemungkinan: Allah ada atau Allah tidak ada. Kedua kemungkinan ini sama-sama tidak pasti. Rasio tidak mampu membawa kepastian. Karena itu, Pascal berpikir, kita bisa menerapkan di sini teori probabilitas. Jika kita perhitungkan secara rasional, kemungkinan mana sepatutnya kita pilih?

Perlu diperhatikan lagi, petaruhan ini tidak dapat dielakkan. Il fant parier, “Mau tidak mau, kita harus bertaruh”. Menolak untuk bertaruh sudah merupakan petaruhan juga! Walaupun selalu ada risiko kita memilih yang tidak benar, kita bertindak secara rasional, bila kita membuat risiko ini seminimal mungkin.

Karena itu, kita harus bertaruh pada kemungkinan apa? Jika kita memilih bahwa Allah ada dan kita hidup dengan konsekuen menurut kepercayaan itu, yaitu kita hidup dengan baik dan jujur menurut perintah-perintahNya, maka kita akan memperoleh hidup bahagia yang tak berhingga. Sebaliknya, jika kita memilih kemungkinan bahwa Allah tidak ada dan hal itu memang benar, kita tidak mendapat apa-apa. Jadi, pemilihan kita dilakukan antara berhingga dan tidak apa-apa (infini-rien menurut judul pasal 451 dalam edisi Jacques Chevalier). Kesimpulan Pascal sudah jelas: “Jika Anda menang, Anda memperoleh segalanya, jika Anda kalah, Anda tidak kehilangan apa- apa. Jadi, bertaruhlah tanpa ragu-ragu bahwa Allah ada”.

Ibu Teresa

Suatu kebenaran yang dapat kita petik dari refleksi Pascal ini adalah bahwa iman akan Allah dan seluruh isi agama selalu disertai ketidakpastian. Iman tidak sama dengan melihat. Maksudnya, bukan saja melihat dengan mata jasmani, tapi juga melihat dengan pengertian intelektual, sebagaimana kita melihat kebenaran-kebenaran matematika. Karena itu iman selalu dapat digerogoti oleh kesangsian dan tidak pernah kebal terhadap keraguan. Dalam hal iman tidak penting yang kita lihat, karena iman bukanlah iman lagi, bila menuntut kepastian mata atau rasio. Yang penting adalah yang kita lakukan berdasarkan iman itu.

Beberapa minggu lalu hal itu dikonfirmasi lagi dengan cara tak terduga, ketika diterbitkan buku berisikan surat-surat pribadi Ibu Teresa dari Kalkuta berjudul Come Be My Light. Dalam surat-surat ini ia membuka hatinya terhadap beberapa pembimbing rohani selama suatu periode yang panjang. Dalam pers internasional langsung diberi perhatian khusus kepada pengakuan Ibu Teresa dalam surat-surat ini bahwa sering ia mengalami kesangsian, bahkan tentang adanya Allah atau adanya surga. Majalah Time malah mengangkat topik ini sebagai cover story (edisi 3 September 2007).

Namun, sebenarnya pengakuan itu tidak perlu mengejutkan kita. Menurut kodratnya, iman mengandung ketidakpastian. Pengakuan itu menunjukkan bahwa Ibu Teresa itu orang jujur dan tidak naïf, karena tetap memberi tempat kepada rasio juga. Sebagai orang beriman, ia tidak menanggalkan sikap kritisnya. Tetapi yang menentukan adalah apa yang dia lakukan. Yang penting adalah bagaimana ia bertaruh dalam hidup beriman. Dan kita semua akan menyetujui bahwa dalam petaruhannya itu ia menang dengan gemilang.

Penulis adalah anggota staf Pusat Pengembangan Etika, Unika Atma Jaya, Jakarta

Last modified: 29/9/07


 

Inpres 5/2007 dan Nasib Otonomi Khusus Papua

Yorrys Raweyai

Perbincangan tentang eksistensi Papua sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, seakan tak pernah usai. Boleh jadi, inilah kenyataan yang harus diterima oleh wilayah yang terbilang muda dibanding provinsi-provinsi lainnya itu.

Perbincangan semakin memanas ketika riak-riak penentangan dari masyarakat Papua sendiri mulai mengemuka. Jenuh berada dalam suasana ketidakadilan ekonomi dan politik di masa Orde Baru, masyarakat Papua tidak hanya menuntut keadilan dan persamaan perlakuan, namun juga kehilangan kepercayaan kepada Pemerintah Indonesia. Di sisi lain kebijakan pemerintah pusat sering kali tidak konsisten dan tumpang tindih.

Solusi demi solusi diajukan, namun tak kunjung menemui penyelesaian. Dalam kondisi tersebut muncul pertanyaan, apakah persoalan Papua ini sudah sedemikian parah, sehingga seakan seluruh komponen bangsa menemui jalan buntu? Pada prinsipnya, pemerintah sudah tahu persis akar persoalan yang seungguhnya. Minimal sejak persoalan tersebut mengemuka hingga pada detik ini. Namun, yang tampak adalah keengganan melakukan introspeksi diri dan memperbaiki tindakan serta kebijakan yang salah selama ini. Serangkaian solusi diajukan tidak juga mengakomodasi kepentingan masyarakat Papua secara menyeluruh.

Muncul keraguan dari berbagai pihak terhadap keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Papua. Orang di belahan bumi lain pun kemudian berbondong-bondong mengulurkan tangan mencampuri urusan Papua. Jika persoalan tak kunjung menemui jalan keluar, berarti pemerintah gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial di bumi yang subur dan seharusnya makmur tersebut.

Tujuh tahun yang lalu, berembus angin segar bagi penyelesaian persoalan Papua. Pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus yang terwujud dalam Undang-Undang Otonomi Khusus No 21/2001. Otonomi Khusus memberikan kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri dan rumah tangganya sendiri.

Rakyat Papua memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar memiliki pemerintahan sendiri, mengatur penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, mengatur dan mengelola segenap sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat Papua, dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta memberikan kontribusinya bagi kepentingan nasional. Saat itulah rakyat Papua menyambut masa depannya dengan suka cita.

Namun, dalam perjalanannya, Otonomi Khusus dijalankan setengah hati dan menafikan kaidah lex specialis yang mendasarinya. Kebijakan Otonomi Khusus cenderung menguntungkan pihak elite politik dan sektor birokrasi. Gubernur Papua pun menegaskan 90 persen dari dana triliunan rupiah yang digelontorkan untuk membangun Papua habis dinikmati kalangan birokrasi. Dana Otonomi Khusus yang sejatinya dinikmati secara merata seluruh masyarakat Papua habis terkuras untuk membiayai move politik para elite. Sementara sektor-sektor substansial pembangunan terbengkalai.

Tumpang-tindih Kebijakan

Kebijakan pemerintah membangunan wilayah Papua mengandung peluang sekaligus ancaman. Otonomi Khusus bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Menjadi peluang jika UU ini dilaksanakan sepenuhnya dengan sungguh-sungguh, tetapi akan menjadi ancaman jika tidak dijalankan dengan serius oleh pemerintah pusat. Ironisnya, yang terlihat adalah ketidakseriusan pemerintah yang menyebabkan UU tersebut cenderung menjadi ancaman bagi pembangunan Papua.

Sejak UU ini disahkan, sangat sedikit kebijakan turunan yang dihasilkannya. Terbukti sampai saat ini hanya satu peraturan daerah khusus (Perdasus) dan tiga peraturan daerah provinsi (Perdasi) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), serta satu Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Padahal, semestinya peraturan-peraturan itu merupakan acuan teknis pelaksanaan sekaligus memperjelas kewenangan masyarakat Papua untuk mengimplementasikan amanat Otonomi Khusus.

Minimnya peraturan yang disahkan mengindikasikan kuatnya tarik-menarik politik dalam upaya membangun Papua. UU Otonomi Khusus ibarat “lahan empuk” bagi para elite untuk meloloskan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dalam praktiknya, UU tersebut tidak pernah didiseminasikan ke masyarakat Papua dengan baik. Inisiatif implementasi yang diambil pemerintah daerah dianggap tidak sah dan dimentahkan oleh pemerintah pusat.

Belum usai persoalan implementasi UU Otonomi Khusus, pemerintah pusat kembali mengeluarkan kebijakan yang berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Kekuatan hukum Otonomi Khusus yang lahir sebagai UU pun mengalami tumpah-tindih posisi dan peran dengan Inpres yang posisinya lebih rendah.

UU Otonomi Khusus merupakan blue print yang siap ditafsirkan oleh masyarakat Papua sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara Inpres merupakan pedoman aksi bagi percepatan pembangunan di Papua yang bersumber dari inisiatif pemerintah pusat. Hal ini semakin diperkuat dengan kenyataan bahwa kemunculan Inpres tersebut tidak melalui koordinasi dan komunikasi politik dengan Pemerintah Daerah Papua.

Jika terdapat niat baik dan tulus untuk membangun Papua, seharusnya pemerintah pusat lebih menitikberatkan pada kemunculan beberapa PP yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Sebab saat ini, UU ini ibarat tubuh yang tidak memiliki roh berupa kewenangan yang menjadi payung hukum dalam menyejahterakan rakyat Papua.

Pada dasarnya, materi yang terkandung dalam Inpres mengandung nilai-nilai ideal bagi terwujudnya bangunan masyarakat Papua. Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksebilitas di wilayah terpencil, dan perlakuan khusus bagi pengembangan sumber daya manusia putra-putri Papua, adalah serangkai-an cita-cita yang begitu indah jika diwujudkan.

Namun, serangkaian cita-cita ideal tersebut sulit terwujud jika ide dan gagasan implementasinya tidak bersumber dari masyarakat Papua sendiri (bottom-up). Alih-alih membahagiakan masyarakat Papua, justru tersebut kembali berpotensi menjadi konsumsi empuk bagi pihak-pihak tertentu. Hal itu semakin mungkin terjadi jika teknis dan aturan pelaksanaannya tidak memiliki perincian yang jelas.

Saat ini, Papua membutuhkan otoritas kewenangan untuk mengimplementasikan amanat Otonomi Khusus. Kewenangan untuk mengatur wilayah sendiri adalah harta paling berharga bila dibandingkan dana percepatan pembangunan sebesar Rp 7,1 triliun dari Inpres. Tanpa kewenangan tersebut, tanah Papua yang kaya akan sumber daya alam tetap ditangani pusat. Tanpa kewenangan, trauma sentralisasi di masa Orde Baru akan terus berlanjut di saat bangsa ini berupaya memperkuat kebijakan otonomi daerah sebagai bagian dari proses demokratisasi.

Mengembalikan Kewenangan

Ditilik dari esensinya, Inpres 5/2007 merupakan kebijakan pemerintah pusat sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan di Papua. Karena pada dasarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab memulihkan kembali hak-hak dasar orang asli Papua untuk memperoleh manfaat dari Otonomi Khusus, terutama hak politik, sumber daya alam serta ekonomi dan sosial-budaya. Namun, di sisi lain menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya mempercayai pemerintah daerah dalam melaksanakan Otonomi Khusus.

Esensi kebijakan pemerintah yang berbentuk Inpres cenderung merupakan upaya pengingkaran atas semangat desentralisasi. Pemerintah pusat hendak menunjukkan kepada dunia bahwa mereka telah mengurus Papua dengan baik, sehingga jika tidak menuai harapan, kesalahan terletak pada masyarakat Papua sendiri. Padahal, persoalan tersebut seharusnya dikembalikan pada sejauh mana keseriusan pemerintah pusat memberikan otoritas kewenangan bagi masyarakat Papua sebagai amanah dari UU Otonomi Khusus.

Menurut penulis, kebijakan Inpres 5/2007 menunjukkan sikap apriori pemerintah pusat yang terlalu berlebihan dalam menilai pelaksanaan Otonomi Khusus sejak kemunculannya hingga saat ini. Sikap apriori inilah yang kemudian menimbulkan perasaan curiga, tidak percaya, dan merasa lebih memahami persoalan Papua dibandingkan orang Papua itu sendiri. Karena itu, komunikasi sosial dan politik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah senantiasa terhambat.

Saat ini, masyarakat Papua tidak sekadar membutuhkan uluran tangan berupa materi, namun lebih pada kepercayaan penuh untuk mengatur dan mengelola diri mereka. Sejatinya, pemerintah pusat lebih sensitif pada suara-suara dari kalangan masyarakat Papua dengan mencari penyelesaian politik yang lebih arif dan bijaksana.

Trauma ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi di Papua telah berlangsung puluhan tahun. Rentang masa tujuh tahun terlalu singkat untuk memberikan penilaian pada hasil implementasi UU Otonomi Khusus. Apalagi jika selama masa tersebut masih tampak ketidaksungguhan dalam mengurus seabrek persoalan di Papua.

Kebijakan Inpres sudah telanjur diterapkan oleh pemerintah, meski melalui proses yang kabur bagi masyarakat Papua. Dengan demikian yang perlu dilakukan adalah: Pertama, tindakan audit dan evaluasi menyeluruh atas penyelengggaraan Inpres, khususnya pada sektor pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaannya. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Papua dan Papua Barat secara menyeluruh.

Kedua, mendesak pemerintah untuk mengintegrasikan Inpres tersebut di bawah kendali UU Otonomi Khusus sehinggga tidak memunculkan dualisme kebijakan. Jika Inpres dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan Papua dan merupakan pendamping UU, maka diperlukan aturan khusus yang menegaskan posisi tersebut. Selain itu, masyarakat juga harus mendorong terwujudnya PP lainnya sebagai penerjemahan UU No 21 Tahun 2001 untuk menjadi pegangan bagi masyarakat Papua dalam mengimplementasikan Otonomi Khusus.

Penulis adalah Anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan Papua

Last modified: 20/9/07


 

CATATAN JAKARTA

Biografi Almarhum Tan Malaka (1894-1949)

Sabam Siagian

Sebuah lembaga penelitian Belanda KITLV (singkatan dari Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde – Lembaga Kerajaan untuk Penelitian Masalah Bahasa, Geografi dan Bangsa-bangsa) yang berkantor pusat di Leiden, meluncurkan terbitan monumental. Hasil karya se- orang peneliti senior Dr Harry A Poeze di lembaga tersebut tentang kegiatan politik tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang berhaluan kiri, Tan Malaka, antara tahun 1945 sampai dengan awal 1949 itu, terbit dalam tiga jilid.

Isinya lebih dari 2.000 (dua ribu) halaman. Judulnya saja agak mencerminkan simpati penulis kepada subjeknya: Verguied en Vergeten- Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesia Revolutie, 1935-1949 (Dihujat dan Dilupakan-Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia, 1945-1949).

Tiga jilid yang baru terbit ini merupakan Bagian II. Bagian I diterbitkan pada 1976 dan menggambarkan perjalanan hidup Tan Malaka sejak lahir di Sumatera Barat (1894) dari tahun 1897 sampai berakhirnya pendudukan militer Jepang di Pulau Jawa pada 1945.

Bagian I itu yang berjudul Tan Malaka; Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Perjalanan Hidupnya 1897-1945 (terjemahan Indonesia), sebenarnya merupakan disertasi Harry Poeze untuk mencapai gelar doktor dalam ilmu politik di bawah asuhan Prof Wertheim di Universitas Amsterdam.

Guru besar ini, yang pernah bertugas sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (RHS) di Jakarta (Batavia) sebelum 1942, dikenal sebagai pemuja gerakan kiri di Indonesia. Dr Poeze telah mengumpulkan sejumlah besar bahan dan mewawancarai tokoh-tokoh yang masih hidup yang mengenal Tan Malaka. Karena dia juga sibuk sebagai direktur penerbitan lembaga KITLV, ia memerlukan sekitar 10 tahun untuk menyelesaikan tahap riset dan penulisan karya besar itu.

*

Ketika Bagian II dari biografi Tan Malaka ini diluncurkan di Jakarta pada 30 Juli lalu di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya no 31, Jakarta, Dr Harry Poeze tampak hadir. Pertemuan itu diselenggarakan bersama oleh Pusat Studi, Penerbitan dan Pustaka Demokrasi (Pusbitdem) dan KITLV. Saya diundang, karena sejak dulu selama menjadi mahasiswa pada 1950’an di Universitas Indonesia, memang sudah tertarik pada tulisan dan biografi Tan Malaka yang pada waktu itu tidak begitu mudah memperolehnya. Dr Roger Toll, Kepala Perwakilan KITLV di Jakarta bermurah hati mengirim satu set Bagian II biografi Tan Malaka yang terdiri dari tiga jilid.

Ternyata bahasa Belanda saya yang dulu harus dipergunakan secara aktif ketika menjadi pelajar di sebuah SMA berbahasa Belanda di Jakarta belum berkarat sehingga masih dapat menikmati cerita Dr Poeze tentang kegiatan politik Tan Malaka (1945-1949) yang ditulis secara menarik. Meskipun kadang-kadang terlalu dibebani fakta-fakta yang jelimet yang justru cenderung mengaburkan gambaran Tan Malaka selama tahun-tahun Revolusi Indonesia itu.

Jelas, penulis kolom ini bukan sejarawan profesional. Catatan-catatan ini sekadar menarik perhatian Anda agar mengetahui, ada saja ilmuwan asing yang begitu getol meneliti perjalanan hidup seorang tokoh politik Indonesia yang hampir terlupakan, sehingga mampu menerbitkan karya yang berjilid-jilid. Apakah karya yang merupakan produksi besar itu memang relevan dalam keseluruhan kerangka sejarah Revolusi Indonesia, masalah itu patut diteliti oleh para sejarawan Indonesia.

Kebetulan saya berjumpa dengan Dr Taufik Abdullah, pakar sejarah modern Indonesia yang juga mendapat kiriman satu set Bagian II biografi politik Tan Malaka. “Tugas Andalah untuk mengupas karya Dr Poeze ini sebagai sejarawan profesional,” ujar saya kepada Bung Taufik.

*

Siapa sebenarnya Tan Malaka? Nama lengkapnya adalah Ibrahim gelar Datoek Tan Malaka. Tahun kelahirannya, menurut Dr Poeze, diduga 1894 di Desa Pandan Gadang. Ia menjadi pelajar sekolah pendidikan guru. Karena cerdas, ia dikirim ke Negeri Belanda dan mengikuti pendidikan guru lanjutan di Kota Haarlem, 1913-1915.

Karena Perang Dunia I berkecamuk di Eropa (1914-1918), Tan Malaka terhalang pulang ke Tanah Air. Ia terpaksa hidup berdikari dan selama tahun-tahun itu berkenalan dengan ideologi sosialisme dan komunisme. Pada 1920 Tan Malaka akhirnya pulang ke Tanah Air dan menjadi guru di sekolah yang didirikan oleh perusahaan perkebunan Eropa di Sumatera Timur.

Gajinya setaraf dengan gaji seorang guru Belanda. Ia tidak tahan melihat tindasan yang diderita para kuli perkebunan yang didatangkan dari Pulau Jawa. Pada Februari 1921 Tan Malaka minta berhenti dan pindah ke Semarang, di mana sebuah partai baru, Partai Komoenis Indonesia (PKI) belum lama berdiri. Partai baru itu muncul dari ribaan Sarekat Islam (SI) dan ingin terus berlindung di belakangnya sambil melakukan kegiatan agitasinya.

Tan Malaka segera aktif menyelenggarakan pendidikan cuma-cuma kepada anak-anak rakyat jelata, menulis pamflet-pamflet, dan mendorong berbagai pemogokan. Akhirnya PKI dipisahkan dari SI, dan peranan Tan Malaka sebagai agitator komunis menjadi mencolok bagi polisi rahasia Hindia Belanda.

Dengan keputusan gubernur jenderal, ia dikenakan hukuman pembuangan. Tan Malaka memilih Negeri Belanda sebagai tempat pengasingannya pada Maret 1922. Dari sana ia ke Moskwa dan mengikuti program pendidikan partai komunis.

Tan Malaka menghadiri Kongres International Partai-partai Komunis (Kominform) di Moskwa pada November 1922. Ia kemudian diangkat sebagai Wakil Kominform untuk seluruh Asia Tenggara. Maka mulailah pengembaraannya selama 20 tahun, diuber-uber polisi rahasia di Manila, Hong Kong, Bangkok, Singapura, dan ibu kota lainnya sebelum ia kembali ke Tanah Air pada 1942 setelah militer Jepang menguasai Asia Tenggara.

Yang penting dicatat selama periode itu adalah brosur yang ditulis dan diterbitkannya pada 1924 dalam bahasa Belanda dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judulnya: “Menuju Republik Indonesia”. Meskipun brosur itu terpaksa harus diselundupkan ke Indonesia dan beredar secara terbatas, dampaknya di kalangan pergerakan kebangsaan amat besar. Untuk pertama kalinya konsep “Republik Indonesia” dicanangkan.

Karena berbagai persoalan (terlalu jelimet untuk diterangkan di sini), pada tahun 1927 Tan Malaka putus arang dengan Moskwa.

Pada Juli 1927, Tan Malaka dengan beberapa kawannya mendirikan Partai Repoeblik Indonesia (PARI) di Bangkok. Diusahakan untuk mendirikan cabang-cabang di beberapa tempat di Indonesia, tapi dengan mudah ditumpas oleh polisi rahasia Hindia Belanda.

Demikianlah Tan Malaka meneruskan pengembaraannya, sampai-sampai ke Tiongkok Selatan dan berkembang sebagai seorang komunis-nasionalis, seperti juga pemimpin Vietnam, Ho Chi Minh.

*

Sekadar beberapa catatan saja tentang Bagian II biografi Tan Malaka. Pertanyaan besar agaknya: Kenapa dia tidak berperan pada periode menuju Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pada awal RI berdiri? Tan Malaka sudah berumur 51 tahun ketika Proklamasi, lebih tua dari tokoh-tokoh politik lainnya. Ia baru muncul di Jakarta (dari persembunyian di Banten Selatan) seminggu setelah Proklamasi pada 25 Agustus 1945 di rumah Mr Subardjo di Jalan Cikini, Jakarta.

Beberapa catatan Harry Poeze tentang profil Tan Malaka agaknya membantu, karena pada saat-saat bersejarah selama tahun-tahun awal RI itu, Tan Malaka seperti dilewati oleh dinamika politik dan tidak menonjol di panggung peristiwa. Pada halaman 39 ditulis “betapa selama bertahun-tahun Tan Malaka hidup sebagai orang perburuan sehingga sebenarnya dia tidak mampu lagi hidup secara normal…”

Kemudian dicatatnya di halaman 866 bahwa “kecenderungan merahasiakan segala sesuatunya dan sikap terlalu hati-hati mendominasi karakter Tan Malaka”. “Ia seorang revolusioner yang kesepian (een eenzame revolutioner), menurut Poeze dalam bab Penutup (halaman 2005).

Ia ditangkap pada Maret 1946 di Madiun oleh pendukung PM Sutan Syahrir, karena dituduh mengorganisir agitasi terhadap Kabinet Syahrir, yang menyulitkan diplomasi yang sedang berlangsung dengan pihak Belanda. Tan Malaka baru dibebaskan pada September 1948 sebagai pengimbang terhadap gerakan PKI-Muso.

Setelah serangan umum Belanda 19 Desember 1948 ketika Yogya diduduki, maka sebagai keputusan politik, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh Hatta dan sejumlah anggota kabinet tidak meninggalkan ibu kota. Mereka menjadi tahanan militer Belanda.

Tan Malaka yang bergerak di Jawa Timur, di daerah sebelah barat Kota Kediri, seberang Kali Brantas melakukan agitasi bahwa kepemimpinan Soekarno-Hatta sudah berakhir. Pada 9 Februari 1949 di Desa Tegoran, menurut undangan diacarakan rapat koordinasi para komandan yang bergerilya di daerah itu.

Ternyata, rapat itu menjadi ajang agitasi politik bagi Tan Malaka (dengan nama samaran Pak Usin) yang berpidato selama lebih sejam. Pada malam itulah tanpa dinyatakan secara formal dibentuk Gabungan Pembela Proklamasi. Ia juga rajin mengedarkan pamflet-pamflet politik yang ditulisnya sendiri dengan alamat “Markas Murba Terpendam”. Salah satu pamflet itu mencerca para perwira TNI, antara lain nama Kol Sungkono disebut, komandan Jawa Timur, “yang lari terbirit-birit ke Gunung Wilis diuber pasukan Belanda”.

Di periode perang gerilya menghadapi Belanda pada belahan pertama tahun 1949 di mana hukum militer berlaku, sikap komandan setempat menghadapi agitasi yang diorganisir oleh Tan Malaka, termasuk menyusun kekuatan bersenjata, dan tidak mengakui lagi kepemimpinan Soekarno-Hatta atau pun PDRI di Sumatera, sudah dapat diramalkan. Letkol Surachmad, komandan “Wehrkreisse” di daerah tersebut mengeluarkan surat perintah rahasia yang mencap gerakan Tan Malaka sebagai mengancam eksistensi RI. Ia lapor kepada Kol Sungkono bahwa tindakan keras akan dilakukan terhadap Tan Malaka dan pengikutnya.

Pada malam 21 Februari 1949, Letnan Dua Sukotjo dan anak buahnya menangkap Tan Malaka di Desa Selongpanggung, dekat Tonggoel. Tan Malaka dieksekusi oleh anak buahnya bernama Suradi Tekebek. Poeze berhasil menggali fakta-fakta itu setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan mengunjungi lokasinya.

Ia ungkapkan emosinya sedikit dan tinggalkan objektivitasnya sebagai ilmuwan sejarah ketika di catatan kaki halaman 1466 ia memakai istilah “pembunuh Tan Malaka” (moordenaar) dan kata “schuld” (rasa bersalah). Padahal di bagian lainnya, penulis akui bahwa hukum militer berlaku dalam situasi perang melawan Belanda.

Sayang Dr Harry Poeze tidak mengutip kenangan Abu Bakar Lubis pada Tan Malaka dalam bukunya Kilas Balik Revolusi (Jakarta, 1992). Sebagai pemuda pejuang, ia mengenal Tan Malaka dan membaca karya politiknya. Lubis menulis: “Tan Malaka hidup lebih dari dua puluh tahun dalam pengasingan, penjara, atau persembunyian. Tidaklah heran kita, bahwa seorang yang hidup begitu lama dalam kesepian mempunyai dunia sendiri yang tidak sepi dengan cita-cita, impian dan khayalan, mengejar suatu utopia. Karena itu mungkin sekali ia tidak selalu bergerak dan mengambil si- kap yang berpijak pada kenyataan….”

Penulis adalah pengamat sejarah politik nasional

Last modified: 22/9/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Soeharto Inc, Indonesia Inc, dan UN-WB Inc

Christianto Wibisono

Budiarto Shambazy menulis kolom “Bulan dan Cendol” (Kompas, Sabtu, 22/9): “Korupsi Orde Baru tak dilakukan Pak Harto saja, tetapi juga melibatkan mereka yang kini berada di berbagai lapisan kekuasaan. Rakyat sebenarnya berharap kecipratan dana minimal Rp 135 triliun yang konon dicuri Pak Harto. Masih segar dalam ingatan rekening Tommy Soeharto singgah ke rekening Dephukham dan penyelesaiannya tak jelas sampai kini.”

Pengamatan Budiarto bahwa korupsi bukan hanya dilakukan Soeharto juga berlaku pada tingkat global. Baru seminggu menikmati putusan kemenangan Mahkamah Agung yang menghukum Time dan menghadiahi rezeki Rp 1 triliun, Soeharto malah digebuk koalisi PBB Bank Dunia dengan StAR Initiative yang diumumkan oleh Sekjen Ban Ki Moon dan Presiden Robert Zoellick.

Soeharto di peringkat puncak 10 koruptor Dunia Ketiga. Segera harus dicatat bahwa praktek komisi, suap, dan KKN, juga tetap bisa terjadi di negara maju seperti Prancis, Jepang, bahkan AS. Tentu saja tidak bisa dipakai sebagai alibi untuk menghalalkan korupsi di Indonesia membudaya seperti kata Mochtar Lubis.

Ban menekankan, UN Convention Against Corruption telah diratifikasi oleh empat dari G8, separuh dari 30 negara anggota OECD, dan 13 dari 54 Offshore Financial Centers (OFC). Tempat pelarian harta Tommy Soeharto, Guernsey, bersama Isles of Man, Bermuda, Bahama, Lichtenstein, Monaco, Samoa, Vanuatu, Djibouti, Panama, Labuan bertujuan menyaingi Singapura sebagai pusat dana offshore Asia.

Kepala divisi hukum internasional Kementerian Luar Negeri Swiss menyatakan Swiss sekarang akan menjadi tempat paling tidak aman bagi koruptor. Selama ini Swiss telah mengembalikan US$ 1,6 miliar aset mantan diktator korup ke negara yang bersangkutan. Tapi Presiden Kabila mengeluh dari harta US$ 1 miliar yang dikorup almarhum Mobutu, hanya US$ 6,6 juta yang kembali ke Kongo. Afrika kehilangan seperempat dari PDBnya atau US$ 148 miliar yang dikorup penguasa diktator sekualitas Mobutu, seperti Sani Abacha dari Nigeria dan Idi Amin serta penggantinya dari Uganda.

*

Penyuapan sudah berumur setua manusia bahkan mencakup praktik upeti terhadap ulama sejak zaman Alkitab dan Firaun Mesir. Penguasa duniawi, raja, sultan, sunan, bahkan kepala suku saja punya privilese untuk menikmati upeti dari kawula, warga, penduduk.

Sistem monarki absolut dan feodalisme jelas melestarikan sistem sosial upeti dan aksioma bahwa penguasa politik sewajarnya kaya bahkan ada semboyan l’Etat c’est moi. Tanpa perlu ditelusuri apakah kekayaan itu diperoleh dari penindasan dan pemerasan terhadap rakyat. Atau karena warisan dinasti turun- temurun dari kakek-moyang leluhur pendiri kerajaan. Ini berlaku sepanjang garis hierarki aristokrasi dan elite birokrasi dengan “tarif” yang berlaku untuk hierarki tertentu.

Zaman modern dan sistem politik demokrasi mulai mengupayakan pemisahan antara penguasa sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan yang harus melaksanakan program pembangunan bangsa dengan kepentingan pribadi yang sempit untuk memperkaya diri, kerabat, keluarga dan kroninya. Modernisasi dan demokratisasi tidak dengan sendirinya menghentikan praktik dan sistem nilai upeti dan feodalisme.

Dalam beberapa hal, atribut dinasti diubah menjadi ideologi partai. Jadi korupsinya berubah dari upeti kepada raja atau ulama (yang memimpin ritual persembahan agama) menjadi dana partai dan kampanye merebut jabatan publik melalui pemilu. Sementara pada tingkat menengah ke bawah sistem gaji yang tidak memadai menyebabkan korps birokrat memeras masyarakat yang perlu jasa birokrasi.

Malah berlangsung upeti berjenjang. Petugas lapangan memeras rakyat, lalu menyetorkan ke atasan sampai pada tingkat menengah. Bahkan mungkin tingkat elite pun masih tega memeras setoran dari bottom up corruption ini. Selanjutnya bawahan juga tidak takut karena atasan kehilangan pamor dan wibawa, karena juga melakukan korupsi secara menjijikkan.

Belajar dari fenomena universal seperti itu beberapa negara maju terutama AS sudah berusaha menemukan sistem yang bisa mengurangi dan mengendalikan gejala campur aduk conflict of interest (COI). Debat Akbar Tandjung-Jusuf Kalla tentang pengusaha menjadi penguasa memang tepat momentumnya. Artinya di masa depan arus masuknya para pengusaha alias saudagar dalam jenjang penyelenggara negara akan semakin deras dan memerlukan pengelolaan perundangundangan yang mampu mengatasi dan menghindari konflik kepen- tingan.

Di seluruh negara demokrasi liberal, memang kaum profesional dan bisnis memasuki piramida struktur politik. Karena itu diperlukan UU yang mengatur agar pengusaha itu tidak menyalahgunakan jabatan. Seperti dulu Soeharto membesarkan kerabat dan kroni dengan lisensi proteksi monopoli istimewa yang tidak dianggap korupsi atau tindak pidana. Setiap pengusaha yang menduduki jabatan publik harus menyerahkan aset bisnisnya untuk dikelola oleh blind trust management independent.

*

Sepuluh besar koruptor menurut daftar StAR hanya gunung es dari puluhan diktator lain atau bahkan politisi di negara maju. Tapi di negara berkembang, institusi domestik tidak mampu mencegah dan menghukum diktator atau mantan diktator dan mengembalikan dana yang dikorup untuk kesejahteraan rakyat.

Terutama karena negara berkembang tidak mengenal wacana COI dan tidak menganggap penyalahgunaan wewenang untuk menciptakan monster imperium bisnis sebagai tindak pidana korupsi. Atau kalau toh punya konsep dan UU, menurut Budiarto Shambazy, semua telanjur terlibat dalam praktik yang sejenis dengan Soeharto, maka tidak bisa mengambil tindakan apa-apa.

Pada seleksi capim KPK saya mengusulkan tiga paket UU yang tidak berkenan di hati pansel. Bagi masa lalu, diberi peluang amnesti berpenalti untuk Soeharto dan kroni membayar denda dan sanksi pajak kepada negara. Setelah itu bagi yang bandel dan elite kontemporer berlaku UU Pembuktian Ter- balik.

Untuk masa depan demi mencegah terulangnya praktik KKN Orde Baru, UU Anti-Konflik Kepentingan Penyelenggara Negara diberlakukan. Dalam hal Soeharto, Bank Dunia tidak bisa cuma memamah biak kliping Time dan media massa lain, tapi harus bisa menggerakkan perbankan global untuk mengungkap rekening keluarga Cendana dan kroninya.

Membekukan serta meminta Indonesia dan negara dengan diktator korup lain, untuk memberlakukan UU Pembukti- an Terbalik guna mengklaim dan menerima kembali aset untuk mengangkat rakyat dari kemiskinan akibat korupsi Orde Baru.

Jangan pula dilupakan aset dan imperium bisnis kroni Soeharto yang masih segar bugar mencetak uang di bumi Indonesia yang menurut Prof Sahetapy harus segera disita untuk negara. Hanya dengan kiat itu Indonesia Inc atau 220 juta rakyat Indonesia akan memperoleh manfaat dari prakarsa UN-WB Inc untuk menghukum dan menyita harta karun Soeharto Inc secara bermanfaat bagi rak-yat Indonesia.

Tanpa langkah nyata disclosure and frozen of Soeharto’s asset, maka StAR itu ibarat janji jurkam setinggi langit tapi realisasinya cuma serendah tumit.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 23/9/07


 

Waspadai Daging Impor Ilegal

Posman Sibuea

Belakangan ini ramai dibicarakan masuknya produk daging sapi ilegal ke Indonesia. Di berbagai pasar tradisional dan supermarket tak sulit menemukan daging sapi impor ilegal di bawah harga dasar. Apalagi ketika menjelang Lebaran, permintaan daging sapi melonjak tajam sehingga kerap ditemukan daging sapi dijual dengan harga tak wajar yang asal-usulnya tak jelas dan belum tentu aman bagi kesehatan.

Selama ini kebutuhan daging sapi dalam negeri bergantung pada impor. Yang mencemaskan, daging yang beredar di pasaran itu tidak hanya diimpor secara legal, tetapi juga banyak yang ilegal karena lemahnya pengawasan pemerintah. Meski pemerintah sering memusnahkan, menolak dan membuat ketentuan hukumnya, perdagangan daging sapi impor ilegal masih saja terjadi.

Kecemasan masyarakat muncul karena impor daging dilakukan dari negara yang belum bebas BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) atau penyakit sapi gila. Bukti menunjukkan penyakit sapi gila dapat menular pada manusia dan merebak sejak 1985 di Inggris.

Makanan Bergizi

Untuk dapat melakukan segala aktivitas setiap hari, tubuh harus dipasok zat gizi yang cukup lewat mengonsumsi makanan seperti daging sapi. Sayangnya, sulit mendapatkan daging sapi yang aman dikonsumsi. Bukan rahasia lagi ada daging yang diberi zat pewarna sintetik supaya tetap tampak merah segar. Selain itu sejumlah sapi disiksa terlebih dahulu sebelum disembelih dengan memompa air ke dalam tubuhnya agar daging yang diperoleh lebih berat.

Akal-akalan pedagang itu kerap tak terpantau aparat pemerintah yang mengawasi keamanan pangan. Padahal, dari perspektif ilmu gizi, masih banyak warga yang menderita kekurangan gizi protein hewani sebab tingkat konsumsi daging masih sekitar 6,8 kg per kapita per tahun. Ketika tubuh membutuhkan energi, cadangan lemak dibongkar dan energi protein tubuh juga ikut dikuras. Untuk itu, makanan yang dikonsumsi setiap hari harus mengandung protein yang cukup dan bermutu sehingga tubuh dapat mengganti protein yang terpakai setiap harinya.

Produksi daging nasional yang masih rendah menetaskan benang kusut persoalan impor daging sapi dan selalu mencuat setiap menjelang hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Tak mengherankan jika momen itu dimanfaatkan sejumlah orang untuk beralih profesi menjadi saudagar daging sapi ilegal karena dapat meraup untung besar. Mereka bisa mendatangkan daging sapi dalam jumlah besar dengan harga jauh lebih murah daripada daging sapi lokal.

Daging sapi ilegal murah meriah itu acap diragukan keamanannya berkaitan dengan dua jenis penyakit sapi yang menjadi isu sentral saat ini, yakni penyakit mulut dan kuku (PMK) dan sapi gila (mad cow). Kedua penyakit itu bisa menular pada orang bila mengonsumsi daging yang berasal dari ternak yang terinfeksi penyakit itu.

PMK tidak seganas penyakit sapi gila. Meski sama-sama bisa menular ke manusia, PMK tidak berakibat fatal. Akibat yang diderita adalah bercak-bercak putih seperti sariawan di mulut yang sulit dibedakan dari sariawan akibat kekurangan vitamin C. PMK dapat menjadi masalah besar bagi peternakan karena ternak yang terserang tidak mau makan sehingga produksi daging dan susunya berkurang.

Berbeda dengan PMK, penyakit sapi gila (mad cow atau BSE, bovine spongiform encephalopathy) menyebabkan otak sapi berubah menjadi seperti spon atau karet busa. Penyakit ini dapat berakibat fatal bagi manusia. Jika seseorang mengonsumsi daging sapi yang diduga berasal dari sapi menderita mad cow, prion penyebab penyakit yang menakutkan itu bisa berpindah ke dalam tubuh kita.

Prion ini ada di bagian tubuh sapi yang terinfeksi mad cow, seperti pada daging, tulang, jeroan, hingga ke otak. Meski otak bagian tubuh yang terlindungi zat semacam brain barrier, prion bisa menyusup masuk ke organ itu. Hebatnya, prion tetap aktif meski daging sapi telah dipanaskan pada suhu 300 – 400 derajat celsius.

Secara ilmiah penyakit sapi gila disebabkan prion abnormal, sejenis protein tanpa inti, tetapi dapat membelah dan ukurannya lebih kecil dari virus sehingga amat sulit mendeteksi secara dini. Pembentukan substansi protein itu diyakini karena ternak dipaksa menyalahi kodrat alaminya.

Sapi yang secara alamiah pemakan rumput-rumputan, dipaksa menjadi karnivora, atau memakan daging, tulang, dan jeroan, karena pakan itu diyakini dapat memacu pertumbuhan anak sapi. Namun di sisi lain setelah dewasa -masa inkubasi penyakit ini relatif lama, 5-20 tahun- sebagian sapi menunjukkan gejala aneh “kegilaan”, seperti kehilangan koordinasi, kerusakan sistem saraf, bergerak liar tak menentu dan berakhir dengan kematian.

Seseorang yang diduga kuat tertular mad cow dapat mengalami perubahan jaringan pada tingkat miskroskopis (histopatologis) yang amat mirip dengan penyakit manusia yang disebut Creutzfeldt Jacob Disease (CJD). Gejala yang tampak secara fisik adalah tubuh gemetar, jalan sempoyongan, dan munculnya disorientasi (kebingungan), lupa ingatan, tubuh terasa nyeri, dan akhirnya bisa mengakibatkan kematian.

Tetap Waspada

Peredaran daging sapi ilegal tetap marak di berbagai kota besar di Tanah Air. Selain masuk melalui pelabuhan kecil, peredaran juga dilakukan dengan cara mengganti kemasan, yakni dengan menggunakan kantong-kantong plastik.

Meski Indonesia masih diakui oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International Des Epizooties, OIE) bebas penyakit sapi gila dan PMK, ada baiknya masyarakat tetap waspada, dengan lebih berhati-hati saat memilih dan membeli daging sapi. Kian mudahnya ditemukan daging sapi ilegal di berbagai pasar tradisional dengan harga relatif murah, tidak ada jaminan makanan yang dianggap sarat gizi ini aman bagi kesehatan konsumen.

Di Eropa sejumlah kasus sapi gila sudah teridentifikasi. Sejak 1989 hingga 2000 telah terjadi 1.642 kasus sapi gila di Belgia, Prancis, Italia, Spanyol, dan Portugal. Komisi Keamanan Pangan dan Kesehatan Hewan Uni Eropa mengharuskan penghilangan bahan-bahan berbahaya dari pakan ternak. Namun, hingga saat ini belum ditemukan obat sapi gila sebab prion penyebab sapi gila itu masih misteri.

Penyakit sapi gila tidak hanya berbahaya bagi hewan ternak, tetapi manusia bisa terinfeksi lewat rantai makanan. Data 2004 menunjukkan perkiraan sekitar 300 orang tewas di Inggris dan negara-negara lain setelah mengonsumsi daging sapi yang terinfeksi penyakit BSE. Hingga saat ini belum ada bukti penularan dari susu.

Penularan PMK bisa terjadi melalui kontak secara langsung dengan daging yang berasal dari ternak yang terinfeksi PMK. Virus PMK bisa menempel pada bagian tubuh manusia, seperti tangan atau organ yang lain, lalu memindahkannya kepada ternak atau kepada orang lain. Selain itu, virus juga bisa terbang terbawa angin sampai sejauh 60 km. Jika kondisi mengizinkan, bisa menempel pada kendaraan atau peralatan sehingga menjadi sarana penyebaran penyakit.

Kiat Memilih Daging

Jika hendak terhindar dari PMK dan mad cow, upayakan tidak tergiur membeli daging sapi dengan harga murah yang tak jelas asalnya. Hindari mengonsumi daging impor dan produknya seperti hamburger dan upayakan selalu membeli daging sapi lokal. Daging sapi lokal sudah dijamin keamanannya sesuai dengan standar pemotongan yang berlaku universal. Sapi setidaknya sudah menjalani dua kali pemeriksaan, yakni pemeriksaan sebelum dan sesudah pemo- tongan.

Untuk memilih daging sapi segar dan bermutu baik, tip berikut bisa dipertimbangkan. Pertama, pilih daging yang warnanya masih kemerahan. Jika sudah berubah warna kebiru-biruan, kualitas daging sudah diragukan karena proses pembusukan mulai terjadi. Kedua, saat membeli daging, biasakan bertanya kepada penjual tentang kesegaran daging sambil membaui. Pilihlah tekstur daging yang masih lembut.

Ketiga, tekanlah permukaan daging dengan jari, apakah mudah kembali atau tidak. Jika terlalu lembek merupakan indikasi kualitas daging mulai menurun. Keempat, kurangilah pembelian bagian kepala, otak, mata, kaki, usus, dan babat sapi, sebab di bagian inilah acap kali bersemayam prion abnormal, si penular mad cow yang berbahaya itu.

Satu hal yang tak kurang pentingnya, bila ragu terhadap kualitas daging sapi batalkan pembelian. Protein tak hanya didapatkan dari daging, tetapi bisa dipasok dari tempe, tahu, ikan lele, berbagai jenis ikan laut, telur ayam, dan bebek.

Penulis adalah Doktor Ilmu Pangan; \ Lektor Kepala di Jurusan Teknologi Pangan Unika St Thomas SU Medan

Last modified: 25/9/07


 

Pendisiplinan Gaya Rezim Televisi

Oleh Triyono Lukmantoro

Memasuki bulan Ramadan, stasiun-stasiun televisi menayangkan berbagai program acara yang menonjolkan cita rasa pelaksanaan ibadah puasa. Apakah ini sebentuk kepedulian televisi terhadap mayoritas penduduk beragama Islam yang sedang menunaikan ibadah itu? Mungkin ya, namun semua itu harus disikapi secara kritis. Sebab, televisi adalah mesin industri yang sepenuhnya didikte kekuatan modal. Fleksibilitas merupakan langkah yang harus dijalankan supaya stasiun-stasiun televisi dapat mengeruk profit finansial secara maksimal.

Bukankah gejala serupa dapat disaksikan ketika berbagai acara infotainment menyerbu ruang-ruang keluarga? Sekalipun mendapatkan cap sebagai jurnalisme sampah, karena sekadar menampilkan gosip kehidupan pribadi, namun sangat laris dikonsumsi. Bukankah fast food selalu dibeli meskipun dituding sebagai junk-food? Inilah era kemenangan masyarakat konsumen yang mengalami histeria akibat mengidap ekstasi komunikasi. Jadi, tayangan Ramadan telah menjadi bagian integral dari industri televisi.

Lebih tegas lagi dapat dikemukakan program-program acara televisi, baik yang bertemakan keagamaan maupun keduniawian, berhasil memerankan diri sebagai penjara. Penjara itulah yang mengerangkeng kesadaran kita dalam setiap jengkal waktu. Bagaimana pernyataan itu dapat dijelaskan? Melalui esainya yang inspiratif, Oscar H Gandy, Jr (“Tracking the Audience” dalam John Downing, Ali Mohammadi, dan Annabelle Sreberny-Mohammadi [eds], Questioning the Media: A Critical Introduction, 1990: 166-179) menyatakan kita berada dalam situasi yang dikontrol dalam mekanisme pendisiplinan dan penghukuman.

Pola-pola pendisiplinan terhadap masyarakat ini dijaga oleh kebajikan dalam wujud ancaman hukuman bersifat kontinu. Formula yang paling canggih dari pendisiplinan ini dapat dilacak dengan tampilnya sebuah penjara bernama panoptikon. Itulah sebuah jenis penjara berbentuk gurita yang menempatkan penjaga berada di tengah-tengah yang dengan terus-menerus dan tak terhalangi mengawasi tahanan. Uniknya, kalangan tahanan itu sendiri tidak pernah mengetahui siapakah yang sebenarnya mengawasi, atau benarkah tahanan itu memang sedang diawasi. Pengawasan itu dilakukan penjaga tidak secara terus-menerus (diskontinu). Namun, kesadaran yang tertancap pada benak nurani tahanan adalah mereka selalu dalam keadaan diawasi (kontinu).

Kekuatan Panoptik

Panoptikon adalah metafora yang diambil dari pemikiran Michel Foucault (1926-1984). Foucault menyebutkan bahwa dalam era modernitas telah lahir dan tersebar di setiap lingkup kehidupan sebuah teknologi pendisiplinan bernama panoptisisme. Dengan konseptualisasi gaya Foucauldian itu, Gandy menempatkan televisi sebagai kekuatan panoptik yang mendisiplinkan masyarakat dengan dua teknik.

Pertama, televisi menempatkan kalangan penonton sebagai produk dagang. Hal ini berarti pengelola stasiun-stasiun televisi komersial “memproduksi khalayak” atau, lebih tepat lagi, menciptakan blok-blok waktu yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan khalayak di mana kemudian mereka menjual blok-blok waktu itu kepada para pemasang iklan. Dari sinilah lahir pasar yang memungkinkan terjadinya transaksi antara pengelola stasiun televisi dengan pemasang iklan atau agen-agen periklanan. Penonton tidak lebih berkedudukan sebagai komoditas yang dijual dalam bentuk angka-angka rating oleh pengelola stasiun televisi kepada biro-biro iklan.

Dalam rumusan lebih sederhana, Alan Albarran (sebagaimana dikutip David Croteau dan William Hoynes, The Business of the Media: Corporate Media and the Public Interest, 2001: 26) mengungkapkan bisnis media melakukan operasinya dalam pasar dengan menjual “produk ganda”. Pebisnis media secara simultan menjual dua tipe produk yang berlainan kepada serangkaian pembeli yang juga berbeda.

Pertama, pebisnis media memproduksi berbagai produk media, seperti majalah, surat kabar, serta program-program televisi, yang dipasarkan serta dijual kepada konsumen. Kedua, pebisnis media menyediakan akses bagi konsumen (pembaca, pendengar, serta penonton) yang selanjutnya dijual kepada pengiklan.

Tidakkah semua itu merupakan proses komodifikasi yang dipraktikkan secara melingkar? Jadi, kalau selama ini terdapat mitos yang menyatakan stasiun-stasiun televisi komersial telah berbaik hati, dengan menyajikan berbagai tayangan mengenai ibadah puasa dan jenis-jenis hiburan lain secara gratis, harus dikaji secara kritis.

Tidak ada yang gratis dalam dunia hiburan, apalagi yang berlangsung dalam industri televisi. Justru, kita sebagai penontonlah yang dijual. Biaya produksi untuk program-program tayangan Ramadan dapat ditebus oleh iklan yang ditayangkan. Artinya, stasiun- stasiun televisi dapat melipatgandakan keuntungan dengan membanjirnya iklan-iklan yang masuk.

Kedua, khalayak penonton diposisikan sebagai pekerja (buruh). Dallas Smythe mengintroduksikan konsep ini dalam konteks untuk melakukan kritik terhadap kapitalisme. Di bawah sistem kapitalisme yang sudah maju (advanced capitalism) justru kita sedikit memiliki waktu luang ketimbang yang diasumsikan sebelumnya. Contohnya, ketika seorang pegawai yang merasa letih pulang dari tempat kerjanya kemudian duduk santai sambil menyaksikan televisi dalam ruang keluarga. Apa yang dilakukannya itu bukanlah tindakan rekreatif, namun justru pekerjaan eksploitatif.

Lebih tajam lagi adalah gagasan Sut Jhally dan Bill Livant yang menegaskan khalayak penonton dibuat bekerja lebih keras lagi dengan mendorong mereka menyaksikan berbagai bentuk tayangan komersial pada setiap menit dari hiburan yang disajikan televisi. Dengan kata lain, penonton yang diposisikan sebagai buruh itu dapat bekerja secara lebih efisien dengan teknik lebih jitu, yaitu televisi menampilkan program-program tertentu yang sangat spesifik disesuaikan dengan keutamaan mengenai gaya hidup, penghasilan, serta berbagai ukuran dan kriteria lain bagi konsumen yang masih berkedudukan potensial.

Eksploitasi Diri Sendiri

Dapat diberikan konklusi bahwa menyaksikan pernak-pernik tayangan ibadah puasa pada bulan Ramadan dalam berbagai format acara yang menghibur merupakan tindakan untuk melakukan eksploitasi terhadap diri sendiri. Namun, karena semua itu dikemas sebagai ajaran moral yang menonjolkan hiburan dan telah disepakati sebagai obat mujarab untuk mengurangi kejenuhan, bentuk eksploitasi itu tidak pernah dirasakan sebagai hal yang melelahkan. Bukankah tidak ada seorang pun yang menyatakan dirinya merasa letih ketika menikmati doktrin moral yang dibungkus sebagai hiburan? Tidak terlalu mengherankan jika setiap orang bersedia ditindih oleh berbagai jenis rezim hiburan karena di sana memang disajikan berbagai tontonan menyenangkan.

Kalau kita sudi merenung sambil berpikir dengan menerapkan psikoanalisis Sigmund Freud: Tidakkah kita lebih senang mengejar, mereguk, dan menuntaskan prinsip kesenangan ketimbang menerima, menyadari, serta menjalani dengan apa adanya berbagai kenyataan hidup yang disebut dengan prinsip realitas?

Benar pernyataan yang dikemukakan Neil Postman (Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business, 1985), televisi merupakan perangkat komunikasi primer bagi kebudayaan kita pada saat ini. Hal yang perlu diwaspadai adalah televisi memiliki kemampuan mengubah bentuk percakapan-percakapan kita menjadi hiburan.

Perbincangan publik yang membahas pokok-pokok permasalahan sosial yang penting pun lenyap. Ini dikarenakan pada saat kita memperlakukan hal-hal yang penting sebagai hiburan pada dasarnya mencegah kita bertindak secara serius.

Tragisnya, kita sekarang ini terkepung dan terus diawasi tanpa henti oleh hiburan bertopeng ajaran moral yang bertindak sebagai sipir yang ramah. Kenyataan itu membuktikan kita memang semakin terperangkap dalam penjara-penjara tontonan televisi yang menyediakan sekian banyak hiburan.

Simaklah bagaimana acara pendidikan dikemas dalam format hiburan (edutainment). Gejala serupa terjadi pada olahraga (sportainment) dan juga agama (religiotainment). Hiburan menjadi rezim pendisiplinan yang terus mengawasi, mengendalikan dan sekadar menuntut kita untuk memberikan kepatuhan, tidak terkecuali selama bulan Ramadan ini.

Penulis adalah pengajar Sosiologi Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang

Last modified: 25/9/07


 

75 Tahun Ordonansi Sekolah Liar

Oleh Komarudin

Bila membuka catatan sejarah pendidikan di Tanah Air, September ini 75 tahun lalu, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerbitkan undang-undang yang kemudian ditentang keras berbagai elemen pergerakan kebangsaan. Aksi itu dipelopori tokoh yang kini dikenal sebagai pahlawan nasional dan tokoh pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara. Undang-undang itu dinamakan Ordonansi Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonnantie) atau (OSL).

Pertanyaan yang muncul, masih relevankah membicarakan undang-undang tersebut ketika Indonesia sudah menjadi negara merdeka selama 62 tahun? Apakah kebijakan pendidikan yang ada masih berbau semangat kolonial?

Ketika undang-undang tersebut diberlakukan secara resmi pada 1 Oktober 1932, api perlawanan berkobar di mana-mana. Pemberlakuan undang-undang itu dimaksudkan untuk menekan sekolah-sekolah partikelir dan untuk mematikan perkembangan pergerakan kebangsaan yang saat itu terus menggeliat di Tanah Air.

Melalui penerapan itu, pemerintah kolonial berharap terjadi ketertiban dan kedamaian (rust en orde). Pemerintah sadar betul bila pergerakan kebangsaan dan pendidikan berkembang pesat akan mengancam eksistensi kekuasaan mereka di tanah jajahan. Faktanya memang demikian. Penerapan undang-undang itu menjadi percikan api bagi pemerintah kolonial. Rakyat memberontak karena kebutuhan terhadap pendidikan tidak bisa dikekang.

Perlawanan

OSL di antaranya berisi; guru sekolah yang tidak mendapatkan subsidi pemerintah harus mempunyai izin mengajar dari pemerintah daerah. Sebelum mengeluarkan izin pemda harus menanyakan persetujuan kepada inspektur pendidikan. Penilaian tentang isi dan tingkat (standar) pendidikan yang dapat diberikan si guru serta penilaian apakah sekolah itu akan mengganggu ketertiban dan kedamaian haruslah ditentukan oleh penduduk sekitarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan ketertiban masyarakat, penduduk dapat mengusulkan pencabutan izin itu. Jika diperlukan, petugas setempat dapat memasuki sekolah atau ruangan kelas untuk mengadakan penyelidikan. Hukuman yang melanggar atau memberikan laporan palsu dapat diganjar maksimum dela-pan hari kurungan atau denda 25 florin (Makmuri Sukarno, 2001).

Menghadapi kenyataan itu, saat itu juga Ki Hadjar Dewantara mengirim surat kawat kepada Gubernur Hindia Belanda, De Jonge. “Kami akan melakukan perlawanan sekuat-kuat-kuatnya dengan cara tidak menggunakan kekerasan”. Selang beberapa hari kemudian Dewantara melayangkan maklumat kepada segenap organisasi pergerakan kebangsaan tentang bahaya ordonansi. Sambutan serta dukungan persetujuan perlawanan meluber dari organisasi sosial, keagamaan, partai politik, anggota Dewan Rakyat (Volksraad), serta media massa.

Tak berhenti sampai di situ, masalah tersebut kemudian menggelinding ke Dewan Rakyat. Ketika itu wakil dari Hindia Belanda, Wiranatakusumah, menawarkan usul untuk membuat undang-undang baru. Dengan argumentasi, pertama, menarik kembali undang-undang pengajaran untuk masa satu tahun; kedua, mengesahkan kembali UU yang lama untuk satu tahun; ketiga, mengangkat suatu komisi untuk merencanakan perubahan yang tetap untuk dimajukan kepada pemerintah dalam waktu satu tahun (Parakitri T Simbolon 2006).

Pada 1933 Ordonansi Sekolah Liar dicabut, tetapi pemerintah kolonial meneruskan represi terhadap Taman Siswa, seperti melalui pelarangan terhadap beberapa personel Taman Siswa untuk mengajar.

Selain keberhasilan Dewantara yang merupakan pelopor perlawanan, pencabutan undang-undang itu merupakan bukti kesuksesan yang diraih kekuatan rakyat. Keberhasilan itu memang masuk akal, selain mendapat dukungan dari berbagai kalangan, Dewantara juga memiliki jaringan yang luar biasa luas di masyarakat. Selain itu, Taman Siswa pun sudah banyak memiliki cabang di Tanah Air. Dengan begitu, ketika terselip suatu kebijakan yang membahayakan bagi masyarakat, ia langsung bereaksi.

Perspektif Pascakolonial

Dalam cultural studies, memuat apa yang dinamakan dengan pascakolonialisme, yang berusaha untuk meninjau anggapan-anggapan lama tentang kebudayaan dan masyarakat sebagai bekas negara jajahan. Sebagai negara yang berada dalam kondisi pascakolonial memang masih terdapat kondisi-kondisi ketidakmerdekaan, seperti ketidakbebasan, penindasan, dan ketidakadilan. Padahal, mengutip Dewantara, kemerdekaan adalah syarat mutlak dalam setiap usaha pendidikan.

Dengan pendidikan itu dapat memelihara, memajukan, mempertinggi, dan menyempurnakan hidup. Pendidikan pemerdekaan memberi ruang yang luas untuk menyempurnakan pikiran, memurnikan perasaan, dan memperkuat kehendak dengan bebas. Artinya, tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun.

Dialektika pikiran bekas kaum terjajah (colonized) meliputi kekaguman sekaligus kebencian terhadap Barat. Kebencian masyarakat pascakolonial terhadap Barat, bukan semata-mata karena reaksi terhadap perlakuan buruk, eksploitasi, dan penghinaan yang terjadi pada zaman kolonial, melainkan karena masih diberlakukannya gaya dan cara-cara pendidikan yang bersifat kolonial. Kolonialisme zaman sekarang tidak lagi bergerak dalam pengerahan pasukan ke sebuah negara, melainkan lewat masuknya penanaman modal asing secara besar-besaran dalam dunia pendidikan.

Sebut saja kehadiran Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang diperkukuh dengan Peraturan Presiden No 77 Tahun 2007.

Dalam peraturan tersebut yang berisi tentang daftar bidang usaha tertutup dan terbuka, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan nonformal dimasukkan sebagai bidang usaha terbuka untuk penanaman modal asing. Karena itu kita mendesak agar peraturan itu direvisi untuk menghindari terjadinya liberalisasi dalam pendidikan dan menyelamatkan tujuan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Yang membuat kita kian miris, setidaknya ada enam negara yang sudah mendaftarkan diri ke Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk menanamkan modal di bidang pendidikan. Seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, Tiongkok, dan Singapura. Bila keinginan enam negara itu terwujud, bagaimana nasib pendidikan kita ke depan dan nasib masyarakat miskin untuk me-raih pendidikan?

Dalam pascakolonialisme menunjuk dengan jelas sistem pendidikan Indonesia tumbuh dari sistem Barat yang dibawa penguasa kolonial. Jika ada perbaikan-perbaikan selama ini, upaya tersebut tidak lebih dari sistem tambal sulam dari pendidikan kolonial.

Pendidikan ketika itu tidak terlepas dari konsep kekuasaan yaitu membangun suatu sistem yang hanya menguntungkan dan memperkuat eksistensi penjajah. Kini, saatnya kita mulai berpikir dengan perspektif pascakolonial dengan meninjau ulang dan merevisi undang-undang dan peraturan yang meringkus masyarakat tak mampu untuk mendapatkan pendidikan. Bukankah undang-undang dan peraturan bukan sesuatu yang beku?

Penulis Alumnus Universitas Negeri Jakarta dan ekstensi STF Driyarkara; kini bekerja sebagai wartawan di sebuah tabloid di Jakarta

Last modified: 27/9/07


 

Mau ke Mana Pendidikan Kita?

Oleh Paulus Mujiran

Setiap tahun polemik ujian nasional (UN) menyita banyak energi dan perhatian. Persoalan kesejahteraan guru, perbaikan gedung sekolah, pembiayaan pendidikan selalu menyita perhatian banyak pihak ketimbang substansi permasalahan pendidikan sendiri. Pertanyaan yang harus dijawab secara mendasar, mau dibawa ke mana pendidikan kita dewasa ini?

Tidak kalah memiriskan, meski di mana-mana ada kebijakan dana bantuan operasional sekolah (BOS), namun pungutan uang sekolah yang makin lama makin mahal menjadi keluhan tidak berujung. Jika dulu sekolah beralasan pungutan dilakukan untuk menutup biaya operasional sekolah, kini ketika sudah ada dana BOS pungutan tetap saja dilakukan dengan dalih buku paket atau ekstrakurikuler. Sekolah dan guru memang tidak kalah kreatifnya dalam menarik pungutan-pungutan dari siswa dan orangtua.

Banyak pihak berpendapat jika anggaran pendidikan disediakan 20 persen dari APBN pendidikan akan membaik dengan sendirinya. Namun yang menjadi masalah mental korup masih dijumpai di mana-mana termasuk lembaga pendidikan. Bahkan kadang korupsi dalam pendidikan dikemas amat rapi sehingga tidak terbaca pihak lain. Masalahnya pendidikan masih menjadi ajang yang memungkinkan berbagai pihak mencari keuntungan.

Terhadap UN misalnya, pemerintah selalu mengatakan penyelenggaraan model itu sudah mengadopsi negara-negara maju. Yang dilupakan, di negara-negara tetangga kita pendidikan menyebar cukup merata sehingga standardisasi yang bersifat nasional mudah diterapkan. Bandingkan dengan Indonesia, sarana-prasarana, guru, laboratorium, pelaksanaan kurikulum, SDM guru masih timpang. Meski anak Jakarta belajar di ruang-ruang berpendingin, banyak anak daerah bersekolah di sekolah tanpa dinding, tanpa atap, dan akses informasi amat terbatas. Pendidikan kita yang belum merata tidak layak dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Kebingungan

Jika di masa lalu visi besar pendidikan telah berakar pada era Ki Hadjar Dewantara dengan Taman Siswanya, mengapa justru di era modernisasi dengan kecanggihan teknologi sepertinya kita kehilangan orientasi pendidikan? Tokoh-tokoh pendidikan pejuang kita mampu merumuskan visi kemerdekaan dan mengusir penjajah, mengapa di era kemerdekaan ini kita justru kehilangan orientasi? Kita bingung dan linglung. Masalah pendidikan diselesaikan tambal sulam. Kita kehilangan pegangan untuk melangkah. Akibatnya, pendidikan dikelola berdasarkan insting saja.

Pada awal abad silam, Ki Hadjar menyatakan anak-anak Indonesia harus dididik dalam suatu sistem pendidikan yang berakar pada kebudayaan sendiri, bukan pendidikan yang berakar pada kebudayaan Belanda. Maka pandangan yang membandingkan pendidikan kita dengan pendidikan negara tetangga, relevan dipertanyakan visinya terhadap kebangsaan dan kerakyatan. Pendidikan Indonesia mesti dikelola dengan cita rasa Indonesia, kekayaan bangsa, dan budaya Indonesia.

Itulah sebabnya kita amat bingung dengan pendidikan sendiri. Kebingungan berawal karena kita tidak menempatkan reformasi pendidikan dalam kaki sendiri. Kebudayaan sendiri yang adiluhung cenderung diabaikan dan kita menyerah kalah pada globalisasi. Akibatnya tuntutan global kita adopsi habis-habisan, nilai lokal seperti kesantunan, gotong-royong cenderung di-abaikan.

Penghambaan pada globalisasi juga menyebabkan cita rasa dan kecintaan pada budaya sendiri memudar. Sayangnya, anak didik kini merasa tidak perlu dan berkepentingan dalam melestarikan budaya bangsa.

Persoalan mendasar ada pada kurikulum tambal sulam. Kebijakan tambal sulam lekat dengan analogi ganti menteri ganti kebijakan. Akibatnya pendidikan nasional tidak pernah mempunyai visi politik yang jelas. Tidak ada grand design yang mampu menjelaskan pendidikan kita di masa depan dan langkah yang perlu dipersiapkan untuk menghadapinya.

Kesalahan fatal mengapa dalam UU Sisdiknas ditulis besaran persentase 20 persen. Lantas siapa pun yang duduk sebagai presiden tidak pernah bisa memenuhi anggaran 20 persen. Dengan kata lain kalau presiden gagal memenuhi anggaran 20 persen lantas bisa dimakzulkan?

Padahal, dalam pendidikan mestinya ada rencana jangka panjang yang bisa diterapkan siapa pun yang duduk sebagai menteri pendidikan. Tragisnya, semua menteri merasa perlu membarui kurikulum, menambah kebijakan baru yang akibatnya justru tidak ada kesinambungan dengan program-program sebelumnya.

Visi Besar

Secara latah praktik UN mencoba mengadopsi secara sepihak tuntutan modernisasi namun lupa membangun etika budaya sebagai manusia yang cinta bangsa dan tanah air. Jika anak didik hanya memperdalam matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris -karena mata ajaran itu yang diujikan dalam ujian nasional-, maka tidak ada keseriusan anak didik mempelajari pendidikan moral, agama, budi pekerti, sejarah, nilai-nilai kemanusiaan dan kejuangan karena tidak pernah akan diujikan dan menentukan kelulusan.

Kelulusan hanya dilihat sejauh mana anak didik bisa mengerjakan ketiga mata pelajaran itu tidak peduli kelakuan di rumah, di sekolah, tidak peduli kalau Jumat ke masjid atau Minggu ke gereja, yang penting bisa mengerjakan soal.

Kelatahan itu terjadi karena tidak ada visi besar yang mengerangkai pendidikan kita di masa depan. Bahasa Indonesia, Inggris dan matematika dipilih karena pada saat ini pasar luar negeri dan perusahaan berskala besar tengah membutuhkan tenaga-tenaga itu.

Akar persoalan kebingungan pendidikan kita adalah kebingungan politik. Kebingungan politik merupakan masalah hilir, sumbernya adalah kebingungan kultural. Intinya kita harus berani memutuskan akan menjadi bangsa yang bagaimana? Kita akan membentuk negara dan masyarakat yang bagaimana? Jika sudah memutuskan, kita akan mengambil sikap tertentu dan melakukan langkah-langkah programatik menuju sasaran yang hendak kita capai di masa depan.

Karena itu, pengambil kebijakan bidang pendidikan mulai dari presiden, wakil rakyat dan petinggi-petinggi Depdiknas perlu menyadari urgensi visi ke depan ini. Kebijakan diambil bukan sekadar menyenangkan pihak-pihak tertentu, melainkan menyelamatkan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang. Kemerdekaan bangsa yang telah diraih pahlawan dengan mencurahkan darah ini harus diisi dengan semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme.

Menentukan ingin menjadi bangsa yang bagaimana dan ingin menegakkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang bagaimana, bukanlah sesuatu yang didiktekan oleh para pengambil kebijakan, terutama para politisi. Jika pendidikan ditentukan arahnya semau angin kekuasaan, kita akan mengorbankan generasi anak-anak kita.

Selama pendidikan kita masih bingung seperti sekarang ini, kita akan terus menjadi bagian dari polemik berkepanjangan yang bernama UN, anggaran pendidikan, kesejahteraan guru, kurikulum. Polemik-polemik itu sejatinya hanya merupakan fenomena gunung es yang bisa menjelaskan masalah pendidikan secara keseluruhan. Saatnya pendidikan memiliki wajah sendiri, bukan wajah politik yang kusam dan penuh noda.

Era transparansi sebagai buah reformasi belakangan ini sejatinya menjadi momen yang tepat. Depdiknas tidak perlu alergi terhadap kritik yang membangun. Sekaranglah saatnya, ketika pemerintah melalui Presiden Yudhoyono hendak mencanangkan revitalisasi pendidikan. Sekali lagi pendidikan bukan ajang eksperimen untuk mengorbankan anak didik. Masa depan bangsa adalah tanggung jawab semua komponen bangsa. Sekali kita salah langkah, masa depan bangsa akan dikorbankan. Tegasnya, rumuskan visi yang tegas pendidikan dan bangsa ini akan benar dalam melangkah!

Penulis adalah pendidik, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang

Last modified: 27/9/07


 

CATATAN JAKARTA

Prihatin tentang Myanmar

Sabam Siagian

Situasi di Myanmar, dulu dikenal sebagai Birma, sungguh memprihatinkan. Apa yang disangka tidak mungkin terjadi bahwa rakyat secara terbuka berani menyatakan protes telah berlangsung selama berhari-hari. Beribu-ribu biksu keluar dari beberapa biara agama Buddha di Yangon (Rangoon) dan Mandalay, berbaris secara tertib di jalan-jalan utama.

Kagum akan keberanian para biksu itu, berangsur-angsur masyarakat juga ikut bergabung. Meskipun sistem sensor diketatkan, tapi kecanggihan teknologi informasi dewasa ini mampu menembus berbagai hambatan. Akibatnya, pemancar TV terkemuka yang berbahasa Inggris seperti CNN (AS) dan BBC World News secara kontinu menayangkan rentetan peristiwa yang terjadi di jalan-jalan raya di Yangon, Mandalay, dan kota-kota lainnya di Myanmar.

Masalah yang memicu gelombang demo di Myanmar adalah keputusan pemerintah awal bulan Agustus untuk menaikkan harga BBM secara mencolok. Dengan sendirinya harga bahan pangan dan kebutuhan pokok sehari-hari juga naik. Rupanya bagi rakyat biasa yang sudah bertahun-tahun hidup pas-pasan, tindakan pemerintah yang terakhir ini sudah keterlaluan.

Namun, siapa yang menyangka para biksu yang setiap hari tampak di jalan-jalan dengan jubah berwarna merah-tua atau kuning-tua dan cawan di tangan mereka untuk menampung sumbangan dari masyarakat menjadi begitu militan. Mereka mampu mengorganisir kelompok-kelompok mereka, saling berkomunikasi dan menjaga disiplin selama berdemo. Para biksu itu menyatakan secara terbuka gumpalan masalah yang telah mengganjal jiwa rakyat selama bertahun-tahun hidup dikekang oleh rezim militer.

Aliansi Para Biksu Seluruh Birma telah menyatakan tuntutan mereka terdiri dari tiga pokok. Pertama, ekonomi yang berantakan supaya ditata-ulang. Kedua, bebaskan semua tahanan politik, termasuk juga Aung San Suu Kyi, pemimpin Liga Demokrasi yang sudah dikenakan tahanan rumah 12 tahun. Ketiga, ubah sistem politik yang dikuasai junta militer dengan mengadakan dialog.

Pada awal gelombang demo minggu lalu, ketika jumlahnya masih beberapa ratus, mereka diperbolehkan lewat rumah Aung San Suu Kyi. Komandan polisi yang bertugas memblokir jalan menuju kediaman Srikandi Myanmar itu memberi hormat kepada para biksu dan menginstruksikan anak buahnya supaya memindahkan barikade penghalang ke pinggir.

Aung San Suu Kyi tampak berdiri di balik pagar rumahnya dan air matanya menetes ketika para biksu lewat. Sejak peristiwa mengharukan itu, Suu Kyi dikabarkan dipindahkan ke penjara. Dan siapa tahu, mungkin komandan polisi tersebut telah dipecat.

u*

Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Myanmar, sesama negara anggota ASEAN (Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) merupakan kasus standar yang diuraikan di buku ilmu politik tentang negara-negara berkembang. Para jenderal yang memerintah Myanmar melalui Dewan Negara untuk Perdamaian dan Pembangunan sejak 1988 memperkirakan mereka mampu mengisolasi Birma, kemudian disebut Myanmar, dan memerintah rakyat lebih dari 50 juta warga itu sesuka hati mereka.

Agaknya mereka menganggap remeh dinamika sosial politik di dalam negeri, apalagi dampak dari pergeseran serta perkembangan internasional yang amat dipengaruhi kecanggihan teknologi informasi. Arus informasi dari dalam Myanmar yang ditampung berbagai organisasi media internasional dan sejumlah LSM yang memperjuangkan keadilan dan demokrasi mempengaruhi arah opini dunia. Dan sebagai pantulannya meningkatkan militansi di dalam negeri.

Mungkin saja aparat keamanan, tentara dan polisi, dapat menumpas gelombang demo setelah dibiarkan meningkat selama berhari-hari. Namun, sekali ini amat diragukan apakah kekejaman yang diterapkan pada gelombang demo tahun 1988 (jumlah korban yang tewas diperkirakan melebihi tiga ribu warga) akan terulang lagi. Karena sekali ini, bukan saja dunia internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, mencermati situasi yang memprihatinkan di Myanmar.

Beijing amat berkepentingan bahwa pergolakan politik di Myanmar jangan sampai keterusan menjadi pembantaian yang tak terkendalikan. Republik Rakyat Tiongkok dianggap sebagai negara pelindung Myanmar. RRT merupakan pemasok persenjataan militer dan menyediakan kredit perdagangan untuk Myanmar. Di sisi lain, RRT sangat berminat pada ladang gas alam lepas pantai Myanmar (di Laut Andaman dan Teluk Bengal).

Setelah ladang-ladang gas ini dioperasionalkan (ladang Yadana – operator: Total E&P Myanmar; ladang Yetagun – operator: Petrogas Caligali Myanmar), berdasarkan kerja sama Myanmar-RRT, produk gas alam yang dihasilkan ladang-ladang tersebut akan disalurkan ke Tiongkok Selatan melalui pipa.

Namun, Beijing menghadapi dilema. Di satu sisi, melindungi Myanmar dari tekanan-tekanan negara-negara Barat. Ia tidak segan memveto usul resolusi di Dewan Keamanan yang dianggap memojokkan Myanmar. Di sisi lain, Beijing memanfaatkan pengaruhnya supaya para jenderal yang menguasai Myanmar melalui Dewan Negara untuk Perdamaian dan Pem-bangunan (namanya mentereng, tapi ironis) berusaha menahan diri. Beijing menganjurkan mereka supaya “mendorong maju proses demokrasi yang sesuai dengan kondisi Myanmar”.

Tahun depan, Beijing akan berperan sebagai tuan rumah untuk acara olahraga internasional Olimpiade. Ia ingin mengembangkan citra sebagai negara beradab yang menghormati sopan santun internasional. Pembantaian dan kekejaman di Myanmar, negara asuhannya, akan mengakibatkan citranya akan tercoreng-moreng.

*

Sekjen PBB, Ban Ki-moon telah menugaskan Duta Besar Ibrahim Gambari sebagai utusan khususnya segera terbang ke Myanmar. Sebagai utusan khusus, ia sudah dua kali mengunjungi ibu kota baru, Naypydaw, 320 km di utara Yangon di mana para jenderal bermukim. Ketua Dewan, Jenderal Than Shwe (74 tahun) dikenal sebagai tokoh yang tidak begitu cerdas, berpandangan sempit, dan pendirian keras. Diragukan, apakah Dubes Ibrahim Gambari dapat berhasil meyakinkan dia untuk membuka dialog dengan Aung San Suu Kyi, dan secara bertahap mendorong Myanmar ke arah demokrasi dan kebebasan opini.

Sedangkan ASEAN sekarang disoroti negara-negara Barat, khususnya AS, Inggris dan Uni Eropa supaya lebih aktif berperan menangani situasi Myanmar yang memprihatinkan. “ASEAN perlu tulang punggung yang lebih kokoh. Sudah terlalu lama mereka bersikap sabar terhadap Myanmar,” demikian seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS.

Ketika Myanmar diterima sebagai anggota ASEAN pada 1997, para wakilnya berjanji bahwa proses menuju demokrasi akan terus berjalan secara bertahap. Sekarang tahun 2007, Aung San Suu Kyi tetap ditahan dan rezim militer masih tetap berkuasa.

Apakah Indonesia sudah berusaha semaksimalnya mendorong ASEAN untuk secara tegas mengingatkan Jenderal Than Shwe dan para rekannya di Dewan Negara tersebut jangan lagi mengundur-undurkan proses demokratisasi. Pemberitaan dari New York melaporkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah bertemu dengan PM Singapura Lee Hsien Loong membicarakan situasi Myanmar. Singapura sekarang mendapat giliran sebagai Ketua ASEAN. Dan juru bicara Deplu, Desra Percaya yang juga berada di New York menyampaikan, “Pemerintah RI mengikuti dari dekat dan penuh keprihatinan atas perkembangan terakhir di Myanmar”.

Mengapa Indonesia tidak mampu bertindak lebih dramatis untuk menandaskan bahwa hubungan antara RI dan Birma (sekarang Myanmar) sudah terjalin sejak awal Revolusi pada tahun-tahun akhir 1940-an. Ketika RI terisolasi di ibu kota perjuangan Yogyakarta menghadapi tekanan militer Belanda, Birma memberikan bantuan penuh, antara lain menyediakan pemancar militer untuk meneruskan berita-berita dari Yogya dan Sumatera.

Daripada Presiden sibuk berjumpa dengan berbagai tokoh di New York, antara lain Ahmadinejad dari Iran, Mahmoud Abbas dari Palestina -suatu kunjungan dramatik menjumpai Jenderal Than Shwe di ibu kota Naypydaw akan mengangkat nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai negarawan dunia. Ia dapat sampaikan kepada rekannya itu, “Jenderal, ketika kita jumpa pada awal 2006, Anda janjikan akan ada perubahan. Percaya saya, demi keselamatan Anda dan rekan jenderal lainnya, lakukan perubahan sekarang juga. Saya sudah alami betapa dua kepala negara kami terpaksa mundur karena desakan rakyat. Keinginan untuk perubahan, kalau sudah waktunya tidak dapat dibendung…”

Penulis adalah pengamat perkembangan di Asia Tenggara

Last modified: 29/9/07


 

Yasuo Fukuda dan Prospek Hubungan Indonesia-Jepang

Oleh D Supratikto

Mungkin lepas dari pengamatan, pertemuan antara Yasuo Fukuda dan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono beberapa hari setelah kunjungan kenegaraan PM Shinzo Abe, yang baru saja meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri Jepang.

Kedatangan Fukuda, calon terkuat perdana menteri baru Jepang ke Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Japan – Indonesia Association (Japinda). Japinda adalah organisasi nirlaba di Jepang yang didirikan oleh kalangan pengusaha dan masyarakat Jepang yang mempunyai keterikatan emosional dengan Indonesia.

Pada awal-awal berdirinya, Japinda merupakan lembaga lobi bisnis dan sekaligus mempromosikan peluang bisnis Indonesia di Jepang. Organisasi ini banyak berkiprah dalam mendekatkan hubungan bisnis antara kedua negara, apalagi pada dekade 70-80-an saat intensitas hubungan ekonomi bilateral sedang tinggi-tingginya.

Seiring dengan pasang surutnya kegiatan bisnis kedua negara dan minat para anggotanya, kegiatan Japinda kemudian lebih menonjolkan aspek budaya dan sosialnya. Kadang kala malah sebagai ajang temu kangen orang-orang Jepang yang mempunyai kenangan manis selama bertugas di Indonesia. Banyak dari mereka yang menjadi pemimpin puncak sekembalinya dari Indonesia.

Baru pada awal 2000-an Japinda tergugah untuk memperkuat kembali fungsinya sebagai lembaga lobi bisnis. Hal ini mungkin dimaksudkan untuk membantu mengangkat kegiatan bisnis kedua negara yang menurun tajam. Dan greget tersebut semakin menguat dengan kesediaan Yasuo Fukuda duduk sebagai Ketua Japinda pada tahun 2005.

Kesediaan Fukuda tersebut tidak lepas dari masa vakum kegiatan politiknya, setelah mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sekretaris Kabinet pemerintahan PM Junichiro Koizumi. Apalagi pandangan politik luar negerinya yang lebih moderat dengan mengedepankan keseimbangan hubungan dengan negara-negara tetangga, khususnya Cina dan Korea Utara. Hal yang sangat berseberangan dengan pandangan politik luar negeri Koizumi dan Abe yang lebih keras garis kebijakannya.

Reformasi Ekonomi

Terpilihnya Fukuda jelas akan merupakan nilai tersendiri bagi Indonesia baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Dalam suatu kesempatan, Fukuda pernah mengemukakan gagasannya, untuk memaknai kembali “Doktrin Fukuda”, yakni garis kebijakan politik luar negeri ayahnya, Takeo Fukuda, dalam upaya untuk memulihkan hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara pada era 1970-an, yang dikenal dengan sebutan diplomasi “Dari Hati ke Hati”.

Arahnya nanti tentu tidak lagi sekadar politik balas budi sebagai sulih atas keberhasilan bisnis Jepang di Indonesia. Lebih dari itu, mungkin akan difokuskan untuk membantu menjadikan ekonomi Indonesia yang kuat. Dalam posisi ekonomi ini, diharapkan kedua negara akan mampu mengembangkan hubungan kemitraan yang setara.

Lebih lanjut, patut disimak juga, Fukuda termasuk pendukung kuat kebijakan reformasi ekonomi yang diluncurkan Koizumi. Dan ditekankan bahwa Jepang harus melanjutkan reformasi struktural ini untuk memperbaiki ekonomi Jepang (Financial Times, 17 September 2007). Mestinya langkah yang sama diinginkannya akan dilakukan Indonesia untuk memulihkan ekonominya. Tentunya Fukuda akan mempunyai cara sendiri untuk menyampaikan pesan ini kepada Indonesia. Seperti sikapnya yang terbaca pada waktu menerima tamu-tamu sahabat Indonesianya di biliknya yang sempit di Diet, saat hanya menjadi anggota parlemen biasa.

Kedekatan hubungan itu hendaknya tetap terjaga apabila Fukuda benar-benar terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang. Jangan sampai kedekatan ini diartikan secara berlebihan. Dengan karakternya yang santun, korek, dan hati-hati, disertai sorot matanya yang lembut tapi tajam, Fukuda akan memperlakukan Indonesia secara tepat proporsional. Namun, bisa saja bersikap tegas seperti ditunjukkannya saat mengkritisi kebijakan politik luar negeri Koizumi.

Oleh karenanya, perlu diformat secara cerdas pendekatan yang dijalankan nantinya, baik pemerintah, politisi, maupun kalangan bisnis. Jangan salah langkah dan terjebak ke lobi-lobi yang seremonial saja. Akan sangat disayangkan, karena momentumnya sekarang ini pas sekali saat kedua negara akan mengimplementasikan Kesepakatan Kemitraan Ekonomi (Economic Partnership Agreement). Dan Indonesia harus dapat memetik manfaat dari kedekatannya dengan Fukuda dan Kesepakatan tersebut guna menjadikan kekuatan ekonomi yang tangguh.

Penulis adalah pemerhati masalah internasional; pernah bertugas di Jepang

Last modified: 20/9/07


 

Keterjebakan Negara dalam Politik Agraria

Oleh Djaja Hendra

Setelah era kepemimpinan Soekarno pupus nyaris tidak ada lagi pemimpin yang menaruh perhatian serius terhadap persoalan keagrariaan di negeri ini. Pemimpin lanjutan, siapa pun mereka, tampaknya berupaya menghindarinya. Tidak ada satu pun yang siap bertarung penuh dan dengan konseptualisasi matang untuk sesuatu masalah yang sarat beban, berisiko, serta tidak populer yang bakal ditanggung manakala terlalu jauh berkubang di dalamnya.

Langkah-langkah cermat perlu dipertimbangkan, lebih-lebih menjelang pemilu. Sehingga dalam banyak kebijakan, mereka hanya menempatkan persoalan keagrariaan sebagai pelengkap belaka dalam pemerintahannya.

Padahal jika kita dengar pada setiap kampanye para kandidat presiden, yang memenangkan pemilu atau tidak, dipastikan memasukkan materi keagrariaan di dalamnya.

Bahkan dalam kampanye sering mengaku berasal dari desa, wong cilik, dan pelosok terpencil, tak lebih guna menarik simpati belaka. Tetapi manakala a memenangkan pertarungan, janji tinggallah janji. Terbukti ketika persoalan krusial pertanahan meningkat, tidak ada satu pun tindakan berarti yang dapat dilakukan.

Semua tindakan dan operasional negara dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan keagrariaan, selalu memosisikan diri sebagai, “bukan” bagian dari rakyatnya. Ofensivitas yang dilakukan negara mulai dengan cara-cara intimidasi, todongan moncong senjata ke kening rakyat. Atau bila ada sedikit saja perwujudan perlawanan untuk mempertahankan tanahnya itu maka dengan sangat ringan menarik pelatuk senjata, seakan tanpa beban.

Tampak negara menempatkan keagrariaan dalam konteks pemikiran klasik dengan tanpa berupaya melakukan penafsiran ulang terhadap regulasi pertanahan yang mendasarinya selama ini. Sebagai bukti, tidak ada regulasi yang signifikan di mana petani dapat merasakan adanya tindakan konkret yang dapat melambungkan harkat dan martabat mereka pada posisi yang sejajar dengan profesi lainnya.

Tuntutan setiap profesi tentu mengharapkan imbalan yang sepatutnya sama dan seimbang, hingga mampu memenuhi kebutuhan hidup layak sebagaimana tertuang dalam konsideran tersebut. Tetapi sudah hampir setengah abad usia regulasi pertanahan ini sentuhan perbaikan termasuk mengamandemenkannya pun tidak pernah terwujud. Semua isapan jempol belaka.

Wasit

Kita tidaklah berharap terlalu muluk ketika persoalan keagrariaan mencuat di mana dengan serta-merta negara (segera) mengambil posisi menjadi bagian dari rakyatnya dan berjuang bersama-sama rakyat sampai kepada posisi yang dirasakan adil oleh rakyatnya. Cukuplah dia sebagai wasit dalam konteks fair play saja sudah dapat memberikan jaminan dan ketenteraman bagi rakyat yang diayominya itu.

Negara tampaknya bergeming dalam keraguan sikap untuk menentukan pilihan kebijakan. Dalam posisi seperti ini tanah dianggap status quo di mana negara membiarkan begitu saja dengan sama sekali tanpa berupaya melakukan tindakan reflektif yang berorientasi pada kesejahteraan.

Dalam kerangka ini menjadi tidak masuk akal ketika ada investasi (berarti ada uang masuk) maka kebijakan yang dipilih: pemberian dalam penguasaan tanah hingga 100 tahun dan bisa diperpanjang, tanaman sejuta hektare, lepasnya tanah di Sipadan dan Ligitan, merupakan bagian dari ketidakmampuan dan kecermatan negara dalam memahami regulasi pertanahan. Tetapi ketika berhadapan dengan rakyatnya, negara tampak seperti penguasa tunggal dan otoriter hingga tidak segan- segan bertabrakan dengan hak-hak adat dan hak-hak ulayat, fungsi sosial atas tanah serta hak-hak lainnya di mana sejauh ini telah diatur dalam regulasi ter- sebut.

Sejauh dicermati tindakan negara dengan peranti yang memang dimilikinya, sangat memungkinkan dirinya berlaku seperti itu dan secara politik sah adanya. Tetapi dengan hanya mendasarkan tindakan demikian semata, jelas pada gilirannya tidak memberikan kenyamanan, ketenteraman, dan keamanan kepada rakyat yang secara historis memiliki tanah itu turun-temurun. Dengan kata lain, negara hanya berpikir global (seolah untuk kepentingan rakyat banyak) tetapi bertindak lokal dengan tujuan kapital jangka pendek, daripada bertindak global yang berjangka panjang seraya berpikir demi kepentingan rakyat yang dirugikannya itu.

Efek Karambol

Kekeliruan berpikir dan bertindak dapat membawa efek karambol yang mampu menoreh luka di hati dan butuh waktu lama untuk kesembuhannya.

Ketidakpahaman atau mungkin ketidakpedulian dalam menderivasi regulasi induk menuntun negara pada perangkap atau terjebak pada regulasi-regulasi di bawah yang dibuatnya sendiri.

Komprehensivitas dalam memahami regulasi induk (UUPA) dan menyesuaikan dengan kondisi kekinian serta melakukan interpretasi ulang atas tatanan tersebut menjadi mutlak dilakukan. UUD yang menjadi landasan bernegara saja dapat dengan tanpa gejolak yang berarti, bagaimana mungkin keagrariaan yang menjadi bagian kecil saja tidak dapat dilakukan? Bukankah persoalannya terletak pada political will dalam kerangka negara budiman?

Negara memiliki semua yang tidak dimiliki rakyat. Tinggal bagaimana negara sepenuhnya mengoptimalkan apa yang dimiliki dengan menempatkan keagrariaan dalam skala prioritas kebijakan.

Jadi jangan seperti yang dilakukan negara sekarang, manakala muncul kebuntuan maka pilihan kebijakan selalu bersifat pragmatis, represif, dan siap membanjiri tanah dengan darah rakyatnya sendiri. Kasus Jawa Timur cukup sebagai kasus terakhir. Karena itu sudah selayaknya problema keagrariaan diselesaikan secara win win solution dan menyeluruh hingga mampu menjadi teladan bagi semua negara yang pekerjaan pokok rakyatnya petani/agraris. Di sinilah para anggota dewan, jika hendak melakukan studi banding, tentunya bukan diarahkan kepada negara yang rakyatnya dominan di bidang industri, melainkan pada sesama negara agraris yang berhasil melakukan reforma agrarian di negaranya masing- masing.

Untuk itu semua negara sangat mampu melakukannya. Negara dapat dengan mudah memutuskan lingkaran tersebut serta mempersiapkan peranti pengganti yang sebanding dengan akses rakyat terhadap tanah mereka yang hilang. Belakangan kita tidak pernah mendengar strategi negara dalam mengatasi persoalan ini meski sebatas wacana sekalipun. Katakanlah negara mempersiapkan infrastruktur agar petani/rakyat mampu mengorganisasi diri guna mendengar langsung keluhan sekaligus solusi strategisnya.

Kesiapan negara memberikan jaminan hidup yang mapan kepada rakyat yang telah sempat kehilangan tanahnya tetapi masih bersedia berusaha di bidang pertanahan. Atau berbagai strategi lain dimulai dari penataan regulasi pertanahan hingga aplikasinya di masyarakat. Jadi jangan seperti apa yang dilakukan sekarang, di mana pemikiran negara dan pengambil kebijakannya masih diwarnai kerangka pemikiran normatif kolonial.

Penulis dari Sosiologi Pedesaan-IPB

Last modified: 23/9/07


 

Penyebab Tingginya Kerusakan dalam Gempa Bengkulu

Oleh I Putu Pudja

Bengkulu, juga Padang dan perbatasan Jambi, pada Rabu, 12 September 2007, menerima giliran bencana akibat guncangan gempa bumi. Beberapa daerah di Sumatera, mengalaminya dalam tiga tahun terakhir, seperti Aceh, Nias, Mandailing Natal, Solok-Batusangkar. Semua daerah itu mengalami gempa bumi kuat yang merusakkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa manusia.

Gempa yang disebutkan di atas dapat dibagi menjadi dua golongan. Pertama, gempa darat yang merusakkan daerah Mandailing-Natal, dan gempa yang merusakkan daerah Solok-Batusangkar. Kedua, gempa laut yang merusakkan daerah Aceh, gempa yang merusakkan daerah Nias, dan gempa Bengkulu yang merusakkan daerah Bengkulu-Padang dan perbatasan Jambi.

Hasil analisis BMG terhadap gempa Bengkulu menunjukkan gempa terjadi pada 12 September 2007, pukul 18 10 23 WIB. Pusat gempa berada di laut pada posisi 6,67 LS – 101,13 BT, di kedalaman 10 km dengan kekuatan 7,9 SR. Getarannya dirasakan tidak saja di daratan Sumatera namun juga sampai Jakarta dan Singapura dan Kuala Lumpur.

Gempa itu diikuti cukup banyak gempa susulan dengan kekuatan yang relatif besar walau tidak melebihi gempa utamanya. Gempa susulan setelah gempa utama terjadi hampir tiap jam, bahkan ada beberapa kali terjadi dalam satu jam, kemudian semakin lama semakin jauh jarak waktunya.

Beberapa di antaranya cukup besar kekuatannya. Pertama, gempa yang terjadi pada hari yang sama pukul 21.40;08 WIB dengan pusat gempa 3,21 LS – 101,44 BT dengan kedalaman 18 km dan kekuatan 6,6 SR. Kedua, gempa yang terjadi 13 September 2007 pukul 06.49;04 WIB dengan pusat 2,88 LS – 100,43 BT dengan kedalaman 24 km dan kekuatan 7,7 SR. Ketiga, gempa 13 September 2007 pukul 08.26;37 WIB dengan pusat gempa pada 1,98 LS – 99,58 BT pada kedalaman 46 km dengan kekuatan 6,7 SR.

Faktor Destruktif

Gempa yang terjadi belum lama ini sangat menarik untuk dibicarakan karena kerusakan yang ditimbulkannya mencakup wilayah cukup luas, yaitu sepanjang pantai barat Bengkulu, Padang, dan perbatasan Jambi. Luas daerah yang mengalami kerusakan sangat mudah dipahami karena sifat gempanya yang besar kekuatannya, serta mempunyai kedalaman yang dangkal, yaitu hanya 10 km, sehingga tidak cukup banyak energi gempa yang ter- filtrasi oleh lapisan kulit bumi.

Demikian juga getaran yang sambung-menyambung karena banyaknya gempa susulan dengan kekuatan yang cukup besar, mengakibatkan secara cepat kekuatan bangunan yang sudah terganggu akibat guncangan gempa utama, menurun drastis, mengakibatkan sangat banyak kerusakan bangunan di daerah spektrum guncangan.

Banyaknya gempa susulan yang terjadi di daerah itu diakibatkan karena pusat gempa berada pada Blok Sumatera yang terjepit. Di sebelah baratnya memanjang arah tenggara-barat laut daerah subdaksi, pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dengan lempeng tektonik Eurasia. Di timur dengan kelurusan hampir sama (sejajar) dengan garis subdaksi adalah patahan Sumatera yang membelah Pulau Sumatera. Sehingga blok di mana gempa terjadi merupakan blok yang sangat kaya dengan fraktur dan patahan- patahan.

Energi stres akibat jepitan yang disebutkan di atas yang sudah matang, terganggu akibat pelepasan energi saat gempa utama menjadikan terjadinya pelepasan energi secara berantai, sehingga gempa susulan banyak terjadi, dengan daerah aktif yang terlihat sangat menyebar, dengan tempat kejadian terkontrol pada blok yang terjepit itu.

Jadi yang menjadi faktor destruktif dalam kejadian gempa Bengkulu ini adalah besarnya kekuatan gempa, dangkalnya pusat gempa, serta banyaknya gempa susulan akibat posisi daerah aktifnya pada blok yang terjepit.

Pergerakan ke Selatan

Bila melihat perkembangan kejadian gempa merusak di daerah Sumatera seperti disebutkan di atas yang dimulai dari gempa Aceh, gempa Nias, gempa Mandailing Natal, gempa Solok-Batusangkar dan terakhir gempa Bengkulu, terlihat ada “rembetan” aktivitas dari utara keselatan.

Di lain fihak, beberapa literatur yang ditulis para pakar kegempaan maupun geologi, menyatakan hampir semua segmen aktif gempa di Sumatera aktif pengakumulasian energinya, sehingga siap untuk dilepaskan sewaktu-waktu karena beberapa sudah berada pada tingkat kematangan energi.

Dalam konteks rembetan kejadian dari utara keselatan, selang-seling gempa darat dan gempa laut itu, maka tingkat kewaspadaan masyarakat di seluruh Sumatera perlu terus ditingkatkan, agar sewaktu-waktu terjadi gempa dapat menekan jumlah korban yang sekecil-kecilnya, mengingat daerahnya merupakan daerah yang akif kegempaannya.

Bila dikaitkan dengan luasnya daerah dan tingginya tingkat serta jumlah kerusakan pada bangunan masyarakat, sudah saatnya masyarakat setempat dalam merencang bangunannya kembali ke alam. Hal itu mengingat bangunan tradisional di daerah itu, yaitu bangunan kayu yang cenderung berpanggung, merupakan bangunan yang elastis dan tahan terhadap guncangan gempa bumi.

Penulis aktif di Badan Meteorologi dan Geofisika, Jakarta

Last modified: 25/9/07


 

Empat Dasar Optimisme PDI-P

Oleh Tjahjo Kumolo

Belakangan ini mulai ada yang mempersoalkan ideologi tunggal Pancasila. Entah ada apa di balik niat mempersoalkan peraturan itu, yang jelas itu juga isu yang perlu ditanggapi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai yang mengusung gelar partai nasionalis. Tulisan ini memang bukan pernyataan sikap partai, tetapi setidaknya jiwa PDI-P sudah jelas bahwa nasionalisme keindonesiaan adalah nasionalisme yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pertemuan yang digelar PDI-P dan Golkar di Medan dan Palembang selama ini, yang kemudian dikritik para pengamat politik, sebenarnya bermaksud untuk menegakkan kembali nasionalisme yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tersebut. Dalam Rakernas II dan Rakornas PDI-P di Jakarta, 8-10 September 2007, PDI-P menegaskan kembali dalam salah satu rekomendasinya bahwa pencalonan Megawati sebagai presiden pada Pemilu 2009 bermaksud menjaga Pancasila dan UUD 1945.

Pada poin inilah menjadi relevan kita berbicara soal siapa yang harus menjadi presiden pada suksesi 2009 mendatang. Karena bagaimanapun juga, nasib bangsa yang menjadi taruhannya. Salah memilih pemimpin artinya salah memilih hidup karena hari ini politik menentukan hidup masyarakat. Orang miskin juga karena politik yang tidak beres. PDI-P berniat mengubah keadaan semacam itu sehingga perlu keseriusan mencalonkan Megawati pada Pilpres 2009.

Pencalonan kembali Megawati Soekarnoputri pada Pemilihan Umum 2009 mendatang mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak. Dari awal PDI-P amat menyadari hal itu. Bahwa ketika diumumkan secara terbuka, pencalonan Megawati niscaya menuai reaksi yang beragam. Tapi bagi PDI-P sendiri, pengumuman dini mengenai pencalonan Megawati tidak tanpa perhitungan strategis.

PDI-P yakin, dengan sosialisasi cepat bakal memiliki waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan diri; memperbaiki kelemahan yang menyebabkan Megawati belum berhasil menjadi presiden pada Pemilu 2004 lalu dan membaca kemungkinan-kemungkinan perubahan lingkungan politik para pemilih pada 2009 nanti.

Bahwa ada yang mengatakan, PDI-P mencuri start kampanye, itu tuduhan yang tidak berdasar. Kenyataannya, tidak ada undang-undang atau peratuan hukum apa pun yang dilanggar oleh PDI-P dengan mengumumkan pencalonan Megawati. Semua partai silakan mengumumkan para kandidatnya dalam pilpres mendatang. PDI-P tentu tidak bakal mempersoalkan karena itu hak dan strategi masing-masing partai politik.

Meskipun demikian PDI-P perlu juga berterima kasih kepada pihak yang menyatakan reaksi, entah positif maupun negatif, karena hal itu menandakan partai lain peduli dengan PDI-P. Minimal mereka memperhatikan apa yang dilakukan PDI-P. Artinya, PDI-P selalu menjadi partai yang sangat diperhitungkan dalam perhelatan politik di Indonesia.

Pemilu 2009

Kembali mengenai Pilpres 2009, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada awalnya mempertimbangkan empat hal untuk memastikan pencalonannya sebagai Calon Presiden RI pada pemilu mendatang. Ia menganggap belum saatnya untuk berbicara, masih banyak permasalahan bangsa yang perlu diselesaikan, sehingga belum mau menyatakan sikapnya hingga menjelang Rakernas II kemarin.

Empat faktor yang menjadi pertimbangan pencalonan Ketua Umum PDI Perjuangan itu adalah, pertama, faktor internal-partai menyangkut soliditas PDI-P dan pemilih pada Pemilu 2004. Perpecahan yang dialami partai sesudah Kongres Bali dulu perlu menjadi perhatian PDI-P agar tidak menjadi masalah pada pemilu nanti. Soliditas partai tentu mendongkrak perolehan suara. Jika bisa lebih dari 45 juta suara, PDI-P dan Mega optimistis terus maju sebagai calon presiden.

Hal lain yang akan menjadi pertimbangan adalah masalah suara golput, karena sangat berpengaruh. Dalam beberapa pemilihan kepala daerah sepanjang 2006 lalu jumlah golput cukup tinggi. Kalau dihitung persentase, jumlah golput amat signifikan. Sebab itu, faktor golput juga menjadi pertimbangan.

Lalu yang kedua, faktor eksternal, yakni calon wapresnya apakah mampu menambah suara atau tidak. Jangan sampai cawapres tidak menambah dukungan apa-apa, atau lebih buruk lagi malah menjadi beban bagi partai.

Faktor ketiga, adalah unsur luar negeri. Apakah dunia internasional mendukung calon PDI-P atau tidak. Atau, kalau mendukung, seperti apa bentuknya dan seterusnya.

Yang terakhir, faktor X, yakni penyelenggara pemilu (KPU). Kita tidak bisa pastikan apakah KPU benar-benar bekerja secara independen ataukah ada anggota KPU bekerja untuk calon tertentu lalu setelah calonnya memang ia menjadi menteri, misalnya. Dan, yang utama adalah apakah KPU bisa menyelenggarakan pemilu dengan tertib dan lancar.

Empat faktor di ataslah yang menjadi pertimbangan PDI-P dari awal. Tetapi karena sudah sikap bulat partai, Megawati harus menyetujui dia dicalonkan lagi pada Pemilu 2009.

Apa dasar keyakinan PDI-P untuk memenangkan pilpres mendatang? Empat dasar optimisme PDIP adalah kegagalan pemerintahan yang sedang berjalan sekarang, peningkatan citra PDI-P di mata masyarakat sebagaimana hasil survei berbagai lembaga penelitian opini publik, perolehan suara Megawati pada Pilpres 2004 yang amat signifikan walaupun kalah, dan oposisi politik yang dijalankan PDI-P di parlemen sekarang bakal meningkatkan perolehan suara pada pemilu berikut.

Pencalonan Megawati jelas bukan keputusan partai yang asal-asalan melainkan keputusan yang dirumuskan dan dipertimbangkan secara matang dengan memperhitungkan empat hal tadi. Apalagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dinilai gagal.

Penulis adalah anggota DPR RI

Last modified: 25/9/07


 

Kekecewaan Presiden di Tengah Bencana

Jeffrie Geovanie

Ketika berdialog dengan Gubernur Bengkulu, Agusrin M Najamuddin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan interupsi hingga tujuh kali. Adegan unik itu terjadi karena Presiden merasa tidak yakin dengan validitas data yang dipaparkan Agusrin mengenai kondisi masyarakat Bengkulu pascagempa bumi berkekuatan 7,9 pada skala richter (SR) yang melanda Sumatera, terutama Bengkulu dan Sumatera Barat baru-baru ini.

Kita tahu, pada era kepresidenan Yudhoyono, gempa berkali-kali melanda negeri kita. Sebelum Bengkulu dan Sumbar, gempa dahsyat melanda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), diiringi tsunami. Gempa juga melanda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dan lain-lain. Pada setiap kejadian gempa, Presiden senantiasa datang berkunjung, melihat langsung proses penanganan di lapangan. Dengan begitu, presiden memahami betul seluk-beluk penderitaan rakyat berikut apa saja yang biasanya dibutuhkan mereka.

Maka pada saat Gubernur Bengkulu memaparkan data gempa yang melanda wilayahnya, Presiden mengamatinya dengan cermat dan langsung menginterupsi pada saat data yang dipaparkan tidak masuk akal. Antara data rumah yang hancur, jumlah korban, jumlah pengungsi, serta bantuan yang diperlukan seperti tenda, selimut, sarung, obat- obatan, bahan makanan, dan lain-lain dirasakan tidak klop. Ada mark up di sana-sini. Suatu kondisi yang sangat mengecewakan.

Ada dua kemungkinan mengapa mark up terjadi. Pertama, ada kemungkinan, para pejabat daerah ingin menjadikan momentum gempa sebagai proyek untuk mendapatkan keuntungan. Caranya dengan memanipulasi data di lapangan sehingga memungkinkan untuk menyisihkan bantuan untuk kepentingan pribadi. Coba bayangkan, jika dana bantuan yang disalurkan mencapai miliaran rupiah, berapa besar keuntungan yang bisa diraih, misalnya cukup dengan memanipulasi minimal 10 persen saja? Kalau kemungkinan itu yang terjadi, pejabat daerah itu melakukan pelanggaran sangat berat. Selain jelas akan merugikan negara, pasti membuat rakyat yang terkena gempa semakin sengsara.

Kemungkinan kedua, pejabat daerah memang betul-betul tidak memahami kondisi di lapangan sehingga asal tebak data, dengan menyodorkan data maksimal untuk menghindari kemungkinan kurangnya bantuan di kemudian hari. Prinsipnya, daripada kurang, mendingan lebih. Kemungkinan ini pun tidak kalah buruknya dari yang pertama. Selain menunjukkan adanya diskoneksi antara rakyat dan pejabat, juga jelas menunjukkan betapa tidak profesionalnya mereka yang duduk di pemerintahan daerah.

Selain soal data yang tidak valid, Presiden juga kecewa karena ada sejumlah pejabat daerah yang tidak mau hadir di tengah-tengah masyarakat yang tengah menderita akibat bencana. Di daerah-daerah yang sempat dikunjunginya, Presiden hampir selalu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa pejabat setempat tidak cukup tanggap, bahkan untuk meninjau lokasi bencana pun enggan. Para pejabat itu hanya datang pada saat presiden datang. Mereka datang untuk atasan, bukan untuk rakyat.

Padahal, dalam setiap bencana, selain bantuan, yang tidak kalah penting adalah kehadiran. Kehadiran seorang pemimpin sangat penting, untuk memberikan harapan, juga rasa senasib sepenanggungan. Katakanlah pemimpin tidak bisa membantu secara maksimal karena ketersediaan dana yang terbatas. Namun, pada saat pemimpin hadir di tengah-tengah masyarakat, pasti ada solusi yang bisa ditempuh karena setidaknya akan terjadi proses interaksi yang intensif, bisa berbicara dari hati ke hati, dan pasti akan terhindar dari kemungkinan manipulasi dalam pelaporan. Kebutuhan-kebutuhan dari yang minimal hingga yang maksimal akan tersaji dengan jelas.

Kehadiran pemimpin di tengah-tengah bencana juga akan menutup kemungkinan munculnya laporan ABS (asal bapak senang) yang terbukti sangat merugikan masyarakat. Laporan ABS akan mengakibatkan banyaknya warga terkena bencana luput dari bantuan pemerintah.

Manajemen Bencana

Menurut para ahli, berbagai daerah di Indonesia merupakan titik rawan bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi. Wilayah Indonesia dikepung Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Sewaktu-waktu lempeng ini akan bergeser, menimbulkan gempa bumi. Dan, jika terjadi tumbukan antarlempeng tektonik dapat menghasilkan tsunami.

Selain dikepung tiga lempeng tektonik dunia, Indonesia juga merupakan jalur The Pasicif Ring of Fire, yang merupakan jalur rangkaian gunung api aktif di dunia. Dengan kondisi wilayah yang sedemikian rawan, tentu akan sangat berisiko jika para pejabat di negeri ini tidak memiliki kecakapan yang memadai dalam manajemen bencana.

Selain bantuan langsung dan kehadiran pemimpin, kebutuhan mendesak dalam proses penanganan bencana adalah pemutakhiran data yang meliputi jumlah penduduk, jumlah bangunan, dan lain-lain. Pada saat Gubernur Bengkulu menyampaikan ada 25 persen rumah penduduk yang hancur, Presiden gusar karena tidak jelas benar berapa jumlah yang dimaksud.

Dengan data yang akurat, langkah pertama proses peringanan derita para korban bencana bisa secepatnya diatasi dengan langkah-langkah: pertama, pembuatan peta lokasi bencana, dengan identifikasi tingkat kehancuran infrastruktur dan kemungkinan jumlah korban; kedua, proses indentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang harus secepatnya dipenuhi terutama untuk mencegah kemungkinan munculnya dampak lanjutan seperti wabah penyakit dan lain-lain. Berdasarkan peta bencana serta identifikasi kebutuhan-kebutuhan dasar, proses penanganan bencana seperti evakuasi korban dan penyaluran bantuan akan bisa dijalankan secara efektif dan efisien.

Karena data yang disampaikan tidak akurat, banyak kita saksikan kejanggalan di tengah-tengah bencana. Ada bantuan yang menumpuk di posko-posko bencana, sementara di lapangan banyak korban yang belum tersentuh bantuan, dan di tempat lain ada korban yang menerima bantuan melimpah.

Wajar saja jika Presiden sangat kecewa menyaksikan pola penanganan bencana di daerah-daerah yang sempat di kunjunginya. Tapi kecewa saja jelas tidak cukup. Kekecewaan harus ditindaklanjuti dengan upaya-upaya konstruktif untuk memperbaiki manajemen, meningkatkan profesionalisme, dan penyediaan kebutuhan dasar penanggulangan bencana yang memadai.

Penulis adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute; Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah

Last modified: 27/9/07


 

Kenapa Memilih Sekularisme?

Oleh Hamzah Sahal

Pada akhir Juli, dua kawan yang saling berjauhan mengirimkan pesan singkat (SMS). Satu di Surakarta, satu di Kairo, Mesir. Keduanya tidak saling kenal. Tapi, SMS dari dua orang itu isinya sama, tak ada satu huruf pun yang berbeda. Pesan singkat itu mengabarkan Pemda Manokwari menetapkan kota tersebut sebagai “Kota Injil”. SMS itu berbunyi ajakan kepada umat Islam untuk melakukan tahajud (salat sunnah malam) dan berdoa untuk saudara-saudara muslim di Manokwari.

Tidak tahu betul apa motif dan tujuan kedua kawan itu. Penulis memilih untuk tidak bertanya. Membaca pesan pendek itu, sejenak terdiam. Tentu, pertanyaan pertama yang muncul di benak adalah, betulkah Pemda Manokwari menerapkan “Syariat Nasrani” yang dikabarkan dua teman tadi?

Tetapi, terus terang saja, selanjutnya penulis tidak bisa bersikap kritis merespons berita itu. Pertanyaan yang seketika muncul tadi tidak diikuti dengan mencari kebenaran atau kebohongan berita itu. Yang langsung muncul justru bersikap reaktif, seakan-akan membenarkan berita itu. “Yang sebetulnya terjadi di Manokwari adalah reaksi atas penerapan perda-perda Syariat Islam yang marak di berbagai daerah,” demikian yang terlintas di kepala waktu itu. Kemudian, membayangkan apa yang akan terjadi pada kaum minoritas di sana?

Lalu angan-angan meloncat ke Bali. Seandainya Pemda Bali menerapkan segala aturan dan adat istiadat Hindu, apa yang akan terjadi pada kaum minoritas yang tinggal di sana? Di daerah yang bupati dan legislatifnya mayoritas orang NU, apa yang akan terjadi jika mereka membuat perda yang berisi salat subuh harus qunut, setalah salat diwajibkan wiridan berjamaah, salat tarawih harus dua puluh rakaat, masjid harus ada beduknya, harus ada ritual tujuh bulanan untuk orang hamil, puputan untuk bayi yang baru dilahirkan, harus ada upacara tujuh hari, empat puluh hari untuk upacara kematian, dan lain-lain?

Sebaliknya, di kabupaten yang bupati dan legislatifnya berbasis Islam puritan dan keras, akan memberlakukan perda bertajuk ‘Umat Islam bersih dari TBC’. Segala ajaran yang dianggap tahayul, bid’ah, dan churafat harus dibuang jauh-jauh. Beduk harus dibakar, tahlil, puputan, qunut, dan salat tarawih dua puluh rakaat harus ditinggalkan. Di sekolah-sekolah, ruang perempuan harus disendirikan, dipisahkan dengan murid laki-laki, perempuan tidak boleh keluar sendirian, tidak boleh tampil di muka umum.

Terpikir kemudian, di mana tempat kaum adat yang di banyak wilayah di Indonesia menjadi minoritas? Harus mengikuti kaum mayoritas atau harus hijrah ke mana? Pandangan-pandangan, sikap-sikap, perilaku-perilaku despotis mayoritas terhadap minoritas terus memenuhi pikiran. Berita SMS dan rentetan angan-angan, adalah bentuk politik identitas yang mengental pascarezim reformis berkuasa. Menguatnya politik identitas itu disebabkan, pertama, karena kekangan rezim Orde Baru atas kekuatan-ke- kuatan politik yang tidak sejalan dengan kebijakannya. Kedua, watak atau karakter alamiah yang tidak akan hilang dari dalam diri setiap individu atau kelompok. Yang ketiga tentu saja, kepentingan kelompok atau aliran tertentu.

Para penganut politik identitas itu memandang arena berpolitik, bernegara, dan berbangsa layaknya sistem musyarakah (salah satu model perjanjian dagang dalam fikih/hukum Islam). Sistem itu menganut pembagian untung berdasarkan besarnya modal yang ditanam. Jika pemodal menanam delapan puluh persen, maka dia akan menutut untung delapan puluh persen pula.

Dalam sistem perdagangan yang kalkulasinya memang matematis, cara-cara seperti itu sah, dan itulah yang adil. Tetapi, apa jadinya kalau sistem politik, negara, dan bangsa, dihitung sebagaimana jual beli musyarakah? Tiap kelompok mayoritas akan menuntut keterwakilan sesuai dengan pasokan suara, sistem regulasinya pun diatur sesuai dengan selera mayoritas.

Jika yang terjadi demikian, posisi negera, alih-alih akan mengembangkan kemaslahatan, keadilan, kesejateraan, ketenangan kepada rakyatnya, tapi justru bendera otoritarianismelah yang berkibar, despotismelah yang berjalan. Sudah barang tentu, jika kondisi itu terus dibiarkan, akan mengancam fakta keberagaman dalam negeri ini.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana menghindar dari bentuk otoritarianisme (agama/kelompok)? Adakah sistem yang pas untuk mendamaikan dua kekuatan, mayoritas vs minoritas, yang tidak berimbang itu?

Memilih Sekularisme

Sekularisme menjadi semacam melting pot atau “tungku pelebur” otoritarianisme agama negeri ini. Sekularisme terbukti telah mampu mewadahi kepentingan-kepentingan kelompok tanpa ada yang merasa teranaktirikan.

Meskipun tak lempang-lempang amat, Amerika Serikat adalah contoh negera sekular yang baik. Di sana, kelompok-kelompok minoritas seperti Islam, Arab, kulit hitam, diuntungkan dengan sistem sekular. Sekularisme menyediakan ruang yang jembar untuk mengekspresikan kebebasan berkeyakinan, beragama, berpikir, berkreasi sesuai identitas masing-masing.

Sekularisme menjadi jalan tengah yang benar-benar melindungi semua orang. Setiap individu wajib menghargai hak-hak dan eksistensi orang lain, tak peduli dari kelompok minoritas atau mayoritas.

Adalah pandangan yang salah jika sekularisme dianggap mengeyampingkan atau bahkan menghilangkan identitas keberagamaan. Sebaliknya, sekularisme menjunjung dan memuliakan agama, dengan cara memisahkan agama yang sakral dari ruang negara yang profan dan memiliki watak represif dan manipulatif.

Seorang kiai di Cirebon Jawa Barat memberikan pandangannya tentang negara. “Sekularisme tidak akan mengurangi keimanan kita, apalagi membuat kita syirik atau kafir. Sebaliknya, dengan menganut sekularisme, pahala kita akan tambah, karena kita menjauhkan agama dari barang yang syubhat (abu-abu) bernama negara.”

Penulis adalah Staf Peneliti di PP Lakpesdam NU

Last modified: 27/9/07

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s