Pemikiran Indonesia September 2007 1

Selasa, 04 September 2007

Opini

Ketakutan Akan Dominasi Keuangan

J. Bradford DeLong

·  Profesor Bidang Ekonomi Di Universitas California*)

Ketakutan terhadap dominasi keuangan semakin mencekam. Di mana-mana bergema ketidakpercayaan akan orang-orang bergaji besar yang bekerja di balik layar komputer melakukan sesuatu yang kelihatannya tidak produktif. Paper shuffler, orang-orang yang pekerjaannya cuma membolak-balik lembaran-lembaran kertas, dibayar lebih mahal daripada producer yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat; spekulan memperoleh penghasilan yang lebih besar daripada manajer; pedagang lebih daripada pengusaha; tengkulak lebih daripada pengumpul; yang cerdik lebih daripada yang pandai; dan di balik semua ini, pasar finansial lebih berkuasa daripada negara.

Opini awam mengatakan keadaan seperti ini tidak adil. Seperti dikatakan Franklin D. Roosevelt, kita harus mencampakkan “pedagang valas” itu dari “kursi tinggi yang mereka tempati dalam rumah peradaban kita”. Kita harus “memulihkan kebenaran lama” bahwa menanam, membuat, mengurus, dan menciptakan sesuatu harus diberi status yang lebih terhormat serta imbalan yang lebih besar daripada apa pun yang dilakukan para pemilik modal itu.

Jelas, banyak yang ditakutkan dari para pemilik modal global masa kini. Skala kekuasaan yang dimainkannya benar-benar mengerikan: nilai merger dan akuisisi tahun ini saja mencapai lebih dari US$ 4 triliun, sedangkan aset finansial yang tradable dan (secara teoretis) liquid mungkin mencapai US$ 160 triliun menjelang akhir tahun ini, yang semuanya di dunia di mana produk domestik bruto (PDB) global mungkin mencapai US$ 50 triliun per tahun.

Baru-baru ini McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa aset finansial dunia saat ini lebih dari tiga kali lipat PDB dunia–tiga kali lipat rasio pada 1980 (dan naik dari dua pertiga PDB dunia setelah Perang Dunia II). Lalu ada lagi jumlah yang kedengarannya sangat besar tapi sulit ditafsirkan: US$ 300 triliun dalam bentuk sekuritas derivatif; US$ 3 triliun yang dikelola oleh 12 ribu hedge fund global; dan US$ 1,2 triliun setiap tahun dalam bentuk private equity.

Tapi banyak hal yang penting tercipta dalam sistem finansial global saat ini, baik yang positif maupun yang negatif. Lihat saja nilai merger dan akuisisi tahun ini yang mencapai US$ 4 triliun itu, sedangkan perusahaan-perusahaan mengakuisisi serta melahirkan cabang-cabang dan divisi-divisi baru dengan harapan memperoleh sinergi atau dominasi pasar atau manajemen yang lebih baik.

Para pemilik yang menjual aset-aset ini akan memperoleh dana sekitar US$ 800 miliar dikaitkan dengan nilai pramerger asetnya. Para pemegang saham perusahaan yang membeli akan mengalami kerugian berupa turunnya nilai pasar aset tersebut sekitar US$ 300 miliar, sedangkan pasar menafsirkan akuisisi itu sebagai sinyal bahwa para manajer perusahaan tersebut tidak lebih dari empire builder yang terlalu bersemangat dan tidak terkontrol, bukan orang-orang kepercayaan bernaluri tajam, yang senantiasa berusaha memaksimalkan laba bagi para investor. Jumlah US$ 300 miliar itu merupakan pajak yang, menurut para pemegang saham perusahaan-perusahaan yang berkembang, pantas dibayarkan (atau mungkin tidak bisa ditemukan cara menghindari pembayaran itu) kepada para eksekutif perusahaan yang bersemangat tersebut.

Dari mana datangnya net gain sekitar US$ 500 miliar nilai pasar global itu? Kita tidak tahu. Sebagian dari net gain itu berupa transfer destruktif dari konsumen ke pemegang saham, sedangkan perusahaan memperoleh monopoli yang lebih besar, sebagian lagi berupa peningkatan efisiensi yang diperoleh berkat manajemen yang lebih baik dan skala operasi yang lebih tepat, serta sebagian lainnya dari kelebihan pembayaran yang irasional oleh mereka yang terlalu bersemangat ketika nama perusahaan banyak disebut dan disanjung dalam berita media.

Jika setiap faktor ini merupakan sepertiga dari net gain itu, bisa ditarik kesimpulan berikut ini. Pertama, jika kita melihat ke luar di balik transfer yang terjadi dalam sektor finansial ini, keseluruhan efek global transfer itu merupakan gain langsung mungkin US$ 340 miliar berupa naiknya nilai pemegang saham riil dari laba yang diharapkan lebih besar di masa depan. Adapun kerugian US$ 170 miliar bisa dibebankan pada upah riil di masa depan, karena keluarga-keluarga akan membayar margin yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki market power yang lebih besar. Maka net gain tersebut merupakan nilai tambah sosial US$ 170 miliar pada 2007, yaitu 0,3 persen dari PDB dunia, setara dengan rata-rata produk yang dihasilkan 7 juta pekerja.

Dalam arti, kita harus berterima kasih kepada teknisi M&A kita yang bekerja keras dan memberikan imbalan sebesar yang mereka terima itu. Perlu diketahui bahwa perusahaan yang mempunyai manajemen yang buruk atau tidak efisien harus digantikan oleh mereka yang bisa bekerja lebih baik dan bisa meningkatkan laba guna meningkatkan efisiensi perusahaan. Kita tidak bisa bergantung pada demokrasi pemegang saham sebagai satu-satunya sistem kontrol korporat kita.

Kesimpulan kedua adalah bahwa gross gain–fee, laba dagang, dan untung modal yang diterima para pemenang (mungkin US$ 800 miliar dari M&A tahun ini)–jauh melampaui US$ 170 miliar yang diperoleh sebagai net gain. Pemerintah punya peran penting mendidik, memperingatkan, dan mengatur: orang harus tahu risiko dan kemungkinan yang dihadapinya, karena mereka pada akhirnya bisa menjadi bagian dari mereka yang mengalami kerugian US$ 630 miliar lainnya itu. Sedemikian jauh tidak ada tanda mereka menyadari hal ini.

Akhirnya, dunia keuangan sudah lama punya kepentingan mempertahankan monopoli dan oligopoli yang menghasilkan margin keuntungan yang tinggi, sedangkan publik punya kepentingan adanya pasar yang bersaing dengan margin keuntungan yang rendah. Semakin skeptis Anda mengenai kemampuan kebijakan antitrust pemerintah mengimbangi efek M&A yang semakin meningkatkan monopoli, Anda harus semakin gigih berusaha mencari sumber-sumber kekuatan untuk mengimbanginya–yang berarti dikenakannya pajak pendapatan yang progresif–guna mengimbangi lonjakan ketidaksetaraan pendapatan.

Fisiokrat abad ke-18 percaya bahwa hanya petani yang produktif, dan selain petani, semuanya cuma menipu sehingga petani tidak memperoleh bagian yang adil yang menjadi haknya. Kaum Marxis abad ke-20 berpendapat sama mengenai buruh pabrik.

Kedua-duanya keliru. Marilah kita regulasi pasar finansial kita sehingga orang luar yang melakukan investasi tidak diplontosi. Tapi kita jangan melakukan kesalahan yang membuat kita takut akan dunia keuangan secara berlebihan.

*) Hak cipta: Project Syndicate, 2007


Senin, 03 September 2007

Opini

Mendobrak Kenaikan Tarif Jalan Tol

·  Tulus Abadi
Anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Sungguh tidak nyaman menjadi konsumen di negeri ini. Tak cuma sulit menggapai kesejahteraan hidup, tapi bahkan kualitas hidup warga negeri ini justru digerogoti oleh negara–sebuah institusi yang seharusnya mengejawantahkan welfare state bagi warga negaranya. Jelas, ini merupakan bentuk kekerasan (violence) yang sejatinya tidak bisa dibiarkan. Indikasi betapa negara tak hanya “tidak hadir”, tapi malah melegalisasi perampokan terhadap income warga negaranya, adalah keputusan menaikkan tarif jalan tol. Awal bulan ini, bukan tembang “September Ceria” yang akan dinikmati pengguna jalan tol, melainkan “September Derita”, karena pemerintah menaikkan tarif jalan tol hingga 20 persen di 13 ruas jalan tol di Indonesia.

Keputusan ini jelas membuat konsumen pengguna jalan tol meradang bukan kepalang. Bayangkan, tiba-tiba konsumen harus merogoh kocek Rp 6.000, dari biasanya Rp 2.000, untuk lintasan jalan tol yang sangat pendek. Selain itu, antrean mengular ketika hendak memasuki pintu gerbang jalan tol makin membuat psikologi pengguna jalan tol mendidih ke puncak ubun-ubun. Perasaan semacam ini tak hanya dilakoni oleh konsumen kebanyakan, tapi juga membuat seorang pejabat negara lain gundah-gulana. Via pesan pendek (SMS) yang dikirim kepada penulis, pejabat negara itu mengatakan, “Tarif tol membingungkan! Dari pintu Veteran ke pintu Pondok Aren, biasanya bayar Rp 2.000. Sekarang masuk bayar Rp 6.000, keluar bayar Rp. 1.500, jadi total Rp 7.500.”

Namun, di tengah kemarahan publik pengguna jalan tol, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto begitu entengnya mengemukakan alasan kenaikan tarif itu. Tanpa guilty feeling sedikit pun, Djoko menandaskan bahwa kenaikan tarif jalan tol harus dilakukan demi menjaga kelangsungan hidup pengelola dan investor jalan tol. Tarif jalan tol juga harus dilakukan untuk “menjawab” laju inflasi yang terjadi.

Keputusan ini merupakan antiklimaks terhadap kebijakan harga (pricing policy) di negeri ini. Betapa tidak? Sebab, keputusan ini tanpa tedeng aling-aling hanya mendasarkan pada laju inflasi an sich alias menghilangkan eksistensi stakeholder utama, yaitu konsumen pengguna jalan tol. Bahkan, ketika pemerintah hanya mengacu pada laju inflasi untuk menaikkan tarif suatu komoditas publik, selain menabrak prinsip-prinsip keadilan, juga merupakan keputusan yang “bodoh”.

Ada dua argumen sederhana (common sense) untuk bisa merontokkan alasan Djoko Kirmanto menaikkan tarif jalan tol. Pertama, di mana pun dan kapan pun, setiap kebijakan harga yang adil seharusnya mempertimbangkan kepentingan dua stakeholder, yaitu kepentingan pengelola/investor jalan tol dan/atau kepentingan konsumen sebagai pengguna jalan tol. Di sinilah rasa keadilan itu ditabrak oleh seorang Djoko Kirmanto, karena hanya memperhatikan kepentingan pelaku usaha (pengelola/investor jalan tol). Lalu, kepentingan konsumen pengguna jalan tol dibuang ke mana, Pak Menteri? Jika Pak Menteri seseorang yang berstatus pejabat publik, seharusnya kemampuan membayar (ability to pay) dan kemauan membayar (willingness to pay) konsumen juga menjadi pertimbangan utama. Sekalipun pengguna jalan tol adalah kaum bermobil, soal seberapa besar kemampuan membayarnya tetap diperlukan.

Dalam konteks jalan tol, yang urgen untuk dipertanyakan adalah aspek kemauan membayarnya. Aspek ini memang tidak terkait dengan jumlah kocek yang berada di dompet konsumen, tapi terkait dengan nilai manfaat yang diperoleh konsumen saat menggunakan jasa jalan tol. Ini mendesak untuk dipertanyakan karena secara empiris saat ini nilai manfaat jalan sudah menurun drastis, khususnya jalan tol dalam kota. Pada konteks inilah kenaikan tarif jalan tol sudah tidak relevan lagi. Untuk apa masyarakat konsumen harus membayar kemacetan di dalam jalan tol yang makin menggila? Dan, tren ke depan, konsumen pengguna jalan tol akan terus ditelikung oleh kemacetan karena luas jalan tol tidak akan mampu mengejar pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi yang tak kalah gilanya. Belum lagi aspek layanan yang lain yang tidak kalah kedodorannya, misal derek gratis yang tidak gratis, serta pedagang asongan yang lenggang kangkung menjajakan dagangannya. Atau banyaknya rest area yang justru menjadi penyumbang tingginya kemacetan.

Dari sisi normatif-yuridis, kenaikan tarif jalan tol menabrak pakem dan konvensi hukum. Lazimnya, kenaikan tarif hanya dikukuhkan dengan keputusan presiden. Tapi untuk jalan tol mengapa dikukuhkan dengan sebuah undang-undang, yaitu UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan? Bahkan sesungguhnya pemerintah keliru fatal dalam menafsirkan Undang-Undang tentang Jalan. Undang-Undang tentang Jalan hanya mengatakan bahwa setiap dua tahun sekali tarif jalan bisa disesuaikan. Kata “disesuaikan” tidak harus diterjemahkan sebagai “kenaikan”, bahkan bisa sebaliknya (diturunkan). Masalahnya, “disesuaikan” dengan apa saja? Jika disesuaikan dengan kondisi empiris dan manfaat jalan tol, tak ada alasan pembenar apa pun untuk mengerek tarif jalan tol.

Klausul bahwa “disesuaikan” setara dengan kenaikan adalah tengara yang sangat terang-benderang betapa aturan ini lahir dari “ketiak” pengelola/investor jalan tol. Sedangkan hak-hak konsumen pengguna jalan tol teronggok dalam tong sampah birokrasi.

Akhirnya, bisa disimpulkan dengan sangat mudah bahwa kenaikan tarif jalan tol merupakan bentuk arogansi kekuasaan yang tidak elok untuk dibiarkan. Berharap pemerintah dan parlemen mengubah dan merevisi regulasi yang ada bak menggantang asap saja. Tidak ada jalan lain, publik pengguna jalan tol harus melakukan perlawanan secara radikal. Salah satu jalur yang bisa digunakan untuk melawan bentuk arogansi ini adalah gugatan class action. Konsumen jalan tol harus bersatu mendobrak keangkuhan kekuasaan ini. YLKI pun siap menjadi pendamping konsumen atas perampasan hak tersebut. Jangan biarkan negara dan kroni-kroninya secara telanjang merampas dan menginjak-injak hak publik (konsumen).


Sabtu, 01 September 2007

Opini

Memaafkan Menteri Syed Hamid Albar

Buni Yani, peneliti media dan politik Asia Tenggara, mengajar Ilmu Komunikasi di Swiss German University (SGU) BSD City, Serpong

Pemukulan ketua wasit karate Indonesia, Donald Kolopita, oleh polisi Malaysia merupakan pemantik yang dengan segera menjadikan api dalam sekam hubungan Indonesia-Malaysia berkobar dan membara di berbagai daerah Tanah Air. Protes, demo, pernyataan sikap, dan imbauan untuk memutuskan hubungan diplomatik adalah di antara tuntutan anak bangsa yang sedang marah, terhina, dan terlukai oleh sikap Malaysia itu. Kata maaf saja tak sudi diucapkan, lalu sikap empati dan sopan santun persahabatan apa lagi yang bisa diharapkan dari bangsa serumpun itu? Begitulah keluhan yang terlontar di mana-mana.

Kunjungan Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar ke Jakarta beberapa hari lalu pascapemukulan, alih-alih mendinginkan suasana, sebaliknya malah justru menaikkan suhu ketegangan pada aras hubungan antarpemerintah ataupun hubungan antarmasyarakat madani. Kata Albar, kata maaf merupakan sikap menghakimi empat oknum polisi Malaysia pelaku pemukulan bahwa mereka sudah pasti bersalah, padahal penyelidikan belum tuntas untuk bisa memutuskan apa yang sesungguhnya terjadi.

Secara hukum, Albar memang betul. Harus ada fakta akurat yang tersedia untuk mengambil sikap dan menyimpulkan sesuatu. Harus ada bukti-bukti keras yang bisa dijadikan acuan apakah empat polisi Malaysia itu ataukah wasit karate asal Indonesia yang bersalah. Namun, karena terlalu berpegang pada aspek legal inilah Albar telah tersandung oleh ucapannya sendiri. Sebagai Menteri Luar Negeri dari sebuah bangsa yang bermartabat, Albar telah gagal menunjukkan sikap bahwa bangsa Malaysia memang betul bangsa yang memiliki empati, bermartabat, santun, dan menghormati bangsa lain.

Sebagai menteri, Albar telah gagal memahami arti komunikasi politik dalam keadaan krisis. Dalam keadaan krisis, yang lebih penting ditonjolkan adalah sikap membuka diri dan rendah hati untuk memahami pihak yang sedang marah dan terlukai. Dalam kondisi ini yang paling penting adalah mendinginkan suasana yang sedang panas dan memberikan empati sedalam-dalamnya kepada pihak yang merasa dirugikan, bukan berdebat mengenai persoalan legal, menunjukkan sikap defensif, dan memberikan dalih yang semakin memperburuk suasana.

Secara psikologis, pihak yang merasa terlukai lebih menginginkan empati dan sikap simpatik lainnya, apa lagi kalau krisis tersebut terjadi dalam keluarga atau teman dekat. Namun, sekali lagi Albar telah gagal memahami secara baik psikologi kolektif bangsa Indonesia. Karena terlalu berpegang pada aspek legal yang normatif, Albar terkesan kurang sensitif terhadap perasaan bangsa Indonesia yang sedang marah.

Insiden pemukulan ini adalah pemicu yang meledakkan sentimen negatif bangsa Indonesia terhadap bangsa Malaysia karena serangkaian preseden buruk yang terjadi sebelumnya. Penganiayaan pembantu asal Indonesia oleh majikan Malaysia, kebrutalan polisi Malaysia terhadap pekerja migran asal Indonesia, isu perbatasan, pembalakan liar hutan Indonesia oleh pengusaha kayu Malaysia, serta isu-isu sensitif lainnya telah lama menjadi “dendam” terpendam yang tersimpan dalam sanubari kolektif bangsa Indonesia. Dalam semua kasus ini, bangsa Indonesia hampir selalu dalam keadaan yang kalah dan dirugikan.

Hal lain yang memperburuk suasana adalah berkembangnya stereotipe yang tidak menguntungkan kedua bangsa. Bagi bangsa Malaysia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak becus mengurus diri. Pulau Sipadan dan Ligitan kini bukan lagi milik bangsa Indonesia setelah Mahkamah Internasional di Den Haag memenangkan Malaysia dalam sengketa kedua pulau itu. Dalam krisis moneter 1997-1998, bangsa Malaysia mampu segera keluar dari krisis setelah memberlakukan kontrol devisa di bawah kepemimpinan Mahathir. Sebaliknya, Indonesia setelah 10 tahun berlalu masih tertatih-tatih mengayuh biduk ekonomi yang setiap saat mau karam akibat labilnya nilai tukar rupiah.

Di pihak lain, bangsa Indonesia menganggap bangsa Malaysia adalah bangsa yang sombong, di antaranya, karena kemakmuran ekonomi yang dicapai selama kepemimpinan Mahathir. Bagi bangsa Indonesia, terutama bagi yang pernah berkunjung ke Kuala Lumpur, sikap orang Malaysia sering kali menyakitkan hati karena mereka menganggap bangsa Indonesia adalah bangsa pembantu yang bisa diperlakukan tidak ramah, judes, dan semena-mena. Bagi bangsa Indonesia, sebutan “Indon” oleh orang Malaysia adalah penghinaan. Namun, sebaliknya, banyak orang Malaysia yang terus-menerus menggunakan kata berbau derogatif itu.

Sebagai anggota korps Wisma Putra yang terlatih dan terdidik dalam lingkungan diplomatik, Albar mestinya mampu menyelami suasana batin bangsa Indonesia daripada sekadar menyiramkan bensin ke dalam api yang berkobar di berbagai daerah Indonesia. Namun, sebesar apa pun kekhilafan Menteri Syed Hamid Albar karena tak bersedia meminta maaf mewakili bangsanya atas kasus pemukulan yang memalukan itu, bangsa Indonesia tidak boleh memakinya. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin berjiwa besar dan bermartabat bila memaafkan Albar karena keengganannya meminta maaf.


Sabtu, 01 September 2007

Opini

Penghargaan Bakrie dan Makna Penolakan Magnis

M. Fajar, alumnus Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia

Penolakan Romo Frans Magnis Suseno terhadap Achmad Bakrie Award oleh Freedom Institute cukup menjadi perbincangan menarik. Dalam kadar berbeda, resistensi karena alasan yang hampir serupa pernah dilakukan oleh sastrawan W.S. Rendra dalam pidato penerimaan penghargaannya. Ia memprotes semburan yang diakibatkan kecerobohan PT Lapindo yang membuat rakyat Sidoarjo menderita.

Dengan penolakan tersebut, semakin jelas pula unit-unit yang terkait dengan Bakrie Group sulit lepas dari beban yang ditinggalkan PT Lapindo, baik citra buruk maupun tanggungan finansialnya. Di sini, bila kita jeli, keterkaitan Freedom Institute dengan Grup Bakrie dapat kita gugat atas nama relasi kuasa antara intelektual dan modal. Suatu hubungan yang sebenarnya bisa dikatakan “kemesraan baru tapi lama” dan telah berlangsung menjadi pola ajek di republik ini.

Penulis pada titik ini ingin berangkat dari persilangan antara intelektual dan modal di masa lalu Indonesia sehingga di kemudian hari, jika masih terjadi resistensi terhadap hal serupa, kita dapat mengetahuinya dalam kerangka yang lebih luas. Tidak sekadar terjebak pada sisi argumen penolakannya, tapi juga mencapai ranah yang di dalamnya secara historis-struktural terdapat kondisi obyektif lain yang melatarbelakangi alasan penolakan Magnis terhadap penghargaan itu.

Teknokrat Orde Baru

Pada era ini, siapa saja yang tertarik pada perbincangan mengenai intelektual seharusnya tidak asing dengan beberapa studi terkemuka mengenainya. Daniel Dhakidae, misalnya, dalam buku Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru secara jelas memperlihatkan relasi kekuasaan yang menopang kongsi intelektual, negara, dan modal. Perselingkuhan ketiganya dipraktekkan ketika mereka mendekatkan diri pada kuasa modal dan mengorbankan integritas ilmu pengetahuan. Selain itu, upaya menginduk pada negara juga absah demi keperluan kekuasaan untuk mengimplementasikan teori di ruang perkuliahan menjadi preskripsi bagi masyarakat.

Contoh bagus mengenai pola ini kita saksikan lewat keberadaan para mafia Berkeley. Dalam tiap babak sejarah kebijakan ekonomi Orde Baru, mereka jarang sekali absen memberikan kontribusi. Mereka lahir saat rezim pembangunan Soeharto dimulai pasca-Gestapu 1965. Orientasi kepada model pembangunan Barat dan investasi kapital secara masif ditambah rezeki minyak memperkuat basis ekonomi politik bagi penguatan negara.

Sumber daya yang melimpah ditarik oleh garis lurus Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan menghasilkan rezim otoriter birokratik (authoritarian bureaucratic regime) yang senantiasa lapar akan legitimasi berbagai elemen di masyarakat–bagi mulusnya pembangunan (dan kedudukan politik mereka). Korporatisme negara menjawab kebutuhan tersebut dengan menyerap kekuatan-kekuatan politik di luar rezim, termasuk di antaranya kaum intelektual. Para mafia Berkeley bukan perkecualian dari proses tersebut.

Julukan mafia itu sendiri terus mendapat aktualisasinya. Secara gramatologis, sebutan lain, yaitu “episteme liberal”, yang dipopulerkan Rizal Mallarangeng, salah satu punggawa Freedom Institute, dalam disertasinya berjudul Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992. Sekalipun mencakup spektrum yang lebih luas (pemimpin media massa, sastrawan, seniman, dan lain-lain) tanpa mengubah signifikansinya, teknokrat masih diberi porsi yang cukup besar mendorong berlakunya kebijakan deregulasi tahun 1980-an di buku tersebut.

Peranan mereka muncul di tengah perseteruan vis a vis teknokrat nasionalis di bawah eksponen seperti B.J. Habibie dan Ginandjar Kartasasmita. Di tengah krisis minyak yang menerpa pada akhir 1970, pergulatan menentukan arah pembangunan Indonesia tanpa harus bersandar pada komoditas minyak dan gas semakin sengit. Seperti diketahui kemudian, era deregulasi akhirnya merupakan jalan keluar yang dipilih Indonesia. Intelektual barisan “episteme liberal” termasuk motor bagi terpilihnya kebijakan keterbukaan yang berkarakter liberal.

Dalam sejarah relasi intelektual, negara, dan modal di zaman Orde Baru, kita dapat mengerti gambaran besar bahwa keterserapan intelektual ke dalam negara dan modal sulit dihindarkan. Gigantisme negara Orde Baru membutuhkan pasokan energi yang melimpah. Intelektual dan kekuatan politik lainnya tersedot dalam pusaran negara yang berusaha menjaga ritme pembangunannya. Di tengah pusaran inilah posisi intelektual menjadi terombang-ambing dalam poros tarik-menarik kubu aksis kepentingan negara-kapital dan kubu rakyat (demos).

Intelektual reformasi

Kembali ke era kontemporer, ingatan kita seolah disegarkan oleh peristiwa penolakan Magnis. Gugatan tersebut sudah seharusnya diterjemahkan ke dalam dua kondisi. Pertama, kondisi intelektual ketika keberpihakan atas rakyat merupakan kodrat utamanya. Kedua, aliansi intelektual dan modal (juga negara) kembali hadir pada konfigurasi Freedom Institute-Bakrie Group.

Kritisisme lanjutan dapat diajukan mengenai efek modal yang berpengaruh menentukan keberpihakan intelektual terhadap demos. Di mana posisi Freedom Institute dalam kasus Magnis dan Rendra? Relevansi kritik yang sama bisa ditujukan ke intelektual yang selama era demokratisasi terjebak dalam pola relasi yang sama. Sejauh ini, nama Nazaruddin Sjamsuddin, Mulyana W. Kusumah, dan Rokhmin Dahuri adalah daftar sementara metafor intelektual yang terjebak di pusaran negara-modal.

Daftar berikutnya tentu saja diharapkan tidak bertambah akibat kecerobohan para cendekiawan, golongan yang sering kali disebut berumah di menara gading. Mereka tidak harus terjerumus melalui narasi-narasi besar seperti kasus Lapindo, tapi juga fragmen-fragmen di lingkungan kampus dengan tidak absen dalam ruang kelas akibat sibuk memburu “proyek” ataupun mencederai etik akademis dengan plagiasi. Karena lewat otokritik atas lokus keberadaan merekalah, intelektual membangun basis yang kuat agar terhindar dari ketercerabutan kepada demos.


Selasa, 04 September 2007

Opini

Mengkaji Ulang Konsepsi Satu Rumpun

Kamapradipta I

·  Alumnus Pascasarjana Fakultas Politik, Universitas Leeds, UK

Hubungan bilateral Republik Indonesia-Malaysia sempat memanas setelah Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar menolak membuat pernyataan maaf atas terjadinya insiden wasit Indonesia. Menteri Luar Negeri Malaysia malah berdalih bahwa hubungan RI-Malaysia sudah cukup erat, terbukti dengan kesediaan negeri tersebut menerima dan memberi peluang kerja terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Inti kata, negeri kami memiliki banyak kebersamaan yang didasari oleh konsep satu rumpun. Suatu dalih yang terkesan dipaksakan tanpa menyentuh inti masalah yang sebenarnya, yaitu penganiayaan tanpa dasar oleh aparat hukum negerinya terhadap seorang warga negara Indonesia.

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan konsep satu rumpun? Bukankah konsepsi satu rumpun berarti segala ragam permasalahan dapat diselesaikan secara persaudaraan, sehingga dapat diterima secara baik-baik tanpa mengurangi martabat dan harga diri kedua belah pihak? Mari kita telaah bersama maksud konsep satu rumpun.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian rumpun memiliki arti antara lain, kelompok tumbuhan yang tumbuh anak-beranak seakan-akan mempunyai akar yang sama, golongan besar bangsa atau bahasa yang sama asal dan jenisnya atau orang-orang yang seketurunan sama nenek moyangnya. Fakta memang membuktikan bahwa terdapat sejumlah persamaan antara RI dan Malaysia.

Pertama, dari aspek linguistik, kedua negara memiliki akar bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu. Bahasa ini dapat ditarik ke belakang pada masa kejayaan Kesultanan Malaka pada 1414, yang memiliki cakupan wilayah peninsula Melayu dan sebagian wilayah Sumatera. Pada masa tersebut, bahasa Melayu telah berkembang dengan pesat seiring dengan tingginya intensitas hubungan perdagangan di wilayah tersebut.

Kedua, dari aspek antropologis, suku Melayu merupakan etnis mayoritas di Malaysia (50,4 persen) yang memiliki status yang cukup berpengaruh dalam kehidupan sosial, ekonomis, dan bahkan politis. Fakta akan status dominan tersebut telah menciptakan persepsi umum bahwa Malaysia yang berakar pada etnis Melayu memiliki kebersamaan dengan Indonesia yang juga memiliki etnis Melayu.

Ketiga, meskipun Malaysia memiliki penduduk yang memeluk berbagai kepercayaan, Islam adalah agama resmi di negeri tersebut mengingat sekitar 60,4 persen penduduknya beragama Islam. Sementara itu, Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia secara resmi mengakui agama dan kepercayaan lainnya, seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Indonesia adalah mozaik dari kehidupan multietnis dan multireligi. Kekuatan bangsa ini terletak pada visi dan persepsi yang inklusif, dengan melibatkan seluruh elemen dan komponen insan di bumi Nusantara ini. Pengakuan atau endorsement atas keberadaan satu rumpun di Indonesia dalam konteks hubungan bilateral RI-Malaysia hanya akan mengesampingkan elemen dan komponen bangsa Indonesia lainnya yang tidak memiliki kebersamaan dengan Malaysia. Contohnya seperti, apakah saudara-saudara kita di Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali memiliki persepsi yang sama dengan interpretasi satu rumpun? Pengakuan atau bahkan pemakaian konsep satu rumpun merupakan instrumen konvergensi sudut pandang yang pada akhirnya hanya menyamarkan suatu perbedaan opini dan permasalahan yang sangat mendasar.

Dalam memperhatikan hubungan bilateral kedua negara pascareformasi di Indonesia, terdapat berbagai topik dan permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara “persaudaraan”. Dari hilangnya Sipadan-Ligitan dari Bumi Pertiwi, keberadaan anggota Gerakan Aceh Merdeka yang menetap di Malaysia, sengketa wilayah dan perbatasan yang telah memuncak dalam konflik blok Ambalat, serta perlakuan tidak terhormat terhadap pekerja Indonesia oleh majikan dan aparat hukum Malaysia.

Mantan Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas bahkan telah menyatakan bahwa terciptanya stereotipe yang melecehkan Indonesia serta perlakuan pekerja Indonesia yang tidak pantas dapat menjadi bom waktu dalam konteks hubungan bilateral RI-Malaysia. Salah satu faktor yang mendukung persepsi negatif sebagian besar warga Malaysia terhadap Indonesia sekali lagi disebabkan oleh persepsi satu rumpun yang dapat dipergunakan secara remeh untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan Indonesia.

Penggunaan konsepsi ini juga cenderung lebih merugikan Indonesia dalam konteks kekayaan dan keragaman seni serta kebudayaan. Fakta membuktikan bahwa ada sejumlah kecil persamaan seni dan budaya di antara kedua negara. Namun, fakta juga membuktikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman yang jauh lebih tinggi dibanding Malaysia. Dalam upaya memanfaatkan ini, Malaysia telah memberlakukan hak paten dan copyright atas sejumlah produk seni yang serupa dengan Indonesia. Produk batik, wayang kulit, angklung, gamelan, dan adat Dayak hanya sebagian yang diupayakan oleh negeri tersebut melalui penayangan iklan televisi.

Dengan kata lain, penggunaan satu rumpun merupakan pretext dan dasar bagi Malaysia untuk terus “mengadopsi” produk-produk seni serta kebudayaan dari Indonesia. Bukan lagi mustahil apabila suatu saat bangsa Indonesia tidak diperkenankan mempromosikan produk batik atau kekayaan seni dan budaya lainnya di pasar internasional karena negara lain sudah memiliki hak paten atas produk tersebut.

Atas dasar argumentasi dan pemikiran tersebut, kiranya sudah waktunya bangsa Indonesia mengkaji ulang konsep satu rumpun dalam konteks hubungan bilateral RI-Malaysia. Janganlah kita terbelenggu oleh konsepsi yang pada hakikatnya tidak memiliki dasar apa pun dan bahkan sering kali merugikan Indonesia. Kalau memang dulu kala guru dari Malaysia harus belajar di Indonesia kemudian murid Indonesia saat ini menuntut ilmu di Malaysia, sudah saatnya bangsa ini memberikan contoh bahwa demokrasi dan penegakan hukum tanpa impunitas adalah unsur-unsur yang dipegang dengan teguh di Indonesia.


Senin, 10 September 2007

Opini

Berdagang ala Rusia

Pande Radja Silalahi

·  Ekonom CSIS

Pada 6 September 2007 Presiden RIF Rusia Vladimir Putin mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas kedatangan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ke negara itu pada akhir 2006. Dalam kunjungannya di Rusia, Presiden Indonesia mengundang para pengusaha Rusia agar melakukan investasi di Indonesia. Dengan demikian, kunjungan balasan Presiden Rusia kali ini tentu dimaksudkan untuk mempererat hubungan kedua negara termasuk hubungan ekonomi. Menurut keterangan, Rusia akan merealisasi kreditnya sebesar US$ 1 miliar untuk bidang pertahanan dan berusaha menjual senjata antitank Metis kepada Indonesia. Sejauh mana hubungan kedua negara berlangsung, itu akan ditentukan oleh beberapa faktor, dan paparan berikut ini mengutarakan beberapa faktor ekonomi yang kiranya akan berperan dan perlu mendapat perhatian.

Perdagangan Indonesia-Rusia
Sampai saat ini volume perdagangan Indonesia-Rusia masih relatif rendah dan belum menunjukkan perkembangan yang stabil. Seperti ditunjukkan dalam tabel, sejak 2002 sampai 2006 ekspor Indonesia ke Rusia meningkat dengan pertumbuhan yang relatif tinggi, tapi dengan volatilitas yang besar. Pada 2002, ekspor nonmigas Indonesia ke Rusia adalah US$ 66,3 juta dan pada 2006 mencapai US$ 272,5 juta. Di sisi lain, impor Indonesia dari Rusia meningkat dari US$ 151,3 juta pada 2002 menjadi US$ 416,0 juta pada 2006. Dengan komposisi perdagangan yang dalam beberapa tahun terakhir defisit bagi Indonesia, salah satu faktor yang menentukan perkembangan perdagangan kedua negara adalah kemampuan Indonesia melakukan penetrasi ke pasar domestik Rusia. Dengan demikian, sangat diharapkan Presiden Vladimir Putin membawa rombongan yang juga terdiri atas pengusaha importir Rusia.

Mengkaji komposisi perdagangan Indonesia-Rusia, dapat dikatakan masih terbuka peluang besar untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara. Sampai saat ini ekspor Rusia ke Indonesia terbatas pada beberapa produk dan terutama produk pertahanan. Dari Indonesia, Rusia mengimpor hanya beberapa jenis komoditas, terutama produk pertanian dan hasil olahannya. Dengan melakukan diversifikasi, diperkirakan perdagangan kedua negara akan dapat ditingkatkan. Mungkin salah satu kesalahan atau kelemahan selama ini adalah Rusia selalu beranggapan bahwa komoditas yang dapat diekspor ke Indonesia adalah produk-produk padat teknologi seperti peralatan pertahanan, sedangkan di sisi lain pihak Indonesia beranggapan bahwa komoditas yang dibutuhkan Rusia adalah produk pertanian dan hasil olahannya. Menyimak perkembangan yang terjadi serta proses globalisasi yang kini berlangsung, kiranya kedua negara perlu lebih memahami keadaan pasar kedua negara secara lebih akurat. Hubungan ekonomi atau perdagangan kedua negara akan meningkat dengan pesat manakala didasarkan pada keunggulan, kelemahan, dan kebutuhan masyarakat dari kedua negara. Dengan semakin bekerjanya mekanisme pasar di seluruh dunia, pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi pasar agar bekerja efektif dan sejauh mungkin meminimalisasi tindakan yang dapat membuntungkan persaingan yang sehat yang biasanya dilakukan dengan menerapkan berbagai regulasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama melalui kesepakatan.

Sektor Telekomunikasi
Kommersant, Russia’s Daily Online pada 22 Agustus lalu memberitakan rombongan Presiden Vladimir Putin yang akan mengunjungi Indonesia terdiri atas, antara lain, utusan RIF Chamber of Commerce, perwakilan Kelompok Alfa, Executive Director Altimo, Alexey Reznikovich, dan Presiden Bank Alfa. Menurut sumber yang dikutip harian ini, Kelompok Alfa akan menggunakan kunjungan Presiden Vladimir Putin tersebut untuk memuluskan rencana kelompok Alfa membeli saham operator telepon seluler dan secara khusus membeli saham Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., yang besarnya sekitar 41 persen, kepada PT Indosat Tbk.

Pemberitaan ini mungkin saja “dibumbui” secara berlebih. Namun, suatu kenyataan bahwa Kelompok Alfa melalui Altimo berkeinginan keras turut serta dalam bisnis telepon seluler atau bisnis telekomunikasi di Indonesia.

Keinginan Altimo mengambil bagian dalam industri telepon seluler di Indonesia sangat rasional. Seperti ditunjukkan dalam tabel, bisnis telepon seluler adalah bisnis yang menjanjikan keuntungan besar. Bisnis ini tergolong sebagai bisnis yang sedang tumbuh dengan pesat, dan pertumbuhan cepat ini tampaknya akan terus berlangsung sampai beberapa tahun yang akan datang. Dengan tingkat penetrasi telepon seluler di Indonesia yang masih rendah, diperkirakan industri telepon seluler akan berkembang dengan cepat untuk tahun-tahun mendatang seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Kelompok Alfa (Altimo) tidak mendirikan perusahaan operator telepon seluler baru di Indonesia dan mengapa harus “memaksakan diri” membeli perusahaan yang sudah ada. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah membuka kesempatan secara luas bagi mereka yang ingin berusaha di bidang telekomunikasi. Kalau Kelompok Alfa (Altimo) berniat memiliki saham PT Indosat Tbk., jalan yang harus ditempuh adalah dengan cara membelinya di bursa Jakarta dan di bursa New York. Dengan harga pasar yang berlaku di bursa, ada kemungkinan Altimo dapat memiliki saham lebih dari 40 persen seperti yang diinginkannya.

Bagi pemerintah Indonesia, menjual sahamnya kepada PT Indosat Tbk. dan kepada Telkomsel sekarang ini adalah tindakan yang sangat tidak tepat dan akan mendapat tantangan besar dari masyarakat dengan alasan yang rasional. Yang lebih tidak tepat dan tidak etis lagi adalah bila ada keinginan menggunakan tangan pemerintah Indonesia untuk “memaksa” Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. menjual saham yang dimilikinya kepada PT Indosat Tbk. Kalau hal ini sampai terjadi, seluruh dunia akan menuding Indonesia melakukan tindakan diskriminasi dan melanggar prinsip-prinsip dasar kerja sama dengan negara lain (WTO, ASEAN, dan lain-lain).

Pada masa lalu tangan pemerintah sering digunakan untuk mencapai tujuan bisnis secara tidak tepat. Tapi di masa kini, dengan semakin terwujudnya demokrasi yang bergerak sejalan dengan terciptanya transparansi, tindakan hostile takeover semakin tidak punya tempat. Walau kita percaya bahwa pemerintah Indonesia tidak dengan mudah dijadikan alat oleh perusahaan–sehingga kita tidak perlu mati ketawa ala Rusia–kita perlu waspada terhadap kemungkinan cara berdagang ala Rusia, yang mungkin saja masih getol menggunakan tangan pemerintah dan aparatnya di luar proporsinya.



 

Beberapa Indikator Ekonomi dan Perusahaan

 

2002

2003

2004

2005

2006

Ekspor ke Rusia(US$ juta)

66,3

110,1

153,5

244,4

272,5

Saham ekspor

0,15%

0,23%

0,27%

0,37%

0,34%

Impor dari Rusia (US$ juta)

151,3

99,8

233,4

431,5

416;0

Saham impor

0,61%

0,40%

0,67%

1,07%

0,99%

Defisit/surplus

-85,0

10,3

-79,9

-187,1

-143;5

Keuntungan Bersih (Rp miliar)

Indosat Tbk.

336,3

6.082,0

1.663,2

1,623,5

1.410,1

Telkomsel

2.787,2

4.236,9

5.473,0

8.646,7

11.182,3

Excelcomindo

743,3

400,7

-45,3

-224,1

651,9

Total Aset (Rp miliar)

Indosat Tbk.

22.002,5

26.059,2

27.872,5

32.787,1

34.228,7

Telkomsel

10.939,4

15.409,9

19.548,8

25.747,1

37.300,8

Excelcomindo

4.746,6

5.514,1

6.474,5

9.353,9

12.636,6

Laba Bersih/Total Equity (%)

Indosat Tbk.

3,17%

50,52%

12,39%

11,34%

9,28%

Telkomsel

37,77%

41,09%

39,44%

48,74%

47,47%

Excelcomindo

108,05%

36,81%

-4,40%

-6,17%

15,23%

Sumber: Diolah dari data, Departemen Perdagangan, dan laporan tahunan masing-masing perusahaan.

 


Sabtu, 08 September 2007

Opini

Matinya Kelembagaan Pangan

Khudori, pemerhati masalah sosial-ekonomi pertanian

Artikel Andi Irawan, “Nasib Program 2 Juta Ton Beras” (Koran Tempo, 15 Agustus), menarik untuk diapresiasi. Secara ringkas, Irawan menyebut government failure sebagai penyebab kegagalan program peningkatan beras nasional (P2BN) 2 juta ton. Puncak birokrasi, dari presiden, wakil presiden, hingga para menteri, gagal mentransmisikan misi program P2BN ke agen pelaksana karena birokrasi mengidap penyakit bawaan. Program dan intervensi tidak berjalan akibat asimetri informasi antara principal dan agen pelaksana.

Sejak awal, skeptisisme mengiringi keberhasilan P2BN. Pasalnya, optimisme pemerintah yang begitu tinggi tampak tidak dilandasi alasan yang kuat. Tidak mengherankan apabila pesimisme segera meruyak. Bahkan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, yang semula demikian yakin P2BN bakal berhasil, pada Mei 2007 terus terang mengakui sulit menggapai target. Salah satunya karena pengadaan benih padi bersubsidi Rp 600 miliar mandek. Hingga akhir Juni 2007 baru 40 persen pemerintah daerah yang melakukan pengadaan benih. Itu pun baru 10 persen yang dibagi ke petani. Peluang peningkatan produksi lewat seiring berlalunya musim tanam (rendeng + gadu).

Dari lima program unggulan P2BN, subsidi benih berkontribusi paling besar dalam meningkatkan produksi: 0,931 juta ton gabah kering panen (0,6 juta ton beras), disusul pengendalian organisme pengganggu, pengembangan tata air mikro di lahan rawa pasang-surut/rawa lebak, perluasan sawah dan optimasi lahan, serta rehabilitasi jaringan irigasi desa dan jaringan usaha tani. Jika andalannya gagal, peluang P2BN gagal amat besar.

Kesalahan mendasar program P2BN adalah karena digelar tanpa menimbang kesiapan kelembagaan pelaksana. Seiring dengan otonomi daerah, kelembagaan pangan, terutama beras, mengalami dekonstruksi luar biasa. Garis komando penanganan beras kian kabur. Dulu ada Badan Pengendali Bimas sebagai wadah koordinasi di pusat dan memiliki tangan ke bawah sebagai perpanjangan tangan garis komando. Kontrol mudah dilakukan. Sekarang mekanisme rentang kendalinya tidak jelas. Kebijakan pusat gampang terjegal di daerah. Apalagi kalau pemda memiliki persepsi dan sasaran yang berbeda dengan pihak pusat.

Program benih padi bersubsidi diinisiasi pada Februari 2007. Ketika ada gelagat program ini macet, pemerintah pusat mengubah mekanisme pengadaan, dari sistem tender jadi penunjukan langsung. Bahkan Menteri Pertanian, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, dan Kepala BPKP membuat surat edaran bersama. Intinya, pengadaan benih lewat penunjukan langsung tidak berimplikasi hukum. Tapi jaminan juga tidak membuat pengadaan benih bergerak.

Pemerintah (pusat) lupa pemda tak bisa dikomando seperti dulu. Mereka adalah “raja-raja kecil” yang tak dihitung perannya. Dari lima program andalan P2BN, semuanya tidak mungkin berjalan tanpa keterlibatan “raja-raja kecil” itu. Mereka “jenderal lapangan” yang bisa memuluskan atau menjegal program pusat. Kealpaan ini membuat absennya tindakan kolektif guna menyokong program P2BN.

Sebetulnya sejak 2001 dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP), yang bertindak sebagai dirigen orkestra kelembagaan pangan. Sayang, DKP tidak bekerja maksimal. Dari sisi kuasa, DKP amat powerfulkarena beranggotakan separuh menteri, sehari-hari diketuai Menteri Pertanian, dan dipimpin langsung oleh presiden. Namun, karena buruknya koordinasi, DKP sering kali mati suri saat diperlukan. Sekarang masing-masing departemen punya kebijakan perberasan sendiri-sendiri dan sering tidak berkaitan satu dengan lainnya. Ironisnya, DKP seolah tak kuasa menjadi simpul sinergi banyak pihak.

DKP cenderung birokratis, lamban, dan kurang responsif terhadap sinyal iklim dan pasar. Keputusannya bak siput. Kisruh beras 2006-2007, misalnya, terjadi karena matinya kelembagaan pangan ini. Pada Maret 2006 harga tampak anomali, Juni hujan berhenti total, September waduk-waduk di Jawa tak bisa mengairi sawah-sawah secara normal. Semua itu seharusnya menjadi kalkulasi pemutus kebijakan untuk segera mengambil langkah darurat. Ditambah lagi pada Oktober, hujan tidak juga datang. November, yang biasanya hujan sudah cukup untuk memulai tanam padi, ternyata masih kering kerontang.

Semua merupakan sinyal yang cukup jelas, selanjutnya sudah harus cepat diambil keputusan, dan jangan ragu lagi walau ada pejabat yang mengatakan Indonesia surplus beras. Dalam kondisi lampu merah seperti itu, tak relevan memperdebatkan politik pangan, impor atau tidak. Karena keputusan lambat dibuat, harga beras jadi mbedhal (melonjak tinggi) sampai sekarang. Operasi pasar tidak cukup ampuh menurunkan harga. Di luar itu, kita tidak lagi memiliki instrumen (harga + lembaga) stabilisasi harga beras.

Untuk mengefektifkan aliran transmisi informasi, salah satunya Andi Irawan menawarkan solusi kontrak antara principal dan agen pelaksana. Ini solusi yang tidak mudah. Sebab, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak lagi memposisikan pemerintah daerah sebagai bawahan. Dalam undang-undang itu, semua urusan–kecuali agama, fiskal, moneter, pertahanan, dan luar negeri–telah diserahkan ke daerah. Kewajiban menyediakan pangan yang terjangkau (oleh kelompok miskin sekalipun), tersedia tiap saat (panen/paceklik) dalam jumlah cukup, dan bisa diakses siapa saja, yang merupakan esensi ketahanan pangan, telah didesentralisasi ke daerah. Rentang-kendali pemerintah pusat tak ada lagi. Makanya, sejak otonomi, kisruh pangan selalu mengemuka. Menjadi pekerjaan rumah besar bagi semua pihak untuk menyusun kelembagaan pangan yang kredibel pasca-otonomi daerah.

Beras bukan sekadar komoditas. Ia mewakili pangan, harga diri bangsa, sakral, dan pertaruhan politik kekuasaan. Beras mewakili kontestasi “kekuasaan”: konsumen dan produsen. Dari sisi konsumen, beras merupakan makanan pokok mayoritas warga. Dari sisi produsen, mayoritas petani kita petani padi, sebagian besar PDB pertanian juga dari padi. Ada sekitar 17 persen PDB pertanian, porsi padi terbesar di antara komoditas lain. Jadi, padi dari sisi produsen dan konsumen sangat penting. Ia berhubungan langsung dengan perut ratusan juta orang. Karena itu, ia pun sering dijadikan komoditas politik. Jika kelembagaan produksi dan pasar tidak berpihak pada petani seperti saat ini, suatu saat mereka bisa berhenti bersawah. Politikus menawarkan solusi jitu: impor. Inikah yang kita cari!


Sabtu, 08 September 2007

Opini

Stop Merokok, Konversilah Rokok

Andi Irawan, doktor bidang ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor

Dari Masjid Istiqlal, Jakarta, gerakan antirokok bakal berderap. Pada Sabtu malam ini (8 September 2007), Yayasan Dunia Merdeka dan organisasi Masyarakat Indonesia Tanpa Rokok menggelar serangkaian acara bertema antirokok di ikon masjid nasional itu. Salah satunya peluncuran buku Belum Haramkah Rokok? karya Faizal Motik (pengusaha, pengacara, dan aktivis Islam). Berbeda dengan pandangan kebanyakan aktivis antirokok yang melawan secara frontal industri rokok, Faizal mengajukan gagasan pembatasan konsumsi rokok secara bertahap dan menawarkan solusi sosial-ekonomi akibat pengurangan konsumsi rokok melalui pembudidayaan tembakau dan cengkeh untuk industri nonrokok.

Mengkonversi konsumsi rokok menjadi barang lain yang bermanfaat jauh lebih penting daripada melakukan konversi minyak ke gas. Betapa tidak, untuk menghemat uang sebesar Rp 30 triliun per tahun pemerintah siap menjadi sangat tidak populer di hadapan rakyatnya dengan memaksakan program konversi minyak tanah ke gas tanpa supporting system yang memadai. Maka seharusnya pemerintah lebih berani mengimplementasikan kebijakan yang mengakselerasi konversi konsumsi rokok, mengingat manfaat berkali lipat yang akan didapat negara ini baik yang bersifat tangible (bisa dikuantifikasi) maupun yang intangible kalau program konversi rokok ini bisa kita wujudkan.

Mari kita gunakan sedikit hitung-hitungan. Total biaya konsumsi tembakau adalah Rp 127,4 triliun (angka tahun 2004) yang digunakan untuk belanja tembakau, biaya pengobatan sakit akibat mengonsumsi tembakau, kecacatan, dan kematian dini. Angka tersebut setara dengan 7,5 kali lipat penerimaan cukai tembakau tahun yang sama. Sementara itu, menurut analisis Soewarta Kosen (ahli ekonomi kesehatan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan), total tahun produktif yang hilang karena penyakit yang terkait dengan tembakau di Indonesia pada 2005 adalah 5.411.904 disability adjusted life year (DALYs). Jika dihitung dengan pendapatan per kapita per tahun pada tahun tersebut yang sebesar US$ 900, total biaya yang hilang US$ 4.870.713.600.

Terkait dengan masalah kemiskinan, jumlah orang miskin di Indonesia saat ini sekitar 60 juta jiwa (15 juta keluarga), dan ternyata 2 dari 3 laki-laki pada masyarakat miskin tersebut adalah perokok aktif. Jika harga rokok Rp 600 per batang, dan konsumsi rokok 2 dari 3 laki-laki pada masyarakat miskin tersebut minimal 10 batang per hari, hasilnya: 2/3 x 15 juta x 10 batang x Rp 600 = Rp 60.000.000.000 per hari (Rp 60 miliar per hari) atau per tahunnya resource rumah tangga miskin yang dibuang sia-sia adalah sebesar Rp 21,9 triliun. Bandingkan dengan subsidi pemerintah kepada rakyat miskin melalui Perum Bulog, yang dalam APBN 2007 sebesar Rp 6,23 triliun.

Bagaimana dengan kerugian yang tidak bisa dikuantifikasi? Rokok secara klinis terbukti menimbulkan dampak eksternal bagi kesehatan manusia. Angka kematian yang disebabkan atau yang berhubungan dengan tembakau ini mencapai 427.948 jiwa atau merupakan 22,5 persen dari total kematian di Indonesia pada 2001 (lihat Soewarta Kosen, 2004). Ekses negatif itu tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga ekses sosial, ekonomi, moral, dan budaya. Damayanti (2006) membuktikan perilaku merokok berkontribusi signifikan terhadap tumbuhnya berbagai penyakit sosial, seperti penggunaan narkotik, tindak kekerasan, bahkan HIV/AIDS.

Walaupun demikian, argumentasi bahwa rokok dan industri rokok lebih berkontribusi negatif secara makro kepada negara ataupun secara mikro kepada konsumennya bukanlah pandangan mainstream kita secara kolektif. Dengan kata lain, kita gagal mendefinisikan bahwa rokok dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya merugikan kita secara kolektif maupun individual.

Mengubah deskripsi kolektif kita bahwa rokok itu sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan menjadi sesuatu yang mubazir dan merugikan identik dengan mengubah perilaku kita baik sebagai pendukung langsung maupun pendukung tidak langsung rokok. Yang saya maksud dengan pendukung langsung rokok adalah mereka yang hari-harinya menjadikan rokok sebagai makanannya. Mengubah perilaku para ahli isap itu memang tidak mudah.

Walaupun demikian, kita harus sadar bahwa mayoritas rakyat kita adalah bukan perokok. Yang menjadi ahli isap rokok itu sekitar 31,5 persen. Artinya, perilaku mayoritas yang bukan perokok seharusnya menjadi perhatian atau pertimbangan dari minoritas yang ahli isap dalam interaksi di ruang publik, contohnya di Singapura. Anda akan mendapati bagaimana warga negara kita yang sangat tidak patuh terhadap larangan merokok di ruang publik atau di ruang ber-AC ketika berada di Indonesia menjadi orang yang mampu menghargai ruang publik dengan tidak merokok sembarangan ketika berada Singapura. Fenomena ini bisa terjadi karena deskripsi publik secara kolektif bahwa merokok dilarang di ruang publik telah eksis di Singapura.

Mengapa kita gagal mewujudkan perilaku publik tentang merokok yang seperti itu di negara kita? Menurut hemat saya bukan sekadar karena tidak adanya law enforcement, tapi lebih dari itu ada fakta sosial yang harus kita akui bahwa mayoritas masyarakat kita belum bersepakat bahwa merokok tidak pada tempatnya itu salah. Kita secara kolektif membiarkan ada orang yang merokok di bus atau ruang ber-AC tanpa memberi peringatan atau menegur yang bersangkutan. Ini contoh sederhana dari kegagalan kita secara kolektif mendeskripsikan bahwa merokok, apalagi bukan pada tempatnya, adalah sesuatu yang tertolak secara sosial. Hal ini selanjutnya berkontribusi besar dalam menyumbang kekalahan kita secara sosial melawan rokok.

Adapun pendukung tidak langsung rokok yang kita maksudkan di sini adalah orang atau entitas yang mendapatkan keuntungan secara ekonomi-politik-sosial atau budaya dari eksistensi rokok dan industrinya. Menghadapi pendukung jenis ini lebih berat daripada menghadapi para ahli isap itu sendiri, karena di sini kita sudah masuk pada hitung-hitungan ekonomi dan politik yang rumit. Untuk menghadapi pendukung jenis ini, yang diperlukan memang adalah power politik dalam wujud hukum dan perundang-undangan.

Mengkonversi konsumsi rokok menjadi konsumsi barang lain yang lebih bermanfaat dalam skala mikro, atau dalam skala makro mengkonversi industri berbasis nikotin tersebut menjadi industri barang atau jasa dari tembakau atau cengkeh yang bermanfaat, adalah pekerjaan raksasa dan jangka panjang. Pekerjaan itu tentu saja harus dimulai secara bertahap. Dan awal yang baik adalah ketika kita secara kolektif sepakat (yang diperkuat oleh negara dengan undang-undang atau perda atau apalah namanya, tentu bersama law enforcement-nya) bahwa merokok di ruang publik, menjadikan sponsor perusahaan rokok untuk event olahraga, adalah tidak dibenarkan. Dan meninggikan cukai rokok pada level yang maksimum untuk menekan konsumsi rokok pada orang-orang miskin dan anak-anak adalah suatu keniscayaan.


Jum’at, 07 September 2007

Opini

Politik Maaf

Radhar Panca Dahana, budayawan

Saat menjelang puasa seperti saat ini, saya sering tercenung bukan pada kesucian dan keistimewaan bulan itu, melainkan pada klimaksnya di hari raya Id, hari bersyukur, hari berterima kasih yang, entah kenapa, juga hari bermaafan. Supaya kita pun kembali suci, bersih, dan murni, katanya. Tapi siapa pernah dapat kembali suci-murni?

Karena beberapa saat setelah hari baik itu, manusia tampaknya tak berubah. Apa yang dilakukannya sebelum bulan suci diulanginya lagi, bahkan sebelum bau ketupat hilang dari sela gigi kita. Yang pencuri, yang mengkhianati, yang korupsi, yang dengki. Kata maaf di kala itu tinggal menjadi simbol selebrasi, yang artifisial tanpa efek esensial, apalagi radikal.

Namun, dalam Lebaran, maaf sudah menjadi imperatif dalam tradisi kita, yang kemudian berusaha saya mengerti sebagai sebuah rutinitas dari disiplin purifikasi, semacam salat bagi anak kecil. Semacam belajar malam atau tidur siang saat dulu kita kanak-kanak. Maaf jadi imperatif karena kita perlu menyesali diri, mengosongkan sebagian diri dan memberi tempat/respek kepada orang lain.

Maka, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan ia tak bisa meminta pemerintah Malaysia meminta maaf atas kejadian pemukulan wasit karate nasional Indonesia (juga puluhan kasus mengenaskan yang menimpa tenaga kerja kita di sana, bahkan hingga kehilangan nyawa), saya merasa-setidaknya–sang Presiden membiarkan dirinya (juga bangsa yang diwakilinya) kehilangan respek alias tidak dihargai orang lain.

Kepasifan yang hampir mengesankan ketidakberdayaan itu akan memberi peluang kepada orang lain untuk terus melecehkan, menghina, dan mengasari kita. Atau sang presiden hendak menampilkan (maqam spiritual) dirinya sebagai resi. Bahwa dunia ini fana, wayang belaka, semua cuma komedi, tiada beda caci dan puji.

Sungguh luar biasa jika itu yang terjadi. Bagaimana pemimpin politik sebuah negeri bekerja bagai seorang sufi. Bisa dibayangkan kacaunya. Tapi syukurlah tidak. Sang Presiden bisa diyakini bukan seorang resi atau sufi. Ia juga bisa marah dan kesal, dan membalas serangan yang sifatnya pribadi. Banyak contohnya. Termasuk saat Zaenal Ma’arif, mantan Wakil Ketua DPR itu, meminta maaf atas tuduhannya yang dianggap menghina Presiden, sang Presiden tidak bereaksi–menerima maaf itu, misalnya–tapi justru mempertahankan tuntutan hukumnya yang sudah ia laporkan ke polisi.

Maka penolakan Malaysia untuk meminta maaf kongruen dengan sikap tetap merasa benar, seperti Zaenal tetap dengan tuduhannya. Dan berbeda dengan sikap terhadap Zaenal, ketika Presiden menunjukkan diri sebagai pribadi yang tak mudah begitu saja dipermainkan, dalam kasus Malaysia ia mewakili kita sebagai bangsa yang bersikap “hinalah aku, soal sesal dan maaf terserah maumu”.

Kekuatan maaf

Dalam sejarah politik internasional, posisi negara yang lemah dan subordinatif seperti di atas akan membuat negara tersebut terus mendapat tekanan, hingga ke tingkat ia terdominasi penuh. Dengan hard power ataupun soft power. Karena itu, tak satu pun negara yang membiarkan dirinya tersentuh sedikit pun gengsi atau harga dirinya, atau ia akan terjerembap di kalangan negara-negara pariah.

Negeri-negeri seperti Korea, bahkan negeri besar macam Cina atau yang berkembang seperti Filipina, tak pernah berhenti meminta Jepang meminta maaf atas apa yang pernah mereka lakukan semasa Perang Dunia II. Indonesia? Tak terdengar lisannya mengucapkan tuntutan yang sama. Apalagi melakukan taktik diplomatis yang keras seperti dilakukan para tetangga.

Kita seperti tak berdaya. Karena kita butuh Jepang, butuh uang dan teknologinya. Soal maaf, itu perkara kepribadian, kata presiden kita (sebuah over-personification, seolah negara dan politik adalah pribadi yang personal). Maka kepada Belanda pun kita tak pernah mendesak mereka meminta maaf. Bahkan untuk membuat mereka mengakui kemerdekaan 17 Agustus 1945, kita pun tak bisa. Bisa jadi lantaran Belanda kemudian menjadi pendonor utama pembangunan negeri ini.

Urusan pragmatis, pemenuhan hajat fisikal/biologis kita, ternyata lebih utama ketimbang membela martabat dan harga diri. Satu sikap dan posisi mental menyerah yang cemas pada risiko, takut pada kegetiran, dan tak mampu berkorban demi satu tujuan. Dengan sikap elite politik seperti itu, sangatlah mengherankan bila negeri ini mampu memerdekakan dirinya, dari politik-dominasi atau imperialisasi. Satu realitas kontemporer yang sama sekali tidak mewakili/mewarisi kekuatan mental, akal, dan spiritual founding fathers di masa revolusi dulu.

Politik tak berdaya

Secara psikologis, sikap mental yang “menyerah” itu memperlihatkan jiwa yang ciut dan rapuh saat menghadapi tantangan pihak lain. Tapi ia menjadi garang dalam ruang individual (internal)-nya sendiri. Di dalam negeri, politik pemerintah tampak begitu sensitif dan reaktifnya dalam menanggapi kritik atau protes dari lawan-lawan politisnya. Tapi keluar, ia tampak lemah, minor, dan tertekan.

Perjanjian terakhir dengan negara mini Singapura, antara lain, melukiskannya. Akibat kritik dalam negeri, pemerintah mencoba mengubah poin-poin dasar yang sudah disepakati, karena dianggap merugikan. Tapi dengan santai negara mini itu bergeming, dengan kartu truf dan bola selalu di tangannya. Sementara kita terus sibuk dan ribut sendiri. Dan pemerintah enggan mengakui, revisi perjanjian semacam itu sebenarnya menunjukkan kelemahan diplomasi, tepatnya kekalahan politik kita.

Contoh kelemahan posisional seperti di atas cukup banyak bila disebutkan. Seperti dalam kasus kesepakatan EPA dengan Jepang, misalnya, ketika kita “menyerah” kepada tuntutan Jepang yang di luar naskah perjanjian: Indonesia harus lebih dulu “membenahi iklim investasi dan penegakan hukum”. Atau kegagalan tim negosiasi Indonesia di Eropa dalam kasus pelarangan penerbangan maskapai dalam negeri, baru-baru ini.

Ketiadaan visi yang kuat dari pemerintah membuatnya kurang memiliki perbawa dalam pergaulan internasional. Dan dalam kompetisi global yang kian keras kini, tampaknya kita harus siap pada kerapnya pelanggaran internasional terjadi di wilayah domestik kita, di kedaulatan tanah, ekonomi-sosial-politik kita, di kedalaman jiwa dan harga diri kita. Dan jika itu terjadi (berkali-kali sudah), paling jauh kita melayangkan protes diplomatik, tanpa merasa perlu menuntut mereka meminta maaf.

Seperti Lebaran kita, maaf tinggal sebagai proforma yang artifisial, palsu. Lalu kita anggap tak perlu. Sungguh berbahaya bila attitude kita yang hipokrit itu kita implementasikan dalam diplomasi internasional. Bahkan, di dalam negeri pun, politik harus tetap punya dignity. Sebab, saya pun harus meminta maaf, tertulis bahkan terpublikasi di koran nasional, hanya karena saya menjual sandal yang mereknya sama dengan satu brand terdaftar. Saya tak bisa menganggap remeh kata “maaf”. Dan bila sebaliknya, huh…, tiada maaf bagimu.


Kamis, 06 September 2007

Opini

Membakar Buku, Membakar Kebebasan

Masykurudin Hafidz, MAHASISWA PASCASARJANA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA, JAKARTA

Ribuan buku pelajaran sejarah dimusnahkan dengan cara dibakar. Berawal dari keputusan larangan edar dari Kejaksaan Agung RI, terdapat 13 judul buku sejarah dari 10 penerbit yang mesti dimusnahkan. Alasannya, buku-buku sejarah tersebut tidak memuat pemberontakan Madiun, pemberontakan 1965, serta tidak mencantumkan nama Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam penulisan Gerakan 30 September (G-30-S). Tindakan pemusnahan buku sejarah ini dilakukan antar lain oleh Kejaksaan Negeri Bandung dan Wali Kota Depok, Jawa Barat (Koran Tempo, 1 Agustus).

Sejarah pembakaran buku memang bukan cerita baru. Pada tahun 213 sebelum Masehi, pendiri Dinasti Qin di Cina, Shi Huang-Ti, pernah memerintahkan membakar buku-buku Konfusian demi mencegah makin berkembangnya pemikiran tersebut. Demikian juga pada tahun 47 sebelum Masehi, perpustakaan Iskandariah yang memiliki ratusan ribu manuskrip menjadi korban pembakaran yang dilakukan oleh Julius Caesar saat menyelamatkan diri dari serangan Dinasti Ptolemi. Dan sebagai penguasa fasis, pada Mei 1943, Hitler membakar buku-buku yang, menurut dia, subversif dan tidak sesuai dengan pandangan hidup warga Jerman.

Adapun di Indonesia, pembakaran buku sebagian besar didasarkan atas fobia komunisme dan pelecehan agama. Tindakan ini di antaranya dilakukan oleh Aliansi Anti Komunis pada April 2001. Sebagai simbol penentangan terhadap ajaran komunisme, kelompok ini justru membakar buku yang mengkritik komunisme itu sendiri, yaitu buku berjudul Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme karya ahli filsafat Jawa kelahiran Jerman, Franz Magnis-Suseno (2000).

Dalam sejarah Orde Baru, komunisme memang ibarat hantu yang harus dijadikan musuh bersama. Paham ini didefinisikan sebagai ideologi anti-Tuhan sekaligus membenarkan cara-cara anarkistis dalam mencapai tujuannya. Ideologi terlarang ini berjalan turun-temurun dan menjadi penyebab kenapa masih ada penentuan apa yang boleh dan tidak boleh dibaca dan ditulis.

Kriminalisasi intelektual

Dari peristiwa pembakaran buku sejarah ini, setidaknya ada tiga hal yang patut diperhatikan. Pertama, sejarah adalah soal tafsir. Ketika sejarah dituliskan, ia tidak bisa mencakup keseluruhan dimensi peristiwa yang dialaminya. Penulisan sejarah tidak lain adalah reduksi sejarah itu sendiri. Pada titik ini, setiap penulisan sejarah berarti menciptakan tafsir, dan itu berarti terbuka bagi tafsir yang lain. Setiap manusia adalah penafsir, dan semakin jauh sejarah dilalui semakin besar tafsir yang berkembang. Karena itu, sikap kritis terhadap sejarah didasarkan pula pada pemahaman bahwa tidak ada penulisan sejarah yang bebas dari kepentingan.

Karena itu, siapa pun yang menulis buku tentang peristiwa 1965, ia selalu hadir dalam konteks tafsir dan kepentingan penafsir itu sendiri. Jika makin banyak tafsir dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah, murid belajar bersikap kritis terhadap keragaman pendapat langsung dari buku pelajarannya.

Kedua, kekhawatiran yang berlebihan terhadap ancaman komunisme-sosialisme. Sejarah PKI selalu dipahami sebagai ideologi yang mengkampanyekan paham sama rata dan sama rasa. Kalau dilihat secara lebih mendalam, komunisme saat ini sudah ambruk dan hampir-hampir tidak laku. Aliran yang dibentengi dengan ilmu pengetahuan yang canggih, militerisme yang kukuh, dan organisasi yang sistemis ini ternyata berumur tidak lebih dari 70 tahun saja. Kegagalan inti dari komunisme, ia terjebak dalam apa yang ia cita-citakan sendiri. Ketika komunisme berjuang melalui sistem kekuasaan, ia menjadi gerakan dehumanisasi yang sebelumnya ia tentang habis-habisan. Tidak ada tragedi kemanusiaan dengan korban yang luar biasa masif akibat ideologi komunis ini.

Kesamaan komunisme dengan agama adalah ketika keduanya masuk dalam sistem kekuasaan. Ketika agama bersentuhan dengan kekuasaan, ia bisa menimbulkan tragedi kemanusiaan sehingga tak ubahnya seperti ideologi di luar agama. Kita patut mengangguk bahwa sejarah agama tidak selamanya putih. Banyak tragedi kemanusiaan yang dihasut oleh kekuasaan agama, misalnya perang Salib yang berlangsung selama 200 tahun dengan seluruh warisan kerusakannya.

Tapi, mempelajari komunisme tidak sama dengan penerapan ajaran komunis. Kita bisa mengambil manfaat dengan mempelajari komunisme, terutama semangat dalam memperjuangkan hak-hak kaum tertindas dan kritik terhadap kapitalisme. Semangat untuk bersikap kritis terhadap setiap tindakan kapitalistis sangat relevan bagi kita, terutama dalam keadaan perekonomian yang timpang, seperti yang terjadi di negeri ini. Seperti agama, komunisme juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam harta orang kaya, ada hak bagi si miskin. Dan negara adalah alat penyeimbang bagi si miskin dan si kaya agar keduanya tidak mengalami ketimpangan satu sama lain.

Memang komunisme boleh saja dilawan, tapi dilawan dengan cara mengetahui dan mempelajarinya, bukan membakar buku-bukunya. Justru jika dilawan dengan cara dibakar, akan semakin membuat penasaran para peminatnya. Kita tidak mungkin memberikan kritik terhadap gerakan paling dahsyat di abad ke-20 tersebut tanpa mengetahui dasar ideologi dan konsep gerakannya.

Ketiga, pemusnahan buku dengan cara pembakaran bukanlah contoh yang baik. Ada cara lain yang lebih humanis daripada sekadar menyulutnya dengan korek api. Dalam suasana yang semakin demokratis sekarang ini, sudah bukan zamannya lagi menggunakan cara-cara pembakaran atau pemusnahan terhadap segala hal yang tidak disetujui. Membakar buku berarti menghapus kebebasan (bonfire of liberties). Menghapus kebebasan berarti menghilangkan dimensi kodrati manusia.

Indonesia adalah negara dengan kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Kebebasan mencari dan memperoleh informasi bukan hanya hak asasi, melainkan menjadi syarat bagi pencerdasan kehidupan bangsa. Semoga kita tidak melawan komunisme dengan cara-cara yang dilakukan para komunis itu sendiri.

Ralat

Dalam Koran Tempo edisi Rabu, 29 Agustus 2007, di halaman A9 terdapat iklan program Gebyar Merdeka Atlantis Water Adventure di Taman Impian Jaya Ancol. Program tersebut ternyata sudah berakhir pada 19 Agustus 2007. Kami mohon maaf atas termuatnya iklan tersebut.


Kamis, 06 September 2007

Opini

Selera Onghokham

Asvi Warman Adam, SEJARAWAN

Sejarawan Onghokham pada 30 Agustus 2007 meninggal. Ia sedikit dari sejarawan Indonesia yang menulis sejarah makanan, termasuk menikmatinya secara total. Ketika pulang dari Yale University pada 1975, Ong mengatakan bahwa ia kembali ke Tanah Air mengantongi gelar PhD dan kepintaran memasak.

Ong sudah lama merencanakan menulis buku tentang sejarah masakan Indonesia, walaupun belum sempat terwujud. Namun, ia telah sempat menulis beberapa artikel, misalnya tentang tempe dan rijstafel. Tempe adalah masakan khas Jawa yang tidak ditemui pada masakan Bali, Manado, atau Padang. Sementara dalam berbahasa orang Jawa mengenal hierarki, hidangan tempe betul-betul demokratis. Tempe yang disantap raja sama saja dengan yang dimakan tukang becak.

Menurut perkiraan Ong, tempe dikembangkan di Jawa setelah 1830 sebagai protein nabati untuk menggantikan protein hewani yang lebih sulit didapat. Ong juga mempersoalkan ungkapan yang terkenal dari Bung Karno “jangan menjadi bangsa tempe”. Justru makan tempe itu sehat. Di satu sisi, ungkapan itu bisa berkonotasi negatif terhadap makanan tersebut yang malah sangat digemari Soekarno. Namun, di sisi lain, tempe sebetulnya adalah simbol bangsa Indonesia yang dijajah Belanda. Sebenarnya yang ingin dikatakan Bung Karno adalah “jangan mau dijajah (lagi)”.

Pembicaraan tentang rijstafel sebetulnya menguraikan cara penyajian makanan yang mulai dilakukan pada masa kolonial. Orang-orang Jawa biasanya makan dengan menggunakan satu piring. Namun, di Hotel Des Indes (berubah jadi Duta Merlin, kemudian supermarket Carrefour di Jalan Gajah Mada, Jakarta) pada acara makan Sabtu siang, bule-bule Belanda itu makan nasi hangat, yang dihidangkan belasan pelayan yang membawa piring berbagai masakan. Ada tiga menu yang mesti ada dalam rijstafel, yakni telur goreng, pisang goreng, dan serundeng–masing-masing dalam piring tersendiri. Ditambah lagi dengan berbagai masakan Jawa lainnya.

Menurut Ong, orang Belanda kurang suka makan nasi. Keluarga mereka yang tinggal di Hindia Belanda hanya makan nasi satu kali dalam sebulan. Namun, karena mereka ingin juga mencicipi masakan Jawa, itu harus dilakukan tidak dengan ala Jawa yang hanya memakai satu piring. Ong mengatakan bahwa makanan dinikmati bukan semata-mata karena rasanya, karena seseorang ingin makan, atau karena lapar, melainkan berbagai alasan terdapat dalam pemilihan dan penyajian makanan. “Thus are the follies of mankind,” ujar Ong.

Menikmati kehidupan

Saya datang ke rumah Onghokham yang nyaman di Jakarta Timur pada 1 Mei 2007. Sudah menjadi acara rutin, acara ulang tahun Ong dipenuhi oleh banyak teman dan relasinya. Ramai yang datang dan begitu beragam hidangan yang disajikan. Pesta yang penuh keceriaan itu juga banyak dihadiri tamu asing. Namun, kali ini agak lain, mobil yang diparkir di luar tidak begitu banyak. Di dalam rumah saya melihat Pia Alisjahbana, perancang senior Peter Sie, Myra Sidharta, Benny Subianto, dan Ayu Utami. Seorang kerabat Ong dari Tangerang menaruh kemasan suplemen makanan dari agar-agar di atas meja depan agar dapat dibawa pulang oleh tetamu dengan gratis. Lampu yang tidak begitu terang menambah suasana jadi temaram dan sepi. Masih ada kawan yang membawa wine untuk Onghokham sebagai kado ulang tahun.

Pada 2000, saya menghadiri seminar mengenai masa lalu dan masa depan Timor Leste di Lisabon, Portugal. Cukup banyak pembicara dari Indonesia, termasuk Pak Ong. Karena pertemuan itu diadakan pada musim panas Agustus, peak season bagi turis, kami memang tidak bisa pulang ke Indonesia langsung sehabis seminar, tapi harus menunggu tiga hari di Portugal. Ong memanfaatkan kesempatan untuk jalan-jalan ke beberapa kota bersejarah di sana. Dalam acara penyambutan untuk peserta seminar di restoran masakan Brasil di Lisabon, Ong betul-betul jadi bintang. Ia fasih berbicara tentang menu yang disajikan, juga masih asyik makan ketika orang lain sudah selesai. Bahkan ketika chef restoran mengatakan ada menu khusus di sana, yaitu daging kanguru, Ong juga memesannya lagi.

Ketika pulang ke Indonesia, Ong membawa beberapa botol anggur kesukaannya. Untuk menghindari kemungkinan kesulitan oleh petugas imigrasi, Ong menitip kepada kami–beberapa orang–masing-masing satu botol untuk dibawa keluar dari bagian pemeriksaan. Namun, setelah sampai di luar, anggur itu dimintanya kembali.

Setelah pensiun dari Universitas Indonesia pada usia 56 tahun, ia masih bersedia mengajar, asalkan kuliah diberikan di rumahnya. Entah kenapa beberapa waktu kemudian, pengajaran itu dihentikan oleh pihak Jurusan Sejarah UI, karena di rumahnya Pak Ong kadang-kadang minum anggur dan itu “menjadi contoh yang kurang baik bagi mahasiswa”.

Pada 1995, dalam rangka 50 tahun kemerdekaan Indonesia, pemerintah Amerika Serikat menyediakan beasiswa bagi peneliti senior Indonesia dan Belanda, masing-masing satu orang untuk meneliti di sana selama setahun. Dari Belanda, yang terpilih Frances Gouda, yang kemudian menulis buku US Foreign Policy and Indonesian Nationalism, 1920-1949. Dari Indonesia, ada dua calon yang mengajukan proposal, yakni Onghokham dan Mestika Zed. Konon, Ong tidak terpilih, karena kalau ia ke sana, dikhawatirkan mungkin ia akan sering minum anggur, sehingga hasil risetnya tidak akan selesai. Mungkin pertimbangan itu berlebihan, tapi kenyataannya, setelah mendapat serangan stroke pada 2001, Ong masih meminum anggur kesayangannya.

Dr David Reeve dari Australia yang sedang menyelesaikan biografi Onghokham menemui saya dalam acara ulang tahun Ong, 1 Mei 2007. Ia mengatakan bahwa Ong ingin agar dituliskan soal seleranya yang lain. Mengapa Ong sampai hari tua masih melajang dan tidak mempersunting seorang gadis. Namun, pihak keluarga mengharapkan hal tersebut tidak usah diungkapkan. Pada akhir hayatnya, Ong hidup di atas kursi roda, tapi selama puluhan tahun ia telah membuktikan bahwa kehidupan itu nikmat. Di lain pihak, sejarah itu sesungguhnya menyenangkan. Mungkin di alam sana, Onghokham sudah bersulang dengan para malaikat.


Rabu, 05 September 2007

Opini

Politik Utang Bank Dunia

Firdaus Cahyadi

·  Knowledge Sharing Officer For Sustainable Development, One World-indonesia

Maraknya isu perubahan iklim akhir-akhir ini mengharuskan tiap-tiap negara di dunia memformulasikan kebijakan mengenai pengurangan (mitigasi) emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energinya. Meskipun belum termasuk negara yang wajib mengurangi emisi GRK dari sektor energi, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai niat baik melakukan mitigasi GRK tersebut.

Bagai gayung bersambut, niat baik Indonesia tersebut segera ditangkap Bank Dunia. Hal itu terlihat dari paparan Dr Josef Leitmann, Asian Environment Coordinator World Bank, dalam sebuah seminar tentang energi di Jakarta (23 Agustus). Beliau dengan lancar memaparkan profil emisi GRK dari sektor energi, kebijakan energi Indonesia terbaru, dan pilihan kebijakan yang bisa ditempuh oleh negara ini untuk mengurangi emisi GRK dari sektor energi.

Salah satu kebijakan yang ditawarkan Bank Dunia adalah teknologi penyimpanan emisi karbon (carbon capture and storage/CCS) dan teknologi batu bara bersih (clean coal technology/CCT). Tawaran teknologi ini dinilai sejalan dengan kebijakan mix (bauran) energi Indonesia pada 2025, yang mentargetkan penggunaan batu bara menjadi 33 persen dari seluruh penggunaan energi nasional. Target penggunaan batu bara dalam kebijakan bauran energi ini meningkat dua kali lipat dibanding pada 2005.

Dalam investment framework Bank Dunia tentang energi bersih dan pembangunan 2006 terungkap bahwa lembaga keuangan internasional ini dengan sangat jelas memasukkan CCT dan CCS sebagai pilihan proyek yang akan mendapatkan dukungan dana. Jadi tawaran kebijakan Bank Dunia untuk kebijakan mitigasi GRK dari sektor energi di Indonesia sudah sejalan dengan kerangka investasinya.

Pengaruh politik Bank Dunia dalam kebijakan mitigasi GRK tersebut sedikit demi sedikit mulai terlihat. Hal itu terbukti dari kebijakan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang ternyata telah memasukkan penggunaan teknologi CCS dan CCT ke dalam skenario mitigasi GRK pada 2025 (Skenario Keenergian Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2007). Bahkan Departemen ini secara percaya diri mengatakan bahwa penggunaan teknologi CCS pada 2025 akan mampu mengurangi emisi karbon 20 persen.

Celakanya, Kementerian Negara Lingkungan Hidup juga serta-merta mengiyakan pilihan teknologi CCS ini. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, dengan menambahkan teknologi CCS pada sektor pembangkit listrik, dapat mengurangi GRK sehingga teknologi ini dapat dimasukkan dalam skenario konservasi energi. Seragamnya pendapat Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap tawaran teknologi CCS dan CCT dari Bank Dunia justru menimbulkan kecurigaan bahwa kedua lembaga itu sebenarnya belum mengkaji secara mendalam pilihan teknologi tersebut. Bisa jadi mereka hanya mendapatkan informasi secara sepihak mengenai teknologi tersebut dari Bank Dunia.

Pertanyaan berikutnya, apakah pilihan kedua teknologi tersebut memang tepat bila diterapkan di Indonesia dalam rangka menurunkan emisi GRK dari sektor energi? Teknologi CCS yang akan menangkap emisi GRK dan menyimpannya di dalam tanah atau dasar laut, selain sangat mahal, ternyata justru berpotensi meningkatkan emisi GRK selama pengoperasiannya.

Perhitungan dari Intergovernmental Panel on Climate Change menyebutkan bahwa pembangkit listrik yang menggunakan teknologi CCS justru akan membutuhkan lebih banyak energi, 60-180 persen, daripada pembangkit yang tidak menggunakan teknologi CCS. Meningkatnya kebutuhan energi tersebut tentu saja akan berdampak pada meningkatnya emisi GRK. Selain itu, jika penyimpanan GRK itu dilakukan di dasar laut, akan berpotensi mengubah komposisi kimia laut sehingga akan mengancam ekosistem laut secara keseluruhan.

Begitu juga dengan teknologi CCT. Teknologi ini memang relatif akan mengeluarkan emisi GRK lebih rendah dibanding proyek batu bara yang konvensional, tapi tetap saja proyek ini tidak bisa dikatakan bebas dari emisi GRK. Di sisi lain, CCT juga merupakan sebuah proyek yang mahal, terlebih jika diterapkan di negara-negara miskin, seperti Indonesia. Jika dipaksakan, negara-negara miskin seperti Indonesia akan semakin terjerat utang hanya sekadar untuk membiayai proyek ini. Sebagai tambahan pula, secara sosial proyek-proyek pertambangan batu bara, meskipun menggunakan CCT, tetap berisiko menimbulkan masalah lingkungan hidup (di luar masalah emisi karbon) dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk sekitar.

Seharusnya Indonesia lebih berhati-hati dan kritis terhadap tawaran Bank Dunia terkait dengan skenario mitigasi GRK dari sektor energi. Hal itu didasarkan pada tidak terlalu bagusnya rekam jejak Bank Dunia dalam pembiayaan proyek-proyek energi yang terkait dengan isu perubahan iklim.

Pada periode 1992-2004, misalnya, grup Bank Dunia justru mengucurkan US$ 28 miliar dananya untuk membiayai proyek yang terkait dengan energi fosil. Sementara itu, pada tahun fiskal 2005, proporsi pendanaan proyek energi terbarukan kurang-lebih hanya 5 persen dari seluruh pendanaan dari Bank Dunia untuk proyek energi (Civil Society Response to The World Bank’s Investment Framework for Clean Energy and Development, 2006).

Pada pertemuan negara-negara G-8 di Genoa, Italia, pada 2001 pernah diajukan proposal yang merekomendasikan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, membantu proyek-proyek energi bersih di negara-negara miskin. Sayangnya, proposal itu kemudian ditolak oleh pemerintah Bush.

Dari uraian di atas, sudah selayaknya bila para pemegang kebijakan di negeri ini kembali mengkaji ulang kebijakan mitigasi emisi GRK dari sektor energinya. Jangan sampai kebijakan tersebut justru menjerumuskan negara ini pada jebakan utang luar negeri dan ketergantungan pada negara-negara kaya secara tak berkesudahan.


Rabu, 12 September 2007

Opini

Televisi Kabel, Sebal Televisi, dan Ideologi Eksklusivitas

Veven Sp. Wardhana

·  JURI ANUGERAH KEBUDAYAAN UNTUK MEDIA MASSA 2007, SENIOR ADVISOR DI GTZ UNTUK GOOD GOVERNANCE IN POPULATION ADMINISTRATION

Televisi kabel atau cable-TV awalnya benar-benar sebagaimana namanya: siaran televisi yang dihubungkan oleh kabel khusus dari stasiun penyiaran–senada seirama dengan sebutan telepon kabel yang bisa dibedakan dengan telepon seluler. Di kemudian hari, televisi kabel tak lebih sebagai istilah bagi televisi khusus yang dibedakan dari siaran televisi terrestrial tak berbayar. Jadi jabaran televisi kabel bisa berupa televisi satelit, pay-TV, televisi berlangganan, atau televisi berbayar. Televisi berlangganan niscaya sama dengan televisi berbayar, tapi televisi berbayar tak selalu identik dengan televisi berlangganan.

Sejarahnya, televisi kabel lahir karena adanya rasa jenuh para penyaksi siaran televisi yang makin hari makin banyak diselang-seling dan diselap-selipi tayangan iklan. Diselang-seling maknanya sesuai dengan aturan pemasangan produk iklan lewat jeda commercial break, sedangkan penyelap-nyelipan iklan terjadi di sembarang tempat, bahkan berupa animasi, yang lebih kuat dibanding visualisasi tayangan utama, atau teks berjalan atau model-model pop-up, yang bahkan lebih dahsyat dibanding subtitle atau teks terjemahan.

Selain tayangan iklan mengganggu dalam pola penyelang-nyelingan dan penyelap-nyelipan, dalam bentuk block time atau back drop atau juga pengharusan penonton menyerukan yel-yel berisi produk iklan saat sebelum menjawab pertanyaan kuis.

Televisi kabel menjadi kebutuhan bagi publik yang ogah ruang publiknya diracuni bejibun iklan yang kian semena-mena, yang memang juga merupakan keniscayaan bagi didirikannya lembaga penyiaran komersial. Jadi menyaksikan siaran film lewat televisi kabel ibarat menyaksikan pemutaran film bioskop di gedung bioskop–hanya kini layarnya lebih kecil–yang sama sekali minus gangguan iklan. Emosi penontonan jadi terwadahi dan terhormati karena tiada interupsi advertensi. Rasa sebal atas tayangan penuh selang-seling dan selap-selip itu jadi terobati.

Di kemudian hari, televisi kabel bukan hanya sebagai jawaban atas tayangan bebas iklan, ideologinya pun berkembang menjadi: televisi terbatas (bagi pelanggan) dengan isi tayangan yang juga gegap eksklusivitas. Keeksklusifan itu bisa berupa: mata tayangan yang muatannya untuk 21 tahun ke atas, produk yang jika untuk publik yang lebih umum terhitung kategori R alias restricted atau “terlarang”, tayangan yang lebih panjang daripada sekadar satu jam atau satu setengah jam–yang jika disiarkan televisi tak berbayar, butuh waktu berminggu-minggu karena diputar secara bersambung–dan seterusnya.

Dalam perkembangan yang lebih berikutnya lagi, televisi kabel tak semata memenuhi kebutuhan “rohani” pelanggannya, tapi juga sekaligus–atau bahkan semata-mata–memenuhi kebutuhan psikologi-sosial pelanggannya. Maksudnya, dengan diketahui berlangganan pay-TV, berarti yang bersangkutan tak termasuk sosok dan kelas masyarakat biasa. Sebagaimana terjemahan lain dari eksklusif, berlangganan televisi berbayar terhitung sosok “sendirian”, yang tidak satu ragam dengan yang kebanyakan.

Dulu, saat-saat awal Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) menggunakan perangkat dekoder untuk mengakses siaran, stiker yang awalnya sekadar sebagai penanda yang bersangkutan bisa mengakses siaran televisi komersial pertama pada akhirnya malah menjadi semacam penanda bahwa yang bersangkutan mempunyai uang berlebih untuk tidak semata menyaksikan siaran TVRI yang begitu-begitu melulu. Tak penting apakah yang bersangkutan menyaksikan tayangan RCTI berdekoder ataukah tidak. Sejajar dengan penampak-nampakan antena parabola di atap rumah sebelah depan agar tetangga tahu bahwa dirinya berbeda–baca: lebih di atas-dibanding yang lainnya. Apalagi antena parabola kala itu terhitung tidak murah, sebagaimana tak murah pula bagi pemasang dekoder.

Namun, yang lebih utama dari televisi kabel adalah eksklusivitas itu. Eksklusif dalam mendapatkan informasi fiksional (film, musik, TV-play) dan informasi faktual (berita, feature, dan sejenisnya) yang lebih lengkap, lebih akurat, bahkan lebih dulu dibanding penonton siaran televisi lain. Salah satu yang menjadi jualan CNN (sebagaimana namanya: Cable News Network) adalah informasi faktual itu, terutama berkaitan dengan kecepatannya. Saat Departemen Perhubungan Republik Indonesia masih menunggu laporan secara manual perihal korban tabrakan kereta api di Citayam, Bogor, CNN bahkan sudah melaporkannya secara komplet dan konkret.

Di samping tayangan fiksional yang cenderung memanjakan kebutuhan psikologis individual tiap-tiap penonton, selain tayangan informasional faktual berupa tayangan news yang cenderung memenuhi kebutuhan sosiologis para penonton, mata tayangan olahraga bisa dijual sebagai suguhan eksklusif. Penayangan model-model SmackDown yang di negeri luar dikhususkan untuk lembaga penyiaran berbayar alias televisi kabel, di satu sisi untuk membatasi segmentasi dan kalkulasi restricted itu, di sisi yang lain untuk pemenuhan eksklusivitas tersebut. Sama halnya dengan tayangan FTV alias Fashion Television: model-modelnya yang saat berlenggak-lenggok di atas catwalk ataupun di hamparan udara terbuka dengan kostum yang banyak terbuka-buka, desainnya juga terhitung eksklusif untuk kelompok masyarakat tertentu.

Olahraga yang banyak membetot perhatian masyarakat justru bisa dijadikan selling point bagi televisi kabel, sebetapapun olahraga ini jauh dari anasir sensualitas, seksualitas, dan kekerasan. Sepak bola dunia, misalnya, termasuk Liga Inggris, adalah juga contoh konkret mutakhir. Jika ada stasiun televisi tertentu mengantongi hak eksklusif penyiarannya, ya, memang begitulah keniscayaan industri bisnis televisi berbayar. Jika kemudian muncul protes pada Direct Vision, penyelenggara siaran televisi berbayar Astro, ada beberapa kemungkinan musabab dan muasalnya. Pertama, yang protes adalah sesama industri televisi berbayar, lantaran mereka jadi gagal menangguk untung dari kemungkinan penambahan pelanggan atau pelanggan lama bahkan akan berhenti berlangganan. Kedua, yang protes adalah masyarakat umum yang sudah kadung berlangganan televisi kabel lain selain Astro sehingga tak punya akses untuk menyaksikan tayangan eksklusif sepak bola dunia. Ketiga, yang protes adalah masyarakat “noneksklusif” alias masyarakat kebanyakan yang tak bisa menyaksikan laga bola dunia itu lantaran lembaga penyiaran publik TVRI tak mampu menayangkannya secara gratis. Untuk jenis pemrotes ketiga ini, kalau mau konsisten, mereka harus tetap protes jikapun yang mendapat hak siarnya adalah non-Astro: Indovision, Kabel-Vision, atau yang lainnya.

Penyelenggara Liga Inggris memiliki hak penuh untuk memberikan hak siar itu kepada televisi kabel mana. Apakah Astro punya hak mendapatkan hak eksklusif itu selain semata karena alasan punya dana berlimpah untuk membayarnya? Komunitas atau konsorsium–kalau ada–televisi kabel yang harus merumuskannya. Misalnya, hanya televisi kabel yang memiliki jumlah minimal pelanggan sekian yang punya hak mendapatkan. Atau setidaknya bisa merujuk pada Asia-Pacific Broadcasting Union yang dulu pernah membagi-bagi “jatah” tayangan: pertandingan ini lawan itu untuk televisi ini, pertandingan ini versus itu untuk televisi yang lain dan seterusnya.

Lagi pula tayangan eksklusif semacam yang ada di televisi kabel jauh lebih menyehatkan dibanding mata tayangan di televisi gratisan tapi penuh jejalan iklan–baik berupa penayangan resmi, siasat dalam selap-selip, atau bahkan akal-akalan dengan mengiming-imingi publik lewat hadiah dadakan, yang sebelumnya dimulai media cetak lewat pengguntingan kupon sebagai persyaratan mengikuti perburuan atas hadiah. Artinya, publik membeli majalah atau surat kabar bukan karena informasinya, melainkan karena iming-iming bak lotere itu.


Rabu, 05 September 2007

Opini

Gaya Hidup Menghadapi Perubahan Iklim

Fachruddin M. Mangunjaya

·  PENCINTA LINGKUNGAN

Sekali lagi, mengutip Sir Nicholas Stern, apabila dalam jangka waktu 50 tahun mendatang (2050) gaya hidup manusia tidak berubah dalam bersikap terhadap alam dan lingkungan, bencana pemanasan global akan benar-benar terjadi. Intergovernmental Panel on Climate Change memperkirakan kenaikan suhu global akan berkisar 1,6-4,2 derajat Celsius pada 2050 atau 2070. Karena itulah, segera diperlukan perubahan gaya hidup untuk menanggulangi bahaya perubahan iklim.

Penyebab utama persoalan yang dihadapi manusia dan mengakibatkan kekhawatiran adalah terlampau tingginya pengurasan sumber daya alam, tingginya kebutuhan dan gaya hidup, serta pelepasan gas-gas rumah kaca, termasuk di antaranya karbon dioksida (CO2), diiringi dengan lajunya pertumbuhan penduduk dunia yang semakin masif, yang menghendaki pengurasan terhadap sumber daya alam yang lebih tinggi lagi.

Para pencinta lingkungan berupaya meyakinkan dampak kerusakan ini dengan memberikan tolok ukur dan alasan dasar agar gaya hidup dan konsumsi terhadap sumber daya alam ini dapat dikurangi. Salah satu caranya, dengan cara mengukur jejak ekologi. Analisis jejeak ekologi ini berupaya menjelaskan gambaran bahwa dampak gaya hidup manusia akan mempengaruhi dan mereduksi langsung kemampuan serta ketersediaan sumber daya alam, baik di darat maupun laut, yang mempunyai ekosistem produktif. Satuan yang diberikan untuk menghitung sumber daya alam yang produktif ini dikonversi dalam bentuk global hektare (gha). Jejak atau footprint di sini merupakan penjumlahan total lahan yang diperlukan untuk menyediakan makanan, perumahan, transportasi, bahan-bahan konsumsi yang lain, serta pelayanan yang diperlukan.

Sepertiga lebih cepat

Di bumi yang hijau-biru ini, ternyata tidak banyak ekosistem produktif yang dapat menunjang kehidupan, misalnya manusia tidak bisa memanfaatkan padang pasir yang tandus untuk bercocok tanam atau memperoleh penghasilan dari kawasan kutub es yang beriklim dingin. Karena itu, dalam menyediakan daya dukung pada kehidupan, hanya ekosistem produktif tertentu yang dianggap dapat memberikan dukungan. Jadi, dari ekosistem yang produktif inilah sesungguhnya lahan dan perairan yang ada mampu menyokong keberlanjutan suatu populasi–termasuk manusia serta berbagai jenis flora dan fauna—yang menyediakan bahan baku agar pabrik dapat berjalan serta berbagai kegiatan kehidupan dapat terus berlangsung.

Pada 2001 kapasitas lahan kehidupan (biocapacity) bumi hanyalah 11.3 miliar global hektare, yang hanya merupakan seperempat permukaan bumi atau hanya memberi jatah paling tinggi 1,8 gha per orang. Adapun WWF (2005) pernah menghitung bahwa rata-rata per kapita jejak ekologi per orang di bumi adalah 2,2 gha, artinya selama ini, secara rata-rata penduduk bumi mengalami defisit 0,4 gha.

Rata-rata jejak ekologi tertinggi per kapita: penduduk Amerika Serikat (9,5 gha), Inggris (5,45 gha), dan (Swiss 4 gha), sedangkan Indonesia diperkirakan rata-rata 1,2 gha. Adapun jejak ekologi terendah adalah Bangladesh, dengan rata-rata 0,5 gha. Pendekatan ini menunjukkan bahwa semakin kaya suatu negara dan bangsa, semakin besar jejak ekologi mereka dalam menguras sumber daya di bumi. Dengan demikian, kapasitas yang diperlukan dengan gaya hidup negara-negara maju jauh lebih boros, sehingga untuk bangsa Amerika–guna memenuhi gaya hidup mereka–diperlukan 9,5 planet setara dengan bumi, sedangkan warga Inggris memerlukan lima planet dan pola jejak ekologi rakyat Swiss memerlukan empat planet lagi. Jadi gaya hidup mereka di negara-negara kayalah yang menjadi penekan kemampuan bumi–dalam menyediakan suplai sumber daya alam.

Diperkirakan pengurasan terhadap sumber daya alam sekarang ini melaju hingga menjadi 25 persen. Artinya, pengurasan sumber daya akan sepertiga lebih cepat daripada kemampuan bumi sebenarnya dalam mendukung keberadaan manusia. Ibaratnya, bila dihitung sumber daya bumi secara keseluruhan mampu bertahan 24 jam, dalam waktu 16 jam, sumber daya kita sudah habis dan tidak lagi dapat menyokong kehidupan. Dengan mempertunjukkan penghitungan jejak ekologi kepada pengambil kebijakan, perusahaan, kelompok masyarakat, hingga individu, diharapkan mereka dapat becermin, untuk segara melakukan perubahan sikap.

Perilaku konsumen

Jika manusia (secara keseluruhan, kaya ataupun miskin) menjadi tertuduh atas penyebab kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, apa yang bisa dilakukan? Sekarang ini target yang dilakukan oleh para pembela lingkungan adalah bagaimana sesegera mungkin orang dapat mengubah pola gaya hidup dan perilaku. Ada empat faktor yang diperkirakan dapat menentukan perubahan bagi perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.

Pertama, nilai-nilai moral dan budaya, di dalamnya termasuk nilai keagamaan yang mengkristal. Dengan keyakinan, seseorang akan terdorong untuk tidak cenderung merusak atau melakukan sesuatu berlebih-lebihan. Misalnya agama sangat menganjurkan manusia tidak berlaku boros dan bertindak mubazir. Di lain pihak, budaya pula yang dapat mendorong atau menahan seseorang berperilaku konsumtif dan hedonis.

Kedua, pendidikan, yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas seseorang, baik individu maupun kolektif, dalam menyikapi dan mengubah diri untuk mendukung gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Ketiga, perundang-undangan atau aturan dan tata kerja yang jelas, yang mendorong manusia tidak akan secara sembrono menguras sumber daya alam. Kealpaan dalam menerapkan sistem legal ini sangat krusial dan pernah terjadi di Indonesia, sehingga tidak ada ketentuan dan pembatasan kepemilikan hak pengusahaan hutan. Seorang taipan pernah diperbolehkan menguasai konsesi hingga 5 juta hektare dan berhasil mempercepat pengurasan sumber daya kemudian menimbulkan kerugian negara.

Keempat, harga pasar, yang mendorong seseorang bergerak mengeksploitasi sumber daya guna mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Contoh yang baik sekarang ini tengah terjadi. Ketika crude palm oilmeninggi, animo dan nafsu para investor serta pelaku bisnis akan lebih agresif guna membuka kebun-kebun sawit baru, sehingga mereka harus menggusur hutan-hutan alam yang mempunyai nilai ekonomi dan ekologi jangka panjang serta bermanfaat di masa yang akan datang.

Lebih dari itu, sesungguhnya pasar juga bisa memberikan peluang dan dapat mendorong perilaku konsumennya agar bertindak ramah lingkungan. Gerakan inilah yang dilakukan oleh Wal Mart, misalnya, dengan cara hanya menjual bola listrik hemat energi. Retailer yang memiliki 100 juta pelanggan ini mendorong konsumennya agar mengganti bola lampu berkekuatan 60 watt dengan lampu fluorescent yang berkekuatan 13 watt (karena daya terang yang sama). Walaupun lampu ini lebih mahal (Rp 20-30 ribu per buah), bola ini mampu bertahan 8-12 lebih lama dibanding lampu biasa.

Jika dihitung, lampu hemat energi ini mampu menghemat sekitar Rp 300 ribu sepanjang pemakaian dibanding bila menggunakan lampu biasa. Retail raksasa Amerika ini juga menghitung, satu bola lampu fluorescent akan menghemat setengah ton gas rumah kaca yang akan dilepaskan ke udara. Perhitungan lebih lanjut adalah perubahan perilaku konsumen tersebut dapat mengefisienkan 10 juta ton batu bara yang dibakar dari pembangkit listrik dan mencegah 20,5 juta ton gas rumah kaca yang terbuang atau sama dengan pencegahan penggunaan 700 ribu mobil yang membuang gas rumah kaca ke udara.


Senin, 17 September 2007

Opini

Mengakhiri Tragedi di Darfur

Vaclav Havel

·  Mantan Presiden Republik Cekoslovakia *)

KRISIS yang terus berlanjut di Darfur menimbulkan kesengsaraan besar bagi rakyatnya. Kedua belah pihak dalam konflik–pemerintah Sudan beserta kekuatan-kekuatan sekutunya dan kelompok-kelompok oposisi di Darfur–harus memahami bahwa jangan lagi penduduk sipil menjadi korban sengketa politik di antara mereka.

Kesediaan pemerintah Sudan menerima kehadiran misi gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Afrika, yang bertujuan menjaga perdamaian di kawasan itu, jelas merupakan perkembangan yang patut disambut gembira. Tapi mandat misi ini harus cukup tegas sehingga mampu sepenuhnya melindungi penduduk sipil. Lagi pula, pasukan penjaga perdamaian ini harus memiliki personel, kemampuan, dan dana yang cukup untuk memaksimalkan tugasnya secara efisien. Negara-negara dan lembaga-lembaga yang telah menyatakan komitmennya untuk menyediakan tambahan dana guna membantu keberhasilan misi ini–terutama Prancis, Spanyol, dan Komisi Eropa–patut dipuji.

Masyarakat internasional yang terlibat perlu meyakinkan pemerintah Sudan bahwa misi PBB/UA ini tidak bermaksud memaksakan perubahan rezim di negeri itu atau dengan kata lain melampaui mandat yang diembannya. Pada saat yang sama, pemerintah Sudan harus sepenuhnya menyadari bahwa, hanya dengan kerja sama membantu mempersiapkan, menggelar, dan menjaga keberlangsungan misi ini, masyarakat internasional akan terdorong untuk terus memberikan dukungannya.

Mengenai kelompok-kelompok oposisi di Darfur, upaya yang akhir-akhir ini dilakukan beberapa orang pemimpinnya untuk mengatasi fragmentasi dan menyatukan kembali gerakan mereka juga merupakan perkembangan yang patut disambut gembira. Semua kelompok oposisi utama perlu mencapai kesepakatan mengenai tujuan dan posisi rundingnya. Hanya dengan demikian mereka bisa bertindak sebagai mitra kredibel masyarakat internasional dan pemerintah Sudan. Semua pihak dalam konflik harus menyadari bahwa, pada akhirnya, tidak ada jalan untuk mengakhiri sengketa selain melalui perjanjian perdamaian yang adil dan berkelanjutan yang didukung semua pihak yang berkepentingan. Kembalinya para pengungsi ke rumahnya masing-masing serta bantuan kemanusiaan lainnya harus menjadi komponen inti dalam setiap kesepakatan yang tercapai.

Masyarakat internasional yang bertanggung jawab, terutama para politikus dan wartawan, harus tetap berfokus pada Darfur. Sebab, kesengsaraan yang setiap hari dikeluhkan dan diderita jutaan korban dan pengungsi tetap mencekam seperti sediakala, meskipun terlihat adanya kelelahan akibat konflik berkepanjangan ini. Karena sekarang sudah tampak tanda-tanda akan stabilnya keadaan dalam bulan-bulan yang akan datang, sudah waktunya dimulai persiapan peningkatan volume bantuan internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan, di samping bantuan kemanusiaan.

Terutama negara-negara yang sudah maju ekonominya harus memenuhi tanggung jawab global mereka dan membantu Darfur bergerak ke arah pemulihan dan kemakmuran. Peningkatan bantuan ini harus bertolak dari peningkatan atau penajaman kembali program-program kerja sama pembangunan. Di samping itu, perlu dicari kemungkinan kerja sama internasional yang ditujukan pada pemanfaatan sinergi secara efektif.

Dalam upaya memperlancar hubungan yang kompleks antara masyarakat internasional dan pejabat-pejabat setempat di Darfur, PBB saat ini memainkan peran yang mutlak diperlukan dan yang harus didukung secara aktif. Terutama Cina harus menggunakan pengaruhnya yang besar di Sudan untuk menekan para pengambil keputusan di negeri itu mengusahakan penyelesaian definitif sengketa secara damai. Lagi pula, karena Darfur merupakan lambang yang nyata dari persoalan-persoalan yang lebih luas di dunia, masyarakat internasional harus melihat ke depan melintas konflik yang ada sembari meningkatkan upaya mengatasi ancaman seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang turut serta menimbulkan bencana di Darfur itu. Sesungguhnya, semakin meluasnya gurun pasir di kawasan tersebut menyebabkan makin merosotnya produksi pertanian dari daerah sekitar, makin berkurangnya ketersediaan air, dan mungkin makin meruncingnya konflik serta meningkatnya arus pengungsian.

Kondisi serupa tampak–atau mulai tampak–di beberapa daerah lainnya di seluruh dunia. Karena itu, masalah yang sudah mengglobal ini harus dicermati dan diatasi di daerah-daerah yang kerusakan lingkungannya sudah menimbulkan kesengsaraan manusia. Diperlukan tindakan pencegahan dini di daerah-daerah yang kerusakan lingkungannya sudah berkembang menjadi suatu tantangan bagi kita semua.*

*) Artikel ini ditulis atas nama Václav Havel, Pangeran Hassan Bin Talal, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Mike Moore, Michael Novak, Mary Robinson, Yohei Sasakawa, Karel Schwarzenberg, George Soros, Desmond Mpilo Tutu, dan Richard von Weizsäcker. Hak cipta: Project Syndicate, 2007


Sabtu, 15 September 2007

Opini

Paradoks Pakistan

Nasim Zehra, penulis dan peneliti pada Asia Center Harvard University

Sementara Pakistan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-60 tahun ini, pergolakan politik dan permasalahan kronis, seperti rendahnya tingkat melek huruf dan tidak memadainya layanan kesehatan, terus muncul. Tapi ada cerita lain yang tidak terungkap: Pakistan sedang mengalami kebangkitan kembali dalam kebudayaan dan politik.

Revolusi media–dengan lebih dari 30 saluran televisi independen–memproyeksikan banyak warna Pakistan, pandangan yang berbeda, serta budaya yang kaya dan dinamis. Suatu semangat budaya baru yang tersebar luas dan juga dapat dicerna dalam musik, drama, dan seni Pakistan, penuh warna dan tekstur, menampilkan suatu kegembiraan yang besar dan keterlibatan berbagai indra.

Selain inflasi, korupsi, ketidakamanan, dan pertempuran yang berkelanjutan di Baluchistan, dan wilayah suku asli yang sedang berperang, ada sebentuk rasa pembaruan, kegembiraan yang penuh keengganan. Namun, kegembiraan tersebut hanya dirasakan oleh wilayah yang terbatas. Karena itu, sebagian besar pembaruan di Pakistan ini tetap tidak diketahui oleh dunia luar.

Sayangnya, irama baru ini muncul seiring dengan permasalahan kronis Pakistan berupa demokrasi yang dipimpin militer, intoleransi, dan milisi bersenjata penuh kekerasan.

Acara bincang-bincang di televisi telah menjadi program-program hiburan yang populer. Dengan kecepatan yang mencengangkan, masyarakat umum Pakistan menjadi lebih terdidik tentang berbagai isu nasional. Melintasi perpecahan ideologis, kelas, dan kelompok etnis, Pakistan bersatu, berperan serta dalam perdebatan media.

Menjembatani perbedaan-perbedaan ini merupakan sebuah perjuangan untuk aturan permainan yang adil. Misalnya, kebutuhan akan keadilan menghubungkan dua kelompok yang kelihatannya secara ideologis bertentangan: mereka yang telah berjuang tak kenal lelah menegakkan aturan hukum dengan mereka yang berada di Masjid Lal yang telah berulang kali melanggar hukum.

Gerakan pengacara, yang berbagai demonstrasinya menyebabkan dipulihkannya kedudukan Ketua Mahkamah Agung Iftikhar Chaudhry, dan Taliban yang menguasai Dara Adam Khel, sebuah kota kecil di provinsi perbatasan barat laut Pakistan, juga memiliki tujuan yang sama.

Terlepas dari perbedaan mereka dalam poros ideologis, keduanya menginginkan keadilan melalui penegakan aturan hukum. Kelompok bersenjata Taliban menuntut pemerintah dan Jirga Nasional, atau dewan sesepuh, memastikan bahwa “tidak ada lagi penculikan, pembajakan kendaraan, pemberian gelar palsu dan dokumen-dokumen pendidikan lain, penjualan atau pembelian anggur, narkotik, serta kegiatan-kegiatan tak Islami lainnya di wilayah tersebut”.

Taliban, yang pendahulunya telah berjuang hebat dengan persenjataan berat dalam jihad anti-Soviet, telah memilih mengangkat senjata melawan ketidakadilan dan telah dikucilkan oleh negara, sementara masyarakat hukum profesional terlatih perkotaan memilih perlawanan penuh damai dan gigih. Dengan dipimpin oleh para pengacara, mereka telah berdiri melawan dengan penuh perdamaian membela tegaknya aturan hukum, bukan demi para pribadi pemimpin politik. Mereka menginginkan sistem dengan struktur yang berfungsi, yang di dalamnya penguasa akhirnya dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sementara benturan-benturan antara pasukan keamanan dan milisi, serta pembunuhan akibat bom bunuh diri, mengkhawatirkan Pakistan, ada kenyataan baru yang muncul yang berpotensi mendominasi masa penuh gejolak persaingan ideologi dan tentara ini. Ini adalah kenyataan bahwa kelompok-kelompok yang berbeda bersatu menyerukan keadilan. Dalam konteks meningkatnya perbedaan, kesatuan baru ini merupakan pembuatan ideologi persatuan yang sangat dibutuhkan.

Rakyat Pakistan dengan bangga mengambil sebuah model baru bagi perubahan yang mendasar. Pakistan telah menikmati keberhasilan aksi sipil. Institusi-institusi menjadi semakin profesional. Mahkamah Agung merupakan contoh utama: ia telah mengeluarkan tiga keputusan hukum dalam lima minggu terakhir yang menandai kemandiriannya. Pemulihan kembali jabatan ketua mahkamah pada 20 Juli merupakan langkah-langkah penting pertama. Keputusannya pada 23 Agustus memperbolehkan mantan perdana menteri kembali “tanpa dihalangi” setelah tujuh tahun terasing juga semakin memperkuat kekuatan politik sipil. Mahkamah Agung sedang memeriksa langkah-langkah yang dibuat oleh presiden, partai berkuasa, dan badan-badan intelijen yang melawan Konstitusi. Bahkan keraguan pemimpin oposisi Benazir Bhutto mendukung presiden militer, dan keputusan pada 8 Agustus untuk menghentikan pemberlakuan undang-undang darurat, semuanya merupakan langkah-langkah positif yang memberi kesaksian bagi sebuah kesetiaan baru terhadap nilai-nilai demokrasi.

Semua energi baru yang menyatukan ini memberikan dukungan besar bagi demokrasi di Pakistan. Alat-alat komunikasi dan interaksi kontemporer seperti media, pergerakan lebih besar, dan pertumbuhan para pengecam status quo kolektif secara global, telah membantu keadaan ini berkembang.

Ironisnya, jenderal dan presiden yang punya kecenderungan demokratis, Pervez Musharraf, malah bertanggung jawab atas paradoks Pakistan: suburnya kerangka kerja demokrasi yang lemah pijakannya. Para pengacara dan media telah mulai mengawasi pertanggungjawaban itu, tapi hanya pemilihan yang adil dan bebas yang dapat memastikan pertanggungjawabannya secara terlembaga.

Pakistan telah siap untuk mulai menciptakan sebuah lingkungan tempat demokrasi yang dapat diandalkan berlangsung. Masyarakat madani memimpin gerakan pengembalian Pakistan ke demokrasi konstitusional. Ada sebuah konsensus yang dapat dipercaya, hanya demokrasi konstitusional yang berfungsi sajalah yang dapat membantu menyelesaikan isu-isu ideologis yang bertentangan, dari marginalisasi dan eksklusi, yang karena itu menyurutkan konflik, intoleransi, dan kemarahan.

Kemajuan yang perlahan tapi pasti dari negara dan masyarakat Pakistan ke arah tegaknya aturan hukum menyingsingkan fajar baru di Pakistan. Kesulitan tetap ada, tapi Pakistan telah memulai perjalanannya menuju kedewasaan.

Artikel ini disebarluaskan oleh Layanan Berita Common Ground.


Sabtu, 15 September 2007

Opini

Pluralitas Politik Israel dan Palestina

Muhammad Ja’far, peneliti Jaringan Islam Kampus (Jarik) Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Jakarta.

“‘Israel adalah kubur bagi kebesaran Yahudi’, ujar seorang penyair Palestina, Mahmud Darwish. Namun, Darwish juga cemas: bila suatu hari nanti orang Palestina mendapatkan tanah air mereka, hal yang sama akan bisa terjadi” (Goenawan Mohamad, Catatan Pinggir 2, hal: 183). Ungkapan ini terbukti benar faktual, walaupun dilontarkan sekitar 25 tahun yang lalu, tatkala Israel mencaplok Libanon.

Konflik antara Israel dan Palestina amatlah rumit dan hasil campur aduk berbagai varian. Agama, etnisitas, geo-politik, dan kepentingan ekonomi adalah varian yang tumpah-ruah di dalamnya. Sehingga sulit, bahkan dalam perspektif tertentu dianggap tidak mungkin, memilah varian mana yang mempengaruhi varian lainnya. Apakah agama yang mempolitisasi politik, misalnya. Atau sebaliknya, pertimbangan atas kestrategisan geo-politik yang kemudian dibungkus dengan jubah keagamaan. Atau mungkin keduanya saling mempengaruhi: politisasi agama terjadi berbarengan dengan “agamaisasi” (sakralisasi) politik. Yang jelas, secara geografis, wilayah yang diperebutkan cukup strategis. Keduanya, Palestina dan Israel, juga sama-sama mengusung ideologi keagamaan: Yahudi dan Islam.

Sejauh ini, secara politis, posisi Israel memang lebih kuat dan “menang” dibanding Palestina. Namun, tidak secara psikis dan mental. Keberhasilan menduduki tanah yang menurut mereka “dijanjikan” tersebut harus dibayar dengan harga yang sangat mahal menyangkut stabilitas hidup mereka. Seperti kata Timmerman, seorang penulis yang kebetulan Yahudi, dalam bukunya The Longest War, “Kita adalah korban yang menciptakan korban kita sendiri. Mulai sekarang, untuk seterusnya, tragedi kita akan tak dapat terpisahkan dari tragedi orang Palestina.” (Goenawan Mohamad, Ibid)

Ucapan tersebut benar. Keprogresivan Israel pada tataran politik justru menciptakan kemunduran di bidang keamanan dan psikis-mental. Rakyat Israel selalu diliputi teror sepanjang waktu dan menghantui berbagai ruang. Konflik berkepanjangan dengan Palestina membuat penduduk negeri itu tak pernah nyenyak tidur. Tidak pula merasa aman saat terjaga.

Namun, dengan logika agama Yahudi-nya, sebagian kaum Yahudi melihat itu sebagai risiko keagamaan yang harus mereka hadapi dengan kesabaran serta kekuatan iman. Merebut “tanah yang dijanjikan”, dalam perspektif kalangan ini, bukan sekadar persoalan ikatan bersama berbasis ideologi kenegaraan-kebangsaan, tapi ditopang kuat oleh dasar legitimasi teologis. Karena itu, tantangan yang dihadapi harus dilihat sebagai bagian dari “ujian langit” atas iman seorang Yahudi. Kesengsaraan secara politis hanyalah satu bentuk dari ujian tersebut. Demikian logika ini dipegang oleh sebagian rakyat Israel.

Namun, sebagian Yahudi yang lain lebih percaya bahwa ini semata persoalan dunia, tak ada sangkut-pautnya dengan langit. Ini murni persoalan politik, dengan kepentingan yang lalu-lalang di atas altarnya. Dengan lain kata, kalaupun agama terperangkap di dalamnya, itu semata-mata karena diseret oleh para pelaku politik, demi pencapaian kepentingan tertentu. Politisasi agama Yahudi, demikian singkatnya logika kalangan ini berkesimpulan.

Dua pandangan berbeda di atas menandai polarisasi ideologi politik rakyat Israel. Yang satu berpegangan pada legitimasi teologis, sementara yang lain lebih memilih jalur “sekuler”. Karena itu, jika pun Israel nantinya berhasil berdiri sebagai sebuah negara dengan tenteram, akankah dapat dipastikan bahwa hanya akan ada satu Israel di atas dua ideologi politik tersebut? Tak ada jaminan pasti.

Pun demikian dengan Palestina, seteru Israel. Tak ada jaminan bahwa nasib negara Palestina akan berbeda dengan, misalnya, Pakistan, yang akhirnya terpecah menjadi Bangladesh, disebabkan oleh perselisihan internal menyangkut ideologi politik yang bergumul dengan persepsi keislaman. Padahal Pakistan sendiri adalah pecahan dari India, dengan juga faktor agama sebagai peletupnya. Tentu, faktanya tidak akan sama, dan memang tak tepat mencoba menyamakan Palestina dengan Pakistan.

Namun, sejauh ini rivalitas antara Hamas dan Fatah, dua faksi berkuasa di Palestina, membuktikan betapa perpolitikan Palestina tidak bisa dilihat secara monolitik. Tentu ini wajar dalam sebuah negara. Namun, menjadi problematis dan rentan tatkala ia mengancam integrasi. Sebab, ini menyangkut ideologi yang dibawa ke panggung politik. Atau setidaknya, berkaitan dengan kepentingan politik yang terbungkus oleh ideologi keagamaan. Ideologi Islam yang dipeluk Hamas, dan ideologi “sekuler-nasionalis” pegangan Fatah, tentu sulit dikonsolidasi dalam sebuah tampuk kekuasaan (pemerintahan). Sebab, keduanya menjunjung logika kepentingan politik yang tidak sama. Maka, amat wajar jika Darwish mencemaskan masa depan Palestina, kalaupun konfliknya dengan Israel telah rampung. Nasib Palestina sama rentannya dengan rival abadinya tersebut, Israel, bahwa keduanya sama-sama berpotensi terjerumus ke dalam jurang disintegrasi.

Masa depan perdamaian

Konstelasi politik akibat polarisasi pandangan serta kepentingan politik di kancah politik Palestina maupun Israel ini berimbas pada dinamika konflik politik di antara keduanya. Tentu kita masih ingat bagaimana pembunuhan terhadap Yitzak Rabin serta-merta membubarkan cita perdamaian kedua negara yang sudah ada di depan mata. Dan pembunuh Rabin adalah seorang Yahudi fundamentalis. Gambaran jelas betapa polarisasi ideologi politik negeri itu demikian sengit, dan dalam cakupan yang lebih luas berimbas pada rajutan tali damai negeri itu dengan Palestina.

Pun demikian di sisi seberang, Palestina. Fakta yang sama tak dapat dielakkan. Wafatnya Yasser Arafat mengakhiri sistem kepemimpinan kuat dan karismatik di negeri itu, dan menunjukkan betapa basis soliditas politik dalam negeri Palestina pada dasarnya amat lemah. Dan soliditas yang selama ini tampak, tidak mengakar. Lebih disebabkan oleh pola serta karakter kepemimpinan, bukan kesadaran serta kesatuan visi dan misi politik. Keputusan Hamas terjun ke politik formal, dan kemudian secara mengejutkan menang dalam pemilihan umum, adalah momentum penting yang membuktikan bahwa, pada tingkat ideologi politik, Palestina masih terpecah jadi dua. Dan kini, persoalan tersebut mengemuka demikian nyata dan kompleks, melebihi kompleksitas persoalan konflik negara itu dengan Israel. Palestina dihadapkan pada ancaman perang saudara dan bayang-bayang disintegrasi antara faksi Hamas dan Fatah. Dalam konteks ini, persoalan utamanya bukan lagi perdamaian dengan Israel, melainkan kedamaian dalam negeri Palestina.

Jadi, tak ada ketunggalan dalam Yahudi ataupun Israel, sebagaimana juga Palestina dan Islam-nya yang tak bisa mengelak dari keragaman. Keduanya plural. Pertanyaannya: sejauh mana mereka siap menerima keragaman dan terbiasa bermain-main di dalamnya? Perpecahan adalah salah satu tanda ketidaksiapan itu, tapi sekaligus proses pembiasaan menuju kesiapan.


Jum’at, 14 September 2007

Opini

Makna Kemanusiaan Puasa

Fathullah, Fungsionaris Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia

Hampir tidak bisa diungkapkan dengan kata lagi betapa dalamnya dan terpuruknya nasib bangsa ini akibat salah urus dan salah kaprah para pemimpinnya, yang cenderung hanya memikirkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri serta kelompok politiknya. Hal itu terbukti secara gamblang, misalnya dalam kasus kenaikan harga bahan pokok sekarang ini. Para pemimpin bukannya segera mengatasi agar harga-harga bisa terkendali dan terjangkau oleh rakyat, tapi justru mereka sibuk mengurusi kepentingan yang lain atau urusan politik untuk Pemilu 2009.

Kebanyakan rakyat jelata yang hidupnya telantar telah terbiasa dan terpaksa berpuasa karena tidak ada yang layak dimakan kecuali menelan air ludah pahit untuk menahan lapar dan selera godaan makanan yang dimakan dan tersaji hanya untuk orang-orang yang berpunya atau kelas orang kaya. Sedangkan bagi kaum fakir miskin dan anak telantar, kondisi kepapaannya menyebabkan dirinya terpaksa dalam kepasrahan dan kegetiran hidup yang terus-menerus.

Berpuasa di bulan Ramadan ini, bagi kebanyakan fakir miskin dan anak telantar, bukan lagi sesuatu yang perlu disambut dengan persiapan fisik dan mental karena sudah merupakan pengalaman dan bagian kehidupan sehari-hari yang dialaminya. Bahkan bagi mereka, justru sulit membedakan hari-hari biasa dengan datangnya bulan puasa, ketika semua orang Islam diwajibkan menjalankannya.

Puasa Ramadan memang diwajibkan bagi orang muslim. Kewajiban itu tentu bermakna hakiki ketuhanan dan kemanusiaan. Makna ketuhanannya adalah untuk lebih mendekatkan diri atau bertakwa kepada Allah SWT. Sedangkan makna kemanusiaannya dalam perspektif ini adalah turut berempati untuk merasakan getirnya orang-orang lapar, sehingga karena itu berupaya membagi rezeki dan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepadanya dalam bentuk amal sedekah, infak, dan zakat kepada golongan fakir miskin dan anak telantar tersebut.

Perintah wajib berpuasa secara kemanusiaan itu sebenarnya harus lebih ditekankan kepada orang kaya dan pejabat kaya–yang kebanyakan dari mereka lupa akan kewajiban kemanusiaannya kepada fakir miskin dan anak telantar. Maka pantas kewajiban berpuasa yang paling utama ditekankan kepada golongan orang-orang “pelupa” dan yang “melupakan” kewajiban kemanusiaannya itu, dan terlebih kepada para pemimpin yang berkuasa. Mereka patut merasakan laparnya orang yang kelaparan, hausnya orang yang kehausan, dan kegetiran yang belum seberapa dibanding kegetiran hidup sebenarnya yang dialami fakir miskin dan anak telantar akibat ketidakberpihakan dan ketidakadilan sistem yang diciptakan para pemimpinnya.

Kesadaran kemanusiaan ini harus menjadi kewajiban utama, atau paling tidak menjadi akhlak para pemimpin bangsa ini. Maka yang paling penting dimaknai dari puasa Ramadan adalah apa dan bagaimana manfaatnya bagi kemanusiaan. Inilah ukuran minimal manfaat berpuasa bagi para orang kaya dan pejabat kaya di negeri ini, yakni mengalirnya amal sedekah, infak, dan zakat mereka kepada fakir miskin dan anak telantar. Para pemimpin bangsa dituntut tanpa kecuali menjadikan kewajiban kemanusiaan dari berpuasa ini sebagai kewajiban utama dalam kepemimpinannya.

Artis dan selebritas

Dalam perspektif kemanusiaan ini pada prinsipnya siapa pun orang kaya yang berkemampuan secara materi (muslimin dan muslimah), termasuk para artis dan selebritas atau para figur publik, dalam bulan puasa ini mempunyai kewajiban terhadap kemanusiaan yang sama untuk memberi sedekah, infak, dan zakat kepada fakir miskin dan anak telantar. Apalagi di kalangan artis dan selebritas, yang kehidupan ekonominya rata-rata jauh di atas kehidupan mayoritas pekerja lainnya, kewajiban puasa kemanusiaan ini tentu menjadi tuntutan utama yang harus dilakukannya, baik secara kolektif maupun sendiri-sendiri.

Artis dan selebritas atau figur-figur publik yang berpenghasilan lebih baik itu, pada bulan yang dipercaya penuh berkah ini, selayaknya mengalirkan sebagian rezeki dan penghasilannya yang diperoleh selama ini untuk menyantuni, bersedekah, berinfak, dan berzakat kepada fakir miskin dan anak telantar yang sangat membutuhkan. Dengan melakukan apa yang selayaknya itu dan disertai penuh tanggung jawab kemanusiaan, berbagai keberkahan terhadap keartisan, keselebritasan, dan kefigurannya akan diperoleh bersamaan dengan bertambahnya kenikmatan dan kemuliaan dirinya, tidak hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah.

Kewajiban kemanusiaan para selebritas dalam bulan puasa ini penting untuk ditekankan, karena biasanya pada bulan inilah mengalir banyak uang kepada mereka, terutama melalui layar-layar televisi yang menyiarkan sajian tontonan hiburan dan acara-acara menarik dengan sumber iklan yang sangat luar biasa. Mari kita jadikan puasa kita sebagai puasa kemanusiaan, dan mari kita tebarkan pemerataan keberkahan bulan ini kepada semua umat manusia di negeri ini dan di muka bumi ini. Mari kita buktikan bahwa kita adalah umat Islam yang rahmatan lil’alamin.


Jum’at, 14 September 2007

Opini

Subsidi Harga Minyak Goreng, Efektifkah?

Wahyudin Munawir, anggota Komisi VII DPR RI

Harga minyak goreng sawit (MGS) terus menjulang. Sementara dua bulan lalu 1 kilogram MGS berharga Rp 9.000-an, kini menjelang Ramadan dan Idul Fitri harganya sudah bertengger di atas Rp 10 ribu. Bahkan di beberapa daerah, seperti Sulawesi dan Papua, harga MGS sudah mencapai Rp 11 ribu lebih. Padahal harga patokan MGS dari pemerintah berkisar Rp 7.000-8.000. Ini berarti kenaikan harga MGS sudah di atas nilai “proporsional” bisnis.

Pemerintah memang melakukan intervensi pasar, antara lain dengan menaikkan biaya ekspor kepada produsen MGS agar mau menjual CPO (crude palm oil atau minyak sawit mentah) mereka ke pasar domestik. Tapi sayang, upaya pemerintah itu tidak berhasil. Pengusaha sawit tetap lebih suka mengekspor CPO-nya karena lebih menguntungkan. Upaya berikutnya, pemerintah mengharuskan produsen CPO menjual sebagian produknya ke pasar domestik. Kebijakan yang mewajibkan produsen sawit menjual minyaknya ke pasar domestik itu–lazim disebut DMO atau domestic market obligation–ternyata juga gagal mengerem laju kenaikan harga MGS. Terakhir, pemerintah akan melakukan subsidi harga MGS untuk masyarakat kecil.

Kebijakan model subsidi harga ini telah banyak dilakukan pemerintah untuk mengamankan gejolak sosial akibat kenaikan harga-harga berbagai komoditas strategis. Pemerintah, misalnya, menyubsidi harga minyak tanah untuk kebutuhan masyarakat kecil, lalu menyubsidi harga beras, dan kini mau menyubsidi harga MGS. Untuk sementara, subsidi itu memang berhasil mengerem kenaikan harga MGS, khususnya untuk rakyat miskin.

Tapi, ke depan, niscaya subsidi itu tak akan efektif lagi. Ini karena MGS subsidi tersebut rawan manipulasi. Dampaknya, MGS bisa menghilang dari pasar. Rakyat kecil akan menjerit lagi karena harga MGS tetap tinggi. Maklumlah, orang Indonesia paling pandai “mengakali” suatu persoalan untuk kepentingannya sendiri. Kasus manipulasi distribusi solar subsidi, misalnya, sampai sekarang masih terjadi. Bahkan karena sulitnya menangkap para manipulator tersebut, pemerintah akhirnya masa bodoh dan pura-pura tidak mengetahui penyimpangan distribusi solar subsidi tersebut. Dari pengalaman itu, layak diduga, penyimpangan distribusi MGS subsidi juga akan marak sehingga kebijakan tersebut tidak mencapai sasaran yang diinginkan pemerintah.

Sulit dicegah

Pemerintah sebaiknya menengok pengalaman masa lalu dalam menetapkan kebijakan subsidi MGS tersebut. Kebijakan subsidi harga bahan bakar minyak, misalnya, ternyata tidak efektif mengurangi kemiskinan rakyat. Bahkan kebijakan tersebut akhirnya menjadi beban yang amat berat dari pemerintah sendiri. Bayangkan, tiap tahun subsidi tersebut (untuk minyak tanah konsumsi masyarakat dan PLN) telah menyebabkan pemerintah mengeluarkan dana Rp 60 triliun.

Dalam kondisi perekonomian nasional yang masih belum pulih akibat krisis moneter 10 tahun lalu, subsidi itu benar-benar amat memberatkan. Jika dibiarkan, subsidi tersebut akan makin besar lagi karena ternyata harga minyak bumi terus membubung karena kebutuhan dunia akan energi terus bertambah.

Hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi pada subsidi MGS. Pemerintah, nantinya, bisa terjebak oleh kebijakan subsidi itu. Ini terjadi karena harga CPO belakangan ini ternyata menunjukkan kecenderungan yang naik terus-menerus. Kita bisa membayangkan, jika harga CPO terus membubung, nilai subsidi tersebut akan makin naik. Dan pemerintah kembali akan menjerit karena besarnya subsidi tersebut.

Kenapa harga CPO terus membubung dan tidak turun-turun? Pemerintah mestinya sudah tahu! Persoalan kenaikan CPO ke depan ternyata hampir sama dengan persoalan kenaikan BBM. Ini terjadi karena CPO di pasar internasional menjadi rebutan. Soalnya, CPO kini dijadikan campuran bahan bakar untuk mesin-mesin kendaraan dan industri guna mengurangi pencemaran karbon dioksida (selanjutnya disebut karbon) yang menjadi penyebab global warming (pemanasan global).

Di Eropa Barat, misalnya, kini sudah hampir menjadi kewajiban bagi seluruh pemakai kendaraan bermotor untuk memakai biodiesel atau biofuel untuk mengurangi karbon. Bagi masyarakat negara-negara maju, ancaman global warming sudah benar-benar nyata dan mereka sebisa mungkin harus segera mengatasinya. Banjir dahsyat yang menenggelamkan Eropa, mencairnya salju di Pegunungan Alpen, dan dahsyatnya badai yang menerjang pantai Amerika menunjukkan fenomena global warming yang makin mengerikan. Karena itu, masyarakat di Eropa Barat dan Amerika berpacu dengan waktu untuk mengatasi global warming. Salah satu upayanya adalah memperbanyak pemakaian CPO untuk bahan bakar (biofuel oil) mesin-mesin kendaraan dan industri.

Sebagai contoh, Amerika Serikat sudah bertekad mengurangi pemakaian fossil fuel (bensin, avtur, dan solar) sebanyak 20 persen pada 2017 dan menggantinya dengan biofuel. Biofuel ini bisa berasal dari jagung, tebu, CPO, dan cassava (singkong). Program konversi fossil fuel di Amerika tersebut adalah sebuah proyek sangat raksasa karena kebutuhan fossil fuel di Amerika saat ini 20 juta barel per hari.

Jika seluruh produksi CPO di dunia, misalnya, dipakai untuk proyek konversi fossil fuel ke biofuel Amerika tersebut, niscaya minyak sawit akan habis untuk Amerika saja. Bahkan kurang banyak. Saat ini, misalnya, Washington tengah memperluas tanaman jagung untuk bahan baku fossil oil. Meski daratan Amerika sangat luas, niscaya tanah pertanian jagungnya tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan baku alkohol sebagai pengganti fossil fuel. Ini artinya, Amerika akan makin rakus lagi mencari CPO untuk menutupi kekurangan bahan baku biofuel-nya.

Kondisi ini sudah mulai terasa sekarang. Harga jagung, misalnya, terus naik di pasar internasional sehingga pengusaha ternak unggas menjerit karena langka dan mahalnya harga jagung. Harga singkong juga akan terus naik, karena cassava adalah bahan baku alkohol yang cukup baik. Hal yang sama terjadi pada CPO. Harga minyak sawit, yang kini naik tajam di pasar internasional, niscaya tidak akan turun lagi karena kebutuhan biofuel makin tinggi di Amerika dan Eropa.

Dalam dua bulan terakhir, misalnya, harga CPO di Rotterdam, Belanda–pasar sawit terbesar di Eropa–sudah bertengger pada US$ 500-600 per ton. Bahkan, beberapa kali terjadi, harga CPO mencapai US$ 800 per ton. Diperkirakan harga MGS tidak akan pernah turun di bawah US$ 500 per ton. Bahkan kecenderungannya akan naik terus. Bandingkan, misalnya, dengan dua atau tiga tahun lalu, ketika harga CPO hanya US$ 200-300 per ton. Ini artinya, dibanding dua tahun lalu, harga CPO sudah naik 100 persen.

Melihat konteks seperti itulah, seharusnya pemerintah mempersiapkan “segala sesuatu”-nya untuk mengantisipasi gejolak sosial di masyarakat akibat kenaikan harga MGS. Caranya, mengedukasi masyarakat, khususnya rakyat kecil, agar tidak bergantung pada MGS. Salah satunya, meningkatkan pemakaian minyak goreng kelapa (MGK).

Kita tahu, masyarakat Indonesia sejak dahulu kala sudah akrab dengan MGK. MGK mudah dibuat oleh masyarakat dan minyaknya lebih sehat. Kini, dengan teknologi kimia sederhana, MGK bisa dibuat dalam kondisi dingin, cepat, murah, dan minyak yang dihasilkannya lebih sehat. Kita tahu MGK mengandung asam laurat yang bisa menghilangkan berbagai penyakit (beri-beri, tipus, jantung, dan lain-lain) dan tidak mengandung kolesterol yang berbahaya. Dengan memakai MGK, masyarakat akan terbebas dari berbagai penyakit, khususnya jantung yang mematikan.

Jika ini bisa dilakukan, pemerintah akan untung tiga kali. Pertama, Indonesia sebagai eksportir MGS terbesar di dunia akan memperoleh devisa yang besar karena harga CPO yang tinggi. Kedua, rakyat kecil tidak bergantung lagi pada MGS dan kualitas hidupnya lebih sehat. Ketiga, akan muncul banyak industri kerajinan yang tumbuh karena melimpahnya bahan baku dari kelapa.

Kita berharap pemerintah kembali meremajakan pohon kelapa dan memperluas kebun kelapa yang ada. Pada 1950-an, Indonesia terkenal sebagai eksportir kopra terbesar di dunia. Posisi itu kini direbut Filipina. Di negeri itu, kelapa menjadi komoditas ekonomi yang amat penting. Bahkan di sana ada Dewan Kelapa Nasional yang bertugas meningkatkan produksi, kualitas, dan pemanfaatan kelapa. Kini ada 100 lebih produk turunan kelapa. Bahkan Filipina terkenal sebagai penghasil obat-obatan yang berbasis kelapa. Nah, jika Indonesia kembali ke julukan lamanya sebagai “Negeri Nyiur Melambai”, niscaya akan banyak hal yang bisa diraih. Masyarakat tidak hanya terbebas dari MGS yang mengandung kolesterol, tapi juga akan lebih sejahtera, sehat, dan berbudaya


Jum’at, 14 September 2007

Opini

Calon Pemimpin KPK Jilid II

Romli Atmasasmita,MANTAN KETUA PANITIA SELEKSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2002

Situasi dan waktu jualah yang membedakan metode kerja panitia seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2002 dan 2007. Ketika itu masih belum banyak orang mengetahui kinerja KPK dengan kewenangannya yang bersifat luar biasa: menahan dan menyita serta menyadap pembicaraan tanpa izin pengadilan. Begitu pula wewenang penyidikan dan penuntutan dalam satu tangan.

Tapi sangat mengherankan jika saat itu masih ada salah seorang pemimpin KPK yang mengatakan tidak ada keluarbiasaan wewenang KPK dibandingkan dengan kejaksaan. Bahkan sangat mengherankan lagi, masih ada pemimpin KPK yang terkurung dalam pola pikir tradisional dalam penyidikan dan masih juga berasumsi praduga tak bersalah, sedangkan wewenang yang disebutkan di atas sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip due process of law yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, UU KPK memberikan wewenang lex specialis terhadap ketentuan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menurut KUHAP.

Tampaknya pemahaman mengenai visi, misi, dan urgensi pembentukan KPK serta wewenang luar biasa sebagai lembaga superbody yang berfungsi sebagai trigger mechanism di kalangan pemimpin KPK masih belum sama dan masih jauh dari karakteristik lembaga KPK itu sendiri.

Kini masa kepemimpinan KPK jilid I akan berakhir serta pengalaman baik dan buruk kinerja pemimpin KPK lama telah diketahui masyarakat secara luas dan mudah-mudahan dipahami oleh panitia seleksi calon pemimpin KPK 2007. Harapan memperoleh calon-calon yang memiliki kelebihan dari kinerja KPK jilid I sudah tentu sangat besar.

Patut diapresiasi, panitia seleksi 2007 telah menggunakan metode kerja panitia seleksi 2002 dengan beberapa perbedaan, antara lain memanfaatkan secara optimal keperansertaan lembaga swadaya masyarakat khusus untuk memperoleh rekam jejak yang diperlukan panitia seleksi 2007. Seharusnya, dengan bantuan LSM dalam penelusuran rekam jejak tersebut, bisa diperoleh calon-calon pemimpin KPK yang memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 UU KPK.

Dalam rentang waktu yang terbatas, memang rekam jejak tidak mungkin lengkap dan terkadang masih ada kelemahan-kelemahan dalam metode kerjanya. Pengalaman KPK jilid I menunjukkan bahwa kemampuan menjalankan fungsi supervisi dan tindak lanjutnya untuk mengambil alih kasus dari kepolisian dan kejaksaan terbukti mandul dibandingkan dengan inisiatif KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri. Hal ini tentu tidak aneh karena dua pemimpin KPK jilid I berasal dari instansi yang sama sekalipun telah menjalani masa pensiun. Disadari atau tidak, dalam kaitan masih kental hambatan-hambatan psikologis untuk “mengusik” kawan sendiri dan akan hilang hambatan tersebut manakala “mengusik” orang lain.

Mungkin inilah titik kelemahan panitia seleksi 2002 yang kurang memperhitungkan hambatan ini, dan tentunya logis jika ada aspirasi yang menghendaki agar pemimpin KPK tidak diisi oleh mereka yang berasal dari institusi kepolisian serta kejaksaan. Adapun sasaran pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama seharusnya ditujukan kepada aparatur kepolisian dan kejaksaan. Apalagi telah terjadi kasus kekurangan setor atas uang pengganti sejumlah Rp 6 triliun yang dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Jaksa Agung akhir-akhir ini. Selain itu, ada berbagai kasus yang melibatkan oknum aparatur kepolisian, seperti kasus pemasangan jaringan telekomunikasi di Markas Besar Kepolisian RI atau rekening petinggi Polri yang mencurigakan seperti disampaikan kepala PPATK.

Merujuk pada kasus-kasus tersebut dan untuk mencegah kecurigaan masyarakat lebih jauh serta demi menjaga wibawa kedua institusi tersebut di masa mendatang, maka kehadiran calon pemimpin KPK dari institusi tersebut patut dipertimbangkan kembali. Saran ini tentu memunculkan masalah persyaratan legal sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi di sisi lain. Dalam Pasal 43 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 ditegaskan bahwa “keanggotaan komisi… terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat”, begitu pula hal ini telah diuraikan dalam penjelasan umum UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KP.

Tapi penegasan tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam ketentuan pasal 29 undang-undang tersebut, yang menentukan syarat-syarat calon pemimpin KPK. Ketentuan pasal 29 menegaskan antara lain, “Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK harus memenuhi persyaratan…” (huruf a hingga huruf k), dan tidak ada satu kalimat pun yang menegaskan harus ada representasi unsur pemerintah dan masyarakat, kecuali dalam penjelasan umum undang-undang ini, apalagi disebut, unsur kepolisian atau kejaksaan.

Dalam keadaan ini, panitia seleksi KPK 2007 dihadapkan pada dilema hukum yang bertolak belakang satu sama lain. Soalnya, kedudukan kedua undang-undang adalah sederajat dan mengatur obyek yang sama. Tapi perbedaan yang fundamental adalah UU Nomor 31 Tahun 1999, yakni UU tentang Pemberantasan Korupsi, yang merupakan hukum material dan hukum formil dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sedangkan UU Nomor 30 Tahun 2002 adalah UU tentang Pembentukan KPK, yang merupakan UU organik, yaitu menyangkut kelembagaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Terhadap keberadaan kedua undang-undang tersebut, sudah tentu landasan hukum kerja panitia seleksi KPK adalah UU Nomor 30 Tahun 2002 karena secara terperinci mengatur persyaratan dan tata cara pemilihan calon pemimpin KPK dan sekaligus pengaturan pembentukan panitia seleksi KPK. Dalam kaitan ini, keberadaan ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, khususnya Pasal 43 ayat 3, dapat dikesampingkan dengan merujuk pada asas hukum pidana, lex posteriori derogat lex priori atau undang-undang yang diterbitkan lebih dulu dapat dikesampingkan oleh undang-undang yang lahir kemudian dalam hal pengaturan obyek hukum yang sama. Selain itu, keberadaan UU Nomor 30 Tahun 2002 merupakan lex specialis dan lex specialis systematic dihadapkan pada UU Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping masalah hukum di atas dan solusi hukum yang seharusnya dipatuhi panitia seleksi KPK 2007, ada ketentuan dalam pasal 29 yang mengatur dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat material. Termasuk dalam syarat formil adalah warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum dan sarjana lain, berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun, serta syarat lain dari huruf h sampai dengan huruf k.

Sementara itu, termasuk syarat material adalah syarat yang menegaskan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dan cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik”. Kedua syarat tersebut harus dipertimbangkan dan diperlakukan sama nilainya untuk menetapkan calon terpilih pemimpin KPK, karena satu sama lain tidak dapat dipisahkan sekalipun dapat dibedakan.

Panitia seleksi KPK tidak boleh hanya mempertimbangkan penilaian-penilaian yang bersifat normatif dan formal semata-mata, tapi seharusnya juga mempertimbangkan penilaian yang bersifat material. Soalnya, “kelemahan” panitia seleksi KPK 2002 ketika itu adalah tidak mempertimbangkan sungguh-sungguh syarat material ini sekalipun telah menggunakan tenaga bantuan ahli untuk tujuan tersebut. Namun, kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan. Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja KPK jilid I bukan saja terletak pada masalah yang berkaitan dengan keterampilan teknis hukum, melainkan juga berkaitan dengan masalah tersebut yang sesungguhnya berkaitan satu sama lain. Ketika itu diakui bahwa seleksi calon pemimpin KPK jilid I sudah dianggap memadai oleh panitia seleksi KPK.

Jika ternyata hasil panitia seleksi KPK 2007 menimbulkan pro dan kontra, terutama mengenai syarat material di atas, kegamangan masalah calon pemimpin KPK, khususnya yang berasal dari kedua instansi pemerintah, kiranya telah mendapat solusi hukum yang memadai sebagaimana diuraikan di atas tanpa perlu ada kekhawatiran. Hal ini disebabkan keperansertaan calon dari kedua institusi tersebut dapat diakomodasi dalam jabatan direktur atau deputi pemimpin KPK sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 2, 4, khususnya bidang penindakan.

Bersamaan dengan pemilihan calon pemimpin KPK itu, perlu segera dilakukan revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Alasannya, pertama, keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keberadaan pengaturan pengadilan tindak pidana korupsi dalam UU KPK. Adapun alasan kedua, untuk mengantisipasi implementasi wewenang KPK yang sangat luas agar sejalan dengan standar internasional sebagaimana dicantumkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Standar internasional tersebut antara lain hal-hal yang berkaitan dengan peneguhan prinsip due process of law dan “praduga tak bersalah” serta pemakaian alat perekam dan penyadapan terhadap mereka yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi. Keduanya akan mempengaruhi keberhasilan KPK dalam mengembalikan aset korupsi yang dilarikan ke luar negeri.

Revisi tersebut harus juga secara eksplisit menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga satu-satunya dalam pemberantasan korupsi untuk mencegah munculnya judicial review terhadap UU KPK di kemudian hari terhadap dualisme kewenangan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi tahun lalu juga mempertimbangkan masalah dualisme yurisdiksi pengadilan tersebut. Bukan tidak mungkin pascapembentukan KPK jilid II, hal ini akan terjadi lagi kecuali revisi atas UU KPK sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan secara serius oleh pemerintah. Selain itu, perlu serius dipertimbangkan bahwa pengajuan judicial review yang terlalu sering dilakukan terhadap kelembagaan KPK dan hukum acaranya akan memperburuk citra dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi di mata internasional.


Kamis, 13 September 2007

Opini

Enam Tahun Tragedi 11/9

Saidiman, PENELITI MUDA YAYASAN WAKAF PARAMADINA

Salah satu tersangka pelaku serangan ke World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001 (11/9) di Amerika Serikat, Khalid Syeikh Mohammed, tiba-tiba mengejutkan dunia dengan pengakuannya bahwa dia bertanggung jawab atas serangan tersebut dan juga terlibat dalam perencanaan 30 serangan teroris sejak 1993 di pelbagai belahan dunia. Pengakuan ini penting bagi kelanjutan perang dunia melawan terorisme. Pengakuan ini juga kembali menegaskan bahwa jaringan terorisme memang telah masuk dalam sistem globalisasi dengan batas-batas teritorial negara menjadi kurang relevan.

Sejak 2001, serangan teroris menjadi sangat marak dan berlangsung di negara-negara yang berbeda. Serangan itu berlangsung dalam intensitas yang sangat tinggi, sehingga setiap hari media massa dapat menayangkan peristiwa teroris di mana-mana. Sebelumnya, fenomena terorisme memang telah muncul, tapi tidak sefenomenal saat ini. Pertanyaannya, kenapa terorisme muncul begitu marak saat ini dan menyebar di seluruh dunia?

Globalisasi

Jika betul bahwa Khalid Syeikh Mohammed adalah otak di balik pelbagai serangan teroris tersebut, dia memang salah satu anggota inti Al-Qaidah di seputar Usamah bin Ladin dan Ayman al-Zawahiry. Al-Qaidah adalah organisasi yang mengaku bertanggung jawab atas serangkaian serangan teroris paling dahsyat di banyak negara, seperti serangan 11/9, bom London, bom Madrid, dan bom Bali.

Penyebaran serangan teroris di seluruh dunia, apalagi dengan sebuah koordinasi yang rapi dan sistematis, tidak hanya mengerikan, tapi juga memberi tanda bahwa terorisme telah masuk dalam jaringan globalisasi. Terorisme bahkan bisa disebut sebagai salah satu indikator globalisasi itu sendiri.

Globalisasi adalah sebuah sistem dunia yang semakin menegaskan wujudnya pasca-Perang Dingin. Sementara pada masa Perang Dingin dunia ditandai oleh pembagian wilayah yang jelas antara blok Barat (kapitalis), blok Timur (komunis), dan nonblok (negara-negara berkembang), globalisasi ditandai oleh integritas dunia melalui jaringan informasi dan penemuan teknologi transportasi yang semakin mengaburkan batas-batas wilayah teritorial. Perang Dingin ditandai oleh adanya batas wilayah, sedangkan globalisasi muncul menghancurkan batas, dunia malah dihubungkan dalam jaringan besar tanpa batas.

Pada titik ini, terorisme masuk dalam jaringan globalisasi dengan sangat baik. Mereka menggunakan semua fasilitas globalisasi dengan teliti dan muncul sebagai kekuatan yang menyeramkan. Itulah sebabnya, terorisme bisa muncul di pelbagai tempat yang berbeda dalam waktu yang hampir–bahkan–bersamaan.

Terorisme juga memberi definisi yang baru terhadap musuh negara dalam globalisasi. Sementara pada era sebelumnya, musuh negara adalah negara lain, seperti Amerika bermusuhan secara jelas–yang karena itu saling mengancam–dengan Uni Soviet, globalisasi, melalui terorisme, membuktikan bahwa musuh negara bisa jadi satu individu atau sekelompok orang. Usamah bin Ladin dan kelompoknya menjadi musuh utama Amerika saat ini, sehingga pemerintah Amerika bisa mengeluarkan anggaran dan memuntahkan banyak amunisi untuk menghabisi Usamah dan pengikutnya dengan jumlah anggaran serta amunisi yang sama dengan yang digunakan untuk memerangi negara lain di masa lalu.

Wahhabisme

Ciri lain globalisasi adalah bahwa setiap persoalan tidak lagi bisa dipandang dari sudut pandang tertentu, tapi selalu memiliki keterkaitan dengan persoalan lain di tempat-tempat lain. Fakta bahwa terorisme, baik dari Islam maupun komunis, sekarang menjadikan Amerika sebagai musuh utama adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri, lalu serta-merta disimpulkan bahwa memang ada kebencian esensial dari para teroris kepada Amerika. Fakta yang lain harus diungkap untuk mendukung analisis terorisme itu sendiri. Fakta itu bisa berupa doktrin ataupun asal-usul sosial, politik, dan ekonominya.

Tulisan ini hanya akan mengemukakan satu contoh paling populer, yaitu Al-Qaidah. Al-Qaidah adalah sebuah organisasi masyarakat dunia yang menganut Islam dengan penekanan pada ajaran Wahhabisme. Wahhabisme atau Wahhabiyah adalah ideologi yang dilahirkan oleh Muhammad bin Abd Wahhab pada akhir abad ke-18 di Jazirah Arab. Jalan kekerasan yang diterapkan oleh Al-Qaidah adalah salah satu ciri utama doktrin teologis kaum Wahhabi yang sekarang menguasai Arab Saudi. Teologi Wahhabi telah menyebar ke seantero dunia dan disinyalir telah dianut oleh sekitar 10 persen pemeluk Islam dunia. Wahhabisme merupakan pendukung utama kekuasaan keluarga Saudi di Arab Saudi. Paham inilah yang melandasi semua kebijakan otoriter keluarga Saudi yang akhirnya menempatkan Arab Saudi pada jajaran negara-negara yang paling banyak membelenggu kebebasan warganya.

Paham Wahhabi juga dianut oleh kelompok Taliban di Afganistan. Selama berkuasa (kurang-lebih tiga tahun), rezim Taliban menyebar teror bagi warga Afganistan. Tidak terhitung nyawa yang melayang pada masa kekuasaan Taliban. Pada masa kekuasaan Taliban, rakyat Afganistan dibelenggu sedemikian rupa. Jangankan kebebasan berpendapat, beragama, dan emansipasi perempuan, mengikuti perkembangan informasi saja, seperti televisi dan radio, tidak boleh.

Jaringan Al-Qaidah pimpinan Usamah bin Ladin, organisasi pendukung utama Taliban, juga menggunakan teologi Wahhabi untuk melancarkan aksi terornya di seluruh dunia. Yang mengejutkan bahwa ternyata Arab Saudi adalah sekutu utama Amerika di Timur Tengah. Keluarga Usamah bin Ladin adalah mitra bisnis keluarga George W. Bush. Khalid Syeikh Mohammed adalah lulusan pendidikan Amerika. Taliban dan Al-Qaidah adalah organisasi bikinan atau yang didanai oleh Amerika di awal-awal pembentukannya. Dengan alasan penyebaran kebebasan dan demokrasi, Amerika menyerang Irak dan mengancam Iran, tapi alasan yang sama tidak pernah dipakai untuk Arab Saudi, negara yang paling tidak bebas dan paling tidak demokratis di dunia.

Sebagai gejala global, terorisme harus diwaspadai dalam segala bentuknya. Terorisme bergerak lintas wilayah, ia bisa muncul di mana pun, di Timur dan di Barat. Ia juga merusak peradaban mana pun.


Selasa, 18 September 2007

Opini

Dampak Mundurnya Shinzo Abe

Teguh Dartanto

·  Mahasiswa di Hitotsubashi University, Jepang

Pengumuman mundurnya Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Rabu, 12 September, cukup mengejutkan banyak kalangan di Indonesia. Hal ini terjadi karena PM Abe baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 19-21 Agustus sekaligus menandatangani Economic Partnership Agreement (EPA). Mundurnya PM Abe dikhawatirkan mempengaruhi implementasi EPA yang baru saja ditandatangani.

Pengunduran diri Shinzo Abe dari posisi Perdana Mebteri Jepang sudah diramalkan oleh banyak pihak di Jepang. Meminjam judul lagu, kemunduran PM Abe tinggal “menghitung hari” sejak kekalahan di pemilihan umum Majelis Tinggi, Juli lalu. Selain kekalahan pemilu, pemerintah PM Abe banyak membuat kontroversi dan skandal, antara lain skandal pengelolaan dana pensiun, pengunduran diri Menteri Reformasi Administrasi karena skandal dana kampanye, pengunduran diri pejabat pajak akibat menempati apartemen yang dibiayai negara dengan wanita simpanan, bunuh diri Menteri Pertanian, dan pengunduran diri Menteri Pertanian akibat skandal keuangan (Kyodo, 13 September).

Dampak ekonomi
Kekhawatiran berbagai kalangan, baik pengusaha maupun pemerintah Indonesia, terhadap mundurnya Shinzo Abe merupakan hal yang wajar, karena Jepang merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia, negara tujuan ekspor utama Indonesia, dan investor asing utama di Indonesia. Dengan demikian, gejolak politik di Jepang dikhawatirkan mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia.

Untuk melihat apakah mundurnya Shinzo Abe akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, ada tiga hal utama yang perlu dicermati. Pertama, seberapa besar dampak mundurnya PM Abe terhadap perekonomian Jepang. Sejak pengumuman mundurnya PM Abe, pasar saham mengalami koreksi dengan indeks harga saham di Tokyo Stock Exchange mengalami penurunan 4,12 poin pada Rabu, 12 September, dan kembali mengalami penurunan 5,40 poin pada Kamis, 13 September, tapi pada pembukaan Jumat, 14 September, indeks harga saham telah mengalami kenaikan 21,84 poin (Daily Yomiuri, 14 September).

Adapun nilai tukar yen terhadap dolar Amerika Serikat tidak banyak mengalami fluktuasi dan berada pada kisaran 114,60-115,30 yen per dolar Amerika. Data di atas menunjukkan bahwa mundurnya PM Abe tidak banyak berpengaruh terhadap perekonomian domestik Jepang. Maka perekonomian dunia tidak akan mengalami guncangan dan kegiatan ekspor-impor Indonesia dari dan ke Jepang tidak banyak terpengaruh oleh peristiwa mundurnya PM Abe.

Faktor kedua yang perlu dicermati adalah siapa pengganti Shinzo Abe. Siapa pun pengganti Shinzo Abe akan berusaha keras menaikkan popularitas partai berkuasa LDP (Liberal Democratic Party) di mata masyarakat Jepang. LDP akan melakukan pembaruan-pembaruan (pemberian subsidi, proteksi pasar terhadap produk pertanian, dan pengurangan kesenjangan pendapatan) untuk menarik simpati masyarakat, khususnya kaum petani yang saat ini merupakan penyokong terbesar LDP. Pada pemilu Juli 2007, banyak petani yang mengalihkan pilihan ke Partai Demokrat sehingga LDP mengalami kekalahan yang cukup telak. Pembaruan ini tidak akan banyak berpengaruh terhadap kegiatan ekspor Indonesia, karena sampai saat ini proporsi ekspor produk pertanian (nonperikanan) masih sangat minim karena ketatnya kualifikasi.

Selain itu, yang perlu dicermati adalah siapa perdana menteri setelah Shinzo Abe. Nama-nama potensial yang akan mengikuti pemilihan PM Jepang pada 23 September adalah Taro Aso (Sekretaris Jenderal LDP), Yasuo Fukuda (mantan Sekretaris Kabinet), Fukushiro Nukaga (Menteri Keuangan), dan Sadakazu Takanagi (mantan Menteri Keuangan). Salah satu faksi di LDP yang dikenal dengan sebutan “Koizumi Children” mengusung mantan PM Koizumi maju kembali dalam pemilihan PM Jepang. Dua orang yang berpotensi memenangi pemilihan adalah Taro Aso dan Yasuo Fukuda. Gaya kepemimpinan Taro Aso juga tidak jauh berbeda dengan Shinzo Abe, sedangkan gaya Fukuda sedikit konservatif tapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap negara-negara Asia (The Japan Times, 14 September). Karena itu, siapa pun yang naik menjadi PM Jepang tidak akan banyak berpengaruh terhadap hubungan bilateral Indonesia-Jepang.

Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah kondisi perekonomian Jepang saat ini. Pemerintah Jepang saat ini memiliki permasalahan yang cukup serius, yaitu masalah bond dan utang dalam negeri 800.356.213.000.000 yen (posisi akhir Juni) dan terus mengalami peningkatan (MOF, 2007). Permasalahan lain adalah aging population dan penurunan angka kelahiran (shoushikoureika). Komposisi penduduk berusia di atas 65 tahun adalah 20 persen, sedangkan komposisi penduduk berusia 0-14 tahun adalah 13,6 persen (data Soumusyo, 2006, dalam Dartanto, 2007).

Implikasi dari aging population adalah membengkaknya biaya kesehatan, dana pensiun, dan dana kesejahteraan lainnya. Hal ini mengakibatkan defisit anggaran, sehingga pemerintah Jepang melakukan reformasi ekonomi untuk menjaga kesinambungan fiskal. Salah satu isu yang muncul adalah menaikkan tarif pajak konsumsi di atas 5 persen. Kenaikan tarif pajak akan mengurangi pendapatan sehingga konsumsi masyarakat Jepang juga dipastikan mengalami penurunan. Jika kenaikan tarif pajak benar-benar terjadi, akan membawa pengaruh yang besar terhadap perekonomian Indonesia, karena permintaan barang dari Indonesia dan juga arus wisatawan Jepang ke Indonesia akan mengalami penurunan. Tapi kita tidak perlu takut, karena kenaikan tarif pajak masih dalam taraf wacana dan perdana menteri terpilih tidak akan berani mengambil kebijakan yang tidak populis karena dapat mengakibatkan kekalahan dalam pemilu berikutnya.

Catatan akhir
Kalangan pemerintah Indonesia dan para pelaku bisnis tidak perlu risau dengan mundurnya PM Shinzo Abe, karena tidak akan banyak berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Jepang adalah negara yang relatif mapan dalam berdemokrasi sehingga pergantian kepemimpinan tidak menimbulkan gejolak dan kepanikan di masyarakat serta dianggap sesuatu yang wajar oleh pelaku pasar. Karena itu, pergantian tampuk kepemimpinan tidak banyak berpengaruh terhadap perekonomian Jepang. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih risau akan kondisi dalam negeri sendiri, yaitu iklim investasi yang kurang baik, korupsi yang masih terus mengakar, infrastruktur yang kurang mendukung, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja. Perbaikan-perbaikan di atas jauh lebih penting daripada sekadar pergantian PM Jepang.


Rabu, 12 September 2007

Opini

Tayangan Televisi Perlu Ditata

S. Sinansari Ecip, ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

Tayangan televisi menjadi perhatian banyak orang. Jika isinya yang tidak baik dibiarkan, yang menjadi korban adalah bangsa di masa depan. Generasi muda tidak terjaga moralnya dan pada gilirannya, kehancuran yang didapat. Tidak ada orang yang menampik penataan yang ketat atas tayangan televisi.

Tiba-tiba di siang hari bolong terbetik berita di televisi dan koran, pemerintah akan membuat kode etik penyiaran, yang mengatur isi siaran/tayangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran Pasal 8 ayat 2-b menerakan, “KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) mempunyai wewenang menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.” Dalam ayat 2-c dinyatakan KPI mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta dalam ayat 2-d dinyatakan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah kode etik penyiaran yang telah dibuat oleh KPI atas perintah UU Penyiaran itu. P3 yang dibuat KPI tersebut telah direvisi baru-baru ini dengan melibatkan KPI daerah dan masyarakat, termasuk kalangan industri penyiaran. Proses intern KPI telah melalui rapat pemimpin KPI se-Indonesia di Semarang (Menteri Komunikasi dan Informatika hadir); rapat koordinasi teknis KPI se-Indonesia di Anyer, Banten; dan rakornas KPI se-Indonesia di Denpasar. Rakornas adalah instansi tertinggi KPI.

Berita meragukan

Berita ini muncul minggu lalu. “Menteri Komunikasi dan Informatika Prof Ir Muhammad Nuh D.E.A. akan segera merumuskan kode etik televisi dalam bentuk peraturan menteri.” Demikian bunyi teras berita Media Indonesia online (2 September). “Masyarakat banyak mengeluhkan content (isi program) televisi. Karena itu, kami akan merumuskan kode etik televisi pada 2008 bertepatan 100 tahun kebangkitan nasional,” katanya di Surabaya, Sabtu (1 September).

Penertiban content televisi itu berkutat pada etika, dan bukan pembreidelan. “Saya jamin tidak akan ada pembreidelan, karena tidak ada gunanya. Apalagi yang penting bukan breidel, melainkan bagaimana media massa memenuhi 3E dan 1N. Kita akan tetap berada dalam daerah etika,” katanya menegaskan. Yang dimaksud 3E dan 1N adalah education (pendidikan), empowerment (pemberdayaan), dan enlightment (pencerahan), serta nasionalisme.

Penertiban content ini akan ditetapkan dalam peraturan menteri tentang kode etik siaran untuk televisi dan radio. “Tapi saat ini masih ada waktu sampai Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2008. Karena itu, kami bersama Majelis Ulama Indonesia akan mendatangi pengelola siaran untuk mengajak pemilik stasiun televisi memahami 3E dan 1N,” kata Menteri.

Kalangan penyiaran, termasuk KPI, menganggap ini adalah kejutan. Orang Jawa Timur kadang-kadang memberikan kejutan untuk menyadarkan kita semua akan pokok masalah. Dalam hal ini, yang menjadi pokok masalah adalah tayangan televisi dan siaran radio yang banyak masalahnya. Televisi masih mengumbar tayangan yang bersifat porno, keras, mistis, dan sejenisnya. Semula berita itu diragukan, tapi setelah paham yang dimaksud di baliknya, kami tersenyum.

Bagaimana sebaiknya

Isi siaran adalah wilayah KPI. Proses revisi P3 sedang dalam perjalanan akhir. Jika pemerintah ikut prihatin akan isi siaran, silakan memberikan saran kepada KPI. Pengambil inisiatif adalah KPI.

Selain KPI yang membuat peraturan tentang kode etik siaran, himpunan lembaga penyiaran, seperti Asosiasi Televisi Swasta Indonesia dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, sudah mempunyai kode etik, yang berlaku khusus intern mereka. KPI mengambil sebagian dari mereka untuk diadopsi ke dalam P3 sebagai kode etik payung.

Semua kode etik tidak mempunyai sanksi hukum, yang ada adalah sanksi etika. Kaitan kerjanya adalah dalam proses pembuatan tayangan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sanksi terberat, misalnya, dicopot dari jabatan anggota suatu organisasi profesi. Perusahaan tempat kerjanya bisa mengurangi gajinya atau menggeser tempat kerjanya manakala terjadi pelanggaran.

Sanksi dikenakan pada lembaga penyiaran atas produk yang disiarkan/ditayangkan. Aturan tentang hal itu berupa standar program siaran, yang juga dibuat oleh KPI se-Indonesia dengan mendengarkan masukan berbagai pihak. Sanksi terberat berupa pencabutan izin siaran atau tidak diperpanjangnya izin siaran Undang-Undang Penyiaran Pasal 55. Di media cetak, pencabutan izin ini disebut breidel.

Sebaliknya, mengapa di lingkungan media massa penyiaran berlaku tindakan breidel? Breidel dibenarkan karena media penyiaran menggunakan ruang publik yang bernama frekuensi radio, yang ketersediaannya terbatas. Di mana pun di dunia, soal izin dalam kaitan penggunaan frekuensi radio, diatur. Sebaliknya, di lingkungan media cetak, termasuk di Indonesia, karena tidak menggunakan ruang publik, tidak perlu diatur. Breidel terhadap media cetak berlaku pada periode zaman Orde Baru. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, izin terbit tidak diperlukan lagi.

Kalangan masyarakat dan pemerintah perlu memperkuat aturan yang telah dibuat oleh KPI. Sesuai pesan undang-udang, bentuk produk hukumnya adalah peraturan KPI. Dukungan yang terpenting adalah tata cara dalam proses hukumnya.

Proses hukum sebenarnya sudah dimulai, yaitu dibuatnya nota kesepahaman antara KPI dan Kepolisian RI. Ketika nota itu ditandatangani tahun lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil ikut menyaksikan. Masyarakat boleh mengadu ke KPI dan Polri jika dianggap ada pelanggaran isi siaran. KPI berkewajiban menindaklanjuti. Dalam nota tersebut dinyatakan KPI menyediakan alat bukti berupa rekaman siaran dan menyediakan saksi ahli. KPI pusat tiap hari merekam semua tayangan televisi yang bersiaran nasional.

Sebenarnya, pelanggaran terhadap isi siaran bukanlah delik aduan. Polri bisa langsung bertindak seperti halnya jika ada pencurian atau pembunuhan. Dengan adanya nota kesepahaman tersebut, proses hukum menjadi lebih kuat. Perlu diingatkan, aturan tentang isi siaran tidak mencakup pelanggaran atas hasil karya jurnalisme, yang menjadi wilayah kewenangan Dewan Pers, dan memperoleh kebebasan dalam kaitan kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi.

Pelanggaran isi siaran yang bersifat pidana tercantum dalam Undang-Undang Penyiaran, yakni Pasal 36 ayat 5 dan 6. Pada ayat 5, isi siaran dilarang: a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, serta c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Pada ayat 6, isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Jika terjadi pelanggaran atas kedua ayat itu, ancamannya adalah penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar untuk penyiaran radio dan dipidana paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar untuk penyiaran televisi (Pasal 57).

Sosialisasi nota kesepahaman di atas perlu diperluas, baik oleh KPI, Polri, maupun pemerintah pada umumnya. Ekses-eksesnya jangan sampai terjadi. Kita percaya kepada Polri, dengan harapan tidak terjadi salah prosedur dan salah tangkap. Jangan sampai terjadi oknum-oknum Polri yang nakal menyalahgunakan penanganan pelanggaran isi siaran sebagai lahan pemerasan baru.

Anggaran belanja di Departemen Komunikasi dan Informatika bidang penyiaran cukup tinggi. Pekerjaan bidang ini jangan sampai tumpang-tindih dengan pekerjaan KPI. Untuk itu, dana yang tersedia kiranya dapat disalurkan untuk mendukung sosialisasi aturan KPI. Usaha yang demikian akan mengesankan masyarakat, Departemen Komunikasi dan Informatika dengan menteri yang baru benar-benar sudah tidak ingin berkelahi dengan KPI. Semangat dan sikap menteri yang baru harus tidak hanya dicamkan oleh para anggota stafnya, tapi juga dijalankan.

Menteri Komunikasi dan Informatika M. Nuh sudah benar, kita perlu dientak dan dihardik bahwa isi siaran/tayangan harus mendapat perhatian bersama segera. Kekuatan-kekuatan sosial perlu mendukungnya, misalnya Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Aturan wilayah KPI itu perlu mendapat dukungan bersama, tidak perlu dibuat aturan baru, misalnya berupa peraturan menteri, yang bukan wilayahnya.


Kamis, 13 September 2007

Opini

Axiopaulina Putusan Pailit PT Dirgantara

Effnu Subiyanto, MAHASISWA MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengambil keputusan mengejutkan dalam menyelesaikan sengketa PT Dirgantara Indonesia dengan 6.500 karyawannya. Pada 4 September, majelis hakim yang dipimpin Andriani Nurdin, dalam sidang kurang dari satu jam, memutuskan PT DI pailit dengan segala risiko hukum. Pengadilan Niaga kemudian menunjuk Taufik Nugroho sebagai kurator untuk menilai aset PT DI dan Zulfahmi sebagai hakim pengawas. PT DI dalam persidangan terbukti gagal memenuhi kewajibannya terhadap dua kreditor lainnya, yakni Neli Ratna Sari Rp 15 juta dan Supriadi Jasa Rp 79 juta (Media Indonesia, 5 September). Wanprestasi PT DI lainnya adalah tidak membayar pesangon Rp 200 miliar kepada mantan karyawannya, sesuai dengan butir ketiga putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), 29 Januari 2004, yang berkekuatan hukum tetap.

Memailitkan lembaga bisnis di Indonesia tidak hanya kali ini terjadi, tapi untuk badan usaha milik negara baru terjadi pertama kali ini, yang menimpa PT DI. Karena itu, kasus PT DI ini sangat menarik bagi perkembangan hukum bisnis Indonesia dan pasti akan sering menjadi topik diskusi pada kelas pascasarjana. Undang-Undang Pailit Indonesia Nomor 4 Tahun 1998, yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 37 Tahun 2004, kendati berkiblat pada Bankruptcy Act yang kini berlaku di Amerika Serikat, memiliki perbedaan signifikan pada implementasi penafsiran hukum. Sementara di Amerika, perusahaan bisa dipailitkan hanya karena satu penyebab, yakni insolvency (benar-benar tidak mampu), di Indonesia bisa dilakukan karena dua alasan, meskipun sangat mampu (solvency). Alasan tersebut adalah mempunyai lebih dari satu kreditor dan tidak membayar utang yang sudah jatuh tempo, tapi bisa ditagih.

PT DI memenuhi syarat dua wanprestasi tersebut terhadap karyawannya sesuai dengan Pasal 2 (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, karena itu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pailit. Jika misalnya PT DI bukan BUMN, persoalannya mungkin bisa lain. Namun, bagi BUMN, apalagi berbentuk perseroan terbatas, setidaknya ada dua perangkat hukum yang menjadi domain PT DI. Pertama, UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003, dan kedua, UU PT Nomor 1 Tahun 1995. Jadi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sungguh tergesa-gesa menetapkan putusan, karena meletakkan UU Pailit Nomor 37 Tahun 2004 menjadi lex specialist terhadap PT DI dibanding UU PT dan UU BUMN.

Alasan lain yang membuat putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjadi axiopaulina (tidak sah) adalah soal koridor hukum untuk memailitkan badan milik negara. BUMN seharusnya diwakili oleh Menteri Negara BUMN, jadi permohonan diajukan oleh Menteri Negara BUMN kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, baru kemudian BUMN bisa dipailitkan. Ironisnya lagi, ternyata kepemilikan PT DI juga dikuasai oleh Departemen Keuangan 49 persen. Maka, di samping Menteri Negara BUMN, Menteri Keuangan memiliki kapasitas untuk didengar keterangannya oleh Pengadilan Niaga sebelum dijatuhkan vonis pailit. Kompleksitasnya akan kian tinggi karena menyangkut pula UU tentang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

Persoalan pengelolaan aset negara tentu saja tidak sederhana karena memiliki dampak langsung dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebab, jika tidak diatur demikian, hukum bisnis Indonesia akan menjadi sangat kacau. Bayangkan jika perorangan yang berhubungan dengan BUMN kemudian terjadi dispute, asalkan memenuhi dua syarat pada bagian awal tulisan ini, mereka akan berbondong-bondong memailitkan BUMN.

Rumitnya pailit Indonesia

Substansi hukum pailit Indonesia, menurut guru besar hukum bisnis Universitas Gadjah Mada, Profesor Nindyo Pramono, masih terbuka untuk dikaji ulang dengan cermat. Hukum pailit Nomor 4 Tahun 1998 dibentuk oleh Tim 16 pada zaman Menteri Kehakiman Muladi. Karena terburu-buru, didorong situasi krisis moneter 1997, dapat diterima akal jika di sana-sini masih banyak kelemahan. UU Kepailitan terbaru Nomor 37 Tahun 2004 diharapkan bisa memperkecil gap tersebut, kendati terlewatkan mengenai cara menyelesaikan dispute BUMN.

Kasus pertama setelah memiliki UU Pailit menimpa sebuah pengembang Perumahan Modern Land Realty di kawasan Tangerang. Johan Effendi dan Zaini yang kesal terhadap pengembang karena rumah mereka tidak kunjung selesai akhirnya menggugat pailit Modern Land Realty. Putusan jatuh, Modern Land Realty pailit. Saat itu timbul keheranan, karena aset Modern Land Realty mencapai Rp 600 miliar, padahal obyek sengketa hanya senilai Rp 96 juta.

Ujian berikutnya UU Pailit lebih besar saat menangani gugatan pailit terhadap Prudential, perusahaan asuransi asal Inggris, pada 23 April 2004. Lee Boon Siong, warga negara Malaysia yang menjadi agen Prudential kala itu, menuntut bonus karena Prudential dianggap mengabaikannya. Bersama Hartono Hojana yang merasa memiliki piutang Rp 347 juta dan Budiman sebesar Rp 21 juta, mereka bertiga menuntut pailit Prudential. Kendati putusan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena Prudential mengambil langkah kasasi, pertanyaan ketika itu sudah muncul. Sebab, aset Prudential sudah mencapai Rp 1.575 triliun, tapi dikalahkan oleh gugatan tidak sampai Rp 7 miliar (gugatan Lee Rp 5,7 miliar). Kisah serupa juga terjadi pada Manulife, perusahaan asuransi berbasis di Kanada, yang berselisih dengan PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. pada Juli 2004. Penggugat kurator Paul Sukran akhirnya kandas, tidak berhasil memailitkan Manulife.

Dari pengalaman kasus pailit yang terjadi di Indonesia hingga saat ini, sesungguhnya tidak sederhana memailitkan suatu lembaga bisnis. Ujung-ujungnya, pasti diwarnai persengketaan, karena perbedaan interpretasi dan penafsiran hukum, yang disebabkan oleh undang-undangnya yang masih memungkinkan menimbulkan konflik. Kompleksitasnya akan bertambah jika ini menyangkut PT DI, karena sebelumnya sudah dicoba berbagai penyelesaian, seperti skema P4P hingga PTUN pada 2004. PT DI saat ini juga masih memiliki kewajiban menyelesaikan kontrak 8 pesawat dengan Arab Saudi, proyek Paragon dengan Boeing dan Airbus, pesawat maritim dengan TNI Angkatan Laut, juga 10 pesawat pesanan Merpati.

Sangat ironis PT DI bisa dipailitkan, karena asetnya sekarang Rp 4 triliun, jauh di atas nilai gugatan materiil yang disengketakan. Kelangsungan bisnis PT DI masih diharapkan mencegah dampak buruk politis dan ekonomi yang akan timbul karena menyangkut kredibilitas dan reputasi negara. Betapapun, terkatung-katungnya nasib mantan karyawan PT DI hingga empat tahun tidak boleh diabaikan begitu saja. Semoga pemerintah segera menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.


Sabtu, 22 September 2007

Opini

Mempersoalkan Audit Biaya Perkara

Didi Widayadi, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan pemimpin Mahkamah Agung ke Markas Besar Kepolisian RI. Isu yang dipermasalahkan adalah masalah uang biaya perkara yang tidak bisa diaudit oleh BPK. BPK berpendapat seharusnya uang biaya perkara tersebut bisa diaudit dengan mengacu pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara, sementara pihak MA mengatakan bahwa biaya perkara tersebut tidak bisa diaudit karena uang pihak ketiga, uang titipan.

Polemik ini terjadi, menurut hemat kami, disebabkan oleh akuntabilitas atas pengelolaan biaya perkara yang dianggap tidak transparan oleh BPK, sehingga BPK sebagai auditor eksternal pemerintah tidak dapat memberikan penilaian atas pengelolaan uang biaya perkara ini.

Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya memang merupakan lembaga negara, tapi sekaligus juga sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang negara sehingga para pengelola keuangan negara di lingkungan MA tentunya harus membuat laporan pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan yang menjadi tanggung jawabnya, terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang MA dan lembaga-lembaga peradilannya. Terlepas dari masalah dispute apakah uang biaya perkara tersebut merupakan uang titipan atau penerimaan negara.

Masalah administrasi keuangan negara ini perlu didalami terlebih dulu. MA sebagai pengguna anggaran negara tentunya tidak luput dari pengawasan, baik secara internal maupun pemeriksaan ekstern sebagaimana yang dilakukan oleh BPK. Uang biaya perkara ini pada dasarnya merupakan biaya yang berasal dari pemohon keadilan (pihak yang mengajukan perkara) untuk digunakan pengadilan, antara lain untuk pemanggilan saksi dan pengiriman berkas ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi, yang besarnya ditetapkan oleh ketua pengadilan tingkat pertama setempat, dan bila terdapat sisa akan dikembalikan kepada si pemohon keadilan tadi.

Memang uang tersebut bukan berasal dari APBN, melainkan dari masyarakat atau pihak ketiga. Mengacu pada Pasal 2 huruf (h) dan (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud keuangan negara menyangkut pula kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum serta kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Maka uang biaya perkara tersebut bisa dianggap sebagai penerimaan negara yang timbul, karena adanya pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga pengadilan. Seyogianya pengelolaan dan akuntabilitasnya juga harus transparan dan akuntabel.

Masalah akuntabilitas keuangan ini, kalau memang dianggap belum tertib atau belum transparan di setiap instansi pemerintah/lembaga negara, tidak terkecuali di MA, seharusnya aparat pengawasan internalnya ikut membenahi terlebih dulu. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh Badan Pengawas sebagai auditor intern di lingkungan lembaga MA, atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang juga berperan sebagai auditor intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, bila administrasinya tertib, akan dapat membantu BPK sebagai auditor eksternal pemerintah untuk meneliti dan memberikan penilaian atas akuntabilitas uang biaya perkara tersebut. Kalau tidak tertib, tentunya ini merupakan kewajiban dari pemimpin departemen/pemimpin lembaga selaku pengguna anggaran (atau kuasa pengguna anggaran) untuk menertibkannya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh aparat pengawasan intern.

Kalau mekanisme ini berjalan dengan baik, tentunya tidak akan terjadi polemik seperti ini. Dari sisi pengawasan atas pengelolaan keuangan, bila mengacu pada Pasal 9 ayat (1) UU 15/2004, dalam penyelenggaraan tugas pemeriksaannya, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Dalam masalah ini, tentunya BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas MA.

Pada hakikatnya, sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu pasal 6 ayat (1), Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Walaupun kekuasaan tersebut dikuasakan kepada menteri/pemimpin lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota, akuntabilitas keuangan negara tersebut tetap menjadi tanggung jawab Presiden. Sehingga Presiden membutuhkan aparat pengawasan intern agar dapat berakuntabilitas dengan baik, sebelum akuntabilitas tersebut diperiksa oleh BPK sebagai auditor ekstern pemerintah.

Hal ini juga dipertegas lagi dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Jiwa dari undang-undang ini jelas, bahwa aparat pengawasan intern yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah harus bersinergi dengan baik secara berjenjang agar akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tersebut transparan dan akuntabel. Sehingga membantu atau memudahkan BPK untuk melakukan auditnya, dan tidak ada lagi keragu-raguan auditor eksternal untuk melakukan pengujian dan penilaian atas akuntabilitas keuangan tersebut.

Jadi masalah pemimpin MA yang dilaporkan kepada Markas Besar Kepolisian RI, menurut hemat kami, perlu diberikan kesempatan terlebih dulu kepada Badan Pengawas MA untuk menelitinya, atau bersama-sama BPKP untuk meneliti akuntabilitas pengelolaan uang biaya perkara tersebut. Apabila, berdasarkan pemeriksaan BPK atas akuntabilitas pengelolaan uang biaya perkara–setelah diteliti oleh Badan Pengawas MA ataupun BPKP–ternyata ada unsur melawan hukumnya dan merugikan keuangan negara, menjadi kewenangan BPK untuk melakukan audit investigatif dan meneruskannya kepada aparat penegak hukum. Sekali lagi, beri kesempatan dulu kepada aparat pengawasan intern pemerintah untuk menertibkan masalah akuntabilitas pengelolaan uang biaya perkara ini sebelum pihak eksternal mendalaminya.


Jum’at, 21 September 2007

Opini

Absurditas Asas Tunggal Partai

·  Yusuf A.K.
dokter dan peminat masalah sosial, tinggal di Wonogiri

Usul penyeragaman asas partai menjadi asas tunggal Pancasila, yang diajukan Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam konsultasi parlemen-pemerintah untuk menyusun inventarisasi masalah prapenetapan Rancangan Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu, memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, khususnya kaukus partai politik berasas Islam.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Bulan Bintang (PBB) secara tegas menyatakan menolak usul penyeragaman asas tunggal partai karena dianggap bukan zamannya lagi dan bertentangan dengan prinsip mendasar sistem multipartai sekarang ini. Mereka–kaukus partai Islam–juga menganggap asas Islam tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Adapun Partai Islam moderat yang pluralis, yaitu PKB dan PAN, menolak penyeragaman asas partai karena hal tersebut membangkitkan romantika politik bergaya Orde Baru. Asas tunggal partai akan memasung kebebasan dan hak berpolitik rakyat secara langsung ataupun tidak langsung.

Dasar argumentasi partai nasionalis, seperti Partai Golkar-PDIP-Demokrat, untuk mengegolkan asas tunggal partai disebabkan oleh kekhawatiran akan menguatnya politik primordialisme dalam kancah perpolitikan nasional/lokal.

Hadirnya peraturan daerah bernapaskan syariat Islam di berbagai daerah ditunjuk sebagai ekspresi gerakan menentang konsensus nasional, yakni ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, Abdurrahman Wahid, tokoh PKB, memiliki argumentasi tersendiri menanggapi usul penyeragaman asas partai. Menurut Gus Dur, demikian panggilan Abdurrahman, penyeragaman asas partai adalah manuver politik Partai Golkar untuk mendapatkan klaim historis-politis atas penafsiran ideologi Pancasila versi mereka. Padahal selama Orde Baru justru Partai Golkar merupakan mayoritas tunggal yang mengingkari substansi Pancasila karena mendukung pemerintahan yang korup dan antirakyat (antikeadilan sosial).

Dalam pemahaman demokrasi, penyeragaman asas partai justru merupakan wujud pengingkaran ideologis karena demokrasi mensyaratkan perbedaan-keberagaman ideologi kepartaian. Bahkan di negara maju, seperti Jepang, Prancis, Jerman, Belanda, ideologi “sesat” seperti komunisme dan fasisme diperbolehkan hidup menjadi ideologi partai politik peserta pemilu.

Penyeragaman asas partai membuka kembali politik otoritarianisme era Orde Baru. Sebab, melalui asas tunggal Pancasila akan terjadi proses hegemoni politik oleh kekuatan partai yang dominan (partai penguasa, the ruling party). Partai yang berkuasa yang berhak memonopoli tafsir atas ajaran ideologi Pancasila. Partai yang marginal merupakan pengikut interpretasi ajaran Pancasila versi partai pemenang pemilu.

Asas tunggal partai politik, jika direalisasi dalam Undang-Undang Partai Politik, akan mengakhiri dinamika pemikiran ideologi kontemporer sebagai jawaban krisis multidimensional yang dialami bangsa ini. Sebab, asas tunggal partai akan membelenggu kebebasan organisasi masyarakat sipil dan partai politik untuk merekonsepsi program-program kepartaian yang selaras dengan filosofi nilai yang diyakini oleh para kader dan massa partai politik.

Repolitisasi Pancasila dalam RUU Partai Politik sebagai asas tunggal secara otomatis juga akan menjadikan Pancasila sebagai sebuah ideologi sakral yang melebihi nilai-nilai spiritualitas bangsa Indonesia; akan menjadikan Pancasila tak ubahnya sebuah tabula rasa yang sekadar dipajang di ruang-ruang pertemuan publik; bukan dihayati sebagai sebuah manifestasi Ideologi untuk menciptakan kemakmuran sosial bagi masyarakat.

Andaikata dalih penetapan Pancasila sebagai asas tunggal partai didasari oleh kekhawatiran akibat meningkatnya semangat sektarianisme keagamaan, seharusnya para elite politik partai mendorong lahirnya perundang-undangan yang melindungi prinsip keberagaman sosial bangsa ini. Bukannya acap kali menyetujui berbagai produk perundang-undangan yang mengeliminasi nilai kebhinekaan, seperti RUU Pornografi dan Pornoaksi. Atau berbagai produk peraturan daerah berbau syariat Islam di berbagai kabupaten/kota madya–semacam Bulukumba, Padang, Solok, dan lain-lain–yang ironisnya didukung oleh elite lokal Partai Golkar dan Partai Demokrat yang mendominasi jatah kursi DPRD wilayah tersebut.

Komitmen atas ideologi negara, Pancasila, dan NKRI tidaklah harus ditekstualkan menjadi asas tunggal partai politik yang sama artinya dengan meredam bangkitnya sebuah konstruksi pemikiran sosial sebagai jawaban solusi krisis kenegaraan.


Jum’at, 21 September 2007

Opini

Getar-getar Politik 2009

·  M. Alfan Alfian
Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta

TAHUN 2009 masih agak lama, tapi getarannya sudah terasa. Penjajakan-penjajakan politik sudah mulai dilakukan oleh partai-partai politik. Setelah petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertemu dalam beberapa kali acara massal dengan petinggi Partai Golkar, misalnya, beberapa waktu lalu giliran petinggi Partai Persatuan Pembangunan bertemu. Intinya, mencari kesamaan frekuensi. Siapa tahu ada kepentingan politik yang sama terkait dengan kepemimpinan nasional 2009. Memang, masih dini sekali saat ini untuk “meramalkan” komposisi-komposisi politik 2009, walaupun sinyal untuk itu sudah sedikit-banyak tampak.

PDIP sudah meneguhkan kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk dicalonkan kembali menjadi presiden. Pasangannya masih misteri, memang. Tapi sebagian pertanyaan terjawab sudah. Yang menjadi soal kini adalah siapa yang akhirnya bakal diajak PDIP menjadi calon orang nomor dua di Republik. Apakah Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Dien Syamsuddin? Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi? Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso? Ketua Umum PPP Suryadharma Ali? Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung? Masih serba misteri. PDIP masih menimbang-nimbang.

Namun, yang jelas, kans politik PDIP kelihatannya masih lumayan. Beberapa lembaga survei beberapa bulan lalu masih melihat PDIP sebagai meteor politik yang diperkirakan mampu membalap perolehan suara Partai Golkar pada pemilu legislatif 2009. Kalau PDIP mampu menjaga ritme psikologi politik konstituennya, masuk akal apabila peluangnya untuk merebut kembali dukungan suara yang hilang pada 2004 besar. Faktor Megawati dan isu sentimen kerakyatan (wong cilik) masih amat menentukan bagi sejarah masa depan PDIP, khususnya di 2009.

Di sisi lain, Partai Demokrat, sebuah partai yang fenomenal pada Pemilu 2004 itu, masih menjagokan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden 2009. Masih menjadi misteri apakah Jusuf Kalla masih akan digandeng sebagai calon wakil presidennya. Hal tersebut, antara lain, dipengaruhi oleh dinamika internal Partai Golkar, tempat Jusuf Kalla menjadi ketua umumnya. Kalau tak ada konvensi penetapan calon presiden, kemungkinan besar Jusuf Kalla akan maju sebagai calon presiden dengan mencari pasangan sendiri.

Kemungkinan ini besar mengingat Jusuf Kalla sendiri menolak ide konvensi diterapkan lagi. Skenario politik 2009 akan berubah. Kecuali, Partai Golkar mendukung Jusuf Kalla sebagai orang nomor dua mendampingi SBY lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan umum adalah apakah pihak SBY bersedia, mengingat chemistry politik antara SBY dan Kalla terkesan cenderung makin pudar? Dan apakah tidak ada resistansi internal? Semua itu juga masih amat bergantung pada perolehan dukungan suara pada pemilu legislatif 2009. Kalau misalnya perolehan Partai Golkar anjlok dan Partai Demokrat naik signifikan, sebagaimana diramalkan lembaga-lembaga survei, maka bukankah peta tawar-menawar politik berubah drastis?

Dinamika politik internal Partai Golkar pasti juga menarik dicermati. Apakah partai ini akan semakin solid menjelang Pemilu 2009, ataukah makin mengalami turbulensi politik akibat menyeruaknya faksi-faksi politik di dalamnya? Apakah Jusuf Kalla masih memiliki daya tarik yang signifikan pada 2009, justru bagi kalangan internal partainya sendiri?

Di sisi lain, belum lagi kita melihat peluang partai-partai baru, khususnya, yang menonjol adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang dipimpin langsung oleh Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto. Partai Hanura masih belum disebut-sebut oleh lembaga-lembaga survei. Tapi, setelah RUU Politik disahkan dan partai ini terdaftar sebagai peserta Pemilu 2009, tentu akan ada penilaian-penilaian yang cukup konkret dari masyarakat. Artinya, kansnya sudah dapat dikuantifikasi. Wiranto memang harus berusaha keras menghidup-hidupi partainya serta terus-menerus berupaya mempertajam citranya sebagai pemimpin alternatif. Pada saat ini, karena masih embrio, Partai Hanura belum banyak dibicarakan media massa, dan karena kesempatan untuk bermanuver politik masih “menunggu” proses konsolidasi internalnya. Sebagai partai yang bercorak pluralis, Hanura berpeluang menyedot basis massa Golkar, PDIP, ataupun Partai Demokrat. Kehadirannya, karena itu, tidak dapat diabaikan.

Regenerasi

KARENA belum ada ketentuan mengenai calon independen dalam pemilihan presiden 2009, partai-partai politik masih amat berperan dominan. Tapi tokoh-tokoh di luar sistem bukan tak punya kartu politik. Partai-partai akan mencari sosok-sosok yang dianggap tepat, populer, dan mampu untuk menjadi calon presiden atau setidaknya calon wakil presiden. Kasus digandengnya K.H. Hasyim Muzadi oleh Megawati tempo dulu merupakan ilustrasi tersendiri. Peluang masih terbuka lebar bagi tokoh-tokoh luar sistem, seperti Din Syamsuddin atau Akbar Tandjung, walaupun posisi politiknya defensif, bukan ofensif.

Muka-muka lama tampaknya masih akan menghiasi peta calon pemimpin nasional 2009. Apakah ini menandakan mandeknya regenerasi kepemimpinan politik kita? Jawabnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Dalam politik, usia kadang tidak menjadi patokan, kecuali ketersediaan sumber daya manusia dan ketokohan alias keaktoran pelaku-pelakunya. Karena itu, dapat dipahami mengapa tokoh-tokoh lama diperkirakan masih mendominasi panggung politik kita ke depan. Sosiolog Thamrin Amal Tomagola bahkan memperkirakan kehadiran tokoh-tokoh lama dalam bursa calon presiden diperkirakan masih akan bertahan setidaknya hingga dua pemilihan umum mendatang. Tokoh baru dalam bursa calon presiden baru akan muncul setelah 2020 (Kompas, 18 September 2007).

Kalau demikian, realitas politik nasional 2009 masih diwarnai tokoh-tokoh yang selama ini dikenal publik. Regenerasi politik sesungguhnya telah terjadi di level lokal (daerah), tempat banyak kader muda partai berhasil menjadi anggota legislatif dan kepala daerah. Dinamika politik di berbagai daerah sudah amat diwarnai oleh kader-kader muda partai, walaupun muka-muka lama juga masih terlihat dominan. Mengharapkan regenerasi politik yang supercepat kelihatannya masih amat absurd di sini. Bukankah di negara-negara lain, termasuk Jepang, pun para pemimpin nasionalnya masih didominasi mereka yang berusia di atas 60 tahun?

Pola-pola politik 2009 tampaknya belum akan berubah drastis dibandingkan dengan 2004, setidaknya apabila menyimak perkembangan pembahasan RUU bidang politik di DPR. Belum ada “revolusi substansi dan mekanisme politik” pada 2009, selain mungkin perubahan sistem pemilu yang kurang terlalu signifikan, persyaratan eksistensial partai yang diperketat, hingga calon perseorangan dalam pemilihan presiden yang belum diperbolehkan. Hal in tampaknya akan selaras dengan kemunculan aktor-aktor yang ditawarkan ke publik yang belum sepenuhnya bergeser dari muka-muka lama, alias yang telah dan pernah berkiprah di pentas politik sebelumnya.

Para politikus muda agaknya masih harus berjuang keras untuk merintis karier dalam berpartai dan berpolitik. Peluang tidak tertutup sama sekali untuk level-level tertentu. Partai politik memang akan selalu mencari kader-kader yang dianggap baik untuk dipromosikan, demikian hukum alam, kecuali kalau partai tersebut telah dihinggapi penyakit kroniisme yang parah. Ketidakmunculan tokoh-tokoh baru di panggung politik kita saat ini tampaknya berkaitan dengan proses pematian laboratorium-laboratorium kepemimpinan pemuda yang plural semasa Orde Baru.

Struktur kekuasaan politik Orde Baru yang terpusat juga berfungsi sebagai pengalokasi sumber daya kepemimpinan politik (pemuda). Tapi kini, ketika kompetisi politik bebas terjadi, tampak sekali belum ada suatu akselerasi yang signifikan. Mungkin karena gerontokrasi masih kuat, demikian pula budaya patron-klien yang masih tinggi, yang antara lain ditandai dengan masih banyaknya partai politik yang memposisikan struktur Dewan Pembina atau Dewan Syuro sebagai struktur “yang tak tersentuh” (the untouchable) dan tempat setiap aktor politik bergantung. Masih terkesan bahwa pemimpin partai yang muda hadir bukan karena prestasi politiknya, melainkan karena kebaikan hati sang Dewan Pembina atau Dewan Syuro-nya.


Kamis, 20 September 2007

Opini

Proyek Renovasi Gedung DPR

·  Syaefudin Simon
Staf Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ri

Rencana renovasi gedung Dewan Perwakilan Rakyat senilai Rp 40 miliar adalah puncak gunung es dari disfungsi-disfungsi lembaga eksekutif dan legislatif dalam melayani rakyat. Berbagai distorsi itu muncul, baik karena pengaruh eksternal maupun internal. IMF dan World Bank yang menekan pemerintah agar membuat undang-undang untuk mengamputasi kekuatan ekonomi negara, seperti UU Investasi, dan UU Migas (UU Nomor 22 Tahun 2001), merupakan distorsi yang didorong dari luar (eksternal). Celakanya, karena kapasitas informasi dan pengetahuan yang rendah, UU yang ujungnya menyengsarakan rakyat itu dibeli DPR dan disahkan. Ini jika diibaratkan hubungan antara DPR (legislatif) dan pemerintah (eksekutif) adalah hubungan transaksional antara penjual dan pembeli.

Namun, banyak juga UU yang lolos di DPR karena pengaruh internal. Kasus amplop Bank Indonesia kepada sejumlah anggota DPR yang meloloskan UU Perbankan, misalnya, merupakan distorsi yang dipengaruhi faktor internal. Yang menyedihkan, belakangan ini muncul pula indikasi conflict of interest DPR sebagai pembeli. Berbagai UU, seperti UU Migas, UU Investasi, UU Lingkungan Hidup, dan UU Perburuan, yang disahkan DPR sering sekali merupakan produk conflict of interest tersebut.

Munculnya fenomena conflict of interest ini bisa dilihat dari bergesernya fungsi-fungsi DPR di lapangan, terutama dalam proses pembuatan UU tertentu. DPR kadang beralih fungsi dari pembeli menjadi penjual. Ini misalnya bisa dilihat ketika DPR memperjuangkan kenaikan anggaran departemen, kabupaten, lembaga negara, dan mitra-mitra kerjanya di pemerintah. Perjuangan DPR tersebut niscaya ada imbalannya dari sang mitra. Bentuk dan nilainya berapa tak banyak yang tahu, kecuali ada anggota DPR yang merasa diperlakukan tidak adil kemudian membocorkannya di media massa. Tapi, kalau distribusinya adil dan masing-masing pihak puas, imbalan dari mitra kerja tersebut tak akan terendus media massa. Dalam kasus renovasi gedung DPR, misalnya, terendusnya rencana itu karena diduga ada pihak-pihak (shareholder eksekutif dan legislatif) yang diperlakukan tidak adil. Dalam hal ini, rakyat yang menjadi stakeholder dari proses pembuatan anggaran itu dianggap nihil.

Berikutnya, DPR juga sering beralih fungsi dari pembeli menjadi broker (makelar). Sebagai broker, DPR tentu saja menginginkan komisi (imbalan) yang tinggi. Imbalannya dalam bentuk naiknya anggaran untuk dirinya sendiri. DPR, misalnya, meloloskan pos anggaran tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, yang imbalannya pemerintah menaikkan gaji atau tunjangan tertentu kepada anggota DPR. Barter kepentingan ini sangat sering terjadi, sehingga luput dari pengamatan rakyat.

Kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang membuat iri pegawai negeri sipil dan karyawan organik di gedung DPR adalah salah satu hasil negosiasi ala broker DPR kepada pemerintah. Sebagai contoh, bila DPR mendapat gaji ke-13 dan tunjangan hari raya, kenapa asisten pribadi dan staf ahli di DPR, yang notabene merupakan bagian yang melekat dalam organisasi kerja di DPR, tidak mendapatkan hal yang sama? Inilah contoh diskriminasi di Senayan, karena adanya disfungsi anggota DPR tersebut.

Rencana renovasi gedung DPR senilai Rp 40 miliar salah satu hasil disfungsi kerja DPR sebagai broker tersebut. Sekretariat Jenderal DPR yang melayani DPR bekerja sama dengan DPR memasukkan anggaran renovasi. Hasilnya, muncullah anggaran Rp 40 miliar itu. Hampir bisa dipastikan nilai tersebut hasil markup. Keuntungannya akan dibagi oleh Setjen, bergantung pada posisinya.

Jadi jangan heran jika tiap tahun akan selalu ada proyek pembangunan di kompleks gedung DPR. Proyek-proyek Setjen DPR (yang notabene tugasnya melayani segala kebutuhan anggota DPR) nyaris tak pernah berhenti sepanjang tahun, dari bikin pagar besi, penambahan lampu hias taman, renovasi trotoar, penambahan lift baru, sampai digitalisasi akses masuk ruang. Sekarang redesain dan renovasi gedung DPR untuk menambah kenyamanan ruang anggota Dewan. Tak lama lagi mungkin perbaikan atap yang mulai rapuh, pengecatan tembok yang mulai kusam, pembangunan tempat parkir, pembangunan tempat ibadah di ruang fraksi, pembelian komputer dan server di ruang komisi, peminjaman laptop untuk anggota yang pada akhir masa jabatan bisa dibeli (setelah proyek laptopisasi ditolak rakyat), dan lain-lain. Pokoknya, selalu ada proyek sepanjang tahun di ruang anggota Dewan dan sekitar kompleks DPR!

Barangkali itulah sebabnya kenapa anggaran negara untuk menyamankan dan memakmurkan DPR terus bertambah besar. Dalam lima tahun terakhir, misalnya, anggaran DPR tersebut naik secara sangat fantastis, baik dalam rasio terhadap total APBN maupun angka absolutnya. Pada 2003, misalnya, realisasi anggaran DPR Rp 383 miliar. Ini sama dengan 0,1 persen dari APBN (Rp 370,6 triliun). Tapi pada 2007, anggaran DPR naik menjadi Rp 1.519 miliar atau 0,2 persen dari APBN (Rp 746,5 triliun). Dengan demikian, secara absolut, pos anggaran DPR 2007 naik Rp 1,1 triliun atau dengan kata lain, anggaran DPR mengalami kenaikan 397 persen dibanding anggaran DPR 2003. Padahal kenaikan APBN 2007 bila dibanding APBN 2003 hanya 201 persen.

Apa arti semua itu? Dalam periode tahun yang sama, persentase kenaikan anggaran DPR dibanding kenaikan APBN berbeda hampir 200 persen (tepatnya 196 persen). Untuk 2007, misalnya, dari hitung-hitungan tersebut (baca: jika anggota DPR 550 orang dan anggaran DPR Rp 1.519 miliar), APBN 2007 menganggarkan Rp 2,760 miliar untuk membiayai (gaji, honor, fasilitas, ruangan, telepon, dan lain-lain) setiap anggota DPR selama satu tahun atau Rp 230 juta selama satu bulan. Sebuah pengeluaran dana yang sangat besar dari negara jika melihat kondisi rakyat Indonesia yang sebagian besar masih didera kemiskinan. Maka tidaklah terlalu salah jika Dr Fuad Bawazir dalam pidatonya pada Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia di Jakarta (19 April 2007) menyatakan bahwa DPR tak mampu bersikap obyektif terhadap kondisi negara dan tak mampu mencegah conflict of interest-nya dalam hal penentuan anggaran untuk dirinya sendiri.

Apa arti semua itu? Fungsi DPR sebagai broker jauh lebih berhasil ketimbang sebagai pelayan rakyat. Jadi jangan heran jika produk-produk UU yang dibuat DPR saat ini lebih mencerminkan DPR sebagai broker ketimbang perwakilan rakyat. Itulah nasib rakyat Indonesia. Tragis!


Kamis, 20 September 2007

Opini

Kaum Miskin yang Lebih Sehat

·  Jeffrey Sachs
Profesor Ekonomi Dan Direktur Earth Institute, Universitas Columbia, Amerika Serikat

Tingkat harapan hidup di negara-negara kaya dunia sekarang ini adalah 78 tahun, di negara berkembang hanya 51 tahun, dan bahkan cuma 40 tahun di sejumlah negara Afrika yang dijangkiti AIDS. Dari 1.000 anak yang lahir di negara kaya, tujuh di antaranya meninggal sebelum hari ulang tahun mereka yang kelima. Sementara itu, untuk setiap 1.000 kelahiran di negara-negara paling miskin di dunia, 155 anak mati sebelum mereka mencapai usia 5 tahun.

Gelombang kematian ini bukan hanya merupakan tragedi umat manusia, melainkan juga malapetaka bagi pembangunan ekonomi, yang secara sistematis telah memerosotkan pertumbuhan ekonomi, dan membuat negara-negara paling miskin terus terjebak dalam kemelaratan. Tapi, berbagai program di seantero dunia, yang jumlahnya terus meningkat, membuktikan bahwa kematian dan penyakit yang melanda kaum miskin bisa dikurangi secara drastis dan cepat melalui berbagai investasi yang ditujukan pada program-program kesehatan masyarakat.

Keberhasilan luar biasa yang dicapai pada tahun-tahun belakangan ini diraih melalui program Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria. Dana ini, yang dimulai enam tahun lalu, menyediakan dana bagi 130 negara lebih untuk menggenjot berbagai program yang memerangi tiga jenis penyakit mematikan itu. Program Dana Global telah membantu sekitar 1 juta warga Afrika untuk memperoleh obat-obatan antiretroviral untuk melawan AIDS, mendanai pendistribusian 30 juta kelambu untuk menangkal malaria, dan membantu pengobatan 2 juta pengidap TB.

Malaria bisa sepenuhnya dikendalikan melalui penyediaan kelambu, penyemprotan insektisida di ruangan, dan menyediakan obat secara cuma-cuma bagi warga miskin di desa-desa yang rawan terkena wabah ini. Baru tahun lalu pemerintah Kenya menyebar lebih dari 2 juta kelambu. Program distribusi massal serupa juga telah diterapkan di Ethiopia, Rwanda, Togo, Niger, Ghana, dan negara-negara lainnya. Hasilnya mengagumkan. Warga miskin memanfaatkan kelambu itu secara efektif dan angka malaria merosot drastis.

Serupa dengan itu, program yang dimotori Rotary International dan sejumlah mitranya hampir berhasil menumpas polio. Sekarang kasus polio di seluruh dunia hanya berkisar ratusan setiap tahun, anjlok jauh dari angka puluhan ribu saat program dimulai. Sukses ini diraih bahkan juga di tempat-tempat paling terpencil dan sulit dijangkau, termasuk di sejumlah provinsi yang amat melarat di India selatan.

Capaian India bahkan lebih mengagumkan. Mereka menggelar sebuah program yang luar biasa, Misi Kesehatan Desa Nasional (NRHM), yang merupakan program tunggal mobilisasi prasarana kesehatan masyarakat terbesar di dunia. Melalui program ini, setengah juta perempuan muda direkrut sebagai pekerja kesehatan untuk menjadi penghubung rumah tangga miskin dengan klinik dan rumah sakit pemerintah, yang kondisinya telah ditingkatkan, dan untuk meningkatkan akses kaum perempuan pada layanan persalinan darurat guna menghindari kematian tragis dan tak perlu saat melahirkan.

Keberhasilan lain yang mengagumkan di India adalah perawatan rumah yang aman bagi orok merah di hari-hari pertama kelahirannya. Saat ini alarm mulai berdering dari angka kematian orok karena infeksi, ketidakmampuan ibu menyusui pada hari-hari pertama kelahiran, atau berbagai faktor penyebab lain yang sebetulnya bisa dicegah. Melatih kelompok-kelompok pekerja kesehatan, NRHM berhasil mereduksi kematian orok merah di desa-desa di India secara signifikan.

Semua program di atas mementahkan tiga mitos yang selama ini luas dipercaya. Yang pertama, mitos bahwa penyakit di kalangan warga miskin adalah suatu keniscayaan dan tak mungkin dihindari, seolah-olah kaum miskin telah ditakdirkan untuk sakit dan mati muda. Kenyataannya, orang miskin meninggal karena berbagai faktor yang telah diketahui dan bisa diidentifikasi, yang bisa dicegah dan diobati dengan biaya yang sangat murah. Tak bisa ada permakluman bagi jutaan kematian akibat malaria, AIDS, TB, polio, cacar, diare, atau infeksi saluran pernapasan, atau terhadap kematian begitu banyak wanita dan bayi dalam proses persalinan.

Mitos kedua, bantuan dari negara-negara kaya pada akhirnya sia-sia saja. Salah kaprah ini begitu seringnya diulang-ulang para pemimpin yang abai dari negara-negara kaya, yang menyatakan bahwa penyaluran dana bantuan itu telah menjelma jadi kendala utama dicapainya kemajuan. Negara kaya gemar menyalahkan negara miskin, sebagian karena hal itu membuat mereka bisa berkelit, dan sebagian lagi karena hal itu membuat mereka merasa superior. Kenyataannya, negara-negara miskin mampu menggelar program kesehatan masyarakat dengan cepat ketika mendapat bantuan. Kisah-kisah sukses yang paling anyar tercipta dari kombinasi peningkatan anggaran belanja negara-negara miskin yang ditopang dana bantuan dari negara-negara donor kaya.

Mitos ketiga adalah bahwa menolong kaum miskin akan memperburuk ledakan populasi. Keluarga di negara-negara miskin punya banyak anak–rata-rata lima anak per wanita–sebagian karena dicekam ketakutan akan tingginya tingkat kematian anak. Ketika angka kematian anak merosot, tingkat kelahiran bahkan cenderung menurun lebih tajam, karena keluarga miskin menjadi yakin bahwa anak-anak mereka akan tumbuh sehat. Hasilnya, pertumbuhan populasi jadi melambat.

Ini saatnya merealisasi komitmen global dasar–bahwa setiap orang, yang miskin ataupun yang kaya–semestinya memiliki akses pada layanan kesehatan dasar. Kalau 0,1 persen saja dari pendapatan negara kaya didedikasikan bagi layanan kesehatan untuk menyelamatkan nyawa warga miskin, sangatlah mungkin menaikkan level harapan hidup, menurunkan angka kematian anak, menyelamatkan jiwa kaum ibu dalam proses persalinan, memperlambat laju populasi, dan menggenjot pembangunan ekonomi di berbagai belahan dunia yang miskin.

Kisah sukses di sektor layanan kesehatan untuk kaum miskin terus berlipat ganda jumlahnya. Menimbang murahnya ongkos dan besarnya manfaat menyokong berbagai upaya ini, tak ada kata maaf untuk kebergemingan.

*) Hak cipta: Project Syndicate, 2007


Rabu, 19 September 2007

Opini

Tafsir Politik atas Kritik Kekuasaan

A. Bakir Ihsan

·  Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta

Langgam politik kekuasaan kembali memuai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menabuh gendang kontestasi dengan menampilkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden 2009. Walaupun momentum pemilihan presiden masih dua tahun lagi, deklarasi tersebut sedikit-banyak memicu akselerasi politik yang lebih kencang. Masing-masing kelompok mengambil ancang-ancang menghadapi pemilihan presiden mendatang. Walaupun Partai Golkar akan menentukan calon presiden enam bulan menjelang pemilihan presiden, reaksi tersebut mencerminkan efek domino dari deklarasi PDIP. Begitu juga reaksi partai lainnya tentang calon yang akan dimunculkan.

Konsekuensi logis dari pencalonan tersebut adalah pengambilan jarak yang jelas dan tegas dengan kekuasaan saat ini. Hal ini terekspresikan melalui pernyataan kritis atas kinerja pemerintah. Inilah yang dilakukan Megawati melalui kritiknya yang tak pernah lekang terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Setelah menyebut Presiden Yudhoyono hanya tebar pesona, kini Megawati mengkritik kinerja Presiden hanya sampai di kaki bukit. Terlepas dari kepentingan politik di balik kritik dan pencalonan Megawati tersebut, ada sisi yang menarik dianalisis terkait dengan cara Presiden Yudhoyono merespons kritik Megawati.

Walaupun Presiden menyatakan tidak tertarik menanggapi kritik Megawati, secara tidak langsung Yudhoyono memberi respons dengan ragam makna. Paling tidak ada empat makna yang bisa dipahami dari ekspresi Presiden Yudhoyono dalam merespons kritik Megawati.

Pertama, kritik involutif. Kritik yang disampaikan Megawati hanya pengulangan kritik sebelumnya, tanpa ada tawaran solutif yang menjanjikan bagi masyarakat. Masalah kemiskinan dan pengangguran adalah agenda klasik yang mengalir dari satu rezim ke rezim berikutnya, termasuk pada rezim Megawati. Tak mengherankan apabila respons masyarakat terhadap kritik Megawati bagai angin lalu dan Yudhoyono merasa tidak perlu merespons balik kritik tersebut.

Kedua, kritik tanpa bobot. Sebagai partai oposisi, sejatinya Megawati bisa membongkar kinerja Yudhoyono melalui pembuktian data dan kinerja yang ditunjukkan oleh PDIP itu sendiri. Ketiadaan bobot ini menyebabkan kritik Megawati hampa makna. Bahkan terkesan hanya permainan kata. Wajar apabila Presiden menganggap kritik Megawati seperti sebuah lagu.

Ketiga, kritik kekuasaan yang sah dan kuat. Eksistensi Yudhoyono-Jusuf Kalla saat ini secara politik sangat kuat. Di samping merupakan pilihan langsung rakyat, didukung oleh partai-partai besar di Senayan: Partai Golkar, Demokrat, dan partai-partai pendukung lainnya. Kenyataan ini memberikan rasa percaya diri kepada Yudhoyono untuk tidak terlalu risau atas kritik Megawati.

Keempat, politisasi isu. Yudhoyono menganggap kritik Megawati lebih bermuatan politik kekuasaan, sehingga bila kritik tersebut direspons, akan memancing suasana politik yang menguntungkan Megawati. Ini tergambar kuat dari pernyataan Presiden bahwa jika dirinya merespons kritik Megawati, “nanti dikira sudah pemilu”.

Makna kritik
Banyak makna yang bisa dipahami dari sebuah kritik. Kritik dapat menjadi amunisi pertahanan eksistensi, baik dalam konteks kekuasaan maupun ideologi. Kemampuan menyerap dan mengolah kritik dapat menjadikannya vitamin yang memperkukuh eksistensi yang dikritik.

Fungsi kritik ini akan terasa ketika kekuasaan tidak menempatkan dirinya sebagai realitas yang final, maksimal, dan paling benar. Kekuasaan harus diletakkan secara fleksibel, dialogis, serta membuka seluas-luasnya panggung kritik dan protes. Kekuasaan yang demikian telah terbukti berhasil melanggengkan otoritasnya. Hancurnya otoritarianisme lebih disebabkan oleh finalisasi dan eksklusivisme kekuasaan. Sebaliknya, merekahnya demokrasi karena berhasil menempatkan diri sebagai muara dialogis di antara kehendak kekuasaan. Itulah sebabnya, demokrasi tidak serta-merta terkonsolidasi, tapi melalui tahap transisi sebagai bukti adanya proses bagi penguatan demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, kritik menjadi sebuah keniscayaan, bahkan keharusan, bagi kepentingan eksistensi kekuasaan yang demokratis.

Mungkin makna konstruktif sebuah kritik sudah disadari oleh Yudhoyono. Tapi sejauh mana kritik tersebut menjadi amunisi bagi penguatan eksistensi dirinya akan terlihat dari sejauh mana program kerja yang dicanangkan dan diimplementasikan Yudhoyono betul-betul menjawab kritik tersebut.

Walaupun Presiden tidak menjawab langsung kritik Megawati, ekspresi kebijakannya terlihat mengarah pada hal tersebut. Paling tidak dari program yang menjadi titik tekan dalam dua tahun mendatang, masalah kemiskinan menjadi perhatian yang lebih dibanding aspek-aspek lainnya. Bahkan secara verbal, term kemiskinan lebih banyak diucapkan dibanding term lainnya sebagaimana tertuang dalam pidato kenegaraan dan keterangan pemerintah atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2007 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI (16 Agustus).

Ajang untuk rakyat
Mendekati 2009, kritik dan berbagai manuver politik sulit dihindari. Hal ini terjadi karena masing-masing berpikir tentang kekuasaan yang harus direbut, bukan pada persoalan rakyat yang harus dijawab. Rakyat hanya menjadi suplemen pemanis kritik tanpa langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

Kenyataan ini sebenarnya menjadi celah yang bisa ditutupi Presiden melalui maksimalisasi kinerja pemerintahnya dengan menjawab kebutuhan rakyat. Tentu tidak mudah melakukannya, karena di samping kompleksitas persoalan rakyat, masalah bencana datang tak terduga. Konsentrasi Yudhoyono harus terpecah untuk menyeimbangkan jawaban persoalan laten warga negara, seperti kemiskinan, kesehatan, dan pengangguran, dengan persoalan yang muncul mendadak, seperti bencana longsor, gempa, banjir, serta berbagai kecelakaan yang menuntut perhatian lebih.

Karena itu, peluang untuk terlibat dalam kontestasi di pesta demokrasi selalu terbuka lebar bagi seluruh anak negeri. Inilah momentum pertarungan untuk rakyat. Dengan demikian, rakyat tidak alergi dan apatis atas arus politik kekuasaan, khususnya yang diekspresikan oleh partai politik. Apatisme rakyat atas dinamika politik akibat kerja-kerja politik yang sering bergelayut di langit mimpi daripada membumi di ladang rakyat.

Kini rakyat menanti siapa di antara anak bangsa yang paling berbakti untuk negeri ini melalui bukti-bukti, bukan janji. Para tokoh dan elite politik sebenarnya memiliki modal untuk meraih simpati rakyat. Paling tidak nama-nama mereka masih terekam dalam memori rakyat walau dalam ragam imajinasi. Tinggal apakah modal tersebut betul-betul diinvestasikan untuk rakyat atau kepentingan kekuasaan diri sesaat. Pada 2009 rakyat akan menjawab.


Rabu, 19 September 2007

Opini

Menggugat Proses Seleksi Komisi Pemilu

Ibrahim Fahmy Badoh

·  Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch

Proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum akhirnya benar-benar berbuntut masalah. Dari 21 nama yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI lewat Menteri Dalam Negeri, satu nama di antaranya ternyata pernah dicalonkan sebagai kandidat anggota DPR dari Partai Demokrat. Padahal selama ini Panitia Seleksi KPU bentukan Departemen Dalam Negeri terlihat sangat percaya diri atas kredibilitas proses seleksi. Mengecek apakah yang bersangkutan pernah menjadi calon anggota legislatif sebuah partai politik atau tidak saja tidak mampu, bagaimana bisa melakukan hal lainnya? Fakta adanya cacat ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah Pansel KPU sudah benar berfungsi seperti amanat undang-undang atau belum?

Banyak pihak sebenarnya menaruh harapan besar akan suksesnya seleksi calon anggota KPU. Harapan ini terbangun bukan hanya karena peran yang akan dimainkan institusi ini di masa mendatang sangatlah penting, tapi juga karena diperlukan banyak sekali perbaikan dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang setelah, misalnya, KPU banyak dirundung masalah. Bahkan banyak anggota KPU yang sempat dipenjara karena dugaan korupsi. Harapan besar juga muncul seiring perubahan situasi politik yang semakin kompleks di satu sisi. Sementara itu, di sisi yang lain, KPU oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diamanatkan menjadi organisasi yang besar dan mempunyai hierarki hingga tingkat kabupaten/kota serta bertanggung jawab penuh tidak hanya bagi pelaksanaan pemilu nasional, juga pemilihan kepala daerah.

Ketakpercayaan publik
Terkuaknya cacat dalam daftar nama yang diusung Pansel KPU seakan membuyarkan semua harapan publik akan KPU di masa mendatang yang lebih tangguh dan kredibel. Bagaimana mungkin KPU dapat mewujudkan pemilu yang jujur dan adil jika dalam proses pembentukannya sendiri, KPU sudah digerogoti oleh ketidakadilan dan ketidakjujuran? Bagaimana publik bisa berharap lembaga ini dapat menciptakan iklim yang demokratis jika praktek proses seleksi yang dilakukan selama ini sangatlah tertutup, tidak menghiraukan masukan publik, dan yang lebih kronis lagi, sempat terindikasi kuat terjadi korupsi dalam penggunaan anggaran untuk penyediaan materi seleksi.

Berbagai kalangan yakin bahwa fakta yang muncul terakhir sebenarnya bukanlah untai sejarah yang terpisah. Harus dimaknai utuh, karena terkait langsung dengan pembentukan panitia seleksi yang diragukan karena diisi oleh individu-individu asing di ranah kepemiluan. Juga prosesnya yang tidak bisa dibandingkan dengan proses seleksi komisi pemerintah yang lain, misalnya seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlangsung sangat terbuka bahkan hingga proses wawancara. Sangat disesalkan memang jika terpaksa harus mengatakan bahwa seleksi KPU kali ini sangatlah buruk! Bahkan sangat jauh lebih rendah kualitasnya dibanding seleksi calon anggota KPU sebelumnya.

Seleksi calon anggota KPU juga sebenarnya tidak buruk, karena minimnya pengawasan dan masukan masyarakat. Tapi laten sifatnya. Sejak panitia seleksi terbentuk, sudah banyak kalangan, terutama dari lembaga swadaya masyarakat, yang protes. Bagaimana mungkin seleksi komisi yang akan menangani soal pemilu dilakukan oleh mereka yang bukan ahlinya. Bersentuhan pun tidak, baik sebagai penyelenggara, pengawas, maupun pemantau. Departemen Dalam Negeri seakan bermain api dalam penunjukan tim seleksi. Bahkan tidak ada satu pun yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang politik. Semua seolah selesai hanya dengan membaca Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dan sekadar prasangka baik.

Kekhawatiran publik pun terbukti dengan berjalannya proses seleksi yang dipandang bermasalah, terutama dalam penentuan metode seleksi tertulis yang sekadar melakukan tes psikologi. Banyak pihak, termasuk yang mengikuti seleksi, mempertanyakan pemilihan metode ini untuk mengukur kompetensi dan kesetiaan. Apalagi tes yang sama terkait dengan kesehatan kejiwaan sudah menjadi bagian dari kelengkapan administratif. Sebagian besar kemudian merasa dilangkahi hak-hak politiknya, karena hasil seleksi ini dijadikan dasar untuk menggugurkan 235 peserta seleksi dan memilih 45 peserta yang lolos seleksi tertulis. Padahal angka 45 tidak termasuk dalam ketentuan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007). Tes ini kemudian dinilai akal-akalan Pansel KPU saja. Pemilihan materi tes psikologi juga sempat dimasalahkan, karena ternyata dikerjakan oleh lembaga tes psikologi yang tidak jelas, serta disangkal mentah-mentah oleh salah satu universitas ternama karena namanya ikut dicatut.

Yang mengherankan lagi, ketakpercayaan publik yang kian menjadi-jadi tidak digubris sedikit pun oleh panitia seleksi. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Seleksi pun terus berjalan dengan berbagai “kreativitas” panitia seleksi yang cukup menggelikan. Contohnya, proses wawancara yang dilakukan di pasar-pasar dan rel kereta api guna menguji kepedulian sosial.

Tindakan politik
Presiden Yudhoyono semestinya dapat mengambil tindakan tegas pada proses seleksi yang berjalan, misalnya dengan mengevaluasi atau meminta seleksi diulang. Tapi sayangnya, kesempatan ini tidak diambil, meski kalangan LSM yang tergabung dalam Jaringan Pemantau Seleksi Calon Penyelenggara Pemilu telah memintanya secara tertulis. Secara tidak langsung, kredibilitas pemerintah Yudhoyono-Kalla ikut dikorbankan oleh cacat Pansel KPU. Presiden Yudhoyono ternyata tidak berbuat apa-apa. Seakan beliau menerima saja cacat proses yang ada dan ikut mendukung semangat Undang-Undang Penyelenggara Pemilu yang memang ingin memasung intervensi politik Presiden.

Sekarang bola telah berada di tangan DPR. Diharapkan, DPR dapat lebih jernih dan utuh melihat persoalan. Munculnya nama dari daftar yang tidak memenuhi persyaratan harus dilihat bukan soal orang per orang, melainkan sistem seleksi secara keseluruhan. Persoalan lain dapat saja muncul lagi dari daftar nama yang ada, karena panitia seleksi terbukti tidak melakukan rekam jejak seperti yang diinginkan undang-undang, meskipun diakui banyak juga nama yang terlihat memenuhi syarat dari daftar yang ada. DPR jangan lagi bicara soal dana dan waktu yang mungkin terkorbankan untuk menolak usul 21 nama versi pemerintah. Lebih baik sekarang daripada imbasnya dirasakan bersama nanti pada 2009. Lebih baik terkorbankan sedikit dana untuk mengulang seleksi daripada akan lebih banyak lagi ongkos pemilu terbuang atau bahkan dikorupsi.


Senin, 24 September 2007

Opini

Langkah Nuklir yang Merusak Perdamaian

Jimmy Carter, Mantan Presiden Amerika Serikat

Dengan tidak menghiraukan lagi banyak perjanjian persenjataan nuklir yang sudah dicapai selama 50 tahun terakhir, Amerika Serikat telah mengirim sinyal yang bercampur-aduk kepada Korea Utara, Iran, dan negara-negara lainnya yang telah memiliki pengetahuan teknis untuk membuat senjata nuklir. Perjanjian yang saat ini diusulkan akan diadakan dengan India makin memperkeruh keadaan dan merusak perjanjian global perdamaian yang terwakili dalam rezim nonproliferasi nuklir.

Pada saat yang sama, belum ada langkah yang signifikan untuk mengurangi timbunan hampir 30 ribu senjata nuklir di seluruh dunia yang sekarang dimiliki Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, Israel, Inggris, India, Pakistan, dan mungkin juga Korea Utara. Suatu bencana global mungkin saja terjadi sekarang akibat salah langkah atau salah penilaian, seperti dulu di masa-masa kritisnya Perang Dingin.

Komitmen utama kelima negara besar yang pertama-tama memiliki senjata nuklir, serta lebih dari 180 negara lainnya, untuk menahan diri ini berpijak pada Traktat Non-Proliferasi 1970 (TNP). Tujuan utama perjanjian ini adalah “mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi nuklir serta memajukan upaya mencapai pelucutan senjata nuklir”. Dalam konferensi lima tahunan yang diadakan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meninjau kemajuan perjanjian ini pada 2005, cuma Israel, India, Pakistan, dan Korea Utara yang tidak hadir–tiga negara yang disebut pertama memiliki senjata nuklir yang sudah maju, sedangkan yang keempat masih dalam tahap pengembangan akhir.

Pemerintah Amerika tidak memberikan contoh yang baik dengan tidak lagi merasa terikat pada perjanjian anti-misil balistik yang membatasi uji coba senjata nuklir dan pembuatan senjata nuklir yang baru, serta kebijakan yang sudah lama berlaku, untuk tidak mengeluarkan ancaman “penggunaan pertama” senjata nuklir terhadap negara-negara non-nuklir. Keputusan-keputusan ini telah mendorong Cina, Rusia, dan negara-negara penanda tangan TNP lainnya berbuat sama.

Saya dan presiden-presiden Amerika lainnya yang sudah tahu sejak 1974 mengenai ambisi nuklir India telah menerapkan kebijakan yang konsisten: tidak menjual teknologi nuklir atau memberikan bahan-bakar nuklir tanpa kontrol kepada India atau negara mana pun yang menolak menandatangani TNP. Sekarang kebijakan itu hendak dicampakkan.

Saya yakin pemimpin-pemimpin politik India sama bertanggung jawabnya dalam menangani timbunan senjata nuklir negerinya seperti pemimpin kelima negara yang pertama-tama memiliki senjata semacam itu. Tapi ada perbedaan yang signifikan: kelima negara nuklir yang pertama itu telah menandatangani TNP dan telah menghentikan produksi fissile material untuk pembuatan senjata nuklir.

Para pemimpin India harus memberikan ikrar yang sama dan harus mengikuti langkah negara-negara nuklir lainnya dengan menandatangani Perjanjian Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir. Sebaliknya, mereka malahan menolak seruan ini dan menuntut akses tak terbatas untuk mendapatkan bantuan internasional guna memproduksi fissile material yang cukup untuk membuat 50 bom nuklir setiap tahun, jauh melampaui kemampuan yang diyakini dimiliki India saat ini.

Sementara tuntutan India dapat diterima, mengapa negara-negara penanda tangan TNP yang memiliki teknologi yang sama majunya, seperti Brasil, Mesir, Arab Saudi, dan Jepang–belum lagi negara-negara yang tidak bertanggung jawab–terus menahan diri?

Walaupun kebijakan nuklirnya setidak-tidaknya telah memperoleh persetujuan sementara Amerika, India masih menghadapi dua rintangan lainnya: suatu perjanjian yang bisa diterima dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan pengecualian yang diberikan Kelompok Pemasok Nuklir (NSG), suatu badan beranggotakan 45 negara yang–sampai saat ini–melarang perdagangan nuklir dengan negara-negara yang menolak menerima standar nuklir internasional.

Negara-negara non-nuklir anggota NSG ini adalah Argentina, Australia, Austria, Belarus, Belgia, Brasil, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Siprus, Republik Cek, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Jepang, Kazakhstan, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, dan Ukraina.

Peran negara-negara ini dan IAEA bukan untuk menghalangi India mengembangkan kemampuan nuklir atau bahkan senjata nuklir, melainkan untuk memastikan bahwa India berbuat seperti semua negara-negara bertanggung jawab lainnya di muka bumi dengan menandatangani Pakta Non-Proliferasi dan menerima pembatasan-pembatasan yang pantas lainnya.

Negara-negara nuklir harus menunjukkan kepemimpinan dengan menahan diri dan tidak lagi melanggar pembatasan internasional yang dikenakan di bawah Traktat Non-Proliferasi. Satu demi satu pilihan-pilihan yang mereka buat hari ini akan meninggalkan warisan–kematian atau perdamaian–di masa depan.

*) Hak cipta: Project Syndicate, 2007


Selasa, 18 September 2007

Opini

Bangsa Pintar Tak Cukur Hutan

P. Suhardi

·  Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Kepentingan devisa dan penyerapan tenaga kerja menjadi isu utama pengelolaan hutan di Indonesia akhir-akhir ini. Devisa seolah menjadi penyelamat utama nasib bangsa dan penyerapan tenaga kerja juga menjadi dalil perkembangan ekonomi. Bahkan dikatakan hilangnya hutan alam kita tergantikan dengan devisa besar bagi negara. Salah satu yang dibanggakan adalah kehadiran pabrik pulp.

Lihatlah urutan kehancuran hutan alam kita, dari kerusakan yang tadinya hanya 900 ribu hektare per tahun di awal 1990, kini menjadi 2,8 juta hektare per tahun. Pengelolaan itu juga menafikan bencana alam, seperti gempa, banjir longsor, tsunami pasang, kelaparan, kehilangan budaya, serat hilangnya burung, buah-buahan, rotan, dan musnahnya tanaman obat.

Belum lagi di berbagai tempat terjadi kekurangan air. Di Tarutung, Sumatera Utara, dari 700 mata air menjadi 300 mata air; di Wonosobo, dari 200 menjadi 100 mata air; di Pacitan, dari 900 tinggal 450 mata air; di Gunung Kidul, dari 280 mata air telah hilang 217; dan di Nusa Tenggara Barat, dari 700 tinggal 223. Setiap tahun juga terjadi penurunan permukaan air setengah meter pada sumur di lereng selatan dusun terdepan Gunung Merapi, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

Bencana banjir di hampir 14 negara di dunia baru saja terjadi. Peristiwa ini erat kaitannya dengan begitu hebatnya kerusakan hutan. Selain itu, pembuatan hutan monokultur, seperti hutan akasia atau eucalyptus, akan menurunkan kesuburan tanah serta menyebabkan hilangnya mata air, lenyapnya biodiversity, dan mengakibatkan timbulnya penyakit. Hutan akasia jelas tak mungkin menjadi pengganti hutan alam.

Penulis ingin mengajukan sudut pandang lain. Pengelolaan hutan tropis berbeda cara pengelolaannya dibandingkan dengan daerah subtropis. Sekarang ini sudah ada kecenderungan disamakan, yaitu pengelolaan hutan monokultur, dengan mementingkan produk kayu.

Namun, banyak ahli di Eropa yang belakangan ini justru tersadar dan membangun sistem silvikultur close to nature. Hasilnya diyakini sangat bagus untuk menjaga keseimbangan alam dan produk jangka panjang bagi keselamatan kehidupan.

Karena itu, penanaman modal besar itu seharusnya dilakukan dengan perlindungan regulasi pemerintah, misalnya dengan model selang-seling. Sebagian dibiarkan alami (atau dibangun dengan alami) dan sisanya diberdayakan sesuai dengan keinginan investor.

Pohon yang kita tanam haruslah yang mampu mengalirkan air di bawahnya. Jadi eucalyptus, akasia, atau sawit diselang-seling dengan hutan alam asli, dengan menanam pohon berkualitas dan berumur panjang ataupun pendek. Indonesia akan menjadi surga dengan pohon yang mengalir sungai di bawahnya. Dengan sendirinya akan terjamin pangan, papan, air, dan budaya masyarakat setempat, termasuk sumber ilmu pengetahuan, devisa, dan tersedianya lapangan kerja.

Model itu diharapkan akan menyeimbangkan kebutuhan pulp dan industri kayu lainnya. Model tersebut juga telah penulis kenalkan kepada petani dengan kombinasi karet dan meranti dengan hasil yang sangat baik.

Rakyat Indonesia harus didorong untuk lebih mengkonservasi pohon-pohon berkualitas. Yang paling dianjurkan di antaranya menanam pohon berumur panjang, yakni pohon unggulan kita (dipterocarp), pohon berumur pendek tapi berkualitas, dan jenis-jenis lain sesuai dengan wilayah Indonesia yang sangat luas dan beragam ini.

Produk pangan juga dapat berlimpah kalau jenis pohon asli sesuai dengan habitatnya kita pertahankan. Kita mempunyai produk pangan yang sangat banyak, misalnya sagu, aren, ketela, juga bambu yang masih berlimpah di dalam hutan.

Evaluasi para pakar yang mempelajari keberadaan sagu menyebutkan bahwa ternyata setiap tahun dapat tersedia 6 juta ton. Ini mampu membantu kekurangan sumber pangan beras 2 juta ton yang sedang digalakkan sekarang ini.

Keberadaan pangan, papan, dan energi di dalam hutan juga harus dinilai dengan nama devisa. Kebutuhan energi kita mencapai 1,4 juta barel per hari, sedangkan kita sekarang hanya memproduksi 0,9 juta barel. Kekurangan energi 0,5 juta barel per hari adalah masalah yang harus segera dipecahkan. Penggunaan energi yang berasal dari kayu (ranting ataupun sumber air) yang dapat dikonversi menjadi listrik adalah pemecahan yang sangat pintar.

Kebutuhan kayu berkualitas akan melejit di masa mendatang, dan hanya bangsa pintar yang dapat memanfaatkan peluang ini. Bangsa pintar adalah bangsa yang mampu mencukupi kebutuhan pokok hariannya dengan tetap melestarikan hutan.

Saat ini beberapa provinsi sangat kekurangan kayu konstruksi. Misalnya saja Kalimantan Timur, yang ternyata hanya memenuhi sekitar 30 persen dari kebutuhan industri kayu. Sementara itu, Jambi juga hanya 30 persen, sedangkan Riau ternyata hanya mampu memenuhi 7,4 persen dari total kebutuhan. Karena itu, penanaman kayu untuk konstruksi menjadi sangat mutlak.

Kebutuhan pulp tentu akan sangat bagus kalau seimbang. Pencukuran hutan alam sangat tidak bertanggung jawab, apalagi jika diganti dengan kayu untuk pulp atau sawit. Sebab, sudah pasti mengganggu keseimbangan kebutuhan berjenis-jenis kayu untuk berbagai industri kayu kita.

Pemeliharaan dan konservasi dilakukan terhadap sumber bibit langka, misalnya di Riau, yakni beragam shorea, seperti macroptera, leprosula, hemstleyana, teysmaniana, palembanica, uliginosa, hypochra, javanica, lamellata, sumatrana, macrantha, lepidota, scrabida, conica, dan platocarpa. Jenis-jenis inilah yang secara alami cocok untuk kasus Riau. Ini dapat memakmurkan Riau dan Indonesia, karena kemampuan adaptasi dan kualitas serta kemampuan menjaga biodiversity jenis yang lain dengan sinergi yang baik.

Karena itu, perlu penyelamatan hutan alam yang lebih serius. Pemerintah jangan mempermudah izin hanya karena investor bubur kayu akan mendatangkan devisa. Investor juga diwajibkan melestarikan sumber-sumber pangan, papan, energi, dan air.

Selain itu, pemerintah perlu menciptakan investor jangka panjang. Ini memang memerlukan skema perbankan tersendiri, yaitu sistem perbankan yang mendukung kebutuhan jangka panjang kayu berkualitas dan pusat sumber air.


Selasa, 25 September 2007

Opini

Maskapai Paria di Langit Global

Bachrul Hakim, pengamat transportasi

Jeleknya citra safety (keselamatan) penerbangan di negara kita menyebabkan maskapai penerbangan nasional menjadi paria di langit global. Tidak tanggung-tanggung, maskapai kita dilarang masuk Eropa, diharamkan oleh pemerintah Australia bagi warga negaranya, dimasukkan ke kategori dua oleh Federal Administration of Aviation, otoritas penerbangan sipil Amerika Serikat, dan dimintai klarifikasi oleh otoritas Korea Selatan serta Saudi Arabia.

Terpuruknya citra safety penerbangan Indonesia disebabkan oleh tiga hal. Pertama, kebijakan deregulasi pada 1990-an. Kedua, tidak efektifnya penegakan peraturan safety di dalam negeri. Ketiga, kebijakan baru pemerintah yang menerapkan peringkat kinerja operasional untuk mengukur tingkat safety maskapai nasional.

Deregulasi akhir dekade 1990-an adalah kebijakan yang dibuat untuk kepentingan saat itu. Setelah krisis moneter 1997, banyak maskapai yang melakukan downsizing perusahaan, seperti mengurangi jumlah karyawan dan armada pesawat. Contohnya, Sempati Air gulung tikar dan banyak pesawat berikut awaknya yang tidak terbang. Di satu sisi, kebijakan ini menjadi dewa penolong, tapi di sisi lain meninggalkan ekses yang belum tertanggulangi hingga kini.

Namun, dampak positif kebijakan ini adalah jumlah maskapai dan penumpang naik signifikan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penerbangan niaga Indonesia. Pada 2000 kita hanya mempunyai lima maskapai dan mengangkut sekitar 10 juta penumpang. Angka ini melonjak pada 2006 menjadi 25 maskapai dan 30 juta penumpang. Pada 2010 nanti jumlah penumpang diprediksi mencapai 70 juta orang.

Tapi sayang, prestasi gemilang ini “diimbangi” dengan rekam jejak yang menakutkan di bidang keselamatan. Pada periode 1995-2005, Indonesia mencatat 3,1 kecelakaan pesawat dari satu juta keberangkatan. Angka ini kelihatan kecil, tapi relatif sangat tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata di dunia sebesar 0,89 kecelakaan per satu juta keberangkatan. Artinya, kemungkinan seorang pengguna jasa penerbangan di Indonesia mengalami kecelakaan pesawat adalah hampir 3,5 kali lipat kemungkinan pengguna jasa rata-rata dunia.

Ke depan, kita mempunyai dua pekerjaan besar, yaitu menurunkan indeks accident rate sampai mendekati angka rata-rata dunia serta menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengakomodasi 70 juta pengguna jasa transportasi udara pada 2010.

Penyebab kedua, tidak efektifnya sistem penegakan peraturan safety di dalam negeri. Maskapai yang beroperasi di Indonesia dapat dibagi menjadi empat kelompok besar, yaitu maskapai yang beroperasi di rute internasional, rute padat domestik, rute perintis yang tidak padat, dan maskapai penerbangan sewa.

Dari rentetan kejadian luar biasa (incidents) dan kecelakaan (accidents) yang terjadi pascaderegulasi 1999, kelompok maskapai di rute padat domestik memberi “kontribusi” paling besar. Sebagian dari mereka dikenal sebagai recidivist atas kasus-kasus seperti ban pesawat pecah, tergelincir saat landing, mendapat release atau izin terbang khusus agar bisa terbang kembali sesudah incident tanpa investigasi terlebih dulu, dan bahkan menghapus rekaman suara di dalam black box.

Di sini, kita melihat dengan kasatmata bahwa fungsi pengawasan terhadap operator semakin longgar dan kasus-kasus serupa semakin sering terjadi. Peraturan keselamatan penerbangan bisa dikompromikan dan diselesaikan secara “adat”. Uniknya, kasus menghilangkan nyawa orang, yang merupakan tindak pidana, tidak pernah diberlakukan secara tanggung renteng. Jumlah korban jiwa pada kasus-kasus kecelakaan pesawat terbang, kapal laut, kapal, kereta api, dan bus bisa mencapai angka ratusan jiwa. Kecelakaan yang berulang-ulang dengan sebab yang sama menandakan adanya kesalahan di dalam sistem. Tapi selama ini hanya sopir, masinis, dan nakhoda yang dituntut atas kelalaiannya. Padahal kesalahan ada pada si pembuat kebijakan.

Adapun sebab ketiga, kebijakan pemerintah yang baru, yang memberikan rating kepada semua maskapai, termasuk maskapai penerbangan sewa yang selama ini tidak ikut-ikutan dalam ingar-bingar incidents dan accidents yang terjadi. Kebijakan ini dibuat untuk memperbaiki citra penerbangan nasional dalam hal safety, tapi yang diatur di dalamnya lebih banyak tentang kinerja operasional. Masalah airworthiness atau kelaikan terbang sebagai unsur utama safety, yang bersifat norma dwi-kutub (hitam-putih), telah dicampur-adukkan dengan kinerja operasional yang bersifat qualitative values atau derajat kelancaran/kenyamanan. Kebijakan otorita Indonesia inilah yang dibaca oleh masyarakat penerbangan internasional bahwa, di mata otoritasnya sendiri pun, kinerja semua maskapai penerbangan kita sangatlah buruk.

Dari analisis di atas kita bisa menyimpulkan bahwa masalah keselamatan penerbangan pada khususnya, dan keselamatan transportasi pada umumnya, terjadi karena kebijakan-kebijakan yang tidak komprehensif dan penegakan regulasi yang tidak efektif. Sebagai bangsa yang bermartabat, alangkah eloknya bila kita sadari bahwa keterpurukan ini adalah “dosa” kita bersama, dan menjadi tanggung jawab kita bersama pula untuk mengoreksinya. Solusi kunci adalah pembenahan di dalam negeri, tempat sumber penyakit itu berada. Ini lebih penting daripada berbagai upaya lobi ke luar negeri.

Pengguna jasa di dalam negeri mempunyai hak yang sama seperti rekan-rekannya di Eropa, Australia, Amerika, Korea Selatan, dan Saudi Arabia untuk mendapat perlindungan dari pemerintahnya terhadap bahaya maskapai-maskapai yang potensial menjadi penebar maut. Nyawa pengguna jasa di negeri ini tidak boleh dihargai lebih murah daripada nyawa pengguna jasa di negara lain. Pemerintah kita mempunyai kewajiban yang sama dengan pemerintah negara lain untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi bagi rakyatnya.

Cukup sudah kita mempermalukan diri kita sendiri di atas pentas dunia. Kita ingin agar maskapai-maskapai penerbangan kita secepat mungkin bebas dari ke-paria-annya di angkasa global. Dengan kata lain, jangan sampai maskapai penerbangan nasional beramai-ramai dihindari pengguna jasa penerbangan internasional.


Sabtu, 29 September 2007

Opini

Membangun Kembali Reputasi Komnas HAM

·  Asep Mulyana
Anggota Staf Peneliti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2007-2012 yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat sudah mulai bekerja sejak awal September 2007. Sejak hari pertama mereka bekerja, kantor Komnas HAM tak pernah sepi kedatangan berbagai kelompok masyarakat yang menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Kehadiran anggota Komnas HAM yang diisi oleh muka-muka baru mencuatkan harapan akan kembalinya Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan kredibel. Harapan masyarakat tersebut tak cukup terpenuhi oleh kinerja anggota Komnas HAM periode 2002-2007.

Bagi sebagian kalangan internal, kemerosotan kinerja Komnas HAM dalam satu dekade ini disebabkan oleh kewenangan yang terbatas. Dalam hal pelanggaran HAM, kewenangan lembaga ini hanya mengeluarkan rekomendasi kepada aparat pemerintah dan tidak ada sanksi bagi aparat yang tak acuh terhadap rekomendasi itu. Adapun dalam hal pelanggaran HAM yang berat, kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik masih dianggap kurang serta harus ditingkatkan sebagai penyidik dan penuntut. Pemikiran ini berangkat dari penolakan Kejaksaan Agung menindaklanjuti hasil-hasil penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan Komnas HAM.

Reputasi

Argumen “kewenangan yang terbatas” di atas sebetulnya tidak bisa dijadikan justifikasi atas memburuknya kinerja Komnas HAM. Justifikasi ini mudah dipatahkan dengan fakta bahwa pada awal-awal pendiriannya, Komnas HAM memiliki mandat yang jauh lebih terbatas dan tantangan yang jauh lebih berat. Pada kenyataannya, lembaga ini justru mampu bekerja dan meraih kepercayaan publik dan, dengannya, bisa membangun reputasi yang mengagumkan.

Keterbatasan Komnas HAM pada lima tahun pertama itu meliputi mandat yang jauh lebih terbatas, dukungan sumber daya keuangan yang minim, dan tata organisasi yang belum mapan. Selain itu, Komnas HAM dihadapkan pada tantangan eksternal yang berat, seperti karakter negara yang represif dan pesimisme yang meluas dari kalangan lembaga swadaya masyarakat yang menganggap lembaga ini bagian dari diplomasi pemerintah dalam kasus Timor Timur.

Namun, asumsi itu kemudian terbantahkan. Komnas HAM berani menerobos sejumlah hambatan dalam dirinya dan menegaskan peran dan posisinya untuk membela para korban pelanggaran HAM. Dalam kondisi ketika lembaga-lembaga perwakilan kepentingan dikooptasi oleh negara dan mengalami pembusukan, Komnas HAM akhirnya menjadi satu-satunya lembaga yang bisa merepresentasikan kepentingan masyarakat.

Reputasi Komnas HAM pada lima tahun pertama berdiri dibangun melalui komitmen dan integritas individual yang sangat tinggi. Mereka memaksimalkan mandat yang dimilikinya dengan sungguh-sungguh menangani semua pengaduan masyarakat. Melalui cara inilah para komisioner membangun reputasi dan wibawa hukum lembaga ini, sehingga aparat pemerintah ketika itu sangat memperhatikan rekomendasi Komnas HAM atas kasus-kasus yang diadukan masyarakat.

Namun, fokus para komisioner pada penanganan kasus membuat mereka melupakan satu hal yang penting di masa depan, yaitu membangun fondasi kelembagaan internal yang mandiri dan kuat. Alhasil, reputasi itu dibangun di atas fondasi yang sangat rapuh dan bisa berubah ketika komisioner berganti.

Wibawa hukum

Asumsi di atas tidak meleset. Pada dua generasi berikutnya (1998-2002 dan 2002-2007), Komnas HAM gagal mempertahankan reputasi dan wibawa hukum yang diwariskan generasi sebelumnya. Menjadi ironis karena hal itu terjadi justru di tengah era ketika kebebasan sipil (setelah 1998) menemukan bentuknya. Keberadaan Komnas HAM juga sudah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberikan mandat yang jauh lebih maju.

Kegagalan Komnas HAM mempertahankan reputasinya dalam satu dekade ini disebabkan oleh sekurang-kurangnya dua faktor. Pertama, hilangnya visi Komnas HAM sebagai pengawas kebijakan dan tindakan negara dalam menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill), dan melindungi (to protect) hak asasi manusia. Hal ini mengakibatkan Komnas HAM kehilangan arah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya untuk fokus pada penanganan pelanggaran HAM.

Kedua, ketiadaan visi di atas berimbas pada ketidakmampuan menjadikan lembaga ini independen dalam pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun keuangan, sebagaimana Paris Principles. Dalam dua periode ini terjadi proses integrasi–secara penuh–sistem kepegawaian (termasuk skema penggajian), mekanisme anggaran, hingga struktur organisasi ke dalam rezim birokrasi yang cenderung patrimonial dan memiliki akar historis, kultur, perspektif, dan konteks kerja yang berbeda dengan Komnas HAM. Akhirnya, struktur dan kultur Komnas HAM tak beda dengan birokrasi pada umumnya: penataan yang overlapping, berbelit dalam prosedur, dan lamban dalam pelayanan publik.

Membangun kembali

Anggota Komnas HAM yang baru dihadapkan pada berbagai persoalan, baik tekanan eksternal (tuntutan penyelesaian kasus pelanggaran HAM) maupun aspirasi internal (desakan terciptanya manajemen yang efisien, sehat, dan menyejahterakan). Ada tiga isu penting yang harus dilakukan oleh anggota baru Komnas HAM.

Pertama, pembenahan internal dengan membangun sistem pengelolaan SDM dan keuangan yang independen sebagaimana Paris Principles demi mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM. Kedua, memaksimalkan mandat yang dimiliki dengan berfokus pada pelaksanaan fungsi pemantauan/penyelidikan dan fungsi pengkajian instrumen hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara proaktif menangani dan melanjutkan proses penyelidikan berbagai kasus pelanggaran HAM secara efektif, adil, serta berkepastian hukum dan melakukan kajian atas berbagai produk kebijakan untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang ada sejalan dengan semangat penegakan dan pemajuan HAM.

Ketiga, memperkuat hubungan antarlembaga dengan mengintensifkan komunikasi dengan lembaga-lembaga strategis, seperti presiden, DPR, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Panglima TNI. Hal ini dilakukan demi memudahkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM. Ketiga isu tersebut harus segera dilakukan anggota Komnas HAM secara simultan. Jika para komisioner bekerja dan menyelesaikan tiga isu tersebut, tak perlu waktu lama bagi mereka membangun kembali wibawa dan reputasi Komnas HAM.


Sabtu, 29 September 2007

Opini

Berislam ala Turki

·  Saidiman
Peneliti Muda Yayasan Wakaf Paramadina

Ada yang menarik dari gejolak politik Turki belakangan ini. Kekuatan Islam mulai muncul di Turki terkait dengan kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Recep Tayyep Erdogan, yang disusul oleh terpilihnya tokoh islami Abdullah Gul sebagai presiden menggantikan Ahmed Necdet Sezer. Naiknya kelompok islami disebut-sebut akan menggerus tradisi sekuler yang telah dirintis oleh Mustafa Kemal Ataturk sejak pendirian Turki modern.

Turki adalah sebuah kasus yang sangat unik dalam studi politik dunia. Sejak didirikan pada 1923, Turki menyatakan diri sebagai negara sekuler. Pilihan menjadi negara sekuler ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa unik di tengah hegemoni konservatisme agama masyarakat muslim dunia. Turki, bekas pusat pemerintahan dunia Islam, adalah satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Islam yang menyatakan diri sebagai negara sekuler.

Tidak hanya unik di tengah dunia Islam lain, model sekularisme Turki juga sangat berbeda dengan model sekularisme di negara-negara sekuler lain di mana pun di dunia ini. Turki menerapkan sekularisme secara ketat dengan menerapkan larangan penggunaan simbol-simbol agama di ruang publik. Pada tataran yang paling ekstrem, pemerintah Turki sering kali tampak sebagai rezim antiagama.

Penerapan sekularisme Turki yang sangat ketat diperparah oleh terlibat aktifnya militer dalam pemerintahan dengan alasan untuk mengawal sekularisme. Keterlibatan militer dalam politik akhirnya membawa Turki menjadi negara sekuler-otoriter. Berkali-kali politik Turki harus berhadapan dengan arogansi militer. Selama kekuasaan kaum sekuler-otoriter, interaksi sosial seperti ekonomi, pendidikan, dan politik dikontrol secara ketat.

Dari semua kontrol yang diterapkan oleh pemerintah sekuler Turki, yang paling merasakan akibat buruknya adalah masyarakat islami, yakni mereka yang masih menjaga budaya Islam tradisional. Sekalipun secara struktural Turki dikuasai oleh rezim sekuler, masyarakat dengan ideologi Islam tidak pernah benar-benar hilang. Mereka bergerak di bawah tanah menjadi kekuatan kultural yang setiap saat bisa muncul.

Satu-satunya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat islami Turki adalah kalangan militer yang kerap kali bertindak brutal terhadap semua gerakan sosial yang berbau Islam. Tapi hal tersebut hanya berlangsung sampai 1990-an. Berubahnya sistem ekonomi Turki, yang tadinya tertutup dan dikontrol oleh militer menjadi sedikit terbuka, membuka kesempatan bagi kalangan Islam untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi secara luas. Pemerintah Turgot Ozal yang kemudian benar-benar mengambil kebijakan ekonomi baru bagi Turki membuat masyarakat yang awalnya tertindas secara ekonomi kemudian bangkit secara masif.

Kelompok-kelompok sosial yang bangkit tersebut adalah kalangan Islam. Dengan sistem ekonomi bebas, mereka berhasil masuk ke kancah pertarungan ekonomi tanpa harus khawatir didiskriminasi oleh kekuatan ekonomi terpimpin yang dikuasai kalangan sekuler-militer. Menurut intelektual Turki M. Hakan Yavuz, para pendukung pasar bebas di Turki bukan datang dari kalangan sekuler, melainkan dari kalangan Islam yang secara tradisional masih menjaga seluruh tradisi ritual agama. Kalangan sekuler tidak mendukung gagasan ekonomi liberal (bebas), karena mereka adalah pemegang kekuasaan kontrol ekonomi melalui militer. Itulah sebabnya, di Turki, kalangan Islamlah yang sangat getol memperjuangkan bergabungnya Turki dengan Uni Eropa.

Para pelaku ekonomi muslim Turki masuk ke kancah pasar bebas dengan tidak meninggalkan tradisi Islam itu sendiri. Bahkan mereka kerap kali menggunakan simbol-simbol “Islam” dalam pelbagai transaksi ekonomi liberal atau kapitalis tersebut. Mereka menjadikan segala ritual dan simbol Islam sebagai komoditas yang sangat penting. Busana muslim bahkan menjadi salah satu komoditas penting di kalangan masyarakat Islam Turki. Dalam hal ini, Islam tidak hanya menjadi agama, tapi juga menjadi komoditas ekonomi.

Prinsip seperti ini didukung sepenuhnya oleh kalangan agamawan. Bahkan mereka menetapkan bahwa prinsip ekonomi Islam sangat sesuai dengan prinsip ekonomi kapitalis, yakni perdagangan bebas. Muhammad bahkan dijadikan rujukan utama dalam aktivitas perdagangan bebas tersebut. Muhammadlah yang memberi contoh bahwa perdagangan harus dilakukan antarnegara secara bebas. Hakan Yavuz menyebut fenomena ini dengan istilah The Islamic Ethics and the Spirit of Capitalism (sebagai perbandingan dengan karya klasik Max Weber, The Protestan Ethics and the Spirit of Capitalism).

Berangkat dari penerapan sekularisme secara brutal dan unik, masyarakat muslim Turki tumbuh secara unik pula. Mereka tidak sepenuhnya membenci sekularisme, tapi menawarkan cara pandang baru, baik terhadap sekularisme ala Turki maupun terhadap tradisi keislaman itu sendiri. Mereka mengusung sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam (agama atau tradisi), tapi pada saat yang sama tidak melupakan prinsip kebebasan. Kebebasan bahkan dimaknai secara teologis sebagai sebuah perintah yang esensial di dalam agama itu sendiri. Jika banyak kalangan Islam merindukan terbentuknya sebuah masyarakat Islam tapi sekaligus modern, barangkali Turki bisa menjadi salah satu contoh yang cukup baik.


Jum’at, 28 September 2007

Opini

Berislam ala Turki

Saidiman, peneliti Muda Yayasan Wakaf Paramadina

Ada yang menarik dari gejolak politik Turki belakangan ini. Kekuatan Islam mulai muncul di Turki menyusul kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Recep Tayyep Erdogan, yang disusul oleh terpilihnya tokoh Islami Abdullah Gul sebagai presiden menggantikan Ahmed Necdet Sezer. Naiknya kelompok Islami disebut-sebut akan menggerus tradisi sekuler yang telah dirintis oleh Mustafa Kemal Ataturk sejak pendirian Turki modern.

Turki adalah sebuah kasus yang sangat unik dalam studi politik dunia. Sejak didirikan pada 1923, Turki menyatakan diri sebagai negara sekuler. Pilihan menjadi negara sekuler ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa unik di tengah hegemoni konservatisme agama masyarakat muslim dunia. Turki, bekas pusat pemerintahan dunia Islam, adalah satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Islam yang menyatakan diri sebagai negara sekuler.

Tidak hanya unik di tengah dunia Islam lain, model sekularisme Turki juga sangat berbeda dengan model sekularisme di negara-negara sekuler lain di mana pun di dunia ini. Turki menerapkan sekularisme secara ketat dengan menerapkan larangan penggunaan simbol-simbol agama di ruang publik. Pada tataran yang paling ekstrem, pemerintah Turki sering kali tampak sebagai rezim antiagama.

Penerapan sekularisme Turki yang sangat ketat diperparah oleh terlibat aktifnya militer dalam pemerintahan dengan alasan untuk mengawal sekularisme. Keterlibatan militer dalam politik akhirnya membawa Turki menjadi negara sekuler-otoriter. Berkali-kali politik Turki harus berhadapan dengan arogansi militer. Selama kekuasaan kaum sekuler-otoriter, interaksi sosial seperti ekonomi, pendidikan, dan politik dikontrol secara ketat.

Dari semua kontrol yang diterapkan oleh pemerintah sekuler Turki, yang paling merasakan akibat buruknya adalah masyarakat Islami, yakni mereka yang masih menjaga budaya Islam tradisional. Sekalipun secara struktural Turki dikuasai oleh rezim sekuler, masyarakat dengan ideologi Islam tidak pernah benar-benar hilang. Mereka bergerak di bawah tanah menjadi kekuatan kultural yang setiap saat bisa muncul.

Satu-satunya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Islami Turki adalah kalangan militer yang kerap kali bertindak brutal terhadap semua gerakan sosial yang berbau Islam. Tapi hal tersebut hanya berlangsung sampai 1990-an. Berubahnya sistem ekonomi Turki, yang tadinya tertutup dan dikontrol oleh militer menjadi sedikit terbuka, membuka kesempatan bagi kalangan Islam untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi secara luas. Pemerintah Turgot Ozal yang kemudian benar-benar mengambil kebijakan ekonomi baru bagi Turki membuat masyarakat yang awalnya tertindas secara ekonomi kemudian bangkit secara masif.

Kelompok-kelompok sosial yang bangkit tersebut adalah kalangan Islam. Dengan sistem ekonomi bebas, mereka berhasil masuk ke kancah pertarungan ekonomi tanpa harus khawatir didiskriminasi oleh kekuatan ekonomi terpimpin yang dikuasai kalangan sekuler-militer. Menurut intelektual Turki M. Hakan Yavuz, para pendukung pasar bebas di Turki bukan datang dari kalangan sekuler, melainkan dari kalangan Islam yang secara tradisional masih menjaga seluruh tradisi ritual agama. Kalangan sekuler tidak mendukung gagasan ekonomi liberal (bebas), karena mereka adalah pemegang kekuasaan kontrol ekonomi melalui militer. Itulah sebabnya, di Turki, kalangan Islam-lah yang sangat getol memperjuangkan bergabungnya Turki dengan Uni-Eropa.

Para pelaku ekonomi muslim Turki masuk ke kancah pasar bebas dengan tidak meninggalkan tradisi Islam itu sendiri. Bahkan mereka kerap kali menggunakan simbol-simbol “Islam” dalam pelbagai transaksi ekonomi liberal atau kapitalis tersebut. Mereka menjadikan segala ritual dan simbol-simbol Islam sebagai komoditas yang sangat penting. Busana muslim bahkan menjadi salah satu komoditas penting di kalangan masyarakat Islam Turki. Dalam hal ini, Islam tidak hanya menjadi agama, tapi juga menjadi komoditas ekonomi.

Prinsip seperti ini didukung sepenuhnya oleh kalangan agamawan. Bahkan mereka menetapkan bahwa prinsip ekonomi Islam sangat sesuai dengan prinsip ekonomi kapitalis, yakni perdagangan bebas. Muhammad bahkan dijadikan rujukan utama dalam aktivitas perdagangan bebas tersebut. Muhammad-lah yang memberi contoh bahwa perdagangan harus dilakukan antarnegara secara bebas. Hakan Yavuz menyebut fenomena ini dengan istilah The Islamic Ethics and the Spirit of Capitalism (sebagai perbandingan dengan karya klasik Max Weber, The Protestan Ethics and the Spirit of Capitalism).

Berangkat dari penerapan sekularisme secara brutal dan unik, masyarakat muslim Turki tumbuh secara unik pula. Mereka tidak sepenuhnya membenci sekularisme, tapi menawarkan cara pandang baru, baik terhadap sekularisme ala Turki maupun terhadap tradisi keislaman itu sendiri. Mereka mengusung sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam (agama atau tradisi), tapi pada saat yang sama tidak melupakan prinsip kebebasan. Kebebasan bahkan dimaknai secara teologis sebagai sebuah perintah yang esensial di dalam agama itu sendiri. Jika banyak kalangan Islam merindukan terbentuknya sebuah masyarakat Islam tapi sekaligus modern, barangkali Turki bisa menjadi salah satu contoh yang cukup baik.


Jum’at, 28 September 2007

Opini

Mendobrak Tabu Demokrasi

Muhammad Habash, Direktur Islamic Studies Center di Damaskus*)

Saya sering diundang para pejabat agama di negara-negara Teluk dan Arab Saudi untuk menghadiri konferensi-konferensi yang mereka selenggarakan guna mendorong masyarakat mengikuti ajaran dan hukum Islam, seraya menghindari setiap debat yang berkaitan dengan politik atau hak politik. Hak politik, demikian kata tuan rumah saya, dijaga penguasa, dan semuanya mengikuti ajaran dalam Al-Quran.

Tapi baru-baru ini datang undangan dari Faisal Center for Islamic Research and Studies yang meminta saya berbicara mengenai demokrasi, atau good governance menurut istilah para peserta. Sampai akhir-akhir ini, topik semacam ini tabu dibicarakan di Arab Saudi, tempat rezim yang berkuasa tidak mengizinkan sedikit pun debat politik, dan menyuruh masyarakat mendengar, mematuhi, serta menyerahkan saja segala urusan pemerintahan kepada para penguasa negara.

Jelas tujuan para penyelenggara konferensi adalah membangkitkan kembali debat agama dan politik agar ditemukan suatu jalan tengah antara ajaran Islam dan demokrasi. Saya berargumentasi bahwa, seperti diakui banyak ulama, yurisprudensi Islam itu sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Setiap negara yang telah memilih demokrasi sebenarnya sudah mendekati tujuan persamaan hak dan keadilan sosial seperti yang dianjurkan Islam.

Demokrasi menderita di dunia Islam karena kesangsian mengenai segala sesuatu yang datang dari Barat, terutama Amerika Serikat. Demikianlah, banyak pemimpin di kawasan ini memandang upaya demokratisasi sebagai bentuk baru kolonialisme atau imperialisme terselubung. Tapi keraguan-raguan memeluk demokrasi ini sebenarnya bukan semata-mata karena kekhawatiran akan hegemoni Barat. Terdapat sengketa falsafah yang dalam mengenai demokrasi itu sendiri.

Beberapa pemikir Islam mengemukakan ada kontradiksi tak terhindarkan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Barat. Mereka mengatakan bahwa Islam mensyaratkan ketundukan kepada kehendak Tuhan, sementara demokrasi secara tidak langsung mensyaratkan ketundukan kepada kehendak rakyat. Pandangan semacam ini jelas tercantum dalam tulisan-tulisan Sayid Qutub, yang memandang parlemen sebagai suatu lembaga yang menghalangi seseorang menunjukkan ketundukannya kepada perintah Tuhan.

Namun, pemahaman yang dikemukakan Qutub ini bertolak belakang dengan praktek yang dilakukan Nabi Muhammad, yang mendirikan negara pertama yang riil di Jazirah Arab dengan mendeklarasikan konstitusi Madinah bahwa, “Muhammad dan Yahudi Bani-Auf (yang merupakan warga Madinah pada waktu itu) merupakan satu ummah.” Demikianlah, hubungan sosial didasarkan atas persamaan dan keadilan, bukan atas keyakinan agama.

Sesungguhnya perjanjian politik paling penting yang pernah diadakan Nabi Muhammad, yakni Perjanjian Hudaibiah antara ummah yang baru dibangunnya dan para pemimpin Quraish (suku yang dominan di Mekah pada waktu itu), dengan jelas menyatakan bahwa “setiap orang bebas mengikuti Muhammad atau Quraish”. Banyak suku nonmuslim, seperti Kristen Nagran, Yahudi Fadk, dan Khoza’a penyembah berhala, ikut Muhammad dan menjadi bagian dari umat Islam. Semua suku muslim dan nonmuslim punya hak dan kebebasan yang sama, dan memperoleh perlindungan negara. Yang paling penting, Mekah kemudian dibuka untuk melindungi kaum penyembah berhala Khoza’a dari serangan kaum Quraish.

Jadi bukan niat Muhammad membangun suatu negara teokratis atau negara agama di bawah perintah mullah. Beliau membangun suatu negara sipil yang demokratis tempat masyarakat hidup setara dalam hak dan kewajiban. Saya yakin bahwa mempertemukan pemahaman yang benar mengenai Islam dengan demokrasi akan membawa kita kepada kesadaran sepenuhnya akan kekayaan eksperimen Islam tersebut. Ia juga bisa meningkatkan vitalitas eksperimen demokrasi dengan lebih mendekatkannya kepada jalan muslim. Tapi arus utama Islam harus lebih dulu menyadari pentingnya reformasi demokrasi, yang mungkin tercapai hanya bila kita dengan jelas memahami risalah Muhammad yang menjanjikan solusi sejati di setiap waktu dan di mana pun.

Walaupun didirikannya pusat-pusat studi yang membahas konsep demokrasi Islam mencerminkan terjadinya evolusi alamiah dalam pemikiran Islam, keberadaannya ini bukan tanpa tantangan. Sebenarnya, dalam suatu sesi yang saya hadiri, Sheik Ahmad Rageh dari Universitas Al-Imam bereaksi keras terhadap pandangan Salah Edeen Al-Jorashi, seorang peneliti dari Tunisia. “Bagaimana Anda bisa mengharapkan kami akan menerima kebebasan keyakinan di dalam Islam? Ia adalah sesuatu yang ada hanya dalam ilusi Anda. Kami percaya akan agama yang tidak kenal tawar-menawar dalam soal hak atau ragu-ragu dalam soal keyakinan. Kami percaya akan agama yang memerintahkan kami membunuh orang-orang yang murtad. Tidak ada tempat dalam ummah kami bagi orang-orang yang murtad atau berhati dengki.”

Sulit bagi saya memahami bagaimana Sheik Rageh bisa melupakan (atau mengabaikan) ayat-ayat dalam Al-Quran yang dengan jelas memerintahkan kita justru berbuat sebaliknya: “Jangan ada paksaan dalam agama”; “Engkau bukan seseorang yang ada untuk mengatur urusan mereka”; “Kami tidak mengutusmu sebagai penentu urusan mereka”; dan, “Katakan, ‘Kebenaran itu datang dari Tuhanmu,’ biarkan mereka yang mau percaya, percaya, dan biarkan yang mau menolak, menolak.”

Banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang membawa pesan toleransi dan kebebasan. Tambang yurisprudensi Islam itu sangat kaya, tapi masalahnya adalah bagaimana kekayaan itu digunakan. Seperti kata orang-orang Arab dahulu kala: “Pilihan seseorang itu merupakan sepenggal akal-budinya.” Perjuangan di dunia Islam saat ini adalah perjuangan merebut sepenggal akal-budi muslim itu. *

*) Hak Cipta: Project Syndicate, 2007


Kamis, 27 September 2007

Opini

Proyek Sertifikasi dan Demoralisasi

Satya Sandhatrisa Gunatmika, KOORDINATOR EDUCATION WATCH

Program sertifikasi guru sebagai syarat bagi guru memperoleh tunjangan sebesar satu kali gaji pokok telah berlangsung di berbagai daerah. Penyelenggara ujian sertifikasi adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Departemen Pendidikan Nasional karena memiliki kelayakan dalam menguji standar kompetensi para guru.

Target Departemen Pendidikan Nasional untuk 2007, ada 450 ribu guru di seluruh wilayah di Indonesia yang akan mengikuti ujian sertifikasi. Syarat-syarat peserta sertifikasi guru didasari masa kerja, golongan kepangkatan, dan tingkat kesarjanaan. Dengan demikian, yang berhak mengikuti ujian sertifikasi rata-rata para guru golongan III-D/IV-A dengan masa kerja minimal 20 tahun.

Namun, dalam implementasi, syarat-syarat ujian seleksi sertifikasi menimbulkan banyak masalah dan protes dari kalangan para guru. Syarat sertifikasi dianggap memberatkan para guru, karena para guru dituntut pula melengkapi syarat-syarat administratif sebagai dasar perolehan poin untuk lulus ujian sertifikasi. Seperti poin dalam uji kompetensi sosial, yakni para guru harus mendapat pengakuan lingkungan domisili sebagai anggota masyarakat yang aktif dalam kegiatan lingkungan (RT/kelurahan/PKK, dan lain-lain).

Demikian juga para guru dibebani kewajiban pengumpulan poin sertifikasi yang sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan tugas mengajar. Contohnya, para guru harus memiliki pengalaman beraktivitas dalam kegiatan intellectual exercise, seperti mengikuti seminar, workshop, dan training. Atau juga para guru harus menjadi pembina pramuka, organisasi siswa intra sekolah, dan yang lainnya.

Beratnya syarat administratif sebagai sarana pengumpulan poin-poin penilaian untuk lulus ujian sertifikasi yang minimal harus mencapai nilai 800 menyebabkan terjadinya praktek kecurangan kolektif yang dilakukan oleh para guru. Selain itu, banyak kasus kolusi dalam penentuan guru yang akan mengikuti ujian seleksi sertifikasi. Banyak guru melakukan protes melalui media massa karena merasa diperlakukan tidak adil dalam tata urut sertifikasi.

Kecurangan kolektif yang dilakukan banyak guru antara lain pemalsuan piagam penghargaan, pemalsuan tanda hadir dalam kegiatan seminar atau training, dan pemalsuan dalam alokasi jam mengajar. Hal tersebut sangat memprihatinkan mengingat para guru yang seharusnya menjadi sosok panutan kejujuran telah berubah menjadi sosok yang tidak berintegritas.

Alasan para guru yang melakukan kecurangan memang sepintas bisa dipahami secara mendalam. Para guru melakukan kecurangan karena ingin lulus dalam ujian sertifikasi lantaran syarat pengumpulan poin penilaian sangat berat dan tidak mungkin dicapai oleh para guru senior yang sibuk dengan urusan rumah tangga dan kegiatan belajar-mengajar. Demikian kilah sebagian guru yang menganggap sertifikasi adalah wujud keengganan pemerintah menaikkan gaji guru secara kolektif, sehingga segala cara perlu dilakukan agar para guru bisa lulus ujian sertifikasi sehingga memperoleh kenaikan gaji yang lumayan. Minimal guru golongan IV-A, setelah lulus ujian sertifikasi, pendapatannya mencapai Rp 4 juta per bulan.

Ketidakjujuran dan kecurangan yang dilakukan para guru dalam proses seleksi sertifikasi semakin menambah panjang daftar demoralisasi para guru yang selama ini juga memprihatinkan. Para guru yang citranya selama ini sangat baik karena dianggap “pahlawan tanpa tanda jasa” telah melakukan perilaku yang kurang terpuji. Dari kasus membantu atau menjadi joki dalam ujian akhir nasional, menjadi agen pemasaran buku, menyelenggarakan kursus/bimbingan tes dengan iming-iming nilai bagus bagi murid yang mengikuti bimbingan/les, hingga melakukan korupsi anggaran sekolah ketika menjabat pemimpin sekolah. Para guru juga menjadi aktor dalam praktek korupsi-kolusi-nepotisme dalam penerimaan siswa baru melalui konsep bina lingkungan, juga menjadi subyek pemanipulasi nilai untuk menyelamatkan kelulusan siswa.

Demoralisasi para guru–meski masih banyak guru yang berintegritas moral–disebabkan oleh minimnya kesejahteraan para guru dan menguatnya budaya pragmatisme di kalangan para guru. Para guru kini menjadi komponen inti dari proses komersialisasi pendidikan. Para guru mulai terkontaminasi keinginan utama mencari kemakmuran dibanding sebagai agensi intelektual dan pendidik moral bagi siswa.

Budaya pragmatisme di kalangan guru semakin tampak dari kinerja guru dalam kegiatan belajar-mengajar, yakni para guru tidak lagi mau menggali sumber bahan ajar melalui kegiatan penelitian sosial dan studi pustaka. Para guru lebih memposisikan diri sebagai pentransfer materi pelajaran dibanding sebagai agen edukasi yang dilandasi filosofi moral kemanusiaan.

Hal tersebut harus segera diakhiri. Sertifikasi guru harus dihentikan karena tidak akan pernah menjamin kualitas kompetensi profesi intelektual para guru. Itu sekadar proyek pendidikan berbiaya hampir Rp 2,1 triliun. Para guru butuh peningkatan kesejahteraan, tapi bukan dicapai dengan ujian sertifikasi yang mendiskriminasi guru yang berkualitas.


Kamis, 27 September 2007

Opini

Mencari Calon Presiden Alternatif

Abdul Gafur Sangadji, PEMERHATI POLITIK DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah menyatakan kesediaannya menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2009. Kesediaan itu langsung menggebrak panggung politik. Pembicaraan seputar calon presiden langsung ramai. Sampai saat ini Golkar belum memutuskan calonnya. Meski begitu, Jusuf Kalla sudah merespons kesediaan Megawati itu. Wakil Presiden langsung melakukan pertemuan dengan Agung Laksono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, untuk membicarakan soal calon presiden. Hasilnya, Golkar ada kemungkinan baru mengumumkan calon presidennya enam bulan sebelum pemilu.

Langkah Megawati mulai membuka tabir politik, siapa yang akan berlaga pada pertandingan 2009. Paling kurang sejumlah nama mulai ramai dibicarakan. Namun, bila diperhatikan peta politiknya, tampaknya bursa calon presiden masih didominasi wajah-wajah lama yang sudah terbukti gagal. Wiranto ada kemungkinan dicalonkan Partai Hanura. Golkar bisa saja mencalonkan Jusuf Kalla. Sementara itu, Partai Demokrat masih mengunggulkan figur Susilo Bambang Yudhoyono.

Bagaimana dengan Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan? Tampaknya keempat partai terakhir yang saya sebut ini belum memiliki kandidat yang jelas. Kalaupun PAN akan mencalonkan Amien Rais, nilai jualnya tak beda jauh dengan calon-calon yang ada. Amien pernah gagal pada Pemilu Presiden 2004. Karena itu, strateginya, PAN harus mencari figur lain yang layak dijual.

Dari jalur PKS belum ada kader internal yang bersinar. Kualitas kader-kadernya belum cukup mumpuni untuk tampil sebagai calon presiden. Dengan demikian, tampak PKS belum siap memasang nama Hidayat Nur Wahid sebagai calon presiden. Jika demikian adanya, PKS punya pilihan strategis, yakni bergabung dengan partai lain untuk mengusung pasangan calon presiden tertentu. Bisa saja Hidayat Nur Wahid dipasangkan dengan Megawati atau dengan kandidat lain yang dinilai layak. Sementara itu, PKB belum mematok calon presidennya. Di partai berbasis Nahdliyin ini, figur Abdurrahman Wahid memang masih cukup kuat. Tapi mungkinkah Gus Dur dipasang sebagai calon presiden? Tampaknya PKB harus berhitung panjang. PPP juga belum punya gambaran siapa calon presiden yang akan mereka usung.

Dari situ kita sudah bisa menebak nama-nama calon presiden yang akan bertarung pada 2009. Tak ada wajah baru. Semua yang diincar partai-partai adalah wajah lama dengan prestasi yang minim. Bahkan tak sedikit yang pernah memegang jabatan di pemerintahan dan gagal. Kita belum punya calon-calon alternatif yang punya pesona personal yang memukau. Nama Sri Sultan Hamengku Buwono adalah salah satu tokoh alternatif yang barangkali cukup punya pengaruh tradisional di masyarakat Jawa. Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mulai disebut-sebut sebagai calon presiden alternatif.

Konon, guru besar Universitas Indonesia itu sudah didekati tokoh-tokoh partai untuk dipasang sebagai calon presiden. Jimly memang bukan orang partai. Dia nonpartisan, dengan latar belakang keilmuwan yang sangat memadai di bidang politik dan hukum ketatanegaraan. Tapi sayangnya, Jimly tidak memiliki basis dukungan politik yang luas di kalangan partai-partai. Bagaimana dengan Fadel Muhammad? Gubernur Gorontalo ini mulai meramaikan bursa calon presiden alternatif. Dengan pengalaman pemerintahannya yang cukup bagus sebagai gubernur, Fadel punya nilai jual. Tapi Fadel belum tentu didukung Partai Golkar. Surya Paloh, yang belakangan rajin mendekati PDIP, bisa juga menjadi calon presiden alternatif. Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar ini kelihatannya mengincar kursi calon presiden dari Partai Golkar. Tapi, dengan tradisi senioritas yang mapan di Golkar, Surya Paloh ada kemungkinan akan dipaksa melepaskan keinginannya kepada Jusuf Kalla.

Kegagalan partai

Pintu konvensi di Golkar akan dikunci rapat-rapat. Ini dalam rangka mengantisipasi masuknya para pesaing berat Jusuf Kalla. Sistemnya diganti dengan musyawarah nasional. Dari sisi kepentingan Jusuf Kalla, penghapusan konvensi bisa jadi strategi politik yang tepat. Tapi, dari aspek kepentingan partai, penghapusan konvensi bukan langkah yang bagus. Harganya terlalu mahal jika Golkar melepaskan konvensi. Golkar bisa dicap sebagai partai yang tidak konsisten memperjuangkan demokrasi dan praktek politik modern.

Bagaimanapun konvensi adalah mekanisme demokratis yang pertama kali diperkenalkan Golkar. Penjaringan calon presiden lewat pintu konvensi adalah tradisi demokrasi modern yang layak dipertahankan. Sayangnya, konvensi dilihat terbalik oleh Jusuf Kalla. Kubu Jusuf Kalla justru ingin menutup pintu konvensi dari serbuan calon presiden alternatif. Ini logika politik yang benar-benar keliru.

Pada saat yang sama, PDIP belum mampu keluar dari bayang-bayang Megawati. PDIP rupanya terlalu bergantung kepada figur anak Bung Karno itu. Belum ada tokoh alternatif yang bisa bersaing dengannya. Maka ada yang bilang, PDIP sama dengan Megawati. Begitu pula di kalangan Partai Demokrat. Sosok Yudhoyono masih diyakini memiliki magis politik yang kuat. Dengan demikian, tak ada tokoh alternatif yang bisa menggesernya.

Ini pertanda bahwa partai-partai gagal melakukan kaderisasi untuk menghasilkan tokoh-tokoh muda alternatif yang mampu bersaing dengan tokoh-tokoh tua. Sistem politik partai masih bersandar pada tokoh lama. Anak-anak muda kurang diberi porsi peran yang memadai. Kita lihat misalnya di Partai Golkar. Hampir semua yang punya jabatan strategis dan masuk pemerintahan adalah tokoh-tokoh lama yang sudah malang-melintang di dunia politik sejak masa Orde Baru. Di PDIP pun demikian. Tokoh-tokoh teras partai masih diisi angkatan Megawati. Belum ada tokoh muda alternatif.

Padahal sudah saatnya anak-anak muda diberi kesempatan memimpin bangsa ini. Tampilnya Barack Obama sebagai calon presiden Partai Demokrat di Amerika seharusnya memberi inspirasi agar partai politik kita mulai menyiapkan kader-kader mudanya untuk tampil di halaman utama panggung perpolitikan nasional.

Lewat bukunya, The Audacity of Hope (2006), Barack Obama memberi pelajaran berharga bahwa anak muda jauh lebih visioner. Beliau mampu menjadi calon presiden alternatif di Amerika. Dengan segudang gagasannya yang memukau tentang sebuah masa depan Amerika, Barack Obama adalah contoh tokoh muda alternatif di abad ini. Ini yang mestinya juga terjadi di Indonesia. Saatnya sirkulasi elite nasional jangan hanya berkutat pada tokoh-tokoh lama, yang kebanyakan dari mereka sudah terbukti gagal. Indonesia di masa depan membutuhkan calon presiden alternatif dengan gagasan segar. Maka, mulai saat ini, mari bersama-sama mencari calon presiden alternatif.


Selasa, 25 September 2007

Opini

Soeharto dan Estrada

Luky Djani, peneliti Indonesia Corruption Watch

Baru-baru ini pengadilan menjatuhkan putusan atas dua mantan presiden di Asia Tenggara. Soeharto, penguasa otoriter rezim Orde Baru, dinyatakan oleh Mahkamah Agung “menderita” pencemaran nama baik atas pemberitaan majalah Time. Atas pemuatan artikel tersebut, majalah Time dikenai sanksi denda Rp 1 triliun serta harus meminta maaf di media papan atas baik dalam maupun luar negeri.

Ribuan kilometer dari Jakarta, mantan penguasa Filipina yang juga aktor laga beken, Joseph Estrada, dikenai vonis penjara seumur hidup atas penjarahan (plunder) dana publik. Selain itu, Sandiganbayan (pengadilan antikorupsi) melarang Erap–panggilan akrab Estrada–menduduki jabatan publik di tingkat apa pun sampai akhir hayat (Reuters.com).

Investigasi jurnalistik

Kedua otoritas hukum itu menjatuhkan putusan yang bertolak belakang, walau muasal pembongkaran kedua kasus dari hasil investigasi yang dilakukan oleh jurnalis. Terlepas dari tudingan kubu Erap akan intervensi kekuasaan pada proses hukum, yang menarik dicermati adalah kesigapan aparat penegak hukum dalam memproses kasus korupsi.

Ingar-bingar kasus Estrada bermula ketika sekelompok jurnalis independen yang tergabung dalam Philippines Center for Investigative Journalism (PCIJ) pada awal 2000 mulai mengubek-ubek jaring kekuasaan orang nomor satu Filipina tersebut. Investigasi yang dilakukan selama setahun itu memberikan hasil yang mencengangkan.

PCIJ berhasil melacak aset properti, baik yang diatasnamakan Erap, keluarganya, maupun para gundiknya yang tersebar di Filipina. PCIJ membagi rayon wilayah sebagai daerah operasi dengan menggunakan puluhan tenaga relawan. Dari perbincangan penulis dengan pengurus PCIJ beberapa tahun lalu, para sukarelawan sudah nongkrong sejak pagi di kantor-kantor pertanahan, pajak, security and exchange commission serta pemerintah daerah (town hall) guna memperoleh dokumen yang relevan.

Perburuan tersebut membuahkan hasil. Setelah satu per satu dokumen diteliti, terkuak puzzle yang menghebohkan. Properti Estrada dan keluarganya tersebar di penjuru Filipina meliputi rumah, mansion, vila, dan peternakan. Juga kepemilikan beragam perusahaan maupun saham berbagai entitas bisnis (PCIJ.org).

Temuan ini kemudian dibandingkan dengan laporan harta kekayaan Estrada serta dokumen pembayaran pajak. Indikasi awal adalah ketidakcocokan antara harta kekayaan yang jauh melampaui akumulasi penerimaan resmi baik sebagai pejabat publik (Erap memulai karier politik dari anggota dewan perwakilan rakyat daerah, wali kota, sampai presiden) maupun bintang layar lebar dan iklan. Juga ternyata pajak yang dibayarkan jauh lebih kecil dari keharusan.

Tiga laporan investigasi dengan judul “Can Estrada Explain His Wealth?” dirilis pada Juli hingga akhir 2000 serta dimuat dalam situs PCIJ.

Bersamaan dengan itu, Luis “Chavit” Singson, gubernur dari Ilocos Sur, membuat pernyataan bahwa Estrada menerima upeti dari judi jueteng serta penggelapan cukai tembakau. Mendadak sontak, publik Filipina gempar dan skandal ini menjadi komoditas publik. Ujungnya, Estrada menjadi presiden pertama yang dikenai impeachment pada 2001 lalu.

Dalam persidangan selama 6 tahun, akhirnya Estrada terbukti melakukan “penjarahan” dana publik hingga 4 miliar peso (setara dengan Rp 765 miliar). Pengadilan juga memerintahkan Estrada mengembalikan uang Rp 140 miliar serta mansion yang dibangun untuk selirnya (Reuters.com).

Lantas mengapa akhir drama Estrada berbeda dengan drama Soeharto? Walau temuan Time Asia hasil investigasi selama empat bulan di 11 negara sebangun dengan PCIJ, ujungnya bagai bumi dan langit. Jawabannya terletak pada politik pemberantasan korupsi. Di Filipina, segera setelah laporan PCIJ dan pernyataan Singson terkuak, otoritas hukum dan politik segera mengambil tindakan.

Di ranah politik, senat segera membentuk tim investigasi yang menguji apakah Estrada telah melakukan penyimpangan kekuasaan. Didorong oleh tuntutan publik hingga melahirkan people power kedua, putusan politik untuk memberhentikan Estrada dijatuhkan. Sandiganbayan, pengadilan khusus korupsi yang dibentuk oleh Presiden Aquino kala itu, langsung membentuk tim guna memulai proses hukum. Laporan tersebut dijadikan pijakan awal untuk memulai penyidikan. Sedangkan di Indonesia, yang didahulukan oleh penegak hukum adalah kasus pencemaran nama baik, bukannya menelusuri temuan kejanggalan kepemilikan aset ataupun perusahaan. Pun, jangan lupa, MA adalah lembaga lama yang masih belum tuntas direformasi.

Di Indonesia, ada kesan pemberian privilese kepada mantan presiden Soeharto. Proses hukum atas Soeharto menjadi terombang-ambing dengan alasan kesehatan. Sedangkan di Filipina, Estrada dan bahkan Marcos juga pernah dalam kondisi sakit, tapi proses hukum tetap dijalankan.

Yang membedakan Indonesia dari Filipina adalah tiadanya landasan hukum bagi warga untuk dapat memperoleh informasi. Filipina telah memiliki undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik sejak Marcos digulingkan. Dengan adanya payung hukum ini, siapa pun di sana dapat mengakses data pajak, perusahaan, kepemilikan tanah, dan dokumen keuangan publik sehingga kontrol publik dapat terlaksana.

Lagi-lagi, pemberantasan korupsi serta kebebasan pers harus menelan pil pahit. Jika politik pemberantasan korupsi tidak sejalan dengan agenda aksi pemerintah, jangan risi jika Indonesia tetap dikategorikan sebagai surga bagi para koruptor.


Rabu, 26 September 2007

Opini

Mewaspadai Keandalan Transportasi Arus Mudik

Tulus Abadi, ANGGOTA PENGURUS HARIAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA

Ritual tahunan berupa mudik Lebaran tampaknya merupakan keniscayaan yang tak terhindarkan bagi sebagian besar masyarakat perkotaan (urban society). Mudik Lebaran sudah menjadi kohesi sosial dan kultural antara masyarakat perkotaan dan tempat asal-muasal mereka. Jutaan warga kota, tak peduli kaya atawa miskin, akan berjibaku menuju kampung halaman masing-masing.

Beberapa hari mendatang, jutaan masyarakat Indonesia akan melakukan ritual tersebut. Diperkirakan tidak kurang dari 32 juta manusia urban society ini akan menyemut, kembali ke udik mereka. Sebuah konfigurasi mobilitas manusia yang sejatinya hanya tipikal Indonesia. Persoalannya, memobilisasi jutaan manusia dalam waktu singkat bukan perkara gampang. Hiruk-pikuk penyediaan transportasi yang andal selalu menjadi permasalahan klasik yang tak kunjung selesai hingga kini. Apa sajakah masalah klasik itu, khususnya di sektor transportasi darat?

Ketersediaan

Untuk mengangkut pemudik tahun ini, pemerintah menyiapkan 34.406 sarana transportasi umum dengan kapasitas angkut 32,04 juta penumpang. Perinciannya, 33.358 unit bus, 212 rangkaian kereta api, 528 kapal laut, 97 kapal penyeberangan, dan angkutan udara 211 pesawat. Kendati jumlah pemudik mengalami kenaikan 5,6 persen dibanding tahun sebelumnya, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menjamin semua penumpang akan terangkut. Apa yang diklaim Jusman, sebagaimana prosesi mudik tahun lalu, memang bukan pepesan kosong.

Bahkan kini bus dan kereta api kelas ekonomi pun tidak dinaikkan tarifnya oleh pemerintah. Namun, keputusan ini jangan buru-buru diberi apresiasi berlebihan. Sekilas ini merupakan keputusan populis, prorakyat. Tapi fakta berbicara lain, keputusan ini secara empiris belum memberikan manfaat signifikan kepada konsumen. Alasannya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu, pemerintah biasanya gagal mengawasi perilaku operator bus yang acap menaikkan tarif melebihi tarif batas atas (ceiling price) dan batas bawah (floor price) yang telah ditetapkan. Selain itu, klaim pemerintah bahwa pola ceiling price dan floor price akan menguntungkan konsumen–karena akan banyak pilihan tarif–tidak terbukti. Pasalnya, saat peak season seperti ini, semua operator bus menggunakan pola ceiling price, bukan low price (batas bawah). Kenaikan tarif berjalan sangat liar, hukum pasar yang berlaku.

Bahkan potensi pelanggaran hak-hak konsumen bukan hanya pada besaran tarif. Ketika demand begitu tinggi, perilaku curang operator angkutan juga makin kreatif. Salah satunya adalah dengan tidak mengoperasikan bus kelas ekonomi. Mereka lebih enjoy mengoperasikan bus nonekonomi, bisnis, dan eksekutif. Kelas nonekonomi jauh lebih menguntungkan bagi operator angkutan karena sistem tarifnya tidak diregulasi pemerintah (mekanisme pasar). Ceiling price dan floor price tidak berlaku bagi bus kelas nonekonomi. Fenomena seperti ini jelas sangat merugikan konsumen pengguna jasa angkutan. Sebab, tidak semua pemudik berkantong tebal. Lebaran tahun lalu beberapa orang konsumen gagal mudik ke Padang dan kemudian mendemo Menteri Perhubungan hanya karena fulusnya tidak cukup untuk membeli tiket bus nonekonomi. Seharusnya pemerintah memberikan kuota maksimum bagi perusahaan bus dalam mengoperasikan bus kelas nonekonomi. Situasi seperti ini melarang orang miskin mudik.

Keandalan?

Pilar utama transportasi bukan hanya aksesibilitas atau bahkan mobilitas. Ada satu pilar lain yang seharusnya didudukkan pada posisi yang lebih “terhormat”, yaitu pilar keandalan. Inilah titik paling kritis moda transportasi di Indonesia saat ini, apalagi moda transportasi darat. Aspek keandalan, yang bermuara pada aspek keselamatan, pada sektor darat teronggok pada titik nadir. Beberapa bulan terakhir “drama berdarah” transportasi darat menjadi bukti yang tak terbantahkan.

Selain faktor manusia, keandalan teknis bus perlu diwaspadai karena kini hampir semua perusahaan otobus menggunakan spare part kelas dua (bukan orisinal). Hal ini dilakukan untuk menekan biaya operasi yang sangat tinggi, khususnya untuk konsumsi bahan bakar, dan jumlah penumpang reguler yang terus merosot (konon “termakan” oleh eksistensi sepeda motor yang terus menjamur). Dengan menggunakan spare part kelas dua, patut diduga, secara teknis tingkat keandalan kendaraan tidak sepenuhnya laik jalan.

Demikian juga dengan sektor perkeretaapian, lima tahun terakhir tingkat keandalannya tinggal 70 persen, baik untuk gerbong maupun lokomotif. Hal ini terjadi karena, di tengah usia yang rata-rata sudah uzur (di atas 25 tahun), manajemen PT Kereta Api justru menurunkan slot bujet untuk perawatan (maintenance). Sebagaimana yang terjadi pada bus, penurunan bujet untuk perawatan secara teknis akan berdampak pada tingkat keandalan.

Masalah keandalan bukan melulu pada aspek teknis mekanis, melainkan yang lebih penting adalah aspek keandalan manusianya, khususnya pengemudi. Sebab, faktanya, pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas mayoritas adalah human factor (pengemudi). Keandalan para teknisi kereta api juga mengalami hal serupa, penurunan, terutama saat “H plus” (arus balik). Sebab, energi dan fokus perhatian mereka terkuras saat arus mudik (“H minus”). Dengan tingkat keandalan yang serba minim ini, potensi terjadinya kecelakaan menjadi sangat terbuka.

Sepeda motor

Penggunaan sepeda motor sebagai sarana transportasi mudik tampaknya sudah menjadi tren tersendiri, sekalipun untuk jarak yang sangat jauh, misalnya ke Jawa Timur. Fisik dan desain sepeda motor pun dirombak ulang, bak mobil pribadi saja. Selain mengangkut lebih dari dua penumpang, masih ditambah “ornamen” yang berfungsi sebagai bagasi. Pada mudik Lebaran tahun lalu, tidak kurang dari 1,9 juta unit sepeda motor meluncur dari Jakarta menuju ke berbagai wilayah, khususnya Jawa Tengah, DI Yogyakarta, bahkan Jawa Timur. Diperkirakan, jumlah sepeda motor yang digunakan oleh pemudik pada musim mudik Lebaran tahun ini mencapai 2,4 juta unit.

Sejatinya, sepeda motor bukan sarana transportasi yang ideal. Bahkan merupakan tindakan yang sangat membahayakan keselamatan penggunanya jika sepeda motor digunakan untuk jarak jauh. Terbukti, 70 persen korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas adalah pengguna sepeda motor. Menurut data Jasa Raharja, pada 2005 sebanyak 30 ribu nyawa melayang karena kecelakaan lalu lintas, 19 ribu di antaranya adalah pengguna sepeda motor.

Namun, para pengguna sepeda motor tidak bisa dipersalahkan begitu saja. Secara sosiologis, maraknya penggunaan sepeda motor sebagai sarana transportasi mudik sebenarnya merupakan bentuk perlawanan publik. Masyarakat tidak begitu percaya pada aksesibilitas dan keandalan transportasi reguler, khususnya bus dan kereta api. Sekalipun aksesnya tersedia, pelanggaran hak-hak konsumen masih merupakan kelaziman, menyangkut besaran tarif, kepastian waktu berangkat/tiba, kenyamanan, keamanan, bahkan keselamatan. Dalam bahasa yang lain, maraknya penggunaan sepeda motor sebagai sarana transportasi mudik Lebaran lebih merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam menyediakan sarana transportasi publik yang aman, nyaman, andal, dan terjangkau.

Ketersediaan sarana transportasi, apalagi saat peak season seperti sekarang ini, jelas merupakan keharusan. Namun, aspek keandalan, baik sarana-prasarana, kendaraan, maupun sumber daya manusia, bukanlah hal yang bisa dikompromikan. Pemerintah jangan rumongso biso (merasa bisa) mengatasi permasalahan arus mudik jika prosesi arus mudik itu harus ditumbali dengan ratusan nyawa tercerabut sia-sia.


Rabu, 26 September 2007

Opini

Ketika Independensi Wartawan Dipertanyakan

Kaka Suminta, SEKRETARIS UMUM PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA REFORMASI

Di balik berbagai berita yang disajikan media massa akhir-akhir ini, kita melihat munculnya fenomena menarik di kalangan pers, yakni gugatan terhadap independensi wartawan dalam mencari, mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi atau berita. Dua kasus setidaknya dapat mewakili hal tersebut. Pertama, kasus majalah berita mingguan Tempo versus Raja Garuda Mas (RGM), dan kedua, lahirnya kasasi Mahkamah Agung dalam gugatan Soeharto kepada majalah Time Asia.

Ada kesamaan dalam kedua kasus tersebut, yaitu adanya gugatan terhadap independensi wartawan atau media masa dalam pemberitaannya. Untuk kasus pertama, gugatan datang misalnya dari kelompok yang menamakan diri Alumni Keluarga Tempo. Gugatan dilakukan dengan membuat kegiatan diskusi mempertanyakan kebijakan pemberitaan Tempo atas hasil liputan wartawan Metta Dharmasaputra tentang dugaan penggelapan pajak yang dilakukan PT Asia Agri milik grup usaha RGM.

Dalam kasus Time versus Soeharto bahkan sudah bukan merupakan gugatan lagi, tapi berbentuk keputusan Mahkamah Agung yang menghukum Time membayar ganti rugi Rp 1 triliun serta permintaan maaf kepada Soeharto selaku penggugat secara terbuka, karena Time dinilai telah melakukan perbuatan mencemarkan nama baik kepada penggugat, walaupun keputusan tersebut bertentangan dengan dua keputusan peradilan di bawahnya.

Penulis merasa tertarik mengapa gugatan independensi dan keputusan menghukum itu jatuh kepada Tempo dan Time, padahal kita mengetahui bahwa kedua media ini memiliki reputasi yang cukup baik selama ini sebagai media yang banyak menghasilkan laporan dan berita yang bisa dipertanggungjawabkan di tengah hadirnya media massa yang mengalami penurunan nilai jurnalistik akhir-akhir ini, termasuk lahirnya media infotainment dan media yang mengumbar sensasi serta melanggar kaidah serta jurnalistik.

Dengan dasar penilaian yang berimbang, penulis ingin menyoroti gugatan dan keputusan yang diarahkan kepada Tempo dan Time. Dalam dua kasus tersebut, kita melihat adanya kesamaan lain bahwa keduanya berhadapan dengan figur atau lembaga yang cukup kuat. Tempo berhadapan dengan RGM milik Sukanto Tanoto, salah seorang yang pernah dijuluki sebagai orang terkaya di Indonesia. Sementara itu, Time berhadapan dengan Soeharto, mantan presiden yang pernah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa.

Baik Sukanto Tanoto maupun Soeharto tentu saja memiliki potensi kekuasaan dan jaringan serta kekuatan finansial yang sangat bisa mempengaruhi opini publik dan keputusan peradilan lewat berbagai saluran. Hal ini di Indonesia masih menjadi bagian yang belum dapat dieliminasi secara efektif akibat belum terbangunnya akuntabilitas publik kelembagaan, termasuk lembaga peradilan setingkat Mahkamah Agung sekalipun.

Dengan demikian, munculnya gugatan dan keputusan yang mempertanyakan independensi media, dalam hal ini Tempo dan Time, justru menimbulkan tanda tanya besar, sejauh mana kekuasaan dan uang mempengaruhi opini publik dan keputusan peradilan dalam kedua kasus tersebut. Walaupun tentunya kita tetap kritis dan menanggapi secara serius kemungkinan adanya pelanggaran etika jurnalistik pada kedua media itu.

Setelah membaca dua tulisan yang memunculkan perdebatan pada Tempo dan Time, penulis menilai bahwa apa yang dituliskan secara keseluruhan memenuhi kaidah jurnalistik dan cukup berimbang, sehingga gugatan pihak-pihak atas independensi laporan justru perlu dipertanyakan. Ini tanpa menutup adanya berbagai kelemahan dalam setiap laporan wartawan yang disajikan oleh media.

Penulis sepakat bahwa kita harus tetap kritis terhadap media, terutama berkaitan dengan independensi sebagai bagian dari kode etik jurnalistik, tapi kita juga harus berimbang, sehingga gugatan tersebut tidak malah membuat kita tidak independen. Sebab, kita memang perlu mengedepankan kekritisan kita terhadap media untuk kepentingan publik, yang berhak atas kebebasan informasi yang independen dan tidak memihak, sehingga publik mendapatkan informasi yang berkualitas.

Kita juga tidak boleh lupa bahwa dalam laporan Tempo dan Time, ada unsur dugaan kejahatan terhadap negara, yaitu dugaan penggelapan pajak oleh grup RGM serta dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Soeharto ketika masih berkuasa sebagai Presiden RI. Keduanya memiliki potensi merugikan negara, yang dalam pemahaman kita perlu kita klarifikasi sebagai sebuah informasi awal pengusutan dan penuntasan bagi para penegak hukum, sebagaimana amanat reformasi yang digulirkan sejak hampir sepuluh tahun lalu.

Ada baiknya Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan mandat untuk kebebasan pers demi kepentingan publik melakukan kajian dan penilaian, sehingga nantinya akan lahir penilaian sebagai acuan bersama atas gugatan dan hukuman terhadap Tempo dan Time dalam dua laporan yang kini menjadi perdebatan publik itu. Langkah ini perlu diambil sebagai bagian dari upaya menghadirkan pers yang independen dan dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi di negeri ini.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s