Pemikiran Indonesia Oktober 2007 1

Rabu, 03 Oktober 2007

Opini

Pengusiran Orang Miskin dan Ledakan Konflik

Moch. Faried Cahyono

·  PENELITI EKONOMI PADA PUSAT STUDI KEAMANAN DAN PERDAMAIAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Apakah yang sebetulnya terjadi di negeri ini ketika orang miskin dan telantar diusir, sedangkan konstitusi negara mengharuskan melindunginya? Hal memilukan dari sudut pandang moral bernegara itu kembali dipaparkan ke publik ketika media massa memberitakan sejumlah peraturan daerah antiorang miskin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya satu hari menjelang Ramadan.

Banyak ajaran (tidak hanya dari Islam) menyebut peminggiran orang tertindas membuat Tuhan marah dan bala akan datang kepada sebuah bangsa. Bala atau azab akibat peminggiran kaum termiskin oleh negara atau oleh bagian rakyat terkaya sebetulnya bisa dijelaskan secara sosiologis. Bala itu adalah ledakan konflik yang tidak terkendali, bentuknya berupa kerusuhan massa, dengan kaum miskin papa yang marah terlibat akibat terprovokasi.

Mengenai penyebab ledakan konflik, debat sudah lama terjadi antara ahli ekonomi dan ahli politik. Ahli ekonomi berpendapat konflik adalah soal ekonomi, dalam hal ini adanya pengangguran kronis dan kelaparan rakyat kelas bawah. Adapun ahli politik mengatakan penyebab konflik adalah persoalan politik yang tidak terkelola. Namun, secara umum bisa dijelaskan bahwa sebuah ledakan konflik, di antaranya berupa kerusuhan, di satu wilayah atau negara biasanya disebabkan oleh beberapa soal sekaligus. Yang menjadi background meledaknya konflik tentulah persoalan struktural, seperti kemiskinan, keterbelakangan ekonomi, sosial budaya, atau kerusakan lingkungan. Yang tampak di permukaan bisa jadi adalah konflik antaretnis dan agama. Dan trigger konflik sering soal sepele, seperti perkelahian antarpemuda mabuk.

Salah satu riset konflik Indonesia yang paling banyak disebut berkaitan dengan potensi konflik yang tak terkelola dengan baik dan “bersiklus” adalah tentang Kota Surakarta. Di era modern, kota bekas pecahan Kerajaan Mataram Islam ini sudah pernah mengalami kerusuhan masif 11 kali. Kerusuhan terakhir terjadi pada Mei 1998, mengiringi jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaan (M. Hari Mulyadi, Sudarmono dkk, 1999). Dari 11 kerusuhan itu, tercatat kerusuhan yang disebabkan oleh “gesekan etnis Cina-pribumi” mencapai tujuh kali, termasuk dalam peristiwa Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu kerusuhan paling hebat dan intensitasnya lebih besar daripada kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di Jakarta. Yang menjadi pertanyaan para ahli adalah mengapa kerusuhan itu seperti “bersiklus” dan terulang kembali tanpa bisa dicegah atau dihindari.

Beberapa ahli berusaha menjelaskan fenomena runtuhnya rezim otoriter. Di antaranya Zartman (Samarasinghe et al, 1999) mengatakan bahwa runtuhnya kekuasaan otoriter di tingkat pusat biasanya diikuti oleh lenyapnya kontrol di tingkat bawah. Aparat lepas kendali, bahkan di beberapa tempat terlibat konflik. Pada saat itulah kekerasan terjadi. Studi Varsney, Panggabean, dan Tadjudin (Varsney et al, 2004) menunjukkan bahwa dampak konflik tidak sama antara satu daerah dan daerah lain. Ada daerah yang mengalami kerusakan parah, ada yang tidak begitu parah, bahkan banyak daerah yang aman saja. Dampak konflik di dua kota yang secara kultural tampak sama pun bisa berbeda, seperti Yogyakarta dan Surakarta (Cahyono, 2007). Ini karena ada perbedaan kemampuan mengelola konflik pada warga dan para pemimpinnya.

Dari peristiwa Mei 1998 itu, paling tidak ada dua soal pokok yang harus dicatat. Pertama, bahwa peristiwa kerusuhan di daerah hanyalah imbas dari konflik di pemerintah pusat (Jakarta). Daerah-daerah hanyalah korban. Detail-detail menarik 1998 sebetulnya bisa jadi pelajaran. Misalnya, terusirnya para preman Ambon pada 1999 dari Jakarta ternyata menyumbang secara signifikan terjadinya konflik berdarah dan masif serta berlarut-larut di Ambon.

Kedua, soal rakyat yang kesulitan ekonomi menjadi pemicu ledakan konflik (kerusuhan). Karena itu, sepanjang selalu ada konflik di tingkat pusat yang tidak terkelola dan sepanjang rakyat kesulitan ekonomi pada saat konflik, sedangkan konflik tetap mengikuti pola merembes ke bawah, peristiwa kerusuhan seperti yang terjadi di Surakarta dan kota lain akan selalu ada, yang sepertinya membentuk sebuah siklus.

Apakah hubungan seluruh penjelasan teoretis di atas dengan akan terusirnya para gelandangan dan pengemis dari Jakarta? Tentu saja ada. Yang bakal terjadi di Jakarta tahun depan dengan diusirnya gelandangan dan pengemis serta orang miskin akan berdampak ke daerah secara langsung dengan mengalirnya kere ke daerah. Mungkin saja pemerintah daerah di luar DKI akan melakukan kebodohan dan kejahatan yang sama, dengan membuat peraturan daerah sejenis. Dan tidak ada satu pun pemda yang bersedia menerima seorang pun kere. Dengan demikian, apakah semua kere harus dibuang ke laut?

Tentu saja ada jalan untuk memecahkan persoalan ini, dengan kebijakan negara yang benar dan tepat. Tapi bagaimana agar soal pengentasan orang miskin ini tidak jadi ceramah atau wacana saja? Beberapa hal berikut ini layak diperhatikan.

Pertama, pemerintah pusat dan pemda harus memahami bahwa Indonesia adalah satu tubuh. Ibaratnya, jika kepala (pusat/Jakarta) sakit kepala, bagian tubuh yang lain (daerah-daerah) juga akan linu-linu. Karena itu, kebijakan negara atau daerah tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong dan hanya mementingkan kepentingan pusat atau daerah tertentu.

Kedua, Jakarta adalah ibu kota negeri. Maka kebijakan yang dihasilkan Jakarta akan berdampak ke daerah lain, meskipun itu dihasilkan pemda atau gubernur. Karena itu, koordinasi untuk mengentaskan orang miskin sebaiknya diselesaikan dalam konteks seluruh negara, dengan keterlibatan pemda-pemda. Larangan pemerintah pusat terhadap pemda-pemda atas perda antiorang miskin penting agar pengentasan orang miskin jadi masalah bersama.

Ketiga, karena uang beredar di Jakarta amat besar (di atas 70 persen) adalah penyebab datangnya manusia dari semua wilayah Indonesia, persoalan menciptakan pola pemerataan kapital atau dana negara harus dibicarakan dengan sadar dan tidak hanya dibicarakan ketika ada soal politik, seperti ada pemberontakan oleh daerah.

Banyak daerah yang tidak terima wilayahnya dieksploitasi oleh Jakarta dan hanya mendapat remah-remah. Karena itu, konsep yang matang soal bagi hasil yang adil antara pusat dan daerah, juga petunjuk pelaksanaan yang bagus bagi orang daerah dalam penggunaan dana yang didapat dari eksploitasi sumber daya alam, akan ikut menentukan terselesaikannya persoalan orang miskin.

Daerah penghasil pajak atau cukai yang besar, seperti Kediri dan Kudus, tentu layak mendapat bagian dari triliunan rupiah cukai yang mereka setor ke Jakarta. Pangsa yang didapat daerah jenis ini akan dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor produksi yang lain.

Keempat, karena orang miskin yang ada di jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lain berasal dari sektor pertanian, upaya mengembalikan mereka ke sektor pertanian harus dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh. Cara-cara praktis yang sudah banyak diajukan para ahli pertanian, di antaranya mengenalkan kembali petani pada teknologi pertanian organik yang ramah lingkungan dan murah biaya. Semangat untuk kembali menjadi petani benar-benar bisa nyata ada. Sektor perkebunan juga harus digarap agar mampu menyerap tenaga kerja sehingga warga kita tidak harus pergi ke Malaysia menjadi tenaga kerja. Sementara itu, hutan-hutan kita yang gundul tentu saja perlu dipulihkan. Kita memiliki dana reboisasi, dan dengan pendekatan yang tepat, bukan tidak mungkin sektor kehutanan juga akan menyerap tenaga kerja.

Kelima, peran pengusaha, khususnya pengusaha kelas menengah-bawah, amat penting. Mereka tidak boleh jadi sapi perah para politikus lokal. Dalam hal ini, kita layak meniru Cina dan Korea, yang birokrasinya memberikan apresiasi kepada pengusaha yang menyediakan lapangan kerja bagi para penganggur. Bentuk apresiasi adalah pengurangan pajak dan tambahan fasilitas lain. Ini beda dengan di Indonesia ketika para pengusaha pajak yang mencekik dan pungli kelewat batas. Fasilitas yang diberikan seperti di Cina dan Korea secara langsung akan menyebabkan pengusaha senang berbisnis, yang pada gilirannya akan lebih banyak menyerap tenaga kerja, kemudian akan berakibat langsung pada berkurangnya orang miskin di jalan-jalan.

Keenam, dari mana pemerintah mendapat uang jika mengambil dari negeri sendiri adalah haram karena kemiskinan warga? Tentu saja dari kerja sama dengan pihak asing atas eksploitasi sumber daya alam. Sudah waktunya rezim penguasa Indonesia mana pun transparan dan jujur dalam hal manajemen bagi hasil sumber daya alam dengan pihak asing. Kita layak mencontoh Malaysia dan beberapa negara Amerika Latin, yang menjadi lebih kaya karena berani melakukan negosiasi dengan benar atas eksploitasi sumber daya alam, dan tidak ada niat mengabaikan rakyat untuk kepentingan politik sesaat.


Selasa, 02 Oktober 2007

Opini

SOS untuk KPK

Adnan Topan Husodo, Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch

Seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sudah diselesaikan oleh Panitia Seleksi KPK, telah menghasilkan 10 nama. Panitia Seleksi sendiri sudah menyerahkan nama-nama tersebut kepada Presiden, sesuai dengan mekanisme pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Presiden kemudian akan menyerahkan 10 nama tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi III, untuk dilakukan fit and proper test. Idealnya, Komisi III akan memilih 5 terbaik dari 10 nama yang disampaikan Presiden sebagai pemimpin KPK. Tapi apakah sedemikian mudah skenarionya?

Pada awalnya, ada harapan besar kepada Panitia Seleksi KPK untuk dapat menempatkan 10 kandidat terbaik. Terutama karena sifat akomodatif Panitia Seleksi terhadap masukan yang datang dari berbagai kelompok masyarakat. Sejak awal keinginan panitia untuk melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan atas proses seleksi memberikan sebuah optimisme bahwa penyaringan pemimpin KPK jilid II akan lebih baik hasilnya jika dibandingkan komposisi pemimpin KPK jilid I.

Namun, nyatanya, proses yang baik tidak selamanya menghasilkan pilihan yang diharapkan. Di antara 10 nama pilihan Panitia Seleksi itu ternyata tersimpan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menghancurkan harapan publik bahwa pemberantasan korupsi akan semakin efektif.

Masalah ini dimulai dari sebuah persepsi yang sangat keliru, jika tidak dibilang abai, bahwa komposisi pemimpin KPK mengandaikan adanya kuota. Kuota atau dalam bahasa lain disebut politik afirmasi terutama kuat bercokol dalam benak beberapa anggota Panitia Seleksi yang berangkat dari penafsiran atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat dalam penjelasan UU KPK. Adanya unsur pemerintah diperkuat oleh Pasal 21 ayat 4 UU dimaksud, yang mengatakan bahwa pemimpin KPK adalah penyidik dan penuntut umum yang kemudian ditafsirkan sebagai kejaksaan dan kepolisian.

Karena adanya kuota tersebut, dalam proses seleksi calon pemimpin KPK jilid II, di antara 10 nama kandidat harus ada yang berlatar belakang kepolisian dan kejaksaan. Persoalannya menjadi sangat kontradiktif mengingat pertimbangan dasar bagi Panitia Seleksi dalam memilih kandidat adalah pada track record atau rekam jejak.

Dengan adanya kuota, mau tidak mau Panitia Seleksi sebenarnya telah menempatkan catatan rekam jejak calon sebagai pertimbangan yang tidak terlalu penting. Pilihannya kemudian hanya sebatas, mana yang paling baik di antara satu jaksa dan jaksa yang lain, di antara satu polisi dan polisi yang lain.

Jika kesemuanya memiliki catatan buruk, Panitia Seleksi KPK harus mengambil yang terbaik di antara yang paling buruk. Proses seperti inilah yang kemudian menyisakan petaka bahwa ada beberapa kandidat yang memiliki catatan jejak rekam buruk tapi tetap dimajukan sebagai kandidat.

Sebenarnya, jika Panitia Seleksi konsisten dengan alat saring yang bernama rekam jejak, 10 nama terbaiklah yang muncul. Kondisi ideal ini akan menyulitkan Komisi III DPR RI, yang akan melakukan fit and proper test, untuk bermanuver. Namun, dengan hasil Panitia Seleksi saat ini, kemudian ada yang mempercayai bahwa Komisi III akan memilih yang paling baik di antara 10 nama yang disodorkan Panitia Seleksi, lebih baik segera bangun dari mimpi indahnya.

Selain persoalan kuota yang melahirkan kecemasan publik, tampaknya Panitia Seleksi juga tidak tuntas dalam melihat kebutuhan KPK ke depan. Hasil evaluasi terhadap kinerja KPK jilid I telah dengan gamblang menjelaskan bahwa tidak ada satu pun aparat penegak hukum yang kasusnya diproses oleh KPK selama kurun waktu penegakan hukum. Sulit untuk mengatakan bahwa hal itu bukan karena faktor adanya unsur jaksa dan polisi dalam komposisi pemimpin KPK.

Jika kita coba kembali merujuk pada semangat dasar lahirnya KPK, dari sana alasan lahir untuk menolak unsur jaksa dan polisi sebagai pemimpin KPK. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan UU KPK, lahirnya KPK merupakan langkah progresif untuk menempatkan pemberantasan korupsi pada lembaga yang independen dan memiliki kewenangan extraordinary, mengingat pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum lainnya tidak berjalan efektif. Bahkan lebih jauh pemberantasan korupsi oleh kejaksaan dan kepolisian telah melahirkan bentuk korupsi lainnya, yakni judicial corruption.

Karena itu, salah satu mandat utama KPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 UU KPK, adalah melakukan pemberantasan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Hal ini menjadi suatu langkah yang paling penting jika dalam kurun waktu tertentu target yang harus dicapai oleh KPK adalah mengembalikan efektivitas penegakan hukum. Tapi, jika sampai berakhirnya tugas pemimpin KPK jilid I tidak ada upaya apa pun untuk membersihkan institusi penegak hukum lain, sebenarnya KPK dapat dianggap gagal dalam menjalankan misi besarnya.

Jikapun ada unsur dari kejaksaan dan kepolisian yang dianggap paling baik untuk menjadi pemimpin KPK, itu juga merupakan langkah yang salah. Untuk saat ini, orang-orang seperti itu justru sangat dibutuhkan oleh korpsnya sendiri dalam rangka membenahi kondisi internal kejaksaan dan kepolisian. Jika orang-orang terbaik dari kejaksaan dan kepolisian justru harus ditempatkan di KPK, hal itu sama artinya dengan memperpanjang masa bagi bercokolnya budaya koruptif di institusi mereka sendiri.

Apalagi kemudian jika yang dipilih adalah bukan orang terbaik dari mereka. KPK yang memiliki target besar untuk memberantas korupsi secara extra ordinary hanya akan kembali mengalami nasib sama, atau bahkan lebih buruk, ketimbang kinerja pemimpin KPK jilid I. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban Panitia Seleksi KPK sebagai pihak yang dipercaya Presiden untuk menyaring kandidat adalah membuat KPK jilid II jauh lebih efektif dibandingkan dengan KPK jilid I.

Namun, tampaknya kini yang terjadi justru sebaliknya. Panitia Seleksi KPK telah memberikan bola liar kepada Komisi III DPR RI untuk memilih kandidat yang sesuai dengan selera politik mereka. Kita tidak menganggap bahwa semua anggota Komisi III memiliki agenda politik tertentu, tapi dalam fit and proper test nanti yang akan menang adalah yang paling kuat, bukan yang paling baik.

Jika yang terpilih nanti adalah kandidat dengan nilai integritas yang paling rendah, tampaknya masyarakat perlu meninjau ulang harapan bahwa KPK adalah institusi yang bisa diharapkan untuk memberantas korupsi secara lebih baik. Kita saat ini sedang berhitung atas apa yang sudah dimulai oleh Panitia Seleksi KPK, akankah kandidat yang memiliki cacat integritas kelak menjadi pemimpin KPK. Jika benar adanya, saat ini kita harus sudah mulai berteriak, SOS untuk KPK. Menyedihkan, bukan?


Selasa, 02 Oktober 2007

Opini

Ketika Pejabat Barat Mengunjungi Jakarta

Smith Alhadar, penasihat pada The Indonesian Society for Middle East Studies

Untuk mengisolasi Iran, sudah selama dua tahun terakhir Amerika Serikat terus melancarkan diplomasi terhadap negara-negara yang duduk di The International Atomic Energy Agency (IAEA) dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, terkait dengan program nuklir Iran. Dalam sorotan ini, perlu diperhatikan kunjungan beberapa pejabat Barat pada tahun ini ke Indonesia, yang bertujuan mengesahkan pelaksanaan sanksi-sanksi yang lebih berat lagi terhadap Iran.

Dalam Dewan Keamanan PBB ada elemen-elemen yang berupaya keras agar segera diadakan sidang untuk memutuskan langkah berikut apa yang akan diambil Dewan Keamanan jika Iran bergeming pada posisinya. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dan sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam serta anggota utama Gerakan Non-Blok, dukungan Indonesia, yang kini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sangat signifikan. Dukungan Indonesia akan melemahkan anggota Gerakan Non-Blok lainnya di Dewan Keamanan PBB dan menjadi simbol dukungan Dunia Islam dan Gerakan Non-Blok terhadap posisi Amerika. Washington memang sangat intens melobi negara anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Indonesia, karena sebagian anggota Dewan Keamanan, seperti Cina dan Rusia, tidak menyetujui sikap Amerika yang berbahaya dan tidak adil itu.

Sanksi yang akan dijatuhkan nanti–kalau kesepakatan Iran-IAEA yang dibuat pada 23 Agustus lalu di mana Iran akan menjawab hal-hal yang menjadi pertanyaan IAEA selama ini gagal–akan merupakan sanksi tambahan kedua. Resolusi Nomor 1747 merupakan sanksi tambahan pertama terhadap Iran setelah Resolusi 1737 (Desember 2006), yang mendesak Teheran menghentikan aktivitas pengayaan uraniumnya, diabaikan Iran. Iran memang pantang menghentikan kegiatan pengayaan uranium untuk keperluan pembangkit tenaga listrik, penelitian kedokteran, pertanian, dan sebagainya, yang dibenarkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Memang pengayaan uranium dapat menghasilkan tenaga listrik yang sangat diperlukan Iran saat ini, tapi pada kadar pemurnian yang tinggi dapat juga dijadikan senjata nuklir. Amerika, Israel, dan sekutu Eropa-nya selalu menyatakan keprihatinannya atas program nuklir Iran yang dikatakan hanya kedok untuk membuat senjata di kemudian hari, kendati IAEA, yang berwenang secara teknis mengawasi program nuklir negara-negara di dunia, menyatakan tidak ada indikasi Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Hanya ada beberapa pertanyaan penting terkait dengan program nuklir Iran yang masih harus diklarifikasi oleh Iran. Laporan agen rahasia Amerika (CIA) pada November 2006 juga menyatakan hal yang sama dengan IAEA.

Amerika dan sekutunya tampaknya tidak benar-benar khawatir atas program nuklir Iran. Sebab, selain laporan IAEA dan CIA, Iran juga bekerja penuh dengan IAEA, membiarkan 2.000-an anggota IAEA melakukan inspeksi rutin setiap hari di seluruh situs nuklir Iran. Iran juga menandatangani Protokol Tambahan. Lebih jauh Iran menawarkan pembentukan konsorsium yang dikelola negara-negara yang berminat dan diketuai Prancis. Alhasil, Iran telah berusaha menghilangkan kekhawatiran dan membangun kepercayaan komunitas internasional. Tapi semua itu sia-sia. Amerika, yang berambisi membangun Pax Americana–yang mengharuskannya mengontrol energi Timur Tengah khususnya–melihat Iran sebagai faktor pengganggu impian Amerika itu. Juga untuk melindungi Israel yang ingin mendominasi Timur Tengah. Memang Iran kini merupakan negara Timur Tengah paling berpengaruh di kawasan tersebut. Pengaruh Iran itu sebenarnya, secara tidak sengaja, dibuat Amerika sendiri.

Penghancuran terhadap rezim Taliban (musuh Iran) di Afganistan telah memungkinkan Iran menanamkan pengaruh di sana melalui kaum Hazara (sekitar 15-20 persen dari total penduduk Afganistan) yang kini duduk di pemerintahan. Penghancuran rezim Saddam Husein, juga musuh utama Iran di Barat, telah memungkinkan munculnya pemerintahan baru yang dekat dengan Iran. Pengaruh Iran di Libanon tak kalah besarnya melalui kelompok Hezbullah yang tahun lalu “mengalahkan” Israel dalam suatu perang terbuka. Di Palestina, pengaruh Iran tertanam melalui Hamas dan Jihad Islami. Kenyataan itu membuat skenario Amerika dan Israel untuk menguasai Timur Tengah tidak jalan. Dan berdasarkan permintaan resmi dari pemerintah Irak, perundingan langsung telah dilaksanakan beberapa kali antara Iran dan Amerika.

Para pejabat Barat menyatakan kepada pejabat Indonesia bahwa penghentian pengayaan uranium Iran penting untuk mencegah perlombaan senjata di kawasan itu. Sebenarnya, kalau Amerika benar-benar menghentikan lomba senjata di Timur Tengah, yang harus dilakukan Gedung Putih terlebih dulu adalah menghancurkan sekitar 200-300 hulu ledak nuklir Israel. Senjata inilah yang telah menimbulkan kekhawatiran, ketegangan, dan instabilitas Timur Tengah. Apalagi Israel terus-menerus melancarkan agresi terhadap negara tetangganya (Palestina dan Libanon). Menyatakan Iran berambisi membuat senjata nuklir juga penting untuk menakut-nakuti negara-negara Arab sehingga Amerika bisa menjual senjata senilai puluhan miliar dolar AS terhadap mereka. Sebagaimana diketahui, dengan alasan mengimbangi kekuatan militer Iran, baru-baru ini Amerika menyetujui menjual senjata kepada Israel senilai US$ 30 miliar, kepada Mesir senilai US$ 13 miliar, dan kepada negara Arab Teluk Persia, terutama Arab Saudi, senilai US$ 20 miliar. Barangkali, berdasarkan inilah pemerintah Iran menyatakan Amerika sendiri benar-benar tahu bahwa program nuklir Iran tidak diperuntukkan bagi tujuan militer. Tapi, dengan tekanan-tekanan dan penciptaan opini dan politik melalui media massa, Amerika bermaksud menakut-nakuti Iran karena negara ini telah mendapatkan posisi geopolitik baru, khususnya karena kesalahan-kesalahan fatal Amerika tadi, yakni memerangi Afghanistan dan Irak.

Resolusi 1747 di antaranya memberikan larangan bepergian ke luar negeri kepada para pejabat dan pengusaha Iran yang terlibat dalam program uranium Iran. Ada tujuh anggota Garda Revolusi yang juga dilarang bepergian. Sanksi juga mencakup pembatasan secara sukarela oleh negara dan lembaga keuangan untuk membuat komitmen baru dalam hal hibah, bantuan keuangan, dan konsesi bagi Iran, kecuali untuk keperluan kemanusiaan. Sanksi juga memuat 28 daftar tambahan individu dan perusahaan yang akan dibekukan asetnya karena terlibat dalam program nuklir Iran, termasuk tiga perusahaan yang terkait dengan Garda Revolusi.

Namun, semua ini tidak akan menyelesaikan masalah. Malah Timur Tengah akan semakin panas. Para pejabat Barat secara langsung tidak membenarkan serangan militer dalam mengatasi masalah nuklir Iran, tapi dalam media massa secara tidak langsung memukul gong perang. Namun, bangsa yang sudah bangkit untuk mendapatkan haknya tidak mungkin keluar dari pengembangan teknologi nuklir damai. Sebagaimana pada era nasionalisasi minyak, mereka telah memotong tangan Inggris, kendati Inggris telah mendatangkan kapal-kapal perangnya ke Teluk Persia. Pasti bangsa-bangsa yang mendukung keadilan dan kebenaran akan berdiri di depan kebijakan unilateral, dan tidak mencegah monopoli sumber daya serta teknologi di dunia melalui lembaga-lembaga internasional. Pesan abad ke-21 adalah pesan kemerdekaan yang nyata bagi semua negara dan bekerja sama antarnegara untuk menciptakan masyarakat dunia yang adil.


Rabu, 03 Oktober 2007

Opini

Zakat dan Keadilan Ekonomi

Maksun, DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO, SEMARANG

Di tengah meningkatnya religiositas umat pada setiap Ramadan, kita masih dihadapkan pada persoalan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat yang kian menganga, ketimpangan antara pusat dan daerah yang tetap mencolok, dan angka kemiskinan pun terasa kian meningkat.

Berkaitan dengan itu, refleksi ulang terhadap makna dan nilai zakat cukup signifikan untuk dikedepankan. Sebab, zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang tidak hanya mengandung muatan teologis, tapi juga memiliki dimensi ekonomis-sosiologis yang menjadi pilar perubahan sosial. Dimensi itu sebenarnya merupakan nilai potensial bagi bangsa Indonesia yang kini tengah bertekad bangkit dari segala keterpurukan, membangun kemandirian, serta mewujudkan keadilan yang berkemakmuran dan kemakmuran yang berkeadilan.

Economical justice

Secara etimologis, zakat berarti kesucian atau kebersihan, yaitu membersihkan atau menyucikan harta dan jiwa dengan kekayaan yang kita miliki. Dalam kitab Aqidah wa Syari’ah, Mahmud Syaltout menjelaskan bahwa zakat adalah bagian harta yang dikeluarkan orang kaya (muzaki) untuk saudaranya yang fakir dan miskin (mustahik) dalam rangka menegakkan kemaslahatan umat.

Dalam perspektif teologis, zakat bertumpu pada dua alasan fundamental. Pertama, segala kekayaan alam di langit dan di bumi adalah milik Tuhan (QS 3: 180). Doktrin itu mengandung nilai instrumental bahwa hak pemilikan kekayaan alam pada manusia bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan sekadar amanah dari Tuhan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan.

Kedua, manusia pada hakikatnya berasal dari umat yang satu dan hendak kembali kepada Tuhan Yang Tunggal. Ini berarti, manusia merupakan persaudaraan keluarga, yang masing-masing anggotanya sama-sama memiliki hak hidup sesuai dengan hakikat kemanusiaannya.

Uraian di atas kiranya cukup memberikan ilustrasi bahwa zakat begitu lekat dengan aspek economical justice (keadilan ekonomi), di samping ajaran lain, seperti larangan riba, pembagian waris, dan infak. Semua ajaran itu bukan hanya berorientasi demi kesejahteraan bersama, melainkan juga dimaksudkan agar kekayaan di muka bumi ini tidak dimonopoli dan beredar pada segelintir orang atau kalangan tertentu (QS 59: 7).

Landasan teologis di atas memberikan kekuatan sosiologis dari makna zakat bahwa setiap muslim yang kaya (the haves) harus menyadari adanya hak bagi orang lain dalam harta miliknya. Dengan demikian, si fakir dan si miskin tidak perlu lagi menengadahkan tangannya kepada si kaya.

Namun, perlu kiranya dipikirkan secara kualitatif agar zakat yang dikeluarkan tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan sesaat (konsumtif), tapi diupayakan agar memiliki nilai investasi bagi kemandirian penerima zakat (produktif).

Kita semua memang menyadari adanya custom of God berupa perbedaan di antara manusia, baik dari aspek fisik maupun psikis. Tapi, adanya kemiskinan di masyarakat sesungguhnya mengindikasikan masih adanya kezaliman pada diri kita. Karena itu, fungsi tugas kekhalifahan manusia di antaranya mengarahkan sunnatullah itu bagi kesejahteraan manusia beserta makhluk lainnya. Dalam komunitas masyarakat yang adil, kekayaan dan kemiskinan akan mewujud dalam kualitas serta proporsi yang wajar dan rasional. Kalaupun di dalamnya masih mungkin terdapat si kaya dan si miskin, perbedaan itu hanya boleh terjadi dalam batas-batas kewajaran dan kemanusiaan.

Keadilan yang berkemakmuran dan kemakmuran yang berkeadilan menghapuskan sama sekali free fight liberalism. Ini bukan berarti Islam mengharamkan private ownership, melainkan private ownership dalam Islam tidak boleh melebihi kebutuhan rata-rata masyarakat. Sebab, menurut Mahmud Syaltout, kekayaan yang berlebihan akan selalu menjadi provokasi terhadap kepentingan berbagai golongan yang bersifat destruktif. Sebaliknya, penggunaan yang kurang dari rata-rata kebutuhan masyarakat akan merusak masyarakat itu sendiri.

Untuk mewujudkan keadilan, dibutuhkan sekelompok orang yang, karena kapasitas dan kemampuannya, dipercaya menjadi pemimpin masyarakat. Karena itulah, dalam konteks zakat, khalifah Abu Bakar pernah memerangi sekelompok orang yang membangkang atau enggan membayar zakat. Tindakan tersebut dimaksudkan agar semua warga negara terlindungi dari kemungkinan pengebirian terhadap kemerdekaan dan harga dirinya sebagai manusia.

Undang-Undang Zakat

Di Indonesia, sekalipun masalah zakat sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, ternyata persoalan zakat tetap bagai benang kusut yang tak terurai. Mulai penentuan siapa yang termasuk wajib zakat, barang-barang yang dizakati, ukuran nisab, bahkan sampai batasan haul tetap menjadi khilafiah di kalangan umat. Tak berlebihan bila zakat belum mampu memberikan output yang signifikan bagi perbaikan ekonomi bangsa.

Mengapa demikian? Ini antara lain terjadi karena, secara yuridis-formal, UU ini tak memiliki kekuatan memaksa muzaki membayarkan zakat. UU ini hanya sebatas mengatur pengelolaan zakat. Dengan kata lain, supremasi pemerintah, selaku penguasa dan penyelenggara negara yang memiliki daya paksa, tak terlihat dalam UU tersebut. Malah dalam Pasal 12 UU Nomor 38 Tahun 1999 ini disebutkan bahwa petugas baru akan mengambil zakat setelah diberi tahu oleh muzaki. Ini berarti UU tak memiliki kekuatan memaksa mengambil zakat dari muzaki.

Kelemahan ini tentu saja menciptakan peluang bagi kelompok tertentu yang berkantong tebal dan belum memiliki komitmen moral yang tinggi untuk tidak berzakat. Berbagai persoalan khilafiah yang ada dalam perkembangan terakhir juga tak bisa terselesaikan. Sebutlah persoalan zakat profesi (pengacara, dokter, konsultan, dan semacamnya) yang dulunya belum disentuh Al-Quran dan hadis. Ketika sekarang timbul ijtihad yang menyebutkan profesi juga wajib dizakati, ijtihad lain mengatakan itu tak termasuk wajib zakat. Padahal penghasilan dari profesi itu jauh lebih besar daripada petani yang telah lebih dulu diwajibkan berzakat.

Karena itu, pemerintah sekarang harus merevisi UU ini, atau setidak-tidaknya menerbitkan keputusan presiden, agar memiliki kekuatan memaksa. Dalam perspektif fiqh al-siyasah (fikih politik), tindakan ini bisa dibenarkan. Sebab, tugas pemerintah adalah pemutus perkara yang menjadi khilafiah (yarfa’ al khilaf.

Lebih dari itu, pemerintah adalah satu-satunya institusi legal yang memiliki kekuatan memaksa. Tentu saja keputusan tersebut tak boleh lepas dari koordinasi dengan para ulama yang lebih memahami masalah ini. Dengan revisi ini, diharapkan zakat mampu menjadi solusi efektif menuju terciptanya keadilan ekonomi.


Senin, 01 Oktober 2007

Opini

Keajaiban Ekonomi Malaysia

Joseph E. Stiglitz

·  Peraih penghargaan Nobel bidang ekonomi

Pada 31 Agustus yang baru lalu Malaysia merayakan ulang tahun ke-50 kemerdekaannya setelah lebih dari 400 tahun berada di bawah telapak kaki kolonialisme. Perjuangan Malaysia mencapai kemerdekaan secara damai tanpa kekerasan mungkin tidak menarik perhatian sebesar perjuangan damai tanpa kekerasan Mahatma Gandhi di India. Tapi apa yang telah dicapai Malaysia sejak merdeka sungguh sangat mengesankan–dan banyak yang patut menjadi pelajaran bagi negara-negara lainnya di dunia, baik di bidang ekonomi maupun bagaimana caranya membangun suatu masyarakat multirasial, multietnis, dan multikultural yang energetik.

Angka-angka berbicara banyak mengenai keberhasilan Malaysia. Ketika memperoleh kemerdekaan, Malaysia merupakan salah satu negara paling miskin di dunia. Kendati sulit diperoleh data yang bisa diandalkan, produk domestik bruto (PDB) Malaysia (dalam padanan daya beli) pada waktu itu setara dengan Haiti, Honduras, dan Mesir, dan 5 persen di bawah Ghana. Sekarang pendapatan Malaysia 7,8 kali pendapatan Ghana, lebih dari lima kali Honduras, dan lebih dari 2,5 kali Mesir. Dalam tabel global kelompok negara-negara yang tinggi pertumbuhan ekonominya, Malaysia termasuk dalam kelompok teratas bersama Cina, Taiwan, Korea Selatan, dan Thailand.

Lagi pula kue pertumbuhan Malaysia terbagi merata. Kemiskinan inti ditargetkan dapat diatasi sebelum 2010 dengan laju penurunan kemiskinan secara keseluruhan sampai 2,8 persen. Malaysia dengan mengesankan telah berhasil mengatasi kesenjangan pendapatan antara berbagai kelompok etnis, bukan dengan menyeret yang di atas turun ke bawah, tapi dengan mengangkat yang di bawah naik ke atas.

Bukti keberhasilan Malaysia dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan ini tecermin dalam penciptaan lapangan kerja yang kuat. Sementara pengangguran merupakan masalah di banyak negara di dunia, Malaysia justru mengimpor tenaga kerja dari luar. Sejak merdeka 50 tahun yang lalu, sebanyak 7,24 juta lapangan kerja telah diciptakan, suatu peningkatan sebesar 261 persen, setara dengan diciptakannya 105 juta lapangan kerja di Amerika Serikat.

Banyak alasan mengapa orang tidak menduga Malaysia akan mencapai keberhasilan seperti yang dicapainya sekarang. Justru di saat Malaysia memperoleh kemerdekaan, Gunnar Myrdal, seorang ekonom peraih Hadiah Nobel, menulis sebuah buku yang sangat berpengaruh berjudul Asian Drama, yang meramalkan masa depan yang suram kawasan ini.

Malaysia kaya dengan sumber daya alam. Tapi, dengan beberapa kekecualian, negara-negara kaya ini umumnya terkena apa yang disebut “kutukan sumber daya alam”: negara-negara yang berkelimpahan sumber daya alam tak hanya tidak berhasil mencapai kemakmuran seperti yang diharapkan, tapi bahkan terpuruk dibandingkan dengan negara-negara yang miskin sumber daya alam. Sementara kekayaan sumber daya alam seharusnya lebih memudahkan negara-negara bersangkutan menciptakan suatu masyarakat yang berkeadilan, justru mereka rata-rata sarat dengan ketidakadilan.

Lagi pula masyarakat Malaysia yang multirasial dan multikultural itu sebenarnya lebih rentan terhadap konflik sosial seperti yang terjadi di banyak negara kaya sumber daya alam lainnya, sementara satu golongan berusaha menguasai kekayaan itu untuk golongannya sendiri. Dalam banyak kasus, kelompok minoritas bekerja keras untuk menikmati kekayaan ini bagi kelompoknya sendiri, dengan mengorbankan kepentingan mayoritas. Semua ini mengingatkan kita pada Bolivia, negara yang kaya sumber daya alam dengan penduduk yang miskin.

Pada saat merdeka, Malaysia juga menghadapi pemberontakan komunis. Untuk itu, ia harus merebut “hati dan pikiran” rakyat di pedesaan, dan ini berarti memberikan manfaat ekonomi dan meminimalkan kerusakan kepada rakyat yang tidak berdosa. Suatu pelajaran penting bagi pemerintah Bush di Irak, jika ia mau saja mendengar pendapat orang-orang di luar lingkarannya yang tertutup itu.

Dan Malaysia memberikan pelajaran ketiga: negara-negara kolonial Eropa, dengan segala sesumbarnya mengenai white man’s burden, tidak berbuat banyak untuk meningkatkan taraf hidup di negeri-negeri jajahannya. Merosotnya secara dramatis PDB India dalam kerangka PDB global di bawah kekuasaan Inggris, sementara Inggris menerapkan undang-undang perdagangan yang menguntungkan produsen tekstil Inggris dengan mengorbankan produsen tekstil di negeri-negeri jajahannya, merupakan contoh yang paling kentara.

Taktik divide et impera yang mereka terapkan telah memungkinkan negara-negara kolonial dengan jumlah penduduk yang kecil di Eropa menguasai negeri-negeri di luar Eropa yang besar jumlah penduduknya, merampok sumber daya alamnya, sementara tidak berbuat banyak bagi pembangunan fisik, manusia, dan sosial yang mutlak diperlukan bagi tercapainya suatu masyarakat berpemerintahan sendiri yang demokratis dan berhasil secara ekonomi. Banyak di antara negeri-negeri bekas jajahan ini menghabiskan waktu puluhan tahun untuk membebaskan diri dari warisan yang ditinggalkan negara-negara yang pernah menjajahnya.

Lalu bagaimana seorang ekonom akan menjelaskan keberhasilan yang dicapai Malaysia itu? Secara ekonomi, Malaysia belajar dari negara-negara jirannya. Banyak sekali negeri-negeri bekas jajahan yang menolak warisan kolonialnya dengan berpaling ke Rusia dan komunisme. Malaysia dengan bijak mengambil jalan alternatif, ia sebaliknya berpaling kepada negara-negara yang berhasil di Asia Timur. Ia melakukan investasi dalam bidang pendidikan dan teknologi, mendorong laju tabungan yang tinggi, melaksanakan affirmative program yang kuat dan efektif, serta mengadopsi kebijakan makroekonomi yang sehat.

Malaysia juga menyadari bahwa keberhasilan itu memerlukan peran aktif pemerintah. Ia menghindari debat ideologi, mengikuti atau menolak nasihat dari luar berdasarkan pemikiran yang pragmatis. Yang paling mengesankan, ketika krisis finansial melanda kawasan ini pada 1997, ia tidak mengikuti kebijakan yang ditawarkan Dana Moneter Internasional (IMF)–dan buktinya Malaysia mengalami kemunduran yang paling singkat dan paling kecil dibanding negara-negara di sekelilingnya. Ketika ia bangkit kembali, Malaysia tidak dibebani utang dan bank-bank yang bangkrut seperti banyak negara-negara jirannya.

Keberhasilan ini jelas bukan persoalan ekonomi semata. Andaikata Malaysia mengikuti kebijakan yang ditawarkan IMF, kain sosial yang telah dirajutnya dengan susah payah selama empat dekade sebelumnya akan tercabik-cabik. Karena itu, keberhasilan Malaysia harus menjadi pelajaran bagi negara-negara yang ingin mencapai kemakmuran ekonomi dan yang ingin memahami bagaimana kita bisa hidup bersama, bukan cuma dengan toleransi, tapi juga dengan respek, berbagi kemanusiaan bersama, dan bekerja bersama mencapai tujuan bersama.

*) Hak cipta: Project Syndicate, 2007


Selasa, 09 Oktober 2007

Opini

Dunia Siap Membantu Burma

David Miliband

·  Menteri Luar Negeri Inggris

Mata dunia sedang tertuju pada Burma minggu ini. Pada minggu terakhir kita telah menyaksikan masyarakat beragama dan warga biasa bersatu dalam demonstrasi damai memprotes pemerintah yang gagal dan tidak sah serta kesulitan yang tercipta. Mereka disambut dengan senjata dan tongkat.

Rezim telah mencoba menyembunyikan horor ini dari kita. Namun, teknologi modern menunjukkan bahwa kita telah melihat gambar-gambar kebrutalan yang luar biasa saat rezim menumpas mereka yang berani berdiri tegak. Apa pun keyakinan atau warna kulit, pemandangan-pemandangan memalukan yang sudah kita lihat di Burma telah menggugah dan membuat kita marah. Tidak bisa dibayangkan bagaimana sebuah pemerintah menginstruksikan pasukannya memukul biksu-biksu damai tanpa senjata. Sekarang semua orang di dunia meminta komunitas internasional mengambil tindakan yang akan membuat para pemimpin Burma berhenti dan mendengarkan.

Di gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, para menteri luar negeri telah menyatukan kecaman mereka terhadap kekerasan dan seruan mereka atas rezim untuk menghentikan represi berdarah. Sudah jelas apa langkah selanjutnya: kekerasan harus dihentikan dan proses rekonsiliasi murni dan kredibel harus diwujudkan. Daw Aung San Suu Kyi harus ada dalam proses tersebut guna memainkan sebuah peran sentral, termasuk para pemimpin dari kelompok oposisi dan minoritas. Proses ini juga harus memiliki dukungan dan legitimasi internasional. Semua yang memiliki pengaruh terhadap rezim harus menekan mereka supaya menyetujui hal ini.

Sebagai sebuah negara multietnis dengan populasi sekitar 52 juta jiwa, Burma sangat membutuhkan pemerintah yang sah yang dapat menyatukan seluruh elemen opini dan memulihkan pertikaian yang tercipta karena kediktatoran militer selama beberapa dekade terakhir. Tanpa proses murni rekonsiliasi nasional, tidak akan ada masa depan positif untuk Burma. Hak asasi manusia dan demokrasi di Burma bukanlah pilihan ekstra yang akan sangat baik jika dimiliki. Hak asasi manusia dan demokrasi sangat penting untuk menciptakan jenis rezim stabil yang akan disaksikan oleh semua orang. Saya harap kehadiran Utusan Khusus PBB Ibrahim Gambari di Burma akan membantu memulai proses ini. Beliau memiliki dukungan penuh kami.

Akan selalu ada beberapa kalangan yang berargumen bahwa krisis terkini di Burma adalah murni masalah internal, masalah yang tidak mengkhawatirkan dunia luar. Namun, hal ini tidak benar. Dalam sebuah negara global di mana ketergantungan meningkat, kita tidak dapat hidup terisolasi dari yang lainnya; apa yang terjadi di satu negara memiliki potensi yang berdampak pada kita. Dan jelaslah bagi saya bahwa tiap pemerintah yang bergantung pada ketakutan masyarakat untuk melanggengkan kekuasaannya akan menjadi sebuah pendorong ketidakstabilan dan ketidakpastian di kawasan.

Kecuali masyarakat Burma sendiri, tak ada seorang pun yang memiliki ketertarikan lebih besar tentang apa yang terjadi di Burma dalam beberapa hari dan minggu mendatang dibanding negara-negara tetangganya di kawasan. Kamis lalu (27 September) negara-negara anggota ASEAN membuat sebuah pernyataan yang belum pernah ada sebelumnya, yang secara jelas mengecam kekerasan rezim Burma dan menyerukan pembebasan Daw Aung San Suu Kyi serta seruan untuk transisi damai menuju demokrasi. Pernyataan tersebut sangat saya dukung dan saya sambut dengan baik. Negara-negara ASEAN ditempatkan secara unik untuk menekan kepemimpinan militer Burma agar memudahkan dimulainya transformasi Burma. Tentu saja sangat penting bahwa Cina, India, dan ASEAN sekarang menggunakan pengaruhnya untuk mendukung usaha-usaha Gambari dan memastikan bahwa kesempatan untuk reformasi dan rekonsiliasi tidak hilang.

Dalam sebuah kawasan yang telah bertransformasi sendiri–baik secara politik, ekonomi, maupun sosial–Burma berdiri sebagai sebuah anakronisme yang memalukan. Pemerintahan Burma dimiliki oleh babak yang lebih kelam daripada sejarah abad ke-20, bukan dimiliki oleh dunia Asia yang dinamis dan modern abad ke-21. Komunitas internasional harus bekerja lebih erat lagi untuk menunjukkan kepada para jenderal bahwa tindakan mereka sangat tidak bisa diterima. Selain itu, perlu pula membantu menciptakan kondisi ekonomi dan politik yang akan memberi masyarakat Burma harapan untuk perdamaian dan kemakmuran. Mereka berhak mendapatkan itu.


Selasa, 09 Oktober 2007

Opini

Bagaimana Mengatur Daerah Pesisir?

Arif Satria

·  Kepala Divisi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor

Kerusakan wilayah pesisir di dunia memang cukup mengkhawatirkan. Food and Agriculture Organization (FAO) menyebutkan bahwa 30 persen praktek penangkapan ikan bersifat merusak. Juga terumbu karang di dunia 27 persen telah rusak. Jika ini tidak diantisipasi, diperkirakan pada 2010 yang rusak akan mencapai 40 persen dan pada 2030 bisa mencapai 58 persen.

Sementara itu, kondisi terumbu karang kita yang berada pada kondisi sangat baik hanya 6 persen. Hal ini menggambarkan bahwa tata pengaturan pesisir (coastal governance) masih belum baik karena pada umumnya masih dicirikan oleh pola pengelolaan yang sentralistik dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Di tengah kerisauan tentang kerusakan pesisir ini, baru-baru ini Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) akhirnya disahkan menjadi UU Nomor 27 Tahun 2007. Apakah UU Nomor 27 Tahun 2007 ini memuat terobosan baru dan akan mendorong terciptanya tata pengaturan pesisir yang baik (good coastal governance)?

Partisipasi masyarakat
Salah satu ciri tata pengaturan pesisir yang baik adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Dan UU Nomor 27 Tahun 2007 telah memulainya, yakni dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam siklus kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, baik perencanaan, implementasi (pemanfaatan, konservasi, mitigasi, rehabilitasi), maupun pengawasan dan pengendalian. Memang dalam undang-undang tersebut belum ditegaskan sampai level mana masyarakat dimungkinkan berpartisipasi: hanya informatif, konsultatif, kolaboratif, atau devolutif? Bila masyarakat sampai pada kewenangan untuk mengambil keputusan (devolusi), artinya masyarakat telah berdaya dan ini adalah level tertinggi dari partisipasi masyarakat.

Namun, disadari bahwa tidak semua kewenangan bisa diserahkan kepada masyarakat, begitu pula tidak semua kewenangan dapat diserahkan kepada pemerintah. Hal ini sangat bergantung pada skala, kompleksitas isu pengelolaan, dan tingkat keberdayaan masyarakat. Masyarakat biasanya efektif sebagai pengelola dalam skala desa atau kecamatan. Sedangkan dengan skala pengelolaan makin besar dan isu makin kompleks, dibutuhkan peran pemerintah. Apalagi di wilayah pesisir yang terdapat aktivitas selain perikanan, seperti transportasi, wisata bahari, dan pertambangan.

Dengan demikian, ada tiga rezim pengelolaan yang dimungkinkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 ini, yaitu rezim pemerintah, rezim kolaboratif, dan rezim masyarakat. Rezim pemerintah bisa berlaku dalam penyusunan rencana strategis dan tingkat partisipasi masyarakat hanya sampai konsultatif. Namun, ketika memasuki perencanaan zonasi, sebaiknya diberlakukan rezim kolaboratif. Sebab, pada tahap kritis ini masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mesti duduk bersama menentukan zonasi sesuai dengan kepentingannya. Tanpa mekanisme kolaboratif, dimungkinkan terjadinya proses marginalisasi masyarakat.

Persoalannya adalah bagaimana institusionalisasi partisipasi masyarakat ini? Ada banyak pilihan, salah satunya adalah dengan dibentuknya komite atau dewan partisipasi masyarakat, yang tugasnya adalah mewakili, menampung, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayah pesisir. Selain terlibat aktif dalam proses perencanaan, komite ini merupakan forum untuk resolusi konflik.

Adapun rezim masyarakat dinyatakan secara jelas pada Pasal 61, yang mengakui eksistensi hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Ini merupakan undang-undang pertama pascakemerdekaan yang mengakui eksistensi hak adat. Memang dalam Undang-Udang Pokok Agraria (UUPA) 1960 juga ada pasal tentang pengakuan atas hak adat, tapi masih umum.

Adapun Pasal 16 Ayat 2 UUPA, yang menyebutkan adanya hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, secara substansi tidaklah kuat karena hanya mengatur hak pemanfaatan (withdrawal right) dan bukan hak pengelolaan (management right). Padahal pengakuan hak pengelolaan sangatlah penting sebagai bentuk devolusi pengelolaan pesisir. Di Jepang, devolusi terjadi melalui peran koperasi (gyogyou kyoudo kumiai). Dan tampaknya hanya Jepang yang secara resmi melakukan devolusi tersebut. Di Indonesia, selama ini pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat yang punya perhatian soal ini karena berani menerbitkan peraturan daerah yang berisi pengakuan terhadap pengelolaan sumber daya pesisir oleh masyarakat, yang disebut awig-awig. Dengan awig-awig, ternyata jumlah praktek pengeboman ikan turun drastis. Begitu pula pemda di Aceh dengan panglima laot-nya. Pemda lain masih belum berani karena merasa tidak punya cantolan hukum untuk mengakui hak adat tersebut. Di sinilah terobosan UU Nomor 27 Tahun 2007 yang dapat dijadikan cantolan hukum untuk pengakuan adat di pesisir.

Isu-isu kritis dan kontroversial
Namun, UU Nomor 27 Tahun 2007 juga masih mengandung pasal yang kontroversial, seperti Pasal 18, yang memberikan hak pemanfaatan perairan pesisir (HP3) kepada swasta, individu, ataupun masyarakat. HP3 berlaku selama 20 tahun, dapat diperpanjang, serta dapat dialihkan (transferable). Ini merupakan eksperimen yang luar biasa berani.

Menurut pemerintah, masyarakat dapat memperoleh HP3 sebagai bentuk perlindungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pesisir. Selama ini masyarakat sering terusir oleh aktivitas ekonomi yang dilakukan pemodal di wilayah pesisir. Tak berdayanya masyarakat terhadap kaum pemodal karena memang secara hukum tidak ada perlindungan yang efektif. UU Nomor 27 Tahun 2007 hadir untuk melakukan perlindungan tersebut. Ada semangat populis dalam pasal tersebut, meski kental pula semangat propasarnya. Sehingga undang-undang tersebut lebih tepat disebut kompromistis atau pragmatis. Meski dimiliki masyarakat dan individu, HP3 tersebut bisa dialihkan sebagaimana sertifikat tanah. Bahkan HP3 dapat pula dijadikan agunan bank.

Yang menjadi persoalan sebenarnya adalah pemberian HP3 kepada swasta. Pemberian HP3 kepada swasta memang menjurus pada privatisasi wilayah perairan pesisir, dan ini merupakan wujud dari semangat propasar. Dan, secara teoretis, pendekatan pasar memang merupakan salah satu pendekatan dalam pengelolaan sumber daya.

Dalam pengelolaan sumber daya perikanan, misalnya, dikenal adanya instrumen pasar berupa individual transferable quota (ITQ), yang selama ini dipraktekkan negara-negara Barat. Jadi, nelayan memiliki ITQ dalam jumlah tonase tertentu, dan kepemilikan kuota tersebut dapat dialihkan baik disewa maupun dijual ke pihak lain. Kelemahan pendekatan pasar tersebut adalah hasil akhir dari kepemilikan kuota yang memungkinkan terjadinya pemusatan kepemilikan kuota kepada pemodal kuat akibat proses pengalihan tersebut.

Apakah HP3 juga akan sama nasibnya seperti sistem kuota? Hasil akhir memang sulit ditebak, tapi mekanisme HP3 seperti itu memungkinkan terjadinya pemusatan kepemilikan HP3 kepada segelintir kelompok atau swasta karena kekuatan modalnya. Hal ini karena dengan mudah masyarakat atau swasta bisa menjual HP3 kepada swasta lainnya. Pemusatan kepemilikan HP3 kepada swasta pada gilirannya akan mereduksi nilai perairan pesisir hanya menjadi nilai ekonomi dan memupus nilai sosial yang selama ini melekat pada ciri perairan pesisir sebagai rezim sumber daya bersama (common property regime). Dan nilai-nilai sosial ini umumnya setali tiga uang dengan nilai ekologis.

Agenda
Pemberian ruang partisipasi dan pengakuan hak adat adalah terobosan baru yang positif. Untuk itu, agenda berikutnya adalah bagaimana menerjemahkan amanat UU Nomor 27 Tahun 2007 ke dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri yang memuat beberapa hal.

Pertama, memerinci bentuk dan level partisipasi masyarakat untuk sejumlah tahapan pengelolaan pesisir. Kedua, menyusun mekanisme pengakuan hak adat dan skala pengelolaannya. Ketiga, menyusun formula pengintegrasian antara pengelolaan pesisir secara formal dan pengelolaan secara adat. Keempat, menyusun program pemberdayaan bagi masyarakat sehingga memiliki kapasitas untuk terlibat dalam proses pengelolaan pesisir. Terobosan baru ini akan dapat mengembalikan jati diri masyarakat pesisir sebagai pengelola wilayahnya dan bukan hanya sebagai penerima keputusan yang dibuat pihak lain, termasuk pemerintah.

Dengan menguatnya peran serta masyarakat, diharapkan good coastal governance akan tercipta, dan diharapkan sejumlah persoalan pesisir, termasuk kemiskinan dan kerusakan ekologis, pada gilirannya nanti bisa diatasi.


Senin, 08 Oktober 2007

Opini

Polemik Anggaran Pendidikan

Ade Irawan

·  Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch, Sekretaris Koalisi Pendidikan

Persentase anggaran untuk sektor pendidikan pada 2008 mengalami penurunan. Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Agustus 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan 12,03 persen. Tapi, dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan disahkan 8 Oktober hari ini, jumlahnya berkurang menjadi 12 persen atau turun 0,3 persen.

Sikap pemerintah membuat kecewa sejumlah kalangan. Kaukus anggota DPR untuk anggaran 20 persen langsung bereaksi dan menyatakan akan menolak RAPBN 2008 karena melanggar konstitusi. Adapun Persatuan Guru Republik Indonesia bersama Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia berencana mengadukan kembali pemerintah kepada Mahkamah Konstitusi (Koran Tempo, 6 Oktober).

Upaya tarik-ulur pemerintah berkaitan dengan pemenuhan anggaran pendidikan yang kemudian memicu polemik telah terjadi sejak angka minimal 20 persen ditetapkan dalam amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai argumentasi digunakan, dari tidak adanya anggaran, akan merugikan sektor lain, hingga penyelenggara pendidikan belum siap mengelola uang yang banyak.

Tidak hanya itu, pemerintah pun berhasil “menyusupkan” ketentuan mengenai pemenuhan anggaran 20 persen yang dapat dilakukan secara bertahap dalam bagian penjelasan Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Bahkan, bersama DPR melakukan kompromi dan membuat kesepakatan bahwa anggaran 20 persen tidak dapat direalisasi sekaligus. Upaya untuk mencapainya akan dilakukan dengan cara menaikkan persentase secara bertahap hingga 2009.

Skenario mereka buat dengan menetapkan persentase minimal anggaran yang mesti dipenuhi pemerintah setiap tahun. Dimulai pada 2004 dengan persentase 6,6 persen, ditingkatkan menjadi 9,3 persen pada 2005, bertambah menjadi 12 persen pada 2006, meningkat hingga 14,7 persen pada 2007, 17,4 persen pada 2008, serta mencapai 21,1 persen pada 2009.

Tapi, dalam prakteknya, walau telah dibuat lebih longgar, pemerintah rupanya masih juga berkelit. Angka yang sudah diskenariokan dengan DPR tidak direalisasi. Memang, setiap tahun anggaran pendidikan terus bertambah. Bahkan dibanding sektor lain, seperti pertahanan dan keamanan, jumlahnya jauh lebih besar. Namun, dari sisi persentase, angkanya lebih kecil daripada kesepakatan. Sebagai contoh rencana anggaran 2008, persentase yang harus dicapai 17,4 persen, tapi pemerintah mengumumkan baru bisa menyediakan 12 persen.

Mendekati tenggang waktu yang telah dijanjikan, yaitu 2009, pemerintah justru meminta aturan yang diubah. Melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah menyatakan sulit memenuhi anggaran pendidikan 20 persen tanpa memasukkan unsur gaji guru. Wakil Presiden meminta dipertimbangkan kembali rumus anggaran pendidikan yang tidak memasukkan komponen gaji dan pendidikan kedinasan. Sebab, menurut dia, akan mempengaruhi keseimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan (Tempo Interaktif, 20 Agustus).

Padahal, dalam UU Sistem Pendidikan Nasional sudah jelas bahwa anggaran 20 persen di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 49 ayat 1 bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Atas usul Wakil Presiden tersebut, polemik mengenai anggaran pendidikan mengalami kemunduran. Dari perdebatan mengenai jumlah yang mesti disediakan, turun menjadi penentuan definisi anggaran pendidikan. Apalagi, karena definisi yang tidak sama, pemerintah dan DPR selalu berbeda persepsi mengenai anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun.

Pada akhirnya pemerintah dan DPR kembali berkompromi dan merumuskan definisi anggaran pendidikan. Hasil yang telah ditetapkan oleh panitia kerja anggaran Komisi X DPR menyatakan bahwa anggaran pendidikan merupakan anggaran fungsi pendidikan di luar anggaran untuk gaji pendidik dan pendidikan kedinasan yang persentasenya dihitung berdasarkan anggaran belanja pusat (Irwan Prayitno, 2007).

Belum ada jaminan, setelah rumusan disepakati, anggaran pendidikan meningkat sesuai dengan amanat UUD 1945. Sebab, pemerintah masih berkukuh bahwa alokasi yang besar di sektor pendidikan akan mengorbankan sektor lain yang juga penting, seperti kesehatan atau infrastruktur. Apalagi Indonesia juga mesti membayar cicilan pokok dan bunga utang luar negeri yang porsinya mencapai 25 persen dari total anggaran.

Tentunya perlu ada tekanan kuat untuk memaksa agar pemerintah memiliki komitmen dalam menjalankan kewajibannya. Tapi berkepanjangannya polemik mengenai pemenuhan anggaran juga patut disayangkan. Sebab, tersedia alokasi yang besar memang merupakan jawaban atas masalah pendidikan. Tapi, masalahnya, dalam bentuk apa jawaban tersebut dibuat. Selain itu, sampai hari ini belum dirumuskan seperti apa masalah yang akan dijawab.

Tidak jelas program yang akan dibuat oleh penyelenggara pendidikan, mulai Departemen Pendidikan Nasional, dinas, perguruan tinggi, sekolah, hingga lembaga pendidikan informal dan nonformal, dalam rangka menggunakan anggaran 20 persen, termasuk cara membagi alokasi anggaran antarlembaga tersebut, mendistribusikan, dan menggunakannya.

Karena itu, perlu upaya yang jelas untuk mensinkronkan program dan anggaran antarlembaga tersebut. Jika tidak, akan terjadi mis-alokasi atau program salah sasaran. Sebagai contoh, dalam anggaran pendidikan 2007. Hasil kajian Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran dan Indonesia Corruption Watch memperlihatkan porsi untuk birokrasi di Departemen Pendidikan Nasional mengalahkan alokasi untuk program bantuan operasional sekolah.

Kondisi tersebut belum memperhitungkan faktor korupsi. Sebab, dengan pengelolaan pendidikan yang sangat tertutup dan timpang seperti sekarang, kenaikan anggaran akan diikuti oleh kenaikan penyimpangan. Bukan tidak mungkin sisa anggaran yang diperuntukkan bagi upaya mendukung program pendidikan akan hilang karena korupsi. Apabila seperti itu, anggaran 20 persen tidak akan memiliki makna apa pun.

Penyediaan anggaran 20 persen dari total APBN untuk sektor pendidikan bukan tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan. Tidak mungkin semua masalah pendidikan akan terjawab ketika alokasi anggaran terpenuhi tanpa diawali dengan memaksa para penyelenggara pendidikan merumuskan masalah, membuat program, dan memastikan adanya transparansi serta akuntabilitas dalam distribusi dan pengelolaan anggaran.


Sabtu, 06 Oktober 2007

Opini

Perlawanan Warga Pondok Indah

Firdaus Cahyadi, pemerhati masalah lingkungan hidup

Tidak ada salahnya bila kita semua belajar dari warga Pondok Indah dalam melawan proyek busway di Jakarta. Setidaknya perlawanan tersebut dapat menjadi refleksi bagi kita semua tentang pengelolaan pembangunan di kota ini. Benarkah pembangunan di kota ini telah mengakomodasi prinsip-prinsip good governance?

Jadi bukan merupakan sebuah kebetulan bila salah satu alasan penolakan warga Pondok Indah terhadap proyek busway tersebut adalah tidak dilakukannya studi mengenai analisis dampak lingkungan (amdal) sebelum proyek dimulai. Warga Pondok Indah resah bila pembangunan busway akan memangkas jalur hijau dengan menebang puluhan pohon yang ada di situ.

Pihak yang pro terhadap pembangunan busway mengatakan bahwa alasan lingkungan yang dikemukakan oleh warga Pondok Indah hanya merupakan kedok. Menurut mereka, sejatinya orang-orang kaya di Pondok Indah, yang sebagian pengguna kendaraan bermotor pribadi, tidak mau terganggu oleh kehadiran transportasi massal.

Terlepas dari perdebatan tersebut di atas, yang jelas ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari perlawanan warga Pondok Indah tersebut. Pertama, terkait dengan persoalan penyusunan dokumen amdal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 15 (1), setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang ada kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

Namun, ironisnya, menurut Ir Hermien Roosita MM, Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, hanya 119 kabupaten/kota yang memiliki komisi penilai amdal dari 474 kabupaten/kota di Indonesia. Dari angka tersebut, hanya 50 persen yang berfungsi menilai amdal. Sementara itu, 75 persen dokumen amdal yang dihasilkan berkualitas buruk sampai sangat buruk.

Sepertinya proyek-proyek pembangunan di Jakarta masuk dalam kategori yang memiliki dokumen amdal yang buruk baik secara proses maupun hasilnya. Hal itu terlihat dari keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menyusun dokumen amdal busway di Pondok Indah bersamaan dengan pembangunan jalurnya. Keinginan pemerintah DKI Jakarta ini, selain sarat dengan akal-akalan, merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan di kota ini.

Betapa tidak, PP Nomor 27 Tahun 1999 pasal 7 menyatakan bahwa dokumen amdal merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Artinya, penyusunan dokumen amdal harus dikerjakan terlebih dulu sebelum memulai sebuah proyek. Karena itu, pembangunan busway di Pondok Indah dapat dikatakan sebagai kegiatan illegal jika dikerjakan bersamaan dengan penyusunan dokumen amdal.

Ternyata tidak hanya pada kasus pembangunan busway di Pondok Indah saja pemerintah DKI Jakarta juga sudah cukup sering melanggar ketentuan PP 27/1999 tersebut. Setidaknya pelanggaran tersebut juga pernah dilakukan dalam proses pembangunan jalur monorel dan reklamasi pantai utara Jakarta.

Kegigihan warga Pondok Indah menuntut dilakukannya studi amdal terlebih dulu sebelum pembangunan busway seharusnya menyadarkan pemerintah DKI Jakarta untuk menghentikan atau setidaknya meninjau kembali proyek-proyek pembangunan ilegal yang dikerjakan dengan mengabaikan kewajiban penyusunan amdal terlebih dulu, termasuk pada proyek pembangunan busway di Pondok Indah.

Kedua, kerasnya perlawanan warga Pondok Indah terhadap proyek busway seharusnya juga dijadikan pelajaran oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengevaluasi keberhasilan proyek busway secara keseluruhan. Sedianya, pembukaan koridor busway di Jakarta diharapkan mampu mengurangi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota dengan asumsi para pengguna kendaraan bermotor pribadi akan beralih menggunakan busway.

Namun, beberapa hari setelah pembukaan busway koridor I hingga VII, media massa di Jakarta justru menurunkan laporan tentang kemacetan lalu lintas di koridor-koridor busway itu. Kejadian itu tentu saja menimbulkan keraguan publik terhadap kebijakan transportasi massal tersebut dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Jangan-jangan proyek busway memang tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Sebenarnya tidak ada yang salah dari pembangunan busway, bahkan kebijakan ini jika dijalankan secara konsisten akan menjadi simbol keberpihakan pemerintah DKI Jakarta terhadap warganya melalui penyediaan transportasi massal. Permasalahannya adalah proyek busway di Jakarta tidak dilengkapi dengan sistem feeder (angkutan pengumpan) yang baik dan memadai, terutama bagi para pelaju dari arah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Tanpa tersedianya feeder yang baik, para pelaju tersebut tatap saja menggunakan kendaraan bermotor pribadi ke Jakarta sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah.

Selain itu, di setiap koridor busway yang sudah dibuka tidak diterapkan kebijakan yang mampu menekan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Yang terjadi justru sebaliknya, di koridor busway yang sudah dibuka itu juga ada kebijakan yang memfasilitasi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Pelebaran Jalan Sudirman-Thamrin pada tahun lalu dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Seharusnya, begitu sebuah koridor busway dibuka, pada saat itu juga kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan terbatas bagi kendaraan bermotor pribadi.

Sudah saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melihat perlawanan warga Pondok Indah dengan pikiran negatif, tapi menjadikannya sebagai bahan introspeksi diri. Dengan melakukan introspeksi diri itulah diharapkan pemerintah mampu menjadikan pembangunan di kota ini lebih manusiawi.


Sabtu, 06 Oktober 2007

Opini

Modal Asing Belum Akan Keluar

Purbaya Yudhi Sadewa, Chief Economist Danareksa Research Institute

Akhir-akhir ini indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali mengalami penguatan yang amat signifikan. Rupiah pun kembali menguat. Tampaknya modal asing kembali mengalir masuk ke Indonesia. Seperti biasa, derasnya aliran dana asing yang masuk ke Indonesia menimbulkan kecemasan akan keluarnya kembali modal asing tersebut dengan tiba-tiba. Akankah hal itu terjadi, dan mampukah otoritas moneter kita menjaga kestabilan sistem finansial kita?

Dengan meredanya isu kredit subprime, bursa saham dunia pun kembali bergairah lagi. Sebelumnya, banyak pihak mengkhawatirkan masalah subprime akan menyebabkan perekonomian Amerika Serikat masuk ke masa resesi. Namun, investor tampaknya menjadi lebih yakin bahwa perekonomian Amerika (dan dunia) tidak akan memasuki masa resesi, setelah The Fed (bank sentral Amerika) menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertengahan September lalu. Akibatnya, mereka pun kembali beramai-ramai memborong saham-saham di bursa saham Amerika. Bursa saham global pun (termasuk bursa saham kita) mengalami kenaikan yang signifikan.

Namun, banyak kalangan mengkhawatirkan investasi portofolio (saham maupun obligasi) yang didominasi oleh investasi yang bersifat jangka pendek akan tiba-tiba keluar lagi. Akibatnya, timbul kecemasan akan stabilitas sistem finansial kita.

Kekhawatiran ini adalah hal yang wajar mengingat krisis finansial pada 1997-1998 diawali dengan keluarnya modal asing secara massif dan tiba-tiba (sudden capital flow reversal). Keluarnya modal dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang bersamaan telah menghancurkan nilai rupiah kala itu, dan memukul sistem perekonomian dan perbankan kita hingga parah. Akibatnya, ekonomi kita berhenti tumbuh, bahkan mengalami kontraksi sebesar 13,1 persen pada 1998.

Mungkinkah terjadi pembalikan arus modal asing dalam waktu dekat?

Dampak aliran modal asing

Dengan semakin terintegrasinya perekonomian dunia, hampir semua negara (termasuk Indonesia) tidak dapat lepas dari pengaruh aliran modal antarnegara. Salah satu karakteristik investor di pasar modal adalah mengurangi risiko investasinya. Di masa lalu, ketika sistem keuangan dunia masih lebih tertutup, mereka melakukannya dengan berinvestasi pada banyak jenis saham (yang pola pergerakannya berbeda) di dalam negeri mereka. Tapi, dengan semakin terbukanya sistem finansial dunia, investor juga mengurangi risiko dengan melakukan investasi di banyak negara (international risk sharing). Harapan mereka adalah bila investasi di suatu negara tiba-tiba memberikan hasil yang buruk, investasi di negara yang lain diharapkan akan lebih baik. Dengan demikian hasil investasi mereka tidak menjadi terlalu dipengaruhi oleh kondisi satu negara saja.

Sebenarnya aliran dana asing ke suatu negara dapat memberikan dampak positif kepada perekonomian negara tersebut. Dana asing tersebut, misalnya, dapat digunakan untuk membiayai investasi suatu perusahaan, yang pada akhirnya akan menunjang pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Jadi, pada dasarnya suatu negara yang tidak mempunyai modal yang cukup dapat meminjam dari investor global untuk membiayai pembangunan, tanpa harus meningkatkan saving rate (tingkat tabungan) secara signifikan.

Dampak positif lain dari aliran investasi asing tersebut adalah memaksa pembuat kebijakan (baik moneter maupun fiskal) mengambil kebijakan dengan hati-hati. Kebijakan yang tidak hati-hati, seperti utang pemerintah yang terlalu besar atau sistem pengawasan perbankan yang kurang ketat, dapat menyebabkan larinya modal asing ke luar negeri. Jadi, secara teoretis, ancaman ini memaksa pemerintah ataupun bank sentral suatu negara menentukan kebijakan dengan hati-hati (prudent).

Untungnya, kebijakan fiskal dan moneter kita saat ini tampaknya cukup baik. Utang pemerintah, misalnya, relatif terhadap PDB terus-menerus mengalami penurunan. Pada 2004 total utang pemerintah terhadap PDB mencapai 56 persen. Angka ini turun secara signifikan menjadi 39 persen pada 2006, dan diperkirakan akan turun ke level yang lebih rendah lagi pada 2007 ini. Sementara itu, defisit anggaran kita pun masih dapat dikatakan cukup baik. Walaupun mengalami peningkatan dari 1,2 persen terhadap PDB pada 2006 menjadi 1,6 persen pada 2007, angka ini masih cukup rendah di bawah 3 persen. Batas tiga persen adalah batas maksimum yang diperbolehkan untuk negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Sementara itu, dari sisi moneter pun terdapat perbaikan yang cukup signifikan. BI kita sekarang menganut kerangka kebijakan moneter inflation targeting (IT). Di dalam IT, BI hanya memiliki target tunggal, yaitu menjaga laju inflasi. Walaupun sempat terganggu pada 2005, target inflasi pada 2006 dapat dicapai. Dan target inflasi untuk 2007 pun (6 plus-minus 1) tampaknya akan tercapai. Akibatnya, BI memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga ke level yang lebih rendah, yang pada gilirannya telah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Sementara itu, kemampuan BI dalam mengurangi fluktuasi nilai tukar rupiah pun sudah meningkat. Hal ini terlihat dari pergerakan rupiah yang relatif stabil dan tidak terlalu jauh dari nilai fundamentalnya. Akibatnya, kepercayaan investor asing terhadap stabilitas nilai tukar rupiah semakin baik.

Keadaan yang demikian ditunjang pula oleh kelebihan likuiditas di sistem finansial dunia, mendorong masuknya modal asing yang signifikan ke Indonesia. Investasi portofolio terlihat kembali tumbuh dengan cepat sejak triwulan ketiga 2006. Dan pada 2007 aliran investasi portofolio (saham dan obligasi) terus meningkat dengan kencang. Pada triwulan kedua 2007 aliran investasi portofolio yang masuk ke Indonesia mencapai US$ 5,7 miliar. Sementara itu, investasi portofolio yang keluar mencapai US$ 0,9 miliar. Sehingga net investasi portofolio mencapai US$ 4,8 miliar. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir (sampai triwulan kedua 2007), total investasi portofolio yang masuk ke Indonesia mencapai US$ 11,4 miliar.

Dilihat dari keadaan cadangan devisa (net international reserve), tampaknya BI memiliki cukup amunisi untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan kestabilan sistem finansial kita. Cadangan devisa kita saat ini sudah berada di atas US$ 52 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan level sebelum krisis. Jumlah sebesar ini rasanya cukup untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah bila ada pembalikan arus modal asing yang tiba-tiba.

Seperti disebutkan di atas, jumlah total portofolio yang masuk dalam satu tahun terakhir mencapai US$ 11,4 miliar. Ketika investasi tersebut masuk, tampaknya BI melakukan sterilisasi (membeli dolar di pasar, kemudian menyerap kelebihan rupiah dengan instrumen SBI). Akibatnya, cadangan devisa Indonesia naik secara signifikan, dan pada saat yang bersamaan instrumen open market operation (termasuk di dalamnya SBI) pun meningkat signifikan. Kenaikan cadangan devisa tidak jauh berbeda dengan total investasi portofolio yang masuk dalam satu tahun terakhir.

Jadi boleh dikatakan sebagian besar dolar yang masuk dari investasi tersebut saat ini berada di BI. Keadaan ini memungkinkan BI mengurangi kemungkinan gejolak yang amat signifikan pada nilai tukar, karena BI mempunyai cukup cadangan devisa untuk memenuhi permintaan bila tiba-tiba terjadi capital flow reversal. Keadaan ini tentu saja disadari oleh sebagian besar investor asing sehingga mereka tidak terlalu khawatir dengan ancaman terjadinya gejolak rupiah yang signifikan. Akibatnya, (karena self-fulfilling prophecy) kemungkinan terjadinya capital flow reversal menjadi semakin kecil.

Jadi, tampaknya peluang terjadinya capital flow reversal yang massif dan berkesinambungan cukup kecil. Dengan prospek perekonomian Indonesia yang semakin baik, tampaknya modal asing akan terus mengalir masuk ke Indonesia. Kinerja bursa saham kita pun tampaknya akan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan.


Jum’at, 05 Oktober 2007

Opini

Menuju Pemerintahan yang Bersih

Mufid A. Busyairi

·  ANGGOTA TIM PENINGKATAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI DARI FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

Sudah menjadi seni dan bagian dari kebudayaan, begitulah Moh. Hatta dalam Indonesian Observer, 2 Juli 1970, menggambarkan korupsi di negeri ini. Meski reformasi bergulir, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi belum maksimal karena tingginya konflik kepentingan. Salah satu lembaga yang banyak mendapat sorotan adalah Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana laporan Koran Tempo, 27 Agustus 2007, berjudul “Menyingkap Tradisi Suap di Parlemen”.

Dalam konteks DPR, ada Badan Kehormatan (BK), yang antara lain bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena melanggar sumpah/janji dan kode etik, termasuk di antaranya terhadap tindakan yang mengarah pada korupsi. Sebagai sebuah badan di Dewan, keputusan BK tentu dipengaruhi pemimpin DPR. Secara intern, anggota BK dituntut profesional, tidak terpengaruh oleh komposisi BK yang ditentukan secara proporsional. Dan secara personal, anggota BK adalah anggota fraksi, yang tentu juga harus loyal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa prasyarat utama berjalannya fungsi BK adalah pemimpin Dewan dan fraksi harus memiliki komitmen pada penegakan kode etik/pemberantasan korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan ruang yang relatif independen bagi BK serta menghormati dan menindaklanjuti hasil kerjanya, jika perlu hal ini diatur lebih tegas. Selain itu, untuk menjamin integritas dan kapasitas anggota BK, perlu ada aturan dan mekanisme seleksi yang jelas di tingkat fraksi/DPR. Inisiatif melakukan keterbukaan hasil-hasil kerja mutlak diperlukan karena ada beberapa kasus yang masyarakat tidak mengetahui kebenaran informasi dan penyelesaiannya. Misalnya isu perjudian oknum anggota DPR di London sebagaimana dilansir media.

Yang tidak boleh dilupakan bahwa persoalan anggaran di DPR bukan hanya menyangkut masalah korupsi, melainkan juga praktek pemborosan. Karena itu, sebuah gagasan menarik untuk memfungsikan BK sebagai internal audit system. Persoalan studi banding, misalnya, tentu menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Padahal, untuk mengetahui undang-undang atau realitas sebuah negara, apakah harus dengan berkunjung langsung. Hal ini perlu diatur dan diawasi bersama dalam sebuah mekanisme yang jelas. Pada periode ini, DPR ditargetkan menyelesaikan 284 undang-undang. Di Australia, dengan ketersediaan staf ahli yang memadai, dalam satu tahun saja, parlemen dapat menyelesaikan sekitar 300 undang-undang. Bisa dibayangkan jika semua harus diselesaikan dengan studi banding.

Berbagai gagasan di atas memerlukan political will DPR, meskipun kita menyadari bahwa merelakan diri untuk dikontrol dan dibatasi memang hal sulit. Di Amerika Serikat, impian James Madison (1809-1817) agar anggota Kongres tidak menaikkan gajinya sendiri baru bisa direalisasi pada 1992. Untuk menjadi DPR yang akuntabel, kita berharap tidak selama itu.

Fraksi

Di banyak negara, internal anticorruption bodies fraksi/partai ditegakkan, bahkan mereka yang mempertahankan kebijakan tidak populis saja cukup menjadi alasan untuk ditarik. Ingat kasus Tom Foley, Ketua DPR Amerika dari Partai Demokrat, yang dicopot karena mempertahankan fasilitas istimewa bagi Kongres. Meski Tata Tertib DPR mengamanatkan fraksi untuk mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, beberapa kasus menunjukkan peran ini belum maksimal. Sebutlah kasus laptop atau rencana renovasi gedung DPR. Beberapa fraksi mengkritik rencana ini padahal keputusan tersebut atas persetujuan anggota fraksinya di BURT. Kasus-kasus ini semestinya menjadi momen bagi fraksi-fraksi untuk menata perannya, mendorong evaluasi ulang wewenang dan mekanisme pengambilan keputusan badan-badan di DPR.

Kini, sejauh mana komitmen fraksi/partai karena perilaku korup, baik di parlemen maupun eksekutif, ternyata bagian dari–meminjam istilah Theodore M. Smith (1971)–investasi tidak resmi infrastruktur politik, sebagai konsekuensi dari proses politik yang padat modal. Untuk itu, perlu solusi yang berimbang. Di Jerman, partai boleh mengembangkan usaha dengan aturan ketat, seperti Partai Sosial Demokrat yang membeli salah satu perusahaan surat kabar di negara tersebut. Aturan inilah yang kita perlukan karena melarang bukan solusi terbaik. Kenyataannya, sejumlah badan usaha milik negara ditengarai menjadi perahan partai tertentu (Tempo, edisi 2-8 Juli 2007). Singkat kata, menekan korupsi parlemen memerlukan pembenahan banyak hal terkait.

Perspektif fikih

Pemberantasan korupsi juga tak bisa mengabaikan faktor moralitas dan tata nilai masyarakat. Dengan penduduk mayoritas muslim, harus ada introspeksi mengapa justru mentalitas korup begitu merajalela. Padahal Islam sangat menjaga manusia agar tidak terjerumus pada perilaku ini. Apalagi dengan puasa, kita dituntut hidup dengan kualitas kejujuran yang tinggi. Dalam perspektif fikih, setidaknya ada lima perilaku yang mengarah pada korupsi. Pertama, risywah, yaitu suap-menyuap seperti money politics dan uang pelicin. Larangan perbuatan ini ditegaskan dalam hadis riwayat Thabrani bahwa Rasul melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara keduanya.

Selanjutnya, muksu, yakni pemerasan, yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat, baik posisi, status, maupun secara fisik. Pelaku pemerasan sangat dimurkai Allah, dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan mereka tidak akan masuk surga. Misalnya, meminta sesuatu agar seseorang bisa menduduki jabatan tertentu atau naik pangkat, akan memperlambat pembahasan sebuah aturan atau undang-undang jika pihak yang berkepentingan tidak memberikan sesuatu kepada mereka.

Kemudian, ghulul, yaitu menggelapkan atau mencuri harta yang berada di bawah tanggung jawabnya, termasuk terhadap barang-barang inventaris negara dan barang-barang bukti. Dalam Ali Imron: 161 dan Al-An’am: 31, Allah menegaskan larangan perbuatan ini dan menggambarkan beratnya beban dosa pelakunya. Demikian juga dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan balasan pelakunya adalah neraka, baik di dunia maupun akhirat.

Keempat, hadayah, yaitu menerima hadiah, sedangkan posisinya saat itu sebagai penguasa, pemimpin, atau orang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan rakyat. Perilaku tersebut sangat dilarang sebagaimana sabda Rasulullah, “Hadiah yang diterima penguasa adalah haram,” (HR Ahmad dan Al-Baihaqi). Ini menggambarkan betapa ajaran Islam sangat memelihara posisi pemimpin agar tetap dalam jalur pengabdian.

Terakhir, khain, yaitu mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Dalam ushul fikh dinyatakan, tasharruful imam ala ra’iyyat manutun bil mashlahah, kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan. Karena itu, sikap, keputusan, atau kebijakan pemimpin dan wakil rakyat yang tidak didasarkan atas kemaslahatan rakyat, yang masuk kategori khain, ini bisa terjadi dalam merancang anggaran pendapatan dan belanja negara, menentukan kebijakan, atau menetapkan sebuah undang-undang yang tidak melindungi rakyat.

Dalam sistem hukum kita, sebagian perilaku korup di atas telah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Namun, beberapa tindakan yang termasuk khain memang lepas dari sanksi. Sebagai manusia beragama, tidak semestinya ini dimaknai sebagai peluang untuk melakukan penyimpangan.


Jum’at, 05 Oktober 2007

Opini

Ikan Besar dalam Pemberantasan Korupsi

Romli Atmasasmita, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

Terbetik berita yang sangat mengejutkan akhir-akhir ini karena ada tiga peristiwa korupsi besar atau the big fish, yaitu kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, kasus putusan Mahkamah Agung dalam kasus Neloe, dan kasus Asuransi ABRI (Asabri).

Kasus BLBI telah berlangsung sembilan tahun tapi masih selalu dipersoalkan sampai saat ini. Padahal telah ada keputusan kabinet Megawati yang menetapkan bahwa masalah dengan para obligor diselesaikan melalui MSAA dan R&D serta telah diberikan SKL. Keputusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Undang-Undang Propenas).

Terlepas dari prosedur yang dijalankan, kasus BLBI ini memang aneh tapi nyata. Yang mempermasalahkan justru mereka yang ikut dalam pengambilan keputusan dalam kabinet Megawati. Sangat membingungkan, memang, bagi rakyat yang kurang memahami politik dan semata-mata paham keadilan dan kepastian hukum.

Contoh buruk kasus BLBI bukan masalah prosedur pengambilan keputusannya, melainkan justru terletak pada masalah moralitas mereka yang turut dalam pengambilan keputusan tersebut yang terkesan kini menjadi para “pencuci tangan”. Sementara dalam sejarah Romawi dikenal seorang Brutus, dalam peta politik di Indonesia tampaknya akan semakin banyak “generasi Brutus”. Celakanya, perilaku Brutus di Indonesia turut memberikan andil dan berdampak luar biasa terhadap hajat hidup orang banyak.

Karena itu, kasus BLBI merupakan contoh buruk dalam sejarah politik pemerintahan yang pernah terjadi di bidang ekonomi sejak kemerdekaan. Kebijakan tanggap darurat dalam bidang ekonomi dan keuangan serta perbankan belum diperkuat dan didukung oleh moralitas politik yang memadai di kalangan para elite pemegang kekuasaan dan elite partai politik.

Di sisi lain, dari cara penanganan kasus BLBI, terlepas dari tujuannya, secara kasatmata tampak “intervensi” kekuasaan atas penegakan hukum. Hal ini karena, secara prosedural, kasus BLBI ditengarai telah menimbulkan kerugian negara, baik oleh pemberi maupun penerima dana. Ini dapat ditafsirkan bertentangan dengan UU Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999) karena telah ditempuh penyelesaian secara keperdataan dengan menegasikan penyelesaian secara kepidanaan.

Sekalipun kasus BLBI telah melibatkan pejabat pemerintah dan pejabat Bank Indonesia, sangat sedikit pelaku yang menerima dana tersebut diajukan ke pengadilan. Dari mereka itu pun hanya obligor bermasalah dengan nilai yang sangat kecil, sedangkan obligor pengemplang bernilai besar bebas berkeliaran tidak terjangkau oleh hukum tanpa pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah ataupun DPR.

Kasus kedua, kasus Neloe, yang diputus bebas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian di MA diputus dengan pidana 10 tahun, tanpa pidana uang pengganti, karena memang tidak jelas di mana negara ruginya karena pengucuran kredit oleh terpidana. Kasus ini juga merupakan contoh buruk dalam sejarah perbankan nasional yang berdampak internasional. Hal ini karena kasus ini merupakan buah akibat kekurangan tafsir hukum yang menyeluruh atas rumusan “kerugian negara” di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999. Bukan hanya tafsir dari aspek hukum, tapi juga kurang disisir dari aspek iklim perbankan nasional pada khususnya dan kepercayaan luar negeri terhadap integritas aktor perbankan nasional.

Yang seharusnya dilakukan oleh Kejaksaan Agung adalah tafsir hukum atas “kerugian negara” diselaraskan dengan definisi mengenai hal tersebut di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dihubungkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang merupakan lex specialis systematic jika dikaitkan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai lex specialis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lege generali).

Perbedaan tafsir hukum atas istilah “kerugian negara” di dalam kedua undang-undang tersebut di atas harus diselesaikan dengan menggunakan asas hukum, lex posteriori derogat lege priori. Artinya, jika terdapat keraguan mengenai undang-undang yang harus diberlakukan, UU yang diterbitkan kemudian mengesampingkan UU yang diterbitkan lebih dulu dalam satu obyek hukum yang sama. Jadi bukan menggunakan asas lex specialis, karena titik masalah hukum dalam kasus Neloe terletak pada definisi (istilah) tentang kerugian negara, bukan pada masalah perumusan suatu delik/tindak pidana secara keseluruhan.

Sedangkan dari aspek substantif, kasus Neloe hanya merupakan “pelanggaran atas prinsip kehati-hatian”. Sekalipun diduga ada potensi kerugian negara, pelanggaran tersebut merupakan wilayah hukum perbankan, yaitu melanggar ketentuan pidana di dalam UU Perbankan; bukan melanggar UU Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999). Hal ini sesuai dengan prinsip lex specialis systematic yang telah secara eksplisit diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999. Secara a’contrario ditegaskan bahwa, jika di dalam undang-undang lain (selain UU Nomor 31 Tahun 1999) tidak disebutkan secara tegas bahwa pelanggaran atas ketentuan di dalam undang-undang lain adalah merupakan tindak pidana korupsi, yang diberlakukan adalah UU lain itu, bukan UU ini (UU Nomor 31 Tahun 1999).

Memang mengherankan, aneh tapi nyata, di dalam sejarah penegakan hukum terhadap kasus korupsi (kecil dan besar), sepanjang kasus perbankan, pajak, dan pasar modal, yang merupakan lex specialis systematic, penegak hukum, dan juga penasihat hukum terutama hakim, telah mengabaikan ketentuan Pasal 14 tersebut. Dimasukkannya Pasal 14 dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah agar UU Korupsi tidak digunakan sebagai “pukat harimau”, yaitu hanya digunakan sebatas keperluan yang mendesak atau mengutamakan prinsip hukum, ultimum remedium atau sarana hukum the last resort. Jadi, bukan digunakan prinsip, primum remedium, yaitu jika sarana hukum administratif dan keperdataan sudah tidak memadai lagi untuk mencegah dan mengatasi keadaan kriminalitas, hukum pidana (UU Korupsi) merupakan sarana hukum yang digunakan kemudian.

Kasus Neloe dapat “terciptakan” hanya karena proses penyelidikan yang kurang cermat dan tampaknya kurang melibatkan banyak ahli dalam hukum pidana, hukum perbankan, dan hukum keuangan.

Kasus Asabri sangat mengejutkan karena melibatkan mantan perwira tinggi ABRI, sedangkan dana Asabri diperuntukkan bagi kepentingan sebagian besar bagi kesejahteraan prajurit. Pelibatan kedua mantan perwira tinggi itu secara hukum sekalipun belum jelas benar–tapi berdasarkan pengakuan tersangka di hadapan penyidik, dan dugaan keterlibatan kedua mantan perwira tinggi tersebut, merupakan awal penyelidikan yang seharusnya dilakukan penyidik Kejaksaan Agung. Sekalipun telah ada pengembalian satu rumah dari salah seorang perwira tinggi tersebut, ketentuan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 masih tetap berlaku, yaitu “pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dari penuntutan”. Ketegasan Jaksa Agung dalam menyelesaikan kasus Asabri sangat ditunggu masyarakat luas.Berangkat dari ketiga kasus di atas, jelas bahwa masih ada kasus-kasus lama yang diangkat ke permukaan untuk dimulai penyelidikan dan penyidikan. Ini merupakan suatu langkah hukum yang tepat tapi membingungkan dari sisi sistematika kebijakan penegakan hukum nasional yang seharusnya berorientasi ke masa kini dan masa depan. Bahkan, dari kasus-kasus tersebut ada logika terbalik yang berpendapat bahwa puncak sukses penegakan hukum adalah jika dapat mengungkap tuntas masa lampau, dan hanya sedikit untuk kasus masa kini, dan kurang hirau atas kasus yang potensial merugikan kepentingan bangsa dan negara di masa depan.

Kebijakan penegakan hukum di Indonesia masa kini adalah mengobati sindrom masa lampau, tapi tidak mengobatinya secara tuntas alias “mengambangkannya” dan tidak memberikan pencerahan publik untuk masa kini dan belum dapat menampung aspirasi harapan publik terhadap penegakan hukum di masa datang. Lihatlah kasus Temasek dan Indosat. Lihatlah berbagai kontrak di bidang pertambangan migas, khususnya pembagian hasilnya. Lihatlah kebijakan ekonomi yang mendahulukan pemodal asing dan kurang serius bagi pemodal pribumi. Lihatlah konglomerasi dan monopoli dalam berbagai sektor ekonomi dan keuangan yang berpotensi besar merugikan kepentingan ekonomi negara di masa depan. Lihat pula kebijakan pemberantasan korupsi di bidang keuangan dan perbankan yang potensial menghancurkan iklim aktivitas perbankan dan keuangan yang sehat dan potensial memunculkan dominasi perbankan asing di dalam negeri.

Terkesan agenda pemberantasan korupsi masa kini, di dalam implementasinya, lebih mengedepankan untuk meraup sebanyak-banyaknya simpati dan empati masyarakat luas dengan menonjolkan kesalahan atau kekeliruan masa lampau yang berpotensi pidana atau memang merupakan kasus pidana; korupsi. Memang kebijakan penegakan hukum masa kini telah menelan “korban” ratusan pejabat negara (pusat dan daerah). Namun, sukses itu hilang ditelan hiruk-pikuk langkah pemberantasan korupsi kasus besar di masa lalu seperti kasus Yayasan Soeharto, kasus Balongan, kasus Pertamina, kasus Dana Abadi Umat, dan kasus Bulog, yang hampir dikatakan tidak tuntas dan sekadar menciptakan “kambing hitam” pemberantasan korupsi.

Sesungguhnya pemberantasan korupsi secara nyata akan memberikan sumbangsih dan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia jika ditegakkan dengan hukum tanpa kelaliman dan api dendam terhadap masa lalu. Juga ditegakkan secara amanah, penuh integritas dan kejujuran, serta hanya bertanggung jawab kepada Allah SWT, dan bukan kepada para pemimpinnya.


Kamis, 04 Oktober 2007

Opini

Sudah Miskin, Dikorupsi Lagi

Ibrahim Fahmy Badoh

·  MANAJER DIVISI KORUPSI POLITIK, INDONESIA CORRUPTION WATCH

Corruption perception index (CPI) negara-negara di dunia untuk 2007 kembali diluncurkan Transparency International (TI) pada 26 September lalu. Tidak jauh berbeda dengan penilaian atas indeks korupsi dunia pada 2006, tahun ini korupsi tetap tinggi di negara-negara yang tergolong miskin. Fakta dari hasil survei kali ini menunjukkan bahwa korupsi di negara-negara miskin justru terjadi pada sektor-sektor yang dekat dengan pengentasan masyarakat miskin, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sungguh tragis! Di tengah minimnya dana untuk pengentasan masyarakat miskin, dana untuk para kaum papa ini masih saja dicuri.

CPI 2007 lebih difokuskan pada penilaian pengamat dan para ekspatriat di 180 negara atas korupsi di sektor publik. Indeks dihasilkan dari 14 survei ahli, yang masing-masing dilakukan dengan luas cakupan jumlah negara yang berbeda-beda. Survei kali ini termasuk yang paling luas cakupan jumlah negaranya dibanding pada 2006, yang hanya mencakup 163 negara. Dari 14 jenis survei ini kemudian ditentukan nilai pembobotan (scoring) dari nol hingga 10 untuk mengurutkan negara yang terburuk kondisi korupsinya hingga yang tebersih. Tahun ini negara yang dinilai terburuk adalah Myanmar dan Somalia, dengan nilai indeks 1,4. Adapun negara yang dinyatakan tebersih adalah Selandia Baru, Denmark, dan Finlandia, dengan nilai indeks 9,4.

Dalam analisis TI, penentuan indeks kali ini semakin menunjukkan lurusnya perbandingan antara tingkat korupsi dan kemiskinan. Rata-rata negara yang memiliki indeks korupsi di bawah 3–yang oleh TI dikategorikan kondisi korupsi yang tak terkendali (rampant)–adalah negara-negara yang tergolong miskin, menurut kategori yang dibuat oleh Bank Dunia. Jumlah negara-negara yang masuk kategori ini cukup besar, mencapai 40 persen (72 negara) dari total 180 negara.

Hasil survei menjelaskan bahwa beberapa negara di wilayah Afrika mengalami perbaikan indeks secara signifikan. Misalnya, Namibia, yang pada 2006 mengantongi indeks 4,1, tahun ini naik menjadi 4,5. Begitu juga Afrika Selatan, yang pada 2006 memiliki indeks 4,6, tahun ini meningkat menjadi 5,1. Beberapa negara lain yang mengalami peningkatan signifikan adalah Swaziland, Kosta Rika, Kroasia, Kuba, Republik Cek, Dominica, Italia, dan Suriname. Hal ini menunjukkan adanya tindakan yang berarti dalam upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan kemauan untuk berubah (political will) di negara-negara bersangkutan.

Sebaliknya, beberapa negara mengalami penurunan nilai indeks, di antaranya Austria, Bahrain, Laos, Butan, Malta, Oman, Papua Nugini, dan Thailand. Beberapa negara tetap berada di bagian terbawah dari indeks karena persoalan internal yang tidak berkesudahan, terutama konflik, seperti yang terjadi di Afganistan, Irak, Myanmar, Somalia, dan Sudan. Konflik membuat negara-negara ini tidak memiliki kemampuan mendorong pemerintahan yang baik. Ketika institusi publik tidak memiliki kapasitas dalam melayani, sedangkan di sisi lain permintaan tinggi untuk dilayani, akibatnya masyarakat harus menguras kocek lebih untuk mendapatkan pelayanan.

Kondisi ini sangat banyak dipengaruhi oleh praktek birokrasi yang kompromistis. Korupsi birokrasi, terutama suap, terus saja terjadi dan seakan dianggap wajar. Terutama untuk kalangan bisnis, hal ini bahkan telah memunculkan kompromi baru, termasuk dalam membelanjakan anggaran perusahaan untuk melakukan suap. TI berupaya juga mendorong agar bisnis jangan mau berkompromi dengan birokrasi yang korup. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertinggi transparansi manajemen keuangan dan pengawasan internal perusahaan untuk menghentikan belanja untuk menyuap birokrasi.

Kondisi Indonesia

Indeks persepsi korupsi Indonesia untuk 2007 menurun. Dari sebelumnya 2,4 pada 2006, turun menjadi 2,3 pada 2007. Artinya, tidak ada perubahan yang cukup berarti dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia selama periode 2006-2007. Dan penilaian kali ini lebih menunjukkan bahwa korupsi di sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, masih sangat tinggi dan memiliki kecenderungan peningkatan. Hal ini dapat dikaitkan dengan tidak adanya pencegahan dan penindakan yang cukup berarti terhadap tingginya pungutan di sekolah, mahalnya biaya obat untuk keluarga miskin, termasuk munculnya mafia perdagangan obat yang sebenarnya gratis untuk keluarga miskin, dan hancurnya infrastruktur utama di banyak daerah.

Sebenarnya, indeks persepsi korupsi Indonesia sempat terdongkrak pada 2006 dibanding pada 2005, yang hanya mencapai 2,1. Asian Intelligence Newsletter yang diterbitkan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menjelaskan bahwa naiknya persepsi korupsi Indonesia saat itu banyak disebabkan oleh gencarnya kampanye antikorupsi pemerintah untuk melaksanakan visi-misi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. PERC adalah satu-satunya lembaga di Asia yang paling dirujuk oleh TI dalam membuat indeks korupsi. Artinya, jika merujuk pada survei PERC, penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia kali ini disebabkan oleh agenda pemberantasan korupsi Yudhoyono-Kalla yang mulai tidak jelas arahnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan rendahnya inisiatif pemerintah dalam menyelesaikan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan serta rendahnya pembangunan infrastruktur karena anggaran negara banyak terparkir di rekening pejabat dan dipakai untuk membeli sertifikat Bank Indonesia dan bermain saham di pasar bursa.

Indonesia oleh TI dimasukkan dalam klasifikasi 72 negara miskin (versi Bank Dunia) yang memiliki tingkat korupsi tinggi dengan CPI di bawah angka 3. Di sisi yang lain, angka pertumbuhan kemiskinan di Indonesia terus meningkat dari 35 juta jiwa (15,97 persen) pada Februari 2005 menjadi 39 juta jiwa (17,75 persen) pada Maret 2006. Jika dikaitkan dengan statistik kemiskinan, penurunan indeks ini sangat masuk akal untuk menyimpulkan bahwa korupsi adalah salah satu faktor utama penyebab kemiskinan di Indonesia, terutama problem korupsi di birokrasi yang menyebabkan melambungnya harga pelayanan dasar. Penurunan nilai CPI pada 2007 harus menjadi tamparan bagi pemerintah Yudhoyono-Kalla. Tabiat birokrasi sebagai monster pengisap darah kaum miskin harus segera dibenahi. Kasihan rakyat kita, sudah miskin, dikorupsi lagi!


Kamis, 04 Oktober 2007

Opini

Siapa Perusak Hutan?

Bambang Setiono, PENGAMAT KEHUTANAN DAN KEUANGAN

Saat ini semua orang, baik yang ahli maupun tidak, berlomba-lomba berbicara tentang perubahan iklim yang disebabkan oleh penggundulan hutan. Dikomando oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, saat ini negara berkembang yang memiliki hutan tropis harus bernegosiasi dengan negara-negara maju melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perubahan iklim (UNFCC) untuk mencari cara menghentikan penggundulan hutan ini.

Melalui inisiatif yang dikenal dengan Reduce Emission from Deforestation and Degradation, jutaan dolar dana dikeluarkan untuk pertemuan dan penelitian dengan tujuan ini, termasuk pertemuan COP 13 di Bali pada Desember. Salah satu wilayah dengan kerusakan hutan terparah adalah Riau. Data Eyes on the Forests memperlihatkan pada 2005 hutan di Riau sudah hilang 57 persen (3 juta hektare) dalam waktu 20 tahun.

Untuk dapat mencegah hilangnya hutan di Indonesia, tentunya harus dicari siapa penyebabnya, apa motifnya, dan bagaimana caranya mereka menggunduli hutan. Setelah memiliki tiga informasi penting ini, kita baru bisa memberikan solusi untuk menghentikan hutan. Yang membuat gundul hutan tentunya perusahaan yang memerlukan kayu atau lahan luas untuk input produksinya.

Untuk kasus Riau yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian karena perseteruan antara Menteri Kehutanan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, perusahaan pemilik hak pengusahaan hutan, hutan tanaman industri, dan kelapa sawitlah yang paling banyak menebang kayu. Dengan berdirinya dua perusahaan pulp raksasa di daerah ini, ditambah dengan puluhan perusahaan plywood, kebutuhan kayu di daerah ini per tahun mencapai lebih dari 10 juta meter kubik. Kebutuhan kayu ini sangat besar dibandingkan dengan ketersediaan kayu.

Izin penebangan kayu dari hutan alam di seluruh Indonesia setiap tahun kurang dari 10 juta meter kubik dan sumber kayu dari hutan tanaman baru mencapai 30-50 persen kebutuhan kayu di Riau. Apakah kemudian mereka yang harus bertanggung jawab atas kerusakan hutan di Riau? Untuk menjawab ini, kita harus tahu dulu motif dan cara mereka menebang kayu dalam jumlah yang sangat besar ini.

Kalau motifnya adalah keserakahan, pasti mereka akan mencuri kayu dan hal-hal lain yang terkait dengan itu, seperti membobol bank, kas negara, atau kas daerah. Bagaimana perusahaan yang berdiri dan beroperasi secara legal bisa menebang kayu lebih dari yang seharusnya? Selain itu, karena menebang lebih daripada yang seharusnya, mereka tentu harus mencari jalan untuk tidak membayar pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan pungutan-pungutan daerah.

Modus yang paling umum adalah menggunakan perusahaan lain untuk “mencuci” kayu ilegal menjadi kayu legal begitu tiba di pabrik perusahaan. Cara yang lain adalah dengan menggunakan dokumen “terbang” untuk menyertai bergeraknya kayu. Dokumen ini asli tapi palsu karena dikeluarkan untuk kayu yang bukan berasal dari wilayah penerbit dokumen. Dokumen terbang bisa beredar karena bantuan oknum pejabat kehutanan. Modus kedua ini semakin mudah dilakukan karena saat ini tidak ada kewajiban menggunakan dokumen negara (surat keterangan sahnya hasil hutan) untuk membawa kayu di luar kawasan hutan.

Kalau motifnya keserakahan, tidak hanya hutan yang digunduli, tapi juga kas bank, kas negara, dan kas daerah. Dengan melakukan markup biaya proyek kehutanan, perusahaan bisa mendapatkan pinjaman bank lebih besar daripada yang seharusnya. Tentunya markup hanya bisa dilakukan dengan bantuan profesional di bidang kehutanan yang tidak bermoral untuk meninggikan nilai proyek kehutanan. Pada saat krisis ekonomi atau krisis kayu, mereka akan minta penghapusan utang kepada bank yang telah memberikan kredit. Kalau kemudian banknya menjadi bangkrut, pemerintah akan menggunakan uang negara untuk menyelamatkan bank dan sekaligus perusahaan yang menjadi sumber penghasilan bank tersebut.

Sebagai contoh, pada saat krisis keuangan 1997/1998, perusahaan kehutanan yang seharusnya mendapat durian runtuh dari melemahnya rupiah malah ikut-ikutan menyatakan tidak mampu bayar kredit. Seperti kita ketahui dan yang selalu dibangga-banggakan oleh pemerintah, sektor kehutanan, termasuk pulp, adalah penyumbang devisa yang penting di negeri ini. Ironisnya, dengan alasan ini pula pemerintah telah menghapuskan utang lebih dari Rp 22 triliun untuk menyelamatkan bank dan perusahaan yang terkait dengan bisnis kehutanan. Modus yang dipakai untuk mendapat double durian runtuh ini (selisih kurs dan penghapusan utang) adalah dengan melakukan transaksi dengan perusahaan keuangan yang didirikan di pusat keuangan yang berisiko tinggi, seperti Caymand Island. Transaksi jual-beli ini kemudian macet dan perusahaan kehutanan akan menghapuskan piutang dengan perusahaan antah berantah ini. Dengan cara ini, mereka melakukan transfer pricing yang tidak akan mudah bagi siapa pun untuk menelusurinya.

Kalau motifnya adalah pembangunan ekonomi, kegiatan penggundulan hutan di Indonesia, termasuk di Riau, tentunya didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Agar dapat mendukung perusahaan menebang hutan lebih dari yang seharusnya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan mengeluarkan peraturan-peraturan yang bertujuan memudahkan perusahaan menggunduli hutan alam, termasuk mengubah status kawasan hutan dan menghilangkan kewajiban hanya boleh menggunakan kayu hasil hutan tanaman.

Dengan dukungan seperti ini, perusahaan dengan senang hati akan mengembangkan proyek kehutanan skala raksasa dengan investasi miliaran dolar setelah memperhitungkan berbagai biaya untuk mengembangkan proyek tersebut. Salah satu komponen biaya yang diperhitungkan oleh perusahaan adalah uang suap kepada oknum pejabat pemerintah yang berperan dalam melegalkan kegiatan penggundulan hutan dalam skala besar tanpa adanya sanksi.

Jadi siapa yang salah? Dalam prakteknya, yang terjadi adalah kombinasi dari dua motif ini. Dengan demikian, akan sangat sulit menentukan pelaku tunggal penggundulan hutan di Indonesia. Perusahaan kehutanan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat semuanya bertanggung jawab atas hilangnya hutan di Indonesia. Memenjarakan mereka semua mungkin bukanlah sebuah solusi yang feasible. Hanya dengan membuat perusahaan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat lebih bertanggung jawab atas hilangnya hutan, penggundulan hutan dapat dihentikan.


Rabu, 10 Oktober 2007

Opini

Berkah Sekularisasi Politik

Zacky Khairul Umam

·  Peneliti Program Studi Arab Universitas Indonesia

Temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai kecenderungan politik umat muslim menarik dikaji lebih lanjut. Data yang diumumkan LSI pada Jumat pekan lalu (5 Oktober) menyebutkan bahwa sekularisasi politik yang terjadi pada warga muslim di Indonesia semakin dalam dan luas. Penelitian yang bertajuk “Tren Orientasi Nilai-nilai Politik Sekuler dan Kekuatan Islam Politik” dengan syarat ketentuan survei yang ketat menyorot tren tiga tahun terakhir yang terjadi, yaitu prospek Islam politik yang semakin lemah ketika dipraktekkan dalam politik praktis.

Survei tersebut menunjukkan orientasi pada nilai-nilai sekuler di kalangan muslim Indonesia dominan dan cenderung meningkat. Terang benar bahwa pendapat yang dominan ternyata banyak yang tidak setuju dengan fatwa yang mengharamkan bunga bank, penerapan hukum rajam, dan penolakan presiden berjenis kelamin perempuan. Bahkan secara keseluruhan hanya 33 persen yang ingin mengusung nilai politik islami dan 57 persen mendukung politik sekuler. Sementara 10 persen sisanya tidak bersikap.

Temuan yang juga mencengangkan terletak pada jumlah dukungan terhadap partai politik berbasis Islam dan berbasis massa Islam yang mengalami stagnasi dan cenderung semakin menurun. Kondisi itu berkebalikan dengan dukungan publik bagi partai yang tidak berbasiskan agama. Bila pemilu diadakan hari ini, demikian temuan survei, sebanyak 52 persen partai sekuler (Golkar, PDI Perjuangan, dan Demokrat) akan dipilih masyarakat. Sedangkan partai Islam (Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan) hanya mendapat pilihan di hati masyarakat sebesar 8 persen; dan partai berbasis massa Islam (Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional) mendapat 7 persen.

Jika kecenderungan tren seperti ini terus terjaga hingga momentum 2009, perilaku politik warga muslim Indonesia bisa dibaca memiliki partisipasi politik yang lebih cerdas dan dewasa. Dengan kenyataan bahwa dukungan terhadap partai politik Islam atau bermassa Islam selama dua pemilu bukan yang dominan, dan bukan pula yang paling menentukan proses politik praktis, bisa dihipotesiskan bahwa psikologi politik warga muslim tidak terikat secara ketat dengan agama. Warga muslim dengan afiliasi ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pun tidak berarti berpartisipasi pada partai yang lebih dekat dengannya. Ada keberjarakan yang memisahkan keyakinan keagamaan dengan partisipasi, dukungan, serta sikap politik.

Bahwa tingkat kesalehan warga muslim Indonesia meningkat juga memunculkan fenomena persemaian muslim demokrat yang membanggakan patut diacungi jempol, tapi realitas berkata bahwa dalam politik praktis dan penyelenggaraan kewargaan secara umum mereka merebahkan diri pada upaya yang amat sekuler: semata-mata bahwa urusan politik tidak melulu sakral yang serba dikaitkan dengan masalah agama.

Satu catatan yang penting diingat ialah demokratisasi yang bergulir selama ini senyampang dengan mewabahnya santrinisasi politik yang tidak terbendung. Sejak politik Soeharto yang “abangan” hingga kemudian menjadi semakin “hijau” pada awal 1990-an itu adalah titik poin pertama santrinisasi politik melangkah. Polarisasi kekuatan umat muslim yang membuncah dengan terbukanya keran pluralisme politik era reformasi semakin mengukuhkan identitas politik santri, yang sebelumnya dikekang dan dibatasi ruang geraknya. Meskipun gairah keagamaan yang terlalu meluap-luap kemudian diterjemahkan pada upaya formalisasi syariah dalam wujud Islam politik, kecenderungan ini semakin melemah hingga belakangan ini.

Santrinisasi politik tidak sama dengan syariahisasi politik. Santrinisasi lebih merupakan sebuah identitas politik yang secara psikologis menjadi konfidensi pada penguatan partisipasi publik. Pada umumnya belenggu identitas “abangan” yang melekat dalam memori politik selama ini menghambat potensi besar untuk meraih dukungan publik yang luas. Sehingga, santrinisasi, selain bermakna munculnya artikulasi politik Islam yang lebih menguat, sebetulnya hanya identitas permukaan. Atau tujuan praktisnya, untuk meraih dukungan suara di pemilu belaka.

Isu-isu kampanye atau suara politik yang lebih dekat dengan formalisasi syariat agama yang jumud, faktanya, tidak mendapat pilihan di hati masyarakat luas. Isu-isu tersebut kelihatan elitis dan amat mahal ongkos serta dampak sosial-politiknya. Yang ada di benak masyarakat cuman bagaimana penyelenggaraan kekuasaan bisa memenuhi harapan mereka semacam kondisi ekonomi yang membaik, keamanan meningkat, dan kondisi riil lainnya khususnya dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan. Mau tidak mau strategi kampanye partai politik berganti arah ke pemenuhan janji yang diinginkan masyarakat.

Ekspektasi masyarakat menjadi ukuran bagaimana politik Islam kemudian diartikulasikan kembali, atau dalam bahasa almarhum Kuntowijoyo disebut “obyektivikasi”. Yaitu, menerjemahkan bahasa-bahasa keagamaan dalam ruang publik secara lebih umum, seperti keadilan, supremasi hukum, kesejahteraan, transparansi publik, dan seterusnya. Hal itu kentara sekali kala artikulasi politik Islam yang lebih mengacu pada upaya pemberantasan korupsi, perwujudan islah dan perdamaian, serta kredibilitas publik semakin banyak dilirik ketimbang jika menggunakan isu semacam pendirian negara Islam atau bahkan kekhilafahan internasional.

Bahasa politik Islam akan semakin serak dan hambar didengar ketika serampangan menerjemahkan maksud kedaulatan Tuhan dalam demokrasi kita. Tubuh politik Islam yang tumbuh gigantik akan semakin kerdil jika terus memaksakan energi yang cenderung menggebu-gebu, sementara ia kehilangan rasionalitas publik. Ketidaksadaran akan munculnya falibilitas dalam wilayah politik demokratis, jika terus dipelihara dalam politik Islam, akan lebih membikin suasana politik yang membosankan, terlalu usang diperdebatkan, dan terlalu abstrak untuk dimanifestasikan.

Kecenderungan pilihan warga muslim yang tidak berpatokan terhadap hal demikian merupakan kejeniusan politik dalam jangkar sekuler. Dewasa-tidaknya pilihan, sikap, dan perilaku politik warga muslim amat ditentukan oleh pemilahan rasional akan kalkulasi implikasi yang terjadi atas partisipasi yang ia jalankan. Tren seperti ini akan berhasil memformulasikan umat muslim, dari posisi kawula dalam konstruksi politik tradisional Indonesia ke arah kewargaan yang lebih imparsial, beradab, serta kosmopolit.

Sekularisasi, seperti pernah ditegaskan almarhum Cak Nur, sebagai pembebasan kehidupan politik duniawi dari sakralisasi keakhiratan, merupakan keniscayaan untuk mencapai tingkat keadaban politik yang luhur. Agama lebih tepat dijadikan sebagai sandaran nilai-nilai etis dalam ruang publik. Obyektivikasi ialah wahana baik mencapai keberterimaan publik. Saluran gairah keagamaan sebaik mungkin diwujudkan dalam suatu “civil religion” yang memahami realitas publik. Proses sekularisasi politik tak bakal membonsai partisipasi politik Islam, tapi justru akan lebih membuatnya menjadi kekuatan yang amat prigel dan fleksibel dalam memformulasikan kewargaan muslim secara demokratis. Di situlah sekularisasi membawa misi profetik yang melewat-batasi sebuah kebekuan berpolitik. Dan karenanya, hal itu menjadi berkah dan bukan kutukan!


Rabu, 10 Oktober 2007

Opini

Imigrasi: Masyarakat dalam Perubahan Abadi

Kim Brouwers

·  (mahasiswa hubungan internasional di University of Amsterdam)

Caitlin Kelly

·  (alumnus Georgetown University)

Sofia Seer

·  (mahasiswa hubungan internasional di American University of Sharjah)

Migrasi dan perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain merupakan fenomena alami yang telah berlangsung sepanjang sejarah. Pembentukan batas-batas negara dan peningkatan berbagai keprihatinan keamanan dalam tahun-tahun belakangan ini telah membatasi perpindahan manusia tersebut. Tapi di saat yang sama imigrasi telah menjadi lebih mudah dalam berbagai cara dengan adanya kemajuan-kemajuan dalam transportasi dan teknologi. Pembaruan-pembaruan teknologi dan komunikasi ini memungkinkan orang bermigrasi sambil memelihara hubungan dengan negara asal mereka.

Para imigran dapat sering menemukan sebuah daerah kantong orang-orang yang memiliki ciri-ciri atau kebudayaan yang sama di negara tuan rumah mereka, menonton program-program TV asing melalui satelit televisi, berkomunikasi dengan keluarga mereka melalui telepon dan Internet, dan mengunjungi negara asal mereka dengan lebih mudah. Mengingat hal ini, sebuah pertanyaan penting muncul: bagaimana bangsa-bangsa tersebut mempertahankan jati diri kebudayaan mereka? Selanjutnya, haruskah perlindungan atas jati diri kebudayaan masih menjadi cita-cita mengingat peningkatan sifat multibudaya masyarakat-masyarakat seluruh dunia?

Belanda, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab (UEA) menemukan diri mereka pada sebuah garis lurus dari sebuah spektrum jika dilihat dari kehadiran imigran dalam sebuah budaya dominan. Sejak dulu Belanda memiliki preseden sejarah dalam keberhasilan membaurkan para imigran baru ke dalam masyarakat Belanda. Amerika Serikat jatuh pada sekitar bagian tengah dari spektrum tersebut, dengan adanya bahasa dan budaya yang dominan, tapi memiliki reputasi sebagai “panci pembauran” berbagai bangsa. Dubai, bagian dari UEA, berada pada ujung lain spektrum tersebut: mayoritas penduduknya terdiri atas para imigran yang tinggal sementara di Dubai, dengan harapan mereka akan bekerja secara paralel dengan budaya dan masyarakat setempat, tapi bukan sebagai bagian darinya.

Penduduk asli sesungguhnya sangat kecil sehingga pemerintah menerapkan sebuah kebijakan yang dikenal sebagai “Emiratisasi” yang menetapkan kuota bagi jumlah warga UEA yang harus dipekerjakan oleh perusahaan atau industri tertentu. Hingga belum lama ini, kebijakan imigrasi UEA sekadar memperpanjang visa kerja, jarang memberikan kewarganegaraan. Namun, Dubai sekarang telah mulai menjual properti bagi orang asing di lokasi-lokasi tertentu. Ini berarti bahwa sejumlah tertentu penduduk imigran yang kaya akan menjadikan Dubai sebagai tempat tinggalnya yang permanen, yang dengan demikian menanamkan akarnya bagi generasi-generasi masa depan.

Akhirnya, ceruk penduduk ini akan menuntut pengaruh dan peran serta lebih besar dalam urusan-urusan lokal, sehingga pada suatu saat UEA akan cenderung memperkenalkan pembaruan-pembaruan lebih demokratis dan mungkin memperbolehkan para imigran untuk urun tangan dalam tata pemerintahan, setidaknya pada tingkat kota. Hal tersebut juga memerlukan penggabungan antara identitas-identitas tradisional lokal dan identitas-identitas kebudayaan bangsa Emirat baru.

Namun, kebijakan yang berkaitan dengan para pekerja migran tetap mempertahankan perbedaan antara migran dan penduduk serta budaya setempat. Mempertimbangkan peran penting kelas pekerja dalam ekonomi Dubai, kebijakan pemerintah akan sangat berkembang secara positif dengan menjadi lebih terbuka terhadap segmen penduduk ini.

Jika mengalihkan perhatian ke Amerika Serikat dan Eropa, kita menemukan bahwa tujuan utama adalah untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang berhubungan dengan integrasi antara minoritas imigran dan masyarakat lebih luas. Banyak imigran tertarik ke Amerika karena, mengingat identitas budaya “panci pembauran”-nya, mereka merasa bisa menjadi orang “Amerika” sejati sambil mempertahankan aspek-aspek budaya asli mereka. Namun, dalam prakteknya, proses ini tidak selalu berjalan mulus.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan merupakan hal yang fundamental. Dengan memperbaiki tingkat pendidikan para imigran, pekerjaan yang diisi para imigran dalam perekonomian akan lebih beragam, mengurangi stereotip imigran yang hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar dan menyedot sistem tunjangan nasional.

Sistem pendidikan masyarakat seharusnya juga mendidik para muridnya sejak tingkat dasar dan menengah tentang Islam, politik Timur Tengah, dan budaya-budaya lain, sehingga warga negara biasa Amerika atau Eropa memiliki jalur ke informasi yang obyektif dan akademis tentang populasi-populasi imigran.

Sementara bagian-bagian lebih besar dari populasi imigran menjadi semakin terdidik, mereka juga cenderung menjadi semakin aktif secara politik. Misalnya, ketika pemilihan umum terakhir Prancis, persentase kalangan imigran yang pergi ke bilik-bilik suara meningkat sangat besar dibanding pada pemilihan sebelumnya. Dan terakhir, seorang laki-laki berbangsa Maroko dan seorang perempuan berbangsa Turki terpilih duduk dalam pemerintahan di Belanda. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan pendapatan kelompok-kelompok minoritas, jumlah dana yang dapat dikumpulkan oleh seorang kandidat minoritas ketika berkampanye juga meningkat, sebuah faktor yang penting dalam pemilihan umum Amerika.

Sementara para warga negara baru meraih baik keberhasilan ekonomis maupun politis, kemampuan mereka untuk menemukan suatu bauran sosial yang dapat diterima oleh identitas kebudayaan mereka terdahulu dan identitas kebudayaan dari rumah baru mereka juga meningkat.

Namun, peristiwa-peristiwa seperti 11/9, pembunuhan sutradara film Belanda Theo van Gogh, dan pembunuhan di Virginian Tech oleh seorang penduduk asing Amerika berkebangsaan Korea meningkatkan ketegangan-ketegangan. Tindakan-tindakan kekerasan publik ini sayangnya menciptakan rasa takut bahwa budaya-budaya imigran akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat tuan rumah mereka, dan karena itu menciptakan kesan bahwa identitas-identitas kebudayaan ini harus ditekan.

Namun, pada satu saat dalam sejarah, para migran Irlandia yang datang ke Amerika–yang sekarang merupakan bagian utama dari penduduk Amerika–menghadapi penganiayaan sebagai orang asing dan terlibat dalam gang dan berbagai tindak kekerasan. Namun, mereka sekarang dianggap sebagai bagian yang terpadu dari masyarakat dan budaya Amerika.

Dalam hal ini, semua bangsa dapat belajar dari sejarah mereka sendiri dengan menghargai perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat mereka dan menerima kenyataan bahwa masyarakat, penduduk, dan budaya dari dulu selalu–dan akan terus–berubah.

Artikel ini disebarluaskan oleh Common Ground News Service


Kamis, 18 Oktober 2007

Opini

Makna Nobel untuk Al Gore

Jalal, aktivis Lingkar Studi Corporate Social Responsibility

Kesadaran bahwa pemanasan global adalah masalah yang lebih mendasar dan luas dibanding sekadar masalah lingkungan tampaknya benar-benar telah terjadi. Pada 12 Oktober lalu Komite Nobel secara resmi menyatakan Al Gore dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sebagai penerima Nobel Perdamaian 2007. Ini bukan penghargaan pertama buat upaya Gore mengatasi pemanasan global. Pada awal 2007, Gore menerima Piala Oscar untuk film dokumenter terbaik 2007 berjudul An Inconvenient Truth (AIT). Sebelumnya, buku dengan judul yang sama juga diganjar penghargaan yang sangat positif dari para kritikus. Buku dan film AIT adalah alat utama Gore untuk membangun kesadaran global dalam mengatasi pemanasan global.

AIT adalah buku dan film yang mencekam sekaligus memberikan harapan. Sebuah keseimbangan yang optimal dari kedua hal itu memang diperlukan, mengingat bahwa kesadaran global adalah prasyarat untuk mengatasi masalah lingkungan terbesar dalam sejarah manusia modern. Gore tergerak menulis dan kemudian memfilmkan AIT karena ia menyaksikan kenyataan bahwa banyak sekali anggota masyarakat yang tadinya menyangkal fakta pemanasan global kemudian langsung berputus asa setelah menyadari kesalahan mereka. Padahal yang diperlukan dalam upaya mengatasi pemanasan global adalah mentalitas yang kuat bahwa masalah ini bisa diatasi.

AIT memang penuh dengan argumentasi yang kukuh tentang penyebab dan dampak pemanasan global, yang membuat mereka yang tadinya berada pada kubu tidak percaya dan ragu kemudian menyeberang ke kubu yang percaya. Selain itu, AIT juga berisi resep mengenai apa saja yang bisa dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk mengatasinya. Terlebih lagi, semuanya disampaikan dalam bahasa kaum awam sehingga jangkauannya menjadi sangat luas.

Mengatasi pemanasan global memang mungkin, dan karena itu umat manusia tak boleh berputus asa. Dua ekonom dari Universitas Princeton, Robert Socolow dan Stephen Pacala, dikutip dalam AIT, menyatakan bahwa manusia telah memiliki cara saintifik, teknis, dan industrial untuk mengatasi masalah karbon dan iklim untuk setengah abad mendatang. AIT memuat grafik mereka yang sangat terkenal, yang menggambarkan bahwa masyarakat Amerika Serikat mungkin menurunkan emisi karbonnya pada 2050 hingga tingkat di bawah pada 1970, atau sekitar separuh dari tingkat emisi mereka sekarang. Karena itu, sebetulnya tidak ada alasan bagi Amerika untuk berkukuh mengotori atmosfer terus-menerus. Seluruh bagian dunia lain juga bisa menggunakan hal yang sama. Masalahnya tinggal memastikan bahwa semua orang dan kelompok berbuat dalam kapasitas optimumnya masing-masing.

Dalam hal ini, perusahaan memegang peranan yang sangat penting. Sebagaimana dalam data yang banyak dikeluarkan otoritas iklim, berbagai sektor industri, terutama pembangkitan listrik, transportasi, dan manufaktur, merupakan perantara terbesar dari emisi karbon antropogenik. Namun, alih-alih menyalahkan industri secara berlebihan atau bahkan mencoba menghilangkan mereka dari muka bumi, Gore melihat peluang besar untuk menjadikan perusahaan sebagai sekutu. Tentu bukan dengan membiarkan praktek mayoritas perusahaan seperti sekarang, melainkan dengan mengubah perilaku mereka secara radikal. Perubahan itu terutama adalah memastikan bahwa tidak ada lagi dampak sosial dan lingkungan yang diberi label “eksternalitas”.

Seluruh dampak itu harus diperhitungkan, diakui, dan dikelola dengan benar oleh perusahaan. Pada titik inilah upaya mengatasi pemanasan global masuk dalam arus utama inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility atau CSR). Berkat kesadaran global yang didorong Gore, kini banyak pakar CSR yang sudah menyatakan bahwa salah satu indikator penting perusahaan yang berkinerja CSR tinggi adalah upayanya yang serius dalam mengatasi dampak operasinya terhadap pemanasan global. Untuk itu, obsesi perusahaan pada keuntungan jangka pendek yang mengabaikan dampak harus diganti dengan perhitungan matang atas dampak dan peluang keuntungan jangka panjang. Keuntungan dalam jangka panjang itulah yang akan menjamin keberlanjutan perusahaan, sekaligus keberlanjutan pembangunan bagi kesejahteraan umat manusia.

Dalam buku AIT, Gore mengutip Jeffrey Immelt, orang nomor satu di General Electric (GE), yang bertanggung jawab meluncurkan program Ecomagination yang menyatakan, “Kami berpendapat hijau yang berarti hijau. Ini saatnya perbaikan lingkungan mendorong suatu keuntungan.” Pesan itu sedemikian pentingnya sehingga ditulis dalam huruf-huruf besar, menghabiskan dua halaman, dan dinyatakan terus-menerus di berbagai kesempatan. Gore bisa dengan nyaman mengutip Immelt karena Ecomagination memang telah membuktikan bahwa perhatian GE terhadap lingkungan telah membuat daya saingnya terus meningkat, dan keuntungan pun terus membesar.

Keduanya memang akrab dan memiliki ideologi yang sama. Pada ulang tahun World Resource Institute di pertengahan 2007, Gore dan Immelt duduk berdampingan. Kontan saja Thomas Friedman, kolumnis dan penulis buku-buku laris soal globalisasi, menyatakan bahwa, dalam dunia yang ideal, Gore dan Immelt-lah yang akan bersanding sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika berikutnya.

Gore juga seorang yang “walk the talk“. Ia tidak hanya berceramah lewat seminar, buku, dan filmnya. Ia juga bertindak. Gore memiliki dan memimpin Generation Investment Management, sebuah perusahaan yang memfokuskan diri untuk mengelola investasi yang bertanggung jawab sosial (socially responsible investment atau SRI). Ia menceburkan diri pula ke bisnis dengan menjadi salah satu direktur di Dewan Pimpinan Apple, Inc., selain menjadi penasihat bagi manajemen Google.

Di tempat-tempat itu ia memperjuangkan pikiran-pikirannya sambil memberi contoh kepada dunia bahwa aliansi antara keberlanjutan dan profitabilitas memang sudah mewujud. Dunia memang sangat perlu contoh itu, mengingat kebanyakan perusahaan masih berpikir bahwa mengatasi dampak lingkungan yang mereka timbulkan adalah sekadar biaya. Cara pandang itu haruslah digusur segera, kalau berbagai masalah lingkungan hendak segera diatasi. Perusahaan-perusahaan yang berkinerja lingkungan tinggi sesungguhnya telah membuktikan diri memiliki kinerja finansial yang juga tinggi. Gore bukanlah yang pertama dalam hal ini, tapi ia menyumbangkan banyak contoh dengan signifikan.

Di tangan Gore, contoh-contoh itu memang sedemikian nyatanya. Tinggal apakah perusahaan mampu membaca dan mau mengikutinya, atau berbebal otak dan hati kemudian mengingkarinya. Setiap pemangku kepentingan perlu memikirkan bagaimana mendorong perusahaan untuk berada di jalan yang benar, atau kita semua kelak akan menyesal. *


Rabu, 17 Oktober 2007

Opini

Proselitisme Agama-agama Dunia

Halima Krausen, Direktur Initiative for Islamic Studies dan Imam German-Speaking Muslim Community di Hamburg *)

Beberapa bulan lalu, dua laporan berita telah menimbulkan kehebohan. Yang pertama adalah “4.000 orang Jerman pindah ke agama Islam tahun lalu”, dan yang kedua adalah “Dewan Mantan Muslim” (Council of Ex-Muslims ) telah dibentuk”. Dalam sebuah masyarakat sekuler tempat terdapat kebebasan pemikiran, kesadaran, dan agama, termasuk kebebasan berpindah agama atau keyakinan, dua hal tersebut seharusnya menjadi masalah sepele. Kenyataannya tidak.

Berita itu cukup menimbulkan keprihatinan, baik bagi gereja maupun kalangan muslim. Setiap kelompok takut, mereka yang berpaling akan secara aktif turut memberikan sumbangan terhadap atmosfer penuh permusuhan daripada sekadar memilih agama atau ideologi lain secara diam-diam. Di bawah permukaan sekularisnya, ternyata perpindahan agama tetap merupakan hal yang sulit dilakukan. Kalau begitu, apakah agama tak lagi menjadi urusan pribadi?

Secara sosiologis, masyarakat religius kelihatannya sama seperti kelompok-kelompok sosial lain. Awalnya, tradisi keagamaan mungkin sama dengan keyakinan, hukum, dan upacara kesukuan, yang sangat bermakna dalam lingkungan geografis dan ekonominya yang khusus, termasuk dewa-dewa suku mereka. Kami menemukan jejak-jejak sistem ini di Timur Tengah Kuno, tempat kisah-kisah Biblikal terjadi, atau dalam sejumlah tradisi di anak benua India di bawah payung Hinduisme.

Orang-orang dilahirkan ke dalam tradisi. Jika perpindahan agama merupakan sebuah masalah, hal tersebut tak lebih dari masalah pemakaian atau integrasi dalam bentuk lain. Di antara beberapa kisah pilihan pribadi dalam Injil adalah tentang Ruth yang mengatakan kepada ibu mertuanya, “Orang-orangmu akan menjadi orang-orangku dan Tuhanmu akan menjadi Tuhanku.” (Ruth 1:16).

Pada “tingkat kesukuan” ini, harapan bagi kekuatan kesejahteraan dan angka merupakan hal yang alami. Begitu pula kebutuhan menarik garis pemisah antara “kami” dan “liyan” dan tuntutan kesetiaan kelompok. Konsep kebebasan beragama dari sebuah perspektif individualis kelihatannya asing dalam konteks ini. “Kelompok yang pergi” sama dengan berubahnya kesetiaan dan dirasakan sebagai kehilangan atau pengkhianatan, yang menimbulkan rasa berkabung dan terputusnya komunikasi, atau bahkan penganiayaan terhadap mereka yang murtad.

Di tingkat lain, agama adalah jalan yang berkaitan dengan orientasi terhadap sasaran dan tanggung jawab pribadi. Ia diwakili oleh para pribadi tercerahkan dan terilhami yang menggabungkan kecaman terhadap keluhan-keluhan teologis dan sosial dalam masyarakat dengan pandangan-pandangan tentang masa depan yang lebih seimbang dan berarti, seperti Buddha atau para nabi dalam Injil. Dampak logisnya adalah mengajarkan pandangan-pandangan ini kepada yang lain. Karena itu, para nabi berhadap-hadapan dengan para raja dan pendeta untuk mengingatkan mereka akibat-akibat dari pemujaan pribadi dan ketidakadilan sosial. Para guru Buddhis mempersembahkan kerajaan-kerajaan Timur Jauh dengan delapan jalan berlipat. Para guru Yahudi memiliki pengikut di kekaisaran Romawi hingga mereka dilarang menerima orang yang pindah agama dengan ancaman hukuman mati. Para misionaris Kristen, yang didorong oleh semangat untuk “pergi dan mengajar seluruh bangsa…” (Matius 28:19), mengembangkan pesan mereka tentang keselamatan melalui iman. Para guru muslim mengajak orang meyakini monoteisme etis, dengan menekankan bahwa “tidak ada paksaan dalam agama” (Surah 2:256).

Gerakan-gerakan yang bermunculan tersebut terkadang digantikan oleh “suku”. Orang-orang yang berpindah agama disambut baik, walaupun mereka didorong oleh keuntungan-keuntungan pribadi seperti kedudukan sosial yang lebih baik. Kemudian kesetiaan yang sama diharapkan–tidak hanya pada kelompoknya yang baru, tapi juga jalan menuju keselamatannya. Dengan ini, garis pemisah antara “kami” dan “liyan” dianggap sebagai dimensi metafisika. Sementara sistem keagamaan tidak pernah menjadi blok-blok monolitik, tapi malah dipengaruhi satu sama lain dengan berbagai cara, ada juga tuntutan akan keeksklusifan.

Dalam logika yang terlalu disederhanakan: jika jalan “kami” benar, maka jalan yang lain pasti salah. Dalam kasus-kasus terburuk, ancaman bahwa “kami” harus melindungi diri kami sendiri dari liyan–sebuah pandangan yang siap digunakan untuk menzalimi “liyan”. Di pihak lain, cinta terhadap sesama umat manusia mewajibkan kami menyelamatkan mereka dengan memindahkan mereka ke jalan “kami”. Kita sering menemukan gagasan ini di kalangan sebagian misionaris Kristen, tapi juga di sebagian kalangan muslim–walaupun pesan yang disampaikan sebelumnya dengan jelas dinyatakan dalam Al-Quran, dan orang-orang dari berbagai keyakinan diminta “berlomba-lomba berbuat kebajikan” dan “… diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu” (Surah 5:48). Kenyataannya, masyarakat-masyarakat religius bukannya berbuat kebajikan, malah berlomba-lomba dalam polemik dan permusuhan yang mengasingkan diri mereka sendiri dari intisari etis dan spiritual tradisi mereka. Tidak mengherankan jika kemudian agama terkadang dianggap sebagai faktor konflik dan bukannya faktor kerukunan dan perdamaian.

Dengan dunia yang menjadi semakin rumit dan saling terkait, proyek-proyek dialog antaragama telah muncul, berlandaskan pada premis umum kemanusiaan kita: semua orang menginginkan kebahagiaan. Dialog-dialog ini mendorong pengertian dan kepercayaan. Tapi untuk berhubungan dengan dunia yang pluralis, kita bekerja dalam dua arah. Pertama adalah pencarian alat dalam sumber-sumber keagamaan kita.

Memikirkan perspektif Al-Quran tentang Tuhan yang Esa dan keragaman dalam ciptaan, termasuk perbedaan warna dan perilaku, bahkan ritual keagamaan di antara umat manusia, mungkin membawa saya melampaui persaingan kesukuan dan keeksklusifan jalan menuju pandangan akan masa depan yang tenteram dan damai. Selebihnya adalah menggali sumber-sumber religius kita bersama–yang bukan merupakan gagasan baru. Dengan belajar bersama rekan-rekan dari agama lain, para cendekiawan dan ulama muslim sering menemukan bagaimana perbedaan warna dan corak yang diwakili oleh tradisi-tradisi kita sesungguhnya merupakan berkas-berkas dari Satu Cahaya. *

*) Artikel ini bagian dari serial “Apostasy & Proselytism-2007″ yang disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground.


Rabu, 17 Oktober 2007

Opini

Melindungi Kekayaan Kultural Bangsa

Hayyan ul Haq, periset pada Centre for Intellectual Property Law, Molengraaff Institute for Private Law, Utrecht University

Kasus lagu Rasa Sayange, yang diklaim dan digunakan oleh Malaysia sebagai jingle dalam iklan “Truly Asia” untuk menarik para pelancong ke negeri itu, telah memicu perhatian publik atas pentingnya perlindungan hukum bagi hak atas kekayaan kultural bangsa kita. Kasus eksploitasi dan penyalahgunaan (misappropriation) hak-hak kultural ini sesungguhnya sudah berlangsung lama dan saat ini cenderung semakin kuat.

Industri kultural saat ini berkembang semakin pesat, dengan raupan keuntungan yang sangat besar. Tidak jarang mereka membajak kekayaan kultural suatu bangsa. Sebagai contoh, pada 1997 Departemen Pariwisata Australia mengumumkan bahwa industri seni dan kerajinan Aborigin Australia meraup keuntungan $ 200 juta per tahun, tapi masyarakat Aborigin, sebagai pemilik produk kultural itu, hanya menerima sekitar $ 7 juta. Selain itu, sekalipun terdapat peningkatan yang signifikan atas nilai penjualan suvenir seni dan kerajinan Aborigin dari $ 46 juta per tahun (1993) menjadi $ 67 juta per tahun (1996), manfaat ekonomi dari keuntungan penjualan itu lebih banyak masuk ke pedagang atau industri seni dan kerajinan daripada ke seniman atau kreatornya sendiri, dalam hal ini masyarakat Aborigin itu sendiri (ATSIC, Tourism Industry Strategy, 1997: 5).

Jika dibandingkan dengan produk kultural masyarakat Aborigin yang relatif homogen, bisa dibayangkan betapa kaya dan besarnya potensi kultural bangsa Indonesia, yang terdiri atas 350-an kelompok etnis. Tentu semuanya memiliki kekhasan sekaligus keragaman dalam cita, rasa, dan produk kultur masing-masing. Menyadari potensi ini, sesungguhnya Indonesia memiliki kekuatan yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi melalui pengembangan sumber daya kultural. Karena itu, perlindungan atas produk kultural ini menjadi kebutuhan yang tak terbantahkan. Namun, upaya perlindungannya tidak bisa hanya mengandalkan rezim hak cipta (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Hak cipta

Kegagalan kita melindungi produk-produk kultural ini sering kali bersumber dari ketidakmampuan rezim hak cipta Indonesia (UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) dalam mengakomodasi produk-produk kultural. Hal ini karena rezim hak cipta Indonesia yang saat ini berlaku mengadopsi rezim hak cipta konvensional (berdasarkan TRIPS Agreement), tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pengakomodasian dan perlindungan produk kultural bangsa. Akibatnya, terjadi disparitas konsep antara karya cipta yang dapat dilindungi oleh rezim hak cipta dan produk kultural yang memang tidak masuk dalam kategori karya cipta yang dilindungi UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Beberapa disparitas konsep dan karakter elementer yang dipersyaratkan dalam perlindungan hak cipta (UU Hak Cipta), seperti (i) persyaratan keaslian (pasal 1(3)); (ii) penciptanya yang harus diketahui (Pasal 1(2 dan 4)); (iii) ide/gagasan yang harus ditransformasikan ke dalam bentuk materiil atau fisik (Pasal 1(2) dan penjelasan umum UU Hak Cipta); (iv) jangka waktu perlindungannya yang terbatas yaitu seumur hidup ditambah 50 tahun setelah si pencipta itu meninggal dunia (Pasal 29(1 dan 2)) dan lain sebagainya itu tidak bisa merepresentasikan karakter elementer produk kultural bangsa. Akibatnya, secara normatif, karakter elementer yang dipersyaratkan dalam perlindungan hak cipta ini menjadi tidak pas (compatible) dengan karakter elementer yang melekat pada produk kultural bangsa.

Produk kultural ini tidak dapat dikatakan asli karena produk ini dibuat oleh penciptanya (yang memang kerap tidak dikenal), kemudian diwariskan dan berkembang (direproduksi dan digunakan) selama ribuan tahun, bahkan dari generasi ke generasi. Selain itu, produk kultural ini tidak semuanya dapat ditransformasikan ke dalam bentuk materiil yang dapat dilihat, didengar, atau diraba. Perbedaan konseptual antara ciptaan dalam konsep hak cipta dan hak kultural ini menjadi hambatan normatif dalam memberikan perlindungan hukum bagi produk-produk kultural bangsa. Karena itu, pemerintah harus lebih kreatif mengoptimalkan sumber daya hukum dan nonhukum dalam mengatur sekaligus melindungi kekayaan kultural.

Solusi post-pactum

Sesungguhnya, secara normatif, ada beberapa upaya yang dapat digunakan untuk melindungi produk kultural ini. Upaya ini dapat diklasifikasi ke dalam tahap: (i) sebelum terjadinya pelanggaran (pre-pactum) dan (ii) sesudah terjadinya pelanggaran (post-pactum). Mencermati kasus penyalahgunaan lagu Rasa Sayange (di tataran post-pactum), pemerintah Indonesia dapat menginisiasi negosiasi dan mengajukan gugatan. Negosiasi ini memungkinkan pihak-pihak terkait menyelesaikan sengketanya secara mandiri.

Substansinya dapat difokuskan pada beberapa isu penting, seperti pengakuan hak atas lagu dan sharing benefit atas pemanfaatan lagu itu. Jika langkah ini gagal, pemerintah dapat mengajukan gugatan. Gugatan ini dimungkinkan sepanjang kita dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa pemilik lagu itu adalah masyarakat Maluku. Dengan demikian, Indonesia dapat menggunakan Stockholm Revision of the Berne Convention, yang ditandatangani pada 1967. Dalam Stockholm Revision Pasal 15 (4) itu dinyatakan bahwa “Dalam kasus karya-karya cipta yang identitas penciptanya tidak dikenal, tetapi ia adalah warga dari negara anggota penanda tangan Konvensi, maka Negara tersebut dapat membuat undang-undang atau aturan yang menunjuk otoritas yang berkompeten untuk mewakili pencipta dan berhak untuk menegakkan haknya di wilayah negara-negara penanda tangan Konvensi”. Dengan demikian, dalam konteks ini, sesungguhnya pemerintah dapat menggunakan Pasal 10 UU Hak Cipta untuk melindungi produk kultural yang penciptanya tak dikenal.

Secara lebih teknis, karena Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Internasional tentang Aspek-aspek Dagang HAKI (TRIPs Agreement), yang merupakan bagian persetujuan GATT/WTO, pemerintah dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan TRIPS dalam mekanisme WTO tersebut. Pasal 64 TRIPS mengatur penyelesaian sengketa yang mengacu pada Pasal XXII dan XXIII GATT 1994. Penyelesaian sengketa ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, termasuk sengketa HAKI di antara negara anggota GATT. Penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan TRIPS ini akan melalui beberapa tahapan, antara lain: (i) konsultasi; (ii) pembentukan, penelitian dan penetapan panelis; (iii) pemeriksaan dan pengesahan laporan panel; (iv) pengawasan pelaksanaan keputusan/rekomendasi dari panel atau badan banding; hingga dimungkinkannya melakukan tindakan pembalasan (cross retaliation). Namun, sayang sekali, ketentuan Pasal 10 UU Hak Cipta ini, yang seharusnya bisa menjadi dasar dalam mengajukan tuntutan itu, masih abstrak. Belum ada aturan pelaksanaan yang dapat membuat aturan ini menjadi efektif (workable).

Tindakan preventif

Karena itu, untuk mencegah terulangnya kasus ini di kemudian hari, pemerintah dapat menempuh beberapa upaya (di tataran pra-pactum). Pertama, pemerintah dapat melakukan pembaharuan hukum, misalnya dengan mengganti atau mengubah ketentuan-ketentuan hukum yang tidak dapat melindungi kepentingan dan kekayaan kultural bangsa. Kedua, pemerintah dapat mengoptimalkan hak moral. Hak moral ini dimaksudkan untuk memelihara kemartabatan (dignity) pencipta dan karyanya tersebut. Ia dapat difungsikan untuk mencegah terjadinya pelecehan, degradasi (debasement), perusakan (destruction), dan pengguntingan atau pemotongan (mutilation) atas produk kultural. Ketiga, pemerintah dapat memberlakukan aturan khusus (sui-generis) atas kekayaan kultural.

Substansi sui-generis ini dapat mencakup: (i) pengkonstruksian hakikat hak atas kekayaan kultural yang didefinisikan berdasarkan hukum kebiasaan masyarakat yang bersangkutan; (ii) pengakuan keabadian (jangka waktu) perlindungan produk-produk kultural (folklore); (iii) pengecualian folklore dari persyaratan keaslian dan bentuk fisik; (iv) dan pengakuan hak moral yang melekat pada produk kultural dan masyarakat pemiliknya. (Yumbulul v Reserve Bank of Australia, (1991) 21 IPR 481; Githaiga, 1998:19; Blakeney, 1999:300).

Sui-generis ini penting mengingat anatomi, karakter, atau tampilan produk kultural itu tidak dapat dilindungi dengan menggunakan rezim hukum hak cipta konvensional. Jadi pemerintah perlu lebih kreatif mengkonstruksi sui-generis yang dapat melindungi produk-produk kultural. Selain itu, upaya penting lainnya adalah mengidentifikasi dan membuat database tentang produk-produk kultural bangsa guna mencegah terjadinya pendakuan dari para penumpang gratis (free riders) atas produk kultural tersebut.*


Selasa, 16 Oktober 2007

Opini

Absurditas Syahwat Kekuasaan

A. Bakir Ihsan

·  Anggota Ahli Wakil Ketua MPR RI

Walaupun Pemilu 2009 masih jauh, manuver politik mulai bersautan. Mulai safari politik sampai pendeklarasian diri sebagai calon presiden terus bersambut. Semua fakta tersebut sah-sah saja karena seluruh anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih jabatan di pemerintahan (UUD 1945 Pasal 28-D ayat 3).

Namun, dari sekian manuver politik, ada beberapa hal yang menarik diamati terkait dengan rencana koalisi antarpartai, seperti yang digagas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pertama, rencana koalisi ini merupakan langkah absurd karena tidak berdasarkan fakta perolehan suara yang riil. Mereka bermodal suara pemilu silam, yang tingkat konsistensinya belum bisa diandalkan pada Pemilu 2009. Penjajakan koalisi sejatinya dilakukan ketika masing-masing punya kepastian perolehan suara. Sehingga kalkulasi dan sharing kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, langkah-langkah koalisi ini dilakukan oleh partai-partai yang justru memiliki kursi cukup signifikan di Senayan. Sejatinya, langkah-langkah koalisi dilakukan di antara partai kecil untuk membuka peluang pemenuhan syarat minimal pengajuan calon presiden. Karena itu, ketiga, koalisi atau pembentukan liga partai-partai besar akan mengarah pada oligarkisme yang dapat membunuh eksistensi pluralitas partai. Salah satu indikatornya adalah munculnya gagasan asas tunggal bagi partai politik di tengah pembahasan RUU Politik yang sejatinya menjadi ajang penguatan konsolidasi demokrasi melalui sistem kepartaian yang berkualitas dan menghargai pluralitas. Penyeragaman asas partai sebenarnya wajah lain dari karakter oligarkis.

Keempat, koalisi antarpartai menunjukkan elitisme kelembagaan yang semakin membuat jarak dengan rakyat terbuka lebar. Koalisi antarpartai secara tidak langsung menegasikan urgensi eksistensi rakyat. Mereka mempererat solidaritas elitis daripada solidaritas massif yang memungkinkan munculnya persepsi positif dari warga bangsa terhadap partai. Melihat “keganjilan” di atas, terlihat jelas bahwa langkah koalisi tak lebih sebagai manuver politis di tengah kekuasaan yang sah masih eksis. Gagasan koalisi hanya kedok kalkulatif semu untuk meraih keuntungan politis.

Paradoksalitas koalisi
Dengan demikian, penjajakan koalisi dini yang dilakukan partai politik besar mencerminkan paradoksalitasnya (optimisme-pesimisme). Satu sisi partai terjebak dalam waham kebesarannya. Gagasan liga nasional yang dilontarkan PDIP menunjukkan optimisme dalam menggalang koneksitas antarpartai sebagai landasan kalkulasi politik. Padahal beberapa survei menunjukkan bahwa eksistensi partai politik tak banyak berpengaruh dibandingkan dengan tokoh atau sosok yang layak dipilih. Hanya 26 persen masyarakat yang merasa punya ikatan emosional dengan partai, selebihnya lebih memilih figur atau sosok (Lembaga Survei Indonesia, Maret 2007).

Karena itu, membangun sosok atau kader terbaik untuk memimpin negeri ini jauh lebih penting daripada membangun koneksitas kepartaian (kelembagaan) berdasarkan kalkulasi angka yang masih hampa fakta. Inilah koalisi-koalisi mimpi yang bisa menjadi kenyataan, bisa juga hanya khayalan.

Di sisi lain, koalisi tersebut menunjukkan pesimisme (kekhawatiran) partai politik sehingga perlu mencari sekoci penyelamatan berhadapan dengan segala kemungkinan manifes politik. Termasuk berhadapan dengan calon incumbent dalam pemilihan presiden mendatang. Walaupun Yudhoyono belum memastikan pencalonannya, para pesaingnya tetap menempatkan Yudhoyono sebagai lawan terberat untuk merebut kursi nomor satu di republik ini.

Duri dalam daging
Ironisnya, atmosfer politik ini menggoda “orang-orang pemerintah” untuk terlibat di dalamnya. Padahal mereka sejatinya mengabdikan dirinya bagi efektivitas kerja pemerintahan yang sedang berjalan. Beberapa waktu lalu, misalnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan melakukan safari politik ke PDIP, sebuah partai yang secara politis beroposisi dengan pemerintah. Apa pun alasannya, penjajakan koalisi pejabat negara di tengah pemerintahan berjalan telah menodai fatsun politik yang memberikan batas kewajaran dalam praktek politik.

Sejak awal, pemerintah Yudhoyono berdiri di atas keragaman partai. Bahkan presiden dan wakil presiden lahir dari partai yang berbeda. Ada dua potensi yang bisa lahir dari keragaman tersebut. Ia bisa menjadi kekuatan yang efektif bagi operasionalisasi program pemerintah, tapi bisa juga menjadi bumerang ketika masing-masing partai mengedepankan kepentingannya. Dan potensi terakhir tampaknya cenderung menguat seiring dinamika politik menuju Pemilu 2009. Inilah duri dalam daging pemerintah Yudhoyono yang berpijak di atas keragaman partai.

Langkah zigzag yang dilakukan PPP akhir-akhir ini sah-sah saja apabila berposisi sebagai oposisi. Namun, dalam kapasitasnya sebagai bagian dari pemerintah, apalagi melibatkan langsung ketua umumnya, langkah-langkah koalisi di saat pemilu masih jauh tentu sarat kepentingan. Ditambah lagi partner koalisinya adalah PDIP, yang notabene merupakan oposisi pemerintah.

Kesediaan menjadi bagian dari pemerintah sejatinya dapat mengefektifkan kerja-kerja pemerintah daripada melakukan manuver politik yang justru bisa membuat kerja pemerintah tersendat sekaligus berdampak pula pada citra partai. Karena itu, pemerintahan saat ini harus menjadi pertaruhan semua partai yang terlibat di dalamnya. Para anggota kabinet yang berasal dari partai tetap merupakan representasi partai daripada kualitas personal. Mereka hadir lebih didasarkan pada rekomendasi partai. Karena itu, kita akan sulit menarik garis lurus antara kompetensi dan posisi kader partai di kabinet.

Kalau pemerintah dianggap tidak sesuai lagi dengan visi dan misi partai, secara jantan partai harus menarik kadernya. Di sinilah daya tawar partai berhadapan dengan kekuasaan seharusnya ditunjukkan, sehingga partai tidak terkesan sebagai penghamba kekuasaan. Ketidakberanian menarik kadernya menunjukkan paradoksalitas wajah partai.

Menyambut Pemilu 2009, bukan waktunya untuk cuci tangan. Justru sebaliknya, masing-masing pihak seharusnya tertantang untuk membangkitkan kepercayaan rakyat pada seluruh lembaga-lembaga politik yang eksistensinya ditentukan oleh kepercayaan rakyat. Selama kader partai terlibat di jajaran kabinet (pemerintah), sepanjang itu pula partai bertanggung jawab atas kinerja pemerintah. Dan ini akan ditentukan oleh sejauh mana keseriusan para kader partai tersebut mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat sampai detik terakhir napas kekuasaan. Kalau tidak, syahwat kekuasaan yang menyelimuti partai semakin absurd di mata rakyat.


Selasa, 16 Oktober 2007

Opini

Mudik Sebagai Negosiasi Identitas

Zen Rachmat Sugito

·  penulis, tinggal di Yogya

Mudik adalah gerak sentrifugal “mendekati” apa yang dianggap sebagai asal-muasal diri, sementara arus balik kembali ke rantau menjadi gerak sentripetal “menjauhi” “sumur” asal-muasal. Sastrawan Mustofa W. Hasyim pernah menulis cerita pendek berjudul Mudik. Cerpen itu bercerita tentang kehidupan menjelang Lebaran di sebuah kompleks perumahan kumuh di pinggiran rel di Jakarta. Di situ digambarkan bagaimana penghuni rumah di sepanjang rel merasa gelisah tiap kali sebuah kereta melintas ke arah timur. Seakan ada yang bergerak-gerak dalam dada dan seperti terdengar teriakan yang memberi peringatan bahwa mereka memiliki tanah asal, punya masa lampau, dan kerabat yang sedang menunggu.

Gemuruh suara kereta yang bergerak ke timur, dalam cerita itu, adalah panggilan untuk kembali ke tanah asal yang primordial: kampung halaman, tanah kelahiran, rahim yang melahirkan, puak dan kerabat, teman masa kecil, dan sehimpun kenangan tentang periode kehidupan yang tak bisa lagi (di)kembali(kan).

Di situ, kampung halaman menjadi titik berangkat, semacam fondasi kedirian; sesuatu yang oleh Amin Maalouf disebut sebagai “afiliasi vertikal”. Dalam kosakata Maalouf, afiliasi vertikal bisa disederhanakan sebagai primordialisme, sesuatu yang sifatnya given dan tak tertampik, datang dari “langit”, seperti jenis kelamin atau warna kulit.

Di situ, kampung halaman hadir sebagai sesuatu yang berkaitan dengan asal-usul tiap orang. Bagi orang Jawa, misalnya, prosesi mudik Lebaran adalah manifestasi dari keinginan diri untuk merenungkan dan menelusuri sangkan paraning dumadi: mengingat-ingat kembali jejak-jejak awal sejarah dirinya dan mencoba menikmati fiksi mengenai–dalam kata-kata Franz Fanon–kecantikan dan keaslian diri.

Itulah sebabnya, prosesi mudik pasti ditingkahi kegiatan yang meleburkan para pemudik dengan sebuah himpunan bernama puak, semacam aktivitas mengumpulkan balung pisah: momen ketika puak yang tercerai-berai di tanah rantau yang terpisah-pisah dicoba disatukan dan direkatkan kembali. Inilah saat ketika segenap sanak anggota puak bersemuka di ruang dan waktu yang sama. Mudik selama sepekan, setelah hidup di rantau selama sebelas bulan, menjadi momen ketika asal-usul identitas dicoba di-refresh, diperteguh, mungkin coba dikekalkan kembali.

Selama kurang-lebih setahun lamanya, afiliasi vertikal itu mesti berhadapan dengan kehidupan rantau yang menawarkan afiliasi-afiliasi baru: bergabung dengan komunitas baru, membangun relasi-relasi sosial baru, bergaul dengan orang baru dari pelbagai daerah dan peradatan. Inilah yang disebut Amin Maalouf sebagai afiliasi horizontal, yang berarti ikatan-ikatan sosial yang bisa kita tolak, dapat kita pilih, serta bisa kita cabut kapan saja kita mau, dan semua anyaman afiliasi horizontal ini berlangsung dalam kendali kesadaran kita: menjadi anggota partai mana, memilih agama apa, masuk pada komunitas apa, menghayati satu kutub ideologi tertentu, dan lain-lain.

Arus mudik kembali ke tanah asal dan arus balik kembali ke tanah rantau adalah periode transisi ketika negosiasi antara afiliasi horizontal dan vertikal berlangsung dengan begitu jelas. Dengan memahami keberadaan dua model afiliasi identitas ini berikut proses negosiasi yang keras antara keduanya, kita bisa lebih memahami (1) identitas kita tak cuma diturunkan secara vertikal dari para moyang (afiliasi vertikal), tapi juga dibentuk oleh pengaruh yang datang dari samping (afiliasi horizontal); sekaligus (2) memahami bahwa anasir yang mempengaruhi dan membentuk identitas itu juga beragam, tidak tunggal: bisa agama, bahasa, ras, etnisitas, istiadat, jenis kelamin, hingga afiliasi partai politik.

Afiliasi identitas itu, antara yang horizontal dan vertikal, bernegosiasi sedemikian rupa, kerap berkompromi, tapi kadang bertarung dengan keras. Ada saat ketika afiliasi yang sifatnya horizontal lebih kuat, tapi di momen-momen tertentu afiliasi yang sifatnya vertikal lebih berpengaruh. Mudik saat Lebaran, yang sudah menjadi ritus sosial, adalah perayaan besar-besaran atas afiliasi vertikal, momen ketika semua pemudik mengakui bahwa afiliasi vertikal tetap mereka panggul ke mana-mana, di rantau yang jauh dan dalam rentang waktu yang tak sepenuhnya diketahui di mana ujungnya.

Selama setahun lamanya mereka hidup di kota, di rantau yang jauh, membangun afiliasi vertikal, merajut ikatan-ikatan sosial yang baru, dan menatah relasi sosial dengan orang-orang yang baru. Selama prosesi itu, afiliasi vertikal kerap kali berada dalam situasi kritis, tempat ia dibenturkan dengan afiliasi horizontal.

Hasil dari perserawungan antara yang horizontal dan yang vertikal itulah yang mewarnai atau bahkan membentuk identitas. Tapi warna atau bentukan identitas itu sendiri tak akan pernah final, karena di lain waktu pasti ia akan mengalami benturan baru, negosiasi baru, atau mungkin pertarungan baru, dengan afiliasi horizontal yang lebih mutakhir. Identitas, dengan demikian, adalah sebuah medan pertemuan dan saling pengaruh, saling mewarnai, dan (kadang) saling mengalahkan.

Per definisi, identitas karenanya agak sukar disepadankan dengan jati diri, karena memang tidak ada diri yang sejati, diri yang original, diri yang esensial, diri yang ajek dan stabil; model pemahaman atas identitas yang disindir oleh Amartya Sen sebagai “identitas yang soliter”. Dan karena itulah, identitas tidak hadir sebagai sesuatu yang tetap, melainkan sebagai sesuatu yang terus bergerak, bukan semata yang kasat tapi juga yang tak kasat, bukan hanya yang tergapai tapi juga yang tak terjangkau, bukan hanya yang terwujud tapi juga yang sedang diwujudkan sekaligus yang sudah gagal diwujudkan, bukan hanya yang berkelanjutan tapi juga yang terputus, bukan hanya kesadaran tapi juga ketidaksadaran.

Di udik itulah, di tanah asal yang jauh dari kerkahan hiruk-pikuk kota, para pemudik mencoba menjaga jarak terhadap kehidupan kota yang kompetitif, mencoba menyatu dengan–dan bukan sedang mencoba menaklukkan–ruang dan waktu. Maka, bagi para pemudik yang menggelar mudik setiap tahun, kehidupan bisa dimengerti ke dalam dua model: siklis atau spiral.

Kehidupan hanya menjadi siklis pada saat mudik dan arus balik tidak cukup mampu memberikan perubahan yang signifikan. Sebagai gerak siklis, hidup dimengerti sebagai gerak baku menjauhi tanah asal (gerak sentripetal) untuk kemudian kembali mendekati tanah asal (gerak sentrifugal), dan seterusnya, dan seterusnya, tanpa ada perubahan yang cukup berarti.

Sementara kehidupan menjadi satu gerak spiral ketika gerak ulang-alik mudik ke tanah asal dan arus balik kembali ke kota mampu memberi corak perubahan yang cukup berarti, menjadi bekal untuk melangkah maju setahap demi setahap menapaki jenjang kemanusiaan yang lebih baik. Mungkin juga lebih tinggi. Hanya para pemudik itu sendiri yang tahu seperti apa gerak hidupnya: spiral atau siklis?


Senin, 15 Oktober 2007

Opini

Negara Berkembang dan Hak Atas Pangan

Khudori, peminat masalah sosial-ekonomi pertanian.

Khudori

·  peminat masalah sosial-ekonomi pertanian.

Di Rasoolpur, desa kecil di Pakistan, seorang janda bernama Mithan mengelola dua acre gandum untuk memenuhi pangan tiga anaknya. Ia mesti banting tulang karena pemerintah telah memangkas subsidi ke petani setelah ditekan Bank Pembangunan Asia (ADB). “Pemerintah tidak lagi membeli gandum seperti biasanya. Kini anak-anak saya tidak bisa sekolah,” kata Mithan. Mithan hanyalah satu dari jutaan petani gurem di sana.

Nasib kontras terjadi di belahan bumi lain. Di Amerika Serikat dan Uni Eropa, petani-petani kaya disubsidi pemerintah luar biasa besar. Seorang penggede di Westminster, Amerika, dengan lahan seluas 55 ribu hektare, menerima subsidi 300 ribu euro per tahun. Lord Iliffe, pemilik perusahaan agrobisnis, dan keluarganya menerima subsidi langsung 3 juta euro dalam 10 tahun terakhir. Keluarga ini menguasai 15 ribu hektare lahan (Farmgate, 2005).

Bumi ini satu. Tapi secara politik-ekonomi terbelah dua: utara yang makmur dan kaya, dan selatan yang miskin dan melarat. Ada negara berpendapatan per kapita lebih dari US$ 40 ribu, tapi jumlah penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang atau sama dengan US$ 1.000 per tahun amat banyak. Lebih 1,2 miliar orang atau 1 dari setiap 5 orang penduduk dunia harus hidup dengan uang kurang atau sama dengan US$ 1 per hari. Mereka miskin, kurang gizi, rentan bencana dan shocks, serta rendah aksesnya terhadap kesehatan dan pendidikan.

Tata dunia yang menjamin kesejahteraan hidup kepada segenap anggota keluarga manusia (human family) masih menggantung sebagai utopia. Alih-alih terjadi pemerataan kesejahteraan, dari waktu ke waktu dunia justru semakin sarat ketimpangan. Globalisasi sebagai model ekonomi yang mendominasi pengambilan kebijakan global sejak Perang Dunia II telah gagal menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan dunia yang merata.

Maka terjadilah ironi demi ironi. Misalnya, ketika banyak penduduk hidup dengan uang US$ 1 per hari, peternak sapi di UE menerima subsidi US$ 2 per hari per ekor sapi. Kita juga menyaksikan tiap tahun negara-negara kaya mengguyurkan subsidi lebih dari US$ 300 miliar ke sektor pertanian. Sementara bantuan ke negara-negara miskin nilainya kurang dari US$ 50 miliar (ActionAid, 2005). Jika subsidi dialirkan ke negara-negara miskin, warga miskin dunia akan tercukupi hak pangannya, bisa mengakses pendidikan dan kesehatan.

Secara global, suplai pangan sebetulnya cukup memberi makan dua kali jumlah manusia saat ini. Namun, pangan yang melimpah tidak mengalir kepada yang memerlukan, melainkan menuju mereka yang berduit. Akibat kemiskinan, konsumen di negara-negara miskin tidak bisa mengakses pangan. Maka, kelaparan dalam berbagai manifestasinya meruyak di negara-negara miskin. Kini tiap tujuh detik seorang anak usia di bawah 10 tahun mati kelaparan, 850 juta manusia secara permanen menderita kekurangan gizi parah. Ini jadi ancaman target Millennium Development Goals: mengurangi kemiskinan 50 persen pada 2015.

Secara alamiah, sedikitnya ada 3.000 spesies tumbuhan yang telah dipergunakan untuk keperluan pangan dunia. Tapi, lewat globalisasi yang dipromosikan para perusahaan transnasional (TNCs), pangan kini mengalami penyeragaman. Kini hanya 16 tanaman pangan utama yang dibudidayakan untuk pangan. Di bawah pendiktean TNCs, budidaya pertanian global hanya bertumpu pada segelintir biji-bijian, terutama gandum, beras, dan jagung. Kacang pun hanya kedelai dan kacang tanah, bukan kecipir yang lebih unggul (tahan kering dan totally edible) dan banyak tersebar di negara miskin dan berkembang.

Suplai pangan mengalami perubahan signifikan. Sejak liberalisasi WTO (1994), suplai pangan yang semula tersebar di banyak negara kini terkonsentrasi di segelintir negara maju. Rentang 1997-2003, negara-negara maju memiliki rasio swasembada yang tinggi dengan komoditas beragam. Misal, rasio swasembada serealia Prancis 2,38; Kanada 1,94; Amerika Serikat 1,46; Inggris 1,17; Jerman 1,13; dan Italia 1,12. Cakupan serealia tak terbatas pada komoditas konvensional seperti barley, sorgum, gandum, dan jagung, tapi juga beras. Italia dan Amerika, dengan surplus pangan serealia yang besar, juga memproduksi beras. Jepang, sebagai net-importir beras, juga memiliki swasembada beras yang relatif tinggi.

Swasembada pangan negara-negara maju dicapai lewat proteksi dan subsidi yang tinggi. Misalnya, 80 persen pendapatan petani padi OECD dari subsidi. Proteksi di UE pada 2000 mencapai 34 persen. Artinya, tiap US$ 100 nilai output yang diterima petani produsen di UE, US$ 34 merupakan transfer pendapatan (proteksi) dalam beragam bentuk. Selain di UE, proteksi tinggi terjadi di Korea Selatan (73 persen), Norwegia (66 persen), dan Jepang (64 persen) (Sawit, 2005). Komoditas yang diproteksi tinggi: beras (5,43), gula (2,04), dan susu (1,85). Artinya, harga susu 1,85; gula 2,04; dan beras 5,43 dari harga paritasnya alias dumping.

Bagi negara net importer, pangan dengan harga dumping ini menguntungkan. Tapi bagi negara-negara berkembang yang mengembangkan komoditas sejenis, ia terkena pukulan ganda. Pertama, karena harga pangan impor murah, produksi petani domestik dinilai tidak kompetitif. Muncul jalan pintas: impor saja. Padahal, poin kedua, pangan tersebut pada hakikatnya komoditas substitusi impor yang jadi sumber devisa, gantungan hidup petani dan jutaan tenaga kerja. Lantaran bias kepentingan negara maju, WTO tidak pernah menyentuh praktek unfair ini. Karena itu, liberalisasi berlebihan harus dihentikan.

Momentum Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober, dengan tema The Right to Food, mesti dijadikan momentum negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk tidak meliberalisasi sektor pertanian-pangan lebih dalam lagi. Riset FAO (2005) menunjukkan, sejak liberalisasi WTO (1994), negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin diserbu impor (import surges) pangan yang cukup beragam. Serbuan impor paling tinggi terjadi pada daging dan minyak sayur. Negara yang sering mengalami serbuan impor adalah Nigeria, Malawi, Filipina, Indonesia, Jamaika, Kenya, Haiti, dan Senegal.

Sejak 1998, Indonesia mengalami serbuan impor hampir semua produk pangan. Yang paling sering adalah beras dan daging unggas (Sawit, 2007). Lonjakan impor tertinggi pernah terjadi pada beras (84 persen pada 1998), jagung (72 persen pada 2000), gula (50 persen pada 1999), daging sapi (85 persen pada 2000), dan daging unggas (121 persen pada 1999). Sejak 1994, Indonesia telah berubah jadi negara net importer pangan dengan nilai dan volume yang terus meningkat. Impor pangan 1996-2005 untuk 10 produk pangan mencapai US$ 1,6 miliar per tahun setara dengan Rp 14,7 triliun pre tahun. Ini amat besar. Ini terjadi karena Indonesia meliberalisasi pertanian-pangan begitu dalam, lebih liberal dari negara lain. Di saat anggaran APBN terbatas untuk berbagai desakan kepentingan, negara akan semakin sulit memenuhi hak pangan warganya. Saatnya kita menimbang-ulang liberalisasi pertanian!


Kamis, 11 Oktober 2007

Opini

Zakat, Kemiskinan, dan Keadilan Sosial

Muhammadun A.S.

·  Peneliti Center For Pesantren And Democracy Studies Jakarta

Dalam tradisi masyarakat muslim Indonesia, kewajiban berzakat serta dorongan berinfak dan bersedekah telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad. Zakat sesuai dengan makna harfiahnya adalah al-nama’ (tumbuh), al-thaharah (bersih atau suci), dan al-barokah (memberikan barokah dan kemaslahatan). Para ulama sering memahami dan menerjemahkan makna zakat sebagai al-nama’ (tumbuh) dalam kaitan bertambahnya harta kita ketika ia telah dikurangi zakat, atau dengan berzakat harta kita tidak menyusut, tapi justru berkembang. Pendekatan ulama dengan konsep al-nama’ ini agar kesadaran umat dalam menunaikan ajaran zakat semakin bertambah sehingga mampu mengoptimalkan makna fungsional zakat itu sendiri.

Makna al-nama’ juga dapat dikaitkan dengan semakin tumbuhnya kesadaran eksistensial. Semakin tinggi zakat, infak, dan sedekah seseorang kepada orang lain, semakin tumbuh (nama’) kesadaran akan eksistensi dirinya. Dan secara otomatis semakin suci (al-thaharoh) dari ranjau-ranjau kemaksiatan untuk menuju kesempurnaan eksistensi (A.N. Burhani, 2001). Dalam perjalanan menemukan jati diri eksistensi ini, true self, manusia akan selalu menemukan jalan-jalan yang lapang menuju ke sana. Dalam hadis Nabi, jati diri seseorang dianggap sempurna kalau memang mampu mencintai orang lain seperti halnya mencintai dirinya sendiri. Dengan memberikan zakat kepada orang lain, di situlah kita akan menemukan eksistensi diri kita secara substantif. Karena pergulatan eksistensi akan selalu bergumul dengan realitas sosial yang selalu berkembang setiap saat dan setiap waktu tanpa berhenti. Maka zakat harus terus dilakukan seseorang untuk bergulat dengan perubahan zaman.

Pergulatan eksistensi manusia memang sangat terkait dengan sesamanya. Problem kemiskinan yang melanda bangsa secara serius dalam kurun tujuh tahun terakhir ini merupakan tantangan mampukah ajaran zakat menuntaskannya untuk mewujudkan eksistensi setiap manusia di Indonesia. Berdasarkan data Bappenas 2002, jumlah penduduk miskin pada 2000 (tidak termasuk Provinsi Aceh dan Maluku) adalah 37,3 juta jiwa (18,96 persen) dari total semua penduduk Indonesia. Adapun jumlah pengangguran penduduk terbuka pada 2002 diperkirakan mencapai 8,86 juta (R. Hidayat, 2002). Terlebih dalam kondisi sekarang, ketika harga bahan kebutuhan pokok naik begitu tinggi, jumlah kemiskinan semakin menggila, bahkan banyak warga bangsa yang stres karena tidak mampu menghadapi realitas empirik kehidupan dewasa ini.

Implikasi dari makin buramnya perekonomian bangsa ini jelas akan semakin mempertajam kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat kita. Orang yang mempunyai status the have akan semakin congkak dengan masyarakat yang statusnya the have not. Orang miskin akan semakin termarginalkan dalam pergulatan dunia global sekarang ini. Dengan kekuatan kapitalistiknya, sosok the have akan mengunci jalan-jalan pokok sistem perekonomian negeri ini. Sementara itu, sosok the have not hanya akan menjadi pekerja murahan yang gajinya tidak dihargai secara layak atau bahkan mereka sering disia-siakan dan dijadikan obyek saja dalam mengeksploitasi ekonomi bangsa. Dalam konteks para elite bangsa, orang miskin hanya dijadikan perbincangan dalam rapat-rapat yang diselenggarakan, baik anggota eksekutif maupun legislatif. Proyek untuk menuntaskan desa tertinggal dan memberikan kredit buat rakyat miskin hanya akan habis di pertengahan jalan. Rakyat miskin selamanya akan berada di bawah hegemoni kaum elite dengan watak kapitalistik, materialistik, dan hedonistiknya.

Islam datang untuk membebaskan manusia dari belenggu-belenggu ketidakadilan. Pensyariatan zakat yang diberikan kepada Nabi Muhammad telah menghancurkan sistem kapitalistik-materialistik bangsa Arab ketika itu. Islam tidaklah melarang orang menjadi kaya, karena kekayaan merupakan karunia Tuhan (QS 16: 71). Dengan kekayaan, seseorang mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk berbuat baik. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana antara yang the have dan the have not saling menolong (ta’awun). Sebab, orang kaya tidak akan mampu hidup tanpa adanya orang miskin. Maka hubungan keduanya adalah simbiosis, take and give. Islam dengan guna membangun kembali tatanan hubungan di antara keduanya agar terjadi keadilan.

Meskipun kaya-miskin adalah sunatullah, Islam mengecam mereka yang selalu menumpuk harta kekayaan, sedangkan di sekelilingnya terhampar orang miskin, fakir, dan anak yatim yang bergelimpangan. Surat Al-Ma’un merupakan contoh konkret bahwa orang yang menolak ajaran zakat dikatakan sebagai pendusta agama. Taruhan yang sangat berani, karena Islam langsung menjustifikasi mereka sebagai seorang pendusta yang secara etika tidak lagi dipandang sebagai orang baik.

Bahkan dalam pandangan Asghar Ali Engineer, ilmuwan India yang menggagas teologi pembebasan, kafir yang sesungguhnya adalah orang-orang yang menumpuk kekayaan dan terus membiarkan kezaliman dalam masyarakat serta merintangi upaya-upaya menegakkan keadilan dalam masyarakat. Untuk itu, zakat sangatlah penting, bahkan karena saking pentingnya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran hingga 30 kali. Sebanyak 27 kali di antaranya disebutkan bersamaan dengan kata “salat” dan satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tapi tidak berada dalam satu ayat (Najib, 2001).

Dalam konteks keindonesiaan, tentu makna zakat ini sangatlah berguna. Kemiskinan yang terus meningkat bukanlah persoalan ringan. Perlu adanya penyiapan lapangan kerja yang jelas untuk menempatkan mereka di Tanah Air. Kalau tidak, bukan tidak mungkin seseorang akan mencari jalan pintas mendapatkan uang sehingga kejahatan akan terjadi di mana-mana. Zakat dalam konteks ini sangat menemukan momentumnya.

Sangat layak kaum muslimin bersama-sama mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta, untuk dikelola secara baik oleh lembaga yang telah disiapkan negara. Kalau ini mampu direalisasi, disertai kesadaran masyarakat yang tinggi akan zakat, problem kesenjangan sosial akan segera teratasi. Dalam titik demikian, Islam akan membuktikan bahwa kedatangannya akan benar-benar mampu mengikis habis kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat dengan saling menolongnya (ta’awun) antara kelompok the have dan kelompok the have not, sehingga Islam sebagai rahmatan lil’alamin akan terbukti dan terealisasi dalam kondisi riil di masyarakat.


Kamis, 18 Oktober 2007

Opini

Saatnya Kaum Muda Memimpin

Bawono Kumoro, peneliti pada Laboratorium Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Dalam survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipublikasikan beberapa waktu lalu disebutkan bahwa 35 persen dari jumlah total 1.300 responden belum dapat menentukan pilihan jika sekiranya pemilihan presiden dilaksanakan saat ini.

Di samping itu, survei tersebut juga menunjukkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati memperoleh persentase tertinggi dari sederet nama calon presiden lainnya. Yudhoyono dan Megawati masing-masing memperoleh dukungan 28 persen dan 19 persen. Angka tersebut tentu masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah responden yang belum dapat menentukan pilihan, yakni 35 persen.

Jika kita cermati secara seksama, ada sebuah pesan tersirat dari hasil survei itu. Jelas bahwa pesan tersirat itu ialah masih besarnya harapan masyarakat luas bagi munculnya sosok pemimpin baru, terutama dari kalangan kaum muda. Itulah makna tersembunyi di balik angka 35 persen tersebut. Dalam konteks itulah, sudah selayaknya jika kini bangsa Indonesia mulai mempromosikan (kembali) kepemimpinan kaum muda pada level kepemimpinan nasional. Sulit dimungkiri bahwa sebab utama hilangnya jiwa muda bangsa Indonesia dewasa ini adalah terlampau dominannya kaum tua dalam tatanan politik dan pemerintahan.

Jika kita perhatikan, tatanan politik dan pemerintahan Indonesia dewasa ini sangat didominasi dan dikendalikan oleh kaum tua. Fenomena tersebut merata dari jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, sampai pada jajaran elite partai politik. Tokoh-tokoh tua yang telah (gagal) menjadi presiden dan juga yang pernah (gagal) berkompetisi dalam pemilihan presiden 2004 pun terlihat latah untuk maju kembali dalam pemilihan presiden 2009 mendatang.

Lebih dari sekadar kriteria usia, makna kaum muda juga harus merefleksikan sebuah sikap kejiwaan. Suatu kebaruan cara pandang dan pemikiran yang memutus hubungan dengan kegelapan dan kejahiliyahan masa lalu yang disertai dengan keberanian untuk memperjuangkan visi perubahan yang menjanjikan pencerahan masa depan.

Mereka yang berani dan mampu mengemban visi perubahan tersebut lebih mungkin lahir dari mereka yang tidak memiliki beban masa lalu. Sulit diingkari bahwa pada umumnya kaum tua merupakan bagian tak terpisahkan dari rezim masa lalu. Karena itu, ketika memimpin, mereka sudah pasti akan memiliki hambatan-hambatan psikologis, terlebih ketika dituntut untuk menegakkan hukum terhadap sisa-sisa rezim masa lalu yang secara kasatmata telah jelas-jelas melakukan berbagai penyelewengan kekuasaan.

Dominasi kaum tua dalam tatanan politik dan pemerintahan secara tidak langsung juga akan menghambat laju pemulihan kehidupan politik dan ekonomi bangsa ini. Kaum tua cenderung lamban dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Padahal Indonesia, yang hingga kini masih dilanda krisis multidimensi, sudah pasti membutuhkan kehadiran para pemimpin yang mampu bergerak cepat dan cekatan dalam mengambil inisiatif.

Jika kita cermati secara seksama, sesungguhnya para bapak bangsa negeri ini merupakan tokoh-tokoh yang relatif berusia muda. Intelektual Yudi Latif pernah memberikan ilustrasi yang sangat baik mengenai hal tersebut. Sutan Syahrir memimpin Pendidikan Nasional Indonesia pada usia 22 tahun, Soekarno diangkat menjadi presiden ketika berusia 44 tahun, dan Mohammad Hatta menjadi wakil presiden pada usia 43 tahun.

Bandingkan dengan usia para politikus dan pemimpin Indonesia dewasa ini. Realitas di atas mengindikasikan bahwa sesungguhnya, sejak awal kelahirannya, Indonesia telah memiliki tradisi kepemimpinan di tangan kaum muda. Mengapa pada usia yang relatif masih muda, generasi Soekarno telah memegang kendali kepemimpinan politik? Boleh jadi, hal tersebut disebabkan oleh kelangkaan orang-orang yang berpendidikan tinggi ketika itu.

Namun, dalam pandangan penulis, hal itu bukanlah satu-satunya faktor determinan. Meskipun berada di tengah hegemoni kolonialisme, pada masa itu masih terdapat ruang untuk mendorong dan menyuburkan tumbuhnya benih-benih ekspresi kemajuan di kalangan angkatan baru kaum terdidik. Ruang itulah yang diperjuangkan oleh para penggagas dan pendorong politik etis. Hemat saya, inilah yang menjadi faktor utama bagi hadirnya para politikus dan pemimpin muda ketika itu.

Ironisnya, pascakemerdekaan, keadaan tersebut berbalik 180 derajat, terlebih ketika Indonesia berada dalam rezim represif Orde Baru. Tokoh-tokoh muda yang vokal dan kritis ditendang jauh-jauh dari lingkaran kekuasaan dan bahkan tidak jarang dikucilkan dari gemerlapnya dunia pendidikan. Hegemoni Orde Baru telah menjadikan mesin-mesin politik dan pemerintahan (baca: partai politik dan birokrasi) lebih mengakomodasi tenaga-tenaga tua yang dinilai jauh lebih mudah berkompromi dalam melayani syahwat politik dan ekonomi penguasa. Kehidupan politik bangsa berjalan tanpa adanya partisipasi politik yang luas, terutama dari kaum muda.

Pada akhirnya, hal tersebut hanya menutup pintu alih generasi karena proses regenerasi dihambat secara sistematis dengan cara mengestafetkan berbagai kebobrokan dan kebusukan dalam panggung kekuasaan. Maka, tak mengherankan jika era reformasi saat ini hanya menyuguhkan para politikus dan pemimpin tua dengan watak yang tak jauh berbeda dengan masa lalu. Ada benarnya ungkapan bahwa semakin dalam pembudayaan dan penanaman suatu generasi pada tradisi kekuasaan yang korup, makin kuat pula mentalitas korup yang diwarisi.

Tak mengherankan kiranya jika sejumlah riset dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga dalam negeri ataupun luar negeri menunjukkan tingkat korupsi bangsa Indonesia cenderung semakin meningkat pesat pada era reformasi saat ini, ketika aktor-aktor politik baru tapi dengan kemasan lama mengambil alih tampuk kekuasaan. Indonesia, yang dahulu menjadi proyek historis kaum muda, kini harus menghadapi kenyataan akan jiwanya yang kian rapuh dan menua.

Berangkat dari elaborasi di atas, sangat kuat kiranya alasan untuk mempromosikan kembali kepemimpinan kaum muda di negeri ini, karena Indonesia tanpa elan vital daya muda adalah Indonesia yang mengingkari jati dirinya. Untuk merealisasi hal tersebut, mutlak diperlukan political will dari kaum tua dan juga strong will dari kaum muda untuk meyakinkan dan membuktikan kepada kaum tua. Akhirnya, tak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa survei LSI tersebut merupakan awal dari delegitimasi masyarakat luas–menjelang Pemilu 2009–terhadap kepemimpinan kaum tua dewasa ini. *


Kamis, 11 Oktober 2007

Opini

Transportasi Mudik Lebaran

Bambang Susantono

·  Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia

Ritual tahunan mudik Lebaran merupakan salah satu karakteristik transportasi di Indonesia. Setiap tahun jutaan orang akan bergerak bak khafilah dalam waktu, ruang, dan alat transportasi yang hampir sama. Untuk 2007 ini, diperkirakan 15 juta orang akan mudik menjelang Idul Fitri, terutama sepanjang koridor Sumatera-Jawa, dengan sekitar 85 persen menggunakan alat angkut darat.

Untuk mengantisipasi arus mudik Lebaran ini, paling tidak para perencana transportasi harus memperhatikan empat hal, yaitu prasarana, sarana, cuaca/alam, dan koordinasi/manajemen. Kesiapan prasarana atau infrastruktur dalam menampung arus mudik tahun ini sudah jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jalur utama lintas timur Sumatera, jalur Pantura Jawa, dan jalur-jalur utama lainnya dalam kondisi siap pakai paling tidak seminggu sebelum Lebaran. Peningkatan anggaran sektor jalan 2007 dan sistem paket kontrak tahun jamak (multi-years) telah memungkinkan pekerjaan konstruksi dalam waktu yang lebih cepat. Peningkatan anggaran pemerintah pada 2008 seharusnya memungkinkan kondisi prasarana yang jauh lebih baik lagi.

Dalam hal sarana atau alat angkut transportasi, kelaikan jalan bus, kereta api, feri, pesawat udara, dan kapal laut seharusnya sudah merupakan norma standar. Banyaknya kecelakaan transportasi pada 2006 dan awal 2007 ini telah berakibat makin ketatnya uji kelaikan jalan sarana transportasi. Pengetatan ini pula yang diduga merupakan salah satu penyebab utama antrean panjang di Merak/Bakauheni beberapa bulan lalu karena waktu untuk docking bagi feri menjadi lebih lama. Untuk itu, tidak ada alasan lagi bagi para pengelola sarana bermain-main dengan standar keselamatan, termasuk di dalamnya penyediaan pelampung, sekoci di feri dan kapal laut, serta alat darurat pemecah kaca di bus.

Untuk masalah cuaca, tahun ini Lebaran akan jatuh agak lebih awal daripada dimulainya musim hujan di Indonesia. Situasi ini cukup menguntungkan karena fenomena banjir dan tanah longsor berkurang kemungkinan terjadinya. Untuk faktor alam ini, kemungkinan yang perlu diantisipasi adalah terjadinya gunung meletus ataupun gempa di beberapa tempat di Sumatera dan Jawa.

Masalah terakhir yang perlu diperhatikan adalah masalah manajemen atau koordinasi yang sering kali juga dikaitkan dengan faktor sosio-kultural. Para petugas di lapangan kerap kali harus bertoleransi atas pelanggaran, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi apabila hendak melakukan penindakan. Kekurangtegasan petugas di lapangan sering kali mengakibatkan efek berantai yang disebut follow the sinners (mengikuti mereka yang melanggar alias pelanggaran berjemaah). Pengendara mobil yang tidak mau antre dan menyerobot, bila tidak ditindak, akan diikuti oleh pengendara mobil lain yang merasa bahwa untuk survive harus melakukan hal yang sama. Pengemudi bus-bus besar si raja jalanan yang sering kali memakai jalur arah yang berlawanan masih belum ditindak secara tegas. Bahkan bahu jalan arah yang berlawanan sering kali merupakan “lajur baru” bagi mereka yang tidak bisa mengemudi sesuai dengan aturan ini. Tampaknya efek terapi kejut (shock therapy) harus dijalankan oleh para petugas agar tidak ada lagi pelanggaran berjemaah. Mungkin kerja sama dengan stasiun televisi dan radio yang menayangkan reality show para pelanggar bisa secara on-air diwartakan. Dengan pewartaan ini, publik bisa melihat secara jelas terapi kejut yang dilakukan dan dapat menimbulkan efek jera bagi yang mencoba-coba melanggar lalu lintas.

Informasi melalui radio merupakan kawan yang paling berguna bagi para pemudik. Dalam teori transportasi, ada yang disebut paradox wardrop, ketika pengemudi tidak bisa memprediksi apakah jalur lalu lintas yang akan digunakan macet sebelum terjebak dalam kondisi tersebut. Kondisi ini bisa dihindari dengan pewartaan informasi melalui radio sehingga pengambilan keputusan oleh para pemudik bisa diambil dengan info yang memadai. Mengingat sebagian besar pemudik menggunakan telepon seluler, pewartaan dapat juga dilakukan melalui pesan pendek (SMS). Kemudahan mendapatkan informasi akan dapat membantu pengambilan keputusan berkendaraan para pemudik, yang pada akhirnya dapat mengurangi intensitas kemacetan.

Koordinasi tampaknya masih menyisakan pekerjaan rumah bagi para pengatur arus mudik. Tahun lalu beberapa kota yang tidak memiliki ring road cenderung membuat jalur alternatif yang kadang kala tidak memperhatikan efek bottle neck alias penyempitan di beberapa tempat sehingga kemacetan terjadi. Banyak kota yang menolak mendapat limpahan lalu lintas mudik dan mengalihkannya ke jalan alternatif. Dalam kondisi ini, sebaiknya yang dihitung adalah efisiensi sistem jaringan jalan dan kapasitas jaringan jalan yang ada, bukan keinginan satu-dua kota yang tidak ingin menanggung lalu lintas mudik. Sistem buka-tutup atau pemisahan kendaraan berat-ringan hanya dapat diterapkan dengan koordinasi yang baik. Ini yang tampaknya masih menjadi catatan bagi para pengatur agar koordinasi antara pusat dan pemerintah daerah dapat lebih ditingkatkan lagi.

Catatan lain yang mungkin masih mewarnai kemacetan arus mudik Lebaran adalah pasar tumpah dan para peminta sumbangan di jalan. Penanganan pasar tumpah harus lebih konseptual mengingat semua resep yang telah dilakukan belum memberikan hasil yang diharapkan. Yang harus dicari adalah keselarasan antara kepentingan perdagangan lokal dan arus lalu lintas (mudik) regional mengingat keduanya memiliki tingkat kepentingan yang sama dalam waktu dan ruang yang bersamaan. Pendekatan dan konsultasi dengan masyarakat oleh pemda sangat dibutuhkan dalam mencari resep yang jitu dalam mengatasi pasar tumpah dan peminta sumbangan.

Pada akhirnya, keseluruhan fenomena mudik akan mencerminkan kondisi sosial-budaya bangsa. Cara kita berkendaraan akan mencerminkan bagaimana semua aspek berkendaraan, mulai pelaksanaan, pengaturan, hingga penindakan dijalankan. Kemacetan dan kesemrawutan dalam arus mudik Lebaran kita harapkan tentunya semakin hari semakin berkurang. Kemacetan mungkin tak bisa dihindari mengingat ketidakseimbangan supply dan demand, tapi kesemrawutan seharusnyalah bisa kita ubah menjadi keteraturan. Selamat mudik dan berlebaran, utamakan keselamatan!


Rabu, 24 Oktober 2007

Opini

Kredibilitas Evaluasi Kinerja Pemerintah

Andi Irawan, pengamat ekonomi dari Universitas Bengkulu

Pada 20 Oktober 2007 pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah berlangsung tepat selama tiga tahun. Berbicara tentang evaluasi kinerja pemerintah di bawah Kabinet Indonesia Bersatu, ada yang menilai bahwa kinerja pemerintah Yudhoyono berhasil, tapi ada juga yang menilainya gagal dan memberi nilai merah.

Bagi partai pendukung, seperti Partai Demokrat, pemerintah Yudhoyono berhasil dan layak diberi apresiasi. Ada sejumlah prestasi yang signifikan menurut mereka, antara lain di bidang sosial-politik dan pertahanan-keamanan, stabilitas keamanan yang semakin established, kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjaga dan utuh–karena aksi-aksi separatisme dapat diminimalkan–pemberantasan korupsi yang konsisten, dan peran Indonesia dalam dunia internasional yang semakin diakui oleh masyarakat internasional.

Adapun beberapa prestasi makroekonomi adalah lepasnya Indonesia dari ketergantungan pada IMF dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari 5,1 persen pada 2005 menjadi 6,3 persen pada 2007–suatu angka pertumbuhan yang menurut Partai Demokrat merupakan angka yang cemerlang menimbang pertumbuhan ekonomi rata-rata dunia yang hanya 5,5 persen. Bagi partai pendukung utama pemerintah ini, nilai rapor pemerintah adalah 8, bahkan pemerintah saat ini layak diberi nilai cum laude jika kemiskinan dan pengangguran bisa diturunkan lagi.

Tentu hal yang berbeda diberikan oleh partai oposisi. Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, rapor pemerintah sekarang ini masih merah. Data yang disampaikan oleh PDIP untuk menguatkan penilaiannya tersebut adalah terjadinya peningkatan kemiskinan yang drastis dari 35 juta jiwa pada 2005 menjadi 39 juta jiwa pada 2007.

Angka pengangguran pun meningkat dari 10,58 persen menjadi 11,1 persen. Efektivitas pemerintah dalam menjalankan programnya pun rendah karena tidak mendapat dukungan yang memadai dari Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah provinsi serta daerah. Tentu banyak lagi penilaian-penilaian lain baik yang sepakat dengan pandangan partai pendukung maupun partai oposisi, atau yang punya pandangan berbeda dengan keduanya.

Penilaian-penilaian tentang prestasi kinerja pemerintah seperti yang kita ungkap di atas sangat rentan terhadap bias kepentingan dari yang memberi penilaian. Fakta dan data yang diberikan sehubungan dengan penilaian-penilaian tersebut dalam sudut pandangan keilmuan baru dapat diakui mencerminkan realitas dunia nyata jika memiliki validitas yang tinggi. Validitas adalah terminologi yang merujuk pada suatu keadaan yang menunjukkan bahwa kita memang telah mengukur sesuatu yang memang kita pikirkan sedang kita ukur.

Adalah suatu hal yang niscaya bahwa suatu pemerintahan dalam lingkungan yang demokratis seperti kondisi negara kita saat ini sangat membutuhkan penilaian-penilaian yang obyektif tentang kinerjanya, tentang bagaimana kesuksesan dan kegagalan serta apa yang telah dicapai dan belum dicapai. Tapi pertanyaannya kemudian: pihak mana yang mempunyai kredibilitas dan bisa sepenuhnya lepas dari vested interest dalam menilai data dan fakta keberhasilan dan kegagalan pemerintah, sehingga fakta dan data yang disampaikan adalah fakta dan data yang valid dan tidak bias pada kepentingan tertentu?

Adalah sesuatu yang manusiawi bahwa setiap penyelenggara negara ingin dinilai berhasil dalam kinerjanya. Tapi, masalahnya: apakah klaim dan pernyataan keberhasilan itu mencerminkan keberhasilan yang sesungguhnya? Apakah dengan menggunakan statistik dan berbagai perangkat kuantitatif lainnya serta-merta bisa dijustifikasi bahwa suatu fakta dan data yang ditunjukkan adalah bervaliditas tinggi? Tentu saja tidak. Huff (1954) telah menulis satu buku yang menarik tentang bagaimana kita bisa menggunakan statistik untuk melakukan kebohongan dan menjustifikasi vested interest kita.

Pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah sehubungan dengan uraian di atas? Kalau pemerintah ingin tahu apakah penilaian terhadap kinerja mereka mempunyai validitas sosial yang tinggi atau tidak, ada cara yang paling sederhana untuk mengetahui hal tersebut. Cobalah memposisikan diri secara intuitif dan jujur–sebagai rakyat yang Anda mintai penilaian obyektifnya.

Kalaulah Anda sekarang ini bagian dari korban yang rumahnya tenggelam oleh lumpur Lapindo, kalau Anda korban gempa dan bencana yang belum merasakan bantuan negara untuk mengatasi kesulitan mereka, kalau Anda saat ini adalah penganggur yang tidak mendapatkan pekerjaan, kalau Anda saat ini adalah orang-orang yang kesulitan mendapatkan makan walau sekadar untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat saja, coba tanyakan perihal kesejahteraan Anda.

Kalau jawaban jujur nurani Anda mengatakan bahwa mayoritas mereka akan mengatakan “ya”–untuk pertanyaan apakah mereka merasa sejahtera selama tiga tahun pemerintahan sekarang ini–maka Anda bisa tersenyum. Tapi, kalau jawabannya “tidak”, berarti Anda perlu bekerja keras untuk dua tahun ke depan. *


Rabu, 24 Oktober 2007

Opini

Impian Ruang Angkasa

Howard E. McCurdy, profesor pada School of Public Affairs di American University

Lebih dari 50 tahun yang lalu, orang-orang yang melihat jauh ke depan seperti penulis fiksi-sains Inggris, Arthur C. Clarke, dan perancang roket Jerman (Amerika), Wernher von Braun, menggelar serangkaian langkah perjalanan menuju ruang angkasa. Clark menyajikan visinya pada 1951 dalam sebuah buku berjudul The Exploration of Space dan Von Braun mengemukakan gagasannya dalam serangkaian artikel yang dimuat antara 1952 dan 1954 dalam majalah Collier.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya 50 tahun yang lalu, Uni Soviet meluncurkan satelit buatan manusia pertama yang mengelilingi bumi, dan dengan demikian memulai zaman ruang angkasa. Setelah 50 tahun, banyak yang diramalkan dalam visi semula itu telah terwujud, beberapa ada yang gagal, dan beberapa lagi banyak yang mengejutkan.

Banyak yang menyangsikan Clarke dan Von Braun ketika mereka pertama kali mengemukakan visi dan gagasannya. Publik memandang perjalanan ruang angkasa tidak lebih dari khayalan ilmiah semata, suatu bentuk hiburan pop yang menurut banyak orang tidak mungkin terwujud.

Tapi Clarke, Von Braun, dan orang-orang lainnya seperti mereka tidak menyerah kalah. Kita, menurut ramalan mereka, akan meluncurkan satelit, mengirim manusia pada penerbangan mengelilingi bumi, merakit stasiun ruang angkasa, membuat pesawat ulang-alik ruang angkasa, membangun teleskop ruang angkasa, dan mengirimkan manusia ke bulan, Venus, dan Mars.

Clarke menjelaskan bagaimana manusia bisa membangun satelit komunikasi. Von Braun meramalkan penggunaan anjungan ruang angkasa yang mengelilingi bumi untuk mengamati manuver militer lawan dan mencegah serangan mendadak. Pada 1959, Badan Administrasi Aeronautika dan Ruang Angkasa Amerika Serikat (NASA) mengadopsi sebagian besar dari langkah-langkah ini sebagai bagian dari rencana jangka panjangnya. Uni Soviet berlomba dengan Amerika menuju bulan.

Dukungan pemerintah bagi terwujudnya visi ini telah mengilhami produsen film Inggris Stanley Kubrick untuk melukiskan langkah-langkah itu dalam film klasiknya 2001: A Space Odyssey, yang dirilis pada 1968. Clarke membantu penulisan skenarionya. Film ini menggambarkan sebuah stasiun ruang angkasa yang besar, sebuah pesawat ulang-alik bersayap, sebuah pangkalan di bulan, dan astronaut-astronaut yang melakukan perjalanan ke luar tata surya. Sesuai dengan rencana, manusia berhasil membangun satelit ilmiah, satelit komunikasi, satelit pengintai atau satelit mata-mata, stasiun ruang angkasa, dan pesawat ulang-alik. Manusia juga berhasil mengirimkan pesawat ruang angkasa robotik ke bulan, Venus, Mars, dan planet-planet lainnya, serta manusia ke bulan. Dalam hal ini visi semula memang terwujud.

Namun, upaya manusia menjelajah ruang angkasa ini melenceng dari rencana semula dalam bentuk yang tidak terduga sebelumnya. Stasiun Ruang Angkasa Internasional, yang sedang dibangun, tidak menyerupai roda raksasa yang berputar seperti yang digambarkan Kubrick, Clarke, dan Von Braun. Mereka membayangkan stasiun ruang angkasa itu sebagai pangkalan berhimpunnya ekspedisi ke bulan dan planet. Roda raksasa yang lebarnya 900 kaki seperti digambarkan Kubrick itu berputar sedemikian rupa sehingga menghasilkan gravitasi sama seperti yang dirasakan di bulan, tempat tujuan ekspedisi yang akan bertolak dari stasiun ruang angkasa khayalan tersebut.

Stasiun ruang angkasa yang sebenarnya berupa sebuah laboratorium penelitian mikro-gravitasi tanpa kemampuan meluncurkan pesawat menuju bulan atau lebih jauh. Stasiun dengan kemampuan yang lebih besar memang merupakan rencana semula yang disepakati pada 1984, tapi kemudian dibatalkan karena ongkos pembangunan sarana semacam itu yang melambung tinggi.

Pesawat ulang-alik Amerika pun tidak berhasil mencapai tujuannya. Von Braun meramalkan Amerika harus meluncurkan 364 penerbangan ulang-alik dalam waktu kurang dari satu tahun untuk mempersiapkan perjalanan pertama menjelajah bulan. Ketika penerbangan ulang-alik ini disetujui, NASA meramalkan bisa meluncurkan satu penerbangan ulang-alik satu atau dua minggu sekali.

Tapi penerbangan ulang-alik ini ternyata jauh lebih sulit dan lebih mahal daripada yang diduga semula, sehingga rata-rata hanya empat kali penerbangan yang dapat dilakukan setiap tahun. Pengurangan jumlah penerbangan ini ternyata tidak juga mengurangi ongkos penerbangan ke ruang angkasa, juga tidak membuat penerbangan ruang angkasa aman dan rutin seperti dijanjikan semula. Pada waktu penerbangan ulang-alik dihentikan nanti pada 2010, NASA akan menggantikannya dengan pesawat ruang angkasa model lama tanpa sayap sama sekali.

Berbeda dengan penerbangan ruang angkasa berawak manusia yang tertinggal jauh dari harapan semula, upaya penerbangan ruang angkasa robotik jauh melampaui harapan. Von Braun menyetujui dibangunnya suatu teleskop yang beroperasi secara otomatis di ruang angkasa, tapi perlu dikunjungi secara rutin oleh para astronaut untuk mengganti film yang terpakai. Begitu juga rencana awal pembangunan stasiun intai militer yang berawak manusia. Clark membayangkan para astronaut juga perlu ditempatkan guna mengoperasikan satelit komunikasi. Kubrick juga membayangkan manusia, yang ditemani komputer, akan mengendalikan pesawat ruang angkasa guna mengeksplorasi planet-planet seperti Jupiter dan Saturnus.

Namun, semua bantuan awak manusia itu terbukti tidak diperlukan, berkat kemajuan yang pesat di bidang robotik, elektronik benda padat, pencitraan, pengumpulan data, dan komunikasi. Sensor yang mengubah gelombang cahaya menjadi sinyal elektronik membuat tidak perlu adanya film pada teleskop ruang angkasa, sementara teknologi keping komputer (integrated circuits) memungkinkan dioperasikannya satelit komunikasi tanpa perawatan berkala manusia.

Pesawat ruang angkasa robotik dewasa ini mengirim balik informasi dari wilayah luar tata surya serta menjelajah permukaan Mars. Belum ada militer yang merasa perlu menempatkan personel di berbagai satelit intai, komunikasi, atau navigasi yang beredar di ruang angkasa saat ini. Teknologi robotik berkembang lebih cepat daripada teknologi yang mendukung penerbangan ruang angkasa berawak manusia.

Di seluruh dunia para saintis, pakar teknologi, dan para pengusaha sedang berlomba-lomba mewujudkan unsur-unsur lainnya dari mimpi eksplorasi ruang angkasa. Nantikan tibanya manusia memulai wisata ruang angkasa, kembali ke bulan, dan mulainya upaya ekspedisi ke Mars.

Perkembangan teknologi robotik akan terus berlanjut, dengan pesawat ruang angkasa yang beroperasi secara otomatis, yang mampu menggali dan berenang, serta teleskop yang bisa menjelajah planet mirip bumi di sekitar bintang-bintang terdekat. Berkaca pada kemajuan masa lalu, maka apa yang tampaknya seperti khayalan ilmiah hari ini akan menjadi kenyataan esok hari. *

Hak cipta: Project Syndicate, 2007


Selasa, 23 Oktober 2007

Opini

Iran dan Amerika Serikat, Bencana atau Harapan?

·  Douglas Foote, mahasiswa ilmu politik, kajian komunikasi, dan media pada Tufts University

·  Difs Diaves, mahasiswa ilmu politik di University of Minnesota

Jika menyangkut masalah kebijakan luar negeri terhadap Iran, rakyat Amerika Serikat telah berkali-kali dikecewakan. Campur tangan Amerika yang terlampau jauh merupakan salah satu dari berbagai akar penyebab Revolusi Iran pada 1979, yang kemudian menjadi sebuah faktor yang membuat Timur Tengah menjadi tempat yang lebih berbahaya bagi Amerika. Ini ditunjukkan cukup keras dan tak terlupakan dengan menahan sandera warga Amerika. Ketika George W. Bush memegang jabatan, ada optimisme yang besar bahwa sikapnya–melihat pemerintahnya yang pragmatis–terhadap Iran akan seperti Nixon terhadap Cina.

Namun, sejak 11 September 2001, Amerika Serikat telah mengubah pendekatan kebijakan luar negeri multilateralnya kembali ke unilateralisme agresif. Terlepas dari pesan-pesan rujuk yang disampaikan Iran setelah 11 September, dan tujuan strategis yang sama untuk menyingkirkan Taliban dari Afganistan, Bush dan para penasihatnya membuat keputusan untuk menganggap Iran sebagai musuh. Bahasa yang keluar dari pemerintah tersebut begitu kerasnya sehingga banyak yang melihat konflik militer dengan Iran tidak dapat dihindari.

Ribuan mil jauhnya, seorang penganut garis keras lain memegang tampuk kekuasaan. Wali Kota Teheran Mahmud Ahmadinejad memenangi pemilihan presiden 2005. Seperti Bush, Ahmadinejad dengan mudah sering membuat berbagai pernyataan yang tidak kondusif bagi diplomasi dan negosiasi, seperti penegasannya di depan umum bahwa Israel seharusnya “dilenyapkan dari peta”, mundur dari kebijakan pintu terbuka pendahulunya yang moderat terhadap organisasi internasional, dan kutukan demi kutukannya terhadap Bush yang mengaburkan garis antara kecaman kebijakan dan serangan pribadi.

Berbagai tindakan dan kebijakan baik pemerintah Bush maupun Ahmadinejad berperan memperburuk atmosfer di Timur Tengah yang pada dasarnya sudah penuh ketegangan. Namun, Iran dan Amerika Serikat–terlepas dari perbedaan-perbedaan mereka dalam keyakinan agama, budaya, dan pandangan dunia–memiliki banyak hal yang dapat mereka pelajari dan mereka petik keuntungannya satu sama lain.

Bush dapat memetik keuntungan politik dengan mengambil kedudukan garis keras terhadap sebuah bangsa Islam setelah 11 September, dan Ahmadinejad dapat memperoleh dukungan bagi rezimnya dengan menunjuk kejahatan-kejahatan perang Amerika di Irak dan dukungan bagi “entitas Zionis” Israel, tapi hasil-hasil jajak pendapat dan kelompok yang mengelu-elukan hanya merupakan keuntungan sementara. Mereka mengabaikan kemungkinan hubungan yang dapat memberikan akibat positif dan menstabilkan wilayah tersebut pada tahun-tahun mendatang.

Kelihatannya ada kesenjangan antara keinginan rakyat dan tindakan pemerintah di kedua negara tersebut. Menurut jajak pendapat CNN-Opinion Research Corporation Poll pada Juni 2007, hanya 30 persen penduduk yang mendukung Perang Irak, dan mengingat iklim saat ini, konfrontasi militer dengan Iran tidak akan banyak berbeda.

Belum lama ini bangsa Amerika menyuarakan oposisi mereka terhadap pemerintah dan kebijakan-kebijakannya pada kotak suara dan mengambil kendali pembuatan hukum dari Partai Republik Bush dalam sebuah pemilihan yang lebih banyak dilihat sebagai sebuah referendum terhadap kegagalan kebijakan pemerintah terakhir di Irak. Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, arsitek intelektual dan militer kebijakan Timur Tengah pasca-11 September, mengundurkan diri menyusul pemilihan baru tersebut.

Demikian juga, penduduk Iran (yang dua pertiganya berusia di bawah 30), walaupun secara umum dianggap memiliki keterbatasan sosial, telah menyuarakan keinginannya akan perubahan dengan melakukan protes, penerbitan online, dan pemilihan umum.

Pemilihan dewan kota terakhir di Teheran memberikan kemenangan bagi dua orang pendukung Ahmadinejad dan 11 orang lawannya. Jajak pendapat yang dilakukan pada Mei 2005 oleh Amir Kabir University mendapatkan bahwa hanya 5 persen hingga 10 persen responden yang mendukung pihak konservatif agama dan 85 persen mendukung demokrasi sekuler, angka yang membuat kolumnis Thomas Friedman menyebut Iran sebagai “negara paling merah”.

Jelas, baik warga negara Amerika maupun Iran lebih memusatkan perhatian pada penyelesaian permasalahan yang ada sekarang ini daripada menciptakan yang baru.

Ada kebutuhan akan perubahan sikap dan perbaikan bahasa dalam pemerintah Bush. Walaupun Iran jelas merupakan lawan strategis di Timur Tengah, ini tidak lantas menjadikan mereka “jahat”. Walaupun Presiden Iran tidak memiliki penghargaan berarti bagi bahasa yang lebih bersahabat, sasaran utama seharusnya merupakan kaum muda Iran, yang lebih liberal, berpikiran demokratis, dan aktif secara politik daripada generasi sebelumnya. Penting artinya untuk menindaklanjuti penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan kuat dan adil, dan untuk menghilangkan kemunculan rezim-rezim pribadi yang radikal, dan aktor-aktor non-negara yang tumbuh subur di atas konflik-konflik di wilayah tersebut.

Agar Iran dapat menjadi pemimpin regional dari salah satu wilayah yang paling bergejolak di dunia, Ahmadinejad harus bertindak dengan cara membangkitkan rasa hormat. Hentikan bantuan bagi Hizbullah di Lebanon dan milisi-milisi Syiah di Irak. Keterlibatan keduanya dalam konflik-konflik paling berdarah dekade terakhir tersebut–entah langsung entah tidak–bukanlah sesuatu yang memperoleh dukungan dari rakyat yang merasa kebutuhan-kebutuhan dalam negeri mereka tidak terpenuhi.

Pasca-11 September, serangan Irak, perang Israel-Hizbullah, dan segala konflik lain yang terus berlangsung di wilayah tersebut, apakah kita membutuhkan lebih banyak pembicaraan tentang kekerasan? Kedua pria itu dapat berjalan menuju bencana atau harapan, dan kita berdoa semoga mereka memilih yang kedua.

*)Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground.


Selasa, 23 Oktober 2007

Opini

Catatan Kebebasan Beragama Kita

Luthfi Assyaukanie, peneliti pada Freedom Institute, Jakarta

Pertengahan September silam Kementerian Negara Amerika Serikat merilis laporan terbarunya tentang kebebasan beragama di Indonesia. Secara rutin lembaga ini menerbitkan laporan tahunan tentang kondisi kebebasan beragama di berbagai negara di dunia dengan mengacu pada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan isu agama selama setahun terakhir.

Secara umum tidak ada yang mengejutkan dalam isi laporan itu. Kondisi kebebasan beragama kita masih memprihatinkan dan belum ada perubahan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pelanggaran dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih kerap terjadi dan aksi kekerasan atas nama agama belum berhenti.

Laporan itu menyebutkan beberapa faktor yang mendorong munculnya diskriminasi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Di antaranya kurang tegasnya pemerintah dan tak adanya keinginan mengubah situasi ini. Dalam beberapa kasus, pemerintah malah dinilai mendiamkan saja kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Kalaupun ada tindakan, para pelakunya biasanya bebas dari jerat hukum.

Beberapa aturan juga ditengarai sebagai faktor pemicu diskriminasi dan pengekangan terhadap kebebasan. Otonomi daerah memungkinkan provinsi dan kabupaten memiliki peraturan sendiri (peraturan daerah). Sebagian peraturan daerah (perda) sangat positif bagi kemajuan daerah, tapi beberapa yang lainnya, sayangnya, sangat negatif bagi kebebasan dan hak-hak warga.

Berdasarkan standar internasional, konstitusi kita juga sebetulnya bermasalah, atau paling tidak berpotensi memicu masalah. Deklarasi hak asasi manusia tentang kebebasan beragama menjamin manusia untuk beragama dan tidak beragama, tapi konstitusi kita secara jelas menegaskan pentingnya ketuhanan. Meskipun sila pertama Pancasila bisa dimaknai secara fleksibel, ia telanjur dipahami sebagai dasar untuk menolak keyakinan ateisme. Orang yang tak beragama akan mengalami kesulitan hidup di republik ini.

Aturan tentang jumlah agama juga merupakan faktor lain pemicu munculnya diskriminasi dan pengekangan terhadap kebebasan. Dengan hanya mengakui enam agama, negara kita secara implisit menganulir banyak agama penting lainnya, termasuk agama Yahudi, yang sebetulnya masih serumpun dengan Islam dan Kristen. Yang lebih mengenaskan adalah bahwa aturan ini digunakan untuk menggerus keyakinan-keyakinan lokal yang banyak sekali jumlahnya.

Tidak tegas

Ada beberapa kasus pelanggaran yang terjadi selama 2006 dan awal 2007 yang faktor utamanya adalah akibat ketidaktegasan pemerintah. Salah satunya kasus pembakaran dan perusakan gedung serta aset Ahmadiyah dan penganiayaan terhadap anggota kelompok ini.

Penderitaan yang dialami anggota Ahmadiyah jelas disebabkan oleh ketidaktegasan pemerintah dalam melindungi mereka. Pemerintah cenderung mendiamkan sebab utama pemicu kebencian terhadap kelompok ini, yakni fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada Juni 1980 dan diperbaharui pada Juli 2005. Tidak pernah ada anjuran, apalagi teguran, kepada MUI karena mengeluarkan fatwa berbahaya itu. Padahal jelas-jelas temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (September 2006) menegaskan keterkaitan yang erat antara fatwa MUI dan penciptaan rasa benci serta permusuhan terhadap Ahmadiyah.

Kasus Ahmadiyah selalu menjadi langganan monitor dunia internasional. Ketidaktegasan pemerintah dalam menangani kasus ini akan terus menjadi sorotan lembaga-lembaga hak asasi manusia di dunia. Masalah Ahmadiyah memang menjadi isu dilematis bagi pemerintah. Pada satu sisi pemerintah berkewajiban melindungi setiap keyakinan warganya, tapi pada sisi lain pemerintah merasa harus mengakomodasi MUI, lembaga yang notabene didirikan oleh pemerintah.

Hanya jika pemerintah mau memikirkan kembali fungsi MUI, masalah ini bisa diatasi. MUI didirikan untuk membantu pemerintah mengatasi urusan kaum muslim. Lembaga ini bukan didirikan untuk mengatur–atau apalagi mendikte–negara, melainkan sebaliknya, ia didirikan untuk membantu negara menjalankan program-programnya. Artinya, jika ada pandangan atau sikap MUI yang bertentangan dengan kebijakan negara, dengan sendirinya ia harus ditolak.

Dalam banyak perkara, isu-isu menyangkut penodaan atas kebebasan beragama terkait dengan fatwa dan pandangan yang dikeluarkan MUI. Mestinya negara bisa ikut campur atas apa yang dikeluarkan MUI, karena ia bertanggung jawab atas setiap pernyataan dan tindakan yang dilakukan lembaga ini. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menganggap lembaga ini istimewa atau apalagi maksum dari kesalahan, sehingga tak bisa ditegur.

Peraturan daerah dan konstitusi

Masalah lain yang menjadi faktor pendorong pelanggaran terhadap kebebasan beragama adalah munculnya peraturan daerah yang secara substansial bertentangan dengan semangat konstitusi. Berbagai perda yang terinspirasi dari syariat cenderung memicu diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan pengekangan terhadap kebebasan masyarakat secara umum.

Di Aceh, misalnya, pelaksanaan syariat menutup kemungkinan berkembangnya agama atau aliran lain yang berbeda dengan keyakinan mayoritas. Di tempat-tempat lain, perda bermuatan syariat mengekang kebebasan sipil dan cenderung merugikan kaum perempuan. Perda tentang larangan membuka bar dan klub malam selama Ramadan, misalnya, jelas-jelas melanggar kebebasan warga untuk mencari nafkah dan kebebasan orang banyak untuk menikmati hiburan. Dari perspektif keadilan, aturan semacam ini jelas diskriminatif dan bertentangan dengan semangat kebebasan yang dilindungi konstitusi.

Sejauh ini kita belum melihat inisiatif pemerintah untuk mempertanyakan berbagai perda semacam itu. Saya tidak tahu apakah karena pemerintah kita sungkan mengangkatnya mengingat isu ini cukup sensitif atau karena pemerintah memang tidak merasa ada masalah dengan aturan-aturan seperti itu. Masalah ini menjadi semakin penting karena semakin banyak daerah yang menyusupkan aturan-aturan diskriminatif dalam perda yang sedang mereka rancang.

Laporan kondisi kebebasan beragama yang dikeluarkan Kementerian Negara Amerika secara rutin bisa dijadikan cermin untuk kita memperbaiki kondisi kebebasan kita selama ini. Jangan pernah menganggap sepele terhadap laporan-laporan semacam ini, karena ia terkait erat dengan citra dan status kita di mata internasional. Jika kita masih menganggap investasi asing itu penting dan bekerja sama dengan dunia luar itu penting, memperbaiki citra adalah prasyarat untuk menuju ke arah itu.*


Senin, 22 Oktober 2007

Opini

Jalan ke Burma Lewat Beijing

Jamie F. Metzl

·  Mantan Direktur Bidang Multilateral Dan Kemanusiaan Dewan Keamanan Nasional Semasa Presiden Bill Clinton

Tiga fakta riil menandai rekonsiliasi nasional yang tengah diupayakan utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ibrahim Gambari– sementara ia bolak-balik menemui jenderal-jenderal penguasa di Burma dan pemimpin oposisi dalam tahanan Aung San Suu Kyi. Pertama, walaupun para biksu Buddhis telah menunjukkan kepemimpinan yang heroik dengan dukungan masyarakat prodemokrasi, pemerintahan militer dan taktik teror yang berlaku selama hampir 50 tahun telah melemahkan perlawanan rakyat Burma. Sulit bagi mereka mempertahankan perlawanan tanpa terjadinya perpecahan di antara para jenderal yang sekarang berkuasa atau desersi besar-besaran di kalangan para prajurit bawahan.

Kedua, jenderal-jenderal yang sekarang berkuasa di Burma tahu bahwa mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit: mempertahankan kekuasaan atau dijebloskan ke penjara, dibuang ke luar negeri, dan mungkin juga dihukum mati. Dalam pandangan mereka, bagaimanapun praktis tidak ada pilihan lain kecuali terus mempertahankan kekuasaan.

Ketiga, selama Cina terus memberikan dukungan politik, finansial, dan militer kepada jenderal-jenderal penguasa di Burma, selama itu tidak mungkin akan terjadi perubahan yang berarti. Sampai Cina memutuskan bahwa ia akan memperoleh imbalan yang lebih menguntungkan dari suatu pemerintahan yang memiliki legitimasi di Burma daripada yang dapat diperolehnya dari rezim militer yang berkuasa sekarang ini, maka tidak banyak perubahan yang diharapkan akan terjadi.

Keputusan Cina yang memblokir upaya Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk tindak kekerasan yang dilakukan rezim militer di Burma terhadap biksu-biksu Buddhis dan para pengunjuk rasa lainnya menggarisbawahi dukungan politik yang memang sudah lama diberikan Cina kepada junta yang berkuasa saat ini.

Januari yang lalu, Cina bersama Rusia memveto resolusi Dewan Keamanan yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Burma dan menyerukan kepada pemerintah di negeri itu agar menghentikan penindasan terhadap etnis minoritas, membebaskan tahanan politik, serta mulai mengambil langkah-langkah transisi ke arah rekonsiliasi nasional dan demokrasi. Selama bertahun-tahun, Cina juga telah memblokir upaya pengenaan sanksi yang berarti terhadap Burma.

Hubungan ekonomi Cina dengan rezim penguasa di Burma memiliki nilai strategis yang penting bagi kedua belah pihak. Perdagangan bilateral yang diperkirakan mencapai US$ 1,1 miliar setiap tahun–suatu angka yang besar mengingat total produk domestik bruto Burma yang hanya US$ 9,6 miliar–memberikan napas ekonomi bagi pemerintah Burma. Cina juga merupakan pemasok senjata terbesar Burma.

Pada saat yang sama, pipa penyalur minyak senilai US$ 2 miliar yang diusahakan akan dibangun Cina dari pantai selatan Burma ke Provinsi Cina di Yunnan akan memungkinkan Beijing mengalirkan minyak dari Timur Tengah ke provinsi-provinsi selatan di Cina dengan lebih mudah dan aman. Bila telah diselesaikan, pipa penyalur ini akan mengurangi kerentanan Cina terhadap tekanan militer asing andai kata terjadi konflik internasional. Bagi Cina, taruhannya di Burma memang mahal, begitu juga besarnya kekhawatiran Cina akan reaksi pemerintah “rekonsiliasi nasional” yang baru terhadap persekongkolan Cina dengan rezim korup yang sekarang berkuasa.

Patut diingat bahwa Amerika dan sekutunya, yang menghadapi kekhawatiran strategis serupa selama Perang Dingin yang lalu, juga mendukung rezim-rezim penindas di negeri-negeri, seperti Zaire, Cile, dan Indonesia. Tapi Amerika dan Barat akhirnya pada titik balik yang kritis menyadari bahwa situasi telah berubah sehingga diktator-diktator itu sudah tidak lagi ada gunanya. Demikianlah, maka dicampakkanlah penguasa-penguasa lalim, seperti Ferdinand Marcos di Filipina dan Chun Doo-hwan di Korea, karena harga yang harus dibayar mendukung rezim-rezim yang tercela itu lebih mahal daripada manfaat yang dapat diperoleh dari rezim-rezim tersebut.

Dalam zaman Internet ini, ongkos yang dibayar Cina untuk mendukung jenderal-jenderal di Burma itu meningkat cepat. Seperti halnya di Darfur, dukungan yang diyakini diberikan Cina kepada pemerintah Sudan telah menuai kecaman dan ancaman dengan disebutnya Olimpiade 2008 yang akan diselenggarakan di Cina sebagai “Pesta Olahraga Genosida”. Dukungan Cina kepada jenderal-jenderal di Burma, terutama jika korban terus berjatuhan, bisa menimbulkan persoalan serupa. Sesungguhnya, boikot Olimpiade akan menjadi kenyataan jika citra-citra biksu Buddhis yang dibunuh atau disiksa itu disiarkan ke seluruh dunia. Lagi pula semakin banyak penyakit kesehatan masyarakat serta perdagangan manusia dan narkoba yang diekspor ke Cina bagian selatan.

Walaupun Cina secara samar-samar telah menyatakan keprihatinannya mengenai krisis yang terjadi ini kepada pemerintah Burma, ia belum mengambil tindakan yang dapat secara berarti mempengaruhi perhitungan yang dibuat rezim militer di negeri itu, kendati pengaruh Cina yang memang unik di Burma.

Agar Cina berdiri di depan dalam mendorong rekonsiliasi nasional di Burma, masyarakat internasional harus meyakinkan Beijing bahwa reformasi dan perubahan bisa menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak. Masyarakat internasional harus menyatakan dengan jelas bahwa kepentingan Cina akan dilindungi selama berlangsungnya transisi ke suatu masyarakat yang lebih terbuka di Burma dan bahwa proyek pipa penyalur minyak seperti yang diinginkan Cina akan didukung oleh rezim baru yang akan terbentuk.

Karena Cina sedang terlibat dalam perlombaan dengan India untuk memperoleh akses ke sumber daya alam Burma, India perlu juga diikutsertakan secara aktif dalam upaya menekan rezim yang sekarang berkuasa di Burma, suatu proses yang mungkin bisa dikoordinasikan dengan efektif oleh ASEAN. Pada 27 September yang baru lalu, menteri-menteri luar negeri ASEAN telah mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan, mengutuk tindakan-tindakan keras yang diambil pemerintah Burma. ASEAN bisa memainkan peran penting dalam proses yang mengikutsertakan pihak-pihak di Burma, Cina, India, Uni Eropa, Rusia, dan Amerika Serikat dalam menyusun suatu roadmap menuju perubahan di Burma.

Proses internasional semacam ini jelas tidak bisa berjalan tanpa keikutsertaan Cina. Jalan menuju perubahan di Burma memang harus ditempuh melalui Beijing.


Sabtu, 20 Oktober 2007

Opini

Dari Jalan Nurani ke Demokrasi

Geger Riyanto, PENEKUN SOSIOLOGI PENGETAHUAN UNIVERSITAS INDONESIA

Tak bisa dinafikan, perhatian masyarakat sipil global kini sedang tertuju kepada negara yang sebelumnya bernama Burma itu. Akhir September lalu, rezim junta militer menindas aksi unjuk rasa para biksu. Semakin jelas bahwa rezim yang sudah berkuasa selama 19 tahun itu semakin alot untuk bergerak di tengah tuntutan global akan kebebasan.

Di tengah panggung yang penuh pergolakan tersebut, para biksu tampil sebagai protagonis utamanya. Aksi mereka menuntut keadilan bagi rakyat konsisten, bukan sekadar performa teatrikal sesaat. Para agamawan itu selama ini telah melayani rakyat Myanmar dengan menyediakan pelayanan publik, seperti mendirikan sekolah, panti asuhan, dan klinik AIDS.

Mereka tak memerlukan sikap politik yang munafik. Sayang, tuntutan mereka akan keadilan ternodai oleh kepentingan pragmatis sejumlah pihak yang terlibat hubungan mesra dengan junta. Negeri itu begitu kaya akan gas dan minyak bumi, sehingga para politikus negara-negara lain tak benar-benar tulus mendukung terciptanya demokrasi di negeri tersebut. Nyatanya, mereka tak kunjung berhenti menyuapi investasi yang menyangga pemerintah junta. Dan tak aneh, mengapa India, entitas demokrasi terbesar, menolak menjatuhkan sanksi kepada junta. Russia pun berkelit sedemikian rupa agar tak menjatuhkan sanksi.

Bias fundamentalisme

Pengalaman Myanmar ini sepatutnya mengoreksi persepsi global/Barat yang dominan bahwa keyakinan religius niscaya tersingkir dalam masyarakat modern. Sebab, konsep “modern” sudah begitu terasosiasi dengan “sekuler”. Modernisasi, rasionalitas, dan kemajuan merupakan proses yang dianggap setubuh dengan sekularisasi.

Ada anggapan bahwa agama adalah sesuatu yang usang, terbelakang, irasional, dan tak cocok dengan demokrasi, sistem peradaban yang paling mutakhir. Anggapan itu telah berurat akar pada saluran-saluran pengetahuan di Barat dan semakin tersebar luas melalui peristiwa 11/9. Konsep seperti fundamentalisme menjadi bias karena dipakai untuk mengidentifikasi segala macam ekspresi keagamaan di ruang publik.

Fundamentalisme merupakan istilah untuk gerakan kembali pada interpretasi literal dari kitabnya dalam agama Kristen Protestan (The Merriam-Webster Collegiate Dictionary). Fundamentalisme berarti menafikan segala hal yang terletak di luar teks keyakinannya. Mendefinisikan berbagai fenomena keagamaan sebagai fundamentalisme merupakan hal yang fatal, karena istilah ini bisa mendefinisikan religiositas semata sebagai keterbelakangan.

Menurut sosiolog Peter Berger (1999), batas-batas di antara fundamentalisme dan konservatisme perlu dipertegas. Konservatisme menunjukkan keberpegangan seseorang atau sekelompok orang terhadap agama tertentu, tapi tak memutlakkan nilai-nilai yang dipegangnya sebagai prinsip kehidupan yang tunggal. Berger pun mencontohkannya dengan Nahdlatul Ulama. Dia takjub, meski organisasi ini berprinsip Islam, berhasil menumbuhkan bibit-bibit demokrasi. Pandangan ini lalu dibuktikan Saiful Mudjani melalui disertasinya, “Muslim Demokrat”.

Jalan nurani

Fakta dengan sendirinya berbicara. Panggilan keagamaan tak bisa selamanya dibekukan sebagai luapan fundamentalisme. Biksu yang diduga hanyalah para pembaca sutra pasang badan untuk menyuarakan kegalauan rakyat Myanmar. Buddhisme telah menerabas keluar pagar-pagar teks. Keluar dari biara, para biksu menelusuri gang-gang kehidupan rakyat yang diliputi kedukaan. Mereka lalu menumpahkannya menjadi pesan kehidupan hingga menyentak semua lapisan.

Para biksu sadar akan kedudukan terhormat mereka, tapi tidak memaknainya sebagai kendaraan untuk mencapai kepuasan fana. Kedudukan terhormat itu adalah anugerah untuk membantu rakyat agar aspirasinya bisa tersampaikan ke balik tembok-tembok otoritarianisme yang dibangun junta. Pertimbangan politik para biksu itu bukanlah ekses dari nafsu kekuasaan.

Inilah jalan nurani menuju demokrasi. Mengapa disebut begitu? Sebab, dalam aksioma politik praktis, manusia dimaknai sebagai makhluk yang monolitik. Manusia bertindak berlandaskan prinsip untung-rugi. Sam Harris beranggapan teori pilihan rasional adalah teori paling mutakhir untuk menganalisis perilaku manusia. Dan Joseph Schumpeter memantapkannya dengan mengatakan bahwa demokrasi adalah pertukaran yang rasional antara politikus yang mau berkuasa dan rakyat yang menghendaki kebijakan yang menguntungkannya.

Dari sinilah demokrasi liberal menjadi narasi yang diagungkan, karena dia adalah sistem yang dianggap paling bisa mengakomodasi entakan kepentingan semua lapisan dalam satu momentum. Tapi cara berpikir yang seperti ini bisa terkonfigurasi ulang kapan pun. Potensi manusia tak bisa benar-benar diukur.

Kardinal Sin, agamawan yang menggugah rakyat Filipina untuk melawan rezim Marcos yang korup, tentu menyadari posisi politisnya sehingga dia bersuara begitu lantang terhadap penguasa. Dia tahu bahwa dirinya begitu diteladani umatnya. Namun, dia terpanggil oleh nurani keagamaannya yang berjalin dengan rasa kemanusiaannya. Tak ada keuntungan materiil yang diperolehnya setelah revolusi. Dia hanya mencapai kepuasan manusiawi yang hakiki, karena menyaksikan keberhasilan membantu mereka yang tertindas. Kardinal Sin dan biksu Myanmar adalah fenomena.


Sabtu, 20 Oktober 2007

Opini

Surat Terbuka untuk Gubernur Foke

Tulus Abadi, ANGGOTA PENGURUS HARIAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA

Eric Penalosa, mantan Wali Kota Bogota, Kolombia, dalam sebuah seminar di Jakarta, melontarkan kritik keras soal kondisi Kota Jakarta. Menurut dia, Jakarta tak ubahnya sebuah kota yang sakit. Kondisi itu bukan karena Jakarta sedang dilanda wabah demam berdarah atau flu burung, melainkan karena Jakarta terlalu banyak dipenuhi mal dan pusat belanja. Sebaliknya, di Jakarta sangat minim tempat yang bisa dijadikan publik untuk berkumpul secara bebas (public space). Fakta ini sungguh paradoks, karena bagi mantan gubernur Sutiyoso, banyaknya mal dan pusat belanja justru diklaim sebagai sebuah prestasi yang membanggakan dalam membangun Jakarta sebagai kota supermodern. Target Sutiyoso, Jakarta harus memiliki 200 mal dan pusat belanja, sebagaimana di negeri jiran, Singapura.

Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan Sutiyoso yang berkiblat ke Singapura untuk urusan mal dan pusat belanja. Tapi seharusnya Sutiyoso tidak hanya mengadopsi sisi komersial dari negeri kecil itu. Sebab, selain marak mal dan pusat belanja, Singapura mengembangkan public space secara proporsional. Ini yang tidak diadopsi oleh Sutiyoso.

Relevan dengan situasi tersebut, Fauzi Bowo (Foke), yang baru saja dilantik menjadi orang nomor wahid di Jakarta, menetapkan menyembuhkan penyakit kronis Kota Jakarta sebagai agenda utama. Pasalnya, senapas dengan Eric Penalosa, yang sukses menjadikan Bogota sebagai kota manusiawi (human city) dengan kepemimpinan politik (political leadership), yaitu setelah mengantongi kemenangan 60 persen suara via pemilihan umum langsung. Dengan modal politik inilah Penalosa mendapat kepercayaan dan dukungan publik untuk membongkar ulang tata kotanya. Analog dengan Penalosa, kini modal politik itu juga dimiliki oleh Fauzi Bowo, setelah meraup suara 57,78 persen suara dalam pemilihan kepala daerah yang lalu. Artinya, sebagaimana Penalosa, Foke juga mengantongi kepercayaan publik yang cukup kuat untuk “mendaur ulang” pola manajemen tata Kota Jakarta. Foke tidak perlu gamang menganulir rencana kebijakan Sutiyoso yang tidak sejalan dengan aspirasi publik dan tata pengelolaan kota yang berkelanjutan.

Isu ini harus digelorakan karena, jika hanya mengacu pada janji Foke dalam masa kampanye yang lalu, sepertinya tidak akan ada gebrakan radikal ala Penalosa. Via iklan politik “Solusi Fauzi Bowo untuk Jakarta” (Kompas, Sabtu, 4 Agustus), Foke hanya berfokus pada tiga kasus utama. Pertama, untuk mengatasi banjir, dia akan mempercepat penyelesaian Kanal Banjir Timur serta normalisasi Kanal Banjir Barat dan kali-kali yang melintasi Jakarta. Kedua, untuk mengatasi kemacetan, dia akan mempercepat ketersediaan transportasi massal dengan kapasitas yang besar dan kualitas yang prima, antara lain busway dan subway yang mampu mengangkut 60 ribu penumpang per jam. Dan ketiga, dalam hal pendidikan, dia akan menyiapkan program prioritas untuk penuntasan wajib belajar 12 tahun, peningkatan mutu lulusan sekolah dasar/sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (standar internasional) serta meningkatkan kompetensi guru (standar Asia).

Jika hanya mendasarkan pada tiga program itu–sebagaimana yang tertuang dalam iklan politik, hakulyakin Foke tidak akan dikenang publik sebagai gubernur yang “menyejarah”. Sekalipun busway, monorel, subway, serta percepatan pembangunan Kanal Banjir Barat/Timur sukses, warga Jakarta akan mencatat bahwa itu “karya” Sutiyoso.

Banjir dan kemacetan lalu lintas jelas merupakan “megakasus” yang harus mendapatkan prioritas tertinggi untuk segera dibereskan. Persoalannya, penyakit kronis Kota Jakarta bukan hanya itu: bukan hanya banjir dan macet an sich! Masih ada sederet penyakit kronis lain–yang secara sosio-kultural akan menjadi bom waktu yang tidak kalah mengerikan ketimbang “megabanjir” dan “megamacet”. Sebagaimana Jakarta menyontek bus rapid transit ala Transmilenio Bogota, seharusnya Fauzi Bowo juga mengadopsi gerakan radikal ala Penalosa.

Apa sajakah gerakan radikal Penalosa dalam memanusiawikan Kota Bogota yang semula terkenal barbar? Salah satunya membangun tempat-tempat publik secara meluas. Di Bogota, taman-taman kota terbentang begitu luas. Dengan taman kota itu, warga kota dapat secara leluasa bercengkerama dengan keluarga dan kerabat, berolahraga, serta aktivitas lainnya. Karena itu, tidak ada jalan bagi Fauzi Bowo untuk menganulir “nafsu” Sutiyoso agar Jakarta memiliki 200 mal dan pusat belanja. Caranya?

Pertama, Fauzi Bowo harus berani me-replace dengan memperbanyak pembangunan tempat publik yang nir-komersialisme, seperti tempat bermain, taman kota, dan lapangan untuk berolahraga. Minimnya tempat-tempat publik di Jakarta mengakibatkan warga Jakarta tidak kreatif, bahkan destruktif. Tingginya angka kriminalitas di Jakarta bukan hanya dipicu oleh faktor ekonomi dan kemelaratan, melainkan lebih karena tata ruang kota yang tidak familiar bagi warga Jakarta. Terbukti, ketika Penalosa menata ulang kotanya, angka kriminalitas di Bogota turun secara dramatis, 60 persen!

Saat ini jumlah mal dan pusat belanja di Jakarta yang sudah oversupply bukan hanya berdampak terhadap persaingan yang tidak sehat antarmal, melainkan juga menjadi “mesin pembunuh” bagi eksistensi pasar tradisional dan usaha mikro lainnya. Lebih dari itu, maraknya mal dan pusat belanja juga memicu perilaku konsumtivisme warga Jakarta. Dalam konteks agama (Islam), menjadikan mal dan pusat belanja sebagai center of activity sejatinya merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan, bahkan harus dihindari. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pasar (baca: mal dan pusat belanja) merupakan pusat segala kemaksiatan, karena di pasarlah terjadi aksi tipu-menipu dan penindasan manusia atas manusia (exploitation de l’home par l’home).

Kedua, mengembalikan fungsi tempat-tempat publik yang sudah ada, tapi direduksi untuk kepentingan komersial dan kepentingan lain yang menyimpang. Contohnya, jalan raya dan trotoar. Kedua wahana untuk aktivitas publik ini kini berubah menjadi “pasar”. Menjadikan jalan raya dan trotoar untuk kepentingan komersial, apa pun alasannya, merupakan pengambilalihan hak-hak publik secara nyata. Apalagi luas ruas jalan di Jakarta masih sangat minim, hanya berkisar 8 persen dari total luas wilayah. Bandingkan dengan Singapura, yang luas ruas jalannya mencapai 15 persen dari total luas wilayah.

Ketiga, mengembalikan area ruang terbuka hijau (RTH) yang kini telah disulap menjadi sarana komersial. RTH Jakarta yang kini tinggal 9,7 persen harus dinormalisasi menjadi minimal 27 persen dari total luas wilayah Jakarta. Luas area RTH yang memadai, selain akan menjadi sumber resapan air tanah, akan menjadi “tempat bermain” warga kota, tanpa harus dijejali dengan kepentingan komersial. Tempat-tempat komersial, yang secara telanjang melanggar prinsip-prinsip RTH, harus dihijaukan kembali.

Pada akhirnya, Fauzi Bowo tidak akan mampu menyembuhkan penyakit Kota Jakarta jika hanya berkutat pada persoalan banjir, kemacetan, dan pendidikan. Keberadaan tempat-tempat publik yang proporsional, dari dimensi apa pun–budaya, sosial, psikologi, bahkan agama–merupakan suatu keharusan. Rujuklah tesis cendekiawan muslim kawakan Ibnu Khaldun dalam bukunya, Mukaddimah, bahwa salah satu ciri kota beradab adalah adanya tempat yang luas untuk berkumpul warganya. Ayo, Bang Foke, jangan gadaikan Jakarta hanya untuk kepentingan materialisme. Lakukan terobosan radikal ala Penalosa untuk melakukan face/off (operasi total wajah) Jakarta sebagai kota sakit menjadi kota manusiawi bagi warganya. Ayo, Bang Foke, Anda bisa!


Kamis, 25 Oktober 2007

Opini

Urgensi Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Mas Achmad Santosa,PENGGAGAS RUU KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI DAN PENASIHAT SENIOR UNTUK PEMBARUAN HUKUM PADA UNDP-INDONESIA

Ketertutupan dalam mengelola sumber daya publik mengakibatkan meluasnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indeks persepsi korupsi (corruption perception index) dari Transparency International memperlihatkan Indonesia tergolong negara yang tingkat korupsinya (masih) sangat tinggi. Bahkan indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2007 turun 0,1 dibanding 2006 (2,4 turun menjadi 2,3). Dari 180 negara yang disurvei, Indonesia berada di peringkat ke-143 bersama Rusia, Togo, dan Gambia.

Fakta yang bisa kita lihat, dari tahun ke tahun kita belum mampu memperbaiki persepsi publik tersebut. Indeks persepsi korupsi yang rendah merupakan indikasi pemberantasan korupsi, yang menjadi pakem pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, belum dapat dikatakan berhasil.

Sisi lain, temuan Bank Dunia dan UN Office on Drugs and Crime dalam laporan Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative (2007) menegaskan bahwa pencurian aset (asset theft) oleh para mantan penguasa negara-negara Filipina, Nigeria, dan Peru disebabkan oleh tidak adanya transparansi (lack of transparency) dan rendahnya akuntabilitas publik (low public accountability) di negara mereka.

Kemampuan kita mencegah korupsi akan berdampak pada kemampuan kita mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia. Laporan Prakarsa StAR (2007) menyebutkan bahwa setiap US$ 1 juta yang dapat diselamatkan dari hasil korupsi dapat membiayai imunisasi 4 juta anak dan menyediakan air bersih untuk 250 ribu rumah tangga. Jadi sangat jelas bahwa korupsi berkaitan erat dengan kemiskinan di Indonesia.

Saat ini Tim Perumus yang dibentuk Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat RI sedang menyelesaikan tahap-tahap akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP). UU KIP ini merupakan UU yang sangat dinantikan oleh setiap warga negara yang mendambakan terwujudnya demokrasi, tata pemerintahan yang baik, dan kebebasan pers yang berkualitas.

Sembilan prasyarat UU KIP

Berdasarkan perkembangan UU KIP (freedom of information laws) di negara-negara lain dan standar internasional yang berlaku serta prinsip-prinsip yang dikembangkan UNESCO dan lembaga swadaya masyarakat internasional Article 19, paling tidak terdapat sembilan unsur yang perlu dimiliki sebuah UU KIP yang baik. Pertama, UU KIP harus berfungsi sebagai payung atau penyelaras. Artinya, diperlukan penegasan dalam UU ini bahwa peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan muatan UU KIP harus dinyatakan tidak berlaku. Hal ini penting untuk mencegah pertentangan antara undang-undang yang satu dan yang lain.

Kedua, UU KIP memuat secara komprehensif empat jenis hak atas informasi: (a) hak untuk mengetahui, (b) hak untuk mendapatkan informasi (perolehan fisik), (c) hak untuk diinformasikan, serta (d) hak untuk mendayagunakan dan menyebarluaskan informasi.

Ketiga, hak atas informasi sebagai hak dasar setiap orang. Artinya, UU ini perlu menegaskan bahwa informasi publik merupakan hak dasar setiap orang sehingga tidak memerlukan alasan bagi setiap permintaan. Keempat, UU ini mengakui prinsip maximum access limited exemption. Prinsip ini mensyaratkan dua hal: (1) pemberlakuan pengecualian informasi (yang dapat ditutup aksesnya) atau istilah teknisnya adalah exemption harus didasarkan pada asas kehati-hatian dengan menggunakan metode uji konsekuensi (consequential harm test) dan uji menimbang kepentingan publik (balancing public interest test); (2) pemberlakuan status kerahasiaan terhadap informasi memiliki batas waktu (tidak untuk selamanya/permanen).

Kelima, akses informasi mempertimbangkan prinsip murah, cepat, akurat, dan tepat waktu. Keenam, kewajiban badan publik sebagai subyek UU KIP memiliki sistem pengelolaan informasi dan pelayanan publik yang memadai. Ketujuh, penyelesaian sengketa yang murah, cepat, kompeten, independen, dan komprehensif (tidak hanya mengandalkan ayudikasi, tapi juga tersedia penyelesaian sengketa melalui pendekatan konsensual). Kedelapan, ruang lingkup pemberlakuan badan publik sebagai penyedia akses tidak terbatas pada institusi negara, tapi juga institusi di luar negara yang mendapatkan serta menggunakan anggaran negara (termasuk badan usaha milik negara/daerah). Kesembilan, ancaman hukuman ditujukan tidak hanya kepada pelaku penyalahgunaan ketentuan pengecualian (kerahasiaan), tapi juga kepada individu dan badan hukum yang menghambat akses publik. Kesembilan elemen di atas memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain secara sistemis.

Kontroversi BUMN

Semangat keterbukaan yang ditunjukkan Panitia Kerja dan Tim Perumus DPR kelihatannya belum diimbangi oleh Tim Interdep (pemerintah). Sikap tersebut diwujudkan dengan masih berkukuhnya Tim Interdep mengeluarkan BUMN/BUMD dari kategori badan publik yang wajib menyediakan akses informasi.

Sikap pemerintah ini sulit dipahami karena tiga alasan. Pertama, BUMN yang masuk bursa efek yang memiliki pakem disclosure justru BUMN yang lebih kompetitif dari mereka yang belum tercatat di bursa. Kedua, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara telah mewajibkan BUMN membuka informasi terhadap 12 elemen informasi, selain elemen laporan tahunan dan laporan keuangan (pasal 28). Dengan demikian, kewajiban disclosure pada BUMN sebenarnya bukanlah merupakan barang baru. Ketiga, keterbukaan informasi yang dimaksud dalam RUU KIP bukanlah keterbukaan absolut atau keterbukaan tanpa batas, melainkan keterbukaan dengan pengecualian (exemption). Dengan demikian, tidak cukup alasan untuk mengeluarkan BUMN/BUMD dari kategori badan publik. Terlebih lagi fakta menunjukkan BUMN teramat rentan sebagai wilayah korupsi.

Prakarsa keterbukaan

Yang menarik dari perjalanan RUU KIP ini adalah munculnya prakarsa membangun transparansi di daerah dan di tingkat nasional, yang diilhami semangat keterbukaan yang diusung oleh RUU KIP ini. Saat ini paling tidak ada 21 peraturan daerah tentang transparansi dan akses informasi, yaitu di Solok, Gowa, Bandung, Lebak, Majalengka, Kebumen, Bantul, Ngawi, Lamongan, Boalemo, Bolaang Mongondow, Takalar, Bulukumba, Kalimantan Barat, Tanah Datar, Palu, Probolinggo, Kendari, Gorontalo, dan Magelang.

Berbagai inisiatif di tingkat nasional pun dikembangkan, seperti halnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengembangkan pusat informasi dan komunikasi agar masyarakat mudah mengakses berbagai peraturan negara dan rancangan-rancangan peraturan. Begitu juga Mahkamah Agung RI melalui prakarsa penyusunan kebijakan internal tentang keterbukaan informasi dalam sistem peradilan (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tertanggal 28 Agustus 2007).

Semua prakarsa tersebut patut disambut positif dan didukung untuk mempercepat perwujudan tata pemerintahan yang baik. Apabila RUU KIP dengan sembilan elemen pokok di atas dan berbagai prakarsa di daerah dan di tingkat nasional dilaksanakan dengan baik, pembangunan untuk menyejahterakan rakyat tidak lagi dijadikan obyek kebohongan dan dikhianati oleh kecurangan.


Jum’at, 19 Oktober 2007

Opini

Memahami Aceh dalam Kerumitan Indonesia

Otto Syamsuddin Ishak, peneliti senior pada Imparsial, Jakarta

Sekarang lebih mudah memahami Aceh ketimbang Indonesia. Berbeda dengan dahulu, lebih mudah memahami Indonesia–yang akhirnya berkembang menjadi permakluman politik–daripada memahami Aceh, yang kemudian melahirkan resistansi politik.

Mungkin karena Aceh adalah dunia mikro, dan Indonesia adalah dunia makro, lebih mudahlah memahami Aceh daripada memahami Indonesia. Namun, antropolog Clifford Geertz telah mengingatkan tentang Aceh yang cenderung ekstrover sehingga cenderung bergerak evolutif. Sedangkan Indonesia–akibat dominasi budaya Indonesia Dalam yang agraris dan membatin–cenderung introver dan bergerak involutif.

Seturut itulah, Aceh lebih mudah dipahami karena kemikroannya, sifatnya yang ekstrover, dan geraknya yang evolutif. Indonesia tentunya semakin susah–kalau belum memusingkan–dipahami karena kemakroannya, sifatnya yang introver, dan geraknya yang involutif.

Singkatnya, anatomi Aceh itu sederhana. Anatomi Indonesia itu rumit. Namun, bukankah, pasca-Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki, Aceh berada dalam Indonesia? Karena itu, apakah cukup memadai untuk memahami kesederhanaan Aceh tanpa kaitannya dengan kerumitan Indonesia?

Tengoklah laporan International Crisis Group, “Aceh: Komplikasi Pasca-Konflik”. Kiranya ini sebuah contoh yang ideal bagaimana memahami kesederhanaan Aceh tanpa kaitannya dengan kerumitan Indonesia. Anatomi Aceh–yang diwakili oleh kajian tentang evolusi Gerakan Aceh Merdeka dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA)–demikian lancar diuraikan tanpa mengaitkannya dengan kerumitan Indonesia, serta dengan mudah dapat diramalkan bagaimana jadinya di esok hari.

ICG melaporkan, pasca-MOU Helsinki, ada ketenangan di Jakarta, dan terjadi kegelisahan yang semakin kuat di Aceh perihal masa depan perdamaian yang sedang dilangsungkan. Pasalnya sederhana saja, yakni menyangkut evolusi dalam tubuh GAM dan BRA. Dan kedua kelembagaan ini dikendalikan oleh orang GAM. Meskipun ICG mengakui orang GAM bukan pelaku satu-satunya yang menggelisahkan, anatomi pelaku lain tak juga diuraikan oleh ICG. Mungkin terlalu rumit.

Transformasi politik yang berdampak sosial yang terjadi pasca-pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar sejak Desember 2006 digambarkan oleh ICG dengan terang-benderang dan sederhana bahwa “para pemilih di Aceh tampaknya telah mengganti elite korup yang satu dengan yang lain”. Pejabat baru melahirkan jaringan patronase baru.

Perihal patronase baru bukanlah hal yang unik. Di mana pun dunia politik hidup dan mengalami pembaharuan, baik secara demokratis maupun nondemokratis, pastilah melahirkan jaringan patronase baru yang seturut dengan penguasa baru. Dalam sejarah kesultanan Aceh, setiap muncul sultan dan sultanah baru, apalagi dari wangsa baru, dengan segera terbentuk jaringan patronase baru. Dalam sejarah Indonesia, begitu Soeharto menjatuhkan Soekarno, maka segala jaringan patronase Soekarno dihancurkan dan dibentuk jaringan patronase yang Soeharto-sentris. Sejarawan Ong telah menguraikan keniscayaan sejarah tentang kemunculan kaum orang kaya baru setelah kemunculan penguasa baru.

Hal penting lain yang tak pernah dikaji adalah bahwa pilkada Aceh itu telah memutuskan dominasi oligarki partai nasional yang sudah selaras dengan pelaku birokrasi dan militer sejak masa Orde Baru. Ternyata, klaim politik bahwa hanya partai politik nasional, birokrasi, dan serdadu yang bisa melahirkan pemimpin tidak sepenuhnya benar. Gerakan protes juga bisa melahirkan pemimpin yang bisa terpilih oleh rakyat. Klaim politik hitam bahwa uang adalah modal utama untuk menjadi penguasa politik juga salah. Klaim politik kampanye dengan mobilisasi massa yang sebesar mungkin dengan umbul-umbul politik yang mengepung rakyat–sehingga membutuhkan dana politik yang besar–juga salah. Aliansi antarpartai atau membeli partai sebagai tunggangan politik juga kalah.

Di satu sisi, kita bisa membaca peristiwa itu sebagai sebuah reintegrasi Aceh, dan khususnya GAM, ke dalam sistem politik Indonesia. Lalu, kita bisa berkata-kata: itukah perpolitikan Aceh yang berbeda dengan perpolitikan Indonesia? Di sisi lain, kita pun dapat memahami peristiwa itu sebagai sebentuk revolusi politik. Paling tidak lebih revolusioner daripada capaian politik yang diperoleh dari gerakan Reformasi 1998 secara nasional.

Akibat perubahan politik yang revolusioner itu–sekalipun baru pada tataran pelakunya, belum masuk ke revolusi struktur dan kultur politik di Aceh– keseluruhan sendi kehidupan di Aceh menjadi goyah. Kaum elite lama khawatir terjungkal. Sebagian besar rakyat yang merasa menang atas dominasi kaum elite lama menggelembungkan harapan hidup barunya pada pemimpin yang baru.

Celakanya, pilkada juga bisa berarti menjebloskan penguasa baru itu ke dalam struktur dan kultur politik, birokrasi, dan keserdaduan yang telah mengakar dengan rumit, yang juga adalah refleksi dari keberhasilan Indonesianisasi di Aceh. Masalahnya, apakah para pelaku politik dari pihak GAM, yang sekarang terintegrasi ke dalam struktur dan kultur politik keindonesiaan itu, mampu mengubah atau justru tenggelam di dalam kerumitan Indonesia.

Dalam perancangan anggaran, penguasa baru belum berhasil merancang sistem anggaran belanja yang sesuai dengan visi dan misinya. Kaum teknokrat dan birokrat yang mendominasi penganggaran masih menyusunnya sesuai dengan mindset yang tak sensitif terhadap kondisi Aceh pascakonflik dan bencana tsunami. Dalam restrukturisasi pemerintahan Aceh, penguasa baru terbentur dengan cara berpikir kaum politikus di parlemen lokal yang tidak melihat Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai acuan utamanya. Bahkan mereka disekongkoli oleh kaum birokrat yang khawatir terjungkal.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana kesederhanaan Aceh didominasi oleh kerumitan Indonesia, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) merupakan contoh idealnya. Pada aras politik, penanggung jawab utama seluruh reintegrasi berada di pundak pemerintah RI, baik yang menyangkut GAM maupun korban (rakyat sipil). Hal itu dibunyikan dengan kalimat, “Pemerintah RI dan pemerintah Aceh akan melakukan upaya? Pemerintah RI akan mengalokasikan dana? Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana?” MOU juga menjelaskan dengan terang benderang apa saja dan siapa saja yang menjadi subyek reintegrasi itu.

Namun, dalam aras implementasinya terjadi dua hal yang merumitkan. Pertama, BRA adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Aceh, bukan oleh pemerintah RI sehingga kewenangannya sulit menjangkau langit-langit kebijakan politik nasional. Beban nasional dilimpahkan menjadi beban daerah, meskipun dengan alokasi dana dari anggaran nasional (APBN). Agenda reintegrasi pun berkelindan dengan agenda dinas sosial.

Kedua, kerumitan semakin menjadi, ketika BRA dibebani hal-hal di luar mandat MOU Helsinki. BRA harus menanggulangi para milisi yang merupakan subyek tak tersebutkan dalam MOU Helsinki. Bahkan BRA menjadi saluran dana bagi Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK), yang merupakan evolusi dari Desk Aceh di masa perang yang berelasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Hal ini terjadi setelah FKK melibatkan keanggotaan pemimpin GAM di dalamnya. BRA pun tak berdaya memperoleh akuntabilitas pemakaian dana itu dari FKK. Lebih rumit lagi bila benar bahwa pembentukan FKK merupakan siasat politik menyabotase pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim, yang diamanatkan MOU Helsinki namun belum juga dibentuk, sedangkan permasalahan semakin rumit.

Hal lain yang semakin merumitkan adalah pemerintah RI tidak berupaya membuat agenda reintegrasi yang terancang dengan baik (blueprint) bagi Aceh-Indonesia pascaperang. Pertarungan politik internal dibiarkan dan ketidakpuasan para subyek BRA terus menggelembung.

Tampaknya, contoh-contoh di atas sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana kerumitan-kerumitan Indonesia yang semakin mengepung Aceh, yang merupakan produk dari pengabaian komitmen-komitmen politiknya sebagaimana yang tercantum dalam MOU. Situasi pun semakin rumit manakala tanggung jawab pemerintah RI untuk memfasilitasi transformasi GAM dari gerakan bersenjata menjadi gerakan politik tidak dilakukan. Apalagi para donor yang terlibat dalam memfasilitasi pemerintahan Aceh maupun GAM sama sekali tidak memahami apa dan bagaimana kesederhanaan Aceh dan kerumitan Indonesia itu. Sementara itu, pelaku-pelaku politik baru di Aceh mulai kehilangan kesadaran akan kesederhanaan Aceh dan mulai terseret ke dalam alam kerumitan Indonesia. *


Jum’at, 19 Oktober 2007

Opini

Makna Gerakan Melawan Pemiskinan

Ike Noorhayati Hamdan, konsultan pada Institut Komunikasi Nasional

Hari Penanggulangan Kemiskinan Sedunia pada 17 Oktober 2007 di Indonesia diperingati dengan gerakan “Bangkit dan Suarakan”. Hanya, istimewanya bagi Indonesia, ini hari kelima Lebaran. Hari yang penuh rahmat dan semangat untuk berbagi.

“Bangkit” itu sendiri merupakan seruan dunia dari pusat kampanye Millennium Development Goals (MDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk secara simbolis memperlihatkan persetujuan terhadap upaya-upaya melawan pemiskinan atau mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Program ini dimulai tahun lalu dan telah menghasilkan gerakan 23,5 juta orang di seluruh dunia dan tercatat dalam Guinness World Records.

Dari jumlah tersebut, Indonesia tahun lalu menyumbangkan 45 ribu orang dan dicatat Museum Rekor Indonesia sebagai kampanye dengan peserta terbanyak dalam satu hari. Ini sumbangan yang kecil, tentu saja, untuk negara dengan penduduk lebih dari 200 juta orang dan sebagian besar miskin.

Bila jumlah itu dilihat sebagai bentuk kepedulian, sungguh rendah tingkat kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Lebih jauh lagi, jumlah itu bisa menunjukkan kepedulian orang miskin sendiri cukup rendah terhadap upaya peningkatan kesejahteraannya. Tapi, tentu, angka tersebut tidak otomatis sejalan dengan asumsi penglihatan ini.

Ada banyak faktor mengapa jumlah orang yang terlibat dalam gerakan Bangkit itu sangat minim untuk ukuran negeri besar ini. Pertama, inti gerakan tersebut yang lebih terlihat sebagai slogan ketimbang tindakan konkret, yang telah mereduksi minat orang untuk terlibat. Kedua dan selanjutnya, bisa saja hal-hal teknis seperti kurang publikasi, promosi, sosialisasi, dan semacamnya. Sama seperti tahun ini, yang juga nyaris tanpa promosi yang cukup berbunyi.

Khusus mengenai inti gerakan yang terlihat bersifat sloganistis dan karena itu dipandang kurang mempunyai daya gereget, tahun ini gerakan Bangkit dilengkapi dengan Suarakan, menjadi Bangkit dan Suarakan (Stand Up and Speak Out). Bangun dan omonglah! Kira-kira demikian.

Ringkasnya, Hari Penanggulangan Kemiskinan Dunia atau dalam terjemahan aslinya Hari Penghapusan Kemiskinan Sedunia, yang dirayakan dengan berdiri bersama sebagai pernyataan mendukung penanggulangan kemiskinan dan menolak pemiskinan, yang telah ditambah dengan “Suarakan” atau nyatakan itu, tampaknya telah lebih menarik minat dan mungkin dapat mendulang jumlah orang terlibat yang jauh lebih besar.

Kemungkinan peningkatan berlipat ganda itu dapat dilihat dari jumlah acaranya yang menyebar ke seluruh Indonesia, melingkupi lebih dari 22 provinsi yang telah menyatakan siap dengan acara yang terorganisasi rapi. Di Jakarta saja, sehari penuh pada 17 Oktober, gerakan Bangkit dan Suarakan menyebar dari Ancol, Monas, Taman Menteng, Kebun Binatang Ragunan, Rumah Sakit PGI Cikini, RS FK UKI, hingga pusat belanja seperti Senayan City, ITC Roxy, Mangga Dua, BSD, Fatmawati, Kuningan, dan lain-lain.

Di sekitar Jakarta, penyelenggaraan merebak hingga ke Masjid Margahayu, Bekasi; Pesantren Nurul Iman, Parung; Halalbihalal Megasari Benda, Tangerang; dan sebagainya. Belum lagi di tingkat nasional, seperti di Lapangan Tegalega, Bandung; Rumah Zakat Bogor dan Cirebon; terus menyebar ke Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Bali, NTB, NTT, hingga ke Kota Mamuju di Sulawesi Barat dan Manokwari di Papua Barat. Dan, ini yang mencorong, sejumlah artis tenar dinyatakan terlibat dalam berbagai kegiatan itu.

Untuk apa semua ini? Sekadar memecahkan rekor dan dicatat–dengan begitu besar mobilisasi nasional dan internasional yang dilakukan para sukarelawan tanpa bayaran untuk sesuatu yang nyaris merupakan kesia-siaan belaka? Para penyelenggara, dan mungkin juga semua yang kemudian terlibat, tentu percaya bahwa yang mereka lakukan bukan jerih payah percuma.

Kepercayaan ini berakar dari harapan agar mereka didengar. Asumsinya, makin banyak orang yang meneriakkan perlawanan terhadap pemiskinan dan dukungan terhadap penanggulangan kemiskinan, makin besar kemungkinan didengar para pemimpin lokal, nasional, bahkan dunia. Karena itu, perlombaan memobilisasi jumlah gerakan secara damai dan saling berbagi dalam konteks “suarakan” dipercayai dapat mendorong perhatian terhadap penerapan dan pelaksanaan MDGs.

MDGs sendiri adalah kesepakatan yang telah ditandatangani Indonesia dan 188 negara anggota PBB lainnya dalam pertemuan puncak PBB di New York pada 2000, yang kemudian disebut sebagai “Deklarasi Milenium” yang di dalamnya terdapat MDGs, berisi delapan Tujuan Pembangunan Milenium. Tujuan itu antara lain menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar (SD-SMP) untuk semua baik pria maupun wanita, dan menurunkan angka kematian anak.

Deklarasi tersebut ditandatangani dengan kesepakatan yang mengikat untuk mencapai seluruh tujuan paling lambat pada 2015 dengan angka pembanding pada jumlah tahun 1990. Misalnya, untuk penanggulangan kemiskinan, pada 2015 nanti jumlah penduduk miskin harus berkurang 50 persen dari jumlah angka penduduk miskin pada 1990.

Dalam konteks ini, biarlah gerakan “Bangkit” yang sloganistis itu tetap disuarakan dengan riuh. Apalagi, ini masih dalam suasana Lebaran, yang masih merupakan momentum yang tepat untuk menunjukkan bahwa kita masih dalam suasana penuh rahmat, damai, dan royal dalam berbagi untuk sesama. Bangkit dan suarakanlah dengan keyakinan bahwa niat dan pekerjaan baik yang sekecil apa pun pasti tak akan sia-sia. Setidaknya, gerakan Bangkit dan Suarakan bisa menjadi arena berbagi kepedulian kepada sesama.*


Selasa, 30 Oktober 2007

Opini

Arah Reformasi Politik Cina

Fadjar Pratikto, sukarelawan di Global Human Rights Efforts

Sebuah reformasi politik dalam skala terbatas telah dilakukan oleh Presiden Cina Hu Jintao. Sejumlah pemimpin Cina generasi tua lengser dari keanggotaan lembaga tertinggi partai, Komite Politbiro Partai Komunis Cina (PKC). Keputusan tersebut dihasilkan di akhir kongres PKC ke-17. Beberapa nama yang merupakan generasi baru mulai mengisi kursi Politbiro. Sebuah langkah perombakan elite partai yang sudah diperkirakan sebelumnya.

Perombakan tersebut tentu cukup signifikan dalam konstelasi politik nasional Cina. Tak hanya semakin memperkuat posisi Hu Jintao dalam mengamankan kekuasaannya sampai lima tahun ke depan, tapi juga ada secercah harapan akan terjadinya reformasi politik yang lebih luas. Sebagai Ketua PKC sekaligus Ketua Komisi Militer, Hu memiliki kesempatan besar untuk menentukan arah reformasi politik tanpa reserve dari lawan politiknya di partai.

Generasi baru

Sebelum kongres PKC ke-17, ada anggapan bahwa kekuasaan Hu Jintao dibayang-bayangi pendahulunya (mantan presiden Jiang Zemin), yang masih berpengaruh kuat di partai dan pemerintah. Wakil Presiden Zeng Qinhong, 68 tahun, Kepala Komite Disiplin PKC Wu Guanzheng (69), Kepala Keamanan PKC Luo Gan (72), dan Wakil Perdana Menteri Wu Yi, yang dijuluki Wanita Besi, yang pensiun dari Politbiro, dikenal sebagai orang dekat Jiang. Zeng Qinhong bahkan dianggap sebagai pesaing berat Hu dalam pengaruh politik.

Selama ini mereka mengendalikan kekuasaan yang sangat besar. Pengaruh Zeng terlalu kuat, dialah yang mengontrol aset dan kader partai. Wu Guanzheng pejabat yang bertanggung jawab atas kedisiplinan partai, dan Luo Gan adalah ketua komite politik dan undang-undang yang bertanggung jawab atas keamanan nasional dan merupakan operator penindasan warisan Jiang terhadap kelompok-kelompok politik dan spiritual. Termasuk salah satu korbannya adalah pengikut Falun Gong.

Dikikisnya sisa-sisa klik Jiang tersebut telah melengkapi pembersihan yang dilakukan oleh Hu Jintao sebelumnya. Menjelang kongres, Menteri Keuangan Jin Renqing, yang juga dekat dengan Jiang, diberhentikan, meski berita resmi menyebutkan dia mundur karena alasan wanita simpanan. Sesungguhnya dia sedang menghadapi investigasi atas perannya dalam memobilisasi uang negara untuk menindas Falun Gong. Sebanyak triliunan yuan uang negara disalahgunakan demi politik Jiang itu. Jauh sebelumnya, Sekretaris PKC Shanghai Chen Liangyu, yang dekat dengan Jiang, juga diadili karena kasus korupsi.

Kini, generasi baru pemimpin Cina masa depan telah dipilih untuk mengantarkan proses transisi kekuasaan pada 2012. Dua kader Hu, Li Kegiang (52), Ketua PKC Provinsi Liaoning; dan Xi Jinping (54), Ketua PKC Shanghai; masuk di jajaran Politbiro. Kepala organisasi partai, He Guoqiang, dan Menteri Keamanan Publik Zhou Yongkang adalah dua anggota baru lainnya. Presiden Hu Jintao sendiri menjanjikan persatuan politik dan modernisasi.

Demokrasi semu

Pada awal September lalu Perdana Menteri Cina Wen Jiabao mengatakan pada Forum Ekonomi Dunia di Dalian, Cina, bahwa negara itu harus mendorong reformasi politik dan demokrasi. Jika tidak, reformasi ekonomi akan menjadi sia-sia. Namun, reformasi politik yang dimaksudkan itu tetap dalam perspektif ideologis “harus mengikuti arah politik dan kepemimpinan partai”, serta dengan tegas menolak demokrasi Barat. Hu Jintao pernah menegaskan “demokrasi ala Cina” sebagai satu-satunya jalan menuju masyarakat ideal.

Liberalisme ekonomi yang dicanangkan ternyata tidak mampu mengubah bangunan politik monolitik. Argumen pemikiran determinisme ekonomi tak terbukti dalam konteks Cina masa kini. Faktor politik di bawah PKC menjadi penentu, dan kondisi ekonomi merupakan hal yang dipengaruhi. Pertumbuhan ekonomi di bawah panglima partai membuat Cina menjadi “raksasa baru”–terlepas dari kelemahan fundamental ekonominya. Hal ini relevan dengan model “negara lunak” (soft state model) yang dikembangkan Gunnar Myrdal (1968): semakin otoriter suatu rezim, akan semakin cepat pertumbuhan ekonominya.

Ekonomi politik yang dikembangkan Cina dengan model rezim etatisme kapitalis, meski berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas nasional yang kuat, mengabaikan hak asasi dan hak politik rakyatnya. Konsekuensinya, pembangunan ekonomi justru telah mempertajam kesenjangan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan kemiskinan. Di satu sisi kota-kota pesisir melambung tinggi dengan bangunan yang megah dan pendapatan yang meningkat, sementara di pedesaan mayoritas warganya hidup dalam kemiskinan. Tidak mengherankan jika konflik sosial semakin luas selama beberapa tahun ini.

Sikap represif penguasa Cina terhadap lawan-lawan politiknya dan kelompok-kelompok yang dianggap berbahaya justru bertentangan dengan semangat reformasi politik pascakongres. Apalagi pers sebagai salah satu pilar demokrasi sangat dikekang, termasuk sensor terhadap Internet dan pesan pendek (SMS). Selama penguasa Cina tidak memberikan kebebasan berserikat dan pers, serta melakukan pelanggaran hak asasi lainnya, reformasi politik yang dilancarkan oleh Hu hanyalah bersifat semu, dan itu justru akan menjadi bumerang bagi kepemimpinannya. Kekecewaan para aktivis dan ketidakpuasan rakyat Cina selama ini adalah indikasinya.

Di tengah tekanan dunia internasional yang menguat menjelang Olimpiade 2008 akibat buruknya kondisi hak asasi manusia–di antaranya kasus pengambilan organ praktisi Falun Gong, adanya gerakan Obor Hak Asasi Manusia Estafet Global, serta membesarnya arus mundur dari keanggotaan PKC yang kini jumlahnya sudah mencapai lebih dari 27 juta orang–mau tidak mau pemimpin Cina mesti mereformasi sistem politiknya. Bagaimanapun, kekuatan ekonominya tidak akan membuatnya bergejolak jika mengadopsi prinsip pluralisme dan demokrasi. Sistem multipartai bahkan terbukti menjadi kekuatan suprastruktur negara-negara maju. Inilah momentum bagi Hu untuk meninggalkan sistem partai tunggal. *


Selasa, 30 Oktober 2007

Opini

Menggagas Kepemimpinan Kaum Muda

Dr Yuddy Chrisnandi, Koordinator Koalisi Muda Parlemen Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat RI), Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar

Sejarah Indonesia adalah sejarah kaum muda. Begitulah kata pengamat politik Indonesia terkemuka, Ben Anderson. Dalam setiap babakan sejarah, kepemimpinan kaum muda adalah motor penggerak perubahan zaman. Sederetan fakta sejarah telah menegaskan dengan sangat terang-benderang kepeloporan kaum muda. Kebangkitan nasional 20 Mei 1908, yang ditandai dengan berdirinya organisasi kepemudaan Budi Utomo, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, hingga Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, adalah momentum-momentum sejarah yang menempatkan kaum muda sebagai aktor utamanya.

Setelah Indonesia merdeka, fakta sejarah berikutnya memperlihatkan keperkasaan peran kaum muda. Dua kali masa peralihan rezim politik secara radikal, yakni dari Orde Lama ke Orde Baru pada 1966 dan dari Orde Baru ke Orde Reformasi pada 1998, lagi-lagi memperlihatkan keperkasaan peran kaum muda. Andai saja Arief Rahman Hakim, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UI, tidak ditembak mati di tengah aksi demonstrasi pada 1966 yang menuntut Soekarno jatuh, yang kemudian dikenal sebagai Pahlawan Ampera, mungkin rezim militer Orde Baru tidak akan berdiri. Begitu juga kalau saja empat mahasiswa Trisakti tidak meregang nyawa di ujung senjata aparat militer pada demonstrasi 1998, mungkin angin reformasi tidak akan kita hirup hari ini.

Karena itu, betul kata Soekarno: “Berilah aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncangkan dunia.” Pidato yang berapi-api itu ia ucapkan ketika masa kejayaannya. Pemuda dilukiskan sebagai sosok yang unggul, bergairah, bergelegak dan bergelora secara fisik, psikis, intelektual, serta berani dalam bersikap. Pemuda sosok superior, progresif, revolusioner dengan semangat berkobar-kobar, dan bara spirit yang menyala-nyala.

Ungkapan Soekarno terbukti di Amerika Latin. Walau tidak diakui Amerika, Che Guevara menjadi sosok penting dalam menggerakkan semangat revolusi di Amerika Latin. Keberhasilannya membantu Castro dalam menumbangkan rezim Batista di Kuba pada 1959 membuat Guevara kembali memimpin kelompok revolusi bawah tanah di Bolivia. Sayangnya, ia kemudian ditembak mati. Kematiannya pada usia muda (39 tahun) justru membuat pemujaan terhadap dirinya semakin menjadi. “No lo vamos a olvidar (kami tidak akan membiarkannya dilupakan)” diteriakkan kaum muda hampir di semua jalan-jalan di Amerika Latin.

Sekilas cerita di atas menggarisbawahi bahwa tidak ada perubahan tanpa kaum muda. Sayangnya, peran-peran kaum muda cenderung dilupakan dan dipinggirkan. Kaum muda penting di awal tapi tidak penting di akhir. Perannya begitu didambakan untuk mendorong perubahan, tapi setelah itu “ditinggalkan”. Dinamika tarik-menarik kekuasaan punya cerita yang menarik tentang hal ini. Setelah gerakan kaum muda sukses merontokkan rezim otoritarian Orde Baru pada 1998, yang memberi jalan baru bagi kepemimpinan nasional, tak satu pun kaum muda yang dilirik menjadi pemimpin. Kepemimpinan nasional dalam hampir sepuluh tahun reformasi masih berkutat pada orang-orang tua yang belakangan sudah tidak diminati publik untuk berkuasa lagi.

Berbagai hasil survei belakangan menunjukkan bahwa kepemimpinan kaum tua sudah kurang populer. Masyarakat butuh pemimpin baru dalam Pemilu 2009. Sosok seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Megawati Soekarnoputri, Wiranto, dan Amien Rais sudah saatnya memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh muda untuk tampil sebagai pemimpin alternatif. Walau kekuasaan politik saat ini sudah cenderung demokratis dengan basis legitimasi yang kuat, tetap saja bermasalah karena hegemoni kaum tua memacetkan proses demokratisasi di bawah dan menghambat proses kaderisasi. Yang tua yang berkuasa, yang muda hanya menonton. Ini cara berlogika politik yang keliru. Semestinya, yang muda memimpin, yang tua mendukung.

Seorang teman diskusi, Sukardi Rinakit, dalam sebuah tulisannya di Kompas (Jalan Baru Pemimpin Baru, 9 Oktober 2007), memimpikan hadirnya para pemimpin baru pada 2009 dari kalangan muda. Sukardi Rinakit tentu tidak sendirian. Dalam berbagai kesempatan saya berceramah, banyak anak muda yang resah dengan kepemimpinan kaum tua. Kepemimpinan kaum tua tidak sukses mengelola berbagai sumber daya politik yang dimiliki untuk menarik gerbong Indonesia Baru menuju cita-cita reformasi, yakni Indonesia Baru tanpa korupsi, penindasan, diskriminasi, kemiskinan, dan pengangguran.

Untuk itu, kini saatnya kepemimpinan kaum muda digagas. Proses penjaringan kepemimpinan nasional jangan hanya berkisar di kalangan kaum tua. Apakah kaum muda tidak mampu menjadi pemimpin nasional? Tidak. Kita harus membuka mata terhadap fenomena kepemimpinan kaum muda.

Bashar al-Assad berhasil menjadi Presiden Suriah pada usianya yang belum genap 45 tahun. Begitu juga di Indonesia. Bung Karno sukses menjadi Presiden RI pertama pada usia yang masih sangat muda, 44 tahun, sementara Bung Hatta menjadi Wakil Presiden RI pertama pada usia 43 tahun. Muhammad Natsir menjadi perdana menteri pada usia 42 tahun. Syahrir dan Syafrudin Prawiranegara sudah menjadi perdana menteri pada usia di bawah 40 tahun. John F. Kennedy dan Bill Clinton menjadi Presiden Amerika Serikat di bawah usia 50 tahun. Kini Barack Obama pada usia yang kurang dari 45 tahun sudah menjadi calon presiden di Amerika Serikat. Jadi, adakah keraguan terhadap kepemimpinan kaum muda?

Gerontokrasi

Fenomena gerontokrasi, kepemimpinan politik yang terlampau bersandar pada tokoh-tokoh tua, selama ini telah menghambat proses kaderisasi politik bagi kaum muda untuk tampil sebagai pemimpin alternatif. Gerontokrasi tecermin dari hegemoni kaum tua dalam memegang jabatan-jabatan politik strategis, tidak hanya di pemerintahan tapi juga partai politik.

Partai-partai cenderung mengabaikan aspirasi kaum muda agar kepemimpinan strategis diisi oleh kaum muda yang masih segar. Fenomena gerontokrasi ini kemudian diperkuat oleh tradisi oligarki partai. Oligarki partai tumbuh karena kepemimpinan yang terlalu mengandalkan kaum tua sehingga demokratisasi politik di tubuh partai tidak berkembang karena kuatnya tekanan kaum tua terhadap kaum muda.

Oligarki partai menghambat berkembangnya orang-orang alternatif yang muda, cerdas, dan mampu tampil sebagai calon presiden, calon kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota), serta ketua umum partai. Oligarki memproduksi kemacetan politik karena regenerasi kepemimpinan tidak berjalan maksimal.

Bagi kami yang masih muda, dua gejala ini akan menghancurkan masa depan demokrasi Indonesia. Demokrasi tidak akan berkembang jika partisipasi politik dari kaum muda tidak disediakan. Makna Sumpah Pemuda 28 Oktober, yang setiap tahun kita peringati, tidak akan bermakna jika tidak ada niat untuk menggagas kepemimpinan kaum muda pada 2009. Karena itu, kampanye “sudah saatnya kaum muda pemimpin” penting untuk didukung oleh semua kekuatan politik. *


Senin, 29 Oktober 2007

Opini

Dilema Burma dan India

Mira Kamdar

·  Anggota The Asia Society

Dunia tersentak oleh citra-citra realistis mengenai penggunaan kekerasan yang dilakukan junta militer Burma. Peluru dan pentungan yang mereka hamburkan berhasil meredakan perlawanan para biksu Buddha. Mereka lari menyelamatkan diri dan situasi yang mencekam kembali terjadi di Rangoon, kota utama Burma dan bekas ibu kota negeri itu.

Penindasan dengan kekerasan itu berlanjut pada malam hari. Ketika matahari terbenam di Burma, ketakutan meningkat. Setiap orang pasang telinga dengan cemas akan suara diketuknya pintu. Kapan saja pada malam hari agen-agen militer bisa datang menjemput, menyeret Anda keluar dan memastikan orang tidak lagi akan mendengar nama Anda.

Pada malam-malam terakhir ini antek-antek junta militer mendobrak masuk ke dalam biara, menyeret biksu-biksu yang masih mengantuk, membenturkan kepala mereka yang plontos itu ke dinding yang merah dengan percikan darah. Puluhan, mungkin ratusan, orang lainnya diangkut guna diinterogasi, disiksa, atau dieksekusi. Penangkapan pada malam hari terhadap seorang pegawai Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keluarganya menjadi berita internasional. Tapi ratusan rakyat biasa Burma, yang tidak punya koneksi, mengalami nasib yang sama tanpa diberitakan.

Selama 45 tahun rakyat Burma telah menjadi korban teror junta. Ayah saya lahir di Rangoon lama sebelum terjadinya kup pada 1962, yang mengantarkan rezim sekarang ini ke puncak kekuasaan. Setelah itu, banyak kerabat kami, saudagar-saudagar kaya India yang telah menetap di Burma selama beberapa generasi, meninggalkan negeri itu menyelamatkan diri, sementara kekacauan terjadi di mana-mana di kota yang kemudian diganti namanya menjadi Yangoon.

Seorang kerabat yang sekarang tinggal di Bangkok, tapi pernah kembali ke Rangoon, memenuhi imbauan penguasa baru di Burma yang tengah mengalami kesulitan keuangan, mengenang saat-saat menegangkan waktu itu: “Kami hidup dalam neraka. Kami tidak tahu ketika bangun di pagi hari apa yang akan terjadi. Orang-orang dikutuk kanan-kiri. Mereka bisa saja datang dan menyeret Anda serta merampas apa yang Anda miliki.” Mereka yang tidak bisa meninggalkan Burma, atau tidak mau, sejak itu terus hidup dalam ketakutan.

Amerika Serikat dan Eropa telah mengeluarkan pernyataan keras yang mengutuk penindasan yang terjadi di Burma dan menyerukan kepada negara-negara jiran negeri itu, terutama India dan Cina, agar menggunakan pengaruhnya terhadap rezim yang sekarang berkuasa di Burma. Respons dari kedua negara itu ternyata tidak keras (seperti halnya Thailand, yang juga punya hubungan ekonomi yang kuat dengan Burma).

Cina menolak keras campur tangan luar dalam “urusan dalam negeri” Burma, negeri yang memasok gas alam dan membukakan akses Cina ke laut. India, yang “menormalisasi” hubungan bilateral dengan Burma beberapa tahun lalu, enggan mengasingkan militer Burma, yang telah menunjukkan kerja sama yang erat melawan pemberontak di wilayah timur laut India, pemberontak yang telah memanfaatkan secara taktis perbatasan bersama kedua negara. Sebagai imbalan, India telah memberikan bantuan, termasuk tank-tank dan pelatihan militer, kepada Burma.

Tapi alasan utama eratnya hubungan India dengan junta militer di Burma adalah cadangan energi negeri itu yang besar dan masih belum digali, yang sangat dibutuhkan India untuk mempertahankan booming ekonominya. India sudah menginvestasikan US$ 150 juta dalam sebuah kontrak eksplorasi gas di lepas pantai Arakan, Burma. Perusahaan milik negara India, Oil and Natural Gas Corporation dan Gas Authority of India Ltd., telah memperoleh 30 persen saham di dua ladang gas lepas pantai dalam persaingan langsung dengan PetroChina, yang juga telah memperoleh saham dalam proyek yang sama.

India dan Cina cuma meniru apa yang telah dilakukan Amerika dan negara-negara Eropa selama ini: bermain dengan retorika demokrasi dan hak asasi manusia untuk kepentingan strategis dan ketahanan energinya. Hubungan Amerika dengan Pakistan dan Arab Saudi merupakan contoh. Perusahaan minyak Amerika, Chevron, dan perusahaan minyak Prancis, Total, dua di antara sekian banyak raksasa minyak di dunia, terus melakukan bisnis yang menguntungkan di Burma, berkat celah-celah yang terdapat dalam sanksi yang dikenakan terhadap Burma.

Tapi bangkitnya India dan Cina berarti bahwa tekanan negara-negara Barat terhadap negara-negara yang sedang bangkit agar “lakukan apa yang kami katakan, bukan apa yang kami lakukan” tidak dapat diberlakukan lagi. Jika Amerika Serikat dan Uni Eropa ingin agar India berbuat menurut nilai-nilai moral yang dinyatakannya dan bukan menurut kepentingan nasionalnya–dan ketika tampaknya terjadi benturan–Amerika Serikat dan Uni Eropa sebaiknya siap-siap melakukan hal yang sama.

India, yang merasakan tekanan, termasuk ancaman dari beberapa orang senator Amerika yang akan mengaitkan kesepakatan nuklir Amerika dengan India dengan tindakan yang diambilnya di Burma, akhirnya mengumumkan bahwa ia telah meminta dibebaskannya pemimpin oposisi demokratis Burma dan peraih Hadiah Nobel, Aung San Suu Kyi, dari tahanan rumah. Kredibilitas semua rezim demokratis di dunia, bukan hanya India, dipertaruhkan pada apa yang sekarang terjadi di Burma.*

Hak cipta: Project Syndicate, 2007


Sabtu, 27 Oktober 2007

Opini

Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia

Moh. Zeinudin, PENGAJAR ILMU HUKUM DI UNIVERSITAS WIRARAJA, SUMENEP, MADURA

Kenaikan harga minyak dunia menjelang musim dingin bisa dibilang sudah menjadi tradisi. Sudah lama kecenderungan ini dianggap sebagai kebiasaan. Namun, mendekati musim dingin tahun ini, gerak naik harga minyak agak melenceng dari kebiasaan tahun-tahun sebelumnya. Gerak kenaikannya tidak moderat. Sebaliknya, layak disebut sangat ekstrem. Gerak naik harga seperti melaju di jalan bebas hambatan, dengan skala kecepatan yang tidak lazim. Berbagai kalangan bahkan sudah memprediksi harga minyak akan memasuki level atau kisaran psikologis US$ 100 per barel.

Maizar Rahman, Gubernur OPEC untuk Indonesia, mempunyai analisis dan pendapat menarik tentang persoalan ini. Menurut dia, melambungnya harga minyak dunia sekarang ini hampir menyamai harga tertinggi pada 1979, dengan penyesuaian inflasi. Ekonomi dunia waktu itu sangat terpukul sehingga hanya tumbuh 1,1 persen. Sejak 2004 sampai sekarang, pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 5,1 persen.

Dunia sekarang kurang peka terhadap harga minyak, karena minyak terfokus untuk transportasi, sedangkan di bidang lain sudah digantikan oleh batu bara, gas, nuklir, dan energi lainnya. Industri negara maju juga sudah bergeser ke minim energi dan teknologi efisien energi. Sementara kita terpukul oleh kenaikan subsidi, bahan bakar minyak dikenai pajak yang tinggi sehingga menjadi bantalan efektif pengurangan dampak harga sekaligus sebagai sumber penerimaan negara yang tinggi. Porsi biaya BBM kendaraan pribadi juga sudah jauh lebih kecil.

Pasar menunjukkan situasi geopolitik Turki-Kurdi/Irak sebagai pemicu lonjakan harga minyak dunia sekarang ini. Namun, pipa minyak Irak Utara menuju Turki sebetulnya tidak banyak berperan karena sering disabotase. Yang dikhawatirkan adalah melebarnya ketegangan tersebut ke kawasan Irak lainnya. Sementara itu, masalah nuklir Iran, pemberontak di Nigeria, serta situasi di Irak juga belum selesai.

Melemahnya nilai tukar dolar juga menjadi pemicu, karena dana investasi berpindah ke pembelian besar-besaran “minyak kertas” di pasar berjangka yang tentu mendorong naiknya harga minyak. Spekulasi bahwa harga masih akan naik tampaknya tidak terlalu salah, karena belum diketahui tingkat harga berapa yang membuat ekonomi dunia melemah dan membawa harga turun kembali.

OPEC melihat situasi ini dari sisi fundamental pasokan, permintaan, dan stok minyak. Meningkatnya stok minyak di Amerika Serikat minggu ini menandakan bahwa pasar masih dalam keseimbangan. Stok dunia masih berada pada posisi nyaman, yaitu masih pada rata-rata 5 tahun sebelum ini. Karena itu, kenaikan produksi hanya akan mengalir ke stok, sehingga OPEC belum merasa perlu menaikkan produksi.

Tidak terantisipasinya lonjakan harga pada 2004 menunjukkan data belum sepenuhnya transparan, karena disadari bahwa geopolitik bukan satu-satunya kambing hitam. Kenaikan konsumsi di Cina dan Amerika telah menyedot minyak dunia. Pertanyaannya, masih adakah hal yang tidak terantisipasi di belakang kenaikan harga minyak dewasa ini?

Industri Indonesia yang masih padat energi akan paling menderita atas kenaikan harga minyak dunia sekarang ini. Biaya produksi industri berbasis migas, seperti plastik, pupuk, dan kertas, mau tidak mau akan naik, dan ini tentu akan menampar industri hilir domestik yang lebih padat karya karena tidak mampu menyerap kenaikan harga produk.

Perkembangan harga minyak seperti itu tidak mungkin tidak melahirkan dampak bagi perekonomian nasional, khususnya anggaran pendapatan dan belanja negara tahun berjalan. Mudah bagi siapa saja menafsir bahwa terjadi perbedaan sangat signifikan antara asumsi harga minyak sebagai patokan APBN dan fakta harga minyak di pasar internasional.

Katakanlah kalau APBN berasumsi harga minyak US$ 60-an per barel, tentu menghadirkan implikasi yang cukup serius bagi APBN jika harga di pasar sudah memasuki kisaran US$ 90-an per barel dalam jangka dekat ini. Itu sebabnya, kita imbau pemerintah agar tetap dan terus mewaspadai perkembangan di pasar minyak.

Kita percaya bahwa pemerintah tak ingin terburu-buru merespons perkembangan ini. Apalagi faktor-faktor yang mempengaruhi sekaligus membentuk harga baru tak semuanya permanen. Beberapa variabel justru temporer. Untuk perkembangan harga minyak terbaru, misalnya, faktor tambahan yang ikut mempercepat lonjakannya justru dari luar pasar, yakni faktor ketegangan Turki versus Irak. Turki tak tahan lagi terus-menerus dirongrong kelompok-kelompok Kurdi di Irak. Parlemen Turki, Rabu lalu, dilaporkan sudah menyetujui serangan militer ke Irak. Faktor terakhir inilah yang diprediksi akan membuka akses bagi harga minyak memasuki level US$ 100 per barel dalam jangka dekat.

Sudah barang tentu kita berharap ketegangan di perbatasan Irak-Turki bisa diselesaikan melalui solusi damai. Sebab, kalau aksi militer tak bisa dihindari, pasar akan meresponsnya secara berlebihan, mengingat Irak salah satu penghasil minyak dunia. Faktor Irak-Turki ini menjadi pelengkap faktor lainnya untuk mendongkrak harga minyak, seperti faktor meningkatnya kebutuhan minyak di musim dingin dan berkurangnya cadangan minyak Amerika. Pada waktunya nanti, kenaikan harga minyak itu akan berdampak pada perekonomian kita. Bagi APBN, subsidi BBM bakal membengkak.

Dalam situasi seperti itu, pemerintah kembali diuji. Sebab, pemerintah sudah berjanji tidak akan menaikkan harga jual BBM di dalam negeri hingga 2009. Kalau pemerintah konsisten dengan janjinya, konsekuensinya adalah menerima kenyataan membengkaknya subsidi. Bagi kegiatan produksi, biaya produksi otomatis juga membengkak. Sebab, produsen harus menambah jumlah anggaran belanja BBM-nya. Kalau biaya produksi bertambah, dia akan ikut mempengaruhi harga jual produk. Berarti akan muncul masalah ikutan lainnya, seperti produk yang tidak kompetitif.

Kita memang berharap pemerintah tidak terburu-buru merespons perkembangan di pasar minyak. Minus faktor Turki-Irak, harga minyak sebenarnya dalam proses mencari keseimbangan baru. Proses itu butuh waktu berapa lama, itu yang belum bisa dipastikan. Namun, harga minyak yang merefleksikan keseimbangan baru akan terwujud. Kita berharap APBN dan perekonomian kita bisa bertahan dalam proses itu. Yang pasti, harga minyak yang merefleksikan keseimbangan baru nantinya tak lebih dari penegasan bahwa minyak tak lagi dijual murah.


Sabtu, 27 Oktober 2007

Opini

Enam Kusir Pemilu

Indra J. Piliang, ANALIS POLITIK DAN PERUBAHAN SOSIAL CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES, JAKARTA

Tujuh orang anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2007-2012 sudah dipilih Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI. Dari 21 nama calon yang diajukan ke DPR RI, tujuh nama itu berhasil melewati badai kontroversi dari drama kesemrawutan kinerja Tim Seleksi KPU dan pemerintah. Dengan demikian, mau tidak mau, kehadiran tujuh nama itu tetap akan memunculkan sikap pesimisme.

Anehnya, dari tujuh nama itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya berani mengangkat dan melantik enam orang. Syamsul Bahri ditangguhkan pengangkatannya karena menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Maka pengacara saya yang tergabung dalam Tim Advokasi Pemilu menyebut kekuasaan Presiden jauh lebih besar daripada kekuasaan DPR.

Sebagai bagian dari demokrasi, cacat dan kelalaian pemilihan yang dilakukan Tim Seleksi KPU dan pemerintah tidak dengan sendirinya menghancurkan kredibilitas yang terpilih. Memang, terdapat sejumlah nama yang belum diverifikasi lewat pengadilan yang dinyatakan memiliki sejumlah masalah moral individual, keadaban politik, atau kebohongan administratif. Namun, dari segi kapasitas dan kapabilitas, nama-nama yang terpilih sudah memberi arah pada perjalanan KPU ke depan. Preferensi sejumlah partai politik mencuat atas kandidat terpilih.

Berbeda dengan KPU sebelumnya yang diisi nama-nama tokoh perguruan tinggi dan masyarakat sipil di Jakarta, unsur kedaerahan sangat kuat dalam keanggotaan KPU kali ini. Strategi “memotong nama populer” oleh Tim Seleksi KPU berhasil menemui sasaran, sekalipun tertatih-tatih dalam perjalanannya. Sikap setengah hati dari sejumlah anggota DPR dalam melanjutkan proses seleksi dan penolakan yang keras dari masyarakat sipil telah membetot perhatian media dan masyarakat.

Lantas apa yang harus dilakukan setelah ketujuh nama itu dipilih oleh DPR dan enam nama dilantik? Pertama, masih perlu pembuktian tentang kemampuan sebagai anggota KPU yang ideal. Kedua, sejauh mana mereka menjalin kerja sama internal dan eksternal, terutama dalam menutupi sejumlah keraguan publik atas kemampuan pribadi masing-masing. Ketiga, seberapa sanggup mereka menjaga netralitas, termasuk dalam hubungannya dengan kekuatan politik yang mendukung dan “kehendak” subordinasi oleh Menteri Dalam Negeri. Keempat, kemampuan mereka dalam memilih Sekretaris Jenderal KPU dan juga memilih calon-calon anggota Badan Pengawas Pemilu dan anggota KPU daerah.

Visi kenegaraan

Selain pekerjaan teknis, administratif, dan regulatif yang sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, anggota KPU mendapat beban tambahan menjadi figur publik. Sebagai komisioner, mereka tentu harus benar-benar menjadi entitas yang elegan, imparsial, dan mempunyai visi kenegaraan yang baik. Kapasitas itu tidak bisa dibangun dalam semalam, sebagaimana penggunaan metode psikotes “kesetiaan, kecerdasan, dan integritas” ala Tim Seleksi KPU yang terbukti meloloskan dua anggota partai politik ke angka 45 dan satu tersangka koruptor sehingga merampas hak calon lain. Yang diperlukan adalah pergulatan terus-menerus dengan masalah-masalah penyelenggaraan pemilu serta mencarikan solusi jangka pendek dan menengah.

Hubungan interpersonal tentu menjadi bagian dari pekerjaan itu. Sebelum partai-partai politik, calon presiden, atau calon kepala daerah dinilai kinerjanya oleh publik, KPU terlebih dulu akan mendapatkan sorotan maksimal. Tinggi-rendahnya jumlah golongan putih, misalnya, juga sangat bergantung pada besar-kecilnya kepercayaan kepada KPU. Walaupun penyelenggaraan pemilu tidak sepenuhnya merupakan beban KPU, mengingat fungsi Sekjen KPU beserta besarnya jajaran birokrasi pusat dan daerah yang terlibat, sebagai simbol penting tetap saja KPU menjadi sasaran.

Sebagai contoh, ketika indeks persepsi korupsi di Indonesia malah makin buruk, tanggung jawabnya diarahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal pihak yang melakukan korupsi justru jajaran birokrasi, pejabat politik, dan pengusaha.

Lalu apa yang bisa dibantu untuk KPU baru? Pertanyaannya, apakah anggota KPU baru membutuhkan bantuan? Sejauh yang saya pahami, mereka membutuhkan itu. Bantuan tersebut lebih ke arah pengembalian dan pengendalian citra KPU sebagai lembaga yang kredibel dan terhormat. Dua hal telah menghancurkan citra lembaga KPU, yakni pertama, kasus korupsi yang melanda anggota KPU sebelumnya. Kedua, proses seleksi calon anggota KPU yang dilakukan secara serampangan. Sementara kasus korupsi sudah mendapatkan ganjaran, kasus seleksi masih menyisakan perdebatan.

Satu-satunya cara menguji apakah kerja Tim Seleksi benar atau salah adalah lewat pengadilan. Dan itu masih berjalan. Sementara itu, sebelum pengadilan mengeluarkan keputusannya atau bahkan setelah keputusan itu keluar, anggota KPU tetap absah secara politik. Sebab, yang digugat adalah Tim Seleksi KPU yang dibentuk oleh Presiden. Kalau pengadilan mengatakan Tim Seleksi KPU bersalah, Presiden juga ikut bersalah.

Pernyataan Menteri Dalam Negeri bahwa “Presiden tidak melakukan intervensi” adalah model cuci tangan yang keliru secara logika hukum ketatanegaraan. Presiden telah mengintervensi tujuh nama menjadi enam nama, sehingga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Sebaliknya, kalau metode yang dilakukan oleh Tim Seleksi KPU dibenarkan oleh pengadilan, siapa pun yang akan menjadi pejabat publik harus berhadapan dengan soal-soal kesetiaan, integritas, dan kecerdasan yang disusun oleh para psikolog, yang juga belum tentu menjadi ujian standar. Termasuk tentunya calon hakim agung, hakim konstitusi, dan hakim yudisial akan berhadapan dengan materi tes itu.

Ketegasan sikap

Sebagai regulator dan artikulator dalam penyelenggaraan pemilu, tentu diperlukan penegasan sedari awal oleh anggota KPU terpilih untuk tidak terjebak dalam keberpihakan dan preferensi. KPU tidak bisa berharap banyak kepada rezim yang berkuasa sekarang atau anggota DPR RI dan partai politik guna pelaksanaan Pemilu 2009. Konstelasi politik bisa saja berubah dalam semalam, rezim malah mungkin berganti. Satu-satunya bantuan penyelenggaraan yang bisa diberikan adalah lewat masyarakat sipil, komponen kritis masyarakat, dan termasuk media (massa) publik.

Hanya, masyarakat sipil yang selama ini punya pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemilu sudah telanjur alergi. Untuk itu, dibutuhkan jembatan sambung rasa antara kalangan masyarakat sipil dan anggota KPU terpilih, sebagai jalan tengah peredaan masalah. Tidak bisa lagi kalimat-kalimat arogan ala Tim Seleksi KPU dan pembelaan ala sejumlah calon 45 atas kinerja Tim Seleksi KPU muncul ke publik. Bagaimanapun, KPU adalah institusi yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri serta tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selera personal tertentu yang hendak menguasai layak disingkirkan, apalagi kehendak hegemonis sejumlah kalangan meraih keuntungan politik dan finansial.

Dengan demikian, sangat patut membangun hubungan baik antara lembaga-lembaga masyarakat sipil yang independen dan lembaga KPU yang juga mandiri. Bahkan KPU sebetulnya bisa berbagi peran, termasuk dan terutama sekali di bidang sosialisasi dan pendidikan politik. Bukankah dalam proses penyusunan regulasi di DPR juga semakin banyak masyarakat sipil yang melibatkan diri, sedangkan anggota DPR tinggal menjadi juru bicaranya?

Jalinan komunikasi dengan media massa juga menjadi kebutuhan. Sebagai sosok-sosok yang disebut-sebut mewakili semangat kedaerahan serta hubungan politik dengan partai politik, tentu kesulitan akan didapatkan apabila membangun hubungan dengan 1.000 etnis atau subetnis di Indonesia. Boleh-boleh saja Anda mengerahkan pendukung di balkon DPR dari daerah Anda, tapi sebagai anggota KPU terpilih, jelas Anda harus melupakan parade itu. Yang Anda perlukan sebetulnya dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, agar pekerjaan Anda betul-betul baik dan berhasil. Selamat bekerja. Selamat berkubang dengan keliaran bendi yang Anda kendarai.


Jum’at, 26 Oktober 2007

Opini

Prospek Partai Islam 2009

Zuly Qodir, DOSEN DI FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTA

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) September 2007, seperti dikemukakan Saiful Mujani, menempatkan partai-partai Islam sebagai partai politik yang akan terus mengalami penurunan dukungan atau sekurang-kurangnya dukungannya stagnan. Partai Islam yang dimaksud adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa, yang hanya mendapat dukungan 4 persen. Sementara itu, Partai Amanat Nasional hanya 3 persen.

Dukungan tersebut menurun dibanding dukungan pada Pemilihan Umum 2004. Pada Pemilu 2004, PKB memperoleh 11 persen, PAN 6 persen, PPP 8 persen, sedangkan PKS memperoleh 7 persen. Karena itu, menurut LSI, ada kecenderungan partai-partai Islam pada Pemilu 2009 akan mengalami penurunan dukungan secara drastis dibanding partai-partai yang tidak berasaskan Islam.

Memudarnya dukungan rakyat atas partai Islam sebenarnya telah terbaca sejak pasca-Pemilu 1955. Pada 1971, PPP sebagai representasi partai Islam tidak mendapatkan suara yang signifikan dengan jumlah penduduk Islam Indonesia. Setiap pemilu bahkan PPP tidak pernah mendapatkan suara yang signifikan, sekalipun pada 1992 dikatakan sebagai saat ijo royo-royo-nya Dewan Perwakilan Rakyat, tetap pemenangnya adalah Golkar.

Sampai reformasi bergulir pada 1998, partai Islam juga tidak signifikan dalam perolehan suara. Partai Islam memang banyak didirikan, tapi yang lolos electoral threshold hanya 4: PPP, PKB, Partai Keadilan, Partai Bulan Bintang, dan PAN. Pada Pemilu 2004, semakin sedikit yang lolos electoral threshold. PBB dan PK tidak lolos, sehingga PK berubah menjadi PKS. PBB pada Pemilu 2009 berubah menjadi Partai Bintang Bulan.

Melihat dua perjalanan pemilu pascareformasi saja partai Islam babak-belur, jika tidak mau dikatakan tidak mendapat dukungan. Maka survei LSI bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk partai-partai Islam di Indonesia. Memperhatikan fenomena terus menurunnya dukungan rakyat pada partai berbasis Islam (basis agama), sebenarnya memberikan pertanda bahwa apa yang disebut dengan sekularisasi politik di Indonesia terus menguat. Hal ini juga menandakan bahwa pilihan rakyat atas partai politik secara perlahan-lahan tidak lagi ideologis sektarian, tapi lebih memperlihatkan kecenderungan nasionalisasi partai politik.

Saya menduga kecenderungan seperti itu akan terus terjadi di negeri ini, karena semakin terbukanya informasi tentang perilaku elite partai politik di Indonesia, termasuk partai-partai Islam yang tidak memiliki keberpihakan yang jelas kepada masyarakat kecil. Semua menandakan jika partai-partai Islam di Indonesia sejatinya hanya “menjual Islam” dalam pentas nasional pada momen-momen keagamaan, seperti Idul Fitri, Ramadan, dan Idul Adha, bahkan ada partai politik yang “jualannya adalah bencana alam” dengan pengibaran bendera yang tinggi dan banyak-banyak seakan-akan mereka pahlawan di tengah masyarakat.

Perilaku politikus Islam yang seperti itu tentu saja bisa dibaca sebagai bentuk manipulasi atas ritual keagamaan (keislaman) sekaligus membohongi publik, yang secara perlahan-lahan mulai terbongkar. Mengapa? Sebab, saat ini, sampai ke desa-desa terdapat pendidikan politik yang bersifat kritis sehingga membuka mata masyarakat yang telah lama dibohongi partai politik.

Selain itu, kondisi keagamaan umat yang semakin kritis menjadikan mereka tidak mudah dimanipulasi oleh partai. Partai-partai Islam yang manipulatif dan cenderung magis, mensakralkan tokoh tertentu dan membangun patron dengan “sesepuh” keislaman, secara perlahan-lahan akan memudar dan tidak akan mendapat dukungan signifikan pada Pemilu 2009.

Masalah bersama

Jika ingin stabil, partai Islam khususnya, haruslah memperhatikan masalah kemanusiaan sebagai masalah krusial bangsa ini. Partai tidak lagi sibuk dengan urusan manipulasi publik, dengan masalah sektarianisme, parokialisme menjadi komoditas partai. Sebab, masalah ini secara tidak langsung sebenarnya menempatkan partai politik sebagai cerminan partai yang tertutup, bahkan kerdil.

Masalah umat (kemanusiaan) karena itu akan bisa mengangkat suara partai Islam yang cenderung menurun dukungannya. Tentu saja itu masalah serius bagi para politikus Islam, tapi bukan masalah serius untuk rakyat biasa, karena rakyat biasa tidak “makan” dari partai politik. Bahkan bisa dikatakan bahwa apakah partai Islam menang atau kalah, rakyat biasa kondisinya tetap sama, kalau tidak malah lebih terpuruk.

Hal itu bisa terjadi karena banyak partai Islam yang mengatasnamakan Islam sebagai basisnya, tapi tatkala terjadi persoalan serius dengan umat Islam, mereka tetap tidak menghiraukan alias abai dengan persoalan umat. Lihat saja soal kasus Lapindo Brantas, korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh Islam, apakah partai Islam bersuara? Ternyata partai-partai Islam sibuk dengan urusannya sendiri, yakni soal kenaikan gaji Dewan, pemilihan kepala daerah, dan jatah fasilitas anggota Dewan.

Di situlah saya menduga, sekalipun hasil temuan LSI di atas ditanggapi sinis oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring, sesungguhnya temuan LSI memberikan sinyal bahwa partai-partai Islam dalam perjalanannya akan mengalami penurunan dukungan, bahkan saatnya nanti akan terjadi “kematian partai Islam”. Sebab, tanda-tanda kematian partai Islam telah lama muncul.

Pada Pemilu 2009, saya kira memang krusial untuk partai Islam, jika para elite partai Islam sejak sekarang sudah sibuk dengan gemerlap melakukan akrobat politik, dengan segala macam dalih. Dalam situasi Idul Fitri seperti saat ini, yang terjadi adalah Syawalan politik, silaturahmi politik dan sejenisnya, termasuk pemasangan spanduk beratribut nama orang dan gambar partai politik yang menyampaikan selamat Idul Fitri.

Jika itu semua terus berlangsung, pada Pemilu 2009 tidak banyak harapan bagi partai Islam untuk bisa mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Rakyat memang lama dibodohi oleh partai politik, termasuk partai-partai Islam, tapi suatu saat nanti giliran partai Islam yang gigit jari, karena dibodohi rakyatnya sendiri, akibat ulahnya sendiri pada pemilu-pemilu sebelumnya.


Jum’at, 26 Oktober 2007

Opini

Kerukunan Beragama di Sudan

Ellen Davis, PROFESOR INJIL DAN TEOLOGI PRAKTIS DUKE UNIVERSITY, AKTIF DALAM PENDIDIKAN TEOLOGI DI SUDAN SELATAN *)

“Murtad” adalah istilah yang diterapkan dalam perpindahan agama oleh mereka yang membencinya, yang memandang perpindahan agama sebagai suatu bentuk pengkhianatan–terhadap keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Hal yang mendasari tuduhan kemurtadan adalah pemahaman bahwa kepercayaan dan praktek religius merupakan urusan publik. Anggapan banyak orang, baik di Timur maupun Barat, bahwa agama adalah urusan pribadi dan karena itu hanya melibatkan Tuhan dan individu itu sendiri belum diterima oleh sebagian besar manusia dan kebudayaan sepanjang sejarah.

Istilah murtad ataupun intensitas emosi yang melekat padanya berasal dari kerangka pikir tertentu dari tiga kepercayaan monoteis. Perpindahan agama secara unik bermasalah bagi umat Yahudi, Kristen, dan Islam, karena mereka menolak prinsip pemujaan pada tuhan-tuhan lain. Seorang penganut politeisme yang anaknya ingin pindah ke agama lain mungkin memandangnya sebagai kemerosotan sosial, politik, atau ekonomi–dalam sebuah masyarakat tempat agama yang dianut merupakan agama marginal, tapi dia mungkin tidak berpikir bahwa anaknya sedang menandatangani kutukan abadi.

Orang mungkin beralasan bahwa perpindahan dari satu agama monoteis ke agama monoteis lain seharusnya tidak menimbulkan permusuhan, karena semua agama monoteis mengakui Tuhannya Ibrahim yang Esa dan melarang adanya Tuhan yang lain. Namun, sejarah secara konsisten menunjukkan sebaliknya. Penyiksaan terhadap orang yang keluar dari agama muncul sejak bentuk monoteisme tak lagi tunggal. Penganut Yahudi abad pertama, Saul dari Tarsus–lebih dikenal sebagai St Paul–memiliki karier gemilang dalam mencari dan memenjarakan para penganut Kristen.

Dari abad ke-4 hingga pertengahan abad ke-20, penyiksaan, pembunuhan massal, atau pemaksaan untuk pindah agama dari orang-orang Yahudi kerap muncul di sepanjang Benua Eropa yang menganut agama Kristen. Sejarah kekerasan itu, termasuk bentuk-bentuk pemaksaan orang lain untuk menganut agamanya secara agresif dan militeristik, yang dipraktekkan oleh beberapa kelompok Islam, merupakan faktor utama kebencian terhadap perpindahan agama dalam ketiga umat monoteis tersebut.

Namun, ada sesuatu yang baru di bawah matahari, yang dinamakan kerja sama bermotif religius di antara penganut agama-agama monoteis. Sudan sekarang ini mungkin tempat terakhir di bumi bagi orang yang berharap melihat bentuk-bentuk kreatif kerja sama antaragama dan berkurangnya antipati terhadap perpindahan agama. Kerja sama semacam itu telah terbukti berjalan, terutama sejak ditandatanganinya Perjanjian Damai Komprehensif antara Muslim Sudan Utara yang berkuasa dan mayoritas Kristen di selatan. Satu contoh yang bisa dicatat adalah sebuah kampanye untuk mempromosikan pendidikan publik tentang HIV/AIDS, yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan gereja-gereja di Sudan Utara. Sungguh perubahan dramatis dari pemerintah yang selama bertahun-tahun membantah adanya muslim Sudan yang terinfeksi penyakit tersebut.

Tekanan untuk diadakannya kerja sama semacam itu datang dari dalam komunitas muslim, baik di dalam maupun di luar Sudan. Kaum muslim Sudan kian vokal menyuarakan pengalaman mereka sendiri akan HIV/AIDS dan khawatir tertimpa bencana seperti yang kini diderita oleh negara-negara Afrika lainnya. Suriah dan negara Arab lain telah memecahkan ketertutupan mereka tentang realitas AIDS dalam populasi mereka sendiri.

Kerja sama baru ini dimungkinkan juga oleh fakta bahwa banyak kelompok gereja memprioritaskan upaya rekonsiliasi. Penganut Kristen di Sudan memberi bantuan dengan cara-cara baru, melintasi perbatasan antara muslim dan Kristen, begitu pula antara penganut Kristen dari berbagai aliran, demi menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh peperangan yang lebih dari 20 tahun tak kunjung reda.

Gereja-gereja di Sudan Selatan telah membangun bermacam infrastruktur rentan yang ada di sana. Klinik-klinik, sekolah, dan tim penolong banjir berbasis gereja memberikan pelayanan kepada semua penduduk, apa pun agama mereka. Sekolah-sekolah menawarkan kurikulum sekuler, berkonsentrasi pada kemahiran membaca, menulis, bahasa, matematika, dan komputer. Di berbagai wilayah, bahkan orang tua muslim yang taat, memilih sekolah-sekolah ini ketimbang madrasah, karena mereka percaya kurikulum modern menjanjikan masa depan yang terbaik bagi anak-anak mereka.

Sekolah-sekolah yang dijalankan oleh gereja memiliki staf muslim ataupun Kristen. Kelas-kelas agama diajarkan sesuai dengan tradisi masing-masing murid. Tujuannya adalah pendidikan, bukan menarik mereka berpindah agama. Kepala sekolah dari sebuah tempat didik yang dijalankan gereja, seorang muslim, baru-baru ini menikah dengan penganut Kristen di desa yang sama; tak satu pun dari mereka yang pindah agama, karena pernikahan antaragama telah disahkan oleh pemerintah baru Sudan Selatan. Bahkan ketika pertanyaan tentang perpindahan agama muncul, hal itu tidak memecah belah masyarakat yang telah terbentuk oleh pendidikan. Jika seorang anak mengungkapkan keinginan untuk pindah agama, orang tuanya akan diberi tahu, dan harapan mereka untuk anak itu akan dihargai oleh pihak sekolah.

Penganut muslim dan Kristen Sudan ini bukan apatis secara religius, juga bukan penganut paham relativisme religius–kebanyakan dari mereka sangat taat pada tradisi mereka sendiri. Namun, komitmen mereka menghasilkan bentuk-bentuk kerja sama yang menggerogoti atau bahkan merontokkan dinding-dinding pemisah yang kerap ditegakkan dan diperkuat oleh ketiga monoteisme ini. Inisiatif pendidikan ini bersifat tradisional tapi juga inovatif, bahkan revolusioner. Di tempat seperti Sudan, mungkin kombinasi aneh tersebut merupakan satu-satunya hal yang akan membawa penyembuhan, membangun masyarakat, dan membuka masa depan bagi orang-orang yang telah melihat lebih banyak perang ketimbang perdamaian. l

*) Hak cipta: Common Ground News (CGNews), 2007


Kamis, 25 Oktober 2007

Opini

Diplomasi Omong Kosong Abbas

Faisal Assegaf, WARTAWAN TEMPO

Menghadapi konferensi perdamaian internasional yang bakal digelar di Annapolis, Maryland, Amerika Serikat, November mendatang, Presiden Otoritas Palestina Mahmud Rida Abbas melawat ke Asia Tenggara mencari dukungan. Ia mengunjungi Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim.

Selama tiga hari di Jakarta, 21-23 Oktober 2007, ia bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemimpin Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta para tokoh lainnya. Ini merupakan kunjungan pertamanya ke Indonesia. Yang menarik, dalam jumpa pers setelah bertemu dengan Presiden, Abbas menyatakan bahwa konflik Palestina dan Israel bisa diselesaikan akhir 2008.

Ini artinya: akan berdiri sebuah negara Palestina merdeka dan berdaulat yang hidup berdampingan secara aman serta damai dengan Israel. Negara baru ini akan beribu kota di Yerusalem Timur. Palestina akan memiliki semua wilayah seperti sebelum Perang Enam Hari 1967. Jutaan pengungsi Palestina boleh kembali ke tanah air mereka.

Apa yang dilontarkan Abbas ini berpatokan pada visi Presiden Amerika George Walker Bush. Berdasarkan peta jalan damai yang diajukan pihak kuartet: Amerika, Rusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Uni Eropa, sesuai dengan Inisiatif Perdamaian Arab yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab di Beirut, Libanon, 2002–bukan sesuatu yang baru.

Tentu saja ini hanya omong kosong. Boleh jadi pemimpin dari kelompok Fatah ini juga tidak yakin semua itu bisa dicapai. Ia mengaku tidak menawarkan apa pun kepada Perdana Menteri Israel Ehud Olmert sebagai balasan atas konsesi itu. Dan memang tidak ada yang bisa ditawarkan oleh Abbas.

Ia tidak bisa memberikan jaminan keamanan yang sangat dibutuhkan negara Yahudi itu. Hingga kini kelompok-kelompok pejuang Palestina, seperti Hamas dan Jihad Islam, leluasa menembakkan roket dari wilayah Jalur Gaza. Ia sama sekali tak mampu menjinakkan Hamas meski berhasil menjungkalkan mereka dari kekuasaan melalui bantuan Amerika dan Israel. Malah Palestina sekarang terbelah, Fatah menguasai Tepi Barat dan Hamas mengontrol Jalur Gaza.

Bagi warga Yahudi, Yerusalem adalah tanah suci yang mereka yakini dulunya di sana berdiri Kuil Sulaiman. Tak ubahnya Mekkah dan Madinah bagi umat muslim, mereka bakal ikhlas mengorbankan nyawa untuk mempertahankan tempat bersejarah itu. Hasil jajak pendapat yang dilansir surat kabar Israel, Yediot Aharonot, beberapa waktu lalu menunjukkan 61 persen warga Israel menentang rencana pembagian Yerusalem.

Israel secara sepihak telah menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota abadi lewat Basic Jerusalem Law yang disahkan Knesset (parlemen Israel) pada 1980. Sejak itu semua kantor pemerintah pindah dari ibu kota lama, Tel Aviv, ke Yerusalem. Kota ini juga menguntungkan secara ekonomi lantaran selalu dikunjungi peziarah dan wisatawan asing. Padahal, menurut Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 194 pada 11 Desember 1948, status Yerusalem adalah kota internasional.

Boleh dibilang sangat mustahil bagi Israel mundur dari semua wilayah yang mereka kuasai sejak 1967. Artinya, Israel harus menyerahkan seluruh wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur kepada Palestina, serta Dataran Tinggi Golan kepada Suriah. Mereka sudah mengembalikan daerah Semenanjung Sinai kepada Mesir setelah menandatangani Perjanjian Camp David 1978. Wilayah yang jauh lebih kecil nantinya akan sangat padat untuk dihuni sekitar 7,18 juta warga Israel.

Kembalinya para pengungsi Palestina diperkirakan bakal mengancam keselamatan warga Israel. Boleh jadi mereka akan balas dendam lantaran diusir dari tanah air mereka selama puluhan tahun. Saat ini terdapat sekitar 3,9 juta pengungsi Palestina. Sekitar 1,3 juta orang tinggal di 58 pengungsian di Yordania, Libanon, Suriah, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.

Tentu saja semua konsesi di atas sangat mahal bagi Israel. Kemungkinan besar Olmert tidak akan memenuhi itu lantaran Abbas datang dengan tangan kosong. Alhasil, perundingan di Annapolis boleh dikatakan diplomasi omong kosong. Bagaimana mungkin dua pihak yang bertikai bisa mencapai perjanjian damai jika salah satu pihak tidak bisa menawarkan konsesi yang setara dengan yang diminta.

Sungguh menggelikan, Abbas dengan penuh percaya diri menggandeng Indonesia ikut dalam diplomasi omong kosong itu. Ia juga mengundang Malaysia dan Turki. Alangkah bodohnya bila pemerintah mau menerima undangan menghadiri konferensi di Annapolis. Apalagi hanya menjadi tim peninjau. Itu tidak akan berpengaruh positif terhadap hasil konferensi dan hanya akan menjadi bahan tertawaan Israel.

Padahal, sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya bisa memainkan peran sentral sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Tapi pemerintah malah bersikap seperti banci. Mau mendamaikan dua pihak yang bermusuhan, tapi hanya bersedia menjalin lobi dengan satu pihak. Israel tidak akan pernah menerima keterlibatan langsung Indonesia jika tidak ada hubungan diplomatik di antara kedua negara. Sebaliknya, pemerintah berkali-kali menegaskan tidak akan menjalin hubungan resmi dengan negara Yahudi itu sampai Palestina merdeka.

Kunjungan Abbas ke Indonesia juga seolah menggambarkan posisi Indonesia yang lebih pro-Fatah ketimbang bersikap netral. Padahal, Februari lalu, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyampaikan secara langsung undangan kepada pemimpin Hamas di Suriah, Khalid Mishaal, untuk datang ke Indonesia. Bahkan Jakarta berniat mendamaikan Hamas dan Fatah yang masih bermusuhan. Entah kenapa hingga sekarang niat itu tidak dilaksanakan. Yang jelas, pihak Hamas mengaku kecewa karena pembatalan undangan itu.

Kelompok yang didirikan Syeikh Ahmad Yassin ini juga bakal makin terluka bila Indonesia benar-benar mengirimkan delegasi ke Annapolis. Bagi pemimpin Hamas di Gaza, Mahmud Zahar, langkah itu merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Jangan sampai Presiden Yudhoyono pantas dicap sebagai boneka Amerika dan Israel seperti yang disematkan Zahar kepada Abbas.


Rabu, 31 Oktober 2007

Opini

Rekonsiliasi untuk Demokratisasi di Burma

Dinna Wisnu, DOKTOR ILMU POLITIK DARI THE OHIO STATE UNIVERSITY, AMERIKA SERIKAT, DAN PENELITI DI JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL, UNIVERSITAS INDONESIA

Setelah dibujuk oleh Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ibrahim Gambari, junta militer Burma dikabarkan bersedia bertemu dengan tokoh prodemokrasi Aung San Suu Kyi. Namun, pertemuan Suu Kyi dengan Aung Kyi, penghubung dari pihak junta, belum mengarah pada rekonsiliasi karena keduanya menolak kompromi. Bagaimana potensi demokratisasi di Burma?

Demokratisasi bisa terjadi mengikuti tiga model, yakni transformation, replacement, dan transplacement (Huntington, 1991). Transformation terjadi bila elite politik yang berkuasa mengambil inisiatif perubahan menuju demokratisasi, sedangkan replacement terjadi bila pihak oposisi memimpin demokratisasi setelah rezim yang otoriter jatuh atau digulingkan. Bila melihat kondisi struktural sosial, politik, dan ekonomi di Burma serta bentuk kecurigaan antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil di sana, kedua model demokratisasi ini sulit terwujud. Yang paling mungkin adalah model transplacement, yakni bila pemerintah dan oposisi berhasil bekerja sama mengantar negara keluar dari sistem pemerintahan yang otoriter.

Kerja sama yang dimaksud adalah rekonsiliasi demi terciptanya pakta pembagian bidang kekuasaan antara pihak sipil dan militer dalam Burma baru. Kekerasan terhadap rakyat sipil dan rohaniwan, juga keengganan melepas Suu Kyi, memperkuat kebutuhan akan mediator yang netral dan punya kredibilitas untuk menjembatani pembentukan pakta tersebut. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ketergantungan pada satu negara sebagai mediator tidaklah bijaksana, khususnya jika negara tersebut berpotensi punya konflik kepentingan ekonomi di sana (misalnya Cina atau Amerika). Pembentukan pakta rekonsiliasi yang dimediasi secara multilateral, misalnya oleh PBB atau koalisi PBB-ASEAN, bisa menjadi solusinya. Sayangnya, sejauh ini bantuan multilateral ke arah rekonsiliasi juga masih serba seperlunya. Hal ini memang perlu diantisipasi, mengingat kondisi domestik di Burma.

Demokratisasi bukanlah kata yang menyejukkan bagi junta militer. Seperti layaknya para penguasa rezim otoriter di negara lain, khususnya yang masih punya akses kuat untuk menggunakan kekerasan dan sudah bercokol puluhan tahun dalam politik, terbukanya proses demokratisasi kerap memerlukan semacam jaminan bahwa transisi politik tidak akan serta-merta menghasilkan konsekuensi hukuman bagi para penguasa lama. Jika pihak oposisi di Burma menutup diri dari kompromi apa pun, meskipun terbatas, skenario risikonya adalah, selain situasi sosial yang makin mengenaskan, keinginan pihak asing terlibat malah bisa menjerumuskan Burma: mengabadikan peran Burma sebagai negara satelit bagi pihak asing yang berhasil membangun oligarki ekonomi di sana.

Pasalnya, pertama, aliran uang di Burma selama ini terpusat pada pihak junta militer. Situasi macam ini tidak menguntungkan masyarakat sipil, apalagi pembangunan kekuatan kelompok oposisi politik. Kalau kita lihat, Burma berpenduduk relatif besar, sekitar 47 juta jiwa (hampir sebesar Korea Selatan), dengan luas wilayah nomor dua terbesar di Asia Tenggara setelah Indonesia. Meski Burma sempat dikenal dunia karena tokoh-tokoh sipilnya yang karismatik (seperti Perdana Menteri U Nu dan diplomat U Thant yang menjadi Sekretaris Jenderal PBB ketiga), sejak kudeta militer 1962, wajah Burma lebih kental dengan kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi serta politik. Dalam ranking perekonomian dunia (World Economic Outlook 2004), pendapatan per kapita Burma cuma US$ 1,800 atau setara dengan Sierra Leon, Malawi, dan Tajikistan.

Sebenarnya, Burma bukanlah negara tanpa modal. Ia relatif kaya akan sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi, kayu jati, giok, mutiara, rubi, serta safir. Tanahnya pun subur untuk pertanian. Tapi perekonomian mereka masih tradisional. Sebanyak 75 persen penduduknya bergantung pada usaha bercocok tanam. Hanya sekitar 9 persen yang bekerja di sektor industri, khususnya garmen. Sektor keuangan dan perbankan juga jauh dari maju. Devisa negara praktis mengandalkan sektor migas dan pariwisata. Motor ekonomi adalah daya beli masyarakat dalam negeri dan kerja sama khusus antara junta militer dan negara asing yang bermodal serta sealiran (ideologi), misalnya Cina. Pembangunan infrastruktur mengandalkan bantuan multilateral, seperti dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Bantuan macam ini dihentikan sepihak oleh negara-negara donor sejak kudeta militer 1988.

Jadi, berbeda dengan Indonesia atau negara Asia Tenggara umumnya, Burma sampai sekarang belum punya basis pemodal domestik yang bisa mengembangkan sektor industri dan jasa nonmigas serta menyaingi pemodal asing. Menguatnya kekuasaan junta militer dan tindakannya menasionalisasi bermacam perusahaan penghasil devisa telah meletakkan penguasaan modal domestik di tangan para petinggi militer. Walau pada 1987 sektor swasta diperbolehkan terlibat ekspor dan mengolah sendiri devisa yang dihasilkannya, kelemahan fasilitas produksi, teknologi, dan pemasaran malah memperbesar impor serta mengakibatkan defisit devisa. Saat itu pula, pemerintah langsung banting haluan menutup lagi perekonomian Burma dari dunia. Peliknya, kalaupun ada pihak nonmiliter yang punya kekuasaan ekonomi, mereka berasal dari kelompok-kelompok pemberontak etnis minoritas yang disinyalir sudah terkooptasi oleh militer. Salah satu bisnis terbesar mereka adalah ekspor obat-obatan terlarang dan heroin di daerah “Segi Tiga Emas” atau daerah perbatasan Laos, Burma, dan Thailand (Tin MM Than, 2001).

Jadi, kalau sampai pihak asing masuk untuk menjembatani demokratisasi di Burma, pertanyaannya adalah apakah penduduk setempat bisa atau punya fleksibilitas untuk mengimbangi tekanan eksternal tersebut? Struktur sosial ekonomi Burma memetakan rakyat pada posisi sangat marginal dengan jurang pemisah yang dalam dengan pihak penguasa. Kondisi macam ini sulit terseberangi karena keteguhan junta militer untuk mempertahankan sistem ekonomi tertutup dan penggunaan intimidasi untuk menjaga stabilitas. Ditambah lagi, keberagaman etnis di Burma belum dibarengi dengan pembangunan identitas tunggal sebagai bangsa sehingga kelompok-kelompok tersebut mudah dikooptasi penguasa, apalagi ketika penghasilan mereka dijamin oleh perlindungan (patronage) eksklusif dari junta militer. Jadi pihak oposisi harus sadar betul akan peliknya penggalangan collective action di kalangan masyarakat sipil.

Kedua, meskipun Burma kaya akan sumber daya alam dan tenaga kerja, ia belum masuk daftar prioritas investasi asing yang strategis. Meskipun buruh masih murah, Cina dan Vietnam relatif lebih menarik sebagai tempat investasi karena infrastruktur industri dan penanaman modal di Burma masih terbelakang. Sampai 2005, di negara berdaratan luas ini, jumlah jalan hanya ada 27 ribu kilometer (kurang dari 3 persen luas wilayah) dan hanya sepersembilannya diaspal. Di Vietnam, hampir 70 persen daerah sudah punya jalan. Total produksi listrik pun baru seperdelapan produksi di Vietnam. Dalam keadaan demikian, jumlah penanam modal jadi terbatas pada sektor ekstraksi sumber daya alam, seperti eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi serta penjualan kayu jati gelondong. Pembangunan jalan dan infrastruktur dapat dilokalisasi pada tempat usaha saja. Selain itu, dengan kondisi ekonomi tertutup dan monopoli kekuasaan politik di tangan junta militer, penanaman modal di Burma kerap dianggap mendukung pihak militer berkuasa dan mentoleransi pelanggaran hak asasi manusia.

Karena lemahnya daya saing (comparative advantage) Burma di pasar ekonomi dunia yang liberal, warga sipil Burma perlu untuk tidak semata-mata mengisolasi diri dari pihak militer dan membantu menciptakan peran baru yang konstruktif bagi militer di sana. Biar bagaimana, keberhasilan demokratisasi di Burma bergantung pada adanya kerja sama segala unsur masyarakat sebagai warga negara yang peduli akan pembangunan di negaranya, bukan pada tekanan asing belaka.


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s