Pemikiran Indonesia Mei 2007 2

 

Buruh dan Tanggung Jawab Negara

Oleh Fahmi Fahriza

Problem perburuhan saat ini menjadi rapor merah di berbagai negara, baik di negara maju apalagi di negara berkembang. Permasalahan yang tak kalah meruncing adalah adanya pergeseran yang muncul di antara pekerja dan majikan. Dengan biaya kehidupan yang meningkat, tuntutan bertambah, apa yang dahulunya tidak terkait secara langsung dengan dunia pekerjaan mulai dikaitkan, menjadikan permasalahan ini semakin rumit dan kompleks.

Salah satu problem yang langsung menyentuh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (gaji) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta tanggungannya. Kebutuhan hidup meningkat, sementara gaji yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak protes kaum buruh.

Sementara itu fakta sering terpampang di depan mata, rendahnya gaji buruh justru dipandang menjadi penarik bagi investor asing. Termasuk pemerintah, untuk kepentingan peningkatan pendapatan pemerintah, justru memelihara kondisi seperti itu. Kondisi ini menyebabkan pemerintah lebih sering memihak investor, dibanding buruh.

Rendahnya gaji juga berhubungan dengan rendahnya kualitas SDM. Persoalannya, bagaimana SDM bisa meningkat kalau biaya pendidikan mahal? Untuk membantu mengatasi problem gaji, pemerintah biasanya membuat batas minimal gaji yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya, yang kemudian dikenal dengan istilah upah minimum regional (UMR) atau upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Intervensi pemerintah dalam hal ini ditujukan untuk menghilangkan kesan eksploitasi pemilik usaha kepada buruh karena membayar di bawah standar hidupnya. Penetapan UMR/UMP/UMK sendiri sebenarnya sangat bermasalah dilihat dari realitas terbentuknya kesepakatan upah dari pihak pengusaha dan buruh. Dalam kondisi normal dan dalam sudut pandang keadilan ekonomi, seharusnya nilai upah sebanding dengan besarnya peran jasa buruh dalam mewujudkan hasil usaha dari perusahaan yang bersangkutan.

Penetapan UMR/UMP/UMK di satu sisi dimanfaatkan buruh-buruh malas untuk memaksa pengusaha memberi gaji minimal, meski perannya dalam kerja perusahaan sangat sedikit. Di sisi lain UMR/UMP/UMK kerap digunakan pengusaha untuk menekan besaran gaji agar tidak terlalu tinggi, meskipun buruh telah mengorbankan tenaga dan jam kerjanya dalam proses produksi suatu perusahaan.

Kondisi Mendesak

Bila diteliti lebih jauh, penetapan UMR/UMP/UMK ternyata tidak serta-merta menghilangkan problem gaji/upah ini. Hal itu terjadi setidaknya disebabkan beberapa hal. Pertama, pekerja, yang mayoritas berkualitas SDM rendah berada dalam kuantitas yang banyak sehingga nyaris tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam menetapkan gaji yang diinginkan. Walhasil, besaran gaji hanya ditentukan pihak majikan, dan kaum buruh berada pada posisi sulit menolak.

Kedua, pihak majikan sendiri sering merasa keberatan dengan batasan UMR/UMP/UMK. Mengingat meskipun pekerja tersebut bekerja sedikit dan mudah, pengusaha tetap harus membayar sesuai batas tersebut. Ketiga, posisi tawar yang rendah dari buruh semakin memprihatinkan dengan tidak adanya pembinaan dan peningkatan kualitas buruh oleh pemerintah, baik terhadap kualitas keterampilan dan pengetahuan terhadap berbagai regulasi perburuhan.

Keempat, kebutuhan hidup yang memang juga bervariasi dan semakin bertambah, tetap saja tidak mampu dipenuhi dengan gaji sesuai UMR/UMP/UMK. Pangkal dari masalah itu adalah karena gaji/upah hanya satu-satunya sumber pemasukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar kehidupan masyarakat. Solusi terhadap problema UMR/UMP/UMK ini tentu saja harus terus diupayakan dan diharapkan mampu membangun kondisi seideal mungkin.

Untuk tujuan itu, ada dua kondisi mendesak yang harus diwujudkan. Pertama, kondisi normal (persaingan sempurna) yang mampu menyetarakan posisi buruh-pengusaha sehingga penentuan besarnya upah disepakati kedua pihak yang besarnya ditentukan besaran peran serta kerja pihak buruh terhadap jalannya usaha perusahaan yang bersangkutan. Kondisi seperti itu bisa terwujud jika kualitas SDM buruh memadai sesuai kebutuhan, dan besarnya pasar tenaga kerja seimbang.

Kedua, mewujudkan kondisi ideal, di mana seluruh rakyat (bukan hanya buruh) memiliki pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal kehidupannya.

Jika dirunut, tuntutan kenaikan UMR/UMP/UMK yang sering dilontarkan buruh dalam aksi demo ataupun pemogokan kerja sesungguhnya berawal dari persoalan kesejahteraan hidup. Ketika buruh hanya memiliki sumber pendapatan berupa gaji (upah), pencapaian kesejahteraan bergantung pada kemampuan gaji memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kenyataannya, jumlah gaji relatif tetap, sementara kebutuhan hidup selalu bertambah. Hal itu menyebabkan kualitas kesejahteraan rakyat (termasuk buruh) semakin rendah.

Sementara itu, minimnya peran negara sebatas sebagai pengatur berdampak pada pengabaian kesejahteraan rakyat. Prinsipnya siapa yang mau hidup sejahtera harus bekerja dan mencari pendapatan sesuai kemauannya. Tidak bekerja atau bekerja dengan gaji kecil sementara kebutuhan cukup besar, menjadi risiko hidup yang harus ditanggung.

Negara berlepas diri dari pemenuhan kebutuhan dasar (primer) warga negara apalagi kebutuhan sekunder dan tersier. Negara biasanya baru mengucurkan dana (gratis) darurat untuk membantu rakyat ketika krisis kehidupan sosial ekonomi sudah sedemikian parah, seperti JPS (Jaring Pengaman Sosial), pengobatan gratis, dan sebagainya. Itupun dalam jumlah terbatas, dengan syarat yang sering memberatkan, dan sifatnya hanya sementara. Belum lagi, besarnya kebocoran dari dana-dana seperti itu, walhasil, jumlah yang diterima rakyat sangatlah minim.

Pada sisi yang lain, kekayaan alam yang melimpah ruah di seluruh pelosok negeri, ternyata hanya dikuasai segelintir orang (pengusaha dan penguasa) untuk memenuhi nafsu kaya raya dan nafsu berkuasa semata. Kolusi intra dan antarpengusaha dan penguasa melalui praktik KKN, kontrak karya, hak eksploitasi dan sebagainya terjadi tanpa memperhatikan kesengsaraan hidup kaum buruh.

Bagi buruh (dan komponen rakyat lainnya) jangankan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, kebutuhan primer untuk makan saja sangatlah sulit. Artinya, problem kesejahteraan ini lebih bersifat problem sistemik daripada hanya sebatas problem ekonomi apalagi problem buruh yang cukup dengan penyelesaian antara buruh dan pengusaha semata.

Jika hendak menyelesaikan problem kesejahteraan hidup, baik bagi buruh maupun rakyat secara makro, tentunya penyelesaiannya harus mampu mencakup penyelesaian bersifat kasuistik sekaligus dibarengi usaha penyelesaian bersifat sistemik integralistik. Bila penyelesaian yang dilakukan hanya bersifat kasuistik dan parsial maka problem mendasar seputar kesejahteraan hidup secara menyeluruh tidak akan selesai.

Tugas Negara

Tugas negara yang lebih pada fungsi regulasi, yakni pengatur kebebasan warga negaranya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya. Rakyat yang ingin memenuhi kebutuhannya harus bekerja, baik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya maupun kebutuhan pelengkapnya, sehingga prinsip struggle for life, benar-benar terjadi. Ketika sudah tidak mampu bekerja karena usia, kecelakaan, PHK atau sebab lainnya, ia tidak punya pintu pemasukan dana lagi.

Kondisi itu menyebabkan kesulitan hidup luar biasa. Pada beberapa wilayah, negara biasanya mewajibkan pemilik usaha memasukkan nilai jaminan sosial terhadap pekerjanya yang biasa dikenal dengan istilah Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Dengan demikian ruang lingkup Jamsostek ini meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan kesehatan.

Dalam pelaksanaan teknisnya, pemerintah praktis hanya membuat regulasinya sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada (pemilik) perusahaan. Pada praktiknya, buruh sendirilah yang menyediakan iuran wajib melaksanakan program itu. Dana yang dibutuhkan untuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua dan asuransi kematian, sebenarnya ditanggung buruh itu sendiri dengan menabung wajib sekian persen dari gajinya setiap bulan untuk digabung, ditabung, dan diolah untuk memenuhi kebutuhan seluruh jaminan tersebut.

Penulis adalah Peneliti di KALAM Center Bogor

Last modified: 1/5/07


 

Masyarakat Sipil

Daoed Joesoef

Diselang-seling berbalas kritik, kata berjawab gayung, bersambut di forum nasional, terlontar ucapan yang mengingatkan bahwa parpol, biar bagaimanapun, merupakan pilar demokrasi. Peringatan itu benar bila mengacu pada demokrasi yang relatif mapan di negeri-negeri maju Barat, tetapi tidak demikian dalam konteks pemolitikan di Indonesia.

Di negeri kita pilar tersebut tidak difungsikan sesuai dengan misi asli kepilarannya. Ia diperlukan lebih sebagai unsur konstitutif dari komunitas bisnis, bukan komunitas politik, sebagai penjamin dari sumber penghasilan pribadi yang terselubung. Bahkan belakangan hal ini diperkuat oleh suatu tindakan resmi dari penguasa negeri berupa PP No 37/2006, yang ternyata begitu tidak pas hingga semakin mengungkapkan betapa rapuhnya pilar yang dibangga-banggakan itu.

Kerapuhan pilar ini sebenarnya tidak hanya berpembawaan finansial, tetapi lebih parah lagi, bersifat struktural. Ia ternyata telah dibangun tanpa fondasi khas yang disyaratkan sebelumnya. Hal ini tidak hanya berisiko menggoyahkan tegaknya pilar (parpol) tetapi melalui kegoyahan itu, berpotensi besar untuk meruntuhkan keseluruhan (bangunan) demokrasi itu sendiri. Jadi ibarat konstruksi ia sebenarnya tidak pantas mendapatkan IMB, apalagi izin penggunaan bangunan.

Mengetahui ketiadaan fondasi yang diniscayakan itu, ada upaya membangkitkan apa yang disebut “masyarakat madani”. Namun secara konseptual masyarakat madani tidak identik dengan civil society, yang secara historis telah berfungsi efektif sebagai fondasi yang sehat bagi pertumbuhan parpol dalam rangka penegakan demokrasi di Barat. Sedangkan baik parpol maupun demokrasi modern yang hendak kita lembagakan di sini, harus diakui, adalah hal-hal yang kita contoh dari sono, in spite of the fact mulut kita tidak henti-hentinya mengucapkan “Pancasila”. Maka perlu disadari agar yang diambil-alih dari luar itu bukan kulitnya, yang memang sangat “indah”, tetapi hakikatnya, yang sangat human dan menjanjikan.

Menurut cendekiawan Muslim yang gigih memperjuangkan pembentukan masyarakat madani, Nurcholish Madjid, istilah “madani” mengacu pada “madinah”. Sedangkan kata ini berasal dari kata dasar “dana-yadinu“, yang berarti tunduk, patuh, atau taat. Dari kata dasar inilah terambil kata “din” untuk pengertian “agama”, yaitu “ikatan ketaatan”. Jadi istilah “masyarakat madani” yang mengacu pada kata “madinah” (kota) mengandung dalam dirinya konsep pola kehidupan bermasyarakat (bermukim) yang patuh, yaitu pada hukum, dalam hal ini hukum Allah, sebagaimana dipegang agama Islam, jadi God-centered.

Dalam konteks “madinah” di abad VII itu ide tersebut sekaligus pas dan logis mengingat Rasulullah SAW hendak menegakkan (agama) Islam di tengah-tengah manusia biadab zaman jahiliyah. Dan agama memang dimaksudkan untuk membimbing manusia menemukan kembali sentralitas dirinya yang hilang yang sesuai dengan kondisi lokal human ketika itu, hanya dapat diperoleh dengan mengikatkan diri kepada Yang Maha Tinggi (Transcendent). Jadi kalaupun ada keadaban, yang pernah diingatkan oleh Nurcholish Madjid sebagai hakikat masyarakat madani, ia secara eksplisit didasarkan pada otoritas Tuhan, dalam hal ini Allah, sesuai dengan versi Islam.

Maka itu selalu ada kecenderungan di pihak warga Muslim tertentu, termasuk ulama, cendekiawan, dan politikusnya, untuk menuntut pengurusan masyarakat menurut syariat, hukum Islam dan bukan hukum nasional yang dianggap bervisi alam pikiran Barat. Dengan anggapan bahwa Islam adalah applicable di mana pun dan kapan pun -Islam is the solution- mereka terus berusaha memfusikan agama dan politik, din wa dawla. Bukan kebetulan kalau menjelang Tahun Baru Islam 1428 baru-baru ini, di beberapa kota ada demo yang menuntut pemberlakuan syariat Islam, murni dan tuntas, mengingat Islam adalah agama mayoritas penduduk.

Padahal, mereka tahu persis, masyarakat kita dewasa ini adalah majemuk, termasuk agama dan kepercayaan, sudah beradab, pasti bukan jahiliah. Bagi mereka rupanya demokrasi disikapi lebih banyak mengenai akses daripada proses. Alih-alih membuat masyarakat madani menjadi fondasi yang kukuh dari parpol (pilar demokrasi) yang secara alami berpembawaan eksklusif, berbeda satu sama lain, mereka malah menjadikannya dasar yang terkotak-kotak, jauh dari asas toleransi dan tanggung jawab bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara nasional bersendikan Pancasila.

Kata “civil” dalam istilah “civil society” juga terkait dengan pengertian “kota” dan “kondisi kewargaan yang ideal” (civilitas). Ia dibentuk dari kata dasar Latin “civis“, sama halnya dengan kata-kata “civic” dan “city“, yang berturut-turut berarti “kewargaan” dan “kota”.

Di abad XIX Barat konsep kewargaan (citizen) sudah meluas; “every individual was presumed to be paticipant member of one sovereign unit“. Selanjutnya kata “civil” tadi berhubungan pula dengan istilah “civilization” yang padanannya dalam kosa kata Indonesia adalah “peradaban”. Dalam penggunaan tunggal secara gramatikal, “civilization” menggambarkan proses (dan hasil-hasilnya) yang membuat manusia lebih “civil“, dalam arti less “animal”- like atau kurang barbar.

“Civil Society”

Keadaban yang mewujudkan peradaban di sini tidak berurusan dengan citra ketuhanan atau ajaran agama apa pun. Sejak awal pembentukannya civil society memang sudah dibuat human-centered dan selanjutnya disempurnakan oleh pikiran-pikiran manusia yang lahir ketika renaissance dan revolusi keilmuan, diteruskan oleh revolusi filosofis (bersendikan natural law) serta empirisme, rasionalisme, dan positivismenya. Sebagai keseluruhan ia disiapkan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang membuat a good life. Di ranah civil society ini jawabannya ditemukan dalam “individual rights of life, liberty and the pursuit of happiness“, bukan dalam “submission to the will of God” melalui pelaksanaan interpretasi dari ajaran agama apa pun.

Warga civil society boleh saja bertakwa terhadap Tuhan menurut keyakinan religius masing-masing. Di lingkungannya memang ada LSM, misalnya, yang kegiatan civic dan kemanusiaannya didasarkan pada ajaran sesuatu agama. Etika keyakinan tentu saja berlaku di bidang perseorangan, tetapi begitu mengenai nasib kolektif ia kiranya harus pasrah pada etika pertanggungjawaban, yang belakangan disebut sebagai “the weberian ethics of responsibility“, yang sangat diperlukan demi survival pemukiman bersama atau “cite” dan sekaligus berfungsi sebagai fondasi dan pengontrol yang andal dari kehidupan parpol dan kegiatan pemerintah serta sepak terjang politikus dan pejabat yang terlibat di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Civil society di Barat dalam sejarahnya mampu berfungsi demikian karena ia, sebagai satu entitas hidup kolektif, dibina oleh suatu ide yang mengandung imaji yang sangat menjanjikan dan inspiratif. Ide ini adalah ide kemajuan yang kini malah mengkristal menjadi “the religion of progress“.

Para filosof dan sejarahwan dari ide pada umumnya memaknakan “progressism” sebagai sebuah ideologi, yaitu sistem yang terorganisir dari representasi dan kepercayaan, yang bersendikan keyakinan bahwa humanitas tunduk, dalam proses historisnya, pada suatu hukum yang mengusungnya, dengan sukarela atau terpaksa, ke suatu tujuan yang lebih unggul.

Dan hukum itu dalam perkembangannya lebih banyak berurusan dengan nalar ketimbang dengan pengalaman. Sebab pengalaman sering kali berdaya bagai lentera di punggung, menyuluhi jalan yang sudah dilewati, bukan yang akan ditempuh, yang penuh dengan hal-hal baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Bukankah hal ini benar yang persis diingatkan oleh Rasulullah SAW di abad VII.

Bukankah Dia ketika itu menyatakan, bila jawaban terhadap sesuatu masalah tidak ada diketemukan dalam Al Quran, Hadis dan Ijmak, maka harus dicari menggunakan nalar. Sedangkan kita sekarang sudah di abad XXI. Istilah “masyarakat sipil” bukanlah terjemahan bodoh dari istilah “civil society“. Ia memang suatu terjemahan harafiah, namun dengan sadar dipakai menunjukkan “masyarakat sipil”, secara konseptual tak identik dengan “masyarakat madani”.

Penulis adalah warga masyarakat sipil dari Negeri Pancasila

Last modified: 1/5/07


 

Kepastian Hukum Kepemilikan Senjata Api

Oleh Palmer Situmorang

Maraknya kejahatan bersenjata api seperti perampokan, bahkan peristiwa penembakan anggota polisi pada atasannya di Polwiltabes Semarang, memunculkan tuntutan perlunya tindakan lebih selektif pada mereka yang memiliki senjata api. Kepemilikan senjata dituding sebagai penyebab maraknya kejahatan.

Mabes Polri menyatakan sekitar 17.500 pucuk senjata api dimiliki pribadi dan beredar di masyarakat. Untuk bisa memiliki, calon pemilik harus mengajukan permohonan membeli senjata dengan melampirkan persyaratan Polri dan membayar uang muka minimal 50 persen dari harga senjata. Di pasaran Indonesia, harga senjata api legal Rp 125 juta – Rp 175 juta.

Jika semua persyaratan dipenuhi, Polri mengeluarkan izin impor kepada perusahaan yang ditunjuk melakukan pembelian. Setelah senjata datang, disimpan di gudang Polri, selanjutnya dilakukan identifikasi dan uji coba oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri. Begitu persyaratan dan uji coba selesai, importir mengeluarkan kuitansi pelunasan, tentu setelah pembeli melunasi. Polri pun memberikan Izin Khusus Senjata Api (IKSA) kepada pemilik senjata.

Dari prosedur transaksi itu, dua peristiwa hukum terjadi, yaitu pembelian senjata oleh seseorang dari importir atas persetujuan Polri. Itu menimbulkan “hak milik benda bergerak”, sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab Kesatu Bagian Kesatu dan Bagian Keempat Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata.

Adanya izin impor, dilanjutkan penerbitan IKSA dari Polri, menimbulkan implikasi hukum administrasi negara. Tindakan Polri menerbitkan IKSA bersifat administratif, yang tunduk pada jurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan dalam kedudukan polisionil berdasarkan kewenangan yang diberikan UU.

Jadi, adakah alasan hukum ba-gi Polri menarik senjata pribadi legal itu?

Aspek Hukum Administrasi

Berdasarkan UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan terutama UUD 1945, semua tindakan penguasa haruslah berdasarkan ketentuan perundangan-undangan dan menganut asas kepastian hukum. Artinya, jika Polri hendak menarik senjata api dari pemiliknya, haruslah menjelaskan dalam sebuah surat tertulis alasan hukum kebijakan itu. Dengan demikian, pemilik senjata mempunyai forum uji judicial control pada kebijakan publik yang dipandang merugikan kepentingannya melalui PTUN.

Cara yang dipraktikkan selama ini hanya melalui telegram Kapolri kepada semua polda, dan pemilik senjata tidak pernah mendapat penjelasan sebagaimana layaknya, justru menunjukkan Polri tidak mencerminkan penghargaan pada kedudukannya selaku pejabat TUN. Polri terkesan menghindari kontrol publik yang dirugikan.

Harus diingat pula, kepemilikan senjata didasarkan pada pembelian kepada importir dengan persetujuan Polri. Jual beli itu sah dalam perspektif keperdataan, karena ada penjual dan ada pembeli, dilakukan pembayaran, serta ada objek nyata (tidak fiktif) sebagaimana diatur dalam sebuah perjanjian vide Pasal 1320 KUHPerdata.

Ini juga menjadi hak milik sesuai Pasal 512 KUHPerdata. Sulit mencari celah hukum letak pelanggarannya untuk bisa disebut bukan transaksi perdata.

Senjata api, menurut klasifikasi KUHPerdata, tergolong benda bergerak yang pemilikannya harus senantiasa dalam genggaman kekuasaan pemiliknya dan penguasaan benda tersebutlah disebut sebagai bukti prima benda bergerak. Sehingga kebijakan Polri akan menarik semua senjata api dapat dikualifikasikan sebagai tindakan mengambil alih kepemilikan.

Pemilik tentu tidak akan keberatan, jika betul demi suatu kepentingan keamanan nasional tidak diboncengi agenda lain. Namun, sebagai bentuk pengalihan kepemilikan, demi hukum Polri haruslah juga mempertimbangkan pemberian ganti rugi kepada pemilik sekitar 17.000 pucuk senjata api. Jika dikalikan rata-rata Rp 150 juta per pucuk senjata api, Polri harus menyediakan ganti rugi Rp 2,9 triliun.

Polri sebagai institusi negara harus taat hukum dan taat asas. Perampasan dan pemusnahan hak milik seseorang harus disertai ganti rugi, sesuai ketentuan Pasal 570 KUHPerdata.

Ketentuan perampasan hak milik ini dipertegas pada Pasal 37 ayat (1) UU No 39/1999; “Pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (2), “Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain”.

Aspek Hukum Pidana

Kepemilikan senjata harus dengan izin. Pemberian dan perpanjangan izin adalah bersifat administratif. Polri perlu menghindari kerancuan seolah-olah jika IKSA tak berlaku lagi otomatis hak kepemilikannya hilang.

Polri pernah menyatakan izin kepemilikan senjata api sama seperti STNK mobil. Jika tidak diperpanjang, pemiliknya bisa dikenakan sanksi. Itu tidak betul.

Pengenaan sanksi pada habisnya masa berlaku STNK hanya berupa tilang, bila kedapatan di jalan raya. Kalau mobil itu hanya ditempatkan di garasi pemiliknya sebagai besi tua atau hiasan rumah, apa urusannya dengan saksi pidana. Seperti halnya IKSA, Polri tidak bisa memidanakan pemiliknya dan tidak berhak menarik mobil dari garasi pemilik ke gudang Polri.

Sanksi tidak diperpanjangnya IKSA adalah sanksi administrasi di bawah jurisdiksi PTUN, bukan sanksi pidana.

UU Darurat Nomor 12 Tahun 1961 hanya dapat digunakan untuk pemilikan senjata yang tidak sah (senjata api gelap). Sedangkan apa yang dimaksud dengan penarikan senjata pribadi adalah senjata yang sah dan kepemilikannya juga sah, semuanya terdaftar dan memenuhi semua syarat hukum, dalam hal ini Polri perlu menggali dasar hukum agar tidak terkesan main-main dengan kekuasaan.

Terakhir, walaupun diberitakan maraknya kekerasan dengan senjata api, namun dari semua laporan kejahatan di pelosok Tanah Air, seluruhnya menggunakan senjata api ilegal. Tak ada kejahatan yang pelakunya menggunakan senjata api yang terdaftar sah sebagai senjata milik pribadi.

Artinya, Polri tidak memiliki bukti adanya tindak pidana penyalahgunaan senjata api pribadi yang sah untuk kejahatan. Seandainya di kemudian hari ada penyalahgunaan senjata api yang sah itu pengenaan sanksinya harus proporsional. Ini juga tidak bisa menjadi alasan menghukum semua pemilik senjata api yang sah.

Dari segi manfaat, dalam suasana maraknya kejahatan akhir-akhir ini, Polri memang tidak seharusnya menarik kepemilikan senjata yang sah dari warganya. Tidak ada jaminan masyarakat akan lebih baik, jika tidak ada senjata api legal yang dipegang warga. Bahkan, warga bisa turut menjaga keamanan lingkungannya sendiri, terutama dirinya sendiri.

Hal itu dijamin Pasal 28 G UUD 1945 yang menegaskan, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Penulis adalah praktisi hukum

Last modified: 3/5/07


 

Kapitalisme yang Humanistik

Bob Widyahartono

Manusia Asia Timur tidak mengenal istilah kapitalisme. Umumnya yang dikenalnya adalah sistem ekonomi pasar dalam keseharian. Karena itu, tidak ada salahnya menyerap kembali pengetahuan mengenai lahirnya kapitalisme dan wujudnya di Asia Timur, yakni “sistem perekonomian humanistik”, yang berbeda dengan kapitalisme Barat/Amerika yang masih diagungkan kalangan pembuat kebijakan ekonomi makro kita.

Awalnya adalah teori Adam Smith (Wealth of Nations), yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu ekonomi di Inggris pada abad ke-18, era revolusi industri pertama, sebagai suatu sistem ekonomi yang dicirikan oleh kepemilikan dan inisiatif swasta yang dikenal sebagai kapitalisme. Kapitalisme berasal dari kata kapital, modal penggerak usaha. Dalam penjabarannya, kapitalisme atau sistem bisnis bebas (free enterprise system) dengan konsep hak kepemilikan individu dan pendayagunaan kemakmuran, adalah guna memperoleh peningkatan penghasilan individual.

Awal abad ke-19, Max Weber, sosiolog Jerman, muncul dengan pandangan yang memerinci keterkaitan perilaku pelaku ekonomi dengan agama Protestan. Ia menyatakan tidak mungkin suatu pembangunan kapitalis tanpa suatu kelompok wirausahawan; tidak mungkin terbentuknya kelompok wirausahawan tanpa suatu sikap pandang moral; tidak mungkin adanya kapitalisme tanpa perilaku religius. Itu dulu. Tapi di Amerika dewasa ini, rasional/impersonal “bebas nilai” merambah sampai ke luar Amerika.

Dalam sistem bisnis bebas itu, kepemilikan dan inisiatif swasta dicirikan oleh berbagai keputusan independen produsen dan konsumen. Fungsi kontrol ekonomi dan koordinasi keputusan-keputusan mandiri melalui fungsi sistem harga bebas (free price system). Persaingan merupakan faktor penting agar tercipta sistem harga yang efisien dengan ketiadaan relatif dari kontrol oleh pemerintah atas ekonomi.

Dalam modernisasi dan industrialisasi Eropa dan kemudian Amerika, prosesnya memasuki alur keras. Manusia Barat/Amerika dengan sikap pandang rasional berlebihan mendambakan apa saja yang dihasilkan industri harus menghasilkan manfaat kelimpahan material. Modernisasi dan industrialisasi dicirikan atomism dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; individualisme dalam bidang politik, kemasyarakatan, dan ekonomi. Meskipun demikian tetap ada kendali dari masyarakat dalam wacana kewarganegaraan mereka agar tidak menjelma menjadi ekstremitas, otokratik, dan feo-dal model kera- jaan yang monopoli sifatnya.

Kapitalisme Amerika diba- wakan oleh berbagai eksekutif perusahaan karena merasa mau dan mampu menguasai pasaran dunia. Sikap pandang sangat rasional/ impersonal, pendidikan sedikit membawa budaya dari tempat asal pendahulu (little cultural baggage from Europe).

Kapitalisme Asia

Sejak 1970-an, dunia Timur (Asia) seperti Jepang, Korea, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN secara implisit maupun eksplisit menyuguhkan dan mempratikkan visi yang spesifik mengenai kapitalisme yang “humanistik, tidak eksploitatif”. Asia lebih suka memakai pengertian sistem ekonomi pasar, bukan kapitalisme sebagaimana ditafsirkan dunia Barat/Amerika.

Jepang sejak tahun 1970-an adalah negara maju Asia. Masyarakat dan wirausahanya menikmati kelimpahan materi melalui industrialisasi dengan wujud interelasi harmonis dalam hubungan antarmanusia, antara manusia dan alamnya.

Akar masyarakat egaliter dalam perusahaan berasal dari konsep ningenism (yang artinya antarmanusia). Kalaupun dipakai istilah kapitalisme, konotasinya adalah kapitalisme humanistik, bahwa individualitas dan kreativitas tetap menjadi ujung tombak sistem.

Untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan masyarakat dan manusianya, perusahaan Jepang sejak 1980-an dituntut mengerjakan restrukturisasi positif dan kreatif, dalam arti perusahaan harus menghasilkan produk dan jasa yang didasarkan pada dua tema. Pertama, jiwa manusia yang berarti respek pada individualitas dan kreativitas manusia. Kedua, suatu jiwa melaju, yaitu suatu kesadaran inovatif dan yang menantang, yang justru menumbuhkan inisiatif kecil dan menengah tanpa membunuh yang besar dan sebaliknya.

Tiongkok tampil dengan sistem ekonomi pasar sosialis setelah mengalami perubahan sejak 1978, dengan kebijakan gaige kaifang (opening up and reform) dan chengbaozhi (self responsibility) masyarakat. Reformasi sistem ekonomi yang gradual dan konsisten, terus melaju dengan terbentuknya suatu kelas wirausahawan baru yang kebanyakan bermukim di kawasan Pantai Timur Tiongkok.

Skala bisnis mereka tergolong menengah dan kecil, baik dalam industri, perdagangan, jasa pariwisata, jasa pemanfaatan teknologi informasi dan lainnya. Langkah menciptakan suatu kerangka kerja suatu ekonomi pasar bebas di bawah kendali aturan hukum terus digerakkan.

Perusahaan-perusahaan negara masih mengendalikan sumber daya paling penting, terutama modal. Penyesuaian struktur perusahaan milik negara ini makin mendesak dengan mengalihkannya menjadi perusahaan berorientasi pasar. Semua kebijakan yang memotivasi pengembangan sektor swasta perlu diwujudkan, karena dengan demikian orientasi pasar memberi maslahat ekonomi nasional dan penghidupan rakyat.

Perjalanan memantapkan kebijakan gaige kaifang dan chenbaozhi masih dilekati masalah, yakni suatu ekonomi yang agak stagnan di kawasan pedesaan, dengan masyarakat miskin, dan suatu masyarakat pedesaan yang tradisional. Namun, langkah-langkah menggerakkan ekonomi yang tidak terpusat di kawasan pedalaman tetap dijalankan gradual.

Kebijakan yang diterapkan memotivasi rakyat dalam pembangunan infrastruktur manusia melalui pendidikan keterampilan dan teknologi tepat guna, serta infrastruktur fisik (jalanan, kereta api yang menghubungkan wilayah barat dengan pantai timur).

Korea Selatan, sebagai negara Asia Timur, perilaku masyarakatnya sebagai pelaku ekonomi dan pasar, dalam perkembangannya mirip Jepang. Mereka bekerja cerdas dan keras dengan semangat hahn (daya penggerak bangsa untuk berprestasi tanpa kenal lelah). Kapitalisme yang humanistik mereka artikan sebagai sistem ekonomi pasar yang menumbuhkembangkan inisiatif kecil dan menengah tanpa membunuh yang besar dan sebaliknya

Asia Tenggara

Thailand sebagai negara Asia, masyarakatnya lebih mengenal filosofi ekonomi, yakni sufficiency economy. Kapitalisme merupakan jargon yang dipakai di kalangan pengamat dan akademik. Yang lebih mengakar dalam masyarakat adalah sufficiency economy yang merupakan filosofi yang berasal dari raja sebagai kepala negara. Filosofi itu memberi panduan yang tepat untuk manusia termasuk manusia pelaku ekonomi. Sufficiency merupakan suatu sikap moderat dan pertimbangan tepat dalam berbisnis untuk melayani pasar.

Indonesia dengan filosofi ekonomi kerakyatan mengoperasikan suatu sistem ekonomi pasar yang menumbuhkan perkembangan inisiatif usaha kecil dan menengah tanpa membunuh yang besar dan sebaliknya. Berlandaskan filosofi itu demokrasi membawa pesan normatif berintikan ditumbuhkannya hak asasi, individualitas, dan kreativitas setiap anggota masyarakat.

Pengertian yang lebih elegan oleh bangsa Asia Timur adalah sistem perekonomian pasar humanistik, yang terkendali aturan dan hukum seperti hukum persaingan adil, kebijakan industrial, dan keuangan/perbankan yang propasar. Hal itu diselenggarakan oleh SDM yang kompeten/etis, didukung hasil kemajuan teknologi informasi, teknologi produksi, dan teknologi transportasi,

Pertanyaan yang menggelitik: Mengapa Asia Timur? Karena, dewasa ini makin lazim berbicara mengenai “hubungan bisnis dan masyarakat” yang saling memberi nilai (co-creation of values).

Penulis adalah pengamat ekonomi dan bisnis, dosen FE Untar

Last modified: 4/5/07


 

Hukuman Mati yang Lebih Manusiawi?

K Bertens

Beberapa waktu yang lalu, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menjelaskan kepada wartawan bahwa ia menginginkan agar metode eksekusi hukuman mati di Indonesia dilakukan melalui injeksi. Cara itu dinilai lebih manusiawi (Suara Pembaruan, 16-3-2007). Seperti diketahui, sampai sekarang terpidana mati di Indonesia dieksekusi di depan regu tembak yang hanya untuk sebagian memakai peluru tajam. Jika sesudahnya dokter menyatakan terpidana itu belum mati, ia diberi satu tembakan lagi di belakang kepala dan kali ini pasti dengan memakai peluru tajam.

Di satu pihak usul Jaksa Agung ini pantas disetujui dan didukung. Kita bisa menerima atau menolak adanya hukuman mati dalam sistem hukum kita, namun tidak bisa disangkal, kalau toh hukuman mati dilakukan, lebih baik cara eksekusi membuat si terpidana mati menderita seminimal mungkin, baik fisik maupun psikis.

Jika kita melihat dalam perspektif sejarah, cara melaksanakan hukuman mati makin lama makin berkurang sifat kejamnya. Dulu cara eksekusi terpidana mati yang paling banyak dipraktikkan adalah merajam atau melempari batu sampai mati. Dalam Kitab Suci agama Kristen cara eksekusi ini masih disebut. Kita ingat saja bagaimana diakon Stefanus dieksekusi atas perintah Mahkamah Agung Yahudi (Kis Ras 7:54-60).

Sekarang semua negara yang beradab meninggalkan cara eksekusi yang sangat kejam itu dan mengakui hukuman kejam melanggar hak asasi manusia. Sebab, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia semua negara anggota PBB menerima bahwa hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan, tidak boleh dilakukan (Pasal 5).

Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian sekarang melaksanakan hukuman mati dengan memberi injeksi yang mematikan. Sebelumnya cara eksekusi mati yang paling banyak dipakai di situ adalah kursi listrik. Cara teknologis itu dianggap lebih manusiawi, ketimbang penggantungan atau penembakan yang adalah cara eksekusi dulu.

Namun, kemudian tampak juga keberatan terhadap eksekusi kursi listrik ini, antara lain karena kadang-kadang satu kali aliran listrik tekanan tinggi tidak cukup mengakibatkan kematian dan karena sesudah eksekusi mayat si terpidana terlalu panas untuk langsung diperiksa kematiannya. Belum lagi, tekanan psikis bagi si terpidana yang disebabkan oleh cara eksekusi ini. Konon, di Amerika Serikat hakim yang menjatuhkan vonis hukuman mati wajib hadir pada saat eksekusi. Mungkin hal itu menjadi suatu faktor yang mempengaruhi derajat penderitaan si terpidana dipantau terus dalam sistem kehakiman itu.

Etika Kedokteran

Walaupun usul Jaksa Agung itu dapat dipahami, di lain pihak timbul banyak pertanyaan juga. Pertama, seandainya eksekusi mati dilakukan dengan memberi injeksi mematikan, akan terjadi medikalisasi hukuman mati dan profesi medis perlu dilibatkan. Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung mengatakan juga ia sudah beberapa kali bertemu dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk membicarakan metode hukuman mati dengan injeksi. Namun, keterlibatan tenaga medis dalam eksekusi mati menimbulkan masalah etis besar untuk mereka.

Di Amerika Serikat, beberapa kali organisasi dokter Amerika (AMA) melarang para dokter ikut serta dalam pelaksanaan hukuman mati. Pada tahun 1992 larangan itu secara mendetail dimuat dalam Kode Etik Dokter Amerika, Organisasi Perawat Amerika (ANA) mengeluarkan larangan sejenis untuk para perawat.

Pertanyaan lebih fundamental adalah apakah dengan mengubah cara eksekusi mati kita sungguh mencapai kemajuan? Apakah tidak perlu kita bertanya lebih jauh lagi tentang pantas tidaknya hukuman mati itu sendiri? Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara sudah menghapus hukuman mati dari sistem hukum mereka, antara lain semua negara Uni Eropa. Inilah langkah maju yang besar dan kesepakatan itu dijalankan dengan konsekuen. Bila Amerika Serikat minta ekstradisi seorang penjahat dari salah satu negara Eropa, permintaan itu tidak akan dipenuhi, selama ada kemungkinan penjahat itu di Amerika akan menghadapi hukuman mati.

Di Asia hukuman mati masih banyak dilakukan, dengan Tiongkok sebagai juara mutlak dalam jumlah eksekusi mati setiap tahun. Hanya Filipina tahun lalu mengambil keputusan untuk menghapus hukuman mati. Langkah ini patut dipuji, karena, meski mereka pada umumnya cenderung berorientasi pada Amerika Serikat, dalam hal ini mereka berani mengambil keputusan karena keyakinan sendiri.

Mengapa hukuman mati harus dihapus? Sering dikemukakan sebagai argumen bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), khususnya hak untuk hidup. Amnesty International juga sudah lama menggunakan argumen itu dalam kampanye mereka melawan hukuman mati. Semua negara modern menerima hak ini dalam undang-undang dasar mereka.

Di Indonesia juga sekarang hak ini dirumuskan dengan tegas dalam UUD 1945, terutama Pasal 28A dan 28I ayat (1). Namun, argumen ini tidak seluruhnya meyakinkan. Seandainya argumen ini saja sudah cukup, mestinya di semua negara yang mempunyai sistem hukum yang benar Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan hukuman mati bertentangan dengan konstitusi. Tetapi bukan itulah yang terjadi.

Secara filosofis juga argumen ini tidak cukup, karena hak untuk hidup pun tidak absolut. Dalam beberapa situasi hak ini bisa dikalahkan juga. Contoh terkenal adalah membunuh penjahat yang menyerang dalam upaya membela diri atau membunuh prajurit musuh dalam perang yang adil. Mereka yang mendukung adanya hukuman mati, tentu tidak melupakan hak untuk hidup. Mereka akan mengatakan terpidana mati sudah kehilangan hak untuk hidup karena kejahatan besar yang dilakukannya. Argumentasi ini ada logikanya juga.

Perspektif Positif

Menurut hemat saya, kita harus menambahkan sesuatu lagi pada argumen bahwa hukuman mati melanggar hak untuk hidup. Pelanggaran hak termasuk perspektif negatif (dalam arti: tidak boleh dilakukan). Yang harus ditambah adalah perspektif positif. Kita harus mengatakan sensibilitas kita di bidang nilai telah berkembang, dibandingkan dengan zaman dulu.

Di banyak negara dulu hukuman mati tidak dipersoalkan. Dulu agama juga tidak pernah menolak hukuman mati. Sekarang beberapa agama sudah mulai bergabung dengan pihak yang memprotes adanya hukuman mati, antara lain Gereja Katolik. Mengapa terjadi demikian? Karena sekarang kita menyadari hukuman mati tidak pantas dilakukan.

Kehidupan manusia adalah nilai begitu besar, sehingga hukuman mati tidak layak lagi dipertahankan dalam sistem hukum sebuah negara. Hukuman mati adalah hukuman biadab, hukuman barbar, metode apa pun yang dipakai. Aneh, kalau Jaksa Agung menyebut sesuatu yang bersifat barbar sebagai “lebih manusiawi”. Sepanjang sejarah, sudah sering terjadi suatu hal yang dulu dianggap biasa saja, kemudian dinilai sebagai biadab. Contoh jelas adalah pemakaian kekerasan dalam pendidikan. Hukuman mati adalah sebuah kasus baru.

Di Indonesia, kini sedang berlangsung revisi total Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Usaha besar ini merupakan konteks yang tepat untuk mendiskusikan hukuman mati. Dengan mempertimbangkan semua perkembangan yang telah terjadi, perlu kita tanyakan apakah hukuman mati masih pantas dipertahankan. Kita harapkan, agama juga akan memperdengarkan suaranya dalam diskusi tersebut. Sebab, bila nilai-nilai manusiawi diperjuangkan, agama harus berada di lini terdepan.

Penulis adalah anggota staf Pusat Pengembangan Etika, Universitas Atma Jaya, Jakarta

Last modified: 5/5/07


 

Pembatasan Pinjaman Luar Negeri

Pande Radja Silalahi

Pembahasan tentang perlu tidaknya monitoring dan atau pembatasan penciptaan pinjaman luar negeri dalam beberapa waktu belakangan ini kembali mengemuka. Banyak orang mulai mempertanyakan motif dari para pejabat Bank Indonesia yang mengemukakan perlunya pemantauan terhadap perkembangan pinjaman yang dilakukan perusahaan swasta.

Bukankah selama ini telah diketahui dan sering dikemukakan termasuk oleh pejabat Bank Indonesia sendiri bahwa bank-bank pelaksana tidak dapat menjalankan fungsi intermediary-nya secara baik. Bila pengusaha swasta berhasil mendapatkan pinjaman dari luar negeri untuk menggerakkan sektor riil, bukankah hal itu suatu prestasi yang perlu diacungi jempol?

Jangan-jangan pernyataan perlunya pemantauan, monitoring tersebut dimaksudkan untuk menciptakan ketidakpastian baru sehingga pada gilirannya akan menyebabkan roda perekonomian Indonesia ngadat dengan segala akibatnya. Sebelum perkembangannya bergerak ke arah yang buruk ada baiknya kita menelah masalah ini.

Setelah mencapai puncaknya pada 1998, yaitu sebesar 150,886 miliar dolar AS, posisi pinjaman luar negeri Indonesia terus menurun. Di penghujung 2000 lalu jumlahnya mencapai 141,693 miliar dolar AS dan pada akhir 2006 turun hingga menjadi 125,256 miliar dolar AS.

Kalau dilihat lebih jauh ternyata penurunan pinjaman swasta adalah lebih cepat dan ini dapat dilihat dari pangsa pinjaman pihak swasta dibanding posisi pinjaman secara keseluruhan. Pada 1998 pinjaman pihak swasta merupakan 55,38 persen dari seluruh pinjaman luar negeri. Kemudian pada 2000 mencapai 47,1 persen, dan selanjutnya pada akhir 2006 turun hingga 40,8 persen.

Dengan perkembangan seperti itu dapat dipahami mengapa swasta merasa tersinggung dan geram dengan adanya pernyataan agar kegiatan penciptaan utang mereka dipantau secara lebih baik. Bagi mereka pernyataan-pernyataan yang tidak didasarkan pada fakta yang benar justru akan menyebabkan kreditur di luar negeri akan mempertanyakan keadaan perekonomian Indonesia, dan yang lebih ditakutkan adalah kalau pihak Indonesia sendiri tidak percaya atau ragu terhadap pengusahanya maka para kreditur dan investor asing boleh jadi akan takut berhubungan dengan pengusaha Indonesia.

Tidak dapat dimungkiri dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada paruh kedua 1997, sangat besar, multidimensi dan pemulihannya memakan waktu sangat panjang. Untuk menghindari hal seperti itu terulang, kehati-hatian khususnya dari pembuat keputusan ekonomi sangat diperlukan.

Penciptaan utang luar negeri yang jumlahnya di luar daya pikul ekonomi dapat dipastikan akan menyebabkan ekonomi Indonesia terpuruk. Namun di lain pihak kalau kebutuhan dana untuk menggerakkan ekonomi tidak tersedia di dalam negeri, pengelola perusahaan akan mencari alternatif lain seperti halnya meminjam dari luar negeri atau menciptakan utang terhadap pihak luar negeri.

Dengan demikian tampaknya yang lebih penting dewasa ini bukan memantau, memonitor pihak swasta yang menciptakan utang di luar negeri, tetapi bagaimana menjadikan bank-bank pelaksana dapat menjalankan fungsi intermediarinya secara optimal. Sudah sering dikemukakan bank-bank nasional kelebihan likuiditas yang besar dan tidak dapat disalurkan ke sektor riil.

Penciptaan Lokomotif

Sampai saat ini bank-bank nasional belum menjalankan fungsinya secara baik. Tingkat efisiensi perbankan Indonesia masih jauh dari optimal dan ini dapat dilihat dari biaya operasi yang relatif masih tinggi. Sebagai ilustrasi sepuluh bank besar yang telah memberikan Laporan Keuangannya kepada Bank Indonesia per 31 Desember 2006 (BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Niaga, BTN, BCA, Bank Danamon, BII, Bank Lippo, Bank Permata) ternyata BOPO (Perbandingan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) yang terkecil adalah 68 persen dan yang terbesar adalah 90 persen.

Loan to Deposit Ratio dari sepuluh bank terbesar tersebut berkisar 44 persen sampai dengan 83 persen. Dari data itu kiranya menjadi jelas, bank-bank tersebut dapat memperoleh keuntungan yang relatif besar karena mengenakan tingkat bunga kredit relatif tinggi.

Data Bank Indonesia yang ada menunjukkan selama tahun 2004-2006 tingkat bunga Modal Kerja berkisar 13,2 persen sampai dengan 16,4 persen dan tingkat bunga Kredit Investasi berkisar 13,6 persen sampai dengan 15,9 persen. Bagi pengusaha nasional tingkat bunga tersebut dianggap sangat tinggi, dan lebih tinggi dari tingkat bunga di pasar internasional.

Bank Indonesia telah berusaha keras membawa tingkat bunga ke level lebih rendah. Tetapi usaha tersebut masih belum berhasil secara penuh. Walapun BI telah dapat menurunkan tingkat bunga SBI (1 bulan) dari 12,75 persen pada akhir 2005 menjadi pada 9 persen sejak April 2007, tetapi tingkat bunga kredit perbakan tidak menurun secara berarti. Dengan perkembangan seperti itu sulit menghindari bila beberapa pengusaha, apalagi yang mempunyai jaringan dengan luar negeri, mencoba mencari dana dari luar negeri.

Kenyataan menunjukkan terdapat hal yang aneh pada ekonomi dan atau sektor perbankan di Indonesia. Di satu sisi LDR bank masih relatif rendah tetapi di sisi lain banyak pengusaha yang mengeluh karena kesulitan mendapatkan kredit. Di pihak lain, kredit yang telah disetujui pihak bank tetapi tidak dimanfaatkan oleh peminjam jumlahnya relatif besar, dan di sisi lainnya jumlah dana perbankan yang ditempatkan dalam bentuk SBI jumlahnya juga sangat besar dan terus bertambah.

Untuk mengatasi masalah perbankan dan ekonomi Indonesia dewasa ini semakin banyak orang yang menerima pendapat bahwa pemerintah harus melakukan terobosan, yaitu melalui menciptakan lokomotif ekonomi. Untuk itu pemerintah diharapkan menentukan bidang usaha yang dapat difungsikan sebagai lokomotif dan memfasilitasi kegiatan ekonomi tersebut secara sistematis. Bidang-bidang usaha yang dijadikan lokomotif tersebut dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu yang telah ada atau telah berproduksi dan bidang usaha yang belum ada atau belum berproduksi.

Terhadap lokomotif yang telah ada atau tersedia, kendala-kendala yang mereka hadapi secepat mungkin harus diatasi. Kalau kendalanya adalah ketidaktersediaan dana, secepatnya dana tersebut disediakan. Selanjutnya, bila kendala yang dihadapi adalah infrastruktur yang tidak mendukung, perbaikan dan atau penyempurnaan infrastruktur harus dilakukan.

Bagi kegiatan usaha yang belum ada atau belum berproduksi, pemerintah diharapkan menciptakan rangsangan tertentu agar pelaku usaha tergerak menggelutinya. Apa yang harus diberikan oleh pemerintah agar usaha tersebut dengan cepat dapat direalisasikan.

Menciptakan lokomotif ekonomi tampaknya semakin penting setelah mengamati kejadian ekonomi dalam beberapa waktu belakangan ini. Dalam beberapa waktu belakangan ini kegiatan akuisisi perusahaan-perusahaan nasional oleh perusahaan asing terus berlangsung dan semakin marak. Tidak jarang perusahaan nasional diakuisisi dengan harga sangat murah padahal perusahaan yang bersangkutan sangat cerah masa depannya. Perusahaan tersebut “terpaksa” dijual pemiliknya karena tidak mampu mengatasi masalah yang bersifat temporer seperti ketersediaan dana.

Sekarang waktunya sudah tidak tepat kalau tidak dikatakan terlambat melakukan assesment terhadap perusahaan-perusahaan nasional yang jatuh ke tangan asing. Yang perlu dilakukan secara cepat adalah menjaga agar perusahaan yang dibutuhkan oleh Indonesia tidak sampai jatuh penguasaannya kepada pihak asing.

Pengalaman dari beberapa negara menunjukkan bahwa agar kebijakan ekonomi dapat berjalan efeektif penguasaan perusahaan-perusahaan tertentu dijaga tidak sampai berada di tangan pihak asing. Ini harus ditafsirkan bahwa kita tidak harus dan tidak perlu menjadi antiasing untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang baik dan dapat bergelinding sesuai yang diinginkan.

Namun, kita perlu lebih peka karena dalam beberapa waktu belakangan ini semakin banyak pengamat yang menyatakan kebijakan di bidang keuangan dan perbankan menjadi tidak akan efektif bahkan tumpul, karena sebagian bank yang beroperasi di Indonesia telah dimiliki asing. Sejauh mana pendapat ini mempunyai tempat berpijak tampaknya perlu pengkajian lebih dalam.

Dari yang dikemukakan di atas kiranya menjadi jelas bahwa pengusaha nasional tidak akan bersusah-payah mencari dana dari luar negeri manakala dana di dalam negeri tersedia secara kompetitif dengan dana dari luar. Ini memberi arahan, mari kita pusatkan perhatian mengatasi masalah yang ada.

Penulis adalah pengamat ekonomi

Last modified: 7/5/07


 

Kabinet Pro-Ekonomi Kerakyatan

Oleh Usep Setiawan dan Iwan Nurdin

Pekan ini perhatian publik tercurah pada perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah figur-figur baru yang masuk kabinet akan membuahkan angin segar bagi perbaikan berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berujung pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat? Atau justru sebaliknya?

Sementara itu, belum lama berselang, Yayasan Indonesia Forum meramalkan bangsa ini baru dapat mencapai kemakmuran pada 2030. Dalam 23 tahun ke depan, melalui cara yang ditawarkan sebuah yayasan yang disponsori sejumlah pengusaha berkantong tebal itu, pendapatan per kapita Indonesia mencapai 18.000 dolar AS, dan terdapat 30 perusahaan nasional yang masuk dalam 500 perusahaan elite dunia.

Sebenarnya, kalau kita tengok sejarah, ukuran simplistik ekonomis semacam itu pernah kita capai pada masa penjajahan. Di era kolonial, pembangunan di Batavia, Semarang, Medan, dan Makassar, berhasil memosisikan Singapura, Kuala Lumpur, dan Manila terasa kampungan. Bahkan, raja gula Oei Thiong Ham asal Semarang adalah konglomerat top kelas dunia saat itu. Tapi masyarakat luas tak merasakan faedahnya.

Di sisi yang lain, angka statistik pertumbuhan ekonomi sesungguhnya tidak mencerminkan distribusi angka-angka tersebut (D Joesoef: 2006). Bagi kita, soalnya bukan pada mungkin tidaknya mencapai Visi 2030 itu, tapi paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi itulah yang pantas digugat karena keliru alamat bagi bangsa merdeka ini.

Para pendiri bangsa mengartikan kemerdekaan sebagai koreksi total tata cara ekonomi kolonialis-imperialis. Pembangunan ekonomi ditempatkan sebagai bagian dari proses perubahan sosial bangsa secara keseluruhan yang berarti mempercepat disintegrasi susunan masyarakat lama dan keharusan untuk mencapai integrasi masyarakat baru yang berkeadilan sosial dan sejahtera (Soedjatmoko: 1983).

Susunan masyarakat lama melahirkan segelintir elite yang dapat begitu leluasa menikmati perkembangan ekonomi, sehingga mereka memperoleh status sosial dan politik yang tinggi bahkan perlindungan hukum secara paripurna. Susunan masyarakat seperti ini, digambarkan Bung Hatta sebagai ciri utama masyarakat sosial kita akibat penjajahan beratus-ratus tahun lamanya.

Langgengnya keadaan itu bertali-temali dengan masih bercokolnya paradigma pembangunan ekonomi yang sebangun dengan yang berlaku di masa penjajahan, yang diperburuk skenario hegemoni sistematis yang menihilkan partisipasi rakyat dalam pembangunan telah berpuluh tahun dicekokkan penguasa Orba.

Ekonomi Kerakyatan

Sesungguhnya, kelahiran era reformasi 1997 juga didasarkan pada kehendak mengoreksi total paradigma pembangunan politik ekonomi Orba. Ketika belakangan reformasi malah melahirkan neoliberalisme ekonomi (berintikan kolonialisme-imperialisme baru), ini dikarenakan adanya pembajakan terhadap reformasi oleh para reformis gadungan (free riders).

Karena itulah reformasi ekonomi sebagai upaya menggeser paradigma pembangunan ekonomi “pertumbuhan” menjadi ber-”kerakyatan” terasa kian menguap dari arus utama kebijakan yang ditempuh pemerintah.

Ekonomi kerakyatan bukanlah skala usaha ekonomi menengah dan kecil. Ekonomi kerakyatan adalah semangat membangun perekonomian yang didasarkan pada tata cara produksi dan orientasi produksi usaha yang dijalankan. Cara produksi sistem ekonomi kerakyatan bertumpu pada kerja sama dan kerja bersama dari kalangan rakyat itu sendiri, yang menjauhkan diri dari praktik monopoli dan pengisapan, misalnya melalui koperasi dan badan usaha yang didirikan bersama oleh rakyat.

Orientasi produksi sistem ekonomi kerakyatan diutamakan bagi pemenuhan kebutuhan domestik rakyat dan bangsa sendiri dan keuntungannya diredistribusi secara adil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Adapun bentuk usaha besar, menengah ataupun kecil sesungguhnya hanya merupakan pilihan yang didasarkan pada ukuran keefektifan ekonomi, kemampuan manajerial dasar yang dapat dijalankan masyarakat, sehingga roadmap transformasi usaha bersama tersebut bisa terpetakan dengan baik dan proses ini akan selalu membuka peluang partisipasi rakyat. Bentuk usaha dari sistem ekonomi kerakyatan bisa kecil, menengah, bahkan skala besar dengan mengacu prinsip cara dan orientasi produksi tadi.

Tujuan ekonomi kerakyatan adalah membangun kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Proses mewujudkan kesejahteraan rakyat diletakkan sebagai bagian dari perjuangan menegakkan kemandirian bangsa secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian kokoh dalam kebudayaan nasional kita (ingat Trisaktinya Bung Karno!). Dalam menggapai kesejahteraan, kita pantang tunduk takluk pada kepentingan asing. Membangun kesejahteraan bangsa harus senapas dengan pembangunan nasionalisme kita.

Rangkul si Miskin

Membangun ekonomi kerakyatan mesti disandarkan pada realitas sebagian besar warga negara kita dalam keadaan miskin. Sebagian besar yang masih terjerat kemiskinan adalah kaum tani yang hidup dan tinggal di pedesaan. Penyelenggara negara wajib merangkul dan menjadikan mereka sebagai sasaran utama sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan kita.

Membangun ekonomi kerakyatan tentu saja harus didahului pelaksanaan pembaruan agraria secara sejati. Rakyat miskin yang selama ini tuna-aset dan minim akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber kesejahteraan hendaknya segera ditolong negara. Konstitusi yang mengamanatkan negara untuk menyediakan “pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian” tetap menjadi koridor konstitusional dari upaya menata struktur agraria kita.

Rakyat miskin, terutama dalam hal ini buruh tani, petani penggarap, dan petani gurem, perlu segera difasilitasi negara, sehingga memiliki dan menguasai lebih luas berbagai sarana dan prasarana penunjang produktivitas ekonomi mereka. Dengan pemilikan dan penguasaan berbagai alat produksi (terutama tanah, modal, bibit, pupuk dan teknologi) dan beragam infrastruktur penunjang lainnya itulah rakyat miskin akan memutar roda pembangkit ekonomi kerakyatan yang dicita-citakan.

Untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi kerayatan model ini, perlu digencarkan pembentukan koperasi-koperasi usaha bersama milik rakyat dan badan-badan usaha bersama milik desa yang dikelola kolektif bersendikan semangat gotong-royong. Jika bergulir mulus, awal babak perbaikan fondasi pertanian dan pengembangan pedesaan sebenarnya tengah kita gelindingkan di atas rel yang tepat.

Geliat dari koperasi rakyat dan badan usaha bersama dalam hal pra-produksi, produksi, pengolahan, produk turunan hingga pemasaran hendaknya dipadukan dalam pendekatan kewilayahan secara terintegrasi.

Dengan demikian, pembaruan agraria sejati dapat secara efektif berkontribusi pada perombakan struktur masyarakat agraris yang menindas bin mengisap menuju susunan masyarakat sosial baru yang dilumuri kesejahteraan, kemakmuran, dan kemandirian.

Akankah reshuffle kabinet awal Mei ini menerbitkan harapan baru bagi realisasi sistem ekonomi kerakyatan? Tampaknya, jika wajah-wajah baru di kabinet ternyata alam pikirnya tak jauh beda dengan yang sudah-sudah, harapan itu pastilah tinggal harapan.

Usep Setiawan adalah Sekjen Konsor sium Pembaruan Agraria (KPA), dan Iwan Nurdin adalah Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan KPA

Last modified: 8/5/07


 

“Reshuffle” untuk Siapa?

RH Siregar

Hiruk-pikuk reshuffle kabinet berakhir sudah. Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono, Senin (7/5) lalu mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) hasil perombakan jilid kedua. Perombakan itu sendiri bersifat terbatas. Karena hanya lima menteri yang diganti, ditambah dua mengalami rotasi, yaitu Menkominfo Sofyan Djalil menggantikan Menneg BUMN Sugiharto dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa menggantikan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra. Sebaliknya ada tiga profesional masuk jajaran KIB dan dua tokoh politik Andi Mattalatta dan Lukman Edy.

Presiden SBY sendiri menegaskan dalam pidato pengantar sebelum mengumumkan susunan kabinet yang baru bahwa pihaknya tidak mendapat tekanan dari siapa pun kendati diakuinya ada kader-kader partai yang menginginkan dimasukkannya tokoh-tokoh politik ke dalam jajaran kabinet. Dari pidatonya yang singkat itu Presiden terkesan penuh percaya diri sekaligus ingin membuktikan pihaknya tidak tunduk kepada kompromi politik. Artinya Presiden Yudhoyono kali ini lebih “PD” (percaya diri) dalam menyusun personalia kabinet dibanding yang pertama kali pada Oktober 2004 dan reshuffle yang dilakukan pada 2005.

Namun, diakui atau tidak, terkesan sekali ada kompromi politik dalam reshuffle jilid dua ini, terbukti dari rotasi Menteri Perhubungan Hatta Rajasa menempati pos baru sebagai Mensesneg. Sebab tradisi umumnya selama ini yang men- jabat Mensesneg adalah yang berlatar belakang hukum, dan lebih khusus lagi yang menekuni bidang hukum tata negara dan administrasi negara.

Beberapa waktu yang lalu memang ada tokoh-tokoh menjadi Mensesneg tapi mereka didukung pakar-pakar hukum seperti Prof Dr Attamimi, Bambang Kesowo SH, dan Prof Dr Erman Rajagukguk. Karenanya rotasi atas diri Menteri Perhubungan Hatta Rajasa menempati pos baru sebagai Mensesneg dinilai sebagai salah satu wujud kompromi politik sekalipun Presiden Yudhoyono membantahnya.

Kemajuan

Bahkan pencopotan Abdul Rahman Saleh SH dari kedudukannya sebagai Jaksa Agung, termasuk masih dipertanyakan karena tidak jelas kriteria yang menjadi pertimbangan atas penggeserannya. Lebih-lebih lagi ada kekeliruan yang mungkin akibat kelalaian dalam hal ini, karena menurut UU Kejaksaan yang baru ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menggantikan Jaksa Agung RI. Antara lain, meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan yang bersangkutan, menderita sakit berkepanjangan, merangkap jabatan dan berakhirnya masa bhakti.

Yang jelas tindakan pencopotan atas Jaksa Agung dan menteri agak berbeda karena sampai sekarang masih digarap syarat-syarat pemberhentian seorang menteri. Sedangkan syarat-syarat penggantian Jaksa Agung sudah ada undang- undangnya.

Tapi bagaimanapun sikap Presiden Yudhoyono yang makin “PD” dalam menyusun dan menetapkan pembantunya merupakan suatu kemajuan dan memang demikianlah seharusnya. Sebab kalau tidak, dalam arti terlalu didikte oleh kompromi politik berarti kurang menyadari hakikat yang sangat mendasar hasil amendemen UUD 1945.

Dikatakan demikian kalau sebelum amendemen, presiden dipilih oleh MPR, tapi kini dipilih langsung oleh rakyat. Dengan perubahan yang sangat mendasar itu, kedudukan presiden terpilih oleh pemilu langsung oleh rakyat sangat kuat dan karenanya tidak perlu takut akan tekanan kekuatan partai politik sekalipun harus mendengar serta berupaya mengaktualisasi pemikiran dan pendapat kekuatan politik umumnya dan legislatif khususnya.

Selain presiden dipilih langsung oleh rakyat, ditambah pemerintahan kita menganut sistem kabinet presidensial, pernyataan Presiden Yudhoyono yang mengatakan tidak ada tekanan dan atau kompromi politik dalam penyusunan KIB jilid dua ini merupakan catatan khusus kita dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya. Sebab yang menjadi pertanyaan dalam setiap perombakan personalia kabinet adalah, “reshuffle untuk siapa?” Pertanyaan ini timbul karena sejak dulu justru kompromi politik itulah yang terlalu menonjol, bukan visi dan misi yang harus dilaksanakan presiden sesuai isi kampanyenya pada pemilu.

Birokrasi

Pertanyaan, “reshuffle untuk siapa” di tengah kemelut yang berkepanjangan di hampir semua bidang kehidupan yang menimpa bangsa ini sampai sekarang, menjadi sangat relevan. Karena sekalipun kabinet dirombak, menteri gonta-ganti, termasuk merekrut tenaga profesional, semua itu belum menjadi jaminan bagi peningkatan kinerja kabinet.

Bisa saja menteri “pergi dan datang” tapi birokrasi bersifat tetap. Justru berdasarkan pengamatan selama ini birokrasi pemerintahan kita belum tersentuh jiwa dan semangat reformasi. Birokrasi kita masih tetap seperti yang sebelumnya. Belum ada perubahan, termasuk masih menganut paradigma lama “asal bapak senang (ABS)”.

Dalam kaitan ini kita teringat akan pernyataan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mengatakan, pihaknya hanya bisa “memegang” menteri. Jajaran di bawah menteri sama sekali tidak bisa “dipegang”. Berangkat dari pengalaman mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini, betapa pun para menteri diganti dan dirotasi termasuk merekrut para tenaga profesional, tapi selama birokrasi belum tersentuh reformasi, praktis tidak akan menghasilkan apa-apa.

Pengalaman banyak pihak mengatakan, bisa saja presiden memberi komitmen akan sesuatu yang kemudian dijabarkan oleh menteri, namun sering terjadi tidak ada yang mengetahui bagaimana kelanjutan komitmen yang diberikan presiden sebelumnya.

Presiden sendiri jelas tidak mungkin lagi mengecek bagaimana nasib komitmen yang diberikan. Demikian juga menteri yang telah memerintahkan jajaran di bawahnya untuk melaksanakan arahan presiden, namun tidak punya cara efektif untuk menelusuri bagaimana kelanjutan arahan yang diberikan lebih-lebih karena kesibukan yang dihadapi sebagai pembantu presiden. Jadi ada semacam tembok yang kuat yang memagari birokrasi, sehingga menteri dan presiden sekalipun tidak mampu menerobosnya.

Karena itu, dengan reshuffle jilid dua ini, pertanyaan “reshuffle” untuk siapa?” sangat relevan. Dan berdasarkan pengamatan selama ini, kesibukan dan intensitas perhatian serta kepedulian hanya menjelang reshuffle. Setelah itu apa yang diperdebatkan dan digagaskan berkenaan reshuffle sebelumnya hilang begitu saja ditelan berjalannya waktu, alias “hangat-hangat tahi ayam”. Kalau demikian halnya, reshuffle bukan untuk rakyat melainkan untuk percaturan dan penyusunan kekuatan politik!

Penulis adalah seorang wartawan, pengamat hukum dan sistem pemerintahan

Last modified: 9/5/07


 

Aral dalam UUPM

Oleh Luky Djani dan Gatot Soepriyanto

Setelah bercokol lebih dari tiga dasawarsa, UU Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri (UU PMA No 1 Tahun 1967dan UU PMDN No 6 Tahun 1968) akhirnya diganti dengan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) yang baru, akhir Maret lalu. Menilik isi UUPM itu, setidaknya ada tiga catatan yang penting dikaji agar dinamika usaha dan perekonomian tidak terjerembab ke dalam berbagai masalah, yang bukan tidak mungkin justru menghambat investasi dan menumpulkan perekonomian. Tiga poin tersebut adalah pungli dan perizinan usaha, transfer pricing, dan terakhir money laundering.

Undang-undang baru mengisyaratkan percepatan dan kemudahan dalam pengurusan izin usaha melalui mekanisme satu pintu (Pasal 25 ayat 5). Upaya itu ditujukan untuk memotong bureaucratic red tape. Sebelumnya terdapat 12 prosedur, dan dibutuhkan waktu sampai 97 hari dalam pengurusan perizinan.

Penelitian Bank Dunia tiga tahun terakhir menunjukkan Indo- nesia jauh tertinggal dari negara-negara kompetitor dalam penciptaan iklim investasi yang sejuk. Perizinan usaha di Indonesia adalah yang terumit dari aspek prosedural, terlama waktu pengurusannya, dan termahal dalam biaya. Jangan heran jika banyak investor lebih memilih negara-negara tetangga yang lebih ringkas dan mudah proses perizinannya, selain memiliki daya tarik buruh murah dan aturan -semisal perburuhan dan lingkungan- yang longgar (lihat tabel).

Penelitian “Doing Business” dengan gamblang menunjukkan Thailand, ditilik dari prosedur perizinan, menerapkan prosedur teringkas, hanya delapan tahapan. Pun untuk ongkos memulai usaha dibandingkan dengan pendapatan per kapita penduduk, Negara Gajah Putih tersebut adalah yang termurah, hanya 5,8 persen. Dari sisi waktu, Malaysia mengungguli dengan rentang terpendek 30 hari. Dari tabel di atas, Tiongkok paling getol dalam mereformasi perizinan selama tiga tahun belakangan.

Laporan Bank Dunia memang tidak memotret “jalur khusus” dalam pengurusan perizinan usaha. Dengan “pelicin”, segenap prosedur dan waktu akan dipersingkat, tentunya ongkos pengurusan menjadi lebih mahal. Adanya invisible hand dalam memperlancar perizinan sering kali dikeluhkan oleh usahawan karena tiadanya kepastian perizinan dan menambah beban biaya. Hambatan di awal investasi sering membuat frustrasi pelaku bisnis dan ujung-ujungnya mereka enggan berinvestasi di Indonesia. Akankah dengan UUPM ini momok di awal investasi bisa diatasi? Mari kita tunggu realitanya di lapangan.

“Money Laundering”

UUPM tidak secara seksama menyaring praktik pencucian uang (money laundering). Alih-alih, investor diminta bertanggung jawab atas modal yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 16), tanpa adanya mekanisme monitoring dan pencegahan. Padahal, praktik ini dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara seperti fluktuasi permintaan uang, fluktuasi aliran keluar masuk modal dan meningkatkan volatilitas suku bunga serta nilai tukar uang (Camdessus, 1998). Terlebih, praktik pencucian uang juga mendistorsi ranah politik dan pemerintahan karena uang haram tersebut dapat digunakan untuk menyuap pejabat.

Pasal 8 ayat 3 menyebutkan “penanam modal diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing…”, terhadap antara lain dana modal, dana pembayaran pinjaman, royalti, hasil penjualan atau likuidiasi penanaman modal serta kompensasi atas kerugian dan pengambilalihan.

Kemudahan perpindahan kapital sejatinya bertujuan memudahkan investor dalam memobilisasi dananya dari dan ke Indonesia. Namun demikian, patut dicermati pula, kemudahan tersebut juga membuka potensi masuknya dana-dana haram hasil kejahatan dan bisnis ilegal dalam sistem keuangan Indonesia. Apalagi sampai saat ini Indonesia belum memiliki aturan mengenai transfer dana secara elektronik, yang dapat mengatur tata cara perizinan, penyelenggaraan transfer, serta sanksi transaksi cybercash tersebut.

Mendesak kebutuhan untuk merancang jaring pengaman agar kemudahan berinvestasi tidak dijadikan peluang guna mencuci dana- dana ilegal. Kita bisa mencontoh beberapa negara yang telah memiliki daftar sektor investasi yang rentan terhadap praktik money laundering, transfer dari negara dan lembaga penyedia jasa keuangan yang patut dicurigai, serta daftar hitam individu maupun kelompok usaha tertentu. BKPM harus melaporkan segenap data investasi kepada PPATK agar dapat diperiksa lebih lanjut, apakah aktivitas tersebut termasuk kategori transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction report).

Minimalisasi Pajak

Salah satu praktik nakal yang kerap dilakukan investor asing melalui perusahaan multinasionalnya adalah minimalisasi pembayaran pajak via transfer pricing. Transfer pricing merujuk pada tindakan mengalokasikan laba dari entitas perusahaan di satu negara ke entitas perusahaan di negara yang lain, dalam satu grup perusahaan, dengan tujuan meminimalisir bahkan menghindari pajak.

Dengan memindahkan laba bahkan sampai merugi dalam catatan pembukuan keuangan perusahaan, secara otomatis entitas usaha tersebut tidak dapat dikenakan pajak. Sungguh aneh jika ada perusahaan yang pesat perkembangan usahanya akan tetapi menyatakan rugi bertahun-tahun dan tidak bisa bayar pajak.

Praktik transfer pricing banyak terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Semisal, perusahaan garmen yang membuat pakaian jadi di Indonesia, kemudian diekspor ke perusahaan yang masih satu grup di luar negeri. Sementara, bahan baku pembuat pakaian jadi diimpor dari perusahaan satu grupnya di mancanegara. Selanjutnya, harga beli bahan baku dan harga jual pakaian jadi tersebut direkayasa agar laba perusahaan menjadi minimal sehingga minim pembayaran pajaknya.

Praktik transfer pricing sangatlah kompleks karena dalam banyak kasus bukti dokumen transaksinya ada di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga menyulitkan aparat pajak melakukan koreksi. Tambahan lagi, tidak adanya data perilaku biaya normal untuk mayoritas industri di Indonesia, membuat praktik transfer pricing makin sulit dideteksi.

Dengan adanya keterbukaan terhadap informasi keuangan dan basis data biaya ekspor dan impor sesuai pasar, pemerintah dapat mengambil tindakan pencegahan atas praktik transfer pricing, antara lain lewat penggunaan single document system untuk perpindahan barang antarnegara. Selain itu, perlu dipasang rambu-rambu khusus antipenghindaran pajak, di mana Dirjen Pajak memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penghasilan kena pajak secara wajar dan lazim tanpa terpengaruh adanya praktik transfer pricing.

Keinginan menggebu untuk menarik investasi sepatutnya diimbangi dengan tindakan preventif guna mencegah hambatan yang bukan tidak mungkin malah mencederai perekonomian negara. Jaring pengawasan atas manipulasi usaha dan pencucian uang digelar guna mencegah manipulasi dan masuknya uang haram. Perbaikan layanan perizinan adalah hal mutlak selain pemberantasan korupsi yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Luky Djani adalah peneliti ICW; Gatot Soepriyanto adalah peneliti yang se dang menempuh pendidikan Master di Graduate School of Business, Monash University, Australia

Last modified: 10/5/07


 

Meroketnya Harga Minyak Goreng

Oleh Rahmat Pramulya

Beberapa pekan terakhir ini harga minyak goreng melonjak drastis. Hari-hari ini, harga minyak berada pada kisaran Rp 8.000 – Rp 8.800 per kilogram, dari biasanya Rp 5.500 – Rp 6.000 per kilogram. Kenaikan itu merata di seluruh Indonesia. Bagaimanapun minyak goreng sudah menjadi barang semi-wajib bagi kebutuhan rumah tangga.

Kenaikan harga itu sendiri konon dipicu naiknya harga minyak sawit mentah (CPO-crude palm oil) di pasar internasional. Lonjakan harga CPO dunia saat ini menembus 700 dolar AS per ton atau naik 35 persen dibanding tahun lalu sekitar 400 dolar AS per ton. Pada kondisi seperti itu harga CPO di dalam negeri pun ikut naik, pada gilirannya harga minyak goreng pun terkerek.

Seiring meningkatnya harga CPO di pasar internasional, belakangan ini industri CPO lebih memprioritaskan ekspor dibanding pasokan untuk industri hilir CPO di dalam negeri, sehingga menimbulkan kelangkaan. Tidak hanya itu, kenaikan harga CPO di pasar internasional ternyata banyak menimbulkan spekulasi di kalangan pengusaha CPO di dalam negeri yang kemudian tak enggan bekerja sama dengan mediator-mediator asing. Akibatnya harga minyak goreng dan produk turunan CPO lainnya terus meningkat.

Langkah Solutif?

Memang pemerintah telah mengeluarkan ultimatum kepada produsen minyak goreng dalam negeri, di antaranya dengan mengimbau produsen memasok ke pasar dalam negeri minimal 100.000 ton dengan margin harga yang ditekan lebih rendah dibandingkan harga di pasaran internasional. Jika pasokan masuk ke pasar, harga minyak goreng curah diharapkan bisa turun ke kisaran harga ideal. Pemerintah menetapkan tenggat waktu hingga 31 Mei 2007 untuk mencapai tingkat harga ideal tersebut. Jika tidak tercapai, pemerintah memberlakukan kenaikan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah untuk mengendalikan ekspor dan meningkatkan pasokan ke dalam negeri.

Jika ditelisik, ketiga pabrik CPO terbesar di Sumut, yakni PT Karya Prajona Nelayan (KPN/Wilmar Group), PT Musim Mas, dan PT Permata Hijau Sawit selama ini menguasai 65 persen ekspor CPO Indonesia. Selama ini kebutuhan CPO di dalam negeri hanya sekitar 300.000 ton per bulan atau jauh dibanding ekspor yang mencapai 3 juta ton per bulan atau hanya 10 persennya. Ringan sebetulnya bagi pemain-pemain besar CPO itu menyisihkan pasokannya untuk kebutuhan industri di dalam negeri. Dalam hitungan hari, mereka bisa mengalihkan alokasi produksi CPO-nya ke dalam negeri.

Yang menjadi pertanyaan kemudian, cukupkah langkah pemerintah/regulator yang sementara hanya memantau realisasi komitmen pengusaha untuk mengamankan pasokan minyak goreng dalam negeri, atau kalaupun dengan langkah operasi pasar (OP) pun belum tentu pasokan ke dalam negeri bisa dijamin dan harga bisa ditekan? Pun rencana berikutnya memberlakukan kenaikan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah, betulkah itu langkah solutif?

Perlu diingat komoditi CPO sepanjang sejarahnya banyak mengalami distorsi pasar cukup parah dari hulu sampai hilir. Di sektor hulu terdapat disinsentif berupa pajak ekspor yang sedikit banyak memengaruhi kegairahan petani/ pekebun kelapa sawit dalam meningkatkan produksi dan produktivitasnya.

Strategi penerapan pajak ekspor terhadap CPO dan produk turunannya memang merupakan agenda rutin pemerintah Indonesia sejak 1980-an. Konon, kebijakan itu diambil untuk menjaga stabilitas harga produk hilir minyak goreng. Namun, lupakah pemerintah pasar minyak goreng mempunyai struktur sangat monopolis?

Pergerakan harga eceran tidak ditentukan mekanisme pasar persaingan sempurna, melainkan oleh kekuatan dan penguasaan pangsa pasar dan pangsa distribusi serta faktor psikologis, berupa kepanikan konsumen. Sementara kita ketahui di sektor hilir, industri olein dan minyak goreng hanya dikuasai satu atau dua perusahaan/konglomerat besar dengan penguasaan pangsa pasar sangat besar pula.

Ironisnya lagi, dengan harga tingkat petani cenderung menurun, makin banyak produsen CPO termasuk petani kecil peserta plasma dalam pola perkebunan inti-rakyat (PIR) yang tentu saja tidak memiliki pabrik minyak goreng namun malah menyubsidi secara langsung industri minyak goreng yang kebanyakan dikuasai pemodal kuat dan konglomerat. Kebijakan menaikkan pungutan ekspor atau menetapkan kuota ekspor minyak sawit mentah untuk mendukung industri hilir ini bagai pisau bermata dua. Untuk itu harus ada keputusan lebih bijak agar sektor hulu dan hilir bisa hidup bersama.

Imbas Pengembangan BBN

Keputusan pemerintah mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) sebagai alternatif bahan bakar minyak (BBM) memberi peluang besar bagi industri kelapa sawit lebih berkembang. Hal ini diperkuat dengan seruan Presiden Yudhoyono agar potensi BBN segera dioptimalkan untuk kemandirian energi bangsa. Pemerintah menargetkan pada 2010 kebutuhan bahan bakar nasional dipasok dengan BBN, antara lain yang berbasis minyak sawit atau biodiesel.

Kebijakan itu disambut positif banyak kalangan. Beberapa waktu lalu telah ditandatangani 60 kesepakatan bersama berbagai pihak, ya- itu 14 PMA dan 26 PMDN. Nilai proyek pengembangan BBN yang disepakati berkisar 9 – 10 miliar dolar AS. Sektor perbankan tak mau ketinggalan, menyediakan plafon kredit sedikitnya Rp 34 triliun. Proyek itu tentu akan semakin menggairahkan industri hilir nasional. Pemerintah pun dapat memetik hasilnya. Jika terealisasi, diperkirakan dapat menyerap 3,5 juta pekerja.

Namun, tak bisa dimungkiri, muncul kekhawatiran pengembangan biodiesel sebagai salah satu upaya mendorong industri hilir minyak sawit tumbuh berdampak pada kekurangan bahan baku. Tingginya permintaan CPO dunia menyebabkan harga meroket. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran program biodiesel kesulitan bahan baku. Karena sedikitnya 52 persen CPO produksi nasional diekspor. Sementara konsumsi CPO di dalam negeri adalah untuk minyak goreng 37 persen, minyak goreng 3 persen, sabun 3 persen, dan oleochemical 5 persen.

Dari sisi volume, industri hilir minyak sawit nasional baru menyerap sekitar 4 juta ton CPO. Kenyataan itu menyebabkan produsen CPO lebih banyak mengekspor setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Total kebutuhan CPO dunia mencapai 32,7 juta ton per tahun. Indonesia menguasai 37 persen pangsa pasar dan Malaysia 42 persen. Penyerapan peningkatan itu sangat wajar karena dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan konsumsi minyak sawit berkisar 8-9 persen per tahun. Tren permintaan CPO terus naik seiring meningkatnya kebutuhan biofuel sebagai alternatif pengganti minyak mentah yang harganya tertahan di level tinggi.

Langkah mendesak yang harus dilakukan adalah memetakan alokasi kebutuhan CPO dalam mendukung pertumbuhan industri hilir minyak sawit. Salah satunya, memastikan terpenuhinya bahan baku yang dibutuhkan untuk biodiesel. Pemetaan itu penting untuk menghindari kekisruhan atau semacam crowding out dalam alokasi penggunaan kelapa sawit, antara kebutuhan ekspor, konsumsi (minyak goreng), serta kebutuhan industri hilir lainnya. Pada proyek industrialisasi BBN, pemerintah juga jangan sampai merugikan sektor lain yang bisa merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk itu, pemerintah perlu mendorong kelancaran perluasan lahan sawit. Berdasarkan data, saat ini luas lahan sawit mencapai 5,6 juta hektare di 19 provinsi. Potensi lahan yang masih tersedia diperkirakan 26 juta hektare. Pemerintah juga harus mendorong industri hilir tumbuh optimal bersama-sama perbaikan infrastruktur. Pengembangan kawasan industri minyak sawit yang terintegrasi juga harus dibangun untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB); Anggota Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi)

Last modified: 11/5/07


 

Menyoal Pinjaman Luar Negeri

RP Borrong

Beberapa hari lalu marak lagi pemberitaan tentang pinjaman luar negeri. Pada Jumat, 27 April 2007, Suara Pembaruan menurunkan berita tentang permintaan Masyarakat Perhutanan Indonesia agar pinjaman luar negeri kepada swasta tidak dibatasi. Alasan yang dikemukakan pengusaha sektor kehutanan cukup sulit mendapatkan pinjaman dari bank dalam negeri.

Permintaan itu menarik dicermati. Pertama, karena pinjaman luar negeri alias utang luar negeri pernah memerosotkan perekonomian pada 1990-an dan hingga kini belum pulih benar. Kita tahu, krisis ekonomi tahun 1997 terutama terkait dengan pinjaman pihak swasta. Pinjaman itu melibatkan beberapa pengusaha saja, tetapi akibatnya seluruh rakyat menanggungnya.

Kedua, permintaan dibukanya keran pinjaman luar negeri datang dari Masyarakat Perhutanan Indonesia. Penulis hanya mengkhawatirkan pinjaman itu dikucurkan tanpa batas sehingga terdapat modal berlipat ganda yang akan digunakan mengelola, termasuk mengeksploitasi hutan, yang sangat berbahaya bagi masa depan lingkungan hidup.

Kebisaan meminjam adalah salah satu kebiasaan kontraproduktif karena tidak mendorong etos kerja. Dua etos yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia usaha, menjadi lemah karena kebiasaan meminjam atau mengutang.

Pertama, rajin bekerja. Orang yang suka mengutang tidak memiliki cukup waktu berinovasi sebab mengutang merupakan cara memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, etos kerjanya rendah, tidak terpacu, dan cenderung tidak bertanggung jawab. Buktinya banyak pengusaha yang kreditnya macet, melarikan diri ke luar negeri. Kedua, orang yang suka meminjam atau mengutang cenderung boros, karena tidak merasa uang yang sedang dibelanjakannya hasil keringatnya sendiri.

Bertolak dari nilai tersebut, kebiasaan mengutang tidak disarankan sebagai cara untuk mengembangkan hidup, walaupun dalam dunia kapitalistik sekarang ini pinjam-meminjam menjadi mode.

Ketergantungan

Kebiasaan meminjam biasanya dimanfaatkan oleh orang bermodal untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Cara itu yang menjadi salah satu ciri ekonomi kapitalistik yang memang salah satu tujuannya melipatgandakan modal.

Negara-negara yang disebut donor menyediakan modal yang notabene hasil perdagangan yang tidak adil. Modal dipinjamkan kepada negara-negara miskin, termasuk Indonesia, untuk mengeksploita- si sumber daya alamnya, dengan menghargai bahan-bahan baku atau bahan mentah serendah mung-kin, mengenakan bunga pinjaman yang besar, me- ngakibatkan si peminjam tidak mampu mengembalikan utangnya dan bergantung kepada negara donor.

Akibat lainnya, pengusaha terpaksa menempuh jalan tidak terpuji. Mereka melakukan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, atau meminjam lagi dari sumber lain untuk mencoba menutupi utangnya.

Pinjam-meminjam adalah ekonomi kapitalistik yang tidak mencerminkan keadilan. Yang diutamakan bukanlah nilai-nilai moral seperti keadilan dan solidaritas, melainkan keuntungan dan egoisme. Pemodal kapitalistik berperilaku seperti pengijon. Praktik seperti itu diperparah ulah si pengutang yang kadang kala tidak menggunakan pinjamannya untuk tujuan produktif, tetapi untuk tujuan konsumtif. Lebih celaka lagi jika yang mengurusi utang kaum elite yang suka korupsi.

Kecenderungan itu menyebabkan utang sulit dibayar dan bagi rakyat ibarat “sudah jatuh tertimpa tangga”. Tangga adalah sarana untuk maju. Birokrat, elite, dan pengusaha adalah tumpuan harapan rakyat. Penguasa dan pengusaha adalah “tangga” menuju masa depan. Tetapi dalam soal utang luar negeri, penguasa dan pengusaha malah sering menindih rakyatnya sendiri untuk membayar utang- utang yang mereka ambil dari luar negeri.

Bisnis pinjam-meminjam harus disadari kadang kala diwarnai praktik ketidakadilan dan eksploitasi tak bermoral bagi sesama.

Selain itu, bisnis pinjam-meminjam juga kadang kala menjadi ajang korupsi dan kolusi peminjam dan pemberi pinjaman. Biasanya negara pemberi utang akan melakukan berbagai negosiasi, menggariskan sejumlah syarat yang harus ditaati dan langkah yang harus ditempuh baru mengucurkan utang. Tidak jarang dalam negosiasi itu ada unsur korupsi dan kolusi antara negara pemberi utang dengan elite lokal. Ujung-ujungnya rakyat miskin yang menanggung akibatnya.

Utang juga sering mengeksploitasi sumber daya alam negara miskin. Utang harus dibayar dengan beban bunga. Satu-satunya yang diandalkan untuk memenuhi semua tuntutan dan syarat tidak adil itu adalah mengeksploita- si sumber daya alam.

Bisnis pinjaman penuh manipulasi perdagangan tidak adil dan tidak seimbang sebagai akibat kebijakan yang dipaksakan negara kaya kepada negara miskin. Dengan berlindung di balik IMF, World Bank, WTO, dan lembaga internasional lainnya, negara-negara kaya pemberi utang mempraktikkan penjajahan dan perbudakan baru. Bahkan praktik utang-mengutang itu adalah wujud yang paling jelas dari praktik neokolonialisme dan neoimperialisme melalui jalur ekonomi, perdagangan, dan moneter.

Lingkaran Setan

“Must we starve our children to pay our debts?” Demikian kata Julius Nyerere. Utang suatu negara merupakan lingkaran setan, sarang laba-laba, atau perangkap bagi rakyat miskin. Yang meminjam orang kaya, baik pemerintah maupun swasta, tetapi rakyat ikut menanggung akibatnya.

Rakyat kecil terpaksa berutang karena miskin. Penguasa mengutang karena tidak punya dana untuk melaksanakan proyek pembangunan. Pengusaha mengambil utang untuk membiayai usahanya. Karena itu logika utang-piutang berlaku sama baik pada skala lokal, nasional, internasional. Si pengutang menjadi orang jajahan yang dikuasai, didikte, direndahkan martabatnya oleh pemberi utang.

Pinjaman atau utang menjadi lingkaran setan karena dua perilaku yang disebutkan di atas, yaitu dikorupsi dan digunakan membiayai kegiatan konsumtif. Kalau sekarang ini baik pemerintah maupun kalangan pengusaha swasta meminta agar pinjaman dari luar negeri dibuka seluas-luasnya, artinya kita sedang menghadapi perangkap yang harus disiasati atau disikapi agar tidak menjadi beban baru. Meminjam dari luar negeri mungkin dapat dilakukan kalau kebiasaan korupsi di antara pejabat negara dan pengusaha sudah dibersihkan. Kalau tidak, meminjam dana dari luar negeri sama artinya dengan membuat perangkap baru.

Sudah waktunya pengusaha Indonesia bangkit dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Per- tama, dengan berusaha sesuai hukum etos bisnis yaitu bekerja keras dan berhemat. Bekerja keras artinya tidak mengandalkan fasilitas, termasuk fasilitas kredit. Berhemat artinya tidak suka berfoya-foya karena dana yang dikelola adalah dana dari masyarakat baik dalam bentuk pajak maupun belanja masyarakat sebagai konsumen.

Kritik Wapres baru-baru terhadap kemewahan kantor dan fasilitas bank-bank di Indonesia adalah salah satu contoh pengusaha kita masih berusaha dengan pola “lebih besar pasak daripada tiang”. Pemborosan itu bisa dilihat dalam banyak segi, misalnya pembelian fasilitas yang mungkin tidak dibutuhkan dan diingini karena gengsi.

Kedua, memiliki kewibawaan pada negara asing dengan memproduksi barang-barang yang bersaing dalam pasar internasional. Hal itu bisa dilakukan kalau orang berusaha bukan karena ada fasilitas tetapi karena memiliki integritas dan karena itu berjuang untuk menghasilkan yang terbaik.

Ketiga, memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam Indonesia yang melimpah menjadi barang yang dibutuhkan rakyat. Mengapa rakyat harus terus membeli barang-barang impor yang mahal kalau pengusaha bisa menyediakan kebutuhan rakyat?

Sebelum pemerintah memutuskan membuka lagi keran pinjaman atau utang dari luar negeri, baiklah bertanya seperti Julius Nyerere: “Must we starve our children to pay our debts?” Haruskah membebani kemiskinan kepada anak-anak kita dengan membayar utang-utang kita? Haruskah menghabiskan sumber daya alam hanya untuk membayar utang yang terus-menerus tertimbun?

Dalam Alkitab kita juga diingatkan:“Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapa pun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi” (Roma 13:8-a). Baiklah pemerintah dan pengusaha Indonesia mengkonsentrasikan pembangunan dan usaha-usaha yang memberdayakan rakyat untuk mampu menggali kekayaan sendiri menjadi modal membangun ekonomi yang tangguh. Dengan demikian kita bisa mewariskan Tanah Air yang masih terus melimpah.

Penulis adalah rohaniwan dan pengamat masalah sosial

Last modified: 12/5/07


 

Kedemokrasian UUD Negara

Oleh Daoed Joesoef

Perdebatan tentang UUD 1945 antara yang bertekad mengubah dan yang berikrar mempertahankan keasliannya, cukup emosional. Nada tekad perubahan begitu nyaring hingga menguasai suasana kehidupan politik. Yang melawan berisiko menjadi salah tingkah. Yang mengabaikan berarti menerima begitu saja visi sempit yang terselubung di balik rona amendemen yang memesona. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali memikirkannya.

UUD 1945 dalam dirinya merupakan suatu kontrak sosio-politik yang mengikat setiap dan semua warga Indonesia. Maka sebagai suatu konsep kehidupan bersama ia seharusnya sekaligus correct dan applicable. Yang mengilhami penyusunan UUD itu sebagai keseluruhan adalah idealisme kebangsaan. Nasionalisme memang menjiwai rata-rata patriot Indonesia ketika itu. Tidak sedikit di antara mereka berjuang merintis kemerdekaan Tanah Air sejak remaja.

Semasa revolusi fisik UUD 1945 memang ternyata correct dan applicable. Ia correct berhubung “it is logically derived from its basic assumption“, yaitu idealisme kebangsaan. Ia juga applicable karena asumsi dasarnya itu sesuai kondisi yang berlaku, yaitu nasionalisme revolusioner yang relatif merata di tengah masyarakat.

Nasionalisme ini bukan sentimen yang lahir spontan dari rakyat. Ia suatu invensi intelektual dari pejuang terpelajar yang mengobarkannya di kalangan mereka sambil menyampaikan memoir tentang kelaliman penjajah dan membangkitkan semangat patriotisme guna memerdekakan bangsa dari cengkeraman kolonialisme.

Para founding fathers and mothers negara-bangsa kita bukan tidak demokrat. Namun, mereka menyadari prioritas perjuangan. Kita baru bisa menegakkan demokrasi setelah mampu membangun suatu negara yang merdeka dan ini dapat terwujud hanya bila kita sanggup mengalahkan Belanda, now or never.

Maka kepedulian utama ketika itu adalah menegakkan kedaulatan nasional dengan jalan menciptakan suatu rezim yang representatif dalam usaha memenangkan perang kemerdekaan. Berarti harus ada suatu sentralisasi kekuasaan, pemerintahan yang inspiratif dan tangguh demi mengalahkan rezim kolonial yang memiliki peralatan perang modern relatif lengkap. Jadi pelopor kemerdekaan kita membina diri masing-masing menjadi republiken militan.

Walaupun begitu di tengah- tengah praktik komunikasi yang penuh hambatan teknis dan geografis, mereka tidak lupa menciptakan suatu lembaga politik (18 Agustus 1945), bersamaan dengan pengesahan UUD 1945, yang disebut Komite Nasional Indonesia (KNI) baik di pusat maupun di daerah. Yang di pusat, KNIP, kemudian mendapat kekuasaan legislatif dan ikut menentukan GBHN (16 Oktober 1945). Dan sejak itu KNIP terbukti berfungsi efektif sebagai DPR atau parlemen dari Republik Indonesia, Negara Kesatuan Nasional.

Kepedulian Berbeda

Tokoh-tokoh reformasi sekarang punya kepedulian berbeda. Mereka ingin menciptakan representative government yang mengurus suatu bangsa yang sudah merdeka tapi belum sepenuhnya demokratis. Maka idealisme mereka langsung mengacu pada penegakan kedaulatan rakyat mengingat rezim representatif bawaan UUD 1945 dianggap tidak berkembang ke arah pemerintahan kerakyatan oleh rakyat itu sendiri.

Kebetulan di kalangan rakyat biasa sudah ada gambaran demokrasi walaupun belum sejelas yang dimiliki publik yang terpelajar. Jadi UUD 1945 tidak lagi correct dan applicable dalam perspektif gerakan aspirasi reformasi.

Namun para reformis tidak perlu menuduh ide kembali ke UUD 1945 bisa jadi cuma pintu masuk mencapai agenda tersembunyi lain. Tuduhan serupa kiranya berlaku bagi mereka sendiri. Bayangkan, belum tiga tahun berjalan sudah melakukan empat kali perubahan UUD dan kini malah “dirasa” perlu mengadakan amendemen kelima!

Mengapa dan untuk apa? Bukankah sudah menjamur korupsi di kelas politik di mana politikus bisa menjadi “raja-raja kecil” berkat dalih-dalih muluk: demi desentralisasi pemerintahan/kekuasaan, aspirasi demokrasi daerah, checks and balances, dan lain-lain? Jadi perwujudan “integrisme uang” di balik topeng demokrasi.

Daripada memperdebatkan keabsahan semua amandemen yang telah dibuat, yang berisiko tergelincir dari pusaran juristerij tak berkesudahan, lebih urgen mempermasalahkan kedemokrasian cara/prosedur pembuatan amendemen tersebut. Orang yang berpretensi demokrat sudah sepantasnya bekerja secara demokratis.

Lembaga politik khusus yang dipercayakan mengurus perumusan UUD negara di suatu negara demokratis adalah “konstituante”. Sebagian terbesar dari tokoh yang telah “berkeringat” membuat amandemen UUD 1945 memang merupakan legislator karena tergolong anggota badan legislatif (DPR, MPR, DPD). Namun, mereka tidak pernah di- pilih secara eksplisit oleh rakyat untuk khusus menangani penyempurnaan UUD negara.

Selain itu kerja mereka ternyata cukup slordig, berkali-kali mengadakan perubahan dalam waktu relatif singkat. Sampai Ketua Mahkamah Konstitusi perlu berkomentar seharusnya sebelum perubahan UUD 1945 disahkan ada tim yang memeriksa lagi perubahan-perubahan tersebut.

Memang tidak ada satu pun (amendemen) konstitusi di dunia yang sempurna. Namun bukan berarti pembuat amendemen UUD 1945 boleh bekerja serampangan. Ada baiknya merenungkan perkembangan metamorfosis dari demokrasi selama ini dan, dengan sendirinya, dari asas-asas tentang representative government agar menghasilkan suatu konstitusi komprehensif hingga tetap correct dan applicable relatif lama. Bukankah “to govern is to foresee“?

Bentuk dan Perubahan

Demokrasi representatif memang berubah-ubah. Abad XIX adalah era “parlementarisme”. Bagian pertama abad XX merupakan era “kepartaian”. Kini kemanusiaan yang beradab memasuki era “demokrasi publik”. Konfigurasi politik yang ketiga ini telah mentransformasikan cara memilih pemerintah/penguasa dan, dari situ, hubungan mereka dengan yang diperintah (rakyat). Di sini sang “pemimpin” meminta kepada pemilihnya mempercayakan kepada pribadinya mengurus hal-hal yang tidak terduga, bukan memberikan kepada mereka program aksi yang terperinci.

Jadi dia lebih banyak merupakan figur mediator ketimbang tokoh militan dari citra pemimpin di kedua era demokrasi sebelumnya. Karena menjauh timbul kesan dia berusaha mengelakkan pengawasan dari pemilihnya. Jarak antara rakyat dan elitenya inilah yang kiranya menjadi sebab dari gejala krisis representasi politik.

Representative government (regime) sejak semula berupa suatu pemerintahan dari elite yang berbeda dengan massa penduduk dari sudut status sosialnya, cara hidupnya, dan budayanya. Walaupun sejarah mencatat berbagai bentuk dan perubahan, selalu tampil empat konstan.

Pertama, pemilihan tokoh-tokoh yang memerintah. Kedua, kemandirian relatif mereka terhadap (massa) yang diperintah. Ketiga, kebebasan opini publik. Keempat, jalannya perdebatan.

Dewasa ini pemilihan tokoh tidak lagi ditandai oleh suatu jurang primordial tetapi berbagai jurang, yang memungkinkan aneka conditional sharing dari elektorat. Kemandirian tokoh diperkuat kenyataan semakin mengambangnya gambaran dari janji-janji elektoral. Kebebasan opini menampilkan otonomi yang kian besar dari elektorat terhadap preferensi partisan. Perdebatan yang menjadi semakin bersifat publik memberikan peran yang penting kepada pemilih yang mengambang dan yang well informed.

Keadaan tersebut tadi terjadi dalam bingkai era ketiga dari demokrasi representatif, disebut “demokrasi publik”. Adakalanya ia dijuluki “demokrasi opini” bila dikaitkan dengan tuduhan adanya kediktatoran media dan jajak pendapat. Jika benar pemilih lebih dipengaruhi imaji ketimbang ide, imaji tersebut sebenarnya tidak tanpa isi politik. Sedangkan jajak pendapat, yang hanya berupa saluran ekspresi opini, paling sedikit berguna dalam penyampaian suara dari the less engaged citizens. Maka ia turut berkontribusi dalam rekonstruksi kaitan sosial dan membuka suatu ruang kolektif.

Yang relatif baru dalam hal ini, bahwa berbagai fungsi demokrasi akan membaur dalam suatu ruang publik. Dalam skema klasik ditetapkan eksekutif memutuskan, legislatif membahas, yudikatif menghakimi, dan media massa menjamin peredaran opini.

Dewasa ini keempat kekuasaan tadi sudah semakin erat dalam hidup berdampingan dan berkarya. Bahkan eksekutif sulit menghindari kecenderungan ini sejak pengertian “rahasia” kehilangan pamornya. Berarti, setiap jenis kekuasaan tadi mencampuri urusan khas otoritas lainnya. Maka hal tersebut sebaiknya tidak ditanggapi secara terpisah dalam batas normatif masing-masing, tetapi dihargai kemampuannya menyemarakkan kehidupan demokratis secara bahu membahu.

Akhirnya perlu pula diperhatikan kenyataan pahit sebagian terbesar rakyat kita masih terbatas pada peran “penonton”. Agar mereka bisa menjadi “aktor” di pentas politik sudah saatnya dipikirkan era keempat dari demokrasi representatif melalui penyempurnaan UUD negara yang sedang diupayakan. Usaha ampuh yang diusahakan oleh masyarakat Barat ke arah tujuan itu adalah membangun civil society. Secara konseptual ia tidak identik dengan “masyarakat madani” yang sering kita sebut.

Penulis adalah alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon – Sorbonne, Paris I

Last modified: 14/5/07


 

Tantangan Berat Jaksa Agung Baru

Trimedya Panjaitan

Jajaran Adhiyaksa memiliki nakhoda baru hasil reshuffle kabinet. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh digantikan Hendarman Supandji. Mampukah Hendarman memperbaiki birokasi kejaksaan dan meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi?

Pertanyaan pertama terlontar karena sesaat setelah diumumkan menjadi Jaksa Agung, jaksa karier itu kepada pers menyatakan mengagendakan pelaksanaan agenda pembaruan internal Kejaksaan, dalam arti profesionalisme dan integritas Korps Adhyaksa. Sedangkan pertanyaaan kedua wajib adanya. Sebab salah satu tugas utama Jaksa Agung adalah melakukan agenda pemberantasan korupsi.

Agenda pembaruan internal kejaksaan sangat penting karena menentukan jalannya penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi. Tanpa didukung jaksa-jaksa profesional dan berintegritas, pemberantasan korupsi tidak akan efektif. Akan banyak dakwaan atau tuntutan yang lemah atau “bolong”, atau sengaja dibuat lemah dan ada celah, sehingga terdakwa divonis bebas atau dihukum rendah.

Permainan dalam penyusunan dakwaan atau tuntutan disinyalir kerap terjadi. Contohnya permainan dalam rentut (rencana tuntutan) dalam kasus narkoba yang kemudian memakan “korban” si tim jaksa penuntut umum, diberhentikan dari jabatannya, dan dalam perkembangannya menyeret atasannya, kepala kejaksaan negeri dan kepala kejaksaan tinggi, ikut terkena sanksi.

Sebagai orang dalam tentu Hendarman paham isi perut kejaksaan. Ia akan lebih mampu menemukan dan mengenali “penyakit-penyakit” di tubuh kejaksaan dan mencari jalan mengobatinya. Sebagai jaksa karier selama puluhan tahun, ia menguasai seluk-beluk proses penuntutan. Itu modal kuat untuk menciptakan “formula” pas bagaimana menciptakan profesionalisme jaksa yang tugas utamanya melakukan penuntutan itu.

Namun, walau sudah mengenal isi perut kejaksaan, sebagai orang nomor satu dia dituntut lebih dalam mengenali lembaga yang dipimpinnya. Ia harus terjun ke daerah untuk mencambuki anak buahnya agar bekerja lebih keras lagi, langkah yang sayangnya jarang dilakukan Jaksa Agung yang digantinya.

Ia juga harus lebih cermat menata dan merapikan organisasi kejaksaan, termasuk segera mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong dengan orang-orang yang tepat. Temuan dari kunjungan kerja Komisi III DPR ke Sumatera Selatan, awal Mei lalu, misalnya, masih ada 12 jabatan kosong di lingkungan kejaksaan tinggi setempat.

Itu tadi nilai lebih Hendarman. Kelemahannya, pembaruan umumnya sulit diharapkan datang dari dalam. Orang-orang dalam biasanya juga bagian integral dari institusi itu, termasuk kebobrokannya. Karena itu sering kali untuk membersihkannya harus mendatangkan pendobrak dari luar.

Itu tantangan pertama Hendarman. Selama ini dia dikenal sebagai sosok jaksa yang bersih, berintegritas, dan berkapasitas -sosok yang bisa dibilang langka di tubuh Adhiyaksa-, dan ia harus bisa membuktikannya.

Pemberantasan Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi oleh Pemerintahan Presiden Yudhoyono berjalan cukup gencar. Namun sesungguhnya, bila dikaji lebih dalam, pemberantasan korupsi belum dilakukan sungguh-sungguh, menyeluruh, dan mendasar.

Aparat penegak hukum belum atau tidak mampu menuntaskan kasus-kasus besar dan penting yang bisa menjadi ‘landmark‘ pemberantasan korupsi. Contohnya kasus dana BLBI dan kasus mantan Presiden Soeharto. Untuk kasus Soeharto, Kejaksaan bahkan sudah “melempar handuk” dengan menerbit- kan surat keputusan penghentian penuntutan.

Kinerja lembaga pemberantasan korupsi belum sesuai harapan. Kejaksaan seperti keasyikan memburu dan menangani sebanyak- banyaknya kasus dugaan korupsi anggota DPRD yang hanya bernilai puluhan atau ratusan juta rupiah ketimbang kasus korupsi triliunan rupiah yang dilakukan pengemplang dana BLBI dan koruptor “big fish” lainnya.

Kejaksaan Agung harus mengevaluasi kembali kebijakan pemberantasan korupsi yang mengedepankan kuantitas seperti tergambar dalam kontrak kerja di lingkungan kejaksaan yang ditetapkan April 2006. Salah satu isinya adalah formula penanganan perkara 5, 3, dan 1 (531) per tahun, bahwa setiap kepala kejaksaan tinggi diharapkan menyelesaikan sedikitnya lima perkara, kepala kejaksaan negeri tiga perkara, dan kepala cabang kejaksan negeri satu perkara.

Pencanangan target seperti ini, jika tanpa pengawasan ketat dan terukur, dikhawatirkan membuat jajaran kejaksaan di daerah jadi mencari-cari atau mengada-adakan kasus korupsi untuk ditangani, padahal dari segi hukum sebenarnya lemah. Target seperti itu boleh saja dipasang untuk memotivasi pimpinan kejaksaan di daerah agar bekerja keras mengusut kasus korupsi, tapi kualitas penanganan kasus harus di- utamakan.

Juga perlu dievaluasi surat edaran yang bertentangan dengan KUHAP. Misalnya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 001/A/JA02/ 2006 yang melarang jajarannya melakukan penangguhan dan pengalihan penahanan harus seizin Jaksa Agung. Padahal KUHAP mengatur kewenangan peralihan dan penangguhan penahanan itu ada pada penyidik dan penuntut umum.

Itulah tantangan bagi Hendarman sebagai Jaksa Agung baru, yaitu bagaimana meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi dari segi kuantitas penanganan perkara dengan tidak mengabaikan aspek kualitasnya dan tidak melanggar koridor hukum yang ada.

Kita melihat kinerja Hendarman sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sekaligus sebagai Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) cukup baik. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, dan sudah berakhir masa tugasnya pada 2 Mei lalu itu, berhasil menyelamatkan uang negara Rp 3,95 triliun.

Tapi, di tengah keberhasilan itu, masih ada celah kelemahan yang harus dibenahi. Sebab ternyata Timtas Tipikor belum mampu membersihkan halaman rumah Presiden, salah satu tugas utamanya. Pengusutan korupsi di tubuh Sekretariat Negara berkaitan dengan peringatan Konferensi Asia Afrika, misalnya, belum tuntas hingga kini.

Ketidakmampuan Timtas Tipikor menyentuh halaman Istana itu mempertebal kesan praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Akibatnya, praktik korupsi terus terjadi. Itu tentu tidak sesuai harapan yang dibebankan. Keberadaan Timtas Tipikor harus dianggap sebagai jalan pintas memberantas korupsi.

Mestinya, kehadirannya menjadi cambuk bagi kejaksaan, karena kelahiran Timtas Tipikor itu sebagai bentuk ketidakpercayaan atas kinerja kejaksaan dalam mem- berantas korupsi.

Setelah tim itu bubar, harapan pemberantasan korupsi dikembalikan lagi ke pundak Kejaksaan Agung sebagai institusi resmi negara dalam pemberantasan korupsi. Beban di pundak Hendarman jelas kian berat. Dia dituntut untuk bisa meningkatkan kinerja kejaksaan, sekaligus menyelesaikan pekerjaan rumah peninggalan Timtas Tipikor yang juga pernah dipimpinnya.

Tidak Tebang Pilih

Pemberantasan korupsi harus dilakukan proporsional dan profesional; tidak dijadikan komoditas atau alat politik oleh pihak tertentu, termasuk pemegang kekuasaan, untuk menekan pihak lainnya; diprioritaskan pada kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara besar (misalnya Rp 10 miliar ke atas); dan yang tidak kalah penting adalah dilakukan tidak diskriminatif atau tebang pilih.

Isu tebang pilih, misalnya, perlu mendapat perhatian serius dari Jaksa Agung yang baru. Dugaan itu selama ini dibantah petinggi lembaga pemberantasan korupsi, baik itu Kejaksaan, Timtas Tipikor, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, namun realita menunjukkan kebijakan “pilih kasih” dalam pemberantasan korupsi itu memang ada.

Tebang pilih harus dihindari jika pemerintahan sekarang benar-benar ingin menjadikan pemberantasan korupsi sebagai shock therapy bagi semua pihak agar takut korupsi. Jika tidak, pemberantasan korupsi hanya menimbulkan ketakutan bagi mereka yang sudah berada di luar kekuasaan, dan tidak akan banyak artinya bagi upaya pembersihan birokasi.

Langkah Kejaksaan saat ini yang all out dalam menyidik korupsi di Badan Urusan Logistik (Bulog) bisa menjadi entry point untuk menunjukkan aparat penegak hukum juga bisa menyentuh pejabat yang sedang berkuasa.

Pertanyaannya, akankah langkah pembersihan itu berlanjut ke lembaga-lembaga pemerintah lain yang kotor, termasuk Istana sekalipun?

Penulis adalah Ketua Komisi III DPR RI, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI

Last modified: 15/5/07


 

Bencana Utang dan Teologi

Oleh Victor Rembeth

In the past, donors knew who were the corrupt leaders, but they went ahead and gave them loans” (Kwesi Botchwey, mantan Menteri Keuangan Ghana).

Bangsa kita sedang menjadikan isu moral sebagai acuan pengambilan keputusan di berbagai bidang. Sayangnya ada berbagai hal krusial yang menyangkut harkat hidup rakyat luput dari perhatian. Peningkatan jumlah orang miskin menjadi sekitar 39 sampai 45 juta dalam setahun terakhir, serta balita penderita gizi buruk menjadi 2, 3 juta, seakan tidak memiliki kaitan apa pun dengan utang negara yang membengkak dari waktu ke waktu.

Sejatinya bencana bukanlah segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan yang tiba-tiba dan selalu dihubungkan kepada “alam yang marah”. Bencana juga diciptakan perilaku manusia yang tidak mau tahu ulah mereka bisa mengakibatkan bencana bagi orang lain.

Pada The World Debt Day, atau Hari Peringatan Utang Sedunia, 16 Mei ini, kita diingatkan, utang bisa menjadi bencana besar bagi kemanusiaan. Kemiskinan dan kelaparan dengan mudah menjadi akibat nyata dari perilaku manusia yang salah mengelola utang. Cengkeraman utang global sudah menggurita sedemikan rupa sehingga berpotensi untuk sebuah proses pemiskinan akut.

Kemiskinan seharusnya bisa dientaskan dengan bantuan utang dari negara-negara donor ataupun lembaga-lembaga finansial internasional. Namun, realitas yang terjadi membuat kita miris dan dengan mudah melihat persoalan utang global sebagai pintu masuk bencana-bencana lanjutan yang direncanakan. Ketika pokok dan bunga utang luar negeri yang jatuh tempo pada 2006 menurut Paskah Suzzeta sudah Rp 171,6 triliun, atau setara 26,5 persen dari anggaran, sudah seharusnya lahir sikap kritis mengenai masa depan utang luar negeri di negeri ini.

Krisis utang global mudah kehilangan dimensi etis teologisnya ketika hanya menjadi sekadar hitungan matematis. Jumlah utang yang pada awal Orde Baru hanya 2,015 miliar dolar dan berakumulasi sampai pada akhir era Soeharto menjadi 150 miliar dolar, sering disederhanakan sebagai suatu jumlah pertambahan logis sebuah proses pembangunan. Juga secara hitungan ekonomis kita memandang lumrah ketika membandingkan utang negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa lebih dari 60 persen dari PDB, sementara utang luar negeri pemerintah kita “hanya” berkisar 40 persen dari PDB.

Sayangnya, dalam hitungan- hitungan itu, menurut Sumitro, terjadi kebocoran utang sebesar 30 persen, yang oleh Patricia Adams disebut sebagai “utang najis”. Utang najis adalah utang milik rezim sebuah negara yang tidak menghasilkan kemakmuran rakyat tetapi malah menyengsarakan dan menjadikan peminjam bisa bebas karena kebersudahan masa kekuasaannya. Jeff Winters mempertegas perilaku utang seperti itu sebagai utang kriminal.

Pada titik kriminalisasi itulah keprihatinan yang berbasis teologis perlu digagas untuk mengharamkan perilaku utang yang menyengsarakan itu. Soalnya, terlalu banyak rupiah yang tak sampai ke rakyat, sementara terlalu besar beban yang ditanggung untuk utang atas nama bangsa ini.

Pengampunan

Berbagai negara dan lembaga finansial internasional telah salah langkah pada waktu mengobral pinjaman yang sampai melebihi ambang batas kepada berbagai rezim. Pemberian utang yang seharusnya menolong rakyat kebanyakan, dengan kasat mata diselewengkan untuk penumpukan kekayaan dan pembiakan kapitalisme kroni.

Bertahun-tahun pemberi utang secara sadar membiarkan berbagai rezim di negeri ini memperbesar pinjamannya. Lebih parah lagi adalah ketiadaan sistem kontrol yang ampuh untuk “menghukum” berbagai kriminalisme utang tersebut. Akibatnya jelas, kolaborasi antara donor dan rezim menjadikan utang sebagai bencana sosial yang tidak bisa dihindari.

Kesembronoan itu mengharuskan sebuah pengampunan tak bersyarat untuk rakyat yang dipakai namanya sebagai jaminan oleh rezim penerima utang. Rakyat bukanlah penanggung utang yang bertanggung jawab untuk kejahatan bersama yang dilakukan pemberi dan penerima utang.

Teologi pengampunan dalam hal ini menjadi bagian penting untuk keputusan arif tindakan penghapusan utang atau debt cancellation. Tuhan yang baik mau mengampuni manusia yang bersalah karena utang-utangnya, apalagi untuk rakyat yang namanya dipakai sekadar mengegolkan nilai utang yang diminta. Pengampunan utang adalah sisi etis yang disyaratkan kalau ingin meminimalkan bencana kemiskinan rakyat akibat salah kelola utang.

Karena ketidakcermatan negara dan organisasi pemberi utang, opsi pengampunan utang tak dapat ditawar lagi. Logika pengampunan ini layak dilaksanakan sebagai tindakan adil dan transparan.

Negara-negara pemberi utang juga selayaknya bertanggung jawab untuk bagian mereka dalam menyengsarakan rakyat dan memperkaya rezim penguasa dan kroni- kroninya. Perilaku yang merupakan tindakan rekonsiliasi kemanusiaan itu bisa menghasilkan perilaku utang-piutang yang santun dan bermartabat.

Pengampunan utang bukanlah bentuk pelarian diri dari tanggung jawab. Apabila secara teologis pengampunan Ilahi itu lazim diterima mereka yang bersalah, pengampunan utang jelas merupakan pengampunan kepada mereka yang tak bersalah.

Karenanya, desakan pengampunan utang bukanlah tindakan mengemis rakyat miskin, tetapi lebih merupakan pengembalian hak masyarakat sipil yang diabaikan rezim penguasa dan mitra internasional pengutangnya. Pengampunan bukanlah tindakan karitatif, melainkan perilaku keadilan global yang perlu diambil untuk kekeliruan yang dilakukan bertahun-tahun.

Sisi Keadilan

Selanjutnya dalam memenuhi rasa keadilan, teologi hamartiologi atau keberdosaan harus diajukan kepada penikmat utang yang rakus menghabisi porsi hak milik orang banyak pada setiap tahun anggaran. Korupsi berjemaah menjadi lazim di negeri ini sebagai kejahatan komunal. Kejahatan utang merupakan perilaku superlatif dari kriminalisasi komunal. Dengan beralasan pembangunan dan kesejahteraan orang banyak, utang menjadi korupsi global yang melibatkan pemain-pemain multilateral.

Sebagai modus kejahatan global, pemberi dan penerima utang sama-sama sepakat bermain mata untuk kepentingan masing-masing mengabaikan hak-hak hidup orang banyak. Korupsi utang adalah korupsi dengan logika “MOU”, ada memorandum of understanding yang disepakati, kalaupun itu menyengsarakan orang banyak. Dengan bangga rezim penerima utang memberi keyakinan palsu kepada rakyatnya utang adalah bukti kepemilikan kredibilitas tinggi pemerintahannya.

Di sisi lain mitra pemberi utang berupaya meyakinkan pemberian utang adalah tindakan mendorong pembangunan model teori developmentalism, walaupun praktisnya lebih kepada penguatan ketergantungan dan intrik jahat kolonisasi gaya mutakhir berbasis ekonomi. Pertobatan massal oleh kolaborasi yang memiskinkan itu menjadi keharusan. Sikap santun kemanusiaan yang secara teologis diamini semua agama adalah tidak untuk menghancurkan orang lain.

Injil mengatakan, “Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka”. Agama apa pun mengharamkan perilaku utang najis dan kriminal yang dilakukan berbagai rezim selama ini. Pelaku utang najis dan kriminal harus digiring untuk mengakui kesalahannya yang setara dengan pelaku kekerasan terhadap hak asasi manusia lainnya. Kali ini bencana adalah hilangnya nurani segelintir manusia yang tega menciptakan bencana bagi manusia lain demi ketamakan.

Melihat utang dari sisi teologis, menjadikan proses ekonomi yang lazim ini bukan hanya sebagai permainan angka belaka. Pada titik yang sudah memprihatinkan, pembahasan soal utang global seharusnya lebih banyak menampilkan wajah etisnya. Teologi utang global menolong pengambilan keputusan utang, sekaligus mengerem perilaku najis dan kriminalisasinya. Sikap teologis yang jelas dan berbasis kemanusiaan harus diambil untuk bisa meminimalkan atau bahkan menghapus bencana ciptaan manusia yang menyengsarakan manusia lainnya. Pemahamam teologi kemanusiaan yang karitatif semata tidaklah cukup bila tidak menyertakan sisi keadilan ilahi dalam persoalan utang ini.

Amartya Sen, peraih penghargaan Nobel bidang ekonomi, mensinyalir banyak ekonom melulu bicara soal angka sehingga lupa atau tidak peduli soal kesejahteraan umat manusia. Bila demikian masalahnya, kriminalisasi utang akan terus terjadi, karena secara ekonomis ada sisi etis-teologis yang diabaikan. Karenanya teologi utang global internal agama dan lintas agama harus digagas, sehingga nilai-nilai kemanusiaan bisa kembali dimunculkan, dan bencana akut karena salah kelola utang akan lebih cepat dikurangi.

Penulis adalah Deputi Direktur Yayasan Tanggul Bencana Indonesia

Last modified: 16/5/07


 

Setelah “Reshuffle”, Bagaimana dengan “Legacy”?

Bara Hasibuan

Sayang sekali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak memanfaatkan kesempatan reshuffle baru-baru ini untuk mengubah secara besar- besaran kabinetnya. Untuk menghindari kemungkinan guncangan politik Yudhoyono lebih memilih mempertahankan orang-orang yang selama ini terbukti tidak pantas duduk di kabinet.

Dengan tidak diambilnya kesempatan berharga itu maka untuk sisa dua setengah tahun pemerintahannya SBY harus bekerja lebih keras untuk menguatkan kembali kepresidenannya. Hal itu penting bukan hanya demi bagaimana SBY terpilih kembali pada Pemilihan Presiden 2009 tetapi bagaimana ia meletakkan fondasi bagi pembentukan legacy atas kepemimpinannya.

Namun, untuk itu pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana Yudhoyono ingin memastikan tempatnya di dalam sejarah. Atau dengan kata lain pemimpin seperti apa nantinya ia ingin dikenang ketika nantinya para sejarawan menulis tentang periode kepresidenannya.

Kalau kita melihat kembali sejarah, pemimpin-pemimpin dunia yang memiliki legacy yang kuat bukan hanya sekadar the right man in the right place at the right time, namun juga punya kemampuan untuk memobilisasi publik dengan suatu tujuan besar tertentu.

Apakah itu untuk mengembalikan nilai-nilai ataupun menangani krisis politik dan ekonomi, para pemimpin itu dapat menunjukkan bahwa mereka punya cara untuk memperbaiki keadaan bersama. Dan yang lebih penting, mereka tahu apa yang ingin mereka capai di akhir kepemimpinannya.

Franklin Delano Roosevelt, misalnya, berhasil menemukan diagnosa yang tepat yang dia bungkus di dalam program The New Deal untuk mengangkat rakyat Amerika dari The Great Depression. Melalui mekanisme truth and reconciliation Nelson Mandela tidak hanya berhasil mengobati luka yang panjang warga mayoritas kulit hitam di Afrika Selatan, tetapi juga berhasil memimpin transisi politik negara itu dengan damai. Sukarno dengan corak kepemimpinannya mampu membentuk negara Indonesia secara fisik dan karakter. Dan terlepas dari segala ekses berupa ketidakadilan, kesenjangan dan korupsi, Soeharto dengan strategi pembangunannya mampu mengangkat perekonomian Indonesia.

Memang konteks sejarah di mana para pemimpin itu hadir, mempunyai magnitude besar yang tidak dapat disamakan dengan situasi Indonesia sekarang. Magnitude itu sedikit banyak juga memberikan kontribusi bagi pembentukan legacy mereka. Namun, bukan berarti periode yang sedang kita lalui sekarang tidak penting. Bahkan kita sedang memulai salah satu fase terpenting dalam perjalanan bangsa, yaitu kehidupan di dalam desain demokrasi yang baru.

Politik Kepresidenan

Betul, masa-masa kritis demokrasi kita sudah lewat. Pemilu 2004 yang berlangsung relatif fair dan damai menunjukkan rakyat ternyata tetap percaya dengan demokrasi walaupun periode sebelumnya -semenjak Reformasi 1998- cukup sulit dan tidak bisa diduga.

Namun, tentu demokrasi kita bukan hanya harus bertahan, tetapi juga matang di kemudian hari. Dan itu semua sangat ditentukan tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat yang cukup. Di sinilah peran SBY sangat strategis. Ia harus dapat membuktikan demokrasi bukan hanya sekadar memberikan kebebasan secara politik tetapi juga mampu menghasilkan secara ekonomi.

Di dalam konteks itulah reshuffle kabinet menjadi bukan segala-galanya. Perjalanan pemerintahan ini selama dua tahun setengah pertama menunjukkan keberhasilan tidak optimal karena ketidakmampuan dalam mengeksekusi inisiatif penting.

Stabilitas ekonomi yang dicapai, misalnya, tidak diikuti dengan penciptaan lapangan kerja secara signifikan, yang dikatakan banyak ekonom sebagai akibat dari kurangnya investasi di sektor riil masuk. Dari berbagai pertemuan SBY dengan investor, itu semua berkaitan dengan belum selesainya reformasi hukum perpajakan dan perburuhan serta koordinasi di birokrasi yang tidak efektif.

Perang melawan korupsi, walaupun magnitude-nya sangat berbeda dengan semua pemerintahan sebelumnya, tetap belum optimal sampai orang-orang yang di dalam maupun dekat kekuasaan dikenakan proses hukum. Jadi, kalau SBY ingin memanfaatkan dua setengah tahun kepemimpinannya untuk membentuk legacy sebagai pemimpin yang mematangkan demokrasi Indonesia, mau tidak mau harus merancang kembali politik kepresidenannya.

Merancang kembali politik kepresidenan ini berarti membawa kepresidenannya ke level berikutnya untuk menjadi master (penguasa) dari proses politik yang ada. Langkah pertama dengan begitu memobilisasi masyarakat dengan suatu tujuan besar tertentu. Sama seperti pemimpin besar di dalam sejarah, itu hanya bisa dilakukan kalau dengan menawarkan desain berisi cara untuk mencapai tujuan itu.

Hal itu tidak sulit. Tinggal bagaimana merevatilisasi berbagai inisiatif yang selama ini tercecer atau tidak jelas nasibnya seperti reformasi birokrasi serta pembaruan hukum perpajakan dan perburuhan. Inisiatif-inisiatif itu yang kemudian terus-menerus dijual ke publik sambil memastikan semuanya terimplementasi dengan penuh.

Kesempatan untuk itu sangat terbuka luas mengingat ruang publik sekarang miskin dengan pertarungan ide-ide -seperti layaknya suatu demokrasi modern. Partai-partai hanya memainkan politik partisan, yang esensinya mencari celah kesalahan pemerintah, tanpa mengeluarkan ide atau gagasan alternatif. Dengan begitu, akan dengan mudah bagi SBY untuk mengisi dan mendominasi ruang publik itu.

Keuntungan lain yang dimiliki SBY adalah popularitasnya -walaupun turun akhir-akhir ini- masih lebih baik daripada tokoh-tokoh politik lainnya serta institusi publik terutama partai politik. Jadi sebetulnya SBY masih mempunyai capital atau modal yang bersumber dari mandat yang diberikan secara langsung oleh rakyat. Tinggal bagaimana SBY menyegarkan kembali modal tersebut. Hanya dengan begitu ia dapat menggunakan momen historis ini untuk membuat legacy yang kuat atas kepemimpinannya.

Tentu saja SBY tidak ingin dikenang di dalam sejarah sebagai pemimpin tanpa keberhasilan berarti. Atau mengutip tulisan HS Dillon di The Jakarta Post baru-baru ini, jangan sampai SBY dibanding- kan dengan presiden Amerika di akhir 1970an, Jimmy Carter: “a fine man but an ineffective president” (orang baik tapi presiden yang tidak efektif).

Penulis adalah Congressional Fellow 2002-2003

Last modified: 18/5/07


 

Kebangkitan Nasional dan Daya Saing Bangsa

Andre Ata Ujan

Indonesia kembali tertampar berita buruk. Institute for Management Development yang bermarkas di Swiss dalam laporan tahunannya bertajuk World Competitiveness Yearbook, menempatkan daya saing Indonesia pada urutan terbawah dari 13 negara Asia-Oseania yang dievaluasi. Indonesia tidak saja jauh tertinggal dari Singapura, Malaysia, dan Tiongkok, tetapi juga berada di bawah Filipina, negeri yang juga terus dirundung bencana dan gejolak politik (Sindo, 11 Mei 2007).

Parameter yang digunakan tentu saja beragam. Korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit, ketidakjelasan kemauan politik untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, serta ketidakpastian hukum, merupakan sebagian dari fenomena ekonomi dan politik yang ikut berkontribusi memelorotkan daya saing Indonesia.

Boleh dipastikan para hipernasionalis chauvinistik akan geram membaca hasil survei di atas. Tak mengherankan. Fakta telanjang hasil temuan lembaga survei domestik saja tak pernah luput dari cercaan. Survei Transparency International Indonesia yang berhasil membongkar wajah bopeng koruptif berbagai lembaga di republik ini, misalnya, tak sedikit menuai kritik.

Hal serupa dialami komisi nasional yang mengurusi masalah keselamatan penerbangan. Temuannya yang menunjukkan tak satu pun maskapai penerbangan di negeri ini memenuhi standar keselamatan internasional tak sedikit menggusarkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kritik Diri

Sikap defensif yang sering dipertontonkan menanggapi penilaian tak sedap memperlihatkan betapa bangsa ini telah kehilangan kemampuan mengakui bahwa ia bisa salah. Ketidakmampuan ini pada gilirannya justru mendorong kita semakin ke belakang dalam kontes daya saing. Ini mudah dipahami terutama kalau disadari bahwa peningkatan daya saing sangat mengandaikan kemampuan untuk mengatakan “saya bisa salah” sebagai sikap dasar. Karena hanya orang dengan sikap demikian mampu membuka diri untuk belajar dan karenanya juga berpe- luang untuk berubah ke arah yang lebih baik.

Sebagaimana dicatat banyak orang, sebagian negara Asia yang kini berada dalam deretan atas peringkat daya saing, sebelumnya justru berada di belakang Indonesia. Sebut saja Malaysia, India, Tiongkok, dan bahkan Vietnam, yang kini menduduki peringkat atas daya saing dari 13 negara Asia-Oseania. Petronas yang kini menjadi “power house” Malaysia, konon kabarnya prestasi itu dicapai berkat “ilmu” hasil magang di Pertamina.

Tiongkok berhasil membangun ekonominya karena kemampuannya untuk tidak melihat adanya kontradiksi antara ekonomi pasar dan kultur Marxisme, sebuah terobosan sistemik-kultural yang pasti tidak punya tempat dalam khasanah komunisme tradisional (King & Kendall, 2004: 158). Sementara Vietnam kini menjadi salah satu negara tujuan investasi yang sangat menjanjikan karena keberaniannya untuk tidak bersikap narsistik terhadap nilai-nilai lokal, yang oleh sebagian bangsa lain justru dijadikan tameng untuk menutup diri terhadap pengaruh luar, khususnya Barat.

Keterbukaan untuk belajar dari yang lain pada galibnya berakar pada kemampuan untuk tidak bersikap defensif terhadap dunia luar. Dalam konteks ini kritik diri (self criticism) harus dilihat sebagai modal dasar menuju kemajuan. Tetapi, itu perlu keberanian tidak saja untuk mengatakan bahwa kita bisa salah melainkan juga bahwa kita masih perlu belajar untuk tahu lebih banyak. Kita memang masih harus belajar dari Socrates untuk berani mengakui: “Satu-satunya hal yang saya tahu dengan pasti adalah bahwa saya tidak tahu”.

Karena itu, kalau bangsa ini mau membangun kembali dirinya dan dengan itu mendongkrak daya saingnya, maka self-criticism harus menjadi kultur kolektif bangsa. Kita harus berani mengakui bahwa ada banyak salah urus dan salah kelola yang membuat bangsa ini terus terpojok. Sikap berpuas diri dengan apa yang kita miliki sambil curiga dan sinis terhadap dunia luar, hanya akan membuat bangsa ini semakin tidak punya tempat dalam percaturan global. Karena itu krisis kepercayaan global yang ditandai dengan melorotnya daya saing bangsa harus dibaca sebagai alarm untuk membenahi sistem ekonomi, politik, dan budaya bangsa, agar tidak terjerembab semakin mendalam.

Akar Persoalan

Akar persoalan yang membuat daya saing bangsa menggelinding bebas ke urutan terbawah tentu saja kompleks, tidak tunggal. Meskipun begitu genealogi kompleksistas itu pada akhir bersumber pada titik yang sama, yakni: rendahnya daya saing sumber daya manusia. Ini terjadi pasti bukan karena kualitas intelektual bangsa Indonesia rendah. Berbagai prestasi yang diraih anak-anak muda dalam Olimpiade Fisika dan Matematika menjungkirbalikkan skeptisisme terhadap kemampuan intelektual anak-anak bangsa.

Karena itu, kalau prestasi akademis-intelektual anak bangsa rendah, yang pada akhirnya berimbas pada daya saing bangsa, sebab- musababnya tidaklah (selalu) inheren berada dalam potensi natural manusia Indonesia. Sebabnya barangkali harus dilacak di dalam proses, sistem, dan metode pendidikan di negeri ini. Dan, sistem pendidikan memang harus digugat untuk selanjutnya dibenahi secara mendasar karena sejarah perjuangan bangsa membuktikan bahwa hanya pendidikan yang layak dija- dikan panglima kebangkitan (daya saing) bangsa.

Akan tetapi pembenahan yang terarah menuntut perumusan secara tepat kompetensi dasar yang hendak dicapai lewat pendidikan. Yang pasti, sistem pendidikan yang berorientasi praktis-pragmatis tidak punya tempat dalam kultur kompetisi global dan korporasi modern yang semakin menuntut pengetahuan dan keahlian. Orientasi praktis-pragmatis hanya punya tempat dalam asumsi bahwa dunia kerja dengan seluruh kompleksitasnya mampu diantisipasi sepenuhnya di bangku sekolah atau ruang kuliah. Tetapi siapa yang berani menjamin?

Karena itu, “kemampuan subjek untuk menghadapi dunia dan hidupnya secara inteligen dan independen” seharusnya menjadi orientasi pendidikan di semua jenjang pendidikan formal. Implikasinya, fokus orientasi pendidikan tidak pertama-tama pada pencapaian keterampilan teknis-praktis (know how), tetapi penguasaan teori dan konsep-konsep ilmiah (know why) yang memampukan subjek untuk terbuka pada pelbagai alternatif pemecahan masalah. Untuk itu, pengembangan kemampuan berpikir kritis-reflektif menjadi sentral dalam pendidikan.

Sayang, kemampuan strategis itu mudah tergusur oleh kecenderungan pragmatis-ekonomis jangka pendek yang kini menjadi gejala umum masyarakat kita, tak terkecuali masyarakat pendidikan tinggi. Yang terabaikan adalah bahwa ketika kecenderungan ini semakin meningkat, bangsa ini pun akan semakin kedodoran mengejar ketertinggalannya.

Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Staf Pusat Pengembangan Etika Unika Atma Jaya, Jakarta

Last modified: 19/5/07


 

Pembangunan Berkelanjutan dan Visi Indonesia 2030

Oleh Atmonobudi Soebagio

Kata keberlanjutan mulai populer di akhir abad ke-18 ketika para penebang hutan di Eropa mulai menyadari akan perlunya menanam benih-benih pohon sebagai pengganti pohon-pohon yang mereka tebangi. Kesadaran itu berlanjut dengan mengadakan riset tentang bagaimana menghijaukan kembali lahan bekas hutan tersebut secara efektif serta mengembangkan bibit-bibit yang lebih unggul demi kelestarian hutan dan bisnis kayu.

Akhir-akhir ini kata pembangunan berkelanjutan lebih terfokus pada upaya meningkatkan kualitas hidup dengan manusia sebagai sentral pembahasannya. Kata berkelanjutan kemudian dikemas menjadi sebuah ide yang akan membawa kita tinggal di rumah dan bekerja di lingkungan kerja yang lebih baik, serta hidup lebih sejahtera.

Tidak mudah merumuskan definisi pembangunan berkelanjutan karena akan mempunyai pengertian yang berbeda bagi setiap orang di waktu yang berbeda, serta pada fokus berbeda. Sebagaimana kata demokrasi, tidak ada dua orang yang memahaminya dengan cara sama. Definisi itu memerlukan sebuah holism yang sering kali hilang maknanya ketika kita mengartikannya demi kepentingan pribadi, di sini dan saat ini.

Sebagian orang berpendapat pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilakukan apabila negara berada di alam demokrasi, sementara sebagian orang lain berpendapat hal itu hanya dapat dijalankan di bawah naungan pemerintahan yang kuat dan sangat berwibawa.

Melalui tulisan ini penulis menawarkan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai: “pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini namun tidak mengganggu kebutuhan generasi masa mendatang”. Ini berarti harus ada batasan ekologikal terhadap pertumbuhan ekonomi masa kini, yang belakangan ini hampir menyentuh batasan tersebut. Di sisi lain, ada batasan yang bersifat politis dan moral yang selalu mengingatkan kita untuk harus menjaga pertumbuhan ekonomi global.

William Lafferty (1996) mengedepankan dua landasan bagi sebuah keberlanjutan yaitu: realism dan consensualism. Realism dalam konteks ini berupa seruan akan moralitas yang lebih berlandaskan alamiah dari pada hukum buatan manusia. Lewat argumentasi inilah kita memperoleh pemahaman tentang bagaimana dunia nyata menunjukkan apa yang benar dan apa yang salah.

Lafferty mengingatkan kita akan banyaknya bukti dan alasan dari segi ilmu-ilmu alamiah yang menjadi pendorong kepedulian akan lingkungan secara global. Landasan kedua agak berbeda. Di sini kebenaran moral dari consensualism bergantung kepada kesepakatan, bukan kepada kebenaran ilmiah.

Deklarasi Rio

Cukup jelas, dari kepedulian tersebut kemudian memunculkan kesepakatan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan yang diterima secara internasional lewat Deklarasi Rio de Janeiro dan turunannya, antara lain Agenda 21 dan konvensi-konvensi tentang perubahan iklim (IPCC) dan keanekaragaman hayati. Pasal 28 dari Agenda 21 menekankan akan pentingnya partisipasi lokal, termasuk sosial, di dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam kaitan dengan kondisi alam kita belakangan ini di mana keteraturan iklim, yang beberapa puluh tahun yang lalu masih kita nikmati, kini telah berganti dengan rentetan bencana banjir, hujan badai, serta kemarau yang panjang. Bencana-bencana tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi sangat besar, termasuk meruntuhkan sistem ketahanan pangan kita secara nasional. Semua itu semakin diperparah oleh terjadinya berbagai bencana gempa bumi.

Jika semua ini kita biarkan tetap berlangsung tanpa upaya mengakhirinya, sama saja dengan meninggalkan warisan berupa alam dan lingkungan yang sangat buruk bagi generasi mendatang. Kita tidak dapat menyalahkan negara lain karena adanya perubahan iklim ini karena tidak sedikit andil kita dalam wujud emisi gas karbon ke atmosfer, yang telah menimbulkan kenaikan suhu udara di atas wilayah kita sendiri (efek rumah kaca). Lebih baik berbenah diri daripada menyalahkan orang lain.

Secara global Indonesia menempati urutan ke-16 di dalam andilnya mengotori udara. Penyebabnya antara lain gas buang kendaraan bermotor, asap pembangkit-pembangkit listrik berbahan bakar minyak dan batubara, serta pembakaran hutan.

Visi Indonesia dalam menuju tahun 2030 hendaknya jangan hanya ditekankan pada aspek ekonomi dan sosial. Aspek pembangunan berkelanjutan justru lebih tepat dijadikan landasan utama di dalam penyusunan visi nasional tersebut. Dengan mengabaikan aspek ini semua program kerja yang dilakukan hanya akan berorientasi kepada tercapainya kesejahteraan yang temporer sifatnya, bukan yang berlangsung terus-menerus.

Sebaliknya, apabila visi tersebut sangat menekankan kepada pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam berbagai aspek, visi tersebut akan menggerakkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk membuat Indonesia lebih sejahtera melalui peningkatan ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia 2030, kita sudah harus menyiapkan berbagai perangkat hukum dan kebijakan pemerintah sejak sekarang. Antonia Layard (2001) menyebutkan tiga elemen dasar yang harus diperhatikan di dalam menyusun kerangka hukum dari pembangunan berkelanjutan. Pertama, adanya pengakuan bahwa pembangunan berkelanjutan harus seimbang untuk berbagai concerns, khususnya faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kedua, berfokus kepada keadilan, baik antargenerasi maupun di dalam generasi itu sendiri. Ketiga, turut berperannya kearifan lokal, antara lain lebih baik mencegah daripada mengobati, si perusak harus dikenai denda, korban perusakan harus diperbaiki, dan lain sebagainya.

Di dalam kondisi nasional yang masih penuh keprihatinan ini pemerintah hendaknya tidak menunda perumusan Visi Indonesia, karena lewat visi inilah seluruh kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan moral bangsa, diarahkan. Ada baiknya tugas penyusunan konsep visi tersebut dipercayakan kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang belum lama ini dilantik.

Penulis adalah guru besar energi terbarukan FT UKI, pengamat pembangunan berkelanjutan

Last modified: 1/5/07


 

Pentingnya Pendidikan Multikultural

Oleh Geger Riyanto

Pada momentum Hari Pendidikan Nasional 2007 ini, sudahkah sektor pendidikan kita mampu mencerahkan alam pikiran generasi muda? Dalam konsepsi Wajib Belajar 9 Tahun, penduduk Indonesia memasuki pendidikan formal yang diwajibkan negara, umumnya pada usia 7-15 tahun. Bila dibentangkan lagi dengan fase pendidikan SMA, periode usia masyarakat Indonesia menuntut pendidikan formal terbentang dari usia 7-19 tahun. Sampai 10 tahun ke depan, diperkirakan penduduk pada golongan usia menuntut pendidikan itu akan menempati jumlah terbesar di antara keseluruhan penduduk.

Kinerja sektor pendidikan saat ini akan menentukan kualitas mayoritas penduduk Indonesia dalam 30 tahun ke depan, sehingga secara tidak langsung akan berimplikasi luas kepada sejumlah dimensi lain yang penting dalam masyarakat, seperti intensitas dan mutu kegiatan ekonomi, artikulasi dalam sistem politik di Indonesia, dan kultur atau pola pikir yang berkembang dalam habitus masyarakat kita. Namun, pertanyaan yang ditempatkan pada awal tulisan ini sangat menyentil kita, lantaran pada kenyataannya sektor pendidikan belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang selayaknya didapat.

Berangkat dari permasalahan ini, penulis ingin menyoroti potensi sektor pendidikan untuk meletakkan filosofi multikulturalisme sebagai penguat solidaritas dan integrasi dalam masyarakat, dan juga urgensi untuk menjalankannya.

Realitas pluralisme di Indonesia sangat rentan perseteruan, salah satunya akibat pola bernegara yang plural pada dimensi kebudayaan. Berbeda dengan Malaysia dan Brunei Darussalam, kelompok mayoritas di Indonesia tidak mendapatkan otoritas atas pemerintahan pada saat kemerdekaan. Kecenderungan pemberdayaan minoritas ini diperkuat dengan politik pembangunan yang men-jaga keseimbangan pada masa Orde Baru.

Tetapi, dengan tumbangnya Orde Baru, Nusantara berubah menjadi lanskap konflik. Di Aceh, semangat kedaerahan dan keislaman menyeruak sebagai alas ideologis perlawanan terhadap ketidakadilan pemerintah pusat. Di Ambon dan Poso, berimbangnya jumlah penduduk Islam dan Kristen menjelma sebagai dua kekuatan sebanding yang berorientasi saling membinasakan.

Merebaknya konflik dan kemudian dibukanya ruang kebebasan berekspresi yang berimplikasi kepada kebebasan masing-masing kelompok untuk mengekspresikan dirinya (baca: kekuatannya), mengubah konstelasi kekuasaan di sejumlah wilayah dan menimbulkan tirani mayoritas. Tirani mayoritas itu yang ditunjukkan pada penerapan perda berlandaskan nilai-nilai agama di beberapa daerah.

Di samping itu, bangkitnya primordialisme di era reformasi ini mendorong sejumlah kelompok bertindak melampaui batas-batas toleransi yang selama ini dibangun melalui kehidupan berkomunitas yang rukun. Hal itu dapat terlihat pada 2005, ketika Jemaah Ahmadiyah yang sudah puluhan tahun tinggal di Lombok diusir sejumlah kelompok yang mengusung nama Islam.

Pendidikan Multikulturalisme

Socrates pernah berujar, “tidak ada orang yang melakukan kejahatan secara sukarela.” Dalam kebijaksanaannya, guru dari Plato itu menjelaskan bahwa ketidaktahuan manusia merupakan sumber dari praktik kejahatan. Dengan cara demikian, institusi pendidikan sejatinya berpotensi meredam praktik destruktif yang dilandasi oleh primordialisme dan kehampaan toleransi, serta mengatasi keringnya pengetahuan kognitif dan afektif kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang kultur, norma, dan nilai-nilai komunitas kelompok yang lain.

Permasalahannya, selama ini pendidikan agama atau kebudayaan di sekolah masih terlampau menekankan sebatas kepada sisi tekstualitas dan ritualnya. Peserta didik tidak diajarkan untuk bersentuhan langsung dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk secara kultural.

Pada masa Orde Baru, studi Usman Pelly menunjukkan adanya upaya pemerintah menjadikan institusi pendidikan sebagai melting pot dalam kasus pengasimilasian etnik Tionghoa. Tetapi setelah berakhirnya Orde Baru, institusi-institusi pendidikan yang memiliki orientasi kepada tradisi tertentu muncul kembali, dengan hadirnya sejumlah sekolah Tiongkok di Medan. Hal tersebut mengindikasikan kegagalan Orde Baru menyatukan kelompok dengan berbagai identitas yang berbeda dalam masyarakat Indonesia.

Kasus penembakan di Virginia Tech, Amerika Serikat belum lama ini, merepresentasikan kegagalan institusi pendidikan dalam mempertemukan pemahaman agama seorang Cho Seung-Hui, yang mendorongnya melakukan pembantaian tersebut, dengan realitas masyarakatnya. Dalam keadaan tertekan akibat penindasan rekan-rekan sekampusnya, Cho tidak memiliki memori kolektif yang merekatkannya dengan masyarakat sekitar yang berbeda kebudayaannya tersebut.

Di dalam negeri sendiri, keringnya pemahaman multikulturalisme dalam institusi pendidikan ini tercermin pada perdebatan penerapan Sisdiknas tahun 2003. Kendati pada dasarnya ketentuan ini bermaksud untuk menjamin kebebasan dan menuntut toleransi beragama, namun karena kurangnya dialog di antara kelompok-kelompok yang berkepentingan, dinamika wacana mengenai perangkat formal pendidikan itu bermuara kepada kecurigaan antargolongan.

Dalam keadaan yang demikian, konsep pendidikan multikulturalisme diperlukan untuk menjawab kecurigaan yang merebak. Pendidikan multikulturalisme dapat dirujuk sebagai praktik mentransfer wawasan yang memperkaya perspektif hidup kepada peserta didik, dan mendorong mereka untuk menghargai kebudayaan yang dimiliki orang lain, mencakup nilai-nilai keagamaan, etnisitas, tradisi, dan lainnya.

Menurut James Banks (1994), pendidikan multikulturalisme terdiri dari lima dimensi. Pertama, content integration, upaya mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok pada mata pelajaran terkait. Kedua, knowledge construction process, membangun penghargaan siswa terhadap berbagai kebudayaan melalui kurikulum pendidikannya. Ketiga, an equity pedagogy, menyesuaikan metode pengajaran dengan beragam kebudayaan ataupun lapisan sosial dari siswa itu sendiri.

Keempat, prejudice reduction, mengidentifikasi karakteristik kebudayaan siswa-siswa dan menentukan bahan ajar yang patut mereka dapatkan. Kelima, melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang mencakup interaksi dengan seluruh warga sekolah yang berbeda etnis dan ras.

Terkait dengan kelima hal itu, diskursus yang pernah berkembang pada dialog ASEM (Asia- Europe Meeting Interfaith Dialogue) mengenai kurikulum “Toleransi Beragama di Sekolah Lanjutan” tahun 2005, merepresentasikan cetak biru pendidikan multikulturalisme. Dalam rumusannya, kurikulum ini bertujuan mengajar peserta didik mengenai nilai-nilai universal pada setiap agama, seperti kasih sayang, toleransi, dan perdamaian, sehingga mereka dapat menarik tali kerukunan di tengah perbedaan.

Patut disayangkan kurikulum yang bercorak multikulturalisme semacam itu belum dibumikan dalam institusi pendidikan di Indonesia. Padahal, saat ini adalah momen yang krusial dalam dunia pendidikan di negeri ini. Maka, demi menumbuhkan toleransi di bumi Indonesia pada masa mendatang, cetak biru pendidikan multikulturalisme urgen untuk segera dirumuskan.

Penulis adalah penekun sosiologi pengetahuan di Departemen Sosiologi Universitas Indonesia

Last modified: 1/5/07


 

DPD: Dewan Pengusul (Reshuffle) Daerah?

Muhammad Qodari

Saya menerima banyak sekali surat, titipan- titipan curriculum vitae, SMS, dan lain-lain, yang sepertinya harus ada pergantian menteri-menteri secara giliran atau gantian. Itu tidak kena. Kalau ada reshuffle, itu karena kebutuhan, hasil evaluasi, dan upaya untuk meningkatkan kinerja,” demikian kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehabis makan durian bersama wartawan di Warso Farm, Cijeruk, Bogor, Jawa Barat, 15 April 2007.

Pernyataan SBY itu seketika mengingatkan penulis ketika membaca berita sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ikut mengusulkan sejumlah nama rekan mereka di DPD sebagai calon menteri kepada Presiden. Nama-nama yang diusulkan di antaranya Laode Ida dan Irman Gusman -keduanya Wakil Ketua DPD- dan Bambang Suroso, Ketua DPD di MPR. Jika usulan itu diajukan pasca 15 April, tentu SBY tambah pusing karena bertambah lagi pihak yang meminta jatah “giliran” menteri.

Usulan tersebut sah-sah saja. Tapi rasanya kurang pas dan proporsional, bahkan blunder politik bagi DPD di tengah-tengah upaya mereka untuk membuktikan kinerja lembaga baru ini.

Kurang pas dan proporsional karena DPD berlaku seolah-olah partai politik. Padahal basis keanggotaan DPD adalah perorangan. Apakah usulan tersebut mencerminkan keinginan seluruh anggota DPD? Tampaknya tidak, karena Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita menjelaskan (30/4), DPD tidak pernah membahasnya secara kelembagaan.

Sulit dimungkiri, bahwa di mata publik, usaha-usaha pengusulan nama calon menteri identik dengan orientasi kekuasaan. Penulis kira, bukan kesan semacam itu yang diinginkan oleh DPD tentang dirinya sendiri.

Bukan kesan itu pula yang dikehendaki masyarakat yang berharap DPD dapat menjadi alternatif penyuara kepentingan publik di tengah skeptisisme yang kronis terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Publik berharap DPD dapat menjadi lembaga alternatif yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Bila peran itu dijalankan dengan benar, diharapkan akan muncul motivasi DPR untuk bekerja lebih baik karena tak ingin kalah pamor dengan DPD.

Lembaran DPD yang masih “putih bersih” dan harapan publik yang begitu tinggi merupakan modal sosial yang sangat mahal nilainya. Modal sosial itulah yang saat ini dikapitalisasi oleh DPD untuk mendapatkan sokongan dari publik terhadap tuntutan untuk melakukan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945.

Membuktikan Kinerja

Amendemen itu sendiri ditujukan pada upaya meningkatkan wewenang legislatif DPD agar menyamai wewenang DPR. Minimal wewenang itu tidak selemah seperti diatur dalam UUD 1945 Pasal 22C dan 22D sekarang ini.

Sebagian kalangan yang menentang usulan amendemen UUD oleh DPD mendasarkan pada argumen bahwa DPD sebaiknya membuktikan dulu kinerjanya dengan kewenangan sekarang ini.

Jika DPD terbukti mampu menunjukkan kinerja dan membangun citra yang lebih baik dibanding dengan DPR, barulah usulan tambahan wewenang itu layak dikabulkan.

Upaya-upaya semacam itu telah coba ditunjukkan oleh sosok seperti I Wayan Sudirta, anggota DPD asal Bali, yang aktif berkomunikasi dan memperjuangkan kepentingan konstituennya. Hal-hal semacam inilah yang kiranya diharapkan publik dari seorang anggota DPD ketimbang upaya memperjuangkan diri sendiri untuk menjadi menteri.

Perjuangan anggota DPD untuk mendapatkan wewenang yang lebih besar akan lebih mudah seandainya lebih banyak orang seperti Wayan Sudirta. Akan menarik seandainya pimpinan DPD mengadakan konferensi pers yang isinya tekad dan program kelembagaan DPD untuk “mencetak” lebih banyak orang-orang seperti Wayan Sudirta.

Program semacam itu barangkali lebih dimungkinkan di DPD ketimbang DPR karena di DPR anggota DPR merupakan anggota dan pengurus partai politik yang logika dan norma kelembagaan partai politik bisa “menghambat” munculnya orang-orang seperti Wayan Sudirta. Contohnya orientasi kekuasaan personal yang begitu kuat di partai mengalahkan orientasi pelayanan publik anggota DPR.

Kuatnya daya tarik orientasi kekuasaan merupakan aroma yang semakin terasa di kalangan DPD. Indikatornya antara lain bertambahnya anggota DPD yang maju sebagai calon kepala daerah, khususnya gubernur dan/atau wakil gubernur.

Di satu sisi hal itu didasari keinginan untuk bisa berbuat lebih bagi daerah. Di sisi lain, adanya asumsi, untuk tidak menyebut “halusinasi”, tentang besarnya dukungan publik pada yang bersangkutan.

Besarnya dukungan itu biasanya diacu pada angka perolehan suara pemilihan DPD tahun 2004. Suara 2004 kerap dihitung sebagai modal suara maju calon kepala daerah.

Asumsi di atas kerap salah karena: Pertama, suara pemilih tidak statis. Ia selalu berubah seiring perjalanan waktu. Kedua, seseorang mungkin mau memilih si Polan sebagai anggota DPD tapi belum tentu mau memilih nama yang sama sebagai calon kepala daerah.

Ketiga, peta persaingan DPD sungguh berbeda. Walaupun jamaknya jumlah calon anggota DPD tahun 2004 lebih banyak daripada pilkada, namun lawan-lawan di pilkada jauh lebih berat bobotnya. Akibatnya, seseorang bisa unggul di pemilihan DPD tapi kalah di pilkada.

Keempat, dalam pemilihan DPD, yang terpilih adalah empat besar. Di pilkada, yang menang hanya peringkat satu alias “the winner takes all“. Tidak mengherankan kalau sampai sekarang nyaris semua calon kepala daerah dari DPD tumbang di pilkada.

Kembali ke usulan (anggota) DPD tentang reshuffle kabinet, alangkah elegannya kalau usulan itu bukan berisi daftar nama calon-calon menteri dari DPD, tapi menyebut hal-hal yang perlu diperbaiki pada pemerintahan SBY. Juga mendukung secara politik dikedepankannya aspek kompetensi dan integritas dalam evaluasi kabinet dan memilih calon menteri pengganti.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB) Jakarta

Last modified: 3/5/07


 

Ekstradisi Harus Diisi Penegakan Hukum Konsisten

Oleh Frans H Winarta

Perjanjian ekstradisi telah ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Singapura pada 20 Januari 2007. Suatu prestasi diplomasi yang cukup baik dilihat dari kacamata betapa lama harus ditunggu untuk menandatangani perjanjian ekstradisi tersebut, menyusul keengganan Pemerintah Singapura menandatanganinya dengan berbagai alasan.

Salah satu sebabnya adalah sistem hukum yang berbeda dan penegakan hukum di Indonesia yang belum memadai dan konsisten. Untuk itu menyusul prestasi diplomasi ini, Pemerintah Indonesia, khususnya lembaga-lembaga penegak hukum, perlu segera membenahi sistem hukum, penegakan hukum, dan konsistensi penegakan hukum.

Jangan sampai orang-orang, baik tersangka atau terpidana yang buron dan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia, ternyata lolos dari tuntutan hukum, entah karena kurang bukti, suap, ketidakprofesionalan, dana kurang, atau keengganan para penegak hukum dan birokrasi menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Selama para penegak hukum dan birokrasi Indonesia masih belum bersih dan belum menjalankan good governance, maka peluang lolosnya tersangka atau terpidana yang diserahkan oleh Pemerintah Singapura kepada Pemerintah Indonesia bisa terjadi.

Apalagi dalam setiap perjanjian ekstradisi perkara politik atau perkara pidana yang mengandung unsur politik yang kental tidak bisa dijalankan karena alasan hak asasi manusia, kebebasan bicara dan mengemukakan pendapat, serta alasan demokrasi.

Juga, kalau orang yang dicari atau dimintakan ekstradisi telah berganti kewarganegaraan, negara yang akan menyerahkan cq Pemerintah Singapura tidak berhak melakukannya dan dapat menolak permintaan ekstradisi Pemerintah Indonesia. Belum lagi putusan pengadilan negara yang akan menyerahkan menolak ekstradisi karena alasan politis, kemanusiaan dan demokrasi.

Terganjalnya ekstradisi Hendra Rahardja oleh Pemerintah Australia adalah karena alasan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, peraturan-peraturan hukum yang diskriminatif, dan Peristiwa Mei 1998. Hal-hal seperti inilah yang harus diantisipasi. Belum lagi kepentingan nasional Indonesia harus ditonjolkan, selain mengekstradisi para buronan (fugitives) juga adalah kepentingan mengembalikan aset negara yang dibawa raib para tersangka, terpidana baik eks debitur BLBI maupun tindak pidana korupsi lainnya.

Tanpa pengembalian aset negara ini Perjanjian Ekstradisi kedua negara tidak banyak manfaatnya dan hanya merupakan macan kertas. Apalagi dalam konteks APBN yang defisit dan negara memerlukan dana untuk pembangunan pengembalian aset negara dan uang negara ini mahapenting. Dan semua ini harus tercermin dalam Mutual Legal Assistance antara kedua negara.

Tetapi, persoalannya sekarang, adakah niat tersebut di kalangan penegak hukum dan birokrasi? Bagaimana dengan fakta pentransferan uang Tommy Soeharto di Bank Paribas London ke rekening Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia? Bagaimana dengan konsistensi penegakan hukum di dalam negeri yang dikenal dengan “tebang pilih”? Semua ini harus dijawab Pemerintah Indonesia.

Bilamana orang-orang yang diekstradisi sebagian besar lolos dari tuntutan hukum maka Pemerintah Singapura akan kecewa dan akan meninjau kembali manfaat perjanjian tersebut. Jadi yang paling utama dan penting pasca penandatanganan perjanjian ekstradisi itu adalah pembenahan ke dalam, khususnya pembenahan penegakan hukum, konsistensi penegakan hukum, pembenahan sistem hukum yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia, sistem keimigrasian, duane, perpajakan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesempatan dan alasan buron bagi para tersangka dan terpidana tindak pidana korupsi, BLBI, pidana biasa, dan sebagainya.

Hak Tanggungan

Sebenarnya, permainan para debitur BLBI dapat dicegah kalau saja MSAA, MRNIA, dan APU yang ditandatangani pada 1998 itu diikuti langsung dengan pemasangan hak tanggungan, sehingga penyerahan aset negara kepada BPPN waktu itu qq negara dapat terjamin dan tidak dimanipulasi.

Contoh konkret dari manipulasi tersebut adalah kasus Sugar Group Companies, di mana debitur (lama) BLBI menyembunyikan beberapa asetnya (berupa tanah) di Lampung, yang tidak dilaporkan kepada negara dan menjaminkan aset perusahaan yang telah diserahkan kepada negara.

Itu bisa terjadi karena hal tanggungan dan fidusia atas aset negara tidak langsung dilaksanakan. Para debitur BLBI ini pada waktu itu terlibat dalam kejahatan perbankan seperti pelanggaran BMPK, perolehan loan secara fiktif, loan tanpa collateral dan permainan valas.

Persoalan-persoalan seperti inilah yang masih mengganjal Pemerintah Indonesia. Memang penting menarik aset negara dan uang negara yang raib di luar negeri, tetapi aset negara dan uang negara di dalam negeri juga masih banyak yang perlu dicari, seperti keberhasilan Kejaksaan Agung mendapatkan aset Edi Tanzil berupa berhektare-hektare tanah di dalam negeri.

Janganlah pencarian aset negara itu tidak terarah, bagaikan pepatah lama yang mengatakan “semut di seberang lautan terlihat tetapi gajah di depan pelupuk mata tidak terlihat”. Untuk itu pencarian aset negara di dalam negeri pun harus ditingkatkan dan reformasi di bidang hukum khususnya reformasi kelembagaan sangat penting dilakukan, agar penegak hukum tidak mudah dipengaruhi dan disuap para penjahat, yang memang mempunyai uang banyak hasil korupsi.

Jangan lagi ada penyidik yang terjebak dalam pemerasan terhadap tersangka kasus korupsi. Diharapkan gaji yang memadai dan jaminan sosial yang baik dapat mencegah penegak hukum tergoda oleh kibaran uang para tersangka tindak pidana korupsi.

Penulis adalah Advokat dan Ketua Umum Yayasan Pengkajian Hukum Indo nesia (YPHI)

Last modified: 4/5/07


 

CATATAN JAKARTA

Tiga Tokoh Bermasalah

Sabam Siagian

Siapa diantara para pembaca budiman yang rajin mengikuti pemberitaan internasional, agaknya akan terkesan betapa sejumlah tokoh-tokoh ulung dibidangnya masing-masing sedang terjerat dalam gumpalan permasalahan.

Paling sedikit ada tiga tokoh patut diamati yang sedang dilanda permasalahan sehingga posisinya terancam: Ehud Olmert, perdana menteri Israel; Paul Wolfowitz, presiden Bank Dunia dan Lord Browne, Ketua dan CEO BP ( British Petroleum ). Dua di antara mereka, Paul Wolfowitz dan John Browne, saya kenal cukup baik secara pribadi. Sulit di hindarkan, timbul empati mengikuti peristiwa-peristiwa yang terpaksa mereka alami.

*

Ehud Olmert baru beberapa minggu berfungsi sebagai perdana menteri bulan Juli tahun lalu, ketika timbul krisis Lebanon. Kesatuan Hezbullah menyusup wilayah Israel dari Lebanon Selatan: menewaskan tiga prajurit, sedangkan dua lainnya diculik. Dapat diperkirakan bahwa PM Olmert ingin buktikan dia juga mampu bersikap tegas, seperti rekannya Ariel Sharon (Jenderal purnawirawan) yang koma diserang stroke.

Dia memerintahkan angkatan perang Israel menyerang Lebanon, resminya, untuk membersihkan Leba- non Selatan dengan menghancurkan pangkalan dan konsentrasi Hezbullah. Maka berlangsunglah apa yang disebut sebagai Perang Israel-Lebanon kedua selama 34 hari sebelum gencatan senjata dinyatakan berlaku.

Pada umumnya kualitas tempur tentara Israel dinilai sebagai mengecewakan. Apalagi paling sedikit 160 prajurit dan warga sipil Israel tewas. Kritik yang memuncak memaksa PM Olmert untuk membentuk sebuah komisi investigasi yang dipimpin oleh mantan Hakim Agung Eliyahu Winograd.

Komisi itu baru saja mengedarkan laporan interimnya, karena khususnya berfokus pada awal perang selama 5 hari.

Ternyata, kepemimpinan PM Ehud Olmert dikritik habis- habisan. Ia dianggap sama sekali tidak kompeten dan dinilai se-bagai “gagal dalam melaku- kan tanggung jawabnya”. PM Olmert, menurut Komisi Winogard, cenderung mengambil keputusan secara tergopoh-gopoh dan melancarkan perang tanpa persiapan yang matang.

Bukan saja para orang tua korban Perang Israel-Lebanon kedua itu yang demo, tapi berpuluh ribu warga Israel turun ke jalan untuk menuntut supaya PM Ehud Olmert mundur sebagai kepala pemerintahan. Bahkan juga Menteri Luar Negeri Tzipi Livni, teman separtainya di Partai Kadima, menyatakan Olmert lebih baik berhenti, karena landasan kepercayaan di kabinet terhadap kepemimpinannya telah menipis. Tapi PM Olmert tetap bertahan (“Mengundurkan diri sekarang bukanlah sikap yang tepat”, katanya), karena jumlah suara yang mendukungnya di par- lemen masih aman.

Dalam kasus Paul Wolfowitz, Presiden Bank Dunia dan mantan wakil menteri pertahanan AS, dia sedang mempertahankan posisinya secara gigih. Dia didesak mengundurkan diri oleh para staf Bank Dunia, karena dituduh telah terlibat dalam tindakan KKN. Ketika Paul Wolfowitz diangkat sebagai kepala lembaga internasional itu tahun 2005, dia secara terus terang mengungkapkan bahwa seorang staf, Shaza Ali Riza, adalah pacarnya sudah bertahun-tahun. Karena hubungan akrab, termasuk juga suami-istri, demikian tidak dibolehkan antara sesama staf Bank Dunia, maka dicarikan jalan supaya Ms Riza (spesialis masalah Timur Tengah) pindah ke Departemen Luar Negeri. Gajinya mendapat kenaikan sampai dua kali, tapi dia tetap dibiayai oleh bank Dunia. Kalau nanti dia kembali ke lembaga asalnya (setelah penggantian presiden), maka Shaza Ali Riza mendapat jaminan akan naik pangkat.

Persoalannya baru terungkap bulan lalu, ketika beberapa dokumen sekitar Ms Riza dibocorkan. Paul Wolfowitz yang pernah bertugas sebagai duta besar AS di Jakarta (1986-1989) dituding sebagai munafik. Ia melancarkan program anti-korupsi sampai menghentikan program bantuan ke beberapa negara, karena pemerintah bersangkutan diduga terlibat dalam praktek korupsi, tapi dia sendiri main KKN.

Di depan Komisi Khusus yang dibentuk oleh Dewan Direksi, Paul membela diri. Dia menuduh bahwa ada gerakan terorganisir di antara staf Bank Dunia yang sedari mulanya ingin mendongkel kepemimpinannya. Menurut Paul, dia sudah berkonsultasi dengan tiga pe- jabat senior dalam mencari penyelesaian jalan keluar untuk Shaza Ali Reza. Dan dia tidak ikut dalam menentukan jumlah kenaikan gajinya. Hal itu dibantah oleh pejabat-pejabat senior yang disebut namanya. Malahan mereka menandaskan bahwa Paul Wolfowitz memaksakan konsepnya dalam sebuah instruksi.

Berkali-kali Paul Wolfowitz menandaskan bahwa dia tidak akan mengundurkan diri tapi akan menyelesaikan periode kepemimpinannya. Yakni, dua tahun lagi. Namun dalam keterangan pembelaan diri Senin lalu (30/4) sepanjang tujuh halaman, ia toh mengungkapkan kemungkinan mundur. Katanya, “nanti kalau kehebohan sekitar diri saya telah mereda, akan saya pertimbangkan, apakah saya masih mampu bertugas secara efektif sebagai Presiden Bank Dunia”.

*

Lord John Browne (59 tahun) amat direspek di kalangan minyak dan gas dunia sebagai tokoh kaliber tinggi dengan prestasi gemilang. Ia berhasil mengembangkan BP ( British Petroleum, slogannya yang baru: “Beyond Petroleum “) dari perusahaan minyak dan gas bumi yang sedang-sedang saja, menjadi perusahaan raksasa kelas dunia. Pada tahun 1998, John Browne berhasil mengambil oper perusahaan AS Amoco, kemudian Arco dan Castrol. Ia satu-satunya perusahaan energi Barat yang masih tetap aktif di Rusia, ber-partner dengan BUMN Rusia. John Browne juga mendorong pembangunan dua jalur kilang LNG (gas alam yang dicairkan untuk diangkut dengan kapal ke pihak pembeli, diolah lagi menjadi gas di terminal penerima) di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Proyek LNG Tangguh itu akan mulai operasional pada akhir 2008. Sebagai anggota panel penasehat independen proyek Tangguh, kami sekali setahun berjumpa makan malam dengan Lord Browne di London.

Panel yang terdiri dari empat anggota (Senator George Mitchell, Lord Hanna Hannay, Ds Herman Saud dan kolumnis ini ) jumpa terakhir kalinya dengan Lord Browne 17 April lalu. Orangnya agak pendek dan bicara dengan suara lembut. Bulan Januari lalu, setelah bertengkar dengan Dewan Komisaris yang mempersoalkan beberapa kebijakannya, ia nyatakan akan mundur pada bulan Juli dengan status pensiun dini.

Tiba-tiba pada 1 Mei lalu, Lord Browne umumkan bahwa dia berhenti pada hari itu juga. Dan penggantinya yang telah dipersiapkan, Tony Hayward, resmi menjadi Presiden dan CEO BP. Apa yang telah terjadi? Sebuah koran tabloid yang cenderung sensasional The Mail in Sunday akan menurunkan wawancara dengan pacar pria Lord Browne (masih bujang) bernama Jeff Chevalier (27 tahun).

John Browne berusaha melalui pengadilan agar koran tersebut tidak menurunkan laporannya. Pihak redaksi berargumentasi, bukan aspek pribadi yang mau ditonjolkan, tapi aspek manajemen perusahaan. Yakni, John Browne sebagai CEO telah memfasilitasi pacarnya, Jeff Chevalier, untuk membuka usaha dengan menyalahgunakan aset BP. Hal itu telah dibantah akuntan BP.

Namun, John Browne terbukti telah memberikan kesaksian palsu di depan hakim dalam proses pengadilan tertutup untuk membenarkan keputusan melarang koran The Mail on Sunday menurunkan wawancara tersebut. Dalam kesaksiannya, Lord Browne menyatakan, dia jumpa dengan Jeff di sebuah taman umum di London. Media mengungkapkan bahwa dia menghubungi Jeff melalui website sebuah escort service. Ketika di konfrontir oleh Hakim David Eady, John Browne “amat menyesali kekeliruannya”.

Hakim menolak permintaan untuk tidak mencetak wawancara dengan Jeff Chevalier berdasarkan hak privacy. Beberapa pengamat di London berkomentar bahwa dunia bisnis Inggris masih dihinggapi homophobia. Tajuk rencana The Daily Mail yang menimbulkan empati ke- tika meyebut kasus Lord Browne mirip sebagai tragedi Yunani kuno.

Seorang tokoh yang brilian, mampu memimpin dan mengembangkan sebuah perusahaan kompleks, yang prihatin dengan masa depan umat manusia karena gejala perubahan cuaca terpaksa mengundurkan diri, karena pola seksualitasnya dianggap sebagai penyimpangan. Dengan keputusannya itu Lord Browne ingin mengamankan kelancaran operasional BP, meskipun dia kehilangan pensiun berjuta dolar AS.

Agak lain dengan sikap yang diperlihatkan Perdana Menteri Ehud Olmert atau Presiden Paul Wolfowitz yang mempertahankan posisi mereka masing- masing secara gigih, karena merasa dirinya benar- meskipun organisasi yang dipimpinnya terganggu operasionalnya.

Kualitas seorang tokoh pemimpin ternyata baru terbukti ketika dia harus menghadapi krisis yang gawat.

Penulis adalah pengamat masalah internasional

Last modified: 5/5/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Meritokrasi Vs Mediocrity

Christianto Wibisono

Hari Senin, 30 April 2007, Kuasa Usaha AS, John Heffern menulis artikel “Melindungi Kekayaan Intelektual adalah Urusan Bersama”. Hari Rabu, 1 Mei 2007, mantan Menteri P dan K Dr Daoed Joesoef menulis “Masyarakat Sipil”. Tidak ada koneksitas, dan dua karangan itu seolah berdiri sendiri, terpisah satu sama lain.

Heffern secara pragmatis menonjolkan teknologi, rasionalitas, dan inovasi intelektual sebagai rahasia kemajuan dunia dan peradaban. Daoed Joesoef secara lebih filosofis mengajak masyarakat untuk mendalami akar masalah perkembangan peradaban manusia sejak jahiliyah hingga renaissance, aufklarung, dan demokrasi liberal yang sekarang menjadi kiblat kaum modernis. Di tengah hiruk-pikuk emosional Hari Buruh 1 Mei, kita perlu merenungkan pola pikir elite yang dalam jangka panjang bisa mempengaruhi dan berdampak bagi masa depan manusia.

Tidak dapat disangkal, meritokrasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan salah satu fundamen kemajuan teknologi dan invensi serta inovasi yang kemudian sukses di pasar bebas dan memajukan kehidupan manusia lintas ideologi, agama, ras, etnis dan dogma kabalistik lainnya.

Yang menjadi masalah umat manusia seperti tersirat dari kolom Daoed Joesoef adalah kenyataan banyaknya elite dan massa yang terhanyut menggeneralisasi dunia abad XXI yang mapan-majemuk, seolah masih dalam era jahiliyah yang harus ditertibkan di bawah submission to the will of God, yang dimonopoli agama atau berhala tertentu seperti kelas proletar.

*

Dunia Barat mengagungkan intelektualitas, inovasi, dan invensi sebagai rahasia kemajuan manusia. Pelipatgandaan PDB adalah skala magnitude yang dijadikan tolok ukur keberhasilan umat manusia memperbaiki jenjang tingkat hidup atau kesejahteraan masyarakat.

Dunia Timur masih tenggelam dalam alam pasiva, nrimo, pasrah, dan ketinggalan dalam memanfaatkan asset ratio manusia. Yang lebih berperan pada manusia Timur ialah beban sebagai korban sejarah, beban rasa tertindas oleh rezim kolonial, imperial, dan kemudian diktator bangsa sendiri.

Manusia Timur selalu kembali kepada agama dan pesan primordial serta kepasrahan kepada predestinasi Allah yang di luar kekuasaan manusia tapi hanya menemui tirani dan despot berkedok etnis dan agama. Manusia Timur menerima tanpa reserve bahwa penguasa duniawi adalah wakil Tuhan dan karena itu sulit diganggu gugat. Kecuali bila terjadi kiamat fisik atau revolusi fisik yang membawa banjir banding darah manusia tertumpah dalam perang saudara dan kudeta berantai.

Manusia Barat seperti Hitler dan Karl Marx serta Lenin kemudian ditiru oleh Mao Zedong, Kim Ilsung dan sang anak, serta Pol Pot, berselancar dengan bangkitnya ateisme di Barat dan mengklaim diri sendiri sebagai “Tuhan ideologis” yang layak mengorbankan rakyat di altar ideologi.

Fasisme dihancurkan oleh koalisi temporer kubu demokrasi liberal dan kubu komunisme, hanya untuk memasuki perang dingin dunia bebas vs komunisme.

Kehancuran sistem komunis dengan kehidupan mewah para diktator komunis bagaikan raja dinasti feodal kuno, tidak dengan otomatis mengubur ideologi komunis. Di Barat, yang justru belum pernah “dijajah” oleh komunisme, kaum ateis eks komunis yang malu menyebut komunisme dan Marxisme karena sudah gagal di Soviet dan RRT, mengemas ideologi mereka dengan bungkus baru.

Inilah yang disebut oleh John Fonte dari Hudson Institute di majalah Orbis Summer 2002 sebagai ideologi Transnational Progressive. Singkatan Tranzi oleh David Carr merujuk kepada Leon Trotsky yang berambisi mengobarkan revolusi proletar global dari tempat pelarian di Meksico dan akan dibunuh oleh agen rahasia Stalin.

*

Di balik euforia Fukuyama dengan teori demokrasi liberal sebagai pemenang tunggal dunia pasca-Perang Dingin dan teori Samuel Huntington tentang perang peradaban, Fonte mewaspadai dan mencermati perang intra peradaban Barat sendiri. The Ideological War within the West, akan lebih menentukan nasib manusia dan ke mana dunia ini akan menuju. Civil society ala Barat yang digambarkan oleh Daoed Joesoef sebagai sumber inspirasi kemajuan dunia sebetulnya sedang mengalami ancaman gawat berupa kanker Tranzi di dalam peradaban Barat itu sendiri.

Kelompok Tranzi ini dimotori oleh profesor Yahudi, Noam Chomsky dan ratusan professor radikal kiri yang dengan piawai mengeksploitasi rasa ketertindasan dan ketidakberdayaan Dunia Ketiga, diaduk dengan rasa tidak puas dan kepala batu golongan Marxis Barat. Tranzi menaburkan ideologi kekerasan antikemapanan sebagai kiblat perjuangan massa seluruh dunia yang mayoritas masih miskin, dibanding masyarakat yang lebih egalitarian di Barat.

Majoritas civitas academica universitas di AS didominasi oleh kaum Tranzi. Ketika Cho Seung Hui dengan tato Ismail Ax di lengannya, membunuhi 32 rekan, golongan Tranzi seolah kaget dan kehilangan akal, alasan, serta bingung kenapa Cho Ismael Ax bisa sekejam itu. Padahal para profesor Tranzi itulah yang dalam kurikulum mereka menjejali mahasiswa dengan dramatisasi dan magnifikasi kebobrokan setan besar kapitalis kafir AS.

James Lewis menulis dalam American Thinker 20 April nama staf pengajar penyebar retorika dan agitasi untuk berontak dengan kekerasan terhadap ketidakadilan struktural AS dan hegemoni AS di dunia. Nikki Giovanni, Bernice Hausman, Lisa Norris, Matthew Vollmer, Paul Heilker, Carter-Tod, James Collier, Carlos Evia, Susan Allender Hagedorn, adalah orator penebar kebencian dan kekerasan untuk melampiaskan amok bunuh diri. Hasilnya ialah kebiadaban Cho Ismail Ax, tulis Jerry Bowyer dalam TCS Daily 18 April.

Bunuh diri politik oleh para ideolog Tranzi inilah yang menyebarkan pelbagai teori konspirasi dan kejahatan AS dan bergema ke seluruh dunia karena didukung oleh media massa Barat itu sendiri. Di AS sekarang mayoritas mahasiswa yang sukses menguasai bidang iptek adalah nonKaukasian, Asia Timur, dan India. Sementara dogma Tranzi yang tidak menghargai meritokrasi dan cenderung mengadopsi mediocrity berdasar proporsionalitas kelompok, mendominasi pola pikir kampus AS. Mediocrity adalah sistem di mana orang mediocre -kepalang tanggung, bukan brilian, justru menyisihkan orang yang ber-merit.

*

Prof Muhamad Abduh (1849-1905), dikutip oleh Zuhairi Misrawi (Kompas, 8 Juli 2006) menyatakan: “Saya menemukan Islam di Barat tanpa orang Muslim, sedangkan saya di Mesir menemukan orang Muslim tanpa Islam.” Prof Abdus Salam pemenang hadiah Nobel Fisika tahun 1979 hijrah dari Pakistan sejak tahun 1974 karena mengulangi statement Abduh tentang Islam sejati dengan risiko harus hidup di luar Pakistan. Namanya akan diabadikan pada Abdus Salam Institute of Theoretical Physic di Trieste, Italia.

Tulisan Daoed Joesoef yang mendambakan Islam sejati setara dengan Abduh. Tulisan John Heffern suatu assetiveness untuk menghormati karya dan kreativitas individu dan memupuk kembali meritokrasi Barat. Daoed Joesoef layak jadi Dirjen UNESCO untuk menyelamatkan moral peradaban. Sedang advokasi Heffern adalah upaya menyelamatkan AS dari gelombang mediocrity yang bagaikan tsunami sedang menggeser meritokrasi di bumi AS sendiri.

Di atas merit dan rasio selalu ada kekuatan moral omnipotent supranatural, yang tetap menjadi penentu akhir. Pintar tapi tidak tahu mana baik mana buruk atau membajak “agama” juga akan berujung pada jahiliyah modern model 911 atau derivatifnya: Cho Ismael Ax.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 7/5/07


 

Pengelolaan “Capital Inflow” untuk Pengembangan Sektor Riil

Soy M Pardede

Beberapa tahun terakhir ini, khususnya sejak awal 2006 hingga saat ini, Indonesia menjadi sasaran emas bagi masuknya portofolio asing, baik dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, maupun saham. Hal itu membuat jumlah cadangan devisa RI pun meningkat menjadi US$ 48,1 miliar pada pertengahan April 2007. Bahkan menurut Budi Mulya, Direktur Perencanaan Strategis dan Humas BI, derasnya capital inflow tidak hanya di SBI, juga di instrumen investasi lainnya seperti obligasi negara (SUN).

Pendapat senada disampaikan Rachmat Waluyanto, Dirjen Pengelola Utang Depkeu yang dikutip Investor Daily, 18 April 2007. Ia menyebutkan saat ini Indonesia masuk radar investasi lembaga keuangan internasional, termasuk dana pensiun AS, Capers, karena total return dari obligasi negara (SUN) RI tertinggi di antara local currency bond di dunia. Bahkan jika dihitung dari bunga plus capital gain yang didapat, total return dari SUN bisa mencapai 15 persen. Selain itu pengelolaan utang pemerintah saat ini cukup prudent yang ditunjang pula stabilnya makroekonomi.

Mencermati fenomena di atas, sekilas seolah menunjukkan semakin sehat dan positifnya gerak pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, bila dikaji mendalam, hal ini justru bisa menjadi bumerang bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Di satu sisi derasnya dana jangka pendek yang mengisi cadangan devisa ini juga akan memperkuat nilai tukar rupiah, di sisi lain malah akan membahayakan pembangunan ekonomi jika mereka secara serentak akan melakukan penarikan secara besar-besaran dalam waktu singkat. Dana- dana itu hanyalah untuk mencari keuntungan sesaat belaka tanpa menimbulkan pengaruh langsung bagi pengembangan sektor riil yang justru akan memberi manfaat berganda bagi pembangunan ekonomi nasional.

Dampak Negatif

Data mutakhir yang dikeluarkan BI, dana asing yang diinvestasikan di SBI menunjukkan kecenderungan terus meningkat dari Rp 18,07 triliun pada akhir Desember 2006 menjadi Rp 22 triliun pada pertengahan April 2007, atau meningkat 22,22 persen dari total dana SBI yang mencapai Rp 253 triliun pada akhir minggu kedua April 2007.

Sedangkan dana asing yang diinvestasikan dalam instrumen obligasi negara juga meningkat pesat. Pada akhir Desember 2006, dana asing yang parkir di SUN Rp 54,02 triliun, menjadi Rp 67,00 triliun pada awal minggu ketiga April 2007.

Komposisi dana asing yang diinvestasikan pada instrumen saham juga menunjukkan tren menaik. Pada akhir 2006, total dana asing yang masuk ke bursa saham mencapai Rp 523 triliun, diper- kirakan menjadi sekitar Rp 530 triliun pada akhir minggu III April 2007.

Derasnya masuk capital inflow ini melejitkan nilai cadangan devisa Indonesia yang hingga akhir minggu ketiga ini mencapai US$ 49,2 miliar. Diperkirakan fenomena ini berlanjut hingga akhir 2007, di mana cadangan devisa RI bisa mendekati US$ 100 miliar.

Masalahnya, cadangan devi- sa sebesar itu, yang mungkin untuk pertama kalinya dimili- ki republik ini, akan dialokasikan ke mana? Bagaimana cara mengelola dan mengawasinya secara efektif? Inilah tugas rumah pejabat di otoritas moneter dan fis- kal yang perlu mendapat dukungan berbagai instansi dan pihak terkait lainnya.

Melimpahnya dana ini jika tidak dikelola baik, tepat, dan hati-hati, justru akan menimbulkan bahaya bagi stabilitas dan perkembangan ekonomi Indonesia. Capital inflow yang mengalir deras untuk instrumen jangka pendek dan spekulatif ini selain meningkatkan cadangan devisa, meningkatkan nilai tukar mata uang domestik, juga bisa memicu inflasi dan mengguncang neraca perdagangan.

Soalnya, jumlah uang beredar akan melonjak tajam dan meningkatnya nilai tukar domestik, yang justru akan menurunkan daya saing produk kita di pasar ekspor dan meningkatkan nilai impor nasional secara berarti.

Bahkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, derasnya arus modal yang masuk akan menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan kebijakan makro. Dengan capital inflow yang begitu besar, berarti jumlah uang beredar akan meningkat. Jadi, persoalan yang dilematis untuk bank sentral adalah seberapa cepat bisa melakukan sterilisasi.

Masuknya capital inflow yang sangat besar juga akan memicu penguatan mata uang secara drastis, sehingga neraca perdagangan terutama ekspor akan terancam. Kondisi seperti itu sudah terjadi di Thailand, di mana mata uang baht terapresiasi sangat tinggi.

Pembangunan Sektor Riil

Untuk menghindari kambuhnya bencana ekonomi yang kemungkinan akan membawa bangsa kita ke arah krisis multidimensi kembali sebagaimana terjadi pada 1998, yang hingga saat ini belum juga berakhir, diperlukan langkah-langkah tepat dan strategis untuk mengelola (manajemen) capital inflow tadi agar mampu secara efektif dan maksimal untuk pengembangan sektor riil.

Selama ini, terjadinya pertumbuhan ekonomi yang moderat dan tercapainya stabilitas moneter justru tidak terlihat dalam perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga terjadi diskoneksi antara keberhasilan indikator makroekonomi dan persoalan pembangunan di sektor riil. Padahal yang diharapkan masyarakat adalah adanya hubungan yang linear dan simetris antara pertumbuhan di sektor makro dan pertumbuhan sektor riil yang kelak memberikan manfaat bagi pertumbuhan berbagai sektor ikutan lainnya.

Sektor riil ini memang perlu menjadi fokus utama pembangunan ekonomi masa depan karena sektor inilah yang mampu memberikan efek multiplier sangat besar bagi pengembangan berbagai sumber daya ekonomi, bahkan terhadap berbagai sektor kehidupan lainnya.

Sektor ini juga mampu menyerap puluhan juta tenaga kerja, dan mengatasi pengangguran yang kini mencapai 60 persen angkatan kerja kita (terdiri atas 11 persen pengangguran terbuka dan sisanya pengangguran terselubung atau disebut juga disguised unemployment).

Sektor riil juga mampu mengembangkan berbagai potensi sumber daya bangsa yang selama ini belum tergarap optimal, mengatasi kemiskinan dan juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar ekspor. Yang tidak kalah pentingnya, sektor ini mampu menjadi pendukung utama peningkatan kinerja dan pertumbuhan pasar modal, dan tentu saja pasar uang. Sektor ini juga mampu bertahan dari hantaman krisis yang melanda berbagai kawasan selama ini.

Karena itu, aliran masuk investasi ke dalam perekonomian nasional diharapkan tidak semata-mata melalui portofolio investment semata, tetapi harus diupayakan juga melalui investasi langsung ke sektor riil, baik dari penanaman modal langsung dari investor domestik (DDI), maupun dalam bentuk foreign direct investment (FDI) dari luar negeri.

Pengelolaan

Ada beberapa langkah dan kebijakan yang dapat ditempuh untuk keberhasilan pengelolaan capital inflow ke arah pengembangan sektor riil secara efektif. Pertama, perlu perubahan mind-set dalam mekanisme kebijakan moneter. Bank Indonesia sebagai otoritas utama dalam penentuan langkah dan kebijakan moneter di Indonesia perlu mengubah paradigma dan mind-set dalam mekanisme kerjanya.

Selama ini untuk menjaga stabilitas moneter BI sering melakukan pendekatan open market operation dengan salah satu instrumen utamanya menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Akibatnya mudah ditebak, selain mampu mengendalikan inflasi, menurunkan tingkat suku bunga deposito, juga ikut mendongkrak jumlah dana masyarakat yang diinvestasikan dalam instrumen SBI.

Hingga akhir April, diperkirakan mencapai sekitar 260 triliun rupiah. Dana menganggur itu selain sangat mengganggu pembangunan sektor riil, juga menjadi beban tersendiri bagi negara yang setiap tahun harus membayar bunga SBI tersebut bagi perusahaan dan deposan sekitar 30 triliun per tahunnya.

Sebenarnya banyak instrumen kebijakan moneter lain yang bisa ditempuh BI untuk membantu percepatan penyaluran kredit ke sektor rill seperti Reserve Requirement Policy, Selective Used of Credit Policy, Rediscount Policy, Differential Rate Policy, dan lain-lain. BI juga perlu proaktif mengarahkan penyaluran kredit ke sektor riil melalui koordinasi dan arahan kepada pejabatnya untuk menyukseskan program itu.

Kedua, perlunya akselerasi kebijakan fiskal yang prosektor riil. Untuk mendukung pengembangan sektor riil secara maksimal, ada lima hal yang perlu segera dilakukan. Kesatu, perlu penajaman strategi menumbuhkembangkan sektor riil untuk pemerataan kesempatan kerja, stabilitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan berusaha, juga pemerataan pembangunan antarwilayah. Kedua, perlu reformulasi kebijakan belanja negara yang sesuai dengan paradigma mutakhir untuk dapat mengembalikan fungsi-fungsi anggaran dalam rangka pembangunan nasional.

Ketiga, perlu reformasi sistem perpajakan lebih kondusif dan juga memungkinkan pemberian insentif perpajakan bagi dunia usaha untuk menghasilkan dampak ekonomi lebih luas, tentu saja dengan pertimbangan realistis, masuk akal, komprehensif. Keempat, perlu peningkatan keefektifan pengalokasian dan pemanfaatan anggaran dengan aturan-aturan yang berlaku di pasar agar berbagai tujuan pembangunan dapat optimal. Kelima, perlu peningkatan efisiensi pengelolaan dan pengawasan anggaran APBN dengan administrasi lebih lugas dan sederhana.

Ketiga, perlu percepatan pengesahan paket UU dan regulasi yang prosektor rill. Dari serangkaian regulasi dan UU yang dapat memicu dan memacu percepatan pertumbuhan skctor riil, baru UU Penanaman Modal yang disahkan parlemen Maret 2007. Serangkaian UU yang kini masih sangat dinantikan pelaku bisnis sektor riil domestik maupun mancanegara adalah seperti UU Tenaga Kerja, UU Perpajakan, UU Penggunaan Lahan, UU Pertambangan, dan UU Pembiayaan Syariah.

Keempat, perlu peningkatan penegakan hukum untuk menjamin kepastian usaha. Keluhan akan kurang adanya keadilan dan ketegasan dalam penegakan hukum tentu akan mempengaruhi iklim bisnis yang berkembang dan selanjutnya menyebabkan sektor riil dan sektor mikroekonomi Indonesia tidak berkembang baik, bahkan cenderung mati suri.

Kelima, ke depan perlu juga dipikirkan pembentukan Badan Pengelola dan Pengawasan Cadangan Devisa Nasional. Badan itu berfungsi mengelola penyaluran cadangan devisa ke sektor pembangunan ekonomi, sekaligus mengawasi mekanisme anggaran tersebut sesuai target yang diharapkan. Badan seperti itu kini banyak diadopsi negara-negara ekonomi maju seperti AS, RRT, Jepang, dan Singapura.

RRT yang cadangan devisanya saat ini mencapai US$ 1,25 triliun, melalui badan yang dibentuk untuk mengelola cadangan devisanya, menggunakan cadangan devisanya untuk pembelian bahan baku industri yang kini tumbuh pesat dari berbagai negara.

Dengan menggunakan cadangan devisa yang melimpah itu, RRT juga kini aktif melakukan ekspansi perusahaan dan merger serta akuisisi berbagai perusahaan multinasional di berbagai negara untuk memperkuat jaringan pemasaran produk ekspornya. Hal yang sama juga dilakukan Singapura melalui Temasek Inc dan Jepang melalui Sogo-Soshanya.

Indonesia akhir 2007 diperkirakan cadangan devisa nasional mendekati US$ 100 miliar, sangat potensial mengikuti pola pembangunan tersebut di atas. Jika badan pengelola cadangan devisa bisa dibentuk diharapkan cita-cita membangun Indonesia Incorporated yang diwacanakan sejak 20 tahun lalu dapat diwujudkan secara riil dan efektif.

Keenam, perlu peningkatan sinergi pasar modal dan pasar uang untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Selama ini, kelihatannya telah terjadi decoupling (tidak adanya hubungan yang simetris antara peranan sektor moneter dan sektor riil) dalam mekanisme pembangunan ekonomi nasional. Padahal diharapkan berkembang pesatnya pasar modal akhir-akhir ini mampu mempercepat pertumbuhan sektor riil pula.

Pesatnya pertumbuhan pasar uang (sektor moneter) pun diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh, sehingga mampu menumbuhkembangkan sektor riil ke arah lebih maju lagi. Man- faatnya, akan dirasakan masyarakat melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan ke- sejahteraan dan kemakmuran nasional.

Untuk itu hubungan sinergi pasar uang dan pasar modal diharapkan dapat terjalin baik dalam menyalurkan berbagai potensi dana yang nilainya ratusan triliun rupiah tersebut ke arah pengembangan sektor riil. Tidak semata-mata untuk mengejar gain, bunga, ataupun perolehan laba jangka pendek melalui portofolio investment semata.

Penulis adalah Ketua Komisi Etika Usaha, GCG, dan Gerakan Bersih, Transparan, Profesional (BTP); Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia; dan Anggota KPPU 2000-2006

Last modified: 8/5/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Kabinet Sarkozy 1 dan SBY 1

Christianto Wibisono

Terhitung 24 jam sejak pengumuman kabinet, reaksi umumnya bernada kecewa, antiklimaks, teater gaya tanpa substansi, bagi drama reshuffle yang amat sangat terbatas. SBY tidak akan bisa mengelak dari tanggung jawab, tulis kolom Politika Kompas Selasa pagi. Tapi Sugeng Saryadi di Metro TV malah bilang, ini kabinet SBY tulen, di mana SBY “sendirian” menyusun kabinet, tanpa intervensi JK. Malah JK nonton film bersama menteri yang dipecat.

Ini adalah kabinet SBY I, sebab waktu menyusun KIB dulu merupakan joint venture dengan JK dan waktu reshuffle juga masih tarik ulur dengan JK, sampai perlu memakai dukungan “ruh Yogyakarta” 5 Desember 2005. Uniknya, menteri dari Golkar malah ditambah satu lagi, Andi Mattalatta, walaupun Wapres/Ketua Umum Golkar tidak ikut menyusun. Pengangkatan Hatta Radjasa dari PAN sebagai Mensesneg juga merupakan taktik Sam Kok yang setara dengan orang tercerdik, Cu-kat Liang.

Orang jadi bingung kenapa benteng pertahanan strategis diserahkan kepada orang luar (bukan orang dalam Partai Demokrat, misalnya). Atau barangkali Hatta sudah lebih menjadi inner circle-nya SBY ketimbang mewakili PAN (baca: Amien Rais).

*

Sementara itu di Prancis, Presiden terpilih Nicolas Sarkozy menunjuk Francois Fillon sebagai Perdana Menteri dan hanya akan membentuk kabinet dengan 15 menteri atau sama dengan menteri kabinet AS yang memang dibatasi oleh UU.

Prancis karena dualisme sistem presidensial dan parlementer sering diperintah kabinet kohabitasi, di mana dua partai musuh bebuyutan harus “kumpul kebo” alias kohabitasi karena terpaksa. Karena itu jumlah menteri bisa berkembang biak mencapai 30 orang lebih. Sistem politik Indonesia sekarang ini mirip dengan Prancis, terutama bila presiden terpilih berbeda dengan partai mayoritas di parlemen.

Kabinet Sarkozy 1 akan mengubah kebijakan terutama dalam masalah Timur Tengah dan program asimilasi imigran asal Timur Tengah yang mencapai 10 persen penduduk dan di beberapa kota besar, justru mayoritas penduduknya adalah imigran. Capres Segolene Royal kalah karena masyarakat Prancis sudah trauma dengan kerusuhan penjarahan dan pembakaran mobil anarkis 2005 di Paris dan beberapa kota besar Prancis oleh gang imigran brutal. Sarkozy akan menjalankan politik konservatif dalam tradisi Partai Republik AS atau Partai Konservatif Inggris.

Sarkozy akan memberikan tax cut untuk merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi serta memulihkan daya saing. Gara-gara kebijakan yang memanjakan subsidi sosial, Airbus kalah dari Boeing dalam menepati janji kontrak penyerahan pesawat kepada pelanggan.

*

Kabinet SBY 1, hanya punya waktu dua tahun untuk melakukan terobosan dalam mempertahankan citra dan pesona yang mengorbitkan SBY menjadi presiden terpilih tahun 2004. Jika dalam 2 tahun mendatang ini sektor riil dan masyarakat tidak merasakan perbaikan dan perubahan, pemilu legislatif bulan April sudah akan memvonnis apakah SBY akan dipilih kembali atau tidak dalam Pilpres 2009.

Jaksa Agung baru tentu harus melaksanakan kampanye pemberantasan korupsi secara lebih intensif. Hari Senin pagi saya berceramah di depan staf KPK tentang assets recovery. Saya katakan telah terjadi penjualan aset secara “garage sale” sejak BPPN dibentuk. Dari 1.688 perusahaan dalam daftar BPPN, 259 dimiliki oleh 29 konglomerat yang sarat KKN dengan Rp 72,5 triliun atau 46,7 persen dari total utang Rp 155,37 triliun.

BPPN secara legal bubar serta mewariskan sisa aset kepada PT Perusahaan Pengelola Aset yang juga akan dibubarkan pada 2009. Sementara itu kasus BLBI yang meliputi 60 kasus hanya 18 yang diajukan ke pengadilan dan pemerintah malah kalah dalam 8 kasus aset eks BPPN dan eks BLBI sekarang sudah seluruhnya hampir terjual dan tunggakan BLBI juga masih seret.

Jaksa Agung Hendarman Su- panji tentu harus bekerja keras untuk mewujudkan proses hukum tersebut dan kemudian memakai putusan pengadilan untuk ekstradisi atau assets recovery. Menteri Mentor Singapura Lee Kuan Yew menyatakan dari sekitar US$ 730 miliar aset dana offshore Singapura, hanya 2-3 persen yang dimiliki orang Indonesia, yang tentunya bukan semuanya koruptor atau buronan.

Berapa yang dimiliki buronan atau koruptor. Ingat kasus H Thaher yang rekeningnya diperebutkan istri kedua dan putra-putri istri pertama. Itu hanya bisa dikuasai karena Benny Moerdani rela duduk di kursi saksi dalam peradilan Singapura mengklaim kembali uang itu sebagai suap bagi H Thaher. Jika Hendarman Supanji datang ke Singapura membawa bukti-bukti korupsi para buronan dan koruptor, saya rasa Lee Hsien Loong tidak akan bisa berkutik atau menolak seperti Lee Kuan Yew dulu merelakan dana diklaim oleh Benny Moerdani.

*

Saya melihat hanya gebrakan model Benny Moerdani, yang dikakukan secara legal bisa menghasilkan assets recovery menembus prosedur legal internasional. Hanya jika SBY bisa menggebrak seperti Sarkozy memperoleh kepercayaan rakyat Prancis, maka kabinet SBY ini bisa menyelamatkan dan mengangkat kembali SBY menjadi presiden 2009. Jika tidak, maka seperti peringatan Budiarto Shambazy (Politika Kompas 7 Mei), tidak akan ada yang membela SBY lagi.

Bola liar politik di luar agenda ialah aksi protes setahun Lumpindo (27 Mei) dan arus tuntutan perubahan konstitusi, yang bila digabung dengan fatwa Mahkamah Konstitusi tentang belum dipenuhinya 20 persen anggaran pendidikan, bisa berubah menjadi “tendangan penjuru impeachment” bagi yang tidak sabar menunggu 2009. Tampaknya kabinet SBY 1 ini mempunyai beban politik yang lebih berat dari Kabinet Sarkozy 1. Sebab Sarkozy baru mulai sedang SBY sudah mendekati garis finish April 2009.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 9/5/07


 

Mengubah Aturan Perekrutan Penyelenggara Negara

Potsdam Hutasoit

Mekanisme perekrutan para penyelenggara negara baik calon presiden, kepala daerah, dan wakil-wakil rakyat saat ini hanya melalui satu-satunya pintu yaitu partai politik. Sejak UUD 1945 hasil amendemen, khususnya pasal yang mengatur pencalonan dan pemilihan paket presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, dan UU Pemerintah Daerah yang mengatur pemilihan kepala daerah disahkan, banyak kalangan diam-diam menyatakan keberatan, sebab aturan itu sangat eksklusif dan manipulatif.

Tidak adanya pintu lain membuat jalur penjaringan dan penyaringan menjadi keruh dan kontaminatif oleh kepentingan individu dan golongan. Bahkan dalam penyusunan peraturan turunannya, misalnya menyangkut ketentuan calon penyelenggara negara, sangat bias bagi kepentingan golongan termasuk syarat kesarjanaan, status hukum, dan putra daerah, untuk memudahkan kelompok sendiri dan mengganjal pihak lain. Inilah malapetaka yang menyebabkan bangsa ini belum memiliki pemimpin yang benar- benar mumpuni.

Berangkat dari keprihatinan itulah penulis sepakat dengan beberapa kalangan yang pernah menggagas mekanisme pencalonan presiden, kepala daerah, dan wakil-wakil rakyat tidak selalu hanya melalui partai politik. Sudah saatnya kita membuka kesempatan bagi kader-kader bangsa lainnya dari berbagai kalangan, agar wilayah penyerapan semakin luas dan kesempatan mendapatkan figur-figur calon pemimpin yang kuat bertambah.

Tokoh dari lembaga swadaya masyarakat, dari organisasi sosial kepemudaan dan kemasyarakatan, maupun dari organisasi profesi bahkan individu-individu yang merasa mampu, dapat mencalonkan diri, tanpa harus “bersitegang” dengan pengurus partai atau “mengebom dana” agar bisa sekadar “numpang lewat”. Itu semua dapat dilaksanakan jika kita sepakat mengubah aturan main baik melalui UUD 1945 amendemen (kelima) maupun UU dan PP pelaksanaannya.

Sejarah Masa Lalu

Terlaksananya reformasi sejak 1998 untuk melakukan perubahan dan pembaharuan sesudah lebih kurang 35 tahun dikungkung kondisi sosial politik yang sangat mematikan kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi warga bangsa, memunculkan gerakan dan terbentuknya badan-badan politik baik yang bertujuan mengambil kekuasaan (partai-partai) maupun yang bertujuan sekadar pergerakan moralitas sosial (gerakan-gerakan politik yang dilandasi moral). Dalam waktu yang sama berkembang pula jumlah dan kualitas aktivis dalam kegiatan politik. Masyarakat awam pun menjadi bersemangat ikut terjun dan ikut serta dalam gerakan bernapaskan politik pembaharuan.

Perkembangan sosial kemudian menjadi sensitif dan diramaikan oleh retorika dan gerakan- gerakan atau demonstrasi ibarat ingin menjebol atau menghancurkan yang menghalanginya. Hampir setiap hari terjadi unjuk rasa, bergantian pelaku dan iramanya, yang bisa berakibat timbulnya rasa tidak tenteram, ketidakbersamaan, atau kekhawatiran dengan timbulnya situasi gawat menjadi gerakan yang sangat mengganggu. Unjuk rasa mengarah ke huru- hara dan kerusuhan sosial, dengan keinginan ikut serta menyusun bangunan politik yang baru, lebih demokratis, yang akhirnya memunculkan gerakan-gerakan untuk menguasai kekuasaan (partai-partai) maupun gerakan moralitas sosial (gerakan-gerakan moral seperti LSM-LSM).

Ketika penduduk belum mandiri dalam kehidupannya di bidang ekonomi, sosial dan politik, pengaruh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat diperlukan untuk memimpin dan memberi arah kepada kehidupan sehari-hari masyarakat itu. Sehingga dianggap pemerintah dan DPR mewakili masyarakat untuk menjalankan demokrasi.

Tetapi, dalam pertumbuhannya, partai-partai politik kurang mampu menampung aspirasi dan malah di internalnya tidak ditumbuhkan suasana demokrasi sehingga sangat memengaruhi penampilan partai-partai di mata masyarakat terutama fraksinya di legislatif. Padahal, kita tidak bisa menutup mata masyarakat bisa bertambah kuat karena dipengaruhi organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti LSM.

Kemudian watak-watak dan kemampuan pribadi individu bisa bertambah kuat juga. Belum lagi pengaruh pers dan televisi sebagai pemberita informasi dan menyuarakan pikiran-pikiran masyarakat. Hal itu membuat pemerintah dan DPR tidak cukup kuat menjalankan fungsinya sebagai wakil masyarakat. Pengaruh-pengaruh tadi mengakibatkan kemampuan organisasi masyarakat, LSM, selain partai politik sudah menempatkan diri pada posisi ikut serta memberikan arah kepada masyarakat.

Sekarang dengan perkembangan masyarakat kita dalam bidang sosial politik seperti yang diuraikan di atas, tidakkah sudah saatnya kita berpikir untuk mengubah beberapa peraturan/perundang-undangan untuk bisa menampilkan para calon independen untuk ikut bertarung di dalam pemilihan di bidang eksekutif dan legislatif?

Untuk itu perlu kita perhatikan beberapa hal sebagai berikut. Di bidang eksekutif, pertama, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, UUD 1945 Pasal 6a ayat 2 mengatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Kedua, untuk pemilihan kepala daerah, UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 mengatakan, gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih secara demokratis.

Di bidang legislatif, pertama, untuk pemilihan anggota DPR, DPRD, dalam UUD 1945 Pasal 22e ayat 3 disebutkan, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Kedua, untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), UUD 1945 Pasal 22e ayat 4 mengatakan, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan.

Kalau kita perhatikan, yang paling mudah untuk memberikan kesempatan calon independen tanpa mengamendemen UUD 1945, hanya di bidang pemilihan kepala daerah, karena UUD 1945 hanya menyebutkan pemilihan kepala daerah secara demokratis tanpa menyebut melalui partai politik.

Penulis adalah Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan, Mantan Anggota DPR 1988-2004

Last modified: 10/5/07


 

Pejabat atau Penjahat?

Martin Basiang

Faithful man will abound with blessings, but he who hastens to be rich will not go unpunished” (Proverbs 28:20). Demikian salah satu kutipan kata-kata hikmat yang terilham kepada Raja Salomo, yang sekaligus berfungsi sebagai hakim bagi bangsanya dalam Amsal Salomo. Ia terkenal sebagai “Empu Hikmat”, dikaruniakan langsung oleh Tuhan dalam suatu penglihatan di Gibeon, tempat Tuhan menawarkan “Mintalah apa yang hendak Kuberikan kepadamu“.

Raja Salomo meminta hikmat atau hati yang paham menimbang perkara ketimbang meminta kekayaan. Ia terkenal dengan putusannya yang berhikmat mengenai kasus pertengkaran dua perempuan yang memperebutkan seorang bayi, sehingga menjadi contoh yang luhur.

Ia tidak meminta kekayaan dan kemuliaan, dan Tuhan malah memberikan bonus kekayaan dan kemuliaan, sehingga tidak seorang pun pada zamannya mempunyai kekayaan, kemuliaan, dan hikmat seperti Raja Salomo.

Kutipan Amsal tadi mengatakan, “Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman”. Orang atau pemimpin atau pejabat yang dapat dipercaya adalah pejabat yang melayani masyarakat dan sesamanya sesuai kehendak Tuhan, demikian yang dimaksud dengan ucapan hikmat tersebut.

Mendapat banyak berkat atau eulogia (kata Yunani), berarti mendapat karunia Ilahi, sehingga pelayanan dan pekerjaannya menghasilkan kesejahteraan rohani dan jasmani karena Tuhan yang menolong.

Namun bila orang tersebut sudah mulai tergoda memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya diri dengan mengabaikan tugas pelayanannya yang dipercayakan kepadanya, maka yakinlah dia akan mendapatkan hukuman. Cepat atau lambat akan mendapatkan imbalannya yang dimulai dengan penghakiman dari hati nuraninya sendiri.

Kita baru saja menyaksikan perombakan kedua kalinya dari Kabinet Yudhoyono-Kalla, yang tentunya diharapkan merupakan orang-orang yang dapat dipercaya agar rakyat Indonesia mendapat banyak berkat dari pelayanannya.

Pelayan Masyarakat

Cukup terenyuh kita menyaksikan dan mengikuti penyidikan terhadap seorang pejabat di berbagai media massa, yang disangka memperkaya diri melalui suatu institusi yang dipimpinnya, yang notabene instansi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Penyidikan akhirnya melibatkan keluarga, yakni istri, anak, dan saudaranya (Tabloid Investigasi, edisi 17,26 April – 16 Mei 2007). Perlu dihayati oleh para fungsionaris yang dipercaya pemerintah, negara, dan rakyat, untuk melayani masyarakat akan ucapan hikmat yang lain dari Salomo yang mengatakan, “Nama baik lebih berharga dari pada kekayaan besar” (Ams 22:1).

Nilai dan kehormatan manusia hanya ditentukan oleh apa yang disumbangkan bagi kesejahteraan masyarakat baik jasmani maupun rohani. Bunda Teresa, biarawati yang tidak punya fasilitas untuk melayani masyarakat tetapi memberikan dirinya melayani masyarakat miskin, setelah wafat dikenal dunia sebagai pahlawan kemanusiaan. Pemakamannya dihadiri beberapa kepala negara dan pembesar dunia.

Orang Inggris memberikan nama “Minister” bagi menteri-menterinya. Itu berarti pelayan-pelayan masyarakat untuk melayani kebutuhan masyarakat, dan bukan untuk dilayani sebagai penggede bila berkunjung kerja ke daerah, disambut dengan pencak silat dan tarian sekapur sirih, yang malah mengeluarkan biaya daerah. Kunjungan kerja seyogyanya dilakukan secara incognito dengan biaya sendiri bila menginap.

Pejabat sebagai pelayan masyarakat bukan berarti dapat dikendalikan oleh unsur-unsur tertentu, apalagi oleh “benalu-benalu” masyarakat seperti cukong pembabat hutan atau cukong judi, sehingga ada “kolusi” pejabat dan penjahat.

Mengutip Syafi’i Ma’arif, “Sampai-sampai sulit dibedakan mana pejabat dan mana penjahat. Saat ini tidak bisa dibedakan siapa sebenarnya yang berdaulat dalam mengurus rakyat. Sebab para pejabat, tokoh politik, termasuk para komandan polisi dan TNI banyak yang dikendalikan raja judi. Raja judi bisa mengatur seenaknya pejabat publik mulai bupati, wali kota, dan gubernur. Jadi siapa sebenarnya yang berdaulat” (Syafii Maarif dalam Latihan Kader Amanat Utama [LKAU] XIII DPP PAN, di Sawangan, Depok, Jawa Barat, 29 Juli 2006).

Korupsi

Dua masalah pokok yang dapat menjerumuskan negara ini ke dalam kehancuran adalah masalah korupsi dan disintegrasi yang disebabkan karena antipluralisme atau anti-Bhinneka Tunggal Ika, yang dapat membubarkan NKRI. Namun, hal yang terakhir ini bukan pembahasan dalam nas- kah ini.

Pada awal pemerintahan Yu- dhoyono-Kalla, penulis di harian ini menulis “Penegakan Hukum dan Presiden Baru”, (Suara Pembaruan, 15 Oktober 2004). Penulis mengutip adagium dari kolumnis Davis McCasland yang mengatakan, “Unrestrained corporate greed is greater threat than terrorism”, betapa berbahayanya suatu badan usaha yang tidak terkendali dalam ketamakannya, akan dapat merupakan ancaman bagi kepentingan umum melebihi bahaya terorisme.

Uraian saat itu menyangkut skandal “penjarahan Bank BNI” yang menghebohkan dengan nilai yang tidak tanggung-tanggung, yaitu pembobolan L/C sejumlah Rp 1,7 triliun atau sekitar US$ 200 juta, yang hingga sekarang belum tuntas.

Presiden Yudhoyono sangat menyadari bahwa supremasi hukum merupakan prasyarat untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik sehingga mengeluarkan Inpres No 50/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan meratifikasi Konvensi PBB untuk melawan korupsi (Uni- ted Nations Convention Against Corruption).

Ada peninggalan kasus dari periode Pemerintahan Megawati. Itu menyangkut korupsi oleh para konglomerat hitam atau obligor pengutang triliunan rupiah yang diberi keringanan perdata yang disebut Release and Discharge, yang tidak dapat diartikan pengampunan pidana.

Itu masih merupakan PR bagi pemerintah Yudhoyono-Kalla dalam sisa periode 2,5 tahun, untuk melaksanakan amanat Tap MPR-RI No X/2001 huruf C tentang Ekonomi dan Keuangan. Ketetapan itu menugaskan pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap pelaku penyimpangan BLBI.

Di pihak lain tentu diharapkan dari Kabinet yang mengalami perubahan terbatas ini untuk meningkatkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi (termasuk klarifikasi kasus penggunaan rekening suatu departemen untuk uang Tommy Suharto yang menyebabkan Ketua BPK Anwar Nasution marah besar (Kompas, 30 Maret 2007) tanpa ada kesan “tebang pilih”.

Dan bagi pengusaha yang masih berperan sebagai penguasa, agar lebih berorientasi melayani masyarakat. Selamat bertugas dengan ruh pelayanan.

Penulis adalah pengamat hukum, mantan Jaksa Agung Muda

Last modified: 11/5/07


 

Dalam Sandera Politik

Indra J Piliang

Hiruk-pikuk reshuffle kabinet membuka diskusi tentang representasi politik seorang menteri. Apakah benar menteri adalah wakil partai politik atau se- kadar pembantu presiden. Dalam konstitusi sudah begitu terang-benderang bahwa menteri adalah pembantu presiden. Tidak ada ketentuan lain di luar itu. Presiden bebas mengangkat dan memberhentikan pembantu-pembantunya kapan saja.

Hanya saja, konstitusi tidak bergerak pada wilayah politik yang hampa udara. Konstitusi juga memberikan saling keterkaitan antara menteri dan partai politik. Logika itu terutama berasal dari adanya syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, “jasa” pencalonan (percaloan?) inilah yang ditagih partai-partai politik dengan imbalan sejumlah kursi di kabinet.

Kalau rumusnya seperti itu, terdapat sejumlah representasi menyangkut presiden. Pertama, presiden adalah representasi dari partai-partai politik yang mencalonkannya. Presiden juga bukan representasi dari dirinya sendiri, berikut program-program yang dia sampaikan kepada publik. Dengan rumus itu juga berarti menteri-menteri yang “secara konstititusional” layak duduk di kabinet adalah wakil dari Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, kalau rujukannya putaran pertama pemilu presiden.

Namun, tunggu dulu, injeksi berikut datang dari Partai Keadilan Sejahtera yang pada putaran kedua menandatangani “kontrak politik” dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada fase berikut, Partai Golkar juga ikut-ikutan berdiri pada “pihak Presiden” setelah Ju- suf Kalla berhasil menjadi Ketua Umum. Artinya, setelah putaran kedua pilpres dan perubahan tampuk kepemimpinan partai-partai politik, arus besar kepentingan politik mengepung istana dan presiden menjadi representasi partai-partai politik itu.

Kedua, presiden adalah representasi dari publik yang memilihnya dalam putaran pertama dan kedua. Dengan logika itu, berarti partai-partai politik sudah merepresentasikan suara pemilih dalam pemilu legislatif. Hasil studi Lembaga Survei Demokrasi dan Pembangunan pada Januari 2007 menunjukkan dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, pemilih dipengaruhi tokoh partai politik (7,56 persen), tokoh agama (6,52 persen), keluarga (8,77 persen), dan tidak ada yang mempengaruhi (77,15 persen). Hasil itu menunjukkan pemilih tidak bisa dicaloin oleh partai-partai politik, tokoh agama, dan keluarga. Pemilih sudah sangat independen, terutama jarak sosial dan politik antara pasangan calon presiden dan wakil presiden itu sangat jauh dengan pemilih.

Sehingga ironis ketika dalam fase-fase terakhir itu kita tidak lagi bisa menemukan jejak-jejak atau remah-remah dari suara publik yang mereka gelontorkan kepada pasangan Yudhoyono-Kalla pada putaran pertama dan kedua pilpres. Melulu yang menjadi dominan adalah partai-partai politik. Padahal, kita ingatkan kembali, partai-partai politik sudah selesai dipilih oleh pemilih pada pemilu legislatif, dengan cara mencoblos tanda gambar partai politik, atau tanda gambar berikut nama calon.

Presiden bukan menyerahkan diri kepada pemilih yang independen, tetapi seolah membelah pemilih menjadi perwakilan suara massa. Kesukaan presiden menerima kelompok-kelompok yang seolah mengklaim suara massa dari tokoh-tokoh agama juga menunjukkan bagaimana seringnya distorsi atas suara massa.

Memilih Publik

Uraian itu memperlihatkan penghilangan jasa publik dilakukan secara bertahap dan sistematis, kemudian dikendalikan oleh para “calo” politik yang berjasa dalam pencalonan.

Dan presiden tampak menikmati itu dengan cara lebih mendengarkan apa yang dilakukan dan diinginkan partai-partai politik dan para tokoh, ketimbang apa yang dikehendaki publik. Hubungan (kerja sama) antara legislatif dan eksekutif dalam proses legislasi, pengawasan dan anggaran dijadikan dasar pijakan tidak akan ada penolakan serius dari Senayan atas kebijakan-kebijakan yang diambil di Istana Negara.

Apa memang benar seperti itu? Kalau berkaitan dengan legislasi, pengawasan dan anggaran, benar ada hubungan antara legislatif dan eksekutif. Tetapi ketika pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang ti- dak menyimpang dari undang- undang, inovasi apa pun bisa dilakukan, termasuk dalam soal kenaikan harga bahan bakar minyak, keputusan mendukung Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB, atau mengeluarkan keputusan presiden atas kasus IPDN dan lumpur Sidoarjo.

Tidak perlu ada persetujuan bersama dengan parlemen. Presiden mempunyai instrumen Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, bahkan Peraturan Presiden sebagai jalan keluar konstitusional untuk membuat regulasi khusus.

Untuk mengatasi akibat- akibat langsung terhadap warga negara yang mengalami kerugian dalam kasus lumpur Sidoarjo, sebagai contoh, Yudhoyono menurunkan Keputusan Presiden No 13/2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo; Keputusan Presiden No 5/2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo; Peraturan Presiden No 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dan Keputusan Presiden No 31/M/2007 mengenai Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris dan Deputi Badan Pelaksana pada Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dalam mengeluarkan keputusan itu Yudhoyono sama sekali mengabaikan “tekanan” DPR agar menjadikan lumpur Sidoarjo sebagai bencana nasional.

Makanya, menjadi aneh kalau terjadi sejumlah “Pertemuan Dharmawangsa” untuk mengambil keputusan strategis. Presiden, yang mengaku bukan penakut, tidak perlu terus berhitung tentang kemungkinan penggunaan hak interpelasi dan hak angket Senayan, apabila merasa memiliki argumen kukuh atas kebijakan-kebijakan eksekutif itu.

Kebijakan-kebijakan yang bersandar kepada kepentingan orang banyak, akan memiliki pijakan yang kuat. Kecuali memang kebijakan-kebijakan itu demi kepentingan segelintir elite politik maka dukungan partai-partai politik dan para tokoh menjadi relevan.

Begitu juga dalam reshuffle kabinet. Presiden tidak perlu disandera oleh partai-partai politik. Kalaupun presiden mengambil orang-orang Partai Demokrat, PBB, dan PKPI, mereka datang dan duduk sebagai pembantu presiden.

Tidak ada konstitusi dan undang-undang yang dilanggar apabila presiden bahkan hanya memilih orang-orang terdekatnya menjadi menteri. Keterombangambingan presiden oleh politik gelang karet partai-partai politik adalah ambigu politik yang layak dipecahkan dengan cara mengabaikan sama sekali ancaman partai-partai politik dalam soal reshuffle.

Patut diingat kontribusi terbesar dalam kemenangan Yu- dhoyono-Kalla adalah 60 persen lebih suara pemilih yang mereka dapatkan dalam pilpres putaran kedua. Misteri dari suara-suara itulah yang harus tetap diperhatikan pasangan itu, termasuk perubahan-perubahan dukungan yang disampaikan secara berkala oleh lembaga-lembaga survei. Kalau presiden sama sekali meninggalkan publik dan hanya semata-mata menimang suara-suara partai politik, pemilih layak berkata: “Anda sudah melupakan kami, wahai pilihan kami!”

Mundur dari Partai Politik

Presiden harus memutuskan siap untuk tidak populer bahkan siap tidak dipilih lagi dalam pilpres mendatang, apabila gagal mengemban amanat publik pemilihnya. Bukan hanya pemilihnya yang harus diperhatikan, tetapi juga seluruh warga negara, dari kota dan desa.

Adalah ironi demokrasi dan skandal politik terbesar apabila muncul niatan presiden dan jajarannya, berikut partai-partai politik sekarang, lebih menyiapkan diri dipilih lagi untuk periode kedua pemerintahannya, daripada berkecimpung dan berkubang dengan persoalan-persoalan rakyat hari ini.

Sungguh kita tidak habis pikir, kenapa masih muncul kasus-kasus busung lapar yang membunuh bayi dan balita di hampir seluruh daerah. Sungguh kita tak paham, pertarungan politik hari ini sebetulnya telah membuka lubang bagi kehilangan generasi di masa datang.

Kabinet ideal hanya bisa dibentuk apabila presiden dengan terbuka dan terang-terangan mengatakan mulai dari penyusunan sampai pembentukan dan pelaksanaan pekerjaan, menteri harus mundur dari dunia politik. Presiden harus melakukan moratorium politik pada lingkaran terdalamnya. Kalau presiden, wakil presiden, dan para menteri terus bermain politik, yang terjadi adalah lebih banyak mengantisipasi langkah lawan, lalu dengan panik menyiapkan langkah tandingan.

Itu harus dimulai dari presiden dan wakil presiden sendiri. Langkah itu, walau terasa utopis, adalah dengan cara Presiden Yudhoyono harus menyatakan keluar dari Partai Demokrat dan Wakil Presiden Kalla harus mundur dari Ketua Umum Partai Golkar.

Jabatan-jabatan struktural itu hanya akan menjadi benalu bagi kepentingan pemerintah yang harus melayani publik tanpa pandang bulu. Aneh kalau syarat bagi anggota Wantimpres adalah tidak menjabat di partai-partai politik, sementara mereka harus memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden (dan juga wakil presiden) yang justru mempunyai jabatan di partai politik.

Diperlukan langkah sederhana, namun besar artinya, bagi presiden dan wakil presiden, beserta menteri, untuk memberikan harapan baru bagi pemerintahan. Saya yakin, apabila Yu- dhoyono dan Kalla melakukan langkah itu, berikut menteri masing-masing, dukungan publik justru akan bertambah besar dan kuat dalam waktu singkat.

Dengan stimulus itu, terbuka juga peluang bagi kepala daerah untuk juga mundur dari jabatan struktural partai-partai politik. Sehingga, partai-partai politik juga semakin profesional, karena mereka punya banyak pekerjaan besar di legislatif, baik pusat atau daerah.

Apakah ikhtiar sederhana itu terlalu sulit?

Penulis adalah Analis Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta

Last modified: 12/5/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Teror Mei 1998 dan Skenario Darfur

Christianto Wibisono

Mengikuti karier aktivis HAM Ester Indahyani Jusuf dan ketegarannya untuk tetap menerbitkan buku Kerusuhan Mei 1998, Fakta, Data & Analisa, saya bersyukur In-donesia masih mempunyai tokoh muda perempuan yang luar biasa. Aktivis ini adalah motor penerbitan buku yang diluncurkan Kamis malam, 10 Mei, di Goethe Institute.

Panitia mengungkapkan ada oknum di Komnas HAM yang malah menentang penerbit- an buku. Mengenaskan bahwa Komnas HAM malah membela pelanggar HAM berat.

Keberanian Ester untuk tetap meneruskan penerbitan itu membuktikan Ester memang layak mendapat penghargaan Yap Thiam Hien Award tahun 2000.

Sejak zaman Socrates hingga penyaliban Yesus, dan jatuhnya ribuan dan jutaan korban manusia, selalu ada manusia jenis unggul dari segala bangsa, etnis, ras, agama, dan gender yang more than equal. Manusia diciptakan sama, tapi ada jutaan yang hanya jadi pengekor, pengecut, penjilat, pelacur intelektual, dan predator terhadap sesama manusia tanpa malu-malu dan tanpa rasa bersalah sama sekali.

Panelis lain ialah tiga tokoh wanita pemberani, Saparinah Sadli, Siti Musdah Mulia, dan Kamala Candrakirana (pu- tri almarhum Soedjatmoko), tiga intelektual Dr J Kristiadi, Faisal Basri, dr Lie Darmawan dengan moderator Ivan Wibowo dan Dr Frans Tschai menutup diskusi.

Saparinah Sadli menekankan perlunya temuan buku ini ditindaklanjuti secara konkret, tapi Faisal Basri pesimistis, selama elite bercokol masih disusupi para pejabat yang mestinya bertanggung jawab atas teror biadab Mei 1998.

Mereka tidak pernah ditahan atau diinterogasi, naik pangkat dan malah tetap berkiprah untuk merebut kembali jabatan politik. Faisal Basri menyatakan hanya dua fraksi PDI-P dan PKB yang mendukung usulan agar DPR menuntaskan peristiwa Mei.

Perkosaan dan pembunuhan oleh oknum aparat negara yang seharusnya melindungi rakyat adalah dosa kuadrat yang sulit diampuni, tapi di Indonesia seolah malah memperoleh impunitas, dilindungi untuk tidak diusut dan diadili.

Alasan atau dalih yang dipakai melindungi ialah abstraksi seperti kehormatan korps dan aparatur negara karena meli-batkan petinggi dalam jajaran komando.

Justru hierarki itu lebih memperburuk citra Indonesia, sebagai negara predator, pemangsa dan peneror rakyat sendiri. Penembakan mahasiswa Trisakti adalah pemicu yang dibuat oleh oknum sutradara teror predator Mei yang kemudian lepas kendali karena terjadi semacam kudeta dan kontra kudeta antara para pesaing.

*

Kamis malam itu saya diselipkan dalam satu sequence acara “Kick Andy” bertema misteri pembakaran Yogya Plaza di Klender. Ketika ditanya apakah saya masih dendam karena rumah putri saya dibakar di Kapuk pada teror biadab itu, saya menyatakan saya malah prihatin dengan nasib ratusan dan mungkin ribuan orang yang menjadi korban ambisi predator elite.

Politik Teror Mei 1998 seperti juga Malari dan pelbagai “perang saudara” yang disulut di Poso, Palu, Ambon merupakan tingkah laku oknum pengadu domba rakyat untuk merebut kekuasaan.

Karena itu mereka harus dihukum berat dan pemerintah harus dihukum membayar ganti rugi kepada keluarga korban tanpa menunggu peradilan dan penangkapan pelaku apalagi otaknya yang berlindung di balik kekuasaan.

Elite pengecut yang hanya berlindung di balik kekuasaan resmi negara, kemudian tidak berani mempertanggungjawabkan kepengecutannya telah berulang kali menyulut konflik SARA menjadi pembantaian dan penjarahan berkepenjangan. Rakyat menjadi korban kebencian dan pertentangan yang dicampur-aduk antara kelas (miskin lawan kaya), etnis, dan agama.

Negara dibentuk untuk melindungi rakyatnya itu juga termaktub dalam Pembukaan UUD. Kalau aparatur negara gagal melindungi, walaupun diam saja dan tidak berbuat apa-apa, itu sudah merupakan guilty by omission, bersalah karena me- lalaikan fungsi dan layak di- hukum.

Pemerintah Daerah tingkat II dan provinsi dan Pemerintah Pusat harus langsung dihukum untuk memberi ganti rugi, dengan menyisihkan dari ABPD dan APBN, dana kompensasi kepada korban pembunuhan, penjarahan bernuansa politik SARA, bila pemerintah gagal melindungi, mencegah dan mengatasi pembantaian yang membunuhi rakyatnya sendiri. Indonesia terancam jadi failed state, negara gagal bila oknum aparatur membajak negara memangsa rakyatnya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan tapi bebas dari hukuman.

*

Gedung Putih pada Kamis, 3 Mei, mengumumkan bahwa Dubes baru AS untuk Jakarta ialah Cameron R Hume, pejabat Kuasa Usaha AS di Sudan. Mantan Dubes di Afrika Selatan dan Aljazair, bidang politik di Suriah dan Lebanon.

Ketika AS mengangkat Dubes Marshall Green maka misinya adalah menyelamatkan Indonesia dari cengkeraman komunisme PKI dan mencermati suksesi Bung Karno.

Jika teriakan Kamala Candrakirana, putri cendekiawan terkemuka Indonesia berkaliber Nobel, Soedjatmoko, tidak didengar dan dilecehkan sebagai Cassandra dalam dongeng Troy, dikhawatirkan impunitas teror Mei 1998 akan melahirkan rentetan pelanggaran HAM berat versi penculikan aktivis, pembunuhan Munir, Ambon, Poso. Atau, penyengsaraan rakyat versi Lumpindo (Lumpur Lapin- do, Red) dan pemiskinan versi Meruya.

Oknum aparatur negara meneror dan menyengsarakan rakyatnya sendiri. Ini bukan hanya masalah etnis Tionghoa atau minoritas non-Muslim, ini ada- lah masalah kemanusiaan mendasar.

Jika elite politik Indonesia gagal menegakkan supremasi hukum dan membiarkan impunitas bagi kejahatan terhadap kemanusiaan, Indonesia terancam jadi failed state seperti Sudan dan Darfur.

Salah satu calon dubes ialah Karl D Jackson, yang pernah mengamati Indonesia di awal Orde Baru dengan disertasi mengenai birokrasi Indonesia. Karl D Jackson dalam suatu seminar pernah menyatakan bahwa SBY itu berhati-hati karena ia tidak mau mengulangi riwayat hidup mertuanya, almarhum Sarwo Edhie Wibowo.

Pada awal Orde Baru, Sarwo Edhie sangat populer dan menjabat komandan RPKAD, cikal- bakal Kopassus, dan dikenal karena reputasi bersih dari korupsi. Soeharto khawatir Sarwo bakal mengikuti jejak Kol Gamal Abdel Nasser dari Mesir, yang menggulingkan atasannya, Jenderal Najib.

Sebelum Sarwo jadi Nasser, Soeharto menggebuk dulu dengan mencopot Sarwo dari Komandan RPKAD.

Dengan batalnya Karl D Jackson menjadi duta besar serta rencana kunjungan Taufiq Kiemas ke AS bersilaturahmi dengan Partai Demokrat (Hillary dan Obama), lobi politik Jakarta-Washington akan semakin sibuk. Menarik untuk mendalami mengapa AS mengirim Dubes Cameron R Hume dan bukan Karl D Jackson yang memahami profil dan riwayat SBY.

Semua tentu akan bermuara pada Pilpres 2009!

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 14/5/07


 

Anomali dalam Penegakan Hukum Kita

Oleh Tjipta Lesmana

A thief is a thief, no matter how much money he stole it”

-Anonym

Pekan lalu kita menyaksikan empat fenomena hukum yang amat menarik sekaligus mengenaskan. Pertama, kasus hukum yang menimpa Prof Dr Achmad Ali SH. Ia didakwa jaksa/penuntut umum melakukan tindak pidana korupsi sewaktu menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, antara lain menilap uang pemasukan Program Pascasarjana FH universitas negeri itu.

Kasus yang sebenarnya sudah cukup lama itu menarik karena terdakwa adalah salah satu calon hakim agung usulan Mahkamah Yudisial. Isu pun merebak kasus itu penuh nuansa politis dengan tujuan mengganjal pencalonan terdakwa sebagai hakim agung.

Ketika Achmad Ali awal pekan lalu ditangkap dan ditahan atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, sejumlah mahasiswa universitas itu pun “mengamuk”. Mereka menuntut agar Achmad Ali segera dibebaskan, dan Jaksa Tinggi Sulawesi Selatan ditahan karena tindakannya di- nilai sewenang-wenang.

Kedua, ricuh seputar kasus PT Portanigra melawan Djubri dkk atas lahan seluas 43,9 hektare di wilayah Meruya Selatan, Jakarta Barat. Mahkamah Agung dalam putusan kasasi tahun 1999 memenangkan PT Portanigra, menyatakan lahan itu sah milik perusahaan tersebut. Anehnya, selama proses hukum, tidak ada kehebohan, bahkan ribuan warga penghuni Meruya dikabarkan tidak tahu-menahu tentang sengketa tanah yang mereka tempati.

Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengeksekusi putusan kasasi MA. Ketika akhirnya pengadilan menetapkan waktu eksekusi, 21 Mei 2007, upaya menentang putusan MA itu mencuat dari segala penjuru, mulai dari Gubernur, wakil-wakil rakyat di DPRD dan DPR, hingga warga sendiri.

Kini situasinya cukup mencekam. Sutiyoso mengancam mengerahkan pasukan tramtibnya untuk menghalau eksekusi seraya meminta Kapolda untuk tidak membantu pelaksanaan eksekusi itu. Ribuan warga di tempat pun bersiap melindungi diri dengan berbagai cara, termasuk pendirian posko dan barikade-barikade.

Ketiga, kasus dana nonbujeter milik Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Mantan Menteri DKP Rokhmin Dahuri sedang berurusan dengan pengadilan karena dakwaan mengkorup dana nonbujeter DKP. Di pengadilan, ia mengancam membuka siapa-siapa saja yang juga makan uang haram itu. Ancaman Rokhmin bukan gertak sambal. Melalui Didi Sadili, pejabat DKP yang mendapat perintah langsung dari Menteri DKP untuk mengelola dana nonbujeter, dibukalah identitas penerima dana tersebut selama periode 2002-2004.

Mengerikan, kalau pengakuan Didi Sadili memang benar. Bahwa Didi Sadili dengan “gagah” berani menyebutkan nama-nama tersebut di pengadilan yang sedang menyidangkan kasus mantan Sekretaris Jenderal DKP Andin H Taryoto, terkait dengan urusan dana nonbudjeter, tentu dia sadar apa risiko pengungkapannya.

Keempat, pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa ia yakin Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaludin tidak melakukan korupsi terkait dengan kasus pencarian dana milik Tommy Soeharto di Bank Paribas, London. Kasus itu, kabarnya, menjadi salah satu pertimbangan pokok Presiden Yudhoyono untuk memberhentikan kedua menterinya tersebut. Kalla tetap pada pernyataan sebelumnya, tidak ada yang salah dalam kasus itu.

Tidak Konsisten

Apa yang menarik dari keempat fenomena di atas dari kacamata penegakan hukum? Fenomena pertama menunjukkan sikap sebagian bangsa kita yang anomali dan tidak konsisten terhadap penegakan hukum. Kita percaya kejaksaan tidak main-main dalam melemparkan tuduhan terhadap Achmad Ali. Mereka bukan tidak tahu siapa orang itu. Memang the whole truth baru akan terungkap di pengadilan. Tapi, penuntut umum mempunyai kewenangan menahan terdakwa jika dinilai ada alasan untuk itu.

Pertanyaannya, apakah kalau seorang guru besar diindikasikan berbuat korupsi kita lalu merasa “gerah” dan serta-merta melawan tuduhan tersebut? Apakah seorang profesor tidak mungkin melakukan tindak korupsi?

Di zaman ini, terbukti tidak ada profesi atau pekerjaan yang bebas dari godaan korupsi. Kita sering mengaku penganut sistem demokrasi, tapi pada waktu yang sama kita menginjak-injak hukum. Demokrasi tanpa hukum adalah anarkis.

Fenomena kedua, jelas, menunjukkan law enforcement di Indonesia memang sedang sekarat. Bayangkan, kasus itu sudah berlangsung cukup lama. Namun, sejauh ini kita tidak mendengar ada pihak-pihak yang memprotes keras putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir (Mahkamah Agung). Lagi pula, dikabarkan ribuan warga yang menghuni daerah itu tidak pernah tahu kalau tanahnya sedang sengketa hukum.

Kasus itu juga menunjukkan betapa rendahnya martabat institusi penegakan hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung yang notabene lembaga penegakan hukum tertinggi dinilai sangat tidak manusiawi, dan ti-dak adil. Lalu, Mahkamah Agung pun hendak dilawan habis-habisan oleh Gubernur, DPR dan lembaga negara yang lain. Kini, nyaris semua pihak berbondong-bondong menyatakan membela warga Meruya.

Siapa sebenarnya pemilik PT Portanigra? Media tidak pernah membuka. Adakah pembesar-pembesar negara di balik PT Portanigra sehingga Mahkamah Agung sekalipun gampang “dipengaruhi” dan “didikte”?

Fenomena ketiga memberikan gambaran betapa korupsi di negeri ini sudah demikian mengerikan dan mengenaskan. Orang -bukan dari kalangan awam- kerap kali tidak merasa bersalah manakala menerima uang dari instansi pemerintah dan tidak perlu tahu dari mana asal-muasal uang itu. Kita tidak tahu bagaimana aparat penegak hukum membereskan pengakuan Didi Sadili ini. Atau tidak bisa dibereskan? Kalaupun yang bersangkutan dipanggil untuk diperiksa, jawabannya bisa diduga seragam: “Saya tidak tahu kalau uang itu berasal dari dana nonbujeter DKP.”

Fenomena keempat? Wakil Presiden tidak semestinya mengeluarkan pernyataan seperti itu. Pernyataannya bisa dipersepsikan pihak-pihak tertentu sebagai “fatwa hukum”. Dia seolah ingin menganulir, sekaligus mengge- brak opini publik yang sudah solid, yaitu mendesak aparat hukum untuk memeriksa kedua menteri yang dimaksud.

Kesimpulan dari keempat fenomena itu, penegakan hukum di Indonesia makin lama terasa makin mundur!

Penulis adalah mantan anggota

Komisi Konstitusi

Last modified: 15/5/07


 

Jangan Melupakan Investasi Lokal

Oleh Robert Endi Jaweng

UU tentang Penanaman Modal (UU PM) yang disahkan DPR dan Pemerintah akhir Maret lalu dikritik banyak kalangan karena dianggap terlalu mendewakan investasi asing. Pemerintah tampaknya membentang karpet merah lebar-lebar. Aneka rupa kemudahan fasilitas investasi ditawarkan demi mengakselerasi masuknya arus kapital ke negeri ini.

Maka nuansa liberalisasi pun meruyak amat kuat dari sejumlah klausul aturan yang ada. Yang paling sering disorot akademisi dan aktivis LSM adalah klausul perpanjangan di muka sekaligus atas hak guna usaha (HGU) selama 60 tahun, hak guna bangunan (HGB) 50 tahun, dan hak pakai 45 tahun (Pasal 22 ayat 1 (a) UU PM). Dengan rumusan itu saja, tak ayal haluan pembangunan nasional kita secara paradigmatik diputar ke arah ultraliberal.

Padahal, selain mengejar masuknya investasi baru, terutama dari luar negeri (asing) itu, janganlah kita melupakan investasi yang sudah ada dan memang terbukti kontribusinya. Termasuk yang penting di sini adalah investasi dari rakyat setempat, yang umumnya dalam skala usaha kecil dan menengah. Karena itu equal treatment, atau bahkan affirmative policy bagi investasi lokal adalah mutlak.

Refleksi Cara Pandang

Melihat fakta selama ini, substansi UU PM di atas sesungguhnya merefeleksikan cara pandang kita terhadap keberadaan investasi itu sendiri. Di negeri ini, grafik investasi lebih sering direduksi ke dalam ukuran ada-tidak atau banyak-sedikitnya investor yang masuk. Tak kecuali di level lokal, data realisasi investasi dari luar seakan menjadi patokan tunggal.

Pada batas-batas tertentu, hal itu bisa dipahami. Pasalnya, sudah sekian lama negeri ini hanya bisa berputar di pinggir garis edar radar kaum investor. Maka harapan bagi kehadiran mereka amat tinggi. Dengan hadirnya investasi besar, tentu semakin banyak pula input bagi faktor produksi bagi pertumbuhan, kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, kehadiran investasi luar juga menjadi simbol prestise lokal dan barometer prestasi pemerintah.

Hanya tetap saja perlu disadari, tujuan perbaikan iklim investasi itu adalah berkerangka besar, melingkup aktivitas menyeluruh perekonomian. Selain investasi luar yang biasanya berskala besar, investasi setempat juga tentu ikut menyumbang angka pertumbuhan suatu daerah. Karena itu, fokus penciptaan suatu iklim investasi mesti pula menjamin kondusivitas bagi bekerjanya ekonomi yang sudah ada.

Pilihan orientasi ini juga sejalan dengan perkembangan aktual yang ada. Fakta di negara-negara berkembang, usaha ekonomi masyarakat (investasi domestik) masih dominan ketimbang kontribusi investasi asing langsung (WB, World Development Indicators, 2004). Selain itu, dalam kerangka otonomi daerah dewasa ini, pembangunan ekonomi adalah berbasis potensi sendiri. Konsep local development menjadi kata dasar dalam otonomi ekonomi.

Dukungan Nyata Pemerintah

Mengalir dari uraian tersebut, apa yang mesti dilakukan pemerintah (khususnya pemda) dan sejauh mana batas peran yang diharapkan padanya? Penting dicatat, dalam wacana local economic development (LED) yang berkembang pesat dewasa ini, peran pemerintah bahkan tidak sebatas pada sisi regulasi, sebagus apa pun bunyi suatu UU atau Perda.

Bagi investor luar dengan skala usaha besar, mungkin dirasa cukup kalau pemda sudah bisa menjamin iklim usaha yang kondusif sehingga mereka bisa memaksimalkan benefit jangka panjang dan meminimalkan risiko dan biaya berusaha. Namun terhadap investor lokal atau usaha skala kecil- menengah, wujud keterlibatan pemda mesti lebih nyata, yang tak semata pada penciptaan iklim (eksternal) tetapi juga memberdaya potensi (internal) mereka.

Di Eropa, sekadar misal, keterlibatan nyata pemda (juga dengan bantuan pemerintah federal) adalah terutama pada fase-fase awal usaha, dengan menyiapkan berbagai jasa dan fasilitas bagi bisnis start-ups, seperti pendirian inkubator, konsultasi bisnis, maupun bantuan langsung berbentuk penyediaan fasilitas kantor, administrasi, dan lain-lain, bagi pelaku usaha lokal/UKM.

Model peran serupa tentu kita harapkan terjadi di negeri ini. Tidak sekadar menjamin iklim yang kondusif (suatu tugas standar pemerintahan yang sudah semestinya), kita berharap lebih bahwa pemda terlibat nyata dalam ikhtiar pemberdayaan ekonomi di daerahnya. Hemat saya, bentuk keterlibatan tersebut setidaknya menyangkut ketiga aspek mendasar berikut, yang sejauh ini masih berjalan terbatas di sejumlah sedikit daerah.

Pertama, asistensi teknis bagi penguatan kapasitas manajerial dan pelatihan tenaga kerja. Fase awal bisnis, apalagi skala kecil-menengah, adalah embrio yang ringkih dan perlu mendapat sokongan. Itulah sebab, di Eropa misalnya, pemda mendirikan banyak inkubator yang tidak saja menyediakan ruang fisik (perkantoran), tetapi juga menjadi pusat konsultasi dan asistensi bisnis.

Dalam kasus kita, di mana standar manajemen moderen belum menjadi acuan luas usahawan pemula, dan tingkat produktivitas tenaga kerja belum menggembirakan, pemda mesti berinisiatif melalui alokasi APBD bagi peningkatan keterampilan, pembukaan balai latihan kerja, dan lain-lain.

Kedua, akses pembiayaan dan bantuan kredit. Tidak saja bagi usaha-usaha informal, UKM formal pun tetap saja lemah aksesnya ke lembaga-lembaga keuangan. Patut dipikirkan peran pemda sebagai garansi atau menjadi intermediasi antara UKM dan lembaga keuangan.

Untuk memudahkan bentuk hubungan hukumnya dengan UKM maupun dengan lembaga keuangan, pemda bisa juga membentuk semacam unit bisnis sebagai lembaga penjamin atau intermediasi. Atau terobosan lebih jauh, sebagaimana pengalaman di Kota Blitar atau Kota Pare-Pare, Pemda melalui program chanelling dan executing memberikan kredit tanpa agunan atau agunan lunak bagi UKM yang dinilai prospektif.

Ketiga, akses jaringan, terutama menghubungkan UKM dengan pelaku usaha besar. Keunggulan usaha besar dalam hal inovasi teknologi, akses pasar, dan lain-lain adalah penting bagi peningkatan usaha usahawan lokal. Lazimnya, kemitraan semacam ini berlangsung atas inisiatif mereka sendiri. Namun, untuk sebagian daerah, keterlibatan pemda memfasilitasi upaya tersebut tetap dibutuhkan pelaku usaha lokal, terutama pada fase awal.

Penulis adalah Manajer Hubungan Kelembagaan KPPOD, Jakarta

Last modified: 16/5/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Politik atau Hukum sebagai Panglima?

Christianto Wibisono

Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz Kamis 17 Mei mengumumkan pengunduran diri akibat kontroversi conflict of interest kasus teman wanitanya Shaha Riza. Di Jakarta, kejutan pengakuan Dr Amien Rais bahwa ia menerima cek Rp 200 juta dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri mengguncang elite Jakarta.

Pengakuan Amien Rais pasti memicu rasa keadilan karena Tim Sukses SBY dan Mega Center serta Wakil Sekjen PKS juga diungkapkan menerima aliran dana ratusan juta rupiah. Begitu pula ribuan nama penerima dana nonbujeter. Bom liar aliran dana Rokhmin ini pasti akan mengguncangkan elite politik Indonesia.

Sementara itu di sektor corporate dan bisnis, Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya, Richard Bruce Ness, Selasa, 15 Mei, mengajukan gugatan terhadap harian The New York Times (NYT). Angka yang dituntut hampir US$ 65 juta karena Jane Perlez, koresponden NYT, dianggap memuat berita tidak benar tentang pencemaran Teluk Buyat pada 2004.

Sensasi itu mengakibatkan Ness diadili dan merugikan PT Newmont sekitar US$ 40 juta. Sebelumnya, The Washington Post meminta maaf kepada Panglima TNI Endriartono Sutarto atas berita keterlibatan TNI pada insiden Timika yang menewaskan warga AS.

Kerelaan The Washington Post untuk meralat dan meminta maaf atas berita itu, justru membuktikan kekesatriaan media untuk mengaku kekeliruan dan tidak bersikap arogan sebagai dewa atau malaikat yang tidak pernah salah dan berhak menghakimi orang lain secara subjektif. The Washington Post cukup fair karena pernah memuat serial tentang praktik kurang terpuji dari LSM The Nature Conservancy yang menguasai ratusan hektare tanah dengan dalih pelestarian lingkungan dengan harga beli murah sekali.

Namun, setelah beberapa tahun, tanah kawasan itu mengalami perubahan zoning dan TNC menikmati capital gain yang luar biasa. TNC adalah salah satu LSM terkaya di AS dengan gedung dan operasi mirip konglomerat raksasa.

Dengan ekspose tingkah laku LSM pada tingkat global tersebut tidak berarti kita harus memaafkan korupsi, KKN, atau praktik tidak terpuji dalam sistem peradilan, yudikatif di mana pun di dunia ini termasuk di Indonesia. Keputusan Mahkamah Agung tentang kasus tanah Meruya dan PT Portanigra di mana girik bisa mementahkan sertifikat, tentu perlu dicermati. Kemandulan aparat untuk menindak Lapindo juga membuktikan politik masih menjadi panglima.

*

Di zaman reformasi dan euforia demokrasi ini kekuatan politik bukan lagi satu pusat kekuasaan seperti Keluarga Cendana atau istana presiden, atau partai politik, tapi juga bisa dari kalangan LSM, media massa dan opini publik. Dalam debat Metro TV, muncul pendapat pemerintah seharusnya mengusut dana triliunan BLBI ketimbang mengurus aliran dana Rokhmin Dahuri yang mencemarkan politisi. Di era pengusaha merangkap jadi penguasa sekarang memang kasus bisnis bisa diwarnai implikasi politik global, karena politisi jadi lobbyist mewakili pebisnis.

Salah satunya ialah kasus gugatan Oaktree and Gramercy kepada Asia Pulp and Paper (APP) dengan kemenangan APP hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung. APP adalah induk perusahaan pabrik kertas dari Sinar Mas Group yang memerlukan penjadualan dan restrukturisasi utang akibat krismon.

Melalui negosiasi rumit, 93 persen pemegang obligasi dari pelbagai negara Eropa dan Asia, sepakat melakukan stretch out, perpanjangan masa angsuran pelunasan dan bunga. Oaktree and Gramercy yang menguasai 7 persen obligasi ngotot tetap menuntut untuk dibayar senilai 120 persen dari jumlah US$ 500 juta nilai dari surat utang APP.

Oaktree and Gramercy memakai pelobi kelas berat Carla Hills, mantan USTR (US Trade Representative) agar peradilan Indonesia mengabulkan tuntutan pelunasan obligasi APP. Kalau tidak dipenuhi, akan melunturkan citra Indonesia dengan akibat obligasi Indonesia yang lain akan terpengaruh, demikian argumen Carla Hills.

Indonesia tentu bisa membalikkan argumen itu. Bagaimana pihak Indonesia atau APP harus memberi dispensasi atau perlakuan khusus kepada O & G kalau 93 persen pemegang obligasi di luar AS sudah rela meneken kontrak penjadualan dan restrukturisasi. Ini tentu diskriminasi yang tidak logis. Sedang gugatan O & G di pelbagai pengadilan internasional juga telah ditolak.

Kasus aliran dana Rokhmin, blunder Paul Wolfowitz, gugatan O&G dan lobi Carla Hills jelas menguji prinsip hukum sebagai panglima. Sebab jika yang dipakai ialah politik, hukum rimba yang akan berlaku. Siapa paling kuat yang akan menang, dan bola sudah dilempar Amien Rais tentu dengan risiko. Jika Amien dihukum, penerima dana lain termasuk tokoh Blora Center dan Mega Center tentu harus dihukum juga, tidak bisa minta diperlakukan khusus seperti O& G.

*

Pendapat umum bahkan pada tingkat global sangat mempengaruhi penanganan suatu kasus. Wolfowitz tergusur hanya karena membantu kekasihnya memperoleh jabatan dan gaji tinggi dinilai suatu conflict of interest.

Citra Wolfowitz sebagai arsitek Perang Irak menyulut protes lebih cepat ketimbang mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Anak lelaki Kofi mendapat order dari program Iraq Oil for Food, tapi tidak ada tuduhan conflict of interest. Kasus itu tidak diusut tuntas dan hanya mengorbankan pejabat staf Sekjen PBB.

Kasus Karaha Bodas karena dibela pelobi kelas berat mantan Menlu Warren Christopher, maka Indonesia “lamban” berespons dan “mengalah”, sehingga RI harus membayar ganti rugi ratusan juta. Padahal bila diusut lebih tuntas, mungkin Karaha Bodas bisa dikenakan tindak pidana korupsi yang di AS pun pasti akan dihukum menurut UU Foreign Corrupt Practices Act. Sekarang nasi sudah menjadi bubur dan kita harus membayar ganti rugi kepada Karaha Bodas.

Kemelut “bom politik” dana capres Amin Rais yang akan berdampak ke mana-mana mengingatkan agar dalam menangani pelbagai masalah hukum lintas politik seyogianya ditegakkan asas hukum sebagai panglima dan menghindari politik sebagai panglima.

Sebab percaturan bisnis global akan menghadapi pelbagai tantangan kasus multilateral seperti Manulife, Prudential, Newmont, Karaha Bodas, dan APP.

Dunia senantiasa akan lebih respek pada asas hukum sebagai panglima dan bukan politik sebagai panglima.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 18/5/07


 

CATATAN SINGAPURA

Temasek – Ho Ching: Anda Pernah Dengar Nama-nama Tersebut?

Sabam Siagian

Menurut para sejarawan Asia Tenggara, pulau di ujung Semenanjung Malaya pada awal abad ke-14 mulai ramai sebagai persimpangan perdagangan dari Tiongkok dan India. Pulau itu disebut Temasek (artinya “permukiman laut”) yang kemudian menjadi Singapore setelah Sir Thomas Stamford Raffles mulai 1819 menyulapnya seba- gai kota dagang internasional.

Namun, kalaupun Anda akhir-akhir ini mendengar nama Temasek, itu adalah sebutan bagi sebuah BUMN Singapura yang berkiprah di bidang investasi finansial. Nama resminya Temasek Holdings, yang didirikan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 1974 untuk menaungi sejumlah BUMN Singapura, seperti Singapore Airlines, Singapore Telecommunications, dan Bank DBS.

Setelah peluang di dalam negeri tampaknya jenuh, Temasek Holdings berkiprah di luar Singapura. Dan seiring dengan semaraknya reputasi Temasek Holdings sebagai investor yang jeli mencium peluang di berbagai negara, termasuk di Indonesia, maka reputasi Ho Ching sebagai direktur utama (CEO) juga tersohor sebagai eksekutif yang sukses.

Hampir tidak ada yang mengkaitkan kesuksesan itu, karena dia adalah istri Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Dan menantu mantan PM, sekarang Menteri Mentor Lee Kuan Yew. Majalah mingguan Time menyebut Ho Ching sebagai tokoh eksekutif yang cakap dan berani mengambil risiko dalam urutan 100 tokoh-tokoh berpengaruh dan sukses di Asia.

Selama lima tahun menjadi CEO (Chief Executive Officer) sejak Mei 2002, nilai aset saham Temasek Holdings terus melonjak. Pada awal 2002 aset tersebut dicatat bernilai S$ 75 miliar dan pada Maret 2006 membengkak mencapai S$ 129 miliar. Belum ada catatan terakhir, tapi menurut taksiran Financial Times (London), kalau diikuti pasar saham Singapura di mana sebagian besar saham sejumlah perusahaan dengan investasi Temasek diperdagangkan, maka menurut Singapore Straits Times Index nilainya telah meningkat sampai 25 persen.

Financial Times (London) memperkirakan, jumlah aset saham-saham Temasek di sejumlah perusahaan, di dalam negeri dan di luar Singapura, sekarang berkisar sekitar S$ 150 miliar. Kalau gampangnya 1 (satu) dolar Singapura bernilai Rp 5.000, maka aset total Temasek Holdings bernilai paling sedikit Rp 750 triliun yang adalah kira-kira sepertiga dari Produk Domestik Bruto (GDP) Republik Indonesia !

Anda dapat bayangkan tanggung jawab besar dan peranan penting yang diemban Ho Ching sebagai CEO sebuah BUMN Investasi, Temasek Holdings.

*

Jumat (11/5) lalu, sebagai Ketua Dewan Redaksi harian Suara Pembaruan, saya ikut dengan beberapa rekan lainnya dalam suatu pertemuan dengan Ho Ching di kantornya di Singapura. Kami (Yopie Hidayat, Pemimpin Redaksi Harian/Mingguan Kontan; Toriq Hadad, Pemred Majalah Tempo; Ahmad Djauhar, Pemred Bisnis Indonesia, dan Endy Bayuni, Pemred The Jakarta Post) khusus diundang untuk berkenalan dengan kinerja Temasek.

Penampilannya sederhana dan bersikap ramah. Wanita yang berumur awal 54 tahun itu berpendidikan insinyur bidang listrik di Universitas Singapura dan di Stanford University (AS). Ia lama bekerja di bidang industri militer dan pernah menja- di CEO dari grup perusahaan Singapore Technologies.

Tanpa menghabiskan waktu untuk basa-basi, Ho Ching langsung menguraikan visi dan misi Temasek Holdings. Ia gambarkan secara garis besar perkembangan dinamis di Asia dengan pertumbuhan ekonomi luar biasa yang berlangsung di Tiongkok dan di India. Berkali-kali dia tandaskan bahwa “kita di Asia Tenggara tidak boleh ketinggalan”. Tema itu juga ditekankan oleh para anggota senior Direksi Temasek ketika sebelumnya kelompok kami mengadakan diskusi yang cukup intensif.

Ho Ching menyebut bidang-bidang yang merupakan peluang investasi dan dicermati oleh Temasek, antara lain pengembangan infrastruktur, jasa-jasa finansial (perbankan), industri telekomunikasi dan rangkaian jasa/fasilitas yang diperlukan oleh kelas menengah yang tumbuh pesat, seperti pendidikan dan kesehatan. Ia juga tekankan betapa pentingnya meningkatkan daya mampu bersaing. Karena globalisasi, sejumlah negara berlomba-lomba menarik investasi supaya ekonominya maju terus.

Saya catat suatu ketegangan terselubung yang hampir merupakan kontradiksi dalam visi Ho Ching yang dipaparkan secara jelas dan sistematis. Sebagai perusahaan finansial yang giat melakukan investasi supaya pada waktunya meraih untung dalam bentuk dividen yang cukup tinggi, tentunya Temasek mengamati peluang-peluang di Tiongkok dan India dengan pertumbuhan tujuh persen sampai sepuluh persen. Dan memang Temasek secara aktif melakukan investasi di dua negara tersebut yang ekonominya seperti kuda pacuan yang lari kencang. (Beijing mengumumkan, surplus perdagangan internasional Tiongkok untuk bulan April US$ 16.9 miliar, lebih dua kali surplus bulan Maret. Itu berarti jumlah surplus perdagangan internasional Tiongkok untuk kuartal pertama 2007 mencapai US$ 63.3 miliar atau 88 persen lebih tinggi dibandingkan jumlah surplus kuartal pertama tahun 2006!)

Namun di sisi lain, sebagai BUMN utama Republik Singapura, Ho Ching waspada mungkin juga bercampur sedikit kebimbangan mengamati Asia Tenggara sebagai lingkungan geopolitik negaranya. Ada ketulusan ketika dia nyatakan, jika negara- negara di Asia Tenggara maju pesat, itu juga menguntungkan Singapura. Atau sebaliknya, jika negara-negara tetangga Singapura mengalami kemandekan maka hal itu malahan dapat mengganggu kondisi bisnis Singapura.

Sebagai contoh ideal, Ho Ching sebut investasi Temasek di Bank Danamon yang sukses dengan program simpan-pinjam. Sekarang bank tersebut meluas sampai ke pelosok-pelosok cabang melebihi 900 buah dan merupakan motor penggerak ekonomi di lokasi sekitarnya.

Namun, kami tidak menyinggung contoh yang tidak begitu sedap yang dialami Temasek di Thailand ketika membeli mayoritas saham dari perusahaan telekom Shin Corp yang dimiliki oleh keluarga mantan PM Thaksin Shinawatra awal tahun lalu. Transaksi itu menimbulkan reaksi hebat karena dianggap berbau KKN (keluarga Thaksin dibebaskan dari wajib bayar pajak penjualan) sehingga sempat menimbulkan emosi anti-Singapura di Bangkok.

Apakah karena pengalaman itu timbul sikap di kalangan pimpinan Temasek, “dunia ini cukup luas sebagai peluang investasi, kalau kami tidak disukai di satu negara, kami pindah ke negara lain”. Suatu pandangan sempit sepanjang itu diterapkan di negara-negara tetangga dengan budaya politik yang cukup ruwet.

*

Dengan beberapa anggota Direksi Temasek (Gan Chee Yen, Direktur “Managing” Senior bidang Investasi; Tow Heng Tan, Direktur “Managing” Senior; Goh Yong Siang, Direktur “Managing” bidang Hubungan Strategik, mantan perwira tinggi AU; Myrna Thomas, Direktur “Managing” Urusan Korporat dan Humas), kelompok kami melakukan diskusi intensif, antara lain membicarkan kasus di Bangkok tersebut.

Kami coba telusuri, apakah Temasek sebagai perusahaan induk yang memayungi sejumlah perusahaan (nantinya, dua pertiga dari seluruh aset berlokasi di luar Singapura), tidak memberikan petunjuk-petunjuk pokok berdasarkan penilaian sosial- politik di negara yang bersangkutan serta perkiraan tentang kebijakan pemerintahan di negara tersebut. Jawaban yang diulangi dalam berbagai versi adalah, sebagai pemegang saham di sebuah perusahaan “kami mengikuti mekanisme yang berlaku, yakni rapat direksi dan rapat umum pemegang saham. Yang penting adalah menyusun pimpinan dan staf yang profesional”. Demikian salah seorang anggota direksi.

Kami juga memantau pendapat intern direksi tentang kesulitan yang dihadapi Temasek di Indonesia sekarang. Melalui anak perusahaannya, Temasek memiliki 42 persen saham PT Indosat dan 35 persen di Telkomsel. Timbul reaksi yang bernada emosional bahwa bidang telkom di Indonesia telah dikuasai kekuatan asing. Ternyata sulit untuk menggelar diskusi yang serba terbuka, meskipun bukan untuk dikutip.

Budaya perusahaan yang serba tertutup tampaknya masih cukup kental, meskipun Ho Ching agaknya ingin mengu-bahnya.

Antara lain, 16 Mei lalu telah diresmikan berdirinya Temasek Foundation yang akan meluncurkan program di bidang pendidikan, fasilitas kesehatan dan berbagai kegiatan riset. Yayasan itu dibekali modal sejumlah S$ 500 juta. Temasek ingin menciptakan citra positif bahwa ia tidak melulu keranjingan cari untung belaka.

Agaknya kita di Indonesia masih perlu mengakui bahwa partisipasi Temasek di sebuah BUMN dapat mendinamisir perusahaan tersebut dengan masukan disiplin, semangat kerja yang tinggi, dan naluri bisnis yang jitu. Bukankah kita lebih baik kerja sama dengan rekan sesama ASEAN?

Namun, tantangan berat yang dihadapi Temasek adalah dalam beberapa tahun ke depan menciptakan budaya perusahaan yang terbuka dan modern (“jangan seperti encek-encek di Glodok, Jakarta, yang cenderung menyembunyikan lika-liku dagangnya”, komentar seorang rekan) yang peka terhadap dinamika perkembangan politik di sebuah negara (khususnya negara tetangga). Itu berarti, antara lain pada waktunya direksi dan staf senior Temasek Holdings juga terdiri dari warga berbagai negara Asia.

Dengan demikian, pada waktunya Temasek Holdings dapat mengambil oper slogan menarik yang dipopulerkan oleh promosi pariwisata Malaysia, bahwa Temasek adalah “Truly Asia”.

Penulis adalah pengamat perkembangan regional dan internasional

Last modified: 19/5/07


 

Gerakan Perlawanan Koruptor Kakap

Oleh Fathullah

Penegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan tidak takut memberantas korupsi dan memiliki data beberapa pengusaha yang mencoba menghalangi usaha pemerintah dalam pemberantasan korupsi, menarik untuk menjadi peringatan bangsa Indonesia, khususnya bagi aparat penegak hukum yang bergerak memberantas korupsi. Peringatan itu juga memberi sinyal Presiden kini mendapat perlawanan dari koruptor kakap yang kepentingannya terserang oleh kebijakan pemberantasan korupsi.

Koruptor kakap dari kalangan pengusaha “hitam” yang selama ini telah banyak menikmati kekayaan negara dan merampok uang rakyat, apalagi melarikan diri dan sekaligus melarikan uangnya ke luar negeri, harus dikejar tuntas dan dihukum seberat-beratnya. Dengan demikian ada rasa keadilan bagi bangsa ini dan menjadi shock therapy bagi koruptor atau calon koruptor lainnya. Tentu kita sangat bersepakat dan terus mendorong Presiden Yudhoyono untuk terus memberantas korupsi dengan mematahkan segala perlawanan balik para koruptor kakap.

Presiden tidak perlu mundur sedikit pun menghadapi mereka. Arus besar kekuatan rakyat untuk melawan para koruptor sepenuhnya di belakang Presiden. Korupsi harus diberantas sampai keakar-akarnya dan koruptor perlu dikenakan hukuman berat hingga hukuman mati. Merekalah yang membuat kita sebagai bangsa terus-menerus terhina, karena diposisikan terkorup di dunia. Akibat ulah mereka pulalah rakyat semakin menderita, semakin miskin, dan hidup dalam keterpurukan berkepanjangan.

Pemberantasan korupsi yang kini sedang berjalan, kendati masih terseok-seok, tentu sangat membutuhkan ketegasan dan komitmen Presiden. Berkaitan dengan data para koruptor kakap dari kalangan pengusaha “hitam” yang menurut Presiden kini berada di tangannya, data itu perlu segera ditindaklanjuti dengan tindakan penanganan konkret. Data itu menjadi sangat tidak bermanfaat bagi bangsa dan negara ini jika hanya disimpan Presiden sendiri, atau hanya dijadikan retorika semata.

Kita sangat berharap Presiden tidak main-main memberantas korupsi, sehingga untuk itu, patut didukung serius dan diperjuangkan bersama-sama. Seluruh bangsa ini harus berani dan segera bangkit dari “lumpur” korupsi yang telah menenggelamkan hampir seluruh tubuh dan kehidupan bangsa. Menyadari hal itu, kita membutuhkan energi ekstra, semangat perjuangan yang tinggi, dan bahkan pengorbanan untuk mewujudkan kebangkitan dari “lumpur” korupsi.

Gerakan Bawah Tanah

Koruptor kakap dari kalangan pengusaha “hitam” berdasarkan tempat pergerakannya dapat diidentifikasi, yaitu mereka yang masih berada di Indonesia, mereka yang telah melarikan diri ke luar negeri, serta mereka yang kadang-kadang masih berada di Indonesia.

Mereka yang telah melarikan diri ke luar negeri juga dapat diketahui di negara mana keberadaannya. Beberapa di antaranya yang terlibat kasus korupsi di BLBI, misalnya, kini berada di Singapura. Jadi, sebenarnya keberadaan mereka dapat dilacak dan sebagian diketahui, hanya tinggal bagaimana mengupayakan mereka bisa segera diproses secara hukum di Indonesia dan uang korupsi bisa kembali ke kas negara. Membutuhkan keseriusan aparat penegak hukum dan pemerintah untuk segera mencari jalan, agar tidak terus dipermainkan dan diremehkan para koruptor tersebut.

Semakin lama mereka dibiarkan hidup di luar negeri, justru semakin berbahaya dan mengancam kepentingan bangsa dan negara. Sebab, mereka tidak sekadar tinggal menikmati uang hasil korupsinya saja, tapi juga melakukan berbagai cara merongrong pemberantasan korupsi di dalam negeri.

Dengan kekuatan modal dan jaringan yang mereka punyai, hal itu sangat mudah dilakukan. Apalagi kondisi di dalam negeri saat ini sangat rentan dan tidak stabil, terutama masyarakat dari kalangan pengangguran yang masif, miskin, apatis, dan frustrasi, mudah sekali terprovokasi melakukan kekacauan dan kerusuhan. Dengan modal uang melimpah dan akses jaringan luas, termasuk di birokrasi pemerintahan, militer, lembaga peradilan, dan dunia politik, gerakan mereka semakin hari semakin efektif dan akan terus berlangsung.

Kendati masih merupakan gerakan bawah tanah, tapi lama kelamaan bisa menjadi gerakan terbuka dan bersifat sistematis, jika tidak segera diantisipasi. Akibatnya bisa dibayangkan, bagaimana nasib pemberantasan korupsi di masa mendatang. Sekarang saja telah terjadi upaya-upaya menghambat proses hukum mereka dengan berbagai cara, termasuk upaya pembebasan para koruptor melalui keputusan pengadilan “sandiwara”, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, maupun melalui upaya hukum lainnya.

Di dunia politik, terutama di partai politik dan DPR, telah ada antek-anteknya yang aktif memperjuangkan kepentingan hitam para koruptor tersebut, yaitu melalui berbagai kesempatan dan agenda-agenda politiknya seperti mengintervensi pembuatan UU, melakukan tekanan politik kepada aparat penegak hukum (termasuk KPK) dengan mengancam eksistensi kelembagaannya atau pejabatnya, dan berbagai upaya lain.

Disadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa efektif hanya ditangani secara sepihak oleh Presiden dan aparat penegak hukum di jajaran pemerintahan. Pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pihak, termasuk pihak pengadilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK sebagai lembaga independen, BPK, LSM, pers, perguruan tinggi, serta seluruh komponen masyarakat.

Dengan bersama-sama membuat agenda aksi nasional dan membuat gerakan perlawanan terhadap korupsi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, bangsa dan negara ini dapat keluar dari krisis korupsi dan lingkaran setan korupsi itu. Jika tidak, jangan harap pemberantasan korupsi bisa efektif. Bahkan, bisa sebaliknya korupsi semakin merajarela, yang berakhir pada kebangrutan dan bahkan pembubaran negara ini.

Jadi kesadaran dari semua stake holders pemberantas korupsi di negara ini harus menjadi kekuatan mutlak yang saling mendukung dan menguatkan gerakan pemberantasan korupsi. Kebersamaan visi, misi, program dan agenda aksi yang diikat dengan suatu komitmen kebersamaan inilah yang harus segera kita wujudkan. Mari merapatkan barisan.

Penulis adalah peneliti pada CIDES Indonesia

Last modified: 1/5/07


 

Anggaran Pendidikan, Tak Sekadar Masalah Persentase

Oleh Edy Priyono

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pemerintah “bersalah” karena tidak mampu memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk keperluan sektor pendidikan di luar belanja gaji dan pendidikan kedinasan. Mengejutkan? Sama sekali tidak!

Untuk mereka yang biasa “bermain-main” dengan APBN, sangat mudah menghitung bahwa kekuatan APBN hingga saat ini belum mampu memenuhi amanat tersebut. Persoalannya lebih kepada kemampuan anggaran yang memang belum sampai ke sana, akibat tingginya beban pembayaran untuk belanja rutin (pegawai, cicilan utang, dan subsidi).

Jika kita mengutak-atik angka-angka APBN, akan sampai pada kesimpulan bahwa dalam jangka pendek -artinya tanpa ada kenaikan penerimaan secara signifikan-satu-satunya cara agar kita mampu memenuhi target 20 persen anggaran untuk pendidikan adalah dengan mencabut subsidi.

Sudah banyak yang tahu, sebagian besar subsidi pemerintah dialokasikan dalam bentuk subsidi energi (BBM dan listrik). Jadi, kalau pemerintah “dipaksa” untuk memenuhi alokasi 20 persen anggaran untuk pendidikan sekarang juga, satu-satunya jalan adalah mencabut subsidi energi tersebut sesegera mungkin. Konsekuensinya, harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL) akan naik secara signifikan.

Langkah tersebut sebenarnya sedang dilakukan oleh pemerintah, tetapi dilakukan secara bertahap. Karena itu, target pencapaian 20 persen anggaran pendidikan pada tahun 2009 sebagaimana disepakati oleh pemerintah dan DPR dapat dipandang sebagai “jalan tengah” yang cukup baik.

Yang justru memprihatinkan adalah adanya gejala bahwa pihak-pihak yang menuntut alokasi anggaran pendidikan 20 persen sesegera mungkin tampaknya tidak terlalu memahami konsekuensi tuntutan tersebut terhadap sektor lain, khususnya kenaikan harga energi.

Kalau pemerintah dituntut untuk mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan sesegera mungkin, tetapi pada saat yang sama tidak boleh mencabut subsidi energi, maka itu sama artinya dengan mendorong pemerintah mengambil langkah lain yang lebih buruk, misalnya: utang atau mencetak uang baru guna menutup defisit anggaran. Dua hal juga pasti akan ditentang banyak orang.

Karena itu, sebaiknya kita semua bersabar menunggu “janji” pemerintah untuk memenuhi target anggaran pendidikan 20 persen pada 2009. Pada saat yang sama, semua pihak sebaiknya menyadari konsekuensi dari pencapaian target tersebut. Konsekuensi pertama adalah, jangan kaget kalau nanti kita semua “dikejar-kejar” petugas pajak yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendongkrak penerimaan. Kedua, mari bersiap-siap untuk membeli energi (BBM dan listrik) dengan harga pasar (tanpa subsidi).

Tak Sekedar Persentase

Selesai? Belum! Persoalan pembiayaan pendidikan tidak selesai pada terpenuhinya target 20 persen APBN untuk sektor pendidikan. Pertanyaan berikutnya: Untuk apa uang yang 20 persen dari APBN tersebut akan digunakan? Bagaimana uang tersebut akan dialokasikan di dalam sektor pendidikan sendiri?

Berdasarkan kerangka peraturan yang ada, tugas pemerintah pusat di bidang pendidikan sebenarnya sangat terbatas. Selain mengurus pendidikan tinggi, boleh dikatakan pemerintah pusat hanya mengurus kurikulum dan penetapan standar. Urusan lainnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Lalu, uang yang nilainya bisa mencapai Rp 40 triliun itu akan dipakai untuk apa? Tidak mengherankan kalau muncul kekhawatiran bahwa pemerintah (Depdiknas) akan menggunakan uang itu untuk pengeluaran yang “tidak-tidak”.

Yang paling “aman” tentu saja menggunakan uang tersebut untuk membiayai tugas-tugas yang memang merupakan kewenangan Pusat, misalnya subsidi untuk perguruan tinggi. Akan tetapi, kalau itu dilakukan, akan sangat ironis. Karena berarti pemerintah justru mengalokasikan dana yang sangat besar untuk tingkat pendidikan yang lebih bercirikan barang privat ketimbang barang publik. Sebagai barang yang cenderung privat, porsi pembiayaan mestinya ada di pundak masyarakat, bukan pemerintah.

Alternatif lain adalah menggunakannya untuk pembiayaan pendidikan dasar, contohnya seperti program BOS (bantuan operasional sekolah) yang memberikan uang langsung ke sekolah-sekolah. Untuk tahun 2006, alokasi untuk BOS adalah sekitar Rp 11,2 triliun.

Meskipun tujuannya baik, model alokasi seperti BOS sebenarnya tidak sejalan dengan kerangka kebijakan otonomi daerah. Karena yang dibiayai merupakan kegiatan yang sebenarnya merupakan kewenangan pemda. Cepat atau lambat, model tersebut pasti akan dipersoalkan banyak pihak.

Beberapa pihak mengusulkan agar anggaran pendidikan dari Pusat dialokasikan ke daerah melalui mekanisme dana perimbangan (DAK). Masalahnya, jika dimasukkan sebagai bagian dari dana perimbangan, maka itu artinya masuk ke dalam alokasi untuk belanja pemerintah daerah (bukan belanja pemerintah pusat).

Akibatnya, pemerintah (Pusat) tidak bisa lagi menghitungnya sebagai bagian dari alokasi 20 persen anggarannya untuk sektor pendidikan. Dengan kata lain, nanti akan muncul masalah lagi, yakni Pusat mengalokasikan kurang dari 20 persen.

Sejauh pengamatan penulis, solusi optimal berdasarkan kerangka peraturan yang ada hingga saat ini adalah mengalokasikan sebagian besar anggaran pendidikan (Pusat) kepada daerah melalui mekanisme hibah. Tentu saja hibah yang dimaksud adalah hibah khusus untuk keperluan tertentu, yakni pembiayaan pendidikan dasar.

Dengan posisi sebagai dana hibah pendidikan dasar, Pusat tetap bisa menghitungnya sebagai bagian dari alokasi 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan. Di sisi lain, meskipun dialokasikan kepada daerah, ada jaminan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pendidikan dasar yang memang menjadi kewenangan pemda. Dengan kata lain, tidak ada lagi inkonsistensi dengan kebijakan otonomi daerah, khususnya di bidang pendidikan.

Penulis adalahKonsultan untuk MBE Project dan Direktur Akademika Center

Last modified: 1/5/07


 

IPU dan Perdamaian Timur Tengah

Oleh Khamami Zada

Kerja sama antarparlemen yang tergabung dalam organisasi Inter- Parliamentary Union (IPU) digelar di Bali, 29 April-4 Mei 2007. Sidang itu diikuti sekitar 1.600 anggota parlemen dari 126 negara.

Yang menjadi perdebatan di Indonesia adalah soal kehadiran parlemen Israel. Banyak kalangan menolak kehadiran parlemen Israel yang dinilai telah merampas hak bangsa Palestina untuk bebas dan merdeka.

Konflik Israel-Palestina yang hingga sekarang ini tak kunjung selesai, dipandang kebanyakan bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim sebagai perbuatan yang menindas bangsa Palestina. Gerakan penolakan terhadap kehadiran parlemen Israel merupakan gerakan protes terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap bangsa Palestina, sebagai bagian dari solidaritas Muslim terhadap saudaranya yang menginginkan kemerdekaan dan kedamaian di negerinya sendiri.

Apalagi beberapa pekan ini suhu politik di Israel dan Palestina memanas, terutama dengan adanya aksi balasan serangan roket ke wilayah Isreal yang dilakukan sayap militer Hamas, Brigade Ezzedine al-Qassam.

Bahkan mereka menyatakan kesepakatan gencatan senjata tidak berlaku lagi setelah Israel melanggar kesepakatan dengan melancarkan serangan ke Tepi Barat yang mengakibatkan sembilan warga Palestina tewas.

SBY dan Timur Tengah

Sejak awal, politik luar negeri Indonesia menggunakan jalur bebas aktif. Dalam praktiknya, politik bebas aktif yang menjadi paradigma dasar dalam menjalin hubungan luar negeri tidak berjalan baik. Justru yang terjadi adalah sikap Indonesia yang terkesan mengekor arus besar perpolitikan global.

Hal itu memberikan sinyal kuat politik luar negeri yang dijalankan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla tidak berani keluar dari tekanan AS dan Eropa.

Padahal, di tahun pemerintahannya, Yudhoyono telah berupaya mencari solusi penyelesaian konflik Timur Tengah, terutama di Irak, Palestina, dan Lebanon.

Misalnya, ketika perang saudara di Palestina yang melibatkan kelompok Fatah dan Hamas, Sunni dan Syiah di Irak dan Lebanon, Pemerintahan Yudhoyono berupaya mencari inisiatif untuk penye-lesaian konflik dengan menggandeng negara-negara kuat Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Mesir.

Tapi, apa boleh buat, kini Yu- dhoyono sedang tidak bisa berbuat apa-apa bagi kepentingan Timur Tengah. Padahal, Indonesia memiliki posisi strategis ikut terlibat dalam upaya perdamaian di Timur Tengah.

Didukung sikap politik luar negeri Indonesia yang berpegang pada paradigma perdamaian, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki posisi strategis mengambil peranan positif bagi upaya perdamaian di Timur Tengah.

Di sinilah, Indonesia diharapkan dapat menjadi mediator dari berakhirnya perang di Timur Tengah. Peranan Indonesia dalam percaturan dunia menjadi penting, terutama untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, serta meningkatkan kesejahteraan umat manusia ke arah terciptanya suatu tingkat kehidupan yang layak (peace-building).

Komitmen itu mencerminkan keadilan sejati dalam upaya perdamaian Timur Tengah. Hal itu dapat dilakukan dengan mengubah paradigma perang dalam setiap penyelesaian konflik di berbagai negara, sekaligus mengajukan tawaran perdamaian demi kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.

Sebagai negara Muslim terbesar, keterlibatan Indonesia yang dipimpin Yudhoyono-Kalla diharapkan mampu mencairkan suasana konflik agar kelompok-kelompok yang bertikai kembali kepada perjuangan utamanya; membangun pemerintahan baru demi kemakmuran rakyat dan membebaskan diri dari penjajahan negara lain.

Dalam konteks ini, perlu dibuatkan koalisi negeri-negeri Muslim seperti Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, dan Mesir untuk mewujudkan peta perdamaian di Timur Tengah secara komprehensif.

Jika masing-masing negara bergerak sendiri-sendiri, hasilnya tidak begitu berpengaruh terhadap capaian perdamaian di Timur Tengah. Keefektifan koalisi tentu saja untuk membangun citra dan pengaruh kekuatan yang dimiliki anggota koalisi. Inilah yang mesti dipikirkan agar penyelesaian konflik dapat dilakukan secara menyeluruh dan efisien.

Solidaritas Kemanusiaan

Berpijak pada kondisi itulah, perdamaian yang sejati seharusnya menjadi paradigma fundamental dalam pergaulan antarbangsa di belahan dunia.

Pencarian akar-akar konflik bukan lagi didasarkan pada persoalan artifisial. Misalnya, agama tidak lagi selalu dijadikan penyebab konflik.

Konflik di Palestina dan Israel bukanlah persoalan agama, melainkan persoalan sejarah, geopolitik, dan ekonomi. Aksi perlawanan terhadap Israel bukan hanya dilakukan kelompok-kelompok Islam, melainkan juga kelompok-kelompok Kristen yang sejak awal memang menginginkan perdamaian.

Di belahan dunia lain pun, banyak pihak yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Palestina meskipun berbeda agama. Kasus paling kentara adalah aksi penolakan terhadap agresi Amerika Serikat ke Irak, baik di negara-negara Muslim maupun negara-negara Barat.

Pada dasarnya, konflik tidak dapat sepenuhnya diatasi, kecuali kebutuhan fundamental dari setiap pihak teridentifikasi dan dipertemukan; kebutuhan seperti keamanan, identitas pengakuan, dan partisipasi (Johan Galtung, 1990), kebutuhan untuk dapat bertahan hidup, kehormatan, dan kebebasan (Dianan Francis, 2006). Kesemuanya itulah yang sedang diperjuangkan kelompok perjuangan Palestina lintas agama untuk membebaskan dari imperialisme Israel.

Dengan demikian, aksi solidaritas terhadap bangsa Palestina tidak hanya dibatasi sekat-sekat agama, melainkan menjadi milik semua kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan.

Maka solidaritas yang dibangun menjadi solidaritas kemanusiaan yang sifatnya universal, yang tidak dibatasi agama.

Sidang IPU yang beranggotakan 148 negara diharapkan dapat menjadi forum kondusif untuk mengupayakan perdamaian di setiap kawasan agar dunia ini tidak dipenuhi konflik, pertikaian, dan perang.

Bukankah berkumpulnya berbagai kelompok, agama, sekte, dan aliran yang diperlihatkan dalam anggota sidang IPU menjadi kekayaan sosial yang dapat digunakan sebagai modal dasar dalam upaya perdamaian dunia? Di samping itu, merekalah yang mewakili setiap negara untuk mengontrol setiap kebijakan pemerintahnya agar menggunakan perdamaian sebagai paradigma dan nilai-nilai fundamental.

Penulis adalah Staf Pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pelaksana Program Perdamaian kerja sama PP Lakpesdam NU-EIDHR Komisi Eropa

Last modified: 3/5/07


 

Semua Mau Jadi Menteri

Oleh Baharuddin Aritonang

Perombakan kabinet alias reshuffle kali ini memang meriah. Beritanya sepanjang hari, mencakup hampir semua jenis media. Apalagi jauh-jauh hari sudah didengungkan. Tak tahu persis apa yang terjadi di departemen-departemen tempat para menteri bekerja. Bisa jadi banyak yang tidak konsentrasi lagi dalam bekerja.

Isu berseliweran, banyak anak buah yang gamang dalam bekerja. Jangan-jangan apa yang dikerjakan sekarang ini kelak akan diubah menteri pengganti. Atau, beragam keraguan lainnya. Suatu sikap atau kebijakan memang akan memberi dampak bermacam-macam. Karena itu mestinya tidak terlalu lama diberi tenggat waktu.

Persoalan bukan hanya di lingkungan kerja para menteri, tapi juga di jagat politik Tanah Air. Ternyata banyak orang ingin menjadi menteri. Atau banyak menteri yang ingin mempertahankan jabatannya.

Beberapa hari lalu, tatkala presiden melakukan kunjungan kerja ke daerah, ada beberapa menteri yang diajak, ada pula menteri yang datang dengan inisiatif sendiri. Jika kegiatan presiden itu berkaitan dengan bidang tugasnya, barangkali masih dapat diterima. Tapi jika tidak ada kaitannya, tentu pantas diperdebatkan.

Tidak sedikit kalangan mengusulkan nama-nama. Jika hanya sebatas partai politik, barangkali masih dapat dimaklumi. Banyak yang berpikir, berpartai itu adalah memperjuangkan kekuasaan. Dan menteri adalah kekuasaan.

Ada partai yang berusaha menambah kadernya masuk dalam jajaran menteri. Ada pula partai yang berusaha mempertahankan kadernya di dalam kabinet, jangan sampai ada yang dicopot. Tidak sedikit yang mengingatkan dukungan yang mereka berikan bagi keberhasilan presiden dulu dalam memenangkan pemilihan.

Mengingatkan dukungan itu mungkin memang dianggap perlu, walau yang mendukung presiden/wapres dulu bukan hanya partai politik. Banyak juga kelompok, termasuk yang belum tertampung di pemerintahan hingga kini.

Tuntutan semacam itu akan membuat presiden kewalahan. Mana mungkin semua tertampung di kabinet? Lagi pula apa memang semua harus di kabinet? Apa memang menteri saja yang menjadi ladang pengabdian?

Menggiurkan

Tapi itulah. Jabatan menteri memang dianggap masih menggiurkan. Makanya banyak yang berharap, bercita-cita, berjuang menjadi anggota kabinet. Itu pun bukan hanya partai politik, atau pendukung tatkala kampanye, namun juga perseorangan.

Seorang anggota DPR dengan lantang mencalonkan diri menjadi menteri. Ada pula anggota lembaga negara, lebih jelasnya DPD, yang mengajukan calon untuk menjadi menteri!

Haruskah melecehkan lembaga yang diwakilinya? Apalagi kalau selama ini mengklaim dipilih langsung oleh rakyat? Anggota DPR saja dipilih melalui partainya! Dan, kenyataannya bukan hanya DPD, juga DPR melalui pimpinan fraksi. Tempatnya juga bukan di Senayan, melainkan di sebuah hotel.

Memang jadi aneh. Satu sisi mengatakan reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Tetapi, upaya-upaya seperti dikisahkan di atas tak ubahnya upaya untuk mencoba “menekan” presiden! Masih untung jika tidak mengajukan nama. Kalau tidak, akan makin rumit. Lebih rumit lagi kalau lembaga negara lain (MA, MK, dan BPK) ikut-ikutan pula mengajukan nama.

Jabatan Penting

Menteri memang jabatan penting. Menteri bukan hanya sekadar pembantu presiden yang memimpin kementerian negara. Apalagi sejarah pemerintahan kita menunjukkan betapa pemerintahan begitu dominan.

Mungkin juga sampai sekarang, tatkala lembaga-lembaga negara lainnya belum menunjukkan kiprah yang sesungguhnya. Mereka menyusun kebijakan, melaksanakan pemerintahan sesuai dengan bidangnya.

Lebih dari itu, menteri acap kali juga mengeluarkan peraturan, yang melampaui wewenangnya. Beberapa kali penulis menemukan peraturan menteri yang mencampuri kewenangan lembaga BPK, khususnya di bidang pemeriksaan keuangan negara.

Sebagai pejabat tinggi negara -yang bukan hanya sekadar pembantu presiden- sebagaimana dulu dituangkan di dalam Penjelasan UUD 1945, menteri mendapat beragam kemudahan. Di samping gaji besar, juga beragam fasilitas. Mobilnya saja berpelat nomor RI. Tidak sedikit yang “mengatur sendiri rumah tangganya”.

Tak mengherankan banyak yang mengharapkan jabatan itu. Apalagi kriterianya sekarang tidak terlalu berat. Sesuatu yang sesungguhnya dengan mudah kita lihat ketika reformasi sudah berjalan. Apalagi peluang untuk setiap orang terbuka lebar.

Kalaupun sekiranya jabatan sudah didapatkan, langkah pertama yang dilakukan adalah bersyukur, karena jabatan menteri dianggap sebuah anugerah. Dan kalau sudah memperolehnya, bagaimana menjaganya agar tidak terlepas lagi.

Termasuk memelihara “setor muka”. Karena situasi itulah yang membuat jabatan menteri gampang pula lepas. Easy come, easy go, begitu ucap teman yang suka berjudi.

Sesungguhnya, salah satu esensi pemilihan presiden langsung oleh rakyat, akan membuat presiden lepas dari ketergantungan dari pihak mana pun. Termasuk partai-partai. Apalagi kelompok atau perseorangan.

Sepanjang presiden menjalankan roda pemerintahan sejalan dengan kepentingan rakyat banyak, kenapa harus tersandera oleh partai-partai? Atau juga oleh kelompok-kelompok masyarakat, termasuk pendukung?

Karena itu pilih saja mereka yang pantas menduduki jabatan menteri. Ganti yang pantas diganti. Tak perlu harus ragu. Keraguan akan memperpanjang ketidakpastian.

Penulis adalah anggota BPK yang juga pengamat sosial

Last modified: 4/5/07


 

Soal Rekening Pemerintah

Oleh Bachtiar Sibarani

Mungkin karena berhubungan dengan nama Tommy Soeharto, penggunaan salah satu rekening pemerintah di lingkungan Departemen Hukum dan HAM telah menjadi berita hangat media. Soal rekening ini semakin seru, karena sempat dikaitkan dengan rencana reshuffle kabinet.

Namun terlepas dari Tommy Soeharto dan dengan melupakan soal reshuffle, kiranya masyarakat perlu juga mengetahui bagaima-na sesungguhnya membuka dan menggunakan rekening pe-merintah.

Tiga Kelompok

Pengelolaan keuangan negara pada dasarnya terdiri atas tiga kelompok, fiskal, kekayaan negara yang dipisahkan, dan moneter. Namun terkait dengan UU 23/1999 jo UU 3/2004, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral ditetapkan menjadi lembaga negara independen, maka pengelolaan moneter diserahkan kepada Bank Sentral.

Dengan demikian terkait dengan APBN sebagai wujud dari keuangan negara setiap tahunnya, pemerintah hanya mengelola fiskal dan kekayaan negara yang dipisahkan termasuk investasi (pada lembaga negara dan BUMN).

Untuk pemerintahan pusat, pengelolaan kedua sektor dimaksud dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO), atau yang dikenal dengan Bendahara Umum Negara (BUN).

Lalu para menteri dan pimpinan lembaga lainnya, bertindak selaku Chief Operational Officer (COO) atau yang membantu Presiden dalam pencapaian tujuan suatu bidang pemerintahan.

Sebagai ketentuan atau kaidah hukum administrasi keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD, telah ditetapkan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Seperti halnya pada UU Keuangan Negara, dalam UU Perbendaharaan Negara kembali ditegaskan, sebagai pembantu Presiden, Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Kementerian negara/pimpinan lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pada intinya, fiskal adalah menyangkut penerimaan/pungutan dan pengeluaran negara. Karena itu untuk urusan fiskal ini Menteri Keuangan selaku BUN, dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Meski mereka difungsikan untuk membantu Menkeu selaku BUN, namun mereka berada pada kementerian atau pada lembaga (di luar Depkeu), selaku pengguna anggaran/barang yang mempunyai kewajiban memungut/menerima pajak atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Hukum yang utama dalam hubungannya dengan fiskal di Indonesia adalah, semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara. Rekening kas umum negara berada pada Bank Sentral dengan BUN sebagai pemegang rekening.

Selanjutnya Menkeu selaku BUN membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum atau pada lembaga keuangan lainnya.

Kemudian masing-masing bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa dalam hubungannya dengan keuangan negara (APBN) pada kementerian atau pada lembaga, paling sedikit ada dua jalur pembukaan rekening pada bank, yakni menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Pembukaan rekening ini sesungguhnya dan dalam praktik tidak memerlukan izin Menkeu.

Pasal 22 Ayat (1) UU 1/2004 hanya menentukan Menkeu selaku BUN, berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah. Pelaksanaan ketentuan ini dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri Keuangan, hanya mengatur secara umum seperti pembukaan rekening pada bank BUMN/ D dan perlunya penunjukan atasan langsung bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran serta batas maksimum saldo serta waktu pemindahbukuan atau transfer.

Dalam praktik, pada beberapa instansi tertentu, rekening penerimaan negara suatu kantor pemerintah dapat mempunyai beberapa rekening. Demikian untuk pengeluaran sering juga suatu kantor mempunyai dua rekening bank, yakni satu untuk belanja barang dan satu untuk belanja pegawai.

Karena tidak ada persyaratan izin dari Menkeu, maka pembukaan rekening kantor-kantor pemerintah pada bank (umumnya bank BUMN) juga relatif mudah. Bank umum saat ini tidak membedakan pembukaan rekening kantor instansi dengan perseroan terbatas.

Tak Semua Milik Negara

Khusus untuk rekening bendahara penerimaan, dalam kenyataannya tidak semua uang atau dana yang mengalir ke rekening itu menjadi milik negara. Sering kali atau banyak uang yang disetorkan ke rekening penerimaan hanya bersifat sementara. Misalnya sebagai uang jaminan peserta lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara).

Dalam hubungannya dengan rekening penerimaan dan pengeluaran APBN/D, maka bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah merupakan pendapatan negara/daerah.

Selain rekening penerimaan dan pengeluaran, dalam pencapaian tujuan pemerintahan bidang tertentu, kementerian atau pimpinan lembaga selaku COO beserta kuasanya, dapat membuka rekening pada bank umum. Pembukaan rekening ini bisa bersifat permanen tetapi bisa sementara sesuai kebutuhan.

Sebagai contoh, Depsos atau Kedubes RI di luar negeri dalam hubungannya dengan penyaluran sumbangan untuk korban bencana alam.

Dana dalam rekening seperti ini jelas bukan hak negara, tetapi dikelola oleh negara sesuai tugas pokok kementerian atau lembaga bersangkutan.

Singkat kata, kementerian/lembaga selalu mungkin untuk membuka rekening guna menampung dana yang bersifat transmisi. Sudah barang tentu rekening transmisi seperti ini bukan bagian dari APBN/D sehingga tidak merupakan rekening bendahara penerimaan.

Namun demikian, sekiranya diperoleh penerimaan dari jasa giro, maka hal itu menjadi hak negara dan merupakan penerimaan negara serta otomatis mengalir ke rekening kas umum negara pada Bank Indonesia.

Dengan uraian tersebut, maka besar kemungkinan saat ini terdapat puluhan ribu rekening pemerintah pada bank BUMN yang pembukaannya tidak memerlukan izin Menkeu.

Aliran dana pada rekening bendahara penerimaan dan pada rekening non APBN/D tidak mutlak merupakan hak negara. Namun demikian rekening tersebut termasuk lingkup pemeriksaan seperti diatur dalam UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sepanjang pembukaan rekening suatu kantor instansi tidak menimbulkan kerugian negara, maka aliran keluar masuk dana yang bukan hak negara pada rekening itu, akan tahan terhadap pemeriksaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis adalah dosen Universitas Padjadjaran, Bandung

Last modified: 7/5/07


 

Belajar dari Arab Saudi

Oleh Zuhairi Misrawi

Aksi terorisme telah menjadi ancaman seluruh pihak. Tidak ada jaminan sebuah negara akan aman dari ulah teroris. Dalam sebulan terakhir, publik di Timur Tengah dikejutkan dengan meletusnya bom bunuh diri di Maroko dan Aljazair. Sementara itu, aparat keamanan Arab Saudi berhasil menggagalkan rencana aksi teror di sebuah pesawat.

Untuk kasus Maroko, aksi terorisme dianggap banyak kalangan tidak beralasan. Sebagai sebuah negara, Maroko merupakan salah satu negara multikultural. Di negara itu, orang-orang dari pelbagai agama bisa hidup, termasuk mereka yang beragama Yahudi. Dalam sejarahnya, Maroko juga dikenal sebagai salah satu negara Arab paling rasional, karena secara geografis berdekatan dengan negara-negara Eropa, seperti Spanyol. Lalu apa yang menyebabkan negara itu menjadi langganan bom bunuh diri?

Menurut Hasyim Shaleh, terorisme dapat berkembang di Maroko bukanlah karena konteks masyarakat yang pemahaman keagamaannya dangkal, melainkan karena secara geografis negara itu berdekatan dengan Eropa. Karena letak geografis yang demikian itu, amat dimungkinkan bila para teroris memilih Maroko sebagai tempat transit bagi teroris yang hendak masuk ke Eropa. Tatkala mereka tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan masuk ke Eropa karena faktor ketatnya keamanan, mereka pun tidak mempunyai alasan lain kecuali melakukan aksi teror di tempat transit.

Berbeda dengan Maroko, aksi terorisme yang terjadi di Aljazair disebabkan karena faktor lain. Ada fakta sosial-politik yang menurut banyak pihak telah memungkinkan para teroris mempunyai ruang gerak cukup luas. Ya- itu kebijakan Pemerintah Aljazair yang belakangan ini membebaskan tahanan kelompok yang selama ini terlibat dalam perang saudara. Mereka adalah kelompok yang mengusung aliran dan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya. Nah, tatkala mereka diberi keleluasaan kembali dan tanpa ada perhatian yang serius dari pemerintah, mereka dengan leluasa dapat mengambil tindakan-tindakan anarkis.

Kebijakan tersebut pada mulanya diambil oleh Pemerintah Aljazair untuk mendapatkan simpati dari lawan-lawan politiknya, sehingga dalam pemilu yang akan datang terpilih kembali. Tapi, rupanya kebijakan politik yang terlalu berani itu menyebabkan lahirnya aksi terorisme.

Demikianlah potret dari konteks-konteks sosial-politik munculnya aksi terorisme di dunia Arab. Belajar dari kedua negara tersebut tidak ada jaminan sebuah negara tidak akan dihuni oleh para teroris. Negara yang selama ini dianggap aman dari terorisme, amat dimungkinkan dapat dijadikan sebagai tempat transit para teroris. Begitu pula, para teroris juga amat dimungkinkan mempunyai tujuan politik, sebagaimana terjadi di Aljazair. Kendatipun demikian, amat disayangkan karena baik Maroko dan Aljazair belum mempunyai langkah-langkah antisipatif menumpas ruang gerak teroris. Karena itu, tidak ada jaminan kedua negara tersebut akan selamat dari akasi terorisme.

Arab Saudi

Dalam hal ini, langkah Arab Saudi perlu mendapatkan apresiasi sepatutnya. Beberapa saat lalu, Pemerintah Arab Saudi berhasil menggagalkan rencana aksi teror. Peristiwa tersebut telah mendapat perhatian luas di pelbagai analis di media massa di Timur-Tengah, baik dari Arab Saudi maupun beberapa negara lainnya.

Meluasnya kelompok-kelompok aliran keras di Arab Saudi, menurut Turki al-Hamd disebabkan kebijakan kerajaan pada tahun 1960-an, khususnya pasca-Perang Dingin. Pada saat itu, kerajaan telah membuka ruang politik bagi kalangan garis keras dan memperluas cakupannya hingga ke Mesir dan Suriah. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang mengampanyekan wacana pengafiran dan otoritas lembaga-lembaga keagamaan. Setidaknya kebijakan tersebut bertahan hingga tahun Raja Abdul Aziz pada 1979.

Pasca-revolusi Iran, kebijakan kerajaan di atas merangsang sejumlah pihak untuk mendirikan gerakan-gerakan politik yang mengusung kekerasan. Lalu, lahirlah Ikhawan al-Muslimin di Mesir yang pengaruhnya meluas di negara-negara Arab lainnya. Sedangkan di Afghanistan, lalu muncul gerakan Taliban yang mengusung gagasan yang sama.

Karena itu, menurut Turki al-Hamd, apa yang terjadi di Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya merupakan buah atas sesuatu yang ditanam pada tahun- tahun sebelumnya. Ia mengibaratkan sebuah ungkapan yang terkenal, “Mereka telah menanam dan kita yang memakan buahnya. Sedangkan kita sedang menanam, dan anak cucu kita yang akan menikmati buahnya.”

Satu hal yang cukup menggembirakan, dalam minggu ini Lembaga Fatwa Arab Saudi mengeluarkan sebuah fatwa yang patut mendapatkan perhatian, tidak hanya bagi negara Arab, tetapi juga masyarakat di Tanah Air. Fatwa tersebut berisi tentang kecaman terhadap kelompok-kelompok yang mengusung aksi kekerasan dan mereka yang tidak patuh pada konstitusi. Mereka itu tersebut sepadan dengan kalangan Khawarij, yaitu kalangan yang dikecam sebagian umat Islam karena telah membunuh Imam Ali.

Fatwa di atas lahir karena gerakan yang mengusung aksi terorisme adalah mereka yang selama ini membangkang terhadap kerajaan. Bahkan dikabarkan telah melakukan baiat terhadap tokoh tertentu. Karena itu, fatwa tersebut memberikan kecaman terhadap gerakan tersebut, termasuk larangan menggunakan senjata di luar kewenangan konstitusi. Di dalam beberapa butir fatwa disebutkan, tindakan kekerasan terhadap sesama Muslim merupakan dosa besar, apalagi melakukan pembunuhan seperti terorisme.

Tentu saja, fatwa di atas menunjukkan, Arab Saudi telah mengambil sikap perihal upaya meredam kelompok-kelompok garis keras. Di antaranya larangan menggunakan senjata bagi kelompok garis keras dan kalangan separatis. Karena itu, tidak ada salahnya bila pemerintah dan institusi keagamaan jika belajar dari Arab Saudi dalam rangka melawan kalangan Khawarij modern.

Penulis adalah Intelektual Muda NU, Analis Pemikiran dan Politik Timur Tengah

Last modified: 9/5/07


 

Republik Miskin Teladan

Oleh Muhtadin AR

Setiap kali datang musibah, bencana atau kecelakaan, hampir bisa dipastikan tuntutan mundur segera mengemuka. Semua masalah, mulai dari kapal tenggelam, pesawat hilang, pesawat jatuh, pesawat terbakar, jemaah haji kelaparan, tanah longsor akibat hutan gundul, tabrakan kereta api, sampai jalan raya yang banyak lubangnya, diikuti dengan tuntutan agar sang menteri bersangkutan mundur. Pendeknya, mundurnya pejabat masih dianggap sebagai solusi terbaik.

Pertanyaannya, benarkah dengan mundurnya menteri atau pejabat bersangkutan masalahnya akan selesai? Belum tentu, karena penggantinya pun belum tentu lebih baik daripada yang digantikan. Boleh jadi penggantinya justru memiliki kualitas lebih buruk. Tapi, mengapa tuntutan mundur selalu mengemuka saat ada bencana, musibah, atau kecelakaan?

Secara psikologis, tuntutan mundur itu muncul lantaran masyarakat kita sedang berada dalam kondisi sangat lelah melihat berbagai macam bencana yang datang silih-berganti tiada henti. Sementara pejabat berwenang yang memiliki kewajiban menjelaskan tentang sebab, penanganan dan tindak lanjutnya, hanya beretorika belaka, tanpa pernah memberi solusi dan bertindak konkret.

Keadaan demikian bisa dilihat dari banyaknya janji palsu beredar di kalangan korban. Janji pemerintah kepada korban lumpur Lapindo, korban gempa bumi Yogyakarta, korban longsor, korban kelaparan, adalah sedikit contoh dari janji yang tidak pernah ditepati. Janji hanyalah janji, sementara menepati janji adalah perso-alan lain.

Namun jika ditelisik lebih seksama, wacana tuntutan mundur itu sebenarnya hanyalah riak kecil, emosi sesaat, yang tidak akan pernah dituntutkan secara masif. Penulis berpendapat, ada persoalan yang jauh lebih besar dan substansial dari sekadar tuntutan mundur itu, yakni hilangnya sifat keteladanan dari kepemimpinan kita.

Tidak ada satu pun pemimpin (baca: struktur negara) yang pernah mau mengakui kekurangan, kelemahan, dan kesalahannya. Meskipun bencana datang bertubi-tubi, dan itu semata-mata bukan karena faktor alam, tetapi juga karena human error, tapi tidak pernah ada satu pun kata terucap: mohon maaf, kami salah; mohon maaf, ini terjadi karena kekurangwaspadaan tenaga kami. Selalu saja yang muncul: ini semua terjadi karena cuaca buruk; siklus tahunan dari alam, atau yang lainnya. Sebuah pembelaan yang selalu mengkambinghitamkan alam.

Ketidakpercayaan

Lalu apa risiko dari tiadanya keteladanan itu? Setidaknya ada dua. Pertama, munculnya ketidakpercayaan secara masif dari masyarakat kepada pengelola negara. Dalam pandangan masyarakat, sulit mempercayai perkataan para pemimpin itu karena belum ada bukti nyata usaha serius untuk memajukan bangsa. Yang ada hanyalah membuat proyek, berebut tender, dan sesekali mengemplang uang negara.

Pernyataan pers dari Badan Meteorologi dan Geofisika pada pertengahan Februari silam yang menyatakan akan ada hujan lebat dan banjir lebih besar dari banjir awal Februari yang merendam Jakarta 2002 misalnya, adalah bukti kalau negara ini dikelola dengan “asal-asalan”, dan tanpa disertai niat baik. Di saat masyarakat sedang membutuhkan informasi tentang prakiraan cuaca yang akurat, pengelola negara ini justru mengeluarkan data yang tidak akurat dan jauh dari benar.

Kenyataan itu mungkin terjadi lantaran pemerintah (baca: presiden) terlalu banyak mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, terutama partai politik, sehingga “gagal” memilih pejabat dan menteri mumpuni, baik, profesional, paham dengan tanggung jawab yang diembannya. Pilihan terhadap person untuk menduduki jabat- an menteri atau eselon, sering -untuk tidak mengatakan selalu- hanya didasarkan atas kalkulasi politik belaka, bukan atas dasar kebutuhan, kapabilitas dan pro- fesionalitas kerja.

Secara prosedural, kepemimpinan kita memang legitimate. Mereka dipilih secara demokratis melalui keterlibatan mayoritas warga negara, dan dijamin undang-undang. Tetapi secara sosial, kepemimpinan kita sebenarnya sedang guncang.

Tidak ada satu pun teladan yang bisa kita contoh dari elite kita. Lebih banyak “bicara” ketimbang “bekerja dan berkarya”. Lebih banyak membuat kebijakan yang hanya bermanfaat bagi diri sendiri dan kelompok, ketimbang untuk masyarakat umum.

Kedua, negara ini akan kehilangan orientasi untuk membangun masa depan. Itu karena tidak banyak pemimpin yang peduli kondisi bangsa. Para pejabat kita belum sepenuhnya memahami jabatan yang disandangnya, masih melihat dan menempatkan jabatan sebagai tempat memupuk kekayaan, bukan sebagai tempat mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat secara keseluruhan. Jabatan belum ditempatkan sebagai “sarana”, tetapi masih sebagai “tujuan”.

Padahal sejarah selalu mencatat, kepemimpinan yang tidak disertai visi dan orientasi masa depan yang baik, tidak diisi oleh orang-orang yang memiliki jiwa idealis, keberanian, kebencian yang dalam terhadap ketidakadilan, suatu sikap yang kritis terhadap tatanan yang ada, optimisme pada keberhasilan, dan keyakinan pada kemampuan penalaran dan keadilan, negara tersebut tidak akan pernah berhasil menyejah-terakan masyarakatnya.

Inilah risiko dari sebuah republik yang miskin dengan keteladanan. Semoga menjadi cerminan seusai perombakan kabinet terbatas yang baru berlalu.

Penulis adalah trainer Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (J PR) – P3M Jakarta

Last modified: 10/5/07


 

UU No 12/2006, UU No 23/2006, dan Etnis Tionghoa

Oleh Tomy Su

Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin (sebelum perombakan 7 Mei, Red) dalam berbagai kesempatan, seperti saat dialog tentang Praktik UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan di Surabaya, mengungkapkan penerapan UU tersebut menghilangkan penderitaan wanita Indonesia yang menikah dengan orang asing. Mereka tidak lagi dibayang-bayangi kecemasan anak-anaknya akan dideportasi dan kucing-kucingan dengan aparat (28 April 2007).

Tidak mengherankan, sejak UU Kewarganegaraan per 1 Agustus 2006 diundangkan, para wanita yang bersuamikan orang asing paling antusias menyambut. Kabarnya tiap bulan rata-rata ada 30 permohonan status kewarganegaraan Indonesia dari wanita bersuamikan ekspatriat untuk anak-anak mereka.

Tetapi, agaknya UU No 12 masih menimbulkan masalah bagi warga Tionghoa yang sudah bergenerasi lahir dan tinggal di negeri ini. Warga Tionghoa masih dianggap sebagai orang asing sehingga statusnya stateless, atau tanpa kewarganegaraan. Harus jujur diungkapkan ternyata keberadaan UU Nomor 12 masih menyisakan ganjalan bagi warga Tionghoa yang de facto lahir, besar, dan hidup di negeri ini, namun secara de jure belum resmi diakui sebagai warga negara negeri ini.

UU Nomor 12 memang menuntaskan masalah WNI yang kawin dengan orang asing, termasuk status anak mereka, tetapi belum sepenuhnya memberikan solusi tuntas bagi keturunan Tionghoa yang turun-temurun tinggal di sini dan masih dianggap sebagai WNA. Bukti terbaru UU No 12 belum memberikan solusi bisa kita lihat dari masih banyaknya etnis Tionghoa belum terdata di DKI Jakarta (Kompas, 1 Mei 2007).

Ego Sektor

Mengapa UU No 12 masih menjadi ganjalan? Akar masalah warga Tionghoa stateless untuk mengurus status kewarganegaraan Indonesia ternyata muncul karena ada ego sektor dalam birokrasi pemerintahan. Seperti diketahui, permohonan menjadi WNI dan keputusan final penentuan diterima tidaknya merupakan kewenangan Departemen Hukum dan HAM. Tapi sebelumnya, untuk mengurus berbagai persyaratan lain, orang masih harus berhubungan dengan kantor kelurahan, kantor kecamatan, atau dinas kependudukan dan catatan sipil yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri.

Kita tentu masih ingat ribut- ribut soal Surat Bukti Kewarga-neraaan Republik Indonesia (SBKRI), akar masalahnya juga ada pada ego sektor birokrasi kita. Akibatnya apa yang menjadi keputusan presiden sekalipun, bisa menjadi berbeda ketika berada di birokrasi terbawah.

Contohnya lagi, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin menegaskan bahwa sejak berlakunya UU No 12 maka SBKRI tak berlaku lagi. Tapi beberapa instansi pemerintahan, hingga kini masih saja ada yang mewajibkan SBKRI. Jadi ada aturan hukum atau regulasi yang saling tumpang-tindih dan lebih mementingkan departemen atau instansi masing-masing.

Untuk itu rasanya perlu ada kebijakan yang terintegrasi sehingga keruwetan dan jalan panjang birokrasi bisa dipangkas serta dipermudah. Sayang, reformasi birokrasi seperti diserukan banyak pihak hingga kini masih menjadi wacana dan sering membentur dinding arogansi para oknum yang menjadi penguasa negara dalam negara.

Kontradiksi antar-UU

Selain ego sektor antardepartemen atau birokrasi, masalah bagi etnis Tionghoa juga muncul dari kontradiksi antarproduk hukum yang satu dengan produk hukum yang lain. Ini terbaca pada Pasal 106 huruf c UU Adminduk yang menyatakan, “Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina dicabut.” Menurut UU No 23/2006, peraturan pencatatan itu diatur dalam Staatsblad 1917 No 129. Padahal, Staatsblad 1917:129 sebenarnya sudah masuk kotak sejarah karena sudah sangat lama tidak berlaku.

Seharusnya Pansus Adminduk DPR mencabut Staatsblad 1917:130 berjudul “Peraturan Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil untuk Golongan Cina”. Namun, Pansus Adminduk justru tetap membiarkan atau tidak mencabut Staatsblad 1917:130, sehingga dapat menimbulkan masalah bagi etnis Tionghoa dalam berurusan dengan Catatan Sipil. Di sinilah kontradiksi terjadi, UU No 12/No 26 menghapus batasan asli, tapi UU No 23/2006 dalam praktiknya malah mengkotak-kotakkan lagi warga negara dalam berurusan dengan catatan sipil.

Apalagi seperti diketahui, masing-masing UU itu memiliki otonomi sendiri alias bersifat independen. Jadi etnis Tionghoa yang sudah dilanda euforia karena sudah dinyatakan “asli” berdasarkan UU Kewarganegaraan, harus siap-siap berduka lagi karena UU Adminduk justru menyatakan etnis Tionghoa tidak asli saat berurusan dengan catatan sipil gara-gara belum dicabutnya Staatsblad 1917:130. Harapan para pendiri bangsa bahwa NKRI tidak berdasarkan ras atau agama justru dilawan oleh UU Adminduk sehingga UU itu juga mencemaskan da- lam rangka nation and character building.

Solusi yang terintegrasi atas ego sektor dan kontradiksi antar-UU ini menjadi tanggung jawab utama pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM termasuk Menteri Hukum dan HAM yang baru Andi Mattalatta, Dep-dagri, serta DPR.

Penulis adalah Koordinator Masyarakat Pelangi Pencinta Indonesia

Last modified: 11/5/07


 

REFLEKSI

Bosan dengan Rutinitas?

Andar Ismail

Tiap hari kita pergi ke tempat kerja yang sama, melalui jalan yang sama, dengan kendaraan yang sama, masuk ke ruangan yang sama, bertemu dengan orang yang sama, melakukan tugas yang sama dengan jadwal yang sama. Itu sudah rutin. Jika kita tinggal di rumah dan bekerja sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan kita juga rutin. Tiap hari melakukan pekerjaan yang sama. Sepanjang tahun.

Kadang-kadang kita mengomel, “Ah, tiap hari rutin. Rutin lagi! Bosan!” Tetapi apakah ada pekerjaan yang tidak bersifat rutin? Apakah ada orang yang kemarin kerjanya duduk meracik obat di apotek, hari ini menjadi pilot pesawat terbang, besok mengebor batu bara di pertambangan, dan lusa berdiri sebagai tukang keriting rambut di salon?

Apa pun pekerjaan kita, pasti ada tugas rutin. Pekerjaan seorang presiden bersifat ru- tin, dan pekerjaan pengawalnya juga rutin. Murid melakukan tugas rutin, guru pun demikian. Lihat ibu guru itu. Badannya sudah bungkuk dan berdirinya miring. Ia sudah tiga puluh tahun berdiri di depan kelas. Itulah jalan hidup yang kita tempuh sehari- hari. Rutin (routine sebagai kata sifat dan kata benda = kelaziman pekerjaan sehari-hari). Akar katanya route yaitu jalan yang ditempuh sehari-hari.

Bisakah kita terbebas dari rasa bosan akibat rutin? Bisa! Mudah sekali! Berhentilah dan carilah pekerjaan lain. Carilah jenis pekerjaan yang betul-betul berbeda. Tetapi apa yang akan terjadi? Dalam beberapa bulan kita akan mulai mengeluh lagi! “Rutin! Tiap hari rutin! Bosan!”

Berganti pekerjaan bukan solusi mengatasi perasaan bosan. Tentu saja kita berhak berganti pekerjaan. Namun jika motivasinya adalah keluar dari rutin, maka itu adalah pelarian diri. Cepat atau lambat di tempat kerja yang baru kita akan bosan lagi. Lari dari mulut harimau, jatuh ke mulut buaya. Setali tiga uang.

*

Kalau begitu apa solusinya? Persoalannya bukan terletak dalam pekerjaan, melainkan dalam diri kita sendiri. Solusinya bukan ganti profesi, melainkan ganti persepsi, yaitu ganti cara kita memandang. Apakah arti bekerja menurut kita? Kehinaan atau kepuasan? Keterpaksaan atau kesempatan? Beban atau karunia?

Jika kita memandang kerja sebagai beban yang terpaksa, kita akan cepat merasa letih dan bosan. Lain halnya jika kita memandang kerja sebagai kebanggaan yang memberi kepuasan, kesempatan mengaktualisasi diri dan sebagai karunia dari Tuhan.

Yohanes Calvin berkata bahwa apa pun jenis pekerjaan kita, pekerjaan itu adalah panggilan Tuhan. Kita menanti panggilan itu dengan cara menunaikannya sebagai rutin hari demi hari. Justru dalam tugas rutin itu, teruji ketekunan, ketahanan, dan kesetiaan kita.

Lagi pula apa salahnya melakukan pekerjaan yang sama tiap hari? Kristus tiap hari melakukan pekerjaan yang sama di tempat yang sama. Kata-Nya, “…tiap-tiap hari Aku duduk mengajar di Bait Allah…” (Matius 26:55)

Kita terpanggil bukan untuk menjadi kembang api yang menyala ingar-bingar namun cuma setahun sekali, melainkan menjadi lampu yang walaupun kecil namun menyala tiap hari. Kebesaran kita diukur dari kesetiaan melakukan tugas-tugas rutin yang kecil setiap hari.

Kristus menyuruh kita memikul salib bukan “kapan-kapan kalau ada waktu”, melainkan “setiap hari”. Ujar-Nya, “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari…” (Lukas 9:23). Itu rutin. Rutin adalah keseharian diri kita. Sebab itu jika Anda seorang dokter gigi, tak guna Anda mengomel, “Tiap hari cuma nambal gigi! Rutin! Bosan!” Lho, apa salahnya nambal gigi? Memangnya Anda mau jongkok di pinggir jalan dan menambal ban mobil?

Penulis adalah pengarang buku-buku “Seri Selamat” BPK Gunung Mulia

Last modified: 12/5/07


 

Perombakan Kabinet dan Risiko Sistem Presidensial

Oleh Servas Pandur

Perombakan (reshuffle) babak II kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awal Mei 2007 diharapkan mengakselerasi pemulihan krisis bangsa. Pertanyaannya, seberapa besar peluang kabinet hasil perombakan dan Presiden Yudhoyono dalam masa waktu 2,5 tahun hingga 2009 berhasil?

Tulisan ini mengulas peluang dan tantangan opsi manajerial kabinet reshuffle dan Presiden Yu- dhoyono. Asumsi pokoknya, yakni pilihan sistem presidensial menurut UUD 1945 setelah perubahan 1999-2002 menawarkan risiko-risiko dan keunggulan sistem presidensial kepada seorang presiden.

Riset empiris Fred Riggs pada 76 negara akhir abad ke-20, misalnya, menyimpulkan pelaksanaan sistem presidensial sering gagal karena konflik eksekutif versus (vs) legislatif yang memicu gridlock, policy deadlock, dan bahkan kejatuhan seorang presiden (Fred W Riggs, 1992, hal 51).

Mengapa timbul konflik eksekutif vs legislatif? Karena baik eksekutif (presiden) dan parlemen merupakan dua lembaga negara setara yang mendapat valid-equal mandate dari rakyat melalui pemilihan langsung. Akibatnya, jika presiden berasal dari partai minoritas dalam pemilihan legislatif memenangkan pemilihan presiden, dapat terjadi konflik eksekutif vs legislatif.

Lain halnya sistem parlementer yang mensyaratkan mayoritas parlemen untuk membentuk pemerintahan dan mekanisme mosi tidak percaya parlemen. Jika ada mosi tidak percaya parlemen, otomatis kabinet diganti. Sedangkan sistem presidensial menetapkan masa jabatan presiden tetap menurut konstitusi (Alfred Stepan and Cindy Skach, World Politics, 1993).

Keunggulan

Presiden Yudhoyono dan kabinetnya dapat memaksimalkan sejumlah keunggulan sistem presidensial. Misalnya, legitimasi pemerintahan berupa mandat langsung atau pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

Hal itu diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat 1 tentang Pemilu. Mandat langsung adalah dasar legal strong leader dan prerogatif presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang merupakan inti dasar tipe pemerintahan presidensial selama ini.

Ketentuan UUD 1945 setelah perubahan menetapkan presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan antara lain Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 tentang kepala pemerintahan dan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 tentang kewenangan presiden mengangkat duta, konsul, memberi grasi, rehabilitasi, tanda jasa, dan amnesti. Selain itu, kewenangan besar presiden seperti dalam konstitusi Amerika Serikat, yakni kewenangan menyatakan dan melaksanakan perang atau damai.

Pasal 10 UUD 1945 menetapkan kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata berada pada presiden. Dalam kondisi krisis, seperti ada serangan musuh terhadap NKRI, pasal itu menawarkan efisiensi, kecepatan, dan akuntabilitas dalam pembuatan keputusan pemerintahan.

Sistem presidensial menetapkan masa jabatan presiden tetap menurut konstitusi. Hal itu diatur oleh Pasal 7 UUD 1945 hasil tahun 1999. Apa manfaatnya? Presiden dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan selama waktu lima tahun tanpa interupsi. Stabilitas kebijakan dan stabilitas pemerintahan dilindungi konstitusi.

Sistem presidensial ditemukan founding fathers dan framers konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 untuk mencegah pemusatan kekuasaan, pelanggaran atas batas-batas kekuasaan, dan penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan dengan menerapkan dua filosofi pemerintahan, yakni pemisahan kekuasaan dan checks and balances (Christiane Almeida de Aguiar Lacombe, Marcelo Barroso Lacombe, 2005, hal 1).

UUD 1945 mengatur dua filosofi ini dalam Pasal 4 ayat (1) tentang kekuasaan eksekutif, Pasal 20 ayat 1 tentang kekuasaan legislatif, Pasal 24 ayat (1) tentang kekuasaan yudikatif, dan Pasal 23D tentang kekuasaan finansial.

Presiden Yudhoyono dan kabinetnya dapat memanfaatkan setiap keunggulan sistem presidensial tersebut untuk meraih kepercayaan dan dukungan rakyat NKRI dan pasar. Dalam hal ini, keunggulan dan keuntungan dapat diraih jika kekuasaan, hak, dan tanggung jawab konstitusional presiden melahirkan kebajikan-kebajikan bagi rakyat dan bangsa NKRI.

Kebajikan itu, perlindungan hak-hak rakyat seperti hak hidup, hidup layak, hak pendidikan (Pasal 27 UUD 1945), pelestarian lingkungan, efisiensi, koperasi, keadilan (Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, Pasal 34), demokrasi patuh pada hukum (Pasal 1 ayat 1,2 UUD 1945), menciptakan keahlian-keahlian rakyat (Pasal 31 ayat 43,4,5), mempromosi nilai lokal dan kultur bangsa (Pasal 31 ayat 1,2), dan memajukan simpul-simpul kapabilitas produksi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Pasal 33 ayat 2). Jika 2,5 tahun mendatang arah kebijakan difokuskan pada domain-domain seperti itu, Presiden dan kabinetnya akan didukung rakyat NKRI dan pasar.

Risiko

Akar risiko-risiko penerapan sistem presidensial dalam praktik pemerintahan selama ini bersumber pada sistem presidensial menerapkan sistem multipartai. Apa risikonya?

Menurut riset Stepan dan Skach, pemerintahan presidensial dapat terbentuk tanpa mayoritas parlemen. Maka sangat mungkin dalam sistem presidensial, seorang presiden yang dipilih langsung rakyat, berasal dari partai minoritas pemenang pemilu legislatif. Jika tidak ada UU tentang koalisi di parlemen atau pemerintahan, risikonya ialah kemungkinan timbul konflik legislatif vs eksekutif, kebijakan pemerintahan perlu mengadopsi kepentingan partai mayoritas pemenang pemilu, aliran kebijakan dapat macet, dan lain-lain.

Pemerintahan Presiden Yu- dhoyono bukan merupakan kekecualian dari risiko tersebut, karena Yudhoyono berasal dari partai minoritas pemenang pemilu legislatif. Presiden Abdurrahman Wahid dari PKB hanya meraih 10,2 persen suara atau 51 kursi DP akhirnya diberhentikan oleh MPR setelah konflik berlarut-larut antara Presiden vs DPR.

Memorandum I dan Memorandum II DPR akhirnya memuncak sampai pencabutan mandat presiden melalui Tap MPR RI No II/ MPR/2001. Risiko seperti tui tidak dialami Presiden Megawati yang berasal dari partai mayoritas pemenang pemilu legislatif Tahun 1999.

Sejauh ini, selama 2,5 tahun terakhir, Presiden Yudhoyono mampu mengelola risiko dari pemerintahan minoritas sistem presidensial, khususnya kritik DPR terhadap Presiden atas isu-isu seperti impor beras, pembentukan UKP3R, PP 37 Tahun 2006 ten- tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD.

Namun, pada domain kebijakan sosial-ekonomi, Presiden dan kabinetnya perlu mengembangkan inovasi-inovasi kebijakan. Karena tidak seperti periode penerapan sistem presidensial menurut UUD 1945 pra-amendemen, Presiden menurut UUD 1945 pasca-amendemen tidak memiliki kewenangan membuat UU. APBN harus ditetapkan setiap tahun menurut UU. DPR memegang kekuasaan membuat UU (Psl 20 ayat 1 UUD 1945).

Karena itu, Presiden mesti piawai mengelola kepentingan semua partai koalisi pendukungnya di DPR. Sebab kebijakan Presiden tidak mempunyai payung legal seperti halnya GBHN pada masa pra-amendemen UUD 1945 dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan publik.

Dalam hal ini, korupsi dan manipulasi kebijakan sangat mungkin terjadi melalui partai politik. Hal itu dapat diredusir Presiden Yudhoyono dengan memasukkan profesional ke komposisi kabinet di bidang ekonomi.

Peluangnya, tim ekonomi dan kesejahteraan kabinet perlu menciptakan pertumbuhan berkualitas yang dalam jangka waktu 2,5 tahun meraih penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup.

Penulis adalah Direktur Risk Consulting Group, Jakarta

Last modified: 14/5/07


 

Produksi Migas Melorot, Birokrasi Berbelit

Oleh Hans Edward Hehakaya

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Senin (14/5) membuka pameran dan konvensi industri migas ke-31 yang akan berlangsung hingga 16 Mei 2007 di JCC. Pameran yang diselenggarakan Indonesia Petroleum Association (IPA) itu dihadiri sekitar 1.600 pelaku utama industri minyak dan gas dan 100 perusahaan migas dari dalam dan luar negeri. Presiden IPA Chris Prattini mengatakan tema yang dipilih dalam pameran tersebut adalah pentingnya kerja sama untuk meningkatkan investasi migas di Indonesia (Promoting Investment through Partnership)

Saat ini, Indonesia telah berubah dari negara net oil exporter menjadi negara net oil importer akibat meningkatnya konsumsi dalam negeri yang tidak diimbangi kenaikan produksi. Produksi minyak mentah (crude oil) terus merosot dari 1,5 juta barel per hari pada 1996 menjadi sekitar 1 juta barel per hari saat ini.

Tanpa peningkatan produksi yang memadai, impor minyak terus membengkak. Peningkatan produksi membutuhkan kenaikan investasi terutama di bidang eksplorasi untuk menemukan cadangan baru, baik investasi perusahaan dalam negeri maupun asing. Berdasarkan survei dari PricewaterhouseCoopers (PwC) atas pelaku usaha migas, terdapat lima belas masalah yang dikeluhkan. Masalah paling utama yang perlu segera diperbaiki adalah perpajakan, kepastian hukum, tumpang tindih kebijakan akibat implementasi otonomi daerah, jaminan keamanan atas aset perusahaan, dan kesakralan kontrak.

Terkait dengan pajak, misalnya, investor mengeluhkan sejumlah peraturan yang dikeluarkan Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan hanya berorientasi untuk mencari keuntungan jangka pendek. Sedangkan terkait dengan keamanan aset, investor mengeluhkan sikap sejumlah pemerintah daerah yang berusaha menghalangi perpanjangan kontrak.

Untuk menjamin investasi berlanjut dalam jangka panjang, semua investor membutuhkan jaminan bahwa semua level pemerintahan akan menghormati kontrak migas yang sudah dibuat. Investor menjadi gamang karena kerap terjadi pemahaman yang berbeda atas sebuah peraturan dan terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Sejumlah langkah-langkah perubahan yang dilakukan Pemerintah tak akan berarti tanpa diiringi implementasi. Yang dibutuhkan bukan hanya sekadar konsep. Para investor migas menantikan reformasi itu diimplementasikan. Masalah penting lainnya bagi pelaku usaha migas adalah kecepatan pemerintah dalam membuat keputusan.

Stagan dan Perselisihan

Peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BP Migas menjadi sangat penting untuk terus diberi target untuk memenuhi produksi nasional migas. Dua birokrasi ini harus mampu menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk merealisasikan percepatan produksi migas

Ada cerita dari kontraktor minyak asing bahwa di Indonesia mereka tidak lagi menjadi perusahaan minyak, namun menjadi perusahaan administrasi, karena agar minyak bisa keluar mereka harus pontang-panting mengurus 150 lebih item surat izin, ini berbeda di negara-negara lain yang hanya butuh lima sampai 10 surat izin, itu pun berlaku dari pusat sampai daerah. Investor juga sering kali was-was dengan proses hukum yang bisa saja tiba-tiba menjegalnya.

Contoh, Presiden Yudhoyono menekankan agar Blok Cepu segera beropesai, paling tidak tahun 2008 sudah mengucurkan minyak, karena blok ini paling proper untuk menyumbang 20 persen dari kebutuhan migas nasional, namun target itu tidak akan bisa tercapai karena sampai saat ini BP Migas belum menyetujui proposal pendanaan yang diajukan oleh ExxonMobil dan Pertamina (MCL).

Proyek itu masih berkutat dipersoalan belum lolosnya izin budgeting dan planning dari BP Migas dengan berbagai alasan. BP Migas mengatakan bahwa persoalan tanah menjadi hambatan, sedangkan Exxon bilang mereka tidak berani membebaskan tanah karena bujet belum jelas. Presiden seharusnya memanggil pihak-pihak terkait dan melakukan cross check.

Dalam sekian tahun, kita membuang Rp 85 miliar tiap hari karena tidak ada progres yang jelas. Menurut hitungan pengamat perminyakan TN Mahmud yang juga mantan Presiden Direktur Caltex Pacific Indonesia itu Block Cepu dapat menghasilkan 170.000 barel minyak per hari atau setara dengan USD 10,2 juta per hari bila harga minyak USD 60 per barel.

Dari hitungan itu, potensial loss kita Rp 85 miliar per hari, ini didapatkan dari perhitungan pendapatan bersih Indonesia dari produksi itu mencapai USD 9,2 juta per hari atau Rp 85 miliar. Menurut TN Mahmud, yang paling dirugikan dari ketidakpastian dari mundurnya produksi migas Blok Cepu adalah Indonesia karena hampir 93 persen dari manfaat proyek jatuh ke Indonesia.

Blok Cepu akan menjadi salah satu proyek terbesar yang akan membantu Indonesia dalam mendongkrak perkembangan ekonominya. Dengan lebih dari 85 persen pemasukan yang didapat dari proyek tersebut serta dari pajak pendapatan, Block Cepu akan sangat berperan dalam meningkatkan investasi dan pendapatan negara.

Selain itu, yang disorot dari investor asing adalah ketidakjelasan hukum yang ada di Indonesia. Apakah pemerintah Indonesia akan menghadapi masalah hukum baru dengan ExxonMobil terkait kontrak pengembangan blok Natuna D-Alpha?

Pertamina dinyatakan kalah dalam kasus Karaha Bodas dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi USD 265 juta plus bunga 4 persen per tahun. Karaha mengajukan gugatan karena kontraknya diputus secara sepihak oleh pemerintah.

Kondisi serupa tampaknya akan terjadi bila pemerintah memutuskan untuk mengakhiri kontrak pengembangan lapangan gas Natuna D-Alpha. Seperti diketahui, pemerintah menyatakan kontrak tersebut telah berakhir secara otomatis, sedangkan Exxon menganggap kontrak tersebut masih berlaku.

Pemerintah beralasan bahwa Exxon gagal menyampaikan program komersialisasi blok Natuna D-Alpha sesuai jadwal. Sebaliknya Exxon mengklaim bahwa kontrak memberikan tambahan waktu dua kali dua tahun hingga 2009 dan bahwa mereka telah menyampaikan komitmen komersialisasi Natuna D-Alpha pada Desember 2004, sebelum jangka waktu kontrak tahap pertama (10 tahun berakhir).

Bahkan terakhir, ExxonMobil juga telah menyatakan kesediaannya untuk mencari penyelesaian terbaik dengan pemerintah, termasuk keinginan pemerintah untuk menambah porsi kepemilikan Pertamina serta mengubah porsi bagi hasil dari 100 persen untuk KPS (Exxon dan Pertamina) dan 0 persen untuk pemerintah menjadi lebih berimbang sesuai perkembangan.

Namun dalam beberapa waktu terakhir, para pejabat pemerintah mengatakan kontrak telah berakhir Januari 2005 dan Exxon diberi waktu enam bulan hingga Juni 2007 untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga. Setelah itu pemerintah akan menyatakan Natuna D-Alpha sebagai wilayah terbuka. Pernyataan tersebut jelas menunjukkan perbedaan pendapat mengenai kontrak Natuna yang ada.

Penulis adalah Staf pada Pusat Studi Kajian Birokrasi Indonesia

Last modified: 15/5/07


 

Dia Tidak Ada di Sini

(Refleksi Perjalanan Amity Easter Tour di Tiongkok)

Oleh Josef Purnama Widyatmadja

Sebelum mengakhiri tugas sebagai Sekretaris Eksekutif Urban Rural Mission -Christian Conference of Asia (CCA), penulis berkesempatan mengikuti program Amity Easter Tour yang berlangsung 16 – 25 April 2007. Tur itu sebagian diikuti peserta dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Swedia, Filipina, dan Indonesia. Dari Indonesia ikut dalam program itu Pendeta Simon Filantropha dari Mojokerto. Almarhum Pendeta Daud Palilu juga pernah mengikuti program ini dan memberikan laporan perjalanannya di harian ini pada tahun 1990-an.

Tiba di Beijing pada 16 April, penulis mengajak Pendeta Simon berkunjung ke lapangan Tiananmen. Di lapangan itu terletak museum jenazah (mausoleum) Ketua Mao Zedong dan Istana Terlarang (Forbidden City). Tiba di depan halaman mausoleum, Pendeta Simon dan penulis kecewa karena gedung museum itu sedang dipugar. Gedung itu ditutup sampai September mendatang, pengunjung hanya bisa berfoto dan memandang jauh ruangan yang menyimpan jenazah.

Tiongkok sedang mempersiapkan Green Olympic 2008. Gambaran Kota Beijing sebagai kota sepeda telah hilang. Jalan layang dan jalan besar Kota Beijing kini diisi kendaraan dari berbagai merek terkenal di dunia. Taksinya berbeda dengan taksi sepuluh tahun lalu. Hampir semua taksi masih dalam keadaan baru untuk menyambut pesta Green Olympic 2008.

Wajah-wajah angker dan pakaian seragam biru tua zaman Revolusi Kebudayaan (sebagai lambang proletariat) telah diganti dengan busana Barat modern. Semboyan revolusioner antikapitalis, imperialis, dan anti-Amerika tahun 1960-an telah diganti dengan papan reklame kedai kopi terkenal, aneka fried chicken, hamburger, dan soft drink. Beberapa bagian Kota Beijing tidak lagi mencerminkan kota di Tiongkok tapi di Eropa dan Amerika.

Gambaran seram Tiongkok sebagai negara sosialis komunis yang angker, yang mengancam kaum kapitalis dunia, telah berubah menjadi Tiongkok yang ramah bagi investor yang dulu dianggap musuh revolusi dan rakyat. Kapitalis dari Amerika, Jepang, dan Taiwan yang pernah dimusuhinya, kini disambut bak raja dan pahlawan untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran. Selama penulis berada di Tiongkok, Bill Gates mendapat gelar doktor dari Tsinghua University karena perannya dalam membantu pendidikan di Tiongkok.

Tokoh Ketua Mao merupakan tokoh kontroversial dalam sejarah revolusi Tiongkok. Di Tiananmen itulah pada 1 Oktober 1949 Mao memproklamirkan berdirinya negara Tiongkok setelah mengalahkan tentara Kuomintang. Sampai saat ini sumbangan dan peran Mao dalam sejarah banyak diperdebatkan beberapa pihak. Banyak yang membenci namun banyak pula yang mencintai pendiri Republik Rakyat Tiongkok itu.

Apakah Mao tokoh yang patut dipuji karena peranannya dalam membangun negara RRT yang kuat dan modern? Atau harus di- kecam karena peranannya dalam Revolusi Kebudayaan yang menimbulkan korban jutaan manusia dan kemunduran kemajuan Tiongkok? Tidak ada jawaban yang memuaskan dari masing-masing kubu, baik yang membela maupun yang mengecam.

Peran Ketua Mao yang memberi landasan kuat untuk membangkitkan raksasa tidur yang dihina negara lain tidak bisa disangkal. Tanpa Mao mungkin sejarah Tiongkok dan sejarah dunia berbeda. Tapi Mao bukan malaikat atau dewa yang hidupnya tanpa cacat cela dan kesalahan. Kesalahannya selama Revolusi Kebudayaan maupun selama hidupnya tidak bisa menghilangkan peran dan jasanya dalam memberikan landasan berdirinya negara Tiongkok modern.

Sejak Deng Xiaoping berkuasa, pemikiran dan teori Mao dikaji ulang. Buku pemikiran dan teori Mao tidak lagi menjadi buku wajib untuk dipelajari dan dijadikan kebijakan politik dan pembangunan. Yang muncul adalah teori Deng yang terkenal, “kaya itu mulia” atau “tak masalah kucing putih atau hitam sepanjang kucing itu bisa menangkap tikus”.

Di zaman Jiang Zemin muncul teori “tiga perwakilan” yang menghalalkan kaum kapitalis menjadi anggota Partai Komunis Tiongkok. Sesuatu yang tidak ada dalam pemikiran Karl Marx, Lenin, maupun Mao. Sedangkan Hu Jintao mengajukan teori “harmonious world dan society“, masyarakat lestari/rukun yang berdasarkan pemikiran Konfusius.

Tiongkok yang sedang membangun, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi paling cepat di dunia, sedang bergumul dengan masalah masalah di luar ekonomi. Antara lain yaitu pemerataan, pencemaran lingkungan, dan nilai-nilai moral. Para pemimpin Tiongkok beranggapan, pembangunan Tiongkok hanya mungkin kalau terjadi stabilitas dan perdamaian baik di dalam negeri maupun dunia. Masyarakat harmonis digunakan Tiongkok baik dalam kebijakan dalam negeri maupun luar negeri.

Kenangan Masa Lalu

Semangat revolusioner tidak ada lagi di Beijing walaupun jenazah Mao dilestarikan di mausoleum. Pikiran Mao justru berkembang di luar Tiongkok, dipraktikkan dan dipelajari di Nepal dan negara lainnya. Orang akan kecewa kalau mengharapkan semangat revolusioner Mao masih ada di Beijing dan Tiongkok.

Hal yang sama bisa saja terjadi ketika manusia berziarah ke tempat “suci” lainnya. Orang tidak lagi bisa mendapati semangat cinta kasih yang dikumandangkan Yesus ketika berziarah ke Betlehem, Yerusalem, dan sebagainya. “Ia tidak ada di sini.” Kubur itu telah kosong ditinggalkan Yesus. Yang ada bukan sekadar kubur kosong, tapi juga nurani cinta yang hilang.

Seruan cinta Yesus tidak ditemukan di Tanah Suci tapi justru di tempat lain. Dentum meriam dan roket yang penuh kebencian dan balas dendam menggantikan semangat cinta dan perdamaian. Para peziarah akan kecewa kalau mengharapkan menyaksikan kedamaian hati dan dunia di Tanah Suci. Tidak salah kalau mantan Presiden Jimmy Carter menulis buku Peace not Apartheid. Bagaimana seruan itu bisa dilakukan para pengikut Ibrahim atau Abraham?

Indonesia merupakan negara lahirnya Pancasila dan Semangat Bandung. Orang juga bisa kecewa ketika berziarah dan menoleh ke Indonesia untuk melihat pelaksanaan dan pengamalan Pancasila dan Semangat Bandung. Tugu dan monumen Pancasila dan Museum Asia Afrika dibangun tapi tugu dan museum itu hanya ingatan sejarah masa lalu, bukan praksis pemimpin masa kini.

Secara yuridis formal Indonesia adalah tempat lahirnya Pancasila dan Semangat Bandung. Tapi sayang kalau yang dilakukan pemimpin Indonesia hanya sekadar peringatan dan kenangan masa lalu. Dan semangat itu sudah tidak ada di sini lagi.

Penulis adalah pengamat masalah internasional

Last modified: 16/5/07


 

Pencopotan Jaksa Agung Jangan Jadi Preseden

Oleh Denny Kailimang

Abdul Rahman Saleh diberhentikan dari jabatannya sebagai jaksa agung dalam perombakan kabinet jilid II yang baru lalu, bersama pergantian dan pergeseran beberapa anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Pencopotan jaksa agung ternyata masih menyisihkan masalah karena pemberhentiannya, menurut undang-undang, tidak bisa dilakukan begitu saja oleh presiden sebagaimana terhadap menteri.

Kesan selama ini, pengangkatan dan pemberhentian anggota kabinet termasuk jaksa agung sepenuhnya berada di tangan presiden sebagai hak prerogatifnya. Namun, tidak demikian halnya untuk jaksa agung yang pemberhentiannya dengan jelas diatur oleh undang-undang, sehingga mesti dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 22 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 menyatakan, jaksa agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: pertama, meninggal dunia; kedua, permintaan sendiri; ketiga, sakit jasmani dan rohani terus-menerus; keempat, berakhir masa jabatannya; kelima, tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Mencermati bunyi UU tersebut, pencopotan Abdul Rahman Saleh jelas tidak memenuhi syarat. Apalagi sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Seleh bahwa Presiden menyatakan puas terhadap kinerjanya selama 2,5 tahun masa baktinya dan dia dinyatakan diberhentikan dengan hormat. Sehingga, tidak ada alasan mencopot Abdul Rahman Saleh dari jabatan jaksa agung. Setidaknya presiden sudah bertindak inkonsistensi karena menyatakan jaksa agung diberhentikan dengan hormat.

Kekuasaan Kehakiman

Pro-kontra terhadap masalah ini pun segera berkembang. Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mencoba mempertahankan kebenaran keputusan presiden dengan mengatakan, pemberhentian jaksa agung sudah sesuai Pasal 22 UU No 16 Tahun 2004. Alasannya, UU tersebut tidak menyatakan masa jabatan jaksa agung dan jaksa agung adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab kepada presiden.

Namun, Denny Indrayana dari Fakultas Hukum Universitas Ga-djah Mada berpendapat, masa jabatan jaksa agung tidak diatur sehingga masa jabatannya mengacu kepada masa pemerintahan presiden, yakni lima tahun. Kalau menggunakan Pasal 22 sebagai celah untuk mencopot jaksa agung, jelas sulit.

Sebaliknya, anggota DPR Gayus Lumbuun mengatakan, pemberhentian jaksa agung tidak melanggar UU No 16 Tahun 2004. Dia merujuk Pasal 19 ayat (2) yang menentukan, jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Anggota Komisi III DPR itu berpendapat, pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung termasuk hak prerogatif presiden.

Untuk memahami masalah itu, ada baiknya kita mencoba melihatnya lebih mendasar dan menyeluruh.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan besar yang mendasar, khususnya tentang pelaksanaan kekuasaan kehakiman, di mana ditegaskan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah kejaksaan, sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Menurut penjelasan UU No 16 Tahun 2004, jaksa agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, terlepas dari pengaruh kekuasa-an pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Pemberhentian menteri tidak sama dengan pemberhentian jaksa agung karena, menurut penjelasan UU tersebut, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam Pasal 19 memang dinyatakan jaksa agung adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Namun khusus mengenai pemberhentian jaksa agung diatur tegas secara tegas dalam Pasal 22, yang hanya bisa dilakukan dengan lima alasan, tanpa memberikan wewenang khusus kepada presiden. Artinya, pemberhentian jaksa agung hanya boleh terjadi apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 22 UU No 16 Tahun 2004, dan presiden hanyalah “tangan pelaksana” dari pasal tersebut berupa dikeluarkannya surat keputusan presiden.

Demikian seharusnya pengertian UU No 16 itu, sekalipun ada pasal yang mengatur kewenangan presiden dalam mengangkat serta memberhentikan jaksa agung. Sebab, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada undang-undang dan kebijakan pemerintah.

Selama jaksa agung tidak lalai dalam menjalankan kekuasaan atau melanggar sumpahnya ataupun merangkap jabatan/pekerjaan, tidak ada alasan memberhentikannya.

Sebaliknya, apabila presiden sewaktu-waktu dapat memberhentikan jaksa agung tanpa alasan seperti diuraikan di atas, hal itu dapat dianggap sebagai interven-si pemerintah terhadap otonomi penegakan hukum.

Pembelajaran

Perlakuan serupa itu sama dengan kejaksaan tidak lagi sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Penegakan hukum dan penuntutan harus dilaksanakan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, serta kekuasaan lainnya.

Akan berbahaya apabila jaksa agung tiba-tiba dicopot tatkala melakukan penyelidikan terhadap lingkungan presiden, misalnya, sehingga terdapat suatu area yang tidak tersentuh hukum di negara yang menjunjung asas kesamaan kedudukan di muka hukum. Inilah tentunya bagian pemikiran sehingga pemberhentian jaksa agung diatur secara khusus dan membedakannya dengan para menteri, meski sama-sama dalam jajaran kabinet.

Kupasan ini tidak dimaksudkan untuk memutar balik jarum jam atas pemberhentian Abdul Rahman Saleh dari jabatan jaksa agung, tapi setidaknya menjadi pembelajaran bagi kita semua agar pemberhentian jaksa agung tanpa mengindahkan Pasal 22 UU No 16 Tahun 2004 tidak menjadi preseden di kemudian hari.

Penulis adalah advokat

Last modified: 18/5/07


 

Interpelasi Lumpur Lapindo

Oleh Toto Sugiarto

Setelah genap setahun penderitaan rakyat korban semburan lumpur Lapindo, DPR berencana mengajukan hak meminta penjelasan dan bertanya (hak interpelasi) kepada pemerintah. Rencana ini sedikitnya didukung 53 anggota DPR (Suara Pembaruan, 29/5). Meskipun terasa amat terlambat, rencana ini cukup memberi harapan.

Rupanya masih ada wakil rakyat yang tetap memikirkan rakyat. Persepsi selama ini yang menganggap para wakil rakyat hanya mengejar kepentingan politik dan ekonomi sendiri, tampaknya perlu diuji kembali. Ternyata masih ada kabar baik yang terkirim dari Senayan.

Namun, kabar baik ini masih perlu dibuktikan pelaksanaannya. Apakah para wakil rakyat serius dengan rencana interpelasi ini? Apa saja yang seharusnya menjadi perhatian para anggota dewan? Apa makna di balik interpelasi penanganan lumpur Lapindo ini?

Interpelasi penanganan lumpur Lapindo tampaknya merupakan upaya anggota DPR untuk “kembali kepada rakyat”. Setelah sekian lama menunjukkan ketidakpedulian terhadap rakyat, seperti diamnya mereka ketika pemerintah “mencekik” rakyat dengan cara menaikkan harga BBM, “menginjak” petani dengan cara mengimpor beras, dan kasus lain yang memperlihatkan bahwa mereka diam terhadap kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat, kini mereka tampak berupaya “kembali”.

Dengan langkah interpelasi ini, anggota DPR tampak paham betul isu Lapindo merupakan pintu untuk “kembali kepada rakyat” tersebut. Dukungan terhadap interpelasi lumpur Lapindo merupakan cermin pembelaan terhadap rakyat.

Sebagai rakyat, kita berharap mereka melakukan langkah ini secara tulus. Semoga langkah ini bukan sekadar memperbaiki citra. Semoga bukan kepentingan pribadi yang terselip di balik rencana mulia ini.

Proses Hukum Lambat

Salah satu alasan di balik pengajuan hak interpelasi penanganan korban lumpur Lapindo ini adalah seperti yang dikatakan anggota Fraksi PDI-Perjuangan Jacobus Mayongpadang, yaitu, proses hukum terhadap PT Lapindo Brantas.

Alasan itu masuk akal mengingat begitu lambatnya upaya hukum dalam kasus ini. Bahkan kata “lambat” pun kiranya terlalu progresif untuk diterapkan pada kasus ini. Kita tidak mendengar kemajuan apa pun dalam proses hukum pengusutan kasus ini.

Waktu setahun tanpa kemajuan proses hukum patut dipertanyakan. Apa saja yang dilakukan aparat penegak hukum selama ini? Mengapa tidak ada kemajuan? Apakah kasusnya terlalu rumit untuk diselesaikan? Ataukah tidak ada kemauan dari para penegak hukum? Ataukah ada sesuatu yang mengganjal laju proses hukum ini?

Kejaksaan dan kepolisian terkesan enggan mengusut kasus ini secara serius. Padahal kasus ini mengakibatkan lebih dari 30 ribu jiwa kehilangan harta benda dan masa lalu serta masa depan mereka. Dengan kerugian begitu besar, seharusnya banyak kemajuan proses hukum yang dicapai.

Alasan lainnya yang amat penting untuk dipermasalahkan, paling tidak, ada dua hal. Pertama, adanya potensi kerugian negara. Kerugian terutama ditimbulkan dari isi Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 yang membebankan sebagian besar biaya penanggulangan kepada negara.

Negara antara lain dibebani keharusan membiayai pengalihan infrastruktur, kanalisasi lumpur dari Kali Porong sampai ke laut, dan biaya sosial kemasyarakatan di luar peta 22 Maret 2007.

Ketentuan ini patut dipertanyakan. Mengapa rakyat, melalui APBN, harus membiayai penanggulangan bencana yang diakibatkan kegiat- an pengeboran sebuah perusahaan swasta.

Ada apa dengan pemerintah? Apakah kebijakan ini ada kaitannya dengan status kepemilikan PT Lapindo Brantas yang merupakan anak perusahaan milik seorang anggota kabinet, yaitu Menko Kesra Aburizal Bakrie? Apakah dugaan pemerintah tersandera benar adanya? Pertanyaan-pertanyaan itu harus terungkap dalam proses interpelasi nantinya.

Alasan kedua yang patut diangkat dalam interpelasi adalah pemihakan pemerintah yang amat lemah terhadap korban. Alih-alih memihak, pemerintah malah terkesan menempatkan diri sebagai “musuh” para korban. Hal ini terlihat ketika korban ingin menyampaikan aspirasi ke Jakarta, dihalang-halangi aparat. Rakyat seolah dibungkam, tidak boleh bicara. Mereka yang telah lebih dari setahun menderita terkesan diabaikan.

Akibatnya, korban terus terombang-ambing oleh ketidakpastian. Penggantian hak milik mereka pun terkesan diperlambat dan dipersulit. Selain itu, transaksi pembelian rumah, tanah, dan sawah para korban dilakukan secara mencicil. Anehnya, meskipun dilakukan secara mencicil, tidak ada kewajiban bunga yang dibebankan kepada PT Lapindo Brantas sebagai pembeli yang membayar secara mencicil.

Pembelaan Negara

DPR perlu menunjukkan keseriusan dalam langkahnya melakukan interpelasi lumpur Lapindo. Penderitaan rakyat selama setahun ini yang antara lain diakibatkan tidak adanya pemihakan nyata pemerintah, perlu segera diakhiri. Rakyat perlu mendapat keadilan dan pembelaan dari negara.

Di sisi lain, anggota DPR perlu membuktikan mereka masih memiliki ketulusan dalam pembelaan terhadap rakyat. Dugaan yang berkembang selama ini bahwa sering kali anggota DPR menggunakan hak interpelasi hanya sebagai alat tawar politik perlu ditepis.

Keseriusan dalam melakukan interpelasi kasus lumpur Lapindo ini adalah cara yang ampuh untuk menepis dugaan miring tersebut.

Penulis adalah peneliti pada Soegeng Sarjadi Syndicate

Last modified: 30/5/07


 

“Franchise Kekuasaan” Partai Politik

Oleh Laksamana Sukardi

Saat ini bangsa Indonesia sedang mempersiapkan paket rancangan undang-undang politik untuk Pemilu 2009. Perlu diingatkan, semua wacana dan perdebatan yang akan dilakukan harus bertujuan pada perbaikan nasib dan kesejahteraan bangsa. Undang-undang tidak boleh dibuat untuk melestarikan kepentingan golongan yang sedang berkuasa, walaupun lebih mudah dikatakan ketimbang dilaksanakan.

Diperlukan kesadaran tinggi dan sifat kenegarawanan dari semua unsur pimpinan bangsa, bahwa pemilu harus dapat menjamin utuhnya kedaulatan rakyat. Rakyat dapat menjadi hakim terhadap kinerja pemimpin penyelenggara negara dan institusi partai politik. Karena itu, paket RUU Politik harus memberikan kesempatan kepada rakyat yang berdaulat untuk memvonis pemimpin dan partai politik yang tidak memperjuangkan aspirasi rakyat dan mengecewakan rakyat yang memilih mereka.

Pemilu pascareformasi di Indonesia berhasil menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hasil setiap pemilu selalu melahirkan partai politik baru yang mendapat perolehan suara cukup besar (PDI-P, PKB, dan PAN pada Pemilu 1999; PKS dan Partai Demokrat pada Pemilu 2004). Juga, selalu ada partai politik lama yang merosot perolehan suaranya (Golkar pada Pemilu 1999 dan PDIP pada Pemilu 2004).

Kekuasaan Partai Politik

Kenyataan itu merupakan dinamika demokrasi yang merupakan bukti kedaulatan rakyat. Karena itu wacana yang dikembangkan dalam pembuatan paket rancangan undang-undang politik untuk Pemilu 2009 harus melestarikan kedaulatan rakyat yang utuh dan dinamis.

Legislator dan pemerintah tidak boleh egois dan hanya mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Mereka hanyalah perwakilan rakyat yang mendapat mandat melestarikan kedaulatan rakyat. Partai politik tidak boleh dibiarkan tanpa kontrol. Apalagi, setelah Reformasi 1998 ternyata konstitusi memberikan kekuasaan sangat besar kepada partai politik.

Pertama, pemilu dan pilkada, rakyat memilih yang sudah dipilih partai politik. Walaupun rakyat memilih langsung presiden, gubernur, dan bupati, ternyata rakyat memilih yang sudah dipilih terlebih dahulu oleh partai politik, karena partai politik merupakan lembaga yang membuat kriteria dan menyeleksi bakal calon penyelenggara negara, termasuk calon legislatif (DPR/ DPRD). Dengan kata lain, kualitas pemimpin bangsa dan kualitas demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada kualitas partai politik.

Kedua, kekuasaan partai politik di DPR. DPR dikontrol dan dikendalikan oleh partai politik melalui fraksi masing-masing. Proses pengambilan keputusan di DPR sangat bergantung pada kebijaksanaan partai politik. Melalui fraksi yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai politik, pimpinan partai politik memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota DPR dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis.

Soal kekuasaan menentukan anggaran (Hak Budget), DPR memiliki kekuasaan strategis dalam menentukan alokasi anggaran baik sektoral maupun regional, sehingga peranan DPR (baca partai politik) sangat besar dalam menentukan arah pembangunan bangsa.

Soal kekuasaan membuat undang-undang (Fungsi Legislatif). Kekuasaan membuat dan menyetujui undang-undang di tangan DPR (baca partai politik), merupakan kekuasaan sangat vital bagi nasib bangsa dan negara. Karena undang-undang merupakan kristalisasi dari aspirasi di masyarakat, sekaligus rambu-rambu bagi arah kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia akan mengalami hambatan jika DPR (baca partai politik) tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Soal fungsi pengawasan. DPR memiliki wewenang mengawasi jalannya pemerintahan yang dilengkapi hak interpelasi dan hak angket yang merupakan kekuasaan dan instrumen politik yang strategis. Keputusan menggunakan hak-hak tersebut juga ditentukan partai politik yang memiliki wakilnya di DPR.

Lebih jauh partai politik memiliki kekuasaan politik menginstruksikan fraksinya di DPR/DPRD memilih prioritas penyelidikan kasus-kasus KKN melalui pembuatan panitia khusus (pansus) penyelidikan yang tentu saja sarat dengan kepentingan politik.

Soal kekuasaan memilih pejabat tinggi negara. Gerakan Reformasi memberikan kekuasaan kepada DPR memilih pejabat tinggi penyelenggara negara, yaitu: memilih hakim agung; Gubernur Bank Indonesia dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Ketua dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Ketua dan anggota Komisi-komisi Independen yaitu Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lain-lain.

Bahkan DPR memiliki kekuasaan melakukan uji kelayakan (fit and proper test) calon-calon Panglima TNI, Kapolri, dan calon duta besar RI untuk negara sahabat serta calon duta besar negara sahabat yang akan ditempatkan di Indonesia! Dalam proses pemilihan dan pengambilan keputusan tersebut, anggota DPR tunduk dan mengikuti arah yang diberikan pimpinan partai politik masing-masing.

Transparansi

Dengan demikian, sangat jelas gerakan Reformasi menggerakkan bandul kekuasaan ke dalam genggaman partai politik. Namun demikian, kekuasaan itu bukan berarti bersifat kekal dan tidak harus dipertanggungjawabkan, tetapi harus dievaluasi melalui proses pemilihan umum terbuka dan demokratis serta berlangsung periodik.

Kualitas partai politik sangat menentukan kualitas kehidupan bangsa dan negara. Pengelolaan partai politik oleh elite pimpinan partai, harus dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pemilu.

Karena itu, proses pembuatan RUU Pemilu dan Partai Politik harus mampu melestarikan kedaulatan rakyat dan bukan mereduksinya. Karena kekuasaan di tangan partai politik sangat besar, kekuasaan tersebut tidak boleh diartikan sebagai franchise kekuasaan yang dapat diperjualbelikan kepada calon pejabat penyelenggara negara atau calon anggota DPR.

Mencegah hal tersebut, diperlukan transparansi proses pengambilan keputusan dan kriteria yang dibuat partai politik. Demikian juga agar franchise kekuasaan tersebut tidak dapat dilestarikan, rakyat harus dijamin mendapatkan pili- han baru dalam setiap pemilihan umum.

Undang-Undang Partai Politik yang membatasi jumlah partai politik yang dapat mengikuti pemilu, dapat diartikan sebagai upaya menutup alternatif tersebut dan mereduksi kedaulatan rakyat. Bahkan dapat diibaratkan sebagai pelestarian franchise kekuasaan yang dimiliki partai politik. Namun demikian, jumlah partai politik peserta pemilu yang terlalu banyak juga akan membuat proses pemilu tidak efisien.

Menengok ke belakang, pada awal dekade 80, di bidang ekonomi Indonesia masuk dalam satu kloter sebagai Negara Macan Asia bersama-sama Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Ketika Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan masih memproduksi sepatu dan garmen, Indonesia telah membuat semikonduktor.

Memasuki 1990, ekonomi Indonesia tertinggal. Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan naik kelas menjadi negara ekonomi Industri Baru. Indonesia berada dalam satu kloter ekonomi dengan negara- negara tetangga di ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Ketika krisis keuangan 1998 menerpa negara-negara ASEAN, Indonesia tidak mampu mengatasinya dengan cepat, tertinggal oleh Malaysia, Singapura, dan Thailand. Memasuki Milenium 2000, Indonesia berada dalam satu kloter ekonomi bersama Vietnam dan Kamboja dan tertinggal jauh oleh Tiongkok, padahal 20 tahun lalu Tiongkok dan Vietnam tidak berada dalam radar ekonomi dunia.

Sejarah pekembangan tingkat kemakmuran negara-negara di Asia tersebut, seharusnya menjadi cambuk. Karena reformasi tersebut telah menggerakkan bandul kekuasaan kepada partai politik, upaya peningkatan kualitas partai politik menjadi masalah sangat penting dan mendesak.

Perbaikan kualitas partai politik hanya bisa dilakukan melalui proses pemilu yang sangat kompetitif dengan memberikan pilihan sebasar-besarnya kepada rakyat pemilih. Jika alternatif pilihan baru tersebut tidak ada, kedaulatan rakyat akan tereduksi dan pemilu hanya meningkatkan nilai franchise kekuasaan partai politik yang ada.

Karena itu, sangat dibutuhkan transparansi mengenai proses pengambilan keputusan yang dilakukan partai politik. Jika budaya yang mendominasi partai politik adalah budaya feodal yang sangat tidak demokratis diperburuk dengan budaya money politics, nasib dan masa depan bangsa Indonesia memiliki risiko sangat besar. Apalagi rakyat tidak memiliki alternatif lain, kecuali melestarikan franchise kekuasaan partai politik.

Penulis adalah Pimpinan Kolektif Na sional Partai Demokrasi Pembaruan

Last modified: 20/5/07


 

Bernegara secara Substansialistik

Oleh Boni Hargens

Desakan untuk amendemen UUD 1945 kian mengeras, walaupun sebagian fraksi di DPR menarik kembali dukungannya seperti Fraksi Pembangunan, Fraksi Golkar, dan Fraksi Demokrat. Belum lama ini, Sekretariat Jenderal MPR mengeluarkan hasil verifikasi sementara, ada 234 anggota MPR yang membubuhkan tanda tangan secara sah dan mengusulkan perubahan Pasal 22D UUD 1945.

Tapi, sayangnya dalam waktu singkat, Fraksi Golkar dan Fraksi PPP menarik kembali dukungan. Itu artinya amendemen V terhadap UUD 1945 belum bisa dipastikan dalam waktu dekat. Kalau saja tidak terjadi tarik-ulur dukungan, secara prosedural mestinya dukungan itu telah melebihi yang disyaratkan secara minimal dalam Pasal 37 UUD 1945 yakni sepertiga dari total jumlah anggota MPR (226 anggota).

Pertanyaan sederhana, mengapa ada adegan maju-mundur di parlemen? Dengan mudah ditebak, wakil rakyat, terutama kader partai yang menjabat sebagai anggota MPR, tidak menempatkan misi amendemen ini dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara, tetapi dalam konteks kepentingan partai. Yang dilihat, apakah amendemen itu menyelamatkan partai atau tidak. Kalau dinilai rentan mengacaukan struktur kepentingan politik, amendemen bisa saja dibatalkan.

Padahal, terlepas dari kepentingan parsial DPD, amendemen Pasal 22D UUD 1945 cukup mendesak. Amendemen ini bagian dari upaya memperkuat fondasi sistem kenegaraan kita yang agaknya masih rapuh. Terutama mengenai sistem parlemen yang menganut “bikameralisme semu”. Selama ini, yang ada seolah-olah bikameralisme padahal sebetulnya “unikameralisme plus”. DPD hanya organ plus yang eksistensinya sekadar formalitas belaka.

Dikatakan demikian, karena kalau bikameral murni, DPD mestinya mempunyai wewenang lebih daripada yang ada sekarang. Setidaknya berimbang dengan kewenangan DPR baik dalam perihal eksekusi hak interpelasi, hak angket, maupun dalam proses legislasi.

Hal kedua, bikameralisme murni mengandaikan upper-house hanya ada satu lembaga yaitu DPD, sehingga tidak perlu lagi ada MPR. Dan seyogianya keberadaan MPR tidak relevan lagi dengan adanya DPD. Mengherankan kita begitu ragu menghapus MPR dan memberikan kewenangan luas pada DPD sebagai “upper house” bersama DPR sebagai “lower house“.

Kewenangan paling penting dari DPD adalah dalam hal legislasi. DPD tidak bisa hanya terlibat dan mempunyai otoritas dalam proses legislasi yang berkaitan dengan otonomi daerah. DPD harus terlibat dalam setiap legislasi yang menyangkut kepentingan seluruh bangsa. DPD toh juga wakil rakyat yang dipilih langsung seperti DPR. Hanya saja DPD memang harus lebih fokus pada isu yang berkaitan dengan daerah, tetapi itu tidak berarti tidak berkewenangan dalam mengurus masalah nasional.

Dalam merumuskan rancangan UU misalnya, DPD mesti diberi kewenangan juga untuk memberikan usulan RUU seperti Senat di Kongres AS. Di Amerika House of Representative (HoR) dan Senat masing-masing mengajukan Rancangan UU yang kemudian disinergikan dengan RUU pemerintah. Dalam isu tertentu memang RUU Senat dan HoR bisa saja satu draf, tetapi itu pun setelah disepakati oleh kedua kamar.

Hal lain, soal dukungan anggota MPR yang berasal dari partai politik. Sempat tercatat total 34 anggota dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mendukung, disusul Fraksi Partai Golkar/Partai Bintang Reformasi/Partai Karya Peduli Bangsa 29, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 16, Fraksi Partai Amanat Nasional 11, Fraksi PDI Perjuangan/Partai Damai Sejahtera 8, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 7, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi ada 2 orang. Kini, tidak jelas lagi kepastian soal dukungan tersebut. Akhirnya kita berkesimpulan, anggota parlemen bermain dengan proses politik yang ada.

Kompleksitas Krisis

Lebih dari itu, hal yang paling jelas gagal dalam keseluruhan proses politik di Indonesia adalah bagaimana membangun negara secara substansialistik. Dulu, ketika sedang dalam masa percobaan berdemokrasi, kita menganut sistem parlementer (1950-1958). Sejarah sepanjang dekade 1950an itu kemudian menjadi coretan kelam tidak hanya karena pemerintahan sipil yang gagal, juga karena demokrasi terje- bak dalam kontestasi kepentingan semata.

Maka sangat masuk akal, dan bahkan suatu tindakan yang tepat waktu, ketika Presiden Soekarno menertibkan keadaan dengan Dekrit 5 Juli 1959 yang menjadi titik awal periode Demokrasi Terpimpin. Tindakan Soekarno yang bagi sebagian orang disebut otoriter, merupakan konsekuensi logis dari perkembangan politik yang buruk pada dekade 1950an.

Pada masa Orde Baru, kegagalan demi kegagalan kita alami sehingga proses menegara pada masa ini dinilai gagal total. Sesudah Reformasi 1998 seharusnya kita berubah. Tetapi apa yang terjadi, nilai lama tidak hilang seperti biasanya dalam transisi politik yang normal, sementara nilai baru sulit diresapi dalam implementasi. Akibatnya, kita masih terkapar dalam kompleksitas krisis.

Amendemen dan segala perubahan legal-sistemik yang diupayakan mestinya dimaksudkan untuk menata kembali sistem kenegaraan kita yang rapuh ini. Bagaimana mungkin suatu negara bisa berdiri tegak, apalagi diharapkan bersaing di pentas global, kalau tidak memiliki fondasi sistemik yang kokoh? Salah satu yang paling utama adalah konstitusi.

Dalam konteks ini kita juga perlu menelaah secara kritis semangat amendemen yang sekarang mengalir, bahwa bukan sekadar Pasal 22D yang perlu dirombak. Banyak hal, terutama yang berkaitan dengan sistem kenegaraan perlu mendapat perhatian serius. Maka kalau mau amendemen ini didukung secara luas, perlu dipikirkan kepentingan negara yang substansial, bukan sekadar kepentingan lembaga.

Halnya sama dengan perombakan kabinet yang dilakukan pemerintah awal bulan ini. Kalau perombakan hanya untuk menata konstruksi politik menuju 2009, apalah artinya pergantian menteri? Yang mesti menjadi sasaran adalah menata ulang kabinet untuk meningkatkan kinerja. Namun apa yang dilakukan Presiden Yudhoyono sudah lebih baik daripada yang ditakutkan para penentang, termasuk partai oposisi dan publik yang antipatik.

Dengan mencopot Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaludin, Presiden memperlihatkan ketegasan yang cukup baik. Walaupun keengganan menyentuh Aburizal Bakrie masih menjadi nilai merah, apalagi Lapindo masih kerepotan.

Yang paling pokok adalah berpikir bagaimana membangun negara secara substansialistik. Dengan syarat, seluruh proses politik dimaksudkan untuk membenahi sistem kenegaraan bukan untuk memapankan kepentingan parsial. Revisi undang-undang politik, misalnya, sampai hari ini masih menjadi dagangan mahal di antara politisi di DPR dan di eksekutif karena stakeholders yang mengurusnya tidak berpikir dalam konteks “bernegara secara substansial”.

Mereka berpikir, entah dipaksa struktur yang lebih kuat atau sudah demikian kuat dipengaruhi iklim kekuasaan yang korup, dalam konteks perebutan kekuasaan. Tidak salah kalau revisi undang-undang politik selalu menjadi ritus lima tahunan yang superfisial. Pembenahan dalam bentuk apa pun hanya bisa berhasil kalau setiap individu berpikir dalam konteks bernegara secara substansialistik.

Penulis adalah pengajar Ilmu Politik

Universitas Indonesia; Direktur Riset PARRHESIA (Institute for Nation-State Building)

Last modified: 22/5/07


 

Pembelajaran dari Meruya

Antonius Sujata

Sengketa tanah Meruya antara PT Portanigra dan H Djuhri cs berawal dari jual beli tanah pada 1972 dan 1973. Ternyata H Djuhri cs ingkar janji dengan menjual lagi tanahnya kepada pihak lain sehingga mereka dituntut secara pidana (1984) dan digugat secara perdata (1996).

Gugatan perdata ada dua perkara, yaitu berdasar putusan Mahkamah Agung RI (MARI) Nomor 570 K/Pdt/1999 tertanggal 31 Maret 2000 mencakup 146 persil/girik dengan luas tanah lebih-kurang 60 ha serta putusan MARI Nomor 2863 K/Pdt/ 1999 tanggal 26 Juni 2001 mencakup 19 persil/girik dengan luas lebih- kurang 49.810 m persegi.

Sengketa tanah yang dimulai sejak lebih dari 30 tahun yang lampau bukanlah kurun waktu singkat. Selama itu sudah banyak yang berubah dan berkembang, baik penghuni, lingkungan sekitar, institusi terkait yang menangani, pasti personelnya sudah silih berganti. Mereka merasa memiliki hak dan ataupun kewenangan. Mereka merasa telah menjalankan tugas dengan baik dan tidak mau disalahkan, tidak ingin kehilangan hak miliknya.

Situasi dan kondisi lapangan pada 1972 tentunya berbeda sama sekali dengan sekarang. Cara-cara melakukan penilaian dan mengambil langkah-langkah penindakan 30 tahun yang lalu pada saat ini telah banyak berubah. Paradigma masa lalu bahwa warga banyak yang belum memiliki sertifikat akan berhadapan dengan program sertifikasi yang memberi kemudahan dalam memperoleh sertifikat tanah. Girik tanah bukan lagi menjadi andalan kepemilikan hak atas tanah.

Menyalahkan aparat pemerintah daerah dan juga Badan Pertanahan Nasional dengan menyatakan bagaimana mungkin bidang- bidang tanah dalam sengketa dapat diterbitkan sertifikat merupakan cara paling mudah melemparkan tanggung jawab. Sementara pemerintah daerah dan juga kantor pertanahan mengklaim tidak pernah tahu dan merasa tidak pernah diberitahu adanya sengketa atas bidang tanah yang dimohon dan kemudian diterbitkan sertifikat.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 April 1997 mengenai hal itu antara lain menyatakan bahwa dari hasil penyitaan jaminan tersebut ternyata keadaan di atas tanah lokasi banyak berdiri bangunan perumahan milik orang lain yang bukan milik tergugat, sehingga pelaksanaan sita jaminan tidak didaftarkan di kantor kelurahan setempat maupun Badan Pertanahan Nasional.

Sementara itu para warga Meruya yang mera- sa memiliki hak atas tanah yang termasuk dalam wilayah sengketa dengan dilandasi bukti-bukti kepemilikan antara lain sertifikat, akta jual beli, surat kaveling, dan lain-lain, tentu dengan sekuat tenaga akan mempertahankan kepemilikannya. Mereka memperoleh perlindungan hukum sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik.

Bagaimana dengan rencana eksekusi atas tanah/lahan yang kosong (tidak ada bangunan)? Rencana itu dalam kenyataan juga tidak semudah yang dikehendaki sebab tanah kosong bukan berarti tidak ada pemiliknya. Tanah kosong bukan berarti tidak memiliki sertifikat atau surat kepemilikan lainnya. Eksekusi lahan kosong memang lebih mudah daripada lahan yang ada bangunan di atasnya.

Pembelajaran

Kasus tanah Meruya memberikan pada kita banyak pelajaran. Pertama, proses sengketa untuk mencari keadilan yang berlangsung 30 tahun tidak menghasilkan keadilan yang diharapkan, bahkan justru menimbulkan ketidakadilan baru. Justice delay, justice denied. Tidak ada penanggung jawab tunggal untuk disalahkan kecuali berlarut- larutnya waktu sehingga problema baru bermunculan.

Kedua, putusan pengadilan seharusnya dapat dilaksanakan dengan cara-cara mudah, sederhana, dan mengikutsertakan institusi terkait. Sistem peradilan Indonesia memiliki asas yang menyatakan bahwa proses peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Putusan pengadilan bukanlah menara gading, yang rumusannya hanya ada di awang-awang. Putusan yang jelas-jelas sulit/ tidak bisa dilaksanakan dapat mencederai kredibilitas lembaga peradilan. Tampaknya kita perlu belajar dari kasus antara Tommy Soeharto melawan Banque Nationale de Paris (BNP) di Pengadilan Guernsey (Inggris). Pihak pengadilan secara proaktif meminta dan memberi kesempatan agar Pemerintah Indo- nesia melakukan intervensi.

Ketiga, pihak ketiga yang beriktikad baik (apalagi tidak tahu sama sekali mengenai adanya sengketa) seharusnya memperoleh pertimbangan hukum. Jangan sampai mereka menjadi korban atau dikorbankan sebab dapat menimbulkan gejolak serta problem kemasyarakatan yang sifatnya bukan sekedar keperdataan.

Keempat, perlu dilakukan penelitian apakah prosedur pembebasan tanah pada saat itu telah sesuai ketentuan, siapakah yang membayar pajak (PBB) atas tanah sengketa. Juga dilakukan penyelesaian atas tanah sengketa yang akan dieksekusi apabila ternyata telah menjadi sarana umum: sekolah, lapangan bola, perkantoran, puskesmas, ataupun kompleks pertokoan.

Kelima, baik Portanigra maupun warga dan juga pemerintah merasa menjadi korban dalam kasus Meruya ini. Lalu siapa pelaku yang menimbulkan korban? Apakah pelakunya individu, institusi, atau mungkin situasi dan kondisi yang berubah karena perkembangan waktu? Atau putusannya sendiri serta prosesnya yang kurang perhitungan dan pertimbangan? Atau campur-aduk seperti lingkaran yang tidak berujung pangkal?

Dalam keadaan seperti ini duduk bersama melalui musyawarah mufakat untuk mencapai win-win solution dilandasi akal sehat merupakan penyelesaian yang lebih baik daripada saling menyalahkan secara emosional.

Keenam, sengketa tanah Meruya pada awalnya memang berada dalam wilayah hukum perdata. Namun karena mencakup kepemilikan hak atas tanah yang begitu luas dengan penghuni ribuan bahkan ratusan ribu orang tentu memiliki dampak kemasyarakatan pula.

Penyelesaian melalui jalur hukum dapat ditempuh dengan tiga cara berbeda. Pertama, gugatan perlawanan oleh pihak ketiga yang merasa mempunyai hak (telah dilakukan). Kedua, mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) oleh para pihak yang bersengketa cq H Djuhri cs. Ketiga, mengajukan gugatan baru oleh para pihak yang merasa dirugikan.

Bukan Satu-satunya

Kasus Meruya bukanlah satu- satunya yang berlangsung bertahun-tahun dan kemudian memunculkan problematik ketika hendak dieksekusi. Komisi Ombudsman Nasional beberapa kali menerima keluhan mengenai berlarut-larutnya proses berpekara, proses eksekusi yang dirasa tidak adil, eksekusi tanpa menjadi pihak berperkara, eksekusi tanpa pemberitahuan atau bahkan tidak dieksekusi, meski telah dilandasi putusan berkekuatan hukum tetap.

Mereka tidak cukup memiliki kemampuan menyuarakan keadilan karena tenggelam dalam ketidakberdayaan. Suara dari Meruya lebih gemuruh karena melibatkan banyak warga dan juga melibatkan institusi.

Untuk memperjuangkan hak-haknya seyogianya warga melandasinya dengan surat-surat yang kuat (sertifikat), batas-batas tanah jelas, asal-usulnya dapat ditelusuri serta tidak terkena sengketa.

Kasus Meruya memberi pembelajaran tentang proses hukum yang tidak boleh berlarut-larut, pentingnya sertifikat dalam kepemilikan tanah, tentang putusan pengadilan serta pelaksanaannya yang berkeadilan, dan juga perlunya kerja sama antara pengadilan dan lembaga negara yang menangani masalah pertanahan.

Penulis adalah Ketua Komisi Ombudsman Nasional

Last modified: 23/5/07


 

Sewindu Independensi BI

Oleh Bachtiar Sibarani

Setiap negara umumnya mempunyai bank sentral yang berfungsi menjaga kestabilan nilai tukar uang. Untuk memenuhi tugas tersebut, bank sentral akan menjalankan serangkaian kebijakan moneter guna mengendalikan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar yang berlebihan, akan menekan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing.

Sesuai dengan tujuan dimaksud di atas, bank sentral mempunyai tiga fungsi utama: melakukan ke- bijakan moneter, menyelenggarakan sistem pembayaran, dan mengawasi perbankan. Dalam menja- lankan fungsi tersebut, banyak bank sentral yang mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah. Akan tetapi banyak juga bank sentral yang menjadi bagian dari pemerintah.

Sejak merdeka, Indonesia juga bermaksud mempunyai suatu bank sentral. Hal itu terlihat dari penjelasan Pasal 23 ayat 3 dan 4 UUD 1945: kedudukan Bank Indonesia (BI) yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas (ditetapkan dengan UU).

Karena UUD 1945 BI tidak menentukan BI sebagai lembaga negara di luar pemerintah, sejak semula BI berada di bawah pemerintah. Baru pada 5 Juli 1946, Bank Negara Indonesia (BNI) didirikan dengan Perpu Nomor 2 Tahun 1946, berfungsi sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Pada waktu itu, berdasarkan Maklumat Presiden RI 3-10-1945, untuk sementara waktu di Indonesia beredar tiga jenis mata uang: yang dikeluarkan De Javasche Bank, Uang Pemerintah Hindia Belanda, dan Pendudukan Jepang.

Kemudian dengan UU 17 dan 19/1946 tentang Pengeluaran Uang, memberi kewenangan kepada Menkeu menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran uang. Atas dasar kewenangan tersebut, melalui Keputusan Menkeu Nomor 55/1/35 Tanggal 29-10-1946, uang Jepang dan uang Belanda dinyatakan tak berlaku lagi, diganti uang RI. Oeang Republik Indonesia (ORI) diterbitkan Menkeu 17-10-1945, mulai berlaku 30-10-1946. Sejak saat itu, Menkeu sangat berpengaruh di bidang moneter.

Sejarah mencatat, dengan UU 11/1953, BI didirikan menggantikan De Javasche Bank NV dan bertindak sebagai bank sentral di Indonesia. Jabatan Ketua Dewan Moneter dipangku Menkeu. Jika Menkeu tak ada, penggantinya Gubernur BI.

Dalam UU 14/1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Menkeu juga diberi wewenang besar di bidang perbankan. Memberikan izin pen-dirian dan pembukaan kantor cabang bank, mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan sebagainya.

Selanjutnya berdasarkan UU 13/1968 tentang Bank Sentral, BI bertugas membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah; mendorong kelancaran proses produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat. BI menjalankan tugas sesuai kebijakan pemerintah.

Krisis Moneter

Krisis moneter (krismon) yang melanda Indonesia mulai pertengahan 1997 berakibat permodalan bank secara keseluruhan menjadi negatif (bangkrut), sejak triwulan III 1998. Dualisme BI dan pemerintah, dipandang ikut bertanggung jawab atas krismon. IMF juga menganggap demikian. Hal itu terbukti dari salah satu butir persyaratan pemberian pinjaman IMF, otoritas moneter hanya diberikan kepada BI. Syarat IMF ini banyak dipengaruhi fakta bank sentral yang independen di banyak negara.

Hasilnya, dengan Keppres 23/1998, BI diberi wewenang penuh di bidang moneter, termasuk suku bunga, sasaran nilai tukar dan kebijakan devisa dengan memperhatikan perkiraan laju inflasi yang ditetapkan pemerintah.

Kemudian pemerintah menyadari, otoritas moneter BI idealnya dalam bentuk UU. Inpres 14/1998 kepada Menkeu, menyusun RUU sebagai pengganti UU 13/1968 dan RUU perubahan atas UU 7/1992 tentang Perbankan.

Sejak UU 23/1999 BI disahkan 17 Mei 1999, BI independen, bebas dari campur tangan pemerintah. Pada tanggal yang sama disahkan UU 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar, memberi wewenang penuh kepada BI mengatur lalu lintas devisa.

Namun, karena pembentukan bank sentral agak mendadak, timbul beberapa masalah. Pertama, dalam UUD 1945 tidak ditemukan cantolan independensi BI. Juga tidak dijumpai tugas tambahan kepala negara untuk urusan BI. Karena itu, Pasal 23 UUD 1945 terpaksa diamendemen, agar sesuai UU BI.

Kedua, dalam UU BI tidak dijumpai hubungan BI dengan pemerintah. Karena itu, 15 Januari 2004 diterbitkan UU 3/2004 tentang Perubahan Atas UU 23/1999 tentang BI. Pasal 7 ayat 2, BI harus mempertimbangkan kebijakan ekonomi pemerintah.

Ketiga, UU BI memberi kewenangan bagi BI untuk menetapkan Peraturan BI sebagai ketentuan hukum yang mengikat setiap orang atau badan hukum. Ketentuan itu berlebihan, sebab BI dapat menetapkan sendiri hukum yang mengikat bangsa. Ini sungguh luar biasa.

Kinerja BI

Dalam delapan tahun ini BI memang melakukan berbagai upaya menurunkan tingkat inflasi dengan mengendalikan jumlah uang beredar antara lain melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT), khususnya melalui mekanisme lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI), baik yang berjangka waktu satu bulan maupun tiga bulan.

Dalam hubungannya dengan devisa, BI secara selektif melakukan kebijakan sterilisasi pasar valuta asing yang ditujukan menyerap ekspansi moneter yang ditimbulkan kenaikan pengeluaran pemerintah, di samping untuk mengurangi gejolak nilai tukar rupiah. Tetapi, upaya BI hanya bersifat sementara, sebab tingkat inflasi yang menjadi pusat sasaran BI, pada hakikatnya bukan ditentukan uang beredar, melainkan oleh hukum bisnis permintaan dan penawaran. Bahkan pada hakikatnya uang tidak pernah bernilai, justru benda yang bernilai (dinilai dengan uang). Gangguan atas keseimbangan penawaran dan permintaan, menimbulkan kenaikan atau penurunan harga barang.

Mengambil data delapan tahun sebelum independen (1989-1996) dan sembilan tahun sesudah independen (1999-2006), ternyata kinerja BI, menurun. Selama delapan tahun terakhir BI gagal menstabilkan nilai rupiah. Inflasi tetap tinggi dan nilai rupiah terhadap dolar AS terus merosot, meski pertumbuhan ekonomi relatif rendah. Nilai tukar rupiah dan inflasi, jauh lebih stabil sebelum independensi BI.

Ternyata setelah delapan tahun independensi BI, nilai rupiah tidak stabil dan terus merosot. Keadaan moneter Indonesia 1999-2006 lebih buruk jika dibandingkan dengan keadaan moneter sebelum krisis moneter (1989-1996).

Sejak 1999-2006, BI tidak berhasil membendung inflasi. Bahkan tahun 2005, keadaan moneter Indonesia masih dilanda krisis mini. Pada 1999-2006, Produk Domestik Bruto (PDB) hanya naik 4 persen, padahal inflasi 8,8 persen. Keadaan itu jauh lebih buruk dibandingkan periode 1989-1997, PDB meningkat 8,4 persen, inflasi hanya 8,1 persen.

Namun, ketidakmampuan BI menjaga stabilitas rupiah merupakan hal logis, mengingat kendali harga barang bukan pada jumlah uang beredar, tetapi pada faktor keseimbangan permintaan dan penawaran barang. Masalah ini, adalah ruang lingkup tugas pemerintah.

Lagi-lagi, pemerintah.

Penulis adalah staf pengajar Fisipol Universitas Padjadjaran Bandung

Last modified: 24/5/07


 

PGI, 57 Tahun Mengukir Karya

Oleh Weinata Sairin

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada 25 Mei ini berusia 57 tahun. Lembaga keagamaan Kristen Protestan yang kini menghimpun 86 pusat sinode atau sekitar 85 persen umat Protestan di Indonesia ini telah menapaki sejarah panjang di Indonesia, dengan berbagai suka- duka di dalamnya.

PGI yang didirikan dengan nama Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) dimaksudkan untuk membentuk Gereja Kristen yang Esa di Indonesia. Hal itu dimuat secara eksplisit dalam Anggaran Dasar PGI Tahun 1950. Tujuan seperti itu tidak pernah menjadi agenda dari dewan gereja-gereja yang ada di negara mana pun. Di sinilah letak keunikan organisasi PGI dibandingkan organisasi gereja yang lain.

Perumusan tujuan seperti itu mengharuskan PGI hanya beranggotakan gereja, tidak menerima organisasi, yayasan, atau lembaga lainnya sebagai anggota. Dengan hanya menerima gereja sebagai anggota, upaya mewujudkan keesaan menjadi lebih terkonsentrasi. Kesulitan terbesar yang dihadapi dalam rangka perwujudan keesaan gereja adalah konflik internal yang terjadi di dalam kehidupan suatu gereja, sebagaimana dialami beberapa gereja anggota PGI beberapa tahun terakhir ini.

Hal penting yang berhubungan dengan upaya mewujudkan keesaan gereja terjadi pada Sidang Raya X PGI tahun 1984 di Ambon. Dalam Sidang Raya tersebut nama Dewan Gereja-gereja di Indonesia yang dipakai sejak 25 Mei 1950 diubah menjadi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.

Perubahan nama itu bukan hanya perubahan istilah, tetapi bermakna teologis. Dengan istilah persekutuan, gereja-gereja yang terhimpun dalam PGI menyadari sepenuhnya mereka telah dipersekutukan dalam Kristus. Itulah sebabnya rumusan tujuan dalam konstitusi PGI mengalami perubahan, bukan lagi “membentuk” Gereja Kristen yang Esa, tetapi “mewujudkan” Gereja Kristen yang Esa.

Peristiwa penting di Ambon 1984 dalam upaya mewujudkan keesaan gereja adalah disahkannya Lima Dokumen Keesaan Gereja (LDKG). Dengan LDKG itu keesaan gereja dan kebersatuan gereja-gereja anggota PGI tidak lagi harus tercermin secara struktural-organisatoris. Keesaan dianggap terwujud jika mereka menjalankan isi LDKG itu di wilayah masing-masing.

Dengan demikian keesaan gereja dipahami secara baru. Keesaan gereja diasumsikan telah ada di dalam Kristus, yang penting adalah bagaimana “mewujudnyatakan” keesaan itu dalam tindakan konkret.

Perwujudan keesaan gereja di Indonesia, memang akan sangat membantu bagi terciptanya kerukunan intern antarumat beragama dan pada gilirannya dapat bermakna positif bagi terpeliharanya kerukunan nasional di negara Indonesia yang majemuk.

Diplomasi Gereja

PGI memiliki kepedulian besar terhadap pengembangan hubungan ekumenis di berbagai aras. Sikap itu bertolak dari pemahaman hubungan antargereja di seluruh muka bumi ini berdimensi universal yang menembus, mengatasi, serta menerobos keberbedaan geografis, kultural, politik, ideologi, bahkan keberbedaan pandangan teologi.

Bertolak dari pemahaman gereja berdimensi universal dan am (umum/Katolik), PGI menerima tenaga-tenaga utusan gerejawi dari luar negeri untuk bekerja serta melayani di berbagai pelosok Indonesia. Demikian juga PGI serta gereja-gereja di Indonesia mengutus tenaga-tenaga untuk bekerja dan melayani di pelosok dunia.

Aspek universal seperti ini agaknya menjadi kerangka berpikir dari semua agama di Indonesia, sebab itu hubungan antarumat beragama di Indonesia dengan umat beragama di bagian-bagian dunia lain mendapat tempat yang memadai dalam kehidupan agama-agama di Indonesia.

Hal yang amat penting dicatat dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah turut membantu agar dimensi universal agama-agama itu dapat terwujud, antara lain dengan memberikan kemudahan pengurusan dokumen keimigrasian bagi tenaga-tenaga ahli agama luar negeri yang melaksanakan tugas di Indonesia maupun tenaga-tenaga Indonesia yang bertugas di luar negeri.

Pengembangan hubungan ekumenis pada aras internasional memiliki makna amat penting antara lain dalam memberi penjelasan tentang sesuatu masalah yang dihadapi Indonesia pada forum internasional. Kehadiran utusan PGI dan gereja-gereja di Indonesia dalam suatu konferensi gerejawi internasional selalu dimanfaatkan untuk melaksanakan semacam “diplomasi gerejawi”, yaitu memberikan informasi yang tepat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia, sehingga pandangan-pandangan yang keliru dari dunia internasional dapat di- luruskan.

Dalam rangka perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, contohnya, forum-forum pertemuan ekumenis di aras internasional sering kali digunakan PGI serta pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia untuk menjelaskan masalahnya secara tepat kepada gereja-gereja di luar negeri, sehingga mereka memahami dengan baik perjuangan Indonesia dalam hal pengembalian Irian Barat.

Demikian juga perkembangan terakhir tentang Indonesia selalu diinformasikan ke forum-forum gerejawi internasional, sehingga pandangan negatif tentang Indonesia dapat diklarifikasi. “Diplomasi gerejawi” seperti itu, dari pengalaman ternyata cukup bermakna dalam mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia yang acap kali sukar dimengerti negara-negara Barat, karena mereka memandang dari kacamata berbeda.

Pemahaman Diri

PGI dan umat Kristen Indonesia sejak semula memahami diri sebagai bagian integral dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Secara konkret pemahaman itu berarti mereka ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan kelangsungan pembangunan.

Mereka bukan pengamat yang tidak terlibat. Mereka bukan pemantau yang hanya mampu mengkritik, tetapi ikut mengambil bagian dalam pembangunan. Dari visi teologis, PGI dan gereja-gereja anggotanya mengembangkan pendekatan catur ciri dalam rangka partisipasi dalam pembangunan, yaitu bersikap positif, kreatif, kritis, realistis.

Pemikiran-pemikiran dan program-program yang dilaksanakan PGI bernuansa keagamaan/gerejawi dalam konteks mengartikulasikan keimanan. Karena itu tidak boleh dimengerti sebagai pemikiran/program yang mengacu kepada kerangka berpikir suatu partai politik. PGI dalam ikut membantu penyelesaian masalah intern gereja anggotanya bertumpu pada visi keesaan gereja dan tidak bisa bertolak belakang dengan nuansa gerejawi yang berdimensi pastoral dan yang bertitik pijak pada Tata Dasar PGI serta ketentuan tiap-tiap gereja anggota.

Keunikan visi itu memerlukan penjelasan terus-menerus kepada berbagai pihak. Sebab, kesalahan persepsi dapat memunculkan pemikiran yang tidak pas terhadap lembaga keagamaan seperti PGI, khususnya dalam hal mengungkapkan peran profetis di tengah kehidupan bangsa.

PGI lahir di kancah kemerdekaan, sebab itu tidak pernah akan tinggal diam terhadap berbagai kondisi yang mengancam keutuhan bangsa, yang melecehkan hak-hak rakyat, yang memicu situasi disintegratif, diskriminatif, yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan. Itu sebabnya PGI ikut serta secara proaktif melestarikan pilar-pilar persatuan bangsa dengan berbagai cara, baik memberikan visi maupun dalam bentuk-bentuk program.

PGI bersama agama-agama di Indonesia terus-menerus mengumandangkan suara profetis agar pembangunan yang dilaksanakan tidak melenceng dari cita-cita luhur pendiri bangsa, agar pembangunan tetap bermuara pada keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan se-luruh rakyat yang majemuk.

PGI tidak boleh lamban me-nyuarakan kepentingan rakyat, karena kelambanan seperti itu bisa menimbulkan tuduhan PGI kehilangan suara kenabiannya karena berkolusi dengan kekuatan-kekuatan sekuler.

Atas berkat rahmat Allah PGI memasuki usia yang ke-57 tahun. Sebagai lembaga keagamaan di aras nasional, PGI harus makin menyadari peranannya memberi visi bagi gereja-gereja, masyarakat dan bangsa, khususnya visi di bidang spiritual, moral, dan etik. PGI harus mendorong warga gereja makin mengembangkan sikap inklusif, mengembangkan strategi aliansi dengan berbagai potensi yang ada, serta memperkuat gerakan keesa-an pada aras lokal, regional, dan nasional.

Suara profetis PGI tidak boleh larut di tengah ingar-bingar zaman. Ia harus memberikan arah serta panduan yang tepat, akurat, dan jelas bagi umat yang tengah menyusuri perjalanan panjang mengukir karya di tengah-tengah kekinian sejarah. Hanya dengan cara itu kehadiran PGI memiliki makna bagi gereja, masyarakat, dan bangsa.

Penulis adalah teolog, pendeta Gereja Kristen Pasundan

Last modified: 24/5/07


 

Hashida Kunihiko dan Pengembangan Ilmu

Oleh Mikhael Dua

Pasti bukan kebetulan jika Pemerintahan Jepang turut menyeponsori Herbarium Bogoriense, sebuah pusat koleksi dan penelitian tumbuh- tumbuhan terlengkap dan tertua di Asia Tenggara. Pusat herbarium yang diawali di Kebun Raya Bogor tahun 1844 itu, tahun 2004 dibangun dengan dana hibah Jepang sebesar Rp 150 miliar.

Bagi kalangan intelektual yang memiliki hubungan penelitian dan pendidikan dengan Jepang, jasa Jepang dalam hal ini memiliki makna yang mendalam. Perusahaan-perusahaan besar Jepang telah banyak memberikan sumbangan miliaran yen untuk pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi para peneliti muda dan pusat-pusat studi di Asia. Begitu halnya dengan program beasiswa bagi generasi muda Asia telah menyedot dana yang tidak terhitung banyaknya.

Motif hibah dana Jepang tentu tidak sekadar pragmatis. Toyota Foundation, misalnya, menganut tesis financial support bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yayasan ini sadar bahwa pengembangan ilmu dan teknik di negara Asia membutuhkan banyak dana. Tanpa bantuan finansial tidak mungkin ilmu dan teknologi berkembang dengan baik.

Dapat dicurigai bahwa negara dan perusahaan Jepang penyalur hibah tersebut memiliki motif do ut des, artinya: saya memberi agar Anda dapat mengembalikannya dengan cara lain pada waktu yang akan datang. Namun, jika kita memperhatikan bagaimana program riset ilmiah yang mereka bangun, kiranya kecurigaan tersebut tidak memiliki alasan yang kuat. Ada sebuah warisan filosofis yang dapat kita pelajari.

Figur Hashida Kunihiko

Politik pengembangan ilmu Jepang memiliki akarnya dalam figur Hashida Kunihiko (1882-1945), seorang ahli fisiologi dan mantan Menteri Pendidikan pada Kabinet Konoe dan Tojo pada periode 1940-1945. Figur ini memiliki hubungan yang erat dengan Fukuzawa Yukichi yang hidup pada era Meiji, yang memiliki andil sangat besar dalam proses modernisasi Jepang melalui pendidikan ilmiah.

Namun, Hashida tidak mengidentikkan dirinya sebagai pengikut Fukuzawa. Dalam hal pengembangan ilmu, Hashida justru memiliki tesis yang berbeda. Jika Fukuzawa melihat bahwa Jepang harus mengembangkan ilmu pengetahuan dari Barat, Hashida justru melihat bahwa seseorang tidak mungkin menjadi ilmuwan di luar konteks kehidupannya sehari-hari.

Karena keterlibatannya dalam Kabinet Konoe yang mestinya bertanggung jawab terhadap kehancuran bangsa-bangsa Asia, Hashida tidak banyak dikenal dalam kalangan publik, bahkan di kalangan rakyat Jepang sendiri. Namun, bagi kalangan politisi, ilmuwan dan pendidik, pemikiran Hashida tentang pendidikan ilmiah memiliki daya tarik tersendiri.

Dalam artikel yang terkenal Science as “Gyo” or Austherities, Hashida menjelaskan bahwa pendidikan ilmiah tidak bertujuan mentransfer semua pengetahuan kepada para siswa, karena mereka dapat memperolehnya sendiri dari banyak sumber. Yang harus dilakukan adalah mendidik mereka sehingga memiliki eros atau semangat sebagai ilmuwan.

Apa yang dikatakan Hashida memang amat sederhana namun implikasinya jelas. Setiap guru sebenarnya sudah menyadari bahwa pengetahuan tidak dengan sendirinya mendorong orang untuk hidup. Bagi Hashida ketertarikan siswa pada persoalan dunia di sekelilingnya jauh lebih penting dari pengetahuan yang mereka peroleh tentang dunia. Andaikan setiap guru biologi mengajarkan semua bahan biologi, sebuah pertanyaan akan muncul, dapatkah siswa sendiri akan tertarik dengan semua bahan yang diajarkan? Barangkali tidak. Yang amat dibutuhkan oleh siswa bukanlah sekadar pengetahuan, melainkan guru sebagai contoh ilmuwan.

Dengan target ini, seluruh proses pendidikan ilmiah harus dapat menjawab pertanyaan penting ini: bagaimana setiap bangsa membangun pendidikan ilmiah sesuai dengan karakter bangsa dan kebudayaannya. Bagi Hashida, pendidikan ilmiah tidak selamanya memfokus pada proses eksperimentasi yang terbatas pada sekolah. Lebih dari itu, pendidikan ilmiah perlu mendorong para siswa pada “pengamatan” yang dapat dilakukan oleh setiap orang: mulai dari orang-orang bijak di pedesaan hingga para profesor yang memiliki “kursi akademis” di perguruan tinggi.

Dengan mencoba mendalami apa yang sebenarnya dikembangkan psikologi Gestalt tentang “pemahaman” manusia, Hashida yakin bahwa bangsa-bangsa Asia sebenarnya memiliki caranya sendiri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa harus mencontohi Barat. Ilmu tidak pernah memiliki model yang universal melainkan selalu memakai baju kulturalnya.

Jika Plato, Aristoteles, Marx, Max Plank, dan Einstein menjadi model bagi ilmuwan Barat, seha-rusnya Konfusius, Lao Tse, dan Buddha menjadi model bagi ilmuwan- ilmuwan Timur. Jika pada masa modernisasi Jepang Fukuzawa menghidupkan slogan pengembangan ilmu “Semangat Jepang, Cara Barat”, Hashida malah secara lebih ekstrem menerapkan prinsip “Semangat Jepang, Cara Jepang”. Dengan perkataan lain, Jepang sendiri harus menjadi subjek ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa harus mengikuti gaya Barat dalam mengembangkan ilmu dan teknologinya.

Lokalisme Ilmu

Tradisi Jepang mewarisi slogan: “Jepang untuk saudara-saudara Asia”. Bagi masyarakat itu, slogan ini pantas dicurigai karena pengalaman pahit yang dialami bangsa-bang- sa Asia pada Perang Dunia kedua.

Dewasa ini slogan ini memiliki makna yang berbeda. Rakyat Jepang semakin sadar bahwa apa yang mereka kembangkan di Jepang ternyata berhasil. Dan mereka menghendaki agar saudara-saudaranya di Asia coba mencontohinya. Mengembangkan ilmu dan teknologi dengan caranya masing-masing sesuai dengan karakter bangsanya.

Dengan posisi dasar ini Hashida dan Jepang sebenarnya sudah menjawab pertanyaan besar, sebuah pertanyaan yang hampir tidak pernah dijawab dengan baik di dunia Barat, yaitu hubungan antara ilmu dan kebudayaan. Pembedaan antara Naturwissenschaften (ilmu-ilmu alam) dan Geistenwissenschaften (ilmu-ilmu budaya) sering mendepak ilmu-ilmu budaya pada posisi marginal dalam sejarah perkembangan ilmu-ilmu. Padahal hampir tidak mungkin seorang Einstein berilmu tanpa kepribadiannya sebagai seorang Jerman dan Yahudi, dan seorang BJ Habibie menjadi seorang Indonesia dan Islam. Ilmu dan teknologi hanya dapat dikembangkan dalam suatu kepribadian yang pada gilirannya menjadi persoalan ilmu-ilmu budaya.

Ilmu dan teknologi merupakan sebuah keterampilan, di mana ada integrasi antara pengetahuan dan hidup, antara ilmu dan budaya, antara pengetahuan yang ia miliki dan hidupnya dalam sebuah konteks budaya tertentu. Jika kebudayaan Jepang telah menentukan cara bagaimana ilmu berkembang, Hashida mengharapkan agar saudara-saudaranya se-Asia menjadikan dirinya sebagai ilmuwan dengan kepribadiannya.

Setiap kebudayaan memiliki peranan untuk menyuburkan tradisi ilmiah dengan cara yang berbeda-beda. Hashida mengharapkan agar bangsa-bangsa Asia menjalankan penelitiannya sebagai bangsa Asia. Ia tidak perlu berpikir seperti seorang Eropa.

Apa yang dipikirkan Hashida memang tidak seluruhnya benar, jika kita berpikir tentang prasyarat-prasyarat epistemologis yang perlu bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seperti kerangka paradigmatis ilmiah yang kita hidupi. Namun, jika akhir-akhir ini Presiden menyinyalir rendahnya sumbangan ilmu dan teknologi bagi kehidupan masyarakat kita, kiranya hal itu terutama disebabkan karena kita tidak pernah menjadi Indonesia ketika menjalankan kegiatan kita sebagai ilmuwan. Tampaknya peneliti dan ilmuwan kita masih menjadi kelompok elite yang asing terhadap masyarakatnya sendiri. Jika demikian halnya, bagaimana ia dapat mengembangkan pemikiran bangsanya?

Penulis adalah Kepala Pusat Pengem bangan Etika dan Dosen Filsafat Ilmu pada Fakultas Teknik Atma Jaya jakarta

Last modified: 26/5/07


 

Kesantunan Politik

Thomas Koten

Perihal kejujuran politik mencuat tajam belakangan ini bertalian dengan dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Rokhmin Dahuri, yang melibatkan sejumlah parpol pada Pemilu 2004. Para elite parpol beramai-ramai menyangkal telah menerima dana tersebut, kecuali Amien Rais (mantan Ketua PAN) yang secara gentle mengakuinya. Bagaimana mengelaborasi perihal tersebut?

Ahli politik Yves Michaud dalam Violence et Politique, secara sarkastis menulis, segala bentuk dan cara berpolitik yang menjurus pada “ketidakjujuran”, “kekerasan” -alias politik pemaksaan kehendak untuk memperoleh tujuan tertentu- kekuasaan, merupakan politik-porno. Porno berasal dari bahasa Yunani, berarti tidak senonoh atau yang bertolak belakang dengan nilai-nilai sopan santun, kejujuran atau norma-norma etika yang dianut masyarakat. Politik porno digambarkan sebagai suatu situasi politik yang diwarnai praksis politik yang menjurus kasar atau yang lebih kerap disebut politik minus etika.

Masuk dalam kategori politik-porno adalah politik saling menyalahkan, politik mementingkan diri atau kelompok, politik yang tidak jujur, politik pemaksaan kehendak, politik yang hanya berorientasi kekuasaan, demonstrasi yang menjurus anarkis, politik yang dibarengi intimidasi, teror, penculikan para aktivis, dan lain-lain.

Gelagat politik porno dalam jagat politik nasional memang kerap begitu mengental dalam sejarah perpolitikan negeri ini. Aksi partai politik (parpol) yang begitu menggebu dalam meraih kekuasaan elite menjelang reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2, sebagai sebuah potret politik porno itu? Bukankah gelagat politik parpol belakangan ini -dalam penilaian publik- lebih berorientasi pada kekuasaan semata daripada kehendak untuk melayani dan menyejahterakan rakyat?

Kesemua bentuk politik-porno berjalan di atas prinsip “tujuan menghalalkan cara”, ala Nicolo Machiavelli, yang menekankan bahwa antara norma-norma moral dan politik tidak ada kaitan. Bila ingin menggapai dan merengkuh kekuasaan dan mempertahankannya, tidak perlu memperhatikan moral atau mendapatkan pembenaran secara etika. Politik yang tidak jujur dan politik yang condong kepada pemaksaan kehendak dalam meraih kekua- saan, misalnya, tidak lain meru- pakan bagian da-ri politik-porno, sekaligus bukan argumen politik etis.

Etika selalu merupakan hasil dari suatu pili- han lewat pertimbangan yang matang, sedangkan politik minus kejujuran, pemaksaan kehendak, mengabaikan pertimbangan etis. Sebagaimana kata Hannah Arendt, politik pemaksaan kehendak adalah komunikasi bisu par excellence, suatu politik yang tidak sehat, tidak normal, dan tidak etis.

Politisi dan Moralitas

Oleh karena berbagai praksis politik yang dipertontonkan ke publik, senantiasa menghalalkan segala cara ala Machiavelli, maka kerap politik dianggap sebagai “bisnis” yang kotor, atau politik itu kotor, penuh dengan permainan-permainan kotor, tidak senonoh dan tidak jujur. Ini seperti kata Machiavelli, “Menipu adalah cara yang paling efektif bagi politisi untuk menaklukkan massa. Jarang sekali terjadi orang naik dari status rendah ke status tinggi tanpa melakukan kekerasan atau kecurangan. Penguasa yang ingin mencapai hal-hal yang besar harus belajar menipu”.

Di sini, mencari politisi yang sungguh-sungguh jujur, berintegritas dan santun, yang melakukan praksis politik dalam koridor moral dan etika, dianggap ibarat mencari perawan di lokalisasi pelacuran. Sebuah pandangan sinisme pragmatis. Tetapi, itulah realitas, minimal sesuai pandangan filsuf sekaligus politisi asal Italia, Machiavelli itu. Bahwa berpolitik itu akrab dengan permaian kotor, sehingga tidak ada politisi yang benar-benar suci.

Hanya saja, kita berharap di negeri ini masih ada politisi-politisi yang jujur, berintegritas, kredibel, dan santun, yang senantiasa memperhatikan etika dan moral dalam berpolitik. Ini penting. Sebab, moral merupakan pusat orientasi sikap dan perilaku manusia. Atau, inti dari seluruh dinamika politisi adalah moral.

Karena itu, tinggi rendahnya integritas moral seseorang dalam berpolitik menentukan tinggi rendahnya integritas kepribadian dan kualitas berpoli- tik dari sang poli- tisi tersebut. Dengan masih adanya politisi kita yang bermoral, memungkinkan kita bisa berha- rap akan adanya perbaikan politik dan moral bangsa yang sedang bobrok-jatuh di titik nadir.

Sebab, apa artinya kita mendengar begitu banyaknya politisi atau pimpinan eksekutif terus-menerus mengkhotbahi masyarakat mengenai manusia yang utuh, manusia yang berkualitas, nilai-nilai kebangsaan, kerelaan berkorban, tanggung jawab, bila dari diri mereka sendiri tidak mencerminkan citra yang terpuji? Dengan kata lain, sulit dibayangkan dengan nasib bangsa ini bila terpatri sebuah fenomena yang mencerminkan inflasi moralisme dari atas ditandai dari aras yang sama pula oleh inflasi penyelewengan, korupsi, penipuan, dan lain-lain.

Tetapi, di situlah ironisnya bahwa inflasi moralisme yang mencerminkan krisis etika politik masih begitu mencolok saat ini. Aktivitas politik yang semestinya merupakan seni untuk memperhatikan prinsip-prinsip luhur dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, masih mengalami pendangkalan sebagai sekadar seni bagi kemungkinan- kemungkinan (the art of the possible). Kecenderungan menjadi cara sebagai tujuan, dan sebaliknya tujuan sebagai retorika belaka, kian melembaga dalam kehidupan politik.

Kesantunan Politik

Betapa tidak? Lihat, partai- partai yang seharusnya menjadi tempat mengabdi, mendidik, dan mencerdaskan bangsa, dewasa ini justru berkembang menjadi tempat untuk mengais rezeki dan kendaraan untuk merebut porsi kekuasaan. Akibatnya, seperti dikemukakan Bung Hatta ketika mengkritik demokrasi parlementer periode 1950-an, “Partai dijadikan tujuan dan negara menjadi alatnya”.

Segala bentuk praksis politik ala Machiavelli adalah suatu pengkhianatan etika politik. Dan fenomena berpolitik non-etika yang masih kerap terjadi saat ini mengindikasikan, etika politik kita masih sangat lemah. Ini yang sangat disayangkan. Sebab, dengan demikian, tujuan politik elite kita di negeri bisa jadi tidak akan menggapai sasaran yang diinginkan, yaitu perbaikan nasib rakyat. Sebab, kehakikian etika sebenarnya terletak pada kehakikian politik itu sendiri, yakni bertindak demi kesejahteraan bersama bukan dominasi kepentingan dan hak-hak individu.

Pertanyaannya, bagaimana mengatasi fenomena yang memalukan ini, supaya politik dan sistem birokrasi menjadi oase bagi bangsa yang sedang terpuruk akibat multikrisis yang dibaluti aneka macam bencana ini? Pertanyaan ini penting dijawab untuk membangun panggung poli-tik yang indah, santun, jujur, ang- gun, dan romantis sebagaimana di- bayangkan oleh para filsuf klasik, seperti Aristoteles, Plato, Socrates, bahwa politik itu indah dan terhormat, karena sebagai jalan menyejahterakan rakyat. Dan ini pun hanya bisa dibangun oleh politisi-politisi yang jujur, santun, berintegritas, bermoral dan beretika dengan orientasi utama memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Politisi yang santun, bermoral dan beretika adalah negarawan yang memiliki keutamaan moral, yakni negarawan yang setiap sepak terjangnya selalu berjalan dalam bingkai moralisme dan selalu menjadikan moralitas sebagai pedoman dalam setiap derap langkah politiknya. Dengan demikian, postur politik itu sendiri menjadi santun, agung dan memesona.

Dalam sejarah filsafat politik klasik, filsuf kenamaan seperti Socrates sering dipakai sebagai model yang memiliki kejujuran dan in- tegritas, kerap menyuarakan politik sebagai sesuatu yang mengandung kesantunan, di mana kesantunan politik, mutlak diperhatikan oleh para politisi. Artinya, kesantunan politik diukur dari keutamaan moral para politisi. Dan keutamaan moral politisi tidak cukup tanpa adanya komitmen untuk menghilangkan politik-porno sebagai realisasi berpolitik secara etis.

Penulis adalah Direktur Social Development Center

Last modified: 27/5/07


 

Strategi Privatisasi BUMN

Bob Widyahartono

Menarik mencermati rencana Menteri Sofyan Djalil sebagai Menteri BUMN baru, mengenai implementasi privatisasi BUMN. Kita mengharapkan mantapnya strategi implementasi yang matang, dengan memperhatikan kepentingan stakeholders dan calon investor dalam pasar modal.

Privatisasi perusahaan milik pemerintah dilakukan di negara-negara besar di dunia. Inggris pada zaman Perdana Menteri Margaret Thatcher terkenal dengan tekadnya menjalankan privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah dan berhasil baik. Bahkan perusahaan pemerintah SOE (state-owned enterprises) Inggris yang diswastakan bekerja dengan efisien dan menguntungkan.

Jepang juga memprivatisasi empat SOE utamanya, yaitu Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), Japan Monopoly Co, Japan Airlines, dan Japan National Railway (JNR). Proses privatisasi di Jepang walaupun terjadi 1980/1990-an tetap menarik sebagai bahan studi yang dapat dipakai sebagai pembanding.

Memang harus diakui, ulasan dari Jepang luput dari perhatian stakeholders karena kita terbiasa memfokuskan diri pada referensi Barat, khususnya Amerika. Ulasan dari Jepang itu adalah tulisan Mitsuro Kagami, peneliti senior Institute of Developing Economies, JETRO, “Privatization and Deregulation: The Case of Japan” (1999), yang menyoroti manfaat (merits) dan kerugian (demerits) dari privatisasi dan deregulasi.

Indonesia tidak ketinggalan menjalankan privatisasi BUMN, walau berjalan tersendat-sendat. Soalnya, selama ini privatisasi lebih banyak dikaitkan dengan APBN. Dalam hal ini Kementerian BUMN telah mengeluarkan Cetak Biru/Master Plan Tahun 2002/2006.

Berbagai pengamatan mengungkapkan selama ini privatisasi BUMN senantiasa mengundang pro dan kontra. Sering kali elite kita, eksekutif maupun legislatif, terlalu sibuk, hingga upaya menyosiali- sasikan privatisasi tersebut terdistorsi kepentingan pribadi maupun kelompok politik.

Pertama untuk menutupi defisit fiskal, dan kedua karena desakan ekonomi pasar bebas. Pihak yang tidak mendukung, menyebut dampak negatifnya pada masyarakat seperti pengangguran (PHK, dominasi modal asing, dan terjadinya peningkatan kesenjangan dalam pendapatan).

Mekanisme pasar dengan minimnya campur tangan pemerintah makin menggejala di dunia sejak 1990-an. Semboyan efisiensi dan transparansi yang digerakkan pasar dianggap lebih baik daripada inefisiensi dan ketertutupan BUMN. Terjadilah privatisasi BUMN.

Perubahan Fundamental

Pendekatan berorientasi pasar rupa-rupanya menjadi filosofis ekonomi dunia (terutama Amerika termasuk elite ekonom makro pendukungnya Indonesia). Karena terlalu emosional, perbedaan pemahaman dan visi masing-masing pihak menyebabkan pengungkapan di media massa terdistorsi, sering tidak seimbang secara ekonomi makro dan mikro.

Privatisasi BUMN yang disertai deregulasi mencuatkan perubahan-perubahan fundamental dalam bidang-bidang berikut. Pertama, peranan pemerintah dan pasar. Kedua, kepemilikan (domestik maupun partisipasi asing melalui penanaman modal asing). Ketiga, kinerja dan harga, mutu dan keanekaan jasa.

Keempat, struktur industri (produksi dan kesempatan kerja). Kelima, pengaturan kelembagaan dan kontraktual (leasing, outsourcing, concession). Keenam, kerangka kerja legal. Ketujuh, badan-badan pengaturan atau pemantauan. Kedelapan, sikap konsumen dan gaya hidup. Kesembilan, distribusi pendapatan.

Salah satu faktor yang tidak boleh diabaikan adalah inovasi teknologis yang berdampak pada kinerja BUMN. Umumnya, BUMN selama ini sebelum adanya isu privatisasi dioperasikan oleh pemerintah karena terjadinya kegagalan pasar yang berkaitan dengan economies of scale, externalities, dan peranan yang besar dari pemerintah.

Sejak 1997, kita alami liberalisasi dan deregulasi yang tergesa-gesa menciptakan keresahan (turmoil), karena pasar yang terdiri atas manusia sebagai pelaku dan konsumen belum dipersiapkan secara matang. Terlalu cepatnya urutan dan momentum deregulasi atau liberalisasi yang tidak sepenuhnya membawa keberhasilan pada publik, sepatutnya dikaji ulang.

Artinya, sistem pemantauan untuk berjaga-jaga agar tidak terjebak kembali dalam keresahan, misalnya dengan memfungsikan secara efektif, dengan landasan hukum yang kredibel, lembaga monitoring yang profesional (Fair Trade Commission, otoritas supervisi perbankan), atau paling tidak sarana penyediaan informasi, untuk mengikuti gerakan modal jangka pendek dalam dunia yang makin terbuka sangat diperlukan.

Dalam Kongres XV ISEI “Privatisasi sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan BUMN Insolven”, 14 Juli 2003, Samuel Tobing antara lain memperkenalkan definisi privatisasi menurut cetak biru 2002-2006 yang dikeluarkan Kementerian BUMN. Ternyata banyak ekonom menyatakan baru pertama kali mendengar adanya cetak biru tersebut. Sayangnya, privatisasi dalam kongres itu tidak dibahas lebih mendalam.

Bahan Pemikiran

Dalam cetak biru tersebut diuraikan privatisasi mengandung tiga butir makna. Pertama, perubahan peranan pemerintah dari peran sebagai pemilik dan pelaksana menjadi regulator dan promotor dari kebijakan, serta penetapan sasaran baik nasional maupun sektoral.

Kedua, para manajer selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik baru. Diharapkan pemilik baru mengejar pencapaian sasaran perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan, keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang ditetapkan pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat. Ketiga, pemilihan metode dan privatisasi yang terbaik bagi badan usaha dan negara mengacu kepada kondisi pasar dan kebijakan regulasi sektoral.

Dengan esensi butir pertama, pemerintah tidak lagi menjadi business owner.

Apabila pemerintah memiliki fungsi kedua, yaitu menjadi pemilik dan juga regulator, terjadi benturan kepentingan. Soalnya, dengan fungsi kedua, BUMN akan terus bersandar pada proteksi pemerintah sehingga tidak memiliki motivasi beroperasi secara efisien dan efektif.

Samuel Tobing juga memaparkan arti insolvency, dalam arti ketidakmampuan membayar kewajiban pada saat kewajiban jatuh tempo dan nilai aset di bawah nilai utang. Artinya, aset lebih kecil dari kewajiban sehingga perusahaan mengalami ekuitas negatif.

Dalam cetak biru BUMN tahun 2002 disebutkan dari 145 BUMN berdasarkan laporan keuangan 2001, total aset senilai Rp 772 triliun, total ekuitas 139 triliun, sehingga total kewajiban (aset – ekuitas) sekitar Rp 633 triliun. Debt to equity ratio menurut hitungan di atas 4,5, yang mengindikasikan tingkat utang cukup besar. Lagi pula dari 145 BUMN yang memiliki ekuitas negatif adalah sekitar 8 BUMN.

Dengan berbagai pemahaman dan pengalaman seseorang, dapat ditarik beberapa determinan yang membentuk pandangan mengenai privatisasi.

Pertama, pandangan hidup atau filosofi mengenai pasar bebas, ada atau tidaknya pengalaman dengan reformasi ekonomi. Kedua, pengalamannya dengan privatisasi dalam berbagai sektor dan sikap politiknya terhadap kebijakan ekonomi. Dari kesadaran atau pemahaman itu, dapat diurutkan sikap dan persepsi pribadi individual sebagai anggota kelompok di mana ia berada dan berperan.

Setiap kali muncul rencana pemerintah memprivatisasi BUMN terungkap kelompok pro dan kontra. Meskipun demikian, beberapa pengamatan dari analisis di atas dan referensi pengalaman Jepang, dapat diperoleh wawasan lebih mantap. Dalam strategi menjadi penting penentuan waktu, dengan didahului management audit demi good governance yang lebih kredibel.

Hasil privatisasi dipengaruhi siklus bisnis. Selama periode “boom“, pemutusan hubungan kerja dengan karyawan relatif mudah, karena langkah ini tidak menyebabkan masalah sosial serius. Karyawan yang kelebihan dapat direalokasi atau diserap dalam ekonomi yang meningkat. Saham BUMN dapat dijual dengan harga tinggi. Kebalikannya terjadi dalam resesi. Jadi, mencari momentum adalah penting, apalagi kalau BUMN terjerat utang yang memberatkan.

Langkah membuat urutan privatisasi bukan terbatas pada suatu isu menggerakkan persaingan. Karena itu, salah satu urutan, perusahaan yang membuat barang-barang dalam pasar yang bersaing harus diprivatisasi. Setelah itu, perusahaan industri besar non utility. Kementerian BUMN harus menjunjung tinggi good governance, menjadwalkan menyosialisasikan rencana privatisasi BUMN.

Keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses privatisasi menjadi sangat krusial sesuai tuntutan good governance. Patut dicamkan, asimetri informasi menimbulkan kecurigaan atas kemungkinan transaksi yang tidak wajar.

Di pihak kementerian, manajemen harus jelas dalam implementasi pilihan: privatisasi kepemilikan saham melalui Bursa Efek, atau privatisasi manajemen, agar makin profesional etis berjiwa kewirausahaan untuk peningkatan kinerja demi profitisasi tanpa menjual saham. Atau, memilih keduanya, secara proporsional dan profesional/etis berjiwa kewirausahaan.

Penulis adalah pengamat ekonomi dan dosen FE Universitas Tarumanagara

Last modified: 29/5/07


 

Mengembalikan Fungsi Bulog

Oleh Soy M Pardede

Pada peringatan ulang tahunnya yang ke-40 pada 10 Mei lalu, Perum Bulog menggelar sejumlah acara yang sangat monumental. Salah satu adalah orasi profesi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai mantan Kabulog. Jusuf Kalla mengatakan kini saatnya Perum Bulog melepaskan fungsi dan peranannya sebagai lembaga yang bersifat monopoli. Alasannya, “Dahulu di zaman Orde Baru memang digunakan sistem yang sentralistis, semua serba diatur, semua serba Jakarta, sehingga Bulog waktu itu bisa melakukan monopoli untuk semua kebutuhan pokok rakyat. Sekarang, sistemnya jadi desentralisasi dan mengikuti selera pasar, sehingga tidak dibolehkan lagi ada monopoli.”

Sekilas pernyataan Wakil Presiden itu ada benarnya, namun jika dikaji lebih lanjut ternyata substansinya perlu diluruskan pemahamannya, khususnya menyangkut fungsi dan peranan Bulog sebagai lembaga yang bersifat monopoli demi kepentingan dan hajat hidup masyarakat banyak. Dalam mekanisme pasar meskipun praktik monopoli tidak diperkenankan dilakukan, selalu ada tempat dan pengecualian untuk kasus-kasus tertentu, khususnya menyangkut kepentingan hidup rakyat banyak dan untuk kepentingan stabilitas politik dan ekonomi negara.

Fungsi dan peranan Bulog sebagai lembaga yang memonopoli pengadaan beras bagi kepentingan masyarakat, ternyata masih dibenarkan undang-undang. Hal itu terlihat dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 50 menyebutkan antara lain, “Yang dikecualikan dari undang-undang ini adalah perbuatan dan atau perjanjian dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 51 menyebutkan, “Monopoli dan atau pemusatan kekuatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.”

Di negara maju lembaga atau badan semacam Bulog masih banyak diterapkan dalam kebijakan pro rakyatnya. Seperti di AS, Jepang, dan Eropa Barat. Di Jepang badan ini khusus mengenai beras. Negara membeli beras petani untuk menjamin tersedianya keperluan pangan, dan juga untuk menjamin pemasaran produksi hasil tani rakyatnya demi meningkatkan daya beli petani, agar kemakmuran dan kesejahteraan petani dapat terjamin.

Dari kenyataan tersebut jelaslah undang-undang larangan praktik monopoli tidak sepenuhnya me- larang adanya monopoli.

Di negara maju yang menerapkan sistem liberal dan mekanisme pasar murni, seperti di Jepang, AS, dan Eropa Barat, masih dibenarkan praktik monopoli yang dilakukan tidak melalui perusahaan tapi melalui badan khusus yang ditunjuk dan dibentuk negara. Sebagai ilustrasi bisa kita lihat di AS, badan khusus dibentuk untuk membeli hasil limpahan produk petani, kemudian disimpan untuk menjaga stabilitas harga.

Persediaan yang melimpah di gudang Bulog AS, kemudian diekspor ke negara-negara berkembang sebagai bantuan pangan dengan harga sangat murah, seperti kasus impor beras Indonesia dari Jepang tahun 1970-an dalam program Kennedy Round oleh Jepang. Bahkan, adakalanya AS menghibahkan hasil tani rakyatnya, yang secara ekonomis memang tidak menguntungkan, namun secara politis AS banyak mendapat benefit, khususnya dalam jangka panjang (Program PL-480).

Tugas dan Fungsi

Mustafa Abubakar, sebagai Kabulog yang baru, pada kesempatan tersebut mengatakan, tugas pokok Bulog adalah menjamin tersedianya beras bagi masyarakat dan menjamin stabilitas harga bagi petani dan konsumen. Untuk melaksanakan kedua fungsi itu Mustafa berjanji tidak akan membatasi penerimaan gabah dari petani, dan mengaktifkan 131 unit pengolahan beras di seluruh Indonesia.

Jika gudangnya kurang, Bulog juga menyewa gudang-gudang beras yang tidak lagi dibiayai pemerintah. Janji lain Mustafa sebagaimana dimuat Adil No 16, 17-30 Mei 2007, adalah fungsi pelayanan publik (PSO) Perum Bulog dengan bisnis komersial akan dipisahkan. Bulog akan membentuk dua anak perusahaan yang masing-masing bergerak di bidang jasa pangan serta industri perdagangan. Untuk meraih untung, anak usaha itu akan ditempatkan pada divisi regional dan subdivisi regional yang berpotensi menggarap komoditas seperti gula, kakao, dan jagung. Soal biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh Bulog sendiri.

Namun kalau dicermati, fungsi pokok Bulog tersebut ada yang kurang dan sering dilupakan, yaitu fungsi menjamin peningkatan pendapatan petani, dalam meningkatkan daya beli mereka. Padahal sekitar 60 persen penduduk kita masih berada di sektor pertanian, sehingga meningkatnya daya beli petani secara otomatis juga meningkatnya daya beli rakyat Indonesia.

Pada masa Orde Baru Bulog masih bebas melakukan fungsi pokoknya secara monopoli untuk sembilan bahan kebutuhan pokok karena tidak adanya undang-undang antimonopoli. Pada masa Habibie, lahirlah UU No 5/1999 tapi status dan tugas pokok Bulog tidak berubah.

Namun, yang sangat memprihatinkan justru ketika Megawati menjadi presiden, keluarlah peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2003 tentang Status dan Fungsi Utama Bulog. Ironisnya, mulai saat itu, fungsi pokok Bulog sebagai stabilisator harga komoditas pertanian dipangkas. Statusnya pun menjadi perusahaan umum, atau BUMN. Bulog, sebagai badan usaha diarahkan meraih laba di bidang pangan. Peranan sebagai stabilisator harga kemudian dikendalikan oleh Departemen Perdagangan.

Bertentangan

Di sini mulai timbul dua fungsi saling bertentangan. Perubahan nama dari Bulog, yaitu singkatan dari Badan Urusan Logistik menjadi Perum Bulog, justru mengacaukan pengertian lembaga ini sendiri. Bagaimana nama Perum sebagai singkatan dari Perusahaan Umum digabung secara tidak pas dengan Badan Urusan Logistiknya Negara? Ke depan pemerintah mesti memutuskan memilih satu yang terbaik di antara keduanya, apakah ingin tetap sebagai Badan Urusan Logistik atau benar-benar menjadi perusahaan. Namanya, misalnya, menjadi Perum Perberasan atau Perum Beras Rakyat, sesuai Pasal 51 UU No 5/1999, yang diberi tugas memonopoli beras, tetapi harus didukung oleh UU khusus.

Namun, yang terbaik di antaranya adalah perlunya Bulog kembali ke fitrah asalnya, yaitu sebagai institusi negara yang mengurusi pengamanan persediaan beras dan stabilisasi harga, juga untuk meningkatkan daya beli petani, agar berbagai permasalahan yang timbul akibat ketidakjelasan fungsi dan tugas, bisa terselesaikan secara nyata dan mendasar.

Beras saat ini merupakan komoditi strategis karena masih menjadi makanan pokok rakyat Indonesia dan lebih dari 60 persen penduduk kita berada di sektor pertanian ini. Peranan Bulog sebagai lembaga negara yang melakukan monopoli untuk fungsi pokok seperti ini masih dibenarkan oleh undang-undang karena menyangkut keperluan hajat hidup rakyat banyak sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Di sisi lain dan ke depan Bulog perlu juga menambah fungsinya dengan ikut menciptakan peningkatan pendapatan dan daya beli petani sehingga akan memberi multiplier effect positif bagi perkembangan sektor kehidupan lainnya.

Monopoli beras tetap diperlukan sebagaimana saat ini masih saja diterapkan oleh negara maju. Indonesia telah kecolongan dengan membebaskan bea masuk impor beras 0 persen karena kesalahan diplomasi dalam perundingan dengan IMF akibat tekanan negara-negara maju. Akibatnya, banyak petani gulung tikar, dan berpaling dari usaha tani ke sektor bangunan atau beralih ke tanaman hortikultura dan perkebunan, karena kalah bersaing dengan beras impor.

Selain itu biaya berbagai bahan baku untuk sektor pertanian juga meroket, ditambah dengan semakin banyaknya infrastruktur pertanian yang rusak. Revitalisasi pertanian yang dijanjikan SBY pada awal terpilihnya sebagai presiden, hingga saat ini masih jauh dari harapan. Kini saatnya Bulog tampil membantu petani melalui fungsi pokoknya tersebut.

Ke depan, pemerintah perlu juga menciptakan sinkronisasi kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan, dengan tidak membiarkan mengekspor berbagai komoditi primer yang sangat dibutuhkan untuk keperluan konsumen dan perkembangan industri domestik.

Seperti terjadi dengan kasus kelangkaan minyak goreng bagi konsumen, dan gas bagi keperluan industri keramik dan pupuk, misalnya. Pemerintah harus mengupayakan agar konsumsi dan kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi lebih dahulu baru kemudian diekspor. Jika produksi dalam negeri melimpah, perlu diperkuat cadangan untuk menghindari masa paceklik oleh lembaga sejenis Bulog ini, barulah sisanya diekspor.

Penulis adalah mantan anggota KPPU

Last modified: 29/5/07


 

Akhlak Mulia dalam Kehidupan

Oleh Oka Diputhera

Sang Buddha mengemban

amanat penderitaan umat

manusia. Hari Raya Waisak 2551/2007 adalah hari lahir Maha Bodhisatva Sidharta Gautama,

hari mencapai pencerahan

agung dan hari wafatnya atau hari parinirwananya Sang Buddha Gautama. Bulan Waisak adalah

bulan untuk merenungkan

kembali dharma yang diajarkan Sang Buddha, terutama tentang

sila atau akhlak mulia.

Satu kata yang sering diucapkan dalam era reformasi ini adalah prihatin. Prihatin atas terjadinya musibah bertubi-tubi yang sangat dahsyat seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, banjir, yang semuanya sebagai bencana alam yang sulit diprediksi terjadinya. Juga prihatin karena maraknya korupsi, hukum yang belum dapat ditegakkan, di sisi lain busung lapar, demam berdarah, flu burung, dan penyakit lain, merebak di mana-mana. Kenaikan harga BBM, langkanya pasokan BBM, juga menambah keprihatinan.

Namun, dari semuanya, yang paling memprihatinkan adalah “merosotnya akhlak mulia yang menimbulkan dampak sangat meresahkan hati”. Merosotnya akhlak mulia, menyebabkan seseorang tidak mempunyai rasa malu berbuat jahat dan tidak mempunyai rasa takut terhadap akibat perbuatan jahatnya. Kita menghendaki perubahan, karena hakikat hidup ini tidak kekal, selalu berubah.

Syair “Hidup Tidak Kekal” berikut patut disimak. Bangsaku/ Jangan kau lupa/Bagaikan duka takkan menjelang/Ingat/Hari ini kau tertawa/Esok mungkin kau menangis/Entah nanti kau mengemis/Sebab/Suka dan duka silih berganti rona…

Indonesia sekarang memang sedang menangis. Syukur kita belum menjadi pengemis. Satu perubahan yang kita dambakan sekarang adalah perubahan dari Indonesia menangis menjadi Indonesia tersenyum dan tertawa ria. Karena itu yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita dapat merespons perubahan dari Indonesia menangis menjadi Indonesia tertawa, yang sangat penting bagi kehidupan. Dalam senyum dan tawa tidak ada kebencian, kemarahan. Yang ada hanya suka cita. Untuk mengubah tangis menjadi senyum dan tawa, yang terpenting adalah mengubah perilaku yang tidak berakhlak mulia menjadi perilaku berakhlak mulia.

Manusia Susila

Di dalam agama Buddha, akhlak mulia disebut sila, budi pekerti luhur. Pembentukan manusia susila dalam agama Buddha sangat penting artinya. Manusia susila adalah manusia yang dapat berkata, berbuat, dan bermatapencaharian yang benar.

Pertama, manusia susila adalah manusia yang dapat berkata yang benar. Tidak berdusta, jujur, satyawacana, satunya kata dengan perbuatan. Kedua, berbuat yang benar. Tidak membunuh, tidak mencuri (korupsi) dan tidak berzinah (berselingkuh). Ketiga, bermatapencaharian yang benar. Tidak hidup dari mata pencaharian yang tidak benar, seperti korupsi, memproduksi narkoba, menjadi pengedar narkoba, tidak menjual perempuan untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Tolok ukur manusia susila itu dapat dijabarkan menjadi Pancasila Agama Buddha, berjanji untuk tidak membunuh, berjanji untuk tidak mencuri, berjanji untuk tidak berzinah, berjanji untuk tidak berbohong, berjanji untuk tidak minum minuman keras yang menyebabkan mabuk dan ketagihan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Kalau kita telah menjadi manusia susila atau manusia yang berakhlak mulia, kita akan mempunyai perasaan malu berbuat jahat (Hiri) dan perasaan takut terhadap akibat perbuatan jahat (Otapa) kita.

Saat ini banyak manusia yang tidak mempunyai perasaan malu berbuat jahat yang mengakibatkan kejahatan merebak. Mereka tidak mempunyai rasa malu melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, dan terhadap sesama manusia. Dengan fasih mereka mengulang ayat-ayat kitab suci, namun tangannya berlumur darah, membunuh sesama umat beragama tidak berdosa.

Karena itu yang terpenting agar mempunyai akhlak mulia, kita harus mempunyai perasaan malu berbuat jahat dan takut terhadap akibat perbuatan jahat, sesuai hukum karma. Yang melandasi akhlak mulia atau sila, budi pekerti luhur, adalah sifat-sifat mulia di dalam hati nurani kita, yang ada dalam jati diri kita. Sifat-sifat luhur yang menyebabkan kita dapat berperilaku baik sesuai dengan akhlak mulia, yang sesuai dengan sila adalah Catur Paramita, empat sifat luhur.

Catur Paramita

Catur paramita adalah, pertama, cinta kasih yang universal, cinta kasih yang tidak diskriminatif, cinta kasih bagi semua. Cinta kasih ada di dalam hati nurani kita yang senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita.

Cinta kasih seorang ibu kepada anak tunggalnya, adalah cinta kasih yang rela mengorbankan jiwa raganya demi kebahagiaan anak tunggalnya. Kalau kita mempunyai cinta kasih, kita akan memiliki akhlak mulia, sila atau budi pekerti yang luhur.

Lawan dari cinta kasih adalah kebencian, kemarahan, dendam yang menjadi sumber dari perilaku yang tidak berakhlak mulia. Kebencian menjadi akar dari semua bentuk tindak kekerasan, yang menyebabkan hidup ini tidak aman, tidak sejuk lagi. Buddha bersabda “Kebencian tidak pernah berakhir kalau dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir kalau dibalas dengan cinta kasih.”

Karena itu kita hendaknya berusaha membalas kebencian dengan tidak membenci, meskipun tidak mudah dilaksanakan. Hanya dengan saling mengasihi, tidak saling membenci, rujuk nasional, konsiliasi dapat diwujudkan. Tanpa kasih, kebahagiaan yang kita dambakan tidak akan dapat dicapai. Dengan cinta kasih kita dapat mempunyai perilaku yang baik, mempunyai akhlak mulia.

Kedua, belas kasih adalah perasaan belas kasihan menyaksikan orang lain menderita, yang mendorong kita memberikan bantuan dengan ikhlas. Terjadinya musibah bertubi-tubi yang menimpa bangsa Indonesia, mengundang solidaritas dari seluruh bangsa Indonesia dan dunia internasional yang didorong perasaan belas kasih. Demikianlah perasaan belas kasih, memberikan kekuatan kepada umat manusia menolong mereka yang mengalami musibah bertubi-tubi.

Lawan dari belas kasih adalah keserakahan, ketamakan. Mereka yang tidak mempunyai perasaan belas kasih tidak mempunyai rasa kemanusiaan, tidak mempunyai kepedulian sosial. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka manusia serakah yang sangat egois.

Orang yang serakah adalah orang yang tidak merasa malu melakukan korupsi, memperkaya diri dengan bersenjatakan kekuasaan. Orang semacam itu tidak akan pernah merasa bahagia di dalam hidupnya. Selama keserakahan bersemi di dalam hati, selama itu korupsi sulit diberantas. Tetapi kalau seorang yang tadinya serakah, kemudian bertobat dan mempunyai perasaan belas kasih, ia tidak akan melakukan korupsi lagi.

Ketiga, perasaan senang dan bahagia melihat orang lain bersukacita dan bahagia. Kalau kita, mempunyai perasaan bahagia melihat orang lain bahagia dan berhasil, hidup kita akan diwarnai sukacita, diwarnai senyum dan tawa ria yang sangat membahagiakan.

Lawan dari perasaan ini adalah iri hati. Orang yang iri hati merasa tidak senang melihat orang lain senang dan bahagia. Iri hati merupakan sumber kejahatan. Orang yang iri hati tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Orang iri hati adalah provokator dan pemfitnah proporsional yang sangat berbahaya.

Keseimbangan batin adalah batin yang seimbang, yang sudah tidak terpengaruh perasaan suka dan duka dan selalu bijaksana dalam menghadap berbagai tantangan dan cobaan. Lawan dari keseimbangan batin, batin yang bijaksana adalah kebodohan, kegelapan batin yang selalu goyah menghadapi tantangan dan cobaan.

Penulis adalah pimpinan Widia Kasaba Majelis Agama Buddha Tantrayana Zhen fo zong Kasogatan

Last modified: 30/5/07


 

Merenungkan Kebangkitan Nasional

Oleh Daoed Joesoef

Bulan Mei mengenal dua hal yang dianggap begitu menentukan bagi sejarah bangsa hingga pantas diperingati. Pertama, kelahiran Ki Hadjar Dewantara, pada tanggal 2, pejuang/pelopor pendidikan kebangsaan, yang lalu ditetapkan menjadi Hari Pendidikan Nasional. Kedua, pembentukan Boedi Oetomo (BO), pada tanggal 20, yang menggalang usaha pembentukan dana belajar sebagai langkah awal menaikkan martabat rakyat dan bangsa. Tanggal pembentukan organisasi modern tersebut kemudian dinyatakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Kedua hal yang terjadi di zaman penjajahan itu punya makna yang erat terkait dengan pentingnya fungsi pendidikan dan dahulu saling memberdayakan. Kini kebangkitan nasional dan pendidikan tidak lagi memperkuat satu sama lain karena sama-sama melemah, nyaris berkeadaan sama dengan yang dihadapi pejuang kemerdekaan di zaman kolonial dulu.

Indonesia belum bangkit sebagaimana seharusnya, walaupun menurut fakta sudah merdeka lebih dari 60 tahun. Politikus yang merasa terpanggil mengurus negara-bangsa rupanya asyik membangun kedudukan pribadi dan kelompok primordial masing-masing.

Para cerdik pandai yang dipercayakan menangani pembangunan nasional mengurung diri dalam disiplin keilmuan masing-masing. Tetap berkiblat pada kepakaran khusus sendiri, tidak mau tahu dengan pendekatan kerja yang seharusnya holistik, pluri, dan krosdisipliner. Maka itu pelaksanaan pembangunan, tidak pernah membumi. Ia dilihat sebagai hanya persoalan teknis input-output ratio, financial costs, bukan opportunity cost dari segi human, apalagi humanitarian.

Pendidikan belum maju seperti diharapkan karena ditangani keliru. Sistem pendidikan dibangun menurut kehendak pelaksanaan pengajaran sehingga yang selalu diributkan adalah soal kurikulum dan cara pengujian yang terkait dengan itu.

Padahal pengajaran seharusnya disusun menurut tuntutan pelaksanaan pendidikan. Dan pendidikan ini, pada gilirannya, bervisi sesuai ide yang disimpulkan dari sistem nilai yang kita hayati. Nilai-nilai tersebut, per definisi, adalah kebudayaan. Maka itu pendidikan merupakan bagian konstitutif dari kebudayaan. Bukan kebetulan kalau lembaga formal tertinggi yang dahulu mengurusnya dinamakan “Departemen Pendidikan dan Kebudayaan”.

Maka itu pula kesalahan fatal yang dilakukan Orde Reformasi adalah ketika memisahkan urusan pendidikan dari kebudayaan. Pemisahan itu melemahkan baik pendidikan maupun kebudayaan. Bahkan pengertian kebudayaan lalu dipersempit menjadi “kesenian” yang ke- karyaannya bisa “dijual” kepada turis.

Jadi pemisahan dilakukan bukan demi kemajuan pendidikan yang merosot karena mengabaikan tuntutan nilai kema- juan abad XXI. Bukan pula de- mi perkembangan kebudayaan yang relevan dengan tendensi kehidupan makhluk manusia yang menjadi semakin kultural.

Imaji Visioner

Kalaupun “Kebangkitan Nasional” kali ini masih dianggap perlu diperingati, sebenarnya mengingatkan orang-orang yang berpretensi reformis untuk menautkan dengan sadar dan sengaja hubungan fungsional antara kebangkitan nasional dan pendidikan bangsa.

Kenasionalan kita, yang adalah keindonesiaan, memang perlu dibangkitkan karena ternyata semakin memudar imajinya. Semakin jauh dari Pusat, Indonesia itu semakin dirasakan tidak riil, tidak menyentuh dan tersentuh. Di daerah-daerah terpencil yang dianggap “nonpribumi” bukan lagi warga keturunan asing, tetapi semua orang yang bukan “asli” kelahiran daerah/pulau bersangkutan. Kecenderungan itu semakin diperkuat penerapan ide desentralisasi yang tidak disiapkan dengan baik secara visioner dan konseptual, serta respons keliru terhadap tantangan globalisasi.

Indonesia tidak lahir sejak dahulu kala. Jangan lupa ia adalah suatu imaji visioner pemersatu yang diciptakan pejuang kemerdekaan di awal abad XX dan baru berhasil dinyatakan secara terbuka berupa sumpah di kalangan pemuda terpelajar pada 28 Oktober 1928. Sejak itu imaji keindonesiaan ini semakin gencar dihadirkan dalam benak warga melalui pendidikan berkonsep kebangsaan dan pembinaan kader kepartaian.

Tokoh-tokoh pejuang nasionalis sepulang dari belajar di Belanda, mendirikan “sekolah nasional” di kampung halaman. Willem Iskander di Desa Purba-Tapanuli Selatan pada paruh kedua abad XIX. Di awal abad XX Moh Sjafei mendirikan sekolah serupa di Kayu Tanam Minangkabau. Ki Hadjar Dewantara di Yogyakarta. Bung Hatta, sekembalinya di Tanah Air, mendirikan “Pendidikan Nasional Indonesia” yang kemudian diketuai Soetan Sjahrir.

Pengkaitan pendidikan bangsa dengan kebangkitan nasional oleh tokoh-tokoh tersebut bila diteliti dan direnungi, kiranya diilhami ide kemajuan, yang mereka saksikan sendiri menguasai alam pikiran dan perbuatan penduduk Eropa. Ide itu yang dahulu cukup memberikan semangat pada perjuangan kemerdekaan dan makna serta nilai pada eksistensi humanitas. Ia merupakan optimisme historis berdasarkan kepercayaan pada kebaikan dan kebijakan yang dimungkinkan peluang-peluang yang dijanjikan kemerdekaan.

Maka menghidupkan kembali keterkaitan fungsional kebangkitan nasional dan pendidikan bangsa, kali ini, berarti bukan hanya untuk revitalisasi kedua bidang tersebut, tetapi juga demi pemantapan imaji keindonesiaan dalam pikiran rakyat Indonesia.

Mengingat imaji tersebut dahulu berawal dalam pikiran dan pikiranlah yang bakal menentukan perbuatan, sekarang dalam pikiran itu pulalah perlu dikukuhkan kehadiran imaji tadi. Usaha pengukuhan ini pantas dipercayakan kepada pendidikan yang diakui merupakan bagian dari kebudayaan.

Keterkaitan ideal itu, demi relevansi keberhasilannya dengan perkembangan zaman, perlu dipandu ide kemajuan. Secara idiil setiap nilai baik dan bajik dalam diri masing-masing, jadi setara terlepas dari tempat dan waktu. Sedangkan keefektifan pendidikan tidak bisa diabstrakkan dari waktu dan tempat penerapannya.

Maka ide kemajuanlah yang dapat sangat membantu memilih dan menentukan prioritas penggunaan serta makna kebaikan dan kebajikan suatu nilai bagi pendidikan di satu tempat dan waktu tertentu.

Kemajuanisme (progessism), sebagai ideologi, merupakan sistem yang terorganisir dari representasi dan kepercayaan, yang bersendikan keyakinan bahwa humanitas tunduk, dalam proses historisnya pada hukum yang mengusungnya, dengan sukarela atau terpaksa, ke suatu tujuan yang lebih unggul. Interpretasi praktis dari pengertian tersebut selama ini, diperlukan adanya gerakan suksesif ke arah lebih baik atau langkah-langkah reformatif ke arah perfeksi final.

Kemajuan pesat di Barat yang diilhami ide kemajuan tadi adalah berkat pemberian peranan sangat besar dan konsisten pada pendidikan dalam mengembangkan budaya mereka, serta sekaligus, memperlakukan pengetahuan ilmiah sebagai satu nilai, jadi unsur kebudayaan, yang menentukan. Demi meningkatkan keefektifan peran penentu dari pengetahuan ini orang-orang Barat berkali-kali mengubah daya pengetahuan dalam rangka pelaksanaan pendidikan bangsanya. Perkembangan budaya Barat yang ternyata berdampak universal -lihat eksistensi globalisasi sekarang- memang bukan karena akumulasi pengetahuan itu an sich tetapi lebih banyak oleh pergeseran dalam pengkaitan makna dan fungsinya bagi kebangkitan bangsa mereka.

“Geoculture”

Bila pada awalnya pengetahuan berfungsi hanya membantu perkembangan intelektual pribadi, melalui pemanfaatannya sebagai means membuat barang dan mengedarkannya setelah dikembangkan menjadi pengetahuan ilmiah, akhirnya diterapkan pada ilmu pengetahuan itu sendiri demi penyempurnaannya sebagai cara mendapatkan kebenaran yang terjelaskan dan kebenaran yang berguna.

Maka itu PBB menciptakan badan, UNESCO, yang membawahi secara terpadu urusan pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Lembaga itu dijadikan ajang pertemuan manusia beradab untuk pertukaran ide-ide secara bebas demi kemajuan kemanusiaan.

Bila dengan dorongan ide kemajuan kita mau mengelola berbagai nilai termasuk yang baru dan berasal dari luar, menjadi seperangkat nilai yang dihayati karena positif-konstruktif bagi kebangkitan Indonesia di bumi yang kita imajinasikan sendiri, nilai-nilai tersebut bisa dikualifikasi sebagai geoculture. Kalau nilai-nilai tersebut kita integrasikan ke dalam proses pendidikan bangsa, pendidikan berupa geoeducation, membumi, tidak mengambang dalam membangun kemampuan intelektual menghadapi gejala globalisasi.

Bila kebangkitan nasional dan pendidikan bangsa memperhitungkan nilai, interaksi positif keduanya menjadi sejalan dengan tendensi kehidupan makhluk manusia yang semakin bersifat kultural. Kita bisa menyebut ada kultur atau budaya bukan karena semakin banyak warga yang berkiprah di semakin banyak cabang seni; tetapi apabila individu-individu meneruskan kepada keturunannya perilaku mantap yang bukan ditentukan disposisi gen dan paksaan lingkungan hidup, namun berupa hasil yang wajar dari spirit dan ide abstrak berkat perkembangan nalar. Yang serba abstrak itu tak lain semangat keilmuan dan pengetahuan ilmiah. Dan penghayatan nilai-nilai yang serba abstrak itu pasti merupakan suatu kebajikan karena ilmu pengetahuan berorientasi ke masa depan.

Revolusi Darwinian yang menyamakan evolusi dengan kemajuan telah menimbulkan kesalahpahaman karena mengacaukan antara pewarisan biologis, yang adalah sumber evolusi, dengan pengembangan nalar yang adalah sumber kemajuan dalam sejarah.

Penulis adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Last modified: 20/5/07


 

Ancaman Totalitarisme di Ibukota

Oleh Gusti Andry

“Universal human freedom cannot be based on supremacy

of any particular class. It must be the freedom of the common

man everywhere, providing him with every opportunity

to develop.”

Jawaharlal Nehru beranggapan kemerdekaan (manusia) yang universal itu tidak dapat didasarkan pada supremasi atau kekuasaan satu kelompok masyarakat tertentu. Kemerdekaan itu haruslah merata dan harus mampu memberikan kesempatan untuk berkembang.

Konsep pemikiran brilian dari Nehru itu dikutip Indira Gandhi dalam bukunya berjudul On People & Problem (1971). Namun, juga bisa dikatakan utopis karena hampir semua manusia di dunia ini tidak sepenuhnya merdeka dan memiliki dirinya sendiri. Meski zaman perbudakan telah lewat dan teknologi melesat jauh bak meteor, tetap saja kemerdekaan hakiki seorang manusia terampas karena satu dan lain hal.

Penguasaan manusia atas manusia, atau satu kelompok mas- yarakat atas kelompok lainnya, sudah jamak terjadi. Cermati saja televisi, dari tayangan yang paling kacangan, hingga kelas bergengsi, mengeksplorasi penguasaan se- seorang atau kelompok tertentu atas hak-hak orang atau kelompok lain.

Sinetron kreasi anak bangsa, menggambarkan perlakuan kejam para kakak kelas kepada adik kelas yang kurang populer, kurang kaya, atau malah karena kelewat pintar. Kemerdekaan si siswa terampas, karena ia harus takut, menghindar, dan menderita fisik akibat keinginan menguasai dari para seniornya.

Lihat juga tayangan bagaimana para pedagang kaki lima yang berdarah-darah, karena ditendang, diterjang, dan dirampas haknya mencari rezeki. Kepentingan yang berbenturan sering kali mengorbankan kemerdekaan orang. Tak bisa tidak, penjajahan di zaman modern sebenarnya telah lama terjadi. Wujud totalitarisme dari kelompok kuat terhadap yang lemah, atau mayoritas ke minoritas.

Pada tataran kehidupan berpolitik, telah menggejala totalitarisme dengan implikasi bablasnya kewenangan penguasa atas rakyat. Indonesia tercinta telah merdeka lebih separuh abad. Adalah catatan suram, ketika Orde Baru berkuasa selama 32 tahun. Totalitarisme serta-merta terbentuk, menyebar seperti virus hingga ke berbagai tingkatan sosial.

Dalam “Kata Pengantar” buku yang ditulis Hannah Arendt berjudul Asal-usul Totalitarisme (1995), Franz Magnis Suseno menyebut negara totaliter bukan sekadar mengontrol kehidupan masyarakat dengan ketat dan mempertahankan dengan tegas kekuasaan sebuah elite politik kecil yang despotik, ia bukan sekadar rezim seorang diktator yang haus kuasa. Melainkan, negara totaliter adalah sebuah sistem politik, yang dengan melebihi bentuk-bentuk kenegaraan despotik tradisional, secara menyeluruh mengontrol, menguasai, dan memobilisasikan segala segi kehidupan masyarakat.

Pilkada Rentan

Totalitarisme, dalam tingkatan apa pun, selalu bersumber pada kekuatan atau kekuasaan satu kelompok atas lainnya. Kekuasaan itu lantas dipertahankan dengan segala cara, termasuk bagaimana Soeharto “mengabadikan” kekuasaannya melalui berbagai peranti undang-undang. Aturan hukum yang tak lebih sekadar landasan formal atas suatu yang sebenarnya sama sekali tidak demokratis.

Pascareformasi, euforia politik terjadi di Indonesia. Partai politik muncul bak cendawan di musim penghujan. Mereka yang tergerus usai Pemilu 1999, muncul kembali dengan baju baru. Banyak yang akhirnya kembali tumbang se- telah gagal memperoleh suara dengan jumlah signifikan dalam Pemilu 2004.

Namun, berkat bantuan produk hukum pemilu kita, ada pula yang akhirnya mampu terlahir kembali sebagai “bayi ajaib”.

Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu yang fenomenal. Gagal di Pemilu 1999, ia bangkit sangat luar biasa di 2004. Khususnya di DKI Jakarta, partai berslogan demokratis-reformis-Islamis ini tampil sebagai pemenang. Namun, prestasi itu belumlah cukup, karena bukan kemenangan mutlak sebagai single majority. Kecuali, satu momentum lagi harus diambil, yakni pemilihan kepala daerah (pilkada).

Peluang untuk memenangi pilkada di DKI Jakarta bisa terbuka bagi PKS. Sebab, jaringan akar rumput cukup mapan, yakni pemilih klasik hasil binaan gerakan tarbiyah di lembaga-lembaga pendidikan.

Selain itu, sel-sel unit dakwah di tingkatan RT/RW juga kian meluas membentuk jejaring bagi simpatisan di luar partai.

Ada juga kelompok lain yang pada awalnya tidak menentukan pilihan (undecided group), ternyata bisa diarahkan suaranya. Napas Islami, yang kental berembus dari PKS, dengan mudah terhirup oleh kelompok muslim dengan tingkat kekhawatiran tinggi terhadap gerakan parsial dari partai nonmuslim. Sikap itu seharusnya tidak perlu, karena 80 persen penduduk di Ibukota memeluk agama Islam.

Ketika pemahaman masyarakat tentang kemerdekaan universal masih jauh dari optimal, maka -mencermati pendapat Nehru- supremasi satu kelompok ibarat virus yang bisa membunuh demokrasi. Sementara itu, dalam kondisi kekinian, memang tidak ada satu partai pun yang sedemikian meraksasa sebagai single majority.

Tapi, fakta besarnya potensi umat Islam dapat diakomodasi melalui manuver politik demi meraih kemenangan dalam pilkada. Di sini perlu sikap kritis masayarakat meskipun seperti dikatakan di atas, masyarakat kita belum optimal memiliki kebebasan universal.

Kalau kekuasaan nanti sudah diraih, segala sesuatu bisa saja terjadi. Ini juga dapat menjadi kekhawatiran bangsa ini. Akhirnya, modal kekuasaan itu berpeluang besar melahirkan totalitarisme. Di sinilah letak kerentanan pilkada di Ibukota sebagai pintu masuk bagi totalitarisme.

Kekhawatiran itu dapat tergambar dalam kesendirian PKS untuk mengusng calonnya sendiri, tanpa mencari dukungan melalui koalisi dengan partai lain. Atau sebaliknya, kelihatan ada keengganan partai-partai besar berkoalisi dengan PKS untuk mendukung satu calon gubernur.

Penulis adalah wartawan senior

Last modified: 22/5/07


 

Perubahan UUD 1945 dan Semangat Sesaat

Oleh Baharuddin Aritonang

Tatkala Fraksi Partai Demokrat (PD) mencabut kembali dukungan atas amendemen UUD 1945, sempat terpikir apakah tidak dipikirkan sebelumnya apa yang akan mereka dukung tersebut? Pertanyaan belum terjawab, datang berita berikutnya. Menyusul pula penarikan anggota Fraksi Golkar, PPP, dan sebagainya.

Kejadian-kejadian seperti itu disebabkan beberapa kemungkinan. Pertama, kesalahan prosedur. Perseorangan ikut memberi dukungan pada kegiatan yang begitu penting tanpa membahasnya dulu dengan rekan-rekan sefraksi. Dalam hal ini mekanisme fraksi belum disadari sepenuhnya. Bisa dimaklumi, bukankah Fraksi PD baru tampil dalam kancah “parlemen” periode ini? Tapi, bagaimana dengan Fraksi Golkar dan lainnya? Ya, mungkin orangnya yang masih baru.

Yang kedua, mereka memberi dukungan pada sebuah program atau kegiatan yang tidak mereka sadari dampaknya. Jangan-jangan tidak memahami apa yang mereka dukung itu.

Bisa saja terjadi. Apalagi dalam suasana euforia. Atau mungkin ada agenda tersembunyi, menyetujui perubahan UUD akan tetapi agendanya berbeda dengan apa yang diajukan DPD?

Anda mungkin masih ingat proses perubahan UUD 1945 yang berlangsung kurun 1999-2004. Kebetulan penulis ikut dalam proses itu. Tuntutan perubahan UUD 1945 sesungguhnya sudah lama terdengar. Bukankah UUD 1945 itu sendiri semula sesungguhnya dibuat dengan sifat sementara?

Buktinya, ayat (2) dari aturan tambahan dari naskah asli menegaskan hal itu. Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar, demikian bunyinya. Tapi, dalam proses perjalanan bangsa, UUD 1945 digunakan sejak merdeka, walau ada penyeling Konstitusi RIS dan UUD Sementara.

Pada masa Orde Baru, keberadaannya malah dipertegas “untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”. Artinya, naskah asli UUD 1945 itu jangan diutak-atik.

Di masa reformasi, salah satu tuntutannya adalah perubahan UUD 1945. Untuk itu Tap MPR tentang referendum pun dicabut. Terjadilah perubahan itu. Semula yang paling mendesak adalah Pasal 7, karena dianggap “biang kerok” presiden memegang jabatan terus-menerus. Meski tidak seperti presiden sebelumnya yang diangkat seumur hidup, presiden di masa Orde Baru dipilih setiap lima tahun.

Dalam kenyataannya, perubahan itu tidak lagi sebatas Pasal 7 UUD 1945. Begitu peluang terbuka, seluruh pasal disisir satu demi satu. Beruntung Pembukaan tidak disentuh. Dan itu memang kesepakatan fraksi-fraksi di MPR. Begitu juga penghilangan Penjelasan, walau materi-materi pentingnya diangkat ke Batang Tubuh alias Pasal-pasal.

Belum Diterapkan

Perubahan itu pun terjadi. Pasalnya tetap dipertahankan, yakni 37 Pasal, tetapi substansinya berkembang. Banyak perubahan. Termasuk munculnya beberapa lembaga baru, yakni Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang justru “menyeponsori” perubahan UUD 1945.

Mereka tampaknya belum puas dengan keberadaan mereka, khususnya yang menyangkut wewenang lembaga itu. Padahal, soal puas atau tidak puas terhadap perubahan UUD 1945 itu, tentu banyak yang tidak puas. Penulis pun, yang notabene ikut sebagai anggota PAH I BP MPR yang mempersiapkan bahan-bahan perubahan itu, belum puas. Tapi itulah esensi berdemokrasi, “ada pikiran kita yang diterima orang, ada pula pikiran orang lain yang harus kita terima”. Demikian pula halnya “pikiran yang tidak diterima”. Semua harus dihargai.

Selesai perubahan, mestinya diterapkan lebih dulu. Sejujurnya, hingga saat ini masih banyak yang belum diterapkan. Lahirnya lembaga-lembaga baru, maksudnya lembaga negara, memang telah terwujud. Pemilihan presiden langsung sudah diterapkan, tetapi lembaga-lembaga yang dibentuk, serta penyelenggaraan negara yang lain, belum sepenuhnya berjalan.

Banyak anggota masyarakat, bahkan juga pejabat, yang belum memahami materi perubahan itu sendiri. Tempat penulis berkiprah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pun belum sepenuhnya berjalan sesuai perubahan UUD 1945. Salah satu contoh, pemilihan ketua dan wakil ketua oleh anggota (sesuai Pasal 23 F ayat (2) UUD 1945) belum diterapkan. Pimpinan sekarang hasil pilihan DPR yang diputuskan presiden. Pasal 23 G ayat (1) UUD45 yang menegaskan BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, belum sepenuhnya dilakukan. Hingga saat ini BPK baru memiliki 20 perwakilan di 33 provinsi di Tanah Air. Jangan lagi berbicara pada fungsi dan kewenangannya.

Akan tetapi, tidak usahlah jauh-jauh. Mari kita mengulas ide dasar pembentukan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Pada namanya saja tercantum “daerah”, tentu fungsi dan kewenangannya sesungguhnya lebih banyak terfokus pada daerah. Tapi, nyaris tak terdengar gaung DPD membahas daerah.

Ketika muncul kasus warga Papua minta suaka ke Australia, DPD membicarakannya di Australia, bukan di Papua. Mereka ke daerah justru melakukan kunjungan kerja. Padahal, syarat menjadi anggota DPD (berdasar UU Pemilu) dan domisili anggota DPD (berdasar UU No 22 Tahun 2003 tentang Susduk) justru di daerah. Kenyataannya mereka menetap di Jakarta. Tatkala membahas pemekaran daerah, kita tidak mendengar hasil bahasan DPD, sebaliknya DPD malah ikut-ikutan mengusulkan daerah pemekaran baru!

Mengapa membahas peran DPD, adalah karena DPD yang selalu menuntut perubahan UUD. Penulis hanya ingin menegaskan semestinya kita mencoba menerapkan dulu UUD yang sudah diubah itu, baru membahasnya apakah sudah sepenuhnya diterapkan, dan bagian mana yang perlu disempurnakan.

Dalam hal materi perubahan itu, termasuk keberadaan DPD, belum sepenuhnya kita terapkan, sudah muncul upaya mengubahnya. Anehnya, yang berada di DPD dulu ikut memutuskan materi-materi perubahan UUD tersebut. Tanda tangan pada naskah perubahan UUD 1945 dengan mudah dapat dibaca.

Dengan demikian, tampak sekali usul perubahan ini merupakan kebutuhan sesaat. Itu pula sebabnya, banyak yang mengajukan usul perubahan itu mencabut kembali usulnya sendiri. Mungkin mereka sadar sesungguhnya perubahan UUD45 adalah agenda besar. Perubahan itu bukanlah “barang mainan”.

Jadi, bagaimana mungkin DPD begitu ngotot mengajukan usul perubahan UUD 1945, di tengah-tengah banyaknya persoalan masyarakat yang butuh penanganan lebih serius? Soal kemiskinan dan kemelaratan, soal ancaman berbagai jenis penyakit (flu burung, DBD, HIV-AIDS, narkoba, dan lain-lain), munculnya beragam bencana dan malapetaka, pengangguran dan kebutuhan lapangan kerja, dan banyak masalah besar lainnya. Seyogianya kita memfokuskan perhatian ke masalah-masalah itu, sementara agenda perubahan UUD 1945 untuk sementara ditunda.

Penulis adalah anggota BP MPR 1999-2004

Last modified: 23/5/07


 

Isu Pertanahan dan Nasib Petani

Oleh John Haba

When we peasants quit

working, all will go hungry and the nation will cry

(Benedict J Kerkvliet,

The Huk Rebellion: A Study of Peasant Revolt in the Philippines, 1982).

Sangatlah sulit membayangkan kehidupan masyarakat perkotaan yang gegap-gempita, dan hidup dalam kecukupan pangan, tanpa kontribusi para petani. Bergulat dengan lumpur dan status tanah, dibakar terik matahari serta dimarginalisasikan oleh berbagai kebijakan, tetapi kelompok “pinggiran” itu, tetap memberikan sumbangsih signifikan bagi kehidupan masyarakat luas.

Penggalan lirik Kerkvliet berikut begitu menyentuh kondisi objektif petani di negara berkembang. “We are those peasant, always in poverty, always sacrificing. No rest from work, suffer more and more. While others depend on us“. Peranan sentral kelompok petani, belum diterima sebagai sebuah sumbangsih bagi terwujudnya sebuah mata rantai kehidupan; dalam negara, yang hanya lebih memprioritaskan pemilik modal dan elite penguasa.

Berpijak pada realitas fisik dan geografis, petani (peasants), menerima penamaan seperti itu, sebab ada tanah di mana mereka hidup dan beraktivitas. Tanah, tidak sekadar lahan untuk menyambung hidup dan membaginya dengan kalangan non-petani, tetapi lebih krusial lagi, tanah adalah identitas yang menyatu dengan petani. Atau, mereka dinamakan petani apabila ada tanah untuk bertani.

Tanpa tanah, status dan keberadaan sebagai petani akan menjadi absurd. Absurditas terpanah kepada para petani, tidak karena mereka enggan memproduksi lebih agar dikonsumsikan oleh komunitas di luar dirinya, tetapi “berhenti” bertani sebab tanah mereka sudah dialihkan untuk kepentingan non-pertanian.

Perspektif Pemikiran

Petani, bagi sejumlah pakar sosial, tidak dianggap sebagai komunitas yang aneh dan rumit, sebagaimana kelompok masyarakat urban yang berstrata dengan pola relasi sosial yang kompleks, disertai pembagian kerja rasional bersama nilai ekonomi pasar yang tinggi.

Petani, dalam kaca mata pakar seperti Scott, Wolf, dan Redfield, dimaknai sebagai “kelompok yang enggan menabrak institusi mapan dan terstruktur seperti negara, menjauhi konflik dengan aparat, bercorak kelompok moral pengusung subsistensi, saling menolong dan saling menghormati”.

Kelompok petani dalam bingkai pemikiran itu, tidak usah muluk-muluk membuat sebuah organisasi dengan kepengurusan yang terdiri dari para konglomerat dan pribadi berdasi. Organisasi bergaya “KTI” (Kelompok Tani Indonesia) sangat mewah dalam pemikiran dan angan-angan mereka.

Representasi petani dengan organisasi megah hingga pelosok dusun, dengan iming-iming mewakili dan memperjuangkan nasib petani, dalam dimensi keindonesiaan -sudah terokupasi unsur politis dan kolaborasi ekonomi para elite yang kontraproduktif dengan kepentingan petani.

Petani, adalah komunitas manusia yang mencakupi empat fenomena pokok, yakni: mereka kuat dengan prinsip resiprositas, berorientasi pada kebutuhan yang bersifat “from hands to mouth” (subsistensi), memfokuskan diri pada kenyamanan dan keamanan hidup, dan menjunjung tinggi solidaritas sosial di mana mereka hidup. Apabila gugus pikir klasik mengenai petani ini belum diusik oleh konsep liberal, neoliberal dan tekanan pasar global sekalipun, kini timbul permasalahan serius terhadap kondisi dan nasib hidup petani Indonesia.

Krisis demi krisis yang dialami petani Indonesia ini, bisa diurut dari semakin sempit lahan pertanian, rendahnya daya beli petani dengan akses minim ke sektor modal dan pasar, serta harga pupuk yang tinggi dan tidak sebanding dengan nilai beli gabah petani oleh pemerintah. Tiga isu besar yang melilit petani ini berporos pada satu konsep tunggal, yakni kebijakan yang menganaktirikan petani.

Rendahnya kredit dengan sederet persyaratan perbankan pasti tidak mudah diakses, kalau dibandingkan jumlah modal usaha kepada pengusaha besar. Kebijakan ini menjadi bukti, kelompok penyuplai pangan ini hanyalah kelompok periferi dalam sebuah struktur sosial negeri agraris seperti Indonesia.

Kebijakan demikian hanyalah salah satu unsur parsial dari keseluruhan kebijakan pemerintah khususnya Orde Baru, di sektor keagrariaan yang kurang memihak hak-hak petani. Indikatornya adalah, dengan mudahnya pemerintah merampas tanah rakyat (bersertifikat atau tanah adat), untuk berbagai keperluan pembangunan dan mengalihkan fungsi lahan-lahan pertanian produktif, menjadi lapangan golf, kompleks perumahan, pabrik dan pertokoan. Sebab itu, kalau timbul permasalahan, petani selalu akan kalah.

Kelemahan pemerintah dan intervensi tengkulak, keberingasan preman dan gaya hidup kosmopolitan petani berdasi, sudah menjadi “tren” yang bermuara pada dinafikannya hak-hak hidup petani. Dalam konsep Eric Wolf, petani ditekan oleh tengkulak dan petugas pajak, sehingga petani hanya bersikap pasrah dan menyerahkan tanah mereka. Belum lagi, di kalangan petani sendiri terjadi praktik eksploitasi, antara pemilik dan penggarap, atas tanah yang disewa petani gurem, sebagaimana dilansir Stinchcombe.

Pemikir mazhab klasik sekaliber David Ricardo dan Karl Marx yang “berguru” pada Adam Smith, adalah tokoh yang pernah mengkaji serius korelasi paradigma supply and demand, termasuk pertikaian di sektor agraria. Konsepsi mereka tentang dampak intervensi modal, yang menelurkan kapitalisme dengan konsekuensi berikut. Sumber daya alam, termasuk tanah dikonversi menjadi modal dan para petani didepak menjadi buruh upahan (wage laborer).

Tanpa menyanjung Ricardo, Marx, dan Smith, kondisi objektif petani di alam reformasi pun sejatinya belum berubah; dan menjadi mangsa konspirasi penentu kebijakan, penegak hukum (mafia peradilan) dan pemilik modal. Konflik 45 hektare lahan di Meruya Selatan antara masyarakat dan PT Portanigra, merupakan salah satu contoh dari ratusan kasus pertanahan di Indonesia, yang mengakibatkan nasib kaum papa dan petani semakin terhempas. Hal memilukan adalah, Indonesia yang berstatus selaku negeri agraris setiap tahun masih mengimpor beras.

Pertimbangan

Entah hingga kapan nasib petani Indonesia akan sama dengan para petani di Thailand, ataukah indikator kekinian menunjukkan bahwa di masa mendatang, nasib petani kita akan semakin terpuruk, kalau tidak ada reorientasi kebijakan di sektor keagrariaan. Untuk itu, tiga langkah berikut perlu dilakukan.

Pertama, keberpihakan pemerintah terhadap petani sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kedua, ditetapkannya kebijakan yang memperlakukan petani dalam bidang pengkreditan (modal usaha) setara dengan kelompok pengusaha. Ketiga, pemerintah agar konsisten dengan mempertahankan “lahan abadi” jutaan hektare untuk sektor pertanian, sebagaimana dilakukan oleh negeri gajah putih, Thailand.

Apabila pemerintah dan pemangku kepentingan yang menangani sektor agraria dan hak-hak petani tetap berperilaku “prokapital” dan “antipetani”, lirik lagu Kerkvielt We are Peasants di atas, akan berubah menjadi bumerang sosial yang sulit dicari solusi kasuistiknya di kemudian hari.

Penulis adalah peneliti PMB-LIPI, Kuala Lumpur

Last modified: 24/5/07


 

Hati dan Perbuatan Baik Adalah Kunci

Oleh Josef Purnama Widyatmadja

Mengikuti Amity Easter Tour 16 – 25 April, rombongan berkesempatan bertemu pejabat pemerintah dan gereja, serta berkunjung ke beberapa kegiatan gereja di Beijing dan Provinsi Henan. Tulisan ini merupakan refleksi perjalanan Amity Easter Tour di Tiongkok, sambungan refleksi sebelumnya di harian ini pada 16 Mei 2007 berjudul “Dia Tidak di Sini”.

Rombongan berkesempatan bertemu Zhuo Xinping, Direktur Institute of World Religions dari Chinese Academy of Social Sciences (CASS), Guo Wei, Direktur State Administration for Religious Affairs (SARA), dan Rev Yu Xinli, Presiden dari Beijing Christian Council dan Ketua Three Self Patriotic Movement serta Principal dari Yanjing Theological Seminary di Beijing. Dialog dan kunjungan lapangan di Beijing dan Provinsi Henan menghasilkan gambaran, gereja di Tiongkok sedang mencari format kehadirannya di tengah keterbukaan atau gaifang yang dilakukan Pemerintah Tiongkok sejak 1979. Lambat atau cepat keterbukaan tidak bisa dibatasi hanya dalam sektor ekonomi, tapi juga merambah dalam bidang sosial budaya, politik, dan ideologi.

Stigma Sejarah

Profesor Dr Zhuo XinPing, lulusan Heidelberg Jerman berkata, di Tiongkok khususnya pejabat negara kebanyakan masih beranggapan semua yang dilakukan misionaris Kristen adalah buruk. Pengalaman Perang Candu dan Treaty Port yang dipaksakan negara Barat setelah Perang Candu (yang memberikan konsesi dan perlindungan kepada pekerjaan misi di Tiongkok), menyebabkan orang Tiongkok, khususnya pengambil kebijakan di kantor urusan agama, sangat mencurigai aktivitas misionaris di Tiongkok.

Dalam buku Freedom or Religious Belief in China yang diterbitkan Information Office of the State Council of the People’s Republic of China disebutkan selama Perang Candu, Robert Morrison, misionaris Inggris yang menerjemahkan Kitab Suci ke dalam bahasa Mandarin, dan misionaris dari Jerman Fredrich August Gutz, tidak saja bekerja untuk London Mission Society, tapi juga bekerja untuk East India Company yang membanjiri Tiongkok dengan candu. Di situ terjadi penyalahgunaan jabatan agama untuk kepentingan politik dan pasar.

Banyak misionaris Barat pada umumnya dianggap menjadi kaki tangan asing. Para misionaris berperan sebagai penerjemah, penunjuk jalan, dan penasihat bagi pembuatan perjanjian dan hukum ketika Perang Candu. Menurut Mark Twain, misionaris memberikan nasihat kepada pemerintah kolonial agar Pemerintah Qing setuju memberikan konsesi yang menguntungkan pekerjaan misi Barat di Tiongkok.

Secara intelektual dan fakta sejarah memang harus diakui di satu pihak ada sisi gelap dari kehadiran misionaris Barat di dalam sejarah Tiongkok. Di lain pihak harus diakui tidak sedikit misionaris Kristen yang memberikan sumbangan bagi perkembangan peradaban, ilmu pengetahuan, dan kegiatan kemanusiaan di Tiongkok. Matteo Ricci, Adam Schall, Minnie Vautrin, dan nama-nama lain, telah memberikan hidupnya untuk kepentingan rakyat Tiongkok.

Di tingkat nasional, lima organisasi keagamaan diakui di Tiongkok, yaitu Taois, Buddha, Katolik, Protestan, dan Islam. Yang tertua adalah Taois yang bisa disebut agama lokal/asli penduduk Tiongkok, sedangkan yang lain adalah agama pendatang.

Agama Buddha, contohnya, dalam sejarahnya mengalami dimusuhi penguasa dinasti Tiongkok. Kalau orang berkunjung ke Longmen Grottoes Scenic Zone dekat Zhengzho, ibu kota Provinsi Henan, orang bisa menyaksikan kuil Xiangshan yang dibuat pada Dinasti Wei pada 493-an. Di dalam kuil orang bisa menyaksikan ribuan patung Buddha namun kepala-kepala Buddha dalam keadaan rusak. Hal itu disebabkan Dinasti Tang yang dikuasai kelompok Taois memusuhi agama Buddha. Penguasa tidak saja merusak patung Buddha dalam kuil tapi juga menutup biara Buddha dan memaksa para biku memilih bekerja jadi petani atau tentara ketimbang jadi pendeta.

Doa dan Karya Nyata

Dalam buku Mao Zedong, Man Not God (2002) yang ditulis Quan Yanchi, dituliskan dialog Mao dengan Li Yinggio, pengawal pribadinya. Mao menanyakan kepada, siapa yang ia cintai, ayah atau ibunya? Li menjawab, “Saya lebih mencintai ibu saya, karena ayah saya seorang berperangai buruk dan peminum keras. Ibu saya adalah seorang berhati baik dan ramah kepada semua orang”.

Lalu Mao berkata. “Pastilah ibumu seorang pengikut Buddha”. Li bertanya bagaimana ia tahu? Mao menjawab, “Karena ia berhati baik. Semua pengikut Buddha mempunyai kasih kepada rakyat. Ibu saya juga seorang pengikut Buddha. Ketika kecil saya juga berdoa ke kuil tapi setelah besar saya berhenti. Berdoa tidak menyembuhkan penderitaan rakyat. Saya lebih baik memberontak daripada berdoa”.

“Cinta” menjadi kata kunci ajaran setiap agama. Cinta dan menolong sesama tidak cukup dimanifestasikan dengan berdoa tapi juga karya nyata. Banyak orang bergeser dari berdoa untuk melakukan karya nyata dengan menjadi pemberontak demi menolong rakyat seperti dilakukan Mao. Tapi tak jarang dalam memberontak, manusia berubah menjadi monster kejam yang menghasilkan tragedi kemanusiaan.

Mereka kehilangan arah dan tujuan hidup ketika melakukan karya nyata atau pemberontakan terhadap tatanan sosial. Sebaliknya banyak orang yang memberontak dan melakukan revolusi atas nama keadilan dan rakyat akhirnya mengalami kehampaan. Mereka mencari makna hidup dan kebenaran sejati yang hanya didapat dalam keheningan doa, pembaruan diri dan karya yang didasarkan cinta.

Tanpa cinta, karya nyata dan pemberontakan atas nama rakyat seperti bunyi gong. Kalau agama hanya sibuk berdoa tanpa melakukan karya berdasarkan cinta, pemberontakan akan terjadi dan tragedi kemanusiaan tidak bisa dihindari.

Ketika Pemerintah Tiongkok melakukan gaifang termasuk dalam bidang keagamaan, momentum ini tidak disia-siakan Bishop KH Ting untuk mendirikan Amity/Ai De (artinya, cinta kasih) Foundation yang berpusat di Nanjing pada 1985. Bishop Ting tidak ingin gereja Tiongkok hanya menjadi gereja yang berdoa tanpa melakukan karya sosial yang didasarkan cinta kasih.

Organisasi itu bekerja di daerah untuk memberikan pelayanan pada orang miskin. Di antaranya di Yunan, Anhui, dan Henan. Di Provinsi Henan itu demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin menjual darahnya untuk membiayai pendidikan dan membangun rumah. Penghapusan subsidi kesehatan dari pusat menyebabkan rumah sakit mengalami kesulitan biaya. Tersebarnya penyakit AIDS tak terhindari karena transfusi darah yang tidak mengikuti standar. Di tengah situasi itulah Amity Foundation mendirikan Rumah Sakit Injil di Zukou dekat Zhengzho ibu kota Henan. Pada 2005 Amity Foundation mendapat penghargaan dari Pemerintah Tiongkok karena peranannya dalam mengurangi angka kemiskinan.

Gaifang yang dilakukan Tiongkok paling tidak telah memberikan napas kebebasan beragama jauh lebih baik daripada ketika masa Revolusi Kebudayaan. Hak milik lembaga keagamaan dikembalikan dan rumah ibadah serta sekolah keagamaan (teologi) berkembang tidak hanya di Beijing dan Nanjing tapi juga tempat lainnya. Di Indonesia tidak ada gaifang. Yang ada reformasi. Apakah kehidupan beragama jauh lebih baik sebelum atau sesudah reformasi?

Penulis adalah pengamat masalah internasional

Last modified: 24/5/07


 

CATATAN JAKARTA

Profil Kota-kota Mega seperti Jakarta

Sabam Siagian

Majalah mingguan The Economist, terbitan London, dalam edisi 5 Mei lalu menyodorkan sisipan khusus tentang perkembangan kota-kota mega di dunia. Di situ tercatat bahwa pada tahun 2007 ini, 50 persen dari jumlah penduduk dunia yang sudah mencapai enam ribu lima ratus juta manusia itu hidup di daerah perkotaan. Maksudnya, demikian cepatnya proses urbanisasi melanda dunia modern. Terutama di benua Afrika. The Economist mencatat bahwa pada tahun 1950, menurut statistik PBB, hanya ada dua kota mega (jumlah penduduknya sepuluh juta atau lebih), yakni Tokyo dan New York.

Pada tahun 2020 diproyeksikan akan muncul sembilan kota ukuran mega, yakni Delhi, Dhaka, Jakarta, Lagos, Mexico City, Mumbai, New York, Sao Paolo, dan Tokyo. Angka-angka statistik kadang-kadang membingungkan. Menurut buku kecil yang diterbitkan majalah The Economist (Pocket World in Figures – Edisi 2007), jumlah penduduk Jakarta adalah 13,2 juta. Sedangkan data yang diandalkan oleh Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa jumlah penduduk Jakarta pada malam hari adalah 8,7 juta dan pada siang hari menjadi 10,2 juta, karena para pekerja yang masuk dari sekitar Ibukota.

Khusus tentang Jakarta, data manapun yang dipilih, angka-angka itu menceritakan beludakan urbanisasi yang luar biasa. Karena pada tahun 1942, sebelum pendudukan militer Jepang, jumlah penduduk Batavia (kemudian menjadi Djakarta ) termasuk warga asing tidak melebihi enam ratus ribu. Di Selatan dari apa yang kemudian disebut Bundaran HI belum ada pembangunan perkotaan. Sebenarnya pemerintahan kotapraja Belanda yang merencanakan perluasan dengan pembangunan kota satelit Kebayoran dan menghubungkannya dengan jalan raya yang kemudian disebut Jalan Jenderal Sudirman.

Agaknya Jakarta mengalami pembeludakan yang mencolok paling sedikit dalam dua gelombang. Pertama, sesudah 1950 setelah konflik Indonesia-Belanda selesai dan Jakarta menjadi Ibukota Indonesia merdeka yang diakui kedaulatannya oleh dunia internasional. Kedua, setelah 1967 ketika pemerintahan Orde Baru dengan pejabat Presiden Soeharto mulai mendorong pertumbuhan ekonomi.

u

Catatan di atas tadi sekadar menggambarkan gumpalan persoalan sulit yang timbul karena tekanan beban pada infrastruktur yang tersedia oleh pembeludakan jumlah penduduk. Artinya, pertumbuhan kapasitas dan jenis infrastruktur (termasuk juga peningkatan kualitas korps pegawai pemerintahan Jakarta) tidak sinkron dengan laju peningkatan jumlah penduduk. Ketimpangan ini paling mencolok nampak pada lalu lintas yang cenderung serba macet, terutama karena fasilitas angkutan umum praktis masih primitif.

Masalah-masalah sulit yang dihadapi kota-kota mega, seperti Jakarta, ditonjolkan dan didiskusikan dalam suatu seminar yang diselenggarakan harian berbahasa Inggris The Jakarta Post dalam rangka perayaan ulang tahunnya ke-24 (edisi perdana pada 25 April 1983) yang diselenggarakan di Hotel Dharmawangsa, Kamis (24/5) lalu. Tiga kota yang disodorkan supaya ada semacam bahan perbandingan: Shanghai, Singapura, dan Jakarta. Zhou Muyao, mantan Wakil Wali Kota Shanghai dan sekarang wakil ketua dari DPRD-nya diundang khusus untuk menguraikan modernisasi luar biasa yang ditangani sejak awal 1990′an sehingga Shanghai sekarang menjadi kota mega yang supermodern.

Wakil Menteri Luar Negeri Zainal Abidin Rasheed memaparkan program pembangunan perumahan dan infrastruktur yang dilakukan Singapura secara mengesankan, meskipun pulau/kota tersebut “hanya” berpenduduk sekitar 4,5 juta. Dia pernah menjadi wartawan/redaktur dan juga berpengalaman sebagai wali kota dari sebuah distrik di Singapura. Fauzi Bowo, Wakil Gubernur Jakarta yang tidak lama lagi harus meletakkan jabatan karena pencalonan dirinya sebagai gubernur, mengemukakan beberapa ciri kepemimpinan yang diperlukan untuk mengelola Ibukota RI sebagai pemukiman yang nyaman. Kemudian dua pakar menyumbangkan komentar mereka: Prof Johan Silas, ahli pembangunan perkotaan di Institut Teknologi Surabaya dan Prof Howard Dick, pakar ekonomi dari Universitas Melbourne yang fasih berbahasa Indonesia. Ia telah beberapa kali mengunjungi Indonesia untuk berbagai proyek riset. Endy Bayuni, Pemimpin Redaksi The Jakarta Post telah bekerja keras sebagai moderator seminar tersebut.

u

Bukan maksud kolumnis ini untuk menyajikan sari dari semua pembicaraan. Namun beberapa hal agaknya menarik untuk diperhatikan.

Zhou Muyao menandaskan bahwa prioritas utama dalam usaha modernisasi Shanghai adalah pembangunan menyeluruh dari fasilitas transportasi umum yang sampai sekarang masih dilanjutkan. (Prof Howard Dick mencatat ketika menyebut gejala kemacetan lalu lintas di Jakarta bahwa dampak negatif pada ekonomi besar sekali, karena produktivitas menurun).

Ia tidak sebut bahwa pada dekade 1990′an itu, sejumlah tokoh-tokoh partai asal Shanghai menduduki posisi penting di Beijing sehingga kemungkinan besar karena dorongan mereka, arus dana pembangunan untuk Shanghai menjadi lancar. Lagi pula, sebelum partai komunis menguasai Tiongkok pada tahun 1950, Shanghai sudah dikenal sebagai pusat intelektual dan keterampilan teknis serta pusat kegiatan finansial.

Singapura patut bangga dengan program pembangunan perumahan bagi masyarakat yang ekonomi lemah dengan sistem kredit yang dikelola secara rapi, seperti diuraikan oleh Zainul Abidin Rasheed.

Wagub Fauzi Bowo bicara cukup hati-hati. Mungkin supaya jangan sampai dituduh bahwa dia mencuri start sebelum kampanye dinyatakan resmi dimulai. Secara tepat ia gambarkan bahwa kepemimpinan dalam mengelola Jakarta memerlukan : pemimpin yang luas cakupan visinya; pemerintahan yang mantap serta dinas-dinas yang benar-benar mendahulukan kepentingan masyarakat.

Namun yang patut diingat dalam menilai para calon gubernur/wakil gubernur mendatang ini, tolok ukur yang harus diterapkan: apakah konsep mereka untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan membangun fasilitas transportasi umum? Apa konsep mereka untuk mengatasi ancaman banjir secara spesifik? Apa konsep mereka untuk memperbaiki kualitas dan semangat kerja aparat pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang dikuasai oleh para wali kota dengan gedung kantor mereka yang serba megah?

Mengelola kota mega seperti Jakarta memang merupakan tantangan yang maha berat. Mengharukan juga ketika Prof Howard Dick mengingatkan para peserta seminar betapa banyak hal yang kelihatannya sulit, akhirnya dapat diatasi dengan konsep yang jitu dan keuletan kerja.

“Dulu Anda ketika mempertahankan kemerdekaan menghadapi kekuatan Belanda yang kelihatannya hebat, banyak kesulitan yang harus diatasi, tapi akhirnya berhasil juga”, demikian ekonom Australia itu.

Penulis adalah pengamat perkembangan Jakarta

Last modified: 26/5/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Amien Rais dan Paul Wolfowitz

Christianto Wibisono

Bola liar aliran dana DKP memuncak menjadi “adversarial contest” antara Presiden Yu-dhoyono yang setelah bersabar 2,5 tahun menyebut nama Amien Rais sebagai opponent “penyebar fitnah”.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri barangkali akan tercatat da- lam sejarah sebagai whistleblower pengungkap gunung es skandal KKN yang mengguncangkan jantung kekuasaan NKRI pascareformasi. Saya baru mendarat di Kennedy Airport New York City Rabu 23 Mei siang, ketika Andi Mallarangeng menelepon tentang berita Amien Rais menyatakan pernah ditawari dana oleh Paul Wolfowitz dan dalam berita itu Amien Rais menyebut salah satu yang menyaksikan pertemuan adalah saya dan Bambang Sudibyo.

Saya berangkat dari Jakarta, Minggu, 20 Mei malam dan tidak membaca berita tersebut. Karena itu saya menyatakan bahwa pertemuan Amien dan Paul Wolfowitz yang dimaksud mungkin salah satu dari acara Amien Rais sebagai Ketua Umum PAN, Maret 1999 lalu. Waktu itu belum ada pilpres langsung, dan pendamping Amien ketika itu adalah Bambang Sudibyo sedangkan “manajer” yang mengatur perjalanan Amien ke Washington DC ialah Bara Hasibuan. Paul Wolfowitz saat itu berada di luar kabinet dan menjabat Dekan School of International Affairs, John Hopkins University.

Membicarakan hubungan bilateral AS dengan pelbagai negara dunia termasuk RI, harus memahami pelbagai tingkatan, jalur dan dimensi dari multi-track diplomacy secara cermat. Bila tidak, akan terjadi kerancuan dan campur aduk yang membingungkan karena faktor konflik kepentingan pada tingkat individu, institusi maupun inter-state (hubungan antarnegara)

Baik Paul Wolfowitz maupun Edward Masters menyatakan bahwa USINDO adalah lembaga netral dan bukan lobbyist dalam arti “spesifik”, dan karena itu tidak dalam posisi untuk “mengatur atau mengusahakan” pertemuan antara Amien Rais yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum PAN dengan Wapres Al Gore. Dalam euforia demokrasi itu maka National Endowment for Democracy adalah lembaga AS yang mempunyai misi membantu mengembangkan proses re-demokratisasi bekas negara otoriter, termasuk Indonesia.

Partai Republik mempunyai International Republican Institute (IRI) sedang Partai Demokrat mendirikan National Democratic Institute (NDI). USINDO dapat menghubungi IRI dan NDI agar Amien Rais bisa bertemu dengan Senator dan Congressmen, baik dari Demokrat maupun Republik. Secara umum juga ditekankan bahwa AS berkepentingan melihat suksesnya reformasi demokratis di Indonesia setelah keluar dari krismon dan perubahan dari rezim otoriter ke demokrasi parlementer.

Topik Pembicaraan

Saya mengikuti beberapa pertemuan rombongan inti Amien Rais, Bambang Sudibyo, dan Bara Hasibuan, serta Yahya Muhaimin (waktu itu Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI). Sepanjang ingatan saya pembicaraan dengan Paul dan elite AS serta Michael Camdessus dari IMF adalah pada tingkat hubungan bilateral, institusional dan juga harapan suksesnya demokrasi RI pada tingkat operasional dengan pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi seperti parpol dan LSM. Di New York, Amien Rais juga sempat bertemu George Soros dan Henry Kissinger. Itulah satu-satunya agenda “resmi” karena posisi saya sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pusat PAN.

Setelah itu, Pemilu 1999 menghasilkan multipartai dengan PDI-P sebagai fraksi terbesar tapi bukan mayoritas, dan manuver Poros Tengah melahirkan paradoks bahwa Megawati harus puas jadi Wapres karena Amien Rais menjadi arsitek Poros Tengah yang mengorbitkan Gus Dur sebagai Presiden. Bambang Sudibyo kemudian memperoleh posisi strategis sebagai Menteri Keuangan.

Gus Dur ternyata tidak bisa dikendalikan oleh Poros Tengah dan konspirasi ini hanya berumur dua tahun karena Gus Dur di-impeach oleh MPR digantikan oleh Megawati.

Enam minggu sebelum impeachment Gus Dur menawarkan jabatan Menko Perekonomian sekitar 10-12 Juni 2001. Saya menyatakan bisa menerima bila Gus Dur dan Megawati rujuk sehingga pekerjaan sebagai Menko selesai separuh bila dua atasan bersatu. Tapi kalau Menko harus bekerja di bawah Presiden dan Wapres yang saling bersaing, maka Menko itu pasti habis waktunya untuk memahami sebetulnya kabinet dan pemerintah itu mau dibawa ke mana, bi-la RI 1 dan RI 2 beroposisi satu sama lain.

Melaju ke Pilpres 2004, Amien Rais sudah menjadi Ketua MPR dan kunjungan ke Washington tentu sudah diatur oleh protokol Senat dan KBRI. Paul Wolfowitz sudah jadi Deputi Menhan dan sibuk soal Irak dan saya hanya menghadiri ceramah umum Amien di depan USINDO. Karena jaringan yang saya bina di Washington DC, banyak tim sukses capres yang menghubungi saya mengenai persepsi AS terhadap capres dan hubungan bilateral bila terpilih sebagai presiden. Saya tekankan perlunya hubungan bilateral yang strategis antara kedua negara.

Ini bukan masalah sumbangan dana kampanye, melainkan hubungan bilateral yang melembaga dan transparan seperti hubungan AS-Rusia, AS-RRT, AS-Arab Saudi, AS-India, dan sebagainya. Bobotnya ialah mutual strategic interest dua negara dan wawasan kenegarawanan capres yang bersangkutan.

Dana kampanye capres RI tentu harus berasal dari dalam negeri berdasar mekanisme regulasi yang berlaku. Dana kampenya capres AS juga ketat menyeleksi dan menghukum pelanggaran setoran dana kampanye oleh orang atau lembaga asing non AS. Ketika John Huang dari Partai Demokrat menyalurkan sumbangan dari Lippo Group ke dana kampanye Bill Clinton, maka delik pidana ini disidangkan dan John Huang serta Charlie Trie dijatuhi pidana kurungan dan denda. Karena itu Mahathir yang sudah belajar dari kasus John Huang, memakai pola yang lebih rumit. LSM Malaysia menyalurkan donasi ke LSM AS, jadi suatu aliran dana terbalik dari negara Dunia Ketiga malah disumbangkan ke mbahnya kapitalis AS.

Lalu LSM AS itu yang mengatur dana yang statusnya sudah menjadi dana LSM AS, disalurkan ke dana kampanye Bush, secara legal dan afdol. Kisah ini tetap menarik dan disorot karena sempat menyinggung lobbyist Jack Abramoff.

Konflik Kepentingan

Secara eksplisit dan terbuka pada peluncuran GNI 10 April 2007 saya telah mengusulkan UU pencegahan konflik kepentingan penguasa merangkap pengusaha. Politisi terutama eks pengusaha harus menyerahkan pengelolaan aset bisnis kepada blind trust management, perusahaan independen pengelola aset ketika pengusaha politisi tersebut menjabat menteri atau sampai presiden. Tidak ada larangan pengusaha jadi menteri atau presiden. Yang harus diatur adalah konflik kepentingannya bila terjadi amburadul dana pribadi dan dana kampanye.

Capres atau politisi kemudian harus mengumumkan dua macam buku yang transparan. Buku pertama ialah harta, bisnis, dan penghasilan pribadi, serta pajak yang dibayar. Buku kedua ialah dana kampanye yang jumlahnya bisa lebih besar dari harta milik dan penghasilan pribadi. Buku ini juga diaudit secara transparan untuk mengetahui apa dan siapa donatur dan berapa jumlah donasi yang tidak boleh melanggar ketentuan maksimal perorangan dan perusahaan.

Semua usulan ini sudah saya sampaikan kepada Presiden Yudhoyono 10 April sore itu juga. Ketua DPR yang Senin 9 April malam datang makan malam sudah mendengar, begitu pula Ketua DPD hari Rabu 11 April. Ketua Mahkamah Konstitusi hari Jumat 13 April dan kemudian Ketua MPR menjelang heboh usul amendemen. Jadi GNI sudah memberi peringatan dini bahwa masalah amburadul konflik kepentingan penguasa merangkap pengusaha dan dana kampanye harus ditanggulangi dengan sistematis.

Masih belum terlambat bila kita melaksanakan sistem itu agar tidak ditelan wabah “dana kampanye model Joyoboyo”. Tragis bahwa baik Amien maupun Paul menjadi korban kasus dan isu bernuansa moral KKN. Joyoboyo ternyata tidak mengenal batas Jawa, Indonesia, atau Yahudi Amerika Serikat.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 28/5/07


 

Persoalan Pemahaman Usul Amendemen

Oleh Laode Ida

Tulisan Baharuddin Aritonang, “Perubahan UUD 1945 dan Semangat Sesaat” (Suara Pembaruan, 23/5/2007), secara umum menunjukkan cara berpikir yang ter- jebak dalam konservativisme. Terasa masih kental kontaminasi watak politisi masa lalu yang serbacuriga terhadap mereka yang berniat baik mendukung amendemen.

Tulisan itu menyatakan, usul amendemen UUD 1945, terutama Pasal 22D, yang kini sudah di tangan pimpinan MPR, terkait dengan kewenangan DPD, akibat ketidakpuasan aktor yang berada di lembaga itu karena terbatasnya kewenangannya. Menurutnya, itulah esensi berdemokrasi, “ada pikiran kita yang diterima orang, ada pula pikiran lain yang harus diterima. Demikian pula halnya pikiran yang tidak diterima”.

Terhadap pandangan itu, bisa dijelaskan substansi yang sebenarnya bukan soal puas atau tidak puas. Bukan juga menyalahkan para perumus konstitusi yang sudah dipraktikkan sekarang ini. Disadari betul, UUD bukan hanya produk situasional. Melainkan jauh lebih mendasar lagi yakni berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara, dengan kelembagaan yang sehat.

Produk amendemen kini selama 2,5 tahun lebih sudah dipraktikkan. Namun, ternyata terasakan sekali kejanggalannya. Khususnya menyangkut kewenangan DPD, secara teoretik-akademis sangat menyimpang (salah). Dari segi akal sehat tak bisa diterima, dan dari segi praktik kondisional keindonesiaan sangat terasakan kejanggalannya. Kalau terus melanjutkan keadaan sekarang, sama saja kita melanggengkan buruknya praktik berparlemen yang dijamin dalam konstitusi.

Kajian teoretik evaluatif terhadap UUD 1945 hasil amendemen, telah dilakukan Komisi Konstitusi (KK), lembaga bentukan MPR berdasarkan Tap MPR No 4 Tahun 2002, yang bekerja dalam tahun 2003-2004. Komisi itu terdiri atas 31 orang, diketuai pakar hukum tata negara di Indonesia Prof Dr R Sri Soemantri SH, dan penulis juga tercatat sebagai salah satu anggotanya.

Secara singkat hasil kajian KK menunjukkan terjadinya penyimpangan teoretik dalam konstitusi hasil amendemen itu. Wewenang DPD merupakan salah satu yang dianggap janggal dan “menyimpang” itu. Karena itu direkomendasikan untuk dilakukan penyempurnaan UUD 1945, di mana khusus DPD melalui amendemen Pasal 22D.

Para anggota KK itu melakukan kajian dengan serius dan sungguh-sungguh, demi perbaikan sistem ketatanegaraan kita dalam kerangka NKRI. Mereka adalah ilmuwan yang sudah mendalami berbagai literatur ketatanegaraan. Sayangnya, produk dan atau rekomendasi dari KK itu tidak ditindaklanjuti oleh MPR.

Kejanggalan

Dari segi filosofi, lembaga negara di mana seharusnya digunakan sebagai pijakan dasar bangunan sistem keparlemenan kita, posisi DPD sangat aneh. Mengapa? Ia merupakan lembaga perwakilan daerah yang rapuh posisinya, berbeda tegas dengan DPR. DPR sangat powerful, sementara DPD berada pada posisi sebaliknya, sangat lemah. Dan posisi lemah nan janggal itu dijamin oleh konstitusi.

Padahal, kedua lembaga itu memiliki basis perwakilan yang berbeda. DPR mewakili rakyat melalui kanalisasi parpol (ideologi), sedang DPD mewakili daerah. Keduanya setara, yang seharusnya posisi kesetaraan itu juga harus dijamin dalam konstitusi. Tulisan Aritonang agaknya luput menggunakan logika bangunan dasar konstitusi ini.

Sistem keparlemenan kita pun, dengan kewenangan DPD seperti sekarang ini, menyimpang dari kecenderungan umum yang terjadi di dunia. Pertama, keberadaan anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi kewenangannya sangat lemah. Ini benar-benar suatu kejanggalan yang luar biasa. Di banyak negara yang menganut lembaga perwakilan teritorial yang anggotanya diangkat, ternyata memiliki kewenangan yang jauh lebih kuat ketimbang DPD, yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan semua negara demokrasi yang berpenduduk besar, umumnya memiliki sistem parlemen kembar. Juga, umumnya negara yang wilayahnya luas, menganut bikameral. Keberadaan lembaga parlemen yang mewakili teritorial itu, apakah di negara federal ataupun negara kesatuan, umumnya menunjukkan kewenangan legislasi dan pengawasannya yang baik. Semua kecenderungan umum yang digambarkan itu, lagi-lagi, bertentangan secara diametral dengan keberadaan DPD.

Pengalaman praktik ber-DPD, juga turut menjadi faktor pendorong munculnya usul amendemen Pasal 22D UUD 1945. Ini juga sejalan dengan tuntutan nyata nan substansial pengelolaan NKRI sekarang dan masa datang.

Manajemen NKRI tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan lebih desentralistik, apalagi kita ini negara yang besar dan luas. Perwujudannya, kepentingan daerah atau implementasi otonomi daerah haruslah dikawal dengan memastikan lembaga perwakilan daerah (DPD) yang bisa berperan signifikan untuk itu. Tepatnya, keberadaan DPD adalah untuk melakukan pengawalan atau menjamin terarahnya implementasi otonomi daerah. Jadi, penguatan DPD bukan untuk kepentingan anggota DPD saat ini, melainkan lebih untuk kepentingan pengelolaan daerah-daerah di Indonesia.

Masalahnya, yang diperjuangkan DPD selama 2,5 tahun ini sama sekali tak bisa dipastikan keberhasilannya. Yang bisa dipastikan adalah “ketidakpastian” itu sendiri. Soalnya, DPD ibarat “tukang pos”, hanya mengantar surat ke alamat (DPR). Apakah surat itu dibaca atau tidak, atau apakah isi surat itu ditindaklanjuti atau tidak, semuanya tak bisa dipastikan oleh DPD.

Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan penerlantaran seperti yang berlangsung hingga sekarang ini? Penulis berpendapat, hanya akal yang “tidak sehatlah” yang akan memberi jawaban “ya”.

92 Produk

Tentang keberadaan dan atau apa yang dikerjakan oleh DPD, sebagai informasi DPD hingga sekarang ini telah menghasilkan sekurang-kurangnya 92 produk tertulis yang disampaikan ke DPR. Tetapi apakah itu ditindaklanjuti oleh DPR, DPD tak punya hak konstitusional untuk mempersoalkannya.

Pernyataan dalam tulisan yang menyebutkan DPD ikut-ikutan “mengusulkan pemekaran daerah”, penulis perlu menunjuk UU Susduk MPR/DPR/DPD/DPRD, di mana anggota DPD memiliki kewajiban menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat/daerah. Terkait dengan keterlibatan anggota DPD dalam kasus warga Papua yang minta suaka ke Australia tahun lalu, perlu dipahami fungsi integrasi dari DPD untuk NKRI. Melakukan diplomasi ke mancanegara merupakan bagian dari pesan konstitusi dalam kaitan dengan fungsi integrasi itu.

Perlu dicatat, DPD lebih banyak tahu tentang masalah daerah. Di samping terdiri atas orang-orang daerah, tokoh di daerah, juga setiap hari membangun komunikasi dengan konstituen di daerah secara langsung. Apalagi pada waktu kunjungan daerah (reses bagi DPR) waktunya full diabdikan di daerah pemilihan masing-masing.

Sebaliknya, ada delegasi Indonesia yang ke Australia, misalnya, seperti pengakuan seorang nara sumber (yang juga jadi anggota delegasi itu) pada suatu acara di Lemhannas (bersama penulis), mengatakan “hanya pada saat atau karena mau berkunjung ke Australia untuk diplomasi soal Papua itu, baru berkunjung ke (atau belajar tentang) Papua”. Lalu bagaimana bisa melakukan diplomasi tanpa tahu masalah? Sementara para anggota DPD setiap hari berbincang tentang daerah, termasuk membentuk panitia khusus untuk menangani permasalahan di Papua.

Penulis adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

Last modified: 29/5/07


 

Ketahanan Pangan Berbasis Diversifikasi

Oleh DE Sianturi

Pembangunan pertanian Indonesia yang di dalamnya terkait program ketahanan pangan nasional hanya akan berhasil jika semua pihak bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Saatnya mengurangi dan menghentikan saling kritik, apalagi saling menyalahkan.

Kita harus membangun budaya kerja keras dan saling menghargai. Sumber daya alam (SDA) melimpah, demikian juga sumber daya manusia (SDM). Laporan terakhir bahkan menyebutkan penduduk Indonesia sudah 220 juta orang, dan sekitar 109 juta orang di antaranya berpendapatan Rp 18.000 per hari. Yang sangat menyedihkan, tingkat pengangguran (menganggur, setengah pengangguran, dan penganggur terselubung) ada sekitar 40 juta orang.

Instansi resmi bahkan melaporkan sekitar 11,9 juta orang menganggur. Entah angka yang mana yang benar, yang pasti puluhan juta tenaga kerja yang menganggur harus disediakan lapangan pekerjaan.

Kesulitan hidup yang terjadi hari-hari ini adalah akibat lambatnya pertumbuhan sektor riil, tidak tersedianya lapangan kerja, dan kenaikan harga sembilan bahan pokok akibat kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Sektor pertanian dalam arti luas dapat menjadi jawaban menampung tenaga kerja mereka.

Dengan demikian usaha pertanian di berbagai sektor yang belum optimal penanganannya akan dapat berkembang, seperti agribisnis, baik di hulu sampai hilir, berbasis tanaman, peternakan, dan perikanan.

Di samping tersedia SDA dan SDM, teknologi pertanian juga tersedia sebagai hasil riset dari lembaga penelitian baik pemerintah maupun lembaga swasta. Sumber utama dari ketidakberhasilan kita dalam membangun pertanian dan mempertahankan swasembada beras yang pernah dicapai di tahun 1984 lebih dipengaruhi oleh semangat yang “cepat puas dan tidak berjaga-jaga”, dan hal itu bersumber dan berada di dalam diri kita sendiri.

Raksasa Tidur

Sekitar tiga dekade lalu, Thailand dan beberapa negara Asia Tenggara masih mengirim tenaga untuk belajar pertanian pangan padi ke Indonesia. Sekarang, kita malah mengimpor beras dari mereka. Tetapi tidak perlu malu dan kecil hati. Saatnya bangkit dan membangun pertanian dan ketahanan pangan Indonesia yang bermartabat dan berkelanjutan.

Penulis sangat yakin ketahanan pangan dan ketersediaan beras penduduk akan cukup sampai kapan pun dari produksi sendiri, dengan syarat bekerja keras, terfokus, dan berkelanjutan.

Obsesi itu didasarkan pada 30 tahun lebih penulis terlibat dalam penelitian tanaman pangan di Badan Litbang Pertanian dan 15 tahun terakhir aktif dalam penelitian pengembangan sistem usaha pertanian (SUP) berbasis tanaman pangan di lahan rawa pasang surut di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Komoditas utama dalam sistem usaha pertanian tersebut adalah tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), tanaman perkebunan (kelapa), dan ternak (ruminansia kecil seperti kambing, ayam buras). Lahan rawa pasang surut sangat potensial menjadi penghasil pangan dan protein bagi rakyat.

Tidak berlebihan kalau dikatakan lahan rawa pasang surut merupakan raksasa tidur yang kalau dibangunkan akan menjawab permasalahan pertanian di Jawa, seperti perlombaan penggunaan lahan sawah untuk nonpertanian, yaitu pembangunan pabrik, in-dustri, pusat pertokoan, dan pe- rumahan.

Ketakutan akan krisis pangan dan khususnya penyediaan beras, dalam komentar mereka yang menyebut diri ahli, pakar, dan politikus, sering terlalu berlebihan dan kadang seperti menyesatkan. Sejatinya, persoalan utama ada di depan mata, yaitu tren kenaikan produksi lebih rendah daripada pertambahan penduduk setiap tahun sepuluh tahun terakhir ini. Maka, hukum Malthus seperti muncul di bangsa kita.

Pada 2007, pemerintah menargetkan areal tanam sekitar 12,4 juta ha dengan perkiraan areal panen mencapai 11,8 juta ha, dan perkiraan tingkat produksi 4,9 ton gabah per ha. Namun, konversi sawah subur jadi nonpertanian menyebabkan sasaran itu sulit dicapai. Itu sebabnya perlu ada usaha lain termasuk menggalakkan usaha diversifikasi pangan.

Bangkitkan wilayah yang dulu makanan pokoknya jagung, sagu, dan ubi, misalnya, untuk menggalakkan penanaman kembali.

Pada 2000-2005, areal panen padi berturut-turut 11,79; 11,49; 11,48; 11,83 juta ha dengan produksi gabah berturut-turut; 51,89; 50,46; 51,49; 52,06; 54,15 juta ton, cenderung melandai. Sementara pertambahan penduduk dalam periode yang sama, tahun 2000 adalah 205 juta jiwa, tahun 2005 mendekati 220 juta jiwa.

Terobosan-terobosan

Perlu dicermati penambahan produksi padi lebih rendah daripada pertambahan penduduk. Sebab itu perlu dilakukan tindakan nyata agar 5 sampai 10 tahun ke depan tidak terjadi malapetaka kelaparan. Terobosan-terobosan harus dilakukan dalam dua hal utama. Pertama, secara internal di bidang pertanian, dan kedua bidang eksternal.

Di bidang internal, perlu ada terobosan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan melibatkan semua ahli pertanian untuk bekerja di sektor pertanian. Petugas penyuluh lapangan (PPL) perlu disediakan dalam jumlah cukup, dan yang ada sekarang perlu dikembalikan pada peran dan fungsinya membimbing petani di wilayah pertanian, bukan jadi birokrat di kantor bupati. Sarjana pertanian lulusan berbagai universitas mulai tahun ini dilibatkan dalam usaha tani secara aktif.

Sedangkan terobosan secara eksternal dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian adalah penyediaan sarana produksi seperti pupuk, benih, dan alat-alat pertanian dengan tepat waktu, cukup jumlahnya, dan harganya layak.

Sampai saat ini penulis sangat yakin impor beras akan berhenti dengan sendirinya kalau terobosan-terobosan itu dilakukan dengan konsisten dan konsekuen.Yang diperlukan sekarang ini adalah iklim berusaha tani yang sehat, bukan yang berbentuk wacana dan khayalan.

Ironis, negeri yang berbasis agraris harus impor produk pertanian tiap tahun bahkan menunjukkan tren volume meningkat. Itulah masalahnya dan solusinya. Pejabat negara mulai dari presiden, menteri terkait, sampai gubernur dan bupati, harus benar-benar fokus membangun pertanian tangguh, baru menyusul kemudian industri dan perdagangan. Bukan sebaliknya.

Pengusaha, LSM, dan pemuka masyarakat juga berperan sekecil apa pun untuk membangun pertanian tangguh ke depan. Mulai dari menyiapkan hati menjadi pioner dalam diversifikasi sumber karbohidrat.

Paling tidak, atau kalau perlu tidak makan nasi satu hari dalam seminggu. Juga harus rela melibatkan diri menganekaragamkan pangan alternatif ke komoditas nonberas dan tidak pernah berpikir makan nasi itu lebih bergengsi daripada jenis sumber pangan lainnya.

Penulis adalah pemerhati pengembangan pertanian, tinggal di Bogor

Last modified: 29/5/07


 

Lumpuh, Larangan Merokok di Tempat Umum

Oleh Tulus Abadi

Sebatang rokok bak pisau bermata dua. Satu sisi melahirkan benefit bagi negara dan masyarakat, di sisi yang lain menimbulkan berbagai luka (dampak eksternalitas). Tidak hanya bagi kesehatan, tetapi juga ekonomi, sosial, dan bahkan budaya. Namun, pemerintah dan masyarakat tampaknya peduli pada aspek benefitnya saja. Aspek eksternalitas rokok nyaris terlupakan.

Berdasar fakta itulah, komunitas internasional yang dikomandani Badan Kesehatan Dunia (WHO) menjadikan tanggal 31 Mei sebagai Hari Tanpa Tembakau se-Dunia (World No Tobacco Day). Tema peringatan kali ini adalah “Free Smoke and Environment” (bebaskan lingkungan dari asap rokok).

Relevan dengan tema peringatan tersebut, dalam konteks nasional maupun lokal Jakarta kita patut mempertanyakan (menggugat!) keefektifan dua produk hukum yang berlaku di Indonesia. Yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan dan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Pencemaran Udara (PPU) di DKI Jakarta.

Kedua beleid itu secara tegas mengakomodasi efek negatif tembakau (asap rokok) bagi lingkungan berupa larangan merokok di tempat-tempat umum, yang dinyatakan sebagai “Kawasan Tanpa Rokok” atau KTR, PP No 19/2003 maupun Perda No 2/2005 yang menegaskan bahwa: tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.

Terasa indah di telinga, memang. Tetapi apa lacur, jika kedua beleid itu justru nyaris tidak terdengar lagi alias mati suri? Aktivitas merokok di tempat KTR, berjalan seperti biasa, hampir tidak ada rasa ewuh-pakewuh sedikit pun. Layak kita pertanyakan, ada apakah gerangan sehingga kedua peraturan itu mati sebelum waktunya?

Macan Kertas

Tidak terlalu sulit untuk membedah penyebabnya. Pertama, secara politis, pemerintah tidak mempunyai keberbihakan yang jelas terhadap penanggulangan bahaya rokok di Indonesia. Pemerintah hanya peduli dengan dimensi ekonominya saja, sedangkan aspek eksternalitasnya nyaris tidak disentuh.

Departemen Kesehatan, yang seharusnya menjadi pengawal dan penjaga gawang PP No 19/2003, lebih sering kebobolan dan tidak mempunyai energi untuk penegakan hukum. Setali tiga uang dengan Pemprov DKI Jakarta, ternyata semangatnya hanya “hangat-hangat tahi ayam”.

Kedua, substansi hukumnya sangat lemah. Kita tahu, PP No 19 Tahun 2003 adalah hasil revisi ketiga dari PP No 81 Tahun 1999 tentang Penanggulangan Bahaya Rokok bagi Kesehatan. Industri rokok begitu perkasa merontokkan PP No 81/1999. Satu demi satu gigi PP No 81/1999 ditanggalkan.

Ketentuan larangan total iklan rokok bagi media massa elektronik langsung digergaji dengan PP No 32 Tahun 2000. Ketentuan maksimum tar-nikotin digergaji dengan PP No 19 Tahun 2003. Praktis, secara substansi PP No 81/1999 yang bertiwikrama menjadi PP No 19/2003 sudah “dilumpuhkan” .

Siapa lagi yang melumpuhkan kalau bukan industri rokok? Perda PPU demikian juga, karena hanya paraturan “cangkokan” atas penanggulangan pencemaran udara sektor transportasi.

Ketiga, proses penyadaran dan pemberdayaan publik sangat rendah. Proses sosialisasi yang dilakukan sangat formalistik, ala kadarnya dan lebih bernuansa “proyek”. Kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok khususnya bagi perokok pasif juga belum memadai. Demikian juga budaya penghormatan terhadap tempat publik juga masih minim. Ketika merokok di tempat publik, mereka telah mengurangi fungsi tempat publik itu dan melanggar hak publik pula, yaitu hak untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih.

Keempat, larangan merokok di tempat umum, secara kultural belum merupakan habit positif bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat juga memerlukan teladan. Contohnya, Pemprov DKI Jakarta tidak akan bisa berharap banyak atau bahkan “memaksa” masyarakat agar mematuhi Perda PPU, ketika aparat pemprov justru mempertontonkan pelanggaran di depan masyarakat. Datang saja ke kantor kelurahan/kecamatan di wilayah Jakarta, pasti masih banyak petugas kelurahan yang merokok di dalam ruangan.

Terlepas dari tidak berdayanya kedua aturan itu, situasi di negeri ini memang “kacau”. Ketika negeri lain begitu getol menanggulangi dampak tembakau bagi kesehatan, negeri ini justru makin kuat menyandang gelar “negeri keranjang sampah nikotin”. Ke depan, PP No 19/2003 dan Perda PPU tidak akan mengalami perbaikan nasib secara signifikan, bahkan bisa jadi akan makin terpuruk. Gerakan industri rokok dan konco-konco dekatnya begitu liar mengepung semua penjuru mata angin. Jangankan hanya berupa PP dan Perda, peraturan dan kebijakan yang lebih tinggi pun mudah ditendangnya.

Sungguh ironis, industri yang jelas-jelas memproduksi dan memasarkan produk bermasalah, malah kita perlakukan sebagai “raja midas”. Harapan agar Pemerintah Indonesia meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan atau membuat Undang-Undang tentang Penanggulangan Dampak Tembakau bagi Kesehatan, yang saat ini sudah mengantongi dukungan 224 anggota DPR (40,7 persen); sepertinya masih jauh panggang dari api. Peraturan yang sudah ada pun, PP No 81/1999 dan Perda PPU, hanya menjadi macan kertas belaka.

Penulis adalah anggota Pengurus Harian YLKI dan Ketua III Komnas Penanggulangan Masalah Merokok

Last modified: 30/5/07


 

Mengembalikan Fungsi Keluarga

Oleh Benny Susetyo Pr

Keberhasilan utama manusia mengukir sejarah dan prestasi di dunia ini sebenarnya bukan diukur dari apa yang terjadi saat ini. Justru apa yang disebut berhasil dan gagal adalah apakah dia bisa bermanfaat atau tidak bagi generasi mendatang.

Pemikiran yang hanya memfokuskan hasil suatu pekerjaan untuk hari ini dan mengabaikan dampaknya untuk masa akan datang merupakan pemikiran egois. Keberlanjutan kehidupan manusia akan ditentukan sejauh mana manusia hari ini menghargai kehidupan yang akan datang. Kehidupan masa mendatang sangat ditentukan sejauh mana perilaku dan karya-karya yang dihasilkan hari ini.

Salah satu fokus tindakan manusia hari ini yang sangat berpengaruh untuk kehidupan dunia di masa mendatang adalah apa yang dilakukan terhadap anak-anak dan pendidikannya. Anak-anak sering kali dipandang sebagai sosok lugu yang dianggap tidak memiliki kontribusi terhadap kehidupan. Pemikiran seperti itu sangat absurd dan tidak menyadari kelangsungan kehidupan dunia berikutnya justru ditentukan bagaimana kita memandang dan memperlakukan anak-anak hari ini.

Eksploitasi dan munculnya tindakan kekerasan terhadap anak-anak menunjukkan rasa abai dan puncak egoisme antargenerasi. Generasi masa kini dianggap sebagai pemilik segalanya. Parahnya, hal itu tidak terjadi dalam konteks individual semata, melainkan mewujud dalam konteks lebih luas.

Anak-anak sering kali menjadi korban eksploitasi media yang berpikir demi keuntungan semata. Globalisasi sering kali bersifat kontraproduktif terhadap perkembangan jiwa anak-anak. Di lain pihak, peran keluarga melemah karena desakan kebutuhan ekonomi yang digelorakan semangat globalisasi ini melupakan apa seharusnya fungsi keluarga bagi anak-anak.

Pesan Sri Paus

Fakta itulah yang mendorong kita perlu merefleksikan bagaimana keluarga harus berfungsi dalam memberikan pendidikan bagi anak di era global dan serbacepat ini. Di sini apa yang disampaikan Paus Benediktus XVI dalam pesan komunikasi bagi seluruh umat manusia yang berkehendak baik, dan secara khusus untuk umat Katolik sejagat dalam rangka Hari Komunikasi Sedunia yang ke-41 yang dirayakan 20 Mei 2007, sangat relevan.

Dalam tema “Anak-anak dan Media: Sebuah Tantangan bagi Pendidikan”, Sri Paus mengajak umat kristiani merenungkan kembali peranan media komunikasi dalam pendidikan anak. Tema itu mengisyaratkan gereja agar lebih mengukuhkan tanggung jawab dalam memperhatikan pendidikan anak terkait dengan realitas global dewasa ini.

Gereja, keluarga, dan sekolah diketahui sebagai lembaga yang sangat berperan penting dalam rangka memberikan pendidikan untuk anak. Namun di era globalisasi seperti ini, bukan hanya ketiga komponen itu yang menjadi sumber pendidikan bagi anak.

Era global memberikan alternatif-alternatif lebih luas bagi anak memeroleh informasi dan mengelola dalam pikiran dan jiwanya sebagai bahan untuk bertindak dan berperilaku. Dengan demikian, di mana seharusnya gereja, keluarga, dan sekolah ber- peran?

Dalam situasi ketidakmenentuan dan kebingungan inilah, pesan Sri Paus menjadi sangat penting. Sri Paus mengajak ketiga lembaga tradisional itu mengambil alih tanggung jawab mereka terhadap pendidikan anak dan justru tidak menyerahkan fungsi tersebut kepada media massa modern semata.

Pesan ini menyiratkan makna sangat dalam. Semenarik, sehebat, dan seedukatif apa pun, media massa modern memiliki kelemahan mendasar, yakni tidak memiliki fungsi kontrol memadai, serta tidak memiliki kemampuan mengawasi perkembangan jiwa anak. Apa yang dimiliki elemen-elemen globalisasi itu tidak akan bisa menggantikan fungsi ketiga lembaga tradisional tersebut.

Untuk mempersiapkan masa depan kehidupan yang lebih baik itulah Sri Paus mengajak umat kembali mengukuhkan fungsi keluarga. Justru di sinilah apa yang akan terjadi di masa akan datang dapat dikontrol dan ditentukan.

Apa maknanya? Kegagalan fungsi keluarga, sekolah dan gereja pada intinya kegagalan kita untuk mempersiapkan kehidupan masa depan yang lebih baik. Tentu saja fungsi ketiga lembaga itu bukan untuk membatasi pilihan anak memilih media informasi, melainkan untuk memberikan informasi lebih lengkap agar anak lebih yakin dan cerdas bagaimana memanfaatkan media tersebut.

Pesan Sri Paus, “Mendidik anak-anak agar mereka dapat memilih dengan baik pemanfaatan media adalah tanggung jawab orangtua, gereja dan sekolah. Peranan orangtua adalah yang paling penting. Mereka mempunyai hak dan kewajiban untuk memastikan, bahwa anak-anak mereka memanfaatkan media dengan bijak, yakni dengan melatih hati nurani anak-anak agar dapat mengungkapkan secara sehat dan objektif penilaian mereka yang nantinya akan menuntun mereka untuk memilih atau menolak acara-acara yang tersedia.”

Dibandingkan media global yang secara pasti hidup karena orientasi profit dan pasar, Sri Paus masih memercayai ketiga institusi dasar tersebut. Keluarga akan berfungsi asali mengawasi perkembangan kejiwaan anak, sekolah berfungsi memberikan pengetahuan dasar, dan gereja berperan memberikan bekal-bekal kerohanian yang mantap untuk mengarungi kehidupan.

Memperkuat fungsi ketiganya juga merupakan sebuah refleksi selama ini, di antara yang baik dari media informasi global (televisi, internet, dan lain-lain), justru terdapat banyak orientasi pendidikan yang keliru dan tidak sesuai untuk perkembangan anak. Lebih ironis, tidak sedikit yang justru berpeluang merusak.

Keluarga, sekolah, dan gereja masih diakui menyimpan nilai-nilai luhur yang bermanfaat untuk memupuk tidak saja akal budi anak, melainkan yang jauh lebih penting adalah mengasah nuraninya lebih peka dan tajam terhadap keadaan. Generasi yang dipersiapkan bukan semata-mata generasi yang pintar, melainkan generasi yang cerdas otaknya dan terkendali emosinya.

Penulis adalah Sekretaris Komisi HAK

Last modified: 20/5/07


 

Visi 2030 dan Kebangkitan Bangsa

Oleh Gunawan

Membayangkan Indonesia tahun 2030, menurut Yayasan Indonesia Forum, pada tahun itu pendapatan per kapita Indonesia mencapai 18.000 dolar AS per tahun. Dengan jumlah penduduk 285 juta orang, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia kelima setelah Tingkok, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan India.

Visi Indonesia itu awalnya digagas di Manado Juli 2006 dalam Kongres XVI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), beberapa saat setelah Chairul Tanjung terpilih sebagai Ketua Yayasan Indonesia Forum yang baru. Gagasan itu kemudian lebih mengemuka ketika UBS (United Bank of Switzerland), Januari lalu menerbitkan laporan setebal 300 halaman, Essential 2007.

Disusun oleh 1.000 ekonom, analis, dan peneliti, yang menyebutkan pada 2025, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar setelah Tiongkok, Amerika Serkat, Uni Eropa, India, Jepang, dan Brasil. Data inilah yang kemudian menginspirasi tim perumus ketika menyusun kerangka dasar “Visi Indonesia 2030″.

Mengikuti jejak Malaysia dengan Wawasan 2020, Visi Indonesia 2030 menetapkan empat pencapaian utama, yaitu mengupayakan pengelolaan alam yang berkelanjutan, mendorong Indonesia masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita 18.000 dolar AS per tahun, mewujudkan kualitas hidup yang modern dan merata, serta mengantarkan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia masuk dalam daftar Fortune 500.

Nada pesimistis pun berdatangan lantaran selama ini kemiskinan, kelaparan, kebodohan, kekacauan dan ketidakpastian, masih dominan mewarnai kehidupan rakyat kebanyakan. Sejak 1945 rakyat Indonesia sebenarnya telah berjuang mengejar visi yakni mewujudkan kehidupan yang maju dan sejahtera. Namun hingga kini semuanya masih sebatas mimpi.

Belajar dari Tiongkok yang mampu meng-up grade perekonomiannya dengan cepat, tampaknya Indonesia masih gagap memandang globalisasi. Kebijakan pemerintah menghadapi globalisasi tidak didasarkan pada pertimbangan ideologis, tetapi masih bersifat pragmatis dengan melihat apa-apa yang bisa dicapai negara-negara Asia Timur lain.

Pemerintah meyakini melalui liberalisasi pasar, industri dan perusahaan-perusahaan di Indonesia akan bisa menjadi kompetitif secara internasional. Sejak pertengahan tahun 1980-an, Indonesia sudah mulai meliberalisasikan dan menderegulasikan rezim perdagangan dan investasinya. Selama periode 1986-1990, tidak kurang dari 20 paket kebijakan liberali- sasi perdagangan dan investasi diluncurkan.

Tantangan

Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Timur yang memulai program liberalisasi ekonomi dengan liberalisasi rezim devisa. Saat itu di antara negara-negara di kawasan Asia sendiri memang ada persaingan, berlomba meliberalisasikan perekonomiannya agar lebih menarik bagi investasi global. Momentum itu didorong lagi munculnya berbagai kesepakatan kerja sama ekonomi regional seperti AFTA dan APEC.

Namun, dalam banyak kasus, paket kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mendorong sektor swasta waktu itu cenderung reaktif dan tak koheren serta diskriminatif, karena sering kali tidak menyertakan kelompok atau sektor tertentu dari program deregulasi. Jadi, tidak mendorong terjadinya persaingan sehat. Pengusaha tumbuh dan menggurita bukan karena efisien dan kompetitif, tetapi karena berhasil menguasai aset dan sumber daya ekonomi, akibat adanya privilese atau KKN dengan penguasa.

Kini Indonesia terkesan semakin gamang menghadapi globalisasi, terutama di tengah tekanan sentimen nasionalisme di dalam negeri. Di pihak pemerintah sendiri, karena menganggap sudah sukses melaksanakan tahap pertama liberalisasi (first-order adjustment) ekonomi, pemerintah cenderung menganggap sepele tantangan yang menunggu di depan mata.

Hal itu tercermin dari sikap taken for granted dan cenderung berpikir pendek. Padahal, tantangan akan semakin berat dan kompleks sejalan dengan semakin dalamnya integrasi internasional. Belum jelas bagaimana perekonomian dan bangsa ini menghadapi kompetisi lebih besar yang tidak bisa lagi dibendung.

Jika Tiongkok yang the world’s factory dan India yang kini menjadi surga outsourcing IT dunia berebut menjadi pusat inovasi dunia, manufacture hub, atau mimpi-mimpi lain, Indonesia sampai saat ini belum berani mencanangkan menjadi apa pun atau mengambil peran apa pun di masa depan. Jika Indonesia sendiri tak mampu memberdayakan dan menolong dirinya serta membiarkan diri tergilas arus globalisasi, selamanya bangsa ini hanya akan menjadi tukang jahit dan buruh.

Yang dibutuhkan sekarang ini adalah visioning, repositioning strategy, dan leadership. Tanpa itu semua, kita tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar. Dengan visi jelas, tahapan-tahapan yang juga jelas, dan komitmen semua pihak serta kepemimpinan yang kuat untuk mencapai itu, tahun 2030 bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa bangkit kembali menjadi bangsa yang lebih bermartabat dan berdaya sebagai pemenang dalam globalisasi.

Dalam bidang energi misalnya, Indonesia dianugerahi sumber energi terlengkap di dunia. Menurut buku Visi Indonesia 2030, Indonesia memiliki cadangan minyak bumi 9 miliar barel. Cadangan tersebut akan habis dalam waktu 18 tahun. Cadangan gas alam saat ini 182 triliun kaki kubik yang akan habis dalam waktu 61 tahun. Sedangkan batubara cadangannya 57 miliar ton yang akan habis dalam waktu 423 tahun.

Di luar sumber energi yang tidak bisa diperbarui itu, Indonesia masih memiliki geotermal yang belum tereksploitasi. Indonesia memiliki kapasitas pengembangan energi angin tidak terbatas, sungai-sungai yang potensial dikembangkan sebagai sumber tenaga listrik yang tak terbatas, lahan untuk bioenergi tidak terbatas, juga pantai terpanjang di dunia untuk dimanfaatkan sebagai energi ombak laut dan taufan.

Indonesia yang berbatasan dengan Lautan Pasifik dan Lautan Hindia bisa memanfaatkannya untuk pengembangan Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), yang mengkonversi perbedaan temperatur laut luas menjadi energi. Indonesia berada di wilayah khatulistiwa yang sangat ideal untuk pemanfaatan energi sinar matahari karena tidak mempunyai empat musim sepanjang tahun.

Fakta itu pastilah memperkuat kebenaran dan sikap optimisme seperti dinyatakan Visi Indonesia 2030. Dengan syarat seluruh bangsa mempunyai komitmen bekerja keras dan bersungguh-sungguh memanfaatkan karunia Tuhan yang tidak terbatas itu. Jika demi kebangkitan bangsanya, Presiden Bolivia Evo Morales berani mengumumkan penguasaan negara atas bisnis-bisnis minyak dan gas yang selama puluhan tahun dikuasai para Goliat, julukan raksasa minyak asing yang ditakuti, tidakkah pemimpin negeri ini tertantang oleh keberanian sikap Morales tersebut?

Penulis adalah peneliti di Kalam Center Bogor

Last modified: 22/5/07


 

Membangun Budaya Prestasi Indonesia

Oleh Arissetyanto Nugroho

Beberapa waktu lalu media massa gencar memberitakan keberhasilan dua pecatur cilik Farid Firmansyah (anak pedagang rokok) dan Masruri Rahman (anak sopir bajaj) menjuarai Kejuaraan Dunia Catur Pelajar ke-3 Halkidiki, Yunani. Pelajar SMP itu, selain bersekolah juga membantu kedua orangtuanya mencari nafkah. Karena prestasinya itu, Presiden Yudhoyono bersama-sama Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima mereka di Istana Negara. Pada saat itu juga, SBY-JK memberi hadiah uang tunai sebesar Rp 35 juta (SBY Rp 25 juta + JK Rp 10 juta). Uang tersebut akan diberikan kepada orangtuanya untuk modal berdagang.

Penulis sengaja mengambil contoh prestasi Herman untuk membuka tulisan dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Inilah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam perjuangan melawan penjajah Belanda.

Tanggal 20 Mei 1908 merupakan gerakan kemerdekaan yang lebih terorganisir, menyatukan perlawanan daerah menjadi perlawanan nasional. Perlawanan melawan Belanda dengan visi mendirikan negara berdaulat. Dalam konteks prestasi Herman, menunjukkan bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki potensi besar di tingkat internasional. Di tengah kemiskinannya, Herman mampu mengasah diri pada keahliannya sebagai pecatur. Kejuaraan catur tidak melakukan diskriminasi latar belakang sosial yang disandang Herman.

Olahraga catur tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga kemampuan berpikir seseorang, kemampuan penguasaan teknik dan strategi untuk memainkan bidak-bidak di hadapan kita untuk menghancurkan lawan secara sistematis. Bermain catur juga menguji daya tahan kejiwaan dan kesabaran setiap pecaturnya dengan satu tujuannya membuat lawan bertekuk-lutut setelah “Sang Raja” tidak mampu lagi melangkah.

Masih banyak sesungguhnya prestasi luar biasa yang dicapai anak-anak Indonesia. Beberapa kali siswa-siswa dari berbagai sekolah mampu mengukir prestasi emas pada olimpiade sains dan teknologi.

Prestasi-prestasi itu bisa dicapai, karena tumbuh kesadaran secara individu dengan dukungan orangtua masing-masing dan juga sekolah untuk memacu adrenalin anak-anak tersebut mencapai prestasi di bidang tertentu. Walaupun sangat disayangkan, kebijakan Depdiknas sejak 2002, misalnya, dalam penerapan sistem ujian nasional (UN) justru “mengebiri” kreativitas siswa dalam upaya menorehkan prestasi di bidang bidang kesenian, olahraga yang kebanyakan mengasah kemampuan otak kanan.Akibatnya, banyak anak yang berprestasi bahkan di tingkat internasional untuk bidang seni dan olahraga, tidak lolos UN.

Sistem UN dengan hanya mengujikan beberapa mata pelajaran, dalam analisis psikologis dan akademis justru menumbuhkan mental “instan” pada anak-anak, orangtua, dan masyarakat umumnya. Sistem UN tidak memberikan penghargaan terhadap proses belajar mengajar yang memang membutuhkan waktu.

Tidak mengherankan, jika kemudian muncul kritik, tidak perlu menyekolahkan anak-anak dengan bersusah payah, cukup masukkan pada lembaga bimbingan belajar atau panggil guru privat ke rumah untuk melatih anak-anak menjawab dan menyiasati soal- soal UN.

Kebangkitan Prestasi

Prestasi yang dicapai Farid dan Masruri di tengah keterbatasan ekonomi orangtua mereka menunjukkan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Banyak prestasi lain yang berhasil dicapai tidak terekspos media. Momentum Hari Kebangkitan Nasional kiranya menjadi ruh untuk membangun keinginan seluruh lapisan masyarakat mengambil teladan terhadap apa yang sudah dicapai Farid dan Masruri.

Pada saat ini berdasarkan data yang diungkap Depdiknas, siswa putus sekolah mencapai 1,4 juta orang. Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah tercatat 10 persen dari 103 juta angkatan kerja menganggur. Angka tersebut barangkali lebih besar, karena Menneg Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault mengatakan sekitar 40 juta angkatan kerja menganggur.

Terlepas dari kondisi memprihatinkan tersebut, masih ada harapan terbentang di hadapan kita. Kebesaran jiwa sebagian besar masyarakat melawan impitan ekonomi dan musibah yang terus- menerus melanda, menunjukkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi kesulitan. Hal tersebut merupakan modal berharga untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk berprestasi.

Memulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga, warga, kelurahan, kecamatan, dan tingkatan yang lebih luas, prestasi dalam banyak bidang bisa direncanakan dan menjadi target dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling sederhana adalah bagaimana mampu membangun disiplin pada banyak aspek sosial kemasyarakatan. Yang paling sederhana, seperti disiplin berlalu-lintas, disiplin pada jam sekolah, kuliah, kantor, dan lain-lain. Tanpa disiplin itu mustahil dapat menorehkan prestasi apa pun.

Seorang mahasiswa akan mampu meraih prestasi tertentu kalau disiplin dalam mengikuti proses belajar mengajar di bangku kuliah di samping mengasah kemampuan interaksi sosialnya. Kecelakaan lalu lintas bisa ditekan kalau pengguna jalan raya berdisiplin mematuhi rambu lintas, disiplin dalam merawat kendaraan, dan tidak melampaui batas kecepatan yang ditentukan. Begitu juga polisi, harus disiplin menerapkan persyaratan untuk masyarakat yang akan mendapatkan surat izin mengemudi.

Selain itu, budaya berpikir kreatif, inovatif yang berujung pada prestasi harus digalakkan pada bidang masing-masing dengan melakukan proses sportif akan sangat bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Setiap pejabat di ek- sekutif, legislatif, dan yudikatif akan mendapat kepercayaan dari masyarakat, kalau pada diri masing-masing mampu mengemban amanat jabatan dengan baik dan benar.

Setiap kebijakan dan keputusan benar-benar dipandang sebagai kepentingan negara dan bangsa. Sementara penegak hukum harus mampu bersikap jujur dan mengemban amanat, bukan menghukum karena dendam, perbedaan kepentingan politik dan mencari popularitas semata-mata.

Perjalanan negara dan bangsa Indonesia tentu masih teramat panjang. Masa depan ditentukan oleh kita pada saat ini dan juga bagaimana kita mewariskannya kepada generasi muda yang akan memegang tongkat estafet pengelolaan negara, pemerintahan, dan sumber daya alam.

Prestasi apa yang sudah kita capai? Apakah kita sudah adil dalam mencapai prestasi tersebut? Apakah sudah amanah dalam mengemban jabatan?

Penulis adalah Wakil Rektor Universitas Mercu Buana

Last modified: 23/5/07


 

Pangan dan Perubahan Iklim

Oleh Puji Sumedi

Indonesia diperkirakan membutuhkan beras sebanyak 59 juta ton pada tahun 2030 untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang diperkirakan menjadi 425 juta jiwa. Produksi tahun 2007 diperkirakan 32,96 juta ton. Dengan lahan yang hanya tersedia 11,6 juta hektare, dibutuhkan lahan baru 11,8 juta hektare. Selama 10 tahun (1992-2002) malah tercatat konversi lahan sawah per tahun rata-rata 110.000 hektare. Di Jawa, 58,3 persen konversi lahan terjadi dari lahan sawit ke permukiman” (Kompas, Jumat, 18 Mei 2007).

Dalam artikel tersebut, Prof Emil Salim dengan tegas mengingatkan pemerintah agar segera bertindak untuk mengantisipasi perubahan iklim global. Kalau tidak, Indonesia akan mengalami persoalan serius. Pangan salah satunya. Bahkan ia mengusulkan adanya UU Pertanian Jangka Panjang 2030.

Ketahanan pangan jadi isu serius saat ini. Apalagi ketika topik perubahan iklim kian merebak. Berbagai perbincangan mulai debat kusir sampai pembahasan resmi di tingkat legislatif maupun eksekutif tentang topik ini pun tidak kalah serunya. Di tingkat nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika meresmikan sejumlah proyek di Pulau Bali, menekankan pentingnya ketahanan pangan.

Di situ, Presiden mengingatkan bahwa seiring dengan semakin banyaknya bencana alam dan pemanasan global, ketersediaan pangan pun semakin terancam. Karena itu perlu ditingkatkan keanekaragaman pangan terutama beras (Kompas, Sabtu, 28 April 2007).

Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla pada perayaan ulang tahun Bulog, awal Mei lalu masih menyiratkan adanya kebijakan impor dalam waktu berbeda. Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyatakan pemerintah akan melanjutkan kebijakan impor beras apabila stok beras di gudang Bulog di bawah 1 juta ton dan harga beras di atas Rp 3.500 per kilogram.

Masih menurut Kalla, impor sulit dihindari karena jumlah penduduk bertambah 1,5 persen per tahun sementara sawah terus beralih fungsi dengan laju 1,5 persen per tahun. Dalam setahun, dari 7 juta hektare sawah beralih fungsi sekitar 100 ribu hektare menjadi perumahan, gedung perkantoran, dan pabrik. Ironis.

Kini, perubahan iklim tak lagi menjadi sesuatu yang mengawang. Dampaknya sudah dirasakan oleh semua. Mulai dari ekstremnya perubahan musim berbuntut bencana alam, sampai pada menjamurnya penyakit ditengarai akibat kontribusi perubahan iklim.

Selain Beras

Tanggal 22 Mei 2007, dunia memperingati Hari Keanekaragaman Hayati. Termasuk Indonesia tentunya. Dalam konteks dunia, tema yang diusung kali ini adalah “Biodiversity (Keanekaragaman Hayati) dan Climate Change”. Seruan tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama untuk segera bergerak dan bertindak untuk mengantisipasi dan memperkecil dampak perubahan iklim. Dunia dan kita semua, mengamini bahwa dampak perubahan iklim terus bergulir dan dirasakan. Suka tidak suka.

Jika ditarik benang merah, ketiga pernyataan di atas menggarisbawahi adanya kondisi “darurat” yang harus segera diantisipasi. Penyediaan pangan, salah satunya. Bicara pangan, lagi-lagi beras identik pangan pokok Indonesia. Faktanya? Negeri ini harus terengah-engah mengimpor beras meski sebelumnya pernah jadi negeri swasembada beras.

Sawah habis, gizi buruk dan kelaparan melanda. Belum habis dengan soal ini, perubahan iklim siap “memorakporandakan”. Apa jadinya jika petani kemudian terus gagal panen padi karena musim tanam tidak bisa diprediksi?

Saat ini, semua dari kita, akademisi, pemerintah, pengusaha, LSM, awam, peneliti, bahkan sampai politisi, bicara soal perubahan iklim dan dampaknya terhadap semua aspek. Ketahanan pangan terancam. Lagi-lagi ketersediaan beras menjadi barometer. Padahal, belajar dari sejarah, beras bukan satu-satunya sumber pangan pokok bangsa ini.

Meski keberadaannya terancam, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati sumber pangan selain beras. Di tengah ancaman dampak perubahan iklim, semua sumber pangan yang pernah “dimarginalkan” kembali dimanfaatkan.

Saat ini antisipasi bukan lagi jadi wacana melainkan harus diikuti langkah nyata. Semua bahu-membahu menjadi pahlawan untuk keberlangsungan bangsa beradaptasi dan bermitigasi dari perubahan iklim. Peneliti pertanian rela dan bangga membagikan hasil penelitiannya tentang sumber pangan alternatif dan inovasi teknologi sebagai sumbangsih kepada negara. Pemerintah (Presiden) tidak sekadar mengimbau dan menekankan melainkan melahirkan kebijakan agar semua pejabatnya bergerak melakukan tindakan antisipatif, menggulirkan tindakan yang menjadikan anak bangsa ini sebagai pahlawan.

Peneliti pertanian bangga membagikan hasil penelitian sumber pangan termasuk pangan alternatif dan inovasi teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Perguruan tinggi turun dari singgasananya bersama LSM, masyarakat termasuk masyarakat lokal dan adat, kembali menjadi ujung tombak di lapangan.

Harapannya, dampak perubahan iklim tidak membuat bangsa ini mati akibat kelaparan karena kurang pangan. Namun, konsep ketahanan pangan yang dibangun pun tidak melulu berpatron pada beras.

Tema Hari Kenakeragaman Hayati kali ini sekaligus sebagai pemicu agar kita penghuni bumi menjadi perawat dan pemanfaat keaneragaman hayati yang lebih arif. Termasuk sektor pertanian.

Penulis adalah staf Yayasan KEHATI

Last modified: 24/5/07


 

Kearifan Imigran Somalia untuk Pendidikan

Oleh Thoby Mutis

Somalia terkenal di kancah internasional karena konflik dalam negeri yang berkepanjangan. Amerika Serikat pernah menduduki negeri itu, tetapi kemudian hengkang karena tak sanggup bertahan di tengah kerasnya hidup dan konflik di Somalia. Sepeninggal Amerika, konflik di negeri itu meruncing. Perang antarsesama warga masih sering terjadi.

Berhadapan dengan situasi dan kondisi yang kian sulit, banyak orang Somalia mulai berimigrasi ke luar negeri, seperti Inggris, Australia, Swedia, Kuwait, Amerika, Kanada, dan sebagainya. Menarik mencermati apa yang ditulis Philippe Legrain dalam bukunya Immigrants Your Country Needs Them (2006), antara lain tentang hubungan yang terbangun antara imigran Somalia di seantero dunia dengan tanah tumpah darahnya.

Legrain melukiskan satu sisi kearifan yang sungguh bernilai dari imigran Somalia. Meski imigran tersebut tersebar ke berbagai negara, pada kenyataannya mereka tidak melupakan tanah kelahirannya, dan lebih dari itu memiliki kepedulian tinggi terhadap negaranya. Mereka membangun solidaritas antarimigran dan menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk membangun kembali negerinya.

Imigran yang tadinya menjadi brain drain dalam kenyataannya menjadi brain gain. Ada suatu benefit yang mereka berikan kepada negerinya yang porak-poranda akibat perang saudara. Mereka memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap negerinya. Tanggung jawab sosial itu mereka wujudkan dalam partisipasi meningkatkan pendidikan di negaranya. Sebagian dari pendapatan mereka dedikasikan untuk kemajuan pendidikan anak bangsa di Somalia. Tanggung jawab sosial, khususnya dalam lingkup pendidikan itu mereka wujudkan dengan mendirikan universitas di Hargeisa.

Komitmen dan dedikasi imigran terhadap pendidikan dan masa depan kaum muda Somalia tak dapat diragukan lagi. Setiap tahun rata-rata imigran bisa mengirimkan uang sekitar 500 juta hingga 1miliar dolar AS ke Somalia dan sebagian besar digunakan untuk memajukan pendidikan. Uang imigran tersebut merupakan sumber utama bagi pengembangan usaha-usaha ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru serta menghidupkan sektor riil.

Tidak hanya mengirimkan uang, imigran juga mengirimkan aneka perangkat praktik untuk keperluan universitas yang dikembangkan dari sebuah sekolah menengah tersebut. Imigran di Swedia mengirimkan ribuan meja dan kursi yang diperlukan peserta didik, imigran di Kuwait mengirimkan ratusan komputer.

Memanfaatkan jaringan global internet, sekelompok imigran di London membantu menyusun kurikulum dan business plan universitas di Hargeisa. Karena itu, lulusan sekolah menengah yang sebelumnya ingin meninggalkan Somalia untuk melanjutkan studi di negara lain, kini memiliki opsi melanjutkan studi di negerinya sendiri. Saat kini universitas di Hargeisa menerima sekitar 800 hingga 1.000 mahasiswa baru setiap tahun. Dalam hal itu mereka bisa menghemat devisa.

Bisa dibayangkan betapa tingginya perhatian dan dedikasi imigran terhadap negerinya sehingga pengembangan pendidikan tinggi di Somalia tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan lembaga-lembaga donor dari luar negeri dan pemerintah. Imigran mempraktikkan subsidi silang demi kemajuan pendidikan di ne- garanya dengan semangat kerakyatan dalam gotong-royong yang dinamis.

Delapan Hal

Dari contoh solidaritas dan kepedulian yang dibangun imigran Somalia, tergambar beberapa hal berikut ini yang mungkin dapat kita petik secara arif. Pertama, dihidupkan kembali mutual assistance atau gotong-royong yang direvitalisasi dengan berpijak pada kearifan lokal yang selama ini sudah hidup dan berkembang di Somalia.

Kedua, pengembangan pendidikan berorientasi pada menggerakkan solidaritas sosial yang dibangun di atas social trust melalui upaya-upaya dalam lingkup pendidikan. Ketiga, pengembangan pendidikan merupakan upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat Somalia setelah porak-poranda akibat perang sesama warga. Upaya memajukan pendidikan dianggap sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik secara bersama dan timbal-balik.

Keempat, kalangan yang saling membantu dalam dunia pendidikan percaya bahwa karakter dan budi pekerti manusia beradab dikembangkan melalui pendidikan. Kelima, upaya mengembangkan pendidikan berkaitan erat dengan meningkatkan kembali harga diri mereka yang terlibat dalam pengembangan pendidikan maupun para peserta didik.

Keenam, upaya mengembangkan pendidikan sudah sepantasnya tidak melulu bergantung pada bantuan asing. Perlu dipupuk dan dikembangkan keberdikarian dan kemandirian dalam memajukan pendidikan.

Ketujuh, aneka dana yang berkaitan dengan upaya retribusi dan pengurangan kesenjangan dalam dunia pendidikan, antara lain dana-dana yang berasal dari imigran (remittance) digunakan sebaik- baiknya, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari kalangan tak mampu serta anak korban konflik sehingga terjadi penataan subsidi silang yang semakin bernilai dalam lingkup pendidikan.

Kedelapan, menurut Philippe Legrain pula, imigran Somalia -dari kesederhanaannya- telah melakukan upaya-upaya tanggung jawab sosial dalam lingkup pendidikan. Hal itu merupakan sesuatu yang indah dan menarik untuk disimak secara saksama. Apabila semua imigran di seantero dunia memiliki dedikasi dan perhatian yang tinggi terhadap kemajuan pendidikan, pembiayaan pendidikan di negara-negara berkembang akan terbantu secara baik dan pantas.

Pengamat Afrika, Adolph Court, mengatakan keunikan imigran Somalia merupakan “mutiara” yang perlu dicermati. Daya juang dan idealisme imigran Somalia membentuk solidaritas untuk membangun negerinya rasanya perlu kita hargai dan pelajari dengan saksama. Bahwa dalam situasi konflik mereka berhasil memberikan sesuatu yang bermanfaat dan dalam jangka panjang meningkatkan brain gain bagi generasi muda Somalia.

Bercermin dari imigran Somalia, yang perlu dilakukan saat kini adalah bagaimana memotivasi imigran kita agar memiliki tanggung jawab sosial dan perhatian yang besar terhadap kemajuan pendidikan di Tanah Air.

Penulis adalah Rektor Universitas Trisakti

Last modified: 24/5/07


 

REFLEKSI

Air Mata Ibu dan Budaya Kekerasan

Oleh Agus Wiyanto

Belum pupus air mata memendam duka, ketika maut harus memisahkan ikatan kasih seorang ibu dengan buah hatinya, karena tindak kekerasan. Muncul kemudian tindak kekerasan berikutnya, dengan lokus berbeda. Ironisnya tindak kekerasan seakan bertumbuh menjadi “budaya baru”, yang gampang dilakukan siapa saja, sebagai ekspresi penyalur kebrutalan emosi.

Dan, kekerasan masih terus terjadi dalam dunia pendidikan. Institusi yang seharusnya menjadi tempat dan garda terdepan bagi generasi muda menuntut ilmu guna mempersiapkan bekal masa depan, tidak mampu membentengi arus tindak kekerasan yang terjadi di dalamnya.

Penganiayaan oleh senior yang menyebabkan tewasnya Cliff Muntu praja madya IPDN Jatinangor Sumedang belum sirna dari ingatan. Lalu, kekerasan juga harus menimpa korban Edo Rinaldo yang masih duduk di kelas 2 SD Maria Imaculata, Pondok Bambu (28 April 2007). Edo diduga tewas karena dianiaya dan dikeroyok teman di sekolahnya. Pelakunya adalah siswa kelas IV SD dan tiga teman sekelasnya.

Nasib miris harus dialami Theresia Lili Sofia, melihat realitas yang kuat berusaha unjuk kekuatan melumat habis yang lemah. Dengan taring kekuatan menekan, menindas, dan mengancam orang yang tidak berdaya.

Apalagi Edo berperilaku lembut, tidak mau membalas tindakan kekerasan fisik sesama temannya. Naluri agresif temannya meletup keluar tak terkendali, terwujud dalam bentuk tindak kekerasan fisik dan psikis yang disalurkan dengan tindakan memukul, menendang, mengeroyok.

Dari segi psikologi dapat diterangkan adanya rasa frustrasi yang menumpuk pada seseorang, yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk penekanan kepada yang lain yang lebih lemah. Ada frustrasi anak dan frustrasi yang dialami orangtuanya (karena beban pekerjaan dan tuntutan ekonomi) yang saling berinteraksi erat di dalamnya.

Orangtua sekarang mulai kekurangan waktu untuk bercengkerama dengan anak, dalam suasana yang fun dan santai. Sering kali hanya ada tuntutan searah dari orangtua kepada anak, tanpa kesempatan bagi seorang anak mengungkapkan hak jawab dalam suasana dialogis interaktif.

Anak pun akhirnya bertumbuh menjadi sosok model yang ingin dibentuk menurut citra dari orangtuanya, bukan mengembangkan dari keinginan hatinya. Hidupnya pun dipenuhi berbagai aturan dan tuntutan.

Kegiatan yang sudah dirancang sangat padat sesudah jam pelajaran di sekolah, masih dilanjutkan dengan les ini dan itu, kursus-kursus lain, sehingga tidak ada ruang lagi untuk bergerak bagi dirinya.

Ditambah lagi, anak-anak sekarang cepat terpicu dengan maraknya tayangan televisi dan media elektronik yang sering kali memunculkan adegan dan tindak kekerasan. Proses internalisasi nilai-nilai dengan melihat dan menonton, kemudian terserap dalam imaji anak-anak.

Mereka menemukan cara baru menyalurkan ekspresi perasaan atau kekesalannya yang bertumpuk dan tersumbat tanpa jalan keluar itu, melalui bentuk-bentuk kekerasan, bukan belajar bagaimana secara positif mengungkapkan perasaan kekesalan hatinya kepada pihak lain yang mau mendengarnya. Lagi-lagi yang menjadi korban adalah mereka yang kecil, lemah, dan tidak berdaya.

Stop Kekerasan

Dari mana menghentikannya kalau kekerasan dan budaya kekerasan seakan lekat dengan perilaku anak muda yang nanti akan melakonkan peran di ruang publik ke depan, paling tidak sepuluh sampai 15 tahun lagi? Apa jadinya dengan anak-anak yang seharusnya dilindungi dan tidak terkontaminasi budaya kekerasan, kalau mereka bertumbuh dan belajar mencerna nilai-nilai baru yang dicontohkan lingkungan sekitar, atau melihat perilaku orangtua dan guru maupun tayangan televisi yang sarat kekerasan, untuk menyelesaikan masalah hidup?

Tumbuhkan filter penyaring dan bersikap kritis. Tentu saja dengan menumbuhkan suatu budaya alternatif baru, yaitu budaya yang mencintai kehidupan. Dengan demikian anak-anak maupun generasi muda melihat pilihan, bahwa budaya kekerasan bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, dan bukan pilihan terbaik yang menjadi solusi mujarab.

Gaya arogan yang menonjolkan kekuatan otot diganti dengan budaya mencintai kehidupan. Mengembangkan semangat mencintai kehidupan atau biophilia perlu diusahakan, ditumbuhkan, dan dikembangkan dalam ranah kehidupan bersama di bumi Nusantara. Necrophilia atau mencintai kematian sangat bertentangan dengan ajaran agama-agama mana pun di dunia, baik agama monoteistik maupun agama Timur yang menjunjung tinggi wisdom.

Seperti ditandaskan Yesus yang menggambarkan kedatangan-Nya di dunia sebagai pembawa kabar baik bagi umat-Nya di seluruh muka bumi. Dia mempersonifikasikan diri-Nya sebagai sosok gembala yang akan menuntun umat-Nya berjalan di jalan kebenaran, seperti ditekankan dalam Injil Yohanes 10: 10, “Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.”

Seperti kehadiran Yesus di tengah dunia, kehadiran kita adalah untuk membawakan syalom yang mendatangkan suka cita bagi semua orang, dan melenyapkan segala bentuk arogansi manusia yang memamerkan otot dan kuasa kepada orang lemah. Jalan keluarnya adalah membangun komunitas baru, didasarkan pada hubungan kasih dan keadilan bagi semua orang di muka bumi.

Membangun budaya ramah dengan sesama manusia dalam masyarakat pluralistik yang menghargai perbedaan agama, suku, dan bahasa, status sosial, identitas budaya, perlu dihidupkan kembali sejak dini. Dari mana mulainya? Tentu saja selain tugas setiap keluarga, dunia pendidikan dengan segala perangkatnya harus berani memelopori dengan langkah baru.

Institusi pendidikan bertugas mencetak dan mempersiapkan generasi muda mendatang sebagai generasi yang bermartabat dan mencintai kehidupan bersama di bumi.

Hal itu dikembangkan dalam kurikurum terpadu di sekolah- sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar, sejak usia dini, dari TK hingga sekolah lanjutan, sehingga hasilnya akan tumbuh menjadi perilaku konkret kaum muda yang menjujung tinggi kehidupan bagi semua orang.

Penulis adalah rohaniwan, kini Pendeta GKI Cinere

Last modified: 26/5/07


 

Wisata Bahari Pulau Terdepan Harus Digarap

Saleh Husin

Harus diakui, peristiwa jatuhnya Pulau Sipadan-Ligitan ke tangan negara tetangga menjadi pelajaran sangat berharga bagi pengelola negeri ini. Sebenarnya persoalan tersebut tidak perlu menjadi besar, apalagi melibatkan campur tangan banyak negara.

Ironisnya, justru jatuhnya pulau tersebut ke Ma-laysia adalah akibat kebodohan kita yang tidak pernah memperhatikan nasib pulau tersebut. Peristiwa itu seharusnya tidak pernah terjadi kalau saja pemerintah kita sejak semula awas dengan kondisi perairan dan perbatasan negara kita.

Memang, sejak Deklarasi Juanda yang menjadi cikal-bakal lahirnya konsep wawasan Nusantara, kita dihadapkan pada banyak persoalan yang harus diurus berkaitan dengan batas wilayah dengan negara lain, terutama yang berkaitan dengan matra laut. Apalagi begitu kita meratifikasi UNCLOS tahun 1982, yang semakin meneguhkan eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dan, luas laut kita pun bertambah, yang secara otomatis juga menambah “persoalan baru” dengan negara lain perihal perbatasan wilayah negara.

Persoalan perbatasan negara memang menjadi lain ketika In-donesia meratifikasi perjanjian UNCLOS 1982. Indonesia kini bisa menentukan batas wilayahnya dengan menggunakan pulau terluar sebagai titik untuk menentukan batas negara. Berbagai catatan sejarah pun dibuka untuk menentukan pulau-pulau mana saja yang menjadi milik Indonesia. Kegiatan survei dan riset dilakukan untuk mendapatkan data valid dan akurat mengenai keberadaan sebuah pulau yang posisinya terluar.

Menurut data, saat ini ada sekitar 17.504 pulau bertebaran di Nusantara. Dari jumlah tersebut baru 6.000 pulau dihuni dan mempunyai nama, sisanya bagai kuburan tanpa nisan. Dua belas pulau di antaranya rawan konflik karena berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Australia, dan Singapura. Mengurus pulau sebanyak itu jelas bukan pekerjaan mudah. Banyak kendala dijumpai seperti letak geografis pulau yang jauh dari pusat kota atau pemerintahan, kondisi alam yang tidak bersahabat, serta biaya perjalanan yang jauh dan mahal.

Upaya pemerintah untuk melindungi pulau-pulau terluar tersebut bukan tidak ada. Hanya saja seperti tidak bergema. Mengganti sebutan pulau terluar dengan pulau terdepan, secara filosofi memang bisa menimbulkan sugesti yang cukup ampuh untuk menggugah semangat nasionalisme. Hanya saja itu belumlah cukup.

Menempatkan pasukan elite marinir di setiap pulau terdepan untuk saat ini memang menjadi keharusan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan atas pulau tersebut sekaligus menunjukkan eksistensi Indonesia di mata dunia. Hanya saja pola tersebut dirasa belum maksimal.

Sistem Transportasi

Seharusnya pemerintah pusat dan daerah bersama-sama membangun situasi kondusif untuk menstimulir agar pulau-pulau terdepan bisa dijadikan pulau yang mempunyai potensi ekonomis menarik. Karena cukup banyak pulau terdepan memiliki potensi ekonomi tinggi, misalnya Pulau Ndana di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Australia.

Pulau Ndana, di sebelah barat daya Pulau Rote, memiliki potensi wisata menarik. Pulau tersebut bisa dijadikan salah satu spot surfing terbaik di wilayah timur Indonesia selain Lombok. Keindahan bawah lautnya juga menarik untuk diselami karena memiliki karakter tidak jauh berbeda dengan Great Barrier Reef di Australia yang terkenal itu.

Sementara bagi yang enggan menyelam atau snorkeling bisa memilih aktivitas memancing. Bagi yang menyukai tantangan lain bisa memilih kegiatan berburu rusa di pulau tersebut.

Sebetulnya, banyak sekali pulau kecil yang bisa dijadikan lahan mengeruk dolar. Persoalannya, bagaimana sikap dan tindakan nyata pemerintah? Sejauh ini belum dirasakan, lantaran sektor kelautan masih dipandang sebelah mata. Padahal mulai 2007 ini beberapa pulau kita akan menjadi daerah tujuan wisata bagi kapal pesiar lintas negara. Meski penumpang kapal pesiar tidak terlalu banyak, namun dilihat dari daya beli mereka lumayan tinggi, berkisar US$ 50 sampai US$ 100 per hari per orang.

Sementara Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memperkirakan sekitar 5-7 juta orang yang akan berkunjung ke Indonesia pada 2007. Diperkirakan sekitar 30-35 persennya akan menjadikan wisata bahari sebagai kegiatan utama wisata mereka. Melihat kondisi tersebut, alangkah baiknya jika mulai sekarang pemerintah memperhatikan spot wisata bahari untuk segera diperbaiki kondisinya.

Memanfaatkan pulau terdepan dengan memberikan kesempatan masuknya investor asing bisa menjadi pilihan. Tentunya dengan memberikan insentif yang menarik tanpa harus kehilangan eksistensinya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Toh, di UUD 1945 sekalipun tidak ada larangan menyewakan pulau sepanjang dilakukan dengan aturan tidak merugikan kedua belah pihak serta tidak mengganggu keutuhan negara kesatuan. Jadi, mengapa tidak memulainya dengan membuka masuknya investor asing agar bisa mengelola pulau-pulau berpotensi ekonomis?

Selain hal di atas, yang juga perlu dilakukan pemerintah adalah membenahi sistem transportasi dari dan ke pulau bersangkutan. Sebab banyak pulau yang sulit dijangkau lantaran jaraknya yang jauh dari pusat pemerintahan.

Meski bukan perkara mudah, tapi penulis yakin jika dikerjakan dengan profesional dan memanfaatkan kekuatan finansial investor (lokal atau asing), hal tersebut bisa diatasi. Contoh yang mudah adalah seperti yang dilakukan di Kepulauan Raja Ampat. Pihak asing diberi hak mengelola pulau dengan melibatkan penduduk lokal. Hasilnya lumayan memberikan kontribusi bagi pemerintah setempat.

Menjadikan pulau-pulau terdepan sebagai tempat wisata bisa menjadi pilihan menarik. Persoalannya, apakah kita sudah cukup cerdas menyiasati kendala yang bertumpuk di depan mata? Kalau berpikiran positif dan punya niat baik, yakinlah persoalan tersebut bisa diatasi.

Penulis adalah pemerhati industri maritim dan perikanan; Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas KRA XXXIX

Last modified: 28/5/07


 

HAM dan Otonomi Daerah

Oleh Benny K Harman

Setelah reformasi politik bergulir sejak paruh 1998, bukan saja hak atas kebebasan mulai dirasakan oleh banyak kalangan dengan terbukanya situasi politik, tetapi juga memberikan keuntungan politik bagi daerah-daerah sejalan dengan berakhirnya pemerintahan yang sentralistis. Keuntungan politik daerah-daerah tersebut adalah meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dan parlemen daerah dalam mengoperasikan sumber dayanya. Peran yang lebih besar ini lebih dikenal dengan istilah “otonomi daerah”. Masalahnya, bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak manusia (human rights) dalam otonomi daerah?

Harus diakui, reformasi politik telah berdampak pada peningkatan peran dan kewenangan pemerintah dan parlemen daerah. Dibandingkan pada masa lalu, kedaulatan pemerintah dan parlemen daerah memang lebih besar. Apalagi karena otonomi yang lebih besar ini diberikan pada tingkat kabupaten/kota.

Reformasi politik telah berdampak positif dengan munculnya sistem multipartai, pemilu yang lebih bebas, serta berakhirnya sistem pengangkatan anggota parlemen. Bahkan sejak 2004, pemilu juga bertambah dengan pemilihan presiden secara langsung yang mengakhiri pemilihan oleh MPR.

Bercermin dari pemilu presiden, dampak positifnya adalah digelarnya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Tak hanya untuk memilih bupati dan wali kota, melainkan juga gubernur. Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pertama kali digelar pilkada -gubernur, bupati dan wali kota- secara serentak. Kini para calon gubernur DKI Jakarta mulai dielus-elus.

Bagian ujung Timur Indonesia, Papua, juga telah menggelar beberapa pemilihan gubernur dan kini diikuti dengan pemilihan bupati/wali kota seperti di Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Seperti banyak kasus sebelumnya, beberapa penyelenggaraan pilkada menimbulkan kericuhan massa pendukung menyusul kekalahan calon-calon kepala daerah mereka.

Sangat disesalkan pilkada Kota Sorong diwarnai pengeroyokan massa yang menewaskan Ludwig Tupan dan pengepungan kantor wali kota sekitar 150 orang yang tak puas atas hasil penghitungan suara. Sementara di Kabupaten Sorong, aksi unjuk rasa ratusan orang di KPUD setempat menuntut ditundanya pilkada karena banyak warga tak tercantum di daftar pemilih tetap (DPT).

Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya diwarnai bentrokan di TPS Kampung Turmo, Distrik Fawi, menyusul protes seorang saksi pemungutan suara atas adanya anak di bawah umur yang mencoblos. Saksi dipukul massa dan bentrokan itu mengakibatkan sedikitnya tiga orang terluka.

Hak-hak Manusia

Selain pilkada, dampak otonomi juga ditandai dengan tuntutan pemekaran daerah baik kabupaten maupun provinsi. Riau, Sumsel, Jabar, Sulsel, Sulut, Maluku, dan Papua, telah menandai pemekaran provinsi. Tuntutan serupa juga telah bergaung dari Aceh. Papua mendapatkan status oto- nomi khusus.

Lebih banyak lagi adalah pemekaran kabupaten. Komisi II DPR sedang menggodok sejumlah calon kabupaten baru. Tuntutan pemekaran kabupaten banyak disuarakan melalui unjuk rasa warga seperti yang terjadi pada 20 Maret lalu di Morowali, Sulteng, yang menuntut pemekaran menjadi dua kabupaten.

Otonomi itu juga terpaut dengan jatah dan pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah di daerah-daerah berkepentingan dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pembagian anggaran dengan daerah yang dimekarkan juga menimbulkan masalah seperti yang terjadi antara Pemprov Papua dan Irian Jaya Barat.

Tetapi, dalam pengelolaan anggaran itu berdampak juga pada dugaan korupsi seperti yang dialami mantan Gubernur NAD Abdullah Puteh, kemudian kini disusul dengan dugaan atas Gubernur Banten dan Bupati Kutai Kartanegara. Sejumlah anggota DPRD juga telah banyak yang diadili dalam dugaan korupsi.

Digelarnya berbagai pilkada harus ditengok sebagai perluasan dari hak politik warga negara di daerah-daerah, khususnya hak untuk memilih dan dipilih terlepas dari sejumlah bentrokan dan kekerasan sebagai dampak negatifnya. Hak ini dapat diperluas jika terbuka calon-calon kepala daerah dari kalangan independen.

Setelah pilkada berakhir dan pemerintahnya terbentuk, maka kewajiban pemerintah dan parlemen daerah untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) atas hak-hak manusia. Pelaksanaan kewajiban itu diturunkan melalui peraturan daerah (perda), program, kebijakan dan tindakan pemerintah beserta aparaturnya.

Sejauh ini telah terungkap banyak perda yang bermasalah maupun penyelewengan anggaran dan korupsi. Perda seperti ini dapat berdampak pada pelanggaran hak-hak manusia, misalnya, diskriminasi. Pelaksanaan kebijakan juga telah meningkatkan peran aparat satpol PP yang berdampak pada tindakan penertiban atas sejumlah pedagang kecil dan penggusuran penduduk.

Masalah akan lebih rumit lagi ketika timbul dugaan penyelewengan APBD dan korupsi. Dampak yang ditimbulkan mengarah pada kebijakan ekonomi dan sosial daerah seperti memajukan hak atas pekerjaan, upah yang layak, pangan dan perumahan, kesehatan dan pendidikan. Bahkan kerusakan lingkungan dan hutan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Tanpa didukung suatu perencanaan ekonomi dan sosial serta perilaku aparatur pemerintah yang berorientasi pada kepentingan orang banyak, niscaya menimbulkan lebih banyak masalah ketimbang memecahkannya. Banyak kasus gizi buruk dan busung lapar yang diderita warga di daerah-daerah hanyalah satu contoh mengenai indikasi kelemahan pemerintah daerah.

Begitu juga pengangguran yang meningkat, banyak keluarga kesulitan menyekolahkan anak mereka, layanan kesehatan yang mahal, semakin sulitnya akses atas pangan bukan saja sebagai masalah ekonomi dan sosial yang lemah ditangani pemerintah daerah, tetapi juga akan berdampak pada peningkatan kriminalitas dan kekerasan.

Penulis adalah anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT I

Last modified: 29/5/07


 

KPK, Anda di Mana?

Oleh RH Siregar

Prahara politik” anta ra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Amien Rais (AR) berakhir sudah. “Prahara politik” yang telah terjadi sudah menjelma menjadi “komunikasi politik”. Tapi apakah dengan demikian persoalan selesai? Apakah tuduh menuduh, tuding menuding, fitnah memfitnah, bantah nembantah dan sikap memperolok-olokkan yang terjadi sela- ma ini sirna dengan sendirinya? Tunggu dulu! “Prahara poli- tik” antara kedua tokoh ini bisa selesai.

Namun dampaknya bagi masyarakat luas tetap ada. Paling tidak masyarakat masih kebingungan. Belum habis pikir apa sebenarnya yang terjadi dengan “prahara politik” Masyarakat hanya tahu bahwa dalam perkara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rohkmin Damhuri bersama beberapa saksi di bawah sumpah mengungkapkan di persidangan bahwa dana nonbujeter Dep Kelautan dan Perikanan (DKP) mengalir ke mana-mana termasuk ke tim sukses pasangan Capres/ Cawapres Pilpres 2004. Bahkan terungkap ada juga jutaan dolar AS bantuan atau sumbangan negara asing.

Artinya, sekalipun “prahara politik” antara kedua toloh ini sudah menjelma menjadi komunikasi politik, tidak berarti dampaknya secara politik dan psikologi massa sudah berakhir. Paling tidak “prahara politik” ini akan tetap membayang-bayangi masyarakat menjelang Pilpres 2009 nanti. Apakah uang haram berupa dana nonbujeter seperti yang terjadi pada Pilpres 2004 akan muncul lagi pada Pilpres 2009 nanti.

Bahkan bukan tidak mungkin masyarakat tetap bertanya-tanya sampai di mana kejujuran pasangan Capres/Cawapres Pilpres 2004 tersebut apakah aliran dana haram dimaksud benar-benar ada atau hanya rumors dan atau isu politik belaka.

Karena bagi kita sebenarnya “prahara politik” meskipun sudah menjelma menjadi “komunikasi politik” antara kedua tokoh ini tidak lantas dibiarkan atau berlalu begitu saja bagaikan ujar-ujar tua yang mengatakan “hilang tak dicari, mati tak dikubur” alias “berlalu tanpa kesan”. Mengingat yang memulai “prahara politik” ini adalah SBY dan AR, maka ibarat lirik lagu pop yang mengatakan, “Kau yang memulai, Kau yang mengakhiri” maka kedua tokoh ini perlu sesegara mungkin mengambil langkah-langkah strategis agar kemelut sejenis “parahara politik” tidak terjadi lagi di masa datang. Langkah strategis ini antara lain mendorong “prahara politik” yang telah mewarnai kehidupan bangsa dan negara akhir-akhir ini dalam suasana tuding menuding, tuduh menuduh, fitnah memfitnah, bantah membantah bahkan memperolok-olokkan diwujudkan menjadi fakta hukum.

Jadi mengubah fakta opini, rumor dan isu tadi menjadi fakta hukum, lebih-lebih “prahara politik” ini bersumber dari pengakuan tersangka dan beberapa saksi di bawah sumpah di sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terbuka untuk umum. Seperti diketahui pengakuan dan keterangan di bawah sumpah yang diberikan di sidang pengadilan merupakan alat bukti permulaan yang kuat.

KPK Dimana?

Sebenarnya, mengingat perkara dana nonbujeter yang mengalir ke mana-mana ini berasal dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) , maka ibarat lirik lagu pop tadi bisa juga dikatakan, “KPK yang memulai, KPK yang mengakhiri”.

Tapi agak sulit juga bagi KPK karena proses hukum tengah berlangsung di pengadilan apabila diintervensi khawatir dituduh melakukan contempt of court karena melanggar prinsip peradilan bebas dan tidak memihak. Bagaimana dengan inisiatif Kejaksaan dan Kepolisian? Lebih-lebih lagi karena perkara yang tengah disidangkan bukan hasil garapan kedua aparat penegak hukum dimaksud.

Sangat wajar apabila kita berpaling ke KPK untuk mengubah “prahara politik” ini menjadi fakta hukum. KPK ada dimana? Dengan kewenangan yang ada di tangannya KPK bisa melakukan proses hukum berupa penyelidikan, penyidikan yang tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum lain.

Alasan bahwa KPK tidak dapat melakukan intervensi atas perkara yang tengah diperiksa Tipikor, karena berasal dari UU No 23 Tahun 2003 tentang Pilpres, bukan melalui UU Tindak Pidana Korupsi, bisa dipahami.

Namun masih ada UU lain yang bisa menjadi entry point KPK dalam perkara ini. Misalnya dengan UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang ialah, KPK terkesan menahan diri untuk mengubah “prahara politik” ini menjadi rana hukum. Apalagi yang akan ditelusuri dalam aliran dana haram nonbujeter DKP ini tidak hanya tim sukses pasangan Capres/Cawapres Pilpres 2004.

Diungkapkan dalam persidangan Tipikor aliran dana haram itu juga diterima oleh oknum- oknum anggota DPR yang terhormat. Juga beberapa pimpinan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Untuk mengusut ini tangan KPK cukup ampuh.

Perlu di”tgr”kan!

Bahkan sebenarnya, KPK bisa juga mengusut kembali tim audit akuntan publik yang memeriksa dana-dana kampanye Capres/ Cawapres 2004 lalu. KPK dapat meminta tim audit publik tersebut membeberkan proses pemeriksaannya.

Sebab di masyarakat beredar kabar bahwa ada juga perorangan dan badan-badan fiktif yang dijadikan sebagai penyumbang dana kampanye sesuai ketentuan yang ada padahal semuanya itu akal-akalan belaka untuk melegalkan dana kampanye haram tadi menjadi dana kampanye halal.

Bahkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Panwaslu yang memiliki data autentik tentang pelaporan dana kampanye capres/ cawapres dapat dijadikan barang sangat berharga sebagai fakta hukum.

Lagi pula kabarnya di kalangan birokrasi ada apa yang disebut “tgr” (tagihan ganti rugi). Yaitu dana-dana yang telah disalurkan kepada pegawai negeri tapi kemudian penyaluran dana itu tidak sesuai dengan ketentuan yang menjadi landasannya, yang bersangkutan harus mengembalikannya. Tentunya hukuman “tgr” ini pun bisa diterapkan ke pihak-pihak lain tidak hanya ke kalangan pegawai negeri.

Jadi tegasnya, karena KPK yang memulai membawa perkara ini masuk ke pengadilan Tipikor maka instansi inilah yang seharusnya mengakhiri dengan men-jadikannya fakta hukum.

Bukankah konstitusi mengatakan negara kita berdasar atas hukum maka dengan sendirinya segala persoalan harus diselesaikan secara hukum demi keadilan dan kebenaran! Jadi tidak perlu pakai otot apalagi ngotot! Yang hanya menimbulkan eskalasi konflik di negeri ini !

Penulis adalah wartawan dan pengamat hukum

Last modified: 29/5/07

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s