Pemikiran Indonesia Maret 2007 1

Jum’at, 02 Maret 2007

Opini

Reformasi Birokrasi Transportasi

Mohammad Yasin Kara

·  anggota DPR RI, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional

Kecelakaan transportasi yang bertubi-tubi, baik transportasi darat, laut, maupun udara, telah membuat “kebakaran jenggot” kalangan pejabat negara di Departemen Perhubungan. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberitakan oleh media massa telah menemukan sejumlah kejanggalan/pelanggaran prosedur transportasi terkait dengan kecelakaan itu. Kemudian opini publik berkembang bahwa di lingkungan Departemen Perhubungan dalam waktu dekat ini akan ada pergantian pejabat negara.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Udara serta Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) disinyalir akan diganti. Dan masih banyak rumor politik lainnya. Pertanyaannya, apakah pergantian sejumlah pejabat itu merupakan masalah substansial dalam agenda reformasi birokrasi dunia transportasi? Apakah pergantian sejumlah pejabat itu akan menyelesaikan pokok persoalan karut-marutnya dunia transportasi kita? Ini pertanyaan mendasar sebagai referensi untuk melakukan reformasi birokrasi transportasi.

Memang, fenomena terbakarnya kapal motor Levina I (Kamis, 22 Februari) atau tenggelamnya KM Senopati, hilangnya pesawat Adam Air, patahnya bodi pesawat Boeing 737-300 Adam Air saat mendarat di Bandara Internasional Juanda Surabaya, atau kecelakaan kereta api Sembrani dengan Kertajaya di Grobogan, Jawa Tengah, tabrakan kereta api listrik Pakuan dengan Metromini di lintasan Kalibata, Jakarta Selatan, dan seterusnya, sungguh sangat tragis. Akan tetapi, apakah melakukan pergantian pejabat di lingkungan departemen terkait akan menyelesaikan semua permasalahan? Saya kira, upaya menyelesaikan masalah-masalah yang sudah cukup kronis seperti dunia transportasi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk itu, semua pihak sebaiknya tidak terlalu gegabah melakukan manuver politik yang sarat dengan kepentingan sempit berjangka pendek.

Perlu ada metodologi yang sistematis, studi yang mendalam, untuk melakukan reformasi dunia transportasi kita yang sudah karut-marut seperti saat ini. Secara psikologi politik, pergantian pejabat yang terkait dengan kecelakaan itu mungkin saja bisa berfungsi sebagai terapi kejut. Akan tetapi, kalau kita semata mengedepankan manuver/kepentingan politik, berarti kita menggali kuburan untuk kematian diri kita sendiri. Artinya, boleh saja sementara kalangan memandang penting dilakukan pergantian pejabat negara. Tetapi, menurut saya, yang justru sangat mendesak untuk dilakukan adalah bagaimana menciptakan pemikiran-pemikiran konseptual yang visioner guna mencegah terulangnya kecelakaan dunia transportasi yang amat tragis itu di masa depan.

Terjadinya kesalahan prosedur atau kelalaian dan/atau keteledoran pejabat terkait dalam mengoperasikan dunia transportasi selama ini perlu ditelaah secara detail. Perlu ada konseptualisasi pemikiran yang mendorong terciptanya kebijakan publik dan politik yang menempatkan pelayanan publik yang baik, keselamatan masyarakat luas sebagai tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu pula ada konseptualisasi pemikiran kepemimpinan nasional yang menekankan terciptanya mentalitas dan karakter pemimpin bangsa yang arif dan bijaksana, sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak semata mengejar kepentingan dunia yang bersifat materialistis. Bangsa ini membutuhkan seorang pemimpin bangsa yang memiliki kepekaan dan solidaritas sosial tinggi, komitmen pada nilai-nilai kebangsaan, sehingga dalam menjalankan tugas lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan diri pribadi, keluarga, dan komunitasnya.

Terkait dengan masalah kecelakaan dunia transportasi yang bertubi-tubi belakangan ini, seluruh pemimpin bangsa ada baiknya duduk bersama, mendiskusikan bagaimana menciptakan sistem dan mekanisme transportasi yang baik di masa depan. Dan hal ini tentu juga harus dilakukan dalam berbagai jajaran birokrasi negara lainnya, yang hingga kini belum memiliki standardisasi pelayanan publik yang baik. Memang secara jujur haruslah diakui, citra pelayanan publik di negeri ini masih jauh dari baik dan memadai. Birokrasi kita belum mampu berfungsi efektif, sehingga pembangunan bangsa berjalan sangat lamban. Para pejabat negara memiliki mentalitas dan/atau karakter personal yang sangat korup. Inilah epistemologi awal yang menyebabkan bangsa ini terpuruk dalam berbagai aspek dan dimensinya.

Akibat mentalitas pemimpin bangsa yang korup, maka seluruh proses pembangunan bangsa bergerak sangat lamban, rapuh, dan stagnan, yang bisa dibilang merupakan fenomena awal menuju kebangkrutan bangsa secara total di masa depan. Dapatlah kita bayangkan, jika para pejabat negara di seluruh departemen negeri ini melakukan korupsi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, seperti informasi penemuan markup anggaran hingga 300 persen dan masih banyak penemuan kasus korupsi lainnya oleh para pejabat negara, dapatlah dipastikan harapan untuk hidup lebih baik di masa depan kian jauh.

Berpijak pada penjelasan di atas, dapat ditarik satu konklusi pentingnya segera dilakukan reformasi/rekonstruksi konseptual terkait dengan masalah karut-marutnya dunia transportasi kita yang dewasa ini sangat rentan dengan terjadinya aneka kecelakaan. Para pejabat negara dalam Kabinet Indonesia (harus betul-betul) Bersatu (bukan berseteru) mengupayakan terciptanya sistem dan mekanisme pelayanan publik yang baik di masa depan.

Kini bukan saat yang tepat untuk saling melempar tanggung jawab, saling menuduh dan mencurigai di antara sesama pejabat negara. Masyarakat pun harus sabar menunggu sembari mencermati secara kritis kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah. Semua pihak mesti menerima kenyataan ini sebagai musibah akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kesalahan ini tidak mesti dipandang sebagai kesalahan personal semata, tetapi merupakan kesalahan sistem secara menyeluruh terkait dengan mekanisme pelayanan publik yang sangat buruk di negeri ini. Karena itu, reformasi birokrasi dunia transportasi kita harus diupayakan dalam bingkai rekonstruksi konseptualisasi pemikiran yang lebih bersifat filosofis, menyentuh pada pokok persoalan. Bukan manuver-manuver politik instan seperti pemecatan pejabat negara dan lain sebagainya yang sarat dengan kepentingan politik sempit berjangka pendek.


Kamis, 01 Maret 2007

Opini

Lumpur Lapindo Menjelang 8 Maret

 

Bambang Widjojanto

·  PRAKTISI HUKUM DAN LEGAL COUNSEL PARTNERSHIP

Sembilan bulan berlalu, dan hingga kini masih belum jelas ujung derita yang timbul akibat dahsyatnya semburan lumpur di ladang pengeboran Lapindo Brantas Inc. Aneka upaya yang diambil pun sejauh ini tampaknya belum memenuhi harapan. Di tengah itu semua, masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 akan selesai pada 8 Maret mendatang. Pertanyaannya kemudian, siapa atau lembaga apa yang kelak harus diberi tugas menghentikan semburan Lumpur.

Ada beberapa isu utama menyangkut lembaga baru ini. Pertama, sejauh mana lingkup tugasnya dalam mengelola dampak yang muncul serta apa kewenangannya guna mengambil langkah-langkah strategis meminimalisasi kerusakan yang lebih masif, baik di berbagai sektor kehidupan masyarakat maupun lingkungan hidup. Dan kedua, seberapa besar lembaga ini memiliki sumber-sumber pembiayaan untuk mengoptimalkan tugas dan kewenangannya.

Jawaban tegas untuk soal ini tentu tak mungkin kita berikan di sini. Yang ingin kita bahas justru masalah krusial dan sensitif, yang mestinya bisa dijawab lebih dulu sebelum pertanyaan di atas tadi, yakni tentang siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab, serta seberapa besar dia harus bertanggung jawab dalam mengelola keseluruhan dampak yang muncul dari lumpur Lapindo.

Jika kita mendekati masalah ini melalui pendekatan pidana, ada prinsip dasar yang harus ditegakkan di sini: “tiada pertanggungan jawab tanpa kesalahan serta tiada pidana tanpa kesalahan”. Berpijak pada kaidah ini, tidaklah mungkin Lapindo Brantas Inc. dapat dimintai pertanggungjawaban menyeluruh untuk memikul segenap akibat yang muncul dari semburan lumpur jika tidak pernah dibuktikan bahwa ada kesalahan atau tindakan melawan hukum yang secara nyata telah dilakukannya sehingga menyebabkan terjadinya semburan lumpur. De facto hingga kini, Lapindo Brantas Inc. belum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Untuk itu, tidak pula berlebihan jika harus dikaji, bahkan dilakukan penyelidikan dan penyidikan, untuk menentukan apakah ada elemen-elemen yang dapat bersifat deceit (kecurangan), concealment of facts (penyembunyian kenyataan), illegal circumvention (pengelakan peraturan), atau subterfuge (akal-akalan) dalam proses operasi pengeboran. Semua itu untuk menentukan sifat melawan hukum guna mengkualifikasi ada-tidaknya kesalahan yang telah dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc.

Jikapun hari ini, setidaknya per akhir Januari lalu, telah dikeluarkan dana US$ 85,9 juta atau setara dengan Rp 773 miliar sebagai bagian dari iktikad baik Lapindo Brantas Inc. mengatasi dampak yang muncul, itu tidak dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dari korporasi. Karena itu, tidak mengherankan bila kemudian Lapindo Brantas Inc. pernah membuat pernyataan yang menegaskan bahwa total dana yang dianggarkan perusahaan untuk penanggulangan lumpur sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah hanya US$ 170-180 juta.

Salah satu media mengutip pendapat sebuah lembaga keuangan, UBS AG, yang menaksir biaya yang harus dikeluarkan untuk penanggulangan bencana lumpur US$ 750 juta atau sekitar Rp 6,8 triliun. Bandingkan juga dengan jumlah kerugian yang dituntut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam gugatannya yang mencapai angka Rp 33 triliun. Belum lagi beberapa taksiran lembaga lain yang mencoba merumuskan nilai kerugian yang muncul akibat semburan lumpur.

Uraian mengenai besarnya kerugian ini hendak menegaskan: pertama, belum ada yang dapat memastikan jumlah kerugian; dan kedua, apa mungkin Lapindo Brantas Inc. dapat dimintai pertanggungjawaban. Juga apakah mereka mau bertanggung jawab atas semua biaya dan kerugian yang muncul untuk menanggulangi semburan lumpur jika tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan mereka dalam kasus ini.

Itu sebabnya, tidaklah mengherankan bila ada sinyalemen yang menyatakan adanya suatu usaha yang kian sistematis untuk mengkualifikasi semburan lumpur Lapindo sebagai bencana alam semata, dan bukan karena kesalahan prosedur pengeboran. Sinyalemen ini berimpitan dengan kecenderungan yang memperlihatkan adanya satu upaya menutupi kesalahan pihak yang bertanggung jawab, atau setidak-tidaknya meminimalisasi derajat kesalahannya. Indikasinya bisa didapatkan dari ketidakjelasan dan akuntabilitas proses penyidikan atas dugaan kelalaian dalam proses pengeboran yang menjadi penyebab utama munculnya bencana semburan lumpur.

Tanpa bermaksud menyamakan kasus lumpur Lapindo dengan modus kejahatan yang dilakukan Enron Corp., ternyata kejahatan itu ditopang oleh perusahaan auditor Arthur Andersen yang mengaudit laporan keuangan Enron Corp. Hal serupa juga terjadi pada kasus WorldCom Inc., yang melakukan accounting scandal. Pada kasus ini, seorang controller WorldCom mengakui kesalahannya karena memalsukan laporan keuangan; dan yang mengejutkan, dia juga membuat pernyataan bahwa tindakan yang dilakukannya itu atas perintah atasannya untuk membuat markup pendapatan perusahaan hingga mencapai US$ 5 miliar selama 18 bulan. Fakta ini hendak menegaskan, pada kejahatan bisnis, otoritas asosiasi dan para atasan mempunyai potensi dan peran penting untuk melegalisasikan suatu kejahatan dan sekaligus menjadi pelaku intelektual kejahatan.

Hal lain yang juga terjadi, ada upaya sistematis lainnya untuk mengalihkan kepemilikan Lapindo Brantas Inc. yang semula berinduk pada PT Energi Mega Persada Tbk. ke pihak lain. Di satu sisi, penjualan Lapindo Brantas Inc. dapat saja dilakukan agar tidak mengganggu keseluruhan perusahaan bisnis dari holding company yang membawahkan Lapindo Brantas Inc. Tapi penjualan itu juga dapat dimaksudkan untuk mengingkari tanggung jawab.

Belum jelas betul apakah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) tetap menolak penjualan Lapindo kepada Freehold Group Ltd. karena tetap belum mendapat persetujuan. Ada silang sengketa mengenai persetujuan itu, tapi Bapepam memang harus memeriksa agar pengalihan ini tidak sekadar modus untuk mengingkari tanggung jawab yang seharusnya dipikul bila kelak terbukti ada kesalahan yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc.

Perdebatan di atas juga dapat diimbuhi dengan diskursus mengenai batas tanggung jawab perseroan sesuai dengan ketentuan korporasi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 3 ayat 1 UU Perseroan Terbatas menegaskan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimilikinya.

Pendeknya, persero tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas kerugian yang melebihi nilai saham atau kekayaan korporasi. Meski perlu dicatat, undang-udang itu pun mengenal doktrin piercing the corporate veil, yang memberi peluang menuntut pertanggungjawaban dari pemegang saham. Bahkan harta kekayaan direktur dan komisaris dapat ditanggungkan bila terbukti terjadi tindakan yang dilakukan direktur dan komisaris melebihi batas kewenangan yang dimiliki.

Selain itu, bukan tidak mungkin Lapindo Brantas Inc. akan mengambil tindakan untuk mempailitkan dirinya sendiri (voluntary bankruptcy) atau pihak lain yang mempailitkannya, sehingga dia tidak bisa dituntut lagi untuk menanggung kerugian yang muncul. Keseluruhan tindakan itu dapat berpucuk pada suatu maksud yang ditujukan untuk meminimalisasi, mengalihkan, dan/atau mengingkari tanggung jawab yang harus dipikul atas semburan lumpur Lapido. Itu sebabnya, tak mengherankan bila Lapindo menolak memberikan ganti rugi kepada warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera. Dan kondisi ini dapat menyebabkan potensi konflik yang serius dan sangat mengkhawatirkan.

Dari uraian itu, kita menemukan suatu keadaan ketika potensi kerugian akibat semburan lumpur akan kian meluas, tapi Lapindo Brantas Inc. akan menolak bertanggung jawab memberikan ganti kerugian. Sementara itu, alasan dan dasar hukum yang dapat memaksa Lapindo Brantas Inc. belum ada, karena proses hukumnya tidak jelas–kecuali gugatan yang diajukan Walhi. Dan jika tak ada kesalahan yang bisa dibuktikan, tidaklah mungkin dituntut suatu pertanggungjawaban secara penuh dari Lapindo.

Dalam situasi begini, upaya pembuktian mengenai siapa sesungguhnya penyebab timbulnya semburan lumpur itu menjadi tak bisa ditawar. Benarkah akibat kelalaian teknis dalam pengeboran yang dilakukan Lapindo atau memang bencana alam seperti akhir-akhir ini dicoba “dikampanyekan”.

Tanpa ketegasan dalam hal ini, perdebatan selanjutnya tentang siapa yang mesti bertugas menggantikan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, termasuk lingkup kewenangan dan sumber dananya, pasti tak akan pernah bisa tuntas dan terasa adil bagi semua pihak. Inilah pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum 8 Maret nanti.


Kamis, 01 Maret 2007

Opini

Ketertutupan: Jalan Terang Korupsi

Adnan Topan Husodo

·  ANGGOTA BADAN PEKERJA INDONESIA CORRUPTION WATCH

Korupsi tumbuh subur dalam suasana yang gelap dan tertutup. Sebagai sebuah kejahatan terorganisasi, korupsi mendapatkan tempatnya untuk berkembang dan besar pada sistem pemerintah yang tidak transparan. Ketertutupan bagi penyakit korupsi adalah jalan terang untuk tetap bertahan dan terus hidup. Sebaliknya, keterbukaan bagi virus korupsi adalah gerbang kematian yang paling dekat. Pendek kata, keterbukaan adalah alat efektif guna membatasi ruang gerak praktek korupsi.

Dalam kondisi ketika semua serba rahasia, para pejabat negara yang menguasai akses terhadap sumber daya publik mudah tergoda menyelewengkan kekuasaan dan kewenangan yang mereka miliki. Kerahasiaan pejabat negara terhadap publik menciptakan kesempatan yang besar untuk melakukan korupsi. Demikian halnya keengganan pejabat publik membuka diri sekaligus cermin dari watak kekuasaan yang koruptif.

Karena tidak transparan, korupsi yang merajalela kecil kemungkinan dapat terbongkar. Pejabat negara tenang dan nyaman melakukan korupsi karena tidak akan pernah diketahui. Peluang mendeteksi korupsi yang sangat terbatas membuat penyelewengan dan penyimpangan menjadi keseharian gerak birokrasi. Karena itu, sulit mengelak bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan dalam rangka menggerakkan pembangunan menjadi rentan terhadap praktek korupsi.

Cara-cara tidak bertanggung jawab, seperti memanipulasi dokumen, menggelembungkan nilai proyek, membuat pelaporan fiktif, menyunat anggaran, dan menggelapkan uang, adalah akibat langsung tiadanya sistem transparansi. Penyebab korupsi yang menggurita adalah pejabat negara tidak memiliki kewajiban membuka informasi kepada masyarakat. Di sisi lain, para pejabat negara selalu berdalih bahwa data yang mereka pegang merupakan rahasia negara sehingga tidak dapat diberikan kepada pihak lain.

Padahal instrumen kontrol yang efektif hanya dapat diciptakan dengan mendesain sebuah sistem pemerintah yang transparan dan akuntabel. Barangkali tidak ada cara yang lebih efektif untuk memberantas korupsi, kecuali memaksa pejabat negara agar bersikap terbuka. Daya paksa untuk memiliki kesadaran bersikap transparan dapat dilakukan dengan mendorong lahirnya Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP).

Dalam konteks penyempurnaan sistem antikorupsi di Indonesia, posisi UU KMIP menjadi sangat penting sebagai salah satu upaya melengkapi aturan pemberantasan korupsi yang sudah ada, seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini juga sejalan dengan mandat United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Dengan meratifikasi UNCAC, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan berbagai peraturan mengenai pemberantasan korupsi dengan standar internasional sebagaimana tertuang dalam dokumen UNCAC. Apalagi ratifikasi itu telah ditindaklanjuti dengan lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi 2003.

Selain itu, lahirnya UU KMIP dapat dijadikan sebagai parameter untuk menilai tingkat keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Sebagaimana diketahui, kesulitan terbesar masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap pejabat negara adalah karena tidak adanya sistem transparansi (baca: akses terhadap informasi). Keadaan demikian menyebabkan proses-proses pengawasan dari masyarakat tidak berjalan efektif.

Sebaliknya, masyarakat yang bersusah payah mendapatkan data dan dokumen dapat serta merta dijerat dengan pasal pencurian dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan penyebaran dokumen rahasia negara. Sungguh suatu masa yang ironis ketika pemberantasan korupsi telah menjadi agenda nasional. Namun, agenda itu tidak didukung oleh perangkat-perangkat yang memudahkan bangsa ini menyelesaikan problemnya.

Karena itu, kehadiran UU KMIP akan menjadi tonggak baru bagi semakin menguatnya posisi kontrol masyarakat dalam berhadapan dengan negara. Pejabat negara tidak akan lagi berbuat semena-mena, menyembunyikan kejahatan korupsi dengan berlindung di balik alasan rahasia negara. Masyarakat juga akan dengan mudah melakukan fungsi pengawasan sebagai bentuk partisipasi dalam memberantas korupsi.

Masalahnya, sudah lebih dari enam tahun RUU KMIP dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Namun, hingga detik ini belum ada titik terang bahwa peraturan tersebut akan segera diselesaikan. Jalan menuju UU KMIP sepertinya masih panjang, curam, dan terjal. Padahal KMIP adalah bagian dari prioritas legislasi nasional 1999-2004. Ini artinya, sudah dua kali periode kekuasaan berganti, tapi tak satu pun pemerintah terpilih dapat mengegolkan UU KMIP.

Karena itu, banyak yang berhitung bahwa 2007 adalah titik balik RUU KMIP. Jika tidak diloloskan menjadi sebuah undang-undang pada tahun ini, nasib UU KMIP bisa jadi akan tertunda sampai 2010. Hal ini mengingat pada 2008, politikus Senayan dan pemerintah sudah bersiap-siap menghadapi Pemilihan Umum 2009. Ini artinya, nasib KMIP berada di ujung tanduk.

Sebenarnya, mengingat RUU KMIP adalah usul inisiatif DPR, bola liarnya kini ada di tangan pemerintah. Tarik-ulur mengenai beberapa isu krusial ditengarai menjadi hambatan terbesar mengapa proses legislasi KMIP tidak berjalan mulus. Pemerintah sampai saat ini masih menganggap ada beberapa hal dalam draf UU KMIP yang belum dapat diselaraskan.

Isu krusial itu dapat dikelompokkan menjadi empat hal, yakni definisi badan publik yang akan terkena kewajiban membuka informasi, eksistensi komisi informasi, masa peralihan untuk persiapan aparatur birokrasi menghadapi kebebasan informasi, dan perdebatan mengenai pengaturan sanksi.

Terlepas dari lemah-tidaknya argumentasi mengenai empat isu krusial tersebut, yang pasti, dalam konteks pemberantasan korupsi, KMIP merupakan salah satu alat yang sangat mumpuni. Implikasi diberlakukannya UU KMIP sekaligus akan menjangkau dimensi pencegahan dan penindakan korupsi. Dengan demikian, kampanye pemberantasan korupsi yang gencar disuarakan pemerintah tidak akan terlalu banyak berarti jika jaminan untuk mendapatkan kebebasan memperoleh informasi publik diabaikan.

Karena itu, seandainya pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU KMIP ini dalam waktu dekat, persoalan korupsi akan tetap menjadi pekerjaan rumah yang berat di masa-masa mendatang. Alih-alih dipandang pro terhadap agenda pemberantasan korupsi, minus UU KMIP, pemerintah dapat dianggap sebagai bagian dari rezim yang tertutup.


Sabtu, 03 Maret 2007

Opini

Pertarungan Menuju Gedung Putih

Abdul Gafur Sangadji

·  analis politik di Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta

Pemilihan presiden di Amerika Serikat baru akan berlangsung pada 2008. Tapi suhu politik merebut “kursi panas” sudah mulai tampak memanas. Kompetisi ketat meraih jabatan presiden membuat tiap kandidat dari kedua partai (Demokrat dan Republik) sibuk mensosialisasi diri dan beradu popularitas untuk merebut dukungan.

Maklum, kemenangan seorang kandidat ditentukan oleh banyak variabel: kemampuan personal, dana, jaringan, latar belakang agama dan warna kulit, iklim politik, isu, mesin kampanye, dan dinamika jajak pendapat. Siapa pun yang mampu memiliki semua sumber daya politik tersebut, peluangnya terbuka lebar tampil sebagai pemenang. Lantas, semudah itukah langkah menuju Gedung Putih? Tentu jalan masih panjang, tapi satu hal yang pasti adalah pertarungan sudah dimulai.

Berita politik di Negeri Abang Sam dominan diisi oleh aktivitas politik tiap kandidat. Tak itu saja, tanggapan publik mengemuka secara beragam terhadap para kandidat. Dari kubu Partai Demokrat, muncul dua kandidat kuat: Hillary Clinton dan Barack Obama. Sedangkan kubu Republik ada kemungkinan mencalonkan Senator John McCain. Namun, yang menarik adalah mencermati langkah calon dari Demokrat. Pencalonan dua tokoh Demokrat itu tak ayal menarik perhatian kalangan di Amerika. Hillary maju sebagai calon presiden perempuan yang mencengangkan. Sebab, jika terpilih, ia menjadi presiden perempuan pertama dalam sejarah politik Amerika.

Selain langkah Hillary yang dinilai luar biasa, bintang Barack Obama tak kalah pamor. Tak sampai satu dekade sejak “turun gunung” dari profesi dosen hukum dan masuk Senat tingkat negara bagian, karier politiknya terus menanjak. Kini senator yang baru dua tahun mewakili Illinois di Washington itu langsung menggebrak bursa kandidat Partai Demokrat. Dan andaikan terpilih, Obama menjadi presiden kulit hitam pertama. Karena itu, bursa calon presiden dari Demokrat kali ini dinilai paling unik sepanjang sejarah partai tersebut lantaran pencalonan Hillary, yang mewakili kaum perempuan, dan Obama, yang merepresentasikan kaum kulit hitam.

Fenomena Obama

Bukan Hillary Clinton, melainkan Barack Obama yang diprediksi oleh majalah Time sebagai a leading US presidential prospect. Karena, menurut Time, Obama merupakan fenomena baru dalam politik Amerika. Ia dianggap mewakili generasi baru politisi Amerika yang datang membawa gagasan-gagasan baru yang segar, walau terkadang ia dianggap cukup radikal. Tak jauh beda dengan Time, menurut editorial The Washington Post, hal yang membuat sosok Obama menarik adalah pemikirannya untuk mengubah paradigma politik Amerika yang selama ini sangat rasial. Dengan wacana multikulturalismenya, Obama ingin menunjukkan bahwa Amerika adalah negara yang menghargai perbedaan kelompok etnis dan agama.

Sebagai pembela multikulturalisme, Obama tampak berani menyebut dirinya sebagai putra birasial, yakni berayah seorang Kenya kulit hitam dan beribu seorang Amerika berkulit putih. Jika dibandingkan dengan Hillary, Obama memang kalah jauh dari sisi dana, jaringan, tim kampanye, dan pengalaman politik. Walau begitu, dengan usia yang masih belia di pentas politik, Richard Brookhiser, seorang sejarawan Amerika, optimistis bahwa Obama memiliki peluang. Richard menulis di majalah Time (29/1): Obama may have not much political experience, but not all US Presidents need it. Lebih lanjut lagi, menurut Richard, dengan modal popularitas dan minim pengalaman, Obama tetap memiliki kans bertarung di pemilu presiden pada 2008 nanti.

Karena itu, fenomena Obama begitu menarik untuk diamati. Pencalonan dirinya dinilai sebagai langkah berani menutup sejarah panjang rasisme di Amerika. Ia memang tak datang dari politik mainstream (White, Anglo-Saxon, dan Protestant)–dibandingkan dengan Hillary yang mewakili mainstream–tapi tokoh ini bersinar karena gagasan-gagasan kritisnya. Dengan modal berani, ia menampilkan dirinya sebagai pengkritik vokal kebijakan invasi Amerika ke Irak di bawah kepemimpinan Bush. Ini berbeda dengan Hillary, yang cenderung menerima kebijakan invasi.

Meski tudingan miring atas dirinya sedang mengemuka, kalangan Demokrat dari kubu kiri ataupun kanan menyebutnya sebagai kekuatan baru. Kekaguman kepada sosok Obama yang berani tampil sebagai calon presiden juga datang dari kubu Republik. Bahkan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice, perempuan kulit hitam pertama yang menjadi Menteri Luar Negeri, memuji Obama. Ia bukan saja wakil kulit hitam, tapi lebih dari itu pencalonannya adalah pertanda kondisi warga Amerika yang sudah mulai berdamai dengan perbedaan.

Demokrat versus Republik

Ada pertanyaan besar yang belakangan muncul di Amerika: bagaimana peluang kubu Demokrat menghadapi Republik? Jika melihat tren jajak pendapat di Amerika, tampak kubu Demokrat memiliki peluang menang. Kita lihat, misalnya, jajak pendapat Newsweek. Kedua calon presiden terpopuler dari kubu Demokrat (Hillary dan Obama), jika diadu dengan calon dari Republik, peluangnya lebih besar. Jika Hillary bersaing dengan Senator John McCain dari Partai Republik, Hillary unggul 48 persen sementara John McCain 47 persen. Begitu juga jika Obama bertarung dengan John McCain, peluang Obama 46 persen dan John McCain 44 persen.

Lalu, apa yang membuat kandidat Demokrat lebih unggul dibanding kandidat Republik? Kebijakan invasi Irak yang dinilai gagal oleh warga Amerika adalah faktor utama rontoknya popularitas Republik. Hal ini sudah tampak ketika pemilu sela untuk memilih anggota Kongres pada 7 November lalu. Partai Republik dihajar oleh Partai Demokrat sehingga Kongres dikuasai kubu Demokrat. Kebijakan invasi Irak memang sudah tidak populer lagi di mata rakyat Amerika. Selain dianggap sebagai kebijakan yang terlalu egoistis, masuknya tentara Amerika ke Irak ternyata tidak membawa perubahan berarti bagi Irak dan menimbulkan korban jiwa di kalangan rakyat Irak dan tentara Amerika sendiri.

Kondisi ini menguntungkan Demokrat, karena Demokrat dinilai lebih menghormati hak asasi manusia lewat kritikan kerasnya selama ini. Sebagai partai yang mengusung ideologi liberal, Partai Demokrat lebih lunak dalam kebijakan politik luar negeri. Hal ini terlihat dalam kepemimpinan Bill Clinton yang tidak begitu “keras” ketika menangani krisis Timur Tengah (konflik Palestina-Israel). Ini berbeda dengan kepemimpinan Bush yang cenderung konservatif. Selama ini, Bush cenderung menonjolkan nasionalisme Amerika yang sempit sehingga mengabaikan hukum dan konsensus internasional. Memang, bagi warga Amerika, tragedi 9/11 adalah pukulan telak bagi Amerika, tapi belakangan perang melawan terorisme global dinilai menabrak batas nilai-nilai kemanusiaan.

Karena itu, isu Irak adalah peluang bagi Hillary ataupun Obama untuk menghajar kandidat Republik. Tapi, mampukah kubu Demokrat mengungguli Republik pada 2008? Jika melihat variabel yang ada–popularitas personal, isu, orientasi warga Amerika, dan jajak pendapat–tampak Demokrat di atas angin.


Jum’at, 02 Maret 2007

Opini

Iran dan Politik Timur Tengah

Bawono Kumoro

·  peneliti The Indonesian Society for Middle East Studies Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta

Iran baru saja merayakan 28 tahun Revolusi Islam. Revolusi ini simbol keruntuhan monarki Iran, sekaligus awal berdirinya Republik Islam Iran yang dikuasai para mullah. Sekarang, menarik kiranya mencermati lebih jauh perihal dinamika politik Iran kontemporer, terutama dalam konteks percaturan politik internasional.

Sebelum revolusi Islam, Iran merupakan salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah. Di bawah rezim Syah Pahlevi, Iran tidak cuma dekat dengan AS, tapi juga memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada AS. Para mullah melihat hal tersebut sebagai sebuah ancaman serius bagi kelangsungan eksistensi politik Islam di Iran.

Namun, revolusi itu telah mengubah Iran dari monarki menjadi sebuah republik Islam yang dikuasai para mullah di bawah pimpinan Khomeini. Sejak saat itulah interaksi antara Iran dan negara-negara Barat cenderung diwarnai permusuhan. Barat pun mengisolasi Iran dari pergaulan internasional.

Angin perubahan sempat bertiup tatkala Rafsanjani tampil sebagai presiden pada 1989. Rafsanjani, yang moderat, memprioritaskan perbaikan kondisi dalam negeri yang hancur lebur pasca-Perang Iran-Irak dan pembukaan pintu isolasi internasional sebagai agenda utama pemerintahannya. Garis kebijakan Rafsanjani ini kemudian dilanjutkan oleh Mohammad Khatami, yang terpilih sebagai presiden pada 1997.

Sayangnya, gelombang reformasi yang dirintis oleh Rafsanjani dan Khatami segera surut seiring dengan terpilihnya Mahmud Ahmadinejad sebagai presiden pada pemilu 2005. Sejak awal, Ahmadinejad langsung mengemukakan tekadnya untuk membanting setir pemerintahan Iran kembali ke haluan konservatif. Para pengamat politik internasional menilai political will Ahmadinejad tersebut sangat potensial untuk meningkatkan kembali suhu ketegangan dengan negara-negara Barat.

Tak sampai sepekan pasca-kemenangan Ahmadinejad, ketegangan yang diramalkan oleh banyak pihak menjadi kenyataan. Pertentangan Ahmadinejad dengan AS semakin intens menyangkut program nuklir Iran. AS dan sekutu-sekutunya menuntut Iran menanggalkan program nuklirnya. Program nuklir yang dikembangkan Iran ditengarai bertujuan memproduksi senjata nuklir, meskipun Ahmadinejad berkali-kali menyatakan bahwa program nuklir Iran sepenuhnya untuk tujuan damai.

Sikap keras Iran direspons oleh AS dengan membawa masalah nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB. Berkat diplomasi dan propaganda AS, keluarlah resolusi PBB. Namun, Iran bergeming dengan resolusi tersebut.

Meski belum dapat dipastikan, bukan tidak mungkin Iran memang tengah merintis jalan untuk memproduksi senjata nuklir guna mengamankan berbagai kepentingan dan meluaskan pengaruhnya di Timur Tengah. Jika hal tersebut benar terjadi, itu artinya dalam beberapa tahun mendatang Iran akan masuk dalam jajaran negara yang memiliki kekuatan nuklir.

Status Iran sebagai negara nuklir akan menyebabkan terjadinya perubahan perimbangan geopolitik Timur Tengah. Keberadaan Iran dengan senjata nuklirnya akan menciptakan sebuah pusat kekuatan baru yang akan meredam hegemoni Israel. Perlahan tapi pasti, Iran akan menggerogoti supremasi militer Israel yang selama ini nyaris tanpa pesaing. Pudarnya kekuatan Israel akan berdampak pada meningkatnya kekuatan negara-negara lain di Timur Tengah. Israel tidak akan bisa lagi seenaknya melancarkan invasi terhadap negara-negara di sekitarnya, sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap Suriah. Pasalnya, invasi semacam itu akan dengan mudah dapat memancing Iran melakukan serangan balasan.

Memudarnya hegemoni dan supremasi Israel, yang dibarengi dengan meningkatnya kekuatan negara-negara lain di Timur Tengah, juga berpotensi menciptakan instabilitas berkepanjangan di kawasan tersebut. Negara-negara Timur Tengah akan saling bersaing satu sama lain dalam memperebutkan pengaruh dan supremasi dalam percaturan politik regional. Instabilitas yang berkepanjangan sudah barang tentu akan mengakibatkan melambungnya harga minyak dunia, karena Timur Tengah merupakan kawasan penghasil minyak terbesar di dunia. Sebuah kondisi yang sangat tidak disukai AS dan sekutu-sekutunya.

Di samping untuk membenamkan hegemoni Israel, tak berlebihan pula kiranya untuk menduga bahwa Iran sendiri memiliki ambisi untuk menguasai sumber minyak dunia dan menjadi pemimpin di Timur Tengah. Saat ini saja Iran telah meluaskan pengaruhnya di kawasan tersebut melalui beberapa proxy yang mereka bina. Di Irak melalui kelompok-kelompok Syiah, di Libanon melalui Hizbullah, di Palestina melalui Hamas dan Jihad Islam, serta ditambah lagi dengan Suriah yang sejak dulu telah menjadi sekutu Iran. Bukan tak mungkin, keinginan besar Iran memiliki kekuatan nuklir berbanding lurus dengan ambisi tersebut.

Menurut saya, ambisi Iran untuk menjadi pemimpin Timur Tengah tidak serta-merta dapat dijamin dengan kepemilikan senjata nuklir semata. Untuk mencapai ambisi itu, Iran terlebih dahulu harus mentransformasi diri menjadi sebuah negara demokrasi yang adil, makmur, dan sejahtera, yang tak sekadar dapat menjadi panutan, tapi juga mampu memberikan kontribusi nyata–khususnya ekonomi–kepada negara-negara lain di kawasan itu yang membutuhkan. Ini penting mengingat Timur Tengah merupakan kawasan dengan stabilitas politik dan ekonomi yang rendah.

Namun, itu tidak mudah dilakukan. Setidaknya, ada tiga hal utama yang menjadi kendala. Pertama, masalah dalam negeri Iran masih terus disibukkan dengan pergulatan ideologi yang terjadi antara kaum konservatif dan reformis. Kedua, masih kuatnya pengaruh Arab Saudi di Timur Tengah. Keberhasilan Arab Saudi mendamaikan Fatah dan Hamas guna menghentikan perang saudara di Palestina merupakan bukti teranyar kuatnya pengaruh tersebut. Hal yang sama juga pernah dilakukan Arab Saudi terhadap konflik Sudan pada 1967 dan perang saudara di Lebanon pada akhir 1980-an.

Ketiga, struktur politik Iran yang bercorak monarki dengan disertai kekuasaan kaum mullah yang nyaris tak terbatas secara tidak langsung telah membuat Iran dijauhi oleh negara-negara tetangganya, karena Iran dikhawatirkan akan mengekspor revolusi Islamnya. Akhirnya, menarik untuk kita nantikan apakah Iran mampu melalui tiga kendala tersebut sebelum menggapai ambisinya menjadi pemimpin Timur Tengah.


Sabtu, 10 Maret 2007

Opini

Tamasya ke Negeri Mimpi

Budiyati Abiyoga

·  produser film, praktisi komunikasi massa

Impian-impian, sebagai basis kreativitas, adalah anugerah luar biasa dari Tuhan untuk manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Keseharian hidup tidak selalu indah dan mulus, bahkan bisa penuh keprihatinan dalam soal ekonomi atau tekanan-tekanan dan hambatan lain. Dan harapan-harapan melalui mimpi bisa menjadi semacam saluran pelepas agar seseorang mampu bertahan menjalani kehidupannya.

Nah, menyangkut program acara televisi yang bermimpi-ria–seperti acara parodi politik Republik Mimpi di Metro TV yang dikritik Menteri Komunikasi dan Informatika, saya ingin urun rembuk sesuai dengan pola pikir saya sebagai pekerja/pendidik dan praktisi komunikasi massa.

Media televisi, seperti media massa lain, sangat menonjol perannya pada saat aktivitas masyarakat pada umumnya lumpuh karena berbagai bencana menimpa negeri kita, termasuk banjir besar yang baru menimpa Ibu Kota. Koran-koran tidak pernah absen, walaupun ada media cetak yang sempat tidak terbit beberapa hari karena kantornya kebanjiran. Radio tetap mengudara, televisi tidak henti-henti membuat laporan kejadian langsung dari tempat-tempat rawan. Betapa luar biasanya aset nasional yang bernama media massa.

Aset yang berharga ini tentunya harus bareng-bareng kita jaga. Jangan salah, kondisi pertelevisian tidaklah segebyar seperti yang ditonton pemirsa. Mengapa? Karena persaingan makin ketat, dengan makin banyaknya stasiun televisi yang harus berlomba-lomba membuat strategi dan program untuk mampu mengikat pemirsa. Porsi iklan diperebutkan, sumber daya manusia (SDM) diperebutkan, program-program franchise diperebutkan, sementara biaya program makin besar. Teorinya, upaya efisiensi dan efektivitas harus tetap menjaga kualitas produk dan pertimbangan pasar. Kenyataannya, karena beratnya dana investasi, yang terutama menjadi patokan manajemen adalah pertimbangan pasar.

Industri pertelevisian bertumpu pada simpul masyarakat konsumen yang mengapresiasi. Tolok ukur pasar ini dimonitor sangat intensif, terutama melalui survei program (channel rating and share), yang kurang-lebihnya mengukur persentase jumlah pemirsa yang terjaring, yang disajikan dalam suatu competitive programming map antarstasiun TV.

Yang pernah ditugasi melaksanakan riset adalah AC Nielsen dan Survei Research Indonesia, lalu sekarang ini AGB Nielsen Media Research. Setuju tidak setuju, atau percaya tidak percaya dengan hasil riset yang cuma satu-satunya ini, nyatanya map (peta) tersebut ibarat “peta suci” yang setiap hari menjadi acuan industri, karena sangat menentukan arah iklan–ke televisi mana dan ke program acara apa.

Tidak gampang membuat program yang menarik. Bayangkan, industri yang berpusat pada SDM ini setiap hari disodori “map suci” tersebut, sehingga bisa mengakibatkan berbagai program berjumpalitan pindah tempat/slot atau langsung terlempar ke luar arena. Demi rating (peringkat), ada kecenderungan stasiun televisi merambah semua segmen (all segments)–menjadi abu-abu ke atas dan ke bawah–juga merambah semua usia (all ages).

General TV seperti RCTI memimpin di depan melalui pengembangan SDM dari grup MNC yang intensif, diikuti SCTV dan Trans TV yang bersaing ketat. Trans 7 mulai menggeliat dengan program Tukul “Empat Mata” Arwana yang kreatif. Indosiar setelah AFI masih ditunggu pemirsa untuk sajian dengan gereget baru. TPI menjaring pemirsa dengan moto makin Indonesia. ANTV dan Global TV serta Lativi berimbang menjaring pemirsa. Jak TV dan O Channel mulai memikat pemirsa Ibu Kota.

Film-film impor masih diunggulkan banyak televisi untuk menjaring penonton, di samping tayangan “itu-itu juga” seperti sinetron yang menampilkan tokoh yang amat sangat menderita. Juga suguhan film laga dan horor yang di luar nalar, sadistis, berdarah-darah.

Metro TV sebagai televisi berita–walaupun juga dipenuhi acara hiburan selektif dari dalam dan luar negeri–dapat dikatakan tidak mungkin menembus persaingan dengan general TV yang memimpin tadi, kecuali untuk berita-berita khusus seperti kejadian bencana tsunami dulu, yang telah melonjakkan jumlah pemirsanya melalui berita-berita intensif dan akurat.

Republik Mimpi tampaknya karya orisinal dari dalam negeri, dan “sangat Indonesia”. Menurut pola pikir subyektif saya, acara itu justru bisa mengundang apresiasi pemirsa (yang pasar utamanya murni menengah-atas) terhadap Yudhoyono-Kalla khususnya, karena memiliki kebesaran hati untuk diparodikan melalui tayangan yang kreatif, menghibur, membuat relaks dan sekaligus cerdas itu. Aktor-aktor yang bermain juga terkesan cerdas, walaupun tampang mereka dibuat bego untuk memancing tawa pemirsa.

Toh, pemirsa menengah-atas tidak akan begitu saja terpengaruh–hanya karena parodi Republik Mimpi–untuk menilai kinerja pemerintah. Analisis cerdas (bukan hiburan cerdas) lebih bisa diperoleh setiap hari dari media massa cetak/koran, yang memang bukan bermaksud menghibur, melainkan memberikan kejadian-kejadian aktual yang menampilkan perubahan sangat cepat dalam perkembangan berbagai aspek kehidupan, ditambah ulasan, analisis, opini, yang berskala nasional dan global. Sejujurnya, yang barangkali terkena dampak negatif adalah bekas presiden Megawati. Sebab, casting tokoh perempuan mirip Megawati dalam Republik Mimpi menampilkan kesan sangat “telmi”, walaupun mungkin saja pemain tersebut dalam kehidupan sehari-hari lebih cerdas dari yang lain.

Untuk pemberdayaan publik, pemerintah perlu mendukung program-program ideal dari televisi swasta, termasuk di antaranya Republik Mimpi. Minimal, jika pemerintah berniat mensomasinya, ya, sebatas dalam mimpi saja. Mengikuti pola pikir subyektif tadi, barangkali kita bisa bermimpi pemerintah mengimbau televisi lainnya untuk membuat program semacam Republik Mimpi. Jadi, publik semua segmen bisa ramai-ramai bermimpi bertamasya ke negeri-negeri mimpi, untuk sejenak melupakan impitan ekonomi, keterbelakangan pendidikan, pengangguran, dan bencana lingkungan.


Jum’at, 09 Maret 2007

Opini

Pelangi Tipologi Jilbab

Mohamad Guntur Romli, aktivis Jaringan Islam Liberal

Jilbab, secarik kain untuk menutupi kepala dan rambut perempuan, tak lagi menjadi masalah sederhana. Jilbab menyuguhkan kepada kita dua konteks yang berbeda dan saling bertentangan. Suatu waktu, mengenakan jilbab diperlukan usaha keras karena ada yang melarangnya. Namun, di sisi lain, pemakaian jilbab justru dipaksakan. Bila tak mengenakannya akan dijatuhi hukuman: cemeti hingga mati.

Contoh yang pertama, beberapa waktu lalu, beberapa pegawai perempuan di Sogo, Jakarta, mengalami kesulitan dengan pihak manajemen karena mereka memakai jilbab. Demikian juga di beberapa negara di Eropa, khususnya di Prancis, yang saat ini menerapkan pelarangan pemakaian simbol-simbol agama di tempat umum–tak hanya simbol Islam.

Di ranah lain, Menteri Sosial Pakistan Zill-e Huma, 20 Februari lalu, ditembak mati oleh kelompok Islam garis keras di Pakistan gara-gara tak mengenakan jilbab. Demikian juga perempuan-perempuan di Aceh yang tertangkap basah tidak mengenakan jilbab akan dicambuk di muka umum selepas salat Jumat. Di Padang, melalui surat keputusan wali kota, mengenakan jilbab menjadi kewajiban. Beberapa daerah lain di Indonesia juga mempraktekkan hal yang sama: bila ada itikad menerbitkan peraturan tentang moral ataupun syariah, mewajibkan perempuan berjilbab menjadi agenda utama.

Contoh-contoh di atas sengaja saya hadirkan untuk memperlihatkan betapa persoalan jilbab ini sudah dipandang secara hitam-putih. Lebih dari itu, ada semacam ketakutan yang berlebihan dari dua arus tersebut. Apabila hal ini sengaja didiamkan, jilbab akan dimusuhi dan akan terus-menerus dilarang oleh mereka yang membenci. Sebaliknya, mereka yang mendukung jilbab akan terus memperjuangkannya.

Saya kira, di sinilah letak pentingnya mendiskusikan kembali fenomena jilbab. Pihak yang setuju ataupun menolak harus menyadari bahwa jilbab, sebagai fenomena, membawa pesan yang beragam. Menganut satu persepsi saja terhadap fenomena jilbab ini akan menjerumuskan kita pada bentuk penghakiman yang sewenang-wenang. Keputusan apa pun yang diambil, bila berasal dari asumsi yang salah, tak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar.

Pada hemat saya, paling tidak ada empat tipologi yang bisa dipakai saat melihat fenomena jilbab. Tipologi ini berhubungan dengan motif, bentuk jilbab, dan gaya hidup yang mengenakannya.

Pertama, jilbab atas alasan teologis, yaitu kewajiban agama. Mereka yang mengenakan jilbab ini akan memahaminya sebagai kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Bentuk jilbab pun sesuai dengan standar-standar syariat, tak hanya menutup rambut dan kepala, tapi juga–menurut sebagian dari mereka–hingga sampai ke dada. Jilbab yang lebar, bila perlu menutupi seluruh tubuh. Perempuan yang mengenakan jilbab seperti ini juga akan berhati-hati bergaul di ruang publik.

Kedua, alasan psikologis. Perempuan yang berjilbab atas motif ini sudah tidak memandang lagi jilbab sebagai kewajiban agama, tapi sebagai budaya dan kebiasaan yang bila ditinggalkan akan membuat suasana hati tidak tenang. Kita bisa menemukan muslimah yang progresif dan liberal masih mengenakan jilbab karena motif kenyamanan psikologis tersebut. Bentuk jilbab yang dikenakan berbeda dengan model pertama, dan disesuaikan dengan konteks dan fungsinya. Demikian juga dengan gaya hidup yang memakainya, jauh lebih terbuka, dan pergaulan mereka sangat luas, berbeda dengan model pertama.

Ketiga, jilbab modis. Jilbab sebagai produk fashion. Saya memandang jilbab model ini sebagai jawaban terhadap tantangan dunia model yang sangat akrab dengan perempuan. Namun, di sisi lain, ada nilai-nilai agama yang berusaha dipertahankan dan sebagai merek dagang. Munculnya outlet-outlet dan acara-acara peragaan busana muslimah mampu menghadirkan model jilbab dan busana muslimah yang telah melampaui persoalan agama.

Dua bulan lalu, di harian Al-Hayat, saya membaca laporan jurnalistik dari Maroko dan Aljazair bahwa para ulama agama di dua negara itu mengecam munculnya jilbab-jilbab modis. Menurut mereka, bentuk-bentuk jilbab tersebut tidak sesuai dengan standar syariat, demikian pula perilaku yang memakainya. Kata seorang ulama di antara mereka, bagaimana mungkin seorang muslimah bisa mengenakan jilbab yang mini dan transparan, kadang rambut dan lehernya terlihat, dan dipadukan dengan kaus yang ketat dan celana jins?

Fenomena ketiga ini sangat menarik saat ini untuk dikaji lebih lanjut. Arus modernisasi dan fashion tak bisa dibendung oleh apa pun. Ia bisa menciptakan fenomena baru. Dan asumsi-asumsi yang dipakai untuk memandangnya pun tak bisa seperti yang ditunjukkan oleh para ulama itu.

Sedangkan di Indonesia, jilbab modis sangat menjamur, sangat digemari kawula muda dan kalangan selebritas. Salah satu simbol yang bisa saya sebutkan adalah Gita KDI, penyanyi dangdut yang fasih bergoyang, yang mengenakan pakaian ketat namun tetap setia berjilbab. Jilbab dan busana Gita tak bisa lagi dilihat melalui model pertama, teologis, karena dalam aturan syariat yang jumud, perempuan jangankan bergoyang, menyanyi saja akan menyulut masalah.

Keempat, jilbab politis. Fenomena ini muncul dari berbagai kelompok Islam yang menggunakan simbol-simbol agama sebagai dagangan politik. Dalam konteks ini, jilbab tidak lagi menjadi persoalan keimanan, kesalehan, dan kesadaran pribadi, namun akan dipaksakan ke ruang publik. Inilah fenomena yang sebenarnya terjadi di Pakistan, di Aceh, dan di beberapa daerah di Indonesia yang berdalih ingin menerapkan syariat Islam.

Saya pribadi bisa menghormati apabila ada muslimah yang ingin mengenakan jilbab sebagai bentuk keyakinan pribadi, tanpa harus memakai standar pribadi tersebut terhadap orang lain. Misalnya pandangan bahwa yang memakai jilbab lebih soleh dan terhormat dari yang tidak memakai. Di sinilah pihak yang selama ini mencurigai jilbab perlu melihatnya secara cermat. Jilbab sebagai keyakinan pribadi tak perlu dimusuhi. Bila hal ini terjadi, akan menjadi senjata bagi varian keempat untuk mempolitisasi peristiwa tersebut.

Bila benar jilbab berhubungan dengan masalah keyakinan dan kesadaran, ia tak perlu peraturan. Di sini, jilbab akan dipakai dan dipahami secara sehat karena merupakan bentuk ekspresi keyakinan dan kebebasan. Jilbab dipakai sebagai model yang bisa memperkaya khazanah busana. Terserah apakah ia dipandang sebagai pakaian agama atau pakaian adat-istiadat.

Namun, yang pasti dan perlu disadari adalah jilbab tetaplah merupakan pakaian individu, yang tidak bisa dijadikan sebagai pakaian publik. Jilbab sebagai produk budaya akan senantiasa berubah. Apabila jilbab dijadikan pakaian publik atas dasar motif agama, namun orang yang tidak meyakini agama itu tetap saja diwajibkan memakai jilbab, sama saja dengan mewajibkan non-muslim untuk salat. Tidak lucu, bukan?


Jum’at, 09 Maret 2007

Opini

Misionaris Agama-agama

Masykurudin Hafidz

·  mahasiswa pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

Sepanjang sejarah umat manusia, agama adalah realitas historis dan sosiologis yang paling tahan lama. Tidak ada peradaban yang bertahan sampai ribuan tahun kecuali dibangun atas asumsi-asumsi keagamaan. Tengoklah beberapa peradaban besar dunia, misalnya peradaban Cina dengan tradisi Konfusianisme dan Konghucu, peradaban India dengan Hinduisme, peradaban Jepang dengan Buddhisme, Toisme, dan Sintoisme, peradaban Islam dengan asumsi agama Islam. Dan dalam peradaban Barat yang sangat dominan di abad modern ini, jika dilacak, ada asumsi-asumsi keagamaan yang menjadi basis keberadaannya.

Sebaliknya, peradaban yang antiagama atau memusuhi agama ternyata tidak tahan bahkan sampai seratus tahun saja, misalnya komunisme. Aliran ini dibentengi dengan ilmu pengetahuan yang canggih, militerisme yang kukuh, dan organisasi yang luar biasa, tapi ternyata hanya bertahan kurang-lebih 70 tahun saja. Fakta di atas ingin mengatakan bahwa peradaban manusia tidak bisa bertahan lama kecuali berasumsi pada prinsip-prinsip transendental-keagamaan dalam gerakannya.

Baik peradaban yang berasumsi atas agama maupun yang antiagama, keduanya menjadi faktor pertumpahan darah manusia. Kita masih ingat, Perang Salib, yang melibatkan kaum muslim dan Kristen, berjalan lebih dari 200 tahun dengan korban yang tidak terhitung jumlahnya. Demikian juga komunisme, tidak ada tragedi kemanusiaan yang lebih kejam dengan korban yang luar biasa massif akibat praksis dari ideologi ini. Intinya adalah, apa pun agama dan ideologinya, jika berkait kelindan dengan kekuasaan politik akan bisa menimbulkan tragedi kemanusiaan.

Dua varian

Menghadapi realitas historis-sosiologis seperti ini, para cendekiawan kemudian merumuskan bagaimana agama ditempatkan dalam ranah sosial-politik. Kelompok pertama yang diwakili oleh cendekiawan modern mengatakan agama adalah krisis (Hendrik Kraemer), candu masyarakat (Karl Marx), penindas kemerdekaan dan perusak kesadaran manusia (John Davis Gracia). Karena itu, sebaiknya agama menjadi urusan pribadi masing-masing. Tidak ada sangkut paut antara agama dan kehidupan publik sehari-hari dalam saling ketergantungan secara sistemik dan struktural. Wilayah agama hanya ada di hati dan di tempat-tempat suci. Selebihnya adalah wilayah profan yang hanya boleh ditundukkan kepada apa yang disebut nalar (rasio).

Malachi Martin (1969) beranggapan bahwa periode keberhasilan agama-agama sudah berakhir. Agama berada dalam keadaan krisis karena sudah tidak mampu memberi jawaban bagi manusia terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Agama juga tidak mampu mempersatukan umat manusia. Karenanya, rumusan ajaran agama serta pemecahan atas berbagai masalah tidak perlu ditengok lagi. Bahkan A.K. Brohi (1981) mengatakan, iman terhadap suatu kebenaran tidak lagi menurut agama tapi melalui penalaran dan alasan-alasan rasional. Dengan kata lain, kebenaran di mata orang modern berlawanan secara diametral dengan agama.

Sementara itu, kelompok kedua mengatakan sebaliknya; justru ideologi-ideologi sekuler-modern yang tidak berhasil mengangkat martabat dan perbaikan nasib umat manusia. Era modern juga telah mengalami krisis, yaitu ketika hanya menempatkan agama sebagai urusan pribadi. Karena itu, kalangan ini mengatakan, sudah saatnya agama kembali bangkit, dengan seperangkat ritusnya, karena yang ada sekarang tidak lagi memuaskan.

Terpilihnya Joseph Ratzinger sebagai Paus Benediktus XVI menunjukkan hal tersebut. Beliau tokoh yang tegas-tegas menolak tuntutan sebagian kalangan, antara lain perihal imam perempuan, pengakuan atas perkawinan sejenis, penghapusan tradisi selibat, dan legalisasi aborsi. Di Amerika, sekarang ini sedang menguat neo-fundamentalisme Kristen dan Katolik (Azra, 1999). Di Islam apalagi, semakin banyak kelompok dari agama ini yang menyuarakan legalisasi syariat dalam kehidupan publik yang lebih luas.

Misi agama-agama

Jika dikaji lebih lanjut, dua varian agama di atas mempunyai titik lemahnya masing-masing. Memang, pada mulanya beragama adalah ketundukan kepada Tuhan yang personal dan privat. Akan tetapi kesejatian dari klaim yang personal itu hanya bisa dibuktikan melalui aksi-aksi kesalehan publik dalam kehidupan bersama. Untuk itu, pesan dan ajaran agama-agama yang bersifat publik harus menjadi acuan dalam kebersamaan hidup manusia.

Konsili Vatikan II (1963-65) menyebutkan keberagamaan yang eskapistik, yaitu yang memisahkan iman dalam hati dari tanggung jawab publik, sebagai kesesatan yang amat serius di zaman sekarang (Gaudium No. 43). Demikian pula Sinode Uskup se-Dunia (1971) menegaskan, aksi penegakan keadilan (sebagai misi dasar agama-agama) untuk membebaskan yang tertindas sebagai dimensi konstitutif yang mutlak dari agama. Karena itu, sudah saatnya kita menghadirkan pesan-pesan publik dari agama-agama.

Di antara pesan-pesan publik yang bisa didapatkan dari agama-agama yang hidup di negeri ini adalah; pertama, dari agama Hindu kita mendapatkan ajaran bahwa setiap manusia mempunyai keterbatasan dalam menempuh keinginannya, sehingga kebersamaan dalam hidup adalah jalan keluarnya (atman Brahman). Kedua, dari agama Buddha kita mendapatkan ajaran bahwa agama sangat menentang otoritarianisme, legalisme, dan sikap fundamentalistik (E.A. Burt, 1955). Bahkan Buddha juga melarang manusia untuk saling berkonflik, mencuri uang negara, berbohong kepada publik, lupa diri, dan bersikap hedonistik (five commandments).

Ketiga, dari agama Konghucu kita mendapatkan ajaran tentang humanisme (Jen), etika politik (Chun-tzu), mampu menjadi panutan (Li), mampu menjadi penguasa yang adil (Te), dan menebar damai (Wen). Keempat, dari agama Kristen kita mendapatkan ajaran untuk selalu mengasihi sesama. Yesus mengatakan, “Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh orang lain.” Kelima, dari agama Islam kita mendapatkan dua ajaran utama, yaitu keadilan (melewati ajaran zakat) dan ketundukan terhadap hukum atas kesepakatan bersama (Piagam Madinah).

Dari contoh-contoh pesan publik agama-agama di atas bisa disimpulkan betapa pentingnya peranan yang dimainkan agama dalam kehidupan bersama. Inilah yang disebut Arnold Toynbee (1976) sebagai agama masa depan (the future religion). Agama masa depan adalah agama yang lebih dahulu melakukan transformasi hingga mampu menjawab tantangan zaman. Keserakahan, peperangan, ketidakadilan sosial, pencemaran lingkungan adalah problem sosial yang menantang kalangan agamawan untuk segera menyelesaikannya. Untuk itu, sudah waktunya bagi kita; menjadi misionaris agama-agama!


Kamis, 08 Maret 2007

Opini

Prospek Ekonomi Masih Cerah

Purbaya Yudhi Sadewa

·  CHIEF ECONOMIST DANAREKSA RESEARCH INSTITUTE

Keterlambatan musim tanam pada akhir 2006 dan bencana banjir yang terjadi pada awal 2007 telah menimbulkan tekanan terhadap harga. Hal ini dikhawatirkan akan membatasi ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga ke level yang lebih rendah, sehingga dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi yang sedang terjadi. Namun, tampaknya kekhawatiran tersebut tidak akan terjadi dan prospek ekonomi kita tahun ini masih cerah.

Keterlambatan musim tanam sudah memperlihatkan efek buruknya terhadap harga beras sejak Desember 2006. Pada Desember, harga beras naik dengan signifikan, diikuti kenaikan harga bahan makanan lainnya. Akibatnya, pada Desember laju inflasi bulanan mencapai 1,21 persen. Kenaikan ini terutama dipicu oleh kenaikan harga bahan makanan (termasuk di dalamnya beras) yang mencapai 3,12 persen pada Desember.

Tekanan kenaikan harga beras masih berlangsung pada Januari, yang membuat angka inflasi mencapai 1,04 persen. Pada Januari, kenaikan harga bahan makanan mencapai 2,68 persen.

Banjir yang terjadi di awal Februari sempat membuat kita cemas. Banjir yang berkepanjangan tentunya akan mengganggu arus distribusi barang, yang pada gilirannya akan memicu terjadinya kelangkaan barang dan kenaikan harga. Dan melihat pengalaman banjir pada 2002, tidaklah mengherankan bila banyak kalangan menduga angka inflasi pada Februari akan tinggi. Akibatnya, BI akan sulit menurunkan suku bunga lagi.

Inflasi dan pertumbuhan

BI saat ini menjalankan kerangka kebijakan moneter inflation targeting. Secara sederhana, pada kerangka kebijakan ini BI akan mengatur kebijakan moneternya berdasarkan laju inflasi yang terjadi. Bila laju inflasi dianggap terlalu tinggi dari targetnya, BI akan menaikkan suku bunga. Sebaliknya, bila laju inflasi dianggap lebih rendah dari targetnya (atau relatif terkendali), BI akan menurunkan suku bunga.

Naik-turunnya tingkat suku bunga amat berpengaruh pada perekonomian kita. Hal ini terefleksi dari pergerakan Coincident Economic Index (CEI) yang dikembangkan oleh Danareksa Research Institute (dRi). CEI adalah indeks yang menggambarkan keadaan ekonomi pada saat ini. CEI yang naik menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan CEI yang menurun menggambarkan aktivitas perekonomian yang melambat. CEI ini disusun dengan menggunakan informasi konsumsi semen, angka penjualan mobil, indeks penjualan retail, angka impor, dan jumlah uang beredar.

CEI mulai mengalami kenaikan pada Mei 2006 ketika BI mulai menurunkan suku bunga. Kenaikan CEI semakin tajam ketika BI menurunkan suku bunga terus sampai ke level di bawah 10 persen. Dan pada November, tercatat CEI mengalami kenaikan yang amat tajam.

Bukan hanya itu, penurunan suku bunga bahkan telah mendorong ekonomi Indonesia ke dalam masa ekspansi dengan kecepatan penuh. Hal ini tertangkap oleh metode Sequential Signaling (yang dikembangkan oleh Zarnowitz) yang diterapkan pada data CEI.

Menurut metode ini, perlambatan dalam suatu perekonomian sudah berakhir bila kita mendeteksi signal T1 (trough). Pendeteksian sinyal T2 setelah sinyal T1 menunjukkan pemulihan yang terjadi benar-benar berkesinambungan. Dan pendeteksian sinyal T3 menunjukkan suatu perekonomian sudah keluar sepenuhnya dari masa perlambatan dan sedang dalam masa ekspansi dengan kecepatan penuh (sesuai dengan potensinya). Sinyal-sinyal ini dihitung dengan menggunakan kriteria statistik tertentu.

Metode yang digunakan menunjukkan pendeteksian sinyal T1 pada Januari 2006, artinya perlambatan ekonomi sudah mencapai dasar pada bulan tersebut (setelah dihantam oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang amat signifikan pada Oktober 2005). Kemudian sinyal T2 terdeteksi pada September, yang menandakan pemulihan yang lebih berkesinambungan. Hal ini terjadi setelah BI mulai menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dengan lebih agresif pada Agustus (dengan 50 basis point pada Agustus sampai Desember 2006). Dan sinyal T3 terdeteksi pada November 2006, yang menandakan perekonomian kita sudah sepenuhnya keluar dari fase perlambatan dan saat ini sedang dalam fase ekspansi penuh dalam siklus perekonomiannya.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat ini terefleksikan oleh data produk domestik bruto yang baru saja dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,0 persen di triwulan pertama dan kedua pada 2006. Namun, pada triwulan ketiga pertumbuhan meningkat menjadi 5,9 persen. Dan di triwulan keempat meningkat lebih tinggi lagi menjadi 6,1 persen. Terlihat di sini laju pertumbuhan ekonomi kita memang mengalami percepatan.

Jadi, di samping kondisi ekonomi dunia dan keadaan finansial masyarakat kita yang membaik, penurunan suku bunga BI Rate telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi yang terjadi.

Tidaklah mengherankan bila isu kelangkaan beras dan banjir telah menimbulkan kekhawatiran akan kelangsungan proses pemulihan ekonomi. Kelangkaan beras dan banjir dapat mendorong kenaikan laju inflasi secara signifikan. Bila inflasi yang terjadi terlalu tinggi, dikhawatirkan ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga ke level yang lebih rendah menjadi semakin tertutup. Akibatnya, stimulus dari sisi moneter akan menjadi tidak sebesar seperti yang diharapkan sebelumnya.

Prospek suku bunga

Beruntung, laju inflasi pada Februari ini jauh lebih kecil dari yang diperkirakan. Inflasi bulanan hanya mencapai 0,62 persen, yang membuat inflasi tahunan mencapai 6,3 persen. Angka ini cukup jauh di bawah perkiraan konsensus 1,1 persen untuk inflasi bulanan dan 6,8 persen untuk inflasi tahunan.

Ada beberapa alasan yang membuat inflasi pada Februari jauh lebih kecil daripada perkiraan banyak kalangan. Pertama, dampak banjir yang ditakutkan ternyata tidak sebesar yang diduga semula, dan jauh lebih kecil daripada yang terjadi pada 2002 (inflasi pada Februari 2002 mencapai 1,2 persen). Hal ini disebabkan oleh banjir yang terjadi pada 2007 ini tidak separah seperti yang terjadi pada 2002, dalam arti jangka waktu terjadinya banjir juga jauh lebih singkat dan terutama hanya melanda Jabotabek. Sebagai catatan, banjir pada 2002 sudah mengepung beberapa wilayah tanah air kita (termasuk Jakarta) sejak akhir Desember 2001, dan baru berakhir di pengujung Februari 2002.

Selain itu, laju inflasi yang tinggi pada Februari 2002 disumbang antara lain oleh kenaikan harga BBM. Pemerintah menaikkan harga BBM pada 17 Januari 2002 rata-rata 22 persen (sebagian dampak terhadap inflasi baru terlihat pada Februari).

Dan, walaupun agak terlambat, operasi pasar beras yang dilakukan oleh pemerintah ternyata cukup memberikan hasil. Harga beras pada Februari 2007 tidak naik setinggi pada Januari.

Relatif rendahnya inflasi pada Februari 2007 ini mengisyaratkan prospek inflasi yang terkendali. Ancaman inflasi di bulan-bulan mendatang tampaknya tidak akan terlalu besar. Pada Maret atau April bahkan ada kemungkinan terjadi deflasi mengingat kita sudah memasuki masa panen. Dengan keadaan yang demikian, tampaknya laju inflasi pada 2007 hanya akan mencapai 5,8 persen.

Akibatnya, ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga masih terbuka lebar. DRi memperkirakan BI akan terus menurunkan suku bunga sampai ke level di bawah 8 persen pada 2007 ini.

Dengan latar belakang yang demikian, perekonomian kita tampaknya akan terus berekspansi dengan sehat. Dan angka pertumbuhan ekonomi 6,2 persen untuk tahun ini bukanlah hal yang terlalu sulit dicapai.


Kamis, 08 Maret 2007

Opini

Tragedi Matinya Selera Humor

Geger Riyanto, PEMINAT MASALAH SOSIAL-HUMANIORA

Ketika hendak berburu burung, Dick Cheney berbuat ceroboh karena menembak seorang pengacara kaya, Harry Whittington, yang disangka buruannya. Tak lama setelah itu, Wakil Presiden Amerika Serikat tersebut menjadi bulan-bulanan dunia komedi Negeri Abang Sam. Seorang komedian, David Letterman, bertutur bahwa perburuannya tersebut merupakan upaya sang Wakil Presiden menghentikan persebaran wabah flu burung.

Lalu belakangan ini, dalam bursa kandidat Presiden Amerika, sudah terhitung sejumlah tokoh yang mencalonkan diri. Mengapa jumlahnya begitu banyak? Menurut Letterman, tak lain karena kinerja nan buruk pemerintah Bush telah menurunkan standar seorang Presiden Amerika.

Bayangkan seandainya di negeri ini disiarkan acara televisi semacam Late Night Show-nya Letterman tersebut, akankah acara itu mendapat sambutan yang baik? Tentunya jawaban pesimistis akan kita dapatkan. Apakah karena acara semacam itu kurang diminati oleh masyarakat Indonesia, yang notabene berbudaya ketimuran? Tampaknya tidak, karena pada kenyataannya, parodi politik yang serupa dengannya di Tanah Air memiliki rating penonton yang tinggi.

Kekuatan humor

Benar anggapan Socrates, gelak tawa dipicu oleh suatu kondisi ketika orang lain terendahkan derajatnya. Misalnya kita tertawa menyaksikan Dono dari Warkop ketika wajahnya dianalogikan dengan kendaraan bajaj pada salah satu filmnya, atau tatkala pelawak Tukul Arwana menjelek-jelekkan dirinya sendiri.

Karena itu, saya kira dunia politik merupakan bahan guyonan yang sangat empuk sepanjang masa. Soalnya, ada keadaan alami pada alam bawah sadar manusia yang berkecenderungan mendendam kepada sosok penguasa, terlebih kepada penguasa yang sewenang-wenang. Namun, hasrat ini tak bisa diungkapkan secara eksplisit. Berdasarkan tesis psikoanalis Sigmund Freud, melalui penceritaan humor, kehendak bawah sadar dapat diekspresikan karena khalayak ramai menganggap bahwa guyonan tersebut tidak diungkapkan dengan serius atau bahkan tidak berdasarkan fakta.

Sadar akan kebutuhan psikologis yang fundamental akan kebebasan berekspresi, negeri-negeri yang demokratis membuka lebar-lebar ruang sehingga tiap warga negara dapat mengekspresikan aspirasi politiknya dengan satire. Dunia komedi Amerika dapat menjadikan kabinet Bush, dengan gaya memerintahnya yang bak koboi, sasaran lelucon satire yang sangat empuk.

Tapi sesatire apa pun komedi yang diracik, pada akhirnya tersimpulkan dengan ungkapan pelawak Tukul bahwa hal ini just for laugh, just for kidding. Maka, bagi Amerika, tak ada yang berhak menghentikan seorang Letterman, Jay Leno, Conan O’ Brien, untuk memotret pemerintah konservatif Bush secara satire. Amerika menikmatinya. Selain itu, boleh dikatakan bahwa humor merupakan instrumen kritik politik yang tajam.

Berbeda halnya pada pemerintahan yang otoriter. Dalam buku yang diedit Frans Husken dan Huub de Jonge, tercatat bahwa pada masa kekuasaan Orde Baru, begitu banyak humor yang menyindir pemerintah lewat penceritaan dari mulut ke mulut. Di situlah celah yang menyalurkan kehendak bawah sadar masyarakat Indonesia untuk mengkritik sosok penguasa yang otoriter.

Antropolog James Danandjaja pernah menyimpulkan mengapa humor merupakan cara yang tepat untuk menggambarkan dunia politik Indonesia. Menurut dia, hal itu karena kebudayaan politik yang patrimonial dan antikritik masih mengubur begitu dalam hasrat masyarakat mengekspresikan pandangan politiknya.

Kini, setelah demokrasi bergulir, dapatkah pandangan politik yang satire itu diekspresikan secara langsung, sebagaimana di negara-negara yang demokratis? Setelah reformasi berembus, semakin banyak cerita berkembang dari mulut ke mulut. Humor-humor politik mulai dimuat dalam situs-situs dan buku-buku. Tapi tidak serta-merta muncul sosok komedian atau kelompok lawak yang secara langsung dan personal mengumbar guyonan politik.

Yang pertama mencobanya, Republik BBM. Acara yang menyajikan parodi sebuah negara dengan bumbu humor politik yang satire ini lain daripada yang lain, sehingga mendapat sambutan yang cukup baik dari konsumen televisi. Tapi acara ini tidak berusia panjang, setelah lobi misterius dilakukan oleh pihak istana kepresidenan kepada stasiun televisi terkait.

Acara ini kemudian mengganti namanya menjadi Republik Mimpi di televisi lain. Setelah beberapa kali acara ini ditayangkan dan mendapat rating penonton yang tinggi, mendadak pihak sponsor menyatakan hendak berhenti dan Kementerian Komunikasi dan Informatika hendak melayangkan somasi terhadapnya. Eksistensi acara ini kembali terancam. Siapa pun bisa membaca penanda ini, bahwa masyarakat Indonesia mengalami deja vu, kembalinya senyawa kekuasaan yang antikritik.

Mengapa acara komedi ditempatkan di malam hari oleh pihak televisi pada umumnya? Sebab, acara tersebut bisa menjadi ritus untuk membebaskan pikiran yang penat akan kepadatan hidup di siang hari. Maka demikian juga fungsi acara lelucon politik itu, sehingga ia mendapat tempat di hati pemirsa televisi.

Melalui tawa, kehendak bawah sadar yang dinamai Freud sebagai Id, menyeruak keluar dari pikiran yang terkekang walau hanya sesaat. Dalam bukunya yang berjudul Redeeming Laughter: The Comic Dimension of Human of Human Experience (1997), sosiolog Peter Berger bahkan berpandangan bahwa perasaan ekstase yang dicapai melalui gelak tawa sebanding dengan pengalaman tenggelam dalam transendensi religiositas.

Kendati pada umumnya humor tidak pernah dianggap sebagai narasi yang bersifat serius, wajar bila pemerintah otoriter, dalam sindrom power complex-nya, sangat awas terhadap celah-celah perlawanan yang bahkan sekecil humor. Namun, persoalannya, hal ini terjadi pada negara yang notabene pemimpinnya mengaku demokratis. Sebuah paradoks? Untuk beberapa hal, seharusnya pemerintah bersyukur. Sebab, mungkin dengan adanya humor, salah seorang menteri kita bisa berlega hati karena korban banjir di Jakarta masih bisa tertawa-tawa.


Rabu, 07 Maret 2007

Opini

Penyegaran Bupati Bekasi

Syaefudin Simon

·  MANTAN REDAKTUR JURNAL ULUMUL QURAN, JAKARTA

Suasana kampanye calon bupati kini terasa di Kabupaten Bekasi. Di sepanjang jalan dan sudut-sudut tempat strategis terpambang pamflet, stiker, baliho, spanduk, dan lain-lain, yang berisi gambar para calon pasangan bupati dan wakil bupati. Para calon pun rajin berkunjung ke daerah-daerah memperkenalkan diri. Lalu seperti biasa, mereka mengumbar janji-janji seandainya terpilih.

Namun, suasana menjelang pemilihan kepala daerah Bekasi tersebut tampaknya kurang mendapat respons dari masyarakat. Terbukti, setiap ada calon yang berkunjung ke tempat-tempat tertentu, masyarakat kurang antusias menyambutnya. Menjelang pemilihan kepala daerah di Bekasi, masyarakat Bekasi kurang antusias menyambutnya.

Bahkan warga Partai Keadilan Sejahtera yang biasanya antusias menyokong calonnya, kali ini kelihatan sepi-sepi saja. Konon, di jajaran PKS Bekasi–bahkan pusat–masih terjadi perdebatan kenapa mengusung pasangan tersebut. Soalnya, diketahui pasangan itu bukan orang yang bersih dan jujur–sesuai dengan kriteria PKS.

Pemilihan kepala daerah Bekasi sebetulnya momentum yang amat baik bagi warga masyarakat untuk memperbaiki kondisi Kabupaten Bekasi yang karut-marut. Namun, melihat kondisi Bekasi yang terus semrawut dari satu bupati ke bupati lain di masa lalu, masyarakat sepertinya sudah kehilangan harapan akan perbaikan Bekasi di masa mendatang, siapa pun bupatinya nanti. Mereka tampaknya masih berasumsi bahwa siapa pun bupati yang akan terpilih, kondisi Bekasi masih akan tetap sama. Jalan yang rusak dan tak terurus, birokrasi yang lamban dan suka suap, fasilitas publik yang rusak dan diabaikan, lalu lintas yang macet dan tidak disiplin, terminal yang rusak dan kumuh, kawasan hijau yang makin sempit dan hilang, pembangunan mal yang membuat macet lalu lintas dan meminggirkan ekonomi rakyat, wilayah yang terendam banjir yang makin luas dan merata, serta seribu satu macam masalah lain yang menjadikan Bekasi makin tidak nyaman.

Kabupaten Bekasi adalah suatu daerah yang perkembangannya amat cepat. Kedekatannya dengan Jakarta menjadikan Bekasi tempat penampungan para migran. Dampaknya, Bekasi tumbuh menjadi kota yang multietnis dan multikultural–hampir sama dengan Jakarta itu sendiri. Tidak hanya itu, Bekasi juga tumbuh menjadi kota industri. Berbagai perusahaan besar mendirikan pabrik dan kantor pusat di Bekasi. Di samping itu, bumi Bekasi mengandung minyak dan gas bumi yang cukup besar. Ini artinya, di samping letak geografisnya menguntungkan karena dekat Jakarta, Bekasi punya kekayaan alam yang dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Namun, mengapa dari tahun ke tahun Bekasi nyaris tak pernah berubah? Macet, kumuh, infrastruktur rusak, dan sebagian besar rakyatnya miskin? Inilah yang menjadi pertanyaan kita semua. Apakah semua ini terjadi karena korupsi dan mismanajemen pemerintahnya? Pertanyaan ini mengemuka karena, bukan rahasia lagi, proyek-proyek pemerintah daerah Bekasi selama ini menjadi “rebutan” para eksekutif dan legislatif untuk “diperjualkan” kepada para rekanan–para kontraktor, pengembang, dan pengusaha lain.

Kondisi ini tak mungkin terjadi jika proyek-proyek tersebut tidak dijadikan sarana untuk korupsi alias memperkaya diri. Kita masih ingat, sejumlah tanah makam hilang dijual kepada pengembang. Kita juga masih merasakan betapa kualitas jalan yang dibangun rekanan kontraktor pemerintah Bekasi rata-rata umurnya tidak sampai seumur jagung. Kualitas jalan-jalan tersebut amat rendah. Saat ini warga Bekasi juga mengeluh, betapa mahalnya berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi–padahal fasilitas dan pelayanan rumah sakit tersebut amat buruk.

Melihat kondisi seperti itulah kita sebetulnya patut menyambut antusias pemilihan kepala Bekasi. Kita berharap calon-calon Bupati Bekasi mendatang memahami kompleksitas masalah Bekasi dan berusaha keras memecahkan simpul-simpul permasalahannya. Persoalannya, benarkah mereka ingin menjadi bupati karena ingin memperbaiki Bekasi atau sekadar ingin mencari kekuasaan dan uang? Inilah yang perlu kita bahas.

Alternatif

Yang menarik, lima dari enam pasangan calon adalah muka-muka lama. Mereka adalah pasangan Saleh Manaf-Omin Basuni, Wikanda Darmawijaya-Daeng Muhammad, Memet Rohamat-Jejen Sayuti, Sa’duddin-Darip Mulyana, dan Nachrowi Solihin-Solihin Sari.

Jika kita baca biodata kelima pasangan ini, baik kedua-duanya (pasangan) maupun salah satunya (satu di antara pasangan itu), sedikit-banyak telah ikut andil dalam menjadikan Bekasi seperti sekarang ini. Jika orang-orang ini menjadi penguasa Bekasi, bukan tidak mungkin sejarah keterpurukan Bekasi akan terjadi.

Orang-orang lama–alias orang-orang yang lama berkuasa–meminjam kata-kata Lord Acton–kecenderungan korupnya makin besar. Mereka, mau tidak mau, adalah orang yang telah basah kuyup dan ikut menikmati birokrasi korup pemerintah Bekasi. Meminjam kata-kata Hannah Arendt, sosiolog Jerman, jangankan manusia biasa, malaikat pun jika masuk dalam sistem birokrasi korup, akan ikut korup. Masihkah kita berharap soal perbaikan Bekasi kepada orang-orang lama yang telah menikmati sistem korup bahkan menciptakan iklim korup tersebut?

Tentu saja pertanyaan tersebut sulit dijawab. Dan anggapan bahwa muka-muka lama akan memerintah dengan korup juga bisa salah. Namun, sejarah nyaris belum pernah mencatat seorang penguasa yang cacat, kemudian naik kembali ke kursi kekuasaan, dia berubah menjadi baik dan menghilangkan stigma buruknya. Sejarah belum pernah mencatatnya. Yang ada, penguasa yang bersih pun jika masuk dalam sistem kekuasaan korup, akan ikut terlarut di dalamnya. Betapa besarnya pengaruh kekuasaan tersebut dalam membentuk pribadi para pemimpin, sejarah telah mencatatnya berkali-kali. Soekarno dan Soeharto adalah dua contoh dari sekian ratus pemimpin dunia yang terjebak dalam syahwat kekuasaan.

Dalam kaitan inilah kita hanya bisa berharap dari satu pasangan Munawar Fuad dan Adi Firdaus. Keduanya sosok yang nyaris belum “tersentuh” birokrasi korup pemerintah Bekasi. Setidak-tidaknya pasangan ini bukanlah wajah lama dan bisa menjadi alternatif penyegaran untuk mereformasi birokrasi Bekasi. Meski demikian, kita juga patut bertanya: mampukah keduanya mereformasi birokrasi korup Bekasi?

Jika pertanyaan itu hendak dijawab dengan jujur, sulit menjawabnya. Tapi, jika kita bandingkan dengan calon-calon lain yang muka lama, setidaknya pada keduanya masih ada secercah harapan. Mereka belum tercemar oleh birokrasi yang korup dan masih punya harapan untuk mereformasi birokrasi tersebut.


Rabu, 07 Maret 2007

Opini

Masa Depan Tim Lumpur Sidoarjo

Prasetyo Sudrajat

·  WAKIL SEKRETARIS JENDERAL IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA

Masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006, akan berakhir pada 8 Maret. Untuk menilai keberhasilan Timnas dalam mengatasi semburan lumpur panas, terdapat tiga indikator seperti yang tercantum dalam keppres, yakni bagaimana Timnas dapat menutup semburan lumpur, menangani luapan lumpur, dan menangani masalah sosial. Apakah kinerja Timnas sudah sesuai dengan Keppres Nomor 13 Tahun 2006?

Dari tiga tugas yang dibebankan kepada Timnas, tugas menutup semburan merupakan pekerjaan yang sangat sulit, bahkan boleh dikatakan mission impossible. Terbukti Timnas belum berhasil menutup semburan, yang sampai saat ini masih terus memuntahkan lumpur panas. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menutup semburan, dari cara supranatural hingga yang paling canggih dan berharga miliaran, yaitu dengan mendatangkan seorang tenaga ahli yang berpengalaman dalam penanganan semburan liar, William “Bill” Abel, ahli pengendalian sumur pengeboran (well control operator specialist) dari Abel Engineering/Well Control, Houston, Texas, Amerika Serikat.

Pola menutup semburan dengan relief well melalui Century-24 rig milik perusahaan Century Resources, Australia, juga sudah dikerahkan, dan hasilnya masih nihil. Terakhir, Timnas juga berusaha memasukkan 378 bola beton ke dalam pusat semburan, selain untuk menghambat kerasnya semburan, untuk mendeteksi tekanan lumpur yang mencapai kedalaman 300 meter.

Dengan belum berhasilnya penyumbatan pada pusat semburan, kini luberan lumpur semakin meluas. Jika sebelumnya delapan desa diratakan dengan lumpur, kini desa yang berdekatan dengan pusat semburan juga mulai terancam. Sebelumnya, pemerintah sudah menetapkan 400 hektare yang berada di sekitar pusat semburan sebagai daerah rawan bencana yang harus dijauhi oleh masyarakat. Tapi kini diperkirakan jumlah lumpur yang berada di kolam penampung mencapai 13 juta meter kubik dan genangan lumpur pun semakin bertambah luas.

Gagalnya upaya menutup semburan lumpur bisa jadi karena lumpur yang keluar dari perut bumi Porong merupakan lumpur purba yang berusia jutaan tahun lampau dan jumlahnya sangat besar, yang disebut juga mud volcano. Workshop tentang fenomena lumpur Sidoarjo (21 Februari) yang diselenggarakan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menyimpulkan bahwa semburan lumpur sulit dihentikan, karena Porong merupakan bagian dari mud volcano yang memanjang dari selatan Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga ke Nusa Tenggara Timur.

Dengan demikian, amanat keppres yang meminta Timnas menutup semburan dipastikan akan gagal, karena sama sekali tidak ada tanda-tanda lumpur akan menghentikan semburannya. Setelah Timnas melihat ada kemungkinan gagal dalam menghentikan semburan, mereka beralih mengatasi penanganan semburan yang kian hari semakin meningkat, dari sebelumnya sekitar 5.000 meter kubik per hari, kini mencapai 146 ribu meter kubik per hari. Pembuatan kolam penampungan lumpur yang berlapis-lapis sampai saat ini boleh dikatakan sudah cukup berhasil melokalisasi lumpur panas yang terus merangsek ke berbagai penjuru.

Walaupun penanganan lumpur sudah cukup baik, apa yang dilakukan tidak dilakukan Timnas secara integratif. Bahkan yang cenderung dikerjakan Timnas akibat kepanikan. Lihat saja bagaimana Timnas membangun jaringan pipa baja sepanjang puluhan kilometer yang rencananya untuk mengalirkan lumpur ke Selat Madura, tapi tanpa perencanaan yang matang. Kini jaringan pipa yang hampir selesai itu ditelantarkan begitu saja sebelum dioperasikan.

Selain credit point bagi Timnas dalam melokalisasi lumpur melalui kolam penampungan, keberhasilan Timnas pantas dihargai berkaitan dengan penanganan lumpur dalam bentuk lain, yaitu ketika warga gelisah karena lumpur terus meluap dan khawatir akan sulit dikendalikan. Kemudian juga adanya penurunan tanah dan berakibat meledaknya jaringan pipa gas yang melintasi kolam lumpur. Setelah sejumlah kasus terjadi, Timnas pun segera mengoperasikan saluran pembuangan (spillway), yaitu mengalirkan lumpur yang sudah berada di bibir tanggul ke Sungai Porong. Walaupun di tengah pro dan kontra–lumpur panas itu mengandung bahan berbahaya atau tidak–Timnas bergeming, dan lumpur panas pun segera dialirkan ke Sungai Porong. Terbukti apa yang dilakukan Timnas cukup efektif dan masyarakat yang berada di dekat luapan lumpur bisa sedikit tenang.

Timnas juga boleh dikatakan cukup berhasil dalam mengatasi penanganan masalah sosial, khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur, yaitu delapan desa yang sudah tenggelam oleh lumpur. Negosiasi alot yang dilakukan Timnas dengan warga menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima kedua belah pihak berkaitan dengan ganti untung. Namun, keberhasilan negosiasi kini malah menjadi bumerang bagi Timnas sendiri. Sejumlah rumah warga yang berada di luar daerah rawan bencana juga mulai terendam. Mereka meminta hak yang sama dengan warga yang sebelumnya sudah dikabulkan tuntutannya, seperti warga kompleks Tanggulangin Sejahtera.

Kini masa kerja Timnas tinggal menghitung jari. Tapi langkah pemerintah selanjutnya masih belum jelas. Apakah Timnas akan diperpanjang atau dianggap selesai tugasnya. Melihat persoalan terakhir yang berkaitan dengan meningkatnya intensitas semburan lumpur dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan, ada beberapa hal yang harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah dalam hal penanganan semburan lumpur panas di Sidoarjo di masa mendatang.

Pertama, pemerintah harus tegas menetapkan peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo sebagai bencana alam. Pernyataan tersebut harus segera disampaikan, karena diperkuat hasil rekomendasi workshop internasional tentang fenomena semburan lumpur yang diselenggarakan IAGI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta hasil penelitian dari peneliti asing yang sepakat bahwa peristiwa semburan lumpur Sidoarjo merupakan fenomena alam, yang sering kali disebut gunung lumpur. Selain itu, peristiwa alam tersebut terjadi di tengah permukiman padat penduduk dan daerah industri, yang tentunya akan membutuhkan waktu yang lama untuk merelokasi penduduk, infrastruktur, dan kawasan industri yang sudah terbenam lumpur serta rawan bagi kehidupan manusia.

Kedua, jika pemerintah sudah menetapkan sebagai bencana alam, pemerintah selanjutnya membentuk sebuah lembaga yang bersifat jangka panjang dan ditangani secara profesional dengan berfokus pada penanganan semburan lumpur serta persoalan sosial kemasyarakatan.

Ketiga, karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah untuk penanganan bencana alam, pemerintah harus membuka seluas-luasnya bantuan yang tidak mengikat, dan bukan pinjaman kepada lembaga donor serta swasta dan individu untuk mengembalikan kehidupan secara ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan yang sempat terganggu akibat adanya semburan lumpur panas tersebut.

Untuk menjalankan ketiga hal tersebut, sudah sepatutnya pemerintah pusat segera membentuk lembaga yang berbentuk badan ataupun kantor yang mengelola persoalan lumpur hingga tuntas. Lembaga yang dibentuk tersebut dimaksudkan sebagai badan pelaksana untuk menetapkan pembentukan dan penggunaan Trust Fund. Tujuan diberlakukannya Badan Pelaksana untuk mengelola bencana alam lumpur panas Sidoarjo adalah agar penggunaan dana Trust Fund dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Dan tentu saja tujuan akhir terbentuknya Badan Pelaksana ini nantinya adalah agar dapat memulihkan perekonomian dan sosial kemasyarakatan yang berada di kawasan bencana semburan lumpur panas. Untuk itu, Badan Pelaksana itu nantinya harus dapat mengkondisikan daerah yang terkena semburan lumpur itu agar dapat dikelola dengan baik serta dapat merelokasi penduduk, infrastruktur, dan industri ke daerah lain yang terjamin keamanannya.


Rabu, 07 Maret 2007

Opini

Wajib Belajar Tak Sekadar Angka Partisipasi

Agus Sunaryanto

·  DIVISI MONITORING PELAYANAN PUBLIK INDONESIA CORRUPTION WATCH

Baru-baru ini pemerintah menyatakan optimismenya bahwa penuntasan wajib belajar akan berjalan sukses pada 2008. Keyakinan ini didasarkan atas indikator pencapaian angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar dan angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah pertama pada akhir 2006 berturut-turut mencapai 94,73 persen dan 88,68 persen dari 95 persen target yang dicanangkan pada 2008.

Data yang dipublikasikan Departemen Pendidikan Nasional memang tidak bisa dilepaskan dari lahirnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang gerakan nasional yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang percepatan penuntasan buta aksara dan wajib belajar sembilan tahun. Dalam inpres tersebut secara tegas dinyatakan perlunya peningkatan APM SD sederajat dan APK SMP sederajat menjadi 95 persen pada akhir 2008. Selain itu, target lainnya adalah menurunkan persentase buta aksara usia 15 tahun ke atas menjadi 5 persen pada 2009.

Inpres Nomor 5/2006 di satu sisi memang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap wajib belajar. Namun, tanpa diikuti ketersediaan anggaran yang mencukupi, rasanya inpres hanya akan menjadi pepesan kosong.

Perdebatan anggaran bisa jadi mereduksi makna filosofis pendidikan sebagai proses belajar sepanjang hayat di mana pun dan kapan pun. Namun, dalam konteks pelayanan publik, pendidikan level wajib belajar harus dimaknai sebagai hak dasar yang pendanaannya wajib dipenuhi pemerintah sebagai provider (baca: pelayan) yang telah mendapat mandat publik.

Ketercukupan anggaran pendidikan memegang peranan penting karena menyangkut aksesibilitas yang direpresentasi dalam angka partisipasi. Pertanyaannya, mengapa dengan anggaran yang minimalis saat ini, angka partisipasi demikian tinggi?

Berdasarkan data statistik, tentu Departemen Pendidikan Nasional tidak akan kesulitan mencapai target nasional. Tapi terlalu prematur jika pemerintah berpuas diri, apalagi seolah-olah pencapaian angka partisipasi tersebut merupakan keberhasilan pemerintah semata.

Tingginya partisipasi pendidikan di Indonesia sebenarnya lebih dipicu oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat sendiri tentang arti penting pendidikan, baik untuk perubahan derajat hidup maupun prestise. Seperti diketahui, pendidikan gratis di Indonesia belum terwujud, artinya partisipasi pendidikan terkait dengan persoalan beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat.

Berdasarkan riset Indonesia Corruption Watch pada 2006 di 10 kabupaten/kota di Indonesia, ternyata orang tua siswa pada level SD masih menanggung beban biaya pendidikan Rp 1,5 juta, yang terdiri atas biaya langsung dan tidak langsung.

Bahkan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional sendiri pada 2003 telah mempublikasikan bahwa porsi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua/siswa berkisar 63,35-87,75 persen dari biaya pendidikan total. Adapun porsi biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah dan masyarakat (selain orang tua/siswa) adalah antara 12,22 persen dan 36,65 persen dari biaya pendidikan total.

Kondisi tersebut menjelaskan bahwa angka partisipasi pendidikan yang tinggi juga mencerminkan tingginya beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat/orang tua. Artinya, aksesibilitas pendidikan pada level wajib belajar belum dikategorikan mudah diraih karena masyarakat pun tidak mendapatkannya secara cuma-cuma.

Begitu pula relasi antara partisipasi dan mutu pendidikan. Tingginya angka partisipasi seharusnya linier dengan mutu pendidikan yang didapatkan. Namun, sulit mendeskripsikan kualitas jika masih berkutat pada masalah akses pendidikan. Lagi-lagi muaranya ada pada anggaran pendidikan yang minim.

Seperti kita ketahui, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan tuntutan judicial review masyarakat tentang kewajiban pemerintah segera mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun, ternyata pemerintah belum juga merealisasinya.

Bahkan skenario kenaikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN secara bertahap hingga 2009 pun tetap tidak akan tercapai. Proporsi anggaran pusat untuk pendidikan terhadap total belanja pusat yang disepakati pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada 4 Juli 2005, yaitu 12 persen (2006), 14,7 persen (2007), 17,4 persen (2008), dan 20,1 persen (2009), ternyata kenyataannya hanya 8,1 persen (2006) dan 11 persen (2007). Mengikuti tren kenaikan anggaran pendidikan, menurut perhitungan matematis, sulit rasanya pemerintah menambah 6,4 persen untuk kembali pada skema anggaran 2008.

Kita tahu, mutu pendidikan dipengaruhi jumlah alokasi anggaran yang diberikan langsung pada unit-unit pendidikan sebagai faktor penunjang pendidikan, seperti pembangunan/rehabilitasi sekolah, buku-buku pelajaran, dan sarana pendidikan lain. Di tengah rendahnya komitmen terhadap anggaran, pemerintah memang berusaha menyiasati dengan kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) yang diperoleh dari PKPS BBM serta pengembangan pendidikan luar sekolah (PLS).

Namun, BOS harus dipahami sebagai kebijakan suplemen mengingat keberadaannya tidak sustainable atau bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia, yang sewaktu-waktu bisa menghilangkan/mengurangi jumlah alokasinya. Sementara itu, keberadaan PLS yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga harus dipahami sebagai jenjang nonformal yang bisa diikuti setelah menuntaskan wajib belajar. Ini perlu ditegaskan agar pemerintah tidak melenceng dari UUD 1945 amendemen keempat Pasal 31 ayat 2 tentang tanggung jawab pembiayaan pada level wajib belajar.

Jadi jelas, keberhasilan wajib belajar tidak bisa disimplifikasi dengan APK dan APM semata karena variabel anggaran justru berpengaruh pada substansi angka partisipasi. Saat ini sepertinya bukan lagi komitmen yang dibutuhkan, melainkan aksi pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk segera merealisasi alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah karena semua perangkat hukum telah memayungi tuntutan tersebut.

Setelah tuntutan tersebut tercapai, ada dua hal yang harus dilaksanakan pemerintah. Pertama, merencanakan prinsip alokasi anggaran pendidikan yang berdampak langsung pada kepentingan publik. Soalnya, ada kecenderungan dana pendidikan saat ini habis untuk kepentingan birokrasi.

Analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007 menemukan bahwa dari total dana pendidikan Rp 51,3 triliun itu, Rp 44 triliun yang masuk ke Departemen Pendidikan Nasional ternyata Rp 29 triliun (70 persen) untuk birokrasi, seperti diklat pegawai dan administrasi kepegawaian. Jadi hanya Rp 7,5 triliun yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti rehabilitasi sekolah, pemberantasan buta aksara, dan beasiswa.

Kedua, perlunya transparansi dan akuntabilitas anggaran pada unit pendidikan. Sistem distribusi anggaran yang langsung ke unit pendidikan terkecil (sekolah) merupakan perubahan paradigma yang harus diapresiasi. Ini harus ditindaklanjuti pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan nasional, yang mengatur sistem akuntansi keuangan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Jika masyarakat/orang tua tidak bisa mengakses informasi anggaran yang menjadi hak mereka, sama saja memindahkan peluang korupsi dari pusat ke sekolah.


Selasa, 06 Maret 2007

Opini

Agama Sebagai Kritik Sosial

Achmad Munjid

·  kandidat doktor bidang religious studies, Temple University, Philadelphia, Amerika Serikat

Terutama dalam masa-masa formatif hampir semua sejarah agama, baik agama dunia maupun lokal, kita menyaksikan betapa kritik sosial sungguh menjadi salah satu peran terpenting yang dimainkan agama. Agama seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, misalnya, muncul sebagai gugatan sekaligus alternatif bagi aneka praktek sosial yang membelenggu, moral yang bobrok, budaya yang korup, dan sistem kesadaran yang palsu. Agama serentak adalah sumber inspirasi, energi, dan visi yang menawarkan alternatif segar bagi praktek dan pemaknaan hidup lahir-batin penganutnya.

Dengan pesan kuat etika monoteis, agama Yahudi muncul buat mendobrak tirani dan perbudakan Mesir Kuno yang keji. Kristen lahir dengan altruisme cinta kasih universal yang melarutkan dekadensi kerahiban Yahudi dan legalisme beku Romawi. Sedangkan Islam, dengan pesan humanisme dan emansipasi transendental, datang untuk melawan materialisme, hedonisme, dan tribalisme Arab yang buta pada keadilan dan kesederajatan. Pendeknya, sesuai dengan konteks zaman kelahirannya masing-masing, agama-agama itu hadir sebagai kritik atas rupa-rupa penyimpangan sejarah kemanusiaan.

Alat legitimasi

Namun, dalam perkembangannya kemudian, seperti dituduhkan Karl Marx, ternyata agama menjadi media alienasi, menjadi candu. Atau, menurut Sigmund Freud, agama adalah gejala neurotik masyarakat yang belum maju. Sebabnya, alih-alih membebaskan manusia dari macam-macam keterkungkungan, sebagai lembaga, agama justru berperan menjadi instrumen penipu dalam memahami kenyataan. Agama, misalnya, menjadi eskapisme penderitaan. Atau sebagai tempurung yang menyulap manusia menjadi katak-katak kerdil yang picik tapi merasa paling tahu soal kebenaran. Agama juga bisa menjadi legitimasi penindasan, kezaliman, syahwat, dan angkara murka kaum penguasa.

Dengan legitimasi agama, umpamanya, orang-orang Yahudi mendirikan negara Israel yang berbuntut nestapa kemanusiaan tanpa akhir di Palestina. Atas nama agamanya, penguasa Kristen seperti Raja Konstantin menghabisi musuh-musuhnya, sedangkan pemerintah kolonial mengeksploitasi negeri-negeri lain selama berabad-abad. Islam, yang membawa pesan utama perdamaian, kemudian juga berulang kali digunakan sebagian pemeluknya sebagai alasan pertumpahan darah dan penaklukan.

Penjungkirbalikan peran ini terjadi ketika agama dipaksa berhenti sebagai semata gumpalan hukum-hukum yang antisejarah. Agama dikebiri sebagai seperangkat doktrin plus doa atau mantra-mantra di tengah timbunan berbagai kemelut.

Doktrin dan teologi

Karen Armstrong, dalam acara tahunan American Academy of Religion pada akhir 2006 lalu, mengatakan kini agaknya agama memang lebih dipahami, dipraktekkan, dan diajarkan sebagai doktrin, sebagai teologi–suatu hal yang tidak sepenuhnya menjadi kesibukan utama para pendiri agama. Dengan kata lain, kini agama dijalankan lebih sebagai sekumpulan pendapat yang telah dinobatkan menjadi ajaran tertutup tentang kebenaran. Akibatnya, kesibukan beragama, baik internal maupun eksternal, adalah kesibukan membelai-belai keyakinan sendiri sebagai “the (only) theology” sembari memberangus apa saja yang beda darinya, “yang lain”.

Bersama almarhum Th. Sumartana, kita pun menyaksikan betapa teologi kita hari ini umumnya adalah teologi “gasing”, yang hanya terus berpusing-pusing mengitari diri sendiri. Bukan teologi yang berangkat dari, atau bergumul dengan, pengalaman nyata. Buktinya? Di tengah impitan beban kehidupan sosial, ekonomi, budaya, moral, dan politik yang begini morat-marit, sementara musibah, bencana, dan penyakit datang bertubi-tubi, sebagian besar pemuka agama kita cuma sibuk “berjualan” gambar surga-neraka yang hitam-putih dan usang dari atas mimbar. Umat yang keseharian hidupnya telah terimpit siksa “neraka” malah cuma kian ditekan dengan timbunan seribu satu perintah dan larangan berikut segala ancaman paling mengerikan.

Simaklah rubrik dan forum-forum tanya-jawab soal agama, atau uraian agamawan di media-media massa. Yang lebih banyak kita temui di sana adalah kaidah halal-haram dan segala tetek-bengek aturan yang tak boleh dipertanyakan. Bagaimana agama yang demikian akan menjadi energi bagi bangsa yang sedang begini lumpuh terbelit aneka persoalan? Problem empiris yang kompleks di bidang politik, moral, dan hukum pun cuma dijawab simplistik dan normatif: “Terapkan syariah, beres semua urusan!” Terhadap peristiwa seperti kecelakaan kendaraan dan banjir, jawabnya: “Itulah kalau suka membantah aturan Tuhan.”

Ketika melihat kenyataan diri yang compang-camping, buru-buru agamawan kita mendakwakan semua musabab kepada pihak Barat, konspirasi Yahudi internasional, dan sejenisnya. Paling banter, agama pun jadi seperti bus kota yang kerjanya kebut-kebutan berebut “penumpang” sembari saling adu kuat melempar cercaan. Lebih gawat lagi, agama bahkan sering digunakan sebagai pemasok amunisi kebencian dan permusuhan. Ini semua terjadi ketika agama kita biarkan membeku sebagai institusi.

Agama sebagai kritik sosial

Memang, persilihgantian peran agama sebagai sumber inspirasi dan legitimasi ini akan terus berlangsung. Munculnya gelombang-gelombang yang disebut reformasi dan heresy dalam berbagai tradisi adalah bukti yang tak bisa dimungkiri. Dengan menerima dalil Max Weber dalam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, kita mafhum betapa selain sebagai sumber legitimasi, agama memang bisa menjadi tenaga perubahan dan transformasi. Yakni, ketika agama berhasil memainkan perannya sebagai kritik sosial, seperti telah diperlihatkan oleh para nabi, kaum pembaharu, dan tokoh-tokoh karismatis lain.

Dan inilah yang kita butuhkan sekarang. Agar efektif memainkan peran kritik sosial, dalam beragama kita mesti mau berangkat dari pengalaman konkret. Dulu Al-Quran, misalnya, disingkap ayat demi ayat guna menanggapi masalah aktual yang dihadapi zaman dan lingkungannya. Wahyu adalah wujud komunikasi interaktif yang amat intensif antara penghuni bumi dan Yang Ilahi. Dan iman adalah respons dan komitmen manusia real atas persoalan-persoalan yang juga nyata. Sebab, kebenaran memang adalah pergumulan manusia tanpa henti dengan dunia dan makna yang dipertaruhkannya.

Akankah kini kita menyangka bahwa wahyu adalah benda asing yang diempaskan dari langit untuk diterima begitu saja, dan kebenaran sama sekali bukanlah hasil pencarian sulit dan panjang seperti dulu dijalani Musa, Yesus, Muhammad, atau Sidharta? Jika ya, betapa yang kita peluk erat-erat adalah kebenaran yang penuh kecemasan; kebenaran yang tak begitu yakin akan dirinya. Sekaligus, kebenaran yang tak hendak dibagi dengan siapa pun. Iman kita adalah iman yang selalu gemetar menatap sekitar. Walhasil, kita pun gagal memandang kehidupan konkret secara wajar.

Sebagai kritik sosial, agama tidaklah pertama-tama buat menghujat dan menghardik siapa saja yang berbeda. Dalam Islam, misalnya, kritik berangkat dari maksud amar ma’ruf nahi munkar, guna memperbaiki kenyataan, guna menyongsong kehidupan bersama yang lebih lapang dan matang. Ia sekaligus adalah koreksi, revisi, dan apresiasi dengan panduan visi yang terang dan terbuka. Suatu ikhtiar yang hendak membawa kehidupan pada keleluasaan dan ketenteraman. Jelas, kritik bukanlah semata protes, apalagi kutukan, seperti yang acap dilancarkan sementara kelompok seperti FPI, yang membuat hidup justru terasa sempit, pelik, dan gelap dipenuhi hantu-hantu gentayangan.

Sebagai kritik sosial, di tengah berkecamuknya konflik seperti Poso dan bayang-bayang ketegangan hubungan antarkelompok di mana-mana, karena itu semestinya agama adalah tenaga yang mendorong kita untuk berdialog dan bekerja sama lintas iman demi perdamaian seperti dirintis Th. Sumartana. Di tengah kemelaratan umat dan ketimpangan ekonomi, agama semestinya menjadi energi pemberdayaan orang-orang pinggiran, seperti digagas Moeslim Abdurrahman dan almarhum Romo Mangunwijaya.

Di tengah oportunisme kelompok-kelompok politik dan keserakahan kalangan elite yang cuma memikirkan kepentingan diri sendiri, agama hendaknya menjadi daya kritis dalam memelihara akal sehat umat seperti disuarakan Gus Dur. Di tengah sistem pendidikan yang mandul, imajinasi sosial yang cupet, dan moral yang membusuk, agama hendaknya menjadi api yang menghidupkan nalar, nurani, dan harapan seperti diteladankan almarhum Nurcholish Madjid. Terobosan-terobosan seperti itulah yang perlu kita kembangkan agar agama tidak membeku sebagai institusi.

Dengan ini, bukan berarti agama sebagai institusi tidak penting. Sebab, institusi-institusi seperti agama inilah yang memungkinkan anyaman kehidupan sosial kita terjalin dan bekerja. Tapi ketika agama dibiarkan membeku semata sebagai institusi, ia menjadi berhala yang dipuja. Ia menjadi sekadar sarana legitimasi, menjadi tameng kemalasan dan kekerdilan, bahkan genderang perang perebutan klaim kebenaran.

Alih-alih menjadi sumber inspirasi dan energi bagi para pemeluknya buat mengatasi aneka persoalan, ia menjadi bagian pelik dari persoalan itu sendiri. Maka, agama sebagai institusi itu mestinya kita pandang ibarat pintu. Ia kita tuju, untuk dilampaui. Sebab, hakikat agama pada umumnya, baik ketika dipahami sebagai syari’ah, halakha, hodos, marga, maupun tao dan semacamnya, adalah “jalan” (Leonard Swidler & Paul Mojzes, 2000: 8-10).

Tidak semestinya kita membuat jalan itu buntu.


Selasa, 06 Maret 2007

Opini

Lumpur Lapindo Menyembur Semakin Jauh

Mimin Dwi Hartono

·  Peneliti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Tragedi lumpur Lapindo, yang telah merenggut hak hidup dan penghidupan yang bermartabat bagi puluhan ribu warga Sidoarjo, menyembur semakin jauh. Rentetan bencana yang silih berganti di Tanah Air telah memecah konsentrasi publik atas tragedi lumpur, yang kabarnya terbesar di dunia itu. Sampai kemudian pada 3 Maret kembali diberitakan seorang pekerja tewas akibat truknya terguling di dekat pusat semburan lumpur. Korban terakhir semakin menambah jumlah manusia yang kehilangan hak hidup, terenggut masa depannya, seiring dengan tenggelamnya rumah dan pengharapan masyarakat. Sementara itu, masa kerja Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (selanjutnya ditulis Tim Lama), yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006, akan segera berakhir pada 7 Maret 2007.

Menurut perkiraan para ahli yang tergabung dalam Ikatan Ahli Geologi Indonesia, lumpur masih akan menyembur selama 31 tahun. Bagaimana dengan wajah Sidoarjo dan Jawa Timur nantinya jika benar bahwa lumpur baru akan berhenti 31 tahun kemudian? Usaha menutup semburan lumpur dengan relief well telah gagal. Upaya mengurangi semburan lumpur dengan bola beton pun sangat kecil kemungkinannya berhasil.

Publik menilai bahwa pemerintah, yang diwakili oleh Tim Lama, kurang maksimal dalam memobilisasi sumber daya untuk menutup semburan lumpur. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah melakukan segala upaya, baik melalui kebijakan, anggaran, legislasi, maupun kerja sama internasional, untuk melindungi hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang telah diratifikasi pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 11/2005 pada Pasal 2 angka 1: “Setiap negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif”. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya secara maksimal, karena taruhannya adalah hak untuk hidup dan hak atas sumber penghidupan masyarakat.

Tim baru harus segera dibentuk dan ditetapkan untuk menyusun langkah penanganan lumpur dan dampaknya secara terintegrasi. Ini bukan berarti bahwa pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab dari Lapindo Brantas Incorporated, melainkan sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Tim baru ini tidak lagi bersifat ad hoc, tapi permanen, multi years, dan langsung bertanggung jawab kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Substansi rencana aksi tersebut setidaknya berisi tiga hal yang terintegrasi, yaitu aspek teknis/teknologi, sosial-ekonomi-lingkungan, dan penegakan hukum serta hak asasi manusia.

Dari aspek teknis, upaya menghentikan semburan lumpur harus terus dilakukan dengan berbagai cara. Keberhasilan aspek ini sangat penting dan harus diprioritaskan karena akan mempengaruhi penanganan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Semakin rendah tingkat keberhasilan aspek teknis, akan semakin besar dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus ditanggung. Tim baru nantinya sebaiknya meminta bantuan pendampingan teknis secara internasional untuk menghentikan semburan lumpur. Aspek ini akan menjadi penilaian utama dari masyarakat dan dunia internasional sejauh mana totalitas pemerintah sebagai bagian dari process of conduct melindungi hak asasi warganya.

Kemudian aspek sosial ekonomi di antaranya berisi tentang mekanisme ganti untung bagi warga yang terkena dampak lumpur, relokasi aset-aset strategis milik negara, dan kompensasi bagi korban, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pangan. Selain itu, penanganan dampak terhadap lingkungan yang bersifat lintas batas (transboundary affect), semakin menyebar, dan rawan memunculkan konflik horizontal antarmasyarakat ataupun vertikal. Membangun komunikasi antarmasyarakat menjadi sangat penting untuk membangun kebersamaan dan solidaritas sosial.

Terkait dengan komitmen pendanaan penanganan lumpur, hal ini tidak bisa hanya berdasarkan keputusan terdahulu, khususnya hanya mencakup empat desa yang ditetapkan pada 4 Desember 2006. Pemerintah harus merevisi keputusan terdahulu dan meminta pemilik Lapindo Brantas Inc. menegaskan komitmen pendanaan dalam bentuk tertulis, legalized, dan mengikat sampai persoalan penanganan lumpur ini terselesaikan. Hal ini dilakukan karena lumpur dipastikan akan meluber ke mana-mana dan semakin banyak rumah serta desa yang tenggelam. Jelas tidak adil jika Lapindo Brantas Inc. hanya bersedia membiayai empat desa yang terdahulu berdasarkan keputusan normatif dalam perjanjian, padahal secara faktual dan materiil lumpur telah menyebar ke wilayah lain.

Aspek lain adalah penegakan hukum yang harus terus dijalankan secara konsisten dan tegas. Kuat dugaan bahwa semburan lumpur akibat kelalaian perusahaan sehingga dikategorikan sebagai kejahatan korporasi (corporate crime). Hal ini menjadi tugas penyelidik/penyidik yang menjadi bagian dari tim baru untuk segera membuktikannya. Sampai saat ini, terlihat ada upaya mengambangkan penanganan hukum dan melepaskan tanggung jawab hukum para pemilik kepada para pelaksana lapangan. Berdasarkan prinsip piercing the corporate veil yang menjadi asas dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, pemilik mayoritas Lapindo Brantas Inc. harus bertanggung jawab tidak terbatas jika dugaan kuat bahwa kasus ini akibat kelalaian operasi perusahaan terbukti.

Berjalannya ketiga aspek di atas harus disertai dengan kondisi yang kondusif, yaitu menghilangkan konflik kepentingan yang akan mempengaruhinya. Hal ini harus segera diatasi oleh Presiden, sehingga supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia dapat diwujudkan untuk memenuhi asas keadilan yang menjadi hak masyarakat. Pembentukan tim baru dengan cakupan tugas seperti di atas serta dengan kewenangan yang lebih luas, kuat, dan independen dapat menjadi ukuran bagi publik sekaligus harapan baru bagi para korban apakah Presiden mempunyai komitmen dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia ataukah tidak.


Senin, 05 Maret 2007

Opini

Tebar Pesona dengan Seribu Menara

Jika diteropong dengan spektrum yang meluas, sangat boleh jadi program seribu rumah susun tidak lebih dari “viktimisasi” tersembunyi, yakni menjadikan masyarakat miskin korban banjir sebagai tersangka tunggal.

Tulus Abadi

·  anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Jaring tebar pesona tampaknya sudah menjadi langgam politik kepemimpinan dwitunggal Yudhoyono-Kalla. Sebuah janji manis yang secara empiris sulit atau bahkan tidak bisa diejawantahkan, sebagaimana janji Rp 30 juta per korban gempa di Yogyakarta yang hingga kini hanya menjadi mitos belaka. Kini masyarakat miskin korban banjir di Jakarta dan masyarakat miskin yang mendiami slum area di kota-kota besar di Indonesia sepertinya akan menjadi “ikan-ikan” yang terjaring via tebar pesona itu. Wujud tebar pesona itu adalah rencana pembangunan seribu menara rumah susun (rusun). Sebuah rencana yang sangat prestisius!

Program “merusunkan” masyarakat miskin sepertinya merupakan kebijakan populis (pro-poor). Siapa, sih, yang tidak akan happy jika biasanya mendiami bedeng-bedeng di pinggir kali kemudian diboyong untuk mendiami bangunan yang permanen? Namun, jika diteropong dengan spektrum yang meluas, sangat boleh jadi program seribu rumah susun tidak lebih dari “viktimisasi” tersembunyi, yakni menjadikan masyarakat miskin korban banjir sebagai tersangka tunggal.

Benar masyarakat miskin punya andil karena telah menempati daerah aliran sungai sebagai tempat tinggal. Tetapi berapa persen, sih, the poor society ini berhasil mereduksi ruang terbuka hijau (RTH) yang kini hanya tersisa 9,38 persen dari total luas wilayah Jakarta? Masyarakat kaya, yang mendiami area-area strategis, jauh lebih signifikan andilnya bagi kemerosotan RTH dan tragedi banjir Jakarta. Perilaku mereka tidak ada bedanya dengan the poor society yang mendiami bantaran Kali Ciliwung. Mereka sama-sama melakukan vandalisme terhadap lingkungan Jakarta. Yang membedakan, masyarakat miskin, karena kemiskinannya, “mengakuisisi” bantaran kali. Sedangkan masyarakat kaya melakukan vandalisme terhadap lingkungan Jakarta karena ketamakannya. Bentuknya, ketika mereka menghabiskan luas tanah hanya untuk mendirikan rumah/bangunan lain, yang seharusnya disisakan 30 persen untuk RTH, sesuai dengan prinsip surat izin mendirikan bangunan (IMB).

Jadi, pembangunan seribu menara rumah susun secara politis merupakan bentuk “stigmatisasi” pemerintah bahwa seolah-olah masyarakat miskin yang mendiami bantaran Kali Ciliwung adalah penyebab tunggal terjadinya banjir di Jakarta. Ini jelas sangat diskriminatif dan tidak adil. Seharusnya masyarakat kaya yang rumah dan bangunannya tidak ramah lingkungan juga harus dipersoalkan (rumahnya dibongkar). Bahkan, seiring menyusutnya jumlah RTH, Pemerintah DKI telah terbukti mengubah peruntukan tanah. Area yang semula RTH kemudian disulap menjadi pusat belanja dan hunian mewah demi mengejar target Jakarta memiliki 200 pusat belanja, layaknya Singapura. Terendamnya jaringan serat optik PT Telkom yang melumpuhkan 70 ribu akses telepon adalah contoh telanjang betapa pembangunan hunian mewah (apartemen) yang terletak di belakang PT Telkom merupakan vandalisme serius karena telah menciutkan Sungai Krukut (semula lebar Sungai Krukut 16 m, kini tinggal 4 meter). Tetapi aneh bin ajaib, hunian mewah tersebut hingga kini menjadi proyek yang untouchable.

Lebih dari itu, tanpa skema yang partisipatif dan akomodatif bagi masyarakat miskin, secara sosial, ekonomi, bahkan budaya, program seribu rumah susun itu tidak akan berfungsi efektif. Alih-alih, rumah susun tersebut malah diborong masyarakat kaya sebagaimana fenomena yang terjadi saat ini, misalnya rumah susun Tanah Abang. Minimal ada dua alasan yang menguatkan dugaan tersebut.

Pertama, secara regulasi (peraturan pemerintah), saat ini tidak ada lagi “hak milik” terhadap rumah susun di Indonesia, melainkan “hak sewa”. Sementara itu, di pasaran, tarif sewa rumah susun saat ini minimal Rp 500 ribu per bulan. Itu belum termasuk tagihan rekening listrik dan tagihan air PDAM. Asumsikan tagihan kedua komoditas publik itu masing-masing Rp 50 ribu, maka pengeluaran rata-rata minimal penghuni rumah susun adalah Rp 600 ribu per bulan. Dari mana masyarakat miskin tersebut mendapatkan fulus sebanyak itu hanya untuk membayar ongkos tempat tinggal? Jadi, kalau pemerintah merelokasi mereka untuk tinggal di rumah susun, praktis mereka tidak akan mampu membayarnya. Kemampuan membayar mereka tidak akan nyandak untuk membayar biaya akomodasi rumah susun.

Kedua, persoalan budaya yang tidak inline. Mereka sudah terbiasa tinggal di rumah yang menapak di atas tanah, sekalipun di pinggir kali, kemudian tiba-tiba akan diboyong untuk menempati rumah yang modelnya menyundul langit (vertikal). Manusia bukan barang, bukan binatang, yang bisa seenaknya dipindah-pindahkan. Pemerintah tidak cukup hanya memindahkan fisik mereka dari bantaran kali menuju bantaran langit (rumah susun) tanpa memfasilitasi proses perubahan psikologi, sosial, dan kulturalnya.

Pemerintah tentunya tidak ingin dikatakan tebar pesona belaka, tanpa aksi konkret untuk menyelamatkan masyarakat miskin yang menjadi korban banjir atau “korban pembangunan” lainnya. Pemerintah seharusnya membuat komitmen terlebih dahulu kepada publik, bagaimana model pembayaran dan besaran harga rumah susun tersebut. Jika menggunakan mekanisme pasar yang berlaku seperti sekarang, akan jauh panggang dari api bagi masyarakat miskin untuk bisa indekos di rumah susun tersebut. Alih-alih, seribu rumah susun itu akan jatuh ke tangan kaum berduit. Digratiskan 100 persen? Rasanya juga kurang elegan, karena akan mengecilkan sense of belonging bagi penghuni rumah susun. Besaran harga dan mekanisme pembayaran yang partisipatif dan akomodatif dengan income (kemampuan membayar) masyarakat miskin mungkin merupakan jalan tengah yang paling adil.

Lebih dari itu, jika pemerintah memang serius dan konsisten untuk menyelamatkan Jakarta dan kota lain di Indonesia dari terjangan banjir, seharusnya bukan hanya masyarakat miskin yang diuber-uber. Masyarakat kaya yang terbukti melakukan vandalisme juga harus “dirusunkan” (membuat rumah yang ramah lingkungan). Pemerintah seharusnya melakukan “audit bangunan” terhadap seluruh bangunan di DKI Jakarta, apakah bangunan tersebut ber-IMB. Dan jika ber-IMB, apakah bangunan itu memenuhi ketentuan di dalam IMB, misalnya menerapkan aturan 30 persen untuk RTH. Oknum pemerintah provinsi yang diduga kuat/terbukti menjualbelikan surat IMB atau melakukan alih fungsi lahan harus ditindak tegas.

Pilihan rumah susun sebagai alternatif tempat tinggal, dari sisi pengelolaan tata ruang, sebenarnya merupakan pilihan yang tepat. Rusaknya tata ruang di Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia justru karena pilihan pengembangannya menyamping (horizontal), bukan naik ke atas (vertikal). Di kota-kota besar lain di dunia, yang tingkat keberadaban kotanya di atas Jakarta, hampir semua hunian mengarah ke atas. Hanya sebagian kecil masyarakat kaya yang mampu mendiami rumah konvensional, tapi mereka harus membayar pajak sangat tinggi. Banjir di Jakarta seharusnya menumbuhkan kesadaran baru bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan mengembangkan pola tata ruang yang memenuhi pakem, bukan lagi “tata uang” yang didominankan.


Sabtu, 03 Maret 2007

Opini

Reshuffle dan Tahu Diri

Toto Sugiarto, peneliti pada Soegeng Sarjadi Syndicate

Setelah melampaui setengah perjalanan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, muncul kepentingan untuk kembali melakukan reshuffle. Keharusan merombak kabinet ini tak terhindarkan karena pemerintah telah semakin jauh dari tujuan keberadaannya, yaitu menyejahterakan rakyat. Sejumlah kegagalan, yang sebenarnya merupakan sedimentasi kegagalan sejak tahun lalu, melatari dan menjadi alasan kuat perlunya langkah tersebut.

Kegagalan beberapa menteri amat kentara dengan semakin tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Bahkan Bank Dunia menyatakan setengah penduduk Indonesia hidup miskin. Fakta di lapangan, rakyat harus berebut beras murah. Beras yang kualitasnya terendah pun menjadi rebutan karena mereka hanya mampu membeli beras jenis itu. Sedangkan yang tidak mampu beli beras termurah sekalipun terpaksa makan nasi aking, nasi yang hanya pantas untuk makanan unggas.

Lainnya, prosedur investasi yang tetap berbelit dan mahal, biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin tak terjangkau, pajak yang masih saja berbau kongkalikong, korupsi dan kolusi yang tetap meruyak di berbagai departemen dan instansi pemerintah, pembalakan hutan yang terus terjadi, kecelakaan pesawat terbang dan kapal laut yang terus berulang, flu burung yang telah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korban tertinggi di dunia, sampai terjadinya banjir akibat kesalahan pemerintah dalam mengatur tata ruang.

Kondisi ini membuat Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat beserta sederetan menteri di bawahnya terlihat tidak cakap. Dalam kepemimpinan mereka, satu tahun berlalu tidak membuat berbagai masalah berlalu.

Alih-alih masalah terselesaikan, masalah baru malah bermunculan. Dan yang paling membahayakan adalah menyemburnya lumpur panas PT Lapindo Brantas. Akibat kesalahan praktek pertambangan yang dilakukan anak perusahaan Grup Bakrie tersebut, ribuan rakyat dirugikan. Sedikitnya 8.000 jiwa kehilangan tempat tinggal, harta, pekerjaan, dan bahkan kehidupan masa lalu dan masa depan. Celakanya, pemerintah terlihat tidak serius melindungi dan membela rakyatnya yang dirugikan tersebut.

Banyak warga korban lumpur Lapindo yang tidak mendapat kepastian ganti rugi, antara lain warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) 1. PT Lapindo Brantas menolak memberikan ganti rugi kepada warga Perumtas 1 tersebut, padahal rumah warga telah terendam dan tidak mungkin ditempati kembali. Sebagai tumpahan rasa kecewa dan frustrasi, warga Perumtas 1 memblokir jalan raya dan kereta api beberapa hari lalu. Anehnya, pemerintah tidak menunjukkan pembelaan. Alih-alih membela, pemerintah terlihat resisten terhadap aksi demo para korban tersebut. Pemerintah terkesan buta, tuli, dan bisu.

Tahu diri

Berbagai masalah yang terus muncul sepanjang tahun mencerminkan adanya ketidakcakapan menteri-menteri terkait. Mereka tidak mampu menunjukkan prestasi dan kinerja yang baik. Kondisi underperformance ini, jika tidak diperbaiki, akan berakibat pada hilangnya harapan dan “mimpi” masyarakat terhadap pemerintah Presiden Yudhoyono.

Dari kegagalan, tecermin tingkat kemampuan diri yang berada di bawah tingkat kesulitan masalah yang harus diselesaikan. Akibatnya, masalah tidak akan pernah terselesaikan jika menteri-menteri yang gagal tersebut tetap berada di posisinya. Jika para menteri itu mau membaca diri, mereka seharusnya tahu diri akan kegagalannya memimpin, dan pada saat itu pula mengambil keputusan untuk mundur. Bila itu dilakukan, rakyat akan melihat bahwa mereka masih memiliki integritas moral.

Suara hati

Kemampuan membaca diri dan bertindak secara tahu diri sulit dimiliki oleh orang-orang yang telah menutup rapat-rapat pintu suara hati. Baca diri merupakan proses gabungan antara rasio dan hati. Hatilah yang kemudian melakukan refleksi atas hasil kalkulasi kemampuan diri. Jika pintu hati terbuka, hati akan menyuarakan hasil refleksinya dan akan menjadi acuan tindakan bagi individu yang bersangkutan. Dengan kesadaran hati nurani, seseorang akan memiliki sikap tahu diri.

Celakanya, kebanyakan pejabat di negeri ini memiliki rasio dan hati, namun pintu hatinya tertutup rapat, tertutup oleh ambisi, keserakahan, dan egoisme. Akibatnya, hasil kalkulasi diri yang mengakui kegagalan dalam mengatasi masalah tidak didengarkan dan tidak dijadikan acuan dalam bertindak. Jadilah mereka pejabat yang tidak tahu diri.

Hasilnya, tidak ada di antara mereka yang mau mengakui kegagalan. Angka statistik yang buruk direka-reka supaya tampil baik, standar garis kemiskinan nasional dibuat jauh di bawah standar yang seharusnya, sehingga angka jumlah kemiskinan lebih sedikit dari seharusnya. Sementara itu, kegagalan yang tidak mungkin disembunyikan lagi dicarikan kambing hitam.

Catatan akhir

Karena sikap tahu diri belum menjadi budaya dalam politik Indonesia, reshuffle adalah keharusan. Dalam melakukan reshuffle, Presiden sebaiknya tidak lagi mempertimbangkan pola hubungan pemerintah dengan partai-partai. Karena, jika itu dilakukan, tidak ada kebaikan yang akan dihasilkan, melainkan hanya bagi-bagi kekuasaan. Presiden juga tidak perlu terpengaruh oleh suara-suara dari partai politik yang berniat melakukan intervensi, karena suara mereka tidak didasari niat demi kebaikan bangsa, melainkan demi pencarian kekuasaan semata. Intinya, Presiden harus menghindar dari jebakan power game dalam pertimbangan reshuffle.

Pendeknya, tanpa mempertimbangkan asal partai dan kekuatan apa pun di belakangnya, Presiden dituntut untuk berani melakukan reshuffle secepatnya terhadap menteri yang gagal menjalankan tugas dan merugikan rakyat. Penundaan reshuffle hanya akan membuat rakyat semakin menderita. Sementara itu, orang muda di luar partai yang memiliki kompetensi dan integritas moral perlu diberi kesempatan untuk memimpin, menyelesaikan berbagai masalah yang sampai sekarang tidak pernah bisa diselesaikan. Semua harus didasari niat demi kebaikan rakyat, bangsa, dan negara.


Kamis, 15 Maret 2007

Opini

Manajemen Bencana ala Sleman

Lexy Armanjaya

·  MAHASISWA MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA, JAKARTA

Bangsa dan negara ini berada di pusat ring of fire, area tempat bertemunya lempeng-lempeng tektonik dan dikelilingi gunung-gunung api paling aktif di dunia. Tidak mengherankan jika gempa bumi kerap terjadi. Gempa tersebut mengakibatkan tanah longsor, rumah roboh, pohon tumbang, serta aktivitas gunung api meningkat atau bahkan tsunami seperti yang terjadi di Aceh dan Nias pada akhir 2004.

Demikian juga dengan hujan, ombak, banjir, langit berkabut, dan angin kencang seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Semua ini merupakan bencana alam dan membawa korban yang tidak sedikit. Ratusan ribu jiwa telah pergi. Bangsa ini seolah-olah tidak menghargai manusia dan kemanusiaan kita sebagai rakyat Indonesia tanpa upaya serius dan sistematis untuk mengatasinya.

Sebagai manusia, kita tidak dapat menghindari kemauan alam tersebut. Namun, itu tidak berarti pasrah menerima kenyataan dan menunggu belas kasihan alam. Alam memiliki bahasa yang tidak dimengerti manusia, tapi manusia bisa memahaminya karena alam juga memberikan isyarat dan tanda-tanda. Kicauan burung yang tidak lazim dan aneh serta binatang liar yang tiba-tiba masuk ke wilayah permukiman manusia adalah sebagian dari tanda dan isyarat tersebut.

Pemahaman dan kemengertian dapat mengurangi risiko munculnya korban jiwa. Karena itu, keniscayaanlah untuk memahami dan sadar akan kondisi topografis alam dan tipologis tanah yang labil. Hanya dengan itu, kita bisa tahu kebutuhan yang harus dipenuhi dan tindakan yang perlu dilakukan. Tapi apa kita cukup sadar akan kondisi alam sekitar tempat kita tinggal? Seperti apa kualitas kesadaran diwujudkan dalam kehidupan konkret? Sleman, salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan jawaban.

Ibnu Rubiyanto adalah orang yang didaulat sebagai bupati di Kabupaten Sleman sejak 2002. Kepercayaan rakyat tersebut tidak membuat dirinya sombong, tapi membuatnya mulai berpikir cara menjalankan mesin birokrasi secara mudah, menerjemahkan trilogi birokrasi (sebagai pelayan, pengabdi, dan pelindung), serta meminimalisasi ortodoksi birokrasi dengan inovasi-inovasi tanpa harus menabrak hukum.

Saya tidak mau menyebutkan berbagai model dan jenis kreativitas yang dibuat di masa pemerintahnya. Tapi, sesuai dengan maksud tulisan ini, dalam konteks manajemen bencana alam Gunung Merapi, Rubiyanto membuat dua hal. Pertama, kebijakan di tingkat regulasi. Rezim Rubiyanto mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana Alam. Perda ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Selanjutnya, perda tersebut diikuti dengan Surat Keputusan Bupati, standard of procedure, instruksi, fasilitasi, dan lainnya.

Pembentukan Dinas Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana Alam seperti ini menunjukkan bahwa pejabat Pemerintah Kabupaten Sleman paham bahwa pada dasarnya rancangan institusi lokal (ataupun nasional) selalu merupakan bentuk pelembagaan dari suatu hasil analisis terhadap kebutuhan riil, tidak sekadar menggunakan dalil otonomi lalu membentuk dinas yang sama sekali tidak relevan.

Kedua, program-program taktis strategis sebagai bentuk pemaknaan Perda Nomor 12 Tahun 2003, khususnya terkait dengan penanganan bencana alam (Merapi). Hal yang dilakukan, misalnya, mengatur kelembagaan masyarakat daerah rawan bencana (pembentukan community emergency response di 28 wilayah, capacity building, dan environment conciseness), pengembangan infrastruktur evakuasi (bunker/rulinda, jalan evakuasi, barak evakuasi, early warning system), dan menyiapkan langkah-langkah pre-eruption, eruption phase, dan pascaerupsi.

Dengan kebijakan dan program yang dibuat, secara otomatis pemerintah daerah Sleman memberikan ruang bagi teralokasinya anggaran keuangan di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran. Itu berarti, pemda Sleman tidak pernah kelimpungan menghadapi bencana Merapi, karena struktur pemerintah memberikan jawaban akan kondisi alam yang tidak bersahabat dengan program-program seperti di atas.

Apa yang dilakukan pemerintah Ibnu Rubiyanto di Sleman tidak muncul begitu saja. Ada pergulatan, kegelisahan, analisis, dan refleksi. Baginya, Gunung Merapi yang meletus setiap tahun perlu dijawab birokrasi. Karena itu, ada beberapa hal yang bisa dipelajari. Pertama, birokrasi harus menjalankan fungsi sebagai pelindung dan pemberi rasa aman (protective function) bagi masyarakat yang dipimpin. Fungsi tersebut perlu diterjemahkan di tingkat struktur pemerintah dan kejelasan program. Fungsi-fungsi pemerintah perlu diefektifkan daripada sekadar memainkan simbol kekuasaan tanpa makna.

Kedua, pemimpin perlu mengetahui dan memaknai kondisi alam tempat ia memimpin. Pemimpin yang mengetahui daerahnya dan menjawabnya melalui struktur birokrasi akan mempermudah persiapan serta penanganan bencana yang kerap datang membawa korban dan penderitaan serta pergi meninggalkan trauma dan pekerjaan rumah.

Ketiga, regulasi juga patut dipertimbangkan sebagai dasar setiap kebijakan dan/atau program yang dibuat. Kiranya juga patut mendapat perhatian bahwa proses terciptanya regulasi perlu melibatkan masyarakat demi keterjangkauan substansi dan keluasan sisi pandang. Sementara itu, pada tahap pelaksanaannya, para eksekutif, pengguna jasa, dan operator atau masyarakat umumnya perlu menghargai dan menghormatinya sebagai hukum yang mengikat siapa pun, tanpa kecuali.

Semua ini dapat menjadi pelajaran bagi pemda lainnya di negeri ini atau bahkan pemerintah di tingkat nasional. Artinya, cukup sudah kita bermain-main dengan hukum hanya karena budaya korupsi yang telah berurat akar (embedded). Jiwa-jiwa yang telah pergi biarlah menjadi korban dari keserakahan selama ini. Sebab, bencana datang tak terduga. Kita hanya bisa berusaha meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Kalau Sleman sudah lama bersiap-siap, kapan kita memulai?


Kamis, 15 Maret 2007

Opini

Blunder Kejaksaan Agung dan Departemen Pendidikan Nasional

Asvi Warman Adam, AHLI SEJARAH

Sejak 5 Maret 2007, Kejaksaan Agung melarang beberapa buku pelajaran sejarah di sekolah. Terdapat 13 judul buku dari 10 penerbit yang dilarang, antara lain Yudhistira, Erlangga, Grasindo, Ganeca Exact, Esis, dan Galaksi Puspa Mega. Yang dilarang di antaranya Kronik Sejarah Kelas I SMP (karangan Anwar Kurnia, diterbitkan Yudhistira), Pengetahuan Sosial, Sejarah 1 (susunan Tugiyono K.S., penerbit Grasindo), Sejarah Kelas II SMP dan Sejarah Kelas III SMP (karangan Matroji, penerbit Erlangga). Demikian diberitakan Indo Pos, 10 Maret 2007.

Sejak 2006, Direktorat Sosial Politik Kejaksaan Agung meneliti buku sejarah terkait dengan peristiwa politik di Indonesia pada 1965. Bahkan Kepala Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional yang lama (Dr Siskandar) dan yang baru (Diah Harianti) diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan atas dasar permintaan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo pada 5 Juli 2005 (Kompas, 10 Maret 2007).

Alasan pelarangan

Dalam konferensi pers pada 9 Maret 2007, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Muchtar Arifin menyampaikan alasan pelarangan buku-buku tersebut, “Antara lain tidak menyebutkan pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 dan hanya menulis keterlibatan G-30-S tanpa menyebut PKI (Partai Komunis Indonesia) pada 1965.” Menurut Muchtar, “Ini jelas memutarbalikkan fakta dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.” Apabila buku sejarah itu dibiarkan beredar, dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Tidak hanya peredarannya yang dilarang, tapi juga proses pengadaannya. Surat Keputusan Kejaksaan Agung itu pun “mewajibkan kejaksaan, kepolisian, dan alat negara lain yang berwenang menjaga ketertiban menyita buku-buku teks sejarah tersebut”.

Tidak berdasar

Alasan pelarangan Kejaksaan Agung itu tidak memiliki dasar. Buku Kronik Sejarah Kelas I (Anwar Kurnia, penerbit Yudhistira) tentu saja tidak memuat pemberontakan pada 1948 dan 1965. Sebab, pelajaran sejarah pada kelas I sekolah menengah pertama memang belum sampai pada periode kontemporer, tapi membahas kerajaan-kerajaan Nusantara yang dipengaruhi Hindu, Buddha, dan Islam. Pada kelas II SMP dijelaskan soal perlawanan rakyat terhadap kolonialisme dan baru pada kelas III SMP diuraikan perkembangan sejak Indonesia merdeka.

Jika dilihat buku untuk kelas III yang ditulis oleh pengarang dan penerbit yang sama, alasan pelarangan Kejaksaan Agung itu juga keliru. Di situ terdapat uraian mengenai “pemberontakan PKI di Madiun (18 September 1948)” pada halaman 59. Walaupun menggunakan istilah “Gerakan 30 September tahun 1965″, buku ini dengan tegas mengatakan itu pemberontakan PKI. Bahkan dicantumkan sepanjang satu halaman penuh kesaksian polisi Sukitman di Lubang Buaya tentang “kekejaman pemberontak”.

Di dalam buku Sejarah SMP Kelas III (Matroji, penerbit Erlangga) juga dimuat pemberontakan PKI Madiun 1948. Walaupun ditulis “G-30-S”, pada buku ini juga ditegaskan “dalam perkembangan berikutnya, timbul kesimpulan bahwa G-30-S itu didalangi oleh PKI” (halaman 109).

Demikian pula pelarangan buku Pengetahuan Sosial, Sejarah karangan Tugiyono K.S. (Grasindo) untuk kelas I SMP tidak tepat. Pada buku kelas III SMP terdapat uraian mengenai pemberontakan PKI di Madiun (halaman 68 dan 69) dan 1965 (halaman 94-99). Di dalam buku ini dipakai istilah G-30-S/PKI. Jadi sepenuhnya masih menggunakan versi Orde Baru. Lalu kenapa dilarang Kejaksaan Agung?

Gara-gara Departemen Pendidikan Nasional

Kasus ini bermula dari permintaan Menteri Pendidikan Nasional kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa buku-buku pelajaran sejarah. Hal itu untuk menindaklanjuti laporan beberapa tokoh, seperti Jusuf Hasyim (almarhum) dan Taufiq Ismail, kepada Dewan Perwakilan Rakyat bahwa di Jawa Timur ditemukan buku pelajaran sejarah yang tidak memuat pemberontakan Madiun 1948. Ketua DPR kemudian mengundang Menteri Pendidikan Nasional dan menanyakan hal ini. Persoalan ini kemudian dibahas dalam Rakor Kesejahteraan Rakyat yang dipimpin oleh Aburizal Bakri. Setelah itu, baru bergulir ke Kejaksaan Agung.

Kalau ada sebuah buku yang dianggap keliru, seyogianya buku itu saja yang diteliti, bukan semua buku pelajaran sejarah di seluruh Indonesia. Sebetulnya, Menteri Pendidikan Nasional dapat menanyakan langsung kepada bawahannya pada Pusat Kurikulum dan Pusat Perbukuan masalah itu. Tapi Menteri Pendidikan Nasional justru meminta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengatasi persoalan ini. Maka dibentuklah sebuah tim yang diketuai Djoko Suryo (dari Universitas Gadjah Mada) dan beranggotakan Hamid Hasan (UPI Bandung), Susanto Zuhdi (Kementerian Budaya dan Pariwisata), Wasino (Universitas Negeri Semarang), dan W. Soetomo. Soetomo memimpin sekolah pariwisata di Semarang dan ipar dari Jenderal Sarwo Edhi.

Berdasarkan hasil tim di atas, BSNP menulis surat kepada Menteri Pendidikan Nasional, yang menyimpulkan bahwa “perlu memasukkan ke dalam pendidikan sejarah peristiwa PKI Madiun pada 1948 dan mencantumkan kata “PKI” setelah “peristiwa G-30-S” sehingga menjadi G-30-S/PKI”. Surat BSNP 088/BSNP/I/2006 tertanggal 23 Januari 2006 itu ditandatangani oleh ketuanya, Bambang Soehendro.

Padahal, dalam uji publik kurikulum yang diselenggarakan tim tersebut pada 1 Desember 2005 di gedung Departemen Pendidikan Nasional, Senayan, Jakarta, saya telah menyampaikan bahwa gerakan yang melakukan kudeta pada 1965 menyebut diri mereka secara eksplisit dan tertulis sebagai Gerakan 30 September. Seyogianya istilah yang lebih obyektif ini digunakan, karena memang ada berbagai versi tentang dalang peristiwa itu (PKI, elite PKI, masalah intern Angkatan Darat, CIA, Soekarno, dan Soeharto). Dengan keputusan BSNP itu, muncul kembali kontroversi sejarah.

Bukan hanya itu, BNSP juga menyodorkan perubahan kurikulum. Padahal perbaikan sebelumnya, dari kurikulum 1994 (direvisi 1999) kemudian menjadi kurikulum 2004 sudah merupakan proses yang panjang dan melibatkan semua stakeholder bidang pendidikan. Untuk mengganti kurikulum 1994 yang dianggap oleh guru-guru terlalu sarat muatan, kurikulum berbasis kompetensi telah diuji coba di sekolah-sekolah sejak 2002. Kurikulum ini kemudian diganti penyebutannya menjadi kurikulum 2004 sebagaimana panduan yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional pada 2003 (yang diberi kata pengantar oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional).

Panduan itu telah diedarkan ke sekolah-sekolah dalam bentuk buku dan disket. Kenapa kurikulum 2004 ini tiba-tiba diubah menjadi kurikulum 2006? Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 menetapkan kurikulum 2006, yang disebut kurikulum untuk tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum yang terakhir ini, materi dan indikator dihilangkan. Ini membingungkan guru, karena bahan yang diajarkan dan cara mengujinya terserah kepada guru. Jawaban dari Departemen Pendidikan Nasional, kalau guru kurang paham, mereka akan membantu. Tapi apakah departemen sanggup melayani ratusan ribu sekolah di seluruh pelosok Tanah Air.

Kasus pelarangan buku pelajaran sejarah itu memperlihatkan bahwa Kejaksaan Agung dan juga Departemen Pendidikan Nasional tidak bertindak profesional.


Rabu, 14 Maret 2007

Opini

Rekam Jejak Kinerja Menteri Perhubungan

Tulus Abadi

·  ANGGOTA PENGURUS HARIAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA

Belum kering air mata dan tangis korban/keluarga korban atas hilangnya pesawat Adam Air, kapal motor Senopati Nusantara, dan KM Levina I, kini air mata kembali mengalir akibat terbakarnya pesawat Garuda GA-200 di Yogyakarta. Peristiwa ini makin mengharu biru wajah penerbangan di Indonesia. Garuda, yang dicitrakan sebagai airline terbaik (dari yang terburuk) yang dimiliki bangsa ini, kini rontok.

Atas peristiwa kecelakaan transportasi publik yang beruntun ini, hampir semua telunjuk mengarah kepada Menteri Perhubungan Hatta Rajasa untuk bertanggung jawab. Salah satunya adalah tuntutan mundur dari berbagai eksponen masyarakat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Terlepas mau mundur atau tidak, rekam jejak berikut ini bisa menjadi indikator bagi publik untuk menilai kinerja Menteri Hatta secara proporsional.

Pertama, di awal jabatannya sebagai Menteri Perhubungan, dalam 100 hari pertama Hatta mencanangkan “perbaikan kualitas transportasi publik” sebagai target utama. Secara empiris apa yang dicanangkan Hatta Rajasa sungguh tepat. Tapi apa lacur, target 100 hari sudah lewat, transportasi publik di Indonesia bukannya mengalami perbaikan, malah mempertontonkan wajah terburuknya. Ratusan bahkan ribuan nyawa menjadi tumbal karenanya. Ironisnya, hingga kini Hatta tidak pernah mengklarifikasi soal janjinya itu. Kalau berhasil, di manakah keberhasilannya, dan jika gagal, apa penyebab dan kendalanya? Dalam perspektif hukum perdata, sebenarnya janji itu layak menuai gugatan, karena bisa dikualifikasi sebagai bentuk “ingkar janji” (wanprestasi).

Kedua, terkait dengan bisnis penerbangan, Menteri Perhubungan hanya pintar mengeluarkan izin operasional, tapi tidak piawai dalam mengawasi kinerja/perilaku operator penerbangan. Membeludaknya bisnis penerbangan terbukti menjadi pemicu persaingan tidak sehat antaroperator, dan ujung-ujungnya keselamatan konsumen dikorbankan. Contohnya, keterlambatan pesawat kini menjadi kelaziman. Padahal keterlambatan adalah awal terjadinya kecelakaan. Selain itu, sebenarnya untuk setiap keterlambatan per 15 menit, operator penerbangan wajib memberikan kompensasi/ganti rugi kepada konsumen. Anehnya, masalah ini nyaris tidak diacuhkan oleh semua pihak.

Ketiga, nasib serupa terjadi juga di sektor perkeretaapian. Terjungkalnya kereta api hanyalah “bom waktu”, karena saat ini tingkat kelaikan jalan kereta api (termasuk kereta api eksekutif) tinggal 70 persen. Hal ini terjadi karena biaya perawatan kereta api dalam lima tahun terakhir malah diturunkan. Manajemen PT Kereta Api Indonesia mengaku karena biaya public service obligation (PSO) dari pemerintah tidak semua dikucurkan. Pada 2006, dana PSO hanya dikucurkan Rp 150 miliar, dari Rp 450 miliar yang dijanjikan pemerintah/DPR. Ketika PSO tidak dicairkan, PT Kereta Api secara normatif juga tidak bisa menaikkan tarif kereta ekonomi.

Keempat, dalam konteks Jakarta, Menteri Perhubungan dan petinggi Departemen Perhubungan lainnya terlihat tidak mempunyai visi yang jelas, misalnya dalam proyek busway dan monorel. Awalnya, Departemen Perhubungan menolak program busway, yang diklaim tidak akan menyelesaikan permasalahan transportasi di Jakarta. Tapi, aneh bin ajaib, kini Departemen Perhubungan mendukung 100 persen program tersebut, dan rencananya akan diterapkan di 19 kota besar di Indonesia. Selisik punya selisik, orang-orang Departemen Perhubungan menolak busway karena diduga tidak “kecipratan” proyek busway (alamak!). Demikian juga dengan monorel, semula Menteri Perhubungan menolaknya. Monorel bertentangan dengan Undang-Undang Perkeretaapian, karena di Indonesia tidak boleh ada pengelolaan kereta api oleh swasta, kata Menteri Perhubungan. Kini Menteri Perhubungan sudah welcome dengan monorel, bahkan akan membangun subway di Jakarta.

Kelima, dalam kasus lajur kiri dan menyalakan lampu bagi sepeda motor, Departemen Perhubungan lagi-lagi tidak setuju dengan terobosan Kepolisian Daerah Metro Jaya. Alasannya, belum ada regulasi kebijakan tersebut, bahkan melanggar beberapa regulasi, misalnya UU Nomor 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Dalam batas tertentu, alasan Departemen Perhubungan ada benarnya, tapi pertanyaannya, Departemen Perhubungan sendiri melakukan tindakan apa untuk mengatur keberadaan sepeda motor? Departemen tersebut hanya menjadi penonton.

Keenam, manajemen mudik Lebaran. Ritual rutin ini selalu menjadi masalah bagi warga Jakarta dan kota besar lain, baik menyangkut ketersediaan armada, tarif yang melonjak, maupun operator yang menelantarkan konsumen. Kebijakan ceiling price dan lower price terbukti tidak ampuh melindungi konsumen. Konsumen tetap mendulang kenaikan tarif yang mencekik leher. Anehnya, Menteri Perhubungan malah mengklaim mudik Lebaran 2006 berjalan sukses. Sukses apa jika pengguna sepeda motor meningkat hingga 50 persen? Meningkatnya penggunaan sepeda motor merupakan bukti kegagalan Departemen Perhubungan menyediakan akses transportasi mudik yang layak. Sepeda motor bukan sarana transportasi yang aman dan nyaman, apalagi untuk mudik, dengan jarak tempuh yang sangat jauh.

Ketujuh, terkait dengan hilangnya pesawat Adam Air, Menteri Perhubungan juga membuat blunder dan menyakiti keluarga korban. Menteri dengan gagah berani mengatakan bangkai pesawat Adam Air sudah ditemukan, lengkap dengan jumlah korban selamat dan meninggal. Tapi hingga kini bangkai pesawat Adam Air tetap raib. Bagaimana mungkin informasi segenting itu meluncur ke publik tanpa melalui proses check and recheck? Menteri Perhubungan juga berjanji akan mengangkat korban yang masih terjebak di bangkai pesawat, plus kotak hitamnya. Lagi-lagi, dengan alasan biaya dan tetek-bengeknya, janji itu kembali dimentahkan.

Kedelapan, pascakenaikan harga bahan bakar minyak yang mencapai lebih dari 100 persen, Menteri Perhubungan tidak melakukan review sistem transportasi di Indonesia, yang terbukti sangat tidak efisien dan rakus BBM. Akibatnya, saat ini 30-40 persen pendapatan konsumen terkuras untuk ongkos transportasi, khususnya di kota-kota besar (idealnya hanya 12-14 persen dari pendapatan). Konsumen harus membayar ongkos kemahalan atas tidak efisiennya sistem transportasi.

Kesembilan, terkait dengan poin di atas, kondisi ini makin diperparah oleh tingginya pungutan liar (pungli) di sektor perhubungan, yang menurut Organda mencapai Rp 18 triliun (2005). Pengusaha angkutan/Organda tentu akan membagi beban pungli itu kepada konsumen, dengan menaikkan tarif sepihak atau mengurangi operational cost, yang bermuara pada penurunan kualitas layanan. Terjungkalnya berbagai moda transportasi publik akhir-akhir ini tidak bisa dilepaskan dari fenomena ini.

Kesepuluh, Menteri Perhubungan hingga detik ini juga belum memposisikan korban/ahli waris korban sebagai pihak yang harus dilindungi dengan nilai kompensasi optimal. Nyawa korban dihargai sangat murah, maksimal hanya Rp 10 juta per kepala. Nilai nominal ini tidak lebih mahal daripada harga seekor sapi gemuk di Indonesia! Bandingkan, di negeri jiran (Malaysia), setiap korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas “dihargai” Rp 1,7 miliar per kepala dan di Amerika Serikat Rp 2 miliar.

Menteri Perhubungan mengklaim telah melakukan terobosan dan reformasi di bidang transportasi, tapi faktanya publik belum merasakan manfaat terobosan tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tuntutan mundur bagi Menteri Perhubungan oke saja, bahkan rasional. Namun, toh nasi belum 100 persen menjadi bubur, masih terbuka waktu (tiga tahun) bagi Menteri untuk memperbaiki kinerjanya. Menteri Perhubungan harus membuat terobosan radikal untuk menyelamatkan sektor transportasi publik di Indonesia. Misalnya melakukan review total terhadap sistem transportasi nasional yang terbukti sudah usang/kuno; mengintensifkan sistem pengawasan terhadap kinerja petugas front liner dan operator angkutan; serta memberangus tingginya pungli (korupsi) di sektor perhubungan. Tanpa itu, kinerja Menteri Hatta akan makin kedodoran dan kecelakaan transportasi publik akan terus menerkam kita semua.


Rabu, 14 Maret 2007

Opini

Menggugat Kontrol Wacana Kejaksaan Agung

Zaenal Muttaqien, PENULIS, TINGGAL DI SOLO

Kejaksaan Agung akhirnya mengakhiri polemik keberadaan buku-buku sejarah yang tidak memuat idiom Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam bab peristiwa G-30-S (Gerakan 30 September). Kejaksaan Agung memutuskan melarang peredaran buku teks sejarah–buku pelajaran sekolah yang mengacu pada kurikulum 2004–yang tidak melabelkan PKI dalam peristiwa G-30-S.

Kebijakan Kejaksaan Agung tersebut mendapatkan resistensi kolektif dari masyarakat peminat sejarah kritis, kaum pendidik yang berpikir transformatif, hingga kalangan lembaga swadaya masyarakat. Menurut mereka, kebijakan Kejaksaan Agung merupakan bentuk politik sensor wacana untuk melanggengkan wacana tafsir Orde Baru dalam kurikulum pendidikan nasional.

Selain itu, merupakan langkah Kejaksaan Agung mengakomodasi kepentingan kelompok kekuasaan, yang menginginkan adanya pemutarbalikan fakta sejarah yang hendak dicangkokkan ke dalam ingatan publik. Kejaksaan Agung–yang staf dan pegawainya eks Orde Baru–berkepentingan mengembalikan citra positif perilaku kekuasaan Orde Baru yang hancur oleh wacana dan gerakan antikorupsi (KKN) era reformasi.

Langkah Kejaksaan Agung yang melarang peredaran buku teks sejarah di atas mengingkari amanat reformasi dan terkesan diskriminatif. Mengapa demikian? Sebab, amanat reformasi menempatkan hak rakyat memperoleh kebebasan informasi dan mendapatkan materi pendidikan yang obyektif. Diskriminatif, karena Kejaksaan Agung justru mendiamkan peredaran banyak wacana/buku/buletin dari yang terjual bebas ke tengah masyarakat, yang banyak terdapat unsur diskriminasi SARA dan membangkitkan anasir konflik sosial.

Pelarangan peredaran buku teks sejarah di atas sangat mirip dengan peristiwa pelarangan buku-buku/wacana yang mengkritik pemerintah di era Orde Baru. Wacana politik antipemerintah diharamkan dan seolah menjadi wacana najis yang tidak boleh dibaca oleh masyarakat.

Di balik upaya pelarangan peredaran buku teks sejarah yang tidak menuliskan “PKI” di belakang idiom G-30-S terdapat kepentingan “politis”, yakni Kejaksaan Agung berkepentingan melanggengkan ingatan publik yang stereotip terhadap peristiwa G-30-S dan memuja kepahlawanan Soeharto (Orde Baru), yang akhirnya terbukti sebuah dinasti kekuasaan yang korup selama 32 tahun.

Watak Kejaksaan Agung, yang semena-mena melarang peredaran buku teks sejarah dengan argumentasi tidak ilmiah, didasari dalih untuk menjaga ketertiban umum. Pada hakikatnya mirip perilaku organisasi Gestapo di era Nazi atau KGB di era Uni Soviet, yang bertujuan memberangus kekritisan masyarakat atas praktek antimanusiawi kekuasaan Hitler di Jerman atau komunis di Uni Soviet.

Dampak kebijakan Kejaksaan Agung yang melarang peredaran buku teks sejarah mengakibatkan kebodohan bagi generasi muda penerus kepemimpinan nasional. Sejak di bangku sekolah, generasi muda “dicekoki” materi pelajaran sejarah, yang materinya pemutarbalikan fakta. Dengan demikian, ketika menjadi pemimpin, mereka akan terbiasa dengan kebohongan publik.

Langkah Kejaksaan Agung yang mulai melakukan politik sensor wacana memang harus dikritik atau kalau perlu dilawan oleh kalangan masyarakat sipil. Jika tidak, lambat-laun bisa-bisa Kejaksaan Agung akan melarang peredaran wacana/buku yang mengkritik ketidakadilan pemerintah atau melarang buku yang mengungkap kebobrokan pemerintah Orde Baru.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh komponen masyarakat menghadapi kebijakan Kejaksaan Agung di atas. Pertama, masyarakat–komponen pegiat sejarah kritis, ilmuwan, guru transformatif, dan LSM–perlu melakukan somasi politik terhadap Kejaksaan Agung untuk membatalkan kebijakan tersebut. Kedua, kalangan pendidik sejarah perlu mengabaikan keputusan Kejaksaan Agung, dan meski tidak memakai buku teks sejarah yang dilarang, mereka perlu mengungkapkan fakta tentang peristiwa G-30-S dalam proses belajar-mengajar.

Yang terpenting, masyarakat pencinta demokrasi dan kebebasan informasi perlu pula mulai menggalang hadirnya organisasi antipolitik sensor wacana, yang berfungsi memasyarakatkan kebenaran informasi dan hak berwacana bagi masyarakat. Desakan hadirnya wacana tanding atas kebijakan Kejaksaan Agung perlu dilakukan dalam setiap aktivitas intelektual.

Sabtu, 24 Maret 2007

Opini

Hak Asasi Manusia Atas Air

Mimin Dwi Hartono, peneliti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Tak terbantahkan bahwa air adalah komponen paling mendasar dan esensial bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, manusia tidak akan bisa bertahan hidup dalam hitungan hari, sehingga air menjadi modal paling utama untuk menjamin dan melindungi hak untuk hidup serta untuk memenuhi hak asasi manusia yang lain. Tanpa air yang layak, bersih, dan menyehatkan, manusia tidak akan bisa mencapai tahap kesejahteraan hidup yang layak untuk tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan secara tenang.

Sebagai komoditas yang esensial dan menyangkut hajat hidup manusia keseluruhan, pemerintah punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin agar air tersedia dalam jumlah dan kualitas yang baik dan dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Lantas bagaimana dengan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia atas air, terkait dengan momentum Hari Air Internasional pada 22 Maret?

Meskipun sebagian besar permukaan bumi terdiri atas air, hanya satu persennya yang layak dikonsumsi. Sembilan puluh sembilan persen yang lain berupa air asin dan es di kutub, yang tidak layak dikonsumsi. Ketersediaan air yang sangat terbatas tersebut semakin tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya semakin besar. Walaupun berbagai macam teknologi pemanfaatan air telah ditemukan, tidak mampu menahan laju pertambahan penduduk yang tak terkendali. Dalam kurun waktu 50 tahun, populasi dunia meningkat hampir 60 persen, dari 2,5 miliar jiwa pada 1950 menjadi sekitar 6 miliar jiwa pada 2005.

Manusia yang semakin bertambah menimbulkan konsekuensi semakin besarnya tingkat kebutuhan akan air yang bersih dan menyehatkan untuk hidup dan aktivitas kehidupan lainnya. Dan pada saat yang sama, kualitas air yang bersih dan menyehatkan semakin terbatas dan langka akibat tercemarnya air oleh aktivitas industri, kegiatan pertambangan, kegiatan rumah tangga, dan perilaku individu yang tidak bertanggung jawab. Terjadi ketimpangan antara kebutuhan air dan ketersediaan air dalam jumlah dan kualitas yang memadai sehingga menimbulkan kompetisi perebutan sumber daya air, yang mencuatkan konflik dan kekerasan. Di sisi lain, ketimpangan ini dilihat sebagai peluang bisnis oleh sebagian pihak yang kemudian mengarah pada privatisasi air atau komersialisasi air.

Privatisasi air menjadi ancaman serius. Air ditempatkan sebagai komoditas, sehingga makin menjauhkan fungsi esensial air sebagai komoditas publik. Dengan privatisasi, hanya mereka yang berkemampuan ekonomi yang bisa mengakses air. Privatisasi yang hanya bertujuan mencari profit bukan menjadi solusi bagi kelangkaan air, melainkan menjadi masalah baru dan menjerumuskan negara dalam jebakan utang yang semakin dalam. Contohnya Perusahaan Air Minum Jaya di Jakarta, yang terjebak utang luar negeri Rp 1,6 triliun, dan perusahaan daerah air minum di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang juga terjerat Rp 10 miliar. Utang ini menjadi justifikasi bagi masuknya korporasi asing untuk menguasai distribusi air yang berorientasi pada profit dengan cara menaikkan harga air.

Air sebagai bagian dari hak mendasar (fundamental right) semakin digeser fungsinya menjadi komoditas bisnis dan politik sehingga mengancam pemenuhan hak asasi manusia bagi 1,1 miliar jiwa manusia di dunia yang belum bisa mengakses air bersih dan 2,4 miliar jiwa lainnya yang tidak punya fasilitas sanitasi memadai, yang sebagian besar hidup di Benua Afrika dan Asia.

Hal ini diperparah oleh manajemen air di dunia yang sangat buruk sehingga mengakibatkan tidak efisiennya distribusi air berupa kebocoran air yang sangat besar. Di Asia, tingkat kebocoran air mencapai 42 persen, di Afrika 39 persen, di Amerika Latin 42 persen, dan di Amerika Utara 15 persen. Kebocoran air ini diduga dilakukan secara sengaja guna dijual secara ilegal untuk kepentingan memperkaya diri para pejabat yang bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih.

Kesenjangan kemampuan ekonomi antara negara-negara Barat dan Timur juga menimbulkan ketidakadilan atas akses air yang sangat serius. Di Amerika Serikat setiap orang mengkonsumsi 158 galon air setiap hari, sedangkan di Senegal hanya 7,6 galon per orang. Artinya, konsumsi air untuk satu orang di Amerika bisa untuk delapan orang di Senegal. Pola konsumsi yang boros dan tidak fair ini pada akhirnya akan menjerumuskan pada ketidakadilan yang lain, karena perilaku sebagian kecil manusia yang boros akan sumber daya air akan ditanggung oleh sebagian besar umat manusia lainnya.

Akibatnya, penyakit yang muncul sebagai akibat kekurangan air (water shortage) dan ketidakadilan atas akses terhadap air pun semakin bertambah dan menelan korban jiwa yang semakin meningkat. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 80 persen penyakit di dunia (kolera, disentri, hepatitis) adalah akibat manusia mengonsumsi air yang tidak memenuhi standar kesehatan. Industrialisasi yang dipusatkan di perkotaan telah menciptakan permukiman kumuh yang sangat sulit dijangkau jaringan air bersih dan menyebabkan semakin akutnya tingkat pencemaran air. Tingkat pencemaran air di kota-kota di Asia sangat tinggi karena 90 persen limbah air langsung dibuang ke sungai tanpa proses pengolahan.

Dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, hak atas air diakomodasi dalam artikel 24: “Negara wajib melakukan tindakan untuk memerangi penyakit dan kekurangan gizi pada anak melalui penyediaan nutrisi yang berkecukupan dan air minum yang bersih, dan juga memperhatikan bahaya dan risiko dari polusi lingkungan.” Kemudian Deklarasi Milenium, yang mencetuskan proyek Millennium Development Goals, yang merupakan komitmen para kepala negara/pemerintahan anggota PBB untuk memerangi kemiskinan global sampai tahun 2000-2015, menyerukan kepada pemerintah agar “menyediakan akses air bersih dan sanitasi yang memadai bagi masyarakat yang saat ini belum bisa menikmatinya”.

Meskipun demikian, belum ada payung hukum, kebijakan, dan implementasi program yang konkret dari pemerintah Indonesia untuk menjamin ketersediaan air sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang terjadi sebaliknya, disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang melegalisasi tumbuh suburnya bisnis air, sehingga bertentangan dengan berbagai kovenan, konvensi, ataupun komitmen internasional hak asasi manusia yang menjamin air sebagai hak asasi manusia. Maka, yang dibutuhkan sekarang adalah kebijakan “air bagi semua” (water for all). Tanpa itu, air hanya akan jadi komoditas bisnis dan politik yang tiada akhir, dikuasai oleh sebagian kecil orang dengan jalan mencelakai lebih dari 100 juta jiwa di Indonesia dan 3 miliar jiwa di dunia yang belum bisa menikmati air sebagai bagian dari pemenuhan hak asasinya.


Sabtu, 24 Maret 2007

Opini

Presiden Wajib Militan

A. Riawan Amin, Direktur Utama Bank Muamalat, Jakarta

“Presiden Indonesia minimal harus S1,” kata seorang politikus. “Bergelar doktor sekalipun, kalau peragu, apa gunanya?” kata politikus lain menimpali. Debat persyaratan calon presiden akhir-akhir ini mengemuka. Ada nuansa profesional di dalamnya. Namun, tidak bisa ditepis ada aroma jegal-menjegal calon, dengan memasukkan syarat yang tak bisa dipenuhi kandidat tertentu. Menurut penulis, tingkat pendidikan penting, tapi yang jauh lebih penting adalah militansi calon.

Lihat saja para founding fathers kita. Siapa yang meragukan militansi Bung Karno? Bung Hatta? Para pahlawan? Mereka rela berkorban dengan harta dan jiwa mengusir penjajah. Mereka memberi kita kesempatan berdemokrasi, memilih pemimpin yang disukai.

Semestinya Presiden Indonesia mendatang harus “wamil” alias wajib militan. Ia bisa dari kalangan militer atau sipil. Apa pun profesi yang ia sandang, selama ia bisa menjadi pribadi teladan, hidup bersih dan sederhana, siap tidak populer, teguh pendirian, siap berkorban untuk kejayaan bangsa dan negara, layak menjadi calon presiden.

Kenapa militan

Militansi bagi sebagian kalangan begitu menggetarkan, untuk tidak mengatakan menakutkan. Tidak salah bila kata ini acap disalahpersepsikan. Predikat militan sering disejajarkan dengan ulah teroris, ekstremis, atau sponsor kekerasan.

Bagi penjajah Belanda, Bung Karno adalah ekstremis. Namun, bagi Indonesia, ia pahlawan. Ia seorang militan yang penuh dedikasi, siap berkorban untuk kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mahatma Gandhi bagi penjajah Inggris adalah ekstremis. Tapi bagi India, dan bahkan dunia, ia ikon perjuangan dan seorang militan sejati. Ajaran ahimsa (perlawanan tanpa kekerasan) yang dikampanyekannya berhasil membetot simpati masyarakat.

Che Guevara di mata CIA adalah seorang ekstremis. Bagi rakyat Kuba, sebagian Amerika Latin, dan Afrika, yang pernah dibelanya, ia adalah idola. Ucapannya yang terkenal, “Siapa pun yang menentang kezaliman adalah sahabatku,” menunjukkan sikap militan karena berani menentang ketidakadilan. Demikian juga Jenderal Sudirman. Meski ke mana-mana harus ditandu, tak sesenti pun ia surut bergerilya. Ia seorang militan sejati.

Seorang yang militan paling tidak memiliki tiga ciri. Pertama, ia seorang aktivis. Ia melihat problem dan tampil untuk menyelesaikannya. “The activist is not the man who says the river is dirty. The activist is the man who cleans up the river,” begitu Ross Perot mengingatkan. Semakin jarang kita lihat anak-anak bangsa yang tergerak menjadi aktivis sejati. Sementara dulu di zaman Pak Harto banyak aktivis dibungkam, sekarang banyak aktivis yang “jinak”. Alih-alih membersihkan sungai kotor, ada di antaranya yang mengirim lumpur. Tak hanya mengotori halaman, tapi juga membenamkan masyarakat sekitarnya. Alih-alih memberikan teladan hidup bersih dan sederhana, banyak pejabat yang dengan bangga memamerkan kekayaan yang sulit dipahami dari gaji yang sebenarnya mereka terima.

Kedua, seorang militan tak pernah berhenti berjuang. Ia tahu betul bahwa kemenangan adalah hasil perjuangan panjang. Victory is always possible for the person who refuses to stop fighting. Kemenangan, kata Napoleon Hill, selalu terbuka buat siapa saja yang menolak berhenti berjuang. Kita lihat, ketika masih menjabat, banyak di antara mereka yang diam seribu bahasa. Namun, giliran sudah pensiun, banyak di antara mereka yang baru tersadar belum berbuat apa-apa.

Ketiga, seorang militan memiliki strong leadership (kepemimpinan yang kuat) dan visioner. Hanya dengan leadership yang kuat, ia bisa mengelola dan berani menentang segala intervensi yang merugikan rakyat. Pemimpin yang visioner mampu melihat ke depan, berfokus, konsisten pada tujuan, dan berorientasi hasil (result-oriented) dengan tetap mempertimbangkan cara-cara yang benar untuk mencapainya.

Wajib militan

Dengan melihat scope persoalan bangsa yang begitu besar dan kompleks, sangat mencemaskan bila negeri ini terjebak dalam spekulasi saat memilih pemimpinnya. Untuk menghindari kesalahan yang terus berulang, sudah sewajarnya syarat menjadi pemimpin lebih ditekankan pada integritas calon, yang dibuktikan dengan track record, ketimbang semata-mata mengacu pada sertifikasi pengetahuannya (gelar formal).

Kuncinya, sekali lagi, adalah menemukan pemimpin yang militan. Pemimpin yang bisa menggugah semangat rakyatnya untuk bersama-sama kembali membangun serpihan bangsanya. Pemimpin yang benar-benar bisa memimpin dan memberi contoh. Bukan yang hanya ramai saat kampanye, tapi giliran diberi kekuasaan sepi prestasi.

Karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan militansi tak hanya perlu dijiwai, tapi juga wajib bagi para calon pemimpin bangsa. Sejarah mengajarkan, hanya mereka yang militan yang bisa membawa masyarakatnya keluar dari kemelut. Kolega saya, seorang chief executive officer sebuah bank di Malaysia, mencoba menyimpulkan, “All great leaders are militant.”

Kalau ada pihak yang sering mengecam pemimpin-pemimpin militan, itu tidak lain karena konspirasi yang terus menginginkan bangsa ini sebagai bangsa yang lemah. Bangsa yang bisa diatur, mudah dicucuk hidungnya. Karena itu mereka menakut-nakuti siapa saja yang hendak menggelorakan militansi, karena berbahaya bagi kepentingan mereka.

Mereka mendorong pemimpin-pemimpin lembek menjadi calon presiden. Atas nama demokrasi, calon yang sudah gagal membawa negeri ini keluar dari krisis diberi kesempatan untuk kesekian kali. Para calon itu sejatinya tak hanya menipu rakyat, tapi juga menipu diri sendiri.


Jum’at, 23 Maret 2007

Opini

Kontekstualitas Islam Liberal

Saidiman, anggota Forum Muda Paramadina Jakarta

Jaringan Islam Liberal (JIL) merayakan ulang tahun yang keenam dengan menyelenggarakan rangkaian diskusi dan pemutaran film pada 22 sampai 24 Maret 2007. Enam tahun adalah usia yang tentu tidak cukup matang, tapi juga tidak lagi bisa dibilang muda, bagi sebuah gerakan intelektual. Lahir dan hidup dalam rentetan kontroversi yang begitu panjang, kehadiran JIL selama ini adalah prestasi tersendiri.

Selama ini JIL tidak hanya memperoleh tantangan dari kalangan “konservatif”, musuh konseptual yang diandaikan sejak awal, tapi juga dari kalangan progresif dan modernis yang sebetulnya memiliki akar ide yang sama. Tulisan ini akan masuk ke beberapa tema yang diajukan oleh para penentang JIL dari kalangan Islam progresif dan modernis. Sedikitnya ada tiga “tuduhan” yang kerap kali dialamatkan kepada JIL, yakni membangun literalisme baru, relativis, dan tidak membumi.

Antiliteralisme

Tuduhan literalis yang dialamatkan kepada JIL berangkat dari pilihan bahasa yang digunakan oleh kalangan JIL sendiri yang menyebut musuh konseptualnya sebagai kaum literalis, tekstualis, ataupun konservatif. Bagi sebagian kalangan progresif, klaim ini mengandung bahaya karena secara langsung mengandaikan bahwa literalisme adalah sesuatu yang obyektif dan faktual. Literalisme, bagi mereka, sesungguhnya tidak pernah ada, termasuk dalam tafsir keagamaan, karena setiap makna selalu diwarnai oleh antinomi, heterodoks, bahkan kontaminasi. Karena itu, dikotomi tentang yang murni dan tidak murni menjadi sesuatu yang tidak relevan.

Meskipun begitu, dengan menempatkan kaum literalis di seberang gagasannya, JIL tampaknya justru berdiri pada posisi menolak klaim kebenaran literer dari mereka yang gandrung mengaku paling mengerti agama. JIL bukan dalam posisi meneguhkan literalisme, melainkan mencoba mencabik-cabiknya dengan meneguhkan pentingnya analisis kontekstual dalam setiap penafsiran agama.

Dengan mengacu pada pentingnya analisis kontekstual, JIL sekaligus tidak dalam posisi mengajukan klaim kebenaran absolut, yang pada akhirnya bukan penganut monisme. Salah satu capaian JIL yang tidak dicapai oleh generasi Nurcholish Madjid (Cak Nur) adalah penegasannya terhadap pluralitas nilai. Usaha Cak Nur mencari titik temu agama-agama adalah sesuatu yang khas dari para pemikir monis. Cak Nur mengandaikan bahwa pada tingkat tertentu semua kepercayaan akan bertemu pada satu kebenaran tunggal dan sama.

JIL justru berada pada posisi yang cukup berbeda dengan Cak Nur dalam hal perayaan pluralitas dan pluralisme. Nilai, bagi kalangan JIL, tidak seragam dan tidak mungkin diseragamkan. Setiap sesuatu selalu berada dalam kontradiksi. Yang paling mungkin dikatakan, pada kondisi ini, bukanlah bahwa kebenaran itu tunggal, melainkan kebenaran itu banyak. Setiap nilai memiliki hak untuk hidup. Setiap nilai memiliki kualitas dan takaran kebenaran sendiri yang tidak bisa diperbandingkan (incommensurable). Incommensurability memiliki tiga makna: incomparable (tidak bisa dibanding-bandingkan), immeasurable (tidak bisa ditakar dengan menggunakan takaran tertentu), dan karenanya unrankable (tidak bisa diukur dalam tingkatan tertentu). Dalam hal ini, JIL melanjutkan dan mengembangkan proyek pembaruan yang telah dirintis oleh Cak Nur.

Pluralisme, bukan relativisme

Komitmen JIL dan kaum Islam liberal dalam memperjuangkan kebebasan menjadi penegas bahwa mereka menolak anarkisme. Relativisme yang banyak dituduhkan oleh para penentang JIL sesungguhnya kesimpulan yang terlalu jauh terhadap konsep kebebasan. Ide kebebasan justru selalu mengandaikan adanya pembatasan yang proporsional terhadap aktivitas individu.

Penolakan terhadap anarkisme memberi jalan bagi konsep kebebasan, seperti yang diusung oleh JIL, untuk membedakan dirinya dengan relativisme. Mereka yang merayakan keragaman (pluralis) mengandaikan obyektivitas nilai-nilai yang berserak. Setiap nilai memiliki status obyektif yang memungkinkan setiap orang memilih nilai yang ia yakini sebagai kebenaran. Meski setiap nilai itu obyektif dan memiliki kebenaran masing-masing yang berbeda, bukan berarti tidak ada titik temu.

Idealisme yang berpijak

Religiositas masyarakat Indonesia adalah kekayaan yang sungguh luar biasa, tetapi bukan tanpa masalah. Betul bahwa agama adalah sumber dan landasan moral yang harus tetap dipertahankan. Kendati demikian, klaim kebenaran mutlak (ultimate truth) bisa menjadi bencana ketika dijadikan alasan untuk memusnahkan yang lain.

Kendati banyak faktor lain, tidak bisa dibantah bahwa agama memiliki peran yang cukup signifikan dalam fakta konflik yang marak terjadi di Indonesia. Konflik yang terjadi itu tak hanya antaragama, tapi juga intra-agama. Pengusiran Jamaah Ahmadiyah, penutupan gereja (rumah ibadah), ancaman terhadap JIL dan Komunitas Eden, konflik Poso, Ambon, Sambas, Sampit, dan lain-lain, adalah realitas konflik yang bernuansa agama.

Hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat pada 2004 menunjukkan realitas masyarakat beragama, khususnya Islam, di Indonesia cukup mengerikan. Survei tersebut menemukan data 24,8 persen responden berkeberatan jika orang Kristen mengajar di sekolah negeri; 40,8 persen responden Islam berkeberatan jika orang Kristen mengadakan kebaktian di sekitar tempat tinggalnya; dan 49,9 persen responden Islam berkeberatan jika penganut Kristen membangun gereja di sekitar tempat tinggalnya. Kendati hal itu masih pada tataran sikap, sudah cukup menjelaskan bahwa potensi kekerasan agama memang cukup besar di Indonesia.

Pada posisi seperti ini, gerakan pemikiran yang diusung oleh organisasi semacam JIL mendapat tempat yang sangat istimewa. Dengan penjelasan teologis yang baik, aktivis JIL berjuang untuk menghilangkan penafsiran beperspektif kekerasan dalam beragama. Sulit dibayangkan bagaimana sebuah negara bisa mencapai kemakmuran di tengah ancaman terhadap kebebasan warga negara untuk berpendapat, berserikat, berusaha, dan beragama. Sulit dibayangkan bagaimana produktivitas dan kreativitas bisa muncul dari masyarakat yang terkungkung dalam belenggu teologis yang antirasio.

Dengan demikian, tuduhan bahwa JIL bergerak di awan tanpa berpijak di bumi memiliki cacat konseptual. Ide tidak pernah muncul dari ruang hampa, tapi selalu membawa serta pijakan kontekstualnya.


Jum’at, 23 Maret 2007

Opini

Kepastian Temuan Makam Yesus

Pendeta Dr Ioanes Rakhmat

·  dosen kajian Perjanjian Baru dan Yesus dan sejarah di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta

Guru besar arkeologi Prof Yuval Goren–di ruang sidang pengadilan Israel atas kasus Oden Golan (pedagang benda antik kelahiran Tel Aviv) pada Januari 2007 yang dituduh telah memalsukan inskripsi (tulisan) Aramaik “saudara dari Yoshua (=Yesus)” pada ossuary (peti tulang, terbuat dari batu gamping) Yakobus–menyatakan bahwa sedikitnya pada dua huruf dari nama “Yoshua” dari inskripsi pada ossuary Yakobus tersebut terdapat lapisan patina asli dan berusia tua.

Dengan demikian, Prof Goren telah meralat pendapatnya semula bahwa semua kata pada inskripsi “saudara dari Yoshua” adalah pemalsuan modern yang dilakukan Oded Golan. Kita tahu bahwa pada ossuary Yakobus (yang keberadaannya diumumkan pada Oktober 2002) terdapat inskripsi “Yakobus, anak Yusuf, saudara dari Yesus”. Kini, dengan pengakuan Prof Goren itu, frase “saudara dari Yoshua” pada ossuary Yakobus diakui sebagai otentik. Peti tulangnya sendiri sudah dipastikan berasal dari kurun waktu tujuh dekade pertama abad pertama Masehi, zaman Yesus hidup.

Kini masih harus dipastikan, melalui pelbagai penelitian, bahwa ossuary Yakobus itu berasal dari makam Talpiot (sebelah selatan Kota Lama Yerusalem), yang ketika diekskavasi pertama kalinya pada 1980 didapati berisikan sepuluh ossuary. Namun, kini pada Israel Antiquities Authority (IAA) hanya ada sembilan ossuary; satu hilang entah ke mana. Jika nanti terbukti bahwa Oded Golan telah secara langsung atau tidak langsung memperolehnya dari makam Talpiot, ossuary yang kesepuluh, yang telah hilang itu, jelas adalah ossuary Yakobus. Jika sudah dapat dipastikan bahwa ossuary Yakobus berasal dari makam Talpiot, semakin besarlah kemungkinan untuk menyatakan bahwa makam ini adalah makam keluarga Yesus dari Nazareth.

Berikut ini penjelasannya. Kita tahu, dari sembilan ossuary yang berasal dari makam Talpiot, tiga ossuary tidak memiliki inskripsi, sedangkan enam lainnya memuat inskripsi: (1) “Yesus, anak Yusuf”, (2) “Yusuf”, (3) “Maria”, (4) “Mariamene (e) Mara” (= “Maria yang dihormati” = Maria Magdalena), (5) “Yoses”; (6) “Yehuda/Yudas anak Yesus”.

Kelima nama yang pertama sudah dikenal orang Kristen sebagai nama-nama anggota keluarga Yesus sebagaimana ditulis dalam Perjanjian Baru (PB). Hanya nama yang keenam (“Yudas, anak Yesus”), tidak muncul dalam PB. Nama-nama ini memang umum dipakai pada zaman Yesus. Sifatnya sebagai nama-nama “pasaran” inilah yang telah lama (sejak 1996) dijadikan alasan oleh sejumlah ahli untuk menolak pengkajian lebih lanjut atas enam ossuary berinskripsi dari makam Talpiot ini.

Tetapi, beberapa ahli Kitab Suci sekaligus arkeolog, misalnya James D. Tabor (penulis buku The Jesus Dynasty [2007]), berpendapat bahwa terkumpulnya sedikitnya lima nama yang dikenal sebagai satu cluster dalam satu makam keluarga adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang unik, yang belum pernah ditemukan sebelumnya di suatu situs galian arkeologis yang terlokasi, terkontrol, dan dapat diteliti. Pandangan Tabor ini didukung oleh kajian statistik yang telah dilakukan untuk membantu menentukan berapa besar peluang makam Talpiot ini sebagai makam keluarga Yesus dari Nazareth. Kajian statistik, yang dilakukan oleh pakar statistik dari Universitas Toronto, Prof Andrey Feuerverger, menyatakan munculnya cluster kelima nama itu dalam satu makam adalah, dalam konteks Kota Yerusalem pada kurun waktu Bait Allah Kedua akhir, kejadian yang unik dan sangat signifikan, dengan perbandingan 600:1 untuk keunikan.

Hingga kini, dari keenam ossuary berinskripsi dalam makam Talpiot itu, yang mitokondria DNA-nya sudah diperiksa adalah DNA “Yesus, anak Yusuf” dan DNA “Maria Magdalena”. Ternyata, dari penelitian DNA ini tidak ditemukan adanya hubungan persaudaraan maternal (berdarah satu ibu) antara Yesus dan Maria Magdalena. Bisa jadi, Maria Magdalena dalam makam Talpiot ini orang luar yang menjadi istri sah Yesus. Tujuh ossuary lainnya sudah bersih dari serpihan-serpihan tulang sehingga tidak bisa diperiksa DNA-nya; tulang-belulang di dalamnya sudah diserahkan ke komunitas Yahudi Ortodoks untuk dikuburkan kembali.

Serpihan-serpihan tulang-belulang Yakobus dalam ossuary Yakobus masih tersedia. Jika penelitian DNA terhadap tulang belulang Yakobus diizinkan oleh IAA (hingga kini IAA masih belum memberi izin), dan jika terbukti bahwa DNA Yakobus sama dengan DNA Yesus (yang sudah diketahui), semakin besarlah kemungkinan bahwa makam di Talpiot itu makam keluarga Yesus dari Nazareth, Yesus yang dikenal orang Kristen dalam Injil-Injil PB, Yesus yang mempunyai saudara satu ayah, yang namanya Yakobus sebagaimana juga dicatat dalam PB dan tradisi Kristen.

Tentu saja, untuk menarik kesimpulan semacam ini, selain mengadakan pemeriksaan DNA lanjutan, perlu dilakukan juga serangkaian tindakan lain: meneliti kembali dengan seksama dan menyeluruh situs makam Talpiot untuk mencari tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk lain; mempelajari kembali epigrafi yang terdapat pada ossuary-ossuary yang sedang diteliti; memeriksa kembali dengan lebih teliti usia dan otentisitas patina yang melapisi permukaan inskripsi-inskripsi pada batu gamping ossuary-ossuary; melakukan kembali kajian statistik, onomastik, dan prosopografi; dan mengkaji dengan lebih cermat teks-teks kuno yang berkaitan untuk mendapat bukti-bukti sejarah yang lebih kuat.

Reaksi-reaksi

Berbagai macam reaksi telah bermunculan terhadap usaha untuk memastikan bahwa makam Talpiot adalah makam keluarga Yesus dari Nazareth, di mana tulang-belulang Yesus pernah ditaruh di dalamnya, di dalam sebuah ossuary, di samping ossuary-ossuary lainnya.

Reaksi negatif dan keras tentu saja datang dari dalam tubuh kekristenan sendiri, khususnya dari kalangan Kristen konservatif evangelikal. Mereka sedang mati-matian mempertahankan berita-berita Kitab Suci yang dipahami secara literalistik bahwa Yesus sudah bangkit dengan raganya (yang utuh dari kuburnya), dan dia sudah terangkat ke surga juga dengan keseluruhan raganya (daging, tulang, organ-organ dalam, dan lain-lain).

Bagi mereka, berita Kitab Suci inilah satu-satunya yang benar; jadi sama sekali tidak mungkin jika di bumi ini masih ada sisa-sisa jasad Yesus. Mereka melabrak habis-habisan orang-orang yang mau membuktikan makam Talpiot adalah makam keluarga Yesus dari Nazareth, misalnya James D. Tabor, melalui polemik, caci-maki, ancaman, dan fitnah. Keadaan kisruh seperti ini dapat kita ikuti dengan hanya membuka Internet lalu masuk ke situs-situs web yang relevan.

Argumentasi-argumentasi tandingan yang mereka ajukan sering kali membuat orang terpelajar terheran-heran. Ben Witherington, misalnya, sebagai seorang kampiun dari kalangan Kristen evangelikal, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan DNA atas darah yang bercak-bercaknya terdapat pada Kain Kafan dari Turin menunjukkan bahwa Yesus Kristus, yang lahir dari Roh Kudus, memiliki jenis darah yang berbeda dari jenis darah manusia lainnya di bumi, karena darah Yesus tidak memuat baik kromosom X maupun kromosom Y. Dengan ini Witherington ingin menolak mentah-mentah klaim bahwa DNA Yesus telah diperoleh para peneliti makam Talpiot. Dia tidak mau mengakui bahwa Kain Kafan dari Turin sudah dibuktikan dengan uji Carbon-14 (pada tahun 1988) sebagai kain yang berasal dari tahun 1300-an.

Reaksi juga muncul dari kalangan sekular agnostik ateis. Berbeda dengan reaksi kalangan Kristen evangelikal, kalangan yang kedua ini mendukung usaha-usaha pembuktian adanya makam dan tulang-belulang Yesus di bumi ini. Bukan karena mereka ingin bersikap ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan karena mereka suka sekali melihat fundamen-fundamen dasar agama Kristen ditumbangkan. Tentu saja, ada juga orang-orang dari kalangan ini yang mendukung penelitian makam Talpiot karena penelitian ini, mereka akui, adalah tuntutan dunia keilmuan yang mereka hargai. Dengan ini, kita masuk ke kalangan ketiga.

Kalangan ketiga adalah mereka yang berwawasan keilmuan, kalangan akademisi, beragama Kristen maupun tidak, yang melihat penelitian makam keluarga Yesus sebagai panggilan dan tuntutan ilmu pengetahuan yang akan memberi hasil positif bagi umat manusia. Khususnya bagi kekristenan dalam rangka membaharui visi dan misi. Kalangan ini tidak mau menghambat kajian-kajian historis, tekstual, matematis, arkeologis, dan teknologis dengan teologi (tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus secara ragawi). Kalangan ini menghendaki pengkajian serius dan ilmiah atas bukti-bukti yang tersedia, dan membiarkan ke mana pun bukti-bukti ini akan membawa si peneliti.

Penulis artikel ini sangat yakin, kalangan ketiga inilah yang patut diikuti. Jika memang nanti akan dapat dipastikan dengan tingkat keandalan yang tinggi bahwa makam dan sisa-sisa jasad Yesus memang ada di bumi ini, maka kekristenan (Barat/Hellenistik) perlu memahami kembali apa arti kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga: apakah keduanya sejarah, ataukah metafora? Sekarang saja penulis sudah yakin bahwa keduanya harus dipahami sebagai metafora. Dalam metafora, sebuah kejadian hanya ada di dalam pengalaman subyektif, bukan dalam realitas obyektif.


Kamis, 22 Maret 2007

Opini

Jalan Lain Mengatasi Kemacetan Jakarta

Firdaus Cahyadi, PELAKSANA HARIAN KAUKUS LINGKUNGAN HIDUP JAKARTA

Jika tidak ada aral melintang, tahun depan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali mengeluarkan kebijakan baru di bidang transportasi yang bernama electronic road pricing (ERP). Proyek yang akan mengambil area di jalur Blok M-Kota itu dipastikan menggantikan kebijakan three in one yang dinilai tidak efektif dalam mengendalikan laju penggunaan mobil pribadi sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan polusi udara di Jakarta.

Pada prinsipnya, ERP adalah upaya mengatur aliran kendaraan dan kemacetan melalui mekanisme penarifan. Proyek ini nantinya akan mengacu pada pelaksanaan ERP di Singapura yang diterapkan sejak 1998, menggantikan area licensing scheme (ALS). Di negeri itu, ERP dibedakan sesuai dengan waktu, zona berkendaraan, dan jenis kendaraan. Dana yang diperoleh dari penerapan sistem ERP tersebut digunakan untuk mengembangkan transportasi publik (Infrastructure Watch, 2005).

Sebelumnya, di jalur Blok M-Kota sudah banyak kebijakan transportasi yang dikeluarkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, seperti three in one, pembukaan busway, dan terakhir pelebaran Jalan Sudirman-Thamrin pada akhir tahun lalu. Melihat sudah begitu banyaknya kebijakan yang dikeluarkan untuk mengurai kemacetan lalu lintas, timbul pertanyaan, akankah proyek ERP berakhir dengan kegagalan seperti yang lainnya?

Ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas proyek ERP ini. Pertama, pemilihan suatu kawasan untuk penerapan proyek ini harus berdasarkan parameter jumlah volume lalu lintas di daerah tersebut. Semakin tinggi jumlah volume kendaraan di suatu kawasan, akan menjadi prioritas utama penerapan proyek ini. Dengan parameter tersebut, diharapkan proyek ini mampu menurunkan secara signifikan kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Hasil penelitian Clean Air Project (CAP) Swisscontact pada 2005 mengenai volume kendaraan dan polusi udara justru menyebutkan pada saat jam kerja, volume kendaraan di Jalan Kyai Tapa, Jakarta Barat, paling tinggi dibanding di kawasan lainnya, termasuk Jalan Thamrin (jalur Blok M-Kota). Penelitian itu juga menyebutkan bahwa pada hari libur, volume lalu lintas di Jalan Kyai Tapa tetap lebih tinggi dibandingkan dengan hari kerja. Pertanyaan berikutnya tentu saja mengapa Jalan Kyai Tapa tidak menjadi prioritas penerapan proyek ERP?

Kedua, proyek ERP ini harus didahului atau minimal diikuti dengan upaya pembenahan tata ruang Kota Jakarta secara menyeluruh. Penyebab utama kemacetan lalu lintas di Jakarta adalah makin jauhnya permukiman penduduk dari pusat-pusat kegiatan, terutama tempat-tempat bekerja. Peningkatan aktivitas ekonomi di Jakarta mengakibatkan harga tanah melambung tinggi sehingga tidak terjangkau oleh warga kebanyakan. Kebanyakan warga hanya dapat membeli rumah yang letaknya di pinggir kota, dan untuk aktivitas sehari-hari, mereka memilih menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Hal itu jelas terkait dengan kebijakan tata ruang kota, bukan semata-mata masalah transportasi.

Keberhasilan penerapan proyek ERP di Singapura tidak bisa disontek habis karena kondisi geografis, sosial, anatomi kemacetan lalu lintas, dan tata ruang Kota Singapura berbeda dengan Jakarta. Berbeda dengan Singapura, di Jakarta, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, yang terutama harus dilakukan adalah membenahi tata ruang kota. Besarnya daya tarik Jakarta menjadi faktor utama yang membangkitkan lalu lintas di kota ini. Harus ada intervensi dalam kebijakan tata ruang Kota Jakarta untuk membagi daya tarik kota tersebut dengan daerah lainnya.

Kota ini harus secara sukarela dan bertahap merelokasi kawasan-kawasan komersial yang padat kendaraan ke luar Jakarta. Pembangunan hypermarket serta mal-mal perlu dibatasi agar tidak memadati Jakarta dan diusahakan penyebarannya ke luar kota. Bahkan Washington, DC, sebagai pusat pemerintah Amerika Serikat dan Paris sebagai pusat pemerintah Prancis mengharuskan mal-mal dibangun di luar kota. Kebijakan itu didasarkan pada kenyataan bahwa pengunjung mal-mal adalah konsumen yang berkendaraan pribadi.

Dengan mengayunkan langkah menyebarkan daya tarik pembangunan lebih adil dan lebih luas dalam membangun kawasan–ditopang oleh sistem angkutan yang bersifat komprehensif mencakup berbagai moda darat, sungai, laut, dan udara dengan mengacu pada perencanaan tata ruang yang memperhitungkan pola pembangunan berkelanjutan dengan dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi–proyek busway, monorel, dan ERP dapat diharapkan akan berjalan efektif.


Kamis, 22 Maret 2007

Opini

Irak, Empat Tahun Pascainvasi

Muhammad Ja’far

·  PENELITI PUSTAKA LP3ES INDONESIA SERTA LEMBAGA STUDI AGAMA DAN FILSAFAT

Taha Yassin Ramadan, bekas wakil presiden era Saddam Hussein, dieksekusi oleh pemerintah Irak di Bagdad pada 20 Maret, bertepatan dengan peringatan empat tahun invasi Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak. Artikel ini tak ingin membahas kontroversi hukuman mati tersebut. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu meneropong kondisi sosial-politik di Irak dan dampaknya untuk politik dalam negeri Amerika.

Hampir dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial-keagamaan, dan juga keamanan, Irak masih berada dalam kondisi labil serta penuh gejolak. Bahkan sampai pada tingkat ketika sebagian kalangan mengkhawatirkan terjadinya perang saudara antara beberapa sekte keagamaan dan suku yang ada di negeri tersebut.

Peliknya kondisi Irak menebarkan citra tak sedap terhadap pemerintah Amerika di bawah pimpinan George W. Bush. Politik dalam negeri Amerika semakin diguncang oleh desakan agar pemerintah Bush sesegera mungkin mengagendakan penarikan pasukan dari Irak. Dalam perspektif tertentu, agenda ini dinilai sebagai salah satu solusi efektif guna meredakan aksi bersenjata di Irak.

Desakan ini salah satunya disuarakan oleh Partai Demokrat, rival partai pendukung Bush. Sementara itu, dari luar negeri, citra bahwa aksi invasi ke Irak merupakan salah satu kesalahan dan kecerobohan politik pemerintah Amerika semakin menguat. Citra positif Amerika secara umum, dan pemerintah Bush khususnya, semakin pudar.

Namun, pemerintah Bush tetap berkukuh pada platform awalnya untuk terus “maju” tanpa menggubris berbagai kritik keras, misalnya seputar keberadaan pasukan Amerika di Irak. Di tengah kerasnya desakan agar pemerintah Amerika secara bertahap mulai melakukan penarikan pasukan, Bush justru mengimplementasikan agenda penambahan anggota pasukan. Padahal, hingga saat ini, jumlah pasukan Amerika yang tewas di Irak telah menembus angka 3.000. Sebuah angka yang tidak lazim dan cukup mendebarkan dada rakyat Amerika.

Melihat tingkat kesulitan serta dilema yang dihadapi pemerintah Amerika di Irak (antara maju atau mundur), tak salah jika ingatan sebagian rakyat Amerika, dan juga publik dunia, tergiring pada fenomena perang Vietnam, yang dulu pernah dilakoni pemerintah Amerika. Ada sebuah trauma politik yang menyembul ke dasar permukaan kognisi rakyat Amerika dan publik dunia tatkala melihat secara perlahan “keterjebakan politik” yang dihadapi oleh pemerintah Amerika di bumi Irak. Ingatan akan fakta yang terjadi di Vietnam bertahun yang lalu naik ke permukaan sadar kita. Akankah Irak menjadi “Vietnam kedua” bagi Amerika?

Secara eksplisit, Bush sendiri pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa kondisi yang dihadapi oleh pemerintahnya saat ini di Irak memiliki kesamaan dengan yang pernah dihadapi negerinya di Vietnam. Secara faktual, dilihat dalam perspektif tertentu, kesimpulan tersebut benar adanya. Namun, pada sisi yang lain, kondisi Irak dan Vietnam memiliki segenap perbedaan mendasar yang tidak bisa dipersamakan. Apa kesamaan dan ketidaksamaannya?

Antara Irak dan Vietnam

Secara militer, ada titik kesamaan antara kondisi yang dihadapi oleh pemerintah Amerika di Vietnam dan yang kini menyergap mereka di bumi Irak, yaitu kenyataan bahwa pemerintah Amerika berada dalam kondisi yang dilematis. Di satu sisi, meninggalkan Irak dalam kondisi seperti saat ini berarti melepas negeri itu dalam ketidakpastian jaminan keamanan dan stabilitas politik, di samping tentunya berarti melepas setumpuk kepentingan politik-keamanan-ekonomi Amerika di negeri tersebut. Namun, pada sisi yang lain, keberadaan Amerika dinilai sebagai salah satu faktor pemicu tidak stabilnya kondisi keamanan dan politik Irak.

Dilematisme semacam ini dalam batas tertentu dapat dipersamakan dengan kondisi yang dihadapi pemerintah Amerika di Vietnam. Kala itu, bagi Washington, mundur dari Vietnam sama halnya dengan mengaku kalah. Tapi terus melanjutkan perang, sama saja dengan semakin dalam menjerumuskan diri pada lubang hitam pertempuran yang tak dapat diprediksi titik akhirnya. Mundur kena, maju apalagi.

Sementara itu, jika ditinjau dari perspektif politik, kemiripan kondisi yang dihadapi oleh Amerika di Irak kini dan Vietnam dulu menyangkut citra negatif Gedung Putih di dunia internasional serta kepercayaan publik Amerika sendiri terhadap pemerintah berkuasa (Bush). Persoalan citra politik ini pulalah yang dituai pemerintah Amerika di Vietnam dulu. Di dalam negeri dan dunia internasional, citra pemerintah Amerika jatuh. Kesamaan antara kondisi yang dihadapi Amerika di Irak dan Vietnam dulu setidaknya dapat ditinjau dari dua aspek di atas.

Namun, dengan menggunakan kacamata perspektif yang lain, antara Vietnam dulu dan Irak kini memiliki perbedaan mendasar. Dengan demikian, kondisi yang dihadapi Amerika kini di Irak tidaklah dapat dipersamakan dengan yang dulu pernah dihadapinya di Vietnam. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah seperti berikut ini.

Pertama, secara politis-ideologis, kondisi yang dihadapi Amerika di Irak saat ini bukanlah dalam konteks perang, sebagaimana dulu Amerika terlibat perang dengan Vietnam. Jika mengacu pada klaim serta latar belakang keputusan Gedung Putih untuk menginvasi Irak, kehadiran Amerika di Irak dimaksudkan sebagai upaya menjaga stabilitas negeri itu pascapenumbangan rezim Saddam. Tapi perkembangan selanjutnya seakan menempatkan pemerintah Amerika dalam sebuah kondisi bercorak “peperangan”, baik yang terjadi antarkelompok berseberangan di Irak maupun “perang” yang ditujukan terhadap keberadaan pemerintah Amerika di sana.

Kedua, di Irak, agama serta etnik menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh yang kuat serta memainkan peran yang cukup signifikan dalam percaturan politik. Dan tak kunjung tercapainya stabilitas keamanan dan politik negeri itu kini dipicu secara signifikan oleh perbedaan kepentingan antarkelompok keagamaan dan etnik.

Dulu di Vietnam, Amerika tidak menemui fenomena serupa ini. Kerumitan kondisi politik yang dihadapi pemerintah Amerika di sana tidak terkait dengan faktor agama dan etnik sebagai variabel yang berpengaruh. Dengan tidak bermaksud menafikan ideologi komunis sebagai faktor yang juga berpengaruh tatkala Amerika menghadapi perang Vietnam, faktor keragaman kelompok keagamaan dan etnik di Irak menambah kompleksitas persoalan yang dihadapi Amerika di negara itu.

Alhasil, trauma pemerintah Amerika akan kenangan masa lalunya di Vietnam sangat wajar dan bisa dimaklumi. Semua ini tak terlepas dari kenangan buruk publik Amerika sendiri pada implikasi sebuah perang walaupun tetap harus disadari bahwa Irak bukanlah Vietnam, demikian sebaliknya. Maka, jika kini, setelah empat tahun invasi, kondisi Irak justru semakin memprihatinkan, hendaknya sejarah masa lalu di Vietnam menjadi pelajaran penting bagi pemerintah Bush dalam menentukan arah kebijakannya di Irak agar Irak tak menjadi “Vietnam” kedua bagi Amerika.


Rabu, 21 Maret 2007

Opini

Ketika Tarif Busway Dinaikkan

Tulus Abadi

·  ANGGOTA PENGURUS HARIAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA

Busway is my way, begitulah kira-kira “ideologi” Gubernur Sutiyoso saat pertama kali meluncurkan busway. Kritik keras dari sebagian warga Jakarta, bahkan termasuk ketidaksetujuan Departemen Perhubungan, relatif tidak dihiraukan. Menurut para pengkritik, busway tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menjadi biang kemacetan baru. Kini tampaknya opini mayoritas warga Jakarta mulai berubah: mafhum dengan bus berwarna oranye berlogo elang bondol dan salak condet ini. Gubernur Sutiyoso pun sepertinya tidak “main-main”, tujuh koridor busway telah diluncurkan, dan delapan koridor lagi akan dibereskan sebelum Gubernur Sutiyoso lengser keprabon sebagai “Raja” Jakarta.

Namun, ketika konsumen dan opini publik mulai familiar dengan busway, Gubernur Sutiyoso justru memproduksi wacana kebijakan yang sifatnya antiklimaks untuk keberlanjutan busway, yakni menaikkan tarif busway menjadi Rp 5.000 per penumpang, dari semula Rp 3.500 per penumpang. Sistem penarifan juga akan diubah berdasarkan zona (zoning tariff). Saat ini, sang “konsultan transportasi” Dewan Transportasi Kota Pemerintah Provinsi Jakarta sedang menggodok rencana tersebut.

Selain telah menimbulkan pro-kontra, rencana menaikkan tarif ini layak “dibenturkan” dengan beberapa pertanyaan mendasar, misalnya, bagaimanakah tingkat kemampuan membayar (ability to pay) dan juga kemauan membayar (willingness to pay) konsumen/penumpang? Bahkan apakah rencana menaikkan tarif merupakan solusi jika diteropong dari perspektif manajemen transportasi publik? Hasil jajak pendapat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terhadap 1.055 konsumen busway pada awal Januari 2007 mungkin layak dijadikan “pisau” analisis.

Pertama, soal kemampuan membayar, ternyata income konsumen busway tidaklah bagus-bagus amat. Terbukti, 356 responden (33,7 persen) hanya berpenghasilan Rp 1-2 juta per bulan. Bahkan penghasilan konsumen yang kurang dari Rp 1 juta per bulan juga cukup signifikan, yaitu 273 responden (25,9 persen). Kedua golongan penghasilan ini secara ekonomis merupakan kelompok rentan terkait dengan kenaikan tarif. Adapun penghasilan konsumen yang relatif manageable hanya 18,7 persen (197 responden), yakni Rp 3-4 juta dan di atas Rp 4 juta per bulan.

Kedua, bagaimana pula dengan kemauan membayarnya? Poin ini sangat terkait dengan tingkat layanan (level of service) operator busway. Hingga detik ini, layanan busway terbukti belum memuaskan konsumen, baik petugas loket, satuan tugas, pengemudi Transjakarta, kondisi bus, hingga kondisi halte. Pasalnya, mayoritas konsumen (598 responden/62,36 persen) mempunyai pengalaman buruk saat menggunakan bus Transjakarta, misalnya padatnya penumpang, terutama pada jam sibuk, dan 23,15 persen (222 responden) mengeluh sering terlambat. Kendati tidak terlalu banyak, penumpang pun mengaku merasa tidak aman dan tidak nyaman saat menggunakan busway (46 responden/4,80 persen) serta yang pernah kecopetan bahkan mengalami tindakan kriminal lain sebanyak 24 responden (2,50 persen). Jika sudah begini, apa bedanya busway dengan bus metromini atau kereta rel listrik Jabodetabek?

Bagaimana dengan kondisi halte? Keluhan konsumen sama dan sebangun. Hanya 376 responden (38,84 persen) yang menjawab kondisi halte nyaman, bersih, dan rapi, sedangkan 399 responden (41,22 persen) menyatakan kondisi halte tidak nyaman, karena halte sudah mulai rusak, tidak terawat, dan kotor serta jembatan untuk menuju halte terlalu panjang dan berputar-putar.

Yang lebih menjengkelkan adalah perilaku pengemudi. Terbukti, 311 responden (33,15 persen) mengatakan bahwa pengemudi sering mengerem secara mendadak dan 270 responden (28,78 persen) mengatakan bahwa pengemudi sering tidak pas dalam memberhentikan bus. Ketidaktepatan pemberhentian ini sangat membahayakan, karena penumpang bisa terperosok. Selain itu, pengemudi sering ugal-ugalan/ngebut (55 responden/5,90 persen), mengalami kecelakaan lalu lintas (20 responden/2,13 persen), serta melanggar rambu-rambu lalu lintas (70 responden/7,04 persen). Nah, lagi-lagi apa bedanya pengemudi busway dengan sopir mikrolet?

Jadi, secara gamblang bisa disimpulkan bahwa kualitas layanan busway masih jauh panggang dari api. Konsumen masih diposisikan layaknya penumpang bus umum/KRL Jabodetabek. Kendati mereka mengaku tarif busway “sedang-sedang saja” (723 responden/68,52 persen), bahkan mengaku “murah” (214 responden/20,3 persen), mayoritas konsumen (632 responden/59,9 persen) tetap menolak jika tarif dinaikkan. Hanya 17 persen responden yang “setuju” dengan kenaikan tarif. Karena itu, baik dari sisi ability to pay maupun willingness to pay, saat ini tidaklah tepat bagi pemerintah Jakarta menaikkan tarif busway. Kemampuan membayar konsumen masih sangat minimal, begitu pun kemauan membayarnya, masih sangat rendah.

Rencana menaikkan tarif, dari sisi manajemen transportasi publik, secara paradigmatis merupakan blunder yang sangat fatal. Hal ini menandakan pemerintah DKI belum paham benar dengan politik pengelolaan transportasi publik yang sesungguhnya. Sarana angkutan umum massal (SAUM), di mana pun tempatnya di dunia, entah berupa busway, entah monorel atau bahkan subway, harus diposisikan sebagai infrastruktur. Artinya, tetap harus ada keterlibatan pemerintah dalam program tersebut, yaitu berupa public service obligation (PSO). SAUM di Jepang, New York, London, Hong Kong, dan kota-kota lain yang kampiun dengan SAUM-nya terbukti masih memperoleh PSO dari pemerintah. Sebab, jika mengandalkan fulus dari konsumen, sampai kapan pun tidak akan mampu menutup biaya operasional. Busway, monorel, dan subway adalah infrastruktur transportasi yang padat modal dan padat teknologi.

Jika pemerintah Jakarta tetap ngotot menaikkan tarif busway, implikasinya cukup serius, baik bagi konsumen maupun bagi keberlanjutan busway. Pertama, income konsumen akan tergerus untuk ongkos transportasi, yang saat ini rata-rata mencapai 30 persen dari total pendapatan. Kedua, merupakan bentuk ketidakadilan, karena konsumen diposisikan tidak ada pilihan lagi. Jalur bus umum yang serute dengan busway telah dilikuidasi, sedangkan tarif busway dinaikkan. Ini sama saja pemerintah DKI melakukan eutanasia finansial terhadap warga Jakarta. Ketiga, busway akan ditinggalkan konsumen, terutama konsumen yang berasal dari pengguna kendaraan pribadi. Padahal migrasi pengguna kendaraan pribadi ke busway cukup signifikan (21 persen). Ngapain ber-busway ria, toh belum senyaman kendaraan pribadi, mahal pula tarifnya? Target untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna busway akan sia-sia.

Pemerintah DKI jangan hanya melihat besaran subsidi yang dikucurkan kepada proyek busway, yang konon mencapai Rp 200 miliar (2006). Pemerintah Jakarta juga harus melihat secara komprehensif nilai benefit yang diperoleh, seperti hemat energi, mempercepat mobilitas penduduk, dan mengurangi kemacetan. Tentunya Gubernur Sutiyoso tidak ingin memelihara kerugian ekonomi dan sosial dari dahsyatnya kemacetan lalu lintas di Jakarta yang, menurut dia, mencapai Rp 27 triliun per tahun.

Terlalu mahal ongkos sosial ekonominya jika tingkat kepercayaan publik terhadap bus Transjakarta justru direduksi oleh kekeliruan paradigma bahwa busway diposisikan sebagai infrastruktur ekonomi, bukan infrastruktur transportasi. Sangat salah jika tarif SAUM seperti busway harus full cost recovery, apalagi dijadikan sarana profit center. Jangan biarkan Jakarta terus berlumur kemacetan karena ketidakbecusan mengelola sarana angkutan umum massal.


Rabu, 21 Maret 2007

Opini

Jalan Buntu Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc

Mohammad Yasin Kara

·  ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI, SEKRETARIS FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

Upaya membentuk pengadilan hak asasi manusia ad hoc telah kandas, setelah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat RI menolak membawa masalah ini ke sidang paripurna pada 20 Maret mendatang. Ini memberi isyarat bahwa sebagian pemimpin bangsa negeri ini masih belum memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah kemanusiaan, yang sejatinya merupakan modal dasar untuk membangun masyarakat yang berperadaban di masa depan.

Kesimpulan sementara yang mengatakan bahwa dalam kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II juga kerusuhan Mei 1998 tidak ada pelanggaran HAM berat, termasuk pendapat sementara kalangan yang mengatakan agar masalah ini dikembalikan pada hasil keputusan DPR periode yang lalu, menurut saya, adalah kerangka pemikiran politik yang sempit dan berjangka pendek, yang sama sekali tidak menjunjung tinggi harkat serta martabat kemanusiaan universal.

Saya tidak habis pikir, mengapa ada sementara kalangan pemimpin bangsa ini yang sangat meremehkan masalah kemanusiaan; nyawa manusia seolah sudah tidak lagi berharga sehingga mereka berani mengambil kesimpulan politik bahwa dalam kasus-kasus tersebut tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Padahal telah menjadi rahasia umum bahwa dalam kerusuhan itu sejumlah nyawa manusia melayang, sejumlah aktivis mahasiswa dan elemen gerakan proreformasi dikabarkan hilang. Pemukulan dan bentuk kekerasan lainnya oleh aparat keamanan menjadi pemandangan yang sangat mengerikan saat itu.

Bahkan ada yang mensinyalir bahwa banyak sekali warga negara ini yang mati terpanggang dalam kobaran api di sejumlah pertokoan atau supermarket yang dibakar massa. Ada pula yang menggunakan momentum itu sebagai pelampiasan dendam antaretnis, terutama terhadap warga keturunan Tionghoa yang konon dianakemaskan pemerintahan otoriter Orde Baru. Menurut informasi yang berkembang di media massa, bahkan banyak yang diperkosa dan diperlakukan kurang manusiawi.

Berkembangnya isu adanya “pemerkosaan secara massal” dalam kerusuhan Mei 1998 itu tentu telah mencoreng nama baik Indonesia di mata masyarakat internasional. Konon, sebagian warga Indonesia yang kala itu tinggal di Amerika dicemooh dengan ungkapan, “Your government is a thief, and your peoples are robber and rapper.” Malu bukan jika pemerintah Indonesia dikatakan sebagai maling, karena aparat keamanan saat itu telah membiarkan masyarakat menjarah sejumlah pertokoan, melakukan kerusuhan dengan pembakaran, dan seterusnya. Sementara itu, masyarakat kita dipandang sebagai perampok dan pemerkosa.

Yang menyedihkan, negara-bangsa yang dengan susah kita bangun selama puluhan tahun ternyata kita hancurkan hanya dalam waktu satu atau dua hari pada Mei 1998 itu. Lebih menyedihkan lagi, justru di era reformasi kini tidak sedikit kalangan pemimpin bangsa yang menganggap kejadian yang sangat memilukan itu sebagai bukan pelanggaran HAM berat.

Jika demikian realitasnya, layak kita bertanya: di mana rasa kemanusiaan para pemimpin bangsa ini sehingga kita harus menolak membahas kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam rentang kerusuhan 1998 itu? Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat itu?

Secara lebih substansial–atas penolakan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc itu–memang kita mesti mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar pula: mengapa upaya membentuk pengadilan HAM ad hoc itu ditolak? Adakah kemungkinan terlibatnya para petinggi negara yang saat ini berkuasa dalam kasus 1998 itu, sehingga kalau pengadilan HAM ad hoc dibentuk, ada kemungkinan akan banyak pejabat penting negara di teras kekuasaan kini yang akan terseret ke pengadilan? Atau ada kesepakatan politik praktis lain yang lebih menguntungkan secara finansial di balik penolakan untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc itu?

Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Yang jelas, kepekaan para pemimpin bangsa terhadap masalah-masalah kemanusiaan universal dewasa ini memang telah dikalahkan oleh hasrat kuat untuk berkuasa. Kekuasaan telah dijadikan sebagai tujuan primer untuk meraih kekayaan semata, sehingga tidak sedikit para pemimpin bangsa yang cenderung menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan di negeri ini.

Tentu saja penolakan terhadap upaya pembentukan pengadilan HAM ad hoc itu sangatlah disayangkan di tengah masyarakat kita yang sangat merindukan tegaknya hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, sangatlah disayangkan hal ini terjadi di tengah gencarnya gerakan reformasi dan bangsa Indonesia yang merindukan terjadinya perubahan pola berpikir di kalangan para pemimpin bangsa, dari proses pembangunan semata untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya ke pola pemikiran pembangunan bagi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di masa depan. Tapi, jika demikian kondisinya, tentu kita bisa bertanya: apa perbedaan mendasar pola berpikir rezim pemerintah reformasi saat ini dengan pemerintah Orde Baru yang diklaim korup dan otoriter?

Fenomena ini hendak menjelaskan bahwa sesungguhnya periodisasi itu tidak bisa digunakan untuk menjelaskan bangunan teoretis antara kaum reformis dan nonreformis. Bisa jadi secara paradigmatik, tidak sedikit pemimpin bangsa yang tidak reformis, betapapun mereka hidup di era reformasi saat ini. Persis sama dengan logika yang mengatakan bahwa tidak selamanya rezim Orde Baru itu buruk, sehingga pola pemikiran yang dikembangkan dalam membangun bangsa Indonesia ini tidak perlu dibuang semuanya.

Buktinya, sistem keamanan nasional pada zaman Orde Baru jauh lebih baik daripada kondisi era reformasi saat ini. Semua bahan pokok atau kebutuhan hidup sehari-hari jauh lebih murah dan terjangkau sehingga kesejahteraan hidup masyarakat secara luas bisa jauh lebih baik ketimbang dalam pemerintah reformasi saat ini. Tentu saja, memang banyak hal yang membutuhkan koreksi yang mendasar, baik dalam tataran konsep maupun aplikasinya di lapangan.

Mungkin banyak sekali masyarakat yang bertanya perihal perbedaan mendasar antara pemerintah rezim reformasi dan pemerintah rezim Orde Baru itu. Dan tidak sedikit orang yang kebingungan dalam memahami pola berpikir pemerintah rezim reformasi kini, karena secara faktual, untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc saja, banyak yang menolak. Padahal masalah pelanggaran HAM ini menyangkut peradaban masa depan bangsa yang kita cintai ini.


Selasa, 20 Maret 2007

Opini

Racun Konstitusi Bernama Recall

A. Irmanputra Sidin

·  doktor bidang hukum konstitusi

Dalam sebuah rapat pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat diputuskan bahwa recall Zaenal Ma’arif (Wakil Ketua DPR) oleh partainya–Partai Bintang Reformasi (PBR)–belum bisa ditindaklanjuti. Menurut berita, pemimpin DPR menunggu kesepakatan Dewan Syura PBR dan Dewan Pimpinan Pusat PBR. Terlepas dari motif di balik salto politik pemimpin DPR atas kasus Zaenal Ma’arif, jika ditelisik dengan teropong Undang-Undang Dasar 1945 (konstitusi), praktek recall ini sesungguhnya mencederai cita konstitusi kita.

Menelisik ke belakang, definisi recall dalam sistem politik hukum era Soeharto adalah hak organisasi peserta pemilu untuk mengganti utusan/wakil organisasi peserta pemilu dalam badan permusyawaratan/perwakilan rakyat. Pasca-perubahan UUD 1945, partai politik sesungguhnya tidak lagi memiliki hak recall, tapi hanya dapat “mengusulkan”, dan pemberhentiannya harus disetujui melalui mekanisme daulat rakyat, baik di dalam DPR/D (Badan Kehormatan) maupun di luar DPR/D (referendum daerah pemilihan bersangkutan).

Faktanya, dalam sistem politik hukum kita (Undang-Undang Partai Politik, UU Susunan dan Kedudukan), saat ini ternyata praktek recall yang mirip era Soeharto dulu dihidupkan. Jika seorang anggota DPR/D diberhentikan keanggotaannya dari partai politik yang bersangkutan–akibat sikap/perilaku politik, atau melanggar AD/ART partai–statusnya sebagai anggota DPR/D juga berhenti.

Pada era sebelum perubahan UUD 1945, hak recall mendapat “pemaafan” konstitusional karena dahulu yang berlaku adalah prinsip daulat parlemen (baca: daulat politik), yaitu kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR (institusi politik). Namun, perubahan ke-3 UUD 1945 telah mengalihkannya menjadi daulat rakyat konstitusional (constitutional democracy).

Jikalau membaca UUD 1945, akan ditemukan bahwa salah satu mekanisme daulat rakyat adalah pemilihan presiden/wakil presiden secara langsung dan lahirnya ide “bikameral”, yaitu DPR dan DPD. Karena itu, mekanisme pemilihan (pengangkatan) dan pemberhentian dari keanggotaan kamar-kamar politik tersebut bergantung pada daulat rakyat konstitusional. Eksistensi partai politik hanyalah pilar untuk menegakkan demokrasi (daulat rakyat). Karena itu, Perubahan Ketiga UUD 1945 tidak mengharuskan bahwa untuk menjadi presiden harus jadi anggota partai politik.

Pada konteks tersebutlah, karena itu, pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu (Pasal 6A (2) UUD 1945). Konsekuensinya, dalam pemberhentian presiden/wakil presiden, partai politik yang mengusulkannya (pencalonan) tidak dapat memberhentikan melalui recall, tapi harus melalui daulat rakyat konstitusional, yaitu pemakzulan karena pelanggaran konstitusi (pasal 7A, 7B, 24C UUD 1945).

Sebagai imbangan mekanisme yang berlaku bagi presiden (lembaga negara tunggal), pada anggota DPR (lembaga negara plural) mekanismenya juga tetap sama, yaitu daulat rakyat konstitusional. Perubahan ke-3 UUD 1945 merumuskan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu dan peserta pemilu DPR adalah partai politik (Pasal 19 (1), 22E (3) UUD 1945). Esensi diksi “kepesertaan”, bahwa konstitusi tidak mewasiatkan seseorang menjadi anggota DPR, seseorang haruslah menjadi anggota partai politik. Partai politik hanyalah peserta pemilu sebagai pintu seseorang menjadi wakil rakyat.

“Kepesertaan” (pemilu DPR/D) dan “pengusulan” partai politik (pemilu presiden) sesungguhnya tidak berarti konstitusi memberikan daulat kepada partai politik (daulat politik). “Peserta” dan “diusulkan” adalah saudara kembar, meski tidak “sesusuan” karena pilihan diksi “peserta” partai politik (pemilu DPR/D) terkait dengan ide sistem “bikameral”.

Jadi, perubahan konstitusi tidak mewasiatkan bahwa wakil rakyat di DPR/D adalah wakil partai politik dengan delegasi daulat partai politik (politik). Karena itu, jika seorang anggota DPR/D akan diberhentikan, caranya harus melalui daulat rakyat konstitusional, yaitu proses internal DPR. Misalnya, karena adanya pelanggaran hukum (etik) atau referendum konstituen.

Penguatan partai politik

Ada yang berpendapat bahwa recall adalah penguatan partai politik, bahwa penguatan partai politik memang konsekuensi perkembangan demokrasi modern. Namun, dalam perjalanan sejarah modern, partai politik sebagai pilar demokrasi tidaklah kebal terhadap rayap berupa otoritarianisme, oligarki, dan aristokrasi yang tumbuh dalam internal partai politik. Rayap inilah yang akan merobohkan prinsip demokrasi (mandatory representatives) yang sesungguhnya amanah kehadiran partai politik.

Penyebab kronis berkembang-biaknya rayap ini salah satunya adalah kehadiran recall dalam sistem politik kita. Partai politik yang seharusnya hadir sebagai pilar kukuh tegaknya demokrasi malah menjadi rapuh/lemah. Demokrasi berkualitas gagal ditegakkan. Hal ini tecermin dari kuatnya peran personal pimpinan partai politik dalam pelaksanaan fungsi DPR/D yang notabene adalah institusi wakil rakyat, yang bukan wakil partai politik.

Otomatis 500 lebih anggota DPR plus seluruh anggota DPRD seluruh Indonesia akan dikendalikan oleh kurang-lebih 20 orang ketua umum partai politik plus “dayang-dayangnya” (sekjen, dewan syura, dan lain-lain). Sehingga, secara kasar, demokrasi 220 juta lebih rakyat berada dalam genggaman 50 orang elite partai politik, atau demokrasi dikendalikan oleh sekitar 0,000023 persen dari seluruh rakyat Indonesia. Akibatnya, citra negara hukum yang demokratis dalam Pasal 1 UUD 1945 senyatanya menjadi oligarkis, aristokratis, bahkan dapat menjadi otoriter. Pada konteks inilah, eksistensi recall akan menjadi racun kehidupan konstitusi, bahkan racun bagi partai politik itu sendiri. Karena itu, menghentikan recall adalah keniscayaan guna penguatan partai politik sebagai pilar demokrasi modern.

Kita akan sulit menemukan nurani rakyat dari anggota DPR/D untuk mengendalikan negara hukum, karena terancam recall oleh partai politik. Jika praktek ini berjalan terus, akan kontraproduktif dengan urgensi partai politik dalam negara demokrasi modern. Partai-partai politik saat ini cepat atau lambat akan bernasib sama dengan partai politik pada masa Soeharto dulu yang akhirnya terdelegitimasi. Rakyat akan kembali menyadari bahwa calon legislator yang dipilihnya dalam pemilu ternyata bukanlah wakil rakyat, melainkan wakil partai politik. Namun, jika sistem recall ini dipertahankan, konstitusi sesungguhnya sudah memberikan perimbangan bahwa partai-partai politik dapat diusulkan untuk dibubarkan secara konstitusional oleh setiap warga negara.

Karena itu, dalam relegislasi paket Undang-Undang Politik saat ini sebaiknya dipikirkan untuk menghapus recall. Harapannya, demokrasi konstitusional bisa tumbuh menjadi bunga-bunga kehidupan politik kita. Jika demikian, eksistensi partai politik sebagai pilar demokrasi akan mendapatkan legitimasi yang kukuh dari rakyat.


Selasa, 20 Maret 2007

Opini

Simsalabim Produksi Beras

Khudori

·  pemerhati masalah sosial-ekonomi pertanian

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Yudhoyono tidak bosan-bosannya mengajak berbagai pihak, apakah itu petani atau pemerintah daerah, mengejar target produksi gabah 2007 sebesar 58,18 juta ton, naik 3,78 juta ton (naik 6,9 persen) dari produksi gabah tahun 2006 sebesar 54,40 juta ton. Presiden yakin, dengan dukungan berbagai pihak, target bisa dicapai. Termasuk target produksi beras, yang naik 5 persen per tahun mulai 2008.

Untuk mencapainya, pemerintah menambah anggaran Departemen Pertanian di APBN 2007 sebesar Rp 2,5 triliun menjadi Rp 8,7 triliun. Departemen Pertanian menyusun lima program unggulan: subsidi benih unggul senilai Rp 1 triliun atau 148.946 ton untuk lahan 6 juta hektare, pengembangan tata air mikro, rehabilitasi jaringan tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa, pembuatan sawah baru, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Targetnya, ada tambahan 2,2 juta ton gabah.

Dari subsidi benih diharapkan terjadi peningkatan produksi 0,15 ton per ha, ekuivalen dengan 0,931 juta ton gabah kering panen (GKP). Lainnya, dari pengembangan tata air mikro di lahan rawa pasang surut ataupun rawa lebak seluas 118.000 ha dengan produksi 2,0 ton per ha untuk dua musim tanam, akan dihasilkan 472 ribu ton GKP. Dengan perluasan areal sawah baru 35 ribu ha dengan dua kali panen masing-masing 2,0 ton per ha, ada tambahan produksi 140 ribu ton GKP. Dari optimasi lahan dan rehabilitasi jaringan irigasi desa dan jaringan tingkat usaha tani masing-masing seluas 105 ribu ha dapat dihasilkan 110,5 ribu ton GKP.

Dengan dukungan pengendalian OPT, dapat diperoleh tambahan hasil 0,1 ton per ha dari 5,5 juta areal panen sehingga diperoleh 0,621 juta ton GKP. Dengan demikian, total tambahan produksi dari kelima program mencapai 2,27 juta ton GKP, lebih besar dari target 2,2 juta ton. Sisanya, 0,07 juta ton, dapat diekspor atau memperkuat cadangan beras. Pemerintah kian optimistis karena masih ada dukungan program kredit petani Rp 745 miliar, Rp 500 miliar untuk subsidi bunga petani kecil, dan peningkatan penyuluhan.

Di atas kertas, target produksi itu tampaknya mudah dicapai. Dengan mengotak-atik data, seperti tahun-tahun lalu, kita over-optimistis produksi beras naik. Kenyataannya, kita defisit dan selalu impor. Mudah membuat target dan program, tapi bagaimana implementasinya? Sejak desentralisasi dan otonomi daerah, Departemen Pertanian tidak selincah dulu karena tidak punya “tangan dan kaki” di daerah. Padahal implementasi semua program ada di daerah. Tanpa keterlibatan daerah, target produksi hanya akan ada di atas kertas.

Tekad pemerintah menaikkan produksi beras patut diapresiasi. Namun, tekad dan optimisme yang berlebihan tanpa melihat kondisi riil hanya akan membuahkan kekecewaan demi kekecewaan. Dalam akselerasi produksi beras, kita bisa berkaca pada Orde Baru. Pengalaman menunjukkan, swasembada beras 1984 diraih dengan kebijakan at all cost: swasembada adalah segala-galanya. Tak hanya political will, pemerintah juga merekayasa kelembagaan dan memberikan dukungan dana penuh. Setiap departemen bekerja bak orkestra untuk mewujudkannya di bawah sang dirigen: Presiden Soeharto.

Pada saat bersamaan (1969), diadopsi “revolusi” paradigma dalam berproduksi padi: revolusi hijau. Dengan empat pilar pendukungnya–bibit unggul, asupan kimiawi, inovasi kelembagaan, dan tekad pemerintah Orde Baru untuk membuat rakyat kenyang–swasembada bisa dicapai 15 tahun kemudian. Ini semua menunjukkan tidak cukup dengan program dan implementasi di lapangan, tapi juga konsistensi dari tahun ke tahun.

Dalam rentang 1969-1998, produksi padi, areal tanam, dan produktivitas bergerak dalam tiga kecenderungan (Dillon, et. al, 1999). Pertama, rentang 1969-1984, produksi padi meningkat rata-rata 5,01 persen per tahun, sementara permintaan padi hanya meningkat 4,65 persen per tahun. Artinya, sisi penawaran melebihi sisi permintaan. Inilah yang membuat swasembada (self sufficiency) pada 1984. Kedua, periode 1984-1998, produksi padi tumbuh sekitar 1,7 persen per tahun, sementara pertumbuhan permintaan (baik karena pertambahan penduduk maupun kenaikan tingkat konsumsi per kapita) jauh lebih tinggi. Artinya, berkebalikan dengan periode 1969-1984 yang ditandai surplus produksi, periode 1984-1998 justru terjadi defisit beras, sehingga perlu impor. Ketiga, pertumbuhan yang rendah pada produksi juga dibarengi ketidakstabilan sisi penawaran beras secara keseluruhan.

Dalam rentang 1969-1984, tingkat produksi bisa mencapai lebih 5 persen karena kondisi lahan masih bagus: lahan masih mampu menerima teknologi pertanian. Bahkan ada korelasi positif dengan tingkat teknologinya. Semakin tinggi tingkat teknologi, semakin tinggi tingkat produktivitas lahan. Arus balik terjadi pada rentang 1984-1998, produksi terus meluruh, bahkan bersifat negatif. Usaha tani, terutama di Jawa, sudah mendekati jenuh dan keletihan. Pertumbuhan produksi banyak disumbang oleh luas lahan dan intensitas penanaman, bukan produktivitas. Artinya, ditambah input segede apa pun tidak akan berdampak pada output, yang dalam ilmu ekonomi disebut the law of diminishing return.

Ini tak hanya terjadi karena tanah kian letih, tapi juga hampir pada semua faktor pendukung terjadi peluruhan. Sejak 1990-an tidak ada lagi pembangunan infrastruktur jalan (desa) dan irigasi. Padahal manfaat investasi infrastruktur baru bisa dipetik 10 tahun kemudian. Infrastruktur yang ada justru banyak yang rusak. Contohnya, waduk-waduk besar di Jawa–Jatiluhur, Kedungombo, Gajah Mungkur, dan Bengawan Solo–kini airnya masih kritis. Jaringan irigasi sebetulnya bisa mengairi sawah 6,77 juta hektare, tapi 25 persen tak berfungsi dan 35 persen rusak parah. Bagaimana mungkin bisa menanam kalau air tidak tersedia cukup?

Penemuan varietas unggul baru mandek. Sampai sekarang, sebagian besar petani masih bergantung pada varietas IR-64 hasil rekayasa 1986. Padahal tingkat produksi varietas ini sudah meluruh: dari 8 menjadi 6 ton gabah per hektare. Berlanjutnya konversi lahan dengan tingkat 145.000 hektare per tahun kian menyulitkan target peningkatan produksi beras. Dengan tingkat produksi 4,6 ton per hektare, kita kehilangan hampir 0,7 juta ton gabah. Ini belum termasuk lenyapnya biaya mencetak sawah (145.000 x US$ 4.000 per hektare = Rp 5,3 triliun). Plus nihilnya dukungan bank, dicabutnya subsidi, tidak terfokusnya perencanaan sumber daya manusia pertanian, liberalisasi yang kebablasan, dan tidak bersenyawanya lembaga pendidikan dan riset dengan petani, membuat berbagai upaya menjadi sia-sia.

Tercapaikah target peningkatan produksi beras 2007 dan tahun berikutnya sebesar 5 persen per tahun? Sejak krisis hingga kini, praktis tidak ada “revolusi” di dunia perberasan. Segalanya berjalan business as usual, bahkan involutif. Tidak ada terobosan yang bisa disejajarkan dengan revolusi hijau. Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan yang digulirkan Presiden Yudhoyono juga tidak lebih dari retorika politik. Mempertimbangkan berbagai kendala peningkatan produksi beras, hampir bisa dipastikan target itu tidak mungkin tercapai. Data menunjukkan pertumbuhan produksi beras kita tahun periode 2000-2006 bahkan hanya 1,2 persen per tahun, lebih kecil dari pertumbuhan penduduk yang 1,3 persen.

Yang perlu diingat, program peningkatan produksi bukan seperti produksi manufaktur di pabrik yang mudah diprediksi dan ditarget-target. Program peningkatan produksi juga bukan seperti tukang sulap: dengan simsalabim, yang dikehendaki bisa terwujud. Program peningkatan produksi melibatkan manusia, menyangkut mindset dan inovasi kelembagaan, yang hasilnya tidak instan. Mengelola dan mereparasi otak manusia jauh lebih sulit dari memproduksi sandal jepit di pabrik. Tanpa adanya terobosan besar dan “revolusi” di dunia perberasan, stagnasi produksi tidak akan berubah.


Sabtu, 17 Maret 2007

Opini

Menggagas Kota Impian

Budiyati Abiyoga, produser film, praktisi komunikasi massa

Membaca artikel pada rubrik Sehari Bersama Radhar Panca Dahana, pemerhati budaya, di Koran Tempo edisi Ahad, 11 Maret 2007, saya teringat beberapa tulisannya yang kritis terhadap pembangunan kota yang tak mengindahkan faktor manusia. Pandangan Radhar tampaknya tak semata berangkat dari latar belakang keahliannya di bidang sosiologi yang dipelajarinya di Universitas Indonesia dan di Prancis, tapi lebih karena kepeduliannya yang besar atas nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Radhar, sarana lingkungan kehidupan merupakan satu kesatuan dengan manusia yang hidup di dalamnya. Rumah, bangunan, dan kawasan perkotaan harus “bercengkerama” dengan manusia yang menghuninya. Dengan demikian, semua yang dibangun untuk kegiatan manusia menjadi bermakna. Hal ini senapas dengan pengertian kebudayaan yang dilihatnya sebagai seluruh perikehidupan yang diberi makna oleh manusianya.

Tulisan-tulisannya yang bernapas senada tidak hanya saya baca di rubrik yang diasuhnya di harian Kompas, tapi juga di beberapa koran lain. Semua menunjukkan betapa besar kepeduliannya terhadap sarana perkembangan kebudayaan, dalam pengertian perikehidupan yang bermakna tersebut. Kritik itu tampaknya lewat begitu saja di antara hiruk-pikuk kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Dan alih-alih para pengambil keputusan mempergunakannya sebagai masukan penting, jangan-jangan membaca judulnya pun mereka tidak tertarik.

Dari tulisan di Koran Tempo, saya baru tahu bahwa Radhar menghadapi penyakit yang berat, tetapi hal itu tidak pernah mematahkan semangatnya untuk melakukan banyak hal yang bermanfaat. Terlihat nyata bahwa dia sangat menghargai kehidupan, sangat memaknai kehidupan, dan tidak hendak melewatkan detik-detik yang dikaruniakan Tuhan tanpa mengisinya dengan makna kemanusiaan.

Dia kritis terhadap cara kota-kota berkembang tanpa kejelasan arah perkembangan kebudayaan. Dia menggarisbawahi peran manusia sebagai pusat kehidupan di dalamnya yang seyogianya tetap akrab dengan lingkungan alam anugerah Tuhan maupun lingkungan buatan manusia. Dengan demikian, pembangunan setiap kawasan mempunyai konteks yang berbeda sesuai dengan kehidupan yang kita akrabi di dalamnya. Jakarta berbeda dengan Bekasi atau kota-kota lainnya, dan kawasan pantai di Jakarta juga berbeda dengan, misalnya, kawasan Kebayoran Baru yang sama-sama di Jakarta. Dengan falsafah yang sama, bangunan-bangunan termasuk monumen harus sesuai dengan karakteristik lingkungan dan manusia yang memberinya makna, dalam konteks apa bangunan-bangunan itu diwujudkan, seberapa jauh keserasiannya dengan lingkungan sekitar, dan nilai-nilai manusiawi apa yang didapat dari keberadaannya.

Perencanaan kota seharusnya mewadahi berbagai pikiran, harapan, nilai-nilai kehidupan yang tecermin dalam setiap titik, setiap garis, setiap infrastruktur, dan setiap sarana permukiman kota yang direncanakan. Hanya dengan pendekatan itulah pembangunan lingkungan kota bisa “bercengkerama” dengan, dan bukannya saling terasing, satu sama lain. Desain kota adalah desain pikiran kita, begitu menurut Radhar. Jadi bukan sebaliknya, kita dipaksakan mengikuti suatu desain perkembangan kota yang tak diakrabi warganya sendiri.

Mengenai hubungan manusia dengan lingkungannya, Radhar juga merujuk pada pandangan filsuf terkenal yang dianggap sebagai inisiator posmodernisme, Jacques Derrida. Pandangan yang sejatinya justru penggalian falsafah yang mendasar–jadi modern pun tidak, apalagi posmo–bahwa manusia dan lingkungannya perlu mewujudkan satu kesatuan napas.

Radhar sangat kritis terhadap kenyataan pembangunan kota-kota yang kita huni sekarang ini, yang makin jauh dari falsafah itu. Akibatnya, penghuni kota juga makin jauh dengan lingkungan kotanya. Ada keterasingan, ketidakakraban, kalau tidak hendak disebut bahwa manusia dijadikan bagian dari properti kota yang tidak punya jiwa. Kalaupun tetap dipandang sebagai manusia, manusia diarahkan sebagai obyek ekonomi pembangunan kota. Akibatnya, setiap jengkal kawasan kota dikomersialkan. Di mana-mana kita bertemu mal, supermarket, dan hipermarket.

Melihat kenyataan yang sangat jauh dari konsepsi yang diimpikan Radhar, saya melihat bahwa tampaknya kota-kota yang sudah kebablasan sold out untuk tujuan komersial ini perlu ditata ulang. Dan penataannya tidak mungkin berdiri sendiri-sendiri tanpa ketergantungan antarkota. Sebab, fungsi-fungsi kota perlu ditinjau ulang.

Ini suatu kerja besar, apalagi kerja itu dilakukan sekaligus menyikapi urbanisasi yang telah menjadi permasalahan serius di banyak kota. Kerja besar ini perlu pula diikuti dengan serentetan transformasi nyata dalam kehidupan penduduknya, untuk kembali menjadi manusia. Kalau tidak, wawasan di atas hanya akan tinggal sebatas wacana, walaupun telah berkali-kali digagas sejumlah budayawan, sosiolog, antropolog, arsitek-arsitek yang berwawasan, ahli-ahli filsafat, termasuk Radhar yang tidak henti-henti mengingatkan kita melalui tulisan-tulisannya.

Kelihatannya memang perlu satu program impian lagi di stasiun televisi untuk melengkapi Republik Mimpi yang sudah berubah menjadi Kerajaan Mimpi, yaitu program acara “Kota Impian”. Kota yang bisa memberikan atmosfer keakraban antara manusia dengan lingkungannya. Kota yang mampu mewadahi kehidupan manusiawi yang bermakna.


Jum’at, 16 Maret 2007

Opini

Integritas Pejabat dan Transfer Duit Tommy

Luky Djani, PENELITI INDONESIA CORRUPTION WATCH

If men were angles, no government would be necessary. If angles were to govern men, neither external nor internal controls on government would be necessary.” (James Madison, Federalist Paper 51, 1787)

Integritas penyelenggara negara adalah tonggak pemerintah yang bersih. James Madison dalam nukilan di atas mengingatkan orang akan pentingnya pengawasan integritas pamong negeri. Karena pamong bukan malaikat, standar integritas perlu ditegakkan. Segala langkah dan perilaku pejabat juga harus diawasi publik.

Prinsip inilah yang kini tengah diuji di negeri Garuda kita ini. Sejauh mana pejabat atau penyelenggara negara kita telah terbukti bersih? Kabinet Indonesia Bersatu tak kunjung sepi akan skandal integritas. Belum tuntas ingar-bingar kasus pengadaan peralatan untuk identifikasi sidik jari otomatis–yang melibatkan Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra–orang yang sama kembali tersangkut skandal transfer dana dari rekening milik Tommy Soeharto.

Tak hanya Menteri-Sekretaris Negara, tapi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Pertahanan juga terseret kasus yang sama. Sebelum berkomentar bagaimana seharusnya menegakkan integritas pejabat, mari (sekali lagi) kita becermin pada negara tetangga, Australia, yang tengah menghadapi masalah serupa.

Pertanggungjawaban publik

Di Negeri Kanguru, para politikus dari Partai Liberal yang berkuasa ataupun Partai Buruh oposisi sedang terbelit “skandal Burke”. Beberapa anggota parlemen dan menteri dikabarkan bertemu dengan Brian Burke, mantan premier (setara dengan gubernur) Negara Bagian Australia Barat (Western Australia/WA). Burke adalah orang paling berpengaruh di kawasan Pantai Barat, tapi juga dipenjara karena terbukti korupsi beberapa tahun lampau.

Burke, yang belakangan dipecat dari keanggotaannya di Partai Buruh, dijatuhi hukuman penjara pada 1994 atas penyalahgunaan anggaran perjalanan, dan tiga tahun kemudian, dia kembali dipenjara atas “pencurian” donasi dana kampanye. Keluar dari penjara, Burke bersama Julian Grill (mantan menteri transportasi di era Burke) mendirikan konsultan lobi di negara bagian WA, dan menawarkan jasa lobi untuk memperlancar kepentingan bisnis dengan pemerintah daerah.

Konon, perusahaan Burke menjadi sangat berpengaruh dalam pergaulan politik di WA. Toh, karena jasa lobi ini berkonotasi negatif, Gubernur Geoff Gallop (Partai Buruh) dan penggantinya, Gubernur Alan Carpenter (Partai Buruh), melarang semua anggota Partai Buruh, termasuk para anggota parlemen dari partai itu, serta pegawai pemerintah Negara Bagian WA berinteraksi dengan Burke dan Grill dalam bentuk apa pun. Kebijakan ini untuk mengurangi jejaring pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah daerah serta meminimalkan selingkuh kepentingan (The Age, 3 Maret 2007).

Belakangan terungkap bahwa sejumlah pejabat dan politikus melanggar larangan itu. Tak ayal, Premier Alan Carpenter langsung memecat dua orang menteri Negara Bagian WA, yang ketahuan berhubungan dengan Burke dan Grill. Crime and Corruption Commission menyadap percakapan telepon Menteri Lingkungan Tony McRae dengan Grill, yang sedang melakukan deal “di bawah tangan”. Investigasi itu membuktikan McRae mempergunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Menteri Local Government John Bowler ketahuan membocorkan dokumen rahasia kepada Grill, yang menggunakannya sebagai alat melobi kepentingan perusahaan-perusahaan tambang.

Skandal ini bahkan juga melilit calon penantang Perdana Menteri John Howard untuk pemilihan umum mendatang, Kevin Rudd, pemimpin oposisi dari Partai Buruh. Ia mengaku bertemu dengan Burke tiga kali pada 2005. Tak pelak pertemuan itu dicurigai bertalian dengan upaya mencari dukungan sebagai pemimpin oposisi federal (The Age, 4 Maret 2007). Perdana Menteri Howard dan Menteri Keuangan Peter Costello tak mengenal ampun, langsung mengkritik motivasi terselubung dari pertemuan Rudd dengan Burke. Akibatnya, kans Rudd memenangi pemilu menjadi tak menentu. Integritasnya pun dipertanyakan publik.

Pemerintah Howard ternyata tak luput dari skandal Burke. Menteri Human Services Senator Ian Campbell akhirnya mundur dari jabatannya. Ia mengaku tak sengaja bertemu dengan Burke sewaktu menjabat Menteri Lingkungan Federal dalam pembahasan isu kesejahteraan bagi penduduk asli (indigenous welfare). Campbell memilih mengundurkan diri demi menyelamatkan integritas pemerintah Howard di mata publik, sebelum pemilu menjelang.

Nyatanya, skandal ini terus mengoyak kabinet Howard. Menteri kehakiman yang baru dilantik, Senator David Johnston, ternyata politikus yang terlilit jaringan Burke. Johnston memiliki saham di dua perusahaan pertambangan: Murchison Metal dan Croesus Mining, yang menggunakan jasa Burke sebagai pelobi. Johston mencoba berkelit menyelamatkan karier politiknya. Meski duduk sebagai pemegang saham, dia mengaku tak tahu Burke dibayar oleh kedua perusahaannya. Tapi Johston tampaknya sulit bertahan karena situasi politik kian memanas.

Katebelece

Mari kembali ke ranah negeri sendiri. Skandal fasilitasi yang diberikan Kementerian Hukum dan Perundangan (kini Hukum dan HAM) kepada terpidana Tommy Soeharto juga merembet ke Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono–yang ketika pemrosesan transfer dana simpanan Tommy di BNP Paribas, London, menjabat duta besar. Majalah Tempo memberitakan seorang pejabat tinggi negara sekaliber Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, memberikan katebelece sebagai jaminan “uang halal” kepada BNP Paribas demi memperlancar transfer dana bagi Tommy? Padahal sebelumnya Tommy selalu gagal melakukan transfer, meski menggunakan jasa pihak ketiga, karena pihak bank meragukan keabsahan dana yang tersimpan di rekening itu. Apalagi Tommy tengah diadili dalam kasus dugaan korupsi tukar guling Goro.

Sungguh aneh, suatu institusi pemerintah menjadi penjamin sekaligus memberikan rekening guna menerima transfer tersebut. Atas motivasi apa Departemen Hukum dan Perundang-undangan kala itu berubah menjadi biro jasa atas transaksi keuangan pribadi Tommy yang tidak ada kaitannya dengan tugas kenegaraan?

Dahsyatnya, Departemen Hukum bahkan mengutus pejabatnya untuk mengurus hingga ke London. Juwono Sudarsono, kini Menteri Pertahanan, seperti dikutip Detik.com, membenarkan bahwa kedutaan besar juga membantu memfasilitasi urusan sang pejabat. Dana US$ 10 juta kemudian meluncur ke rekening Departemen Hukum dan HAM semasa Menteri Hamid Awaludin.

Skandal ini tak hanya menggambarkan diskriminasi hukum terhadap seseorang secara gamblang, tapi juga memperlihatkan penggunaan kekuasaan dan institusi negara untuk kepentingan pribadi. Skandal ini hanya miniatur dari praktek penyalahgunaan kekuasaan dan betapa institusi publik begitu rentan terhadap intervensi kepentingan, sekalipun pihak yang diistimewakan sedang dalam status terpidana.

Baik Menteri-Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM, maupun Menteri Pertahanan harus menjelaskan secara tuntas dan terbuka keterlibatan mereka dalam proses transfer duit milik Tommy. Presiden juga perlu bertindak tegas terhadap ketiga pembantunya itu karena cacat integritas yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah secara keseluruhan. Relakah Presiden mengabaikan kepercayaan publik yang pernah memilihnya?

Di Australia, para politikus dan pejabat secara sadar menjunjung tinggi integritas institusi yang diembannya dengan jalan mengundurkan diri dan mengambil langkah tegas dengan pemecatan pejabat busuk. Di Jepang, tak asing lagi para pejabat menempuh jalan seppuku (mengakhiri hidup) dengan mundur dari jabatannya demi pertanggungjawaban moral. Lantas apakah memang semua pejabat di Indonesia adalah malaikat–tak bisa berdosa, kebal pengawasan publik, dan bebas dari segala pertanggungjawaban?


Jum’at, 16 Maret 2007

Opini

Penyimpangan Tesis Pemekaran Daerah

Henry Siahaan, penulis, tinggal di Jakarta

Tesis pemekaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tampaknya belum berhasil. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, tujuan pemekaran adalah memaksimalkan/mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendemokratisasi masyarakat, efisiensi pemerintahan, dan dukungan pembangunan potensi ekonomi rakyat.

Namun, dalam implementasinya, berbagai tujuan mulia tersebut hanya sebatas jargon-jargon yang dimainkan para elite lokal pada masa awal perjuangan menuju pemekaran daerah dan tidak pernah menjadi ukuran yang signifikan untuk diperhatikan. Sehingga, tidak mengherankan, setelah pemekaran semua itu dilupakan dan rakyat pun ditinggalkan.

Dalam laporan Departemen Dalam Negeri per Februari 2006, dari 204 daerah otonom (provinsi, kabupaten, dan kota) yang dievaluasi sejak pertengahan tahun 2005, 78 dari 96 daerah yang telah dievaluasi masuk kategori bermasalah dan gagal. Demikian juga bila menganalisis data yang dikeluarkan Departemen Keuangan pada Januari 2007 sewaktu memetakan kemampuan keuangan daerah, akan terlihat bahwa mayoritas daerah-daerah pemekaran tergolong pada klasifikasi rendah.

Menurut saya, kegagalan dan persoalan yang mengitari kebijakan pemekaran daerah ini disebabkan oleh beberapa hal berikut. Pertama, pemerintah pusat tidak serius. Bukti ketidakseriusan pemerintah adalah minimnya regulasi dan/atau aturan organik lainnya, lemahnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap daerah pemekaran, serta tiadanya modul-modul yang fasilitatif bagi pemda sebagai daerah otonom baru dalam mengembangkan daerah pemekaran tersebut. Kondisi ini diperparah oleh kepemimpinan lokal yang lemah, tidak berani mengambil risiko, dan miskin gagasan.

Selain itu, pemerintah pusat (Dewan Perwakilan Rakyat, Departemen Dalam Negeri, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah) terbuai oleh gelontoran rupiah yang mengiringi proses lobbying elite daerah. Kendati belum ada bukti sahih atas hal ini, berbagai sinyalemen yang ditiupkan daerah atau beberapa tokoh nasional tampaknya cukup untuk memberikan justifikasi seperti ini.

Padahal duit tersebut seharusnya dipergunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat dan keberlanjutan roda pembangunan di tingkat lokal. Sekarang tinggal menunggu lembaga hukum negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian/kejaksaan untuk mulai bekerja dan mengusut berbagai pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan uang rakyat pada kasus pemekaran ini.

Kedua, besarnya syahwat kekuasaan dari elite lokal yang disebabkan oleh minimnya atau bahkan tidak tersedianya ruang kekuasaan di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sebagai pengganti PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara kasatmata menghilangkan diskresi daerah otonom untuk membuat kebijakan dan menyusun kelembagaan sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah membatasi jumlah dinas yang boleh dibentuk yang secara tidak langsung mengurangi aneka kewenangan/urusan yang dimiliki daerah. Sementara sebelumnya daerah bebas membentuk jenis dan jumlah organisasi (PP Nomor 84), dengan peraturan baru tersebut provinsi hanya boleh membentuk paling banyak 10 dinas dan 8 lembaga teknis (pasal 5 dan 6). Sedangkan bagi kabupaten/kota, maksimal 14 dinas dan 8 lembaga teknis (pasal 9 dan 10).

Selain itu, hal yang tidak boleh dilupakan adalah kekalahan atau tergusurnya kekuatan status quo oleh angin reformasi juga menjadi pemicu ledakan pemekaran seperti saat ini. Mereka masih ingin berkuasa, tapi tersisih oleh tokoh-tokoh baru. Mau tidak mau pemekaran menjadi opsi yang dianggap legal dan tidak menyalahi aturan. Apalagi kalau desakan tersebut didukung oleh kemampuan finansial yang memadai.

Sebab, tak dapat dimungkiri, masyarakat di tingkat akar rumput tidak pernah mengetahui mimpi, ambisi, dan strategi politik para elite lokal tersebut. Adalah kenyataan bahwa ada berbagai latar kepentingan dalam politik pemekaran wilayah. Nuansa konflik dalam kebijakan pemekaran setidaknya menunjukkan tingkat perbedaan kepentingan itu di antara berbagai kelompok dan faksi yang terlibat.

Bagi para elite lokal, pemekaran wilayah merupakan peluang bagi perluasan sumber daya politik karena munculnya jabatan politik baru. Bagi para birokrat berarti promosi jabatan struktural baru. Sedangkan bagi para pelaku bisnis, mereka akan mendapat keuntungan dari sirkulasi uang yang meningkat sejalan dengan berkembangnya perekonomian lokal.

Karena itu, pekatnya muatan politis–daripada aturan yuridis formal yang harus dibaca dan dimaknai sebagai peraturan perundangan yang mengikat berbagai pihak–serta balutan latar kepentingan yang variatif ini dari tiga kekuatan besar (pengusaha, politisi dan birokrat) memberikan andil yang sangat kuat kenapa rakyat terlupakan.

Akibatnya, penyimpangan pun berserak di sana-sini. Berbagai pihak mencoba mengambil keuntungan di air keruh. Konflik pun tak terhindarkan. Karena itu, patut dipertanyakan kembali apakah pemekaran menjadi satu-satunya jalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.


Senin, 26 Maret 2007

Opini

Surat Terbuka untuk Para Wartawan

Adam Maruyama dan Yousef Amin Gamal El Din*)

Kami menulis sebagai warga Amerika dan dunia Arab untuk meminta Anda, para wartawan, berusaha lebih keras untuk memastikan dan mendorong pelaporan berita yang obyektif dan akurat.

Semakin jelas sekarang bahwa laporan-laporan sensasional dari berbagai saluran media di kedua wilayah kita–Amerika Serikat dan dunia Arab–hanya memperburuk ketegangan yang ada. Berbagai laporan ini sering dicirikan oleh kalimat-kalimat yang melodramatis, liputan yang tidak seimbang, tuduhan yang tidak berdasar, dan komentar-komentar spekulatif.

Sering kali media menggunakan gambar kekerasan dan kehancuran yang mencekam daripada pertumbuhan dan pembaruan untuk menekankan pesan-pesan atau pandangan subyektif tertentu. Dalam surat terbuka untuk semua wartawan di dunia ini, kami akan menggunakan dua konflik terakhir, yaitu perang melawan teror Amerika dan perang di Irak, sebagai contoh.

Dalam liputan media tentang “perang global melawan teror”, media dan pilihan kalimatnya, yang telah memperlebar jurang yang membelah Barat dan muslim di seluruh dunia, mengganggu upaya-upaya penting pembangunan jembatan di antara keduanya. Sebagai contoh, New York Times menggunakan istilah “benturan peradaban” Samuel Huntington dalam 140 artikel mereka sejak 11 September 2001; sebelumnya, istilah tersebut hanya digunakan dalam 24 artikel.

Walaupun pembahasan teori Huntington harus diakui tidak dapat dihindari dalam membahas konflik yang sedang terjadi, menjadi sangat sulit dimaafkan ketika menyadari bahwa peluang-peluang bagi rekonsiliasi, seperti yang disampaikan dalam pidato Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan tentang “dialog peradaban”, sangat jarang diulang. Pernyataan Annan hanya muncul dalam lima artikel sejak 11 September 2001.

Sebuah contoh utama tentang bagaimana penggunaan kata-kata tertentu mempengaruhi penafsiran tentang konflik dapat dilihat dalam liputan perang Irak. Media Arab menggambarkan peristiwa ini sebagai sebuah “penyerbuan”, sedangkan media Amerika Serikat menyebutnya sebagai “pembebasan”.

Sebuah kajian mandiri yang dilakukan oleh para peneliti George Washington University menyimpulkan bahwa batasan-batasan Amerika tentang pelaporan media dan upaya hubungan masyarakat di Irak secara umum telah berhasil dan menghasilkan “kegagalan media dalam menyiarkan gambaran koalisi, militer, atau korban sipil Irak” serta “mencekoki para pemirsa dengan persepsi palsu mengenai kekerasan seputar pendudukan yang dipimpin Amerika tersebut”.

Satu catatan positif adalah bahwa lebih dari setahun terakhir telah ada perubahan dalam peliputan kondisi di Irak seiring dengan turunnya kredibilitas pemerintah Amerika menyangkut beberapa skandal terakhir. Kami khususnya menghargai tindakan dari sebagian wartawan Amerika, seperti Bob Woodward dan Judith Miller, yang jurnalisme investigatifnya telah berperan meningkatkan standar akuntabilitas yang harus dipikul oleh pemerintah Bush.

Media Arab sama bersalahnya dalam hal pelaporan yang berat sebelah. Media Arab cenderung mengutuk berbagai kekerasan yang dilakukan Amerika di Irak (seperti skandal penjara Abu Ghuraib) tanpa kutukan yang sama kerasnya terhadap tindak-tindak kekerasan yang dilakukan oleh para teroris di Irak. Tak berbeda dengan kolega-kolega mereka di Amerika, mereka pun jarang menyiarkan liputan mengenai usaha rekrutmen teroris di negara-negara Arab yang bertanggung jawab atas ribuan tentara asing di Irak atau kegagalan pemerintah Arab menghentikan berbagai usaha tersebut. Pelaporan lebih sering memusatkan perhatian pada kegagalan “pendudukan” Amerika atau tentang konflik internal Syiah-Sunni di Irak.

Apa yang sering luput dilaporkan dalam pers Arab adalah kenyataan bahwa banyak kekerasan di Irak terdiri atas teror bom di Bagdad. Walaupun pecahnya berbagai kekerasan di luar Bagdad masih sering terjadi, ada banyak wilayah tempat keamanan sedikit-banyak menjadi stabil dan pembangunan kembali infrastruktur Irak sedang dijalankan. Sayangnya, kegemaran media akan sensasionalisme dimaknai sebagai pengesampingan peristiwa pembukaan kembali sebuah instalasi pengolahan air yang bermanfaat bagi ribuan orang dan perhatian penuh pada peristiwa-peristiwa kekerasan.

Surat ini bukan sebuah upaya mengecilkan simpati kebangsaan atas para wartawan Amerika dan Arab atau untuk menohok karya ribuan wartawan di seluruh dunia yang mempertaruhkan nyawa mereka demi sebuah berita. Surat ini adalah upaya menunjukkan bahwa media massa sangat berpengaruh dalam pembentukan opini masyarakat dan karena itu obyektivitasnya sangatlah penting.

Sebagai warga dunia, kami percaya bahwa media harus memenuhi standar keadilan dan obyektivitas mereka sendiri. Dalam sebuah dunia tempat informasi dan misinformasi bergerak lebih cepat daripada sebelumnya, kita harus menuntut media kita berbuat lebih banyak daripada sekadar memanjakan diri dalam sensasionalisme. Kita menuntut mereka agar siap menyediakan informasi dan pandangan yang mungkin berbenturan dengan pendapat dan keyakinan politik pemirsa domestik. Media seharusnya berusaha memajukan kesadaran, pengetahuan, pengertian, dan toleransi yang lebih besar, bukannya ikut memperkuat bias-bias yang ada.

Kami menyerukan kepada para wartawan dunia, khususnya wartawan Barat dan Arab, agar bersatu merancang panduan etika dan secara resmi mengutarakan dukungan mereka bagi pelaporan yang obyektif dan tidak bias tanpa memandang kebangsaan mereka, mungkin melalui sebuah kongres wartawan internasional yang akan bekerja meningkatkan standar pelaporan seluruh dunia. Mereka seharusnya mendorong semangat pencarian bagaimana bias termanifestasikan (melalui pilihan kata, laporan yang berat sebelah) dalam sudut pandang-sudut pandang yang diangkat oleh media dan mempromosikan usaha menghasilkan laporan yang mempertanyakan pandangan banyak orang. Pembahasan sederhana dari berbagai isu ini oleh para wartawan dari berbagai latar budaya akan sangat berarti bagi peningkatan kesadaran atas laporan bias yang menghambat pemahaman dan memperkuat stereotip sehingga harus dihindari. l

*) Adam Maruyama kini sedang mempelajari hubungan internasional di Georgetown University di Washington, DC; dan Yousef Amin Gamal El Din adalah mahasiswa senior American University di Kairo, tempat ia menyelesaikan gelar BA dalam jurnalisme dan komunikasi massa. Artikel ini disebarluaskan oleh Common Ground News Service.


Selasa, 27 Maret 2007

Opini

Upaya Kategorisasi Pengacara Menyesatkan

Afnan Malay

·  Penulis, Tinggal di Yogyakarta

Kasus korupsi pejabat publik kembali menjadi sorotan media. Setelah mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Widjanarko Puspoyo, kini giliran Direktur Utama PT PLN Eddie Widiyono yang kena giliran. Ada beberapa indikasi bahwa penanganan kasus-kasus korupsi memang menggunakan model “tebang pilih”.

Tulisan ini tidak sedang mencoba membicarakan lebih jauh politisasi kasus korupsi lewat cara tebang pilih, tapi berusaha mencermati posisi pengacara yang terlibat masalah penegakan hukum–dalam hal ini kasus-kasus korupsi–berkaitan dengan profesinya.

Seluk-beluk perlawanan terhadap korupsi sering kali berkorelasi langsung dengan praktek busuk penegakan hukum, yaitu apa yang dikenal umum sebagai mafia peradilan. Berkaitan dengan praktek mafia peradilan ini, di kalangan praktisi hukum berkembang persepsi kelompok-kelompok pengacara. Pengelompokan (kategorisasi) itu dimaksudkan untuk memudahkan identifikasi pengacara, model apa yang rentan terhadap praktek mafia peradilan atau bahkan ikut menyuburkannya.

Hasil kategorisasi mengelompokkan pengacara ke dalam tiga kelompok. Pertama, pengacara idealis yang dibagi dalam dua kelompok: yang senantiasa melakukan perlawanan terhadap praktek beperkara di pengadilan dengan cara menggunakan uang dan kekuasaan dan yang tidak melakukan perlawanan.

Kedua, pengacara pelangi, yang tetap tidak mau menggunakan uang dan kekuasaan, tapi membiarkan kliennya bila melakukannya sendiri. Yang termasuk dalam kelompok ini pengacara yang hanya akan menggunakan uang dan kekuasaan sejauh memang diminta klien. Mungkin prinsipnya, pengacara adalah pelaksana amanat klien. Ketiga, pengacara nekat yang berpraktek semata-mata dengan menggunakan uang dan kekuasaan, bukan dengan dalil-dalil hukum.

Kategorisasi itu untuk membuat fokus pekerjaan lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau organisasi profesi pengacara. Tapi cara mengambil kesimpulan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok pengacara menepis kemungkinan terjadinya bias. Sebab, idealisme bukanlah sebuah nilai yang pasti dan bertahan imanen: tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas. Untuk itu, kapan pun pengacara idealis, pengacara pelangi, dan–apalagi–pengacara nekat sama-sama perlu diawasi.

Pengacara yang tergelincir dalam praktek mafia peradilan, mungkin saja pada beberapa kasus, merupakan sesuatu yang tidak diniatkan sebelumnya. Karena itu, kategorisasi kelompok-kelompok pengacara seperti yang kini berkembang itu perlu dikritik agar kita tidak terjebak dalam simplifikasi. Sebab, bisa jadi, alih-alih kategorisasi ditujukan untuk mempermudah upaya mendeteksi pelaku praktrk mafia peradilan, yang terjadi justru pengaburan terhadap upaya identifikasi pengacara dimaksud.

Jebakan silogisme

Identifikasi melalui kategorisasi kelompok pengacara harus dicermati dan disimpulkan dengan hati-hati, misalnya mempersepsikan pengacara idealis (kebanyakan) adalah pengacara yang pandai dan pengacara nekat kebanyakan pengacara yang bodoh. Pengacara bodoh didefinisikan sebagai pengacara yang “tidak mementingkan pleidoi atau dalil-dalil hukum”. Kepada mereka dianjurkan untuk kembali “mulai membaca buku-buku hukum”. Bila pernyataan tentang pengacara pandai-bodoh dibalik, maknanya tetap sama: pengacara pandai kebanyakan pengacara yang idealis dan pengacara bodoh kebanyakan pengacara yang nekat.

Kesimpulan terhadap kategorisasi tipe-tipe pengacara pada tataran permukaan memang cukup memukau kita untuk membenarkan. Bahkan misalkan dibuatkan silogisme atas kategorisasi tersebut, seolah-olah akan didapatkan kesimpulan yang betul-betul sahih. Silogisme itu akan berbunyi: semua pengacara idealis atau pengacara yang pandai tidak menggunakan uang dan kekuasaan ketika mengurus kepentingan perkara kliennya (premis mayor). Tuan X dan Nyonya Y adalah pengacara idealis atau pengacara yang pandai (premis minor). Karena itu, Tuan X dan Nyonya Y tidak menggunakan uang dan kekuasaan ketika mengurus kepentingan perkara kliennya (kesimpulan).

Bahaya dari kategorisasi yang terjadi dalam silogisme seperti itu menjebak kita untuk jatuh pada kesimpulan atas subyek (pengacara) sebagai sesuatu yang definitif (tak terbantahkan). Padahal subyek yang disimpulkan definitif itu sebetulnya jelas bukan sesuatu yang eksak.

Pernyataan bahwa pengacara idealis yang pandai itu dengan sendirinya tidak menggunakan uang dan kekuasaan dalam menjalani profesinya sebetulnya adalah asumsi. Keabsahan atas pernyataan itu tidak akan dapat disimpulkan definitif. Selalu ada kemungkinan: bisa ya, bisa juga tidak, sekalipun kecenderungannya tidak. Keyakinan seperti ini diperlukan untuk menghindari sterilisasi terhadap pengacara idealis yang pandai. Dengan demikian, mereka tidak diperlakukan istimewa atau luput dari pengawasan. Bila pencermatan seperti itu tidak terjadi, kategorisasi justru merupakan jalan sesat yang menuntun banyak pihak dalam mengawasi para pengacara yang terlibat praktek mafia peradilan.

Perlu dipertimbangkan bahwa idealisme dan nekat sebenarnya merupakan kategori moral. Adapun pandai atau bodoh merupakan kategori akademik. Artinya, mereka yang idealis tidak selalu merupakan pengacara yang pandai. Sebaliknya, mereka yang nekat tidak selalu merupakan pengacara yang bodoh. Karena itu, pikiran kita tidak terjebak dalam simplifikasi seperti persepsi yang kini berkembang. Fakta menunjukkan bahwa dalam semua profesi selalu ada mereka yang idealis sekalipun tidak pandai. Sebaliknya, selalu ada mereka yang nekat padahal mereka tidak bodoh.

De omnibus dubitandum, segala sesuatu harus diragukan, begitu peringatan Rene Descartes. Untuk melawan praktek mafia peradilan berkaitan dengan keterlibatan para pengacara, tidak ada alasan untuk membeda-bedakan pengacara idealis yang pandai dengan pengacara nekat yang bodoh. Moralitas yang perlu dipegang adalah hindari stereotip (diskriminasi). Sama sekali tidak ada pengecualian.

Jadi semua pengacara dalam kategorisasi di atas layak diragukan tidak (mungkin) melakukan praktek mafia peradilan: sampai terbuktikan secara faktual. Orang nekat atau bodoh–termasuk pengacara–tidak pernah menyembunyikan keburukannya. Kita justru perlu berhati-hati terhadap para idealis-siapa pun mereka–yang pastilah takut ketahuan ketika berbuat (apa pun penyebabnya) sesuatu yang buruk. Untuk itu, mereka sangat mungkin mempersiapkan cara guna menutup-nutupi perilaku buruk mereka itu.

Kita tidak boleh membiarkan kesimpulan yang bertumpu pada logika hitam-putih. Korupsi–praktek mafia pengadilan yang juga diincar KPK masuk kategori ini–merupakan kejahatan kerah putih (white collar crimes) yang kebanyakan mustahil dilakukan oleh mereka yang sekadar mengandalkan kenekatan. Karena itu, secara faktual, dalam banyak kasus, korupsi terbukti dilakukan juga oleh para idealis yang memang pandai dan notabene memiliki reputasi baik sebagai pengusaha, politikus, birokrat, dan akademisi.

Indikator kesuksesan

Kelemahan lain upaya kategorisasi pengacara yang mungkin tidak disadari banyak praktisi hukum adalah indikasi atas kesuksesan yang diraih pengacara dihubung-hubungkan dengan perolehan finansial. Banyak yang menyimpulkan bahwa beberapa pengacara sukses saat ini adalah pengacara-pengacara nekat: nekat tampil di pengadilan dan di depan publik, nekat pula menggunakan trik-trik beracara di pengadilan.

Indikasi keberhasilan para pengacara seharusnya ditujukan kepada para pengacara idealis yang pandai. Tapi, menurut kategorisasi yang berkembang, pengacara idealis yang pandai itu ternyata sering kali kalah atau dikalahkan dalam beperkara di pengadilan. Jadi, sekalipun kita menaruh hormat kepada pengacara idealis yang pandai, ternyata mereka itu tidak sukses menjalani profesi mereka. Bayangkan, pengacara idealis yang pandai dan tetap bertahan demi menegakkan martabat profesi tidak dinilai sebagai bentuk kesuksesan tersendiri.

Lantas apa yang layak diteladani dari pengacara idealis yang pandai itu apabila mereka didefinisikan sebagai “pengacara yang tidak sukses”? Ketidaksuksesan selalu berkonotasi negatif. Stigma seperti itu selayaknya tidak digunakan atau sama sekali tidak relevan dikemukakan kepada pengacara yang notabene justru menjaga martabat profesi. Bukankah betapapun rusaknya penegakan hukum akibat praktek mafia peradilan, kita masih memiliki pengacara idealis sebagai tempat becermin diri? Senantiasa mengukur indikasi keberhasilan seorang pengacara (pun profesi yang lain) semata berdasarkan implikasi finansial yang didapatkan, menyebabkan secara moral–sebetulnya–kita tidak memiliki kompetensi untuk membicarakan perlawanan terhadap praktek mafia peradilan.


Rabu, 28 Maret 2007

Opini

Peradilan Kaum Intelektual

Indra J. Piliang

·  ANALIS POLITIK DAN PERUBAHAN SOSIAL CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES, JAKARTA

Wajah kaum intelektual atau akademisi sempat menjadi hambar ketika sejumlah pengadilan menghadapkan mereka pada belantara pasal dan ayat selama reformasi. Bahkan mereka sendiri yang mengusulkan dan menyusun pasal dan ayat itu, sekalipun akhirnya diputuskan menjadi hukum dan peraturan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Kaum intelektual juga yang ditunjuk untuk menjadi bagian dari penyelenggara negara sebagai bentuk partisipasi dan kompetensi pribadi. Tapi sebagian tergelincir dalam sejumlah kasus.

Beberapa nama pun masuk ke ruang-ruang tahanan. Sebut saja Mulyana W. Kusumah, Nazaruddin Sjamsuddin, dan Rokhmin Dahuri. Mulyana adalah pakar dan ahli kriminologi yang berada pada garis depan masyarakat sipil dalam masa Orde Baru. Nazaruddin adalah guru besar ilmu politik. Rokhmin juga guru besar bidang kelautan dan menjadi menteri pada masa pemerintah Megawati.

Apa yang terjadi? Tuduhan dan bukti-bukti atas mereka menakutkan: koruptor. Dibandingkan dengan kejahatan korporasi yang dilakukan oleh para konglomerat hitam dan pejabat-pejabat rezim Orde Baru lainnya, kasus korupsi yang menimpa mereka jauh lebih kecil dari segi jumlah nominal. Tapi jeratan hukuman buat mereka terlihat seperti jaring laba-laba yang begitu kuatnya, yang membuat mereka nyaris tidak bergerak.

Pengadilan dan hukuman yang ditimpakan kepada kaum intelektual ini telah menyebabkan krisis kepercayaan dari sebagian masyarakat atas fungsi akademis yang mereka sandang. Di tengah masyarakat yang sebetulnya sedikit sekali memiliki ahli dan guru besar, karena lebih banyak berpendidikan sekolah dasar dan menengah, adanya kebencian terhadap para guru dan dosen ini merupakan gejala yang patut ditangisi. Akibat kelalaian, ketidakpahaman, atau mungkin juga karena kesempatan yang tersedia, kaum intelektual mengalami cemoohan yang paling tidak manusiawi.

Kali ini pengadilan tentu tidak ditujukan pada pikiran. Misalnya pikiran akan kebebasan dari rasa takut, pikiran tentang hegemoni dan kontrahegemoni, atau perlawanan atas impuls-impuls saraf yang terlalu diisi dengan doktrin. Pengadilan lebih ditujukan pada pelanggaran atas aturan yang dibingkai sedemikian rupa agar bisa menjerembapkan para penyelenggara negara dan pejabat publik untuk tidak menyelewengkan kekuasaan. Ruang pengadilan digunakan untuk menyatakan betapa mudahnya kaum intelektual tergelincir pada persoalan pelik, yakni urusan tanda tangan, bukti-bukti, dan kuitansi. Sementara itu, kalangan yang berpengalaman dalam birokrasi memiliki semacam kemahiran dalam menyiasati peraturan.

Banyak yang menuding bahwa uanglah yang menyebabkan keruntuhan karier moral, etika, dan pertanggungjawaban seorang intelektual. Uang dianggap menjinakkan mereka, karena mereka selama ini hanya terpaku pada buku atau angka-angka statistik yang berhubungan dengan bidang studi mereka. Lalu kesempatan menggenggam sejumput kekuasaan dalam fase yang singkat dijadikan alasan betapa kaum intelektual pun punya ambisi besar. Mereka tidak lagi menjadi panutan di menara gading atau menara api ataupun menara air, tapi diibaratkan bergelimang kemewahan dengan menara uang.

Benarkah begitu? Saya termasuk yang tidak mudah percaya pada tuduhan-tuduhan yang penuh dengan stigmatisasi itu. Saya lebih meyakini betapa kaum intelektual yang bersentuhan dengan kekuasaan pada akhirnya teperdaya oleh sikap humanistik mereka atas segala macam kencrengan dan proposal-proposal yang datang dari pelbagai kalangan. Siapa pun di negeri ini akan sangat paham bahwa ketika Anda menjadi sedikit terkenal atau seranting lebih tinggi dan selangkah lebih maju, Anda akan dijadikan sebagai sasaran segala macam permasalahan dari seseorang yang Anda kenal atau bahkan tidak pernah Anda kenal sama sekali. Mereka meminta bantuan tanpa pernah tahu dari mana bantuan itu datang.

Para intelektual–apalagi yang datang dari kelompok yang terbuang serta kalangan keluarga kecil dan menderita–sudah begitu memahami betapa mereka diberi tanggung jawab sosial yang sangat besar untuk mengakhiri derita seseorang atau sekelompok orang yang datang meminta bantuan itu. Baik dalam jumlah yang besar maupun kecil, selalu saja tersedia sejumlah pos anggaran untuk menyalurkan bantuan itu. Dan karena memang tidak begitu awas dengan segala jenis peraturan, kedermawanan akhirnya menjadi petaka. Hidup tergelincir dalam palung hinaan.

Ada sedikit (atau malah banyak?) kaum intelektual yang tidak mau–dan berani–masuk kekuasaan. Sedari awal mereka sadar betapa seonggok kotoran sudah siap terinjak. Bahkan bertumpuk-tumpuk beling dan duri tersedia untuk mengiris dan menusuk telapak kaki.

Sebagai contoh, seorang Rokhmin, barangkali, tidak akan dinilai dari sejauh mana ia telah mencoba mengembangkan potensi kelautan dan perikanan, tapi dari ketidakmampuannya mengalokasikan anggaran yang dikelolanya. Seluruh kesaksian akan keandalan Rokhmin dalam mengingatkan masyarakat, pemerintah, dan dunia internasional tentang pentingnya laut dan ikan justru dijadikan alasan betapa dia hanya mengerti dunianya, tapi tidak paham labirin kekuasaan yang dimasukinya.

Dari semua “hasil tangkapan” Komisi Pemberantasan Korupsi, kita sedikit sekali menemukan kaum yang telah piawai dalam kekuasaan itu sendiri, yakni para birokrat karier. Bukan karena KPK sedang tebang pilih atau pilih tebang, melainkan bukti-bukti matang lebih melibatkan kalangan yang dituduh, didakwa, atau ditahan KPK. Mereka yang sebagian berasal dari dunia akademis itu telah diberi catatan bahwa mempelajari keseluruhan bingkai kekuasaan tidaklah semudah menuliskannya dalam teori tentang kekuasaan itu sendiri.

Pengadilan atas kaum intelektual adalah buah busuk dari pohon-pohon demokrasi yang tumbuh subur. Pengadilan itu datang dari kehendak yang tidak hendak fokus pada pikiran dan kemajuan ilmu pengetahuan, tapi berasal dari zaman yang telanjur nyinyir dengan jiwa suci kekuasaan. Barangkali, di masa mendatang, kita akan melihat kekuasaan menjadi bersih dari segala noda. Kekuasaan yang berkilap dan licin tanpa ada lagi “kerugian negara”, selain melulu berderet-deret manusia suci–yang berjuta jumlahnya–yang setiap hari bertafakur akan nasib negara dan berjibaku demi bangsa. Kekuasaan yang berubah menjadi kastil, vihara, gereja, dan masjid. Kekuasaan yang suci dari debu-debu apa pun.

Kalau memang itu pilihannya, pantaskah kita menyebut kaum intelektual yang telah diadili karena korupsi, misalnya, sebagai tumbal? Ataukah mereka lagi-lagi dengan picik disebut sebagai penjahat kemanusiaan? Barangkali kita hanya bisa berandai-andai bahwa peradilan atas kaum intelektual adalah proses dari sebuah peradaban yang sedang bangkit, yang hendak menjadikan kekuasaan segalanya dan segalanya adalah kekuasaan….


Selasa, 27 Maret 2007

Opini

Potensi Kelautan dan Kesempatan Kerja

Razali Ritonga

·  Kepala Subdirektorat Analisis Konsistensi Statistik, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Meski berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran, hasilnya tetap belum menggembirakan. Angka pengangguran masih bertengger di atas 10 persen. Ini berarti satu di antara sepuluh angkatan kerja kita berstatus penganggur.

Hasil survei angkatan kerja nasional menunjukkan, pada Agustus 2006, angka pengangguran sekitar 10,28 persen atau sebanyak 10,93 juta orang. Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2006, angka pengangguran turun 170 ribu orang, atau turun hanya sekitar 0,17 persen.

Upaya menurunkan angka pengangguran itu tampaknya hanya berhasil di luar sektor pertanian. Tercatat, selama Februari 2006-Agustus 2006, terdapat penambahan penduduk yang bekerja di sejumlah sektor, seperti sektor jasa sebanyak 790 ribu orang, perdagangan 650 ribu orang, konstruksi 330 ribu orang, dan industri 310 ribu orang.

Sebaliknya, penduduk yang bekerja di sektor pertanian turun dari 42,32 juta orang pada Februari 2006 menjadi 40,14 juta orang pada Agustus 2006, atau turun 2,18 juta orang.

Turunnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian selama Februari 2006-Agustus 2006, antara lain, disebabkan oleh musim kemarau panjang. Kondisi musim yang kurang menguntungkan itu terutama menimpa petani yang berusaha pada sawah tadah hujan.

Selain angka pengangguran yang masih terbilang sangat tinggi, situasi ketenagakerjaan kita juga diwarnai oleh masalah produktivitas rendah. Hal ini terlihat dari masih cukup tingginya penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam seminggu. Tercatat sekitar 31,2 persen penduduk pada Februari 2006 bekerja di bawah jam kerja normal, dan sedikit meningkat menjadi 31,4 persen pada Agustus 2006 (Badan Pusat Statistik, 2006).

Umumnya, penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal itu berada di sektor pertanian. Ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian telah mengalami kejenuhan dalam peluang kesempatan kerja. Padahal sektor ini sangat diharapkan dapat mengatasi pengangguran, mengingat minimnya persyaratan yang diperlukan untuk bekerja di sektor ini.

Berbeda halnya dengan persyaratan kerja di luar sektor pertanian, yang cukup ketat seperti dalam hal pengalaman dan pendidikan. Padahal angkatan kerja kita masih diwarnai oleh pendidikan yang rendah. Sekitar setengah dari seluruh angkatan kerja kita berpendidikan sekolah dasar atau kurang.

Maka, untuk mengurangi angka pengangguran di masa mendatang, pemerintah perlu mencari terobosan baru. Tentunya, untuk membuat terobosan itu, pemerintah tidak asal dalam membuka kesempatan kerja baru. Terobosan itu akan efektif jika bersesuaian dengan kondisi angkatan kerja kita yang minim pendidikan. Ini berarti, jika penciptaan kesempatan kerja baru itu bersifat padat modal dan berbasis pendidikan tinggi, hal itu tidak banyak berarti dalam pengurangan angka pengangguran.

Potensi kelautan

Salah satu sektor yang diperkirakan berpotensi dalam penciptaan kesempatan kerja adalah sektor kelautan. Sektor ini hampir tipikal dengan sektor pertanian, yang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk bekerja. Bahkan untuk bekerja di sektor ini cukup dengan pengalaman atau kursus keterampilan tertentu.

Sangat aneh memang, Indonesia dengan wilayah laut yang sangat luas belum menggarap sektor ini secara optimal. Tercatat, Indonesia memiliki lautan seluas 3.302.498 kilometer persegi, sedangkan daratan seluas 1. 890.754 kilometer persegi. Ini berarti luas lautan dua pertiga total luas area.

Namun, dengan lautan yang demikian luas, jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini terbilang amat kecil, yaitu 613.217 rumah tangga, atau sekitar 2,5 juta orang pada tahun 2004 (BPS, Statistik Indonesia 2005/2006). Dengan demikian, penduduk yang bekerja di perikanan laut tidak sampai tiga persen dari total penduduk yang bekerja. Sungguh memprihatinkan.

Kecilnya jumlah penduduk yang bekerja di perikanan laut diperkirakan terkait dengan kurangnya modal dan prasarana yang dimiliki. Dari aspek modal, umumnya menyangkut biaya operasi, pengadaan alat tangkap, kapal motor, dan jaminan hidup selama beroperasi.

Celakanya, perhatian pemerintah berupa kucuran dana pinjaman masih sangat minim. Sehingga, tak mengherankan, dalam situasi demikian, tengkulak merajalela. Pada akhirnya kesejahteraan nelayan tidak pernah membaik. Hal ini tentu tidak memberikan rangsangan terhadap peningkatan penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Bisa dikatakan penduduk yang bekerja sebagai nelayan disebabkan oleh keterpaksaan karena tidak ada pekerjaan lainnya.

Mengingat potensi kelautan yang demikian besar dalam penciptaan kesempatan kerja, selayaknya pemerintah segera turun tangan. Ini berkaitan dengan beleid pemerintah pada 2007 ini untuk membantu permodalan usaha kecil dan menengah. Bahkan besarnya modal pinjaman mencapai hingga 20 miliar. Terkait dengan beleid ini, sepatutnya pemerintah tidak melupakan sektor kelautan.

Jika saja pinjaman modal itu dapat diterima oleh nelayan, ruang gerak tengkulak akan berakhir dan kesejahteraan nelayan meningkat. Sebenarnya hal positif dari pinjaman itu adalah untuk keperluan pembelian alat tangkap modern dan kapal dengan tonase besar yang bisa beroperasi di laut dalam. Diketahui, kini banyak nelayan yang hanya mampu beroperasi di laut dangkal dan di dekat bibir pantai, mengingat alat tangkap yang dimiliki sangat sederhana dan perahu motornya bertonase rendah. Akibatnya, potensi laut dalam belum tergarap secara optimal. Celakanya, kekayaan laut dalam yang tidak terjamah itu dicuri oleh nelayan asing yang memiliki peralatan canggih.

Faktor lain yang perlu mendapat perhatian adalah soal infrastruktur kelautan, seperti mesin pendingin untuk pengawetan dan pelabuhan pendaratan ikan dan tempat pemasaran. Untuk soal ini, sepatutnya pemerintah dapat membantu dalam pengadaannya. Ini berkaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Infrastruktur. Sesuai dengan inpres tersebut, pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur per tahun dengan biaya Rp 200 triliun, yang merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk lima tahun mendatang dengan total dana Rp 1.000 triliun. Sangat diharapkan pemerintah mengalokasikan sebagian dari dana itu untuk membangun infrastruktur kelautan.

Dengan berbagai upaya itu, diyakini potensi kelautan dapat dimanfaatkan secara optimal. Sehingga, kondisi demikian dapat merangsang tumbuhnya kesempatan kerja di sektor ini. Hal ini pada gilirannya tidak hanya dapat mengurangi angka pengangguran, tapi juga dapat menyejahterakan nelayan, meningkatkan kemampuan ekspor hasil laut dan ketersediaan protein hewani di dalam negeri.


Jum’at, 30 Maret 2007

Opini

Nuklir Iran dan Hegemoni Barat

Busman Edyar

·  alumnus pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta

Secara bulat Dewan Keamanan PBB kembali menjatuhkan sanksinya lewat Resolusi 1747. Resolusi yang dirancang Inggris, Prancis, dan Jerman ini memperluas sanksi atas Iran yang telah ditetapkan pada Desember 2006. Isi Resolusi 1747 antara lain pelarangan secara menyeluruh ekspor senjata Iran dan pembatasan penjualan senjata ke Iran. Isi resolusi juga membekukan aset milik 28 lembaga atau perorangan yang berhubungan dengan program nuklir dan rudal Iran, serta menyeru semua pemerintah dan institusi keuangan agar tak membuat komitmen baru atas bantuan keuangan atau konsesi pinjaman kepada pemerintah Iran.

Di luar jatuhnya resolusi yang juga disepakati oleh pemerintah Indonesia ini, sebenarnya menarik untuk mencermati fenomena tatanan pergaulan antarbangsa yang saat ini tidak fair. Sepertinya sudah tidak ada lagi prinsip equality atau kesejajaran antarnegara, persamaan hak, dan kewajiban untuk saling menghormati. Sebaliknya, yang berlaku adalah hukum rimba; negara mana yang kuat, negara tersebutlah yang berkuasa.

Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, negara-negara Barat (AS dan sekutunya) memaksa negara berkembang mengikuti kemauan mereka. Hatta, untuk urusan dalam negeri sendiri sekalipun, sepertinya mereka memiliki hak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu rezim yang berkuasa. Atas nama demokrasi, negara-negara Barat juga menjustifikasi penyerangan terhadap negara berkembang yang dianggap tidak demokratis menurut standar yang mereka buat.

Ironisnya, standar dalam menentukan demokratisasi itu sendiri juga tidak jelas. Bisa jadi demokrasi yang mereka tetapkan sudah dijalankan oleh negara berkembang. Namun, sekiranya tidak sesuai dengan kepentingan ekonomi dan politik mereka, tetaplah tidak didukung. Kemenangan Hamas dalam pemilu di Palestina yang tak diakui Barat belum lama ini, misalnya, memperlihatkan ketidakkonsistenan Barat dalam memandang demokrasi yang mereka kembangkan. Demikian juga dalam menyikapi sikap represif militer yang merampok kemenangan Front Islamic Salvation (FIS) dalam pemilu Aljazair tahun 1992. Negara-negara Barat tidak memberikan sanksi apa pun kepada rezim militer tersebut, sekalipun sikap rezim militer ini sangat bertentangan dengan demokrasi.

Hegemoni Barat

Kebijakan negara-negara Barat yang cenderung hegemonik terhadap negara lain (khususnya negara berkembang) meliputi hampir seluruh aspek kehidupan, dari penguasaan media sampai kekuatan bersenjata. Semuanya senantiasa mereka gunakan untuk menekan negara berkembang. Berkaitan dengan program nuklir Iran ini, misalnya, sikap Barat terlihat sangat janggal. Iran dipaksa menghentikan program nuklirnya, sekalipun Iran berulang kali menegaskan bahwa program tersebut hanya untuk kepentingan damai (sumber energi listrik).

Sementara itu, pada saat yang sama negara-negara maju yang didominasi oleh Barat, seperti AS, Inggris, Rusia, dan Prancis atau lainnya, jauh-jauh hari sudah mengembangkan program nuklir. Bahkan beberapa negara di dunia secara bebas memiliki senjata nuklir. Sebutlah India, Pakistan, Israel, AS, dan lainnya. Jika Barat memang mengetahui potensi ancaman bahaya senjata nuklir, mengapa tidak memelopori penghapusannya secara total? Sampai sekarang Barat enggan memusnahkan persenjataan nuklirnya, tapi menekan dunia berkembang menghentikan program senjata pemusnah massal itu.

Hegemoni Barat ini juga bisa dilihat dalam kasus penyerangan terhadap negara Irak ketika masih diperintah oleh Saddam Hussein dulu. Semenjak awal, alasan menyerang Irak selalu berubah-ubah. Pada mulanya yang menjadi alasan adalah Irak dituduh menyimpan senjata pemusnah massal. Untuk mengatur penghancuran senjata pemusnah massal ini, PBB juga telah mengeluarkan Resolusi 1441. Tapi ketika tak ada bukti bahwa Irak menyimpan senjata yang dipersoalkan itu (bahkan tim inspeksi senjata PBB angkat tangan), alasan ini beralih pada penggulingan Saddam karena dinilai otoriter dan tidak demokratis. Padahal tak semua rakyat Irak menolak kepemimpinan Saddam. Alhasil, kehidupan demokrasi yang ditawarkan Barat justru menjadi malapetaka bagi rakyat Irak hingga saat ini. Semenjak invasi AS dan sekutu ke Irak, kehancuran demi kehancuranlah yang dialami rakyat Irak. Kejahatan merajalela, kematian membayangi setiap hari, dan berbagai persoalan kemanusiaan lainnya terjadi secara kasat mata.

Mengakhiri hegemoni

Dengan sikap hegemoni yang diperlihatkan negara-negara Barat ini, sulit mewujudkan hubungan yang egaliter antarnegara di dunia. Tanpa hubungan yang egaliter, sulit pula duduk bersama menyelesaikan agenda global, yakni perdamaian dunia dan kesejahteraan bersama. Alih-alih duduk semeja, yang muncul bisa jadi sikap saling curiga. Bahkan tak tertutup kemungkinan akan memperparah konflik negara Barat, yang notabene sudah maju, dengan negara berkembang. Karena biasanya setiap sikap yang dilandasi oleh hegemoni akan melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan. Dan setiap ketidakadilan akan melahirkan resistensi yang lebih besar, bisa berbentuk perang terbuka ataupun melalui aksi teror nantinya.

Dalam kasus ini berlaku teori spiral of stupidity (spiral kebodohan yang menukik ke bawah), tempat sebuah kesalahan dibalas dengan kesalahan baru. Sebuah ketidakadilan dibalas dengan aksi teror. Bagi kelompok militan, jatuhnya korban sipil dalam aksi mereka (yang kemudian disebut teroris) tak ada bedanya dengan korban sipil yang diakibatkan tentara-tentara militer. Ketika Afganistan dan Irak diporak-porandakan oleh AS dan sekutunya atas nama pemberantasan terorisme, kekerasan ataupun teror di dunia bukannya berkurang, malah bertambah banyak.

Karena itulah pola hegemonik ini harus segera diakhiri. Hubungan antarnegara haruslah didasari pada prinsip kebersamaan dan keadilan, sehingga tercapai tatanan dunia yang damai dan harmonis. PBB sebagai lembaga yang mewadahi semua negara di dunia harus mampu menjamin terlaksananya relasi ideal ini. Bahkan kalau perlu, jangan ragu-ragu memberikan sanksi yang keras kepada negara yang terang-terangan merusak tatanan dunia.

Demikian pula hendaknya negara-negara anggota Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam, serta Liga Arab merapatkan barisan agar memiliki bargaining power dalam membantu mewujudkan cita-cita bersama ini. Sungguh suatu ironi yang sangat disayangkan ketika Indonesia, yang selama ini berada di garda depan negara-negara berkembang, justru ikut menyetujui keluarnya Resolusi 1747 di atas.


Jum’at, 30 Maret 2007

Opini

Estetika Film Kita

Eric Sasono, Kritikus Film

Di negeri ini, film horor kerap dicibir. Pasalnya, film jenis ini dianggap jalan pintas cari uang. Maka, estetika terabaikan. Logika cerita kerap hancur berantakan, sinematografi dibuat asal gelap, tata suara dibuat asal mengejutkan, dan editing pun sama kacaunya. Intinya, estetika film horor adalah estetika yang dikendalikan oleh jalan pintas cari uang.

Padahal film horor punya sejarah bagus. F.W. Murnau membuat Nosferatu (1922) untuk memperkenalkan gagasan estetik bermain dengan bayang-bayang. Komposisi yang dibuat oleh Murnau sejajar dengan perkembangan Ekspresionisme Jerman ketika itu dan kemudian menginspirasi pembuat film Jerman lainnya seperti Fritz Lang, yang juga memainkan elemen bayangan pada masterpiece-nya, M (1931) dan Metropolis (1927).

Horor Hollywood juga punya estetika tinggi. Lihat film semacam Rosemary’s Baby (1969), Exorcist (1973), dan Changeling (1980), yang terus menginspirasi para pembuat film hingga kini termasuk untuk mencari estetika baru. Perhatikan bagaimana Alejandro Amenabar membuat ulang Changeling dari perspektif yang sama sekali berbeda pada The Others (2001), misalnya.

Maka, tak benar film horor identik dengan estetika buruk. Bagaimana dengan film horor Indonesia? Ini memang agak bersoal. Cerita dalam film horor Indonesia nyaris selalu perpanjangan dari cerita rakyat. Horor memang mensyaratkan adanya pengenalan terhadap elemen ketakutan yang ditampilkan di layar, dan cerita rakyat menyediakan hal itu. Maka, adaptasi cerita rakyat adalah yang paling mudah.

Pada 2007 ini cerita rakyat itu bergeser dari desa ke kota. Sementara dulu cerita rakyat yang dibawa adalah Nyi Blorong dan Sundel Bolong, kini cerita itu datang dari kota, seperti hantu pastor di pekuburan Jeruk Purut atau kuntilanak merah (?) di terowongan Jalan Casablanca. Hantu-hantu ini sangat Jakarta-sentris.

Penonton

Perkara perubahan penonton film Indonesia semakin lama semakin jelas belakangan ini. Penonton film Indonesia hanya tinggal di kota besar dengan konsentrasi utama di Jakarta, lebih khusus lagi di mal. Usia mereka kian muda (sekitar 15-25 tahun) dan film tak lagi jadi tontonan keluarga, tapi tontonan bersama teman sekelompok. Gaya hidup seperti jalan-jalan dan belanja menjadi andalan untuk ditampilkan di layar. Sikap-sikap ahistoris dan apolitis lebih sering ditampilkan karena minimnya keterikatan dengan keindonesiaan.

Gambaran kasar penonton seperti itulah yang kemudian dilayani oleh film Indonesia. Sebagai sebuah bentuk kesenian dengan ongkos produksi rata-rata yang tinggi, para pembuat film kerap tak mau ambil risiko. Sikap ini terus ada dan banyak dituding sebagai sebuah dosa asal dalam film Indonesia. Pengamat film Salim Said menyatakan hal itu sejak tahun 1991 dan pandangan ini kerap dianggap tak berubah. Film Indonesia tak pernah lahir sebagai wahana bagi gagasan, tapi semata sebagai barang dagangan. Dosa asal semacam ini jadi warisan tak tersembuhkan bagi film Indonesia.

Padahal film diproduksi dengan biaya tinggi sehingga membutuhkan investasi tinggi. Pencarian untung adalah sebuah sifat alamiah bagi media film. Sehingga penyebutan ini sebagai dosa asal adalah sebuah pencarian kambing hitam dan generalisasi terhadap soal buruknya estetika film Indonesia. Malah ada bau diskriminatif dalam penyebutan dosa asal itu, karena sesungguhnya bagi pembuat film seperti Teguh Karya, Arifin C. Noer, Sjumandjaja, atau sutradara lain yang kini terus berproduksi dan konsisten mencari relevansi sosial film-film mereka, pergulatan pemikiran akan terus ada.

Persoalannya adalah mengikuti jalan pintas. Pencarian jalan pintas dan ketiadaan visilah yang menyebabkan estetika terabaikan. Maka, cibiran terhadap film horor seharusnya menjadi bagian dari cibiran terhadap jalan pintas seperti, misalnya, pengembangan skenario yang asal-asalan dan persiapan syuting kelewat pendek. Inilah yang perlu dimusuhi dalam film Indonesia, bukan semata-mata logika pencarian uang.

Sejarah

Logika pencarian uang kerap memang tak terhindarkan dalam film. Sekalipun Usmar Ismail ketika syuting hari pertama film Darah dan Doa pada 30 Maret 1950 tampaknya tak terlalu berpandangan demikian. Petualangan Usmar didorong oleh semacam nasionalisme dan komentar terhadap revolusi fisik Indonesia. Maka, di kemudian hari itu ditetapkan sebagai hari film nasional.

Ada warna politis pada penetapan hari film nasional itu. Kabarnya Bachtiar Siagian pernah membuat film sebelum Usmar. Namun, nama Bachtiar dan karyanya tak akan tercatat dalam sejarah yang formal karena ia anggota Lembaga Kesenian Rakyat alias Lekra, yang dilarang sesudah keluarnya Ketetapan MPR Nomor 25 Tahun 1968. Memang ada akibatnya, berupa sejarah yang tak tercatat, termasuk sejarah estetika Bachtiar karena kemungkinan besar ia menyodorkan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan Usmar Ismail. Sayangnya, karya Bachtiar sudah tak bisa ditemukan di negeri ini dan mungkin harus dilacak di perpustakaan-perpustakaan Belanda atau Jepang.

Pencarian estetika film Indonesia inilah yang perlu didorong saat ini. Sekalipun infrastruktur industri film masih dianggap berantakan, hal itu bukan alasan. Estetika adalah sebuah pilihan individual yang akan selalu dimintai pertanggungjawaban di hadapan penonton, selain tanggung jawab individual sang kreator dalam berkarya.

Saat ini estetika film Indonesia lebih banyak disandarkan kepada para empu seperti Usmar Ismail-Asrul Sani dan generasi penerusnya, seperti Teguh Karya, Arifin C. Noer, dan Sjumandjaja. Sebenarnya sandaran ini masih harus melihat beberapa nama yang terlewat, terutama D. Djajakusuma dan Nya Abbas Akup. Djajakusuma mengambil inspirasi dari cerita silat dan menggunakan pemain ketoprak serta staging seperti panggung ketoprak bagi film-filmnya. Ini adalah sebuah penggalian khazanah lokal yang sebenarnya membuka kemungkinan baru dalam sejarah film Indonesia: film sebagai perpanjangan teater tradisional ketimbang film semata sebagai perpanjangan fotografi sebagaimana sejarah film di dunia.

Sedangkan Nya Abbas Akup adalah sebuah contoh kompromi yang unik. Ia sadar sepenuhnya bahwa ia membuat film untuk hiburan semata. Ini ditandai dengan penggunaan pelawak yang populer pada masanya dan unsur seks yang kental (sekalipun malu-malu). Namun, Nya Abbas selalu memasukkan kritik sosial yang tajam dan berani dalam film-filmnya. Nya Abbas sendiri bercita-cita membuat film sebagai makanan pikiran dan makanan spiritual seperti katanya dalam sebuah wawancara. Tapi bentuk komprominya sekalipun masih terasa punya kepedulian tinggi terhadap persoalan yang diamatinya.

Catatan kecil bagi estetika film Indonesia ini memang bukan hanya catatan terhadap maraknya film horor saja. Estetika film Indonesia memang masih belum ditemukan sejarahnya, bahkan mungkin terancam tidak bisa ditemukan. Sederhana saja soalnya, karena barang bukti utamanya–yaitu film-film yang bisa ditonton–sudah tak ada lagi. Situasinya bahkan lebih parah lagi dengan makin buruknya kualitas film-film yang disimpan di Sinematek, satu-satunya pengarsipan film di negeri ini. Bahkan kabarnya, sekitar 60 persen koleksinya sudah tak bisa lagi ditonton dengan layak.

Tak aneh jika khazanah keindonesiaan pada film Indonesia makin tipis, bahkan dalam soal referensi visual. Horor dalam film Indonesia makin mirip Sadako, horor dalam film Jepang yang terkenal, Ringu, ketimbang profil Suzanna pada film Nyi Blorong dan Sundel Bolong.


Rabu, 28 Maret 2007

Opini

Setelah Gaji CEO Selangit

Todung Mulya Lubis

·  KETUA DEWAN PENGURUS TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

Di tengah sinyalemen Bank Dunia yang menengarai bahwa begitu besar jumlah orang miskin di dunia yang hidupnya di bawah US$ 2

per hari, kita akan terperangah kalau membaca di kawasan bisnis Wall Street sana bertaburan gaji yang luar biasa tinggi. Chief Executive Officer (CEO) Morgan Stanley John Mack pada 2006 konon menerima lebih dari US$ 40 juta. Morgan Stanley menuai keuntungan yang besar dalam bisnisnya, karena maraknya merger dan akuisisi di berbagai belahan dunia ini.

Prestasi John Mack tak bertahan lama karena selang seminggu kemudian CEO Goldman Sachs Lloyd Blankfein dilaporkan menerima sekitar US$ 54 juta pada 2006. Prestasi Lloyd Blankfein melampaui prestasi CEO Goldman Sachs tahun sebelumnya, Henry Paulson, yang menerima US$ 38 juta pada 2005. Goldman Sachs konon juga sukses menambang keuntungan dalam bisnis saham dan equity (private-equity dan hedge fund). Kabarnya, Goldman Sachs panen untung hampir US$ 10 miliar pada 2006. Tidak mengherankan jika banyak petinggi Goldman Sachs yang menerima jutaan dolar gaji setiap tahun. Rata-rata penghasilan setiap karyawan Goldman Sachs dengan keuntungan perusahaan yang tinggi tak kurang dari US$ 622 ribu per tahun. Bayangkan, betapa affluent hidup karyawan-karyawan Goldman Sachs ini.

Kita memang akan sukar membayangkan selangitnya gaji para CEO di Wall Street, walau di sini gaji bukan semata-mata berarti salary. Gaji di sini sudah termasuk segala tunjangan dan bonus. Dengan kombinasi dari gaji US$ 27,3 juta ditambah dengan saham US$ 15,7 juta dan stock options senilai US$ 10,5 juta, total jumlah yang diterima oleh CEO Goldman Sachs tersebut berkisar pada angka US$ 54 juta. Rata-rata para CEO di Wall Street menerima US$ 30-40 juta setiap tahun. Tak bisa kita bayangkan kapan para CEO di negeri ini akan bisa mengejar para CEO di Wall Street tersebut.

Saya ingat ketika saya menghadiri sebuah acara rapat umum pemegang saham sebuah perusahaan swasta besar yang kebetulan milik negara (badan usaha milik negara) dan sudah tercatat di bursa. Para pemegang saham protes, karena gaji para direktur dan komisaris yang sudah tinggi, sekitar Rp 100 juta per bulan, mau ditambah dengan apa yang disebut tantiem. Kebetulan pada waktu itu ada kontroversi soal tantiem pada sebuah kasus yang dipersepsikan sebagai korupsi.

Tapi sesungguhnya tantiem itu merupakan praktek bisnis yang telah lama sekali dipraktekkan dan dianggap sebagai hak direksi dan komisaris yang dianggap sukses dalam memajukan perusahaan. Dan sejatinya tantiem itu wajar dan sah kalau memang direksi dan komisaris berhasil mencetak profit bagi perusahaan. Karena direksi dan komisaris yang umumnya bukan pemegang saham dan tak memiliki hak akan dividen, mereka diberi bonus yang lazimnya disebut sebagai tantiem. Sebaliknya, kalau perusahaan rugi, direksi dan komisaris tentu tak akan mendapatkan tantiem. Sayangnya, pemahaman mengenai hal ini belum sepenuhnya merata di masyarakat kita.

Berbicara dengan kalangan pengusaha dan bankir di Jakarta, kita sekarang sudah mulai disodori angka-angka yang fantastis dari pendapatan para CEO kita. Konon, Gubernur, Deputi Senior Gubernur, dan para Direktur Bank Indonesia juga sudah memanen pendapatan yang terbilang tinggi, antara Rp 100 juta dan Rp 200 juta-an per bulan. Ini mungkin masih ditambah lagi dengan berbagai fasilitas yang dinikmati secara ex-officio karena jabatan. Alhasil, kehidupan para petinggi Bank Indonesia sudah sangat affluent untuk ukuran Indonesia. Penghasilan mereka tentu lebih tinggi daripada penghasilan para bupati, gubernur, menteri, atau presiden dan wakil presiden sekalipun. Penghargaan terhadap para bankir ini pernah menuai kontroversi di parlemen dan media, tapi karena tanggung jawab mereka yang tinggi, akhirnya kontroversi itu juga reda.

Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang kawan yang secara sangat emosional bercerita tentang pendapatan direksi sebuah bank besar berpelat merah yang pangsa pasarnya paling tinggi. Kata dia, sang direktur utama itu, kalau dihitung-hitung, bisa meraup pendapatan di atas Rp 600 juta per bulan, yang merupakan gabungan dari gaji, tunjangan, dan stock options yang diberikan. Anggota direksi dan komisaris tentu menerima jumlah yang besar walau tak sebesar sang direktur utama. Kalau ini benar, menjadi direksi dan komisaris di negeri ini, apalagi di perusahaan-perusahaan besar, ternyata sudah sangat nikmat dan affluent.

Fakta-fakta tentang gaji para pengusaha kelihatannya tak menyelinap ke media kita, sehingga publik tidak tahu betapa fantastis dan outrageous pendapatan total para pengusaha kita. Saya tidak sedang berkampanye menolak reward yang mesti diterima oleh para anggota direksi, komisaris, dan CEO yang punya prestasi spektakuler. Kalau seorang direktur utama perusahaan penerbangan Garuda bisa membuat utang Garuda terbayar lunas dan dalam lima tahun terjadi peremajaan pesawat serta perbaikan pelayanan–sehingga penumpang serasa bepergian dengan Singapore Airlines–saya akan jadi orang pertama yang membela gaji Direktur Utama Garuda meskipun gaji itu selangit.

Kalau Direktur Utama Pertamina, misalnya, mampu membuat Pertamina jaya dan berkibar seperti Exxon, BP, atau Total, tak akan ada yang keberatan jika Direktur Utama Pertamina juga akan menerima gaji selangit. Hati kita akan terluka jika para anggota direksi, komisaris, atau CEO yang punya prestasi pas-pasan tapi dapat gaji selangit. Apa kontribusi mereka buat mempercepat pengentasan masyarakat miskin? Jadi, meskipun urusan gaji adalah urusan para pemegang saham yang diputuskan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham, penting diterapkan satu standar yang ketat dan terbuka, apalagi di perusahaan-perusahaan pelat merah, dengan kita semua adalah stakeholder yang langsung dan tidak langsung memiliki kepentingan.

Di tengah rakyat miskin yang masih sangat banyak jumlahnya, seperti yang tecermin dari studi Bank Dunia dan data Badan Pusat Statistik, betapa beruntungnya para anggota direksi, komisaris, dan CEO tersebut. Kalau lebih dari separuh rakyat negeri ini masih dalam kategori miskin dan berpendapatan US$ 2 per hari, kalau upah minimum para buruh masih jauh dari memadai untuk hidup layak, dan kalau masih banyak yang tak berumah dan bersekolah, betapa tak adilnya negeri ini. Kecuali para anggota direksi, komisaris, dan CEO mampu secara spektakuler membantu pengentasan masyarakat miskin ini, gaji yang selangit itu jelas tidak pantas dan bisa disebut sebagai melukai rasa keadilan kita. Para pemegang saham yang memutuskan soal gaji, tunjangan, dan tantiem seharusnya memiliki empati yang mendalam dan jangan menganggap mereka hidup di negeri asing.

Para ekonom selalu mengajarkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, seharusnya ada trickle down atau tetesan ke bawah yang akan ikut mengangkat bukan hanya rakyat miskin, melainkan semua orang, termasuk pegawai negeri yang menjadi tulang punggung negeri dan keutuhan bangsa ini. Inilah yang selama ini ditunggu sejak negeri ini merdeka. Sayangnya, tahun-tahun berlalu dan kalau kita bertanya kepada banyak orang tua kita, tak jarang kita mendengar jawaban yang sinis: kok hidup di zaman kolonial dulu lebih enak? Tentu sinisme itu haruslah disikapi dengan arif, karena tak satu pun di antara kita yang ingin kembali ke zaman kolonial dulu. Hanya, mungkin para orang tua tersebut waktu itu merasa ada satu kesetiakawanan sosial yang tak melahirkan jurang ekonomi yang begitu tajam seperti sekarang ini. Pada waktu itu, korupsi dan kemewahan tak mencolok mata seperti sekarang. Sementara itu, sekarang negeri ini adalah negeri jawara korupsi pada tingkat regional dan global.

Artinya, dengan fakta bahwa di negeri ini sudah mulai banyak para anggota direksi, komisaris, dan CEO yang bergaji selangit, hendaknya orang-orang sukses ini tidak menambah pula pundi-pundi mereka dengan korupsi. Yang perlu, sekali lagi adalah prestasi kerja spektakuler yang nyata, yang bisa dilihat oleh rakyat secara kasatmata. Di atas itu adalah empati yang seharusnya berimbas pada semua karyawan, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Amin.


Rabu, 14 Maret 2007

Opini

Rekam Jejak Kinerja Menteri Perhubungan

Tulus Abadi

·  ANGGOTA PENGURUS HARIAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA

Belum kering air mata dan tangis korban/keluarga korban atas hilangnya pesawat Adam Air, kapal motor Senopati Nusantara, dan KM Levina I, kini air mata kembali mengalir akibat terbakarnya pesawat Garuda GA-200 di Yogyakarta. Peristiwa ini makin mengharu biru wajah penerbangan di Indonesia. Garuda, yang dicitrakan sebagai airline terbaik (dari yang terburuk) yang dimiliki bangsa ini, kini rontok.

Atas peristiwa kecelakaan transportasi publik yang beruntun ini, hampir semua telunjuk mengarah kepada Menteri Perhubungan Hatta Rajasa untuk bertanggung jawab. Salah satunya adalah tuntutan mundur dari berbagai eksponen masyarakat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Terlepas mau mundur atau tidak, rekam jejak berikut ini bisa menjadi indikator bagi publik untuk menilai kinerja Menteri Hatta secara proporsional.

Pertama, di awal jabatannya sebagai Menteri Perhubungan, dalam 100 hari pertama Hatta mencanangkan “perbaikan kualitas transportasi publik” sebagai target utama. Secara empiris apa yang dicanangkan Hatta Rajasa sungguh tepat. Tapi apa lacur, target 100 hari sudah lewat, transportasi publik di Indonesia bukannya mengalami perbaikan, malah mempertontonkan wajah terburuknya. Ratusan bahkan ribuan nyawa menjadi tumbal karenanya. Ironisnya, hingga kini Hatta tidak pernah mengklarifikasi soal janjinya itu. Kalau berhasil, di manakah keberhasilannya, dan jika gagal, apa penyebab dan kendalanya? Dalam perspektif hukum perdata, sebenarnya janji itu layak menuai gugatan, karena bisa dikualifikasi sebagai bentuk “ingkar janji” (wanprestasi).

Kedua, terkait dengan bisnis penerbangan, Menteri Perhubungan hanya pintar mengeluarkan izin operasional, tapi tidak piawai dalam mengawasi kinerja/perilaku operator penerbangan. Membeludaknya bisnis penerbangan terbukti menjadi pemicu persaingan tidak sehat antaroperator, dan ujung-ujungnya keselamatan konsumen dikorbankan. Contohnya, keterlambatan pesawat kini menjadi kelaziman. Padahal keterlambatan adalah awal terjadinya kecelakaan. Selain itu, sebenarnya untuk setiap keterlambatan per 15 menit, operator penerbangan wajib memberikan kompensasi/ganti rugi kepada konsumen. Anehnya, masalah ini nyaris tidak diacuhkan oleh semua pihak.

Ketiga, nasib serupa terjadi juga di sektor perkeretaapian. Terjungkalnya kereta api hanyalah “bom waktu”, karena saat ini tingkat kelaikan jalan kereta api (termasuk kereta api eksekutif) tinggal 70 persen. Hal ini terjadi karena biaya perawatan kereta api dalam lima tahun terakhir malah diturunkan. Manajemen PT Kereta Api Indonesia mengaku karena biaya public service obligation (PSO) dari pemerintah tidak semua dikucurkan. Pada 2006, dana PSO hanya dikucurkan Rp 150 miliar, dari Rp 450 miliar yang dijanjikan pemerintah/DPR. Ketika PSO tidak dicairkan, PT Kereta Api secara normatif juga tidak bisa menaikkan tarif kereta ekonomi.

Keempat, dalam konteks Jakarta, Menteri Perhubungan dan petinggi Departemen Perhubungan lainnya terlihat tidak mempunyai visi yang jelas, misalnya dalam proyek busway dan monorel. Awalnya, Departemen Perhubungan menolak program busway, yang diklaim tidak akan menyelesaikan permasalahan transportasi di Jakarta. Tapi, aneh bin ajaib, kini Departemen Perhubungan mendukung 100 persen program tersebut, dan rencananya akan diterapkan di 19 kota besar di Indonesia. Selisik punya selisik, orang-orang Departemen Perhubungan menolak busway karena diduga tidak “kecipratan” proyek busway (alamak!). Demikian juga dengan monorel, semula Menteri Perhubungan menolaknya. Monorel bertentangan dengan Undang-Undang Perkeretaapian, karena di Indonesia tidak boleh ada pengelolaan kereta api oleh swasta, kata Menteri Perhubungan. Kini Menteri Perhubungan sudah welcome dengan monorel, bahkan akan membangun subway di Jakarta.

Kelima, dalam kasus lajur kiri dan menyalakan lampu bagi sepeda motor, Departemen Perhubungan lagi-lagi tidak setuju dengan terobosan Kepolisian Daerah Metro Jaya. Alasannya, belum ada regulasi kebijakan tersebut, bahkan melanggar beberapa regulasi, misalnya UU Nomor 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Dalam batas tertentu, alasan Departemen Perhubungan ada benarnya, tapi pertanyaannya, Departemen Perhubungan sendiri melakukan tindakan apa untuk mengatur keberadaan sepeda motor? Departemen tersebut hanya menjadi penonton.

Keenam, manajemen mudik Lebaran. Ritual rutin ini selalu menjadi masalah bagi warga Jakarta dan kota besar lain, baik menyangkut ketersediaan armada, tarif yang melonjak, maupun operator yang menelantarkan konsumen. Kebijakan ceiling price dan lower price terbukti tidak ampuh melindungi konsumen. Konsumen tetap mendulang kenaikan tarif yang mencekik leher. Anehnya, Menteri Perhubungan malah mengklaim mudik Lebaran 2006 berjalan sukses. Sukses apa jika pengguna sepeda motor meningkat hingga 50 persen? Meningkatnya penggunaan sepeda motor merupakan bukti kegagalan Departemen Perhubungan menyediakan akses transportasi mudik yang layak. Sepeda motor bukan sarana transportasi yang aman dan nyaman, apalagi untuk mudik, dengan jarak tempuh yang sangat jauh.

Ketujuh, terkait dengan hilangnya pesawat Adam Air, Menteri Perhubungan juga membuat blunder dan menyakiti keluarga korban. Menteri dengan gagah berani mengatakan bangkai pesawat Adam Air sudah ditemukan, lengkap dengan jumlah korban selamat dan meninggal. Tapi hingga kini bangkai pesawat Adam Air tetap raib. Bagaimana mungkin informasi segenting itu meluncur ke publik tanpa melalui proses check and recheck? Menteri Perhubungan juga berjanji akan mengangkat korban yang masih terjebak di bangkai pesawat, plus kotak hitamnya. Lagi-lagi, dengan alasan biaya dan tetek-bengeknya, janji itu kembali dimentahkan.

Kedelapan, pascakenaikan harga bahan bakar minyak yang mencapai lebih dari 100 persen, Menteri Perhubungan tidak melakukan review sistem transportasi di Indonesia, yang terbukti sangat tidak efisien dan rakus BBM. Akibatnya, saat ini 30-40 persen pendapatan konsumen terkuras untuk ongkos transportasi, khususnya di kota-kota besar (idealnya hanya 12-14 persen dari pendapatan). Konsumen harus membayar ongkos kemahalan atas tidak efisiennya sistem transportasi.

Kesembilan, terkait dengan poin di atas, kondisi ini makin diperparah oleh tingginya pungutan liar (pungli) di sektor perhubungan, yang menurut Organda mencapai Rp 18 triliun (2005). Pengusaha angkutan/Organda tentu akan membagi beban pungli itu kepada konsumen, dengan menaikkan tarif sepihak atau mengurangi operational cost, yang bermuara pada penurunan kualitas layanan. Terjungkalnya berbagai moda transportasi publik akhir-akhir ini tidak bisa dilepaskan dari fenomena ini.

Kesepuluh, Menteri Perhubungan hingga detik ini juga belum memposisikan korban/ahli waris korban sebagai pihak yang harus dilindungi dengan nilai kompensasi optimal. Nyawa korban dihargai sangat murah, maksimal hanya Rp 10 juta per kepala. Nilai nominal ini tidak lebih mahal daripada harga seekor sapi gemuk di Indonesia! Bandingkan, di negeri jiran (Malaysia), setiap korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas “dihargai” Rp 1,7 miliar per kepala dan di Amerika Serikat Rp 2 miliar.

Menteri Perhubungan mengklaim telah melakukan terobosan dan reformasi di bidang transportasi, tapi faktanya publik belum merasakan manfaat terobosan tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tuntutan mundur bagi Menteri Perhubungan oke saja, bahkan rasional. Namun, toh nasi belum 100 persen menjadi bubur, masih terbuka waktu (tiga tahun) bagi Menteri untuk memperbaiki kinerjanya. Menteri Perhubungan harus membuat terobosan radikal untuk menyelamatkan sektor transportasi publik di Indonesia. Misalnya melakukan review total terhadap sistem transportasi nasional yang terbukti sudah usang/kuno; mengintensifkan sistem pengawasan terhadap kinerja petugas front liner dan operator angkutan; serta memberangus tingginya pungli (korupsi) di sektor perhubungan. Tanpa itu, kinerja Menteri Hatta akan makin kedodoran dan kecelakaan transportasi publik akan terus menerkam kita semua.


Selasa, 13 Maret 2007

Opini

Kaderisasi dalam Partai Islam

Bawono Kumoro

·  kader muda Muhammadiyah

Meskipun Pemilihan Umum 2009 masih sekitar dua tahun lagi, partai-partai sudah mulai berlomba memperkenalkan diri ke publik. Hingga kini 45 partai telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu partai baru yang mendaftarkan diri adalah Partai Matahari Bangsa (PMB).

Tulisan ini berupaya melakukan komparasi singkat antara PMB dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), yang telah lebih dulu terdaftar. Dalam pandangan penulis, kedua partai tersebut sedikit-banyak memiliki berbagai sisi persamaan, di samping juga perbedaan tentunya. Seperti kita ketahui bersama, kedua partai secara tidak langsung lahir dari rahim ormas keagamaan, yaitu NU dan Muhammadiyah. Hal inilah yang kemudian menjadi pintu masuk bagi adanya persamaan-persamaan di antara kedua partai tersebut.

PKNU dideklarasikan pada November 2006 oleh para kiai sepuh NU. Para kiai untuk kesekian kalinya mendirikan partai guna mewakili kepentingan kaum ulama. Sumber legitimasi bagi pendirian PKNU tidak lain adalah restu para kiai Langitan yang belakangan acap kali berseberangan dengan Gus Dur. Dalam hal ini, NU belum juga beranjak dari konsepsi kosmologis politiknya. Kiai dipandang sebagai sosok yang memiliki mandat langsung dari Tuhan guna menjadi sumber legitimasi kekuasaan politik yang selanjutnya berhak menentukan mana kelompok politik yang sah dan mana yang tidak. Karena itu, tidak boleh ada kekuatan politik yang hidup tanpa restu kiai.

Pendirian PKNU pada dasarnya dipicu oleh dinamika politik internal yang terjadi dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Muhaimin Iskandar. PKB dinilai telah bertransformasi menjadi sebuah partai sekuler yang terlalu akomodatif terhadap berbagai aliran agama dan ideologi. Meskipun PKB tetap menggunakan berbagai idiom dan simbol Islam tradisional, dalam pandangan para kiai tersebut arus utama PKB tetaplah kebangsaan yang sekuler.

Dapat dikatakan, secara psikologis para kiai tersebut tidak lagi merasa nyaman menyalurkan aspirasinya melalui PKB. Dan ketika tidak berhasil mengendalikan bandul kekuasaan PKB, mendirikan partai baru menjadi sebuah jalan keluar yang mesti segera ditempuh demi terjaganya eksistensi mereka dalam pentas politik nasional.

Sulit dimungkiri, ketika mendirikan PKNU, para kiai tersebut sesungguhnya hanya berpijak pada asumsi bahwa mereka memiliki basis nyata di masyarakat. Mereka memandang bahwa basis komunal tersebut terlalu berharga jika sampai dilepas kepada pihak lain yang belum tentu memberikan imbal balik memadai bagi para kiai tersebut. Mendirikan partai baru akhirnya menjadi pilihan utama bagi para kiai ini untuk membela kepentingan mereka dan komunitasnya.

Sementara PKNU didirikan oleh kaum tua yang mengklaim dirinya sebagai ahli waris dan pemilik kepentingan utama NU, lain halnya PMB. Pembentukan PMB dimotori oleh kaum muda yang umumnya berbasis di perkotaan. Namun, ada satu hal yang menjadi sisi persamaan dari keduanya, yakni asumsi-asumsi mereka terhadap basis komunal masing-masing. Sementara PKNU mengandalkan pesantren, PMB lebih mengandalkan lembaga-lembaga pendidikan dan jaringan sosial amal usaha milik Muhammadiyah.

Pada titik inilah kita dapat mengajukan sebuah pertanyaan kritis: apa ukuran pasti asumsi mereka tersebut? Data empiris tampaknya belum menjadi acuan dalam mengambil langkah politik. Berbagai asumsi dan klaim jauh lebih kuat bersemayam di alam pikiran para politikus kita. Inilah kelemahan mendasar para politikus kita dalam hal berpartai. Berapa jumlah anggota NU dan Muhammadiyah secara pasti pun belum tersedia datanya hingga kini. Apalagi data spesifik mengenai jumlah anggotanya yang berafiliasi dengan partai tertentu.

Dalam hal kalkulasi politik, PMB akan jauh lebih mengalami kesulitan dibandingkan dengan PKNU. Ini karena PMB tidak memiliki figur karismatik yang dapat menghimpun massa dalam jumlah signifikan secara solid. Lain halnya PKNU, partai ini relatif lebih mudah dalam hal kalkulasi politik. PKNU dapat mengandalkan para kiai sebagai “lokomotif” untuk menarik massa. Logikanya, semakin banyak kiai yang memiliki massa, semakin besar pula kemungkinan bagi partai ini untuk tumbuh dan berkembang. Artinya, baik PKNU maupun PKB kini mengandalkan basis komunal yang sama untuk menjaga eksistensinya di percaturan politik nasional.

PMB mengklaim dirinya sebagai partai resmi warga Muhammadiyah, meskipun figur-figur yang ada di dalam partai tersebut belum memiliki ketokohan yang kuat sekaliber Amien Rais. Sangat sulit kiranya bagi PMB untuk melakukan figurisasi dalam waktu yang tersisa menjelang Pemilu 2009. Terlebih, Din Syamsuddin selaku Ketua Umum Muhammadiyah telah jauh-jauh hari melarang partai mana pun membawa-bawa nama Muhammadiyah. Klaim PMB sebagai partai resmi Muhammadiyah tidak memiliki perangkat penunjang sebagai legitimasinya. Tegasnya, tidak ada alat bukti untuk membenarkan klaim tersebut.

Dalam hal kaderisasi pun, PKNU dan PMB setali tiga uang, yaitu nol besar. Kedua partai merupakan partai komunal, yaitu partai yang mengandalkan basis massa yang sesungguhnya tidak pernah mereka kaderisasi secara mandiri. PKNU mengandalkan kaderisasi yang dilakukan oleh para kiai di pesantren ataupun lingkungan tertentu yang memiliki pengaruh kuat pada masyarakat luas. PMB pun sama saja, mereka sedikit-banyak akan mengandalkan kaderisasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi massa Muhammadiyah. Singkatnya, PKNU dan PMB tidak lebih dari sekadar partai yang tinggal terima jadi saja.

Satu hal yang sering diabaikan oleh para politikus kita ialah bahwa kaderisasi merupakan sebuah proses panjang yang mesti dilakukan secara serius guna menyiapkan kepemimpinan politik masa depan. PKNU dan PMB tampaknya tidak menyadari hal ini. Lihatlah Soekarno, Hatta, Tan Malaka, dan Syahrir! Mereka merupakan contoh nyata sosok pemimpin yang lahir dari proses kaderisasi yang panjang, bukan dalam proses yang instan. Jika bangsa ini ingin memodernisasi kehidupan kepartaian, kaderisasi merupakan hal yang niscaya untuk dilakukan secara serius oleh partai-partai di Indonesia.


 

                                Kamis, 15 Maret 2007

Opini

Manajemen Bencana ala Sleman

Lexy Armanjaya

·  MAHASISWA MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA, JAKARTA

Bangsa dan negara ini berada di pusat ring of fire, area tempat bertemunya lempeng-lempeng tektonik dan dikelilingi gunung-gunung api paling aktif di dunia. Tidak mengherankan jika gempa bumi kerap terjadi. Gempa tersebut mengakibatkan tanah longsor, rumah roboh, pohon tumbang, serta aktivitas gunung api meningkat atau bahkan tsunami seperti yang terjadi di Aceh dan Nias pada akhir 2004.

Demikian juga dengan hujan, ombak, banjir, langit berkabut, dan angin kencang seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Semua ini merupakan bencana alam dan membawa korban yang tidak sedikit. Ratusan ribu jiwa telah pergi. Bangsa ini seolah-olah tidak menghargai manusia dan kemanusiaan kita sebagai rakyat Indonesia tanpa upaya serius dan sistematis untuk mengatasinya.

Sebagai manusia, kita tidak dapat menghindari kemauan alam tersebut. Namun, itu tidak berarti pasrah menerima kenyataan dan menunggu belas kasihan alam. Alam memiliki bahasa yang tidak dimengerti manusia, tapi manusia bisa memahaminya karena alam juga memberikan isyarat dan tanda-tanda. Kicauan burung yang tidak lazim dan aneh serta binatang liar yang tiba-tiba masuk ke wilayah permukiman manusia adalah sebagian dari tanda dan isyarat tersebut.

Pemahaman dan kemengertian dapat mengurangi risiko munculnya korban jiwa. Karena itu, keniscayaanlah untuk memahami dan sadar akan kondisi topografis alam dan tipologis tanah yang labil. Hanya dengan itu, kita bisa tahu kebutuhan yang harus dipenuhi dan tindakan yang perlu dilakukan. Tapi apa kita cukup sadar akan kondisi alam sekitar tempat kita tinggal? Seperti apa kualitas kesadaran diwujudkan dalam kehidupan konkret? Sleman, salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan jawaban.

Ibnu Rubiyanto adalah orang yang didaulat sebagai bupati di Kabupaten Sleman sejak 2002. Kepercayaan rakyat tersebut tidak membuat dirinya sombong, tapi membuatnya mulai berpikir cara menjalankan mesin birokrasi secara mudah, menerjemahkan trilogi birokrasi (sebagai pelayan, pengabdi, dan pelindung), serta meminimalisasi ortodoksi birokrasi dengan inovasi-inovasi tanpa harus menabrak hukum.

Saya tidak mau menyebutkan berbagai model dan jenis kreativitas yang dibuat di masa pemerintahnya. Tapi, sesuai dengan maksud tulisan ini, dalam konteks manajemen bencana alam Gunung Merapi, Rubiyanto membuat dua hal. Pertama, kebijakan di tingkat regulasi. Rezim Rubiyanto mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana Alam. Perda ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Selanjutnya, perda tersebut diikuti dengan Surat Keputusan Bupati, standard of procedure, instruksi, fasilitasi, dan lainnya.

Pembentukan Dinas Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana Alam seperti ini menunjukkan bahwa pejabat Pemerintah Kabupaten Sleman paham bahwa pada dasarnya rancangan institusi lokal (ataupun nasional) selalu merupakan bentuk pelembagaan dari suatu hasil analisis terhadap kebutuhan riil, tidak sekadar menggunakan dalil otonomi lalu membentuk dinas yang sama sekali tidak relevan.

Kedua, program-program taktis strategis sebagai bentuk pemaknaan Perda Nomor 12 Tahun 2003, khususnya terkait dengan penanganan bencana alam (Merapi). Hal yang dilakukan, misalnya, mengatur kelembagaan masyarakat daerah rawan bencana (pembentukan community emergency response di 28 wilayah, capacity building, dan environment conciseness), pengembangan infrastruktur evakuasi (bunker/rulinda, jalan evakuasi, barak evakuasi, early warning system), dan menyiapkan langkah-langkah pre-eruption, eruption phase, dan pascaerupsi.

Dengan kebijakan dan program yang dibuat, secara otomatis pemerintah daerah Sleman memberikan ruang bagi teralokasinya anggaran keuangan di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran. Itu berarti, pemda Sleman tidak pernah kelimpungan menghadapi bencana Merapi, karena struktur pemerintah memberikan jawaban akan kondisi alam yang tidak bersahabat dengan program-program seperti di atas.

Apa yang dilakukan pemerintah Ibnu Rubiyanto di Sleman tidak muncul begitu saja. Ada pergulatan, kegelisahan, analisis, dan refleksi. Baginya, Gunung Merapi yang meletus setiap tahun perlu dijawab birokrasi. Karena itu, ada beberapa hal yang bisa dipelajari. Pertama, birokrasi harus menjalankan fungsi sebagai pelindung dan pemberi rasa aman (protective function) bagi masyarakat yang dipimpin. Fungsi tersebut perlu diterjemahkan di tingkat struktur pemerintah dan kejelasan program. Fungsi-fungsi pemerintah perlu diefektifkan daripada sekadar memainkan simbol kekuasaan tanpa makna.

Kedua, pemimpin perlu mengetahui dan memaknai kondisi alam tempat ia memimpin. Pemimpin yang mengetahui daerahnya dan menjawabnya melalui struktur birokrasi akan mempermudah persiapan serta penanganan bencana yang kerap datang membawa korban dan penderitaan serta pergi meninggalkan trauma dan pekerjaan rumah.

Ketiga, regulasi juga patut dipertimbangkan sebagai dasar setiap kebijakan dan/atau program yang dibuat. Kiranya juga patut mendapat perhatian bahwa proses terciptanya regulasi perlu melibatkan masyarakat demi keterjangkauan substansi dan keluasan sisi pandang. Sementara itu, pada tahap pelaksanaannya, para eksekutif, pengguna jasa, dan operator atau masyarakat umumnya perlu menghargai dan menghormatinya sebagai hukum yang mengikat siapa pun, tanpa kecuali.

Semua ini dapat menjadi pelajaran bagi pemda lainnya di negeri ini atau bahkan pemerintah di tingkat nasional. Artinya, cukup sudah kita bermain-main dengan hukum hanya karena budaya korupsi yang telah berurat akar (embedded). Jiwa-jiwa yang telah pergi biarlah menjadi korban dari keserakahan selama ini. Sebab, bencana datang tak terduga. Kita hanya bisa berusaha meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Kalau Sleman sudah lama bersiap-siap, kapan kita memulai?

           


Kamis, 15 Maret 2007

Opini

Blunder Kejaksaan Agung dan Departemen Pendidikan Nasional

Asvi Warman Adam, AHLI SEJARAH

Sejak 5 Maret 2007, Kejaksaan Agung melarang beberapa buku pelajaran sejarah di sekolah. Terdapat 13 judul buku dari 10 penerbit yang dilarang, antara lain Yudhistira, Erlangga, Grasindo, Ganeca Exact, Esis, dan Galaksi Puspa Mega. Yang dilarang di antaranya Kronik Sejarah Kelas I SMP (karangan Anwar Kurnia, diterbitkan Yudhistira), Pengetahuan Sosial, Sejarah 1 (susunan Tugiyono K.S., penerbit Grasindo), Sejarah Kelas II SMP dan Sejarah Kelas III SMP (karangan Matroji, penerbit Erlangga). Demikian diberitakan Indo Pos, 10 Maret 2007.

Sejak 2006, Direktorat Sosial Politik Kejaksaan Agung meneliti buku sejarah terkait dengan peristiwa politik di Indonesia pada 1965. Bahkan Kepala Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional yang lama (Dr Siskandar) dan yang baru (Diah Harianti) diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan atas dasar permintaan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo pada 5 Juli 2005 (Kompas, 10 Maret 2007).

Alasan pelarangan

Dalam konferensi pers pada 9 Maret 2007, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Muchtar Arifin menyampaikan alasan pelarangan buku-buku tersebut, “Antara lain tidak menyebutkan pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 dan hanya menulis keterlibatan G-30-S tanpa menyebut PKI (Partai Komunis Indonesia) pada 1965.” Menurut Muchtar, “Ini jelas memutarbalikkan fakta dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.” Apabila buku sejarah itu dibiarkan beredar, dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Tidak hanya peredarannya yang dilarang, tapi juga proses pengadaannya. Surat Keputusan Kejaksaan Agung itu pun “mewajibkan kejaksaan, kepolisian, dan alat negara lain yang berwenang menjaga ketertiban menyita buku-buku teks sejarah tersebut”.

Tidak berdasar

Alasan pelarangan Kejaksaan Agung itu tidak memiliki dasar. Buku Kronik Sejarah Kelas I (Anwar Kurnia, penerbit Yudhistira) tentu saja tidak memuat pemberontakan pada 1948 dan 1965. Sebab, pelajaran sejarah pada kelas I sekolah menengah pertama memang belum sampai pada periode kontemporer, tapi membahas kerajaan-kerajaan Nusantara yang dipengaruhi Hindu, Buddha, dan Islam. Pada kelas II SMP dijelaskan soal perlawanan rakyat terhadap kolonialisme dan baru pada kelas III SMP diuraikan perkembangan sejak Indonesia merdeka.

Jika dilihat buku untuk kelas III yang ditulis oleh pengarang dan penerbit yang sama, alasan pelarangan Kejaksaan Agung itu juga keliru. Di situ terdapat uraian mengenai “pemberontakan PKI di Madiun (18 September 1948)” pada halaman 59. Walaupun menggunakan istilah “Gerakan 30 September tahun 1965″, buku ini dengan tegas mengatakan itu pemberontakan PKI. Bahkan dicantumkan sepanjang satu halaman penuh kesaksian polisi Sukitman di Lubang Buaya tentang “kekejaman pemberontak”.

Di dalam buku Sejarah SMP Kelas III (Matroji, penerbit Erlangga) juga dimuat pemberontakan PKI Madiun 1948. Walaupun ditulis “G-30-S”, pada buku ini juga ditegaskan “dalam perkembangan berikutnya, timbul kesimpulan bahwa G-30-S itu didalangi oleh PKI” (halaman 109).

Demikian pula pelarangan buku Pengetahuan Sosial, Sejarah karangan Tugiyono K.S. (Grasindo) untuk kelas I SMP tidak tepat. Pada buku kelas III SMP terdapat uraian mengenai pemberontakan PKI di Madiun (halaman 68 dan 69) dan 1965 (halaman 94-99). Di dalam buku ini dipakai istilah G-30-S/PKI. Jadi sepenuhnya masih menggunakan versi Orde Baru. Lalu kenapa dilarang Kejaksaan Agung?

Gara-gara Departemen Pendidikan Nasional

Kasus ini bermula dari permintaan Menteri Pendidikan Nasional kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa buku-buku pelajaran sejarah. Hal itu untuk menindaklanjuti laporan beberapa tokoh, seperti Jusuf Hasyim (almarhum) dan Taufiq Ismail, kepada Dewan Perwakilan Rakyat bahwa di Jawa Timur ditemukan buku pelajaran sejarah yang tidak memuat pemberontakan Madiun 1948. Ketua DPR kemudian mengundang Menteri Pendidikan Nasional dan menanyakan hal ini. Persoalan ini kemudian dibahas dalam Rakor Kesejahteraan Rakyat yang dipimpin oleh Aburizal Bakri. Setelah itu, baru bergulir ke Kejaksaan Agung.

Kalau ada sebuah buku yang dianggap keliru, seyogianya buku itu saja yang diteliti, bukan semua buku pelajaran sejarah di seluruh Indonesia. Sebetulnya, Menteri Pendidikan Nasional dapat menanyakan langsung kepada bawahannya pada Pusat Kurikulum dan Pusat Perbukuan masalah itu. Tapi Menteri Pendidikan Nasional justru meminta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengatasi persoalan ini. Maka dibentuklah sebuah tim yang diketuai Djoko Suryo (dari Universitas Gadjah Mada) dan beranggotakan Hamid Hasan (UPI Bandung), Susanto Zuhdi (Kementerian Budaya dan Pariwisata), Wasino (Universitas Negeri Semarang), dan W. Soetomo. Soetomo memimpin sekolah pariwisata di Semarang dan ipar dari Jenderal Sarwo Edhi.

Berdasarkan hasil tim di atas, BSNP menulis surat kepada Menteri Pendidikan Nasional, yang menyimpulkan bahwa “perlu memasukkan ke dalam pendidikan sejarah peristiwa PKI Madiun pada 1948 dan mencantumkan kata “PKI” setelah “peristiwa G-30-S” sehingga menjadi G-30-S/PKI”. Surat BSNP 088/BSNP/I/2006 tertanggal 23 Januari 2006 itu ditandatangani oleh ketuanya, Bambang Soehendro.

Padahal, dalam uji publik kurikulum yang diselenggarakan tim tersebut pada 1 Desember 2005 di gedung Departemen Pendidikan Nasional, Senayan, Jakarta, saya telah menyampaikan bahwa gerakan yang melakukan kudeta pada 1965 menyebut diri mereka secara eksplisit dan tertulis sebagai Gerakan 30 September. Seyogianya istilah yang lebih obyektif ini digunakan, karena memang ada berbagai versi tentang dalang peristiwa itu (PKI, elite PKI, masalah intern Angkatan Darat, CIA, Soekarno, dan Soeharto). Dengan keputusan BSNP itu, muncul kembali kontroversi sejarah.

Bukan hanya itu, BNSP juga menyodorkan perubahan kurikulum. Padahal perbaikan sebelumnya, dari kurikulum 1994 (direvisi 1999) kemudian menjadi kurikulum 2004 sudah merupakan proses yang panjang dan melibatkan semua stakeholder bidang pendidikan. Untuk mengganti kurikulum 1994 yang dianggap oleh guru-guru terlalu sarat muatan, kurikulum berbasis kompetensi telah diuji coba di sekolah-sekolah sejak 2002. Kurikulum ini kemudian diganti penyebutannya menjadi kurikulum 2004 sebagaimana panduan yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional pada 2003 (yang diberi kata pengantar oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional).

Panduan itu telah diedarkan ke sekolah-sekolah dalam bentuk buku dan disket. Kenapa kurikulum 2004 ini tiba-tiba diubah menjadi kurikulum 2006? Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 menetapkan kurikulum 2006, yang disebut kurikulum untuk tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum yang terakhir ini, materi dan indikator dihilangkan. Ini membingungkan guru, karena bahan yang diajarkan dan cara mengujinya terserah kepada guru. Jawaban dari Departemen Pendidikan Nasional, kalau guru kurang paham, mereka akan membantu. Tapi apakah departemen sanggup melayani ratusan ribu sekolah di seluruh pelosok Tanah Air.

Kasus pelarangan buku pelajaran sejarah itu memperlihatkan bahwa Kejaksaan Agung dan juga Departemen Pendidikan Nasional tidak bertindak profesional.


Rabu, 14 Maret 2007

Opini

Rekam Jejak Kinerja Menteri Perhubungan

Tulus Abadi

·  ANGGOTA PENGURUS HARIAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA

Belum kering air mata dan tangis korban/keluarga korban atas hilangnya pesawat Adam Air, kapal motor Senopati Nusantara, dan KM Levina I, kini air mata kembali mengalir akibat terbakarnya pesawat Garuda GA-200 di Yogyakarta. Peristiwa ini makin mengharu biru wajah penerbangan di Indonesia. Garuda, yang dicitrakan sebagai airline terbaik (dari yang terburuk) yang dimiliki bangsa ini, kini rontok.

Atas peristiwa kecelakaan transportasi publik yang beruntun ini, hampir semua telunjuk mengarah kepada Menteri Perhubungan Hatta Rajasa untuk bertanggung jawab. Salah satunya adalah tuntutan mundur dari berbagai eksponen masyarakat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Terlepas mau mundur atau tidak, rekam jejak berikut ini bisa menjadi indikator bagi publik untuk menilai kinerja Menteri Hatta secara proporsional.

Pertama, di awal jabatannya sebagai Menteri Perhubungan, dalam 100 hari pertama Hatta mencanangkan “perbaikan kualitas transportasi publik” sebagai target utama. Secara empiris apa yang dicanangkan Hatta Rajasa sungguh tepat. Tapi apa lacur, target 100 hari sudah lewat, transportasi publik di Indonesia bukannya mengalami perbaikan, malah mempertontonkan wajah terburuknya. Ratusan bahkan ribuan nyawa menjadi tumbal karenanya. Ironisnya, hingga kini Hatta tidak pernah mengklarifikasi soal janjinya itu. Kalau berhasil, di manakah keberhasilannya, dan jika gagal, apa penyebab dan kendalanya? Dalam perspektif hukum perdata, sebenarnya janji itu layak menuai gugatan, karena bisa dikualifikasi sebagai bentuk “ingkar janji” (wanprestasi).

Kedua, terkait dengan bisnis penerbangan, Menteri Perhubungan hanya pintar mengeluarkan izin operasional, tapi tidak piawai dalam mengawasi kinerja/perilaku operator penerbangan. Membeludaknya bisnis penerbangan terbukti menjadi pemicu persaingan tidak sehat antaroperator, dan ujung-ujungnya keselamatan konsumen dikorbankan. Contohnya, keterlambatan pesawat kini menjadi kelaziman. Padahal keterlambatan adalah awal terjadinya kecelakaan. Selain itu, sebenarnya untuk setiap keterlambatan per 15 menit, operator penerbangan wajib memberikan kompensasi/ganti rugi kepada konsumen. Anehnya, masalah ini nyaris tidak diacuhkan oleh semua pihak.

Ketiga, nasib serupa terjadi juga di sektor perkeretaapian. Terjungkalnya kereta api hanyalah “bom waktu”, karena saat ini tingkat kelaikan jalan kereta api (termasuk kereta api eksekutif) tinggal 70 persen. Hal ini terjadi karena biaya perawatan kereta api dalam lima tahun terakhir malah diturunkan. Manajemen PT Kereta Api Indonesia mengaku karena biaya public service obligation (PSO) dari pemerintah tidak semua dikucurkan. Pada 2006, dana PSO hanya dikucurkan Rp 150 miliar, dari Rp 450 miliar yang dijanjikan pemerintah/DPR. Ketika PSO tidak dicairkan, PT Kereta Api secara normatif juga tidak bisa menaikkan tarif kereta ekonomi.

Keempat, dalam konteks Jakarta, Menteri Perhubungan dan petinggi Departemen Perhubungan lainnya terlihat tidak mempunyai visi yang jelas, misalnya dalam proyek busway dan monorel. Awalnya, Departemen Perhubungan menolak program busway, yang diklaim tidak akan menyelesaikan permasalahan transportasi di Jakarta. Tapi, aneh bin ajaib, kini Departemen Perhubungan mendukung 100 persen program tersebut, dan rencananya akan diterapkan di 19 kota besar di Indonesia. Selisik punya selisik, orang-orang Departemen Perhubungan menolak busway karena diduga tidak “kecipratan” proyek busway (alamak!). Demikian juga dengan monorel, semula Menteri Perhubungan menolaknya. Monorel bertentangan dengan Undang-Undang Perkeretaapian, karena di Indonesia tidak boleh ada pengelolaan kereta api oleh swasta, kata Menteri Perhubungan. Kini Menteri Perhubungan sudah welcome dengan monorel, bahkan akan membangun subway di Jakarta.

Kelima, dalam kasus lajur kiri dan menyalakan lampu bagi sepeda motor, Departemen Perhubungan lagi-lagi tidak setuju dengan terobosan Kepolisian Daerah Metro Jaya. Alasannya, belum ada regulasi kebijakan tersebut, bahkan melanggar beberapa regulasi, misalnya UU Nomor 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Dalam batas tertentu, alasan Departemen Perhubungan ada benarnya, tapi pertanyaannya, Departemen Perhubungan sendiri melakukan tindakan apa untuk mengatur keberadaan sepeda motor? Departemen tersebut hanya menjadi penonton.

Keenam, manajemen mudik Lebaran. Ritual rutin ini selalu menjadi masalah bagi warga Jakarta dan kota besar lain, baik menyangkut ketersediaan armada, tarif yang melonjak, maupun operator yang menelantarkan konsumen. Kebijakan ceiling price dan lower price terbukti tidak ampuh melindungi konsumen. Konsumen tetap mendulang kenaikan tarif yang mencekik leher. Anehnya, Menteri Perhubungan malah mengklaim mudik Lebaran 2006 berjalan sukses. Sukses apa jika pengguna sepeda motor meningkat hingga 50 persen? Meningkatnya penggunaan sepeda motor merupakan bukti kegagalan Departemen Perhubungan menyediakan akses transportasi mudik yang layak. Sepeda motor bukan sarana transportasi yang aman dan nyaman, apalagi untuk mudik, dengan jarak tempuh yang sangat jauh.

Ketujuh, terkait dengan hilangnya pesawat Adam Air, Menteri Perhubungan juga membuat blunder dan menyakiti keluarga korban. Menteri dengan gagah berani mengatakan bangkai pesawat Adam Air sudah ditemukan, lengkap dengan jumlah korban selamat dan meninggal. Tapi hingga kini bangkai pesawat Adam Air tetap raib. Bagaimana mungkin informasi segenting itu meluncur ke publik tanpa melalui proses check and recheck? Menteri Perhubungan juga berjanji akan mengangkat korban yang masih terjebak di bangkai pesawat, plus kotak hitamnya. Lagi-lagi, dengan alasan biaya dan tetek-bengeknya, janji itu kembali dimentahkan.

Kedelapan, pascakenaikan harga bahan bakar minyak yang mencapai lebih dari 100 persen, Menteri Perhubungan tidak melakukan review sistem transportasi di Indonesia, yang terbukti sangat tidak efisien dan rakus BBM. Akibatnya, saat ini 30-40 persen pendapatan konsumen terkuras untuk ongkos transportasi, khususnya di kota-kota besar (idealnya hanya 12-14 persen dari pendapatan). Konsumen harus membayar ongkos kemahalan atas tidak efisiennya sistem transportasi.

Kesembilan, terkait dengan poin di atas, kondisi ini makin diperparah oleh tingginya pungutan liar (pungli) di sektor perhubungan, yang menurut Organda mencapai Rp 18 triliun (2005). Pengusaha angkutan/Organda tentu akan membagi beban pungli itu kepada konsumen, dengan menaikkan tarif sepihak atau mengurangi operational cost, yang bermuara pada penurunan kualitas layanan. Terjungkalnya berbagai moda transportasi publik akhir-akhir ini tidak bisa dilepaskan dari fenomena ini.

Kesepuluh, Menteri Perhubungan hingga detik ini juga belum memposisikan korban/ahli waris korban sebagai pihak yang harus dilindungi dengan nilai kompensasi optimal. Nyawa korban dihargai sangat murah, maksimal hanya Rp 10 juta per kepala. Nilai nominal ini tidak lebih mahal daripada harga seekor sapi gemuk di Indonesia! Bandingkan, di negeri jiran (Malaysia), setiap korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas “dihargai” Rp 1,7 miliar per kepala dan di Amerika Serikat Rp 2 miliar.

Menteri Perhubungan mengklaim telah melakukan terobosan dan reformasi di bidang transportasi, tapi faktanya publik belum merasakan manfaat terobosan tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tuntutan mundur bagi Menteri Perhubungan oke saja, bahkan rasional. Namun, toh nasi belum 100 persen menjadi bubur, masih terbuka waktu (tiga tahun) bagi Menteri untuk memperbaiki kinerjanya. Menteri Perhubungan harus membuat terobosan radikal untuk menyelamatkan sektor transportasi publik di Indonesia. Misalnya melakukan review total terhadap sistem transportasi nasional yang terbukti sudah usang/kuno; mengintensifkan sistem pengawasan terhadap kinerja petugas front liner dan operator angkutan; serta memberangus tingginya pungli (korupsi) di sektor perhubungan. Tanpa itu, kinerja Menteri Hatta akan makin kedodoran dan kecelakaan transportasi publik akan terus menerkam kita semua.


Rabu, 14 Maret 2007

Opini

Menggugat Kontrol Wacana Kejaksaan Agung

Zaenal Muttaqien, PENULIS, TINGGAL DI SOLO

Kejaksaan Agung akhirnya mengakhiri polemik keberadaan buku-buku sejarah yang tidak memuat idiom Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam bab peristiwa G-30-S (Gerakan 30 September). Kejaksaan Agung memutuskan melarang peredaran buku teks sejarah–buku pelajaran sekolah yang mengacu pada kurikulum 2004–yang tidak melabelkan PKI dalam peristiwa G-30-S.

Kebijakan Kejaksaan Agung tersebut mendapatkan resistensi kolektif dari masyarakat peminat sejarah kritis, kaum pendidik yang berpikir transformatif, hingga kalangan lembaga swadaya masyarakat. Menurut mereka, kebijakan Kejaksaan Agung merupakan bentuk politik sensor wacana untuk melanggengkan wacana tafsir Orde Baru dalam kurikulum pendidikan nasional.

Selain itu, merupakan langkah Kejaksaan Agung mengakomodasi kepentingan kelompok kekuasaan, yang menginginkan adanya pemutarbalikan fakta sejarah yang hendak dicangkokkan ke dalam ingatan publik. Kejaksaan Agung–yang staf dan pegawainya eks Orde Baru–berkepentingan mengembalikan citra positif perilaku kekuasaan Orde Baru yang hancur oleh wacana dan gerakan antikorupsi (KKN) era reformasi.

Langkah Kejaksaan Agung yang melarang peredaran buku teks sejarah di atas mengingkari amanat reformasi dan terkesan diskriminatif. Mengapa demikian? Sebab, amanat reformasi menempatkan hak rakyat memperoleh kebebasan informasi dan mendapatkan materi pendidikan yang obyektif. Diskriminatif, karena Kejaksaan Agung justru mendiamkan peredaran banyak wacana/buku/buletin dari yang terjual bebas ke tengah masyarakat, yang banyak terdapat unsur diskriminasi SARA dan membangkitkan anasir konflik sosial.

Pelarangan peredaran buku teks sejarah di atas sangat mirip dengan peristiwa pelarangan buku-buku/wacana yang mengkritik pemerintah di era Orde Baru. Wacana politik antipemerintah diharamkan dan seolah menjadi wacana najis yang tidak boleh dibaca oleh masyarakat.

Di balik upaya pelarangan peredaran buku teks sejarah yang tidak menuliskan “PKI” di belakang idiom G-30-S terdapat kepentingan “politis”, yakni Kejaksaan Agung berkepentingan melanggengkan ingatan publik yang stereotip terhadap peristiwa G-30-S dan memuja kepahlawanan Soeharto (Orde Baru), yang akhirnya terbukti sebuah dinasti kekuasaan yang korup selama 32 tahun.

Watak Kejaksaan Agung, yang semena-mena melarang peredaran buku teks sejarah dengan argumentasi tidak ilmiah, didasari dalih untuk menjaga ketertiban umum. Pada hakikatnya mirip perilaku organisasi Gestapo di era Nazi atau KGB di era Uni Soviet, yang bertujuan memberangus kekritisan masyarakat atas praktek antimanusiawi kekuasaan Hitler di Jerman atau komunis di Uni Soviet.

Dampak kebijakan Kejaksaan Agung yang melarang peredaran buku teks sejarah mengakibatkan kebodohan bagi generasi muda penerus kepemimpinan nasional. Sejak di bangku sekolah, generasi muda “dicekoki” materi pelajaran sejarah, yang materinya pemutarbalikan fakta. Dengan demikian, ketika menjadi pemimpin, mereka akan terbiasa dengan kebohongan publik.

Langkah Kejaksaan Agung yang mulai melakukan politik sensor wacana memang harus dikritik atau kalau perlu dilawan oleh kalangan masyarakat sipil. Jika tidak, lambat-laun bisa-bisa Kejaksaan Agung akan melarang peredaran wacana/buku yang mengkritik ketidakadilan pemerintah atau melarang buku yang mengungkap kebobrokan pemerintah Orde Baru.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh komponen masyarakat menghadapi kebijakan Kejaksaan Agung di atas. Pertama, masyarakat–komponen pegiat sejarah kritis, ilmuwan, guru transformatif, dan LSM–perlu melakukan somasi politik terhadap Kejaksaan Agung untuk membatalkan kebijakan tersebut. Kedua, kalangan pendidik sejarah perlu mengabaikan keputusan Kejaksaan Agung, dan meski tidak memakai buku teks sejarah yang dilarang, mereka perlu mengungkapkan fakta tentang peristiwa G-30-S dalam proses belajar-mengajar.

Yang terpenting, masyarakat pencinta demokrasi dan kebebasan informasi perlu pula mulai menggalang hadirnya organisasi antipolitik sensor wacana, yang berfungsi memasyarakatkan kebenaran informasi dan hak berwacana bagi masyarakat. Desakan hadirnya wacana tanding atas kebijakan Kejaksaan Agung perlu dilakukan dalam setiap aktivitas intelektual.


Rabu, 14 Maret 2007

Opini

“Sompret Kalian!”

M. Thoriq

·  KONSULTAN PUBLIC RELATIONS DI JAKARTA, PENDIRI PERS MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA

Balai Senat Universitas Gadjah Mada, 8 Januari 1986. Hadirin serius menyimak pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan, yang melantik Profesor Dr Koesnadi Hardjasoemantri, SH, sebagai rektor, menggantikan Prof Dr Teuku Jacob. “Sepanjang yang saya tahu, Pak Koesnadi ini seperti kuda,” kata Fuad Hasan, yang langsung disambut ketawa hadirin. “Maksud saya, energinya tak ada habisnya,” ujar Fuad segera menjelaskan kalimatnya. Saya yang duduk di kursi belakang sempat berpikir, orang macam apakah yang dijuluki “kuda” oleh Fuad Hasan, yang kebetulan (saat itu) memang memelihara kuda pacu Arab itu?

Seusai pelantikan dan ramah-tamah, rektor baru mengajak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masuk ruangannya. Hebatnya, kami, para pengelola pers mahasiswa UGM, diajak ikut masuk. “Pak Fuad, kenalkan ini teman-teman dari pers mahasiswa,” katanya sambil mendorong bahu saya agar mendekat kepada Menteri. Eh… sejak kapan rektor kok mengenalkan mahasiswanya sebagai teman-teman?

Sampai lebih dari 21 tahun kemudian, ucapan Fuad soal Koesnadi ini terbukti benar. Awal Februari lalu, tak sengaja saya berjumpa dengannya di sebuah restoran di kawasan Menteng. Di usianya yang ke-80, dengan wajah masih bulat lucu, Koesnadi tampak segar dan energetik. Meski volume suaranya kecil, dengan penuh semangat Koesnadi menceritakan betapa padat kegiatannya. Masih seperti 20 tahun lalu, saat saya mengenalnya, ia tetap mengusung optimisme dalam berbagai topik obrolan kami selama hampir sejam. Heran juga, energi apakah yang dikandung kakek tua, yang mantan tentara pelajar di zaman kemerdekaan ini? Sampailah Allah menentukan kehendak-Nya. Senin pekan lalu, Allah memanggil pulang hamba-Nya yang seperti tak merasa tua itu.

Rektor terbaik

Koesnadi merupakan rektor terbaik pada zamannya. Di tengah situasi sosial politik yang represif, Koesnadi tidak memberangus gerakan mahasiswa di kampusnya. Di ujung 1970-an, diterapkan kebijakan NKK/BKK oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef. Lantas Dewan Mahasiswa dibubarkan, pers mahasiswa dibreidel, dan para pemimpin mahasiswa dijebloskan ke penjara. Maka, mulai awal 1980-an, kampus menjadi steril dari protes mahasiswa. Pada paruh kedua 1980-an, muncul embrio gerakan mahasiswa melawan rezim Orde Baru. Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta (minus Universitas Indonesia) merupakan basis gerakan mahasiswa anti-Soeharto, yang kemudian menular ke kota-kota lain.

Gerakan mahasiswa ini tumbuh membesar tanpa kelembagaan resmi. Di UGM, Senat Mahasiswa Fakultas (sejak Dewan Mahasiswa dibubarkan, tidak boleh ada senat mahasiswa di tingkat universitas) masih merupakan anak manis. Ada kesenjangan kadar oposan antara senat mahasiswa dan elemen mahasiswa nonsenat–misalnya pers mahasiswa–yang kemudian tumbuh menjadi gerakan demonstran jalanan. Agar tak ketinggalan terlalu jauh dengan kelompok demonstran ini, dibentuklah Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Fakultas (mirip dengan Forum Ketua Himpunan Jurusan di Institut Teknologi Bandung) untuk menyikapi peristiwa aktual yang terjadi di luar kampus. Forkom Sema ini mengawalinya dengan menentang rancangan peraturan daerah yang akan memperbolehkan judi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengikuti jejak kelompok demonstran, pengurus Forkom Sema ini berencana berbaris mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DI Yogyakarta dengan diikuti massa mahasiswa.

Di sinilah Koesnadi, yang secara pribadi sebenarnya kurang berselera dengan demonstrasi jalanan (yang dianggapnya vulgar dan kurang intelek), menunjukkan perannya sebagai pengayom yang baik. Rencana aksi Forkom Sema ini bukannya dilarang, melainkan dimodifikasi. Koesnadi menyatakan bersedia mendampingi delegasi pengurus Forkom Sema ke DPRD untuk menyerahkan pernyataan sikap yang menolak rancangan peraturan daerah, tapi tanpa diikuti massa. Di satu sisi, rektor bisa menunjukkan (kepada penguasa), “Lihat, kalau saya dampingi jadinya aman, tertib, dan sopan, tidak vulgar seperti kelompok demonstran jalanan.” Di sisi lain, dia juga bisa menunjukkan (kepada mahasiswa), “Lihat, aku tidak memberangus aspirasi kalian, bahkan kudampingi kalian, asal tertib dan sopan.”

Peristiwa ini menjadi pemberitaan besar. Baru sekali ini ada rektor perguruan tinggi negeri yang berani mendampingi aksi mahasiswanya, meski cuma aksi delegasi. Bandingkan dengan yang terjadi di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta, misalnya, sekian tahun kemudian justru ketika perlawanan mahasiswa terhadap penguasa makin matang dan radikal. Di UNS, demonstrasi mahasiswa justru diberangus oleh rektornya sendiri (yang berasal dari UGM), yang bergandengan tangan dengan tentara. Di sinilah karakter kepemimpinan Koesnadi berbeda dengan sejawatnya yang lain.

Koesnadi juga rektor yang terbuka menerima mahasiswa dari fakultas mana pun, unit kegiatan apa pun, dengan persoalan apa pun. Jika jadwal di rektorat sedemikian padatnya, rumah dinasnya di Bulaksumur F-14 selalu terbuka. “Selama kau lihat lampu ruang tamuku masih menyala, kau boleh datang,” katanya. Kalimat yang pertama kali diucapkan kepada penulis pada awal 1986 itu pada akhirnya menjadi kalimat yang ditujukan kepada siapa pun: mahasiswa, dosen, karyawan, ataupun wartawan. Kemudahannya menerima warga kampus ini sampai menimbulkan komentar miring, “Ini rektor apa pedagang asongan?”

Tapi jangan lantas menganggap Koesnadi tak bisa marah. Rektor juga manusia, kata Candil Seurieus. Misalnya, jika mahasiswa menggelar demonstrasi di luar boulevard kampus menghadap ke jalan umum dan tidak memberitahukan sebelumnya (demonstrasi, masak mau kasih tahu dulu?) di sepanjang 1988. Seusainya, penggerak demonstrasi dipanggil. “Kalian ini gimana, sih? Sudah kukatakan kalau unjuk rasa (dia selalu menyebut unjuk rasa, sedangkan mahasiswa selalu menyebut demonstrasi) di dalam kampus saja agar saya bisa melindungi kalian. Kalau kalian coba-coba keluar, kalau terjadi rusuh dengan aparat, saya bisa apa? Sompret kalian!” hardiknya dengan mata melotot. Kalau sudah begitu, kami hanya tersenyum kecut. Kami paham, posisi rektor saat itu memang mengharuskannya untuk marah, setidaknya secara formal. Tapi kami yakin, rektor tidak bakal memberangus aspirasi mahasiswanya. Selamat jalan, Pak Koes.

           


 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s