Pemikiran Indonesia Juni 2007 3

Kamis, 07 Juni 2007

Antara Uang dan Ruang

Ikrar Nusa Bhakti

Rapat kerja Komisi I DPR dan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono membahas isi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) Indonesia-Singapura yang ditandatangani 27 April 2007 membuahkan hasil positif.

Berbagai pandangan anggota DPR benar-benar diperhatikan oleh para perumus dan pengambil keputusan di Departemen Pertahanan. Seperti diutarakan Menhan di Singapura di sela-sela konferensi keamanan Asia, masih ada isu-isu penting yang dibahas kedua negara sebelum persetujuan sementara dicapai akhir pekan ini. Salah satu isu itu ialah dampak lingkungan akibat latihan tembak yang dilakukan Angkatan Bersenjata Singapura (Reuters, 3 Juni 2007).

DCA memang baru mengatur kerangka besar kerja sama, pada tingkat menteri pertahanan, rincian implementasi perjanjian (implementing arrangement) pada tingkat panglima angkatan bersenjata dan pada tingkat masing-masing kepala staf angkatan, tetapi belum dijabarkan lebih rinci pada tingkat asisten operasi pada setiap angkatan dan prosedur operasi standar yang jauh lebih teknis.

Kedaulatan negara

Sebagian kalangan di DPR dapat dikategorikan kaum nasionalis puritan yang mempertahankan premis, kedaulatan negara sebagai sesuatu yang amat sakral yang tidak boleh secara telanjang diberikan kepada negara mana pun, termasuk Singapura dan pihak-pihak ketiga sekutu atau sahabat Singapura, untuk latihan militer.

Kekhawatiran ini masuk akal, mungkin karena masih adanya kenangan era konfrontasi tahun 1960-an atau karena Singapura menggunakan sistem pertahanan mirip yang dimiliki Israel. Jika Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan mengapa Indonesia yang besar takut pada Singapura yang kecil, kalangan DPR mungkin melihat bagaimana negara-negara Arab yang besar amburadul dan mengalami kekalahan besar dalam berbagai perang melawan Israel. Pada Perang 1967, misalnya, bukan Israel yang luluh lantak, justru beberapa wilayah Arab diduduki Israel karena kecanggihan kekuatan matra udara dan darat Israel.

Dari segi pendekatan national power, ia juga tidak hanya ditentukan oleh jumlah manusia, SDA, dan luas wilayah seperti dimiliki Indonesia, tetapi juga teknologi, kualitas SDM, kecanggihan peralatan alutsista yang dimiliki militernya dan sekutu-sekutu yang kuat (strong allies), seperti yang dimiliki Singapura.

Pihak pemerintah yang diwakili Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dapat dikategorikan sebagai mewakili kaum nasionalis pragmatis yang menerapkan faham pragmatism idealistic. Pandangan Menteri Pertahanan bahwa Singapura punya uang, Indonesia punya ruang, bukan berarti kita menjual ruang untuk mendapat uang atau menukar perjanjian ekstradisi yang mengandung uang dengan perjanjian pertahanan yang mengandung ruang semata. Idealisme untuk mempertahankan kesatuan teritori Indonesia tetap ada, namun secara pragmatis, karena keterbatasan daya dan dana, maka harus bekerja sama dengan negara sahabat mana pun, termasuk Singapura.

Di tengah perubahan lingkungan strategis di Asia Pasifik dan internasional, tidak ada lagi negara yang dapat menangkal ancaman tradisional (militer) dan nontradisional (nonmiliter) secara sendirian.

Dalam dunia yang terus berubah, Indonesia pun harus berubah. Namun, karena keterbatasan uang dan teknologi militer, Indonesia harus membangun jaring laba-laba kerja sama keamanan dan pertahanan (Cobweb of security and defence relationship) dengan berbagai negara, khususnya di Asia Pasifik. Lihat saja penanganan flu burung, tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta terorisme dan kejahatan lintas negara yang mengikutsertakan negara lain.

Persoalan penting

Amat sulit bagi DPR menolak meratifikasi DCA itu karena dapat mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional. Namun, ada beberapa persoalan penting yang perlu mendapat penjelasan pemerintah.

Pertama, dari sisi DCA, mengapa yang dijelaskan pemerintah lebih banyak menyangkut Pasal 3 tentang Kerja Sama Latihan dan kurang memperdalam Pasal 2 tentang Ruang Lingkup Kerja Sama. Penjabaran atas Pasal 2 amat penting. Di situlah letak keuntungan Indonesia dalam melakukan kerja sama pertahanan dengan Singapura. Misal, apakah TNI akan mendapat akses pada kapabilitas Tentara Singapura terkait command, control, communication, computer, intelligence, surveillance and reconnaissance (C4ISR).

Apa pula yang dimaksud dengan interoperability, apakah hanya pada strategi dan taktik dalam melakukan operasi militer bersama atau juga pada tingkatan penggunaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik Singapura yang dapat dioperasikan TNI. Jika TNI hanya dapat menggunakan peralatan latihan militer yang dibangun di Indonesia, tidak ada keuntungan setara. Jika Pasal 2 diartikan sebagai kerja sama pertahanan yang sudah berjalan selama ini, tidak ada keuntungan signifikan yang diperoleh Indonesia dari perjanjian keamanan dengan Singapura.

Kedua, atas Pasal 3, banyak pertanyaan yang perlu diajukan, seperti apakah area Alpha 2 merupakan area eksplorasi dan eksploitasi minyak? Apakah dijadikannya wilayah itu sebagai wilayah latihan udara Singapura tidak berbahaya bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak di Indonesia? Bagaimana pengaturan pada Area Bravo agar tidak mengganggu jalur hubungan laut Indonesia dan dari Asia Tenggara ke Asia Timur Laut dan lingkungan alam.

Ketiga, mengapa Implementing Arrangement (IA) antara Panglima TNI dan Panglima AB Singapura lebih banyak mengatur latihan udara dan kurang mengatur latihan laut dan darat? Apakah ini akan dirinci pada aturan implementasi pada tingkat kepala staf angkatan?

Keempat, jabaran atas Pasal 3 IA Ayat 2 dan 3 juga amat penting. Jika di area Alpha 1 ada 15 pesawat AU Singapura melakukan 40 sorti penerbangan dan di area Alpha 2 ada 20 pesawat dengan 60 kali penerbangan sehari dan dilakukan selama lima hari kerja seminggu, bisa dibayangkan bagaimana pengaruhnya terhadap jalur penerbangan sipil di Indonesia.

Kelima, negara-negara mana saja yang dapat ikut latihan bersama Singapura, apakah yang sudah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional ataukah siapa saja yang menjadi sahabat Singapura.

Jika semua ini jelas, antara DPR dan pemerintah akan terjadi sinergi dan bipartisanship mendukung perjanjian pertahanan RI-Singapura.

Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs pada Pusat Penelitian Politik LIPI; Anggota Dewan Pakar Alumni GMNI

 


Sabtu, 09 Juni 2007

Sekolah Rumah?

Daoed Joesoef

Belakangan ini kian marak pelaksanaan sekolah rumah (homeschooling), yaitu rumah dijadikan tempat pembelajaran anak. Anak-anak itu didampingi dan dibantu orangtua sendiri atau dibantu menguasai pengetahuan/keterampilan tertentu yang diberikan dalam proses pembelajaran privat.

Pelaksanaan sekolah rumah ada yang dilakukan oleh satu keluarga untuk keperluan anaknya sendiri, ada pula yang diwujudkan secara kolegial antara dua atau tiga keluarga bagi anak-anak mereka. Tempat belajar ditetapkan di satu rumah terus-menerus atau bergiliran di antara rumah keluarga-keluarga yang terlibat, bagai mekanisme arisan.

Kegagalan pendidikan

Kegiatan sekolah rumah ini jelas merupakan reaksi personal terhadap pelaksanaan pendidikan sekolah formal yang dewasa ini serba kacau dan penuh ketidakpastian. Adalah wajar bila orangtua mendambakan pendidikan yang dipercaya mampu memberi keturunannya suatu pegangan yang memadai bagi kehidupannya di masa depan, paling sedikit sebagai manusia individual. Di negara merdeka mana pun, pengadaan pendidikan yang ideal ini merupakan misi suci pemerintah, mengingat ia harus bisa menyiapkan warga (citizen) yang andal.

Untuk negara-bangsa kita, misi itu jelas tercermin dalam kalimat di Pembukaan UUD 45 yang menyatakan, Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk, antara lain, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Maka, reaksi warga Indonesia mengadakan sekolah rumah dapat dikatakan bukti awal kegagalan misi pendidikan pemerintah nasional. Bila pendidikan privat jenis ini memarak dan menjadi pengganti (alternatif) pendidikan sekolah formal, dalam jangka panjang ia akan berakibat fatal bagi pertumbuhan anak Indonesia menjadi manusia yang bermasyarakat (homo socialis).

Sebagus apa pun pendidikan sekolah formal yang diusahakan pemerintah, termasuk di negara maju, ia tidak akan dapat memuaskan kehendak orangtua murid untuk memenuhi kebutuhan khusus anaknya terhadap pengetahuan/keterampilan tertentu. Karena menyadari bakat anaknya yang luar biasa di bidang musik atau sekadar demi mengisi waktu di luar sekolah dengan kegiatan-kegiatan positif-didaktis, misalnya, orangtua mendatangkan guru musik ke rumah. Atau mengingat daya tangkap anaknya yang relatif rendah dan lamban untuk pelajaran tertentu, orangtua meminta seorang tutor untuk membantunya di rumah.

Pelaksanaan pembelajaran di rumah seperti ini tergolong pendidikan keluarga (famili education) yang baik karena tidak menjadi pengganti pendidikan sekolah formal, hanya sekadar berupa pelengkap. Hal ini sudah merupakan gejala biasa dalam proses pendidikan negeri maju di mana semangat kompetitif amat diagung-agungkan.

Para pengamat pendidikan Barat amat terkesan dengan peran ibu-ibu di Jepang—yang mereka sebut “education mama”—dalam membantu anaknya agar bisa masuk universitas terkemuka di negerinya. Dalam cuaca apa pun, para ibu itu mengantar dan menunggui anak-anaknya mengikuti pelajaran privat tambahan jauh sebelum mereka menempuh ujian masuk perguruan tinggi.

Memang pendidikan keluarga seharusnya erat bekerja sama dengan pendidikan sekolah formal. Artinya, orangtua dengan sadar dan sengaja berperan sebagai guru kedua di rumah setelah guru berperan sebagai orangtua kedua di sekolah.

Kerja sama ini juga demi mengimbangi berbagai akibat buruk bagi pertumbuhan kemanusiaan anak yang berasal dari pendidikan di dan oleh masyarakat yang secara spesifik tidak jelas menjadi tanggung jawab siapa.

Lain halnya dengan sekolah (pendidikan) di rumah yang dijadikan pengganti pendidikan formal. Di sini anak tidak lagi mendapat pelajaran di sekolah, tetapi hanya di rumah. Jenis sekolah rumah seperti inilah yang sebaiknya tidak dibiasakan karena bisa merusak pertumbuhan anak menjadi manusia yang bermasyarakat.

Seburuk-buruk pembelajaran di sekolah, ia tetap merupakan kesempatan anak untuk belajar bersosialisasi. Dengan bersekolah, untuk pertama kalinya anak diinisiasi mengenal, lalu bergaul dengan orang-orang yang bukan kerabatnya. Bahkan ada kalanya di saat bersekolah itulah dia mulai belajar “berpisah” dari ibu dan bapaknya untuk belajar tegak di atas kaki sendiri, di bawah bimbingan orang-orang asing, berupa guru dan teman.

Memang, di sekolah ini pula si anak akan mengalami penekanan secara mental dan fisik, mungkin ditambah gangguan dalam pelajaran pergi-pulang sekolah. Namun, bukankah hal-hal “pahit” itu merupakan gambaran nyata dari kehidupan yang bakal ditempuhnya sepanjang hayat sebagai makhluk bermasyarakat?

Dia mulai disadarkan, manusia bukan sebuah pulau yang terpisah menyendiri. Mau tidak mau dia akan berhubungan dengan orang-orang yang berbeda asal-usul keturunan/kedaerahan, berlainan kepercayaan dan bahasa ibu, serta berseberangan pendapat/pendirian mengenai berbagai masalah yang sama, dengan karakter berlawanan, dengan citra terpuji yang diunggulkan orangtuanya.

Namun, bukankah di lingkungan sekolah pula tidak jarang terjadi hal-hal “manis” yang tidak terpikirkan sebelumnya. Yang menjadi kenangan abadi di hari tua, membuatnya bernostalgia, bereuni sebisa mungkin dengan teman-teman tempo doeloe.

Sejujurnya, inisiasi human melalui persekolahan ini jauh lebih diperlukan anak dari keluarga berada di kota yang rumahnya berpagar tinggi ketimbang anak keluarga tak berpunya di kampung yang biasa hidup bertetangga secara spontan sejak lahir.

Makhluk bermasyarakat

Di negara-negara maju, sekolah rumah bukan tidak ada. Kebiasaan ini “terpaksa” dilakukan keluarga yang hidup terpencil karena kondisi kerja yang harus dipenuhi; misalnya, menjaga hutan dan national park, mengurus mercu suar, menjalankan perahu angkutan di jaringan kanal dalam negeri. Untuk ini, orangtua dibantu buku-buku dan siaran televisi yang khas untuk keperluan pendidikan privat jarak jauh.

Tulisan ini bukan bermaksud melecehkan hak asasi manusia dari setiap orangtua untuk memilih sendiri jenis pendidikan bagi keturunannya. Ia hanya ingin mengingatkan, hak itu berurusan dengan manusia yang by its very nature merupakan makhluk yang bermasyarakat dan karena itu memerlukan pendidikan yang relevan untuk bisa menjadi begitu.

Ia juga berniat menggugah pemerintah untuk serius membina lingkungan sekolah agar menjadi pusat budaya (sistem nilai) yang kondusif bagi perwujudan dua pengertian, citizenship dan res pubilica (manusia beradab yang bermasyarakat) serta manusia pemikir (homo sapiens).

Kewarganegaraan, baik sebagai fungsi maupun tanggung jawab, meliputi tidak hanya tugas dan kewajiban, tetapi juga hak dan wewenang. Sebab, dengan citizenship dalam kenyataan dimaksud sociality, mengingat tergolong civil society berarti dikaruniai seperangkat wewenang dan hak tertentu untuk mengembangkan dan menyempurnakan diri di masyarakat tanpa harus terkait hak-hak kewarganegaraan menurut artian murni, yaitu politik.

Homo sapiens pantas ditanggapi sebagai the crown of the creation. Berbeda dengan orangutan, penyu, atau elang rajawali, manusia yang berpikir tidak beroperasi sebagai individu-individu yang tersebar secara acak di suatu wilayah, tetapi sebagai pemegang andil dalam khazanah kolektif dari acquired knowledge and skills yang sebagian besar berupa kekaryaan dari generasi-generasi pendahulu. Artinya, sebelum dimatangkan menjadi makhluk yang berpikir, anak manusia harus lebih dulu disiapkan sebagai makhluk beradab yang bermasyarakat. Dan, sejarah human membuktikan sistem pendidikan sekolah formal yang dikonsepkan dengan baik mampu menyiapkan dan mematangkan hal-hal yang disebut tadi.

Tanpa keberadaan warga yang berupa homo sapiens yang tumbuh dari homo socialis, kehadiran Republik Indonesia di peta dunia merupakan kebetulan belaka.

Daoed Joesoef Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan III, 1978-1983

 


Senin, 11 Juni 2007

Kejujuran Selektif dan Penyesatan Informasi

Makmur Keliat

Ada dua misi dasar yang selalu melekat dalam hukum. Misi pertama terkait pertanyaan: bagaimana hukum dapat menarik jarak dari politik (baca kekuasaan)? Misi kedua, terumus dalam pertanyaan, bagaimana membuat hukum menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan?

Misi pertama dianggap penting untuk menjamin moralitas alamiah yang terdapat dalam hukum. Untuk itu, kehadiran hukum dikonstruksikan tidak memiliki baku kait dengan kehadiran politik. Misi kedua juga dianggap sama pentingnya.

Hukum diyakini tidak hanya sekadar sebagai suatu penanda normatif yang tertutup (a closed code normative) yang tidak mampu mengikat perilaku. Hukum, karena itu, diharuskan untuk tidak menarik jarak dari politik. Asumsinya, hanya dengan melalui kekuasaan, hukum dapat menjadi instrumen untuk mengikat perilaku.

Meminjam pemikiran Marti Koskenniemi (2005), dua misi yang bertolak belakang ini dapat menghasilkan dua jebakan berbahaya bagi penegakan hukum. Yang pertama disebut sebagai jebakan khayalan (utopian trap) dan yang kedua dinamai jebakan pembelaan (apologizing trap).

Jebakan pertama ditujukan bagi kelompok yang meyakini bahwa hukum harus menarik jarak dari politik. Sedangkan jebakan kedua diarahkan bagi orang-orang yang sangat percaya bahwa aparat hukum tidak dapat menafikan kepentingan politik.

Ungkapan populer

Ungkapan yang populer yang sering kita dengar untuk menggambarkan jebakan pertama, misalnya, melalui kalimat berikut: “hukum harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh”. Pernyataan seperti ini tentu saja utopis karena kita tahu langit tidak akan pernah runtuh walaupun hukum tidak ditegakkan.

Sedangkan untuk jebakan kedua tersimbol dari ungkapan “hukum berjalan ketika politik selesai bekerja”. Pernyataan seperti ini tentu saja dapat diberi label sebagai pembelaan terhadap hukum.

Penjelasan mengapa penegakan hukum tidak berjalan disebutkan harus dicari atau karena tidak adanya konsensus politik. Dengan kata lain, kerja politik harus mendahului kerja hukum. Namun, kita tahu benar bahwa politik tidak pernah berhenti bekerja.

Politik memiliki hakikat yang sangat dinamis, sedangkan hakikat hukum cenderung statis. Karena itu, jika kita menyatakan “hukum berjalan ketika politik selesai bekerja”, maka sesungguhnya kita mungkin tidak pernah bisa berharap bahwa hukum akan dapat berjalan sepenuhnya.

Idealnya, dinamika politik atau kekuasaan jangan sampai menentukan dinamika hukum. Jika ini yang terjadi, hukum sebagai peraturan permainan (rule of game) akan mengubah dirinya menjadi permainan aturan (game of rules).

Bagaimana menghindarkan diri dari dua jebakan hukum ekstrem ini? Apakah kita harus masuk pada jebakan utopis atau kita harus masuk pada jebakan apologis? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu diajukan mengingat di satu sisi kita dapat merasakan adanya harapan yang sangat besar untuk menegakkan aturan hukum.

Semangat itu intinya terletak pada keinginan untuk mengendalikan politik melalui penciptaan aturan hukum baru. Amendemen-amandemen konstitusi yang telah dilakukan setelah diluncurkannya reformasi dan juga kehadiran Komisi Konstitusi.

Kesemuanya menunjukkan semangat pengendalian kekuasaan politik itu. Semangat yang sama juga, misalnya, dapat dilihat dari keinginan untuk memberantas korupsi melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, di sisi lain, seiring dengan semangat itu kita juga bisa merasakan pesimisme publik yang sangat besar. Ketidakberdayaan hukum ketika berhadapan dengan politik itu, misalnya, dapat dilihat dari berlarutnya penyelesaian kasus lumpur Sidoardjo ataupun dari komunikasi politik informal yang baru-baru ini dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono dan Amien Rais menyangkut aliran dana korupsi di Departemen Kelautan dan Perikanan.

Contoh-contoh seperti ini tampaknya telah menegaskan fakta yang sukar dibantah bahwa bandul penegakan hukum di negeri ini tengah bergerak secara ekstrem ke arah jebakan apologis. Politik menjadi penjuru penegakan hukum dan bukan sebaliknya.

Kejujuran selektif

Ada dua akibat nyata dari situasi seperti ini bagi penegakan hukum di Indonesia. Akibat pertama, lembaga penegakan hukum hanya mampu untuk menghasilkan kejujuran selektif (selective honesty). Artinya, kasus-kasus pelanggaran hukum hanya akan diproses secara tuntas sejauh kasus-kasus itu tidak menggoncangkan keseimbangan politik, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif.

Tidaklah mengherankan pula jika kemudian mekanisme penyelesaian hukum akan berjalan sangat lambat jika pelaku pelanggaran hukumnya merupakan elite politik. Atau jika pun dilakukan, maka prosesnya melalui mekanisme “tebang pilih”.

Akibat kedua, terjadinya proses penyesatan informasi (deception) terhadap publik. Penyesatan ini menjadi sesuatu yang tidak terelakkan karena dalam situasi kejujuran selektif, pencitraan menjadi sangat penting.

Suatu negeri yang terlanda sindrom kejujuran selektif tidak menyatakan penegakan hukum tidak penting, tetapi memilih kasus-kasus yang dapat memainkan fantasi publik. Citra menjadi lebih penting daripada substansi.

Dalam kaitan ini, barangkali menarik untuk memaparkan secara sekelumit kisah perjalanan Francesco Giuseppe Borri yang hidup di sekitar pertengahan abad ke-17. Seperti yang diungkapkan oleh Robert Greene (2000), Francesco merupakan tokoh yang sangat piawai untuk melakukan kejujuran selektif, penyesatan informasi dan permainan citra.

Berasal dari Milan, namun kemudian diberi jabatan publik di Amesterdam dan diberi gelar Medico Universale, Fransesco pada masa awal jabatannya sangat terkenal di mata publik karena kekayaannya dan perilakunya yang banyak memberikan bantuan bagi orang-orang miskin. Namun, ia kemudian menghilang secara tiba-tiba dari Amsterdam dengan membawa uang dan berlian yang berada di bawah otoritas pengelolaannya.

Secara normatif tentu saja kita tidak menginginkan adanya tokoh seperti Francesco Giuseppe Borri di negeri ini. Namun, jika kita tidak peduli terhadap bahaya dari kejujuran selektif dan penyesatan informasi, negeri ini mungkin segera akan menjadi lahan yang sangat subur untuk menghasilkan figur-figur seperti Francesco Giuseppe Borri itu.

Ringkasnya, kita memang tidak harus mendukung pandangan jebakan utopis yang menyatakan bahwa “hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh”. Tetapi kita mungkin harus percaya bahwa “hukum yang tunduk pada politik merupakan awal dari proses keruntuhan negara”!

MAKMUR KELIAT Research Fellow pada Center for East Asian Cooperation Studies, (CEACoS), Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia

 


Selasa, 12 Juni 2007

Kapan UUD 1945 Sempurna?

Yohanes Usfunan

Wacana amandemen kelima UUD 1945 memunculkan kelompok pendapat yang “mendesak” secepatnya dilakukan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sejumlah fungsionaris parpol. Sebaliknya, ada kelompok pendapat yang menghendaki amandemen tapi tak perlu tergesa-gesa, agar persiapan materi amandemen lebih matang.

Kelompok pendapat ketiga, yang diwakili Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, berharap UUD 1945 yang telah empat kali diubah dijalankan dahulu. Sebab, perubahan UUD membutuhkan banyak waktu dan tenaga (Kompas, 17/3). Ajakan Megawati dan pendapat kedua menarik ditelaah. Karenanya, diperlukan kejujuran untuk mengakui kemajuan-kemajuan pasca-amandemen UUD 1945 dan perlu konsensus MPR kapan materi UUD 1945 dinyatakan sempurna agar tidak diamandemen setiap saat.

Kemajuan

Pembatasan masa jabatan presiden hanya dalam dua kali, sistem multipartai, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan otonomi daerah merupakan contoh kemajuan. Demikian juga penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem saling mengimbangi dan mengawasi antarlembaga negara (checks and balances), penggunaan HAM sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara leluasa oleh setiap warga negara.

Makanya, “desakan” DPD agar segera dilaksanakan amandemen kelima UUD 1945 memunculkan sejumlah kekhawatiran. Pertama, kendati keinginan DPD hanya sebatas mengamandemen Pasal 22D UUD 1945, hal itu pasti terkait pasal-pasal tentang wewenang Presiden dan DPR dalam bidang legislasi. Apalagi keinginan DPD agar berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan UU sesuai Pasal 20 UUD 1945. Hal itu belum termasuk ke- mungkinan polemik seputar posisi DPD dan DPR. Apakah wewenang DPD harus sama dengan DPR atau sebagai lembaga legislatif yang spesifik mewakili kepentingan daerah. Sebaliknya, jika wewenang DPD sama dengan DPR, bagaimana membedakannya.

Kedua, jika amandemen kelima segera dilaksanakan, dikhawatirkan mengganggu persiapan penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, termasuk mengkaji ulang UU Pemilu, UU Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD, dan UU terkait lainnya. Akan tepat bila amandemen dilakukan seusai pemilu. Ketiga, dengan waktu panjang persiapan amandemen lebih mantap dalam menyusun naskah akademik, identifikasi materi amandemen, sosialisasi, penjaringan aspirasi dengan metode dan pendekatan yang tepat.

Keempat, diharapkan dalam amandemen itu menghasilkan konsensus mengenai UUD 1945 dinyatakan sempurna agar tidak diamandemen dalam kurun waktu tertentu. UUD 1945 mempunyai derajat tertinggi dan menjadi dasar bagi perundang-undangan lain sehingga kepastian hukumnya harus dijaga. Kelima, guna menjaga kredibilitas MPR perlu cermat dalam menerima usulan amandemen. Sebab, usulan amandemen tanpa pengkajian holistik dan mendalam hanya akan menghasilkan pasal-pasal bermasalah. Keenam, seyogianya masalah pengangguran, kemiskinan, dan kesengsaraan rakyat diprioritaskan anggota MPR, DPR, DPD, dan pengurus partai ketimbang hanya ngotot menguatkan posisi melalui amandemen UUD 1945.

Cita hukum

Ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan yang harus diatur dalam UUD. Kepastian hukum dan keadilan terkandung dalam cita hukum Indonesia rechtsidee sesuai pembukaan UUD 1945. “Dari rechtsidee dibangun hukum dasar tertulis yang hanya memuat instruksi-instruksi pokok, sedangkan hukum dasar tidak tertulis untuk penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya” (disertasi penulis 1998:145).

Hukum dasar tidak tertulis tercermin dalam asas-asas hukum dan konvensi ketatanegaraan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan negara. Instruksi pokok dalam UUD 1945 terkait kedaulatan negara, pembagian kekuasaan pemerintahan negara, lembaga negara, HAM, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Karena itu, demi kepastian hukum dan keadilan materi dalam UUD 1945 tidak boleh detail sehingga fleksibel.

Dari perspektif perancangan perundang-undangan (legislative drafting), materi muatan UUD hanya menyangkut hal-hal pokok, sedangkan pengaturan detailnya didelegasikan dalam UU. Delegasi pengaturan dalam UU dapat ditempatkan dalam UU biasa, UU Pokok maupun UU tentang Pokok-Pokok. Manfaat pendelegasian wewenang pengaturan dalam UU, yakni mempertahankan UUD 1945 dalam waktu relatif lama dari amandemen, untuk efisiensi mengingat amandemen membutuhkan biaya mahal serta menjamin kepastian hukum UUD 1945 sebagai hukum dasar.

Kelemahan

Kelemahan UUD 1945, yakni masih terdapat norma kabur, seperti Pasal 24B Ayat 1 tentang wewenang Komisi Yudisial, Pasal 23A mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Penggunaan konsep inkonsisten terkait lembaga negara, seperti Kekuasaan Kehakiman bersifat merdeka, Komisi Yudisial bersifat mandiri, bank sentral mempunyai independensi, dan sejumlah pasal yang normanya kabur.

Demikian juga pengaturan HAM tumpang tindih dengan UU No 39/1999 tentang HAM, Pasal 28 A sama rumusannya dengan Pasal 9 Ayat 1 UU HAM, Pasal 28 B Ayat 1 sama dengan Pasal 10 Ayat 1 UU HAM. Ketentuan lain terkait HAM rumusannya masih membingungkan. Karenanya, amandemen kelima pengkajiannya harus cermat dengan metode yang tepat.

YOHANES USFUNAN Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Udayana, Bali; Mengikuti Comparative Study Legislative Drafting di San Francisco & Boston University di Las Vegas dan New York, AS, 2002

 


Selasa, 12 Juni 2007

Parpol Serpihan Vs Kebebasan Berserikat

Satya Arinanto

Sebanyak 14 parpol peserta Pemilu 2004 yang tak mampu mencapai ambang batas minimal perolehan suara atau electoral threshold sepakat untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang lazim disebut sebagai UU Pemilu Legislatif—ke Mahkamah Konstitusi. Menurut pandangan mereka, isi pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 E UUD 1945 (Kompas, 16/5).

Pasal 9 Ayat (1) UU Pemilu Legislatif menetapkan bahwa untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, parpol peserta pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya: (a) 3% jumlah kursi DPR; (b) 4% jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau (c) 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Adapun dalam ayat (2)-nya ditetapkan bahwa parpol yang tidak memenuhi ketentuan itu hanya dapat mengikuti pemilu berikutnya apabila: (a) bergabung dengan parpol yang memenuhi ketentuan di muka; (b) bergabung dengan parpol yang tidak memenuhi ketentuan di muka dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu parpol yang bergabung sehingga memenuhi persyaratan perolehan minimal kursi; dan (c) bergabung dengan parpol yang tidak memenuhi ketentuan di muka dengan membentuk parpol baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi.

Penetapan electoral threshold inilah yang dipandang oleh ke-14 parpol tersebut bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (3) hasil Perubahan Kedua UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jumlah parpol itu mungkin akan bertambah karena dalam Paket RUU Politik yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR, ambang batas minimal perolehan suara dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 yang 3% persen itu akan diusulkan untuk ditingkatkan menjadi 5%.

Menurut pengamatan berbagai kalangan, pihak parpol-parpol besar cenderung menyetujui usul yang terkandung dalam RUU versi pemerintah tersebut.

Penetapan electoral threshold dalam hukum positif yang mengatur bidang politik di Indonesia baru dikenal pada tahun 1999. Pasal 39 Ayat (3) UU No 3/1999 tentang Pemilihan Umum pada saat itu menegaskan bahwa untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, parpol harus memiliki sebanyak 2% dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi dan di setengah jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil pemilu.

Pasca-Pemilu 1999, beberapa parpol yang tidak memenuhi electoral threshold sempat menawar agar ketentuan ini jangan langsung diberlakukan pada mereka karena mereka merasa bahwa sebagai parpol baru, waktu persiapan yang mereka lakukan untuk memenuhi ketentuan tersebut belum lama, seperti parpol-parpol besar yang telah berhasil melampauinya. Meskipun demikian, sebagaimana kita ketahui, dalam UU No 12/2003 ketentuan ini bukannya menurun, melainkan mengalami kenaikan. Dengan demikian rencana pemerintah untuk menaikkannya menjadi 5% tampaknya memang sejalan dengan grand design rencana penataan dan pembatasan parpol secara bertahap.

Pengalaman Jerman

Salah satu negara yang menerapkan ketentuan electoral threshold 5% adalah Jerman. Perdebatan tentang ambang batas parpol vs kebebasan berserikat bahkan telah terjadi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Jerman (Bundesvarfassungsgerichts) sekitar 50 tahun yang silam. Ketika itu suatu parpol yang bernama Partai Bavaria mengajukan permohonan di MK Jerman. Parpol yang berbasis di Bavaria itu ternyata gagal untuk mencapai electoral threshold 5%, dan oleh karena itu dia tidak bisa mendudukkan wakilnya di Bundestag (lembaga perwakilan rakyat di Jerman).

Ketentuan itu sebenarnya telah muncul di Jerman sejak tahun 1949. Beberapa pembentuk Konstitusi Jerman sebenarnya menghendaki agar ketentuan tersebut diatur dalam konstitusi, namun pandangan yang menang adalah yang menghendaki agar hal itu diatur dalam UU. UU Pemilu Federal (The Federal Electoral Act), yang diberlakukan pada tahun 1956, kemudian mengukuhkan hal ini. UU inilah yang kemudian dimintakan uji materi oleh Partai Bavaria ke MK Jerman. Menurut Partai Bavaria, ketentuan tersebut bertentangan dengan beberapa pasal dari Konstitusi Jerman (Basic Law, atau Verfassung).

Dalam putusannya MK Jerman kemudian menyatakan menolak permohonan dari Partai Bavaria. Menurut pandangan MK Jerman, tujuan dari suatu pemilu tidaklah hanya untuk menyalurkan hak-hak politik dari para pemilih sebagai individu-individu, namun juga untuk membentuk suatu perwakilan rakyat yang mencerminkan opini-opini politik mereka. Di samping itu, tujuan pemilu juga untuk membentuk suatu parlemen yang merupakan suatu institusi politik yang efektif. Dengan demikian, menurut MK Jerman, merupakan suatu hal yang sah untuk tidak mengikutsertakan parpol-parpol yang tidak memenuhi kriteria—yang saat itu mereka sebut sebagai splinter parties (partai yang menyerpih)—ke dalam lembaga perwakilan rakyat.

Fungsi integrasi

Yang menarik ialah adanya argumentasi yang dinyatakan dalam putusan MK Jerman tersebut bahwa di samping sebagai salah satu mekanisme pelaksanaan kebebasan berserikat dan kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin Konstitusi Jerman, pemilu juga memiliki fungsi integrasi. Karena itu MK Jerman: “… decided that a requirement of five percent of the vote is justified … to prevent too many splinter parties in parliament and thus guarantee the integrating function of elections …”.

Argumen mengenai “fungsi integrasi” dari pemilu sebagaimana dinyatakan dalam putusan tersebut selama ini tidak pernah mengemuka dalam berbagai perdebatan politik yang terkait dengan electoral threshold di Indonesia. Adapun yang muncul hanyalah pendapat mengenai adanya pertentangan antara electoral threshold di satu sisi, dengan kebebasan berserikat di lain sisi. Padahal, fungsi integrasi juga merupakan hal yang harus dicapai dan dipertahankan dalam segala bentuk kegiatan kenegaraan, termasuk penyelenggaraan pemilu.

Untuk mengakhiri—atau bahkan memperpanjang(?)—perdebatan ini, kita tunggu saja kelanjutan langkah-langkah ke-14 parpol untuk mewujudkan rencana mengajukan uji materi kepada MK. Jika mereka jadi mengajukan permohonan ke MK, marilah kita bersama-sama menunggu lahirnya suatu yurisprudensi baru yang mengatur salah satu hal yang fundamental dalam kehidupan parpol di Indonesia.

SATYA ARINANTO Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI; Mantan Anggota Tim Ahli Pemerintah dalam Penyusunan UU No 24/2003 tentang MK

 


Rabu, 06 Juni 2007

Pemimpin Panutan atau Pemimpin Demokratis?

Ignas Kleden

Dalam retorika politik Indonesia dewasa ini masih sering terdengar keinginan atau harapan akan adanya pemimpin panutan. Seseorang dianggap menjadi panutan apabila dia memiliki kebajikan-kebajikan yang patut dicontoh oleh orang lain, yang melihat dalam diri sang panutan suatu model tentang perilaku yang baik dan benar. Dalam istilah antropolog Clifford Geertz dia diperlakukan sebagai suatu exemplary center, yaitu suatu pusat yang penuh teladan.

Jarang kita menyadari bahwa memperlakukan seseorang sebagai panutan adalah mengasumsikan bahwa orang tersebut mempunyai kualifikasi moral di atas rata-rata, yang melampaui kemampuan moral orang kebanyakan. Dengan pengandaian semacam itu muncul ketidak-adilan yang secara tidak disadari diperlakukan pada diri sang panutan. Ini artinya, kalau sang panutan bertingkahlaku baik dan benar, maka hal itu diterima sebagai kenyataan yang serba biasa, sesuatu yang semata-mata given, seakan-akan keteladanan moralnya bukanlah hasil perjuangan pribadinya dalam mencapai nilai-nilai yang lebih luhur. Sebaliknya, kalau dia melakukan suatu kesalahan (dan mungkin kesalahan yang kecil saja) maka segera saja dia dianggap mengecewakan harapan banyak orang, menimbulkan frustrasi dan amarah pada para pengikutnya, yang menganggap dia tidak memenuhi suatu standar yang telah mereka terapkan pada dirinya. Dia diperlakukan tidak sebagai manusia biasa yang kadang kala tak berhasil mengatasi kelemahannya sendiri.

Paham tentang pemimpin panutan sangat mungkin berasal dari masa aristokrasi, tatkala hubungan patron-klien merupakan pola utama yang mengatur hubungan sosial. Gampangnya, mereka yang dianggap pemimpin, juragan atau pembesar menjadi juga model bagi perilaku rakyat biasa, anak buah atau para bawahan. Ungkapan bahasa Perancis noblesse oblige merupakan peninggalan dari masa aristokrasi, yang percaya bahwa status sosial yang lebih tinggi membawa serta kewajiban yang lebih banyak, termasuk di dalamnya juga kewajiban dalam memberikan teladan hidup.

Paham ini diubah secara radikal dalam sistem demokrasi yang bertolak dari ide utama tentang persamaan setiap orang. Aspek persamaan yang sering ditekankan dalam diskusi politik adalah persamaan di depan hukum, yaitu ketetapan bahwa tiap orang yang melakukan kesalahan yang sama ketika berada dalam kondisi yang sama, harus dihukum dengan hukuman yang sama, sekalipun mereka berasal dari status sosial yang berbeda.

Meskipun demikian, secara implisit, demokrasi mengandaikan adanya semacam persamaan dalam moralitas di antara semua orang, tetapi dalam formula negatif. Berarti, demokrasi tidak mengandaikan bahwa semua orang mempunyai kebajikan yang sama, tetapi orang-orang dengan kebajikan yang berbeda-beda itu, dapat jatuh dalam kesalahan yang sama, khususnya kalau mereka mempunyai kekuasaan di tangannya. Asas noblesse oblige diganti oleh prinsip power tends to corrupt, yaitu bahwa kecenderungan kepada penyelewengan dan kejahatan selalu melekat pada tiap kekuasaan. Ini jelas dari kenyataan sederhana bahwa kecenderungan kekuasaan untuk memperbesar dirinya jauh lebih kuat daripada kemampuannya membatasi diri, dan kecenderungan kekuasaan untuk membenarkan diri juga berkali-kali lebih besar dari kemampuannya mengkritik dan mengawasi dirinya. Dalam aristokrasi diandaikan bahwa status sosial yang lebih tinggi membawa kewajiban dan kebajikan yang lebih tinggi. Dalam demokrasi diandaikan bahwa kekuasaan yang lebih besar memberi kesempatan untuk kesalahan dan penyelewengan yang semakin berat.

Karena itu dalam demokrasi tidak diharapkan bahwa seorang pemimpin politik haruslah seorang panutan (sebagaimana berlaku dalam kehidupan agama misalnya). Mereka yang berada dalam kabinet, DPR, birokrasi pemerintahan, dan bahkan kepala negara dan kepala pemerintahan sendiri—untuk memakai istilah sosiologi Max Weber—bukanlah moral virtuosi, yaitu orang-orang yang dikarunia kemampuan moral yang lebih tinggi dari kemampuan moral rata-rata orang kebanyakan. Secara moral mereka sama saja dengan rakyat yang dipimpinnya, bahkan mereka jauh lebih rentan terhadap kesalahan dan kejatuhan, karena mereka memiliki kekuasaan, yang dalam dirinya selalu mengandung kecenderungan untuk disalah-gunakan. Rakyat biasa tidak mengalami kerentanan tersebut, karena mereka tidak memiliki kekuasaan.

Inilah sebabnya, pemimpin yang baik dalam sistem demokrasi bukanlah pemimpin panutan. Dia tidak usah berpretensi menjadi pemimpin yang tanpa cela atau bebas dari segala cacat. Secara demokratis, pemimpin yang baik hanya perlu tunduk pada pengawasan publik, baik pengawasan melalui hukum yang berlaku, mau pun kontrol sosial oleh para warga. Pemimpin yang baik harus diandaikan bisa melakukan kesalahan, tetapi dia harus siap untuk dikoreksi. Legitimasinya lebih terjamin kalau dia mempunyai moral courage untuk mengakui kesalahannya, memperbaikinya, dan bersedia menerima sanksi akibat kesalahan tersebut. Jalan ini jauh lebih menguntungkannya secara politik daripada kalau dia berkelit dengan berbagai dalih bahwa dia tak melakukan kesalahan apa pun.

Terhadap godaan penyelewengan kekuasaan, kita tidak mengharapkan bahwa seorang pemimpin akan demikian teguh hatinya dan demikian saleh jiwanya sehingga sanggup mengatasi godaan penyelewengan dengan kekuatannya sendiri. Demokrasi mengandaikan bahwa seorang pemimpin menjadi baik dan benar karena dia terhindar dari penyelewengan berkat pengawasan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Di sini pemimpin menjadi baik dan berhasil bukan karena keunggulan pribadinya, tetapi karena dia dikekang dari praktik penyelewengan oleh pengawasan rakyatnya, meski pun dia sendiri ingin dan sangat tergoda untuk menyelewengkannya. Dalam demokrasi, seorang pemimpin yang tidak menyelewengkan kekuasaan karena takut pada pengawasan, adalah pemimpin yang baik, dan dia tidak usaha menjual tampang bahwa dia tidak tertarik untuk menyalahgunakan kekuasaannya.

Kalau demokrasi sebagai sistem politik mengandaikan bahwa pemerintahan harus berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat demi kepentingan rakyat, maka pemimpin yang demokratis adalah seseorang yang berasal dari rakyat (dan bukan dari kalangan bangsawan), diawasi oleh rakyat (dan bukan mengawasi dirinya sendiri), dan bekerja untuk rakyatnya (dan bukan untuk dirinya atau kelompok yang kebetulan dekat dengan dirinya).

Ignas Kleden Sosiolog, Ketua KID (Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi), Jakarta

 


Selasa, 05 Juni 2007

Ingar-Bingar Ekstradisi

N Hassan Wirajuda

Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang ditandatangani di Bali, 27 April 2007, menarik perdebatan publik yang cukup kontroversial.

Dalam berdemokrasi, itu adalah hal lumrah. Yang mengecewakan adalah perdebatan sering emosional, tidak didasarkan informasi memadai. Dibanding perjanjian ekstradisi lain, perjanjian ekstradisi ini terkesan istimewa karena faktor Singapura. Lebih dari 30 tahun Indonesia berharap memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

Perjanjian ekstradisi RI-Singapura telah dijadikan tumpuan penegakan hukum di Indonesia guna menyeret pelaku tindak pidana ekonomi dan korupsi yang melarikan diri dan membawa lari hasil kejahatannya ke Singapura. Namun, harapan itu adalah berlebihan, karena kunci keberhasilan penegakan hukum sebenarnya di tangan Indonesia sendiri.

Seperti mutual legal assistance (MLA) dan konvensi PBB tentang antikorupsi, perjanjian ekstradisi hanya pelengkap yang dapat digunakan untuk mengembalikan para tersangka (terpidana) dan hasil kejahatannya ke Indonesia.

Memadai?

Dilihat dari proses negosiasi, perjanjian ekstradisi dilakukan oleh tim interdepartemen, melibatkan pejabat senior berbagai departemen terkait, dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman memadai di bidangnya. Masalahnya, apakah hasil karya mereka juga memadai?

Takaran yang seharusnya digunakan adalah UU Ekstradisi No I/1979. UU itu mengamanatkan hal-hal yang secara minimal harus dimuat dalam perjanjian ekstradisi Indonesia dengan negara lain. Juga, perjanjian ekstradisi yang pernah dimiliki Indonesia sebelumnya, serta model perjanjian ekstradisi PBB yang biasa digunakan sebagai acuan oleh berbagai negara. Berdasar acuan itu, tidak ada yang salah dengan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.

Cercaan pada perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura akhirnya tidak bermanfaat. Menilai perjanjian hanya memuat ketentuan pengembalian orang, bukan harta, agak menjerumuskan karena selain sejumlah acuan yang sudah disebutkan, tidak satu pun yang mewajibkan bahwa setiap perjanjian ekstradisi harus memuat pengembalian harta. Pengembalian harta merupakan bagian dari proses penghukuman terhadap tersangka (terpidana) yang dikembalikan.

Dalam praktik, pengembalian tersangka (terpidana) sekaligus membawa akibat pada pengembalian harta. Misalnya, kasus ekstradisi Hendra Rahardja dari Australia. Atau bisa terjadi sebaliknya. Melalui proses hukum di negara lain, harta hasil korupsi bisa dikembalikan tanpa ada perjanjian ekstradisi. Dalam hal ini bisa dilihat pada kasus H Taher/ Kartika melalui gugatan di pengadilan Singapura.

Pesimisme terhadap manfaat perjanjian ekstradisi disebabkan kecenderungan melihat perjanjian itu pada daya laku retroaktif, yakni 15 tahun ke belakang sejak diratifikasi, bukan manfaat ke depan. Sejak diberlakukan, perjanjian ekstradisi akan memberi efek jera (deterrence) bagi pelaku tindak pidana untuk menggunakan Singapura sebagai safe heaven, tidak hanya bagi orang tetapi juga harta curiannya.

Pada dasarnya, implementasi perjanjian ekstradisi merupakan bagian proses hukum, bukan proses politik sehingga pengajuan usul pemulangan dari pihak Indonesia juga dilakukan Departemen Hukum dan HAM. Di pihak Singapura, pengajuan itu akan dinilai secara hukum oleh pengadilan setempat. Ketentuan seperti ini biasa tercantum dalam perjanjian ekstradisi lainnya.

Mereka yang melarikan diri pasti akan menggunakan segala upaya agar tidak dikembalikan. Namun, jika klaim pengembalian itu mempunyai dasar hukum kuat, perjanjian ekstradisi memperbesar peluang pengembalian, dibanding dengan tidak adanya perjanjian sama sekali.

Karena itu, perlu ditekankan, pentingnya menyelesaikan pekerjaan rumah sendiri. Dalam arti, aparatur penegak hukum kita perlu menyiapkan berkas perkara sebaik-baiknya sehingga setiap kasus permintaan ekstradisi yang akan diajukan dapat lulus tes kelaikan oleh pengadilan asing. Retorika saja tidak cukup, sebab seperti pada setiap proses hukum yang jujur, akhirnya alat pembuktianlah yang menentukan.

Tak berdasar

Kekhawatiran bahwa perjanjian ekstradisi akhirnya tidak mampu menjangkau pelaku tindak pidana karena saat permintaan ekstradisi diajukan nanti—mereka sudah berganti kewarganegaraan atau melarikan diri ke negara ketiga—tidak cukup berdasar. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura jelas mencantumkan, status kewarganegaraan yang menjadi pertimbangan permintaan ekstradisi, dihitung saat tindak pidana itu terjadi. Mereka boleh berganti kewarganegaraan Singapura, tetapi masih tetap dapat dijangkau.

Dengan kerja sama internasional, melalui MLA dan konvensi PBB tentang antikorupsi, ruang gerak buron kian sempit. Untuk melarikan diri ke China pun kian sulit apalagi tak lama lagi, kita optimistis, akan disepakati perjanjian ekstradisi dengan China.

Untuk negara-negara ASEAN, perjanjian ekstradisi Indonesia- Singapura akan memicu negosiasi dan penandatanganan perjanjian ekstradisi ASEAN. Ini merupakan bagian konsep ASEAN Security Community, yang di dalamnya memuat kesepakatan mengembangkan norma hukum yang sama.

Ingar-bingar ekstradisi tidak perlu terjadi jika kita tertib menakar perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dengan menggunakan acuan yang ada, yaitu UU Perjanjian Ekstradisi, UU Hubungan Luar Negeri, UU Perjanjian Internasional, serta berbagai konvensi internasional, yang menjadi acuan banyak negara di mana Indonesia menjadi negara pihak.

N Hassan Wirajuda Menteri Luar Negeri RI

 


Rabu, 06 Juni 2007

Soekarno dan Gerakan Mahasiswa

Baskara T Wardaya

Ketika akhir-akhir ini orang berefleksi mengenai lengsernya Orde Baru sembilan tahun silam, muncul banyak pertanyaan di seputar peristiwa bersejarah itu. Salah satunya, sejauh mana gerakan Reformasi 1998 mampu memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negeri ini.

Sejumlah kalangan dengan terus terang mengatakan, gerakan yang banyak dipelopori mahasiswa itu patut dipertanyakan hasilnya, kalau tidak mau dikatakan telah berhenti di tengah jalan. Mereka mengeluh, gerakan Reformasi bukan hanya telah berhenti, tetapi juga telah membuka pintu bagi kembalinya sistem dan perilaku Orde Baru. Dalam gerakan Reformasi itu mahasiswa mampu menumbangkan sebuah rezim, tetapi gagal membangun alternatif yang lebih sesuai aspirasi rakyat.

Hal ini menarik disimak, mengingat pada zaman pergerakan melawan pemerintah kolonial Belanda dulu, mahasiswa dan kaum terpelajar lain juga berperan penting namun relatif berhasil. Mereka tidak hanya telah sukses dalam menumbangkan rezim kolonial-represif, tetapi juga dalam menciptakan sistem alternatif.

Bung Karno

Dalam rangka mengenang hari lahir Bung Karno, 6 Juni, baik kiranya untuk sejenak melihat kembali bagaimana ia menghidupi semangat pergerakan mahasiswa pada zamannya, di mana ia menjadi salah satu tokohnya.

Pertama, sebagai mahasiswa Bung Karno serius dalam menempuh studi formalnya. Kuliahnya di ITB dijalani dengan tekun hingga selesai pada waktunya dan menggondol gelar insinyur sesuai bidangnya. Keahlian dan intuisinya sebagai seorang arsitek terus menjiwainya.

Kedua, selain studi formal, Bung Karno juga giat membaca buku-buku di luar bidang kuliahnya. Ia membaca literatur sejarah, filsafat, politik, dan lain-lain, yang merupakan hasil karya pemikir besar, seperti Jefferson, Russeau, Marx, Engels, dan Voltaire. Termasuk ia pelajari Kitab Suci berbagai agama.

Ketiga, Bung Karno suka bertemu langsung dengan masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Dalam kaitan ini, misalnya, ia menjumpai petani, seperti petani Marhaen yang kelak mendasari teorinya tentang Marhaenisme. Ia sadar, apa yang ia pelajari dalam studinya kelak bukan dimaksudkan untuk menumpuk harta bagi diri sendiri, tetapi untuk turut memperbaiki perikehidupan masyarakatnya.

Keempat, ia berorganisasi. Di tengah kesibukan intelektual maupun pergaulannya dengan masyarakat bawah, Bung Karno berlatih berorganisasi. Di Bandung ia membentuk kelompok studi untuk bertukar pikiran sekaligus menggalang semangat nasionalisme di antara kaum muda. Kelak pada usia 26 tahun ia mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai wadah perjuangan politik bersama.

Kelima, ia memiliki komitmen mendalam bagi rakyat Indonesia. Tidak dapat diragukan, Bung Karno amat mencintai bangsanya dan rela berkorban sampai kapan pun demi cintanya itu. Cinta dan komitmen inilah yang membuatnya tak gentar dikejar-kejar, tak jera dipenjara, tak merinding dibuang ke tempat asing.

Gerakan mahasiswa kini

Perlu diingat, kelima aspek dalam menghidupi semangat gerakan yang demikian itu bukan hanya dimiliki Bung Karno, tetapi juga oleh banyak mahasiswa dan kaum muda sezamannya. Kelima aspek itu dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk melihat perjuangan mahasiswa masa kini, khususnya menjelang dan setelah lengsernya Orba.

Pertama, ditengarai banyak mahasiswa, yang aktif dalam berbagai gerakan sosial-politik sekarang ini, cenderung bersemangat dalam perjuangan namun lambat dalam menyelesaikan kuliah mereka. Lain dengan Bung Karno, mereka suka berlama-lama dalam studi. Dalam sejumlah kasus malah studi itu tidak diselesaikan sebagaimana mestinya.

Kedua, tidak sedikit aktivis gerakan mahasiswa enggan menekuni berbagai bacaan di luar studi formalnya, khususnya bacaan-bacaan yang menyangkut sejarah, teori-teori sosial-politik atau dasar-dasar pemikiran filsafat, apalagi membaca Kitab Suci agama-agama lain. Akibatnya gerakan Reformasi menjadi gegap gempita di jalan raya, namun sepi dalam teori. Ketika rezim yang mereka lawan benar-benar runtuh, para mahasiswa tidak mampu menyodorkan alternatif. Ini tentu berbeda dengan kaum muda zaman Bung Karno yang setelah Jepang menyerah mampu memproklamirkan diri dan dalam waktu singkat membentuk negara baru lengkap dengan undang-undang dan struktur pemerintahannya.

Ketiga, tak dapat diragukan, kini banyak mahasiswa memiliki kedekatan dengan rakyat bawah. Meskipun demikian, kita dapat bertanya, seberapa jauh para mahasiswa itu rajin mempertemukan teori-teori tekstual yang mereka pelajari di perguruan tinggi dengan realitas sosial di masyarakat? Gerakan mahasiswa yang Jakarta sentris membuat berbagai upaya yang dilakukan terkesan elitis, menjadi peristiwa-media yang menawan, namun kurang menyentuh kebutuhan lapisan bawah masyarakat Indonesia.

Keempat, para aktivis Reformasi tampak gencar dalam membentuk organisasi serta memilih nama yang memukau, tanda akan tingginya kesadaran mengenai pentingnya berorganisasi. Namun, organisasi-organisasi itu sering lebih bersifat jangka-pendek tanpa disertai konsistensi perjuangan jangka panjang. Tidak jarang sifatnya spontan dan reaktif, tanpa dasar teori sosial dan kerakyatan memadai.

Kelima, banyak mahasiswa era Reformasi memiliki komitmen tinggi dalam perjuangan mereka. Sayang, komitmen itu cenderung bersifat lokal dan sektarian, kurang mengarah kepada perjuangan kepentingan luas dan mendalam dari rakyat Indonesia secara keseluruhan. Malangnya, ketika lahir berbagai kelompok yang ingin memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan, justru dibentuk elemen-elemen sektarian-destruktif yang selalu siap mengganjalnya, apa pun justifikasinya.

Aspek komitmen itu perlu digarisbawahi, mengingat komitmen seharusnya menjadi dasar bagi keempat aspek yang lain. Kuat atau lemahnya aspek komitmen pada rakyat akan ikut menentukan para mahasiswa dalam aspek-aspek lain, baik dalam kuliah formal, dalam studi literatur di luar perkuliahan, dalam menangkap aspirasi masyarakat, maupun dalam berorganisasi demi perjuangan bersama.

Kita tentu tidak ingin sekadar menjiplak apa pun yang dilakukan Bung Karno dan kawan-kawan. Setiap generasi memiliki tantangannya sendiri. Meski demikian, tetap penting kiranya melihat hidup dan perjuangan mereka sebagai salah satu tolok ukur dan sumber inspirasi bagi hidup dan perjuangan kita kini.

Baskara T Wardaya SJ Direktur Pusat Sejarah dan Etika Politik (PUSdEP) Universitas Sanata Dharma; Penulis Buku Bung Karno Menggugat


Senin, 04 Juni 2007

Bank Dunia Pasca-Wolfowitz

Ivan A Hadar

Akhir Juni ini, berakhir sudah era pendek Paul Wolfowitz sebagai Presiden Bank Dunia. Ia dipaksa mundur dari jabatannya karena melakukan favoritisme ketika menaikkan secara tajam gaji kekasihnya.

Mayoritas negara Eropa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di seluruh dunia menyambut gembira mundurnya mantan Wakil Menteri Pertahanan AS sekaligus “otak” di balik penyerangan Irak itu. Tetapi, menurut banyak pengamat, yang dibutuhkan saat ini lebih dari sekadar “negosiasi kamar belakang” antara Eropa dan AS tentang siapa penerus Wolfowitz.

Rainer Falk, misalnya, menilai “Skandal Wolfowitz” hanya gejala dari krisis mendalam Bank Dunia yang kian kehilangan pamor di kalangan nasabah utamanya. Kenyataannya, sejak beberapa tahun terakhir, kesempatan mendapat pendanaan dari pasar modal internasional kian meluas. Pada saat sama, berbagai persyaratan pemberian kredit Bank Dunia oleh banyak negara dianggap sebagai mencampuri urusan dalam negeri mereka.

Reformasi mendalam

Bagi banyak pengamat, untuk mengembalikan kepercayaan terhadap Bank Dunia diperlukan reformasi mendalam daripada sekadar mengganti pucuk pimpinan. Dimulai dari kriteria kepemimpinan berdasar kualifikasi dan pengalaman, bukan kedekatan dengan Presiden AS. Tuntutan lain yang gencar dikampanyekan LSM internasional, pengurangan atau penghapusan utang luar negeri negara-negara berkembang. Kini, setiap tahun negara-negara miskin di Afrika harus membayar 15 miliar-20 miliar dollar AS untuk cicilan utang kepada Bank Dunia, IMF, dan negara-negara industri. Sebuah jumlah yang lebih besar dibandingkan utang baru dan bantuan pembangunan yang diperoleh mereka. Hal serupa terjadi di Indonesia.

Seusai Perang Dunia II, Bank Dunia menawari negara-negara berkembang yang baru saja merdeka kredit pembangunan infrastruktur, seperti jaringan kereta api, pelabuhan, dan bendungan. Hingga kini, sekitar 86 miliar dollar AS dipakai untuk pembangunan 550 bendungan dengan akibat perusakan lingkungan yang parah dan “tergusurnya” 10 juta penduduk dari kawasan sekitar bendungan. Kini, kredit yang dikucurkan Bank Dunia per tahun berjumlah 25 miliar-30 miliar dollar AS. Sejak tahun 1970-an, perang melawan kemiskinan menjadi prioritas utama Bank Dunia. Kredit murah bersyarat pun diberikan untuk program peningkatan taraf hidup, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam perjalanan waktu, kegiatan Bank Dunia dan IMF cenderung tumpang tindih. Sejak krisis utang pecah tahun 1982, keduanya terlibat dalam “manajemen utang”. IMF, misalnya, berperan sebagai “pemadam kebakaran” lewat suntikan dana segar dalam bilangan fantastik bagi negara yang jatuh bangkrut. Di satu pihak, hal itu berhasil menghindari ambruknya sistem keuangan global. Di pihak lain, akibat pinjaman jangka pendek bersuku bunga tinggi itu, banyak negara miskin terperangkap dalam “jebakan utang”. Pada saat sama, lewat penyesuaian struktural, negara-negara itu dipaksa menghilangkan subsidi yang kian menyengsarakan kelompok miskin.

Utang membunuh

Kritik pun membahana. “Utang membunuh”, teriak aktivis LSM di Utara dan Selatan terkait penghematan anggaran kesehatan dan pendidikan demi membayar utang. Pada akhir 1990-an, kritik juga santer dilontarkan “orang dalam” dan politisi konservatif, selama lebih dari 50 tahun keberadaannya yang telah menghabiskan dana 470 miliar dollar AS, Bank Dunia belum menunjukkan hasil nyata yang setimpal. James Wolfensohn melancarkan program reformasi. Pendekatan yang dipromosikan ialah programme oriented, “tanggung jawab nasional”, dan “partisipasi masyarakat”. Meski telah melakukan perubahan struktur organisasinya, kritik terhadap Bank Dunia belum juga mereda.

Banyak yang sepakat, Bank Dunia hanya berubah bila bersedia melakukan amandemen statutanya serta menjalankan pengambilan keputusan secara demokratis. Dilemanya, lembaga pendanaan pembangunan terbesar di dunia ini didanai dan dikelola oleh 183 negara anggota yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Pembagian hak suara sama sekali tidak demokratis dan merugikan negara kecil dan miskin. Dominasi negara-negara industri, terutama AS, amat terasa. Kebutuhan negara-negara anggotanya, terutama yang miskin, jarang terpenuhi. “Solusi” yang diajukan sering one size fits all.

Memasuki usia ke-63, Bank Dunia disinyalir telah menyimpang dari “khitah” pendiriannya. Berbagai formula ekonomi politik, terutama penerapan liberalisasi pasar modal yang terlalu cepat, telah mempertajam destabilisasi ekonomi dunia. Laporan Meltzer (2003) dari kubu konservatif yang dipublikasikan Kongres AS, misalnya, memuat kritik keras atas Bank Dunia dan IMF sebagai lembaga “penuh rahasia, suka mengancam, dan sama sekali tidak membawa dampak positif.”

Reformasi mendalam berbarengan mundurnya Wolfowitz adalah sebuah keniscayaan bila Bank Dunia tidak ingin semakin kehilangan kredibilitas dan relevansinya. Untuk itu, diperlukan sebuah relasi baru antara (negara) kreditor dan (negara) debitor, yaitu reformasi hak suara dalam pengambilan keputusan. Selama ini berlaku prinsip “Satu Dollar, Satu Suara”.

Mungkin, belum waktunya untuk memberlakukan prinsip PBB, “Satu Negara, Satu Suara”. Namun, akan lebih realistis sekaligus lebih adil bagi semua pihak bila diberlakukan prinsip doppelte mehrheiten (mayoritas ganda). Artinya, dalam proses pengambilan keputusan yang mendasar di Bank Dunia, diperlukan suara mayoritas, baik di pihak kreditor maupun debitor.

IVAN A HADAR Koordinator Nasional Target MDGs

 


Sabtu, 02 Juni 2007

Pancasila, Nurani Bangsa

Aloys Budi Purnomo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Amien Rais mengakhiri “sengketa” politik mereka terkait dengan kasus dana DKP dengan “duduk bersama” dan “saling memaafkan”.

Dalam perspektif demokratisasi, peristiwa ini bermakna positif. Duduk bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Amien Rais menjadi contoh konkret menjadikan Pancasila sebagai nurani hidup bangsa. Disadari atau tidak, tampak penghayatan sila ketiga dan keempat Pancasila.

Duduk bersama adalah ungkapan sederhana awal persatuan. Apalagi yang duduk bersama adalah dua figur publik, Presiden dan mantan Ketua MPR. Secara simbolik ini mengungkapkan persatuan demi keutuhan bangsa. Saling memaafkan buah duduk bersama adalah manifestasi musyawarah atas dasar hikmat kebijaksanaan yang menghasilkan mufakat.

Dalam perspektif iman, sikap mau duduk bersama dan saling memaafkan juga merupakan manifestasi penghayatan sila pertama. Tinggallah memimpikan, semoga sila kedua dan kelima menjadi buah duduk bersama itu. Kita berharap, dengan duduk bersama SBY dan Amien Rais, kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pun ditegakkan!

Martabat nurani

Tanggal 20 Mei lalu saya diundang Hanif (Hati Nurani Interfaith Forum) Semarang untuk dialog interaktif. Saya bicara tentang membangun masyarakat Indonesia dengan nurani yang berlandaskan Pancasila.

Diskusi berkembang ke arah pentingnya menjadikan Pancasila sebagai nurani hidup berbangsa. Rupanya, paparan tentang martabat nurani yang saya sampaikan menarik perhatian.

Dalam bahasa sehari-hari, nurani disebut suara hati. Suara hati menggema di kedalaman batin manusia dan mengusik kehendak manusia untuk mencintai dan melaksanakan yang baik dan menghindari yang jahat.

Nurani yang jernih, bersih, bening, dan hening selalu menggemakan semacam bisikan kepada manusia yang bersangkutan: Lakukanlah ini (baik); Hindari itu (jahat)!

Martabat nurani adalah mematuhi hukum. Nurani ialah inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya; di situ ia seorang diri bersama Allah, yang sapaan- Nya menggema dalam hatinya. Berkat nurani dikenallah secara ajaib hukum, yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama (Gaudium et Spes, 16).

Nurani yang suci selalu mencari kebenaran, atas dasar kebenaran memberi solusi bijaksana untuk memecahkan berbagai problem moral-sosial. Ia menjadi tolok ukur paling mendasar tindakan manusia.

Kian nurani berkembang positif, kian positif tindakan dan keputusan yang diambil, jauh dari kehendak ngawur, membabi buta, dan egoistik. Kian dikendalikan nurani, kian patuh manusia pada norma-norma moral obyektif.

Ketika nurani melemah, lemah pula kehendak untuk melakukan yang baik. Akibatnya, kian kuat kehendak untuk berbuat jahat.

Bangsa beradab

Keretakan hidup bersama, mudahnya terjadi konflik horizontal, merajalelanya hasrat untuk berkorupsi di kalangan penguasa dan elite politik, merupakan indikasi lemahnya nurani.

Berbagai kecenderungan berlaku jahat (membuat retak, konflik berdarah-darah, tindakan anarkis, korupsi) merupakan indikasi lemahnya komitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai nurani bangsa. Akibatnya, politik kepentingan dan perilaku kekuasaan yang tebang pilih terhadap pemberantasan korupsi begitu mencolok di Republik ini. Hidup bersama pun terancam bahaya keretakan, bahkan kehancuran.

Bila Pancasila disadari menjadi nurani hidup berbangsa, niscaya bangsa ini dijauhkan dari bahaya- bahaya kehancuran, kemerosotan moral, dan ketidakadaban. Sudah terbukti, keengganan untuk menjadikan Pancasila sebagai nurani bangsa telah membuat bangsa ini berkembang tanpa arah, bahkan cenderung menjadi republik yang tuna-adab!

Bahkan, ketika Pancasila dijadikan sebagai alat kekuasaan, kita melihat betapa Pancasila sebagai nurani mengalami “kesesatan”. Pancasila menjadi alat untuk menggebuk, melibas, dan menghabisi lawan-lawan politik sebuah rezim.

Dampak negatifnya, bangsa ini terpecah ke dalam dua kubu, mereka yang ingin “mempertahankan” dan “mengoptimalkan kembali” Pancasila demi membangun kehidupan berbangsa versus mereka yang ingin “mengaburkan” dan “menguburkan” Pancasila demi menggantinya dengan ideologi politik lain.

Buah bila kita menjadikan Pancasila sebagai nurani bangsa adalah terbentuknya bangsa yang beradab. Dengan Pancasila sebagai nurani hidup berbangsa, bangsa ini akan menanggalkan cara hidup lama: korupsi, kekerasan, keretakan, dan menggapai cara hidup baru yang lebih beradab.

Dewasa ini, kita ditantang untuk “menciptakan habitus baru demi terbangunnya ruang publik yang berkeadaban dengan mengindahkan nilai-nilai luhur Pancasila. Perubahan dari habitus lama menuju habitus baru harus dilaksanakan seluruh bangsa.

Karena itu, memajukan kerja sama dengan semua yang berkehendak baik harus kita upayakan agar bangsa kita dijauhkan dari bahaya kehancuran. Kerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik itu kian mendesak dewasa ini karena ada satu hal mendasar yang terkait tata budaya bernegara di Indonesia yang perlu kita sikapi secara tepat” (Mgr I Suharyo, Surat Gembala Pemakluman Ardas KAS 2006-2010).

Marilah kita galang kerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik agar seluruh bangsa diberkati Tuhan.

Aloys Budi Purnomo Rohaniwan, Pemimpin Redaksi Majalah Inspirasi, Lentera yang Membebaskan, Semarang

 


Sabtu, 02 Juni 2007

Pancasila, Mitos, dan Realitas

M Dawam Rahardjo

Dewasa ini banyak kalangan dan perorangan yang mempertanyakan Pancasila, apakah masih sebagai ideologi negara, falsafah, atau cara hidup bangsa Indonesia. Apakah Pancasila merupakan kenyataan hidup di Indonesia (living reality) ataukah hanya merupakan mitos belaka.

Dalam kenyataan, hari lahir Pancasila, 1 Juni 1945, masih terus diperingati dengan upacara-upacara khidmat, pernyataan kebulatan tekad, disertai diskusi dan seminar. Para pejabat pemerintah atau para tokoh pergerakan selalu mengutipnya. Namun, pihak lain menilai, sebenarnya Pancasila sudah ditinggalkan, bahkan telah dilanggar, diselewengkan, atau dikhianati.

Puncak pemikiran ideologis

Meski dikritik oleh beberapa kalangan bahwa Pancasila telah disakralkan karena dianggap keramat atau sakti—apa pun maknanya—sekalipun atau justru dipakai sebagai mantra yang sakti dan kuat daya legitimasinya. Melihat pudarnya Pancasila, pihak lain menghubungkannya dengan teori Daniel Bell mengenai the end of ideology, berakhirnya peran ideologi pada pertengahan abad ke-20. Ini berkebalikan dengan keyakinan yang sebagaimana diyakini Mubyarto, Sri-Edi Swasono, dan Sritua Arief bahwa Pancasila adalah the end of history sebagai puncak atau final perkembangan pemikiran ideologis bangsa Indonesia meminjam tesis Francis Fukuyama untuk faham demokrasi liberal.

Melihat kenyataan itu, orang tidak lagi peduli dengan Pancasila. Dengan kata lain, ada dan tiadanya ideologi itu bukan merupakan persoalan atau dengan istilah fikih, wujuduhu ka adamuhu.

Bukankah banyak negara maju di dunia tidak memiliki ideologi seperti Pancasila? Tanpa ideologi mereka bisa lebih maju karena tidak terikat doktrin yang totaliter yang membatasi kebebasan berpikir dan bertindak. Tanpa ideologi mereka lebih bebas mengembangkan dan menggunakan ilmu pengetahuan yang sudah menggantikan peran ideologi itu.

Jika demikian, persoalannya adalah dalam landasan dan kerangka nilai apa kita membangun masyarakat dan negara? Karena, ilmu pengetahuan dan peradaban apa pun memerlukan landasan nilai. Tanpa Pancasila sebagai sistem nilai, apa pun yang sentrifugal sifatnya bisa timbul. Dalam anomali, negara seolah tak punya penjaga gawang, pagar, atau rambu-rambu moral.

Dalam keadaan demikian, bisa marak lagi wacana atau bahkan gerakan negara federal. Masyarakat yang terdiri dari suku, ras, agama, dan golongan akan kehilangan tali pengikat. Dengan kata lain, solidaritas yang oleh Ibn Khaldun dianggap sebagai fondasi masyarakat dan peradaban akan cair. Nasionalisme dan wawasan atau kebangsaan akan pudar. Bisa timbul sektarianisme dan primordialisme baru.

Indonesia sebagai bangsa dan masyarakat akan mengalami disintegrasi. Bahkan dalam masyarakat akan timbul anomali, masyarakat yang tanpa pegangan nilai. Banyak orang sangsi, apakah Pancasila sendiri mengandung pegangan nilai yang benar terurai rinci.

Pada masa Orde Baru kita mempunyai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Tetapi, P4 itu sudah dihapus bersamaan ditolaknya program indoktrinasi. Betapapun, Pancasila pernah ada rinciannya. Hanya saja penafsirannya saat itu dianggap sebagai penafsiran tunggal yang dibingkai totalitarianisme.

Kini, gagasan untuk memberikan tafsir resmi kepada Pancasila telah ditolak sehingga masyarakat diberi kebebasan untuk memberi penafsiran dari berbagai sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Hasilnya tentu beragam penafsiran yang saling berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain, tetapi hal ini justru membuat wacana menjadi dinamis.

Nurcholish Madjid pernah berkata, Pancasila adalah ideologi terbuka yang memungkinkan berubah dan berkembang, sebab sebagaimana dalam epistemologi Marxis, kondisi itu memengaruhi kesadaran. Dengan kata lain, perkembangan nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakat. Karena itu, Pancasila tak bisa menjadi ideologi tertutup, yaitu tertutup dari pengaruh luar.

Tafsir Pancasila

Berbicara dalam konteks teori mutakhir Colemen dan Fukuyama, Pancasila yang menjadi jaminan saling percaya antar- anak bangsa, gotong-royong atau solidaritas ini dapat ditafsirkan sebagai nilai trust, yakni suatu modal sosial yang menjadi faktor kemajuan suatu bangsa, seperti telah dicapai Jerman, Jepang, dan Amerika.

Di lain pihak dipertanyakan, mengapa Indonesia masih menjadi bangsa dan negara terbelakang yang diganggu berbagai persoalan, seperti korupsi, konflik, terorisme, dan tindak kekerasan atas nama agama dan berbagai gejala disintegrasi?

Ada beberapa jawaban hipotesis dalam hal ini. Tiadanya keteladanan elite, terutama pejabat pemerintahan dan politisi. Bahkan, mereka menjadi contoh buruk dalam korupsi yang memalukan.

Kedua, Pancasila belum dipahami, terutama di kalangan elite dan kelas menengah, meski sebagian antropolog mengatakan, Pancasila justru hidup di kalangan rakyat pedesaan. Jika pedesaan juga dinilai rusak, itu adalah pengaruh kota melalui politik dan pemerintahan.

Ketiga, masyarakat dipengaruhi budaya asing yang dibawa kapitalisme dan globalisasi. Ketahanan itu tampak rawan karena masyarakat Indonesia kurang pendidikan dan miskin. Karena itu, solusi untuk menegakkan Pancasila adalah pemberantasan kebodohan dan kemiskinan.

Pancasila bertolak dari gagasan Bhinneka Tunggal Ika, yakni keragaman dalam persatuan sebagai ciri masyarakat Indonesia. Menurut Dyenis Lombart, Indonesia dibangun dalam geologi kebudayaan berlapis-lapis yang menghasilkan masyarakat yang plural dan multikultural yang mengandung potensi konflik, karena itu harus ada ideologi yang mampu mengendalikannya, yaitu pluralisme.

Pancasila juga dibangun berdasarkan geologi kebudayaan sejak agama Buddha, Hindu, Islam, Konghucu, dan Kristen. Maka, Pancasila juga merupakan jawaban terhadap tantangan masyarakat yang makin kompleks dan majemuk dewasa ini.

M Dawam Rahardjo Ketua Lembaga Studi Agama dan Filsafat


Rabu, 13 Juni 2007

Menggugat Aspek Teknis Ujian Nasional

Elin Driana

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan subsider 58 warga negara yang merasa dirugikan oleh kebijakan ujian nasional merupakan momentum perbaikan penyelenggaraan pendidikan (Kompas, 24/5/2007).

Dalam pandangan penulis, putusan pengadilan tersebut masih menyisakan tanda tanya seputar aspek teknis pelaksanaan ujian nasional (UN). Sambil menanti putusan akhir seiring upaya banding yang akan diajukan pemerintah, aspek teknis UN tampaknya perlu dihadirkan di tengah- tengah perdebatan karena kesahihan interpretasi dan penggunaan hasil UN juga bergantung pada bagaimana UN tersebut didesain dan dilaksanakan.

Perlunya ujian ulang

Majelis hakim meminta pemerintah melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas guru, sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah sebelum melaksanakan UN (Kompas, 22/5/2005). Lantas, apakah hal ini menandakan bahwa UN tidak akan dilaksanakan sebelum persyaratan di atas dipenuhi? Kriteria apa yang digunakan sebagai syarat kelayakan? Dalam rentang waktu berapa lama pemerintah dipandang layak untuk kembali menyelenggarakan UN?

Sebagai perbandingan, kasus serupa pernah diajukan di Florida, Amerika Serikat, pada tahun 1979 (Debra P v Turlington) yang dipandang sebagai momentum gugatan terhadap ujian yang berdampak besar terhadap masa depan siswa. Pengadilan mengabulkan gugatan sepuluh siswa keturunan Afrika-Amerika yang merasa dirugikan oleh kebijakan ujian kelulusan, sekaligus memerintahkan penangguhan penggunaan hasil ujian sebagai syarat kelulusan selama empat tahun setelah putusan pengadilan.

Penangguhan tersebut dilakukan untuk menjamin tersedianya kesempatan belajar yang setara serta kesesuaian antara kurikulum dan ujian. Siswa yang semula dinyatakan gagal akhirnya berhak mendapatkan ijazah meskipun tidak lulus ujian. Gugatan tersebut diikuti dengan gugatan-gugatan lain seiring maraknya penggunaan tes berskala luas yang berdampak besar terhadap siswa, guru, dan sekolah di negara adikuasa itu.

Selanjutnya, tidak terakomodasinya harapan siswa yang gagal UN tahun lalu untuk mendapatkan kesempatan ujian ulang sebenarnya patut disayangkan. Ujian ulang merupakan standar profesional penyelenggaraan ujian yang adil. Negara-negara bagian di Amerika yang menerapkan ujian kelulusan memberikan beberapa kali kesempatan ujian ulang. Texas, misalnya, yang di AS dipandang sebagai negara bagian yang berada di garis terdepan dalam penggunaan tes-tes untuk tujuan akuntabilitas pendidikan, memberikan delapan kali kesempatan pada siswa untuk mengikuti ujian kelulusan hingga akhir masa belajar mereka di sekolah. Ini dimungkinkan karena ujian kelulusan tidak dilaksanakan di penghujung tahun ajaran, tetapi telah dapat diikuti oleh siswa kelas 10. Ohio juga memberikan delapan kali kesempatan, sementara Florida memberikan lima kali kesempatan. Dengan demikian, terbuka peluang bagi siswa untuk lulus tepat waktu tanpa harus mengulang di tahun berikutnya atau kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun mencari pekerjaan.

Perlu disadari bahwa tes semacam ujian nasional sebenarnya hanya memberikan gambaran sesaat (snapshot) kemampuan siswa dalam mata pelajaran yang diujikan. Gambaran tersebut pun sangat bergantung pada kualitas alat ukur yang digunakan karena tes tidak pernah luput dari kesalahan pengukuran. Tidak ada tes yang sempurna.

Di samping itu, faktor-faktor non-akademis, seperti kondisi kesehatan siswa, dapat mengaburkan gambaran kemampuan akademis yang sesungguhnya. Sebagaimana diberitakan media di Tanah Air, tidak sedikit siswa yang terpaksa mengikuti ujian di rumah sakit. Mereka terpaksa mengikuti ujian meskipun dalam kondisi yang tidak prima sehingga hasil ujian yang diperoleh tidak mencerminkan kemampuan yang sebenarnya.

Sebagaimana pernah penulis ungkapkan di harian ini (Kompas, 24/6/2006), ujian ulang mutlak diperlukan untuk mengurangi false negative (menggagalkan siswa yang berhak lulus). False negative dapat dianalogikan dengan menghukum orang yang tak bersalah. Memang kesempatan ujian ulang ini dapat meningkatkan false positive (meluluskan siswa yang tidak berhak lulus). Akan tetapi, bukankah pemerintah juga telah menyatakan bahwa ujian nasional bukanlah satu-satunya syarat kelulusan? Siswa yang lulus UN, meskipun sebenarnya tidak berhak lulus (false positive), masih harus melewati tahap-tahap penilaian lain yang dilakukan oleh guru dan sekolah. Dengan demikian, false positive bisa teratasi.

Selanjutnya, laporan kecurangan pelaksanaan ujian yang dilaporkan semestinya ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Kecurangan pelaksanaan ujian merupakan ancaman serius terhadap kesahihan interpretasi dan penggunaan hasil ujian, baik untuk penentuan kelulusan maupun pemetaan mutu.

Kriteria kelulusan UN 2007 pun perlu dirumuskan kembali sebagai konsekuensi lanjut putusan pengadilan. Usulan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) (Pikiran Rakyat, 23 Mei 2007) untuk menggunakan compensatory model patut dipertimbangkan. Model ini membuka peluang untuk mengompensasi nilai UN yang gagal dengan nilai yang diberikan oleh guru untuk mata pelajaran yang sama. Apalagi, pemerintah telah memutuskan tidak akan mengadakan ujian ulang bagi siswa yang gagal. Conjuctive model, yang mewajibkan siswa lulus semua kriteria penilaian, dapat dilakukan bila telah ada kesempatan ujian ulang.

Akuntabilitas kebijakan pendidikan

Gugatan terhadap pelaksanaan ujian nasional merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai upaya menguji akuntabilitas kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah. Gugatan tersebut semestinya juga mendorong pemerintah untuk membuktikan kualitas teknis pelaksanaan ujian melalui data yang terdokumentasi. Masyarakat berhak mengetahui bukti-bukti tersebut dan pengadilan pun semestinya memeriksa pula kualitas teknis pelaksanaan UN.

Keinginan pemerintah memiliki standar kelulusan yang relatif setara di seluruh Tanah Air yang diharapkan dapat dicapai melalui UN juga harus diikuti oleh komitmen yang kuat untuk memenuhi standar profesional pelaksanaan ujian untuk menjamin keadilan.

Elin Driana Doktor Bidang Riset dan Evaluasi Pendidikan, Ohio University, Athens, Ohio

 


 

Sabtu, 02 Juni 2007

Keindahan di Puncak Borobudur

Gede Prama

Borobudur adalah sebuah “buku tua” yang terbuka. Banyak yang mencoba membacanya. Namun, seperti buku lain, kebenarannya jadi probabilistik ketika diolah oleh pikiran manusia.

Dalam terang pemahaman seperti ini, tidak ada niat sepercik pun untuk menempatkan keping-keping keindahan dalam tulisan ini sebagai satu-satunya keindahan. Untuk itu, izinkan tulisan ini melaksanakan tugas probabilistiknya.

Seperti mau diolah arsiteknya, dalam kawasan Borobudur terbentang garis lurus yang menghubungkan tiga candi: Mendut, Pawon, Borobudur. Hampir semua pengunjung biasa maupun peziarah spiritual memulai kunjungan atau setidaknya melewati Candi Mendut lebih dulu.

Kendati tidak besar, Mendut menyimpan banyak pesan. Di bagian luar, ada relief kura-kura menggigit kayu yang diterbangkan dua burung. Melihat keindahan ini, sejumlah anak berteriak gembira: “duh burung betapa indahnya ide kalian!”. Kontan saja kura-kura menjawab: “bukan ide burung, ideku!”. Dan setelah jatuh, matilah kura-kura dengan badan berantakan berkeping-keping.

Setiap orang boleh punya penafsiran, namun perjalanan suci menuju Borobudur seperti diingatkan di pintu awal, hati-hati dengan ego. Membuka mulut atas nama ego, berisiko begitu besar.

Kelembutan vs ketekunan

Di dalam Candi Mendut, tersimpan tiga patung megah: Buddha diapit kelembutan Avalokiteshvara dan ketekunan Vajrapani. Seperti mau berpesan, setelah sadar akan bahayanya ego, temukan kebuddhaan di Borobudur dengan dua spirit: lembut pada orang lain, penuh ketekunan pada diri sendiri.

Dapur (pawon) adalah tempat memasak. Bahannya jelas, hati-hati membuka mulut atas nama ego, untuk orang lain hanya ada kelembutan, untuk diri tersedia ketekunan. Ini yang dimasak matang di Candi Pawon.

Beda dengan makanan sebenarnya yang diolah sekali waktu di tempat tertentu, makanan batin diolah setiap saat di tiap tempat. Itu sebabnya orang-orang Zen menyebut meditasi sebagai makan ketika lapar, tidur saat mengantuk. Atau keseharian itulah meditasi. Keseharianlah tempat kita memasak makanan-makanan batin.

Meminjam pesan sejumlah guru, dalam keadaan mata tertutup maupun terbuka, jadilah saksi penuh kasih (compassionate witness) terhadap apa saja yang muncul saat meditasi. Baik-buruk, suci-kotor, sukses-gagal semuanya disaksikan dengan penuh kasih.

Siapa pun yang lama berlatih penuh ketekunan menjadi saksi kasih, mengisi keseharian dengan kelembutan, akan merasakan kalau Borobudur menyimpan jauh lebih dari sekadar tumpukan batu-batu yang diukir.

Sebagai rangkaian makna, Borobudur kerap diceritakan sebagai gunung kehidupan, berisi alam nafsu di bawah, alam bentuk di tengah, alam tanpa bentuk di atas. Namun, setelah membaca tanda-tanda awal di Mendut, mengolahnya dalam keseharian berisi ketekunan dan kelembutan, tersedia penafsiran lain. Borobudur adalah perjalanan pembersihan batin dari segala kekotoran (serakah, benci, bodoh, dan lainnya).

Di bagian bawah terpampang kekotoran batin yang kasar ala nafsu badaniah. Di atasnya, terpampang kisah-kisah indah Siddharta Gautama. Dari kelahiran, pencerahan sampai menjadi guru manusia sekaligus dewa. Namun, tanpa kewaspadaan cukup, kisah-kisah para suci bisa menjadi sumber kekotoran batin. Terutama jika kisah para suci digunakan untuk menghakimi kehidupan. Guru ini salah, aliran itu salah, dan jadilah kisah para suci sumber amarah, permusuhan. Mempelajari kisah para suci tentu baik, membadankannya dalam keseharian lebih baik lagi, namun waspada jika kesucian juga bisa menjadi awal kekotoran batin adalah praktik meditasi yang membuat keseharian jadi bersih.

Kesucian yang dijaga kewaspadaan inilah lalu membukakan pintu pemahaman tanpa kata. Persis seperti bagian atas Borobudur yang tidak lagi berisi relief. Hanya lingkaran sempurna, diisi stupa, di tengahnya berisi Buddha dengan mudra memutar roda Dharma. Tanpa kata, tanpa penghakiman, hanya gerak keseharian yang melaksanakan kesempurnaan ajaran.

Mudah dipahami jika Dr Rabindranath Tagore (pemenang Nobel pertama dari luar Eropa), yang datang ke Borobudur 23 September 1927, lalu menulis rangkaian kesempurnaan ala Borobudur di Visva Bharati News.

Tiap rangkaian kalimat indah Tagore tentang Borobudur selalu diakhiri dengan, “let Buddha be my refuge”. Biarlah kuberlindung pada sifat-sifat bajik di dalam diri. Artinya setiap batin yang bersih akan mengambil perlindungan hanya pada sifat-sifat bajik di dalam diri.

Perhatikan puncak perjalanan Tagore saat menulis Borobudur. Bila waktunya tiba, digapainya keheningan suci itu, yang berdiri diam di tengah gelora abad-abad keriuhan, sampai dia dipenuhi keyakinan, dalam ketidakterbatasan, ada makna kebebasan tertinggi, yang bergumam sekaligus bergetar: “biarlah kuberlindung pada sifat-sifat bajik di dalam diri’.

Soal ego, ketekunan, kelembutan Tagore, prestasi hidupnya sudah memberikan jawaban. Dan perjalanan Tagore ke Borobudur memberi inspirasi, siapa yang egonya terkendali, tekun berlatih, lembut sikapnya, maka tersedia sebuah tempat berlindung yang mengagumkan: sifat-sifat bajik di dalam diri.

Seperti pesan Dalai Lama: compassion is the best protection. Atau pesan tetua Jawa, orang bodoh kalah sama orang pintar. Yang pintar kalah dengan yang licik. Namun, ada yang tidak terkalahkan, yakni orang yang beruntung! Dan keberuntungan tertinggi tercapai ketika kebajikan membuat semuanya terlihat baik. Orang baik terlihat baik, orang jahat terlihat baik karena kita cukup bajik.

Mungkin itu sebabnya stupa terbesar, teratas di Borobudur di dalamnya kosong (tanpa pesan) karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan.

Selamat hari Waisak.

Semoga semua memperoleh perlindungan dalam kebajikan.

Gede Prama Tinggal di Desa Tajun, Bali Utara


Senin, 04 Juni 2007

TNI Tidak Pantas “Minta Maaf”

Roch Basoeki Mangoenpoerojo

Tentara Nasional Indonesia adalah tiang bangsa. TNI juga merupakan organisasi paling tangguh karena disiplinnya.

Akan tetapi, jika TNI punya kepentingan seperti terjadi di Pasuruan, itu berarti kelainan dan hukum disiplin (amat keras) harus bicara. Tetapi, bila itu semua dijalankan karena tugas, pemberi tugaslah yang salah. Tulisan ini meninjau masalah kedua.

Ketika peristiwa Semanggi I dan II, saya bersama beberapa purnawirawan Pati bergabung di Atmajaya. Kami merasakan brutalnya prajurit TNI. Malamnya (12 November 1998), kantor saya dikepung satu kompi TNI, lalu saya ditangkap. Keesokannya, Ali Sadikin, Kemal Idris, dan kawan-kawan menyusul ditangkap.

Pada tanggal 13 November 1998 pukul 06.00 (seingat saya), seluruh pemancar televisi menyiarkan Presiden Habibie yang dikawal Menhankam dan Pangab menyatakan ada upaya makar.

Sementara itu, kami diperiksa di Mabes Polri karena hal tersebut. Salahkah TNI dan Polri saat itu? Tidak, mereka hanya obyek dari manajemen politik Habibie.

Seperti dalam kasus-kasus daerah operasi militer (DOM) di Aceh dan yang sejenis, mereka menjadi obyek manajemen politik Soeharto yang ingin menegakkan kekuasaannya.

Keterpaksaan

Karena itu, dalam konteks manajemen berpolitik, mereka hanyalah penderita. Mereka “terpaksa” melakukan kegiatan yang mengakibatkan penderitaan bagi publik (termasuk Ali Sadikin dan kawan-kawan), seperti kata literatur militer dunia Barat.

Mereka bukan hanya korban politik, tetapi juga korban literatur “militer Barat”. Seolah mereka tidak diizinkan untuk mengerti dan menghayati nilai-nilai TNI versi Sudirman yang berhasil menyelamatkan Republik pada Proklamasi Desember 1948.

Nilai Sudirman adalah nilai profesionalisme TNI. Tidak ada dalam kamus “military profesionalism”, bahkan mungkin bertentangan. TNI yang dihidupi oleh rakyat dan memberi ketenteraman hati rakyat—begitu ajaran Sudirman—tidak diperbolehkan lagi. Ajaran itu tidak mungkin diganti dengan dihidupi oleh uang (entah dari mana) dan harus mencurigai rakyat. Sebenarnya TNI telah lama tiada, diganti dengan ABRI. Kini mereka limbung oleh badai politik reformasi tanpa nilai, yang tidak jelas filosofinya. Limbung akan dirinya.

TNI kini, harus menemukan kembali jati dirinya sesuai perkembangan zaman, namun harus tetap berpijak di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih ada di depan pintu gerbang kemerdekaan karena kita belum selesai dalam pembentukan nilai kebangsaannya.

Sikap awal harus tegas yang berbeda ke dalam dan ke luar. Ke dalam harus mampu mendeskripsikan “kesalahan masa lalu” yang menjadikan jauh dari nilai Sudirman. Sedangkan keluar, harus tegas mengatakan bahwa institusi TNI tidak salah.

Hak asasi bangsa

TNI tak perlu minta maaf kepada siapa pun, kecuali kepada Tuhan dan para pendiri negara. Kepada yang merasa dizalimi prajurit “pelaksana manajemen politik Presiden”, TNI tak pantas memberi angin untuk “meminta maaf” (Kompas, 25/5/2007). Politisi lebih pantas minta maaf karena membiarkan Presiden membelenggu ABRI dengan nilai-nilai non-TNI.

Sikap kedua, keluar dan ke dalam, tegar mengamalkan Sapta Marga dengan konsekuen betapapun sulit dan pahitnya. Meski tanpa senjata teknologi minimal, bagaimanapun TNI adalah satu-satunya pilar bangsa yang tetap utuh dan andal untuk segala situasi berkehidupan bangsa-negara. Ancaman kita bukan invasi militer, tetapi penyelundupan, berpindahnya pasir laut menjadi pulau di negeri tetangga, tercaploknya pulau-pulau terluar, sampai invasi ekonomi, lebih-lebih ideologi.

Salah satu tugas TNI kini dan ke depan adalah menegakkan nilai-nilai HAM versi Pembukaan UUD (apabila parpol tidak tertarik). Di sana kita nyatakan, “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”. Pernyataan itu belum terwujud dalam upaya. Kini kian terasa, kita telah saling menjajah dalam kehidupan bernegara. Kita harus memulai menjabarkan bagaimana proses pragmatismenya.

Itulah HAM Indonesia, pasti lebih dari sekadar 10 hak versi PBB. Lebih lagi hak asasi bangsa bahwa kemerdekaan adalah “hak bangsa”. Bangsa ini mungkin belum merdeka.

Roch Basoeki Mangoenpoerojo Anggota Presidium Barisan Nasional

 


Senin, 11 Juni 2007

Kejujuran, Riwayatmu Dulu

Dede Azwar Nurmanysah

Sejak dulu kejujuran dipandang sebagai kualitas manusiawi dalam praktik-moral sehari-hari. Di hadapan kepentingan sesaat, ia acap berperan sebagai sikap protes.

Kejujuran dan kepentingan (apalagi politis) selalu bertubrukan dan saling meniadakan. Kemenangan salah satunya lebih ditentukan kadar idealisme individu. Makin tipis, rapuh, dan pragmatis, pilihannya pasti jatuh pada kepentingan, vice versa. Namun, faktanya, kejujuran sering dikalahkan oleh kepentingan.

Pada masa kini, tak mudah menemukan model kejujuran dalam arti penuh dan total. Kecuali figur the chosen one dan diberkahi Tuhan. Manusia selalu dicederai ketidakjujuran dalam hidupnya. Terlepas dari konteks metafisisnya, ketidakjujuran muncul sepanjang proses pengalaman, koeksistensi, dan interaksi antarindividu.

Fenomena ini umumnya berbentuk reaksi (biasanya refleks) atas stimulasi dan kondisi yang melingkupi dan mengimpit. Sejenis mekanisme pertahanan diri dalam bahasa psikologi.

Ketidakjujuran adalah sikap mengaburkan (atau kabur dari) kenyataan demi mengelak dari tekanan dan mengubur rasa cemas. Dalam bahasa Heideggerian, sikap ini tergolong tidak otentik. M Scott Peck dalam People of the Lie menunjukkan salah satu gejala ketidakjujuran, yakni menyerang dan mengorbankan lainnya ketimbang menghadapi kekeliruan dan kegagalannya sendiri. Kecenderungan ini muncul dari hasrat melindungi citra kesempurnaan dirinya.

Sementara kejujuran adalah eidos (spirit, esensi) yang menyembul, lalu meresapi, sekujur jiwa seseorang sebagai produk beragam faktor (pendidikan, lingkungan, dan olah batin). Istilah Arabnya, malakah. Karena itu, dikotomi aksi-reaksi tidak relevan dalam pemaknaan ini.

Saat kejujuran dipasung

Secara filosofis, kejujuran merupakan nilai moral-transendental yang selalu mendahului sekaligus menyertai pengalaman. Di sini, ketidakjujuran dimaknai sebagai absennya kejujuran. Saat kejujuran dipasung, saat itu pula ketidakjujuran menggejala. Keduanya ibarat malam dan siang hari yang tak pernah bertemu di satu titik cakrawala. Ketidakjujuran nihil, tak punya hakikat pada dirinya (non-esensial).

Kejujuran sebagai agathon-kalon (baik-luhur) adalah mekanisme rohani yang spontan berfungsi mengendalikan dan mencegah dilakukannya kekeliruan moral. Tindakan amoral tak lain musuh abadi yang terus menggoda. Orang yang dikuasai kejujuran akan antipati dan jijik terhadap polah amoral, serta tak pernah sempat berfantasi tentangnya. Jadi, tanpa kejujuran, berperilaku sesuai bisikan moral (maxim) hanya fantasmagoria.

Namun, kejujuran, seperti sikap moral lain, juga bisa “disalahgunakan”, dimungkinkan oleh agresi rasio yang mencerabut kejujuran dari ketertanamannya dalam keseharian yang dihayati (lebenswelt) bersama.

Oleh rasio, kejujuran diabstraksi, diverbalisasi, dan diobyektivasi habis-habisan demi penjelasan dan pemahaman positivistik. Akibatnya, kejujuran bukan lagi seni kehidupan yang praksis dan hangat, melainkan sudah menjadi bagian rezim teori dan wacana rasional. Immanuel Kant agaknya bisa disebut pelopor proyek ini.

Oleh rasio, reproduksi kejujuran menciptakan alienasi. Ia berupa formula saintifik yang sistematis dan berjarak, bukan pengalaman pra-kognitif yang akrab dan bersahaja. Sejenis saintisme kejujuran yang dibungkus rumus-rumus pikir. Konsekuensi proses diskursif ini, individu berangsur-angsur terasing.

Rasionalisasi kejujuran

Kejujuran versi pengetahuan (bukan primordial) ibarat sisi terang bola Bumi yang dibayangi sisi gelapnya. Pengetahuan yang punya kesiapan mengagumkan untuk menjelajahi kerumitan dan detail objeknya, mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan kejujuran.

Namun, penjelasan itu tak kurang menggiring kita dalam situasi “keretakan” ontologis. Pengetahuan memungkinkan kita mencerap makna dan logika kejujuran. Namun, pada saat yang sama, kemampuan kita untuk mengalami dan menghayatinya kian aus.

Dampak rasionalisasi kejujuran dalam kehidupan kolektif ternyata bukan cuma bersifat fenomenologis, tetapi juga teknologis. Bagi orang “pintar”, terlebih “berkuasa”, fenomena ini memberi peluang untuk melegitimasi tindakan melawan hukum atau kode moral.

Kejujuran yang berubah statusnya dari primordial, intensional, dan pra-kognitif menjadi wicara dan kode pengetahuan— yang dikembangbiakkan di ranah publik—rentan dijadikan “teknik” atau kedok ketidakjujuran.

Dalam konteks itu, perbedaan empiris antara ketidakjujuran dan kejujuran menjadi absurd, setidaknya tak bermakna. Tolok ukurnya hanya satu: keduanya bernilai (pragmatis) sejauh melayani kepentingan (kuasa) sesaat.

Mulanya “apa itu kejujuran”, lalu “apa dan bagi siapa makna, fungsi, dan manfaatnya”. Kejujuran yang sudah didespontanisasi dan dikosongkan makna hayatinya ujung-ujungnya sama belaka dengan ketidakjujuran.

Dede Azwar Nurmanysah Peminat Masalah Humaniora

 


Senin, 04 Juni 2007

Bencana “Masyarakat Massa”

Toto Suparto

Secara harfiah, bencana diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Saat “masyarakat massa” disandingkan dengan kata “bencana”, konsep itu menjadi sesuatu yang merugikan.

Memang begitulah adanya. Filsuf Hannah Arendt menggambarkan konsep masyarakat massa sebagai “sebuah masyarakat manusia, yang tanpa dunia bersama, yang sesekali menghubungkan dan memisahkan mereka, hidup dalam sepinya pemisahan yang menyedihkan atau tertekan menjadi massa. Karena masyarakat massa tak lain jenis kehidupan formal yang secara otomatis menegakkan dirinya di antara umat manusia yang masih terkait satu sama lain, tetapi telah kehilangan dunia yang dimiliki bersama”.

Kita bisa membaca pemikiran Arendt, masyarakat massa adalah masyarakat yang hidup bersama dalam ketertekanan. Mereka merupakan masyarakat yang terasing dari dunianya. Mereka hidup bersama, tetapi kehilangan kebersamaan. Mereka mengabaikan struktur kolektif, solidaritas yang meredup, dan hilangnya empati.

Adalah bencana besar, saat masyarakat kehilangan empati dan solidaritas di antara kita lenyap? Inilah bencana besar yang nyaris tidak disadari. Selama ini kita lebih disibukkan mengatasi dampak bencana alam, tetapi mengingkari yang terjadi pada sendiri.

Tragedi manusia modern

Mari kita lihat bencana masyarakat massa dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ibu terpaksa menjadi tukang becak hanya demi menjaga kelangsungan hidup keluarga, tubuh seorang anak balita di sudut Jakarta kurus kurang gizi karena tidak pernah menikmati susu formula, anak-anak di penampungan pengungsi korban lumpur panas tidak bisa sekolah, dan sederet tragedi lainnya.

Ibu itu bukan memperjuangkan emansipasi. Kalau boleh memilih, tentu ia lebih baik menjadi tukang cuci ketimbang tukang becak. Ibu itu menjadi korban ketidakpedulian masyarakat, setidaknya dari kaum ibu lainnya. Nasib ibu itu menjadi kontras saat melihat gaya hidup ibu-ibu lain. Banyak ibu menghambur- hamburkan uang suami demi hasrat konsumtifnya. Mereka tak mau tahu bagaimana “jatuh bangun” sang suami mencari uang. Anehnya, di antara para ibu beruntung itu tak pernah menawari si ibu tukang becak tadi, semisal, “Bu, mari bantu saya ngurusi rumah daripada mengayuh becak!” Para ibu telah kehilangan empati dan solidaritas kian meredup. Para ibu itu adalah bagian dari masyarakat massa.

Kekontrasan itu terjadi pada tragedi kehidupan anak balita yang kekurangan gizi. Di satu sudut Ibu Kota, ibu dari anak balita kesulitan mencari uang demi susu bagi anaknya. Namun, di sudut lain, pasangan selebriti menghabiskan dana Rp 500 juta untuk pesta pernikahan kedua. Selebriti itu menjadi bagian masyarakat massa.

Para ibu beruntung dan pasangan selebriti itu mewakili kelompok egois. Jelas disebutkan Erich Fromm, egois merupakan ciri individualisasi. Egois pula menjadikan manusia sekadar instrumen dalam pandangan satu sama lain. Mereka menilai satu manusia dan lainnya sebagai benda atau instrumen yang digunakan demi maksud-maksud egoistis mereka sendiri.

Lihat, para kandidat pilkada di Jakarta tiba-tiba merangkul rakyat kecil, tetapi tindakan itu hanya untuk maksud egoistis si kandidat. Jangan kaget, kelak jika maksud egoistisnya telah tercapai, rakyat kecil kembali disisihkan. Rakyat kecil adalah instrumen untuk merengkuh kekuasaan kandidat.

Itulah tragedi manusia modern. Kata Arendt, manusia modern menjadi individualis, maunya dunia untuk dirinya sendiri, bukan untuk kehidupan bersama. Masyarakat massa merupakan gambaran tragedi manusia modern tersebut.

Privatisasi ruang publik

Bagaimana mengatasi bencana masyarakat massa ini? Salah satu konsep yang dikemukakan Arendt adalah menjadikan ruang publik lebih bermakna. Salah satu penyebab meredupnya solidaritas lantaran orang enggan “meloncat” dari ruang privat ke ruang publik. Di ruang privat orang melulu bekerja, tetapi di ruang publik orang bisa berkarya. Hakikat berkarya adalah bagaimana berbuat demi keuntungan orang banyak, sementara bekerja melulu untuk diri sendiri. Ruang privat identik dengan “saya” dan ruang publik lebih kepada “kita”.

Gambaran paling mudah tentang keengganan “meloncat” dari ruang privat menuju ruang publik bisa dilihat dari keengganan orang keluar dari rumahnya. Banyak orang mati-matian membangun rumahnya demi simbol, tetapi begitu meninggalkan pagar rumah, ia tak peduli lingkungan. Korupsi dilakukan untuk rumah senilai Rp 9 miliar dan tak peduli telah merugikan masyarakat. Dalam pengertian sebenarnya, banyak orang bertahan di rumahnya ketimbang bergabung pada ruang-ruang kolektif.

Celakanya, belakangan ini ruang-ruang kolektif juga kian menyempit. Padahal, ruang publik itu diperlukan sebagai tempat yang bisa diakses publik di mana orang bisa bertemu, berjalan, berbicara, dan berpartisipasi dalam budaya yang sama. Di sini kita bisa melihat ketidakmampuan dan keengganan pemerintah kota untuk mendanai dan merawat ruang-ruang publik.

Justru yang terjadi, menurut Zukin (1996), adalah privatisasi ruang publik, di mana pertemuan publik terjadi pada ruang komersial milik pribadi, semisal mal atau taman hiburan. Sebenarnya mal atau taman hiburan merupakan ruang publik yang disimulasikan. Lagi pula privatisasi ruang publik telah menyaring orang- orang yang bisa mengaksesnya. Mana ada orang miskin bisa berinteraksi di mal?

Sebenarnya yang dibutuhkan adalah semacam alun-alun, di mana orang berbagai lapisan sosial bisa saling berinteraksi. Di sinilah akan tumbuh empati saat si kaya menyaksikan penampilan si miskin. Adalah tanggung jawab pemerintah untuk mempertahankan makna ruang publik jika ingin mengurangi bencana masyarakat massa! Bukan sebaliknya, justru gencar “menghabisi” ruang publik.

Toto Suparto Peneliti Pusat Kajian Agama dan Budaya (Puskab) Yogyakarta

 


Jumat, 08 Juni 2007

Meratapi Kejujuran

Maria FK Namang

Nasib tragis beberapa guru yang tergabung dalam Komunitas Air Mata Guru amat menyentak nurani kita.

Atas jasanya membongkar kebocoran ujian nasional, anggota Komunitas Air Mata Guru bukannya mendapatkan ucapan terima kasih, tetapi justru sebaliknya. Sebanyak 18 pengawas, 17 guru, dan seorang kepala sekolah diminta mengundurkan diri.

Muncul pertanyaan, beginikah kita menghargai kejujuran? Haruskah kejujuran menghadapi nasib “fatal”? Bukankah ketidakjujuran dalam ujian nasional sudah seharusnya diusut tuntas?

Pembunuhan karakter

Pendidikan, kata Jack D’lors (1997), adalah sarana paling ampuh untuk mengungkapkan cinta terhadap peserta didik. Karena itu, kematangan pribadi menjadi sasaran yang hendak dicapai.

Jesuit pendidik Christopher Gleeson SJ dalam Striking a Balance: Teaching Values and Freedom (1993) menandaskan, kematangan dapat dilihat melalui perpaduan yang tepat dan kompak antara kepala (otak) yang diasah, hati yang ditempa, dan tangan yang dilatih untuk terampil.

Konsepsi pendidikan ini seakan kandas saat berhadapan dengan model pendidikan sebagaimana dilaksanakan di negeri ini. Pendidikan tidak lagi sebuah proses yang mencakup berbagai aspek yang coba dipadukan untuk menempa karakter peserta didik maupun pembentuk karakter bangsa secara keseluruhan. Evaluasi pun tidak bersifat integral, mencakup aspek intelektual, psikomotorik, dan emosional.

Pendidikan (lebih tepat pengajaran) di(salah) mengerti sebagai proses memberi pengetahuan teoretis, definisi, teori, dan pendapat ahli sebanyak mungkin kepada peserta didik. Setelah itu, siswa diharapkan mampu menjawab secara tepat dalam ujian, terekspresi dalam ketelitian “menghitamkan” bulatan yang menjadi kemungkinan jawaban.

Pemahaman seperti ini secara tidak langsung membawa anak dalam proses pembunuhan karakter paling sadis. Kemurnian nurani siswa dijejali aneka pengetahuan yang sebenarnya hanya membelenggu ketimbang membangun kepribadian mereka. Kreativitas siswa yang seharusnya dioptimalkan melalui aneka kegiatan dipasung dalam try out, bimbingan belajar, pemantapan.

Sementara itu, pembentukan watak dan nurani dikesampingkan. Pendidikan pun menjadi timpang. Intelektualitas siswa disanjung-sanjung, tetapi watak dan energi dalam berkarya dibiarkan tetap kerdil.

Sedih

Kesadaran adanya salah tafsir oleh penanggung jawab pendidikan di negeri ini sebenarnya sudah lama. Para pendidik merasakan kehadiran ujian nasional atau UN amat kontradiktoris dengan amanah UU No 23 Tahun 2003. Dan yang lebih penting, pengalaman tentang proses pendidikan telah menjadikan mereka menyadari kemubaziran UN.

Namun apa daya? Pengambil keputusan tetap menentukan, UN bagi seluruh bangsa tetap merupakan penentu mutu. Kenyataan ini membuat kita sedih, meratap, berduka, karena pendidikan dijalankan sebagai lawan ungkapan cinta terhadap peserta didik. Melalui pendidikan kita ingin membentuk generasi mendatang lebih baik dari kita kini. Sayang, rasa cinta itu berhadapan dengan kehampaan dan tidak bisa kita genggam. Lebih menyesakkan lagi, ungkapan cinta itu seharusnya terwujud bukan harus dikalahkan oleh kekuasaan.

Rehabilitasi bahasa

Bagaimana kita harus menata kembali pendidikan yang mampu melahirkan harapan menggembirakan atau minimal tidak membuat kita sedih?

Pertama, kejujuran yang diartikan sebagai persesuaian antara apa yang dikatakan dan apa yang terjadi dalam kenyataan (adherence to the facts) perlu semakin diberi tempat. Kita tulus mengakui, model pendidikan yang kita anut selama ini telah menghasilkan realitas bangsa seperti kita rasakan kini. Jalan terbaiknya adalah bertekad untuk tidak melewati jalan yang sama, sambil membangunkan komitmen untuk membentuk masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang lebih tepat sasar.

Atau meminjam teori pemaknaan Wittgenstein dalam Tractatus Logico-Philosophicus, kita perlu sepakat untuk membedakan mana yang bermakna dan mana yang tidak. Lebih jauh lagi, dalam proses ini, pendekatan yang holistik-praktis seharusnya menjadi titik tolak bersama. Dengan model pendidikan seperti ini, pribadi yang utuh dan berkembang dapat lahir dari model pendidikan kita.

Kedua, pendidikan perlu dikelola dengan cinta karena ia merupakan ungkapan cinta. Pendidikan bukan sesuatu yang perlu dipolitisasi. Jika dipolitisasi, pertimbangannya pun bersifat politis. Maka, kurikulum dan juga UN tidak sekadar dilihat sebagai proyek. Memang, dari UN, tidak sedikit orang yang bisa meraup “berkah” di akhir tahun ajaran.

Karena itu, pendidikan perlu dikembalikan kepada hakikat semula, yaitu semakin memanusiakan manusia, bukan menjadikan manusia kian terasing dari keberadaannya, dari nuraninya, dari jiwanya sebagai ilmuwan yang menjunjung tinggi kejujuran. Jika hal ini kita sadari dan menjadi patokan dalam melaksanakan pendidikan, maka tahun depan kita tidak perlu meratapi lagi kejujuran yang dikorbankan atas nama politik, ekonomi, dan pertimbangan naif lainnya.

Maria FK Namang Alumnus Universita Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana (Roma); Guru Sebuah Sekolah di Bekasi

 


Kamis, 07 Juni 2007

Perjanjian RI-Singapura Perlu Diratifikasi?

Hikmahanto Juwana

Perjanjian ekstradisi dan pertahanan Indonesia-Singapura menuai banyak komentar. Kini bola bergulir ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

Pertanyaannya kini, apakah DPR akan menentukan perlu tidaknya meratifikasi kedua perjanjian itu atau dilakukan secara tandem (bersamaan).

Ratifikasi tandem

Terbetik berita dari Singapura, ratifikasi atas kedua perjanjian itu akan dilakukan secara tandem, seperti penandatanganannya. Pertanyaannya, atas dasar apa ratifikasi oleh DPR harus dilakukan secara tandem?

Ratifikasi secara tandem tidaklah lazim. Bahkan, dalam kedua perjanjian tidak ada pasal yang mengharuskan ratifikasi dilakukan secara tandem. Kalaupun ada keinginan untuk meratifikasi secara tandem merupakan kesepakatan yang dibuat kedua pemerintahan (baca: eksekutif). Patut dipertanyakan sejauh mana kesepakatan yang dibuat eksekutif mengikat legislatif?

DPR tentu dapat mengambil sikap agar kedua perjanjian tidak diratifikasi secara tandem. Ratifikasi secara tandem justru memunculkan kesan bahwa perjanjian pertahanan merupakan kompensasi dari perjanjian ekstradisi. Dalam istilah yang sederhana seolah uang (perjanjian ekstradisi) dikompensasi dengan ruang (perjanjian pertahanan). Padahal, perjanjian ekstradisi tidak seharusnya dikompensasi dengan perjanjian pertahanan. Paling tidak ada dua alasan mendasar.

Pertama, tanpa perjanjian pertahanan, Singapura dipastikan akan menandatangani perjanjian ekstradisi. Ini karena Singapura sedang gencar mencitrakan diri sebagai pusat finansial dunia yang bersih dari uang haram.

Kedua, adalah salah bila perjanjian ekstradisi diasumsikan bisa mengembalikan uang haram asal Indonesia. Perjanjian ekstradisi hanya mengatur orang, tidak mengatur pengembalian aset atau uang haram. Belum lagi melihat kenyataan aset atau uang yang dikejar mungkin tidak lagi ada di Singapura. Para pelaku kejahatan pasti telah mengalihkan aset dan uang haram ke negara lain yang lebih aman.

Bila pemerintah hanya ingin mengejar uang, perjanjian ekstradisi tidak menjadi prioritas. Uang dapat dikejar dengan cara pemerintah meminta DPR segera meratifikasi Perjanjian Timbal Balik Bantuan ASEAN (ASEAN MLA). Singapura telah meratifikasi, sementara Indonesia baru menandatangani.

Dalam konteks ini, perjanjian pertahanan yang akan diratifikasi tidak mungkin menjadi alat penekan bagi Singapura guna meratifikasi perjanjian ekstradisi. Sebaliknya, Singapura justru menjadikan iming-iming perjanjian ekstradisi guna mendapatkan ratifikasi atas perjanjian pertahanan.

Selain itu, meratifikasi dua perjanjian secara tandem akan menyulitkan posisi DPR. Bila DPR meratifikasi perjanjian ekstradiksi, berarti perjanjian pertahanan harus diratifikasi, padahal mungkin saja perjanjian pertahanan kurang menguntungkan bagi kepentingan Indonesia.

Sebaliknya, bila DPR tidak meratifikasi perjanjian ekstradiksi karena ketidaksetujuannya terhadap perjanjian pertahanan, publik akan menganggap DPR berpihak pada koruptor.

Lebih merepotkan lagi, mengingat ratifikasi perjanjian pertahanan membutuhkan waktu relatif lama, ratifikasi perjanjian ekstradisi akan tertunda pula.

Rinci

Pemerintah tidak bisa menganggap remeh perjanjian pertahanan. Bukan karena Indonesia takut pada Singapura, tetapi karena seberapa jauh para negosiator dapat mengakomodasi kepentingan Indonesia (yang tidak harus diterjemahkan secara komersial) dalam perjanjian itu.

Perlu dipahami perjanjian pertahanan merupakan kepentingan Singapura. Di sinilah perlunya perjanjian pertahanan memberi kompensasi bagi Indonesia.

Adalah salah bila para negosiator berpikir kompensasi dari perjanjian pertahanan adalah perjanjian ekstradisi.

Bila memerhatikan naskah perjanjian pertahanan, perjanjian itu hanya memuat beberapa pasal yang amat umum dan sulit ditakar apakah menguntungkan atau merugikan Indonesia.

Untuk menakar secara lebih akurat diperlukan penelaahan terhadap implementing arrangement (IA) yang merupakan bagian perjanjian pertahanan.

Dalam naskah IA, DPR harus melihatnya secara hati-hati. Adigium “the devil is on the detail” harus menjadi acuan. Namun, menurut pemberitaan, hingga kini IA belum terselesaikan. Menjadi pertanyaan, siapakah yang menjadi negosiator?

Bila para perwira TNI yang menjadi negosiator, pertanyaannya, apakah mereka ahli dalam bernegosiasi dan menuangkan kalimat hukum dalam bahasa Inggris? Perlu dipahami mereka yang berpendidikan hukum pun belum tentu memiliki keterampilan bernegosiasi dan merumuskan kalimat hukum. Apalagi dalam bahasa Inggris.

Dalam proses ratifikasi ini, semua terpulang kepada DPR. DPR perlu membuat ukuran (benchmark) apa yang dianggap menguntungkan. Ukuran itu menjadi dasar untuk bersikap.

Apa pun keputusan DPR, itulah proses demokrasi di Indonesia dan pemerintah harus dapat menyampaikan apa pun hasilnya, termasuk bila tidak jadi diratifikasi, kepada Singapura.

Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional FH UI, Jakarta

 


Kamis, 07 Juni 2007

Makna Tanah dalam Tragedi Pasuruan

A Latief Wiyata

Kasus Pasuruan yang menewaskan empat warga Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pekan lalu, membuat bangsa ini berduka.

Peristiwa penembakan ini terjadi Rabu (30/5) pagi saat warga Desa Alas Tlogo mencoba menghalang-halangi aktivitas pembajakan lahan oleh PT Rajawali Nusantara, yang memperoleh hak pakai untuk penanaman tebu.

Keterangan tentang penembakan itu, antara TNI AL berbeda dengan yang disampaikan beberapa saksi dan korban (luka-luka). Tulisan ini tidak membahas pihak mana yang benar, tetapi difokuskan pada makna tanah atau lahan bagi warga Alas Tlogo, yang secara antropologi masih tergolong etnik Madura (pendahulangan).

Makna tanah

Kelompok etnik asal Madura ini tersebar di kawasan Tapal Kuda, membentang sepanjang pantai utara Jawa Timur, dari Gresik sampai Banyuwangi (termasuk Jember dan Lumajang).

Bagi orang Madura, tanah pertanian merupakan aset kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kehidupan mereka amat bergantung sekaligus ditopang secara dominan oleh tanah. Lebih penting lagi, tanah yang mereka miliki hampir pasti merupakan warisan orangtua atau kakek-nenek secara turun-temurun. Status pemilikan tanah seperti ini (Madura: tana sangkolan) memiliki makna dan kekuatan sakralitas.

Dalam konteks ini, tanah harus dipertahankan kepemilikannya sampai ke anak-cucu (generasi) berikut. Secara kultural, orang Madura amat menghargai hasil jerih payah orangtua yang mereka terima sebagai warisan. Tanah warisan itu lalu diwariskan lagi pada generasi berikutnya. Semakin panjang alur pewarisan, semakin sakral makna tanah itu.

Jika di atas tanah warisan itu ada bangunan rumah, hampir dipastikan mereka tidak akan mengubah bentuk arsitektur aslinya. Menyia-nyiakan, apalagi menjual tanah warisan, dipercaya akan membawa malapetaka (Madura: ecapo’ tolana bangatowa). Malapetaka ini diyakini bisa menimpa semua anggota keluarga hingga ke generasi berikut.

Itu sebabnya, salah satu alasan dari berbagai alasan lain, tidak jarang jenazah orangtua dimakamkan di tanah milik mereka sendiri sebagai tanda bukti penghormatan.

Secara kultural, kematian bagi orang Madura tidak dimaknai sudah terputusnya hubungan antara yang hidup dengan yang mati, tetapi hubungan itu harus tetap dipelihara. Dengan adanya kuburan di tanah dekat rumah, makna hubungan dengan arwah leluhur kian konkret. Jika di atas tanah sudah ada makam leluhur, makna sakralitasnya semakin tinggi. Pada gilirannya, tanah itu akan dipertahankan mati-matian sampai kapan pun.

Tanah warisan?

Pada tragedi Pasuruan, tidak mustahil tanah yang dipersengketakan itu merupakan warisan yang harus mereka pertahankan. Selain itu, bisa dipahami kekecewaan warga Desa Alas Tlogo saat mereka menyaksikan tanah yang seharusnya untuk kepentingan negara (pembangunan pangkalan tempur TNI AL) lalu digarap perusahaan swasta untuk perkebunan tebu. Dalam persepsi warga, kenyataan itu merupakan penghancuran makna tanah yang semula sarat sakralitas menjadi bermakna komoditas yang sifatnya amat komersialitistik demi keuntungan pengelolanya.

Tewasnya warga Desa Alas Tlogo oleh peluru oknum TNI AL merefleksikan, kearifan dan kedewasaan semua pihak amat diperlukan dalam menyelesaikan setiap konflik. Jangan karena alasan terdesak dan semacamnya, lalu tindakan kekerasan mematikan yang dimunculkan.

Bagi masyarakat, kearifan dan kedewasaan juga penting dikedepankan. Ironisnya, mereka hampir setiap hari selalu mendapat suguhan tayangan berbagai bentuk resistensi dengan kekerasan dari media (terutama televisi). Tindakan resistensi semacam itu, meski tidak bisa dibenarkan, disadari atau tidak telah menjadi inspirasi bagi mereka untuk mempraktikkannya.

Tidak kalah penting, penyadaran kembali pada sementara figur-figur panutan yang secara sosio-kultural sebagai penjaga moral masyarakat namun kini sudah mulai menyimpang banyak dari peran dan fungsi itu.

Bila semua dilakukan, sudah seharusnya ke depan segala bentuk konflik kekerasan dapat dicegah sedini mungkin, bukan malah kian marak dari hari ke hari.

A Latief Wiyata Antropolog Budaya Madura Universitas Jember, Tinggal di Jakarta

 


Rabu, 06 Juni 2007

Kasus Biografi Soekarno

Asvi Warman Adam

Beberapa biografi Soekarno pernah dibuat pengamat asing seperti Bernhard Dahm, John Legge, Lambert Giebels, dan Bob Hering. Namun, buku yang ditulis Cindy Adams yang paling “hidup” karena merupakan penuturan langsung Soekarno sendiri.

Buku itu pertama kali muncul dalam bahasa Inggris tahun 1965 berjudul Sukarno, Autobiography as told to Cindy Adams, Indianapolis: Bobbs-Merril. Satu tahun kemudian, edisi bahasa Indonesia diterbitkan Gunung Agung (Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia).

Ketika buku Soekarno yang lain sulit ditemukan pascatahun 1965, maka buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia mengalami cetak ulang beberapa kali (1966, 1982, 1984, 1986, 1988). Pada cetakan pertama tertulis nama penerjemah Mayor Abdul Bar Salim, sedangkan pada cetakan kedua, pangkatnya tidak disebut lagi.

Dalam pengantar penerbit disebutkan, dalam tugas penerjemahan ini sang penerjemah sudah direstui Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto. Selain itu sejak cetakan pertama terdapat kata sambutan Soeharto. “Dengan penerbitan ini, diharapkan dapat terbaca luas di kalangan rakyat, Bangsa Indonesia,” ujar Soeharto. Apakah pernyataan ini yang menyebabkan buku itu bisa tetap terbit pada era Orde Baru?

Duta Besar AS Howard Jones, saat makan nasi goreng di paviliun istana Bogor, menyarankan agar Bung Karno menulis biografi. Akhirnya Soekarno setuju bila itu dilakukan Cindy Adams, wartawati AS yang ada di Indonesia mendampingi suaminya, Joey Adams, yang memimpin misi kesenian Presiden Kennedy ke Asia Tenggara.

Cukup banyak kepentingan yang ikut bermain di balik penerbitan buku ini. Namun, bagi Bung Karno, biografi ini memberi kesempatan menjawab serangkaian tuduhan yang pernah ditujukan pada dirinya antara lain sebagai kolaborator Jepang dan komunis serta terlalu sering ke luar negeri. “Buku ini tidak ditulis untuk mendapatkan simpati atau meminta supaya setiap orang suka kepadaku. Harapanku hanyalah, agar dapat menambah pengertian yang lebih baik tentang Sukarno dan dengan itu menambah pengertian yang lebih baik terhadap Indonesia tercinta.”

Alinea tambahan

Dalam diskusi yang diselenggarakan Yayasan Bung Karno di Gedung Pola tahun 2006, Prof Sjafii Ma’arif, mengutip buku Cindy Adams, mengatakan, Soekarno amat melecehkan Hatta karena menganggap perannya tidak ada dalam sejarah Indonesia. Karena itu, ketika buku ini akan diterbitkan ulang saya meminta kepada Yayasan Bung Karno untuk mengecek kembali terjemahan buku ini. Sebetulnya bagaimana bunyi asli dalam bahasa Inggris pernyataan yang merendahkan Hatta. Yayasan Bung Karno kemudian menugasi Syamsu Hadi untuk menerjemahkan ulang buku itu.

Yang mengagetkan, pada temuannya, selain ada kekeliruan terjemahan adalah dua alinea tambahan dalam edisi bahasa Indonesia sejak tahun 1966. Padahal kedua alinea itu tidak ada dalam edisi bahasa Inggris.

Pada halaman 341 tertulis, “Rakyat sudah berkumpul. Ucapkanlah Proklamasi.” Badanku masih panas, akan tetapi aku masih dapat mengendalikan diriku. Dalam suasana di mana setiap orang mendesakku, anehnya aku masih dapat berpikir dengan te- nang.

“Hatta tidak ada,” kataku. “Saya tidak mau mengucapkan proklamasi kalau Hatta tidak ada.”

Kalimat ini akan dilanjutkan —kalau dicek teks asli bahasa Inggris adalah “Dalam detik yang gawat dalam sejarah inilah Sukarno dan tanah-air Indonesia menunggu kedatangan Hatta”.

Namun, di antara kedua kalimat itu ternyata disisipkan dua alinea yang tidak ada dalam buku asli berbahasa Inggris yaitu:

“Tidak ada yang berteriak ’Kami menghendaki Bung Hatta’. Aku tidak memerlukannya. Sama seperti aku tidak memerlukan Sjahrir yang menolak untuk memperlihatkan diri di saat pembacaan Proklamasi. Sebenarnya aku dapat melakukannya seorang diri dan memang aku melakukannya sendirian. Di dalam dua hari yang memecahkan urat saraf itu maka peranan Hatta dalam sejarah tidak ada.”

“Peranannya yang tersendiri selama masa perjuangan kami tidak ada. Hanya Sukarno-lah yang tetap mendorongnya ke depan. Aku memerlukan orang yang dinamakan ’pemimpin’ ini karena satu pertimbangan. Aku memerlukannya oleh karena aku orang Jawa dan dia orang Sumatera dan di hari-hari yang demikian itu aku memerlukan setiap orang denganku. Demi persatuan aku memerlukan seorang dari Sumatera. Dia adalah jalan yang paling baik untuk menjamin sokongan dari rakyat pulau yang nomor dua terbesar di Indonesia.”

Soekarno tidak memerlukan Hatta dan Sjahrir bahkan “peranan Hatta dalam sejarah tidak ada”. Demikian pernyataan Bung Karno dalam edisi bahasa Indonesia yang terbit sejak tahun 1966. Kalau tambahan dua alinea itu hasil rekayasa, siapa yang melakukannya?

Asvi Warman Adam Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia

 


Sabtu, 16 Juni 2007

Hakim Manusia

Jakob Sumardjo

Buruknya pula, semua orang suka jadi hakim. Dan, hakim yang bodoh secelaka-celakanya keadaan. Kebodohan ini pula yang sudah membunuh Socrates, Giordano Bruno, dan Galileo, dan Jesus. Begitu kata Pramoedya Ananta Toer dalam cerpen Dendam.

Setiap hari kita menghakimi orang lain, baik yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari maupun yang kita kenal melalui kata-kata dan gambar. Manusia menganggap pikiran dan pengetahuannya sendiri yang paling benar. Itulah yang merupakan pasal-pasal dan perundangan dirinya untuk menghakimi orang lain. Manusia lain itu penuh kesalahan dan dirinyalah yang paling benar.

Kebenaran

Apakah salah dan benar itu? Salah dan benar itu paradoks. Sesuatu dinilai benar oleh guru, di mata murid-murid salah. Benar menurut tentara, salah besar menurut rakyat. Benar oleh orang kelaparan, salah bagi mereka yang kekenyangan. Ahli pikir yang satu berseberangan dengan ahli pikir yang lain. Jadi, mana yang benar dan mana yang salah? Setiap orang mempunyai “kebenaran” sendiri. Dan, kebenaran itulah yang dipakai untuk menghakimi yang lain.

Nilai salah dan benar seperti itu pada dasarnya adalah pengetahuan, yaitu pendidikan. Jadi, bersifat subyektif, baik individual maupun kolektif. Setiap orang dididik untuk belajar pasal-pasal kebenaran dan kesalahan dalam berbagai versinya. Dan seperti kita lihat, bisa saling bertentangan. Yang benar dinilai salah, yang salah dinilai benar, tergantung dari “ajaran” mana Anda berasal. Saling ngotot dalam mempertahankan kebenaran masing-masing hanya mungkin diakhiri dengan perang. Pengetahuan saya yang hidup atau pengetahuan Anda yang mati.

Tetapi, salah dan benar itu berupa tindakan, peristiwa, nyata ada dan semua manusia mampu melihatnya. Salah dan benar itu juga obyektif. Kejadiannya memang demikian. Perbuatan dan tindakannya memang demikian.

Itulah yang ada, yang terjadi, menyejarah. Dan, penghakiman itu juga nyata. Penghakiman itu bukan hanya terjadi dalam kepala. Penghakiman itu empirik. Membunuh dan menganiaya dalam pikiran itu boleh-boleh saja, tetapi kalau penghakiman itu mengetok palu pada kehidupan ini, maka yang mati benar-benar mati, yang luka itu benar-benar menderita. Inilah nilai-nilai yang terasa, terhayati, eksisten, dunia itu sendiri.

Menghakimi dalam pikiran itu, selama belum dinyatakan dalam perbuatan, adalah urusan tiap orang. Tetapi, begitu dinyatakan dalam pengalaman, ia telah menyangkut banyak orang. Entah ia dinyatakan dalam ucapan lisan atau tertulis, dan lebih-lebih dalam peristiwa.

Hati nurani

Benar dan salah itu bisa dicari dalam bentuk peristiwa itu sendiri, bukan dari pasal-pasal pikiran subyektif. Nilai-nilai benar dan salah tersebut telah ada dalam bentuk tindakan. Dan, pasal-pasalnya tidak bisa ditulis atau diungkapkan karena berada di kedalaman nurani manusia.

Kebenaran obyektif itu bersifat spiritual. Orang banyak menyebutnya “Hati Nurani”. Dari anak-anak sampai kakek-kakek, dari yang bodoh sampai yang tinggi pengetahuan, dari yang berkuasa sampai yang dikuasai, dari satu ajaran kebenaran sampai ajaran kebenaran yang lain, dari yang termiskin sampai yang kaya raya, semua memiliki kebenaran itu. Tetapi, kebenaran itu ada di lubuk hati manusia. Biasanya baru disadari dalam renungan yang mendalam.

Penghakiman, menentukan benar dan salah, adalah kesesuaian antara hati nurani dan peristiwanya sendiri. Itulah keadilan. Hati nurani melihat, manusia tidak melihatnya. Bertindak adil, menghakimi secara adil, adalah penghakiman hati nurani yang melewati proses perenungan yang tidak sederhana. Menghakimi secara cepat adalah penghakiman subyektif manusia. Menghakimi manusia lain itu tidak bisa serta-merta dengan bekal kebenarannya sendiri-sendiri. Menghakimi itu merenungi. Dan, selama merenung jangan berbuat apa-apa, juga dalam ucapan, apalagi tindakan.

Itulah yang oleh Pramoedya disebut “hakim yang bodoh”. Celakalah negeri yang dipenuhi oleh hakim-hakim bodoh semacam itu. Hakim-hakim (kita-kita ini) yang menghakimi secara cepat berdasar kebenaran subyektifnya yang instan, serta hakim-hakim yang tidak bernurani. Agar tidak bodoh, diperlukan keterbukaan sikap dan spiritualitas.

Kebenaran subyektif

Kalau manusia mau bertindak sebagai hakim, ia harus cerdas secara subyektif. Orang ini menyadari, nilai-nilai kebenarannya subyektif, dan karena itu terbatas. Untuk itu ia harus terbuka, toleran, mau mendengar “kebenaran-kebenaran” yang lain. Hakim yang bodoh adalah hakim yang berkacamata kuda. Hanya melihat satu arah dan tidak mau mendengarkan arah kiri kanan dan belakang. Sejarah membuktikan, penghakiman seperti ini memakan korban seperti disebutkan Pram, Socrates, Galileo, Bruno, dan ribuan yang lain.

Jika manusia mau bertindak sebagai hakim juga harus cerdas secara spiritual, maka ia bukan hanya harus terbuka bagi pengalaman empiriknya, tetapi juga terbuka bagi pengalaman transendennya. Kepekaan transenden kadang menghasilkan sesuatu yang paradoksal dipandang dari pengalaman empirik atau ajaran “baku” subyektifnya. Kebenaran yang nyleneh, di luar kebiasaan. Kebenaran nurani kadang menyakitkan bagi yang berkacamata kuda.

Hakim manusia yang terbuka dan reflektif itulah yang obyektif, yaitu hakim yang cerdas emosi dan spiritualnya. Ia mampu melihat kebenaran dan kesalahan yang melampaui batas-batas kebenarannya yang subyektif, personal, maupun kolektif. Kejujuran pada diri sendiri itulah yang dibutuhkan. Kebenaran yang padanya saya menyatakan ya, bernilai positif dan saya butuhkan, selalu lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam dari dunia ini. Orang kadang melakukan perbuatan benar atau salah di luar dugaan siapa pun sehingga orang dibuat bingung untuk menilainya.

Kebiasaan kita yang dengan cepat menghakimi orang lain tanpa lebih dulu memahami peristiwanya, nyaris merupakan cara hidup mutakhir kita. Kita menjadi “hakim yang bodoh”. Dan, kebodohan menyesatkan manusia. Jangan menghakimi karena engkau akan dihakimi sesuai penghakimanmu.

Jakob Sumardjo Esais


Rabu, 13 Juni 2007

 

 

 

Panasnya Minyak Goreng

Toto Subandriyo

Beberapa hari terakhir ini panci penggorengan ibu-ibu rumah tangga terasa sangat panas. Banyak warung tegal dan perajin makanan bahkan berhenti beroperasi.

Bukan apa-apa, meroketnya harga minyak goreng di Tanah Air telah memaksa mereka harus berhitung ulang dalam menggunakan salah satu bahan kebutuhan pokok masyarakat tersebut. Padahal, program stabilisasi harga (PSH) minyak goreng curah yang dijalankan pemerintah telah memasuki minggu ketujuh. Namun, hingga kini harga minyak goreng di pasaran tak juga kunjung turun pada kisaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500-Rp 6.800/kg. Beberapa hari lalu harga minyak goreng curah di beberapa daerah bahkan sempat mencapai Rp 9.500/kg.

Operasi pasar (OP) digelar pemerintah atas dasar “belas kasihan” para produsen minyak goreng. Penulis katakan demikian karena saat ini pemerintah tidak dalam kapasitas menguasai stok minyak goreng, seperti halnya dulu ketika Bulog masih diperankan sebagai stabilisator harga bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk minyak goreng.

Kasusnya menjadi sangat berbeda jika dibandingkan dengan OP beras yang dilaksanakan saat musim paceklik lalu ketika harga beras meroket tak terkendali hingga mencapai lebih dari Rp 6.000/kg. Pemerintah mempunyai stok penyangga (buffer stock) yang dikuasai Bulog dalam jumlah yang cukup sehingga dengan OP harga beras secara berangsur kembali normal.

Untuk kasus minyak goreng ini, namanya saja “belas kasihan”, keberhasilan OP tentu sangat tergantung sampai sejauh mana komitmen moral dan hati nurani para produsen. Persoalannya, tentu tak banyak perusahaan dengan heroik mau secara sukarela kehilangan kesempatan dalam situasi windfall profit ketika harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional tengah meroket.

Meskipun Menteri Pertanian telah mengeluarkan kebijakan domestic market obligation (DMO) melalui Kepmentan Nomor 339/Kpts/PD. 300/5/2007 tanggal 31 Mei 2007, hingga kini para produsen minyak goreng di Tanah Air masih kesulitan memperoleh CPO. Hal ini karena banyak produsen CPO belum merealisasikan komitmen pasokannya ke pabrik pengolahan minyak goreng.

Pemadam kebakaran

Sejarah panjang agribisnis kelapa sawit di negeri ini memang produksinya berorientasi ekspor. Data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang dikeluarkan bulan Mei 2007 menunjukkan bahwa pada tahun 2006 Indonesia mengekspor CPO sebesar 11,6 juta ton dari 15,9 juta ton yang diproduksinya. Adapun Malaysia mengekspor 13,1 juta ton dari 16,5 juta ton produksi CPO-nya (Kompas, 8/6).

Seperti pengalaman yang sudah-sudah, pemerintah cenderung mengambil kebijakan yang bersifat ad hoc alias ala pemadam kebakaran. Sidang kabinet beberapa waktu lalu memutuskan jika sampai tenggat waktu 30 Juni 2007 harga minyak goreng curah domestik tidak kunjung turun di kisaran Rp 6.500-Rp 6.800/kg, maka pemerintah akan menaikkan pajak ekspor CPO dari 1,5% menjadi 6,5%.

Rencana kebijakan ini kemudian banyak menuai kritik dari berbagai kalangan karena sebagian besar produksi CPO selama ini berorientasi ekspor. Kenaikan pajak ekspor CPO sebesar 5% akan sangat memberatkan para produsen CPO dalam negeri, namun akan menguntungkan industri hilir. Namun, ujung-ujungnya ketentuan itu akan ditransmisikan kepada pelaku paling depan (baca: petani) sehingga para petani kelapa sawit menjadi pihak yang paling dirugikan.

Selain itu, kenaikan pajak ekspor CPO mengakibatkan harga CPO domestik terisolasi dari pasar dunia. Akibatnya, CPO kita tidak lagi kompetitif dibanding Malaysia. Penerimaan devisa sudah dapat dipastikan anjlok. Membanjirnya CPO di pasar domestik juga akan menurunkan permintaan tandan buah segar (TBS) produksi petani. Implikasi lebih jauh kebijakan ini potensial membangkrutkan agribisnis kelapa sawit republik ini yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Seandainya pemerintah kemudian menempuh kebijakan pemberian subsidi kepada konsumen melalui industri minyak goreng, kebijakan itu pun pantas diperdebatkan. Selain angka nominal subsidinya sangat besar, antara Rp 110 miliar-Rp 200 miliar/bulan, kebijakan ini juga tidak adil. Dana subsidi yang diambil dari akumulasi PE CPO akan lebih tepat jika dikembalikan kepada para petani kelapa sawit.

Bagaimanapun, panasnya minyak goreng kali ini dan krisis beras beberapa bulan lalu harus benar-benar diambil hikmahnya oleh pemerintah. Ada baiknya pemerintah memerankan kembali institusi Bulog sebagai lembaga penyangga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Bulog yang memiliki infrastruktur dan jaringan distribusi hingga pelosok daerah akan menjadi pilar yang memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sudah waktunya pemerintah meninggalkan kebijakan yang bersifat ad hoc ala pemadam kebakaran untuk kemudian menyusun cetak biru ketahanan pangan nasional jangka panjang. Semua itu kita lakukan agar negeri ini lebih berdaulat di bidang pangan dan tidak selalu menjadikan petani sebagai “ujung tombak” ketahanan pangan nasional dan pengganjal inflasi.

Toto Subandriyo Wakil Ketua HKTI Kabupaten Tegal

 


Rabu, 13 Juni 2007

Menanam Pohon Tanpa Akar

Syamsul Hadi

Belum lama ini beberapa pejabat dan pengamat menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan terulangnya kembali krisis ekonomi di Indonesia, dengan melihat indikasi-indikasi ekonomi dan finansial yang mirip dengan yang terlihat menjelang Krisis Asia 1997-1998.

Hal ini mengingatkan saya pada sebuah diskusi akademis di Tokyo sewindu silam, ketika seorang peserta diskusi menyatakan, Krisis Asia sampai batas tertentu merupakan pembuktian dari nubuat teori dependensi (dependency theory), yang intinya menyatakan bahwa posisi negara-negara kapitalis pinggiran (peripheral countries) sangat lemah dan rentan (fragile) sehingga sewaktu-waktu dapat diruntuhkan oleh dinamika dan fluktuasi dalam sistem kapitalisme global.

Kerentanan itu terutama disebabkan oleh ketergantungan finansial ekstrem negara-negara tersebut terhadap para pemilik modal di negara-negara maju. Dalam ungkapan Robert Packingham, “The more a nation’s economy is penetrated by loans, investment, aid, and reliance on external trade, the more dependent the nation is” (Packingham, 1998:137).

Teori yang menjadi arus utama dalam ilmu sosial dekade 1970-an ini jelas bukan tanpa kelemahan. Solusi radikal yang ditawarkannya, revolusi dan pemutusan mata rantai ekonomi domestik terhadap sistem kapitalisme global, misalnya, jelas lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Negara-negara Asia Timur, seperti Korsel, China dan Taiwan mampu melakukan percepatan kemajuan ekonomi bukan dengan menutup diri, namun justru dengan strategi industrialisasi berorientasi keluar (outward oriented industry), dengan penguatan ekonomi domestik yang disertai pemanfaatan peluang-peluang yang ada di pasar global.

Dependensi dan otonomi

Sebaliknya, negara-negara komunis di Eropa Timur justru ambruk di pengujung 1980-an karena pemerintahnya yang terlalu ideologis, tertutup dan secara ekstrem mengabaikan mekanisme pasar. Persoalannya bukan terletak pada ideologi liberalisme atau sosialisme, tetapi pada ketahanan ekonomi sebuah bangsa, yang dapat memastikan bahwa fluktuasi ekonomi global tidak dengan semena-mena dapat menggoyahkannya. Ibarat pohon, pembangunan di sebuah negara harus dapat menancapkan akar yang kuat secara ekonomi dan sosial. Tanpa penguatan ke dalam, mustahil sebuah bangsa bisa eksis dalam kompetisi global.

Di Korsel, keterlambatan memulai industrialisasi tidak menghalangi pemerintahnya untuk mengembangkan daya saing industri di sektor manufaktur. Hasilnya, produk otomobil dan elektronik Korsel seperti Samsung, Hyundai, dan LG jelas bukan hanya jago kandang, tetapi pemain tangguh di Asia dan bahkan di level antarbenua.

Seperti negara-negara Asia lainnya, awalnya Korsel memiliki ketergantungan yang tinggi pada modal Jepang dan bantuan ekonomi AS. Yang patut dicermati adalah bagaimana negeri ginseng itu secara sistematis mengurangi ketergan- tungan pada modal dan teknologi asing melalui kebijakan industri (industrial policy) yang runtut dan determinatif.

Meminjam ungkapan Dudley Seers (1981), ketergantungan ekonomi tidak dengan sendirinya menutup ruang bagi suatu negara untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Yang harus dipastikan adalah terjaganya otonomi untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan guna meletakkan fondasi ekonomi nasional yang tahan uji. Dependensi atau ketergantungan pada utang dan modal asing harus diimbangi dengan kemampuan memperkokoh, memperdalam dan mengintegrasikan struktur ekonomi dan industri bangsa ini.

Dalam waktu yang sama, sebuah negara kapitalis “pinggiran”, seperti Indonesia harus dapat mengubah tantangan dalam sistem kapitalisme global menjadi peluang yang dimanfaatkan secara realistis dan kreatif sehingga negara itu tidak terus- menerus menjadi “bonsai” di kancah antarbangsa. Dalam tata pembagian kerja internasional (international division of labour) harus diupayakan suatu strategi pembangunan yang secara sistematis dapat menggeser keunggulan komparatif Indonesia dari tenaga kerja murah, bahan mentah, dan kekayaan alam kepada sebuah ekonomi yang didominasi oleh SDM yang terampil, produksi manufaktur dan pemilikan sektor ekonomi berdaya saing tinggi.

Akar yang rapuh

Negara-negara seperti Korsel, Jepang dan Malaysia melakukan liberalisasi ekonomi pada saat struktur ekonomi dan industri mereka sudah cukup tangguh. Di sisi sosial telah tercipta pula kelas menengah yang terdiri dari industriawan nasional dan golongan profesional yang mampu menjadi tulang punggung ekono- mi bangsa. Dalam situasi krisis, saat negara-negara tersebut berhadapan dengan tekanan-tekanan fluktuasi ekonomi global, kelas menengah tersebut menjadi semacam “pakubumi” (mainstay) yang secara faktual menopang daya tahan ekonomi.

Adalah naif untuk memandang investor asing sebagai sejenis “sinterklas agung” bagi ekonomi bangsa yang sedang terpuruk ini. Pada masa krisis, “kesetiaan” investor asing pantas diragukan, seperti tecermin dari hengkangnya beberapa perusahaan raksasa (MNC) asing dari bumi pertiwi semasa Krisis Asia. Wajar saja, logika modal asing memang logika pencarian profit, ia mengalir ke arah mana keuntungan lebih besar dapat diraih.

Alih-alih terus berjibaku mengambil hati para investor asing, perlu pula dipikirkan bagaimana strategi untuk mewujudkan struktur ekonomi domestik yang lebih “dalam” dan kokoh, dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi lokal yang ada, termasuk SDM di sektor informal, UKM dan sumber daya kelautan yang tetap potensial. Harus ada masanya kelak negara-negara lain menunggu investasi kita, dan bukan kita yang terus gelisah menunggu investasi mereka.

Betapapun kita telah terikat dengan banyak perjanjian perdagangan bebas di level regional dan global, tentulah masih tersedia rooms for maneuver untuk melindungi rakyat lemah dan memperkuat basis ekonomi domestik. Adalah penting untuk memelihara ruang otonomi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan agar nasib negeri ini tidak lagi lebih banyak ditentukan oleh sesuatu atau seseorang “di luar sana”.

Memang, tak perlu hantaman badai untuk menumbangkan pohon dengan akar yang rapuh. Cukup angin semilir. Cukup jujurkah kita untuk menyadarinya?

Syamsul Hadi Pengajar di Departemen Hubungan Internasional FISIP-UI, Executive Board pada Network of East Asian Studies (NEAS), Tokyo

 


Selasa, 12 Juni 2007

Reforma Agraria dan Reposisi Militer

Widodo Dwi Putro

Tragedi yang terjadi di Desa Alas Tlogo, Pasuruan, akhir Mei lalu, mengingatkan falsafah masyarakat Jawa tentang tanah: sedumuk bathuk senyari bumi ditohi pati. Sejengkal tanah akan dibela sampai titik darah terakhir.

Bermula dari petani gurem melihat kenyataan tanah untuk Puslatpur TNI justru dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dengan menyewakannya kepada swasta. Inilah yang mengusik hati rakyat bahwa mereka dibohongi. Mereka dulu mau melepas tanah karena sadar tanah itu untuk kepentingan pertahanan negara, atau mungkin takut diintimidasi.

Karena status sosialnya semakin merosot dari pemilik lahan menjadi buruh tani tebu di atas bekas tanah miliknya, dan dimatangkan kemiskinan yang semakin parah, pendudukan oleh petani gurem secara sepihak menjadi dapat dipahami meski tidak dapat sepenuhnya dibenarkan menurut hukum formal.

Berfungsi sosial

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UU No 5/1960), tanah berfungsi sosial, karena itu tanah tidak boleh ditelantarkan. Penelantaran tanah dapat menghilangkan hak milik, HGU, dan HGB atas tanah (Pasal 27, 34, 40 UU PA). Pertama, pemegang hak wajib mengizinkan pihak lain (terutama petani gurem) untuk memanfaatkan tanah melalui perjanjian yang diatur oleh pemerintah daerah atau instansi pemerintah lain. Bila diabaikan, maka kedua, tanahnya akan diproses sebagai tanah telantar sesuai Peraturan Pemerintah No 36/1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar.

Sayangnya, kita belum punya Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mempunyai ketegasan untuk menyatakan tanah itu telantar sehingga dapat menyebabkan hapusnya hak atas tanah. Apalagi jika tanah yang ditelantarkan kepunyaan militer (atau tanah swasta yang dijaga militer). BPN mempunyai data “sebukit” tentang tanah-tanah telantar yang tersebar di Tanah Air, tetapi belum ada penegakan hukum atas tanah tersebut.

Para pengusaha lebih suka menelantarkan tanah dengan harapan mendapat kelipatan harga di kemudian hari. Tanah-tanah telantar yang terhampar luas inilah sumber konflik, terutama “mengundang”? petani-petani gurem masuk secara sepihak.

Militer dan reforma agraria

Dalam sejarah reforma agraria di sejumlah negara, militer tidak selalu berhadapan dengan rakyat. Justru pengalaman mengajarkan bahwa reforma agraria yang berhasil selalu menyertakan pihak militer sebagai pengawal setia rakyat dan pemerintah yang sedang melaksanakan landreform. Misalnya Jepang, pelaksanaan landreform menjadi sukses karena dikawal oleh militer.

Tetapi, di Indonesia sejak tahun 1960-an sampai sekarang, posisi militer justru kontra reforma agraria, bahkan kemudian ambil bagian dalam sejumlah konflik agraria.

Dalam catatan KPA, dari 1.753 kasus (1970-2001), pihak militer termasuk yang paling sering berhadapan dengan rakyat. Tak kurang dari 29 persen kasus agraria melibatkan kaum pemanggul senapan ini. Akibatnya, banyak jatuh korban. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato awal tahun 2007 menyatakan akan melakukan reforma agraria dengan membagikan ribuan hektar tanah untuk rakyat miskin.

Kebijakan presiden tentang reforma agraria ini mempunyai landasan hukum, yakni UU PA dan UU No 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Rencana pelaksanaan reforma agraria oleh presiden juga dapat dibaca sebagai instruksi dari panglima tertinggi yang mengandung pesan bahwa militer harus mereposisi diri dari “kontra reforma agraria”? menjadi “pengawal reforma agraria”?.

Reforma agraria intinya perombakan struktur kepemilikan tanah yang timpang menjadi lebih adil. Reforma agraria mengandung agenda landreform, yakni redistribusi tanah untuk rakyat miskin. Redistribusi tanah diawali “pengambilan sebagian tanah”? dari pemilik tanah yang melampaui batas dan/atau telantar untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Tahap ini, peran militer sangat diperlukan untuk membantu polisi guna mengawal proses landreform supaya tidak terjadi benturan.

Apabila militer mampu mengawal reforma agraria dan meminimalisasi konflik, maka akan mengubah citra militer dari penjaga modal menjadi tentara rakyat. Sebaliknya, apabila militer masih berperilaku seperti di Pasuruan, maka ia akan dianggap sebagai penghambat terbitnya reforma agraria dan bukan mustahil semakin dijauhi oleh rakyatnya sendiri.

Widodo Dwi Putro Pengajar Politik Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

 


Senin, 11 Juni 2007

Iklim Keadilan?

Fidelis Regi Waton

Meski berlangsung alot, Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Kelompok Delapan Negara atau G-8 di Heiligendamm, Jerman, mencapai kompromi untuk mengatasi pemanasan global.

Secara substansial hingga tahun 2050 emisi gas rumah kaca akan dipangkas hingga separuh. Kesepakatan kompromistis ini dianggap sebagai peretas jalan menuju Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCC) ke-13 di Bali (Desember 2007), menggantikan Protokol Kyoto, yang hingga kini belum diratifikasi Amerika.

Perubahan iklim kini menjadi persoalan ekologis terpenting abad ke-21. Namun, siapa pun yang akan memahami perubahan iklim tak bisa lari dari pertanyaan ihwal keadilan. Kaum miskin dan kaya dalam skala nasional maupun global berbeda perspektif di tengah ancaman perubahan iklim. Sosiolog Ulrich Beck menulis, “Golongan kaya dan miskin ada dalam perahu yang sama bernama masyarakat sarat risiko. Ketika meletus bencana Tchernobyl, banyak orang kaya mengungsi ke berbagai pulau. Mereka dihalau awan nuklir. Efek perubahan iklim tidak jauh beda.”

Dampak negatif

Banyak studi ilmiah, di antaranya laporan Panel Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) tentang iklim dunia menunjukkan ironi. Masyarakat miskin dari negara-negara berkembang lebih merasakan dampak negatif perubahan iklim, meski mereka paling sedikit terlibat dalam melahirkan masalah ini. Kondisi kemiskinan menyebabkan mereka tak bisa menyikapi perubahan iklim.

Perubahan iklim yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut, menjadi ancaman serius penduduk pulau-pulau dan 634 juta orang lebih yang tinggal di pesisir pantai. Intrusi air laut akan menyerang kawasan ini. Air laut diperkirakan akan naik 60 cm pada tahun 2070. Badai, tsunami, banjir dan air pasang akan lebih banyak menelan korban.

Keanekaragaman hayati terancam punah karena suhu bumi naik sekitar 10 derajat Celsius. Setiap individu dipaksa beradaptasi pada perubahan jika tidak ingin terdegradasi. Kekeringan berkepanjangan, pola hujan yang tidak menentu mengakibatkan kemerosotan produktivitas pertanian, stok air bersih dan menjamurnya wabah penyakit. Wilayah padang gurun di China dan Afrika akan meluas (kini 46 persen daratan Afrika sudah menjadi padang gurun). Banyak orang akan meninggalkan tanah airnya, pergi ke negara-negara industri (problem imigrasi). Perang bisa bermunculan untuk memperebutkan sumber-sumber alam.

Peran CO2

Pihak-pihak yang paling sedikit andil dalam perubahan iklim, justru banyak yang menjadi korban. Oleh karena itu, upaya meredam laju perubahan iklim merupakan intensi keadilan yang penting abad ke-21. Perlindungan iklim tidak mungkin terjadi tanpa peranti keadilan.

Konsentrasi CO2 di atmosfer kian bertambah. Rata-rata seorang Amerika mengirim 20 ton gas CO2 ke udara setiap hari, seorang Jerman 10 ton dan seorang India 1 ton, sedangkan seorang Kamerun cuma 0,2 ton.

Namun, dunia telah berubah. Negara-negara besar, seperti China, India, Brasil, dan Meksiko, merapatkan diri pada negara-negara industri. Bersamaan dengan itu muncul kelas konsumen baru dari New York hingga Beijing. Akselerasi pembangunan yang berbasis pengejaran ketertinggalan telah memperparah iklim.

Kelak China akan menggantikan posisi AS sebagai negara paling banyak mengekspor CO2 ke jagat raya. Kini secara prosentual, emisi yang dilakukan seorang China cuma sebagian kecil yang diakibatkan seorang Eropa Barat atau Amerika.

Peringatan Aristoteles, “Banyak ketidakadilan besar dilakukan oleh pihak yang secara serakah mengatasi ketertinggalan, bukan berasal dari mereka yang didorong oleh kemiskinan.”

Persoalannya kini, bagaimana mempertahankan harmoni ekosistem global di tengah produksi emisi CO2 oleh 200 juta orang Amerika atau 1,5 miliar orang China. Bagaimana memajukan orang yang miskin dan lapar, yang berhak atas kemakmuran, tanpa terjerumus ke petaka ekologis?

Warta ancaman

Pada awal abad ke-20, kapitalisme barbaris dianggap telah memicu keterpecahan sosial dan mengancam eksistensi Nationalstaat. Warga negara kapitalis menjinakkannya dengan menggagas Sozialstaat (negara sosial). Ancaman katastrofe iklim mungkin bisa membidani lahirnya model kontrak sosial baru. Bagaimana wajah kesepakatan sosial ini?

Mantan Perdana Menteri India Vajpayee memunculkan ide radikal, “Dengan etos demokratis, tak satu pun aturan yang disepakati kecuali model hak-hak pro kepala atas sumber-sumber alam global.” Tiap individu berhak dan hanya memegang satu sertifikat untuk penggunaan sumber alam. Konsekuensinya, orang-orang kaya dari negara industri yang lebih banyak menggunakan sumber alam harus membeli sertifikat dari orang miskin. Usulan ini amat visioner.

Yang pasti, dalam perlindungan iklim harus diterapkan prinsip penanganan berbeda-beda berbasis tanggung jawab ekologis mondial. Negara-negara industri sudah saatnya memenuhi kewajiban historisnya, yakni secara konsekuen mewujudkan reduksi emisi gas. Gaya pembangunan yang berorientasi ekonomi koboi dan digalakkan negara-negara berkembang sudah saatnya didekonstruksi. Pengelolaan sumber daya alam harus berasas sustainable development. Negara-negara berkembang didonasi di sektor finansial dan transfer teknologi yang bersahabat lingkungan. Peringatan bijak terus menggema jika manusia menghancurkan alam, kelak alam akan menghancurkan manusia. Postulat ini kelihatan bagaikan Drohbotschaft (warta ancaman) yang ditafsir sebagai Frohbotschaft (kabar gembira) yang merangsang langkah konkret.

Fidelis Regi Waton Peminat Masalah Internasional– Pamong Rohani KMKI Berlin, Jerman

 


Selasa, 12 Juni 2007

Gegabah

L Wilardjo

Gegabah ialah sok berani sekali, tidak menimbang dengan matang, kelewat nekat dan grusa-grusu alias terlalu terburu-buru. Dalam bersikap, mengambil keputusan, dan bertindak, gegabah (foolhardy) adalah sifat yang tidak baik.

Gegabah itulah vonis Mahadewa Zeus atas Prometheus. Titan pemberani ini nekat mencuri api dari kahyangan, lalu api itu diberikannya kepada manusia. Niat Prometheus mulia, yakni membantu manusia memperoleh kemajuan demi kesejahteraannya. Tetapi, api tidak hanya berguna. Api juga mengandung bahaya.

Prometheus salah, sebab menyerahkan hal yang berbahaya itu tanpa lebih dulu mengajari manusia bagaimana bertindak arif dalam hidup bermasyarakat. Maka, Zeus menghukum Prometheus. Ia dirantai di batu raksasa. Di siang hari, gagak-gagak mematukinya, mengodol-odol hatinya. Malam harinya, Prometheus sembuh. Ia pulih, tetapi hanya untuk kembali dikerubuti gagak yang menyayat-yayat hatinya.

Sementara itu, Zeus mengutus Hermes untuk mengajarkan civic wisdom—kearifan hidup bermasyarakat—kepada manusia. Dan, penderitaan Prometheus baru berakhir setelah ia ditolong Hercules.

Itulah mitos yang dikisahkan Dr Karlina Supelli, ahli filsafat berlatar astronomi dan dosen di STF Driyarkara. Ia bercerita di Kampoeng Percik, Salatiga, Jumat 25 Mei lalu. Ia membenarkan vonis Zeus.

Challenger

Karlina juga bercerita tentang kegegabahan yang lain. Yang ini bukan mitos atau legenda, tetapi kisah nyata. Syahdan, pada malam terakhir menjelang peluncuran pesawat ulang-alik Challenger di hari yang sangat dingin, 28 Januari 1986. Para insinyur yang merancang tangki bahan bakar roket penggalak (booster rocket) pesawat ulang-alik itu khawatir akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Suhu pada hari itu diramalkan akan lebih dari 20 derajat F di bawah suhu terdingin yang pernah dialami dalam peluncuran-peluncuran sebelumnya. Keberatan para insinyur itu, khususnya insinyur senior Roger Boisjoly dan penyelia teknis Arnold Thompson, dikomunikasikan ke NASA, dan para insinyur di NASA pun memahami sikap para perancang tersebut.

Tetapi, empat direktur “Thiokol” (perusahaan yang dikontrak membuat roket penggalak itu) punya kepentingan lain. Mereka ingin mendapatkan perpanjangan kontrak dari NASA. Dalam debat itu, Jerald Mason mendesak direktur teknis, Robert Lund, untuk “mencopot topi insinyur dan memakai topi manajemennya”. Maka, sikap “Thiokol” dibalik, menjadi menyetujui peluncuran.

Malam tanggal 28 Januari 1986, Allan Mcdonald, manajer proyek Roket Penggalak Berbahan Bakar Padat (Solid-fuel Rocket Booster atau SRB) masih berusaha menunda peluncuran. Ia menghubungi manajer peluncuran NASA di Pusat Penerbangan Angkasa Luar Marshall, Stanley Reinartz dan Lawrence Mulloy. Sia-sia belaka! Seperti di “Thiokol”, manajemen di NASA juga menyepelekan peringatan para insinyur. Mulloy bahkan berkata, “Masya Allah, “Thiokol”, kapan menurut kalian peluncuran ini boleh saya lakukan—bulan April nanti?”

Maka, peluncuran itu pun terjadilah, disusul musibah besar. Challenger meledak dan hancur berkeping-keping. Di Challenger ada dua SRB, masing-masing terdiri atas empat bagian yang disambung. Celah sambungannya disumbat dengan “cincin O” yang terbuat dari bahan lenting. Karena suhu sangat dingin, “cincin O” itu menjadi getas dan rapuh. Gas menyusup keluar melalui celah sambungannya, lalu terbakar, memicu ledakan.

Duit dan politik

Itulah akibat kegegabahan manajer yang tidak menggubris peringatan para insinyur. Para direktur di “Thiokol” punya kepentingan UUD (ujung-ujungnya duit), ingin perpanjangan kontrak. Para manajer di NASA mendapat tekanan politik, sebab malam sesudah peluncuran itu rencananya Presiden Ronald Reagan akan memberikan amanat kepresidenan (State of the Union message), membanggakan sukses Challenger. Nuansa politiknya kental, seperti terlihat pada Christa MacAuliffe, ibu guru TK yang diikutsertakan dalam misi Challenger. Reagan ingin memperoleh dukungan kaum feminis.

Kisah kegegabahan tadi kontras dengan Jerman. Negara ini menyusul Swedia dan Austria, menyatakan sudah emoh PLTN. Pembangkit bertenaga nuklir yang sudah telanjur ada hanya akan dihabiskan masa pakainya.

Awal bulan Mei 2007 di Brussels, partai-partai hijau di Parlemen Eropa menekankan bahwa 21 tahun sesudah Chernobyl, situasi di bidang per-PLTN-an menakutkan. Setiap tahun terjadi 1.000-an musibah (insidents; zwischenfälle). Dalam 20 tahun sesudah Chernobyl, terjadi 16 kecelakaan besar (accidents; unfälle), dua di antaranya di Jerman. Wakil Ketua Partai Hijau di Parlemen Eropa, Rebecca Harm, mengatakan bahwa tenaga nuklir bukanlah sarana untuk mengatasi perubahan iklim. Wolfgang Kromp, pimpinan Lembaga Penelitian Risiko di Universitas Wina, menegaskan bahwa tenaga nuklir harus mundur teratur.

Gegabah atau arif?

Bagaimana kita sendiri di Indonesia? Apakah kita mau sok gagah, lalu bertindak gegabah? Atau bersikap arif dan mengedepankan kehati-hatian (prudence)? Apalah kita ini kalau dibandingkan dengan Swedia, Austria, dan Jerman dalam penguasaan teknologi tinggi dan dalam budaya berdisiplin ketat?

Prof Dr Franz Magnis-Suseno, ningrat Jerman yang leluhurnya asal Chech, pastor Jesuit, memberikan “cap” jelek kepada kita. Dikatakannya bahwa orang Indonesia jagoan korupsi, tidak berdisiplin, suka ugal-ugalan, dan tukang melanggar aturan. Mau nekat? Ora ngilo githoké (tidak bercermin tengkuknya), kata pepatah Jawa.

L Wilardjo Fisikawan dan Dosen Etika Program Pascasarjana UKSW

 


Sabtu, 09 Juni 2007

Pukul-memukul dan Psikologi Perilaku

Tirta Susilo

Tindak kekerasan dalam lingkungan pendidikan kita bukan berita baru. Kasus terakhir terjadi di SMA swasta.

Siswa kelas I dipukul beberapa seniornya, siswa kelas II. Kita bertanya, ada apa di balik perilaku kekerasan pelajar?

Dalam tradisi psikologi ilmiah, setiap perilaku dipahami sebagai buah interaksi dua faktor: individu dan situasi. Ketika mendapati seseorang memukul, psikologi akan bertanya dua kali. Pertama, karakter apa yang dimiliki si pemukul. Kedua, sedang berada dalam situasi apakah ia ketika memukul.

Namun, menurut teori bias atribusi fundamental (Ross 1977), analisis awam terhadap sebuah perilaku akan cenderung bias pada faktor individual, serta mengecilkan atau bahkan mengabaikan faktor situasi.

Dengan kata lain, ada tendensi untuk menjelaskan pemukulan dengan menyalahkan karakter si pemukul, tanpa lebih lanjut mencermati situasi dan konteks di mana pemukulan terjadi.

Sesuai prediksi teori itu, solusi terhadap kekerasan di lingkungan pendidikan kita lagi-lagi bias pada faktor individu. Kurang lebih satu minggu setelah kejadian, keempat senior kelas II yang memukul siswa adik kelasnya langsung dikeluarkan dari sekolah. Ia dianggap drop-out dari SMA swasta itu.

Mari sejenak mengingat tindak penganiayaan luar biasa yang terjadi di penjara Abu Ghraib, Irak, beberapa tahun silam. Pengadilan militer Amerika Serikat memutuskan, kejadian itu murni disebabkan beberapa oknum tentara, yang kemudian dipecat dengan tidak hormat atau diturunkan pangkatnya.

Yang menarik, pemeriksaan mental para oknum ternyata tidak menunjukkan hasil menyimpang. Tidak ditemukan adanya tendensi agresif, sifat sadistik, apalagi karakter psikopat.

Mengapa menganiaya?

Psikolog Philip Zimbardo—juga menjadi saksi ahli dalam pengadilan kasus itu—menunjuk faktor situasi. Shift kerja 12 jam sehari tanpa henti, situasi perang yang terus mengancam, penjara yang tidak layak, tahanan yang terlalu banyak, serta misi interogasi yang berat adalah racikan ampuh untuk mengorupsi integritas kebanyakan tentara mana pun.

Dalam kesaksiannya, salah seorang pelaku mengatakan, “Apa yang saya lakukan adalah salah, dan saya tidak mengerti mengapa saya melakukan itu.” (New York Times, 3/4/2007).

Sebuah eksperimen psikologi klasik menunjukkan bagaimana situasi mampu melahirkan tindak kekerasan (Haney et al. 1973).

Dalam penjara buatan di Universitas Stanford, para mahasiswa biasa dibagi secara acak menjadi dua kelompok, tahanan dan sipir. Di luar dugaan, eksperimen terpaksa dihentikan jauh sebelum waktunya karena kelompok sipir didapati menganiaya kelompok tahanan hingga melampaui batas kewajaran. Internalisasi peran sebagai sipir ternyata kondusif membuahkan perilaku yang tidak semestinya dilakukan mahasiswa.

Yang ingin ditekankan oleh psikologi ilmiah adalah pentingnya faktor situasi dalam memahami perilaku kekerasan. Tentara, mahasiswa, maupun pelajar biasa, jika berada dalam situasi yang tidak biasa, akan mampu bertindak luar biasa.

Tradisi kejantanan

Kembali ke kasus yang menimpa siswa SMA swasta itu, tindakan mengeluarkan empat senior pemukul adalah solusi jangka pendek yang tidak akan menyelesaikan masalah. Kalaupun mereka secara pribadi pantas dikeluarkan, efektivitas drop-out untuk mencegah kasus serupa terulang pada masa datang, tetap layak dipertanyakan.

Sanksi keras yang tepat untuk setiap pelanggaran serius tentu harus diberikan, namun kompleksitas tradisi yang terjadi pada SMA swasta itu perlu dianalisis dengan teliti jika kekerasan ingin dihapuskan dalam jangka panjang.

Salah satu tradisi yang dimaksud adalah kejantanan, yang kadang dipraktikkan dalam bentuk kekerasan yang masih berada dalam batas kewajaran. Misalnya perkelahian satu lawan satu—dengan tangan kosong, disaksikan yang lain, dan dihentikan ketika ada yang terluka—ketika masalah tak terselesaikan dengan kata-kata. Tradisi lain adalah senioritas, yang menata jelas hierarki kakak dan adik kelas.

Perlu dibedah secara jeli, bagaimana tradisi kejantanan dan senioritas yang sekian lama tidak bermasalah kini justru berekses negatif sehingga melahirkan penganiayaan. Pemahaman akan faktor situasi ini jelas tidak mudah, namun juga tidak mustahil. Yang amat dibutuhkan adalah kerja sama dan kerja keras siswa, guru, orangtua, dan alumni.

Munculnya tindak kekerasan baru mengingatkan kita bahwa solusi individual yang selama ini diambil tidak tepat. Kekerasan akan tetap terjadi jika kita tidak mulai memahami perilaku agresif para pelajar dengan komprehensif, mencermati bagaimana individu dan situasi selalu berinteraksi setiap saat.

Tirta Susilo Kandidat Doktor School of Psychology The Australian National University

 


Senin, 11 Juni 2007

Gatra Ekonomi Pembangunan Demokrasi

Malik Ruslan

Faktor ekonomi merupakan batu ujian bagi demokrasi. Di banyak negara Amerika Latin, krisis ekonomi menghambat konsolidasi demokrasi (Remmer, 1990).

Sementara mayoritas warga di negara-negara bekas blok komunis mengatakan, hidup mereka kini tak lebih baik dibanding tahun 1989 (Kompas, 21/5/ 2007).

Kompleksitas persoalan

Pembangunan demokrasi di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas paling tinggi.

Pertama, karena elite politik dan pemimpin pada era reformasi gagal mempraktikkan disiplin dan pengendalian diri guna membawa Indonesia menuju masa depan lebih baik dan demokratis (Philpott, 2003). Ini dicirikan dengan maraknya korupsi.

Kedua, krisis ekonomi menghambat pembangunan demokrasi. Pada saat sama, sebagian elite Orde Baru (Orba) kembali membentuk diri dalam format politik baru (Hadiz, 2005). Hal ini mementahkan kompromi yang dibutuhkan dalam mengawal transisi politik menuju demokrasi yang berkualitas (Marks dan Diamond, 1992). Akibatnya, momentum untuk memperjuangkan kepentingan rakyat direnggut pertarungan antarelite politik dalam mengejar kuasa dan materi demi diri dan kelompok.

Ketiga, kurangnya perhatian elite politik pada ekonomi melahirkan persepsi, demokrasi hanya soal politik dan partai politik. Kebebasan politik menjadi indikator tunggal. Hakikat demokrasi didistorsi seolah hanya terkait urusan politik semata.

Keempat, di satu sisi, homo democraticus Indonesia keliru menangkap pesan perjalanan demokrasi di Barat. Di sana, kelas pekerja menjadi agen demokratisasi terpenting dan konsisten. Namun, ini tidak sepenuhnya mencerminkan gejala di Indonesia. Meski demokratisasi di Indonesia banyak didesakkan kelas pekerja atau LSM, tetapi gerakan mereka sering terjebak ambisi untuk mendesakkan kebebasan politik (logika politik). Padahal, dalam kondisi perekonomian yang sakit, rakyat lebih memerlukan kesejahteraan dan keamanan ekonomi (logika ekonomi).

Di lain sisi, homo democraticus tidak belajar dari pengalaman negara-negara yang gagal melakukan konsolidasi demokrasi seperti di Afganistan, Angola, Bolivia, Kenya, Liberia, dan Myanmar. Kegagalan mereka disebabkan krisis ekonomi dan politik (Casper dan Taylor, 1996), perubahan radikal politik tidak diikuti perbaikan kesejahteraan rakyat.

Ekonomi sebagai batu ujian

Runtuhnya Orba menggiring Indonesia masuk fase terpenting sekaligus genting. Penting, karena perubahan politik yang didambakan mahasiswa dan kaum reformis mendapat peluang. Namun, proses itu berlangsung bersamaan dengan krisis ekonomi.

Isu ekonomi menjadi batu ujian rezim-rezim mendatang. Kegagalan pemerintah mengatasi krisis dan mengembalikan kondisi ekonomi, minimal seperti sebelum krisis, membuat legitimasi mereka digugat.

Logika ekonomi

Demokrasi selalu berperan ganda terhadap demokrasi. Ekonomi yang stabil menjadi lahan subur bagi berkembangnya nilai-nilai demokrasi. Akan tetapi, krisis ekonomi juga sering berubah wujud menjadi rayap yang menggerogoti pilar-pilar demokrasi. Kerinduan terhadap Orba, yang belakangan sering disuarakan, menunjukkan prestasi ekonomi Orba tidak dapat ditukar guling dengan kebebasan politik.

Reformasi telah melahirkan perubahan politik secara fundamental. Elite politik amat menikmatinya, tetapi tidak dengan rakyat. Pasalnya, kebebasan politik bukan satu-satunya yang dibutuhkan rakyat. Itu sebabnya siasat menukar kebebasan politik dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi—kontras dengan yang dilakukan rezim Orba—tidak mendapat dukungan. Sebaliknya, rakyat kian sulit memenuhi kebutuhan ekonomi. Ini membuat rezim demokratis ragu dan melahirkan tanda tanya bagi rakyat akan manfaat demokrasi.

Maka, perlu dibangun kesamaan persepsi, pemulihan ekonomi merupakan cara terbaik merawat anak kandung reformasi. Pertama, pengalaman negara-negara yang kini dikenal demokratis membuktikan, demokrat sejati hanya terlahir dari kondisi perekonomian yang stabil. Sebaliknya, demokrasi yang dipaksakan dalam situasi karut-marut melahirkan—meminjam Gregg—tragedi demokrasi.

Kedua, kegagalan pemerintah melindungi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara niscaya memerosotkan legitimasi lembaga-lembaga demokrasi di mata publik (Beetham, 1999).

Malik Ruslan Penulis dan associate editor Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta

 


Senin, 11 Juni 2007

Optimalisasi Ekonomi

Umar Juoro

Meski perekonomian tumbuh sekitar 6 persen, perkembangannya belumlah optimal. Persoalannya bukan karena kekurangan dana, tetapi lebih karena alokasi dana pada kegiatan produktif yang mengalami hambatan yang tampaknya sulit diatasi.

Perbankan menghimpun dana masyarakat dalam jumlah besar dan cenderung meningkat. Namun, perbankan kesulitan menyalurkan kredit dengan risiko yang terjaga ke sektor riil. Akibatnya, sejumlah besar dana perbankan diparkir di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), dan belakangan ini Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang relatif tanpa risiko, meski hasilnya jauh lebih kecil dibanding dengan hasil yang diperoleh jika dana itu dialirkan ke sektor riil.

Aliran kredit perbankan pada kegiatan konsumsi tidak dapat tumbuh tinggi terus karena kemampuan masyarakat untuk menyerap kredit konsumsi ada batasnya, dan untuk masyarakat berpendapatan lebih rendah kemampuan mereka menyerap kredit perbankan cenderung menurun.

Kritik ke perbankan

Meski kritik keras dilayangkan kepada perbankan, bahkan pada tingkatan wakil presiden, sebagai tidak aktif menggerakkan sektor riil, namun perbankan cenderung mempertimbangkan risiko kredit daripada aktif menggerakkan perekonomian dengan risiko yang tinggi untuk terjerat kredit macet, apalagi perusahaan di sektor riil minim ekuitas dan dengan keadaan finansial yang kurang mendukung, kecuali beberapa perusahaan ternama yang mempunyai akses dana tidak saja ke perbankan, tetapi juga pasar obligasi, dan pasar modal. Dengan kata lain perusahaan dengan risiko rendah kebanjiran penawaran dana dari berbagai sumber, sedangkan perusahaan dengan minim ekuitas dan lemah keuangannya tidak mempunyai akses sumber pendanaan.

Sayang, perusahaan yang minim ekuitas dan lemah keuangannya cenderung ikut mengkritik perbankan sebagai tidak memfasilitasi mereka ketimbang meningkatkan ekuitas dan memperbaiki keadaan keuangannya, antara lain melalui konsolidasi. Perusahaan demikian kurang menyadari atau tidak mau tahu bahwa keadaan perbankan telah berubah dari aktif membiayai kegiatan sektor riil dengan risiko tinggi sekalipun pada masa sebelum krisis, menjadi amat mempertimbangkan faktor risiko dalam mengalirkan kredit.

Sementara itu, kemampuan pemerintah dalam menstimulasi perkembangan ekonomi amat terbatas, sebenarnya bukan dari sisi pendanaan, tetapi lebih dalam hal efektivitas pemanfaatan dana. Dalam menghimpun dana untuk membiayai defisit APBN, pemerintah sebenarnya mendapat kepercayaan tinggi dari pasar sebagaimana diperlihatkan tingginya minat terhadap SUN dan SPN, bahkan dengan imbal hasil yang cenderung menurun.

Persoalan besarnya adalah hambatan birokrasi dan hukum menghambat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di berbagai tingkatan, nasional maupun daerah, yang seharusnya dapat menstimulasi perekonomian. Mulai dari keengganan kepala proyek untuk menjalankan proyeknya karena khawatir pada ketatnya audit dan kemungkinan investigasi penyalahgunaan uang negara, sampai permasalahan pembebasan tanah untuk proyek infrastruktur membuat lambannya kegiatan ekonomi dari sisi ini.

Perkembangan optimal

Untuk membuat perkembangan ekonomi menjadi optimal, tidak ada jalan pintas. Jika persoalan tingginya risiko kredit di sektor swasta dan hambatan besar birokrasi dan hukum di sektor publik tidak mengalami perbaikan berarti, kegiatan ekonomi akan berputar di kegiatan keuangan yang melibatkan secara terbatas perusahaan dan masyarakat tertentu. Akibatnya, bukan saja pengangguran dan kemiskinan terus meningkat, perekonomian juga akan semakin kehilangan momentum untuk berkembang lebih baik.

Untuk mengoptimalkan perkembangan ekonomi, pendekatan komprehensif, seperti berbagai paket kebijakan hanya baik di atas kertas, namun amat sulit terwujud. Demikian pula bagi perbankan maupun perusahaan di sektor riil jika tidak mempunyai fokus yang tajam dan serius mengembangkan keunggulannya itu, tidak akan dapat bertahan, apalagi memberikan sumbangan optimal terhadap perkembangan ekonomi. Dalam perekonomian yang begitu terbuka dan di mana pertimbangan risiko demikian mendapat prioritas, maka fokus dan prioritas menjadi penting untuk mendapatkan hasil nyata.

Bagi perbankan tidaklah cukup untuk berhenti pada argumentasi bahwa risiko kredit tinggi sehingga kurang berusaha dalam mengembangkan bisnis yang lebih mendapatkan hasil tinggi ketimbang sekadar memarkir sejumlah besar dana pada instrumen moneter dan fiskal yang relatif tidak berisiko. Untuk itu perbankan dan perusahaan sektor riil harus berupaya mencari pemecahan persoalan yang dihadapi yang intinya memitigasi risiko kredit dan memperbaiki kinerja keuangan.

Bagi pemerintah upaya serius harus dilakukan guna memperbaiki kerja birokrasi dan kepastian hukum paling tidak yang memberikan jaminan bagi pelaksanaan proyek pembangunan dalam kejelasan koridor hukum sehingga proyek dan program pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik.

Upayakan membuat interpretasi hukum dalam penggunaan uang negara menjadi jelas, tidak multiinterpretasi, paling tidak dalam aspek-aspek tertentu yang penting, seperti kerugian negara, dan penyalahgunaan uang negara. Sederhanakan proses audit dan investigasi dengan tujuan peningkatan efektivitas proyek dan program pembangunan. Semua ini sebenarnya masih berada di bawah kewenangan eksekutif.

Umar Juoro Senior Fellow the Habibie Center; Ketua CIDES (Center for Information and Development Studies)

 


Sabtu, 09 Juni 2007

Sengkarut Lahan di Tanah Jawa

F Rahardi

Tertembaknya rakyat oleh tentara akibat sengketa tanah di Pasuruan, Jatim, hanyalah salah satu gejala dari sengkarut lahan di tanah Jawa. Pulau dengan populasi homo sapiens terpadat di dunia ini, lahannya memang tak pernah ditata dengan adil.

Tahun 1830, Pemerintah Hindia Belanda, melalui Gubernur Jenderal J van den Bosch, mengeluarkan peraturan yang disebut Cultuurstelsel. Sawah subur milik petani Jawa, tidak boleh ditanami padi. Rakyat dipaksa menanam tebu, tembakau, kenaf, dan rami. Peraturan ini dikenal dengan Tanam Paksa. Tahun 1870, keluar Agrarisch Besluit, yang memungkinkan pemerintah menyewakan tanah (erfpacht), untuk perkebunan asing. Tahun 1890, Cultuurstelsel dicabut karena desakan kuat para tokoh reformis di negeri Belanda.

Setelah program nasionalisasi perkebunan asing tahun 1950-an, Agrarisch Besluit direvisi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang terkenal dengan nama UUPA (Undang-undang Pokok Agraria). Karena UUPA tak kunjung ditindaklanjuti dengan land reform (reformasi agraria), Barisan Tani Indonesia (BTI, organ di bawah PKI) melakukan aksi sepihak, menguasai beberapa bekas perkebunan asing. Namun, BTI tidak merusak tanaman, bangunan, dan pabrik, sehingga seluruh aktivitas agro tetap berjalan dengan baik.

Pasca-G30S, kebun yang dikuasai BTI, diambil alih oleh tentara (Kodam), sebagian lagi dikuasai pemerintah provinsi (pemprov). dan menjadi perusahaan daerah (perusda). Pada era reformasi, kembali kebun swasta, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dan kebun institusi tentara, dijarah rakyat. Jika PKI menguasai perkebunan tanpa merusak, penjarahan kali ini dilakukan dengan membabat tanaman teh, karet, bahkan mangga di Grati Agung, Pasuruan. Pompa raksasa untuk menaikkan air danau juga diambil paksa. Tanah lalu dipetak-petak untuk budidaya tanaman semusim, termasuk singkong.

Kasus Pasuruan

Yang menjadi pertanyaan, bisakah institusi tentara menguasai kebun? Secara individu—di luar jam tugas—tentara boleh memelihara bebek, menanam jagung, atau berkebun mangga. Namun, institusi tentara, melalui yayasan dan PT di dalamnya, tentu tak elok jika terjun ke bisnis agro mengurus teh, karet, dan mangga. Meski rakyat yang menjarah kebun itu, dengan dalih apa pun, tidak bisa dibenarkan. Tindakan menyelesaikan sengketa lahan melalui jalur hukum merupakan langkah tepat. Ketika di tingkat kasasi tentara dimenangkan, eksekusi harus dijalankan.

Eksekusi lahan sengketa, memang wajib dikawal aparat. Nama aparat keamanan itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Jika rakyat berdemo dan terjadi rusuh, yang harus menangani adalah polisi antihuru-hara. Senjatanya pentungan, kanon air, gas air mata, dan peluru karet. Institusi tentara, sebagai pemilik lahan bisa saja hadir dalam eksekusi itu, tetapi bertindak sebagai pemilik lahan, bukan sebagai pasukan yang membawa senjata dengan peluru tajam. Sebab senjata tentara hanya boleh digunakan untuk perang, melawan tentara musuh atau pemberontak bersenjata.

Akhir tahun 1980-an, militer Singapura juga pernah menggusur petani sayuran dan anggrek dari sekitar Bukit Kalang. Lahan itu lalu dikosongkan untuk latihan perang. Penggusuran petani Singapura ini tidak sampai menimbulkan sengketa karena prosesnya dilakukan transparan dan pihak yang tergusur tidak dirugikan. Petani gusuran ini memindahkan aktivitasnya ke Negara Bagian Johor di Malaysia. Ketika itu sarana-prasarana dan kepastian hukum di Johor jauh lebih siap dibanding Batam dan Bintan di Indonesia, yang juga berdekatan dengan Singapura.

Reformasi agraria rakyat

Taiwan tahun 1960-an juga masih negara agraris miskin dengan pendapatan 180 dollar AS per kapita. Luas negeri ini 36.000 kilometer persegi, sama dengan Jawa Barat tanpa Banten. Populasi penduduknya saat itu 18 juta jiwa. Land reform yang dilakukan tahun 1949-1959 tidak hanya menyangkut pembagian lahan kepada petani, tetapi juga pembentukan kelembagaan petani, penyaluran modal dan akses pasar. Kini pendapatan per kapita mereka 25.000 dollar AS, hampir setara dengan Perancis dan Jerman (28.000 dollar AS). Di Taiwan, land reform dilakukan atas pertimbangan ekonomi tanpa dibebani muatan politik.

UUPA kita lahir tahun 1960, saat PKI merupakan partai terbesar di Indonesia. Setelah G30S 1965, Pemerintah Orde Baru dengan ABRI yang anti-PKI menjadi penguasa negeri sampai tahun 1998. Selama 30 tahun lebih, UUPA menjadi seperti barang tabu sebab UUPA akan mengingatkan pemerintah kepada PKI. Padahal, UUPA adalah produk netral yang bisa menjadi perangkat guna menata lahan tanah Jawa secara adil dan berdaya guna. Namun, hingga Orde Baru tumbang, reformasi agraria tidak pernah terlaksana di Jawa. Akibatnya, secara sepihak rakyat melakukan reformasi agraria dengan menjarah lahan swasta, PTPN, Perum Perhutani, dan perkebunan institusi tentara.

Rakyat yang menjarah lahan perkebunan pascakerusuhan 1998 adalah massa yang tak terorganisasi. Atau, rakyat yang diorganisasi lembaga atau tokoh yang bodoh. Meski menguasai perkebunan tanpa merusak dan tanpa merugikan buruh karena mereka tetap bisa bekerja, tetapi tindakan BTI tetap melanggar hukum.

Penjarahan dan perusakan terjadi pada era reformasi, antara lain dipicu pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), agar PTPN membagikan sebagian sahamnya untuk rakyat sekitar kebun. Perusakan tanaman tak hanya merugikan pemilik kebun, tetapi juga rakyat sendiri.

Sejak zaman Hindu

Selain sebagai pulau terpadat, Jawa juga memiliki gunung api terbanyak di dunia. Gunung api bukan melulu malapetaka. Erupsi lava dan lahar dinginnya menciptakan kesuburan. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, selalu berlokasi di sekitar gunung api. Kecuali Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim. Tanah Grati di Pasuruan adalah bagian lahan subur yang mendapat berkah dari Gunung Bromo, Arjuna-Welirang, dan Penanggungan.

Di lembah sekitar gunung-gunung inilah dulu berdiri Kerajaan Kahuripan, Jenggala, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Jawa adalah kawasan penghasil beras, talas, kelapa, gula tebu, gula aren, gula kelapa, dan gula lontar. Pulau ini menjadi kawasan transit, kapal dagang pengangkut cendana, gaharu, pala, dan cengkeh dari Timor, Maluku, dan Manado. Komoditas ini, dengan damar, lada, dan kayu manis sumatera adalah bahan kosmetik, parfum, bumbu, sampai ke pengawet mumi para firaun Mesir. Gula jawa sudah dikenal sebagai dagangan penting di Imperium Romawi.

Manusia pun berdesakan di Pulau Jawa. Lahan diperebutkan oleh para raja, Portugis, Belanda, dan Inggris. Juga oleh rakyat yang sejak tanam paksa sudah amat termiskinkan. Lahan subur penghasil beras itu menjadi kebun komoditas penjajah. Jawa lalu berubah dari eksportir menjadi defisit beras. Untuk keperluan makanan rakyat, Belanda mendatangkan singkong, jagung, ubi jalar, keladi, ganyong, dan garut dari Amerika Latin. Hutan lalu dikapling menjadi kebun karet, kopi, kakao, dan teh, melalui Agrarisch Besluit.

Meski UUPA pernah ada, tetapi tak pernah ada reformasi agraria sampai empat rakyat tertembak di Pasuruan.

F Rahardi Penyair, Wartawan

 


Jumat, 08 Juni 2007

Pelajaran Kejujuran

Seto Mulyadi

Pelajaran kejujuran sedang berlangsung di sebuah sekolah yang bernama Indonesia. Para murid adalah rakyat dan gurunya adalah para pemimpin bangsa ini.

Seperti pelajaran di sekolah, para murid dengan cepat menangkap pelajaran yang diberikan jika guru menguasai materi pelajaran dan mampu mengajarkannya dengan benar.

Pelajaran yang sedang diajarkan adalah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kata-katanya bisa dipercaya, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak korupsi, dan sejumlah “tidak” lainnya. Jika guru dan siswa menjalankan kejujuran, dijamin bangsa ini kelak terhindar dari kehancuran. Maka, selain dituntut mampu menerangkan teori, para guru pun dituntut mampu memberi contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam psikologi belajar dikenal prinsip modelling. Artinya, murid dengan mudah akan melakukan suatu perilaku tertentu melalui proses peniruan pada sang model. Model ini bisa siapa pun yang bertindak sebagai model. Apakah itu orangtua, guru, maupun orang-orang yang dikaguminya.

Jangan berharap anak akan senang belajar jika di satu sisi anak disuruh rajin belajar, sementara ibunya lebih asyik menyaksikan sinetron di televisi. Atau jangan berharap anak berperilaku jujur jika orangtua atau guru menyuruh sang anak berbohong atau bertindak tidak jujur. Di sekolah anak akan malas belajar matematika jika sang guru tidak menunjukkan minat pada matematika atau kurang menguasai mata pelajaran itu.

Seorang guru yang mengajar mata pelajaran dengan sikap gembira, kreatif, dan penuh antusiasme akan menghasilkan siswa yang antusias pula pada pelajaran itu dan mampu menguasainya dengan lebih mudah.

Keteladanan guru

Lalu, bagaimana dengan pelajaran kejujuran yang sedang berlangsung di negeri ini? Apakah para guru sudah mengajarkannya dengan cara-cara yang benar melalui berbagai contoh atau keteladanan yang nyata?

Misalnya kasus aliran dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang menyangkut para tokoh terhormat di negeri ini. Atas kasus itu, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jujur akan berani memanggil semua pihak yang diduga menerima aliran uang itu sebagaimana disebutkan oleh saksi di persidangan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan? Apakah pengakuan seorang tokoh yang menggemparkan itu secara jujur juga berani diakui oleh pihak-pihak terkait, lalu memicu prakarsa untuk berani membongkar borok korupsi yang tertutup rapi di balik kekuasaan formal yang dimiliki beberapa pemimpin bangsa?

Begitu pula kasus kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional (UN). Apakah pihak-pihak terkait dengan jujur berani mengakui kenyataan yang ada dan membawa kasus yang merusak citra pendidikan ini ke depan meja hijau? Atau dengan jujur berani mengevaluasi kembali manfaat pelaksanaan UN sebagai penentu kelulusan siswa? Atau dengan jujur berani mengakui bahwa ada intimidasi terhadap para guru yang telah mengungkap kecurangan dalam UN? Bagaimanapun juga, pengungkapan kecurangan itu merupakan bukti kerisauan atas kecurangan dalam pelaksanaan UN. Adakah mereka diberi perlindungan?

Dalam kasus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), kejujuran diperlukan untuk berani mengakui adanya kepemimpinan yang tertutup, otoriter, dan lemah, manajemen tirani yang tidak mampu mengelola kampus sebagai institusi akademis yang intelek terhormat serta sistem pendidikan yang kacau sehingga perlu dilakukan perombakan menyeluruh pada institusi itu.

Kejujuran partai politik untuk berani mengusung calon yang bersih dalam setiap pemilihan dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi rakyat juga diuji. Masih ada ribuan contoh lain.

Seandainya…

Sebagai guru negeri dalam hal kejujuran, para pemimpin bangsa dituntut untuk mulai memberi contoh-contoh nyata perilaku jujur, yaitu berani mengungkap kebenaran, berani mengakui kesalahan, dan berani meminta maaf secara terbuka kepada rakyat.

Sebagai murid, rakyat dengan mudah akan menangkap pelajaran kejujuran yang dijelaskan guru, mampu memahami dan menguasainya dengan baik.

Seandainya semua itu terjadi, betapa bahagianya bangsa ini. Indonesia akan semakin maju dan perkasa, berkembang setara dengan bangsa-bangsa unggul lainnya di dunia.

Namun bila tidak, mungkin kita semua masih harus sabar menunggu satu dua generasi lagi ke depan, yaitu dengan mulai mengajarkan makna kejujuran kepada anak-anak kita sejak usia dini pada saat ini juga.

Seto Mulyadi Ketua Komnas Perlindungan Anak

 


Jumat, 08 Juni 2007

Air Mata (Guru) Bangsa

Doni Koesoema A

Ibu Pertiwi berduka, bahkan menangis lagi. Mengapa? Negeri ini tidak lagi dapat menghargai air mata guru, air mata bangsa. Air mata guru ini adalah air mata kejujuran dan kebenaran. Jika yang menangis adalah guru bangsa, yaitu mereka yang melahirkan generasi yang cerdas, taat pada kebenaran dan keadilan, air mata mereka adalah bencana. Jeritan mereka adalah perjuangan demi tegaknya keadilan.

Korupsi, kesewenang-wenangan, dan pelecehan martabat manusia merajalela karena kejujuran ditendang agar minggir dan kebenaran disingkirkan. Dengan kultur ini, ketika seorang guru mencoba jujur dengan mengikuti nuraninya, ia pun akan disingkirkan dan martabatnya dilecehkan. Mengapa? Sebab, kejujuran dan kebenaran adalah musuh besar manipulator kebenaran dan pembeli keadilan.

Konsekuensi logis

Masyarakat kita telah telanjur gemar memuja kebohongan dan suka menelikung keadilan. Intimidasi, ancaman, dan teror adalah konsekuensi logis dan harga yang harus dibayar oleh para guru berintegritas yang tidak menginginkan anak didik maupun bangsa ini terpecah-belah dan terjerumus dalam cara-cara mendidik yang sesat. Untuk ini, para guru harus tetap tegar, kalau perlu merapatkan barisan, sebab mereka ada di jalan yang benar.

Ironi yang dialami para guru pembongkar kecurangan ujian nasional (UN) kian meyakinkan, menjadi guru di zaman sekarang membutuhkan mental baja. Namun, lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah kesetiaan pada kebenaran dan keadilan. Itulah hakikat kejujuran yang harus disuarakan dalam karya pendidikan mereka. Mereka telah berusaha untuk itu.

Mungkin para penguasa lupa, kebenaran itu ada bagi dirinya sendiri. Mereka tidak dapat memanipulasinya sebagaimana mereka mampu mengontrol fenomena alam. Teguh akan kebenaran adalah fenomena manusiawi yang dasarnya adalah keyakinan, bukan keinginan untuk menguasai. Sebab, “kebenaran itu akan tetap benar seandainya semua orang berpikir sebaliknya”, begitu kata penyair besar Spanyol Antonio Machado. Ia tetap akan benar tanpa rekayasa. Inilah sesungguhnya yang menjadi tugas berat para pendidik, yaitu memperkenalkan anak didik akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan agar mereka dapat mempraktikkannya.

Kebenaran, kejujuran, dan keadilan adalah jiwa dari pengetahuan, semangat dasar tiap reksa pendidikan. Tanpa kebenaran, manusia jatuh pada subyektivisme dalam mengetahui dan pengetahuan bisa dimanipulasi. Bom atom di Jepang adalah contoh kebenaran pengetahuan dimanipulasi untuk menghancurkan. Tanpa keadilan, pengetahuan yang dalam dirinya menyimpan kekuasaan hanya akan menindas mereka yang lemah, tak berdaya, dan tersingkirkan.

Namun, kejujuran bisa rapuh di muka hukum saat keadilan dimanipulasi dengan kekuasaan. Kejujuran bisa berubah menjadi penindasan dan ancaman. Kebenaran bisa menjadi tuduhan pencemaran. Keadilan bisa menjadi bulan-bulanan pemegang kebijakan dan kekuasaan. Itulah yang kini sedang dialami para guru pembongkar kecurangan UN. Mereka secara struktural dilengserkan dan secara psikologis dilemahkan. Bahkan, masa depan mereka (anak dan istri/suami) pun dipertaruhkan.

Arogansi kekuasaan

Dalam dirinya, kekuasaan adalah netral. Ia bisa menjadi berkah saat para pemimpin menggunakannya secara bijak demi melindungi pihak-pihak yang lemah. Namun, ia bisa jahat, sebab bisa digunakan untuk melibas dan menindas mereka yang lemah, miskin, dan tidak berdaya.

Karena ketidakseimbangan kekuasaan yang sifatnya natural inilah, masyarakat memerlukan hukum. Hukum dan keadilan ada untuk melindungi mereka yang tanpa daya, yang mudah ditindas kekuasaan. Tepat jika pendiri bangsa mendefinisikan negara ini sebagai negara hukum, bukan negara yang didirikan di atas kekuasaan.

Namun akhir-akhir ini, dunia pendidikan kita penuh arogansi, melecehkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan! Arogansi jajaran Depdiknas yang abai terhadap nasib dan perlindungan bagi para guru pembongkar kecurangan UN menunjukkan, mereka yang diberi kewenangan untuk melayani rakyat negeri ini lebih gemar menggunakan kekuasaan daripada kesediaan melindungi yang lemah dan tersingkirkan. Kekuasaan telah berubah menjadi sarana penindasan.

Air mata bangsa

Air mata guru adalah air mata bangsa. Nasib para guru yang membongkar kecurangan UN adalah representasi kepedihan jutaan guru lain yang masih memiliki nurani. Kepada mereka, kita masih bisa mengharapkan agar kebenaran, kejujuran, dan keadilan menjadi pilar utama pendidikan. Tanpa tiga pilar dasar ini, kita mendirikan bangunan pendidikan di atas fondasi pasir yang segera runtuh bila diterpa angin kemajuan dan teknologi.

Para guru adalah pendidik dan pengajar bangsa. Meminjam ungkapan Parker J Palmer, mendidik dan mengajar adalah “menciptakan sebuah ruang di mana ketaatan pada kebenaran dipraktikkan” (1993:69). Sebelum kebenaran dipraktikkan, tidak akan terlahir pendidikan yang otentik.

Komunitas Air Mata Guru telah memberi ruang-ruang bagi kebenaran melalui kejujuran yang mereka wartakan. Namun, pengurus negeri ini tidak pernah memahami makna air mata dan penderitaan itu bagi lahirnya generasi baru yang cerdas, taat pada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Mengelola pendidikan tanpa kejujuran dan keadilan akan semakin menjerumuskan bangsa ini pada kehancuran.

Semoga Ibu Pertiwi tidak berlama-lama bersedih dan air matanya jangan menetes lagi. Semoga negeri ini dapat menghargai air mata guru, air mata bangsa. Semoga air mata dan penderitaan para guru itu menjadi tanda lahirnya kembali kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam dunia pendidikan yang dirindukan oleh mereka yang masih memiliki nurani.

Doni Koesoema A Mahasiswa Jurusan Pedagogi Sekolah dan Pengembangan Profesional, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kepausan Salesian, Roma

 


Jumat, 15 Juni 2007

ideologi negara

Sekularisme di Negara Berpenduduk Muslim

Sulastomo

Mencermati perkembangan di Turki, sungguh sangat menarik. Seorang calon presiden dicurigai karena membawa agenda Islam. Meskipun sudah dibantah, tetap tidak dipercayai. Demo kelompok sekuler dengan bebas digelar untuk mempertahankan sekularisme di negara yang mayoritas berpenduduk Muslim itu. Bayangkan, seandainya terjadi di Indonesia.

Sekularisme, kalau dikaitkan dengan agama, adalah cermin kegagalan “negara agama” , yang berkembang di Eropa sampai abad ke-19. Gereja dan istana raja menyatu. Ketika raja gagal memenuhi tugasnya sebagai kepala negara, gereja menjadi sasaran.

Antara gereja dan negara memang tidak bisa dipisahkan. Kegagalan negara adalah kegagalan gereja dan hal itu berarti kegagalan agama (Kristiani). Agama kemudian dikatakan candu bagi masyarakat, yang kemudian melahirkan negara komunis di Eropa Timur dan negara sekuler di Eropa Barat dan Amerika, yang memisahkan agama dari negara.

Esensi dari kenyataan seperti itu bahwa kehidupan beragama adalah wilayah privat, yang tidak perlu dicampuri oleh negara. Sebaliknya, negara pun juga tidak perlu mencampuri kehidupan beragama rakyatnya. Hal ini terlepas bahwa masalahnya tidak sesederhana itu.

Di mana peran agama?

Amerika Serikat (AS) adalah negara yang bisa belajar dari pahitnya mencampuradukkan agama dalam kehidupan bernegara. Amerika Serikat didirikan oleh para imigran Eropa yang melarikan diri ke AS untuk membebaskan diri dari kesewenang-wenangan penguasa yang mencampuradukkan agama dan negara. Karena itu, ketika mereka melahirkan Amerika Serikat (1776), dengan sadar para founding fathers AS memisahkan agama dari negara. Padahal, mereka itu adalah pemeluk agama yang taat. Kalau mau, bisa saja mereka menjadikan AS sebagai negara agama.

Di Eropa Timur, reaksinya lebih keras lagi. Revolusi Bolsyewijk (1917) yang terjadi di Rusia kemudian melahirkan negara komunis yang pertama. Dalam konsep ini, agama dinilai sebagai “candu” bagi masyarakat, yang berarti justru merusak masyarakat. Lebih jauh, hal itu kemudian diwujudkan dengan sikap anti-agama dan karena itu komunisme dikenal sebagai tidak mengenal atau anti-Tuhan (Atheis).

Di Eropa Barat, perkembangannya juga cukup menarik. Meskipun di sana masih ada partai agama, misalnya Partai Kristen Demokrat atau Partai Katolik, partai-partai itu tidak bermaksud menjadikan agama sebagai dasar negara. Pengalaman panjang Eropa yang pahit telah menyadarkan mereka untuk menyadari perlunya pemisahan agama dari negara.

Meskipun demikian, peran nilai agama tidak dapat diremehkan. Nilai-nilai agama telah menjadi landasan etika berbangsa dan bernegara, baik di Eropa maupun di AS. Bahkan, di negara komunis pun keberadaan nilai agama tidak bisa dihilangkan. Boris Yeltsin, mantan Presiden Rusia itu, ketika meninggal, dikremasikan sebagai seorang Katolik Ortodoks.

Bagaimana di Indonesia?

Indonesia, sebagai negara berdasar Pancasila, sering dideskripsikan sebagai bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sering dikatakan sebagai sumber moral berbangsa dan bernegara. Mirip dengan di negara sekuler, di mana etika-moralnya juga berdasar ajaran agama. Namun, berbeda dengan di negara sekuler, Indonesia memberi perhatian yang lebih besar kepada kehidupan beragama. Hal ini dilakukan melalui Departemen Agama.

Dapatkah dikatakan bahwa hal itu juga berarti negara boleh melakukan intervensi terhadap kehidupan beragama warganya? Kehidupan beragama dengan demikian bukan wilayah privat, tetapi menjadi wilayah publik. Negara ikut menjaga kehidupan beragama agar tercipta kehidupan yang harmonis di antara para pemeluk agama.

Demikian juga negara wajib menjamin setiap pemeluk agama melaksanakan ajarannya dengan baik serta menjaga kemurnian setiap agama. Karena itu, diperlukan pengakuan agama yang legitimate. Di pihak lain, sebagai negara demokrasi, agama juga bisa menjadi dasar/asas perjuangan politik, bahkan diperjuangkan untuk menjadi landasan berbangsa dan bernegara.

Dalam kenyataannya, konflik sosial dan politik yang melibatkan umat beragama justru sering terjadi. Negara terpaksa sering menjadi juru damai. Demikian juga konflik politik yang melibatkan partai politik atau kelompok politik berdasar agama.

Apakah konsep Negara Pancasila seperti itu tidak justru mengundang peluang konflik antarumat beragama? Inilah yang sedang kita pertaruhkan, khususnya oleh para pemimpin agama, untuk dapat membuktikan bahwa konsep kehidupan beragama berdasar Pancasila benar-benar lebih menjamin kehidupan yang harmonis di antara sesama umat beragama.

Bahwa perbedaan beragama tidak menjadi masalah untuk dapat hidup harmonis, oleh karena setiap agama harus dapat memberi manfaat bagi seluruh umat manusia (Rachmatan lil ’alamin).

Hal ini agaknya terkait dengan konsep demokrasi kita. Bahwa demokrasi tidak berarti kebebasan tanpa batas.

Demokrasi harus berdasar platform bersama yang disepakati sehingga pengamalan ajaran agama berjalan dalam koridor yang harus disepakati bersama itu. Dalam hal ini adalah Pancasila.

Mungkin hanya dengan pengorbanan seperti itu maka perbedaan atau pluralisme beragama dapat menjamin kehidupan umat beragama yang harmonis. Dengan demikian, memberi dampak positif bagi pembentukan etika berbangsa dan bernegara.

Sulastomo, Koordinator Gerakan Jalan Lurus, Ketua Bisma (Badan Interaksi Sosial Masyarakat), Wadah Kerukunan antara Umat Beragama

 


Jumat, 15 Juni 2007

ideologi negara

Sekularisme di Turki dan di Indonesia

Salahuddin Wahid

Keputusan menjadi negara sekuler diambil bangsa Turki setelah kerajaan Ottoman mengalami kemunduran dan kekalahan di berbagai belahan bumi. Kekalahan itu dialamatkan kesalahannya pada keberadaan Turki sebagai kerajaan Islam.

Dan, antitesisnya ialah perubahan mendasar yang harus dilakukan dari kerajaan menjadi negara bangsa berbentuk republik, dari negara Islam menjadi negara sekuler.

Pada saat itu tentu tidak semua orang atau tokoh Turki setuju dengan gagasan seperti itu. Sejumlah ulama di bawah pimpinan Bediuzzaman Said Nursi amat menentang, tetapi kekuatannya tidak besar.

Maka, secara resmi sekulerisme menjadi ideologi negara. Semua simbol Islam dilarang, penggunaan bahasa dan aksara Arab diganti huruf Latin. Dakwah diawasi, tahun 1925 Attaturk melarang tarekat dan pergi haji. Pendidikan agama amat dibatasi. Pengadilan agama ditutup, hukum pernikahan Islam diganti dengan hukum positif Swedia.

Said Nursi dengan susah payah berjuang untuk mempertahankan kegiatan dakwah walaupun amat sulit. Salah seorang muridnya, Fethullah Gulen, pada tahun 1971 mendirikan lembaga pendidikan an Nur yang terus berkembang dengan pesat dan merambah ke luar negeri.

Secara perlahan kalangan Islam yang antisekularisme mengalami peningkatan dalam jumlah dan mutu. Gulen tidak hanya seorang ulama, tetapi juga pemikir dan tokoh pergerakan. Lembaganya mempunyai ratusan sekolah dan sejumlah universitas, rumah sakit, radio, stasiun TV, bank, surat kabar. Aset lembaga Gulen (1999) diperkirakan sekitar 25 miliar dollar AS. Partai yang menentang sekularisme makin besar jumlah pendukungnya. Tahun 1995 Partai Islam Refah menang dan Erbakan menjadi PM. Jargon politik Partai Refah menonjolkan etika, tradisi, keadilan sosial, dan penolakan keras terhadap westernisasi.

Refah memperjuangkan Islam model khas Turki sesuai dengan aspirasi massa Islam. Refah bukan partai Islam militan atau fundamentalis, tetapi partai moderat yang menjunjung nilai demokrasi dan pluralisme. Namun, tahun 1997 Pemerintah Turki melalui tangan militer melarang partai itu ketika dianggap Partai Refah terlalu memperjuangkan Islam.

Kini Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), partai yang memerintah saat ini, mencalonkan Abdullah Gul sebagai satu-satunya calon presiden. Dia didukung PM Recep Tayyib Erdogan. Kalangan sekuler takut, kalau terpilih, Gul akan mengutak-atik sekularisme yang sudah mendarah daging bagi sebagian besar rakyat Turki. Karena itu, panglima tertinggi militer Turki menyampaikan pernyataan, jika sekularisme terancam, dia akan mengambil langkah-langkah yang sangat tegas.

Karena Parlemen tidak mencapai jumlah suara minimal untuk bisa memilih presiden, UUD diamandemen dan menyetujui pemilihan presiden secara langsung.

Joseph S Nye Jr, penulis buku Soft Power dalam tulisannya di The Jakarta Post 11 Mei 2007, merasa terkejut terhadap reaksi kalangan sekuler di Turki karena, menurut dia, PM Erdogan adalah seorang yang moderat dan menunjukkan prestasi yang mengagumkan dalam masalah ekonomi, legislasi HAM, dan perbaikan dalam perlakuan terhadap kaum minoritas Kurdi.

Situasi di Indonesia

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, sudah terjadi perdebatan panas dalam memilih dasar negara, antara Pancasila dan Islam. Perdebatan yang tampaknya hampir mencapai jalan buntu itu dapat diselesaikan dengan kearifan para tokoh Islam di dalam Panitia Sembilan yang bersedia mencoret beberapa kata Piagam Jakarta: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”.

Upaya memperjuangkan Islam menjadi dasar negara dilanjutkan oleh Masyumi, NU, PSII, dan Perti. Upaya itu gagal karena hanya 43 persen anggota Majelis Konstituante yang mendukungnya. Majelis itu gagal menentukan Pancasila sebagai dasar negara karena tidak memenuhi dukungan minimal 2/3 jumlah suara.

Menghadapi situasi genting seperti itu, Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Pertimbangan Dekrit itu menentukan bahwa Pancasila merupakan bagian tak terpisahkan dari UUD 1945 dan menjiwainya.

Penafsiran terhadap butir pertimbangan itu pernah menjadi perdebatan panas. Ada yang berpendapat, itu berarti bahwa syariat Islam menjiwai UUD dan semua UU. Ada perdebatan tentang Pancasila itu sekuler atau tidak, negara RI itu sekuler atau tidak. Banyak yang menyatakan bahwa Indonesia itu bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama.

Gus Dur menyatakan, “Bukan ini atau bukan itu menunjukkan ketidakjelasan.” Menurut Gus Dur dan Mas Dawam, RI adalah negara sekuler. Apakah negara sekuler itu anti-agama atau netral agama (non-religion)? Yang lain menyatakan bahwa RI adalah negara berketuhanan.

Debat tentang itu tidak akan pernah selesai dan tidak perlu dilarang. Lebih baik kita melihat realitas politik di Indonesia. Kita memberi akomodasi bagi syariat Islam yang partikular di dalam sejumlah UU, baik langsung maupun tidak.

UU Perkawinan (1974) adalah UU yang pertama memberi akomodasi itu dengan rumusan bahwa perkawinan adalah sah kalau sesuai dengan ketentuan agama. Yang kedua ialah UU Peradilan Agama.

Kini pengadilan agama berada di bawah Mahkamah Agung, menyatu dalam sistem peradilan nasional Indonesia, tidak menjadi pengadilan kelas dua, setara dengan pengadilan lain (pengadilan militer, pengadilan niaga, pengadilan umum). Perbankan Syariah telah menjadi bagian dari sistem perbankan nasional.

Bernuansa netral

Kita juga pernah mengalami pertentangan antara pemerintah dan partai Islam pada awal Orde Baru. Pemerintah amat khawatir partai Islam masih menginginkan Islam menjadi dasar negara. Sulit dibantah bahwa kalangan Islam politik mengalami diskriminasi. Banyak dari mereka yang terhambat kariernya. Aktivis NU harus melepaskan diri dari kegiatan di NU kalau masih mau menjadi PNS.

Pada paruh kedua 1980-an Pak Harto mulai mengubah sikapnya terhadap kelompok Islam. Jumlah kalangan santri yang mendapat pendidikan tinggi (sampai S3) di dalam berbagai bidang ilmu makin banyak dan sebagian menduduki jabatan strategis di lembaga pemerintah maupun swasta. Banyak dari mereka yang taat beribadah.

Kalangan sekuler (dalam konteks politik) juga menyadari bahwa mereka membutuhkan dukungan dari kalangan Islam. Maka, PDI-P mendirikan Baitul Muslimin yang diharapkan mampu menarik suara pemilih dari kalangan santri. Maka, jarak antara kelompok sekuler dan kelompok Islam berkurang.

Jadi, konflik ideologis seperti yang terjadi di Turki tidak terjadi di sini. Kalau di Turki penggunaan jilbab oleh istri Abdullah Gul memicu perdebatan, di sini banyak tokoh perempuan dan istri tokoh nasional memakai jilbab. Bahkan, yang sehari-hari tidak berjilbab dalam kampanye terpaksa berjilbab, minimal berkerudung.

Kita tidak mengharuskan dan tidak melarang penggunaan jilbab. Kalau Indonesia dianggap negara sekuler, sekularisme di Indonesia bernuansa netral terhadap agama. Di sini terjadi konvergensi antara Islam dan negara.

Kalau saat ini kita bicara tentang partai sekuler, apa maknanya? Kalau dulu, partai sekuler ialah yang menentang UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama. Namun, tampaknya semua partai sudah menerima walaupun masih ada pihak yang menghendaki perubahan terhadap UU yang menimbulkan ekses.

Saat ini pertentangan yang ada ialah di dalam menyikapi RUU Pornografi atau RUU yang mengandung pasal yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan prinsip HAM. Misal, kalau DPR membahas RUU Catatan Sipil yang menentukan bahwa negara harus melakukan pencatatan terhadap perkawinan antar-agama.

Yang menarik, di dalam menyikapi UU Sumber Daya Air dan UU PMA yang banyak memberi kemudahan kepada pihak asing dan tidak melindungi kepentingan rakyat, tidak ada perbedaan antara partai Islam dan partai sekuler, semua mendukung. Padahal, seharusnya partai Islam menentang.

Secara gagasan, di Indonesia masih ada pertentangan antara partai Islam dan partai sekuler. Namun, di dalam praksis politik, tidak banyak perbedaan. Perilaku banyak tokoh dan anggota DPR, dari partai Islam atau partai sekuler, baik di tingkat nasional maupun daerah, bertentangan dengan ajaran agama.

Pengertian sekularisme di Indonesia dan Turki berbeda. Di Turki sekularisme menentang dan menghambat Islam. Walaupun pernah terjadi konflik Islam versus negara, kita telah mampu mewujudkan konvergensi Islam dengan negara.

Dalam hubungan antara Islam dan negara, kita lebih maju daripada Turki. Kita memberi peluang kepada partai Islam untuk menggunakan hak demokrasinya dalam memperjuangkan cita-citanya asal tanpa kekerasan. Memang, cukup merisaukan adanya keinginan berlebihan menerapkan ketentuan syariat Islam melalui peraturan daerah. Sejumlah pemimpin Islam mencoba memberi pengertian untuk meredam upaya itu.

Salahuddin Wahid Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

 


Kamis, 14 Juni 2007

Industrialisasi Agama

Abd A’la

Dunia kontemporer nyaris tidak bisa lagi dipisahkan dengan nilai-nilai dan kehidupan industrial yang kapitalistik. Setiap langkah, tindakan, dan kegiatan orang dan kelompok cenderung bersifat profit oriented. Kegiatan agama pun—sengaja atau tidak sengaja—juga berada dalam bingkai semacam itu.

Fenomena di sekitar kita memperlihatkan banyaknya ritual keagamaan—mulai istighatsah hingga zikir bersama—yang mengarah kuat dikemas dengan pola-pola yang sarat dengan ukuran layak jual tidaknya acara tersebut bagi masyarakat luas. Lihat saja, masyarakat lebih mengidolakan agamawan yang bergaya “selebriti”, yang menarik di panggung pertunjukan ketimbang tokoh yang benar-benar menguasai agama dan mengaplikasinya dalam kehidupan nyata.

Media massa—terutama elektronik—tidak menyia-nyiakan peluang ini. Dari saat ke saat, televisi menayangkan momen-momen keagamaan semacam itu melalui siaran langsung maupun tunda. Dengan pola ini, dana mengalir bukan hanya ke kantong agamawan selebriti, tetapi juga ke media massa elektronik. Masyarakat juga menikmati entertainment religion ini sama seperti mereka menikmati tayangan yang bersifat hiburan lainnya.

Agama eksihibisionistik

Fenomena itu menyuguhkan kehadiran model keberagamaan yang kendati tidak sama sekali baru, tetapi memiliki perbedaan dengan pola-pola sebelumnya. Model keberagamaan ini sering (meskipun tentunya tidak selalu) berimbas pada terjadinya upaya mendulang “emas” dengan mengatasnamakan agama. Pada satu pihak, para da’i yang lebih menyerupai kaum selebritis—entah karena alasan manajemen atau lainnya—sering mematok harga cukup mahal untuk bisa hadir di suatu tempat atau tampil di depan kamera.

Di pihak lain, stasiun televisi yang menayangkan ritual tersebut mengalkulasi secara akurat untung rugi peliputan tersebut. Sebagai bagian dari gurita dunia industri—yang umumnya berkiblat ke dunia Barat yang kapitalistik—stasiun tersebut tentu tidak akan gampang meliputnya —apalagi secara live—jika hanya akan mengeruk keuntungan tipis. Industrialisasi agama ini kian lengkap melalui hadirnya event organizer dan sejenisnya yang akan mengatur ritual tersebut menjadi menarik dan layak ditonton.

Sebagai dampak atau bagian dari dunia industri, ritual keagamaan yang ekshibisionistik sangat tergantung pada kehadiran massa dan penonton yang banyak. Cara menarik orang lalu dikemas sedemikian rupa, misalnya melalui iklan dengan ungkapan-ungkapan cukup membuai. Orang dan penonton pun datang dengan latar belakang beragam dan bisa belum saling mengenal satu dengan yang lain, serta dengan tujuan berbeda. Ada dengan niat mencari Tuhan (bisa bertemu atau tidak, itu persoalan nanti), ada yang sekadar ingin lari dari kepengapan kehidupan, dan ada juga yang ingin menyambung hidup dengan berjualan di sekitar arena “pertunjukan”.

Minimalis

Hadirnya ritual keagamaan tersebut tentu tidak terkait dengan masalah boleh atau tidak boleh, apalagi halal atau haram. Persoalannya lebih merujuk pada ada-tidaknya nilai-nilai spiritualitas substantif yang terinternalisasi dan kemudian tereksternalisasi kepada “umat” yang melakukan upacara tersebut.

Melihat nuansa entertainment yang begitu kental dan keragaman yang hadir, di mana mereka tidak jarang membawa serta anak-anak mereka yang di bawah umur, sulit dipercaya ritual ekshibisionistik dapat memperkaya spiritualitas mereka, apalagi jika dilihat suasana seusai ritual. Koran-koran bekas tempat duduk dibiarkan bertebaran di sana sini, dan plastik bekas minuman berserakan. Selesai acara, mereka kembali ke kehidupan asal mereka. Mereka yang membawa motor ngebut dengan kendaraan mereka tanpa abai lagi dengan orang-orang sekitar, dan yang membawa mobil mewah tetap menunjukkan keangkuhan mereka. Selebihnya, korupsi tetap marak, dan kebejatan yang lain tetap merajalela.

Ritual—kata Catherine Bell (1997: 259)—memang bukan lagi tata cara yang mengatur suatu praktik (ibadah), tetapi merupakan bagian dari praktik yang terdapat pada semua agama dan di luar agama, yang melibatkan simbol-simbol ekspresif yang intrinsik dengan perasaan diri dan cara hidup suatu komunitas.

Dalam konteks ritual keberagamaan ekshibisionis yang menggejala kuat pada diri sebagian bangsa saat ini, hal itu merupakan penanda bahwa mereka (atau jangan-jangan bangsa ini secara keseluruhan) masih berada pada tataran kehidupan yang lebih mengedepankan simbol dan hal-hal yang bersifat permukaan, dan belum mampu menyentuh hakikat dan tujuan kehidupan yang sebenarnya.

Abd A’la Pengajar Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya

 


Kamis, 14 Juni 2007

Membaca DPR secara Terbalik

Boni Hargens

Selasa (5/6) pekan lalu, mestinya sidang interpelasi terkait resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1747. Sidang ditunda karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono absen. Dewan Perwakilan Rakyat pun terbelah.

Sebagian mengatakan, kehadiran Presiden bukan substansi masalah sehingga ketujuh menteri utusan pemerintah sudah merupakan wakil sah. Sebagian lagi bersikeras, menuntut kehadiran langsung Presiden. Apa susahnya Presiden hadir dan kenapa DPR begitu ngotot menghadirkan presiden, seolah-olah interpelasi menentukan mati-hidupnya bangsa ini? Inilah akar permasalahannya.

Dulu interpelasi tidak terlalu dipersoalkan, apakah presiden hadir atau absen. Rakyat juga tidak persoalkan sidang DPR itu sebuah dagelan atau betul bukan basa-basi. Bahkan, dalam paripurna penting terkait hidup rakyat, DPR mendadak berubah pendirian—persis pengidap bipolar yang mengalami perubahan sikap dalam sekejap—tidak ada yang mempermasalahkan. Impor beras dulu ditentang hampir 50% anggota DPR, tapi dalam paripurna kebijakan itu bebas hambatan. Begitu pula kebijakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak tahun 2005.

Setali tiga uang

Singkat kata, sulit membaca DPR. Ibarat jagoan silat, terlihat merangsek ke kanan, ternyata tujuan ke kiri. “Yang dikatakan” tidak selalu identik dengan “yang mau dikatakan”. Kita pun kesulitan menilai wakil rakyat, kapan ia bertindak untuk rakyat dan kapan sekadar pamer kekuasaan. Kasus Iran ini pun memusingkan kepala. Makanya, performa DPR barangkali perlu dibaca terbalik. Yang kelihatan penting, sebetulnya mainan saja. Sebaliknya yang sepele, justru yang penting. Oleh karena itu, kalau DPR, misalnya, kurang tajam soal lumpur Lapindo, setidaknya dibandingkan dengan kasus Iran, itu artinya kasus Lapindo lebih penting daripada kasus Iran.

Tidak hanya DPR, pemerintah juga perlu dibaca terbalik. Setali tiga uang. Baik DPR maupun pemerintah sama-sama bermain. Dengan demikian, presiden absen pun bermakna dual, kartu joker sekaligus kartu mati. Kartu joker, karena absen itu strategi untuk mengamankan posisi. Kartu mati, karena pemerintah terang-terangan takut berhadapan dengan parlemen (baca: partai politik). Padahal, tidak susah amat bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dukungan terhadap Resolusi 1747 tersebut. Tinggal dijelaskan bahwa politik luar negeri “bebas-aktif” Indonesia memang menjunjung tinggi imparsialitas. Tidak ada keberpihakan atas dasar apa pun, terhadap negara mana pun, kecuali jika horizon keberpihakan itu satu sinergi dengan misi kemerdekaan, menciptakan perdamaian dunia.

Sebetulnya kalau bertolak dari prinsip politik luar negeri, tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi di antara pemerintah dan DPR, apalagi dari perspektif rakyat. Tidak ada relevansi isu Iran ini dengan perut lapar, rumah terendam lumpur, pekarangan terancam digusur, atau anak putus sekolah setelah banyak ayah kehilangan pekerjaan.

Akan tetapi, bandul politik memang selalu berkisar di titik nol ketika DPR dan pemerintah gagal mengerucutkan prioritas. Itu sebabnya political sphere sesak dengan isu elitis, lalu masalah-masalah kerakyatan terabaikan. Apa demokrasi harus begini?

Taruhan yang mahal

“Makna Sebuah Kekuasaan” adalah judul salah satu tajuk Kompas tahun lalu (26/9/2006). Dikatakan, demokrasi bukan sistem sekali jadi. Itu betul. Pun demokrasi bukan mesin yang diciptakan dalam satu model dan berlaku sama untuk semua orang seperti mesin uapnya James Watt yang bisa digunakan di seluruh dunia dalam jenis dan dengan cara kerja yang sama.

Perkembangan demokrasi pun bukan gerak linear yang bisa ditakar dalam derajat tertentu, seperti kredo Inkeles (1990). Demokrasi lebih menyerupai pengembara di padang pasir yang dalam perjalanannya melintasi tanjakan-tanjakan kecil, terkadang melewati lintasan terjal berliku, hingga akhirnya mencapai ketinggian tertentu (Dahl, 1989).

Katakanlah, Indonesia berada pada salah satu terjal sejarah demokrasi. Bagaimana memilah pejuang dari “pelacur” demokrasi? Di sini Rousseau (1712-1778) agak keliru. Ternyata the Sovereign dalam “kontrak sosial” demokrasi tidak otomatis menyadari tanggung jawabnya untuk kebaikan umum (bonum commune). Bahkan, tidak jarang kepentingan parsial ditamengkan oleh “kepentingan umum”.

Kalau pun Hobbes (1588-1679) bisa diajak bicara, “negara leviathan”-nya pun bukan solusi. Hobbes kurang jelas, apakah Leviathan hanya bermaksud menertibkan warga negara yang aslinya liar atau justru untuk memberadabkan tabiat (pemimpin) politik yang biadab.

Indonesia hari ini menantang Hobbes dan Rousseau. Bahwa ternyata bukan warga negara yang perlu diberadabkan, tetapi penyelenggara negaralah yang harus ditertibkan, dan demokrasi bukan solusi melainkan justru sebuah persoalan.

Kalau ketegangan parlemen- pemerintah ini terus berlarut, nasib bangsa dan demokrasi adalah taruhan final yang mahal. Oleh karena itu, DPR harus bijaksana, berhenti berbual, dan kritis secara elegan. Kasus Iran tidak segenting kasus Meruya Selatan atau eskalasi angka kemiskinan.

Oleh karena itu, perlu ada prioritas dan kemampuan membedakan antara yang subtansial dan superfisial. Hanya dengan demikian rakyat bisa memahami wakilnya tanpa harus membacanya secara terbalik.

Boni Hargens Pengajar Ilmu Politik UI; Direktur Riset Parrhesia (Institute for Nation-State Building)

 


Kamis, 14 Juni 2007

Robohnya Kesalehan Sosial

Yonky Karman

Dalam cerita pendek AA Navis Robohnya Surau Kami (1955), surau metafora kesalehan. Yang diratapi bukan bangunan fisik tetapi “suatu kesucian yang bakal roboh”. Kesucian yang dimaksudnya bukan kesalehan individual yang ditandai dengan kesalehan ritual agama melainkan kesalehan sosial.

Alkisah, Tuhan di akhirat sedang memeriksa antrean panjang orang-orang yang sudah meninggal. Giliran Saleh diperiksa. Ia tersenyum merasa yakin masuk surga. Ketika ditanya apa saja yang dilakukannya selama hidup, ia menjawab dengan lancar. Menyembah Tuhan dan menyebut nama-Nya, membaca kitab suci, memiliki pengetahuan iman, menjalankan rukun agama, tidak berbuat dosa.

Ketika ditanya lagi apa saja yang dilakukannya selain itu, Saleh merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun tak ada lagi yang bisa dikatakannya. Jatuhlah vonis untuk dirinya. Dinerakakan. Dan, ia terheran-heran. Lebih mengherankan lagi, ketika orang lain yang lebih saleh dari dirinya ternyata bernasib sama.

Tak pelak terjadi kasak-kusuk di antara orang-orang yang dinerakakan itu. Mereka tidak puas dengan vonis itu. Standar penghakiman Tuhan dianggap tidak jelas. Lalu, mereka memberanikan diri menghadap Tuhan untuk minta penjelasan.

“Di mana kalian tinggal?”

“Indonesia.”

“Negeri yang tanahnya subur, sampai tanaman tumbuh tanpa ditanam? Negeri yang tambangnya kaya raya itu?”

“Benar, Tuhan.”

“Tetapi, penduduknya banyak melarat? Negeri yang selalu kacau karena kalian suka berkelahi, sementara kekayaan alam kalian dikeruk orang lain?”

“Benar, Tuhan. Kami tidak peduli dengan kekayaan alam kami. Yang penting, kami menyembah dan memuji-Mu.”

“Engkau rela tetap melarat? Juga anak cucumu ikut melarat?”

“Tidak apa-apa, Tuhan, asal mereka taat beragama.”

“Meski ajaran agama itu tidak masuk di hati?”

“Masuk di hati, Tuhan.”

“Kalau masuk di hati, mengapa kalian membiarkan diri tetap melarat sehingga anak cucu kalian teraniaya, kekayaan alam diambil orang lain untuk anak cucu mereka? Mengapa kalian lebih suka saling menipu dan memeras? Aku beri kalian negeri yang kaya, namun kalian malas dan tidak suka bekerja keras. Kalian lebih suka beribadat. Kalian kira Aku mabuk pujian atau suka disembah?

Semua terdiam dan tahulah mereka kini apa yang diridai Allah. Masih penasaran, Saleh bertanya, “Apakah salah menyembah-Mu, Tuhan?”

“Tidak salah. Tetapi, kesalahan terbesar adalah terlalu mementingkan diri. Kau taat sembahyang karena takut masuk neraka. Kau melupakan kehidupan anak-istrimu dan kaummu sehingga mereka tetap melarat.”

Reifikasi kesalehan

Manifestasi keimanan sering terkungkung visi tempat ibadat. Potensi ekonomi umat diinvestasikan untuk bangunan yang tersusun dari batu-batu mati, bukan batu-batu hidup, yakni umat yang saleh. Maka, salah satu obsesi kesalehan umat di negeri yang bersila ketuhanan ini adalah membangun tempat ibadat, kalau perlu, megah. Demi kemuliaan Tuhan, katanya. Hidup saleh seolah-olah harus berbiaya tinggi.

Bulan Februari lalu, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla meresmikan enam proyek milik Pemerintah Kalimantan Timur. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2007 yang berjumlah Rp 4,258 triliun, tiga proyek bendungan pengendali banjir bernilai Rp 86,916 miliar. Namun, sebuah pusat kegiatan keagamaan dibangun dengan biaya Rp 550 miliar, hampir 13 persen dari APBD.

Komentar serius Wapres saat itu, “Paling yang hadir sembahyang pagi 30 orang, tetapi bangunannya setengah triliun.” Dana sebesar itu seyogianya bisa dimanfaatkan langsung untuk kesejahteraan rakyat. Untuk memperbaiki gedung sekolah yang roboh. Untuk membangun sekolah kejuruan. Untuk memberikan pembekalan kepada para santri dengan keterampilan hidup mandiri atau memulai usaha kecil.

Indonesia tergolong peringkat atas sebagai negara terkorup di Asia, namun tak tampak korelasi antara peningkatan kesalehan dan berkurangnya korupsi. Energi umat sering dihamburkan untuk membela agama dan reifikasi kesalehan. Jika energi itu disalurkan untuk memerangi korupsi, kemiskinan, dan kebodohan, niscaya peringkat Indonesia di mata dunia akan jauh lebih baik.

Reorientasi kesalehan

Mengapa modal sosial yang begitu besar tidak mendorong kemajuan dan peradaban bangsa? Ketiadaan visi kesalehan sosial. Kesalehan berhenti pada tataran individual dan berfungsi sebatas penentu identitas kelompok. Kesalehan hanya berorientasi dunia akhirat dan ketenangan batin. Kesalehan seperti itu sudah dijinakkan dan tidak berbahaya bagi status quo.

Perlu transformasi sebagian energi kesalehan menjadi amunisi kritik sosial. Itulah agama profetis. Agama yang berpihak pada yang lemah dan tertindas. Agama yang membuat pejabat korup merasa tidak nyaman. Kesalehan sosial memupuk daya kritis dan daya juang umat. Rakyat akan geram melihat korupsi. Daripada berkolaborasi dengan penguasa, pemuka agama menjaga jarak agar masih bisa menegur penguasa ketika salah.

Mestinya kebangkitan agama-agama di Tanah Air diikuti orientasi kesalehan yang baru. Agama transformatif dan yang membebaskan. Itu sebuah modal sosial yang besar untuk bangkit dari keterpurukan. Jangan sampai kesalehan yang berkembang malah melemahkan motivasi umat untuk mengupayakan kesejahteraan di dunia. Lari dari dunia nyata membuat agama bagai candu masyarakat.

Orientasi baru kesalehan akan ikut memberi solusi bagi problem sosial sebab kesalehan itu membangun etos kerja. Kita akan menjadi bangsa yang dihormati dan didengar suaranya, jika produktivitas bangsa meningkat dan perekonomian kuat. Kehormatan bangsa dibangun di atas dasar kesalehan sosial.

Yonky Karman Rohaniwan

 


Kamis, 14 Juni 2007

Kontroversi PLTN

Otto Soemarwoto

Kontroversi tentang pembangunan PLTN di Gunung Muria merebak lagi. Ada yang pro, ada yang kontra. Para pedukungnya umumnya para ilmuwan nuklir dan pakar PLTN, khususnya di Batan. Pendukung yang sangat gigih ialah industri tenaga nuklir. Yang menentang umumnya dari LSM. Juga dari kalangan akademik. Gus Dur dulu menyatakan akan tidur di Gunung Muria untuk menghalangi pembangunan PLTN tersebut.

Pertimbangan menerima atau menolak sebuah risiko yang sangat umum ialah membandingkan risiko alternatif yang satu dengan alternatif lain. Pihak pendukung menyatakan, PLTN adalah sumber listrik alternatif yang harus dimanfaatkan karena sumber energi konvensional (minyak, batu bara, dan gas) makin menipis. Harga listrik dari PLTN adalah kompetitif dibanding dengan listrik dari sumber konvensional. PLTN adalah aman. Per TWy (terrawattyear) kematian yang disebabkan oleh PLTA adalah 885, PLTU batu bara (342), PLTU gas (85), dan PLTN (8). Di samping itu terjadi kematian karena pencemaran udara oleh pembakaran bahan bakar minyak (BBM) dan batu bara. Jadi dibandingkan dengan yang lain PLTN sangatlah aman.

Akan tetapi, para oponen berkilah, PLTN tidak pula dapat dijamin keamanannya. Lihat saja kecelakaan Three Miles Island di Amerika Serikat (1976) dan di Chernobyl, Rusia (1986). Limbah nuklir baru aman setelah disimpan 10.000 tahun. Harus pula diperhatikan angka kematian/kesakitan yang tidak segera terjadi karena terkena penyinaran radioaktif, misalnya dari kecelakaan Chernobyl. Ada laporan tentang kenaikan leukemia anak di sekitar PLTN Sellafield, Inggris. Harus pula dibandingkan dengan kematian karena pembangkitan listrik dengan angin, surya, mini-mikrohidro dan bahan bakar hayati (BBH) yang dikenal sangat aman. Demikian pula dengan kematian karena penghematan listrik. Misalnya, mematikan dan menyalakan TV dengan menekan tombol on-off dan bukannya dengan alat remote dengan menyetel TV pada stand by serta menggunakan lampu hemat energi adalah cara penghematan yang amat aman. Kematiannya dapat diperkirakan 0 per TWy dihemat. Tidak pula terjadi pencemaran udara, malahan menguranginya.

Alternatif terakhir

Berkaitan dengan isu pemanasan global, para proponen menyatakan, PLTN selama beroperasi tidak mengemisikan gas rumah kaca CO2. Berdasarkan analisis daur hidup (life cycle analysis) mulai dari penambangan uranium, pemurnian, pengoperasian PLTN, pengolahan limbah, penyimpanan limbah dan pembongkaran instalasi PLTN yang telah mencapai akhir daur gunanya (use cycle), emisi CO2 lebih rendah daripada emisi dari sumber konvensional. Karena itu, PLTN adalah sumber energi berkelanjutan.

Pihak penentang menyatakan PLTN menggunakan bahan bakar tak—terperbarukan (non-renewable). Karena itu, suatu ketika uranium juga habis. Jadi, PLTN bukanlah sumber energi berkelanjutan. Sama seperti minyak. Para oponen juga menyatakan, memang benar emisi CO2 adalah lebih rendah. Akan tetapi, ini hanya berlaku jika digunakan batuan tambang berkualitas tinggi berkadar uranium 1% atau lebih. Makin rendah kualitas batuan tambangnya, semakin tinggi emisi CO2-nya. Pada batuan tambang lunak (soft ore) ambang batas emisi CO2 sekitar 0,015%. Pada batuan tambang keras, seperti granit, ambang batasnya lebih tinggi. Dengan batuan tambang berkadar uranium lebih tinggi dari ambang batas, emisi CO2 PLTN lebih tinggi daripada PLTU gas.

Oxford Research Group dalam laporannya kepada British House of Commons pada tahun 2005 menyatakan, emisi CO2 PLTN bervariasi dari 20% sampai 120% PLTU gas, tergantung dari kualitas batuan tambang. Sebagian besar batuan tambang uranium yang diketahui mempunyai kualitas rendah. Dengan terus naiknya permintaan untuk listrik dan PLTN dijadikan andalan, permintaan untuk bahan bakar nuklir juga naik. Untuk memenuhi kenaikan permintaan ini, batuan tambang berkualitas rendah juga akan ditambang, sehingga emisi CO2 naik. Jadi, tidak ada jaminan, PLTN akan mengurangi emisi CO2.

Karena risikonya itu, para oponen menyatakan, seharusnya PLTN menjadi alternatif terakhir. Kita kembangkan dulu alternatif lain, termasuk penghematan energi dengan menaikkan efisiensi penggunaan serta energi angin, surya, air, laut dan bahan bakar hayati. Baru setelah itu, kita pertimbangkan PLTN.

Energi terperbarukan angin, surya, mikrohidro, dan BBH mempunyai keuntungan bersifat tersebar. Dapat dibangun di desa-desa dan pulau kecil sehingga pembangunan dapat merata. Pembangunan itu bersifat prorakyat miskin. Pulau-pulau kecil yang letaknya jauh terpencil dan menentukan batas wilayah kedaulatan dan zona ekonomi eksklusif kita dapat dibangun dan diselamatkan. Sementara itu, PLTN memerlukan jejaring transmisi grid yang mahal untuk dapat mencapai pedesaan, apalagi untuk mencapai pulau-pulau kecil. Dapat dikatakan tak mungkin. Karena itu, seharusnya PLTN tidak diberi prioritas dalam pembangunan.

Nisbah untung rugi

Tingkat kesediaan menerima risiko jelas dipengaruhi pertimbangan untung-rugi, baik tangible maupun intangible. Makin besar seseorang menerima keuntungan dari sesuatu alternatif, semakin besar kesediaannya untuk menerima risiko dan vice versa. Oleh karena itu, dapat dimengerti para proponen PLTN adalah di industri nuklir dan para pakar nuklir. Bagi mereka nisbah untung/rugi adalah besar. Kesediaannya untuk menerima risiko adalah besar. Sebaliknya, para oponen tidak atau sedikit merasa mendapat keuntungan dari PLTN. Nisbah untung/rugi adalah kecil. Kesediaan untuk menerima risiko adalah rendah.

Makin berhasil gerakan energi alternatif terperbarukan dan penghematan energi, makin kecil ancaman krisis listrik yang sedang kita hadapi. Nisbah keuntungan/kerugian dari PLTN pun turun. Dengan pergeseran nisbah ini, kesediaan menerima risiko PLTN turun pula. Kesediaan menerima risiko (acceptable risk) merupakan risiko subyektif yang riil, bukan abstrak. Harus ditanggapi. Kajiannya bukan terletak dalam bidang matematik-teknis, melainkan merupakan persepsi kemasyarakatan (societal perception) dalam ranah psikologi sosial.

Tampaklah masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan pembangunan PLTN. Jika PR ini tidak kita lakukan dengan baik, dapat diperkirakan akan terjadi tentangan yang keras terhadap pembangunan PLTN. Banyak energi bangsa yang harus dikeluarkan untuk berdemo para oponen dan untuk melayaninya oleh pemerintah.

Otto Soemarwoto Guru Besar Emeritus Ekologi Universitas Padjadjaran Bandung

 


Selasa, 19 Juni 2007

Anomali terhadap Terorisme

Tjipta Lesmana

Masyarakat kita tampaknya mempunyai sikap yang beragam terhadap keberhasilan polisi, khususnya Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 dalam menggulung kelompok teroris selama 10 hari terakhir. Sebagian besar menutup mulut. Pers pun menyiarkan apa adanya berdasar sumber resmi dari Polri, no comments at all. Mungkin takut jika memberi komentar yang ternyata keliru.

Hal ini berbeda, misalnya, dengan tanggapan masyarakat, khususnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), terhadap insiden berdarah di Pasuruan yang menewaskan empat penduduk. Dengan “lincah” kelompok tertentu mengembangkan teori dan asumsinya untuk menghantam TNI, terutama Marinir.

Reformasi kebablasan

Hingga hari ini, terorisme masih digolongkan isu sensitif di negeri kita, isu yang kerap dapat membangkitkan amarah kelompok-kelompok tertentu. Meski pemerintah dan aparat keamanan—termasuk intelijen—berulang kali menegaskan, terorisme sama sekali tidak terkait dengan agama atau pemeluk agama tertentu, toh masih ada saja pihak-pihak yang tersinggung karena merasa disudutkan.

Bahkan, beberapa tahun lalu seorang pemimpin negara kita dengan lantang berucap, di Indonesia tidak ada teroris. “Kalau ada teroris, saya orang pertama yang akan menangkapnya!” Pemimpin lainnya mengecam tudingan beberapa negara bahwa Indonesia sarang teroris. Namun, setelah Bali diguncang serangan teroris hingga dua kali dan menewaskan banyak orang tidak berdosa dan menghancurkan perekonomian Bali, semua tercengang. Kedua pemimpin bangsa kita pun bungkam. Fakta telanjang membuktikan, ada teroris di negeri ini bahkan mereka sudah mampu melancarkan serangan mematikan (deadly assault) di mana-mana.

Inilah salah satu dampak negatif reformasi yang kebablasan, yaitu orang seolah boleh berbicara apa saja dengan nada sekeras apa pun, tanpa memikirkan lagi komplikasi dari ucapannya terhadap kehidupan masyarakat.

Reformasi kebablasan juga berakibat orang Indonesia kerap hidup bak katak dalam tempurung. Mereka, umumnya, bersikap No sabe que no sabe que no sabe (Tidak tahu terhadap suatu permasalahan tetapi tidak sadar bahwa dia sebetulnya tidak tahu). Orang-orang seperti ini, menurut si bijak yang menciptakan untaian kata mutiara ini, harus dienyahkan dari masyarakat (huje de el!). Misalnya, ada warga negara Indonesia yang ditangkap di Filipina, lalu dijebloskan ke penjara karena dituduh terlibat aksi-aksi terorisme.

Reaksi miring

Begitu mendengar tuduhan negara jiran, sementara pihak di Indonesia serta-merta marah dan menuding aparat intelijen Filipina memfitnah dan menghina pemeluk agama tertentu di negeri kita. Faktanya, yang ditangkap itu memang teroris dan berkolaborasi dengan teroris-teroris lokal dalam upaya menumbangkan pemerintahan sah di Manila.

Contoh lain, sudah sejak 5-6 tahun lalu pihak luar mengingatkan Indonesia tentang jaringan terorisme yang dilancarkan organisasi Jemaah Islamiyah (JI). Namun, kita marah dan berkilah. Di Indonesia tidak ada JI. Tetapi, setelah satu per satu aktivis terorisme ditangkap dan diperiksa polisi, tirai mengenai kegiatan JI di dalam negeri kian jelas.

Keberhasilan Densus 88 beberapa hari lalu menangkap Abu Dujana dan Zarkasih alias Abu Irsad, dua tokoh penting JI, juga mengundang reaksi miring dari pihak tertentu. Tidak kurang dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengkritik dan mengecam Polri agar jangan menciptakan teror baru. Seolah-olah apa yang dilakukan operasi Densus 88 hanya menciptakan ketakutan dahsyat di masyarakat (teror baru).

Pernyataan Ketua MPR seperti ini benar-benar memprihatinkan; bahkan bisa mengundang kesan dia proteroris. Yang lucu, saat polisi melakukan penangkapan terhadap seorang penduduk yang dicurigai terkait terorisme, muncul aksi demo yang keras. Mereka mengecam polisi yang dituduh bertindak sewenang-wenang. Seorang warga negara asing bertanya setelah menyaksikan tayangan di layar televisi: “What are they shouting for?” Polisi mengejar dan mengobrak-abrik terorisme, mengapa ada sebagian penduduk yang marah dan mencaci-maki polisi?

Anomali

Rupanya, bangsa Indonesia bersikap anomali terhadap terorisme. Sejauh ini tidak ada satu pihak pun—apalagi politisi dan LSM—yang memberi apresiasi kepada Polri atas keberhasilannya menggulung beberapa kelompok teroris. Sebaliknya, polisi malah dicurigai macam-macam, seperti hanya untuk cari muka atau gebrakannya tidak lebih untuk menutupi kelemahan pemerintah di bidang lain.

Masyarakat kita memang sedang sakit. Jika ada bom meledak, menewaskan puluhan manusia tidak berdosa, aparat keamanan—termasuk aparat intelijen—dikecam habis-habisan. Mereka dituduh “tidur”, kecolongan, atau tidak profesional. Namun, jika pihak keamanan berhasil menangkap gembong teroris, tidak ada yang memberi komentar, apalagi apresiasi.

Rupanya, sebagian masyarakat masih percaya, terorisme hanya akal-akalan atau rekayasa negara tertentu untuk menekan kita. Padahal, hasil pemeriksaan terhadap sejumlah teroris yang ditangkap menunjukkan, gerakan mereka sama sekali tidak terkait negara tertentu. Mereka murni berjuang karena keyakinan ideologinya.

Dalam alam demokrasi, siapa pun, kelompok mana pun, dibenarkan untuk memperjuangkan aspirasinya. Namun, jika perjuangan itu bertabrakan dengan ketentuan perundang-undangan, apalagi disertai aksi teror dan ancaman serangan bom, negara mana pun tidak bisa memberi toleransi. Sebenarnya, terorisme dapat menenggelamkan kapal raksasa yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, harus dilawan habis-habisan oleh seluruh bangsa, khususnya aparat keamanan.

Tjipta Lesmana Widyaiswara Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

 


Selasa, 19 Juni 2007

Drama Lumpur dan Drama Pelor

Johan Silas

Lokakarya semburan lumpur panas Lapindo, “Belajar dari Bencana Non-Alam” di Flinders University, Australia, Juni lalu, bukan yang pertama dan niscaya bukan yang terakhir.

Pertemuan sejenis pernah diadakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), menghadirkan pakar berbagai penjuru dunia. Di sini pertemuan dicurigai menyimpan kepentingan tersembunyi, sedang di luar negeri pertemuan diharap obyektif tanpa prasangka. Lokakarya di Flinders menyimpulkan semburan lumpur Lapindo unik dan mungkin akan berlangsung lama. Agar penyelesaian bisa profesional dan bebas kepentingan, swasta dan pemerintah jangan terlibat kecuali menyandang dana.

Pada peringatan satu tahun semburan lumpur, tanpa komando media di Tanah Air menurunkan berita drama parah itu. Riuh drama lumpur dikentalkan berita drama pelor, menewaskan beberapa orang.

Memang ada kopral hingga jenderal yang dipecat. Ini kontras dengan sanjungan yang diberikan kepada Marinir saat mereka memulihkan situasi akibat tsunami di Calang dan Krueng Sabee, Aceh Jaya.

Pemerintahan yang lemah

Empat dasawarsa silam (1968) peraih Nobel, Gunnar Myrdal, menyajikan karya agung Asian Drama, an Inquiry Into the Poverty of nations. Ini kajian kemiskinan di Asia Selatan karena pembangunan yang tersendat, termasuk di Indonesia serta tetangganya. Hasil simpulan terkait pemerintahan lemah (soft state), seperti lumpur? Makin lama kenegaraan lemah makin sulit berubah menuju masyarakat sejahtera.

Prestasi The Asian Miracle sepuluh tahun silam tidak seluruhnya benar dan berlanjut. Ada negara yang bertahan karena mampu beralih soft menjadi solid state. Sebelum itu Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan sudah tergolong negara maju.

Menurut kajian Asian Drama, kenegaraan lunak berciri disiplin rendah, kepercayaan irasional dan takhayul, tak memiliki kesiagaan dan ambisi, kesiapan bereksperimen dan berubah yang kerdil, puas dengan pekerjaan manual, tunduk pada otoritas dan mengeksploitasi orang lain, serta banyak ciri negatif lainnya.

Bila Myrdal kini ada, korupsi dan pemerintahan kurang bertanggung jawab akan ditambahkan sebagai ciri laten penting. Berapa jauhkah Indonesia sudah meninggalkan Asian Drama? Bila Asian Miracle tidak disusul Asian Crisis, ceritanya berbeda. Jejak Asian Drama dan Asian Crisis tampak pada ketidakbecusan penyelesaian lumpur Lapindo di Sidoarjo dan penembakan di Pasuruan.

Temuan Asian Drama perlu dipadu dengan The Sane Alternative (1978) karya James Robertson. Menurut dia, krisis dihadapi dengan empat reaksi: masa bodoh (business as usual) karena masa depan (masih) sama dengan masa kini. Bersikap bencana (disaster) bila sudah tak ada alternatif yang dapat dipilih seperti pada perang nuklir atau bencana dahsyat. Reaksi lain adalah pasrah pada pemerintah (totalitarian conservationist), sebab pemerintah dianggap serba bisa dan tahu. Ada reaksi hyper-expansionist yang tergantung pada kemajuan industri seperti di negara barat, terutama memanfaatkan sains dan teknologi. Roberson menganggap keempat reaksi itu tidak efektif.

Adat dan tradisi lokal

Ditawarkan alternatif kelima; Sane, Humane and Ecological (SHE) yang juga ada pada adat dan tradisi lokal. Semua orang dibekali otak, namun tidak semua berpikiran waras, manusiawi, dan alami. Cara berpikir waras tidak tergantung restu atau persetujuan atasan, tetapi mampu mengandalkan pengetahuan, pengalaman dan standar moral yang tinggi. Perlu kearifan utuh, imbang, dan serasi dalam menalar dan menyikapi masalah.

Aspek manusiawi mudah diucapkan dan berhenti saat liur kering. Penderitaan drama lumpur dan pelor jauh dari nilai kemanusiaan hakiki.

Bersifat ecological juga mudah dinyatakan, namun tidak pernah dilaksanakan serius. Badan yang menangani semburan lumpur Lapindo tak menyertakan pejabat lingkungan hidup dalam timnya.

Apakah masalah lingkungan bersifat nanti-nanti saja atau khawatir menghambat kelancaran kerja? Masyarakat adat menikmati hubungan baik dengan alam dan lingkungan. Modernisasi dengan ilmu pengetahuan sering mengkhianati persahabatan yang menjadi buruk. Alam dieksploitasi tanpa batas sehingga hubungan saling menghargai hilang.

Keadaan kian parah saat ekonomi didukung politik. Drama lumpur tidak lain adalah dominasi ekonomi yang meniadakan eksistensi alam dan manusia. Drama pelor, cermin konspirasi politik dan ekonomi yang kuat dengan menindas kemanusiaan.

Menghadapi bencana alam, hanya ada dua pilihan penyelesaian, yaitu bisa dikendalikan atau serahkan kepada alam. Untuk Sidoarjo, coba dikendalikan dan dikuasai. Anggapannya, semburan bersifat sementara dan terbatas. Ternyata akumulasi lumpur luar biasa banyak di daerah padat penduduk dan memorak-porandakan ekonomi. Kini, jutaan meter kubik lumpur siap menenggalamkan siapa dan apa saja. Sebanyak 20.000 orang harus mengungsi, 5.000 terkena pemutusan hubungan kerja. Ekonomi Jawa Timur mengempis 30 persen. Kapan kita belajar dari karya “tua” itu?

Johan Silas Guru Besar Emeritus Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya

 


Selasa, 19 Juni 2007

Koalisi Tanpa Pintu

Arief Mudatsir Mandan

Sengketa hadir tidaknya Presiden dalam Paripurna DPR terkait interpelasi Dewan, ditentukan dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden.

Rapat Bamus yang digelar Kamis (14/6) sepakat menunggu hasil pertemuan itu, baru kemudian menentukan jadwal paripurna untuk mendengarkan keterangan Presiden (Kompas, 15/6).

Selasa, Paripurna DPR meloloskan usulan 280 anggota yang mengajukan hak interpelasi terhadap pemerintah yang telah memberi persetujuan atas Resolusi DK PBB No 1747 terkait nuklir Iran dan meminta Presiden hadir memberi keterangan.

Fraksi Partai Demokrat yang ditemani Fraksi Partai Damai Sejahtera “dikeroyok” tujuh fraksi lain (F-PG, F-PDIP, F-PPP, F-PBD, F-PKB, F-PAN, dan F-PKS) yang menyatakan menerima. Sedangkan F-PBR memilih abstain. Tetapi, Selasa (5/6), paripurna gagal menghadirkan Presiden yang mengutus beberapa menteri dan ditolak sidang.

Sepanjang pemerintahan SBY-JK, DPR beberapa kali berupaya menggelar interpelasi dan hak angket. Mulai dari kasus pengangkatan Panglima TNI, busung lapar, teleconference, impor beras, hingga MOU Pemerintah RI dan GAM, semuanya berakhir hampa, kandas di tengah jalan.

Karena sering gagal, awam menganggap, semua upaya itu pada hakikatnya hanya trik politik, yang ujungnya bisa ditebak. Interpelasi memang bukan berarti “kiamat” bagi karier kepresidenan SBY, tetapi publik politik Indonesia telanjur dihantui pengalaman beberapa tahun silam ketika Presiden Gus Dur dijatuhkan oleh parlemen melalui mekanisme interpelasi dan hak angket.

Dalam kasus ini, yang menarik dianalisis adalah sejauh mana soliditas koalisi partai pendukung pemerintah, mengingat penyokong utama interpelasi fraksi pendukung SBY-JK. Artikel ini sedikit menyoal bagaimana koalisi itu dibangun dan implikasi politiknya.

Imajinasi politik

Meski dalam dunia politik dikenal pemahaman “tidak ada yang tidak mungkin”, tetap saja perkembangan ini menarik dicermati, yaitu apakah bangunan koalisi sekarang ini riil atau hanya imajinasi politik semata.

Publik memahami, sejak awal pencalonannya sebagai capres- cawapres, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan kabinet, SBY-JK didukung oleh suatu koalisi yang terdiri atas Partai Demokrat, PBB, dan PKS (belakangan menyusul PAN, PPP, dan Golkar). Solidnya koalisi saat itu merembet ke parlemen yang ditunjukkan oleh soliditas “koalisi kerakyatan” saat berhadapan dengan “koalisi kebangsaan” dalam perebutan komposisi pimpinan Dewan dan pimpinan alat-alat kelengkapan Dewan di awal periode 2004-2009.

Gagalnya berbagai upaya pengajuan interpelasi selama ini berangkali bisa disebut sebagai barometer bagi tegaknya koalisi kerakyatan. Lalu, ketika Rapat Paripurna DPR kali ini meloloskan interpelasi, apa bisa dikatakan sebagai pertanda berakhirnya koalisi? Pertanyaan ini semakin terasa maknanya karena interpelasi lolos hanya beberapa hari setelah terjadi perombakan kabinet yang sedikit banyak telah mengganggu soliditas partai-partai pendukung pemerintah. Misalnya, pasca- pencopotan Yusril Ihza Mahendra sebagai Mensesneg, PBB mereposisi keberadaannya dalam koalisi; PPP juga meradang dan sempat mengancam pemerintahan SBY-JK saat dua menterinya, Sugiharto dan Saifullah Yusuf, dicopot; dan PKB yang belakangan dekat dengan SBY tidak mengakui Lukman Edy sebagai menteri dari PKB.

Menurut logika awam, masuk akal jika seandainya PBB dan PPP keluar dari koalisi karena jabatan menteri sebagai pembantu presiden adalah sebuah kepercayaan dan jika jabatan itu diambil berarti kepercayaan telah diambil kembali.

Namun, politik selalu memiliki logikanya sendiri. Logika politik kita, “sebuah koalisi bukanlah harga mati” bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kepentingan tetap menjadi pertimbangan utama.

Jika koalisi tidak lagi dianggap memenuhi kepentingan, satu pihak dengan leluasa bisa mengingkarinya, di mana pun dan kapan pun dia mau. Apalagi tradisi politik kita belum terbiasa dengan deal “hitam di atas putih” sebagai kontrak politik yang mengikat.

Begitu terbuka, segala kemungkinan politik bisa terjadi. Koalisi itu ibarat rumah, tetapi rumah itu tanpa pintu. Maka, jadilah sebuah koalisi “tanpa pintu”. Dalam kondisi seperti itu, siapa yang ada di luar dan siapa yang ada di dalam, menjadi tidak jelas batasnya. Suka-suka saja. Tidak ada aturan yang saling mengikat satu sama lain. Misalnya, kapan koalisi bersepakat dan kapan boleh tidak bersepakat terhadap kebijakan pemerintah yang didukungnya, apa konsekuensinya, dan bagaimana taktik strateginya?

Kapan seorang menteri dapat di-reshuffle, bagaimana mekanismenya, dan siapa yang harus mengganti? Dalam kondisi tanpa aturan main seperti itu, wajar saja jika anggota koalisi merasa bebas melakukan apa saja.

Tidak ada sistem

Dalam tradisi Hobbesian, manusia dilihat sebagai sosok yang “jahat”, yang bisa bertindak semaunya di luar kesepakatan bersama. Karena itu, ia menganjurkan agar sebuah masyarakat dipimpin oleh orang kuat sehingga bisa memaksa individu taat pada asas bersama.

Namun, dalam tradisi yang lebih modern, pandangan Thomas Hobbes ini sudah ditinggalkan, diganti pandangan yang lebih manusiawi. Salah satu bentuk yang paling masyhur adalah prinsip demokrasi. Sayang, demokrasi sering tidak sampai mengurusi soal deal-deal politik dalam koalisi.

Secara prinsip, demokrasi sebenarnya bisa dijadikan patokan dalam membangun suatu koalisi. Dalam koalisi ada dua hal yang saling beriringan, yang satu sistem, lainnya adalah norma (fatsun). Sistem mencakup aturan hukum yuridis formal, sementara norma bersifat menjiwai bagi sistem itu.

Lolosnya interpelasi kali ini, dan perombakan kabinet yang lalu, tidak saja memberi sinyal tentang goyahnya koalisi yang selama ini mendukung SBY-JK, tetapi secara substansial ia juga mengingatkan kepada kita bahwa sistem politik negeri ini berdiri di atas landasan yang rapuh.

Koalisi yang dibangun SBY-JK juga rapuh karena dibangun di atas fondasi yang kosong, tanpa “beton” politik. Tentu saja hasilnya tidak memberi pembelajaran politik yang baik bagi rakyat, karena tidak ada prinsip, tidak ada fatsun. Ini berarti, tidak ada sistem yang dibangun. Yang ada hanya pragmatisme politik.

Dalam sisa dua tahun lebih sedikit pemerintahannya, apakah SBY-JK akan membangun sebuah koalisi yang lebih kokoh, yang lebih bermartabat, yang memberi pembelajaran bagi rakyat?

Kita tunggu jawabannya.

H Arief Mudatsir Mandan Anggota F-PPP DPR

 


Selasa, 19 Juni 2007

Gaya Hidup Berkonflik

Broto Wardoyo

Kekerasan kembali merebak di Palestina dan tampaknya sudah menjadi gaya hidup.

Masa bulan madu Kesepakatan Mekkah, yang mengatur pembagian pos-pos kekuasaan antara Hamas, Fatah, dan kelompok independen, telah berakhir.

Dalam banyak literatur, pere- butan kekuasaan merupakan akar konflik Hamas—Fatah. Saat berkuasa mereka berusaha melanggengkan kekuasaan dengan menciptakan tatanan yang menguntungkan faksinya. Saat Fatah berkuasa, mereka memonopoli dana dari para donor, membangun sistem perdamaian yang menguntungkan akumulasi modal dan kekuasaan dengan menciptakan satu saluran bagi pembicaraan damai melalui PLO, dan membangun ikatan benci, tetapi rindu dengan Israel, baik keamanan, ekonomi, atau politik.

Sebaliknya, saat Hamas berkuasa, mereka mendobrak proses perdamaian yang dinilai merugikan Hamas, dengan dalih merugikan Palestina, mengedepankan strategi militer sebagai jaminan keamanan, menciptakan tatanan politik baru dengan membuka transparansi guna menunjukkan buruknya kinerja penguasa sebelumnya.

Namun, jika persoalannya hanya kekuasaan, mengapa pembagian kekuasaan tidak memuaskan kedua faksi? Konflik tetap merebak pascapenandatanganan Kesepakatan Mekkah. Kesepakatan Mekkah bukan yang pertama dilanggar. Dalam upaya menjembatani perseteruan Hamas-Fatah, Mesir sering menemukan fenomena serupa.

Sintesis nasionalisme

Argumentasi lain tentang perselisihan Hamas-Fatah menjelaskan, akar permusuhan adalah perbedaan ideologi. Hamas memimpikan negara Islam Palestina dan Fatah menginginkan negara sekuler Palestina. Kedua ideologi itu menakdirkan mereka untuk bermusuhan. Dalam ilmu pengetahuan, ada yang disebut tesis dan ada yang dinamakan antitesis. Dialog di antara keduanya akan menciptakan sintesis. Bisakah pola ini disematkan dalam kasus Palestina? Jika Fatah adalah tesis bagi nasionalisme Palestina dan Hamas adalah antitesisnya maka yang ditunggu adalah sintesis dari nasionalisme Palestina.

Rumusan sintesis nasionalisme Palestina itulah yang hingga kini tidak hadir. Dalam masa penantian itu bukan dialog, tetapi senjata yang dikedepankan keduanya. Tampaknya masih ada faktor X untuk menjelaskan mengapa pilihan dijatuhkan pada kekerasan. Kultur bisa menjadi penjelasan yang baik mengenai faktor X itu.

Sejarah pergerakan nasionalisme Palestina sebelum kemerdekaan Israel ditandai dengan kehadiran Arab Higher Committee yang salah satu keberhasilannya adalah mengorganisasi the Great Arab Revolt (1936-1939). Sayang, usaha mendapatkan kemerdekaan dari Inggris gagal karena dualisme kepemimpinan antara klan Husseini dan Nashashibi.

Dimanfaatkan Israel

Gelagatnya, Hamas dan Fatah menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai ajang pertempuran dan bukan bertempur demi kemerdekaan Palestina. Tercipta kesadaran, siapapun yang membawa Palestina untuk merdeka akan menguasai politik Palestina ke depannya.

Perang untuk membawa Palestina merdeka ini justru menjadi titik berat dibanding membawa Palestina merdeka sesegera mungkin. Asumsi menang-kalah yang dominan membuat langkah kemerdekaan Palestina tidak untuk dibagi. Keadaan inilah yang dimanfaatkan Israel untuk memecah kekuatan Palestina.

Melibatkan berbagai kekuatan kemerdekaan Palestina, bisa dijadikan alternatif. Untuk itu dibutuhkan dorongan cukup besar, dari negara-negara donor dan publik Palestina. Pemilu tahun 2006 membuktikan, publik Palestina bisa bersikap rasional dan memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan perubahan.

Tekanan negara-negara donor agar pemilu dilaksanakan jujur dan transparan membuat proses pemilu berjalan lancar nyaris tanpa hambatan, meski hasilnya berbeda dari yang diharapkan. Tidak ada pertumpahan darah berarti selama pemilu. Tekanan donor yang melumpuhkan perekonomian Palestina, menjadi bukti kekuatan donor jika intervensi dilakukan dengan baik.

Yang harus dijaga kemudian adalah keseimbangan suara donor agar tidak lebih pro terhadap salah satu kekuatan. Peran dunia Arab, terutama Arab Saudi dan negara-negara Teluk, dengan kekuatan finansialnya dalam mengimbangi AS dan negara-negara Eropa patut diharapkan selain terus menjembatani Kesepakatan Mekkah seri selanjutnya.

Selama masih ada sekolah Hamas atau rumah sakit Fatah, niscaya kedamaian internal Palestina tidak tercipta, apalagi berdamai dengan Israel. Selama kekerasan dijadikan gaya hidup, tidak akan pernah ada yang namanya negara Palestina. Apakah Palestina hanya ditakdirkan menjadi bangsa tanpa negara? Semua bergantung kepada Hamas, Fatah, dan publik Palestina.

Broto Wardoyo Pengajar di Departemen HI, UI; Manajer Program Center for International Relations Studies (CIReS)

 


Senin, 18 Juni 2007

Partai Politik, “For Sale”

M Fadjroel Rachman

Bila Anda bukan miliarder, jangan bermimpi menjadi calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta.

Meski Anda cerdas, amat bermoral, kekayaan halal bukan hasil korupsi dan suap-menyuap, lalu memiliki program kerja kesejahteraan, yakinlah tak akan satu partai politik (parpol) pun yang melirik apalagi melamar Anda sebagai cagub-wagub.

Anda kader partai yang loyal dan merangkak dari bawah? Juga bukan jaminan karena partai politik memilih calon dengan tiga kriteria: uang, uang, dan uang.

Parpol besar memilih cagub Fauzi Bowo, pegawai negeri sipil yang hartanya per 31 Mei 2007 senilai Rp 38.347.226.587 dan 150.000 dollar AS, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih Adang Daradjatun, polisi berbintang tiga yang hartanya per 31 Januari 2007 senilai Rp. 17.399.839.681 dan 42.592 dollar AS (Pengumuman KPU DKI Jakarta, 14/6).

Mengapa harus miliarder? Apakah mereka harus membayar tiket masuk kepada parpol? Tak ada yang tahu, kecuali pengakuan Djasri Marin dan mantan Panglima Kodam Jaya Slamet Kirbiantoro. Djasri Marin menagih PDI-P dan PPP mengembalikan setorannya senilai Rp 3 miliar (Kompas, 16/6). Juga pengakuan Sarwono Kusumaatmadja—mantan Sekjen Golkar rezim Soeharto-Orde Baru 1983-1988— bahwa “penolakan terhadap saya selalu terjadi pada saat-saat terakhir, saat “uang yang tak ada judulnya” itu mulai disebut.” (Tempo, edisi 11-17 Juni 2007). Bila sesuai pengakuan Djasri Marin, asumsinya para cagub-wagub pilihan parpol membayar tiket masuk dengan nilai rupiah lebih besar. Secara moral dan hukum kedua pasangan itu tidak pantas berlaga sebagai cagub-wagub DKI Jakarta. Keduanya semestinya dianulir.

Kekecewaan publik

Sungguh celaka demokrasi terbatas sekarang hanya mampu menyulap Vox populi, Vox Dei (suara rakyat, suara Tuhan) menjadi Vox populi, Vox Argentum (suara rakyat, suara gemerincing uang). Politik uang mengganti politik partisipasi warga negara, dan elite politik parpol menihilkan aspirasi konstituen pendukungnya. Bagaimana mungkin partisipasi dan aspirasi warga negara atau konstituen parpol ikut menentukan bila setiap hari dan setiap minggu elite parpol bergonta-ganti dukungan pasangan calon tanpa alasan, dan sibuk tawar-menawar berapa miliar rupiah harga tiket masuk cagub-wagub. Celakanya, praktik ini terjadi di seluruh Indonesia.

Karena itulah survei Lead Institute-Paramadina dan Indo Barometer (15/6) menegaskan, kekecewaan publik di 33 provinsi seluruh Indonesia (pada 11-27 Mei 2007, dengan sample 1200, margin of error +/- 3,0 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen) terhadap jalur kaderisasi kepala daerah (gubernur, wali kota, dan bupati) maupun presiden melalui parpol. Hanya 20,4 persen yang mengiyakan jalur parpol, sedangkan 29,3 persen menegaskan jalur akademisi/intelektual.

Apakah kita harus memusuhi parpol? Sama sekali tidak. Demokrasi modern berarti kedaulatan rakyat plus perwakilan. Namun, kedaulatan rakyat berarti kedaulatan warga negara, kedaulatan perseorangan juga. Republik didirikan atas dasar kontrak sosial sukarela para warga negaranya. Karena itulah, konstitusi UUD 1945 menegaskan basisnya pada warga negara, pada perseorangan. Simak Pasal 28 D ayat 3, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Sejalan pasal itu, Pasal 18 Ayat 4, Bab VI tentang Pemerintahan Daerah berbunyi “Gubernur, bupati, dan wali kota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Semua pasal itu menegaskan hak konstitusional warga negara, tanpa harus mempertentangkannya dengan keberadaan parpol. Parpol tetap pilar demokrasi modern, tetapi elite parpol busuk adalah musuh demokrasi.

Demokratisasi demokrasi

Siapakah yang bisa mengubah perilaku elite parpol busuk? Bahkan, kantor parpol di pusat dan daerah dikepung para kader dan konstituen pun tidak bisa mengubah mereka. Alih-alih berubah, para elite parpol biasanya memvonis kematian politik kepada para penentang atau suara berseberangan. Jual beli parpol oleh elite parpol kepada elite modal dan oligarki elite parpol yang menihilkan partisipasi dan aspirasi publik dan konstituen makin menggila, yang terjadi adalah pembusukan parpol dan demokrasi, inilah kondisi yang pantas disebut deparpolisasi dan depolitisasi. Sementara majunya calon perseorangan (independen) sebagai gubernur, wali kota, bupati, di Indonesia merupakan hak-hak konstitusional, dan proses repolitisasi dan reparpolisasi. Partisipasi aktif warga negara, lengkap dengan gagasan progresif yang tak terakomodasi parpol, merupakan proses repolitisasi, sedangkan tantangan perseorangan terhadap parpol untuk memperbaiki fungsinya merupakan reparpolisasi. Repolitisasi dan reparpolisasi merupakan proses mendemokratisasi demokrasi.

Parpol tidak mungkin berubah bila dikangkangi uang panas dari elite modal, serta praktik feodalisme dan otoriter elite parpol. Mereka juga menihilkan dan meminimalkan berkembangnya lima hak dasar demokrasi modern: sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan terperangkap dalam praktik rezim otoriter/totaliter. Bagaimana mengubahnya? Kita pinjam teori kelembaban (inertia) fisika, sebuah benda akan terus bergerak atau terus diam, kecuali ada energi luar yang memengaruhi. Artinya bila praktik busuk elite politik di tubuh parpol dan demokrasi terus berlangsung, abadilah praktik itu bila tidak ada kekuatan lain dari luar yang menghentikannya.

Dialektika demokrasi

Tantangan gagasan maupun sosok perseorangan pada pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh Indonesia merupakan agregasi energi luar yang cukup untuk mengubah praktik busuk elite politik parpol untuk menyelamatkan kualitas parpol dan demokrasi kita. Tidak ada pertentangan antarparpol, gabungan parpol, dan perseorangan. Dengan kompetisi sehat dan adil, perlahan jalur kaderisasi gubernur, wali kota, bupati, dan presiden akan kembali ke tangan partai politik dan meminimalkan peran calon perseorangan.

Mempertahankan dialektika parpol dan perseorangan akan menjadikan demokrasi kita kian sehat karena secara kontinu membarui dan memperbaiki diri dengan sosok perseorangan dan gagasan baru yang progresif. Termasuk menganulir pembajak demokrasi yang menyulap parpol sebagai komoditas, dengan iklan besar, partai politik for sale?

M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan [Pedoman Indonesia]; Penggagas Gerakan Jakarta Merdeka

 


Senin, 18 Juni 2007

Inpres “Policy Matrix”

Iman Sugema

Setelah secara saksama membaca Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007, kita bisa menyimpulkan, struktur dan formatnya mirip dengan policy matrix yang diajukan pemerintah kepada IMF puluhan kali.

Hal itu mengingatkan saya pada sebuah pembicaraan saat program Dana Moneter Internasional (IMF) akan berakhir. Seorang pejabat tampak amat keberatan dengan akan diputusnya program IMF. Alasannya, salah satu hal positif yang akan hilang adalah tradisi memberikan tenggat pada berbagai kementerian melalui mekanisme policy matrix. Katanya, pejabat kita susah diatur dan didisiplinkan sehingga perlu meminjam tangan “bule” untuk menekan mereka.

Menyalahkan eselon satu

Setelah IMF pergi, ternyata tradisi policy matrix masih dilanjutkan. Bedanya kita kini tidak lagi dimandori IMF. Inpres No 6/2007 merupakan komitmen pemerintah kepada diri sendiri untuk mempercepat pembangunan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dan, kini mandornya adalah pemerintah sendiri. Terkait inpres itu, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan.

Pertama, terbitnya inpres itu dan empat paket kebijakan sebelumnya menguatkan sinyalemen birokrasi pemerintahan amat tidak efektif dan sulit diatur sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan koordinasi antarkementerian dan lembaga. Sebagian cenderung menyalahkan eselon satu ke bawah yang selalu bekerja secara business as usual. Sebagian lagi cenderung menyalahkan menteri yang tidak berkompeten dan kurang sigap. Sebagian lagi mengkritik presiden yang kurang tegas sebagai sumber utama persoalan. Mana yang benar? Yang jelas, faktanya kita sedang menghadapi sebuah pemerintahan dan birokrasi yang kurang efektif. Atau mungkin semuanya benar?

Kedua, policy matrix IMF sering memuat berbagai program yang satu sama lain tidak nyambung. Sering kali dimuat puluhan sampai ratusan kebijakan yang antara satu dengan lainnya tidak saling terkait. Karena itu, masyarakat dan dunia usaha menyambut secara biasa-biasa saja. Artinya pengumuman tentang policy matrix tidak membawa surprise effect positif. Bahkan, saat realisasinya lambat atau tak terpenuhi, sering menimbulkan reaksi negatif dari pelaku usaha. Tak ayal, kredibilitas pemerintah sering dipertaruhkan dan dunia bisnis tenggelam dalam aura yang skeptis terhadap pemerintah.

Keadaan itu juga terlihat dalam menanggapi inpres ini. Amat sulit menghubungkan tema besar yang diusung dengan butir-butir kebijakan dan langkah yang akan ditempuh. Inpres itu memuat 141 langkah atau janji pemerintah, tetapi tak jelas mana prioritas, mana core kegiatan, dan mana yang substansial. Kesannya, itu hanya kompilasi dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah non-departemen (LPND).

Ironisnya, saat pemerintah ingin mempercepat pembangunan sektor riil dan UMKM, ternyata sektor pertanian, dalam arti luas, dilupakan. Tak satu pun butir inpres itu menyebut kebijakan di sektor ini. Apakah pertanian tidak penting lagi?

Memang pertumbuhan sektor pertanian selalu lambat, di kisaran 2-4 persen, tetapi peran sentralnya dalam menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan harus disadari. Lebih dari setengah penduduk miskin ada di pedesaan dan pertanian selalu menjadi penyangga bagi penganggur. Selain itu, mayoritas usaha mikro dan kecil kini di sektor pertanian dan perdagangan. Mengapa sektor ini dilupakan dalam inpres itu?

Di lain pihak, inpres itu memuat 60 kebijakan yang dijanjikan untuk diselesaikan Menteri Keuangan dan sebagian besar menyangkut reformasi industri jasa keuangan. Apakah sektor finansial menjadi inti persoalan? Atau terlalu banyakkah pekerjaan Menteri Keuangan dan belum sempat menyelesaikannya?

Urutan yang benar

Ketiga, para ahli ekonomi pembangunan sering mengkritik IMF bahwa lembaga itu membombardir negara berkembang dengan aneka kegiatan yang tak jelas urutannya. Sequencing menjadi isu besar karena amat menentukan tidak efektifnya kebijakan. Seperti membangun rumah yang harus dimulai dengan fondasi dan tiang pancang, kebijakan ekonomi harus dilakukan dengan urutan yang benar.

Dalam Inpres 6/2007, nuansa ketidakteraturan seperti itu tampak jelas. Contoh, dalam lampiran berjudul Perbaikan Iklim Investasi, Menteri Perdagangan diinstruksikan untuk menetapkan kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan sebagai dasar penetapan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan yang Terbuka dengan persyaratan. Target output-nya adalah penerbitan perpres pada Juni 2007. Lalu, pada bulan yang sama dikeluarkan perpres tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan bagi penanam modal. Penanggung jawab pembuatan daftar itu tidak jelas.

Pada butir lain, Menteri Perindustrian diberi tugas menyusun Kebijakan Industri Nasional yang harus selesai bulan Oktober 2007. Pada bulan berikutnya, Menko Perekonomian harus menyelesaikan Kebijakan Umum Penanaman Modal.

Logikanya, kebijakan industri dan kebijakan umum penanaman modal harus diselesaikan lebih dulu sebelum daftar negatif investasi. Daftar bidang usaha yang tertutup harus mengacu kebijakan yang lebih umum. Bukan sebaliknya.

Sebaiknya kita banyak mengambil hikmah dari pengalaman policy matrix bersama IMF. Inpres No 6/2007 merupakan jiplakan policy matrix, tetapi kita gagal mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Barangkali kita harus belajar dari Jepang yang selalu menciptakan yang lebih baik dari jiplakannya.

Iman Sugema Pengajar, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

 


Rabu, 20 Juni 2007

Intelektual Transformatif

Mutiara Andalas

Refleksi akhir tahun pendidikan ditutup dengan beberapa potret buram. Kecurangan ujian nasional, kekerasan antarsis- wa didik, dan intimidasi terhadap etika profesi pendidik menjadi potret-potret besar refleksi akhir pendidikan tahun ini. Kita sekaligus menyaksikan beragam impian pendidikan untuk mengedepankan pendidikan humanis-liberatif.

Di tengah berbagai skandal pendidikan, kita melihat tunas-tunas harapan yang berani mengimajinasikan model-model pendidikan baru sebagai kritik atas praktik komersialisasi, kekerasan, dan pelacuran etika profesi pendidik. Para pelopor pendidikan ini menyodorkan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap filsafat pendidikan tradisional yang menggagahi hakikat pendidikan.

Kapitalisasi pendidikan

Henry A Giroux dalam Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education (1993) mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik-praktik buruk pendidikan yang memuja efisiensi ekonomis. Terjadi degradasi identitas institusi pendidikan dari institusi yang menyelenggarakan pendidikan publik menjadi pabrik kuli. Banyak institusi pendidikan yang memeluk efisiensi ekonomis banting setir menjadi perusahaan penyedia birokrat elite masyarakat dan kuli kerja. Giroux mensinyalir bahwa reduksi dan penyempitan hakikat pendidikan ini terjadi karena tiadanya atau minimnya filsafat pendidikan. Akibatnya, institusi pendidikan gagal melihat kemungkinan bahwa proses pembelajaran menjadi salah satu pilar utama dalam humanisasi hidup publik.

Pendidikan tradisional berparadigma ekonomis. Seluruh proses pembelajaran melulu bertujuan demi kompetensi ekonomis. Standardisasi kurikulum, sertifikasi kelulusan, kenaikan angka akademik, dan kriteria evaluasi pendidikan diletakkan dalam kerangka kompetensi ekonomis. Pem- belajaran siswa didik yang semula menjadi aktivitas kolektif berubah menjadi aktivitas individual dalam paradigma ini. Sosok pendidik dalam guru menghilang dan digantikan dengan sosok guru sebagai tukang instruksi di kelas.

Reformasi pendidikan bahkan sering gagal menyentuh problem pendidikan pada taraf yang paling permukaan karena kita melakukannya dengan tetap mempertahankan bingkai masyarakat kapitalis. Kekerasan terhadap dan antarsiswa didik mencerminkan buramnya institusi pendidikan yang tidak memiliki atau minim filsafat pendidikan. Kekerasan berlawanan dengan hakikat pendidikan sebagai humanisasi subyek. Kekerasan mengidolakan relasi penguasa dan bawahan yang mendehumanisasikan keduanya.

Filsafat pedagogis

Pendidikan radikal atau kritis dibangun di atas pigura filsafat pedagogis yang jelas. Pendidikan mengusahakan pembentukan individu dan masyarakat sebagai subyek- subyek humanis-liberatif. Profesi pendidik itu bermartabat agung karena mereka senantiasa menjaga dan mengembangkan intelektualitas transformatifnya. Mereka tidak membiarkan kecurangan, kekerasan, dan praktik-praktik tak manusiawi lainnya karena tindakan-tindakan itu melecehkan etika profesi mereka.

Permohonan perlindungan terhadap profesi pendidik hendaknya dipahami sebagai usaha untuk menjaga etika profesi pendidik. Posisi mereka sebagai pendidik justru terancam ketika mereka hendak menyelamatkan pendidikan di Indonesia. Ancaman terhadap etika profesi pendidik itu mengambil bentuk sanksi permintaan pengunduran diri, pemecatan, penundaan kenaikan pangkat, dan sebagainya. Ironisnya, pihak sekolah justru menjadi pelaku yang mengancam profesi pendidik. Ancaman-ancaman itu bertujuan memaksa para pendidik untuk menggadaikan etika profesi mereka. Keseriusan untuk melindungi profesi pendidik hendaknya ditunjukkan dengan keberanian memberi sanksi kepada murid, guru, pengawas, dan kepala dinas pendidikan yang membiarkan kecurangan dalam ujian nasional (Kompas 5/6/2007).

Henry A Giroux menyadari bahwa pendidikan berada dalam pusaran logika pasar dan jargon kekuasaan. Insitusi pendidikan sering terseret dalam pusaran-pusaran ini dan berubah menjadi mesin yang mencetak tukang atau kuli ekonomi. Pendidik memiliki posisi sentral dalam situasi ini. Giroux mengingatkan para pendidik akan identitas mereka sebagai intelektual transformatif dalam pembelajaran siswa didik. Menyitir John Dewey berkaitan dengan distingsi antara “education as a function of society” dan “society as a function of education,” Giroux mendambakan figur pendidik yang mengantar siswa didik untuk memiliki pengetahuan, karakter, dan visi etis yang membangun ruang publik. Mereka dipanggil untuk membentuk pelaku-pelaku pembelajaran yang memiliki intelektualitas transformatif. Pendidikan radikal atau kritis mensyaratkan intelektualitas transformatif.

Aborsi pendidikan

Mengembangkan gagasan Giroux untuk konteks Indonesia, Paul Suparno dalam Guru Demokratis di Era Reformasi (2005) juga prihatin terhadap reduksi profesi pendidik sebagai tukang transfer pengetahuan. Guru sebagai tukang pendidikan melecehkan intelektualitas karena mencekoki siswa didik dengan pengetahuan basi. Mereka mereduksi pembelajaran sebagai perburuan gelar akademik atau sertifikat kelulusan. Mereka pasif terhadap pembaruan kurikulum pendidikan berbasis konteks siswa didik dan masyarakat. Mereka tak segan-segan mengorupsi waktu belajar siswa didik dan asal ikut kebijakan departemen pendidikan. Praktik-praktik ini menghancurkan identitas siswa didik sekadar sebagai hewan yang menyusu tukang mengajar.

Seruan untuk reformasi pendidikan juga terarah kepada pendidik demi perlindungan siswa didik. Orangtua siswa didik berunjuk rasa untuk mengontrol etika profesi pendidik di SD Plaosan II. Pendidikan sebagai proses humanisasi-liberasi akan macet tanpa kehadiran pendidik sebagai intelektual transformatif. Keterlambatan, ketidakhadiran, dan kekosongan pendidik melecehkan etika profesi mereka. Orangtua siswa didik juga menyerukan akses pendidikan bagi anak-anak dari strata ekonomi bawah (Kompas, 31/5/2007 dan 2/6/2007).

Giroux menawarkan kepada pihak-pihak yang terlibat aktif dalam dunia pendidikan untuk mengurai karut-marut pendidikan di Indonesia dari titik filsafat pendidikan. Ia memiliki impian pendidik sebagai intelektualitas transformatif. Komersialiasi pendidikan merusak subyek pendidikan sekadar sebagai obyek ekonomis. Ia mengubah proses pembelajaran sebagai pembentukan intelektualitas transformatif menjadi pembodohan deformatif. Ia juga mengaborsi lahirnya institusi pendidikan sebagai ruang publik demokratis.

Pendidikan yang sejati membantu revitalisasi ruang publik demokratis.

Mutiara Andalas Rohaniwan, Mahasiswa Licensiat di Jesuit School of Technology, Berkeley, California

 


Sabtu, 16 Juni 2007

Petani dan Ketahanan Pangan

Agus Pakpahan

Terbebasnya kita dari kelaparan atau kerawanan pangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang tak ternilai maknanya. Produksi pangan yang melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat merupakan instrumen untuk dapat mencapai kondisi itu.

Impor pangan memang dapat menjadi jalan untuk mengatasi kerawanan pangan dengan asumsi, kita memiliki dana untuk membeli dan pangan itu tersedia di pasar dunia. Namun, pelajaran penting dari negara maju menunjukkan, urusan pemenuhan kebutuhan warganya adalah urusan yang perlu dipenuhi dengan kelimpahan pangan yang mampu mereka hasilkan.

Hasil penelitian Yrjölä dan Kola (2004) menunjukkan, nilai rata-rata willingness to pay (WTP) untuk ketahanan pangan bangsa Finlandia adalah € 93,81 per kapita. Andaikan penduduk Indonesia bersedia membayar 25 persen dari WTP penduduk Finlandia, maka akan diperoleh nilai WTP per kapita di Indonesia sebesar € 23,4. Nilai WTP untuk mendapat ketahanan pangan yang kuat dengan jumlah angkatan kerja 106 juta (BPS, 2006) akan dicapai nilai WTP senilai € 2,48 milyar atau sekitar Rp 29,7 triliun. Nilai ini kurang lebih setara dengan 27 persen dari nilai gabah 55 juta ton dengan harga rata-rata Rp 2000/kg.

Nilai itu secara kasar dapat diartikan sebagai biaya tambahan yang konsumen keluarkan untuk mendapatkan ketahanan pangan yang memadai. Namun, nilai ini tidak dikeluarkan di Indonesia. Sedangkan dukungan negara untuk pertanian oleh negara-negara OECD tahun 1999-2001 rata-rata 248,3 milyar dollar AS per tahun..

Gambaran itu memberi makna, ketahanan pangan di negara-negara maju dipandang sebagai public good. Karena itu, dibalik arti subsidi pertanian di negara-negara maju sebenarnya merupakan belanja publik untuk mendapat dan menjaga ketahanan pangan mereka dalam bentuk kelimpahan. Gandum atau beras merupakan komoditas privat di mana pasar merupakan instrumen untuk mengalokasikannya. Namun, hal itu berbeda dengan ketahanan pangan yang sifatnya nonfisik, tetapi sebagai kondisi nasional yang harus diwujudkan dalam rangka menghindari risiko dan ketidakpastian akan kondisi yang harus dicegah, yaitu kelaparan atau rawan pangan.

Bumerang

Peningkatan produksi pangan primer dapat menjadi bumerang bagi petani yang menghasilkannya. Hal ini terkait sifat komoditas pertanian primer, yaitu menghadapi permintaan pasar yang tidak elastis terhadap perubahan harga dan pendapatan. Sifat pasar demikian akan membuat pendapatan petani menurun jika harganya menurun, berbeda terbalik dengan komoditas yang sifatnya elastik.

Selanjutnya, proporsi peningkatan pendapatan yang dibelanjakan konsumen untuk pangan pokok adalah lebih rendah dari proporsi peningkatan pendapatan konsumen (Hukum Engle). Karakter inilah yang menciptakan arah berlawanan antara sasaran peningkatan produksi pangan dan peningkatan kesejahteraan petani jika pasar komoditas pangan pokok dengan karakter di atas tidak dikelola dengan baik.

Ukuran paling sederhana adalah meningkatnya jumlah petani gurem (kurang dari 0,5 ha/rumah tangga tani) dari 40,78 persen (1983) menjadi 53,29 persen (2003, meningkat 12,51 persen) (Hasil Sensus Pertanian, BPS). Total rumah tangga gurem tahun 2003 adalah 13,25 juta dari total rumah tangga pertanian 24,86 juta rumah tangga. Kenyataan ini berbeda dengan kecenderungan di negara maju. Sebagai gambaran, luas lahan pertanian per petani di negara maju tahun 1989-1991 rata-rata 29,9 ha, meningkat menjadi 37,6 ha tahun 1998-2000 (FAO). Kecenderungan ini juga terjadi di Thailand dan Malaysia.

Dengan meningkatnya petani gurem, kemampuan membangun pertanian juga melemah. Hal ini diperlihatkan data pertumbuhan produksi padi Indonesia. Data BPS menunjukkan, pertumbuhan produksi padi tahun 2003, 2005, dan 2006 masing-masing 1,26 persen, 0,12 persen, dan 0,46 persen. Bahkan, angka ramalan I BPS untuk tahun 2007 menunjukkan, produksi padi akan mengalami penurunan 2,3 persen. Padahal, subsidi dan alokasi pupuk bersubsidi telah meningkat.

Lebih jauh Fuglie (2004) menunjukkan, Total Factor Productivity (TFP) menurun dari 2,6 persen (tahun 1968-1992) menjadi -0,1 persen (1993-2000), sedangkan pertumbuhan produksi padi/populasi menurun dari 3,7 persen/tahun menjadi -0,3 persen/tahun untuk tiap periode itu.

Informasi itu menunjukkan, kita perlu mencari dan menerapkan cara baru untuk mampu meningkatkan kapasitas dan produksi nyata pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Jika sawah dipandang sebagai pemasok industri pangan, energi listrik, bahan baku industri turunan dari beras seperti bekatul, tepung, dan abu sekam, misalnya, maka potensi nilainya menjadi kurang-lebih Rp 1 triliun per 10.000 ha sawah. Investasi yang diperlukan untuk membangun industri terpadu berbasis padi ini sekitar Rp 400 miliar-Rp 450 miliar untuk skala pabrik pengolahan beras 500 ton gabah/hari dengan power plant dan industri lain yang bahan bakunya dipasok industri pengolahan itu. Dengan model ini, pendapatan petani bisa mencapai lebih dari Rp 2 juta/ha/bulan.

Pesan utama artikel ini, tidak mungkin kita mendapat ketahanan pangan yang tinggi jika petaninya tidak sejahtera. Karena itu, diperlukan transformasi pertanian yang harus memiliki energi yang kuat, yang dapat mengurangi petani gurem dengan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan memperoleh pendapatan baru.

Potensi untuk itu tersedia lebih dari cukup. Kini, tinggal bagaimana mewujudkan institusi usaha yang mampu memanfaatkan dan me-leverage potensi itu menjadi kenyataan. Dasarnya adalah perlunya kebijaksanaan yang terfokus untuk menangkap peluang ini.

Agus Pakpahan Ketua Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia

 


Sabtu, 16 Juni 2007

Kemiskinan, Kesejahteraan, dan Kebahagiaan

Ali Khomsan

Terkait kemiskinan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana atau BKKBN dan Badan Pusat Statistik atau BPS membuat standar berbeda. Kemiskinan di Indonesia kian cerah atau kian buram?

Dalam disertasinya, Iskandar (2007) menemukan, contoh penelitiannya di Bogor yang tergolong miskin menurut BPS hanya berjumlah 15 persen. Akan tetapi, saat digunakan kriteria BKKBN, jumlah orang miskin menjadi 60 persen, meningkat empat kali lipat. Di pedesaan jumlah orang miskin menurut BPS, 7 persen, tetapi menurut kriteria BKKBN, 44 persen.

Ini menunjukkan, menurut BPS, hidup orang yang tergolong tidak miskin pun juga tidak sejahtera. Kemiskinan dan kesejahteraan menjadi isu penting—apalagi di Indonesia—karena peningkatan ekonomi makro yang selama ini disuarakan pemerintah, banyak menyisakan pekerjaan rumah berupa kemiskinan dan lapangan kerja yang masih sulit.

Krisis ekonomi 1998 meningkatkan jumlah orang miskin menjadi 24,23 persen. Tahun 2006, jumlah orang miskin turun menjadi 17,8 persen. Namun, angka ini masih lebih tinggi daripada jumlah orang miskin tahun 2005, (16 persen).

Di pedesaan, kemiskinan kian menyeruak karena pemilikan lahan produksi kian sempit. Ini mendorong pengangguran terselubung atau melahirkan buruh-buruh baru di sektor pertanian, menyemai bibit kemiskinan yang berkembang.

Menyertai transformasi struktural di sektor pertanian adalah konversi lahan dari penggunaan pertanian ke nonpertanian. Di Jawa, pada tahun 1984-1988, rata-rata 36.000 hektar lahan sawah telah dikonversikan ke permukiman dan industri. Harga yang relatif tinggi sering “merayu” petani untuk menjual sawahnya. Setelah itu mereka terpaksa memasuki profesi baru yang belum dikenal. Karena alih profesi itu tidak direncanakan secara saksama, banyak petani yang turun taraf hidupnya.

Ukuran kesejahteraan

Tidak kalah rumit, kemiskinan yang dialami buruh perkotaan, yang kebanyakan menjadi buruh kontrak tanpa jaminan hidup masa depan. Pemutusan kerja akibat masa kontrak habis, bisa menjerumuskan buruh industri ke jurang kemiskinan. Saat mereka menerima upah minimum regional (UMR) sebagai gaji bulanan, kualitas hidup mereka sebenarnya masih pas-pasan. Hilangnya pekerjaan menjadikan mereka sebagai orang miskin.

Ukuran kesejahteraan lebih kompleks dari kemiskinan. Kesejahteraan harus dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan kerohanian. Orang yang bisa berobat ke dokter bila sakit, dapat menjalankan ibadah agamanya dengan baik, dan mudah mengakses makanan bergizi, adalah orang sejahtera. Karena itu, ketidaksejahteraan dapat terjadi karena alasan ekonomi atau non-ekonomi.

Kesejahteraan dapat diraih jika seseorang dapat mengakses pekerjaan, pendapatan, pangan, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan, dan lainnya. Kesehatan adalah salah satu indikator kesejahteraan. Secara makro, ini dicerminkan oleh angka kematian bayi, angka harapan hidup, dan angka kematian ibu melahirkan. Berbagai indikator itu terkait mudah-tidaknya akses seseorang terhadap layanan kesehatan.

Pendidikan menjadi kunci penting guna mengatasi kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Upaya pemerintah membagikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) ke sekolah-sekolah bertujuan agar masyarakat dapat mendapat pendidikan secara gratis atau murah. Masyarakat yang terdidik berpeluang meraih pekerjaan lebih baik sehingga mereka terhindar dari kemiskinan.

Kini, fenomena perempuan bekerja sudah kian lazim. Mungkin ini terkait upaya meraih kesejahteraan lebih tinggi bagi rumah tangga, atau sekadar untuk menunjukkan jati diri perempuan. Studi menunjukkan, perempuan yang bekerja memiliki kepuasan hidup lebih tinggi dibanding yang tidak bekerja. Di pedesaan, buruh tani perempuan bekerja keras bukan untuk menunjukkan eksistensinya, tetapi agar kehidupan keluarganya kian sejahtera. Rumah tangga petani merasa lebih sejahtera bila telah memiliki rumah sendiri, anggota keluarganya tidak buta huruf, dan dapat menyekolahkan anak.

Di perkotaan, beban berat yang dirasakan orang miskin adalah biaya pendidikan. Benar, pemerintah menggratiskan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), tetapi orangtua masih harus memikul biaya uang buku, transportasi, uang piknik, dan lainnya. Beberapa peristiwa tragis terjadi karena tidak mampu membayar kegiatan sekolah. Ini membuka mata kita, kemiskinan dapat mengakibatkan perbuatan nekat.

Dua langkah

Ada dua langkah besar yang bisa diambil untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Pertama, penyediaan fasilitas umum dan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Pendidikan adalah pintu masuk utama untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia seolah sulit terpecahkan karena selama ini kita kurang hirau terhadap masalah pendidikan. Pendidikan akan membuat rakyat melek huruf, cerdas, kreatif, dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari mancanegara.

Di perguruan tinggi, orang miskin kian sulit mendapat layanan pendidikan. Diciptakan beberapa jalur tes masuk untuk menjadi mahasiswa. Jalur mahal dengan persaingan lebih sedikit atau jalur murah dengan persaingan amat ketat. Kaum miskin memilih jalur murah dengan peluang diterima kian kecil.

Terbebas dari kemiskinan atau ketidaksejahteraan adalah langkah untuk mendekati pintu kebahagiaan. Bahagia dapat didefinisikan sebagai keadaan tenteram, aman, terbebas dari segala hal yang menyusahkan. Bagi sebagian orang, bebas dari kemiskinan adalah prasyarat untuk mencapai kebahagiaan. Bagi yang lain, pemilikan harta bukan jaminan untuk meraih kebahagiaan. Ini mungkin benar bagi orang-orang berharta yang tidak memiliki masalah ekonomi. Namun, bagi orang miskin, tuntutan utama mereka adalah mendapat penghasilan yang layak dari hasil pekerjaannya. Aspek finansial adalah penentu kebahagiaan orang miskin. Uang memang bukan segalanya, tetapi tidak memiliki uang, segalanya bisa bertambah sulit.

Ali Khomsan Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB

 


Senin, 18 Juni 2007

Interpelasi Kasus Lapindo

Toto Sugiarto

Berita baik terkirim dari Senayan. Sebanyak 129 anggota DPR mengajukan hak interpelasi lumpur Lapindo. Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah menangani kasus ini.

Namun, apakah berita baik ini akan berakhir menyenangkan? Seriuskan DPR menggulirkan interpelasi ini?

Urgensi interpelasi

Mengapa interpelasi Lapindo penting? Ada tiga hal yang mendasari interpelasi ini penting bagi rakyat dan negara.

Pertama, pemerintah tidak serius membela rakyat dan terkesan membiarkan rakyat tenggelam dalam penderitaan. Dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, pemerintah melegitimasi ketidakadilan dari kuasa kapital. Rakyat korban Lapindo dipaksa menerima 20 persen pembayaran transaksi jual-beli harta. Sisanya dibayarkan dua tahun kemudian tanpa bunga. Yang paling menyedihkan, transaksi yang merugikan ini dipayungi produk hukum buatan pemerintah. Ini pemihakan nyata pemerintahan kepada kuasa kapital.

Kedua, kerugian negara. Luapan lumpur telah merusak dan menenggelamkan infrastruktur dan mengganggu perekonomian Jawa Timur dan nasional.

Kerugian juga ditimbulkan oleh isi Perpres 14/2007 yang membebankan sebagian besar biaya penanggulangan kepada negara. Negara, antara lain, dibebani keharusan membiayai pengalihan infrastruktur, kanalisasi lumpur dari kali porong sampai ke laut, dan biaya sosial kemasyarakatan di luar peta 22 Maret 2007.

Ketiga, kasus Lapindo menegaskan pemerintah tidak serius menegakkan hukum. Amat mengherankan jika pemerintah tidak menyeret pihak-pihak yang jelas merugikan rakyat dan negara ke pengadilan.

Berdasar tiga hal itu, pemerintah terlihat mengesampingkan kepentingan rakyat dan negara serta lebih mengutamakan kepentingan kuasa kapital. Karena itu, pengajuan hak interpelasi menjadi urgen, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No 22/2003, yaitu hak untuk meminta keterangan pemerintah tentang kebijakan penting dan strategis serta berdampak (negatif yang) luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.

Hak dan kewajiban

Dengan pertimbangan bahwa penderitaan rakyat akan kian berat dan panjang serta kerugian negara kian besar jika kasus Lapindo dibiarkan, maka hak interpelasi DPR menjadi kewajiban. DPR wajib mempertanyakan sikap pemerintah yang terasa lebih mengutamakan kepentingan kuasa kapital dan mengorbankan rakyat dan negara.

DPR juga wajib menyuarakan nurani rakyat, saat mereka berteriak menuntut keadilan.

Selain mempertanyakan, DPR perlu melakukan tekanan agar pemerintah mengakhiri konflik kepentingan dalam dirinya sekarang ini. DPR perlu menekan pemerintah agar membuang faktor-faktor yang menyumbat penyelesaian dampak sosial lumpur Lapindo. Setelah konflik kepentingan teratasi, diharapkan pemerintah akan berhenti berlaku tidak adil terhadap rakyat.

Tujuannya, rakyat harus diselamatkan. Hak milik rakyat yang terenggut dan harus dikembalikan. Adalah tugas pemerintah yang merupakan pemegang otoritas negara untuk menjamin hak-hak dasar warga negara.

Catatan akhir

Dalam kasus lumpur Lapindo ini, pemerintah tampak telah terkooptasi oleh kekuatan kapital. Adalah tidak mungkin mengharap langkah radikal pemerintah dalam menolong para korban tanpa tekanan dari DPR.

Karena itu, DPR perlu serius menggulirkan interpelasi ini. Langkah ini harus diselesaikan hingga korban lumpur Lapindo terselamatkan dan perekonomian Jawa Timur dan nasional kembali berjalan normal.

Jika perlu, berakhir dengan pemakzulan (impeachment). Pemerintah yang tidak lagi bisa menjamin hak-hak dasar warga negara, pemerintah yang “menggadaikan” atau bahkan “menjual” nasib rakyatnya kepada suatu kuasa karena merasa berutang budi atau demi mendapat keuntungan, harus diberhentikan.

Meski prinsip demokrasi amat mengagungkan keteraturan rotasi kepemimpinan melalui pemilu ke pemilu, namun prinsip demokrasi jugalah yang menempatkan kepentingan rakyat dan negara di atas segala-galanya.

Pemerintahan yang tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat dan negara di atas segalanya, perlu dipertanyakan kelanjutan legitimasi kekuasaannya. Di titik ini, DPR perlu mempertanyakan kepada otoritas hukum, apakah legitimasi rakyat masih layak dipegang pemerintahan sekarang.

Di sisi lain, DPR perlu membuktikan, dirinya tidak melupakan “ibu yang mengandungnya”. Dengan serius memperjuangkan nasib rakyat yang teraniaya, seperti korban lumpur Lapindo, DPR membuktikan dirinya bukan “anak durhaka”.

Toto Sugiarto Peneliti pada Soegeng Sarjadi Syndicate

 


Jumat, 29 Juni 2007

Menyoal PLTN Lagi

Rahardi Ramelan

Batan kembali mengumumkan rencana pendirian PLTN di Semenanjung Muria, Jawa Tengah. Masyarakat di Jawa Tengah pun berdemonstrasi menentang pendirian PLTN tersebut.

Protes pun bermunculan di mana-mana, seperti halnya perkembangan pemakaian PLTN di negara-negara maju yang menghadapi reaksi keras masyarakat dan penentang nuklir. Pasang surut rencana pendirian PLTN di Semenanjung Muria ini sudah lama berlangsung, tetapi masyarakat selalu dikesampingkan.

Pada waktu Menristek/Kepala BPPT BJ Habibie pada 31 Januari 1996 mempertegas rencana pendirian PLTN Muria di hadapan Komisi X DPR, reaksi dari berbagai lapisan dan kelompok masyarakat bermunculan dan terus berlangsung sampai tahun 1998.

Selain gelombang menentang PLTN dari Walhi dan MAI (Masyarakat Anti Nuklir Indonesia), juga dari dalam pemerintah sendiri, seperti Menteri Negara Lingkungan Hidup pada waktu itu. GIAT (Energi untuk Rakyat) pada waktu bersamaan meminta diadakannya referendum.

Berbagai analisa dan pendapat bermunculan, yang menentang pendirian PLTN baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun penerimaan serta persepsi masyarakat. Pemerintah pun bertahan dengan rencananya. Krisis tahun 1997 telah menghentikan berbagai perdebatan mengenai PLTN.

Namun, lain halnya sewaktu Menristek/Kepala BPPT Hatta Rajasa pada 7 Januari 2003, tidak mendapat perhatian dan reaksi dari para penentang PLTN. Masyarakat saat ini terfokus pada masalah yang lebih nyata dalam menghadapi masalah hidup sehari-hari, naiknya harga BBM, tarif dasar listrik, dan tarif telepon, masalah divestasi Indosat, dan masalah di sekitar BLBI-Release and Discharge.

Mengemukakan suatu masalah yang sangat sensitif seperti pembangunan PLTN pada saat ini sungguh merupakan kekeliruan besar. Keputusan yang hanya didasari hasil olah otak sebelah kiri, tanpa mengikutser- takan rasa-cita-karsa, hasil olah otak sebelah kanan.

Berbagai masalah

Masyarakat kita sekarang sedang mengalami distrust, sebagai akibat dari berbagai masalah yang ditimbulkan karena ketidakpastian para elite politik dan pimpinan dalam mengambil keputusan, seperti kasus Lapindo, kasus Alas Tlogo Pasuruan, dan ketegangan proses interpelasi DPR, sampai masalah operasi pasar minyak goreng yang tidak ada hasilnya.

Rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria sudah lama membangkitkan berbagai pertanyaan. Apakah tidak ada lokasi lain selain Semenanjung Muria? Masyarakat perlu mengetahui lokasi mana saja alternatif lokasi pendirian PLTN.

Di sisi lain, apakah rencana besar bangsa kita untuk lebih mendorong pembangunan di luar Jawa masih menjadi agenda nasional? Begitu banyak sumber energi lain yang belum dimanfaatkan, seperti panas bumi, hidro dan mikrohidro, selain batu bara dan gas bumi.

Pembangunan dan pengoperasian interkoneksi Sumatera-Jawa-Madura-Bali jauh lebih penting untuk pembangunan ketenagalistrikan nasional. Pembenahan transmisi dan jaringan distribusi masih merupakan pekerjaan rumah dalam pengusahaan listrik kita.

Musibah demi musibah yang kita alami akhir-akhir ini, seperti kecelakaan kereta api, pesawat terbang, kapal laut, sampai musibah Lapindo, masih jelas menunjukkan pengaruh yang kuat keteledoran manusia. Baik dalam mekanisme perizinan maupun dalam pelaksanaannya yang yang diakibatkan masih dominannya pengaruh uang bagi para pelaksana.Berbagai peristiwa menunjukan masih terus berlangsungnya budaya asal-asalan, serta kebiasaan dan tradisi saling tunjuk siapa yang bertanggung jawab dalam menghadapi peristiwa besar.

Pembangunan sebuah PLTN di satu negara bukanlah soal pemenuhan kebutuhan energi listrik semata, atau masalah keekonomian pembangkit tenaga listrik. Bukan juga merupakan kebijakan pemanfaatan teknologi yang paling tepat, atau masalah ketersediaan bahan bakar.

Pembangunan sebuah PLTN adalah sebuah keputusan yang menyangkut kehidupan. Menyangkut masalah budaya. Bukan hanya harus diputuskan oleh Batan, perusahaan listrik, atau ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Pembangunan PLTN harus diputuskan oleh seluruh komponen masyarakat. Masyarakat kita sudah mulai biasa dengan keterbukaan, mereka pun bisa mengakses berbagai informasi dari mana saja. Yang menjadi pertanyaan besar adalah sudahkah budaya kita siap menghadapi pengoperasian PLTN?

Rahardi Ramelan Guru Besar Fakultas Teknologi Industri ITS

 


Jumat, 22 Juni 2007

Tanah dan Tentara Kita

Suhardi Suryadi

Peristiwa berdarah tanggal 7 Mei di Desa Alas Tlogo, Pasuruan, telah menyita perhatian dan simpati masyarakat sampai saat ini. Aksi simpati dari berbagai kalangan atas tewasnya 4 warga yang tertembak anggota marinir cukup meluas terutama dari aktivis HAM dan mahasiswa di berbagai daerah.

Jika disimak, reaksi dan respons yang muncul atas peristiwa Alas Tlogo lebih banyak terkait dengan penyelesaian tindak kekerasan (penembakan) ketimbang kasusnya sendiri, yaitu konflik status pemilikan lahan antara warga dan TNI AL. Perdebatan atau polemik yang berkembang terkait dengan pilihan lembaga pengadilan mana yang tepat dalam mengadili anggota Marinir yang menembak, peradilan militer atau umum.

Memang, penegakan hukum atas tindak kekerasan/penembakan oleh Marinir ini mutlak untuk dituntaskan. Namun, yang tidak kalah penting adalah penuntasan masalah konflik perebutan atau pemilikan lahan antara masyarakat dan TNI. Terlebih lagi kasus sengketa lahan ini sangat banyak dan ada di mana-mana, seperti kasus Rumpin Bogor dan Desa Sakra di Lombok. Padahal, sengketa antara masyarakat dan TNI bukan saja terkait dengan tanah, melainkan bisa juga menyangkut perebutan sumber daya kehidupan. Tanpa menyelesaikan sengketa ini secara komprehensif (tidak semata— mata pendekatan hukum positif) niscaya peristiwa Alas Tlogo akan muncul kembali di tempat lain dan mungkin dengan jumlah korban yang besar baik dari sisi harta dan nyawa.

Tanggung jawab negara

Penguasaan tanah oleh TNI untuk kepentingan sarana pelatihan tempur dan instalasi militer yang lain tidak bisa lepas dari iklim politik rezim masa lalu. Dalam situasi politik yang bersifat otoritarian, maka banyak kasus penguasaan tanah masyarakat oleh militer bersifat sepihak. Sekalipun tanah tersebut dibeli, namun proses dan penetapan harganya tidak jarang dilakukan melalui tindakan represif dan intimidatif. Di samping itu, lahan yang dikuasai TNI berasal dari bekas pangkalan militer yang ditinggalkan Jepang atau Belanda dan kemudian diperluas ke lahan masyarakat tanpa atau dengan ganti rugi yang murah.

Tatkala sistem politik lebih terbuka dan demokratis yang dicirikan dengan penghargaan terhadap hak-hak sipil politik dan ekonomi, sosial dan budaya maka pola-pola penguasaan tanah secara sepihak oleh TNI mulai dipertanyakan kembali dan digugat masyarakat. Meski disadari bahwa tanah yang dikuasai TNI sangat dibutuhkan guna menunjang kepentingan militer sebagai alat pertahanan negara. Ini berarti, TNI dituntut untuk memikirkan kembali strategi dan rencana pengembangan sarana dan prasarana sebagai instalasi militernya. Seperti dikemukakan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, diperlukan pengkajian yang sangat mendalam untuk penataan fasilitas militer terkait dengan perkembangan kepadatan penduduk (Kompas, 8/6).

Keberadaan instalasi militer termasuk pusat pelatihan tempur memang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Negara berkewajiban memberi ganti sesuai dengan nilai ekonomi (harga pasar) atas lahan masyarakat jika instalasi TNI yang dipertahankan karena pertimbangan lokasi yang strategis dari perspektif militer. Namun, sebaliknya, TNI harus rela merelokasi jika dari areal instalasinya tidak lagi cocok dengan kondisi sosial, kepentingan ekosistem lingkungan serta rawan pada sisi keamanan. Dan, negara harus siap menyediakan alokasi anggaran sekalipun besar nilainya.

Yang penting dalam penyediaan instalasi militer ini, TNI tidak lagi melakukan sendiri tetapi perlu koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat sipil. Di samping itu, TNI perlu juga membangun divisi komplain dan mediasi dalam menangani dampak-dampak negatif yang diterima masyarakat sekitar instalasi akibat aktivitas militer. Sehingga setiap kasus dapat diantisipasi sejak dini dan dihadapi secara persuasi bukan dengan kekerasan. Jika tidak, tanah dan masyarakat akan selalu dianggap sebagai masalah oleh TNI kita.

Suhardi Suryadi Direktur LP3ES

 


Rabu, 20 Juni 2007

Lagi, Demokrasi dan Kemiskinan

Tata Mustasya

Ada yang menarik dari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika berkunjung ke China pada awal Juni: demokratisasi, desentralisasi, dan kebebasan pers tak bisa ditarik kembali. Persoalannya, bagaimana membuat ketiga hal tersebut bekerja efektif bagi perbaikan kehidupan bangsa.

Pernyataan Kalla, lebih kurang, sejalan dengan pesan kunci Fareed Zakaria dalam bukunya The Future of Freedom, Illiberal Democracy at Home and Abroad mengenai tantangan abad ke-21: membuat demokrasi yang aman bagi dunia. Ini terkait realitas banyak negara di mana, alih-alih memperbaiki kesejahteraan, demokrasi justru membuat perekonomian dan kehidupan sosial- politik kian terpuruk. Situasinya berlainan dibandingkan tantangan abad ke-20 yang pernah disampaikan Woodrow Wilson: membuat dunia aman bagi demokrasi.

Bagi Indonesia dengan persoalan kemiskinan kompleks, prioritasnya adalah membangun demokrasi yang aman dan bermanfaat bagi kaum miskin. Mengapa pemerintahan yang dipilih langsung—baik di tingkat nasional maupun di daerah—gagal memberikan manfaat bagi kaum miskin, paling tidak berdasarkan pertambahan kaum miskin tahun 2005-2006 dari 35,1 juta menjadi 39,05 juta?

Politik dan kemiskinan

Banyak teori yang percaya bahwa tekanan politik dan kebebasan pers dalam demokrasi bermanfaat bagi pengentasan kaum miskin, di antaranya Amartya Sen (1999). Beberapa teori juga meyakini bahwa demokrasi memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintah, dan selanjutnya akan berfaedah dalam perang terhadap kemiskinan. Berbagai teori tersebut, sejauh ini, tidak menemukan implementasi memadai dalam praktik demokrasi Indonesia pascareformasi tahun 1998.

Dalam The Future of Freedom, Fareed Zakaria menyampaikan gagasan penting: tekanan politik dalam demokrasi justru kerap menyebabkan gagalnya kebijakan pemerintah. Alih-alih menjadi pemicu solusi, dia merupakan persoalan. Konteks Indonesia saat ini, demokrasi yang semakin “terderegulasi” menciptakan potensi lahirnya kebijakan yang mengabaikan kaum miskin.

Penyebab utamanya, tekanan politik dalam demokrasi bukan merupakan sesuatu yang “tulus” untuk kepentingan publik atau netral. Dia merupakan representasi kepentingan kelompok atau instrumen elite politik untuk mendelegitimasi lawan politik yang sedang menjadi pemerintah. Dalam proses interaksi tersebut, kepentingan kaum miskin tereksklusi walaupun kerap dijadikan selubung isu sebenarnya.

Untuk kasus Indonesia sekarang, persoalannya semakin rumit dengan lemahnya posisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) vis a vis kekuatan politik, kepentingan bisnis, dan negara-negara asing. Hal serupa dialami para kepala daerah. Konsekuensinya, aneka kepentingan kelompok elite dan agenda jangka pendek dengan mudah menginterupsi rencana-rencana jangka menengah dan panjang pemerintah. Energi pemerintah juga terkuras untuk bernegosiasi dengan elite dan memuaskan publik dengan program-program yang eyecacthing dan “tebar pesona” tetapi tidak menyelesaikan masalahnya secara fundamental. Selain itu, pembuatan suatu kebijakan memerlukan waktu lebih lama dengan ongkos politik lebih mahal.

Mengawal demokrasi

Seperti yang dikatakan JK di China, demokratisasi merupakan hal yang given bagi bangsa Indonesia. Lagipula, demokrasi bukan cuma alat untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga hak dasar warga negara. Yang penting dikoreksi adalah pemahaman keliru bahwa: (1) demokrasi akan memperbaiki segalanya secara otomatis, termasuk usaha mengatasi kemiskinan; (2) perbaikan demokrasi adalah perluasan atau “deregulasi” demokrasi lebih lanjut.

Kebutuhan mendesak saat ini adalah sistem dan peraturan perundang-undangan yang “mengisolasi” dan membuat jarak kebijakan utama dan jangka panjang dari kepentingan politik jangka pendek.

Kebijakan pemberantasan kemiskinan, misalnya, dapat dirancang dan diimplementasikan dalam sebuah “kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan yang terintegrasi” karena sekitar 80 persen kaum miskin tinggal di pedesaan. Faktanya, kebijakan besar seperti ini mustahil berjalan dalam tarik-menarik kekuatan politik seperti saat ini.

Jalan keluarnya, DPR bersama presiden dapat menyusun undang-undang mengenai “kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan yang terintegrasi” ini beserta sebuah lembaga pelaksananya yang independen, mirip seperti Federal Reserve dan MA di AS.

Menyerahkan persoalan ini kepada institusi yang terkait kepentingan dan godaan politik merupakan kekeliruan besar karena hanya akan mereproduksi kebijakan populis yang tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. DPR berhak menolak atau menerima usulan kebijakan lembaga tersebut, tetapi tidak berhak mengamandemennya.

Banyak hal lagi yang mesti didiskusikan mengenai bagaimana supaya demokrasi bekerja efektif dalam mengatasi kemiskinan. Tidak hanya berdasarkan kepedulian terhadap nasib kaum miskin, tetapi juga demi masa depan demokrasi itu sendiri.

Tata Mustasya Analis Ekonomi-Politik dan Kebijakan Publik

 


Kamis, 21 Juni 2007

Menggugat “Bipolarisme” Bush

Robert Bala

Ketika menimbang baik-buruk invasi Amerika Serikat ke Irak, bisa saja ada alasan untuk “membenarkannya”. Ancaman terhadap keamanan dunia, terorisme, diktatorisme, dapat ditampilkan sebagai “segi positifnya”.

Akan tetapi, tidak sama halnya dengan Paus Benediktus XVI. Di hadapan George Walker Bush (9/6), pemilik nama Ratzinger itu mengatakan tanpa tedeng aling-aling: “Tidak ada yang positif di Irak” (Kompas, 11/6) untuk tidak mengatakan: “semuanya negatif”.

Namun, mengapa AS atau lebih tepat Bush (karena tidak sedikit warga AS menentang kebijakan Bush), masih begitu yakin tentang peran “positifnya” di Irak? Bagaimana meneropong kebijakan AS dalam konteks bipolarisme Timur-Barat?

Neo-orientalisme

Terminologi Barat-Timur, tak sekadar bernuansa geografis, membelah dunia melalui sebuah garis bayangan (circulo imaginario). Ia sudah memiliki muatan politis, bahkan ekonomis. Dunia Barat, yang identik dengan negara-negara maju, mustahil disanjung dan dikagumi tanpa kekuatan pembanding. Lawan itulah yang disebut Timur.

Dalam perjalanan sejarah, sistem bipolar tidak bisa dilepaskan dari nafsu menguasai lawan (Timur). Dengan demikian dapat dieksploitasi kekayaan alamnya. Nafsu yang dihadapkan dengan tuntutan mempertahankan diri, akhirnya melahirkan perang. Edward Said (Orientalism: 1994), melihat pertikaian antara Yunani (Barat) dengan orang Persia dari Esquilo (Timur) pada tahun 472 sebelum Masehi (SM) sebagai awal konflik Barat-Timur.

Pada abad VII Masehi, agama Islam muncul, namun tidak terlalu disambut. Ia lebih dianggap sebagai kekuatan baru yang mengancam status quo-nya (Hitti Philip K: Islam and The West: 1962). Isu agama ditiup. Meski dengan cepat diketahui, semuanya hanya taktik belaka, demi menyembunyikan nafsu serakah.

Kenyataan yang sama terjadi pada abad yang lalu (hingga berlanjut terus kini). Pasca-Perang Dunia II, dua kekuatan Barat-Timur terwakilkan melalui AS dengan kapitalismenya dan Uni Soviet dengan komunismenya. Keduanya beradu. Namun, Truman’s Doctrine of Contaiment di bawah bendera kapitalisme lebih gesit meyakinkan dunia.

Logisnya, bipolarisme klasik: Barat-Timur, semestinya berakhir dengan hilangnya Soviet. Musuh atau hostis dalam istilah Carl Schmitt (1979) semestinya tidak ada lagi. Yang terjadi justru lain. Paham: Les Lettres Persanes Montesquieu, tentang perlunya lawan (engkau) demi mengukuhkan identitas diri (saya) masih ada. Karena itu, ketika muncul aneka kekuatan yang memanipulasi agama demi tujuan destruktif-radikal-fundamentalistik, dengan cepat dilihat sebagai kekuatan baru dari Timur atau neo-orientalisme. Bush pun dengan cepat mengumumkan perang terhadap terorisme.

Negosiasi

Terhadap dunia yang terfriksi dalam Barat-Timur, semestinya dijembatani oleh dialog tulus. Perundingan regional dengan melibatkan negara-negara sekawasan, sebagaimana ditandaskan Paus, perlu semakin diberi tempat. Sementara itu, tendensi mengejar teroris secara membabi buta, perlu dihindari.

Tak hanya itu. Asumsi sepihak menggolongkan siapa pun dalam “poros kejahatan” sambil tidak memberi kesempatan kepada “tertuduh” untuk membela diri perlu disadari sebagai kesalahan. Hanya dengan demikian, sebuah dunia yang lebih nyaman untuk dihuni bersama, lebih mendekati kerinduan manusiawi.

Dalam kenyataannya, harapan akan dialog yang jujur apalagi ikhlas, nyaris tak diberi tempat, hal mana disayangkan Fatima Mernissi, dalam bukunya: La peur- modernité, conflit Islam démocratie: 1992, sosiolog wanita asal Maroko itu mengharapkan agar Barat, terutama AS, perlu semakin membuka dialog. Dan, mengapa tidak mengundang tokoh-tokoh (yang dianggap) fanatik untuk berbicara di televisinya.

“Mutual trust”

Bagaimana semestinya menyikapi sistem bipolar? Pertama, Bush Jr, semestinya semakin menyadari bahwa caranya memerangi terorisme semakin tidak mendapatkan simpati. Ia perlu mengadakan perubahan radikal. Salah satu di antaranya melalui keterlibatannya mengatasi isu-isu ekologi seperti perubahan iklim. Sayangnya, momen emas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dilewatkan begitu saja (Kompas, 8/6). Di sana Bush lupa, dewasa ini, ketulusan, solidaritas, cinta kasih, empati merupakan nilai yang sangat diperhitungkan, menggantikan kebohongan dan keserakahan.

Kedua, dunia yang damai hanya mungkin tercipta ketika “yang lain” tidak dipandang sebagai musuh (hostis) dengan aneka cap yang menyudutkan sambil mengklaim diri sebagai figur yang lebih benar. Mereka perlu dianggap rekan yang kepadanya perlu ditanamkan kepercayaan. Di atas saling percaya (mutual trust), konsentrasi akan semakin tercurah untuk membangun kesejahteraan dunia. Anggaran militer yang miliaran dollar, mengapa tidak dialihkan untuk menyelamatkan nyawa orang yang terancam mati oleh kelaparan?

Ketiga, konsep bipolar yang sudah lama diyakini (meski salah), perlu diubah. Namun, pada saat bersamaan, perlu ditopang aksi positif-konstruktif dari Dunia Timur. Ia hadir dengan teladan bisu, tetapi menggugah bahwa apa pun keyakinannya, yang hendak dibiaskan hanyalah cinta kasih, perdamaian, solidaritas, dialog.

Sementara itu, aksi radikal menjawab arogansi AS dengan aksi terorisme, hal mana sering dijadikan landasan “pembenaran terorisme” akan semakin menjauhkan kita dari impian bersama. Karena itu, tanpa menjadi Yes man untuk mengekor kebijakan AS dalam hal apa pun, misi cinta damai yang tulus perlu menjadi kontribusi kita untuk dunia.

Robert Bala Alumnus Resolusi Konflik dan Penjagaan Perdamaian pada Facultad Sosiologia y Ciencias Politicas Universidad Complutense de Madrid-Spanyol

 


Senin, 18 Juni 2007

Disiplin Pasar Modal

A Prasetyantoko

Disiplin mengandung pengawasan dan hukuman. Derajat pengawasan dan hukuman amat menentukan bentuk disiplin, kebiasaan, atau tata kelola secara nyata. Disiplin macam apa yang terjadi pada pasar modal kita?

Ada dua cerita yang bisa dirujuk. Pertama, pernyataan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, ekonomi kita kini sudah menyerupai keadaan sebelum krisis 1997. Maksudnya, aliran modal jangka pendek terlalu besar sehingga bisa menimbulkan gejolak. Kedua, peristiwa aktual dugaan terjadinya kerugian negara akibat transaksi derivatif yang dilakukan manajemen Indosat.

Pada kasus Indosat, meski otoritas pasar modal mencium gejala pelanggaran, namun tak mudah mengidentifikasi pelakunya. Seperti dugaan praktik kecurangan perdagangan saham yang melibatkan informasi orang dalam (insider trading) Perusahaan Gas Negara (PGN) beberapa waktu lalu, penegak hukum tak punya bukti menangkap pelakunya. Setiap kali berhubungan dengan kejahatan finansial, aparat hukum selalu bertemu ruang hampa

“Hedge-fund”

Pada tahun 1999, para menteri keuangan negara maju (G-7) memelopori berdirinya Forum Stabilitas Finansial. Ada dua kejadian yang mendasarinya. Pertama, krisis hebat yang melanda Asia Tenggara (1997) dan Amerika Latin (1998). Kedua, runtuhnya LTCM (long term capital management) yang mengelola dana berjumlah amat signifikan.

Dalam pertemuan di di Essen (Jerman, 10/2/2007), forum ini menegaskan kekhawatiran makin ganasnya risiko instabilitas finansial global. Kesimpulannya, kerisauan hadirnya momok instabilitas finansial bukan monopoli kita. Sayang, para pemegang otoritas di negeri kita justru lebih senang menutupi realitas dengan “sindrom menutupi kenyataan”.

Pertanyaannya, siapa sebenarnya “pelaku” yang menimbulkan risiko menakutkan itu? Dan, yang menyedihkan, kita tak pernah tahu “siapa” mereka sebenarnya. Implikasinya, setiap terjadi dugaan kejahatan finansial, pelakunya selalu tak bisa ditangkap. Bahkan, dalam kasus yang relatif kasat mata dan primitif pun, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pelakunya tak bisa ditangkap. Dalam kasus-kasus kejahatan transaksi derivatif, hantunya jauh lebih sakti sehingga meski bergentayangan di sekitar kita, sulit melihatnya apalagi menangkapnya.

Akhir-akhir ini, otoritas finansial di dunia, seperti Federal Reserve, Securities and Exchange Commission (SEC), European Central Bank, dan Bank for International Settlements sedang sibuk memasang kuda-kuda untuk mengawasi sepak terjang para manajer investasi atau yang dikenal dengan istilah hedge-funds. Pasalnya, kehadiran mereka dikhawatirkan memunculkan risiko sistematis terhadap stabilitas finansial global.

Semula, kehadiran mereka dibutuhkan guna melindungi (to hedge) kebijakan keuangan perusahaan dari berbagai risiko, seperti beda nilai tukar, kebijakan suku bunga, fluktuasi nilai pasar dan sebagainya. Dalam perkembangannya, para manajer investasi beralih fungsi dari melindungi menjadi berspekulasi. Berbeda dengan para pengelola keuangan dalam format konvensional, seperti dana pensiun, para manajer investasi dalam transaksi derivatif pada dirinya adalah investor.

Dalam istilah tata kelola klasik, dikenal dua aktor utama, yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola (manajer). Namun, dalam kasus dana investasi ini, seorang manajer juga seorang investor. Jadi, hubungan principal-agency seperti dalam tata kelola klasik tidak berlaku. Begitu pun dalam teknik penggajian. Para manajer investasi tidak mendapat gaji, tetapi bagi hasil dari keuntungan investasi yang dilakukannya.

Risiko sistematis

Kerumitan tata kelola bukan saja terjadi pada tingkat mikro, tetapi juga makro. Banyak pihak mulai khawatir, kian banyak dana yang dikelola hedge-funds, kian tinggi risiko sistematis terhadap stabilitas finansial global.

Selain itu, peningkatan dana dalam transaksi derivatif juga akan diikuti oleh kehilangan kesempatan dalam pendanaan investasi di sektor riil. Jadi, fenomena perpisahan sektor riil dan sektor finansial itu merupakan fenomena global.

Sementara itu, kekhawatiran akan meningkatnya peran manajer investasi dalam konstelasi finansial global cukup beralasan. Pertama, secara kuantitas jumlah hedge fund resmi (tersertifikasi) melonjak pesat. Sebuah lembaga riset, Hedge-fund research Inc. tahun 1999 mencatat, jumlah hedge fund resmi baru mencapai 39, dan menjadi 1.427 (2006).

Kedua, secara kualitas, para pelaku di pasar derivatif ini terdiri dari orang-orang terbaik di bidangnya. Mereka menggunakan metode, teknik, dan perlengkapan pendukung (sistem informasi, software, dan sebagainya) mutakhir dalam mengembangkan investasi alternatif. Teknik kalkulasinya pun supercanggih, melibatkan sarjana-sarjana matematika dan fisika.

Di luar itu, secara karikatural ideologi kaum hedge-funds adalah “mengambil uang dan pergi” (take the money and run). Jadi, meski di atas kertas fungsi mereka melakukan strategi lindung nilai, tetapi dalam praktiknya mereka adalah spekulan ulung.

Mengingat perkembangan ini, urgensi kebutuhan untuk meningkatkan pengawasan serta hukuman guna membangun sebuah disiplin pasar modal kian terasa. Selain itu, usaha memisahkan aktivitas transaksi derivatif dari dunia perbankan juga mendesak dilakukan. Jangan sampai risiko sistematis yang ditimbulkan perilaku spekulatif dalam transaksi derivatif ini merusak tatanan finansial dan perekonomian, yang akhirnya mengacaukan “neraca rumah tangga” kita.

A Prasetyantoko Pengajar Unika Atma Jaya- Jakarta; Sedang Menyelesaikan Program Doktoral di ENS-Lsh, Perancis

 


Jumat, 15 Juni 2007

Menyoal Fenomena Golput

Bawono Kumoro

Fenomena golongan putih atau golput menguat seiring kian dekatnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta bulan Agustus nanti.

Banyaknya golput tercermin dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini. Menurut hasil survei, delapan dari sepuluh warga Jakarta setuju calon independen. Dari sekitar 1.000 responden, 59 persen memiliki kecenderungan untuk memilih calon dari luar jalur partai. Hingga pendaftaran ditutup 7 Juni lalu, tak satu pun calon gubernur dari jalur independen. Karena itu, wajar jika muncul asumsi, jumlah golput dalam Pilkada DKI Jakarta akan meningkat, mendekati 60 persen.

Bentuk perlawanan

Secara sederhana, golput dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-partai politik dan kandidat yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Tetapi, bagi mereka yang ingin memenangi Pilkada DKI, golput ibarat petaka. Golput pun dipandang sebagai bentuk rekayasa politik.

Pada masa Orde Baru (Orba), golput dipandang sebagai virus politik yang harus dicegah perkembangannya. Bahkan, golput dikategorikan sebagai makar politik. Banyak aktivis politik harus dibui karena berkampanye untuk golput. Pemilu 1971 menjadi momentum awal bagi lahirnya fenomena golput dalam pentas politik Indonesia, dengan Arief Budiman sebagai tokoh utamanya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang, golput dapat merepresentasikan tiga hal.

Pertama, penolakan atas produk apa pun yang dihasilkan sistem ketatanegaraan kontemporer. Negara dianggap tidak lebih dari bagian korporatis sejumlah elite terbatas yang membajak kedaulatan rakyat. Seluruh produk undang-undang (UU) dipersepsikan sebagai bagian rekayasa politik dari segolongan orang yang selama ini mendapat berbagai privilese politik. Kampanye golput yang dipelopori Arief Budiman tahun 1970-an merupakan contoh terbaik untuk menggambarkan hal itu.

Kedua, kalkulasi rasional tertentu. Bahwa ada atau tidak ada pemilihan, ikut atau tidak ikut mencoblos dalam pemilihan, tidak akan berdampak atas perbaikan nasib atas diri pemilih bersangkutan.

Ketiga, golput juga merepresentasikan pilihan politik tertentu. Golput yang dilakukan para pendukung loyalis kandidat presiden dan wakil presiden yang tidak lolos dalam putaran pertama Pemilu Presiden 2004 merupakan contoh terbaik untuk menggambarkan hal itu. Mereka percaya pada negara dan berbagai aspeknya, termasuk pemilu. Namun, memilih golput karena preferensi politiknya berbeda dengan yang lain.

Bukan kewajiban

Selain ketiga hal itu, fenomena golput di masyarakat Indonesia yang sedang berkembang harus dilihat sebagai ciri masyarakat baru yang sedang terbentuk, yaitu masyarakat yang mulai melepaskan diri dari politik atau dengan kata lain tidak menempatkan politik sebagai segala-galanya.

Melalui golput, lapisan masyarakat yang selama ini terkungkung dalam hegemoni proses politik yang kapitalistik seolah sedang menegaskan kembali eksistensinya. Terlebih realitas politik Indonesia kontemporer menunjukkan, hampir tidak ada sumbangan berarti yang diberikan dunia politik bagi kemaslahatan rakyat Indonesia, selain konflik dan kekerasan.

Berpijak dari elaborasi itu, golput bukan rekayasa politik karena digerakkan oleh luapan energi dengan kesadaran, begitu banyak hal yang terlupakan dan terabaikan oleh sistem dan proses politik saat ini, termasuk perihal ketiadaan calon independen. Golput juga merupakan bentuk aktualisasi diri di tengah perubahan yang sedang berlangsung.

Karena itu, sudah semestinya golput tidak dijadikan cibiran politik. Demokrasi mengharamkan kita untuk menghujat mereka yang secara sadar memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya. Harus diingat, memilih bukan kewajiban, tetapi hak.

Pada masa datang, ada baiknya jika golput dilembagakan menjadi gerakan politik. Dengan begitu, pihak-pihak yang memilih untuk golput akan terdorong untuk secara sistematis mengajukan ide-ide alternatif yang selama ini cenderung diabaikan partai politik dan elite pemerintahan. Karena tidak bijak pula jika ada kalangan yang mengklaim diri sebagai bagian dari golput, tetapi tidak mengajukan agenda-agenda alternatif atau kritik membangun atas sistem dan proses politik yang sedang berjalan.

BAWONO KUMORO Peneliti pada Laboratorium Politik; Editor Tetap Jurnal Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

 


Jumat, 15 Juni 2007

Pertumbuhan Vs Pemerataan?

Hari Susanto

Hari Selasa (12/6/2007), pemerintah mengumumkan pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pembangunan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Inpres No 6/2007).

Menurut Menko Perekonomian Boediono, inpres ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Menarik disimak, nuansa Inpres No 6/2007 ini masih berbau pemikiran kaum pemikir ekonomi klasik/neoklasik yang masih menonjolkan aspek pertumbuhan ekonomi, meski memberi tekanan pada program untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di satu sisi pemerataan pendapatan bisa diperlihatkan oleh keberpihakan terhadap pemberdayaan UMKM. Di sisi lain, keinginan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih menjadi jargon Kabinet Indonesia Bersatu.

Model yang gagal

Pada awal 1970-an, Mahbub Ul-Haq mengingatkan, model pembangunan yang mengandalkan pertumbuhan tinggi sebagai model yang gagal untuk diterapkan di negara-negara berkembang. Alasannya, proses redistribusi, pada gilirannya, tidak terjadi secara otomatis.

Bahkan, implikasi dari model yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi sebagai mesin pembangunan berperan besar terhadap ketidakseimbangan redistribusi hasil-hasil pembangunan kepada berbagai kelompok masyarakat, yakni kelompok masyarakat miskin, sedang, dan kaya.

Jadi, target pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi itu tampaknya secara otomatis berpengaruh terhadap redistribusi yang pada gilirannya memperlihatkan adanya kerugian yang harus dibayar oleh golongan/kelompok masyarakat berpendapatan tetap/rendah, the expenses of growth, seperti kaum buruh, termasuk pegawai negeri sipil, tentunya.

Retrospeksi atas model-model pembangunan di masa lalu memang penting sebagai pertimbangan untuk menentukan model-model pembangunan di masa datang. Kegagalan model pembangunan yang mengandalkan pertumbuhan sebagai mesin utama pembangunan tentu tidak bisa diulang karena pertumbuhan hanya salah satu unsur dalam proses pembangunan.

Untuk itu, pembangunan tidak harus mengandalkan pada pertumbuhan. Pembangunan harus mengakomodasi kepentingan kelompok yang relatif masih miskin. Dalam menyerang kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan di antara kelompok miskin, sedang, dan kaya, tampaknya perlu ada keberpihakan pemerintah yang jelas dan tegas dalam pembangunan. Pertanyaannya, bagaimana keberpihakan itu dilakukan?

Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan cara mengurangi kemiskinan dan kesenjangan melalui wirausaha. Namun, perkembangan UMKM terhambat permodalan. Upaya pemerintah memperkenalkan kredit tanpa agunan telah dilakukan tahun 1970-an dan diperkenalkan kembali beberapa tahun terakhir, dan diperkuat dengan Inpres No 6/2007. Tetapi, secara administratif, realisasi di lapangan masih rumit.

Meski banyak contoh keberhasilan UMKM meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, pemerintah tampaknya setengah hati membantu pengembangan UMKM, terlihat dari realisasi pengaturan lembaga keuangan mikro dan kecil (LKMK). Padahal, permodalan merupakan hambatan signifikan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.

Tahun 2005, PBB memfokuskan pembangunan usaha mikro dan kecil. Terkait hal itu, tahun 2005, Indonesia sepakat harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin melalui pengembangan usaha mikro dan kecil. Data pengusaha di milenium ketiga ini adalah: usaha mikro = 41,8 juta unit (98,46 persen), usaha kecil = 588.000 unit (1,38 persen), usaha menengah = 62.000 unit (0,15 persen), usaha besar = 2.000 unit (0,01 persen)

Data itu menunjukkan, jumlah pengusaha mikro dan kecil telah mencapai 99,84 persen. Sudah selayaknya keberpihakan pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha mikro dan kecil menjadi agenda yang tegas dan jelas di masa kini dan mendatang. Melalui keberpihakan inilah berbagai usaha menyerang kemiskinan dan menurunkan kesenjangan pendapatan dapat diterjang cepat, tegas, dan lugas.

Kurangi jumlah penganggur

Inpres No 6/2007 tampaknya berusaha meningkatkan pendapatan setinggi mungkin melalui pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain Inpres No 6/2007 juga mengharapkan adanya pemerataan melalui pemberdayaan UMKM agar mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Idealnya, tujuan itu amat baik.

Namun, pengalaman pembangunan ekonomi di era Orde Baru menunjukkan, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai justru mengundang kian timpang distribusi pendapatan, growth without equity. Implikasinya, kesenjangan kian timpang, increasing income inequality.

Memang dalam model pembangunan dewasa ini, kita tidak bisa menelurkan satu kebijakan untuk menyelesaikan lebih dari satu tujuan. Seperti pepatah Inggris yang menyatakan, there is no way to kill two birds with one stone. Intinya, satu kebijakan yang dikeluarkan itu hendaknya untuk menyelesaikan satu persoalan saja.

Jadi, sasaran dari kebijakan sektor riil yang tertuang dalam Inpres No 6/2007 ini hendaknya hanya untuk mengembangkan UMKM saja karena pengembangan UMKM tidak akan mampu meningkatkan pertumbuhan yang tinggi karena sifatnya padat modal, labour intensified technology. Namun, keberpihakan terhadap pengembangan UMKM akan mampu mengurangi jumlah penganggur di Indonesia yang telah mencapai sekitar 11 juta jiwa ini.

Camkanlah lirik pepatah Inggris itu, there is no way to kill two birds with one stone. Ilmu ekonomi pada dasarnya dari negeri itu.

Hari Susanto Ahli Peneliti Utama Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (APU P2E-LIPI), Jakarta

 


Jumat, 15 Juni 2007

Paket Kebijakan Ekonomi, Nyaring Bunyinya

Rizal Ramli

Pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi baru. Artinya, dalam dua tahun terakhir akan ada lima paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah.

Kelima paket itu ialah Paket Insentif 1 Oktober 2005; Paket Kebijakan Infrastruktur Februari 2006; Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Februari 2006; Paket Kebijakan Sektor Keuangan Juli 2006; dan paket kebijakan yang akan dikeluarkan.

Banyaknya paket jelas menguras energi, waktu, dan anggaran guna menyusun, menyosialisasikan, dan menelaah pelaksanaannya. Pertanyaannya, seberapa efektif dampak paket-paket itu terhadap ekonomi nasional?

Hasil telaah paket-paket sebelumnya amat mengejutkan. Dampak paket itu atas perekonomian nyaris tidak signifikan. Penyebab utamanya adalah komponen paket-paket itu amat lemah dan berbagai tindakan yang terkandung di dalamnya tidak sebombastis nama paketnya. Ada beberapa catatan dari paket-paket sebelumnya.

Sangat birokratik

Paket Kebijakan Sektor Keuangan Juli 2006 dan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Februari 2006 ternyata amat administratif dan birokratik, kecuali inisiatif perubahan undang-undang, seperti UU Penanaman Modal dan UU Perpajakan. Bagi kalangan bisnis dan masyarakat, dampak paket itu tidak jelas.

Dibandingkan Paket Deregulasi Finansial Oktober 1988 (Pakto 88), paket-paket yang dikeluarkan pemerintah akhir-akhir ini malah kurang pantas disebut “Paket Kebijakan”. Kita tahu, Pakto 88 berdampak luas terhadap ekonomi, struktur, dan kompetisi di sektor finansial.

Sebagian besar kegiatan dalam paket-paket itu merupakan pekerjaan rutin birokrasi yang sudah pernah dilaksanakan. Aneka kegiatan, seperti penyempurnaan peraturan, desain web dan sistem informasi, dialog dengan dunia usaha, melakukan koordinasi antarinstansi, melakukan fungsi pengawasan, sosialisasi peraturan, dan sebagainya amat dominan dalam paket itu. Padahal, aneka kegiatan itu lebih bersifat rutin dan sering dilakukan oleh para pejabat. Bahkan, efektivitas dan manfaat kegiatan-kegiatan itu amat rendah, lebih banyak merupakan ajang penghabisan anggaran dan public relation (PR).

Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Februari 2006 dan Paket Kebijakan Sektor Keuangan Juli 2006 lebih merupakan kompilasi kegiatan rutin yang telah, masih, dan akan dilakukan di aras kementerian atau direktorat jenderal teknis. Semangat paket itu berbeda dengan paket “New Deal” yang dikeluarkan Roosevelt tahun 1930-an. Saat itu berbagai kegiatan dalam paket “New Deal” diturunkan dari visi dan strategi yang jelas. Roosevelt menetapkan tiga pilar kebijakan, yaitu relief, recovery, and reform (3Rs). Pilar itu lalu diterjemahkan ke berbagai program, seperti kebijakan makroekonomi yang ekspansif; Civilian Conservation Corps (CCC), yaitu program kerja bagi pemuda penganggur; mendirikan Work Project Administration (WPA), yaitu sejenis lembaga untuk membangun infrastruktur publik yang menyerap jutaan tenaga kerja; dan aneka kegiatan lain yang memiliki sasaran jelas.

Sementara Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Februari 2006 dan Paket Kebijakan Sektor Keuangan Juli 2006 hanya merupakan kompilasi usulan birokrasi, bukan turunan kebijakan yang jelas (bureaucratic-driven, bukan policy-driven).

Tidak ada inisiatif baru yang signifikan untuk meningkatkan investasi, lapangan kerja, atau meningkatkan kinerja dan produktivitas, termasuk UKM. Di manapun, kehadiran paket kebijakan amat identik dengan inisiatif baru atau langkah terobosan. Namun, dari paket-paket yang dikeluarkan pemerintah hingga kini, inisiatif baru dan langkah terobosan nyaris tidak ada.

Pemerintah proaktif

Pendekatan yang mengutamakan iklim usaha adalah pendekatan neoliberal ala Washington Consensus yang berlandaskan prinsip, peran pemerintah harus seminimum mungkin, sekadar menciptakan iklim usaha yang kondusif, selebihnya diserahkan kepada mekanisme pasar.

Negara-negara Asia Timur yang berhasil mengejar ketertinggalan dari Barat percaya, selain mekanisme pasar, pemerintah dapat berperan proaktif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Melihat kenyataan ini, pemerintah tidak memiliki leadership dan kemampuan manajerial untuk bertindak proaktif dan mengenali kondisi konkret di lapangan. Ini berbeda dengan pimpinan ekonomi di negara-negara Asia Timur. Munculnya keputusan itu terutama disebabkan (1) bias cara berpikir neoliberal ala Washington Consensus; dan (2) merupakan cermin ketidakmampuan leadership dan manajerial.

Keputusan itu sama sekali tidak menjawab masalah dan hambatan yang dihadapi sektor riil, seperti infrastruktur, pasokan energi, bahan baku, kebutuhan kredit, pendanaan, dan lainnya.

Juga tidak ada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan kredit ke sektor riil dan mengakhiri pertumbuhan semu perbankan. Kita tahu, saat ini net interest margin (NIM) perbankan amat tinggi, sekitar 6,0 persen (tertinggi di dunia). Tetapi, NIM yang tinggi itu bukan karena peningkatan kredit. Ia tumbuh karena bank-bank itu menjadi pasien negara yang masih terus diinfus lewat bunga bank rekap, SBI, dan SUN. Pertumbuhan semu perbankan ini harus segera diakhiri karena mengandung risiko amat besar bagi industri perbankan maupun perekonomian nasional.

Dari evaluasi itu, menjadi jelas, mengapa janji dan program ekonomi SBY-JK yang ambisius tetapi achievable, masih jauh dari sasaran dan target yang ingin dicapai. Maka, tidak aneh, paket-paket itu hanya “nyaring bunyinya, tetapi kosong isinya”.

Memang harus diakui, kehadiran paket-paket itu di satu sisi ada baiknya karena bisa menjadi pedoman dan instrumen pengawas birokrat dalam melakukan tugas rutinnya. Upaya mengompilasi kegiatan-kegiatan rutin menjadi bentuk paket juga patut dihargai meski masih jauh dari sebuah paket kebijakan.

Rizal Ramli Mantan Menko Perekonomian

 


Kamis, 21 Juni 2007

CPCP: Calon Perseorangan dan Cinta Parpol

Effendi Gazali

Memperjuangkan calon perseorangan atau independen dalam pemilihan kepala daerah atau pemilu nasional sekalipun tak perlu dipertentangkan dengan dugaan akan adanya upaya deparpolisasi atau mosi tidak percaya kepada partai politik.

Justru karena kecintaan terhadap demokrasi, mengharuskan kita membuat terobosan untuk memperbaikinya sekarang, dengan memaksa partai-partai politik berbenah diri, tanpa perlu takut bersaing dengan calon-calon independen kepala daerah/ negara.

Dalam komunikasi politik, konteks dan momentum teramat penting. Artikel Ikrar Nusa Bhakti (“Tiga Era Deparpolisasi”, Kompas, 20/6), sangat bermanfaat untuk mempertanyakan konteks dan momentum perjuangan calon perseorangan. Begitu juga sentilan Budiarto Shambazy lewat kolom Politika (“Sinau” Lagi, Kompas, 9/6). Banyak poin positif tak terbantah dari analisis sejarah maupun pengamatan empiris yang disampaikan kedua senior saya tersebut; namun tulisan ini mencoba menyajikan sisi lain sebagai bahan bandingan untuk terus mendiskusikannya.

Tanpa nama tertentu

Perjuangan membuka kesempatan bagi calon perseorangan tidak boleh menyebut nama, entah itu nama Pilkada Jakarta ataupun nama calon tertentu. Artinya, ia harus diproyeksikan untuk perbaikan partai politik (parpol), sistem politik, dan sistem pilkada/pemilu yang lebih luas. Mungkin kesalahan para intelektual atau aktivis terasa ketika isu ini tercampur sengaja atau tidak dengan konteks Pilkada Jakarta, walau saya yakin sebagian dari kami tidak mencoba untuk mengacu pada atau menguntungkan pihak tertentu.

Betul, orang bisa menginterpretasi: kalau terbuka calon perseorangan dalam Pilkada Jakarta maka peluang calon PKS (Adang-Dani) menjadi besar, bahkan kuda hitam Sarwono-Jeffrey, Faisal Basri, Agum Gumelar atau Rano Karno (kalau maju) juga besar. Yang bakal dirugikan adalah Fauzi-Prijanto. Semua interpretasi tersebut sah-sah saja. Namun, tentu semua perlu berlapang pikiran untuk menyadari bahwa ketakutan Fauzi-Prijanto bakal dirugikan justru persis memperlihatkan bagaimana parpol (yang berkoalisi besar-besaran itu) dikhawatirkan tidak berakar ke rakyat! Mungkin sekali akan terlihat mega-golput yang juga tidak mendukung bahkan terhadap calon yang diusung sebuah koalisi raksasa. Artinya, menunda dinamika ini sama saja dengan menyembunyikan luka menganga yang ingin kita sembuhkan bersama tadi.

Memang dalam konteks dan momentum komunikasi politik, Pilkada Jakarta adalah sebuah persimpangan penting. Bayangkan, warga Jakarta, ibu kota negara yang diharapkan memiliki political efficacy relatif paling tinggi, cuma melihat dua pasangan calon. Saya pribadi, sedih sekali membandingkan ketika saya menjadi moderator debat kandidat di NAD yang berjumlah tujuh pasang. Bahkan, kalau Pilkada Jakarta jalan terus seperti ini, saya mungkin memilih bergabung dengan Fadjroel Rachman menjadi golput aktif!

Cara perbaikan lain?

Akan tetapi, sekali lagi, lupakan Pilkada Jakarta, lupakan nama calon tertentu, sekarang mari balik ke kecintaan terhadap parpol; untuk mana kita perlu segera memperbaikinya. Kita perlu bertanya kepada pakar politik, psikologi, perilaku, kognisi, ekonomi, dan sebagainya: adakah terobosan lain yang bisa kita desakkan untuk memperbaiki parpol kita dewasa ini?

Ada yang mengusulkan memperbanyak masuknya anak-anak muda dan kaum cerdik-pandai. Pertanyaannya: apakah selama ini atau akankah mereka berhasil mengalahkan begitu meruyaknya praktik feodalisme, paternalistik, dan tidak transparannya proses pengambilan keputusan (termasuk dalam menetapkan tiket pilkada)? Di DPR saya dengar usul menarik iuran anggota. Mungkin ini sebagai ganti praktik membanderol tiket pilkada yang amat mahal atau setoran dari berbagai anggaran yang terasa mengada-ada di DPR atau menjadikan departemen tertentu yang dipercayakan pada kadernya sebagai sapi perah. Apakah selama ini atau akankah hal itu berhasil?

Saya tidak sepenuhnya pesimistis; justru karena optimistis, maka bersama kolega lain kami mengajukan dinamika calon perseorangan paralel dengan perbaikan internal tersebut. Di Amerika Serikat jelas buktinya. Memang ada cara unik untuk memahami proses “calon” atau “partai independen” di Amerika, yang kadang kala bertalian dengan fenomena third-party candidate. Di beberapa negara bagian terdapat persyaratan yang berbeda pula. Namun, data dari Information Resource Center Kedubes Amerika (12/6), sejak Pemilu 1832 pintu independen sudah dibuka. Yang paling tinggi merebut suara cuma Ross Perot tahun 1992 dengan 18,9 persen suara populer tetapi tidak menang di (satu) elektoral mana pun!

Memang ada kekhawatiran bahwa wajah lama atau tokoh kaya bisa saja menunggangi perjuangan ini, tanpa harus berkeringat membuat parpol. Akan tetapi, bukankah tokoh sekaya Ross Perot tidak bisa menang? Bukankah pula tugas kita semua untuk membongkar rekam-jejak dan kekayaan L4 (ini istilah Budiarto Shambazy “lu lagi lu lagi”) yang ingin kembali berkuasa?

Mengapa tidak mempercepat kecintaan dan kerinduan kita akan perbaikan parpol sambil mengingat bahwa UUD 1945 juga menjamin hak warga negara yang tidak menemui kecocokan dengan (ideologi dan platform) parpol mana pun yang sedang eksis, untuk ikut serta dalam pemerintahan, sementara dia tidak memiliki sumber daya untuk membuat partai baru?

Effendi Gazali Koordinator Program Master Komunikasi Politik UI

 


Rabu, 20 Juni 2007

Tiga Era Deparpolisasi

Ikrar Nusa Bhakti

Indonesia pernah mengalami tiga era deparpolisasi atau delegitimasi atas pemerintahan partai politik yang tidak becus, korup, dan tidak efisien. Era pertama terjadi pada Oktober 1956 sampai dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 yang mengakhiri sistem demokrasi Parlementer/Demokrasi Liberal/Demokrasi Konstitusional dan masuk ke era Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Kedua, pada era Orde Baru (1966-1998). Ketiga, pada era 2006-2007 ini.

Pada era pertama dan kedua, aktor utama penggerak deparpolisasi adalah Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang didukung oleh ABRI dan segelintir partai politik. Pada era ketiga, gerakan ini justru dimotori oleh kalangan cendekiawan dan masyarakat sipil yang didukung oleh kalangan politisi nonpartai atau politisi yang tidak berumah.

Hal menarik yang terjadi sejak Pemilu 2004, jika di masa lalu kalangan militer memandang demokrasi sebagai sesuatu yang rumit dibandingkan dengan sistem komando, di era reformasi ini kalangan jenderal purnawirawan TNI justru membentuk partai- partai politik sebagai kendaraan untuk meraih kursi kepresidenan. Partai, bagi mantan jenderal, bukan hanya sebagai alat legitimasi politik seperti penciptaan IPKI menjelang Pemilu 1955 atau Golkar pada era Orde Baru.

Sebaliknya, justru kalangan elite politik sipil nonpartai yang menginginkan deinstitusionalisasi politik agar mereka dapat maju sebagai calon independen dalam pilkada atau pilpres, tanpa capek- capek bikin partai. Calon independen dirancukan dengan calon perseorangan dan bukan mengacu pada organisasi partai politik yang independen dari partai-partai dengan beragam ideologi yang sudah lebih dulu ada.

Sejarah menunjukkan, depolitisasi pada dua era sebelumnya telah menjebloskan bangsa Indonesia ke sistem pemerintahan otoriter. Gerakan delegitimasi atas partai-partai politik yang berkembang belakangan ini tampaknya juga akan memundurkan kembali arah demokratisasi yang berkembang sejak jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Apa yang terjadi belakangan ini bukan saja dapat memperpanjang masa transisi dari sistem otoriter ke demokrasi, tetapi justru mempersulit pencapaian konsolidasi demokrasi, apalagi menuju ke demokrasi yang matang.

Konsepsi Soekarno

Para penggagas deligitimasi atas partai-partai politik yang berkembang akhir-akhir ini tampaknya perlu membaca kembali paling sedikit tiga buku penting. Pertama, karya klasik almarhum Prof Dr Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, khususnya konsepsi Bung Karno mengenai Demokrasi Terpimpin (hlm 518-519 dan 538-555). Kedua, buku Soekarno, Indonesia, Pilihlah Demokrasimu yang Sedjati (Djakarta: Kementerian Penerangan, 1956). Ketiga, Daniel Dhakidae, The Long and Winding Road: Constraints to Democracy in Indonesian Politics, dalam R William Liddle, ed, Crafting Indonesian Democracy (Bandung: Mizan bekerja sama dengan PPW-LIPI and The Ford Foundation, 2001, hlm 67-74) yang merupakan hasil konferensi internasional yang diselenggarakan oleh LIPI dan The Ford Foundation pada Agustus 1998 bertema “Toward Structural Reforms for Democratization in Indonesia: Problems and Prospects”.

Pemilu demokratis pertama pada 29 September 1955 yang diharapkan membawa Indonesia pada era baru stabilitas politik, ternyata justru menjadi akhir dari perjalanan demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang dihasilkannya hanya bertahan satu tahun (Maret 1956-Maret 1957). Berbagai problem besar menghadang pemerintahan partai-partai politik pada masa itu, dari soal pembentukan konstitusi baru oleh Konstituante, perjuangan merebut kembali Irian Barat, pemberontakan para panglima perang di berbagai daerah Sumatera dan Sulawesi, persoalan internal di TNI AD, dan tentunya persoalan hubungan sipil-militer. Kabinet Ali II dianggap gagal mengatasi persoalan administrasi pemerintahan dan ekonomi.

Di tengah kemelut politik besar yang melanda Indonesia saat itu serta adanya ketidakpercayaan rakyat terhadap partai-partai politik, Bung Karno mencanangkan “mimpi” atau “desakan” politiknya, yakni konsepsi demokrasi terpimpin. Pada tahap awal, Oktober 1956, Bung Karno bermimpi bahwa para pimpinan partai-partai politik berkumpul bersama dan mendesak mereka untuk mengubur partai-partai politik. Dalam pidato politiknya itu ia mengatakan, “Saya tidak ingin menjadi diktator, Saudara-saudara… ini bertentangan dengan semangat saya. Saya seorang demokrat. Saya sungguh seorang demokrat. Tapi, demokrasi saya bukanlah demokrasi liberal…. Apa yang ingin saya lihat di Indonesia kita ini ialah demokrasi terpimpin, demokrasi dengan kepemimpinan, tapi masih demokrasi.”

Bagaimana setelah partai-partai politik itu dikubur? Menurut Bung Karno, terserah para pimpinan partai, apakah akan membentuk satu partai tunggal atau tidak memiliki partai melainkan suatu gerakan massa, atau membentuk sedikit partai atas dasar pemikiran rasional. Gagasan Bung Karno itu awalnya hanya didukung dengan gegap gempita oleh satu partai, yaitu Partai Murba yang didasari oleh gerakan massa rakyat proletar. Natsir dari Masyumi menolak tegas dengan menyatakan, “Jika partai-partai dikubur, demokrasi akan terkubur secara otomatis.” PNI dan NU agak ragu-ragu, ada yang mendukung, ada yang menentang. PKI mendukung demokrasi terpimpin, tetapi menentang dikuburnya partai.

Berikutnya, Soekarno membentuk Kabinet Ahli di bawah Juanda serta Dewan Nasional pengganti DPR pada Juli 1957. Akhirnya, setelah Dekrit 5 Juli 1959, Konstituante dibubarkan dan diganti MPRS; dibentuk pula Kabinet dan DPR Gotong Royong dan kembali ke UUD 1945. Adalah Soekarno pula yang membentuk Golongan Fungsional yang anggotanya terdiri atas para buruh, petani, wiraswasta, intelektual Muslim, Katolik dan Kristen, perempuan, pemuda, generasi 45, serta utusan-utusan daerah. Inilah cikal bakal Golkar yang kuat pada era Orde Baru dan dicirikan sebagai “bukan partai politik”. Depolitisasi massa dan deparpolisasi begitu merebak di era Orde Baru, antara lain melalui proyek penciptaan “massa mengambang”.

Pemunduran demokrasi

Kini, di era demokrasi liberal dengan sistem presidensial, muncul kembali gerakan deparpolisasi. Sadarkah kita bahwa gerakan kembali ke UUD 1945 yang asli yang dipimpin oleh seorang mantan KSAD, gerakan memperjuangkan calon independen dan delegitimasi parpol yang digagas sebagian kalangan intelektual, dapat menjurus pada pemunduran demokrasi dan penguburan partai-partai politik seperti pada masa lalu?

Jika partai-partai politik era kini tidak melakukan koreksi diri, seperti kata KIS Mangunsarkoro, atau menonjolkan “Masih ada orang yang jujur dan idealistik di antara pimpinan partai” seperti kata M Natsir, dan tidak berupaya untuk mengelola masyarakat serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, depolitisasi yang menjurus pada penguburan partai akan terjadi kembali. Buntutnya, sistem otoriterisme terbentuk kembali.

Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset Masalah Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian Politik-LIPI

 


Jumat, 29 Juni 2007

Mungkinkah Kedaulatan Dilepas?

F Djoko Poerwoko

Perjanjian ekstradisi dan kerja sama pertahanan yang lebih dikenal dengan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Singapura membuat kaget banyak pihak. Bahkan, perjanjian yang ditandatangani di Tampaksiring, Bali, 27 Maret 2007, itu juga membuat gusar para anggota DPR. Di antara mereka malah ada yang menuntut agar DCA ditinjau ulang atau dibatalkan mengingat sangat merugikan Indonesia, khususnya dalam kedaulatan negara.

Kedaulatan bukan hanya milik wakil rakyat. TNI sebagai institusi yang bertanggung jawab tentang kedaulatan negara lebih paham tentang hal itu. Untuk mempertahankan kedaulatan diperlukan prajurit-prajurit yang terlatih yang dibekali dengan peralatan modern serta sarana latihan yang memadai.

Salah satu sarana latihan tersebut berupa Air Combat Manuvering Range (ACMR) dan telah dibangun bersama antara Indonesia dan Singapura serta diresmikan tanggal 22 Maret 1994. Dalam acara tersebut Panglima ABRI Jenderal TNI Faisal Tanjung berkata: “Saya berharap pembangunan fasilitas ACMR ini mampu meningkatkan hubungan bilateral ABRI dan SAF khususnya dan kedua negara pada umumnya.”

Kalimat Faisal Tanjung saat peresmian ACMR di Pekanbaru, Riau, langsung disambut Maj Gen Ng Jui Ping sebagai petinggi Angkatan Bersenjata Singapura: “… for MINDEF, to commit such an investment in Pekanbaru only reflects the importance we place on ABRI-SAF co-operation.”

Pertemuan dua panglima

Kalimat bijak mengatakan, bila dua panglima perang bertemu, mereka (hanya) akan membicarakan perdamaian. Namun, bila para politisi bertemu, mereka (mesti) membicarakan perang.

Perdamaian yang diciptakan para petinggi militer kala itu bukan serta-merta setelah ACMR, AWR, MTA, dan OFTA, yang kesemuanya terletak di Pangkalan Udara (Lanud) Pekanbaru, Riau, dibuat dan dipakai bersama kedua angkatan udaranya. Jauh hari sebelumnya, tepatnya bulan Juni 1980, kedua angkatan udara telah menggelar latihan bersama yang diberi sandi Latma Elang Indopura 1/80 (Latihan Bersama antara Indonesia dan Singapura) dilaksanakan di Lanud Iswahyudi, Madiun.

Khusus dengan Singapura awalnya latihan hanya melibatkan dua skadron (tempur), tetapi lambat laun meningkat dengan jenis dan pola latihan yang lebih maju. Bila Elang Indopura I/80 hanya melibatkan F-86 Sabre dari TNI AU dan Hawker Hunter dari RSAF dalam satu kekuatan Combined Air Task Force (CATF)— konsep ini terus berkembang sehingga didapat kesepakatan membuat Combined Standard Operation Prosedure (CSOP)— pada Latma Indopura III/84 telah melibatkan 24 pesawat dari kedua negara tanpa hambatan.

Latihan terus berkembang, dari kekuatan yang tergabung dalam CATF sejak Indopura IV/86 setiap misi/penugasan dipimpin masing-masing negara serta dilibatkan pesawat terbaru, yaitu F-5 Tiger-II serta SA-330 Super Puma yang juga dimiliki kedua negara. Bahkan, mulai Latma Indopura VI/90 RSAF mulai melibatkan E-2E Hawkeye, sesuatu yang baru bagi para pilot TNI AU. Kala itu para pilot Hawk-200/ TNI AU mulai bergabung dan tidak mendapat kesulitan dalam mengadopsi panduan Hawkeye RSAF dalam menemukan sasaran di tengah laut.

Sejalan dengan kemajuan di bidang latihan, prasarana latihan juga mulai dibangun. Diawali pembangunan Air Weapon Range (AWR) tahun 1989, Air Combat Manuvering Range (AWR) tahun 1991, serta penetapan Overland Flying Training Area (OFTA), kesemuanya dibangun di Lanud Pekanbaru dan juga kantor Detachment Squadron serta Joint Shelter.

Disepakati pula bahwa penggunaan area latihan itu full control oleh Indonesia. Untuk itu, siapa pun yang akan memakai daerah latihan harus berangkat dan mendarat dari Lanud Pekanbaru. Ketentuan ini secara “sepihak” menguntungkan Indonesia dilihat dari fuel charge, leaving allowance ataupun services and navigational charge bila mereka lembur, dan tentunya hasil ini langsung masuk ke kas negara.

Sejak saat itu setiap kali pesawat RSAF akan memakai daerah latihan yang belakangan disebut Military Training Area (MTA), lantas disebut Alpa-1 dan Alpa-2, pasti mengajukan permohonan izin kepada Indonesia. Mencermati faham presidetis juris yang dianut Indonesia dalam menentukan batas wilayah kedaulatan, pengakuan Singapura ini mempunyai dampak politis yang besar di mata dunia internasional.

Kerja sama lainnya

Dengan meningkatnya latihan bersama serta dibangunnya AWR di Siabu yang memakai lahan seluas 10.850 hektar, terdiri atas academic range dan tactical range, menjadikan latihan lebih intensif. Sarana latihan ini merupakan satu-satunya daerah latihan penembakan udara di mana terdapat simulasi pangkalan udara serta electronic scoring system sehingga para pilot dapat mengembangkan kemampuan dalam ground attack. Sementara untuk air tactic dapat dipergunakan ACMR dengan tingkat risiko yang kecil karena tidak mempergunakan peluru tajam.

Sebelum mempunyai lahan latihan seperti ini, para pilot TNI AU “terpaksa” harus berlatih di Pangkalan Udara Korat, Thailand, dengan biaya yang cukup mahal. Saking mahalnya, hanya pilot senior yang diberi kesempatan. Kali ini siapa pun pilot TNI AU dapat menggunakan sarana ini dengan slot pemakaian sebanyak 40 persen, RSAF 40 persen, dan 20 persen dicadangkan untuk perawatan. Alat yang dibangun dan dirawat bersama dengan modal fifty-fifty ini berubah menjadi format 75 persen Singapura dan 25 persen Indonesia sejak tahun 1995.

Puncak kerja sama tercapai manakala kedua negara sepakat mendidik para pilot tempur dalam satu wadah yang disebut Fighter Weapon Instructor Course (FWIC) pada bulan September 1999. Pendidikan Instruktur Penerbang Tempur ini memanfaatkan lahan latihan yang telah dibangun bersama, dengan siswa dan instructur pilot kedua negara. Pendidikan ini merupakan konsep baru dan menghasilkan anak didik setara top gun milik USAF di Amerika.

Lalu, haruskah prasarana serta kerja sama selama ini dianulir sepihak dikaitkan dengan Defence Cooperation Agreement yang ditandatangani tanggal 7 Maret 2007 di Bali. DCA dibuat sebagai payung hukum tanpa mengubah makna serta arti perjanjian sejak latihan pertama digelar tahun 1980. Ruang udara yang dipakai oleh Singapura, baik di Area, Alpa-1/2, OFTA, AWR, maupun ACMR, tidak terlihat dari balik meja wakil rakyat di Senayan. Militer Indonesia cukup paham dan tidak akan menjual negaranya, bahkan dia lebih paham apa arti kedaulatan negara dan apa itu arti sebuah latihan.

Memang lebih baik panglima antarnegara bertemu daripada para politisi melakukan hal sama. Ini kalau kita memang mau damai.

F Djoko Poerwoko Pengamat Militer

 


Rabu, 27 Juni 2007

Politik Itu Tidak Pernah Independen

Makmur Keliat

Debat seputar calon independen versus partai politik muncul akhir-akhir ini. Beberapa artikel di Kompas, seperti artikel Ikrar Nusa Bhakti (20/6), kolom Budiarto Shambazy (9/6), dan Effendi Gazali (21/6), merefleksikan debat tersebut. Tulisan berikut pada intinya bermaksud untuk menyatakan bahwa debat calon independen versus partai politik dalam kompetisi politik demokratis, baik untuk legislatif maupun eksekutif, perlu ditanggapi dengan sangat hati-hati.

Terdapat enam pertimbangan mengapa sikap kehati-hatian ini perlu diambil. Pertama, pertimbangan filosofis. Demokrasi tidak berangkat dari asumsi bahwa manusia adalah malaikat. Demokrasi sesungguhnya bertolak dari asumsi bahwa seluruh manusia memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Karena itu, tidak ada jaminan bahwa calon independen akan membuat kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan akan berhenti di negeri ini. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menciptakan mekanisme kelembagaan sehingga kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan itu dapat diminimalkan, misalnya dengan penguatan mekanisme checks and balances.

Kedua, pertimbangan isu amoralitas dalam politik. Adagium bahwa politics is immoral sebaiknya tidak dimaksudkan bahwa individu yang berkecimpung dalam politik tidak bermoral (amoral). Adagium itu lebih dimaksudkan untuk menyatakan bahwa politik tidak bersangkut paut dengan moral (politics has nothing to do with moral). Pengelolaan kekuasaan, apakah yang bekerja dalam kerangka demokratis maupun otoritarian, memiliki karakteristiknya sendiri sehingga tidak bisa diukur dengan standar moral yang berasal dalam kegiatan nonpolitik.

Tidak ada jaminan, misalnya, bahwa individu-individu yang selalu meneriakkan moral, bahkan yang berasal dari lingkungan keagamaan sekalipun, akan membuat kehidupan politik menjadi lebih baik seandainya mereka berkecimpung dalam proses politik. Karena itu, merupakan suatu tindakan spekulatif yang sangat berbahaya jika diasumsikan bahwa calon independen akan memiliki “moral” yang lebih baik daripada calon yang berasal dari partai politik.

Kedaulatan rakyat

Ketiga, pertimbangan demokrasi perwakilan. Adalah benar bahwa pelaksanaan demokrasi dilahirkan melalui faham kedaulatan rakyat (people sovereignity). Juga sukar dibantah bahwa demokrasi perwakilan yang dilaksanakan melalui partai politik telah mereduksi makna kedaulatan rakyat. Demokrasi tidak langsung telah menciptakan situasi di mana rakyat tetap berdaulat tetapi tidak dapat melaksanakan kedaulatannya (the people is the sovereign that cannot exercise its sovereignty). Namun, jumlah penduduk yang bertambah dan wilayah negara yang luas hampir tidak mungkin lagi dari segi biaya dan efisiensi untuk melaksanakan model demokrasi langsung negara kota. Karena itu, mengutip pendapat Bernard Yack (2003), partai politik dan demokrasi perwakilan merupakan suatu temuan besar umat manusia untuk melestarikan faham kedaulatan rakyat.

Keempat, pertimbangan pelembagaan politik. Demokrasi dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu keajekan (regularity). Manusia datang dan pergi, tetapi institusi idealnya diharapkan terus berlangsung. Peran partai politik untuk melakukan proses institusionalisasi itu tidak dapat diabaikan. Pada sisi lain, gagasan calon independen menyampaikan pesan adanya ketidakpercayaan besar terhadap institusi. Persoalan besar yang kita hadapi saat ini adalah adanya kecenderungan lembaga mewakili individu dan bukan sebaliknya. Defisit ketidakpercayaan (trust deficit) terhadap lembaga seperti ini akan dapat semakin menguat jika kita mendukung gagasan calon independen.

Persoalan ini juga tidak akan dapat diatasi semata-mata dengan menyatakan go to hell with political parties. Apa yang perlu dilakukan kemudian dalam kehidupan bernegara saat ini bukanlah bagaimana menciptakan mekanisme agar individu dapat menundukkan lembaga, tetapi bagaimana membuat agar seluruh warga tunduk pada mekanisme kelembagaan.

Kelima, pertimbangan pembedaan. Secara teoretis, kehidupan politik demokratis selalu membuat pembedaan antara partai politik dan kelompok kepentingan. Di mana pun partai politik selalu berorientasi untuk memiliki kekuasaan, sedangkan kelompok kepentingan, seperti kelompok petani, buruh, usahawan, dan industri berorientasi untuk memengaruhi kekuasaan. Pembedaan antara orientasi pemilikan dan pemengaruh ini penting untuk memahami gagasan tentang calon independen dalam perspektif yang lebih tepat.

Adanya kelompok yang menyuarakan perlunya calon independen adalah sesuatu yang wajar. Suara itu dapat disebut sebagai suara kelompok kepentingan. Namun, akan menjadi gagasan yang menggelikan (ridiculous) jika kelompok yang menyuarakan itu juga mencalonkan anggotanya sebagai calon yang disebut independen. Sebaiknya, demi kehidupan transisi demokrasi yang baik, kelompok itu sebaiknya mengubah dirinya menjadi partai politik.

Keenam, pertimbangan bukti empiris. Tidak ada bukti yang sangat memuaskan untuk menyatakan bahwa calon independen tidak memiliki hubungan dengan partai politik. Ketidakhadiran partai politik dalam suatu proses kompetisi politik demokratis tidak lalu berarti bahwa para calon bebas dari pengaruh partai politik. Pengalaman Dewan Perwakilan Daerah (DPD) barangkali menyampaikan pelajaran yang baik. Tidak semua anggota DPD dapat dikatakan bebas sepenuhnya dari afiliasi partai politik.

Calon interdependen

Atas dasar enam pertimbangan ini, gagasan yang harus kita munculkan bukanlah calon independen. Politik itu tidak pernah independen! Apalagi dalam demokrasi. Yang kita gagas sebaiknya calon yang interdependen. Maksudnya, calon itu harus dapat menyatakan secara terang benderang bahwa ia memiliki baku-kait yang kuat baik dengan partai politik, dengan konstiuensi, dengan kelompok kepentingan, dengan bangsanya, dan tentu saja dengan negaranya.

Bagaimana calon seperti itu dapat diperoleh? Salah satu caranya tentu saja adalah dengan tetap menghormati prinsip pers yang bebas dan melembagakan kehidupan partai politik.

MAKMUR KELIAT Pengajar FISIP Universitas Indonesia

 


Senin, 25 Juni 2007

Renaisans Energi Nuklir?

Nengah Sudja

Tajuk Kompas 9/6/2007 mempertanyakan: Ketika dalam aras global sedang terjadi tren seperti itu, di dalam negeri kita justru sedang banyak membaca berita demo menentang rencana pemerintah untuk membangun PLTN di wilayah Muria, Jawa Tengah.

V V Vaitheeswaran, penulis buku Power To The People (2003), Chapter 10 A Renaissance for Nuclear Power? (judul dengan tanda tanya), menulis teknologi PLTN (generasi kedua) yang dipakai sekarang tidak akan membawa renaisans karena menghadapi masalah utama keekonomian.

Para penulis laporan The Future of Nuclear Power, An Interdisciplinary MIT Study (2003) menulis, teknologi PLTN menghadapi hambatan cost (biaya) yang mahal, safety (keamanan), waste (sampah nuklir), dan bahaya proliferation (senjata nuklir). Tapi, pilihan PLTN tetap diperlukan untuk mengurangi emisi CO2 agar pada 2025-2050 dapat dibangun 1.000 GWe PLTN untuk mengurangi 800 juta ton emisi CO2 per tahun.

Amerika Serikat, produsen listrik terbesar di dunia dari PLTN (103 unit, 98145 MW, 781 TWh, 2005), sejak 1978 tidak membangun PLTN baru. Walaupun diberi keringanan tax production credit 1,8 c/kWh (Agustus 2005, oleh pemerintahan Bush), investor belum tertarik. Jerman, Belgia, Swedia melakukan phase out PLTN. Tren pembangunan 26 PLTN di negara berkembang, kepingin punya satu/dua PLTN, sulit terwujud karena keterbatasan dana. Renaisans PLTN baru akan terjadi kalau generasi keempat yang lebih murah, aman terbukti berhasil dikembangkan tahun 2030.

Studi MIT: biaya pembangkitan PLTN 6,7 c/kWh, PLTU batu bara 4,2 c/kWh, sedangkan PLTGU 3,8 c/kWh (pada harga gas 3,7 dollar AS/MCF). Studi University of Chicago (2004): PLTN 6,5-7,2 c/kWh, sementara PLTU batu bara 4,3-4,9 c/kWh.

Patut dicatat, perbedaan biaya 1 c/kWh, untuk daya 1.000 MW, dengan faktor kapasitas 75%, energi dibangkitkan 6.570 juta kWh per tahun (= 1.000.000 kW x 8760 h/tahun x 0,75 capacity factor), memberi perbedaan biaya 65,7 juta dollar AS per tahun. Lama waktu pengusahaan PLTN 40 tahun, ongkos/biaya lebih yang dikeluarkan 2,628 miliar dollar AS. Kalau Indonesia bangun PLTN empat unit @ 1.000 MW, ongkos lebihnya 10,512 miliar dollar AS. Ini pun dihitung dengan perbedaan biaya 1 c/kWh. Ongkos kebanggaan punya PLTN?

Pemanasan global

Negara industri dewasa ini dan secara kumulatif sejak era industri merupakan kontributor utama emisi CO2. Negara berkembang tidak memiliki kemampuan teknologi maupun finansial mengurangi CO2. Menurut Protokol Kyoto, negara berkembang tidak dikenakan wajib mengurangi emisi CO2. Tapi, karena hidup bersama dalam satu bumi, wajib ikut memberi sumbangan, yang dapat kita lakukan: (1) batasi pertumbuhan penduduk (jumlah penduduk besar, pemakaian energi/emisinya besar), (2) lakukan terus upaya/ budaya hemat energi (pakai listrik saat diperlukan saja), (3) pelihara kelestarian hutan tropis penyerap CO2 (ini pun tidak/belum dapat dikerjakan).

Pembangunan PLTN di Indonesia terkait aspek teknologi, ekonomi/keuangan, sosial, politik, budaya. Termasuk penerimaan masyarakat. Gejala NIMBY (not in my backyard) terjadi di mana-mana. Karena itu, rencana pembangunan patut dilakukan berlandaskan good corporate governance, dengan mengacu tiga pilar: keterbukaan/transparansi, akuntabel, dan libatkan partisipasi publik agar kepentingan publik dapat ditegakkan secara efektif dan efisien, kesepakatan dicapai, keadilan ditegakkan, masyarakat jadi tanggap/peduli, kepastian dan ketaatan hukum bagi semua.

Penjelasan

Pemerintah perlu menjelaskan tujuan pembangunan PLTN itu! Masyarakat pantas diberi penjelasan dan jawaban atas berbagai pertanyaan, seperti:

Apa Indonesia kedodoran, kekurangan sumber daya energi (batu bara, gas alam, panas bumi) untuk memenuhi pasokan listrik? Kekurangan kapan terjadi, dihitung dari besar cadangan dibagi produksi per tahun? Bangun PLTN, apa tidak beli/impor energi mahal dari luar dan jual/ekspor murah energi nasional (batu bara, gas alam)? Apa aset sumber daya energi nasional dikelola secara optimal?

Menghindari pemakaian batu bara kotor dan menggantikannya dengan energi berbahaya (umur sampah radioaktif puluhan ribu tahun) apa lebih bijak? Pembangunan PLTN yang padat modal (di atas 2.000 dollar AS/kW, batu bara 1.000 dollar AS/kW, PLTGU gas alam 600 dollar AS/kW), apa tidak mengurangi kemampuan penyediaan pasokan listrik guna mempercepat sambungan listrik bagi 50 persen masyarakat yang belum mendapatkannya? Amerika Serikat saja masih berpikir bangun PLTN baru setelah 2030. Mengapa tak sabar menunggu generasi ke-4 yang lebih prospektif?

Walaupun menggunakan anggaran publik melalui APBN, laporan studi PLTN tidak dibuka kepada publik. Checks and balance sulit dapat dilakukan. Berilah anak bangsa (universitas) kesempatan belajar. Pemerintah patut membuka ruang publik agar kita bisa berpikir terbuka di antara anak bangsa melakukan kajian bersama. Sekaligus kesempatan baik mempraktikkan demokrasi proyek terkait kepentingan publik.

Hanya dengan dialog, demokrasi dapat ditegakkan melalui kekuatan pikiran/argumentasi (power of reasoning), kalau kekuatan protes demo massa (power of mass) hendak dikurangi dan penggunaan kekuatan senjata (power of gun) dicegah. Melalui dialog di ruang publik mari cegah kebuntuan diskusi, ilmu pengetahuan, filsafat, dan moral.

Nengah Sudja Peneliti Energi

 


Senin, 25 Juni 2007

Energi Nuklir Belum Bangkit

Fabby Tumiwa

Tajuk rencana Kompas “Renaisans Energi Nuklir”, 9 Juni lalu cukup menyentak ketika pemberitaan harian ini justru pada aksi penolakan PLTN di Jepara. Sampai-sampai, dalam salah satu diskusi lewat mailing list, seorang mantan pejabat senior Badan Tenaga Atom Nasional menyatakan senang sekaligus memuji Kompas. Mungkin dukungan tersirat Kompas terhadap PLTN melegakan sejumlah kalangan yang sedang getol menyosialisasikan PLTN, apalagi setelah mendapatkan dukungan anggaran APBN.

PLTN memang sedang naik daun. PLTN dipersepsikan sebagai solusi terhadap isu keamanan energi dan pemanasan global. Industri nuklir bisa menatap masa depan dengan lebih optimistis, setelah dua dekade lebih sepi pesanan. Di Amerika Serikat tidak ada pesanan reaktor baru sejak 1979. Namun, apakah PLTN benar-benar bangkit kembali (renaisance) setelah terpuruk lama? Inilah yang harus dikaji dengan cermat.

Kalau dilihat lebih jeli, Eropa dan AS memiliki tradisi dan teknologi nuklir, tetapi pembangunan PLTN di sana belum menunjukkan kebangkitan. Konstruksi PLTN beberapa tahun terakhir hanya dominan di beberapa negara Asia: China, Korea Selatan, Taiwan, India, Pakistan, dan Jepang, yang memang sudah lama mengembangkan PLTN. Kalau dianalisis, dorongan utama negara-negara tersebut membangun PLTN, saya menemukan dua hal utama: pertama, negara-negara tersebut memang tidak memiliki sumber daya energi yang cukup sehingga PLTN merupakan pilihan pokok untuk memasok kebutuhan energi. Kedua, pengembangan PLTN terkait dengan pengembangan senjata nuklir.

Sementara itu, di Eropa, sejumlah negara yang dulu mengembangkan PLTN masih tetap emoh membangun yang baru walaupun Eropa memiliki ketergantungan pasokan gas dari Rusia dan minyak dari Timur Tengah dan Afrika. Hal ini tidak menyurutkan langkah Jerman melanjutkan program penutupan seluruh PLTN-nya hingga 2020. Swedia yang terkenal disiplin dalam pengoperasian PLTN juga tidak merencanakan pembangunan PLTN baru. Inggris setelah tidak ada pembangunan PLTN baru selama 10 tahun terakhir ingin menghidupkan program PLTN walaupun perusahaan nuklir milik negara, BNFL, sebenarnya telah bangkrut dan disubsidi habis-habisan oleh pemerintah, tetapi terganjal dengan keputusan pengadilan tinggi Februari 2007, yang menyatakan rencana pembangunan PLTN terbukti menyesatkan, cacat secara serius, jelas-jelas tidak memadai, dan tidak adil (BBC, Nuclear review was misleading, 15 Februari 2007).

Keputusan pengadilan tinggi ini keluar setelah terbukti ada kongkalikong antara pejabat pemerintah dan industri nuklir dalam penetapan kebijakan energi. Di Eropa, pembangunan PLTN hanya ada satu unit di Finlandia (Olkiluto) yang disubsidi oleh Perancis karena merupakan pesanan pertama reaktor generasi III hasil pengembangan perusahaan nuklir Perancis, AREVA. Kemungkinan reaktor yang sama akan dibangun di Flamanville, Perancis, akhir tahun ini atas pesanan Electricite de France (EdF).

Disubsidi

Adapun di AS, tahun 2002 pemerintah Bush meluncurkan program Nuclear Power 2010 dengan fokus pada komersialisasi reaktor generasi III+. Program ini didukung oleh US Energy Policy Act 2005 (Epact 2005). Berdasarkan UU ini Pemerintah AS memberikan tiga bentuk subsidi bagi industri nuklir: tax production credit sebesar 18 dollar AS/MWh sampai 125 juta dollar AS per 1.000 MW, ketetapan untuk mendapatkan jaminan sampai 80 persen biaya proyek oleh pemerintah federal dan, jaminan risiko (risk insurance) sebesar 500 juta dollar AS untuk dua unit pertama dan 250 juta dollar AS untuk unit 3-6. Jaminan ini akan dibayarkan jika keterlambatan pembangunan bukan disebabkan oleh penerima lisensi. Berbagai subsidi ini membuat keekonomian PLTN lebih baik karena sejumlah biaya dan risiko investasi ditanggung oleh konsumen dan publik AS. Tanpa insentif dan berbagai subsidi dari Pemerintah AS diragukan kalau perusahaan listrik mau membangun PLTN baru.

Belum ada pembangunan

Walaupun demikian, hingga sekarang toh belum ada pembangunan PLTN baru, kecuali PLTN lama yang diperpanjang usia dan dinaikkan dayanya (uprating). Komisi Pengaturan Nuklir AS (Nuclear Regulatory Commission/NRC) memperkirakan pada 2007-2009 akan ada 19 permohonan untuk membangun 26 unit PLTN baru walaupun belum tentu seluruhnya mendapatkan izin NRC. Kalaupun mendapatkan izin, pembangunan PLTN tidak akan dimulai sebelum 2010 dan beroperasi sebelum 2014. Juga tidak ada jaminan kalau perusahaan listrik yang mengajukan permohonan dan disetujui akan membangun PLTN baru kelak. Oleh karena itu, renaisans PLTN di AS masih harus dibuktikan waktu.

Membangun PLTN seharusnya didasarkan pada kebutuhan dan analisis risiko, bukan latah, apalagi ikut-ikutan. Berbagai pertimbangan dan perhitungan harus dilakukan jauh-jauh hari. Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyatakan PLTN adalah teknologi yang berisiko dan mahal. IAEA merekomendasikan sejumlah tahap dan proses sebelum sebuah negara membangun PLTN.

Sebelum keputusan politis go nuclear dibuat, terlebih dulu harus ada penyampaian informasi yang benar dan konsultasi publik (bukan sosialisasi), termasuk mendengar pandangan dan masukan dari para ahli. (IAEA, Basic Infrastructure for a Nuclear Power Project, 2006). Seluruh masukan dan pendapat menjadi dasar pemerintah untuk memutuskan go or not go nuclear.

Mengapa? “Go nuclear ibarat menandatangani kontrak Faust (Faustian bargain). Berdasarkan kontrak itu kita akan memperoleh tenaga elektrik yang dihasilkan fisi inti-inti fissile, seperti U235. Sebaliknya, kita harus terus-menerus menjaga dengan disiplin yang ketat agar PLTN tetap aman dari kecelakaan, bencana alam, dan terorisme.

” Dengan go nuclear, kita bagaikan Faust yang menjual jiwa,” kata fisikawan arif, Liek Wilardjo, belum lama ini.

Fabby Tumiwa Peminat Isu Energi dan Lingkungan; Ketua Institute for Essential Services Reform, Sebuah Lembaga Kajian Ekonomi Energi dan Lingkungan di Jakarta

 


Senin, 25 Juni 2007

Perahu Pukat Harimau

Saldi Isra

Dalam proses seleksi pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, (sebagian) partai politik berubah menjadi mesin uang. Begitu proses pencalonan dibuka, partai politik pun meraup uang bagi mereka yang berminat. Mirip dengan pukat harimau, jumlah uang yang diraup juga bervariasi, mulai dari ratusan juta rupiah sampai dengan (tawaran) ratusan miliar rupiah.

Setidaknya, testimoni Slamet Kirbiyantoro memberikan Rp 1,5 miliar kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Djasri Marin memberikan Rp 2 miliar kepada PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (http:// www. antikorupsi. org) cukup untuk menjelaskan bagaimana partai politik (parpol) bekerja menjadi mesin uang. Jika ditambah dengan keterangan yang pernah dilansir Faisal Basri dan Sarwono Kusumaatmadja, mesin uang itu bekerja seperti pukat harimau.

Celah hukum

Sepak terjang partai politik meraup uang dalam penentuan pasangan kepala daerah tidak terlepas dari celah hukum (loop holes) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Misalnya, kalau uang dari mereka yang berminat menjadi pasangan calon dikategorikan sebagai sumbangan [Pasal 18 Ayat (1) UU No 31/2002], sanksi hanya ditujukan kepada penyumbang dan pengurus parpol yang menerima sumbangan melebihi batas maksimum.

Dengan ketentuan itu, parpol terbebas dari ancaman sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap batas maksimum penerimaan sumbangan. Barangkali, karena alasan itu juga, jika sumbangan dari mereka yang berminat menjadi pasangan calon terungkap ke permukaan, parpol cenderung mengatakan bahwa penarikan sumbangan bukan merupakan kebijakan parpol melainkan tindakan oknum pengurus parpol. Karena tidak ada ancaman bagi parpol, fase seleksi internal potensial digunakan menjadi mesin uang.

Di samping tidak adanya ancaman terhadap parpol, ancaman pidana bagi penyumbang dan penerima sumbangan terlalu ringan. Penyumbang hanya diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta sementara pengurus parpol yang menerima sumbangan melebihi batas maksimum diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Melihat jabatan politik yang akan diraih dan posisi politik penerima, ancaman sanksi tersebut sulit untuk menghentikan terjadinya praktik politik uang dalam proses seleksi kepala daerah. Tambah lagi, formula sanksi dengan menggunakan rumusan “dan/atau” memberi ruang kepada hakim untuk hanya menjatuhkan sanksi denda semata, tanpa pidana penjara.

Sanksi bagi partai politik

Meskipun demikian, di tengah celah hukum yang ada, pelanggaran atas ketentuan batas maksimum terutama bagi penerima sumbangan harus ditindaklajuti untuk melacak apakah tindakan oknum partai (kalau memang oknum) merupakan inisiatif pribadi atau kepanjangan tangan parpol.

Jika ditelusuri segala bentuk penyimpangan sumber dan penerimaan uang dalam setiap pemilihan yang ada (pemilihan umum presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah), pelanggaran yang dilakukan tidak berdampak langsung kepada partai politik. Oleh karena itu, dalam rangka revisi paket undang-undang bidang politik, harus dirumuskan sedemikian rupa ancaman sanksi bagi parpol yang terlibat (langsung maupun tidak langsung) menerima sumbangan melebihi batas maksimum serta melakukan politik uang.

Salah satu caranya, orang- orang yang dicalonkan oleh parpol (baik dalam pemilihan umum anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah) di samping yang bersangkutan dapat dibatalkan sebagai calon, partai politik yang mencalonkan juga diancam dengan sanksi tertentu. Misalnya, parpol yang terlibat menerima sumbangan melebihi ketentuan dan melakukan politik uang dilarang ikut pemilihan umum periode berikutnya.

Tidak hanya itu, akan menjadi lebih baik kalau pelanggaran atas ketentuan menerima sumbangan melebihi batas maksimum dan melakukan politik uang dijadikan sebagai salah satu klausul untuk dapat membubarkan parpol. Kalau itu terjadi, alasan pembubaran parpol menjadi akan lebih konkret jika dibandingkan dengan ancaman pembubaran karena melanggar larangan menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau faham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Terkait dengan sanksi bagi parpol tersebut, Wapres Jusuf Kalla mengaku kecewa dengan adanya pensiunan jenderal yang bakal dicalonkan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta harus menyetorkan sejumlah dana kepada parpol. Oleh karena itu, Kalla meminta kasus itu diusut sampai tuntas karena dapat merusak tatanan demokrasi yang tengah dibangun di Indonesia (Kompas, 23/6).

Sebagai ketua partai dengan jumlah kursi terbesar di DPR, Kalla tidak boleh berhenti kecewa sampai pada dorongan untuk mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Kalau memang kecewa, Kalla seharusnya memerintahkan semua anggota Partai Golkar di DPR memperjuangkan sanksi yang lebih berat bagi mereka yang memberi dan menerima sumbangan melebihi batas maksimum. Ancaman sanksi tidak terbatas pada mereka yang melakukan, tetapi juga bagi parpol yang terkait dengan mereka yang melanggar batas maksimum sumbangan.

Calon perseorangan

Saya percaya, di samping celah hukum dan ancaman sanksi yang terbilang ringan, penyebab lain meluasnya praktik jual beli dukungan politik juga terjadi karena pintu untuk menjadi pasangan calon (baik kepala daerah maupun presiden) hanya melalui parpol. Dengan pembatasan itu, parpol memonopoli proses pencalonan sehingga dengan mudahnya menentukan tarif bagi mereka yang berminat menjadi pasangan calon.

Oleh karena itu, agar parpol tidak menjadi mesin uang dalam setiap proses pencalonan dalam agenda pemilihan umum, celah hukum yang ada harus segera ditambal dengan memperluas dan memperberat sanksi. Khusus dalam pengajuan pasangan calon (baik kepala daerah maupun presiden) harus ada ruang munculnya pasangan calon yang tidak berasal dari jalur parpol. Jika tidak, parpol betul-betul akan menjadi perahu pukat harimau.

Saldi Isra Dosen Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

 


Senin, 25 Juni 2007

Reideologisasi Politik

BUDIARTO DANUJAYA

Pergunjingan perkara legitimasi politik calon independen yang merebak belakangan ini kehilangan momentum emas pembelajaran politiknya bagi publik karena gagal mengenali anasir konstitutif dari politik sebagai sebentuk upaya sadar mengelola kehidupan koeksistensial manusia.

Politik yang sehat wajib menjamin ranah publik yang terbuka justru karena menyadari anasir-anasir artikulatif yang bersaing memperebutkan aksentuasi di dalamnya bersifat tak terbatas. Baik kuantitas maupun kualitas pengucapannya takkan pernah berhenti berkembang sebagai konsekuensi dinamika perbedaan dan keragaman (kepentingan) di dalamnya.

Pada tataran inilah tuntutan pengabsahan calon independen seyogianya dikenali. Sebuah peringatan bahwa dalam realitas politik demokratis yang sungguh-sungguh ingin mengubah sandaran legitimasi kekuasaannya pada kesepakatan publik (public consent) sehingga berkewajiban “memaksimalkan” partisipasi segenap warga, keterbukaan terhadap berbagai kemungkinan perlu dilestarikan menilik pengakuan atas perbedaan dan keragaman selalu mengandaikan jauh lebih banyak artikulasi kepentingan yang tidak tertampung ketimbang sebaliknya.

Dalam pengertian inilah kita berbicara mengenai fungsi mediasi negara sebagai pengelola perbedaan, keragaman, dan bahkan konflik dalam memaksimalkan penampungan imajineri sosial mengenai perwujudan negara-bangsa yang ideal. Maka, tak mengherankan kalau pada sebuah negara demokrasi lanjut—setidaknya dalam arti usia—seperti AS sekalipun, masih muncul calon independen, seperti Ross Perot. Tak pelak lagi, keterceceran kepentingan juga masih mencolok di sana.

Politik asongan

Alih-alih, pro-kontra pengabsahan calon independen yang dipicu otak-atik politik taktis menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta belakangan ini cenderung lebih diwarnai penakaran kepantasan politik atas perwujudan kekecewaan terhadap kelakuan partai politik (parpol). Jadi, pembicaraan atas sifat ketaktertampungan politikalnya bukan berangkat dari pemahaman ketaktertampungan konstitutif yang akan senantiasa hadir dan memperbarui diri, melainkan sekadar kekecewaan politik sesaat.

Sungguh janggal generalisasi peremehan fenomena ini sebagai sekadar perwujudan kemalasan politisi kesiangan yang lebih suka main duit untuk beli pengaruh dan tak mau susah payah membangun karier kepemimpinannya lewat parpol. Susah payah macam apa yang dimaksud kalau kenyataannya kebanyakan parpol justru ikut dalam sebuah gerbong besar pencalonan bukan kader partainya sendiri.

Bahkan, kita menyaksikan banyak kegagalan pencalonan kader kuat sebuah partai yang sanggup mencalonkan sendiri bahkan berpeluang memenangi karena besaran penguasaan konstituen partainya, justru akibat partainya sibuk mendagangkan suaranya kepada calon parpol lain. Kecenderungan ini tampak lebih gamblang lagi pada periode transisi sebelumnya ketika pilkada masih bersandar pada mayoritas perwakilan.

Jadi, fenomena ini sebaliknya justru lebih baik dikenali sebagai luapan alternatif mengatasi kesenantiasaan ketaktertampungan politikal yang bersifat konstitutif dalam politik; betapapun salah satu penyebabnya boleh jadi bisa saja politik asongan parpol. Sementara musabab politik dagang perparpolan kita jelas mempunyai sejarah lebih jauh, yakni pada deideologisasi parpol sejak masa Orde Baru dengan massa mengambangnya, atau bahkan Orde Lama dengan demokrasi terpimpinnya.

Politik tanpa ideologi

Dinamika politik kepartaian bukanlah ditentukan banyaknya jumlah partai melainkan polaritas ideologisnya. Semakin ragam kutub-kutub ideologisnya dan semakin jauh jarak ideologis antarkutub-kutubnya, akan semakin riuh dinamika politiknya.

Tentu saja polaritas majemuk dan tajam akan menghadirkan pluralisme ekstrem yang mempunyai kerepotan tersendiri, seperti kenangan pahit sekaligus manis era demokrasi parlementer sebelum diberangus Bung Karno dengan demokrasi terpimpinnya. Betapapun, kita juga telah merasakan tidak produktif dan bahkan lebih berbahayanya perparpolan yang sunyi senyap pada masa totaliterisme Pak Harto dengan Golkarnya. Ketika itu, segenap kutub ideologis dilindas habis sampai diguraukan hanya menyisakan satu kutub, yakni… beruang kutub. Yang dimaksud, tentu bukan yang dipelihara di Taman Safari, walau di sana juga kebetulan hanya seekor dan kesepian.

Pasti kenangan pahit ini yang membuat Orde Reformasi membuka pintu pembatasan kepartaian. Kalau yang keguguran dan mati suri ikut dihitung, orde ini jelas telah menambah kerepotan luar biasa bagi sejarawan kepartaian dengan ratusan nama baru. Betapapun, psikososial totaliterisme era massa mengambang, ketika akar ideologis kepartaian dipangkas habis sampai ke serabutnya, rupanya telanjur berkerak. Karat paradigma kehadiran parpol sebagai sekadar formalitas supaya disebut demokratis dan bukan pertanda keterwakilan ideologis konstituennya, masih lekat mengerak.

Bukan hanya partai-partai lama tetap mendominasi dengan ketidakjelasan ideologisnya, namun juga kebiasaan lama tak menyangkutpautkan parpol dengan tawaran ideologis tertentu untuk ikut mewarnai sosok negara-bangsa ini. Dinamika politik kepartaian macet karena salah memahami Pancasila dari sebuah “ideologi” bangsa, yakni sebuah konsensus yang mencakup (overlaping consensus) segenap keragaman doktrin komprehensif yang hidup dalam ranah publik bernama Indonesia, menjadi satu-satunya ideologi bagi segenap parpol.

Lebih dari ketaktertampungan politikal, fenomena ini juga jelas menggejalakan ketakterwakilan konstituen pada tataran praksis politik. Fenomena ini tampak jelas lewat paradoks politik perparpolan kita belakangan ini, yakni di satu sisi memperlihatkan terus bertumbuhnya parpol baru sementara di sisi lain ketidakpuasan terhadap parpol justru mewacana dan masyarakat luas bahkan cenderung lebih memercayakan aspirasi politiknya lewat jalur nonparpol, baik media massa, LSM, aksi protes dan demonstrasi, maupun pengadilan.

Kebutuhan reideologisasi politik

Trauma historis akan ideologi tertentu membuat kita menutup mata betapa banyak alternatif ideologis lain yang boleh jadi bisa ikut memperkaya khazanah perjuangan nilai kita menuju kesejahteraan tanpa harus mengabaikan kemajemukan kita. Kita melupakan betapa ideologi pada dasarnya merupakan perwujudan perjuangan nilai untuk ikut memberi warna terhadap bangunan imajiner sebuah bangsa; jadi, konsekuensi artikulatif perbedaan dan keragaman (kepentingan) di dalamnya.

Tak mengherankan kalau dalam iklim politik semacam ini hanya parpol pragmatis dan parpol kepentingan yang bermunculan dan bertahan hidup. Ketika doktrin komprehensif tak ada atau tak memadai sebagai orientasi perjuangan nilai, tak mengherankan kalau strategi politik didegradasikan derajatnya menjadi sekadar taktik merebut dan berbagi kekuasaan, memperjuangkan kepentingan sempit golongan, dan bahkan mengeruk uang. Ketika politik bukanlah ajang perebutan aksentuasi mewarnai imajineri sosial mengejewantahkan negara-bangsa ideal, maka bertiwikramalah menjadi ajang pengkaplingan kabinet, pengukuhan politik identitas, dan penggemukan kocek belaka.

Tanpa ideologi yang sanggup memberi orientasi perjuangan nilai yang jelas lewat doktrin komprehensifnya, politik berkembang menjadi sekadar ajang bancakan kalangan oportunis yang tak tahu cara berpolitik lain selain membeli kekuasaan dan menjual kewenangan. Tudingan tak mau repot membangun karier kepemimpinan lewat partai dan lebih suka main duit membeli kekuasaan yang ditimpakan pada calon independen, sesungguhnya justru simptoma yang mudah dikenali pada calon jalur parpol. Seperti santer diberitakan belakangan ini, perdagangan kursi pencalonan tersebut bahkan sampai menjurus pada modus penipuan karena secara serentak dijual kepada sekian calon sehingga menimbulkan keributan berdarah yang memalukan.

Dalam konteks ini, persoalan kejumbuhan kepentingan ekonomi dan politik, atau lebih gamblangnya antara kepentingan saudagar dan politikus, yang belakangan ini kerap dipergunjingkan, tidaklah tepat didekati dengan pertanyaan mengapa seorang saudagar tidak boleh berpolitik seperti pernah dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Persoalannya, dalam iklim politik oportunistis semacam ini privilese ekonomis dengan mudah ditransfer menjadi privilese politis, demikian pula sebaliknya. Inilah yang harus lebih dipersoalkan dan dikoridori karena lalu menyangkut pelanggaran prinsip keadilan dan kepantasan politik.

Pada titik inilah kita berbicara pentingnya reideologisasi politik. Kehidupan politik yang sehat tak mungkin mewujud tanpa dinamika ideologis. Para pendiri bangsa ini telah jauh-jauh hari menempatkan bhinneka tunggal ika sebagai koridor ideologis bangsa ini; sayang, rekam jejak sejarah memperlihatkan kita belum terlalu menginsafi kandungan makna pluralitasnya.

BUDIARTO DANUJAYA Pengajar Departemen Filsafat FIB-UI

 


Sabtu, 23 Juni 2007

Koalisi Kebangsaan Jilid II?

Syamsuddin Haris

Ketika arah usul interpelasi DPR atas dukungan pemerintah terhadap Resolusi PBB tentang nuklir Iran dan interpelasi kasus lumpur panas Lapindo belum begitu jelas, Partai Golkar dan PDI Perjuangan merapatkan barisan di Medan. Para tokoh kedua partai besar itu tumpah ruah di ibu kota Sumatera Utara menggelar “silaturahmi nasional” dan merancang pola relasi baru. Ke mana arahnya, dan bagaimana kita menafsirkannya?

Setelah Koalisi Kebangsaan bubar pada akhir 2004, menyusul terpilihnya Wapres Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Akbar Tandjung, PDI-P dan Golkar memilih jalan sendiri-sendiri. Gagal memenangkan Megawati sebagai presiden, PDI-P memproklamasikan diri sebagai partai oposisi, sedangkan Golkar yang merupakan mitra utama partai banteng dalam mengusung Megawati memilih sebagai partai pendukung pemerintah. Tak mengherankan jika di DPR dua partai ini saling berhadapan seperti tampak dalam usul interpelasi DPR tentang kenaikan harga BBM pertama, kenaikan harga BBM kedua, dan kasus kebijakan impor beras.

Oleh karena itu, wajar apabila “silaturahmi nasional” Golkar dan PDI-P menimbulkan pertanyaan besar bagi partai-partai menengah dan kecil yang selama ini “menggenapi” penyikapan DPR terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi Partai Demokrat dan Presiden Yudhoyono, silaturahmi Golkar dan PDI-P tentu dicermati secara sungguh-sungguh karena bisa membuyarkan kalkulasi politik menghadapi Pemilu 2009. Adapun bagi PPP, PKB, PAN, dan PKS, silaturahmi Medan jelas mengisyaratkan perlunya pembacaan kembali atas pilihan-pilihan politik mereka selama ini yang cenderung “mengekor” dua partai besar tersebut.

Tradisi konsensus

Terlepas dari berbagai spekulasi politik mengenai arah silaturahmi Medan, pendekatan antarpartai dalam rangka kerja sama dan koalisi sebenarnya merupakan peristiwa politik yang biasa-biasa saja dalam sistem demokrasi. Kerja sama dan koalisi antarpartai bahkan diperlukan, bukan hanya untuk menjembatani perbedaan tafsir para elite partai tentang masa depan bangsa yang lebih baik, melainkan juga dibutuhkan untuk membangun dan melembagakan tradisi konsensus di antara para pemimpin partai. Kerja sama dan koalisi antarpartai bahkan perlu didorong untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan produktivitas demokrasi.

Hanya saja persoalannya bisa menjadi lain jika salah satu pihak yang bersilaturahmi memiliki agenda tersembunyi yang bersifat jangka pendek. Misalnya saja, silaturahmi lebih diperlukan oleh Golkar untuk meredam sikap kritis dan oposisi PDI-P terhadap pemerintahan Yudhoyono-Kalla. Namun apakah benar demikian, tentu hanya tokoh-tokoh Golkar yang dapat menjawabnya. Sebaliknya, dengan pengalaman mereka selama ini, apakah para elite politik PDI-P mau terperangkap ke dalam skenario politik Golkar, saya kira tidak juga. Terlalu mahal ongkos politik yang harus dibayar PDI-P jika harus terperangkap lagi ke dalam skenario dan agenda tersembunyi demikian.

Oleh karena itu, perlu pula dicermati bahwa Golkar dewasa ini bukan lagi partai dengan tokoh dan kepemimpinan tunggal seperti era Orde Baru. Spektrum elite Golkar sangat beragam sehingga silaturahmi Medan tak sepenuhnya dapat dikaitkan dengan kepentingan “pengamanan” pemerintahan Yudhoyono-Kalla. Begitu pula jika pertemuan kedua partai di Medan itu dihubungkan dengan spekulasi pencalonan Megawati dan Kalla dalam Pemilu 2009 melalui Koalisi Kebangsaan jilid kedua, mungkin tidak seluruhnya tepat.

Koalisi ideologis?

Penafsiran yang lebih mungkin barangkali adalah bahwa kedua partai, Golkar dan PDI-P, tampaknya menyadari ada kesamaan platform politik dan ideologis di antara mereka. Kesamaan pandangan tentang format negara nasional dengan dasar Pancasila—bukan negara agama, negara kesatuan (baca: NKRI) yang bersifat final, dan kekhawatiran terhadap kelangsungan pluralitas bangsa, mungkin merupakan beberapa isu sentral yang mendekatkan kedua partai. Koalisi Golkar dan PDI-P (beserta partai-partai) dalam pilkada di Provinsi Banten dan DKI Jakarta barangkali bisa dirujuk sebagai cermin kekhawatiran itu.

Dalam bahasa yang lain, di DPR Golkar dan PDI-P bisa saja berbeda dalam menilai dan merespons suatu kebijakan pemerintah, tetapi selama kebijakan tersebut tidak mengancam prinsip-prinsip ideologis yang dianut, tentu sikap kompromistis akhirnya menjadi pilihan. Apabila silaturahmi nasional Golkar dan PDI-P lebih mendekati tafsir optimistik demikian, kedua partai tampaknya merasa saling diuntungkan dalam menjalin kerja sama dan koalisi.

Akan tetapi, pertanyaannya, apakah memang ada partai politik kita yang memiliki agenda tersembunyi “lain” di luar format Republik yang disepakati bangsa ini pada 1945 sehingga ada pembenaran bagi kekhawatiran Golkar dan PDI-P? Rasanya tidak juga jika kita melihat kecenderungan bahwa PKS yang sering dianggap sebagai partai Islam paling ideologis pun akhirnya cenderung sama saja dengan performance partai-partai lainnya.

Tidak relevan

Kerja sama dan koalisi tentu menjadi hak dan kebebasan setiap partai politik, begitu pula agenda dan fondasi kerja sama itu. Namun barangkali di luar urgensi ke- sepakatan mengenai isu sentral dan besar seperti disebut di atas, penting pula bagi partai-partai menjalin koalisi dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan nyata bangsa ini, seperti kemiskinan, pengangguran, kemerosotan pendidikan, kesehatan, serta nasib para guru, petani, dan nelayan yang kualitas hidupnya masih buruk. Mengapa energi silaturahmi antarpartai tidak diarahkan pada agenda-agenda yang lebih realistis yang dihadapi bangsa kita?

Karena itu, di balik optimisme terba- ngunnya kerja sama antarpartai, tetap saja tertinggal pertanyaan besar bagi mayoritas rakyat kita yang masih menderita dan didera kemiskinan. Bagi rakyat yang sepanjang hidupnya didera penderitaan, soal-soal besar seperti format negara dan seterusnya, bukan saja tidak relevan, melainkan juga tidak ada gunanya jika gagal mengentaskan mereka dari keterpurukan. Apalagi jika koalisi-koalisi tersebut pada akhirnya hanya menjadi tangga bagi para elite politik untuk mencapai puncak kekuasaan.

Yang lebih diperlukan bangsa kita dewasa ini bukanlah koalisi kepentingan dengan baju ideologis, melainkan suatu koalisi politik dengan komitmen perubahan yang jelas, terukur, dan benar-benar berorientasi pada pengentasan rakyat dari kemiskinan dan penderitaan mereka. Sudah terlalu banyak janji politik diucapkan, begitu lama rakyat kita menanti hadirnya perubahan.

Lalu, apakah cukup etis kesabaran rakyat kita hanya dijawab dengan koalisi pepesan kosong?

Syamsuddin Haris Profesor Riset Ilmu Politik LIPI

 


Sabtu, 23 Juni 2007

Trilogi Kegagalan

Zuhairi Misrawi

Nasib yang dihadapi oleh dunia ketiga pada umumnya terangkum dalam satu kata, yaitu kegagalan. Dalam dua bulan terakhir, para ahli, pemikir, dan ulama di dunia Arab menggelar sejumlah forum regional untuk membahas tentang krisis dan kegagalan yang hampir melanda seluruh sektor kehidupan.

Banyak hal yang dibahas dalam forum tersebut, baik masalah yang menyangkut konflik antara Palestina-Israel, instabilitas kawasan, Irak, dan rendahnya sumber daya manusia. Para pemikir Arab mulai menabuh genderang untuk lahirnya sebuah pemikiran bersama dalam rangka keluar dari kegagalan.

Gagasan seperti ini amat diperlukan. Para pemikir dan elite politik di negeri ini sejatinya mempunyai inisiatif serupa untuk memikirkan jalan keluar dari kegagalan yang makin parah. Sebab gejala yang muncul hampir tidak ada harapan untuk membangun prestasi pada masa mendatang. Pergantian pemimpin, menteri, gubernur, bupati, bahkan pergantian pemimpin organisasi keagamaan tidak memberikan harapan untuk bangkit dari kegagalan. Pertanyaannya, kenapa kita telah dan selalu gagal?

Sosiologi kegagalan

Muhammad Arkoun (2007) menegaskan perlunya pembahasan yang cukup serius perihal sosiologi kegagalan. Setidaknya, kegagalan yang menimpa dunia berkembang merupakan akumulasi dari lingkaran kegagalan.

Menurut Arkoun, ada trilogi kegagalan yang perlu mendapatkan perhatian pelbagai pihak: Pertama, kegagalan sistemik (sistemic failure). Kegagalan dalam model ini merupakan salah satu bentuk runtuhnya sistem nalar dalam sebuah masyarakat. Pendidikan tidak lagi mengasah dan mencerdaskan nalar. Alih-alih untuk membangun sistem nalar, pendidikan kerap kali terjebak dalam standardisasi yang sama sekali tidak mengacu pada pembangunan sistem nalar. Matinya sistem nalar menyebabkan munculnya kegagalan sistemik dan hilangnya selera kemanusiaan.

Kedua, kegagalan struktural (structural failure). Kegagalan dalam model ini merupakan faktor determinan bagi kegagalan sistemik. Hal itu disebabkan lembaga-lembaga kekuasaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, secara sengaja telah menjadi lembaga-lembaga yang memproduksi kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan hilangnya visi kebangsaan dan kerakyatan. Dalam banyak pengalaman, khususnya negara-negara berkembang, sulitnya membangun demokrasi sangat terkait dengan menerjemahkan demokrasi dalam konteks kekuasaan. Rakyat hanya diminta untuk memilih dan mengantarkan wakil-wakil mereka ke singgasana kekuasaan. Setelah kekuasaan diperoleh, saat itu pula kegagalan mulai diproduksi. Kegagalan struktural bisa dilihat dari hilangnya perhatian terhadap rakyat kecil, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan maraknya korupsi. Dalam beberapa hal ini, harus diakui bahwa lembaga-lembaga kekuasaan masih mengalami masalah serius.

Politik kerap kali diterjemahkan bukan dalam kerangka kesejahteraan dan keadilan, melainkan dalam konteks merebut kekuasaan dan kekayaan. Sedangkan pemihakan terhadap rakyat kecil kerap kali diabaikan.

Ketiga, kegagalan obyektif (objective failure). Kegagalan pada model ini merupakan akumulasi dua kegagalan sebelumnya. Faktanya, kegagalan mengalami peningkatan, bahkan makin aktual. Meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, flu burung, korban lumpur Lapindo, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Masalahnya, kegagalan obyektif tidak mendapatkan permenungan dari pelbagai pihak. Ironisnya, kegagalan bukan diatasi bersama, tetapi justru dijadikan sebagai tontonan.

Karena itu, kita perlu belajar dari langkah yang diambil pemikir dan ulama, seperti Arkoun. Sebab, kegagalan bukanlah masalah yang sepele. Kegagalan merupakan masalah serius yang kini mengepung bangsa ini dari pelbagai penjuru. Penyelesaian yang dibuat harus mampu menyentuh pelbagai lapisan, baik pada level masyarakat maupun pada level negara. Betapapun, pemerintahan kita tak boleh gagal, jika kita tak ingin jadi negara yang gagal.

Yang paling bertanggung jawab untuk mencegah kegagalan adalah negara dan pemerintah. Hal itu bisa dilakukan bilamana negara mampu memproduksi kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi publik. Pada jangka panjang, pendidikan harus didorong untuk membangun sistem nalar. Sementara pada jangka pendek, ekonomi dan kesetaraan politik harus menjadi agenda yang utama. Sebab bila agenda tersebut gagal, akan mempercepat lahirnya kegagalan obyektif.

Tentu saja, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki dan bangkit dari kegagalan sejauh para elite politik dan masyarakat mempunyai optimisme dalam mengubah kegagalan sistemik, struktural dan obyektif menjadi keberhasilan sistemik, struktural dan obyektif. Dan, mengubah itu semua tidak semudah membalikkan kedua belah tangan.

Zuhairi Misrawi Intelektual Muda NU dan Penggagas Lingkar Muda Indonesia (LMI)

 


Jumat, 22 Juni 2007

Mencegah Perbudakan Modern dari Desa

P Prasetyohadi

Ekspos publik dari kasus pekerja rumah tangga migran Ceriyati sangat bermanfaat untuk kepentingan pembelaan nasib buruh migran kita. Namun, cara yang sama ini pula mudah digunakan sebagai dalih banyak pihak untuk tidak segera memperbaiki karut-marut pengurusan buruh migran.

Sayang karena sia-sia seluruh perjuangan para pekerja migran di luar negeri. Sayang bahwa banyak buruh migran lain tetap tak terjamin perlindungan nasibnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla segera mengimbangi (20/6) dengan satu pernyataan publik: “Cuma satu permintaan (kita), supaya (penganiaya) dituntut secara hukum.” Akan tetapi, sesungguhnya masih banyak buruh migran yang hidupnya terancam dan didera oleh nasib tak menentu.

Kesulitan ekonomi membutakan mata sehingga mereka tak menyadari telah berhadapan dengan risiko tinggi dan ancaman global pasar tenaga kerja. Karena itu, perlindungan wajib dilakukan secara kategoris oleh pemerintah sejak awal akar penyebabnya memicu tindakan.

Kemiskinan struktural

Pengurusan bekerja ke luar negeri dewasa ini semakin menjadi persoalan genting. Pertama, karena kegagalan kita mengatasi masalah kemiskinan struktural di kawasan pedesaan. Kedua, karena terbukanya pasar dan perdagangan bebas tingkat internasional, termasuk perdagangan orang, sudah merasuk sampai tingkat desa-desa. Keadaan ini semestinya membuka mata dan hati kita untuk mengurus buruh migran secara lebih baik dan lebih menjamin nasib anak-anak perempuan desa dan negeri kita yang setiap hari terancam hidupnya.

Catatan Bank Indonesia wilayah kerja Jember sebagai salah satu daerah “sentra” asal migrasi kerja memperlihatkan lebih dari 11.600 buruh migran per bulan rata-rata mengirimkan uang hasil kerja (remittance) Rp 4,3 miliar. Ini berarti banyaknya kiriman uang setara dengan 60 persen besarnya pendapatan asli daerah (PAD) setempat. Betapa para buruh migran telah ikut menyelesaikan masalah akut kemiskinan di pedesaan, yang sesungguhnya dipercayakan oleh masyarakat kepada pemerintah agar ditangani.

Namun, kebanyakan pejabat tenaga kerja justru mempersalahkan para buruh migran menggunakan uang hasil kerja secara konsumtif, alih-alih melanjutkan kewajiban pemerintah mencerdaskan mereka dalam program reintegrasi. Anak-anak perempuan desa itu sesungguhnya telah terempas oleh gegar budaya global. Akibatnya, tanpa pengarahan memadai nasib mereka tetap telantar dan kembali jatuh miskin setelah remittance habis dalam hitungan waktu rata-rata hanya enam bulan. Karena itu, tak sedikit di antaranya segera berangkat lagi bekerja ke luar negeri dan kembali menghadapi ancaman hidup yang sama.

Di satu sisi, kemiskinan struktural merupakan motivator utama mengapa banyak perempuan muda dari desa mengadu nasib ke luar negeri. Persoalan struktural penguasaan sepihak atas sumber-sumber daya kehidupan di desa, seperti konflik tanah yang merebak seperti di kabupaten Jember yang disesaki oleh perkebunan besar merupakan persoalan yang tak jua mampu kita selesaikan. Kita belum mampu mengatur sehingga sumber daya itu dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pemerataan pendapatan.

Di sisi lain, kebanyakan buruh migran tidak ditingkatkan keterampilan serta rasa percaya dirinya secara memadai terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja. Banyak yang tidak mendapatkan keterampilan penguasaan bahasa. Salah bicara atau lambat memahami sangat memungkinkan terjadi salah komunikasi yang melatarbelakangi tindak kekerasan dalam pola hubungan tak seimbang antara buruh dan majikan dalam rumah tangga.

Pemalsuan dokumen

Sudah saatnya kunci perlindungan buruh migran perlu diubah mulai dari tahap paling awal perekrutan di pelosok-pelosok di dalam negeri sendiri. Idealnya, pendidikan dan pelatihan buruh migran wajib dilakukan di tingkat kabupaten dan jangan disekap di banyak penampungan di Jakarta. Hal ini membuka peluang empuk memalsukan dokumen dan memeras. Karena itu, penegakan mekanisme sanksi dan kontrol masyarakat merupakan kunci sosial keberhasilan pemberantasan percaloan, pemalsuan dokumen, dan perbudakan modern.

Dari sisi usaha badan tenaga kerja, keterampilan buruh migran terbukti meningkatkan pasar job order dari negara penempatan. Padahal, selama ini kita tak mampu memenuhi permintaan pasar karena kita tidak menyiapkan para buruh migran itu secara sistematik, transparan, dan terpadu. Tanpa penataan yang jelas dan tegas, tingginya permintaan pasar tenaga kerja selama ini justru membuka peluang penggelapan dan perbudakan lebih banyak. Pemerintah wajib menyambut secara proaktif dengan persiapan, pengurusan dan perlindungan maksimal, tanpa mengabaikan hak dasar manusia dan kepentingan pembangunan nasional.

Bagi pemerintah daerah sendiri, banyak kegiatan yang terkait dengan pengurusan buruh migran dapat ditransformasikan secara positif menjadi item-item inovatif untuk meningkatkan PAD, seperti kegiatan pelatihan dan pendidikan, pelayanan transportasi, jasa asuransi, dan pelayanan penerbitan dokumen-dokumen keberangkatan. Namun, syarat utama agar dapat memanfaatkan peluang ini adalah mengubah pola etos kerja, membersihkan kinerja pemerintah dari inefisiensi dan korupsi, mengubahkan keseimbangan neraca keuangan dan program kantor-kantor dinas agar tetap lebih banyak yang disumbangkan kepada masyarakat daripada rata-rata 75 persen untuk dana rutin gaji pegawai pemerintah.

P Prasetyohadi Peneliti di Ecosoc Jakarta, Sedang Menggodok Pembaruan Peraturan Daerah untuk Pengurusan Buruh Migran

 


Kamis, 28 Juni 2007

Terorisme, Demokrasi, dan Kosmopolitanisme

Eko Wijayanto

Hari-hari ini kita diramaikan berita tertangkapnya teroris Abu Dujana. Yang mengejutkan, Abu Dujana diduga telah melakukan kaderisasi di Banyumas (Kompas, 13/6).

Banyak hal dilakukan untuk menangani terorisme. Untuk jangka pendek, dilakukan penangkapan dan memutus mata rantai kaderisasi. Untuk jangka panjang, menurut filsuf Richard Rorty, memperkuat demokrasi. Menurut Rorty, yang meninggal 8 Juni 2007, macetnya dan lemahnya demokrasi di negara-negara dunia ketiga bisa menjadi lahan subur tumbuhnya terorisme.

Satu abad terakhir ini, sistem politik kosmopolitan mengalami krisis kepercayaan, saat sejarah manusia dipenuhi trauma-trauma terorisme (misalnya, 11 September di WTC dan Bom Bali). Negara-negara yang tidak demokratis justru melindungi teroris dengan dalih memiliki kedaulatan sendiri yang absolut.

Peter Singer dalam buku One World: The Ethics of Globalization (2002) menyatakan, adalah naif jika tindakan seseorang di suatu negara dianggap tak berdampak pada orang lain di negara yang secara teritorial terpisah. Cara pikir seperti ini berakibat fatal, kesadaran manusia akan tanggung jawab global terabaikan.

Karena itu, gagasan politik kosmopolitan pun tak terelakkan. Para filsuf kontemporer—seperti Richard Rorty, Jacques Derrida, dan Jurgen Habermas—berpendapat, sistem politik yang menstrukturasi hukum internasional dan lembaga-lembaga multilateral harus ditinjau ulang agar tiap negara bertanggung jawab untuk menangani masalah terorisme, bukan hanya demi kepentingan negara sendiri, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dunia.

Status yang sama

Immanuel Kant (abad ke-18) telah menggagas aneka kemungkinan transformasi hukum internasional klasik menjadi tata baru kosmopolitan. Ia menyebutkan, hanya negara-negara konstitusional republikan yang dapat masuk tata baru kosmopolitan. Karena hanya negara seperti itu yang memiliki kekuatan untuk meminta negara lain masuk dalam konstitusi bersama yang di dalamnya menjamin hak-hak individu. Sehingga tiap individu yang hidup di atas bumi memiliki status sama, sebagai “warga dunia” (kosmopolitan). Hingga kini kecenderungan masyarakat dunia mengarah ke kosmopolitan tak dapat dimungkiri, salah satu contohnya adalah adanya peradilan bagi penjahat perang dan penanganan terorisme.

Seiring perjalanan waktu, ancaman terorisme global telah meningkatkan (sekaligus mengingatkan) kebutuhan merevisi konvensi hukum internasional klasik pada tata baru kosmopolitan. Diperlukan konsepsi moral dalam tata baru kosmopolitan. Sebagai warga dunia, kita wajib dan bertanggung jawab, meski di sisi lain kita juga punya loyalitas pada negara.

Meskipun demikian, moralitas tidak berhenti di sini. Kecintaan kita pada keluarga tidak menghalangi tanggung jawab pada apa yang terjadi pada orang lain dalam masyarakat kita, demikian juga patriotisme tidak bisa menyediakan pengecualian untuk mengabaikan dunia. Hak asasi manusia, contohnya adalah sesuatu yang universal.

Hukum eksternal

Menarik menyimak pendapat John Rawls yang meyakini, negara-negara bisa diibaratkan seperti “manusia individual”. Dalam bukunya, The Law of Peoples (1999), Rawls menulis, negara-negara bisa saling bertikai saat tak dikendalikan hukum eksternal dan karena itu harus masuk dalam suatu perjanjian umat manusia (covenant of peoples).

Rawls yang mengikuti pendapat Kant menyatakan, pelanggaran hak atas tiap individu di satu tempat di belahan bumi juga dirasakan di semua tempat. Tindakan melakukan terorisme di suatu negara juga merupakan kejahatan terhadap masyarakat dunia. Dalam tulisannya yang sudah menjadi klasik, Toward Eternal Law, Kant menganjurkan suatu “hukum kosmopolitan” (a cosmopolitan law). Dikatakan, hukum kosmopolitan melengkapi hukum negara. Ia mengaitkan gagasan yang mencakup hukum publik dengan harapan “perdamaian abadi” (eternal peace).

Ada pertalian argumen di antara yang memandang moralitas sebagai universal dan yang menganggap moralitas terkait tradisi dan lokalitas. Menurut Kant, hukum kosmopolitan diharapkan mampu melihat arena internasional sehingga ada standar moral yang bisa mengatur perilaku negara-negara.

Siapa pun yang ingin menegakkan kepentingan suatu negara akan melihat—analog dengan individu—adalah tidak elegan mengutamakan “kepentingan diri”. Sebuah negara akan menjadi egoistis pada level internasional.

Apakah sebuah pemerintahan tidak perlu mempunyai tanggung jawab kepada orang-orang di luar yuridiksinya? Sejumlah isu besar ini harus ditangani, menurut Rorty, dimulai dengan keberanian individu dan pemerintahan untuk mengambil tanggung jawab kosmopolitan. Mengambil tanggung jawab berarti berani menghadapi kompleksitas yang membentuk masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta menciptakan demokrasi yang lebih baik, bersih dari kepentingan komunal dan sektarian.

EKO WIJAYANTO Dosen Filsafat FIB-UI

 


 

Jumat, 22 Juni 2007

 

 

 

Napas Segar Demokrasi

Indra J Piliang

Para penggagas Gerakan Jakarta Merdeka tidak pada posisi untuk mendelegitimasi partai politik. Gerakan ini percaya bahwa partai politik adalah bagian terpenting dalam demokrasi prosedural dan perwakilan. Bangunan konstitusi juga mencantumkan partai politik sebagai fondasi penting dalam proses kandidasi presidensial dan legislatif.

Maka, ketika ada pendapat yang menyebutkan bahwa gerakan masyarakat sipil yang mengusung kandidat perseorangan sebagai ciri yang berjalan sungsang dengan upaya purnawirawan tentara, tentu persoalan ini layak dijernihkan. Begitu pula dengan asumsi bahwa para pengusung kandidat perseorangan sebagai ahistoris. Anggapan, tuduhan, dan asumsi itu memerlukan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut.

Demokrasi tentu tidak bisa diletakkan pada ruang vakum. Tidak ada diktum yang menyebut bahwa demokrasi di satu negara bisa diterapkan pada negara lain secara persis sama dengan mengabaikan sama sekali aspek sosial, politik, demografis, atau sejarahnya. Demokrasi bukanlah replika yang bisa mengatasi perbedaan situasi empirisnya tanpa penyesuaian. Alam pikiran Yunani memang berkembang dalam benak para pendiri bangsa, tetapi praktik demokrasi yang diterapkan berlainan. Berdasarkan UUD Sementara tahun 1950, Indonesia menghasilkan Pemilihan Umum (Pemilu 1955) yang membolehkan peserta perseorangan, partai politik lokal dan partai politik nasional.

Dari titik Pemilu 1955 itu mengalir mata air pemikiran-pemikiran politik yang khas Indonesia, sekalipun pada prinsipnya dikendalikan oleh para tokoh besar yang menjalankan UUD 1945 sesuai dengan tafsir penguasa. Lewat amandemen UUD selama empat kali, sejumlah prinsip ketatanegaraan dan pernak-pernik demokrasi baru diterapkan, sekalipun bukan lewat pemikiran yang matang.

Perubahan terpenting adalah memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Sekalipun dicalonkan lewat partai politik atau gabungan partai politik, individu pemilih menjadi penentu. Pemilih adalah subyek yang otonom atau independen, seperti seseorang yang berhadapan dengan menu makanan yang beragam untuk dipilih dan dicerna. Sementara dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD justru yang menentukan adalah nomor urut dalam daftar calon yang diusung partai politik, sekalipun pemilih juga bisa mencoblos sang calon dan tanda-gambar partai politiknya. Bintang dan magnet Pemilu 2004 adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena juga dipromosikan sejak pemilu legislatif yang digelar terlebih dahulu.

DPD dan pengalaman Aceh

Giliran perubahan berikut adalah perkenalan yang singkat dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Walau tidak banyak yang paham, para kandidat perseorangan mengikuti proses pemilihan ini. Patut diduga bahwa sejumlah kandidat yang berhasil terpilih sebetulnya juga didukung oleh semacam “organisasi bayangan”, baik itu partai-partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan, sampai organisasi keagamaan. Akan tetapi, karena para calon itu hanya mencantumkan nama dan UUD menyebut sebagai calon perseorangan, maka ini menjadi bukti kedua setelah Pemilu 1955 bahwa calon perseorangan bukanlah tidak dikenal dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia pada alam kemerdekaan. Calon perseorangan sangat terang bersifat historis.

Dan, serba kebetulan, ketika sejumlah calon yang mengikuti proses penyaringan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta gagal, proses pengujian atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon adalah bakal calon kepala daerah di luar Jakarta yang merasa terampas hak-haknya dan terlanggar kebebasannya. Karena jadwal persidangan bertepatan dengan hari terakhir pencalonan kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di KPUD, banyak orang yang tergelincir dan menyangka bahwa yang diuji adalah undang-undang menyangkut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI. Padahal, sesuai dengan UU No 32/2004, pilkada di DKI Jakarta juga tidak dikecualikan.

Jadi, pengujian UU No 32/2004 dan Pilkada DKI Jakarta adalah dua peristiwa yang terpisah. Hanya atas inisiatif para tokoh, termasuk deklarator Gerakan Jakarta Merdeka, maka proses pengujian di MK itu mendapatkan kunjungan mendadak dan ramai. Apabila keputusan hakim konstitusi meloloskan calon perseorangan sebagai peserta pilkada dalam persidangan di MK itu, pintu kandidat perseorangan akan dibuka di seluruh Nusantara.

Termasuk yang akan diubah adalah pemilihan kepala daerah di Aceh. Sesuai dengan UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka pilkada di Aceh untuk kali pertama melibatkan kandidat perseorangan. Artinya, untuk pilkada tahun 2011 nanti, kandidat perseorangan tidak lagi bisa dicalonkan di tanah Aceh karena sudah harus melewati partai politik nasional dan partai politik lokal. Jadi, jika dikatakan bahwa di Aceh diperbolehkan kandidat perseorangan juga tidak sepenuhnya benar karena hanya diberlakukan untuk satu kali. Syaratnya pun berat, yakni 3 persen dari jumlah penduduk.

Begitu juga argumen yang menyebutkan, “kandidat independen menang di Aceh”. Argumen itu kurang akurat, mengingat Irwandi Jusuf adalah tokoh penting Gerakan Aceh Merdeka dan Muhammad Nazar adalah pentolan utama Sentra Informasi Referendum Aceh. Keduanya tetap memiliki organisasi pendukung yang kebetulan tidak bisa mengajukan calon dalam pilkada. Dalam keadaan Aceh yang unik, yakni pascatsunami dan pascakonflik, kehadiran “kandidat perseorangan” ini memberi ruang bernapas lebih lega bagi paru-paru demokrasi.

Kesegaran napas itu pula yang diperlukan dalam tatanan demokrasi Indonesia yang dikungkung dan dikendalikan oleh partai-partai politik. Bukan karena tidak percaya kepada partai politik, melainkan lebih memberikan kesempatan kepada demokrasi supaya tumbuh lebih subur, mengakar, dengan banyak pilihan. Suatu ketika, nanti, rasionalitas politik pastilah bergerak kepada kesenyawaan dan kesamaan visi tokoh perseorangan yang berkualitas, dengan partai politik yang sehat sehingga dikotomi keduanya menjadi pilihan yang sulit.

Indra J Piliang Analis Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta

 


 

Sabtu, 23 Juni 2007

Soekarno, Pancasila, dan Sejarah Teks

Ignas Kleden

Istilah “sejarah teks” adalah terjemahan bebas oleh penulis untuk konsep hermeneutik yang lebih dikenal dalam versi bahasa Jerman sebagai Redaktionsgeschichte atau sejarah redaksi. Konsep ini menegaskan bahwa setiap teks yang diproduksi dalam kebudayaan selalu mempunyai semacam riwayat hidup berupa sejarah penyusunan, kodifikasi, perubahan, atau revisi redaksi dan mungkin juga otorisasi teks yang terjadi dari waktu ke waktu.

Mengetahui sejarah redaksi ini merupakan sebuah prasyarat penting untuk menyimak makna teks itu dalam hubungan dengan konteks penciptaan atau penyusunannya karena sering terjadi pergantian atau pertukaran semantik, penambahan anotasi, penyisipan bagian-bagian baru dalam editing, perbaikan sintaksis atau modulasi stilistik, yang mengakibatkan pergeseran makna atau perubahan tekanan pada berbagai bagian teks itu.

Sudah jelas Pancasila adalah sebuah teks utama untuk Indonesia. Dalam sejarah redaksinya, tanggal 1 Juni 1945 menjadi sebuah momen yang amat penting karena pada hari itu Pancasila dikemukakan kepada suatu publik politik untuk dipertimbangkan, diuraikan masing-masing silanya secara rinci, dan didemonstrasikan keseluruhannya sebagai suatu konfigurasi pemikiran yang utuh. Soekarno sebagai penggagas dan juru bicaranya pada waktu itu dengan tegas memberikan dua kualifikasi utama kepada Pancasila, yaitu kedudukannya sebagai dasar filsafat negara (philosophische grondslag) dan fungsinya sebagai suatu pandangan (tentang) dunia (Weltanschauung).

Soekarno dalam pidato yang bersejarah itu menyamakan begitu saja dasar filsafat negara dan suatu pandangan dunia. Patut dicatat bahwa pandangan dunia, yaitu world view atau Weltanschauung diperlakukan dalam ilmu-ilmu sosial sebagai pokok kajian dan penelitian ilmu-ilmu budaya. Clifford Geertz, misalnya, melihat world view sebagai gagasan orang-orang dalam suatu kelompok budaya tentang dunia yang mereka hadapi dan hayati, berupa ikhtisar kompleksitas dunia itu dalam beberapa gambaran yang disederhanakan: apakah dunia itu pada dasarnya baik atau jahat, real atau maya, abadi atau sementara, merupakan tempat persinggahan sejenak atau tempat orang mengolah nasib dan membangun masa depannya. Sosiolog Jerman-Inggris, Karl Mannheim, berbicara tentang Weltanschauung eines Zeitalters atau pandangan dunia dalam suatu kurun waktu sejarah, jadi mirip dengan suatu semangat zaman atau Zeitgeist. Sementara itu, filosof Jerman, Karl Jaspers, berpendapat bahwa Weltanschauung tak lain dari suatu jenis filsafat (karena sifatnya yang menyeluruh dan tidak sektoral), tetapi tidak sekadar suatu filsafat yang spekulatif, tetapi filsafat yang efektif, suatu wirkende Philosophie, yang sanggup memberi harapan, kepercayaan, dan membangun komitmen.

Apa pun soalnya, cukup jelas bahwa Soekarno, selama dua dasawarsa (sejak 1926 hingga 1945), berpikir keras tentang apa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok suku di Indonesia menjadi suatu bangsa yang dapat menentukan nasibnya sendiri melalui sebuah negara merdeka. Apakah mungkin tercapai sebuah dasar tempat semua orang dapat berdiri bersama secara politik di atas suatu platform nasional?

Sebagai aktivis politik yang berpengalaman, Soekarno memiliki perhatian yang tertuju pertama-tama pada suatu integrasi politik yang dapat mempertemukan dan mempersatukan berbagai kelompok politik pada watu itu. Dia tidak banyak berpikir tentang integrasi sosial atau integrasi budaya, yang kemudian menjadi pokok pemikiran tokoh-tokoh, seperti Ki Hadjar Dewantara atau Sutan Takdir Alisjahbana.

Apa yang dicari oleh Soekarno adalah suatu tema yang cukup luas, tetapi cukup terpadu, tempat semua kelompok politik terpenting pada masa itu merasa terwakili asasnya, identitasnya, dan kepentingannya. Dalam istilah ilmu politik sekarang, Soekarno secara meyakinkan melakukan suatu agregasi kepentingan politik dan mengartikulasikannya dengan berhasil.

Jelas sekali Soekarno harus memperhitungkan kelompok-kelompok agama, khususnya Islam, sebagai kelompok agama terbesar yang terwakili dalam NU dan Masjumi. Tanpa mencantumkan sila ke-Tuhan-an kelompok-kelompok agama sangat mungkin tidak tertarik mendukung negara yang akan didirikan. Atas cara yang sama tanpa mencantumkan sila kebangsaan golongan nasionalis yang mendapat kristalisasi politiknya dalam PNI barangkali akan tinggal apatis.

Demokrasi dan kedaulatan rakyat jelas akan menarik perhatian kelompok politik yang menekankan kepentingan rakyat seperti MURBA dan para pejuang demokrasi, seperti Hatta dan para muridnya dalam PNI Baru. Demikian pula tanpa mengikutsertakan sila keadilan sosial, partai-partai politik berhaluan kiri tidak akan merasa terpanggil.

Tak perlu diuraikan panjang lebar bahwa penghormatan kepada martabat manusia tidak bisa diabaikan karena hal tersebut merupakan isu yang dianggap menjadi tanda-kenal kaum inteligensia baru, khususnya kelompok politik yang mencita-citakan modernisme sebagaimana dapat diamati dalam subkultur PSI dan Masjumi misalnya.

Jadi, berbeda dari Karl Mannheim, Soekarno tidak berbicara tentang pandangan dunia dari suatu kurun waktu, tetapi dari suatu tempat tertentu yang bernama Indonesia. Juga, berbeda dari Karl Jaspers, Soekarno tidak berbicara tentang filsafat tentang dunia (Weltanschauung), tetapi filsafat tentang kehidupan bersama dalam suatu negara. Dalam arti itu, Pancasila diusulkan sebagai pandangan hidup (Lebensanschauung) secara politik Apakah prinsip-prinsip Pancasila dipetik dari nilai-nilai dalam peradaban dunia atau digali dari kebudayaan-kebudayaan Nusantara adalah isu yang dimainkan dengan piawai oleh Soekarno sebagai teknik promosi dan persuasi terhadap pendengarnya, melalui retorika yang amat terpelajar dengan pengucapan yang gilang-gemilang.

Dasar paling bawah (bottom line) pemikiran Soekarno adalah suatu gagasan yang dapat merepresentasikan identitas dan asas sebanyak mungkin kelompok politik, dan sekaligus dengan itu mengagregasikan kepentingan politik dalam spektrum seluas mungkin. Singkat kata, dari segi genealoginya, Pancasila terlahir sebagai suatu historico-political gentleman agreement, yaitu kesepakatan dari orang-orang dan kelompok-kelompok yang saling menghormati, meskipun mereka sadar ada banyak perkara di antara mereka yang tetap sulit dipertemukan. Kesepakatan itu harus dibuat agar dapat tercipta suatu landasan bagi konsensus nasional mengenai negara yang akan terbentuk.

Kita bersyukur bahwa RI sudah terbentuk di atas landasan tersebut. Fondasi politik ini sampai kini masih membuat Indonesia sebuah rumah bagi semua orang yang turut membangunnya, dan ingin hidup tenteram di dalamnya. Semoga rumah ini tidak berubah menjadi transit house, sekadar tempat bermalam dan menaruh koper bagi orang-orang yang hendak bepergian entah ke mana.

Ignas Kleden Sosiolog, Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

 


Kamis, 21 Juni 2007

Bila Partai Tanpa Politisi

M Alfan Alfian

Dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia, sebagaimana dikutip Kompas (13/6/2007), cendekiawan Daniel Dhakidae menyinyalir bahwa intelektual kita dibentuk oleh kondisi masyarakat yang memang menyedihkan. Lingkungan perguruan tinggi yang semakin jauh meninggalkan universitas yang bercita-cita jadi pusat semua keunggulan. Media elektronik hanya melahirkan kaum pendengar dan penonton.

Persepsi tentang partai adalah bisnis politik besar, dan parlemen telah mempraktikkan parlementarisme yang ditandai dengan direndahkannya politik sebagai sekadar alat mengangkat personel pemerintahan, dan kekuatan yang mengaturnya adalah modal. Karenanya, demokrasi menjadi capitalo-parliamentarism.

Konteks pendapat Dhakidae tersebut terkait dengan otokritik terhadap gagalnya intelektual sebagai kelompok pembaru di masa kini, di tengah “kerakusan politik” yang mengemuka sebagai ekses praktik capitalo-parliamentarism. Tentu, pemetaan kondisi tersebut membuat kita segera nelangsa. Bayangkan kalau kebudayaan dan politik kita kehilangan habitatnya, ketika kampus-kampus dibikin megah, tetapi gagal menciptakan akademisi-intelektual. Ketika media meninabobokan kekritisan, tatkala partai politik tanpa politisi, dan ketika parlemen sudah mulai berlogika kapital. Runyam bukan?

Tetapi begitulah, demokrasi politik kita yang “liberal” dewasa ini memang menyediakan ruang untuk itu.

Tempat numpang lewat

Apa alasan kita mencemaskan partai tanpa politisi? Pertama, partai akan kehilangan “aktor yang sesungguhnya” atau politisi- substansial alias pemain intinya. Politisi adalah sebutan bagi orang yang bergerak di bidang politik, khususnya para aktivis partai politik, tetapi ia bukanlah sebuah profesi karena terkait dengan “panggilan untuk mengabdi”, bukan panggilan untuk “memperkaya diri”.

Politisi boleh berasal dari berbagai latar belakang, apakah mantan aktivis mahasiswa, tokoh informal dalam masyarakat, mantan tentara, dokter, ataukah pengusaha. Hal ini disebabkan karena menjadi politisi adalah menjadi orang yang memiliki keyakinan politik dan berupaya memperjuangkannya. Tujuan mulia para politisi tentu amat terkait dengan bagaimana menyejahterakan rakyat dan memajukan bangsa. Menjadi politisi sejatinya tak kalah mulianya dibandingkan begawan. Karena, memang, sesungguhnya, tidak selamanya “politik itu kejam”.

Kedua, dominannya aktor-aktor figuran alias politisi-artifisial yang memandang partai adalah suatu “bisnis politik besar” yang tidak saja bersifat protektif atas aktivitas-aktivitas bisnis para pengurusnya, tetapi juga bak “kapal keruk kapital” yang efektif. Tatkala logika untung-rugi ala bisnis ekonomi telah merambah ke wilayah politik, maka partai menjadi identik dengan perusahaan yang berorientasi profit. Negosiasi politik direduksi secara substansial bahwa yang ada “membeli” atau “dibeli”.

Ketiga, partai dimanfaatkan sekadar sebagai tempat numpang lewat dan menjadi sarang kaum oportunis. Ketika magnet politik partai adalah pragmatisme, tidak ada idealisme sama sekali, maka seberapa kuat daya integrasinya? Ketika pembangunan kelembagaan partai ditopang oleh para aktor yang tidak otentik, lalu di mana lagi letak kemenarikannya?

Bercorak transformasional

Partai politik tanpa politisi, bak kolam ikan tanpa ikan, karena ikan telah terdesak oleh kecebong, kodok, belut, dan ular, yang ramai-ramai hendak “bancakan kekuasaan”. Ketika politisi terdesak dari habitatnya, maka keseimbangan ekosistem politik secara makro tentu akan “terganggu”. Kualitas politik akan minus karena sering dilangkahinya fatsun politik.

Betapa tidak indahnya kalau proses-proses politik kita monoton bercorak transaksional an sich. Para politisi idealnya merupakan elite-elite pemimpin yang bercorak transformasional. Mereka punya visi dan mampu mendedahkannya ke dalam program-program yang nyata, yang sekaligus berimbas pada pencerdasan politik publik.

Alangkah konyolnya para politisi kita, tatkala justru merasa bangga dengan menenggelamkan diri pada praktik-praktik politik transaksional. Lebih jahat lagi, kalau yang maju adalah uang yang telah diposisikan sebagai “alat sogok yang sah” di kalangan mereka.

M ALFAN ALFIAN Analis Politik The Akbar Tandjung Institute dan Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta

 


Rabu, 27 Juni 2007

Mampukah Komnas HAM Independen?

Fajrimei A Gofar

Hari Kamis, 21 Juni 2007, DPR telah memilih sebelas orang sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk periode 2007-2012. Kesebelas orang itu merupakan wajah baru bagi Komnas HAM. Pertanyaan penting yang patut diajukan adalah apakah hasil seleksi itu telah memenuhi kebutuhan Komnas HAM?

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Imparsial baru-baru ini, tampak bahwa kinerja Komnas HAM periode 2002-2007, secara umum, belum menunjukkan prestasi yang baik bagi perbaikan kondisi HAM. Beberapa faktor utama penyebabnya adalah Komnas HAM 2002-2007 telah kehilangan otonomi dan independensinya sebagai lembaga nasional HAM. Hal ini bermula ketika seleksi calon anggota sebelumnya, DPR telah secara keliru memaknai prinsip pluralitas sebagaimana dimaksudkan Prinsip-prinsip Paris (Paris Principles).

DPR lebih memaknai pluralitas sebagai keterwakilan kelompok—yang mangabaikan kapasitas dan integritas. Akibatnya, Komnas HAM bukan diisi orang- orang dengan berbagai latar belakang keahlian yang berguna bagi pemajuan HAM, melainkan diisi oleh orang-orang yang membawa kepentingan tertentu. Hasil seleksi yang demikian itu telah membawa akibat buruk pada Komnas HAM. Independensi Komnas HAM yang telah dijamin secara yuridis dalam UU HAM tampak tidak bisa wujudkan secara konkret ketika anggota tidak bisa “menanggalkan bajunya” dalam menghadapi persoalan HAM.

Pendekatan berdasarkan latar belakangnya lebih mengedepan ketimbang prinsip-prinsip HAM. Itulah mengapa Komnas HAM tidak mampu mengambil sikap yang tegas untuk menolak hukuman mati. Komnas HAM jarang mengeluarkan sikap secara kelembagaan, yang lebih mengemuka adalah sikap-sikap pribadi anggota Komnas HAM.

Hal tersebut berbeda jauh dengan Komnas HAM pada masa awalnya (kepemimpinan Ali Said), meskipun jaminan independensi dasar pembentukannya sangat minim, tetapi berkat kredibilitas dan integritas serta jiwa independen para anggotanya, Komnas HAM mampu melepaskan diri dari dominasi dan hegemoni negara. Sebaliknya, Komnas HAM periode 2002-2007 tampak tidak berdaya mengatasi intervensi-intervensi kepentingan tertentu.

Pluralitas keterwakilan

Pada periode 2002-2007, pluralitas keterwakilan kelompok telah menjadi titik terlemah bagi Komnas HAM. Para anggota tidak bisa bekerja sama sehingga kehilangan energi kolektif. Para anggota Komnas HAM lebih cenderung untuk bekerja secara sendiri-sendiri, dan energi mereka terserap oleh persaingan untuk memperkuat pengaruh dalam tubuh Komnas HAM. Sangat berbeda dengan Komnas HAM di masa Ali Said, keragaman telah menjadi kekuatan yang signifikan bagi pemajuan HAM di Indonesia.

Rendahnya prestasi Komnas HAM 2002-2007 juga tidak terlepas dari faktor rendahnya dukungan politik, baik oleh pemerintah, legislatif maupun yudikatif terhadap agenda-agenda HAM. Selain itu, kelemahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kerja Komnas HAM turut menjadi penghambat kerja-kerja Komnas HAM. Di antaranya, Komnas HAM tidak dapat secara efektif menggunakan kewenangannya, baik kewenangan yang diatur dalam UU HAM maupun UU Pengadilan HAM.

Dalam situasi kehilangan energi kolektif dan tiadanya dukungan politik yang memadai, Komnas HAM juga kurang mampu menggandeng kekuatan-kekuatan lain di luar Komnas HAM, terutama kekuatan masyarakat madani (civil society). Komnas HAM malah terkesan mengambil jarak dengan pers maupun dengan LSM. Hubungan dengan masyarakat madani tidak dibangun dengan baik secara kelembagaan, tetapi lebih mengandalkan hubungan personal para anggota Komnas HAM. Akibatnya, kerja-kerja Komnas HAM kurang mendapatkan dukungan yang memadai dari kekuatan-kekuatan tersebut. Komnas HAM tampak terasing dan asyik dengan dunianya sendiri.

Dengan demikian, otonomi dan independensi, kemampuan bekerja sama secara internal maupun eksternal menjadi kebutuhan bagi Komnas HAM. Berdasarkan Prinsip-prinsip Paris, salah satu jaminan independensi lembaga semacam Komnas HAM diwujudkan dengan komposisi anggota yang berimbang dari kekuatan sosial yang berperan dalam perlindungan dan pemajuan HAM, terutama kekuatan-kekuatan yang memungkinkan adanya kerja sama yang efektif, melalui kehadiran LSM bidang HAM, aliran pemikiran filsafat dan agama, akademisi dan ahli yang berkualitas, bila perlu wakil dari parlemen, dan departemen pemerintahan.

Dilihat dari komposisinya, hasil seleksi DPR belum menunjukkan komposisi yang berimbang, baik dari latar belakang keahlian maupun pendidikan. Dari ke-11 orang yang terpilih, 73 persen di antaranya berlatar belakang LSM—tidak ada satu pun berlatar belakang birokrat; 64 persen berlatar pendidikan hukum. Sementara itu, dari segi usia, 73 persen di antaranya di bawah 50 tahun, termasuk di situ mereka yang berusia di bawah 40 tahun.

Mitra negara dan masyarakat

Dengan komposisi di atas, mampukah Komnas HAM bersikap independen? Dari hasil seleksi DPR, sudah terlihat keterwakilan kelompok sudah tidak begitu dominan, melainkan berdasarkan pengalaman kerja para calon. Hampir seluruh anggota baru tersebut mempunyai pengalaman dalam berbagai isu HAM. Dengan demikian, intervensi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu telah berkurang.

Akan tetapi, independen tidak berarti harus menjaga jarak dengan negara apalagi dengan masyarakat. Sudah terbukti bahwa pemajuan dan perlindungan HAM tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Komnas HAM. Faktor dukungan politik dari penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sangat dibutuhkan. Begitu pula kekuatan-kekuatan masyarakat madani lainnya.

Oleh karena itu, sembari tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip HAM, Komnas HAM harus mampu juga menempatkan diri sebagai mitra bagi negara sekaligus juga bagi masyarakat. Tanpa kemampuan itu, Komnas HAM tidak mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang hak asasi manusia.

Mampukah Komnas HAM independen? Hal ini masih perlu dibuktikan para anggota yang baru melalui sepak terjangnya.

Fajrimei A Gofar Peneliti Hukum dan HAM

 


Rabu, 27 Juni 2007

Hukum Progresif di Zaman Edan

Satjipto Rahardjo

“Zaman edan” adalah deskripsi yang sangat bagus dan pas untuk memotret suasana kehidupan kita dewasa ini. Sulit menemukan kata-kata yang boleh menggantikannya yang mampu mencakup magnitudo, nuansa, dan kualitas zaman edan itu.

Kendatipun kedengaran ndesa dan katrok, tetapi kata-kata yang lebih modern belum tentu mampu menggantikannya, seperti krisis, extra-ordinary, ambruk, demoralisasi, Umwertung aller Werte. Semuanya terasa memiliki kekurangan untuk menangkap sekalian nuansa yang berkelebat di Indonesia dewasa ini. Sebaliknya, melalui kata “zaman edan”, tidak ada nuansa yang tidak tergambarkan di situ.

Edan adalah tidak waras, tidak mampu menggunakan nalar yang sehat. Edan menabrak sekalian kaidah kehidupan, menjungkir-balikkannya, bahkan membahayakan diri orang yang sudah edan itu sendiri. Edan itu juga serius, karena tidak pura-pura, tidak sedang ngedan (pura-pura jadi edan). Dalam suasana edan itu kehidupan tidak lagi menjadi otentik. Sifat edan yang serius itu sungguh berbahaya, karena merusak dan merugikan kehidupan di sekeliling. Dunia sudah menjadi edan.

Orang sudah menjadi edan karena berani membeli semua yang ada di sekelilingnya. Dibelilah jabatan-jabatan, gubernur, wali kota, DPR, pengadilan, kejaksaan, dan sebutlah apa lagi, bahkan martabat dan hati nurani. Maka langit pun menjadi gelap, susah mencari secercah cahaya. Hubungan dan interaksi antara orang sudah menjadi sangat asimetris, kompas sosiogram sudah menjadi lebih daripada sekadar kacau saja; orang sudah saling bertabrakan (Jw. numbuk bentus).

Teori Cermin

Orang Indonesia toh masih percaya kepada hukum. Ini sungguh luar biasa bagus. Di tengah dunia yang sudah begitu edan, toh orang masih memberikan kesempatan kepada hukum untuk menata dan mengatur bangsa dan negara ini. Polisi, jaksa, hakim masih menjalankan tugasnya sehari-hari.

Para ahli hukum di negeri ini juga tidak dibantai habis sehingga tinggal beberapa gelintir, seperti di Kamboja.

Lalu ada teori yang dinamakan Teori Cermin atau Mirror Thesis. Teori ini agak fatalistik karena mengatakan bahwa hukum itu hanya mencerminkan kembali keadaan masyarakatnya. Sesungguhnya hukum itu tidak dapat berbuat banyak, kalau masyarakatnya memang sedang berantakan. Teori tersebut juga dapat disebut Teori Kosmetik apabila kita melihatnya dari sudut kesia-siaan hukum untuk menolong wajah yang memang sudah sangat rusak. Bagaimanapun tebal bedak ditumpahkan ke wajah, rupa buruk itu tidak akan tertolong.

Kalau diikuti teori tersebut, maka masyarakat yang sudah edan tentulah membutuhkan hukum yang memiliki energi luar biasa karena harus mampu mengatur dan mengendalikan orang-orang yang sudah menjadi edan itu.

Kita mengetahui bahwa kualitas penegakan hukum itu beda-beda, mulai dari yang sangat lembek, lembek, keras, sampai ke luar biasa keras. Konon seorang pemimpin China memesan 100 peti mati untuk para koruptor dan salah satunya adalah untuk dirinya, manakala ia melakukan korupsi.

Di zaman edan ini penegakan hukum oleh polisi, jaksa, advokat, hakim, memerlukan kualitas yang progresif. Penegakan hukum yang “biasa-biasa” saja pasti tidak akan mempan menghadapi orang- orang yang sudah edan itu. Kita membutuhkan penegakan hukum serta penegak-penegak hukum yang berkualitas beyond the call of duty, yaitu yang bekerja di atas standar biasa, di atas yang rata-rata. Undang-undang itu bicara secara abstrak dan datar-datar saja, tetapi baru di tangan penegak hukum itulah kekuatan hukum itu bisa diuji sampai di mana kemampuannya. Maka, sikap progresif itu sangat diperlukan.

Manusia luar biasa

Kita adalah sebuah negara hukum, tetapi negara hukum itu memiliki kualitas yang berbeda-beda dalam penegakan hukumnya. Kita dapat menjalankan hukum secara biasa-biasa saja, tetapi juga dapat ibarat “mau berangkat perang”.

Itulah sebabnya, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), yang dibubarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2000 itu, mendesak kepada pemerintah agar menyatakan Indonesia dalam “keadaan darurat melawan korupsi”.

Kita tidak usahlah berpikir menyediakan peti mati karena untuk menghadapi zaman dan manusia edan ini, masih banyak pilihan yang dapat kita buat. Kita lebih baik berpikir bagaimana mendapatkan jaksa, hakim, advokat, polisi yang juga “edan”, artinya menjalankan tugasnya secara beyond the call of duty itu tadi.

Penegak hukum yang dalam pekerjaannya harus menghadapi zaman dan orang edan seyogianya berkualitas “manusia luar biasa” pula (extra-ordinary people). Namun, ini semua memang tidak tercantum dalam undang-undang dan hukum kita juga tidak mensyaratkan kualitas yang demikian itu.

Maka, kita mendapatkan pembelajaran, bahwa pada akhirnya apakah negara hukum ini dapat membahagiakan rakyatnya, tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal undang-undang, melainkan pada perilaku penegak hukum yang luar biasa itu.

Satjipto Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

 


Rabu, 27 Juni 2007

PLTN dan “Governance” Teknologi

Budi Widianarko

Pro-kontra soal PLTN berhasil memaksa dua “resi” untuk “turun gunung”. Prof Liek Wilardjo, fisikawan cum etikawan senior, secara gamblang mengingatkan pihak pengambil keputusan bahwa memilih PLTN adalah sikap yang gegabah (Kompas, 12/6). Dalam ulasan yang lebih subtle, Prof (Em) Otto Soemarwoto, ekolog senior, menekankan perlunya kajian nisbah untung rugi yang mendalam sebelum opsi PLTN dipilih (Kompas, 14/6).

Buah pikiran bijak kedua cendekiawan itu sudah selayaknya tidak dikesampingkan dalam pengambilan keputusan akhir soal PLTN. Menurut hemat penulis, masih ada satu aspek lagi yang tak boleh diabaikan dalam perbincangan publik soal PLTN, yaitu governance teknologi.

Di negara yang demokratis, persetujuan masyarakat terhadap pilihan teknologi—terutama yang sarat risiko seperti PLTN—adalah syarat mutlak dalam governance teknologi. Menurut Zimmerman (1995), persetujuan masyarakat—sebagai pihak yang diperintah (the governed)—merupakan sumber utama legitimasi politik pemerintah—selaku pihak yang memerintah. Dalam governance teknologi yang demokratis dikenal apa yang disebut sebagai Kewargaan Teknologi (Technological Citizenship). Pada dasarnya, Kewargaan Teknologi adalah demokratisasi sistem teknologi untuk memperluas kesempatan warga awam (ordinary citizens) untuk terlibat dalam pengambilan keputusan tentang tujuan, struktur, dan pengelolaan teknologi.

Tiga hak utama

Kelahiran Kewargaan Teknologi dipicu oleh dua pertanyaan fundamental, yaitu (1) “Apakah warga hanyalah pengguna atau konsumen teknologi atau produknya belaka?”, (2) “Bagaimana dengan mereka yang bukan pemakai dan juga tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tentang teknologi tetapi terkena dampaknya? Apakah hak-hak mereka?” Sesuai dengan proses kelahirannya, pembahasan Kewargaan Teknologi lebih terpusat pada teknologi-teknologi yang berisiko tinggi dan memiliki daya rusak yang hebat, salah satunya PLTN.

Dalam konteks Kewargaan Teknologi, pengambilan keputusan tentang PLTN sudah selayaknya tidak menafikan peran warga, kecuali jika pemerintah yang bersangkutan memang sedang mempraktikkan otoritarianisme teknologi (technological authoritarianism). Kewargaan Teknologi setidaknya mencakup tiga hak utama: (1) hak untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi, (2) hak untuk berpartisipasi, dan (3) hak untuk memberikan informed consent (persetujuan berdasarkan informasi). Tiga kata kunci dalam Kewargaan Teknologi adalah otonomi, partisipasi, dan persetujuan (autonomy, participation, and consent). Dengan memiliki otonomi, warga berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan teknologi, dan harus dimintai persetujuan sebelum diambil sebuah keputusan.

Batasan tentang siapa yang dapat menjadi Warga Teknologi (Technological Citizen) lebih ditentukan oleh ruang sebaran dampak (sphere of impact) suatu teknologi. Untuk sebuah PLTN pada dasarnya setiap individu di Indonesia dapat menjadi Warga Teknologi. Belajar dari luasnya sebaran bencana Chernobyl penduduk di banyak negara Eropa—di luar bekas Uni Soviet—adalah Warga Teknologi “Chernobyl ecosphere”. Jika PLTN akan dibangun di Semenanjung Muria, maka Warga Teknologi-nya tidak terbatas penduduk Pulau Jawa saja.

Mengacu studi Australian National University yang dipublikasikan sebelas tahun silam, jika terjadi sesuatu dengan PLTN di Semenanjung Muria, akibat gempa bumi, misalnya, dalam hitungan hari debu radioaktif akan menyebar ke wilayah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Jika bencana itu berlangsung antara bulan Oktober dan April, kawasan sejauh Australia pun ikut terkena.

Dengan kata lain, sphere of impact PLTN Muria mencakup hampir seluruh kawasan Asia Tenggara dan bahkan plus Australia. Akibatnya, tidak mengejutkan jika sindrom NIMBY (not in my backyard) terhadap rencana pembangunan PLTN Muria bukan hanya diidap oleh warga di sekitar Semenanjung Muria, melainkan juga oleh warga negara tetangga kita, seperti Singapura, Brunei, dan Malaysia. Jikapun kini belum mewujud dalam sebuah “protes” resmi, munculnya tulisan seperti dalam harian Straits Times, 24 April 2007, itu adalah salah satu cerminan kekhawatiran warga negara tetangga.

Menggabungkan tiga komponen kunci Kewargaan Teknologi—autonomy, participation, consent—dengan sphere of impact PLTN, maka pemerintah (dalam hal ini Batan) selaku pemrakarsa pembangunan PLTN dituntut untuk melaksanakan proses Komunikasi Risiko yang transparan dan jujur. Komunikasi Risiko ini bukan saja ditujukan kepada masyarakat di sekitar tapak proyek, melainkan juga kepada seluruh masyarakat dalam negeri, dan bahkan negara-negara tetangga.

Secara alamiah, sesuai keberadaannya, Batan dan Bapeten tentu cenderung menampilkan wajah cantik dan ramah PLTN. Masalahnya, bagaimana warga bisa menggunakan otonominya untuk berpartisipasi dan memberikan persetujuan terhadap opsi PLTN jika dilandasi oleh informasi yang hanya satu sisi itu saja? Istilah informed consent sendiri mengandung makna pemberian persetujuan setelah memperoleh informasi yang lengkap dan jujur. Diperhadapkan dengan keadaan ini, maka memang tidak ada pilihan lain bagi segenap komponen masyarakat sipil—terutama para intelektual dan ilmuwan yang peduli—untuk melengkapi gambar wajah PLTN sehingga bisa terjadi sebuah proses Komunikasi Risiko yang utuh dan seimbang.

Akhirnya, sebelum dijatuhkan pilihan terhadap PLTN—suatu teknologi yang berisiko tinggi terhadap keselamatan perorangan, masyarakat, kawasan, dan ekosistem—maka mutlak diperlukan persetujuan masyarakat. Jika tidak, meminjam ungkapan Andrew D Zimmerman (1995) dalam jurnal Science, Technology, & Human Values 20(1), “To impose such risks on people without even their tacit consent is undeniably an act of tyranny.”

Mudah-mudahan pemerintah yang kita banggakan sebagai produk demokrasi tidak berubah menjadi sosok tirani bagi rakyat pemilihnya sendiri.

Budi Widianarko Guru Besar Toksikologi Lingkungan Unika Soegijapranata dan Anggota Board of Directors-Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Asia/Pacific

 


Rabu, 27 Juni 2007

Salah Kaprah

Liek Wilardjo

Pojok Mang Usil edisi Rabu (13/6), antara lain, berisi celetukan: Promosi obat sering berlebihan dan menyesatkan. Obat pegel linu sembuhkan batuk rejan! Ironisnya, sentilan Mang Usil itu bisa dipandang jadi bumerang bagi Kompas sendiri.

Dalam tajuknya tanggal 9/6/2007, Kompas berharap bahwa energi nuklir dapat menanggulangi pemanasan global dan perubahan iklim. Padahal, kalau diibaratkan sebagai obat, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) hanyalah obat untuk menyembuhkan kelesuan menahun yang selama ini diderita industri nuklir. Tidak tepat kalau “obat” ini hendak dipakai untuk mengatasi perubahan iklim sebagai akibat emisi gas rumah kaca (GRK).

Emisi GRK memang harus dikurangi secara drastis. Sampai sekarang belum ada “usaha habis-habisan” melalui kerja sama antarbangsa untuk mengatasi pemanasan global. Protokol Kyoto akan habis masa berlakunya pada tahun 2021 dan belum ada protokol penggantinya yang dimufakati semua bangsa. Amerika Serikat (AS) masih tidak mau menuruti imbauan Uni Eropa.

Kesadaran memang mulai timbul di kalangan rakyat AS. Kampanye “hijau” Al Gore mulai menampakkan hasil. Posisi gereja-gereja konservatif yang semula mendukung George W Bush dalam isu emisi GRK sekarang sudah bergeser. Terutama setelah dihajar Badai Katrina, rakyat AS sadar bahwa emisi CO2 dan GRK lainnya merupakan ancaman yang serius. Negara Bagian California berusaha beralih ke sumber daya energi yang lebih ramah lingkungan daripada bahan-bakar fosil.

Protokol Kyoto memang belum memadai, tetapi setidaknya protokol itu merupakan suatu usaha awal. Di bawah kepemimpinan George Bush, AS meninggalkan protokol itu seenaknya sendiri. Pasalnya, AS tidak mau menanggung biaya untuk mencapai penurunan aras emisi GRK-nya sebanyak 7 persen di bawah aras tahun 1990 pada akhir masa berlakunya protokol itu, yakni tahun 2012. Kilahnya, semula AS tidak yakin bahwa ada hubungan antara emisi GRK dan pemanasan global. Bahkan, pemanasan global itu sendiri pun diragukan.

Belakangan, hubungan antara emisi GRK dan pemanasan global serta perubahan iklim memang tak dapat disangkal lagi. Namun, sebagai negara yang paling mengotori atmosfer dengan GRK yang dihamburkan industrinya, AS tidak mau membayar akibat ulahnya itu dengan mematuhi ketentuan protokol Kyoto. Padahal, beberapa negara maju di Eropa, seperti Swedia dan Jerman, sekarang pun sudah melampaui kewajibannya, yakni menurunkan aras emisi GRK-nya sampai 8 persen di bawah aras tahun 1990.

Tiga cara

Protokol Kyoto berusaha meringankan beban negara-negara maju dengan tiga cara, yakni mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism/CDM), pelaksanaan bersama (joint implementation), dan perdagangan karbon (carbon trading). Cara-cara ini dapat dianggap “menguntungkan” negara-negara berkembang. Melalui CDM, misalnya, Jerman membantu beberapa proyek pembangunan di Indonesia. Namun, yang lebih diuntungkan ialah negara-negara industri maju sebab biaya penurunan emisi GRK di negara mereka sendiri jauh lebih mahal.

Emisi dapat dibeli melalui CDM dengan harga hanya 3 dollar AS-20 dollar AS per ton karbon yang dihemat. Padahal, di AS biayanya akan mencapai 125 dollar AS. Karena itu, Deplu AS (State Department) mengatakan kepada Senat bahwa Protokol Kyoto adalah “efektif secara ekonomis”. Toh, AS tetap saja menolak meratifikasi protokol itu!

Dua raksasa industri baru, yakni China dan India, sejak semula tidak mau menerima Protokol Kyoto yang mereka nilai tidak adil. Akibat keras kepalanya AS, China, dan India, plus ketakpedulian negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang membabat dan membakar hutannya, emisi GRK masih meningkat 4 persen. PLTN memang punya andil dalam penurunan emisi GRK, tetapi tidak berarti karena paling banter cuma 0,2 persen. Padahal, PLTN menghadirkan masalah yang tidak kalah menakutkan ancamannya, yakni musibah nuklir, terorisme, dan pembuangan limbah radioaktif dan radiotoksik, lagi pula berumur teramat sangat panjang sekali.

“Panacea”?

Para pendukung PLTN mengatakan bahwa limbah radioaktif dapat diatasi dengan rubiatron yang rancangannya, yang disebut accelerator driven system (ADS) atau accelerator driven transmutation of wastes (ATW) sudah ada. Akan tetapi, sudahkah rubiatron semacam itu beroperasi dan terbukti efektif untuk menurunkan umur radioisotop? Kelihatannya kok belum!

Seandainya ATW itu dibangun dan dioperasikan sebagai “obat” untuk mengatasi limbah radioaktif, “obat” itu pastilah bukan broad spectrum antibiotics yang mujarab untuk segala macam radioisotop. Dengan fluks tertentu dan energi proton tertentu dalam berkas proton monoenergetik, tentunya sistem itu hanya “pas” untuk satu jenis radioisotop. Padahal, akibat ulah manusia mengoperasikan PLTN, muncul ratusan jenis radioisotop dan limbah serta bahan bakar nuklir bekas di dunia ini bertambah terus. Itulah warisan “maut” kita untuk generasi yang akan datang!

Julukan El Niño dan La Niña untuk gejala cuaca yang menghadirkan hujan berlebihan dan kemarau berkepanjangan adalah salah kaprah. El Niño berarti “Si Buyung Yesus”. La Niña barangkali berarti “Si Upik Maria”. Namun, ternyata bukan berkat, melainkan kesengsaraan yang dihadirkan duo fenomena cuaca itu!

Juga salah kaprah untuk meyakini bahwa PLTN adalah obat mujarab untuk pemanasan global. Demikian pula, adalah salah kaprah untuk menganggap rubiatron sanggup menjinakkan semua jenis radioisotop. ATW, kalau nanti ada, bahan panacea yang manjur untuk semua jenis isotop.

Liek Wilardjo Fisikawan, Etikawan di UKSW Salatiga

 


Selasa, 26 Juni 2007

Narkoba Tempo Doeloe dan Kini

Endang Suryadinata

Melihat makin masifnya narkoba, PBB sejak 1987 menetapkan 26 Juni sebagai hari Anti Madat Sedunia atau International Day Againts Drugs. Soal narkoba kian menjadi persoalan serius. Tak heran, Ibu Negara mencanangkan “Awasi Keluarga” untuk mengantisipasi peredarannya (Kompas, 24/6).

Kalau kita melihat sejarah, maraknya narkoba di negeri belakangan ini sebenarnya merupakan pengulangan saja, seperti bunyi pepatah l’histoire se repete. Bedanya, jika dulu narkoba dilegalkan bahkan diperdagangan secara bebas, zaman sekarang narkoba menjadi barang ilegal, tetapi justru peredarannya kian menggila.

Tempo doeloe

Saat Belanda mendarat pertama kali di Jawa pada akhir abad ke-17, opium, bahan pembuat narkoba, sudah menjadi komoditas penting dalam perdagangan regional. Para pedagang yang terlibat antara lain para saudagar Belanda, Inggris, Denmark, dan Arab. James R Rush dalam bukunya, Opium to Java, disebutkan pada tahun 1677 VOC berhasil membuat sebuah perjanjian dengan Raja Mataram Amangkurat II yang isinya pemberian monopoli kepada VOC untuk mengimpor opium ke wilayah Mataram serta monopoli untuk mengedarkannya. Pada waktu itu opium didatangkan dari Turki.

Perdagangan opium juga sudah sejak dulu mendatangkan keuntungan yang amat besar. Dalam catatan yang dibuat oleh Asisten Residen Wiselius pada tahun 1882, antara Januari dan Juni 1879 uang sebanyak 700.000 gulden telah berpindah tangan dalam transaksi-transaksi opium.

Walaupun opium atau candu menjadi komoditas perdagangan yang sah, tetap saja memunculkan perdagangan candu gelap, yaitu model perdagangan yang tidak melibatkan pemerintah. Tidak beda dengan sekarang, para bandar gede kala itu sering berkolusi dengan aparat hukum, seperti polisi yang bisa dibeli para bandar di zaman sekarang.

Perdagangan opium yang dilakukan bebas pada waktu itu telah menjadikan sebagian besar warga jatuh dalam cengkeraman barang haram tersebut. Kondisi ini telah mengundang keprihatinan sekelompok orang-orang Eropa yang tinggal di Indonesia pada waktu itu untuk menentang penjualan opium secara bebas. Orang-orang ini kemudian mendirikan Den Anti-Opiumbond, yaitu perkumpulan antiopium atau perkumpulan antinarkoba. Mirip dengan Granat (Gerakan Anti Narkoba) pada saat ini. Pada tahun 1891 mereka menerbitkan majalah yang diberi nama De Opium-Vloek (Kutukan Opium), bergambar sampul seorang pribumi yang hanya tinggal tulang berbalut kulit sedang duduk miring di lincak dengan membawa alat pengisap opium.

Masa kini

Pemandangan seperti itu sekarang sudah berganti dengan pesta pora sabu di hotel berbintang. Atau kalau di desa, seperti di Jatim, tampak dalam pesta miras murah yang dicampur pil koplo. Pesta bodoh macam itu terus saja berlangsung meski sudah jatuh ribuan korban. Di Jakarta saja, tiap satu dari sepuluh keluarga punya kerabat tersangkut masalah narkoba. Maklum, sejak dulu Jakarta memang jadi gudang narkoba, dulu kompleks FK UI Salemba sekarang menjadi pabrik opium terbesar di Asia.

Kini, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, narkoba tiap tahun membunuh 15.000 nyawa anak bangsa. Ironisnya, jumlah pengguna narkoba justru kian bertambah. Saat ini saja di negeri ini terdapat sekitar 3,2 juta penyalahgunaan narkoba. Jika tiap hari seorang menghabiskan Rp 300.000, total uang untuk belanja narkoba mencapai Rp 960 miliar per hari.

Jumlah itu jelas menguntungkan bagi para produsen atau bandar. Tidak heran di Surabaya para bandar atau pengedar berani memproduksi narkoba di dalam rutan Medaeng.

Sayang, persoalan narkoba di Tanah Air kian melingkar-lingkar dalam labirin karena sanksi hukumnya juga tidak membuat efek jera. Itu belum terhitung kasus polisi nakal atau hakim serta jaksa yang bisa disuap para bandar.

Maka, di tengah pesimisme dan apatisme penanganan masalah narkoba, ada suara-suara bagaimana jika RI meniru Australia. Menurut Nick Crofts, Direktur The Centre for Harm Reduction Burnet Institute, “Pemerintah Australia meyakini sampai kapan pun narkoba tidak akan bisa diberantas secara tuntas sehingga langkah dini yang perlu segera diambil adalah meminimalisasi dampak buruk narkoba.”

Maka, saran Ibu Negara Ani Yudhoyono agar keluarga lebih berperan perlu direspons. Bukankah jika keluarga sehat, negara juga akan kuat?

Endang Suryadinata Peminat Sejarah Indonesia- Belanda, Alumnus Erasmus Universiteit Rotterdam

 


Selasa, 26 Juni 2007

Hak Jawab Diatur Pemerintah?

ATMAKUSUMAH ASTRAATMADJA

Penyusun Rancangan Perubahan Undang-Undang Pers, yang sekarang sedang dihebohkan, agaknya tidak memahami atau tidak memedulikan makna independensi wartawan dalam prinsip pengelolaan media pers dan kode etik jurnalistik. Ini tercermin dari upaya mencantumkan Ayat (4) dalam Pasal 5 bahwa “Ketentuan tata cara hak jawab dan hak koreksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Kedua ayat itu mengatakan, “Pers wajib melayani hak jawab” dan “Pers wajib melayani hak koreksi”.

Pencantuman Ayat (4) dalam Pasal 5 itu juga memberikan gambaran bahwa penyusun revisi UU ini agaknya tidak pula mengetahui atau sudah melupakan perdebatan di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hampir sepuluh tahun yang lampau tentang pencantuman ketentuan hak jawab dan hak koreksi dalam sebuah produk hukum.

Para pendukung kebebasan pers, yang hadir dalam sidang Komisi I DPR sebagai “narasumber pemerintah” atas permintaan Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah, sejak awal sebenarnya menentang dimasukkannya kode etik jurnalistik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebabnya ialah karena pelanggaran etika pers tidak lazim dikenai sanksi hukum, melainkan hanya sanksi moral, walaupun sebagian sanksi moral pers sangat berat sehingga amat disegani oleh setiap wartawan profesional.

Hak prerogatif redaksi

Hak jawab subyek berita yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dan hak koreksi dari publik terhadap kekeliruan informasi dalam media pers harus dihargai oleh wartawan. Namun, soal penyiarannya merupakan hak prerogatif redaksi. Redaksi dapat menolak hak jawab jika penyiarannya diperkirakan dapat mengakibatkan tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap media pers tersebut. Atau, hak jawab itu berkepanjangan dan tidak terfokus pada persoalan yang perlu ditanggapi. Kemungkinan lain ialah karena bahasanya sulit dimengerti atau tidak etis.

Setelah mendengarkan penjelasan “narasumber pemerintah”, akhirnya Komisi I DPR mengubah kalimat “Pers wajib memuat hak jawab” dan “Pers wajib memuat hak koreksi” menjadi “Pers wajib melayani hak jawab” dan “Pers wajib melayani hak koreksi”.

Seorang anggota Komisi I DPR menjelaskan bahwa pergantian kata-kata “wajib memuat” menjadi “wajib melayani” berarti hak prerogatif redaksi dalam tradisi media pers tetap dihormati. Yaitu, soal penyiaran hak jawab, seperti juga hak koreksi, diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan redaksi. Tetapi, subyek berita sebagai pengguna hak jawab juga perlu dihormati dengan memberikan “pelayanan” kepadanya untuk mempertimbangkan kemungkinan penyiaran hak jawab tersebut.

Sebagai salah seorang “narasumber pemerintah”, saya sampai sekarang sebenarnya tidak begitu yakin apakah para penegak hukum akan memberikan penafsiran yang tepat—sesuai dengan penjelasan anggota Komisi I DPR itu—tentang arti “melayani” dalam kedua ayat pada Pasal 5 UU Pers. Apalagi dalam penjelasan UU ini hanya dikatakan bahwa kedua ayat itu “cukup jelas”.

UU itu, yang di sana-sini “dipagari” dengan sejumlah ketentuan etika pers untuk “mengerem” kebebasan pers, disetujui oleh DPR pada 13 September 1999 dan disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie sepuluh hari kemudian, 23 September 1999.

Saling bertentangan

Pengaturan hak jawab dan hak koreksi oleh pihak di luar redaksi, yang menurut revisi UU Pers ditentukan dalam peraturan pemerintah, berarti bertentangan dengan ketentuan butir h Pasal 6 revisi UU itu sendiri bahwa “dalam menjalankan peranannya, pers nasional harus independen”.

Soal independensi wartawan sebenarnya bukan persyaratan absolut dalam prinsip pengelolaan media pers, melainkan sekadar gagasan landasan kerja yang ideal. Jadi, memang, persyaratan “pers nasional harus independen” merupakan ketentuan yang berlebihan dan, dalam realitas, tidak mungkin selalu dapat dilaksanakan.

Makna “independen” bukan berarti “netral”, seperti yang sering disalahpahami oleh publik. Netralitas hanyalah salah satu sikap atau pendirian wartawan dalam kebijakan redaksionalnya ketika hendak menyiarkan pemberitaan. Tetapi, independensi wartawan mengandung makna lebih luas dari netralitas, yaitu sikap atau pendirian apa pun—termasuk netral atau imparsial—sesuai dengan pertimbangan profesional wartawan dengan mengingat tujuan pemberitaan demi kepentingan umum.

Independensi juga berarti bahwa wartawan tidak dapat ditekan oleh campur tangan dari pihak mana pun, termasuk dari pemilik perusahaan pers itu sendiri. Kode Etik Jurnalistik yang baru, yang disepakati oleh 29 organisasi wartawan dan perusahaan pers pada 14 Maret 2006 dan dikukuhkan oleh Dewan Pers sepuluh hari kemudian, 24 Maret 2006, menegaskan dalam Pasal 1: “Wartawan Indonesia bersikap independen…”. Penafsiran kode etik itu mengatakan: “Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers”.

Karena itu, persyaratan independensi wartawan dalam pengelolaan media pers hanya dapat diberlakukan sebagai anjuran walaupun perlu dalam bentuk “anjuran yang kuat” atau “desakan”. Sedangkan pengaturan cara penyiaran hak jawab dan hak koreksi oleh pihak pemerintah melalui peraturan pemerintah justru berarti melanggar independensi wartawan. Ini bertentangan pula dengan Kode Etik Jurnalistik 2006 dan malahan bertentangan dengan revisi UU Pers itu sendiri.

ATMAKUSUMAH ASTRAATMADJA Pengajar Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) dan Ketua Dewan Pengurus Voice of Human Rights (VHR) News Centre di Jakarta

 


Selasa, 26 Juni 2007

Reinkarnasi Pers Bredel?

Indriyanto Seno Adji

Di era demokratisasi sekarang ini, jaminan konstitusional terhadap kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi (freedom of opinion and expression) belumlah memberikan ruang gerak kebebasan tersebut.

Kadang kala kebebasan ini terbelenggu dengan pola pencegahan dengan reflektivitas baru, baik dalam bentuk tekanan politis maupun tekanan sosial dengan memberikan aksentuasi pada pengerahan massa politik (political mass) ataupun massa publik, dengan atau tanpa visi materiil belaka. Inilah yang terjadi pada konsep pers bredel versi pemerintah yang menimbulkan polemik.

Kehidupan pers tidaklah terlepas dari keterkaitan antara kekuasaan, masyarakat, dan individu yang memerlukan suatu keseimbangan kepentingan informasi di antara ketiga komponen. Artinya, implikasi terhadap pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, akan memberikan arah solusi pada pembenaran hukum, bukan dengan cara non-extra journalism seperti pengerahan massa, pendudukan kantor media massa dan formulasi kekerasan lainnya maupun dengan cara prevensi yang nondemokratis sebagai aktualisasi konsep pers bredel.

Harus dijauhi

Sikap yang tidak populis terhadap pers sudah harus dijauhi, seperti kasus harian Jawa Pos berkaitan dengan pemberitaan yang akibatnya berhadapan dengan ratusan anggota Banser GP Ansor Surabaya. Pengerahan massa inilah yang dinamakan political-mass, sedangkan public- mass kaitannya dengan majalah Tempo merupakan barrier terhadap prinsip kebebasan pers, apalagi public mass ini memiliki kekerasan sebagai sarana reaktif atas substansi pemberitaannya .

Kedua barrier atas kebebasan pers ini dianggap sebagai fenomena baru terhadap prevensi pers yang secara absolut tidak dikehendaki hukum. Di satu sisi, era reformasi merupakan ujian bagi kebebasan pers itu sendiri, di sisi lain merupakan introspeksi sosial dan hukum terhadap pemberitaannya. Konsep prevensi pers adalah aktualisasi pembredelan pers sebagai representasi otoriter.

Tidaklah dikehendaki sindrom prevensi pers berulang kembali. Cukup sudah sejarah mencatat bahwa a free and responsible press hanya simbol ilusif kekuasaan saja meskipun Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 juncto UU No 21/1982 (UU No 40/1999 tentang Pers) melarang tindakan prevensi berupa penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, bahkan Pasal 4 Ayat (1) UU No 4/1999 yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara menyatakan bahwa pers harus bebas dari tindakan pencegahan (prevensi), pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Ada limitasi hukumnya

Diakui memang, faham kemerdekaan pers di era demokratisasi ini mengarah pada faham libertarian sebagai bentuk kebebasan pers yang absolut, tetapi dalam konteks kebebasan ini tentu ada legal responsibility bagi pers. Kemerdekaan pers yang universal pada alam demokrasi harus memenuhi dua asas persyaratan. Pertama, asas limitatif, yaitu tidak diperkenankan adanya suatu penciptaan produk hukum yang normatif akan membatasi kebebasan pers itu sendiri, bahkan larangan absolut melakukan tindakan prevensi berupa bredel dan sensor. Kedua, adanya asas demokratis di mana tidak diperkenankannya melakukan pemidanaan terhadap segala pernyataan-pernyataan yang bersifat prive.

Sikap antisipatif hukum memang harus dimiliki institusi pers. Pers tidak sekadar berkilah di balik imunitas hak tolak yang dijamin UU. Kekuatan pers bukan didasari adanya pemberitaan yang memenuhi persyaratan cover both sides ataupun telah memperoleh sumber berita sebagai investigating news yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisis dan memberikan opini yang bertentangan dengan fakta akan menjadi tanggung jawab pers, karenanya pers tidak lepas dari pertanggungjawaban hukum.

Rambu universal sebagai limitasi hukum dari kebebasan pers bersumber dari International Convention on the Freedom of Information tahun 1985 di Roma. Limitasi itu apabila pers melakukan pelanggaran pemberitaan mengenai keamanan nasional dan ketertiban masyarakat, liputan palsu, hujatan agama (blasphemy), pornografi, menghalangi proses peradilan yang fair (impede the fair administration of justice), penistaan (incitement), penghinaan (libel) yang berkaitan dengan rights (hak-hak), honour (kehormatan) dan reputation (nama baik). Melalui UU No 40/1999, terhadap keberatan suatu pemberitaan pers, dituangkan dalam bentuk Hak Jawab (Pasal 5 Ayat 2) dan Hak Koreksi (Pasal 5 Ayat 3), bahkan sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip The Rule of Law, masyarakat/individu dapat mengajukan permasalahan pers melalui proses peradilan sebagai solusi legal.

Bredel dan sensor merupakan karakter dari tindakan prevensi di masa lalu. Tentunya kehendak reinkarnasi konsep pers bredel merupakan bentuk fenomena pelanggaran konvensional yang tidak representatif di era demokratisasi ini.

Indriyanto Seno Adji Pengajar Hukum Media Massa Program Pascasarjana UI Bidang Studi Ilmu Hukum

 


Jumat, 29 Juni 2007

Keluarga dan Kebangkitan Bangsa

Nurul Huda Haem

Tanggal 29 Juni ini, Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Puncak kegiatan dipusatkan di Ambon, Maluku.

Momen ini menjadi kesempatan penting untuk merefleksi sekaligus revitalisasi bangsa menuju kebangkitan. Kita sudah lelah mendengar ungkapan keterpurukan. Kejatuhan bangsa diibaratkan karnaval ketragisan dalam berbagai lini; politik, ekonomi, sosial, budaya, dan akhlak bangsa.

Informasi tentang perilaku anak bangsa yang cenderung destruktif kian menampilkan gejala dehumanisme. Dan, mereka kadang bangga saat perilaku negatifnya disiarkan media televisi.

Kriminalitas dalam keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kezaliman suami kepada istri atau orangtua kepada anak, menambah panjang daftar kekerasan yang masuk wilayah paling dirindukan, rumah.

Mulai dari keluarga

Hari Keluarga Nasional yang diperingati hari ini menjadi ajang reflektif bagi semua komponen bangsa. Boleh jadi, kejatuhan negeri ini merupakan akumulasi erosi ketangguhan keluarga. Pepatah Arab mengatakan, “Keluarga adalah tiang negara, maju mundurnya negara tergantung keluarganya”. Maka, jika sebuah keluarga, yang notabene miniatur sebuah bangsa, terdiri dari pribadi-pribadi yang bermental rusak dan berkarakter korup, saat mereka berkesempatan memimpin bangsa ini dapat dipastikan mental kepemimpinannya juga rusak dan korup.

Karena itu, pembangunan karakter bangsa harus dimulai dari keluarga. Banyak agenda harus diselesaikan, di antaranya masalah kesejahteraan keluarga yang biasanya akan berujung kepada ketangguhan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Belum lagi lemahnya mental mempertahankan keutuhan keluarga dengan maraknya kasus kawin- cerai, perselingkuhan, poligami, dan pernikahan tanpa ikatan sah (illegal wedding).

Pernikahan tanpa ikatan sah tidak hanya berbicara pada bentuk keabsahan pernikahan, tetapi pada ekses yang diakibatkan. Lemahnya legalitas hukum dari perkawinan tidak tercatat, membuka celah lebar tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan korban terbanyak umumnya kaum perempuan dan anak-anak.

Tidak disangkal, keluarga berperan strategis, secara sosial, budaya, dan ekonomi. Interaksi antarinsan yang terjalin intens, memungkinkan pengawasan menuju kehidupan lebih baik. Jika sebuah bangsa kesulitan mengawasi penduduknya, pembangunan mental dan karakter harus dimulai dari keluarga.

Dalam keluarga ada banyak fungsi yang dijalankan, di antaranya fungsi pendidikan dan perlindungan. Riuhnya pembicaraan soal sekolah rumah (home schooling) merupakan isyarat munculnya gejolak kerinduan orang akan pendidikan khas keluarga. Maka, tepat jika sebutan “sekolah rumah” itu ditingkatkan menjadi sekolah keluarga atau family schooling. Dalam keluarga, program pendidikan tidak saja diarahkan kepada anak sebagai peserta didik, tetapi keterlibatan seluruh keluarga, terutama orangtua.

Selain itu, fungsi perlindungan dalam keluarga akan menumbuhkan atmosfer keamanan dan kenyamanan. Maka, sudah seharusnya tiap anggota keluarga merasakan suasana keluarga tanpa kezaliman.

Perlu diketahui, eskalasi KDRT mengalami kenaikan amat signifikan dari tahun ke tahun. Menurut data LSM Mitra Perempuan, jumlah kasus KDRT yang terdata pada tahun 2004 mencapai 14.802 kasus, meningkat 24 persen (21.207) pada 2005. Untuk itu, perlu disasari, kekerasan dalam rumah tangga akan membuat faktor keamanan dan kenyamanan menjadi hilang. Padahal, setiap agama mengajarkan konsep menumbuhkan nuansa surgawi dalam rumah tangga.

Akses keluarga super

Problematika keluarga memang kompleks, tetapi umunnya berasal dari sumber yang sama, sikap mental yang negatif.

Kejernihan hati dan kematangan berpikir merupakan instrumen utama dalam menata kehidupan keluarga sehingga saat konflik datang, keduanya akan membimbing kita untuk kembali pada tujuan dasar perkawinan. Setidaknya ada lima prinsip dasar untuk menuju keluarga super. Yaitu, spiritual values (nilai-nilai spiritual), uniqueness (keunikan yang menjadi kekhasan keluarga kita), powerful vision (visi yang kuat), enthusiastic (antusiasme yang tinggi, semangat baik dalam menyelesaikan masalah maupun mempertahankan keutuhan rumah tangga), responsibility (kemampuan merespons dan peduli terhadap keadaan sekitarnya).

Kelima prinsip ini menjadi fondasi kokoh menuju keluarga tangguh. Dan, keluarga tangguh adalah hak setiap orang di dunia Selamat memperingati Hari Keluarga Nasional.

Nurul Huda Haem Motivator Keluarga Indonesia; Penulis Buku Awas Illegal Wedding!

 


Jumat, 29 Juni 2007

Memimpin dengan Menyelamatkan

Yudi Latif

Namanya Ceriyati. Tetapi, peruntungannya jauh dari ceria. Tersampahkan di negeri sendiri, ia pun mengundi nasib di negeri jiran. Apa daya, yang ia alami penganiayaan.

Luka Ceriyati adalah luka bangsa. Penistaan TKI di luar negeri sebanding dengan derajat bangsa di mata dunia. Para pemimpin harus menghayati derita dan aib ini. Mereka pantas “bunuh diri” karena kepemimpinan disibukkan hasrat mempersolek dan memperkaya diri, mengabaikan nasib rakyat dan harkat bangsa.

Ceriyati yang miskin, tidak datang dari Etiopia yang tandus, tetapi dari Indonesia yang subur. Kemalangan nasibnya bukan karena kegagalan alam, tetapi akibat kegagalan kepemimpinan di segala ranah.

Kepemimpinan negara, yang bersifat patrimonial, gagal melindungi kaum miskin dan telantar. Kepemimpinan pasar, yang bersifat predatory, gagal mengembangkan kesempatan kerja. Kepemimpinan komunitas, yang bersifat komunalistik, gagal merajut solidaritas sosial.

Dua prasyarat mendasar bagi suatu masyarakat guna menjawab aneka masalah sosial, tak memiliki fondasi kuat di negeri ini: kekuatan otonomi individu berdasar jaminan peraturan (rules), hak-hak asasi (rights), kekuatan solidaritas sosial berbasis kemaslahatan, dan tujuan bersama.

Dalam ketiadaan kepastian hukum serta jaminan hak asasi bagi tiap warga, masing-masing individu hanya memedulikan pencapaian kepentingan tanpa mengindahkan peraturan dan hak orang lain. Dalam mengutamakan haknya sendiri, prinsip “siapa yang kuat dapat bertahan” menjadi dasar moralitas. Dalam kondisi seperti itu, otonomi individu untuk bertahan hidup dan menjawab masalah-masalah sosialnya menjadi lumpuh.

Dihadapkan pada penetrasi globalisasi dan kapitalisme, individu- individu ini tidak memiliki kekuatan kepribadian untuk bisa menyeleksi asupan ide-ide dan nilai baru. Kebanyakan tumbuh sebagai obyek perubahan yang reseptif dan konsumtif, bukan sebagai subyek kreatif yang berdaulat dan produktif.

Sosialitas-individualitas

Pelemahan otonomi individu tak membantu penguatan solidaritas sosial. Individu yang lemah mudah menyerah pada kekuatan-kekuatan tribus (premanisme, koncoisme, etnosentrisme, dan fundamentalisme). Dalam pemujaan terhadap kepentingan komunal, bukan komunitarian, masyarakat secara keseluruhan kehilangan kemampuan untuk menegakkan prinsip kemaslahatan bersama.

Tak ada kebajikan bersama di luar kepentingan kelompok tribus-nya. Tiap kelompok berlomba menyalahgunakan kekuasaan dan penjarahan terhadap sumber daya negara. Konflik horizontal dan vertikal sesama warga mudah meledak, menimbulkan perasaan terancam yang mencekam. Kohesivitas bangsa sebagai unit solidaritas lebih luas tak menemukan pijakan. Akibatnya, ketahanan nasional dalam merespons perubahan dan menghadapi tantangan global menjadi rapuh.

Untuk masa yang panjang, ruang otonomi individu dipersempit keharusan keguyuban. Sosialitas dihadapkan individualitas. Ekspresi dan kreativitas individual terbentur hambatan sosial. Hak asasi individu dikorbankan demi pemujaan terhadap kerukunan. Tanpa terjaminnya hak asasi, individu warga tak memiliki kesadaran akan kewajiban asasinya.

Untuk masa yang panjang pula, pluralitas kebangsaan Indonesia didakwa sebagai pangkal masalah. Upaya menyerukan persatuan nasional sering ditempuh dengan mempersempit ekspresi kemajemukan. Tawaran solusi atas bentrokan kewargaan sekadar menyerukan imbauan normatif berupa penggalangan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

Pendekatan seperti ini melupakan persoalan hakiki bahwa konflik dan kerapuhan nasional tidak harus bermula dari pluralitas kebangsaan itu sendiri, tetapi lebih sering melupakan limbah kelemahan tata kelola kenegaraan dan kemasyarakatan. Reformasi pranata dan kebijakan publik diperlukan sebagai bantalan vital bagi keberhasilan proyek demokratisasi.

Usaha reformasi ini harus mencari keseimbangan antara penguatan otonomi individu dan solidaritas sosial. Untuk itu, institusi dan kebijakan publik, seperti dianjurkan Anthony Giddens (1998), harus mendorong perwujudan negara dan pasar kesejahteraan yang menjamin kesetaraan, perlindungan yang lemah, kebebasan individual, keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban, pemerintahan demokratis yang responsif, pluralisme kosmopolitan, serta pemenuhan kesejahteraan jasmani dan rohani.

Persyaratan

Solidaritas sosial diperkuat melalui perbaikan arena belajar-sosial kolektif. Afinitas sosial warga perlahan-lahan ditransformasi dari ikatan-ikatan komunal yang tertutup menuju asosiasi-asosiasi yang terbuka. Perubahan pada proses belajar sosial ini akan menciptakan universum simbolik baru yang dilahirkan oleh proses komunikasi diskursif dengan derajat rasionalitas yang tinggi. Dengan itu, fanatisme komunal akan bergeser menjadi solidaritas komunitarian, yang memiliki daya-daya kreatif, selektif, responsif, dan produktif.

Semua itu ada prasyaratnya. Prasyarat terpenting adalah kepemimpinan yang mampu menisbikan kepentingan pribadi demi memberi jalan perubahan dalam tata kelola negara. Alhasil, perlu pemimpin dengan komitmen penyelamatan.

Untuk itu, Imam Ali menasihatkan, “Jadikan kesukaanmu yang amat dekat pada segala sesuatu yang paling dekat dengan kebenaran, paling luas dalam keadilan, dan paling meliputi kepuasan rakyat banyak. Sebab, kemarahan rakyat banyak mampu mengalahkan kepuasan kaum elite. Kemarahan kaum elite dapat diabaikan dengan adanya kepuasan rakyat banyak.”

Saatnya membangun politik pencitraan lewat kesungguhan berbakti kepada rakyat.

YUDI LATIF Direktur Eksekutif Reform Institute; Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina

 


Jumat, 29 Juni 2007

Revisi UU Pers atau Hak Konstitusional?

Leo Batubara

Selama 62 tahun ini payung hukum pers belum melindungi kemerdekaan pers.

Pada era Orde Baru (Orba), payung hukum pers adalah sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) bersumber Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966 junto No 21/1982. Dengan PP itu Menteri Penerangan menjadi penentu kebijakan pers. PP ibarat cek kosong, terserah Menteri Penerangan mau mengisi apa.

Karena kemerdekaan pers—bisa disebut mandatory right—bersumber dari kebijakan pemerintah, maka mandat yang sudah diterima pers bisa dicabut. UU Pokok Pers melarang pembredelan pers, tetapi pada tahun 1984 Menpen menerbitkan Permen No 1 yang dapat membatalkan izin penerbitan pers.

Pers merdeka

UU Pers No 40/1999 memerdekakan pers. Intervensi dan kontrol pemerintah atas pers dihapus. PP dalam penyelenggaraan pers, persyaratan izin pemerintah untuk menerbitkan pers, sensor, dan pembredelan, semua ditiadakan. Fungsi kontrol pers diperkuat dengan tidak lagi ada ancaman pidana penjara bagi wartawan.

Namun, UU Pers sebagai payung hukum pers masih lemah. Sejumlah UU lain dapat membatasi kemerdekaan pers. Pemberitaan kontrol pers dapat dituduh sebagai pencemaran nama baik berdasar KUHP. Karena kemerdekaan pers berdasar UU Pers No 40/1999 dan bersumber dari kesepakatan politik pemerintah serta DPR saat itu—statusnya bisa disebut legislative right—maka nasibnya bisa diubah oleh kompromi politik antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan revisi UU Pers mendatang.

Di Indonesia, pers merdeka akan selalu terancam bila masih diatur PP dan UU. Pasal 28 UUD 1945 asli dan Pasal 28 F Amandemen II adalah pasal-pasal banci karena tidak berdaya menghadapi peraturan dan perundang- undangan yang mengekang kemerdekaan pers.

Menyadari kondisi itu, sejumlah aktivis pers merdeka mendirikan Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia/MPPI (14 Oktober 1998). MPPI mengajukan draf Rancangan Ketetapan (Rantap) MPR tentang Kebebasan Informasi ke Sidang Istimewa (SI) MPR November 1998. Salah satu pasal yang diperjuangkan “segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang membatasi kemerdekaan pers, dilarang”—ditolak SI MPR.

MPPI juga melanjutkan perjuangannya agar rumusan itu diakomodasi dalam Amandemen II pada Sidang Tahunan (ST) MPR Agustus 2000 maupun dalam Amandemen IV pada ST MPR Agustus 2002. Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR menolak payung hukum itu.

Kembali ke Deppen

Ketika Dewan Pers menyampaikan kekhawatirannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) (24/5/2007) bahwa revisi UU Pers berpotensi memperlemah kemerdekaan pers, Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyatakan, “Agar kemerdekaan pers kokoh, diperlukan payung hukum berstatus hak konstitusional (constitutional right). Tanpa status itu, MK tidak mungkin memutus bahwa kebijakan, peraturan, dan UU yang dinilai mengekang kemerdekaan pers sebagai melanggar konstitusi”.

Ke mana arah kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh? Dalam pertemuan dengan Dewan Pers (8/6/2007) Muhammad Nuh menegaskan, “Kebijakan Pemerintah tidak akan mengintervensi pers. UU Pers direvisi atau tidak terserah sampeyan, terserah pers. Dewan Pers lebih tahu. Pemerintah tidak ngatur-ngatur.”

Meskipun demikian, setelah pertemuan berakhir, draf Revisi UU Pers yang beredar justru berbeda dengan sikap bijak Menkominfo. Draf revisi justru berisi paling tidak lima ancaman.

Pertama, revisi itu membolehkan sensor, pelarangan pemberitaan, dan pembredelan. Pasal 4 Ayat 5 mengamanatkan, berita yang membahayakan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional bisa disensor, dilarang, dan medianya bisa dibredel. Pada gilirannya media yang pemberitaannya bertentangan dengan penyelenggaraan hankamnas dapat dibredel.

Kedua, penyelenggaraan pers oleh PP. Pasal 5 Ayat 4 “Ketentuan tata cara hak jawab dan koreksi diatur dengan PP”. Era Orba saja ketentuan itu masih urusan masyarakat pers. Pasal 9 Ayat 4, “standar persyaratan perusahaan pers diatur dengan PP.” SPPP ini sama dengan SIT gaya baru. Berdasar PP itu, media yang tak memenuhi standar, bisa dicabut.

Ketiga, empat pasal revisi dapat mengkriminalkan pers.

Keempat, Pasal 17 Ayat (2) b, “Masyarakat melakukan gugatan hukum kepada pers yang merugikan kepentingan masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat”. Pasal baru itu mendorong masyarakat langsung melakukan gugatan hukum berdasar KUHP, tidak perlu mengadu ke Dewan Pers.

Kelima, empat pasal/ayat memberi kewenangan kepada Dewan Pers menjadi penguasa baru, menjadi eksekutor penyensoran dan pembredelan, berwenang menindak asosiasi wartawan dan wartawan yang tidak memenuhi standar, serta berkuasa menentukan sendiri sejumlah regulasi pers tanpa menyertakan komunitas pers. Dengan revisi itu, Dewan Pers berubah dari penegak kode etik pers menjadi penegak hukum.

Ke mana arah pers merdeka? Dari uraian itu tersimpul, pertama, bila yang diinginkan memperkokoh kemerdekaan pers, solusinya dengan mengamandemen konstitusi agar kemerdekaan pers mendapat payung hukum berstatus hak konstitusional. Kedua, merevisi UU Pers berarti memberi peluang kembalinya sistem penyelenggaraan pers Orba.

Leo Batubara Koordinator MPPI, Anggota Dewan Pers

 


Kamis, 28 Juni 2007

Politik Tanpa Mata

Donny Gahral Adian

Politik sejatinya berpusar pada ruang publik. Sayang, ruang ini tidak bisa diakses semua orang. Demokrasi pun bercelah dari sisi ini.

Masyarakat negara-kota Athena, misalnya, terbagi atas warga demos dan non-demos. Demokrasi hanya dinikmati warga demos: pria, dewasa, dan aristokrat. Artinya, sentimen ideologis bersemayam di balik pengucilan non-demos bahwa budak dan perempuan tak memiliki syarat epistemik yang memadai untuk berpartisipasi secara politik. Ini membuktikan apa?

Politik tak lain merupakan pertarungan aneka kelompok ideologis, baik secara terbuka maupun tertutup. Pertarungan itu bukan semata dinamika, tetapi upaya mengisolasi kelompok ideologis tertentu dari urusan publik (res publica).

Politik asal bukan

Kita sedang menyaksikan pernikahan ideologis antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Faksi merah-putih Golkar bertemu PDI-P, partai yang selama ini dikenal satu suara soal finalitas negara kesatuan, Pancasila, dan kebhinnekaan. Semua tahu kepada siapa sinyal ideologis ini disampaikan. Keduanya khawatir atas penguatan politik agama di berbagai belahan republik. Targetnya jelas dan mulia: pluralisme harus diselamatkan. Politik baik makro atau mikro harus diisi kader dengan basis ideologis nonsektarian.

Di sisi lain, kita juga tahu, di balik usungan ideologis tersembunyi incaran politik tertentu. Pemilu 2009 sudah di depan mata. PDI-P dan Partai Golkar ingin memberi sinyal kuat, kekuatan politik mereka bisa tak tertandingi pada Pemilu 2009. Pengelompokan ideologis adalah cara paling sublim untuk menyimpan niatan politik itu. Ini sah-sah saja. Akan tetapi, ini bermasalah jika pengelompokan ideologis itu dimaksudkan mementahkan kiprah kelompok ideologis lain dari ruang publik.

Kita tahu, PDI-P dan Partai Golkar sedang memainkan modus berpolitik asal bukan. Targetnya, jika mungkin semua daerah dikelola pemimpin nasionalis-pluralis. Dan, partai berbasis agama pelan-pelan “dilumpuhkan”. Pertarungan ideologis ini sah jika tidak dicampuri politik kotor.

Kita tahu rekam jejak politik harian kedua partai itu tidaklah sesuci ideologi yang diusungnya. Berbagai kasus politik uang yang melibatkan kedua partai itu masih belum tuntas terselesaikan. Ingatan kolektif kita agak terganggu diskrepansi antara ideologi dan politik harian yang dijalankan keduanya.

Para kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuduh adanya ketidakberesan dalam penyelenggaraan Pilkada DKI. Mereka merasa kehilangan banyak suara akibat jadwal pendaftaran pemilih yang terlalu mepet. Keputusan KPU DKI mengundurkan jadwal pendaftaran pemilih hingga 28 Juni dirasakan belum cukup. Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi menduga ada permainan politik kotor kelompok tertentu di balik semua ini (Kompas, 26/6/2007).

Ini memang dugaan yang masih harus dibuktikan. Namun, dugaan itu beralasan saat tidak satu pun partai pendukung calon gubernur nasionalis-pluralis bersuara soal penjadwalan itu. Kita sedikit banyak teryakinkan, ada politik hitam di balik penyelenggaraan Pilkada DKI kali ini.

Distribusi sensibilitas

Salah satu tugas filsafat politik adalah memberi terang teoretis pada peristiwa politik khusus. Di sini saya meminjam refleksi Paul Rancière, filsuf politik Perancis, tentang politik sebagai distribusi sensibilitas. Distribusi sensibilitas adalah sistem persepsi yang menyingkap suatu kesamaan sekaligus delimitasi bagian dan posisi di dalamnya. Warga demos, misalnya, terdiri dari mereka yang memiliki waktu, ruang, dan bahasa untuk berkiprah secara politik. Budak dan buruh adalah mereka yang tak memiliki ketiga variabel itu. Artinya, mereka ada di luar distribusi sensibilitas alias tak terlihat secara politik.

Alhasil, politik bekerja dalam sistem koordinasi yang membangun distribusi sensibilitas atau hukum yang membagi komunitas ke dalam kelompok, posisi sosial, dan fungsi. Hukum ini secara implisit membelah antara mereka yang berpartisipasi dan yang dikucilkan. Ini bisa dibaca sebagai pembagian estetis antara yang terlihat/tak terlihat, terdengar/ tak terdengar dan terkatakan/tak terkatakan.

Politik agama menguat pasca- Orde Baru (Orba) misalnya. Ini bisa dibaca sebagai interupsi terhadap distribusi sensibilitas yang telah mapan di zaman Orba. Sebuah distribusi sensibilitas yang mengucilkan artikulasi politik agama dengan segel Pancasila. Politik agama pasca-Orba membubuhkan titik baru dalam koordinat perseptual sistem distribusi sensibilitas. Mereka telah memodifikasi medan kemungkinan politiko-estetik. Dengan demikian, mereka terlihat, terdengar, dan terkatakan lagi dalam sirkulasi politik republik.

Pernikahan ideologis PDI-P dan Partai Golkar berupaya mengembalikan sistem distribusi sensibilitas lama. Tafsir nasionalistik Pancasila dipakai untuk memojokkan kembali artikulasi politik agama. Keduanya bukan sekadar membuat gagasan tanding terhadap politik agama, tetapi ingin mengucilkannya. Mereka ingin mengembalikan sistem distribusi sensibilitas lama yang membuat politik agama tak terlihat, tak terdengar, dan tak terkatakan.

Demokrasi adalah dinamika interupsi sistem distribusi sensibilitas. Demokrasi dalam hal ini berdiri diametral dengan pemapanan distribusi sensibilitas.

Peristiwa demokratis adalah interupsi spasio-temporal terhadap kemapanan distribusi itu. Kita boleh tidak sepakat dengan ideologi partai berbasis agama. Namun, upaya mengucilkan mereka dari politik selaku distribusi sensibilitas adalah kesalahan, apalagi ketika itu dibumbui politik kotor dalam setiap penyelenggaraan pemilihan pimpinan politik. Kita semua memang sedang belajar berdemokrasi. Dan, pelajaran paling fundamental adalah pengakuan tentang ketidakstabilan.

Donny Gahral Adian Dosen Filsafat Universitas Indonesia

 


Kamis, 28 Juni 2007

Kesetiakawanan Global Compact 2025

William Chang

Jika kerangka kerja Millennium Development Goals (MDGs)-Based Poverty Reduction Strategy 2015 terwujud, maka Global Compact 2025 antara negara-negara kaya dan miskin untuk mengakhiri kemiskinan global akan berjalan baik. Mungkinkah?

Kesadaran global mendorong sejumlah negara kaya menolong negara-negara miskin yang terlilit utang. Setengah tahun sebelum Pertemuan Kelompok Delapan Negara (G-8) di Heiligendamm, Paus Benediktus XVI menyurati Kanselir Jerman Angela Merkel agar serius memerhatikan kemiskinan global. Membebaskan negara miskin termasuk tanggung jawab moral negara-negara kaya yang berat.

Kesetiakawanan sosial menjiwai program Global Compact 2025. Masyarakat internasional terpanggil untuk meringankan beban hidup sesama yang menderita. Saling bergandengan tangan membebaskan diri dari utang, penyakit, dan kebodohan adalah wujud kepedulian sosial. Sudah saatnya aneka bisnis senjata ilegal, bahan baku persenjataan, pelarian modal, dan pencucian uang hasil korupsi dihentikan.

Seiring program penyejahteraan global, negara-negara miskin wajib menjalankan sistem pemerintahan yang bersih agar percaturan politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan religius lebih bermartabat. Program ini mengandaikan proses rekonstruksi dan reformasi kenegaraan. Swadaya warga masyarakat Indonesia akan mendukung seluruh program pengikisan kemiskinan.

Memerangi kemiskinan

Terlepas dari kekayaan dan keindahan alam, sekitar 45,23 persen dari 440 kabupaten di negara kita masih tertinggal (Kompas, 24/8/2005). Kelaparan, malanutrisi, anak jalanan, tunawismawan, dan tunakaryawan mengisi kantong-kantong kemiskinan negara kita. Kasus Ceriyati, yang lari dari rumah majikannya di tingkat 15 di Kuala Lumpur, mengkritik penanganan kemiskinan di Tanah Air. Strategi apa yang diperlukan dalam memerangi kemiskinan di Tanah Air dan membenahi sistem sosial negara kita?

Dalam memerangi kemiskinan minimal ada enam langkah penting. Pertama, desentralisasi strategi manajemen umum dengan meningkatkan investasi di daerah-daerah terpencil.

Kedua, mengadakan aneka pelatihan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam bidang pelayanan publik.

Ketiga, mengembangkan teknologi informasi untuk memajukan daerah dalam semua sektor kehidupan.

Keempat, mengatasi kesenjangan yang menonjol antara kaum kaya dan miskin.

Kelima, pemerintah harus mengaudit kekayaan penguasa dan mereka yang diduga melakukan pencucian uang (money laundering).

Keenam, memantau dan mengevaluasi penanaman modal masyarakat (J Sachs, The End of Poverty, 2005).

Proses memerangi kemiskinan ini menuntut sistem dan mekanisme kerja pemerintah yang transparan dalam mengelola keuangan. Jaringan permainan antara pejabat dan rakyat yang merugikan negara akan menghambat proses pengurangan kemiskinan. Ketidaksanggupan menertibkan pungutan liar di pelabuhan, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR), bandara, atau di mana pun, akan mencoreng wajah bangsa di mata dunia.

Sumber kejahatan

Sejumlah pandangan sosiologis mengaitkan kemiskinan dengan tindak kriminal. Kemiskinan termasuk sumber kekacauan sosial. Bahkan, belakangan kemiskinan dan ketidakadilan dianggap sebagai akar terorisme.

Benarkah? Tidak seluruhnya benar! Bukankah kekuatan finansial jaringan teroris berskala internasional? Tidak sedikit dana tersedot untuk membeli bahan baku bom dan memobilisasi kaki tangan teroris. Gerakan teroris lebih terkait perwujudan ideologi fundamentalis dan sektarian.

Yang jelas, kejahatan dan kekerasan dalam aneka skala dan bentuk, memiskinkan manusia. Konflik sosial yang berulang kali melanda Tanah Air, telah membentuk iklim sosial yang traumatik, mencekam, dan menakutkan. Keamanan untuk hidup dan bekerja terusik. Bisnis di kawasan wisata (Bali, Parapat, dan tempat lain) yang semula normal, menjadi terpuruk. Ekonomi rakyat terganggu. Devisa dari wisata goyah karena wisatawan tak akan datang di tempat yang tak aman.

Sementara itu, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam dengan senyum menyambut wisatawan asing sambil menawarkan jaminan keamanan. Keamanan sosial adalah modal dasar perkembangan perekonomian rakyat dan harus diprioritaskan. Tanpa keamanan, kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan religius terganggu. Tak mengherankan, patroli keamanan ditingkatkan di kawasan-kawasan rawan kekerasan.

Penanganan kasus-kasus kejahatan (dari premanisme hingga terorisme) harus dilakukan inte- gral, konsisten, dan edukatif. Pengikisan kejahatan adalah langkah penting memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Gerakan antikekerasan yang diperjuangkan Mahatma Gandhi, dibutuhkan dalam mewujudkan masyarakat lebih sejahtera, aman, damai, dan bermasa depan sesuai semangat MDGs- Based Poverty Reduction Strategy 2015.

William Chang Ketua Program Pascasarjana STT Pastor Bonus

 


Sabtu, 30 Juni 2007

Pertarungan Xanana Versus Alkatiri

Florencio M Vieira

Dua mantan aliansi saat berjuang untuk kemerdekaan Timor Leste—Xanana Gusmao dan Alkatiri—hari Sabtu (30/6/2007) ini bersaing untuk memenangi pemilu parlemen, sekaligus menjadi Perdana Menteri Timor Leste.

Alkatiri, Sekjen Partai Fretilin yang memerintah sejak kemerdekaan 2002, menantang Xanana Gusmao dengan partai barunya, Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste (CNRT). Mantan Presiden dan mantan Perdana Menteri (PM) Timor Leste itu telah berupaya keras agar memenangi pertarungan paling bergengsi dalam karier politik mereka.

Pertaruhan citra personal dan ideologi

Pada pemilu pilpres pertama tahun 2001, Xanana memenangi secara mutlak 70 persen dan menjadi presiden pertama negara termiskin itu. Sedangkan Fretilin memenangi pemilu parlemen pertama secara mutlak (57,4 persen), membawa Alkatiri menjadi PM.

Apakah personal figure Xanana yang identik dengan pejuang dan bapak bangsa Timor Leste masih melekat dengan dirinya untuk memenangi secara mutlak pemilu parlemen? Sedangkan rival utama Xanana, Alkatiri, apakah masih dipercaya rakyat untuk memerintah pada periode berikutnya?

Pertaruhan citra personal lebih menentukan dalam konteks pemilu parlemen kali ini daripada platform partai. Tidak ada satu partai pun yang menawarkan solusi yang konkret terhadap banyaknya permasalahan dalam negeri Timor Leste.

Dampak kekerasan pada tahun 2006 masih belum diselesaikan. Meski secara umum pemilihan presiden dan parlemen kali ini berjalan aman, tetapi penembakan terhadap pengawal Xanana pada 3 Juni 2007 di Viqueque, mengindikasikan masih adanya peluang terjadi kekerasan di masa mendatang.

Saling menuduh

Untuk memengaruhi pemilih, kedua kandidat saling menuduh. Menjelang akhir kampanye, Alkatiri menuduh Gusmao sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kekerasan.

Xanana dituduh sebagai dalang kerusuhan Mei tahun 2006 yang mengakibatkan 37 orang tewas tertembak, 130.000 orang mengungsi (internal displaced persons), 30.000 orang masih menghuni kamp-kamp pengungsian, dan ratusan tentara serta polisi kini bergerilya di hutan dan pegunungan Timor Leste bagian barat.

Xanana dituduh selalu berusaha agar setiap orang tetap di bawah kontrolnya dan memecah belah rakyat agar tidak memberi peluang kepada pemimpin lain. “Persatuan bagi Xanana adalah setiap orang berada di bawah komandonya. Bila tidak berhasil, dia akan memecah belah setiap orang dan berusaha untuk berkuasa,” kata Alkatiri yang disiarkan Voice of America (VOA), 26 Juni 2007.

Sementara itu, Xanana menuduh Partai Fretilin di bawah PM Alkatiri gagal memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Platform Partai Fretilin yang antiglobalisasi dan cenderung berhaluan kiri—komunis—menghalangi investasi asing sehingga berdampak pada pengangguran yang tinggi.

Di balik tuduhan kedua pihak, sebenarnya yang terjadi adalah pertarungan ideologi antara proglobalisasi atau kapitalisme, yaitu Xanana dan Horta yang lebih pro- Barat versus antiglobalisasi yang identik dengan antiimperialisme/ kapitalisme yang diwakili Alkatiri dan kelompok Maputo. Alkatiri berafiliasi ke Kuba.

Kecenderungan koalisi

Para analis meramalkan bahwa keempat partai tidak akan memenangi pemilu secara mutlak. Dari 65 kursi yang dialokasikan di parlemen, hanya bisa dimenangi oleh koalisi yang diperkirakan akan terbentuk dan pemimpin koalisi sekaligus akan menjadi perdana menteri.

Fretilin dan CNRT adalah partai yang paling kuat bersaing dan diikuti Partai Demokrat. Fretilin diperkirakan tidak akan mengulangi kemenangan mutlak yang diraihnya pada pemilu tahun 2002 dengan mayoritas 55 kursi (57,4 persen) dari 88 kursi parlemen yang tersedia waktu itu.

Kali ini kursi parlemen yang diperebutkan adalah 66 kursi dan dibutuhkan 33 kursi untuk menjadi mayoritas di parlemen, sekaligus menjadi PM baru.

Fretilin diperkirakan meraih 30-31 persen, sedangkan CNRT sekitar 20-25 persen, disusul Partai Demokrat 14-18 persen. Sisanya akan diperebutkan 11 partai kecil, termasuk golongan putih.

Perkiraan ini berdasarkan hasil putaran pertama pemilu presiden bulan lalu, di mana Fretilin mendapat 27 persen dan Ramos Horta yang didukung Xanana meraih 24 persen, disusul Fernando Lasama dari Partai Demokrat sekitar 14 persen dari sekitar 520.000 pemilih yang terdaftar untuk mengikuti pemilu.

Putaran kedua pilpres di mana Horta memenangi 69 persen dan Fransciso Luolo 31 persen belum bisa dijadikan patokan karena para pemilih yang calonnya tidak masuk dalam putaran kedua pilpres kembali ke basis partai masing-masing.

Bentuk koalisi

Begitu riuhnya partai yang ada kini, diperkirakan koalisi akan menjadi cara strategis untuk memenangi pemilu kali ini. CNRT diperkirakan akan berkoalisi dengan Partai Demokrat pimpinan Fernando Lasama bersama partai kecil lain untuk menghalangi Alkatiri menjadi PM.

Namun, pengalaman membuktikan bahwa meski koalisi terbentuk di parlemen, tidak menjamin adanya stabilitas politik walau di bawah pimpinan Xanana yang karismatik menurut beberapa kalangan.

Palestina dan Lebanon menjadi salah satu contoh bagaimana labilnya sebuah koalisi. Siapa pun yang menjadi PM, perbedaan ideologi dan masalah etik antara Timor Lorosae dan Timor Loro Monu yang sudah identik dengan basis partai menjadi tantangan terbesar.

Fretilin berbasis di Timor Lorosae dan non-Fretilin berbasis di Loro Monu. Pemberontakan Alfredo Reinaldo yang masuk dalam perangkap Xanana dan Horta sehingga mengakhiri Alkatiri di penghujung kekuasaannya masih menjadi kerikil baru bagi Timor Leste setelah lepas dari Indonesia tahun 1999.

Tantangan lain adalah good governance, di mana dibutuhkan sistem dan personalia penyelenggaraan pemerintahan untuk menghindari salah kelola, masih memerlukan waktu panjang.

Nilai-nilai demokrasi hanya dapat diwujudkan melalui proses pendidikan yang juga panjang sehingga pilihan rasional adalah mutlak dan bukan hanya pilihan emosional berdasar personal figure.

Florencio M Vieira Pemerhati Timor Timur

 


Sabtu, 30 Juni 2007

Polisi dan Teroris

Sarlito Wirawan Sarwono

Beberapa waktu lalu, saya diminta Markas Besar Kepolisian RI atau Mabes Polri untuk mendampingi seorang remaja berumur 16 tahun, Muhammad Dlohir Khotib alias Isa Ansyori Muchairom atau yang biasa dipanggil Isa.

Isa diperiksa polisi sebagai saksi atas keterlibatan ayah kandungnya, Juyanto, alias Taufiq Masduki alias Taufiq Kondang alias Ruri alias Abu Khotib, dalam perkara tindak pidana terorisme.

Mengingat Isa masih di bawah umur, maka berdasarkan UU No 23/2004 tentang Perlindungan Anak, Isa harus didampingi pembela dan seorang ahli jiwa saat diperiksa polisi. Untuk itu saya dimintai bantuan oleh kepolisian.

Namun, ketika di Yogyakarta polisi sedang berusaha melindungi hak-hak Isa sebagai anak di bawah umur, di Jakarta anak seorang tersangka teroris lain, Abu Dujana (yang sudah tertangkap lebih dulu) dan ibunya, dibawa ke sana kemari untuk menghadap Komnas HAM Anak dan DPR. Anak yang bernama Yusuf Abdullah dan berumur 8,5 tahun itu pun harus bersaksi tentang pengalamannya melihat ayahnya tertembak saat hendak ditangkap.

Bahkan, seorang anak Agus Suryanto alias Munajib, tersangka teroris yang terbunuh saat penyergapan Maret lalu, juga dihadapkan ke DPR dan kamera infotainment untuk menjawab berbagai pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang harus di hafal lebih dulu.

Kedua anak itu jelas stres. Kepala Polri dan Panglima TNI pun stres saat dipanggil DPR, apalagi anak. Lalu, muncul tuduhan telah terjadi pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak. Tujuannya satu, mendiskreditkan Polri dalam upaya memberantas terorisme di Indonesia.

Hobi meledakkan bom

Menanggapi berbagai tuduhan itu, Kepala Divisi Humas Polri mengingatkan masyarakat bahwa para teroris itu telah melanggar hak asasi ratusan, mungkin ribuan, anak korban berbagai bom di masa lalu, dan ratusan, mungkin ribuan, anak lagi yang akan jadi korban bom di masa depan jika para teroris tidak ditangkap.

Upaya polisi telah membuahkan hasil. Bukti nyata, Indonesia telah bebas bom pascabom Bali II sampai hari ini (kecuali beberapa bom sporadis di Poso yang rata- rata tanpa korban). Jika para teroris tak ditangkapi, selama 2006, entah berapa bom yang meledak di Jakarta dan seluruh Indonesia (bahkan konon juga Singapura dan Malaysia).

Pasalnya, para teroris ini hobi meledakkan bom, yang bagi mereka cuma seperti mainan petasan. Intinya, teroris dirasa lebih berbahaya daripada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang hanya ada di Aceh atau GPM yang hanya berjuang di Papua.

Teroris juga manusia

Meskipun demikian, kita juga perlu memahami, para teroris juga manusia. Dan, polisi hanya bisa menangkapi mereka karena ada cukup barang bukti bahwa mereka melanggar hukum. Lalu, setelah mereka diadili dan dikirim ke lembaga pemasyarakatan (lapas), siapa yang akan mengurus mereka?

Saya belum pernah mendengar pihak lapas minta bantuan psikolog atau MUI untuk mengetahui cara pembinaan yang terbaik bagi para terpidana teroris. Ratusan orang yang sudah tertangkap, dan sebagian sudah bebas berkeliaran di luar, dan lapas belum punya pola untuk membina mereka agar tidak menjadi residivis teroris.

Pihak MUI pun belum terdengar upayanya mengatasi “ajaran sesat” yang diimani para teroris. Juga Departemen Sosial. Mereka sibuk dengan anak yatim, pekerja seks komersial, dan bencana alam, tanpa menyadari, anak- anak dan keluarga teroris serta mantan teroris juga merupakan ancaman sosial yang serius jika tidak ditangani dengan baik.

Depdagri, ke mana saja selama ini? Deplu, sejauh mana upaya mereka untuk mencegah terorisme melalui jalur-jalur diplomatik? Parpol? DPR/DPRD? Pemda? LSM? Mahasiswa? Pokoknya, semua unsur bangsa ini, ke mana saja kalian?

Mengatasi terorisme bukan hanya tugas polisi. Tanpa kesadaran dan upaya kita semua, ratusan eks-napi teroris akan kembali ke masyarakat sebagai teroris yang lebih heboh. Jangan anggap remeh nama-nama seperti Abu Rusdan dan Kital alias Adi Suryana yang sudah bebas maupun Adung yang masih di dalam penjara dan ratusan lain teman mereka yang cepat atau lambat akan bebas.

Hanya sebagian kecil dari mereka yang dikenai hukuman mati karena hakim hanya menghukum perbuatannya, bukan ideologi atau imannya. Padahal, ideologi atau iman yang sesat itulah yang paling berbahaya. Jika dididik dan dibina dengan baik, para mantan teroris ini tentu bisa diajak untuk bersama masyarakat lain membangun bangsa ini. Yang penting kita tidak mengabaikan mereka dan menyerahkan semua persoalan hanya kepada polisi saja. Dirgahayu Polri!

Sarlito W Sarwono Guru Besar Psikologi UI

 


Sabtu, 30 Juni 2007

Terkuaknya Fenomena Isu “Ianfu”

Steven Mere

Komite Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Selasa (26/6), menyetujui resolusi yang mengimbau Jepang untuk resmi meminta maaf karena memaksa ribuan perempuan menjadi budak seks selama Perang Dunia II.

Oleh stigma sejarah, korban diberi label “budak seks” (ianfu, asli Jepang). Resolusi itu membuka harapan baru bagi korban di China, Korea, Indonesia, dan tempat lain. Jerit kemanusiaan yang mohon pengakuan dan pemulihan keluhuran martabat sebagai manusia dan perempuan, yang sekian lama diredam, ada harapan mulai didengar.

Gema lestari

Setiap jeritan kemanusiaan punya gema lestari karena keluhuran kemanusiaan itu sendiri punya esensi lestari. Bahkan, meski seseorang telah mati, jeritan kemanusiaannya akan terus mencari ruang untuk menggemakan esensi diri.

Jeritan kemanusiaan wanita ianfu, yang menurut perkiraan historis berjumlah sekitar 200.000 orang, membuktikan kebenaran ini. Dominasi kuasa indoktrinasi Jepang untuk menyembunyikan jejak historis, sekaligus rasa malu kaum ianfu, tak mampu membendung jeritan hati para penuntut pemulihan martabat kemanusiaan.

Didukung para aktivis kemanusiaan, sekitar akhir tahun 1980-an, jerit kemanusiaan ianfu pertama kali memecah ruang sejarah, saat Kim Hak-sun asal Korea Selatan bersedia memublikasikan kesaksian pahit sebagai korban budak seks Jepang. Keberanian Kim Hak-sun membangkitkan solidaritas korban ianfu lainnya untuk menggelarkan aksi nyata pada 6 Desember 1991 di Pengadilan Distrik Tokyo, menuntut kompensasi, pengakuan, dan minta maaf dari Pemerintah Jepang (George Hicks, The Comfort Women, 1995).

Ini semua tidak lepas dari usaha Senda Kako (jurnalis Jepang) yang membangun jaringan informasi menghubungkan para korban di Tokyo, Kyoto, Osaka, dan Korea Selatan. Juga didukung Asahi Shimbun, sebuah koran besar di Jepang yang selama tahun 1991 rajin menurunkan serial kesaksian dan informasi tentang pengalaman pahit kaum ianfu.

Alur buram sejarah berisi jerit kemanusiaan ianfu kian memancarkan sinar terang saat tahun 1992, sejarawan Jepang, Yoshimi Yoshiaki, menemukan dokumen yang membenarkan keterlibatan petinggi militer dalam praktik perbudakan seks ini.

Temuan historis tahun 1993 itu melahirkan gerakan kelompok intelektual yang mengimbau Pemerintah Jepang mengakhiri tabu tentang perbudakan seks dan merevisi buku sejarah, yang sama sekali tak menyentuh fakta perbudakan seks atas kaum ianfu.

Tanggal 4 Agustus 1993, Yohei Kono, Sekretaris Jenderal LDP, pengganti Kato, mengakui praktik kekerasan seksual yang terorganisasi atas kaum ianfu sebagai fakta sejarah tak terbantahkan dan melibatkan petinggi militer Jepang (Ministry of Foreign Affairs of Japan Web Site).

Pengakuan Kono melahirkan terciptanya Asian Women’s Fund tahun 1995, yang mulai memberi kompensasi bagi sekitar 285 bekas korban ianfu dari Korea Selatan, Filipina, dan Taiwan. Setiap orang disantuni dua miliar yen (The Asahi Shimbun, 25/1/1995).

Pro-kontra

Meski sudah terlihat adanya reaksi positif dari sebagian elite pemerintah, intelektual, dan masyarakat Jepang, sebagian lain masih kukuh mengingkari kebenaran fakta sejarah buram itu.

Perdana Menteri Jepang Sinzo Abe sendiri, sejak sebelum menjabat Perdana Menteri, sudah meminta agar pengakuan Yohei Kono tahun 1993 yang membeberkan keterlibatan militer Jepang dalam praktik seksual ini direvisi lagi.

Tanggal 1 Maret 2007, Perdana Menteri Abe membuat pernyataan terbuka, mengingkari lokus kebenaran perbudakan seks secara terorganisasi oleh militer Jepang atas kaum ianfu.

Pengingkaran Abe ini kembali menyulut bara kontroversi dan protes dari dalam dan luar negeri, khususnya negara-negara tempat bekas ianfu berasal. Sebagian pengamat melihat pengingkaran Abe sebagai bentuk kekerasan historis baru atas para bekas ianfu khususnya dan wanita bermartabat umumnya. Alexis Dudden (Japan Focus, 5/3/27), misalnya, menyebut penyangkalan Abe sebagai Abe’s violent Denial.

Ratifikasi Resolusi 121 oleh Senat AS yang mengimbau Jepang resmi minta maaf kepada korban menjadi teguran nyata atas kekerasan historis yang kembali menyata dalam sikap dan pernyataan Abe atas kaum ianfu.

Suara para ianfu telah dikuatkan Senat AS, jerit mereka pun lebih keras dan diharapkan mengusik nurani penguasa Jepang dan manusia umumnya.

Menangkap pesan

Atas kejadian ini, muncul beberapa hal. Pertama, universalitas imperatif moral masalah HAM. Meski melekat pada setiap pribadi, HAM bukan kekayaan pribadi (private property), tetapi kekayaan bersama (common property) keluarga manusia.

Karena itu, saat martabat HAM bekas ianfu ditindas dan dirusak, tugas mengemban imperatif moral atas korban perbudakan seks seharusnya tidak hanya dilakukan Senat AS dan pemerintah, tetapi oleh semua manusia di mana pun berada.

Kedua, keniscayaan ikatan kolektif-solidaritatif. Dibutuhkan setengah abad, sampai jeritan menangisi kepingan reruntuhan martabat diri oleh bekas wanita ianfu dijadikan isu HAM. Jeritan lestari tangisan kemanusiaan mereka baru terdengar dan kebenaran fakta historisnya bisa terbedah karena termediasi oleh usaha kolektif-solidaritatif berbagai pihak, mulai dari relawan kemanusiaan, jurnalis, media, intelektual, pelaku kekerasan seksual sendiri, politisi, elite pemerintah, dan masyarakat. Ikatan kolektif solidaritatif ini pula yang perlu dihidupkan di tengah ketaktuntasan urusan berbagai masalah HAM di negeri ini.

Ketiga, istilah Inggris menyebut bekas wanita ianfu sebagai comfort women. Wanita diidentikkan dengan obyek kenikmatan (comfort) bagi pria prajurit perang saat itu. Tetapi, ketika wanita dijadikan obyek kesenangan, yang ada bukan lagi kenikmatan (comfort), tetapi brutalitas. Karena itu, muatan sejarah yang perlu dipersoalkan di sini bukan comfort women (wanita penghibur), tetapi derita perempuan (suffering women), yang harus ditautkan dengan brutalitas pria prajurit perang.

Derita perempuan korban harus ditempatkan sebagai fokus keprihatinan, dan brutalitas pria prajurit perang dijadikan sasaran yang harus dicela. Lain kata, titik pandang sejarah harus ditempatkan dalam lokus realitas para korban, dalam hal ini derita para wanita ianfu. Hanya dengan itu, sejarah akan menjadi alur nyata, sungguh-sungguh ada dalam ruang waktu.

Mengutip Caroline Berndt, “To see what happened to one woman is a way of making history concrete” (Memahami apa yang terjadi dalam diri seorang wanita adalah cara menjadikan sejarah itu konkret).

Dari titik pandang dan ikatan kolektif solidaritatif yang sama ini, jeritan kemanusiaan para korban HAM, yang sebagian besar menimpa kaum wanita hingga hari ini, perlu ditanggapi.

Steven Mere Misionaris Indonesia yang berkarya di Nagoya, Diperbantukan di Department of Asian Studies Nanzan University, Nagoya, Jepang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s