Pemikiran Indonesia Juni 2007 2

 

Dampak Perubahan Iklim

Gatot Irianto

Data statistik anomali iklim menunjukkan sampai tahun 1987 periode, pola cuaca, iklim, musim kemarau dan penghujan Indonesia masih predictable dengan return period pattern 5-8 tahunan. Setelah itu, gangguan anomali iklim mulai terjadi dengan berubahnya periode ulang menjadi 3-4 tahun dan saat itu kesulitan prediksi musim mulai dirasakan.

Setelah anomali iklim ekstrem semakin kerap terjadi terutama mulai November 2006 sampai sekarang (2007), maka cuaca, musim, dan iklim di sebagian wilayah Indonesia semakin unpredictable. Ilustrasi kuantitatif tersebut menunjukkan telah terjadi propagasi iklim di Indonesia, dari iklim dengan periode ulang normal bergeser ke periode transisi dalam bentuk anomali iklim luar biasa dan akhirnya terjadi perubahan iklim permanen.

Diprakirakan perubahan iklim masih terus berlangsung. Bahkan akan semakin ekstrem, sehingga konsekuensi ekologisnya harus diantisipasi, karena pantauan lapangan menunjukkan perubahan iklim menyebabkan komponen penyusun ekosistem baik biotik (manusia, tumbuhan, hewan) maupun abiotik (tanah, air, dan batuan) akan mengalami proses seleksi, evaluasi, dan eksaminasi alamiah, sampai mencapai keseimbangan baru.

Dengan demikian dipastikan akan ada perubahan besar di hampir semua struktur ekosistem termasuk peradaban manusia. Sayangnya, sampai saat ini pemerintah dan kepedulian masyarakat masih sangat terbatas, sehingga Indonesia praktis tanpa persiapan yang memadai dan menyerahkan sepenuhnya mekanisme alam dalam menghadapi perubahan iklim. Padahal, banyak bukti sejarah menunjukkan kehancuran peradaban kerajaan Mesir kuno, dinasti di Tiongkok, Kerajaan Majapahit, sampai Demak Bintoro, terjadi akibat kegagalan manusia dalam mengelola perubahan iklim ekstremnya.

Dampak Anomali

Terjadinya iklim luar biasa (eksepsionel) dalam bentuk curah hujan, suhu, dan kelembaban udara ekstrem maksimum maupun minimum secara sistemik, berdampak langsung terhadap penurunan distribusi dan ketersediaan air bagi manusia, tanaman, dan ternak. Tingginya laju evaporasi, transpirasi, dekomposisi, dan disintegrasi batuan hampir semua komponen ekosistem mengalami kedodoran untuk adaptasinya.

Banjir di Polewali Mandar, Samarinda, Bone, Aceh Singkil, serta Timika Papua yang terjadi lebih dua kali setahun, termasuk kali ini terjadi pada musim kemarau, merupakan contoh dampak perubahan iklim yang harus diantisipasi. Banyak negara kepulauan dengan batas pulau terluar sangat kecil seperti Pulau Nipah, berpotensi hilang, dan bahkan ada yang sudah hilang, sehingga dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Guncangan perubahan iklim dipastikan semakin keras dengan hancurnya daerah aliran sungai sebagai wadah (sink) dan meningkatnya sumber gas rumah kaca (sources), baik secara alamiah maupun artifisial. Tenggelamnya beberapa pulau terluar di Indonesia, terjadinya longsor, kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas dan tidak terkendali, terjadinya krisis energi, munculnya strain/biotipe baru penyakit pada manusia (flu burung, demam berdarah) akibat rentannya manusia terhadap penyakit dipastikan akibat perubahan iklim sedang terjadi. Bahkan punahnya spesies tanaman dan hewan di beberapa wilayah juga dipengaruhi perubahan iklim, terutama iklim ekstrem tinggi dalam waktu singkat.

Berdasarkan tren data anomali, diprakirakan anomali ini akan terus berlanjut, karena negara maju terutama Amerika Serikat dan sekutunya masih bersikeras tidak bersedia menurunkan emisi gas rumah kacanya. Dampak perubahan iklim dipastikan akan sangat dahsyat bahkan dibandingkan bom atom sekalipun, karena perubahan lingkungan liputannya luas dengan daya bunuh luar biasa tanpa pandang strata ekonomi. Jatuhnya ribuah korban jiwa akibat peningkatan kalor di Prancis awal tahun 2003 merupakan teladan yang harus dijadikan pelajaran.

Mitigasi dan Adaptasi

Ada dua program aksi utama yang harus dilakukan masyarakat bersama pemerintah, yaitu: program mitigasi dan adaptasi. Program mitigasi ditujukan untuk menurunkan sumber gas rumah kaca, utamanya dari sektor industri dan perhubungan sebagai kontributor terbesar gas rumah kaca melalui penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan misalnya biofuel yang sustainable.

Program tersebut dimaksudkan agar peningkatan suhu dapat diminimalkan, sehingga kalor (heat) yang dihasilkan dapat direduksi. Sementara itu program adaptasi harus dilakukan semua orang dengan meningkatkan kapasitas wadah dalam menyerap gas rumah kaca.

Penanaman setiap jengkal tanah adalah solusi praktisnya, agar neraca pertumbuhan pohon yang selama ini terus negatif dapat dipositifkan. Gerakan itu seharusnya berbasis masyarakat agar lebih murah, efektif, dan menumbuhkan kesadaran bersama.

Satu hal yang harus dilakukan kembali adalah membangun bendung besar agar dapat meredam suhu dan kalor atmosfer yang terus meningkat luar biasa belakangan ini. Pemerintah perlu secepatnya mengambil keputusan itu, karena selain bermanfaat dalam meredam perubahan iklim juga bermanfaat meningkatkan produksi pangan nasional yang permintaannya semakin sulit dipenuhi dengan cara-cara biasa.

Tanpa upaya tersebut, cepat dan pasti Indonesia akan mengalami overheating sebagai dampak pemanasan global sekaligus ancaman krisis pangan yang sangat mengerikan. Berdasarkan Protokol Kyoto dan keputusan sidang pertemuan para pihak dari United Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), maka ada beberapa sumber pendanaan adaptasi seperti: clean development mechanism (CDM), special climate change fund (SCCFF), carbon fund, dan adaptation fund. Kantor Menteri Lingkungan Hidup dan Departemen Luar Negeri harus secepatnya memfasilitasi dalam mengakses sumber pendanaan tersebut untuk meringankan beban dan derita masyarakat yang terkena dampak perubahan iklim.

Direktur Pengelolaan Air, Direktorat Jenderal PLA, Deptan; Pengajar Analisis Sistem Hidrologi Sekolah Pascasarjana IPB

Last modified: 20/6/07


 

Mengembalikan Moralitas Kebangsaan

Kasdin Sihotang

Hidup berbangsa dan bernegara kita tampaknya semakin menyedihkan. Berita-berita yang memilukan serta gambar-gambar yang mengiris hati melalui tayangan televisi seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari telinga dan mata masyarakat.

Belum lagi penderitaan rakyat Sidoarjo, korban lumpur panas PT Lapindo Brantas, penderitaan rakyat korban tsunami di Aceh dan Pulau Nias, serta penderitaan rakyat korban gempa di Yogyakarta berakhir, masyarakat sudah disuguhi berita yang kurang mengenakkan, yakni konflik yang terjadi di kalangan elite politik.

Konflik antara aparat keamanan di Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Jawa Tengah. Dalam konflik itu empat nyawa warga melayang akibat diterjang peluru prajurit Marinir TNI AL, Rabu, 30 Mei 2007, menambah deretan panjang litani kesedihan bangsa ini.

Rangkaian paparan situasi menyedihkan di atas menunjukkan satu hal, yakni semakin tersingkirnya moralitas kebangsaan dari kehidupan bernegara.

Gagalnya Tiga Fungsi

Deretan situasi menyedihkan di atas menurut hemat penulis merupakan indikasi kegagalan tiga fungsi negara, yakni fungsi sosial politik, fungsi ekonomis, serta fungsi etis.

Bahwa ada kebebasan yang dirasakan sebagai angin dari reformasi tahun 1998 memang tidak bisa disangkal. Di era reformasi ini rakyat mendapatkan ruang gerak untuk berpikir dan berbicara secara bebas, kendati ada fenomena akhir-akhir ini kebebasan eksistensial itu mulai ternoda.

Akan tetapi, aparat negara tampaknya belumlah mampu memberikan jaminan perlindungan, keamanan dan kenyamanan perwujudan kebebasan eksistensial itu. Sebaliknya, sering kali aparat negara yang seharusnya menjadi tempat pengaduan untuk memperoleh hak itu justru berbalik arah. Ia menjadi lawan bagi masyarakat sebagaimana terlihat dalam tragedi Grati, di Pasuruan Rabu lalu.

Fungsi ekonomis negara juga mengalami ke- gagalan. Fungsi ekonomis negara mengisyaratkan bahwa rakyat mendapat hak untuk memperoleh kesejahteraan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Sismonde de Sismendi bahkan melihat fungsi ini se- bagai ukuran keberhasilan pemimpin dalam sebuah negara. Bagi Sismonde, fungsi ini juga merupakan wujud nyata terpenuhinya kesejah- teraan bagi masyarakat.

De facto justru bukan kesejahteraan yang dirasakan oleh anggota masyarakat. Satu contoh paling jelas membuktikan kegagalan fungsi ekonomis ini adalah semakin meningkatnya angka kemiskinan dalam dua tahun terakhir ini. Upaya negara dalam mengatasi hal ini belum maksimal, bahkan cenderung merosot.

Kegagalan dua fungsi di atas, yakni fungsi sosial politik dan fungsi ekonomis, ternyata dilengkapi dengan kegagalan fungsi etis. Fungsi etis negara terungkap dalam hal teladan yang ditunjukkan oleh para pemimpin di depan masyarakat.

Filsuf dari Yunani, Plato, sudah menegaskan syarat utama ini dalam kepemimpinan. Bagi Plato, pemimpin politik bukanlah sembarang orang. Pemimpin politik adalah orang-orang yang istimewa, karena mereka terpilih menjadi pemimpin berdasarkan kriteria moral, yakni bijaksana, bersikap adil serta berjiwa abdi pada rakyat yang dipimpinnya.

Kriteria moral ini sebenarnya mengimplikasikan bahwa di depan masyarakat, pemimpin harus mampu menjadi teladan. Tidak hanya menjadi teladan moral, tetapi pemimpin juga bertugas untuk membuat rakyat hidup dalam situasi moral. Dengan kata lain, pemberian pendidikan nilai-nilai etis bagi masyarakat merupakan bagian dari fungsi negara.

Karena itulah negara harus memikirkan bagaimana kualitas pendidikan masyarakat. Dalam kultur kepemimpinan kita, fungsi etis dan kualitas etis yang disebutkan di atas masih menjauh dari kalangan para pemimpin.

Moralitas Kebangsaan

Kegagalan tiga fungsi di atas merupakan akar dari hilangnya moralitas kebangsaan yang berakibat pada lahirnya situasi buruk yang disebutkan di awal tulisan ini. Menurut hemat penulis, ini merupakan ancaman yang paling nyata bagi eksistensi bangsa ini.

Pertanyaan yang relevan diangkat adalah, bagaimana mengembalikan moralitas kebangsaan itu? Menurut hemat penulis ada tiga upaya yang perlu mendapat perhatian untuk menjawab pertanyaan di atas.

Pertama, berfungsinya hukum secara maksimal. Para pendiri negara ini telah mematrikan bahwa negeri ini adalah negara hukum. Karena itu hukum harus menjadi alat instrumen bagi perwujudan keadilan dan kebenaran dalam pengelolaan negara.

Dalam hal ini konsistensi merupakan hal yang sangat penting. Artinya, hukum harus diterapkan di segala bidang, menyangkut siapa saja yang terkena masalah hukum. Itu berarti problem yang ada di negeri ini, terutama kasus korupsi harus diselesaikan dengan hukum.

Kedua, berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Menarik bahwa Presiden Bolivia, Morales, berani membuat kebijakan yang memihak kepada rakyat, dan bukan memihak pada pengusaha (konglomerat). Ini merupakan realisasi dari fungsi ekonomi negara bagi rakyat. Menurut hemat penulis, para pemimpin di negeri tidak perlu merasa malu untuk meniru apa yang dilakukan oleh Presiden Bolivia tersebut. Tentu merealisasikan itu diperlukan keberanian politik dari pemimpin.

Ketiga, internalisasi nilai-nilai etis Pancasila. Para pendiri bangsa ini, khususnya Bung Karno telah mematrikan bahwa Pancasila lebih merupakan perekat bangsa dan landasan kehidupan bersama, daripada sebuah ideologi. Itu berarti Pancasila adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bersama.

Soeharto sendiri telah membelokkan filosofi itu menjadi sebuah ideologi. Penempatan Pancasila sebagai ideologi justru membuat masyarakat terasing dari Pancasila, karena dengan ideologisasi itu Pancasila dijauhkan dari mereka. Ini merupakan akar runtuhnya moralitas kebangsaan selama ini.

Menurut hemat penulis ideologisasi Pancasila sudah waktunya disingkirkan. Paradigma seperti ini harus diganti dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai way of life. Kalau Pancasila menjadi jalan hidup, maka nilai-nilainya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sendiri. Inilah yang pantas didengungkan. Dengan demikian yang dikembalikan bukan konsep Pancasilanya, melainkan nilai-nilai etis yang ada di dalamnya.

Dalam rangka memperingati Hari Lahirnya Pancasila, 1 Juni, paradigma seperti itulah yang mendesak didengungkan oleh para pemimpin kepada masyarakat secara luas. Pancasila bukanlah konsep, melainkan realitas hidup. Nilai-nilainya menjadi dasar moralitas kebangsaan.

Penulis adalah dosen Filsafat Ekonomi di FE, staf PPE Unika Atma Jaya, Jakarta

Last modified: 2/6/07


 

Pilih Kasih Penegakan Hukum Soeharto

Fathullah

Mencuatnya kembali tuntutan mengadili Soeharto, mantan Presiden RI masa Orde Baru, akhir-akhir ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan arah penegakan keadilan hukum di Indonesia. Pilih kasih atau tebang pilih penegakan hukum ala Kejaksaan Agung (Kejagung) pada masa-masa sebelumnya yang dikendalikan suatu keputusan politik penguasa yang bersandarkan pada kepentingan untuk “mengamankan” kekuasaannya, kini semakin terbuka menjadi tontonan publik secara luas. Betapa hukum di negeri ini masih tidak berdiri secara adil untuk semua orang.

Hukum besi kekuasaan dan kanibalisme dalam hukum berlaku secara gamblang. Rakyat lemah tidak saja secara terang-terangan dibodohi, tapi juga dikorbankan secara tidak adil dan tidak manusiawi oleh sistem peradilan yang berpihak kepada kepentingan “orang kuat” atau “orang sakti”. Dalam hal ini tentu tidak saja pada Soeharto sebagai simbol “orang kuat” atau “orang sakti”, tapi juga terhadap banyak pejabat atau mantan pejabat teras di republik ini yang terindikasi kejahatan korupsi, namun secara sistemik sengaja tidak dapat disentuh “tangan-tangan” penegak hukum.

Bukan hanya Soeharto seorang diri yang patut dijadikan simbol orang kuat dan orang sakti di negeri ini, melainkan banyak pula Soeharto-Soeharto lainnya, atau Tommy-Tommy lain yang semestinya diperlakukan sama di depan hukum. Dengan sikap Kejagung mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) untuk kasus Soeharto dan kasus-kasus korupsi dan pidana HAM lainnya, membuat semakin suram dan seram masa depan penegakan hukum di negeri ini.

Rasa pesimistis dan ketidakpercayaan yang berwujud pada sikap apatistik, akan semakin meluas dan menjurus pada sikap anarkis publik yang tak terkendali, sebagaimana fenomena ini terjadi di salah satu kabupaten di Jawa Timur beberapa waktu lalu. Ketika itu masyarakat yang muak dengan aparat penegak hukum yang dipandang korup, mendatangi rumah-rumah aparat tersebut untuk menyegel dan membakarnya.

Revolusi Sistem Hukum

Apakah fenomena ini perlu terjadi secara nasional? Sehingga masyarakat sendiri yang harus bertindak dengan caranya sendiri menegakkan hukum dan keadilan, tanpa ada lagi dasar dan kewibawaan kita sebagai negara hukum konstitusional. Apakah sudah saatnya merevolusi sistem hukum dengan bangkitnya kekuatan rakyat?

Terlepas dari setuju atau tidak setuju terhadap tindakan “pengadilan rakyat”, mestinya sebagai bangsa kita harus bersama-sama menyadari untuk mengoreksi total dan merevolusi sistem hukum. Sekaligus juga mengoreksi aparat yang korup, yang tidak malu-malu lagi telah “berselingkuh” dengan kekuasaan negara, yang waktu-waktu sebelumnya amat sangat korup, mencederai, dan mengorbankan rasa keadilan masyarakat.

Kegagalan penegakan hukum yang diperankan aparat penegakan hukum pada masa-masa sebelumnya memberi pelajaran untuk aparat penegak hukum dalam masa pemerintahan Presiden Yudhoyono sekarang ini. Kondisi itu tidak boleh terus dibiarkan dan sehingga semakin merajarela karena semakin lama akan semakin menyesatkan dan membahayakan keberadaan kita sebagai negara hukum.

Melihat kecenderungannya, pemerintah di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini masih bisa diharapkan, kendati masih harus dibuktikan dulu keseriusannya yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukumnya untuk menangani dan menuntaskan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran HAM mantan Presiden Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya. Rakyat menunggu gebrakan yang luar biasa atau minimal dapat meyakinkan Presiden Yudhoyono memang ada komitmen dan keberanian menegakkan hukum secara adil dan lurus di negara ini.

Tidak sebagaimana ditunjukkan presiden-presiden sebelumnya yang kondisi penegakan hukumnya amat sangat buruk dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena semuanya bernuansa intervensi politik kekuasaan yang sangat tinggi dan menentukan.

Sebagian aparat penegak hukum di jajaran pemerintahan di pusat dan daerah bahkan terindikasi terlibat korupsi dalam bentuk komersialisasi dan penyalahgunaan jabatannya, demi uang dan mengejar target jumlah kasus.

Seakan menangani kasus korupsi itu dengan sungguh-sungguh, padahal di balik itu ada maksud untuk mengejar target jumlah kasus tertentu, dan sekaligus untuk memindahkan hasil korupsi ke tangan mereka. Dalam hal ini, ada istilah yang umum diketahui. Mereka menjadikan tersangka dan terdakwa koruptor sebagai “tambang- tambang emas” atau “mesin ATM” yang setiap saat bisa diperas menghasilkan uang.

Rusaknya mentalitas aparat penegak hukum selama ini memang terkondisikan dengan adanya kewenangan subjektif untuk menggunakan asas oportunitas demi kepentingan umum tertentu yang dimiliki kejaksaan dan kepolisian. Penggunaan asas oportunitas dalam penegakan hukum itu sering disalahgunakan untuk kepentingan komersialisasi penegakan hukum. Sebagaimana lazimnya, asas tersebut sering dijadikan dasar untuk tidak menuntut perkara korupsi dalam bentuk penerbitan Surat Penetapan Pemberhentian Penyidikan atau Penuntutan (SKP3). Inilah bentuk surat sakti yang selama ini dikenal sangat ampuh untuk melindungi para koruptor dari jeratan hukum.

Jadi, selama kewenangan menerbitkan SKP3 ini tidak ditinjau ulang, atau diawasi secara ketat, pasti penyalahgunaan dan komersialisasi hukum di lingkungan kepolisian dan kejaksaan ini akan terus berlangsung, dan korupsi akan semakin parah.

Terhadap aparat penegak hukum, baik di kejaksaan maupun kepolisian yang telah tercemar dan berkubang dalam “lumpur hitam” korupsi ini, harus segera diamputasi atau diberantas dengan cara yang luar biasa, yaitu menggunakan aparat bersih di luar lembaga tersebut.

Mestinya dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diarahkan untuk memberantas “mafia penegakan hukum” di jajaran pemerintahan tersebut. Sayangnya, hingga kini ternyata masih belum berdaya, atau bahkan sengaja tidak diberdayakan oleh pemerintah sendiri.

Upaya pengerdilan pada KPK secara sistematis tampak dalam kebijakan pemerintah membentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) di lingkungan pemerintah beberapa waktu lalu, sebagai strategi mengantisipasi kekhawatiran tebang habis KPK dengan strategi tebang pilih atau pilih kasih ala Timtas Tipikor, dan berbagai upaya menghambat kewenangannya dengan cara membatasi pemberlakuan asas retroaktif untuk kasus-kasus korupsi masa lalu, dan sebagainya. Selain itu juga berkaitan dengan anggaran KPK yang dipersulit prosedurnya, dan perlengkapan kerja yang belum dipenuhi, seperti perlunya anggota KPK dipersenjatai dalam menjalankan tugasnya yang penuh dengan risiko.

Sebagai satu-satunya lembaga negara yang masih bisa diharapkan memberantas korupsi di lingkungan aparat penegak hukum di kejaksaan dan kepolisian, KPK harus didukung, secara material maupun spiritual, dan dukungan pengawasan kinerjanya yang harus dilakukan efektif dan profesional. Idealnya, kita harus menjadikan KPK di Indonesia seperti KPK di negara- negara yang berhasil memberantas korupsi, seperti di Hong Kong dan Malaysia. Penegakan hukumnya harus dibuat sangat keras, seperti di Tiongkok dengan pemberlakuan hukuman mati bagi pejabat korup, bahkan juga bagi keluarganya.

Di republik ini jika ingin berhasil memberantas korupsi, tidak ada pilihan lain kecuali dimulai dari pejabat atau mantan pejabat terasnya. Dan pilihan untuk mengendapkan atau meng-SKP3-kan kasus Soeharto, keluarga dan kroninya amat berlawanan dengan logika pemberantasan korupsi tersebut.

Secara HAM, pengendapan dan peng-SKP3-an kasus Soeharto ini jelas juga melanggar HAM, baik bagi Soeharto sendiri yang tidak ada kepastian status hukumnya, maupun rakyat Indonesia yang telah dikorbankan rasa keadilan hukumnya secara sistematis.

Penulis adalah peneliti CIDES Indonesia

Last modified: 5/6/07


 

Geopolitis Kebijakan Luar Negeri

Oleh Daoed Joesoef

alam struktur kekuasaan dari sistem internasional terjadi perubahan terus-menerus, kecuali parameter geopolistis globalnya. Geopolitika diberikan peran ganda oleh geostrategi dalam hubungan internasional: sebagai penyebab fundamental krisis antarnegara serta peperangan, dan faktor penentu dalam usaha penegakan “a new world order” di era pascaperang. Mengingat memang ada korelasi antara ekologi dari sistem politis global dan hubungan antarnegara, selalu terjalin suatu hubungan konsisten dan kompatibel antara teori geopolitis dan strategi dari kekuatan-kekuatan hegemonis.

Teori Mackinder tentang geopolitik bumi (1924), misalnya, dipakai dalam reformulasi tradisi kebijakan luar negeri Inggris, yang adalah penguasa lautan, untuk mengatasi tantangan strategis Jerman, yang penguasa kontinental, ingin mengontrol daerah penentu (pivot area) dari Eurasia. Daerah itu dikualifikasikannya sebagai “Heartland“, membentang dari Rusia sekarang hingga ke Asia Sentral. Sedangkan keseluruhan wilayah Eurasia dan Afrika disebutnya “World Island“. Kesimpulan analisisnya, “…who rules East Europe commands the Heartland, who rules the Heartland commands the World Island, who rules the World Island commands the World.”

Versi Spykman (1944) yang merupakan modifikasi dari teori Mackinder tentang Heartland menjadi dasar geopolitis containment policy Amerika semasa Perang Dingin. Dia berpendapat, potensi kekuatan riil dari Eurasia bukan terletak di Heartland, tetapi di daerah yang memagarinya yang disebut Mackinder the Inner or Marginal Crescent. Dengan mengkualifikasikan daerah itu sebagai “the area of power potential Rimland“, Spykman menyimpulkan, ” … who controls the Rimland rules Eurasia, who rules Eurasia controls the destinies of the World“.

Observasi geopolitis dan saran geostrategis lain datang dari Admiral Mahan (1883), yang kemudian dijadikan asas dasar penguasa lautan Anglo-Amerika mengontrol lokasi strategi demi hegemoni global. Saran-saran Mahan yang khusus dipegang penguasa Amerika sebagai dasar kebijakan luar negerinya. Pertama, pendudukan Hawaii, kedua mengontrol Karibia, ketiga membuat kanal menghubungkan Atlantik dan Pasifik, keempat menjauhkan peperangan dari pantai Amerika, kelima membangun aliansi demi membendung lawan.

Sama halnya dengan Perang Dunia (PD) I dan PD II, di balik bipolaritas Perang Dingin kelihatan juga adanya rasionalitas geopolitis. Ialah yang menciptakan keseimbangan geostrategis antara the trade-dependent maritime world dan the Eurasian continental power. Keseimbangan yang membuahkan stabilitas strategis yang tidak menjanjikan manfaat apa pun bagi yang mencoba mengganggunya.

Kekuasaan Barat

Di era pasca-Perang Dingin, dengan runtuhnya sistem Soviet, otomatis menonjol dua faktor kekuasaan Barat. Pertama, monopoli strategis dipimpin Amerika. Kedua, sistem internasional dan multinasional yang disusun negara-negara serta aktor-aktor nonnegara -IMF, Bank Dunia, GATT, WTO- yang semakin kukuh eksistensinya dengan penggabungan Tiongkok dan Rusia.

Sistem inilah yang merupakan kerangka yang kini melancarkan proses globalisasi. Sebagai sistem ia bekerja menurut ketentuan-ketentuan liberal dari ekonomika, dengan peranti lunak berupa aturan hukum, pengadilan, lembaga-lembaga pengatur, badan pemantau, pers bebas, dan demokrasi.

Keruan saja Fukuyama berkesimpulan (1992), universalisasi Barat yang tidak terelakkan dan tidak terbendung itu “may constitute the end point of mankind’s ideological evolution and the final form of human government and as such constitute the end of history“. Keyakinan intelektual itu mengabstrakkan begitu saja kenyataan bahwa yang membuat sistem internasional ini bisa menjadi satu faktor permanen di antara yang silih berubah dalam hubungan internasional adalah berkat perlindungan yang diperolehnya dari struktur kekuasaan yang dipertahankan dan dilestarikan (kekuatan) militer Amerika.

Kelihatannya Amerika bertekad mempertahankan peran kepemimpinannya dan dalam bertekad demikian menyadari ia punya dua sayap yang perlu diselaraskan kepaknya: di Atlantik dan di Pasifik. Konsensus di sayap Atlantik selalu cenderung mengesampingkan peradaban non-Barat karena desakan ambisi strategis dari blok kontinental Eurasian dan pengagungan Euro-American heritage berinsting kolonial.

Di sayap Pasifik ada peradaban Tiongkok (dengan seperempat dari penduduk dunia terkonsentrasi di wilayah paling dinamis secara ekonomis); peradaban Jepang (dengan kekuasaan besar ekonomi mengontrol sistem arterial finansial dari ekonomi politik internasional); peradaban Islam (dengan seperempat dari penduduk dunia di sabuk strategis paling penting dari dunia); berbagai peradaban tradisional (yang bertebaran di seluruh benua).

Semua peradaban tersebut diperhitungkan Amerika mengingat penyebarannya meliputi zona geostrategis sangat penting di mana terdapat perlintasan dari Heartland ke Rimland dan lautan panas. Berarti diperlukan aksi geopolitis untuk mencegah kekuasaan kontinental Eurasian mencapai sumber geoekonomis dari Timur Tengah dan potensi geopolistis Rimland.

Lambung Selatan dari Asia Sentral sejak dahulu merupakan area konfrontasi dari the Eurasian continental power terhadap the trade- dependent maritime power maupun antara kekuatan-kekuatan regional seperti Tiongkok, India, dan Pakistan. Maka itu Spykman mengingatkan perlunya supremasi geostrategis di persilangan antara lintas Utara-Selatan dari Heartland dan sabuk Timur-Barat dari Rimland, berhubung area itu rawan terhadap kekuasaan darat maupun maritim, dan karenanya perlu tindakan menurut cara kedua-duanya.

Untuk mencegah kevakuman geopolitis di sayap Pasifik itu tindakan Amerika beragam. Terhadap Jepang, berupa kompromi, membenarkan negeri itu mempunyai Departemen Pertahanan. Bukan kejadian biasa dan pasti tidak akan bisa terwujud bila Amerika tidak “merestuinya”.

Bukankah negara adikuasa itu yang menetapkan, dalam konstitusi Jepang 1947 yang dahulu disusunnya sendiri, larangan bagi Jepang memiliki kekuatan militer nasional? Terhadap Tiongkok tindakannya bersifat ambivalen. Sementara tetap mengutuk ideologi politis rezim komunitas, ia membenarkan warganya berinvestasi di situ.

Terhadap penentang yang mengatasnamakan Islam kebijakannya berpembawaan konfrontatif. Semula Amerika percaya pada Huntington yang menanggapi penentangan massa Muslim sebagai civilisational clash (1993). Namun cepat menyadari kekeliruannya. Ternyata tesis itu diambil-alih kelompok Islamis radikal yang memanfaatkannya dalam pengerahan dukungan.

Bila penduduk negara-negara Muslim percaya Barat memerangi mereka karena keyakinan religiusnya, perlawanan mereka terhadap globalisasi Pax Americana akan sukses. Sukses itu bukan berupa pawai kemenangan dari barisan fundamentalis Islam di sepanjang Pennsylvania Avenue, tetapi menjamurnya pembentukan Khalifah Islam pengganti pemerintah Muslim moderat dan apostate regimes yang sebagian besar rakyatnya selama ini merasa tidak puas dengan sistem global yang berlaku.

Maka alih-alih memperlakukan “perang global” melawan fundamentalis Islam transnasional, regional dan lokal sebagai bentrokan nilai peradaban, diplomasi Amerika menyikapinya sebagai “konflik sistemis”. Artinya, usaha meyakinkan massa Muslim yang ragu-ragu menjadi bagian sistem global Barat merupakan opsi jauh lebih baik daripada memeranginya. Dunia Muslim perlu “dirangkul”, mengingat ia berlokasi geografis sangat cocok bagi pengembangan strategi kontinental dan maritim sekaligus. Dunia ini “memiliki” choke points laut dan darat di Eurasia yang sangat penting secara strategis, berupa delapan dari 16 jalur air yang membagi laut-laut panas dunia dan tiga perlintasan darat di Afghanistan, jadi berpotensi besar mengontrol kunci-kunci ke Rimland.

Mengajak Indonesia

Dalam mengukuhkan peran utamanya demi penegakan sistem sekuriti kolektif dunia, Amerika kini mengajak Indonesia turut aktif bermain. Apa imbalannya? Jepang telah memperoleh hal itu, demikian pula Tiongkok. Indonesia bukan hanya negara berpenduduk Muslim terbesar, tetapi negara kepulauan terluas di antara dua benua dan dua samudra serta mempunyai empat dari delapan “choke points” strategis dalam tata lautan nasionalnya.

UUD memang mengamanatkan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berprinsip bebas-aktif dalam berdiplomasi. Namun bebas- aktif adalah cara mengambil keputusan terhadap alternatif yang tersedia, bukan dasar perumusan rasional dari alternatif yang perlu diambil demi kepentingan nasional.

Dasar tersebut berupa geopolitik dan geostrategi nasional. Tanpa memiliki dasar itu Indonesia mudah terjebak dalam proses penciptaan pseudoidentitas dan pseudogaris front yang diimajinasikan geopolitik dan geostrategi Amerika. Namun, pembentukan kekuatan maritim riil memerlukan peralatan dan unsur teknologi canggih. Hal inilah yang seharusnya ia tuntut dari Amerika sebagai imbalan bagi partisipasinya dalam diplomasi baru Amerika di kancah peradaban Islam.

Bismarck benar ketika menyatakan satu-satunya konstan dalam kebijakan luar negeri adalah geografi. Prof Cohen berdasarkan pengamatan dan studinya (1973) menyimpulkan, “… this world is organized politically in rational, not random fashion“.

Penulis adalah mantan Ketua Dewan Direktur CSIS

Last modified: 5/6/07


 

Kerahasiaan dan Konflik Kepentingan

Oleh Lia Suntoso

Saat ini berbagai informasi mengalir deras di masyarakat dan menimbulkan berbagai pertanyaan. Salah satunya adalah apakah informasi yang berseliweran itu memang layak disampaikan ke masyarakat dan apakah itu bisa membangun bangsa ini? Proses mengalirnya informasi, sengaja atau tidak disengaja, seakan terkondisi untuk tidak lagi menyisakan ruang untuk mengkaji secara kritis dengan garis batas yang jelas dengan kepala dingin.

Ketika semua pihak beramai- ramai mencoba saling mendahului untuk menyampaikan informasi yang terkait kerahasiaan, baik karena masalah nama baik, uang, gengsi, atau apa saja, maka rakyat dibuat bingung. Bahkan tidak sempat mempertanyakan mana informasi yang benar, dan tidak ada lagi waktu untuk mempertanyakan motif, apakah ada konflik kepentingan di dalamnya.

Seperti soal dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk kampanye dalam rangka Pemilu 2004, yang membuat Susilo Bambang Yudhoyono sampai menyampaikan tanggapan atas pernyataan Amien Rais yang mengaku menerima dana tersebut. Kemudian Portanigra yang bersengketa dengan warga, keduanya mempertahankan pendapatnya. Demikian pula soal kekerasan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), ada versi Inu Kencana dan orang yang berseberangan dengannya.

Pengungkapan kerahasiaan tersebut memang ada yang memiliki motivasi bagus, namun tidak jarang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ada konflik kepentingan di dalamnya karena selalu ada saja yang mengail di air keruh. Pada akhirnya, tetap saja rakyat yang tersisa, terposisi menjadi korban, terombang-ambing, dan bingung.

Fakta, atau sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi, jelas memiliki suatu daya tarik tersendiri. Terlebih lagi sesuatu yang sifatnya rahasia atau (“tadinya, katanya”) confidential. Tanpa sikap kritis, volume informasi yang begitu besar bak air bah mempunyai efek cuci otak, yang secara langsung atau tidak langsung adalah psychological abuse, menghipnotis penonton yang keasyikan menonton debat kusir, menggeser kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang sehat. Padahal, belum tentu semuanya perlu, belum tentu semuanya penting, yang ada, benar karena berani, bersenjatakan opini dari publik yang sudah mati rasa. Ketika rakyat sudah mati rasa dan kehilangan kekritisannya, ujung-ujungnya terjadi pembodohan massal, penurunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Yang ideal tentunya adalah informasi beralaskan nurani yang sejujur-jujurnya dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Di Amerika, misalkan. Sersan Joseph Darby dan Sersan Samuel Provance, mungkin akan selalu diingat dunia sebagai pembuka aib tentara Amerika dari penjara Abu Ghraib. Meskipun dikecam dan terus disangkal kalangan militer AS, Darby dan Provance berjalan terus sesuai dengan panggilan nurani. Bahkan sampai saat ini, Darby dan keluarganya harus menerima konsekuensi tindakannya mungkin sampai seumur hidup, yaitu tinggal di lokasi yang dilindungi akibat retaliasi dari kalangan militer AS.

Di Indonesia, Inu Kencana Syafii juga mengundang kontroversi dengan perbuatannya membongkar berbagai aib di IPDN. Inu juga mengalami nasib sama dengan Darby, yang harus mengungsikan keluarganya karena risiko retaliasi dan digugat, yang dapat datang dari mana saja dan siapa saja yang merasa tersinggung akibat perbuatannya.

Dapat Diciptakan

Secara umum, kerahasiaan adalah sebuah status atau keadaan di mana hal-hal tertentu menjadi tertutup bagi pihak-pihak yang tidak seharusnya memiliki akses, dan meliputi semua hal yang bersifat lisan maupun tulisan, mengenai suatu hal yang terjadi sebelumnya ataupun yang direncanakan.

Berakar pada prinsip-prinsip moral maupun ketuhanan yang kemudian dimaktubkan ke dalam undang-undang maupun norma, ketika bicara “rahasia”, perlu diingat bahwa hal-hal yang bersifat rahasia tidak melulu hanya rahasia negara atau informasi intelijen, namun kerahasiaan juga dapat diciptakan, misalkan, melalui janji atau sumpah, yang tentunya pasti lebih kuat apabila hal ini ditulis hitam di atas putih sebagai bukti empirik pertanggungjawaban.

Juga terdapat beberapa profesi yang memang sudah bersenyawa dengan kerahasiaan itu sendiri, yang terikat kode etik, tanpa perlu adanya non-disclosure agreement, misalkan, seperti dalam praktik kedokteran atau kepengacaraan. Di AS, misalkan, Duty of Confidentiality (tanggung jawab kerahasiaan) secara eksplisit memberikan seorang klien hak istimewa yang mengharuskan seorang pengacara untuk merahasiakan segala komunikasi mengenai si klien tersebut (attorney-client privilege), kecuali tentunya informasi tersebut diperbolehkan oleh klien untuk diungkap kepada publik.

Selain Darby, Provance, maupun Inu, pada kenyataannya, tidak semua informasi diungkap berdasarkan nurani untuk tujuan yang baik dan tanpa pamrih. Masih ingat Linda Tripp, salah satu pegawai lama di Departemen Pertahanan AS yang berorientasi Republikan pada era pemerintahan Clinton, dan celakanya, sahabat internal Gedung Putih Monika Lewinsky?

Siapa menyangka rekaman- rekaman percakapan telepon mereka, yang diambil Tripp tanpa sepengetahuan Lewinsky, dan kemudian dibocorkan nyaris menumbangkan Clinton (Demokrat) dari jabatan AS-1. Siapa atau apa sebenarnya yang menjadi target dan siapa yang dirugikan?

Misalkan lagi, apa target sebenarnya di balik pengungkapan DKP dan ada berapa lapis kebenaran? Apa motif Didi Sadili, mantan tangan kanan Rokhmin Dahuri yang memberikan “daftar dosa” Rokhmin, mulai dari besarnya sumbangan dana kampanye ke capres-cawapres sampai ongkos makan siang dan tagihan dokter gigi?

Kebenaran lapis mana dan versi keberapa yang perlu diketahui publik?

Ada juga varian lain, yaitu hal-hal yang mungkin lebih baik terus tidak pernah diungkap, for the sake of history atau mitos. Bayangkan apabila tiba-tiba salah satu kopi dari Supersemar dibuat rangkap tiga (berdasarkan buku Atmadji Sumarkidjo hanya satu yang ditandatangani, dengan kedua kopi yang ada dibawa oleh Brigjen Sabur dan M Yusuf sendiri), tiba-tiba muncul.

Pembentukan Orde Baru tidak lagi menjadi misteri. Atau secara agami, jujur saja penulis curious dengan apa sebenar-benarnya yang dikatakan Tibo pada Father Confessor Pastor Jimmy Tumbelaka dalam pengakuan dosa terakhirnya. (Catatan: Romo Tumbelaka tidak boleh memberikan informasi tersebut kepada siapa pun, dalam keadaan apa pun, dan di beberapa negara, hal ini termasuk juga disclosure ke hadapan pemerintah dan/atau di pengadilan).

Kepentingan Publik

Dalam implementasinya, dalam kehidupan manusia sehari-hari, entah berkah entah musibah, memang sudah takdirnya manusia memiliki keingintahuan lebih, terutama mengenai isi dapur sesuatu yang tidak atau belum boleh diketahuinya, entah untuk menyelamatkan, menguntungkan, menguasai, memperjuangkan yang baik, busuk, ataupun apa saja yang ada di pemikiran masing-masing.

Karena itu, whistleblowing, breach of confidentiality, atau apa pun namanya sejenisnya, direncanakan maupun yang tidak disengaja, sangat penting terutama bagi para penikmat informasi untuk saling mengingatkan, untuk berpikir lebih jauh, memetakan kepentingan- kepentingan yang terkait sebelum menjatuhkan vonis, dan terlebih lagi sebanyak-banyaknya membuat keputusan secara sadar sebelum setuju untuk dihanyutkan oleh air bah informasi tersebut.

Idealnya, mengungkapkan kerahasiaan jelas harus mempertimbangkan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan orang tertentu/golongan, agar masyarakat tidak dibingungkan dengan informasi- informasi yang belum diketahui kebenarannya. Absen nurani, kebenaran menjadi relatif dan memiliki banyak wajah. Terlebih apabila yang paling menjual adalah yang tertampan atau tercantik, atau yang memang ingin didengar, meski irelevan dengan kebenaran itu sendiri.

Ironisnya, hanya waktu yang dapat membuktikan, dan ketika ia tiba, tinggal bagaimana kita menyikapinya, dan entah, pada saat itu, apakah informasi itu masih berguna. Sebaliknya, “Where ignorance is bliss, ’tis folly to be wise,” kata penyair Thomas Grady.

Penulis adalah Pengamat Hukum Internasional

Last modified: 6/6/07


 

 

Interpelasi dengan Kepala Dingin

Oleh Tjipta Lesmana

Hak interpelasi dalam sistem politik kita memang diakui sebagai salah satu hak anggota DPR. Ada kebijakan pemerintah yang tidak dipahami oleh sejumlah anggota dewan, lalu mereka meminta penjelasan kepada pemerintah apa sesungguhnya maksud dan latarbelakang kebijakan itu. Pada era Orde Baru, DPR jarang mempergunakan hak interpelasi. Maklum, bertanya pada Soeharto dapat dipersepsikan tidak percaya, bahkan merongrong wibawa, konsekuensi politiknya bisa “repot”. Di era reformasi, anggota DPR ringan tangan menggunakannya.

Interpelasi bisa dijadikan pintu masuk oleh kekuatan politik tertentu untuk menggoyang, bahkan berujung pada impeachment (pemakzulan) terhadap presiden, seperti yang terjadi dengan Presiden Abdurrahman Wahid.

Dalam sidang tanggal 5 Juni 2007 terjadi ketegangan dan hingar- bingar di Senayan. Tidak kurang 15 anggota Dewan serta-merta menekan tombol mikrofon untuk melakukan interupsi. Mereka serempak menolak kehadiran para menteri yang datang mewakili Presiden Yudhoyono. Alhasil, sidang akhirnya mengambil kesepakatan menunda untuk waktu yang tidak ditentukan dan meminta pimpinan DPR menghadirkan Presiden dalam sidang.

Substansinya

Apa sesungguhnya substansi Resolusi 1747 DK PBB? Iran, terutama menurut Washington, bernafsu memiliki senjata nuklir. Proses pengayaan uranium (uranium enrichment) dikabarkan sudah cukup lama berlangsung di negeri itu. Pemerintah Iran mengakuinya, tapi mereka mengklaim bahwa proyek nuklirnya untuk tujuan damai.

Amerika dan sekutu-kutunya tidak percaya. Mereka yakin bahwa jika masyarakat internasional tidak bertindak, Iran tidak lama lagi akan memiliki senjata nuklir yang membahayakan perdamaian dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah. Hal ini bertentangan dengan rezim yang disebut Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).

Sampai di sini, semua orang akan berpikir bahwa sikap negara-negara besar tidaklah adil. Kenapa Iran tidak boleh punya nuklir, sedang India, Pakistan, Tiongkok boleh? Mengapa Amerika diam saja melihat sekutunya -Inggris- terang-terangan mengumumkan sedang mengembangkan program senjata nuklir? Malah Israel dicurigai sudah mempunyai senjata pamungkas itu.

Masalah ini tidak mudah dijawab karena terkait dengan berbagai masalah lain yang sedang menghantui dunia, khususnya masalah terorisme, konflik berdarah di Irak, Afghanistan dan perseteruan Palestina versus Israel. Iran di mata negara-negara barat memainkan peran strategis dalam perpolitikan Timur Tengah. Iran boleh jadi sedang “bermain” di Afghanistan, Lebanon dan Irak. Irak pasca Saddam Hussein, misalnya, kini masuk dalam kancah perang saudara antara kelompok Sunni (para pengikut Saddam) dan Shiah yang pada rezim Saddam ditindas habis. Kini kelompok Shiah berbalik mengejar-ngejar pengikut Sunni. Iran, negara muslim yang didominasi oleh aliran Shiah dikabarkan ikut “bermain” di Irak. Menurut Kepala intelijen milter AS, Mike McConnell, militer Iran telah memasok senjata yang disebut Explosively Formed Penetrators (EFP) kepada pihak Shiah Irak dalam memerangi kelompok Sunni.

Konflik Palestina-Israel akhir-akhir ini juga kian memanas. Eskalasi ketegangan, dan konflik senjata, sebenarnya, lebih disebabkan oleh “perang saudara” antara faksi Hamas yang radikal dan al Fatah (pengikut Arafat) yang moderat. Pemerintah Palestina pun gonjang-ganjing karena pertikaian sengit kedua kubu ini. Pimpinan Hamas belakangan menunjukkan sikap yang semakin keras terhadap Israel. Dan laporan-laporan intelijen barat menunjukkan bahwa Hamas mengirimkan kader-kadernya ke Iran untuk dilatih, kemudian disusupkan kembali ke Palestina untuk memerangi Israel dan/atau para pengikut Arafat. Begitu juga kader-kader lawan kelompok Sunni di Irak: sebagian dari mereka dikabarkan menjalankan latihan militer di Iran untuk kemudian disusupkan kembali ke Irak setelah “lulus”.

Tiga negara disebut-sebut mempunyai andil yang besar, yaitu Korea Utara, Tiongkok dan Rusia. Motivasi Korea Utara membantu Iran, tampaknya, murni karena uang.

Rusia dan Tiongkok membantu Iran semata-mata karena mereka tidak suka pada hegemoni Amerika.

Tapi, anehnya, dalam masalah Resolusi DK PBB No 1747, ke-5 anggota tetap DK -yaitu AS, Rusia, tiongko, Inggris dan Perancis- memiliki sikap dan pandangan yang sama bahwa Iran memang harus ditekan untuk menghentikan program nuklirnya demi perdamaan internasional. Resolusi itu, hakikatnya, memerintahkan Iran untuk menghentikan selama 60 hari proyek nuklirnya, sambil mengizinkan tim internasional (IAEA) untuk melakukan verifikasi. Kecuali itu, DK PBB juga memperluas pembekukan jumlah entitas milik pemerintah Iran yang dicurigai terkait dengan program nuklir: dari 22 menjadi 37 entitas, termasuk Bank Sepah, bank terbesar ke-5 Iran.

Rancangan Resolusi 1747 semula disponsori Amerika, Inggris dan Perancis. Tiongkok dan Rusia menolak karena hubungan baik mereka dengan Teheran. Namun, dalam proses diplomasi yang intensif, kelima anggota tetap DK akhirnya menyetujuinya. Bahkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengingatkan tanggung jawab Teheran untuk merespons seruan masyarakat internasional.

Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara: 5 anggota tetap dan 10 tidak tetap. Ke-10 anggota tidak tetap saat ini adalah Afrika Selatan, Belgia, Ghana, Indonesia, Italia, (Republik) Kongo, Panama, Peru, Qatar, dan Slovakia. Apakah ke-10 negara itu ditekan Amerika sehingga mereka semua mendukung Resolusi 1747 ? Rasanya, tidak. Qatar negara Arab berpenduduk 99 persen muslim. Ghana tercatat anggota Gerakan Nonblok yang aktif. Afrika Selatan selama ini menjalankan politik luar negeri yang kritis, sering berseberangan dengan blok barat. Belgia negara yang terkenal dengan politik netralitasnya. Italia tidak punya tradisi mengekor Amerika. Peru negara Amerika Latin yang kini sedang diterpa “fenomena Evo Moales” yang anti-Washington. Slovakia sempalan Cekoslovakia yang eks. komunis.

Satu hal yang membuat blok barat cemas pada program nuklir Iran ialah fakta bahwa negeri itu selama satu dekade terakhir juga mengembangkan senjata rudalnya. Iran sejauh ini telah memiliki rudal jarak menengah, Shahab-3, dengan jarak tempuh 1.300 Km. Militer Iran pada 2005 mengumumkan telah berhasil menambah daya tembak Shahab-3: dari 1.300 Km. menjadi 2.000 Km. Iran kini malah dipercaya sedang mengembangkan lagi kemampuan rudalnya dengan membuat Shahab-4 yang memiliki jarak tempuh hingga 3.000 Km. Jika prediksi intelijen barat benar, hal itu berarti sebagian besar daratan Eropa dapat dijangkau oleh Shahab-4. Rusia dan Tiongkok disebut-sebut aktif membantu program peluru kendali Iran. Namun, Shahab-3 maupun Shahab-4 kabarnya mengikuti prototype rudal sejenis dari Korea Utara. Kalau saja rudal-rudal itu mampu membawa kepala nuklir, itulah yang paling ditakuti dunia!

Apakah Indonesia harus bersikap beda setelah melihat 14 negara anggota DK PBB berpendirian sama dalam masalah Iran? Jika reaksi rakyat di ke-9 negara anggota tidak-tetap DK PBB adem-adem saja, kenapa kita harus beda? Dari aspek strategi geopolitik, melawan Resolusi 1747 yang sudah didukung oleh 14 anggota DK PBB, jelas, tidak menguntungkan posisi Indonesia. Jika Iran memang tidak punya ambisi untuk memiliki senjata nuklir, pemerintahnya seyogianya mengizinkan IAEA untuk menginspeksi.

Masalah Iran, menurut hemat kita, tidak terkait langsung dengan kepentingan Indonesia; apalagi jika dikaitkan dengan masalah terorisme dan fundamentalisme di negeri kita yang akhir-akhir ini semakin merisaukan. Ada anecdote yang berbunyi bahwa nuklir India dan Pakistan nyaris tidak menjadi perhatian masyarakat internasional, sebab dunia percaya India dan Pakistan takkan mengekspor nuklirnya. Paling-paling mereka saling membunuh. Sebaliknya, dunia amat cemas dengan nuklir Korea Utara, karena negeri yang sangat miskin ini dikhawatirkan aktif mengekspor teknologi nuklirnya kepada pihak mana pun yang sanggup memberikan uang kepada mereka. Bagaimana dengan Iran yang memiliki banyak kepentingan di Lebanon, Palestina dan Irak?

Masih banyak persoalan yang terkait dengan kepentingan rakyat Indonesia -seperti hancurnya industri-industri lokal, arus barang selundupan yang seperti air bah, aliran dana nonbugeter Departemen Kelautan dan Perikanan kepada capres/cawapres 2004 dan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terus diambangkan- yang perlu ditangani secara serius oleh DPR. Kenapa, misalnya, DPR tetap bersikeras dengan sikapnya bahwa kerusuhan Mei 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat? Menguras tenaga dan waktu hanya untuk menggugat sikap pemerintah dalam masalah resolusi DK PBB 1747 bisa dipersepsikan sebagai tindak pelarian dari permasalahan bangsa yang sesungguhnya atau ditengarai semata-mata untuk menohok pemerintah SBY!

Penulis adalah anggota Kelompok Kerja Kewaspadaan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

Last modified: 7/6/07


 

Politik Tanpa Politik di Interpelasi

Oleh Robertus Robet

Presiden tidak hadir di rapat paripurna DPR untuk menjelaskan persetujuan pemerintah atas Resolusi Dewan Keamanan PBB itu hal wajar. Karena -sekali lagi- menurut aturan, presiden boleh tidak hadir dan mewakilkannya kepada menteri tertentu. Kita boleh kritik dan tuduh pemerintah inkonsisten dan pro-Amerika, silahkan saja. Tapi itu perkara lain lagi. Yang jadi tak wajar justru adalah kegeraman yang berlebih-lebihan sejumlah politisi DPR yang ngotot menuntut Pre- siden harus hadir.

Sudah pasti, kegeraman dan ngotot berlebih-lebihan ini bukan karena sejumlah politisi itu ngebet dan ngefans berat dengan potongan rambut belah pinggir Presiden Yu-dhoyono. Juga bukan karena sekadar minta lebih dihormati, karena bukankah kehadiran menteri sudah merepresentasikan -dan sama hormatnya dengan- kehadiran Presiden di dalam prinsip presidensialisme? Mengapa sejumlah politisi di DPR bersikap tidak wajar?

Sudah lama politik kita bekerja dengan cara-cara pasaran. Di zaman pemerintahan Megawati dulu, melalui kesaksian sejumlah anggota DPR diungkapkan adanya upaya bagi-bagi duit ke politisi DPR yang dilakukan oleh banyak kementerian, termasuk ke partai yang ketuanya sedang memerintah. Belum lama berselang, muncul kehebohan dalam isu seputar “calo” proyek di DPR. Yang paling baru, muncul kasus “catering haji”, SMS Menteri Kusmayanto, dan duit nakal Rokhmin Dahuri. Dengan kasus-kasus semacam itu maka jelas ada relasi yang lain yang bekerja di luar relasi formal legislatif-eksekutif. Bukan sekadar relasi antar lembaga tinggi yang mestinya terhormat dan bebas, tapi pola relasi yang penuh transaksi dan kepentingan-kepentingan pribadi.

Di zaman Soeharto, DPR dikelola di bawah ketiak presiden. Sekarang, di alam demokrasi, kekuasaan politik tersebar di partai-partai. Meski presiden menang dalam pemilu langsung, partai tetap masih pegang kendali, utamanya di DPR. Ini yang mendasari pola hubungan eksekutif-legislatif yang lebih berimbang sekarang -bahkan cenderung lebih berat ke legislatif. Perimbangan ini menghasilkan suatu fenomena baru di mana demi mulusnya kebijakan dan program pemerintah di departemen-departemen “hubungan baik” dengan DPR menjadi syarat mutlak.

Titik krusial dalam pola “hubungan baik” baik ini misalnya saja ada dalam isu anggaran departemen yang perlu disusun “bersama” legislatif. Melalui pola relasi ini, legislatif memiliki posisi yang relatif kuat, apalagi terhadap para menteri. Beruntung bagi menteri yang disokong atau berasal dari partai besar, karena melalui politisi dari partainya ia bisa sedikit gampang lolos dari DPR. Tapi bagi menteri profesional, bukan dari partai dan mengepalai Departemen “basah”, hidup dengan jabatan menteri jadi sungguh tidak mudah.

Pola hubungan transaksional ini yang secara diam-diam mendasari perilaku Pemerintah-DPR sepanjang reformasi hingga sekarang. Ini juga yang menegaskan betapa dalam beberapa kasus para politisi kita mengidap penyakit lama bawaan birokrat Orba yang punya kredo “kalau bisa susah kenapa dibikin gampang”. Maka jadilah kasus- kasus ini berlaku sebagai konsensus diam-diam. Kalau sudah begini, maka jelas yang jadi korban tradisional adalah rakyat banyak. Program pembangunan yang terlambat jalan akibat lama tertahan persetujuannya di parlemen belum lagi biaya tambahan yang keluar dari anggaran negara.

Dari segi ini, banyak pejabat juga kemudian meresapi ini sebagai hubungan yang harus mereka ja- lani secara normal.

Di Atas Angin

Dalam kasus rapat Paripurna Resolusi PBB ini, ancaman dan kegeraman sejumlah politisi terasa lebih banyak didasari pada mentalitas “di atas angin” ini, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan dasar persoalan sebenarnya. Kalau diingat-ingat, dalam pemerintahan SBY-JK, tekanan semacam ini sudah berlangsung secara sengit semenjak beberapa bulan lalu dalam isu pergantian menteri. Terus dilanjutkan hingga sekarang.

Di sini para politisi keluar dari kepantasan dan kelihatan lebih banyak memaksakan kehendak, ambisi dan gengsi pribadi-pribadi. Presiden bisa ditekan kapan saja entah untuk kepentingan keperluan konsepsi, jabatan-jabatan pribadi, atau sekadar untuk ditekan-tekan saja. Di sinilah letak soal utamanya, kalau DPR menekan presiden berdasarkan suatu sebab konstitusional yang jelas tentu publik bisa menerima dengan gampang, tetapi kalau DPR menekan Presiden tanpa dasar apapun kecuali kehendak untuk semata-mata menekan -argumen dibuat belakangan- ini yang terasa tidak sehat.

Yang mengkhawatirkan dari gejala ini adalah bahwa pola relasi transaksional bercampur dengan hubungan tekan-menekan dan saling peras secara halus ini lama- kelamaan pola ini bisa menjadi semacam dasar konstitutif kepolitikan Indonesia. Akibatnya, dasar ontologis politik bukan lagi kepentingan umum melainkan sekadar kepentingan perorangan yang ditransformasikan menjadi agenda politik dengan mekanisme paksaan. DPR terkonsentrasi pada kepentingan di dalam dirinya bukan kepentingan umum di luar dirinya.

Di sini wajar apabila kemudian orang membandingkan apa yang berkembang sebagai kemauan sebagian politisi di DPR sekarang dengan apa sedang yang dialami rakyat banyak, orang hanya akan menemukan ironi. Sementara politisi sibuk menyiapkan tekanan kiri- kanan, kasus Lumpur Lapindo yang meluap entah sampai kapan dengan korban yang entah berapa lagi; kasus ribuan korban konflik tanah di Meruya; terbunuhnya empat orang warga akibat tembakan Marinir; kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang makin menumpuk; kekerasan dalam rumah tangga yang makin menjadi-jadi belakangan ini; makin banyaknya bunuh diri di kalangan orang-orang miskin, urusan pendidikan yang tak kunjung beres.
Karena keterbukaan demokrasi, kita diberikan kemampuan untuk melihat beragam masalah. Ini artinya oleh demokrasi kita diundang untuk berperan secara bermutu dalam dunia politik.

Di dalam kerangka ini, dalam sudut pandang paradoksal, kita juga beruntung: dengan adanya begitu banyak masalah maka kita diharapkan untuk berbuat sesuatu yang berharga bagi orang banyak, melalui jalan politik. Singkatnya, saat ini ada begitu banyak alasan dan dasar yang baik untuk berpolitik secara benar dan demi kepentingan yang benar.

Tetapi sayangnya selama bertahun-tahun, kesempatan ini disia-siakan begitu saja oleh generasi demi generasi politisi Indonesia. Sekali ini, tekanan mereka yang bertubi-tubi dan sia-sia tapi tanpa alasan membuktikan betapa oleh karena kepentingan yang remeh-temeh, mereka malah makin jauh dari politik yang sebenarnya. Sebuah kesalahan dan kesia-siaan yang mengulang lagi sejarah lama: berpolitik tapi tanpa politik.

Penulis adalah Pengajar Sosiologi Universitas Negeri Jakarta dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pendidikan Demokrasi

Last modified: 8/6/07


 

Demokrasi dan HAM

K Bertens

Sudah 9 tahun lamanya Indonesia berusaha menjalankan demokrasi secara konsekuen. Jika kita menyimak konsep demokrasi yang dalam hal ini digunakan, timbul kesan bahwa tekanan terbesar diberikan pada hak untuk memilih dan dipilih. Masyarakat dianggap tersusun demokratis, bila bukan saja wakil dalam DPR melainkan juga setiap pemimpin pemerintahan dipilih secara langsung, baik pada taraf nasional (pemilu presiden) maupun pada taraf lokal (pemilihan kepala daerah). Belum tentu di semua negara demokratis lain terjadi demikian.

Dua tahun lalu, saya menanyakan dalam sebuah tulisan di harian ini, apakah Indonesia pantas dinilai lebih demokratis ketimbang Belanda (Suara Pembaruan, 4-6-2005). Waktu itu Pemerintah Belanda mempertimbangkan usul sebuah partai untuk memilih wali kota (yang sampai sekarang di Belanda diangkat). Usul ini berasal dari Partai D-66 yang saat itu mengambil bagian dalam kabinet Belanda dan mempunyai program khusus untuk memperjuangkan pemilihan wali kota. Namun, perjuangan mereka tidak berhasil sama sekali dan tidak begitu diminati oleh masyarakat Belanda. Dalam Pemilu November 2006, Partai D-66 kalah besar dan kini tidak lagi termasuk kabinet Belanda yang baru.

Persamaan Hak

Sementara itu di Indonesia di mana-mana diadakan pilkada: pada taraf provinsi maupun kabupaten/kota. Pemilihan pemimpin merupakan realisasi dari unsur equality (persamaan) dalam trilogi Revolusi Prancis tentang demokrasi: liberty, equality, brotherhood. Dalam memilih pemimpinnya, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama (one person one vote). Persamaan dalam kesempatan untuk memilih atau dipilih memang merupakan suatu unsur demokrasi yang penting. Namun, tidak kalah penting adalah realisasi equality yang lain, yaitu persamaan hak. Dan pelaksanaan HAM justru merupakan perbedaan hakiki antara diktator dan demokrasi, bukan pemilihan semua pemimpin lokal.

Dalam diktator atau rezim totaliter berlaku prinsip might is right (kuasa adalah hak). Di situ nasib para warga negara seluruhnya terletak dalam tangan penguasa, termasuk juga haknya. Dalam demokrasi, kuasa negara digunakan untuk melindungi dan menegakkan hak para warga ne- gara. Demokrasi yang tidak memedulikan HAM adalah suatu kontradiksi, karena bertentangan dengan hakikat demokrasi itu sendiri.

Walau kita mengatakan sedang menjalankan demokrasi yang penuh, dapat ditanyakan apakah prinsip might is right sungguh-sungguh ditinggalkan. Mengapa ditanyakan begitu? Karena di Indonesia dalam suasana demokrasi pun banyak masalah HAM tidak pernah diselesaikan. Daftarnya sudah menjadi panjang. Beberapa spesimen khusus adalah: hilangnya 13 aktivis, Tragedi Trisakti, dan Tragedi Semanggi I dan II, kasus Theys di Jayapura, dan puncak segala tragedi itu adalah pembunuhan Munir (2004). Kasus terakhir ini begitu tragis karena justru Munir selalu tampak sebagai aktivis yang dengan semangat besar memperjuangkan penegakan HAM.

Sejauh kasus-kasus ini masih ditangani, prosesnya berjalan seolah-olah mau mengulur-ulur waktu saja, agar dapat mengelabui masyarakat. Sering sudah dikatakan bahwa pemerintah dan DPR tidak serius dalam menuntaskan masalah-masalah HAM ini, termasuk juga Presiden, antara lain karena sampai sekarang belum bersedia mengumumkan ke publik temuan Tim Pencarian Fakta Kasus Munir yang sudah lama disampaikan kepadanya.

Kuasa Senjata

Yang menjalankan might is right terutama mereka yang memegang senjata. Hal itu tampak sepanjang sejarah dan dalam situasi kita juga masih terjadi. Beberapa waktu lalu seorang wartawan senior bercerita bagaimana ia meliput kunjungan beberapa presiden Indonesia ke Provinsi Papua dengan ciri khasnya masing-masing.

Tentang kunjungan Presiden Soeharto ke Timika pada tahun 1995, ia menceritakan peristiwa yang terjadi di hotel saat itu. “Beberapa pegawai pucat pasi karena ditodong dengan pistol oleh oknum kelompok petugas keamanan presiden. Ini terjadi karena sang pengawal marah ketika pesanan makanan tak sege- ra diantar ke kamarnya”.

Cerita kecil ini menarik, karena cocok dengan cukup banyak berita lain yang pernah kita dengar tentang Papua. Hanya saja, berita-berita itu tidak dilaporkan secara terbuka dalam surat kabar, seperti wartawan senior itu juga pasti tidak memuat kejadian itu dalam liputannya tentang kunjungan Soeharto pada tahun 1995. Kita dapat mengandaikan bahwa semua pelanggaran HAM di Papua dan tempat lain berasal dari suasana main kuasa seperti itu.

Memang benar, dalam Era Reformasi sekarang tidak lagi terjadi sebanyak pelanggaran HAM seperti dulu, meskipun masih ada yang terjadi juga. Peristiwa Pasuruan adalah bukti terakhir. Namun, Munir tetap merupakan korban senjata yang paling tragis, sekalipun dalam pembunuhannya tidak dipakai senjata secara langsung. Sangat menyedihkan bahwa kasus Munir, sama seperti kasus-kasus pelanggaran HAM sebelumnya, tidak pernah dapat diselesaikan. Di sini seolah-olah berdiri sebuah tembok baja yang tidak mungkin ditembus, untuk melindungi mereka yang memegang senjata. Akibatnya, semua kasus ini berakhir dengan impunitas, artinya tidak berakhir sama sekali.

Dapat dimengerti, bahwa istri Munir, Ny Suciwati, tidak sabar lagi dan mengajukan kasus Munir ini ke Komisioner Tinggi PBB untuk HAM. Ini memang sebuah langkah logis, bila di negerinya sendiri kasus HAM tidak dapat diselesaikan. Dalam suasana demokrasi, kita menerima sebagai wajar saja bahwa organisasi-organisasi internasional memantau pelaksanaan pemilu. Dalam bidang HAM, kesediaan untuk dikontrol oleh pihak luar seharusnya lebih besar lagi dan pada kenyataannya sudah ada sejak Deklarasi Universal HAM (1948) bersama dengan mekanisme pengawasan, meski masih terlalu lemah dan kurang punya gigi. Ironisnya, Indonesia sendiri menjadi anggota Dewan HAM PBB dan malah terpilih kembali untuk periode 2007-2010. Tidak apa-apa. Biarlah anggota Dewan lain langsung bertanya kepada wakil Indonesia. Mudah-mudahan kehadirannya malah bisa membantu untuk mempersingkat prosesnya.

Dapat dimengerti pula bahwa Ny Sumarsih, ibu Wawan -mahasiswa Atma Jaya yang ditembak mati dalam Tragedi Semanggi I-, tidak kenal lelah dalam meminta keadilan bagi anaknya. Bersama dengan teman-teman senasib, ia mengadakan demo secara teratur untuk mendesak pemerintah agar kasus mereka segera dituntaskan. Mereka meniru contoh para ibu Argentina dulu yang bertahun-tahun lamanya setiap minggu mengadakan unjuk rasa untuk menuntut keadilan bagi anak-anak mereka yang hilang selama rezim militer di sana. Dengan demikian mereka mengingatkan kita bahwa demokrasi Indonesia saat ini masih mempunyai sisi gelap yang tidak dapat diterima.

Ny Sumarsih sudah pernah mengusulkan agar dalam Pemilu 2009 masyarakat tidak akan memilih lagi parpol yang selama ini tak acuh saja terhadap masalah HAM. Usul ini pantas dipertimbangkan. Sampai sekarang hampir semua parpol dan anggota DPR seolah-olah tidak memedulikan masalah HAM. Padahal, pelaksanaan HAM merupakan unsur terpenting dalam demokrasi yang sehat. Karena itu penyelesaian kasus-kasus HAM memang patut menjadi topik utama dalam pemilu berikut. Sementara itu kita boleh merasa berutang budi kepada Ny Suciwati dan Ny Sumarsih beserta teman-temannya. Sebab, mereka tidak saja memperjuangkan keadilan bagi keluarga mereka. Mereka memperjuangkan juga demokrasi penuh bagi kita semua.

Penulis adalah staf Pusat Pengembangan Etika,Universitas Atma Jaya, Jakarta

Last modified: 11/6/07


 

Diskon Hukuman

Oleh Rahardi Ramelan

Sebagian dari kita mungkin membaca, mulai Selasa (5/6), pewaris bisnis jaringan hotel, Paris Hilton menjalani hukuman penjara selama 23 hari. Vonis hakim di Los Angeles, Jumat (4/5), Paris Hilton dihukum 45 hari. Tetapi, kenapa hukuman penjara yang dijalani Paris hanya 23 hari?

Memang begitulah sistem pemidanaan di Amerika Serikat. Masa penjara cukup setengah saja dari hukuman yang diketuk hakim. Paris Hilton hanya memperoleh diskon 50 persen, karena hukumannya tergolong rendah. Secara rata-rata, diskon hukuman di penjara Amerika sekarang ini adalah 55 persen.

Pada awal sejarah Amerika, pelanggar hukum dipenjara untuk jangka waktu yang tetap (sama sekali tidak memperoleh pengurangan). Mereka hanya dibebaskan setelah menjalani seluruh masa pidana, tidak memperoleh insentif atas perubahan perilaku narapidana (napi).

Perubahan drastis terjadi setelah diberlakukan UU Kelakuan Baik (1837), mengatur pengurangan hukuman bagi napi yang berkelakuan baik. New York merupakan negara bagian pertama yang mengadopsi UU ini.

Dengan dasar UU tersebut, New York mengizinkan administrator koreksi (di Indonesia setara lembaga pemasyarakatan) untuk mengurangi seperempat hukuman napi dengan hukuman di atas lima tahun. Pengurangan diberikan, setelah mendapat keterangan dari pihak lapas dan bukti-bukti lain, bahwa napi bersangkutan berkelakuan baik, dan telah mampu menghasilkan uang minimum $15 per tahun.

Tahun 1916, semua negara bagian sudah mempunyai UU sejenis. Komisi Pembebasan Bersyarat (PB) AS, juga memberikan pemotongan yang lebih besar bagi napi yang telah menyelesaikan program rehabilitasi. Sejak tahun 1988, Negara Bagian California memberikan potongan dengan rasio 1 banding 2. Artinya, satu hari pengurangan hukuman untuk setiap dua hari kelakuan baik.

Di AS, ada tiga tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh fasilitas PB. Pertama, waktu yang dijalani di rumah tahanan (rutan), sebelum dipindahkan ke lapas. Kedua, berkelakuan baik, dan ketiga, berpartisipasi dalam program lapas. Masa dalam rutan menjadi kredit, apabila selama dalam rutan tidak melakukan pelanggaran. Program lapas, antara lain mengikuti sekolah dalam lapas, misalnya saja persamaan SLA, kursus memasak, kursus perawatan korban narkoba.

Dewasa ini, maksimum hukuman yang dijalani napi di lapas, hanya setengah dari total hukuman yang divonis hakim. Secara rata-rata, hukuman yang dijalani di lapas hanya 45 persen dari vonis, jadi diskon hukuman 55 persen.

Di Indonesia, PB diberikan apabila sudah menjadi 2/3 hukuman. Jadi dengan fasilitas PB, napi memperoleh diskon 1/3 atau 33,33 persen.

Pembebasan

Mayoritas pelanggar pidana di penjara AS, pada akhirnya kembali ke masyarakat. Kecuali napi meninggal di penjara (karena sebab alamiah atau sebab lain), hampir semua bebas – suatu hari. Hukuman jangka panjang yang kejam pada abad 19, membuat hanya sedikit napi yang bisa keluar dari penjara. Itu pun dalam keadaan pahit, hancur – atau keduanya.

Kini sebagian besar pelanggar meninggalkan lapas dengan fasilitas PB, biasanya jauh sebelum berakhirnya masa hukuman. Dalam beberapa tahun terakhir, persentase napi yang dilepaskan secara PB terus meningkat. Pada 1966, napi yang bebas dengan PB adalah 61 persen dari total pembebasan, dan angka ini naik menjadi 74 persen pada 1985. Kini, di beberapa negara bagian napi yang bebas dengan PB mencapai 100 persen dari total pembebasan.

Populasi PB di Amerika Serikat telah bertumbuh lebih dari 16 persen sejak 1983. Tahun 1988, populasi ini mencapai 300.203 orang. PB sangat penting, apalagi kalau kita cermati bahwa alternatif lain untuk bebas hanyalah pengampunan, menjalani masa hukuman penuh, atau kematian.

Tahun 1980, napi di Amerika sebanyak 1.842.100 orang. Hukuman percobaan (probation) sebanyak 1.118.097 orang (60,7 persen), yang masuk ke tahanan atau rutan (jail) sebanyak 183.988 orang, yang dimasukkan ke penjara (prison) sebanyak 319.598 orang (17,3 persen). Artinya, dari 100 vonis hakim, hanya 17,3 yang dijalani ke penjara. Lalu dari antara yang masuk penjara, 220.438 (69 persen) orang pulang dengan fasilitas PB.

Tahun 2005, dari 7.056.000 napi, sebanyak 4.162.536 (59 persen) orang dengan hukuman percobaan, 747.529 (10,6 persen) masuk tahanan, dan 1.446.269 (20,5 persen) yang masuk penjara.

Ketika hukuman mati dan hukuman seumur hidup masih sering dijatuhkan, kematian di lapas sangat mungkin terjadi. Napi bisa saja meninggal karena sebab alamiah, kecelakaan, atau dibunuh di dalam lapas. Cara lain untuk keluar -yang tidak lebih baik, memaksa menjalankan seluruh masa hukuman sebelum dibebaskan.

Selain PB, yang bisa membuat napi pulang lebih cepat adalah pemberian grasi, dalam bentuk pengampunan atau sejenisnya. Pengampunan menyeluruh biasanya membebaskan semua pelanggaran dan menghilangkan stigma rasa bersalah napi.

Yang membedakan prosedur PB di AS dengan negara-negara lain, adalah tingkat pengawasan. Dengan semakin berkembangnya PB di Amerika, ketergantungan pada peraturan dan pengawasan menjadi elemen penting. Kini, semua negara bagian sudah melaksanakan PB, bahkan 19 negara bagian dalam proses menghilangkan pengawasan PB. Artinya, setelah napi dibebaskan secara PB, napi bersangkutan tidak diawasi lagi.

“Overcrowding” di Indonesia

Dari pemberitaan media massa akhir-akhir ini, penjara di Indonesia sudah mengalami overcrowding (over kapasitas). Banyak napi meninggal di penjara, yang bersumber dari kualitas hunian yang sangat buruk. Masalah lain, hampir 60 persen napi di kota-kota besar, merupakan pelanggar pidana narkoba.

Jumlah pelanggar pidana di penjara Indonesia, akhir tahun lalu sekitar 116.000 orang, atau hanya 1,64 persen jumlah napi di Amerika (padahal jumlah penduduknya tidak berbeda jauh). Ini mengindikasikan, penegakan hukum di AS jauh lebih baik daripada Indonesia, terbukti dari jumlah pelanggaran pidana yang dibawa ke pengadilan.

Kemudian, jika AS memberi diskon hukum 55 persen, Indonesia memberi berapa persen? Untuk hukuman dua tahun, bisa terjadi, diskon hukuman yang diperoleh hanya 12,5 persen. Mengapa disebut “bisa terjadi,” karena pemberian remisi (potongan hukuman) di Indonesia hanya terpusat pada 17 Agustus dan hari raya keagamaan (Lebaran, Natal, Nyepi, Waisak).

Apa kaitan sistem remisi (diskon hukuman) dan overcrowding penjara di Indonesia? Kaitannya terletak pada daya tampung penjara. Dari perkiraan kasar, supaya daya tampung penjara bisa mengimbangi perkembangan tindak kriminal, Indonesia harus membangun penjara baru (seluas penjara lama) setiap 4,21 tahun.

Mampukah membangun bui baru setiap 4,21 tahun? Layak dipertanyakan, sebab kapasitas Lapas Cipinang saja, yang dibangun Belanda tahun 1918, sampai sekarang belum berhasil ditambah agar menjadi dua kali lipat dibanding kapasitas 1918. Padahal hampir 100 tahun. Kalau setiap 4,21 tahun, akan bagaimana jadinya?

Maka solusi overcrowding haruslah dengan memperbaiki peraturan. Pengebirian hak-hak napi yang malah bertentangan dengan UU, harus segera diakhiri. Paradigma “memelihara napi selama mungkin di penjara” harus segera ditinggalkan, karena tak sesuai dengan kemampuan keuangan negara, dan tak sesuai dengan perkembangan zaman.

Seperti pernah dikemukakan Prof Dr Andi Hamzah di Mahkamah Konstitusi, negara-negara Eropa sudah sangat meragukan kemampuan penjara untuk memperbaiki perilaku napi. Bahkan Afrika Selatan berkali-kali memberi remisi khusus dalam jumlah besar, agar jumlah napi “seimbang” dengan daya tampung penjara.

Kalau AS yang mempunyai kemampuan keuangan sangat kuat memberi diskon hukuman 55 persen, Indonesia yang ekonominya jauh di bawah Amerika, mestinya memberi diskon berapa persen?

Penulis adalah mantan Menperindag dan Kabulog, kini Juru Bicara Persatuan Narapidana Indonesia (NAPI)

Last modified: 11/6/07


 

Tuntutan Ekonomi Komando

Oleh Pande Radja Silalahi

Salah satu masalah pelik yang harus dipecahkan pemerintah secara baik di masa kini dan di masa mendatang adalah masalah perubahan harga komoditi tertentu, dan khususnya komoditi yang dengan mudah dikategorikan menyangkut taraf hidup masyarakat banyak. Kenyataan menunjukkan, masih lebih dari dua tahun sebelum Pemilu 2009 dilaksanakan, perubahan harga beberapa komoditi telah dijadikan sebagai komoditi politik. Tampaknya, semakin mendekati Pemilu 2009, politisasi perubahan harga komoditi akan semakin menonjol bila pemerintah tidak bersikap tegas menghadapinya dari sekarang.

Tidak dapat diingkari, kenaikan harga barang atau jasa akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berpendapatan tetap. Walau demikian dapat dikemukakan perubahan harga (inflasi dan deflasi) tidak selalu bersifat netral kepada golongan masyarakat tertentu. Ada masyarakat yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalau demikian halnya, memahami terjadinya perubahan harga sangat penting artinya. Tanpa memahami proses terjadinya perubahan harga secara akurat akan sulit diciptakan dan diimplementasikan suatu kebijakan yang hasil akhirnya sesuai dengan harapan dan atau sesuai dengan kepentingan ekonomi nasional Indonesia.

Dalam beberapa bulan terakhir ini kita dapat menyaksikan pemerintah sangat repot menghadapi perubahan harga beberapa komoditi seperti beras, gula, bawang, dan dewasa ini harga minyak goreng. Terjadinya perubahan harga masing-masing komoditi tersebut berakibat penurunan tingkat kesejahteraan sebagian masyarakat, sehingga terbuka peluang bagi orang-orang tertentu (politisi) untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang menderita tersebut. Yang memprihatinkan, dalam banyak hal kegiatan memperjuangkan kepentingan mereka yang menderita tidak diletakkan pada posisi yang tepat sehingga pemecahan masalah yang ada menjadi semakin rumit dan akibatnya merugikan.

Kita mengetahui beras (padi), gula (tebu), dan bawang adalah produk musiman yang produksinya dipengaruhi iklim, dan dikonsumsi hampir seluruh masyarakat. Sebagai produk musiman, komoditi tersebut sangat sering mengalami perubahan harga. Masalah utama terjadinya perubahan harga pada beras dan gula adalah produksi domestik lebih kecil konsumsi domestik sementara harga produk impor kedua jenis komoditi tersebut sering lebih rendah daripada harga di dalam negeri.

Dengan demikian dapat dikatakan pekerjaan yang harus diprioritaskan adalah mengusahakan produksi dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan konsumsi. Harus diakui, pekerjaan itu bukan pekerjaan mudah. Untuk tujuan tersebut, kesatuan derap langkah di antara menteri terkait harus digalang dan diwujudkan dalam bentuk peningkatan produksi dengan time table yang jelas dan tegas.

Kegiatan tersebut membutuhkan dana relatif besar sehingga oleh karenanya koordinasi di antara departemen terkait sangat diperlukan. Tidak dapat disangkal sampai saat ini kerja sama antardepartemen untuk tujuan dimaksud belum terwujud, sehingga kita menyaksikan berhadapan dengan perubahan harga kedua komoditi tersebut pemerintah terkesan gamang. Masing-masing menteri seolah berjalan sendiri dan bahkan menyalahkan rekannya sendiri.

Perlu dikemukakan, walaupun Indonesia dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya dari produksi dalam negeri, masalah yang timbul dari perubahan harga tidak akan sirna, tetapi akan lebih mudah dikelola. Konsentrasi membantu golongan masyarakat tertentu sebagai akibat perubahan harga akan lebih mudah dilakukan. Harga atau biaya yang harus dibayar untuk melaksanakan kebijakan tersebut dapat diperhitungkan secara lebih mudah.

Minyak Goreng

Dapat dipastikan untuk hal-hal tertentu pemerintah masih akan dituntut dan akan melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar, karena hanya dengan demikian kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, dan atau akibat negatif dari kegiatan ekonomi dapat diminimalisir kalau tidak mungkin ditiadakan. Sebagai ilustrasi, pemerintah perlu melakukan intervensi pasar untuk menjaga agar harga beras tidak terlalu tinggi, karena bila harga beras terlalu tinggi kesejahteraan sebagian terbesar masyarakat akan melorot dan hal tersebut dapat berakibat terganggunya stabilitas politik. Ilustrasi lainnya, pemerintah perlu membatasi impor gula untuk menjaga agar kesejahteraan petani tebu tidak menciut dan kebutuhan akan gula dapat dipenuhi oleh produsen secara menguntungkan.

Dalam literatur ekonomi dengan mudah dapat ditemukan berbagai bentuk intervensi pasar dan akibat dari intervensi pasar tersebut. Instrumen yang digunakan dapat berupa pajak ekspor, pajak impor, subsidi, kuota, dan dapat berupa instrumen lain seperti halnya larangan atau stimulasi dalam bentuk peraturan.

Untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri, pemerintah melalui Menteri Pertanian baru-baru ini mewajibkan perusahaan perkebunan berperan serta dalam program stabilisasi harga (PSH) minyak goreng, dengan sanksi mencabut izin perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan (PSH) tersebut (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/PD.300/5/2007 tentang Pasokan Crude Palm Oil/CPO untuk kebutuhan dalam negeri guna stabilisasi harga minyak goreng curah).

Keinginan pemerintah menstabilkan harga minyak goreng adalah keinginan yang perlu dihargai. Yang menjadi persoalan, apakah rentang harga yang dianggap stabil tersebut (Rp 6.500 – Rp 6.800) adalah rentang harga yang tepat. Selanjutnya, apakah pemerintah perlu menghabiskan banyak energi menahan harga pada rentang harga yang ditentukan dengan mengenakan pajak atas ekspor CPO.

Data historis menunjukkan pada Januari 2005 produsen CPO mengeluh karena harga CPO anjlok hingga US$ 390/ton dari US$ 500/ton pada Desember 2004. Tetapi sejak itu harga CPO cenderung meningkat, dan dewasa ini berada di kisaran US$ 800-850 per ton.

Tampaknya kenaikan harga CPO di pasar internasional akan terus berlangsung seiring semakin banyak dan beragamnya produk yang dapat dihasilkan dari CPO (misalnya sabun, minyak goreng, es krim, butter, whippy cream, kosmetika, gliserin, fatty alkohol). Kalau kecenderungan itu benar adanya, layak dipertanyakan apakah pengekangan harga adalah kebijakan yang tepat dan menguntungkan bagi perekonomian nasional.

Untuk mendapat gambaran yang jelas tampaknya pemerintah perlu memperhitungkan berapa besar bujet masyarakat untuk keperluan minyak goreng dan membandingkannya dengan manfaat yang dapat diperoleh dari peningkatan ekspor. Adalah benar kenaikan harga minyak goreng merupakan tambahan beban bagi masyarakat konsumen minyak goreng, tetapi juga benar bila pemerintah tidak terlalu kaku melakukan intervensi pasar bila manfaat ketidakkakuan tersebut ternyata lebih besar.

Hitung-hitungan

Belum lama berselang beberapa anggota DPR mendesak pemerintah agar melakukan intervensi pasar (melarang impor) bawang merah agar harganya tidak jatuh atau tingkat kesejahteraan petani bawang merah tersebut tidak bertambah buruk. Yang menggemaskan, aparat pemerintah tidak memberi tanggapan terbuka terhadap desakan tersebut, sehingga pendapat anggota dewan tersebut seolah benar dan pemerintahlah yang salah.

Data yang ada dengan jelas menunjukkan produksi bawang merah dalam negeri lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri, dan impor berada kurang dari 10 persen dari produksi dalam negeri. Data kasar ini dengan jelas menunjukkan masuknya bawang impor adalah karena ada kebutuhan dan/atau harganya lebih murah. Dengan demikian, senjata harus diarahkan dan peluru harus dimuntahkan untuk menjadikan petani bawang merah dapat memproduksi dan menjual bawangnya dengan menguntungkan dengan harga yang kompetitif dengan bawang impor.

Hampir dapat dipastikan dalam bulan-bulan mendatang tekanan kepada pemerintah agar melakukan intervensi pasar atau tindakan ekonomi komando akan semakin menonjol, dan bahkan kebijakan seperti ini akan menjadi komoditi politik. Berhadapan dengan kecenderungan tersebut, pemerintah dituntut bertindak tegas secara tepat.

Tindakan tegas dan tepat yang dimaksudkan adalah mengajak mereka yang terlibat melakukan hitung-hitungan secara benar. Untuk menjawab setiap usul atau tekanan agar dilakukan intervensi pasar, pemerintah perlu melengkapi diri dengan hitung-hitungan perihal akibat atau harga yang perlu/harus dibayar oleh intervensi tersebut, dan siapa yang membayar harga yang dimaksudkan.

Hanya dengan cara seperti itu kelatahan mengusulkan atau menerapkan intervensi pasar atau ekonomi komando yang tidak tepat dapat diredam secara baik. Hanya dengan cara hitung-hitungan tersebut muncul kerelaan untuk membayar harga dari suatu intervensi yang dianggap tepat.

Penulis adalah pengamat ekonomi

Last modified: 12/6/07


 

Apa Kabar (Kasus) Soeharto

Oleh Luky Djani

Akhir minggu lalu, mantan orang nomor satu Indonesia merayakan hari ulang tahunnya. Sejurus dengan pesta, diluncurkan buku Habis Manis Sepah Dibuang. Semenjak proses hukum kasus korupsi yayasan dialihkan dari jalur pidana ke perdata oleh Kejaksaan Agung, otomatis tidak banyak kemajuan penanganannya. Kesan adanya perlakuan khusus bagi mantan orang kuat Orba sulit dihindari. Kejagung hanya mengutak-ngutik korupsi yayasan padahal masih banyak kasus lain yang bisa diusut.

Tampak jelas mengadili mantan penguasa adalah hal “tabu” di Indonesia. Di Kosta Rika, Nikaragua, Thailand, Korea Selatan, dan Filipina, pedang keadilan tidak pilih bulu. Para mantan presiden harus mempertanggungjawabkan kejahatan korupsi tanpa kecuali. Justru hukuman yang adil dan tegas mencegah penyalahgunaan kekuasaan di kemudian hari. Kisah-kisah pengadilan bagi mantan penguasa di negara-negara tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua.

Pengadilan Amerika Latin

Sejak dulu Amerika Latin dikenal dengan proteksi terhadap kejahatan politik oleh penguasanya. Kekebalan hukum menjadi tradisi yang sulit diruntuhkan. Tidak demikian halnya di Kosta Rika. Negeri itu merupakan “neraka” bagi penguasa korup. Tiga mantan Presiden, Rafael Ángel Calderón Jr (1990-1994), José María Figueres (1994-1998), dan Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) diadili untuk kejahatan korupsi yang mereka lakukan.

Surat kabar investigatif The Nacion membongkar kasus Calderón dan Rodriguez. Skandal itu menggegerkan Kosta Rika. Mantan Presiden Rodriguez terbukti secara meyakinkan menerima suap 150.000 dolar AS dari Jose Antonio Lobo, chairman perusahaan energi dan telepon. Uang tersebut sebagian dari “hadiah” (prize) sejumlah 2,4 juta dolar AS dari Alcatel yang mendapatkan kontrak 149 juta dolar AS untuk menginstalasi 400.000 jaringan seluler di Kosta Rika.

Kasus yang menimpa Calderon pun berkaitan dengan kickback dari perusahaan Finlandia pada proyek pemuktahiran peralatan kesehatan sebesar 39,5 juta dolar AS. Calderon yang mengatur distribusi dana sebesar 9,2 juta dolar AS sebagai “komisi” kepada pejabat publik terkait.

Oleh pengadilan di San José, Calderón dijatuhi hukuman 9 bulan penjara di La Reforma dalam pengawasan maximum-security, sedangkan Rodríguez dijatuhi hukuman 6 bulan tahanan rumah karena memperkaya diri secara ilegal (illicit enrichment). Hukuman ditambah dengan penyitaan aset mereka, termasuk perusahaan-perusahaan dan properti mewah di luar negeri. Sebagai catatan, Calderón dalam keadaan sakit sewaktu diadili.

Skandal Figueres dibongkar Channel 7 TV News. Figueres menerima suap lebih dari 906 ribu dolar AS sebagai biaya konsultan dari Alcatel. Perusahaan telekomunikasi Prancis itu mendapatkan kontrak 2,7 juta dolar AS semasa Figueres menjadi presiden. Figueres belum menjalani proses hukum karena “pindah” ke Jenewa, Swiss, seusai menjabat sebagai direktur eksekutif World Economic Forum. Otoritas hukum Kosta Rika, sedang mengupayakan ekstradisi dengan Pemerintah Swiss.

Nikaragua pun tak mau tingal diam atas aksi penjarahan dana publik. Mantan Presiden Arnoldo Alemán Lacayo diadili karena menggondol 1,3 juta dolar AS dari proyek stasiun TV milik pemerintah sebesar 97 juta dolar AS. Dalam persidangan, jaksa menuntut Alemán menjarah tidak kurang dari 100 juta dolar AS -kekayaannya meningkat 900 persen- sejak menjabat Wali Kota Managua tahun 1990 sampai menjabat presiden.

Alemán saat proses hukum berlangsung masih memiliki kekebalan sebagai anggota dewan. Untuk memuluskan jalannya persidangan, National Assembly mengadakan petisi yang ditandatangani seperlima warga Nikaragua untuk pembatalan hak imunitas Alemán. Pada Desember 2003 hakim federal menghukum Alemán 20 tahun penjara dan denda 10 juta dolar AS karena terbukti melakukan pencucian uang, penggelapan, dan penyimpangan dana publik.

Korea Selatan dikenal tegas atas penyelewengan kekuasaan. Dua mantan presiden Chun Doo Hwan dan Roh Tae Woo tidak luput dari tuntutan hukum. Kedua purnawirawan jenderal tersebut, menjalani sidang maraton dengan dakwaan melakukan kudeta (mutiny and treason), pelanggaran HAM berat (manslaughter), dan megakorupsi.

Roh Tae Woo mengakui menerima dana siluman (slush fund) 650 juta dolar untuk kampanye pemilu dari chaebol dan “mengantongi” tidak kurang dari 200 juta dolar AS. Chun Doo Hwan menerima slush funds jauh lebih besar, senilai 1 miliar dolar AS (termasuk 287 juta dolar suap dari 43 perusahaan besar). Keduanya juga disidang atas pelanggaran HAM semasa pemerintahannya.

Pada November 1996, pengadilan tingkat pertama mengetuk palu putusan; Chun Doo Hwan divonis hukuman mati, Roh Tae Woo dijatuhi hukuman seumur hidup. Mahkamah Agung pada April 1997 atas pengampunan (pardon) Presiden Kim Dae Jung memberikan keringanan hukuman; Chun dihukum seumur hidup, Roh dikurangi masa tahanan menjadi 17 tahun. Tetapi, keduanya tetap dijatuhi denda 350 juta dolar AS untuk Roh dan Chun 270 juta dolar AS atas pidana korupsi.

Proses hukum juga menyeret konglomerat yang menjadi kroni kedua penguasa tersebut. Sembilan chaebol dihukum, di antaranya pendiri Daewoo – Kim Woo Choong, chairman Dong-Ah Group – Choi Won Suk, pimpinan Jinro Group – Chang Jin Ho, dan Chung Tae Soo dari Hanbo dipenjara karena terbukti menyuap.

Pasangan Ferdinand Marcos dan Imelda menjadi legenda. Walau di pengasingan dan dalam keadaan sakit, otoritas hukum Amerika tetap menyidangkan Marcos atas tuntutan Pemerintah Filipina. Sebelum dijatuhi hukuman, Marcos meningal dunia tahun 1989 di Hawaii. Tanpa mengenal putus asa, Pemerintah Filipina tetap menuntut ahli waris Marcos, Imelda.

Berdasarkan kalkulasi, kekayaan Keluarga Marcos sejak berkuasa sampai tahun 1986 hanya sebesar 304 ribu dolar AS; sungguh jomplang bila dibandingkan dengan harta yang disimpan 5 yayasan Marcos sebesar 683 juta dolar AS di bank-bank Swiss. Mahkamah Agung Filipina kemudian meng adili Imelda dan keluarga serta kroni Marcos. MA Filipina memutuskan deposito tersebut merupakan hasil korupsi (ill-gotten wealth). Atas putusan MA Filipina, pada Januari 1998 pengadilan tinggi Swiss menyita dana 683 juta dolar AS yang disimpan di bank-bank Swiss dan dimasukkan escrow accounts dan dikembalikan kepada Pemerintah Filipina.

Di Thailand, selang beberapa bulan sejak dijungkirkan dari kekuasaan, Thaksin dan keluarganya dituntut melakukan korupsi. Kudeta militer dilancarkan atas legitimasi mendongkel Thaksin yang korup. Segera aset dan kekayaan Keluarga Sinawatra dibekukan dan disita. Proses hukum di Thailand masih berlangsung. Thaksin minggat ke Inggris. Lebih jauh, pimpinan junta berniat membatalkan penjualan perusahan telekomunikasi Shin Corp kepada Temasek dari Singapura.

Tanpa Diskriminasi

Serangkaian proses hukum terhadap mantan penguasa negara lain bisa menjadi cermin. Kejahatan ekonomi seperti korupsi patut dituntut pertanggungjawaban penguasa, apalagi jika mengakibatkan krisis ekonomi dahsyat. Pengadilan terhadap mantan penguasa membuktikan kesalahan masa lampau harus diadili tanpa kecuali. Tidak ada yang kebal terhadap hukum. Justru persidangan tersebut membuat bangsa “belajar” dari kesalahan masa lampau.

Pernyataan Presiden Nikaragua Enrique Bolaños layak disimak, “Corruption cannot make anybody in Nicaragua feel proud. Rather, it is a fact that, besides being painful, also causes us shame and indignation and makes us reflect on our values as individuals and as a society. We cannot halt this fight against corruption because to do so would turn us into accomplices and because it would betray the vote the people gave us”.

Membiarkan pelaku korupsi masa lalu melenggang bebas dengan alasan apa pun sama dengan mempermalukan kita sebagai bangsa. Bagaimanapun, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Jaksa Agung dan Ketua MA berminat mengadili?

Penulis adalah peneliti ICW

Last modified: 13/6/07


 

Air Mata Guru

Oleh Paulus Mujiran

Perjuangan guru yang masih memiliki hati nurani sebagai pendidik terkait kecurangan pelaksanaan ujian nasional atau UN lalu, terus di-“goyang”. Ada indikasi pembelokan isu lewat tudingan pencemaran nama baik terhadap mereka yang bersuara keras untuk membongkar kebobrokan UN. Keadaan itu bisa terjadi karena belum ada kesamaan visi dalam menciptakan UN sebagai alat evaluasi yang fair dan bertanggung jawab.

Pihak yang menjadi sasaran kritik seperti Depdiknas, jajarannya merasa kebakaran jenggot dengan tudingan adanya kecurangan UN secara sistematis. Yang menjadi pertanyaan, mengapa era asal bapak senang (ABS) masih dipertahankan di era yang konon amat menghargai kebebasan dalam pendidikan?

Keberanian guru mengadukan kecurangan merupakan hal langka di era sekarang ini. Namun ancaman, intimidasi, teror bahkan sanksi pemecatan dan mutasi bisa kontraproduktif dengan semangat menciptakan proses pendidikan yang adil bagi semua.

Apalagi ketika pemerintah yang juga mendeklarasikan diri sebagai reformis alergi terhadap kritik dan masukan dari rakyatnya. Pemerintah mestinya malah menghargai mereka yang berani berpendapat berbeda sekalipun pahit di telinga ketika didengar.

Kecurangan itulah barangkali realitas lapangan yang menghendaki adanya evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan UN. Pemerintah harus sadar, munculnya kecurangan adalah karena menempatkan UN sebagai penentu kelulusan sehingga beranggapan UN dewa magis yang dicapai dengan segala cara dan upaya, termasuk kecurangan, dalam mencapainya.

Kecurangan UN secara sistematis amat memprihatinkan. Data yang dimiliki Komunitas Air Mata Guru Medan menunjukkan hampir di seluruh Sumatera Utara terjadi kasus sama. Jikalau positif terjadi di seluruh Nusantara, betapa mengerikan nasib kita. Dana rakyat habis untuk sebuah sandiwara. Yang ironis, pendidik yang tergabung dalam Komunitas Air Mata Guru, kelompok guru di Medan yang pertama kali mengungkapkan kecurangan terstruktur dalam pelaksanaan UN 2007 di daerah itu, merasakan hal itu.

Mereka yang berjuang demi “bersih”-nya pendidikan di Sumatera Utara, mulai diposisikan seperti pesakitan dan dinilai mencemarkan nama baik sekolah. Beberapa guru diminta istirahat mengajar. Tudingan dan ancaman sanksi juga dialami sejumlah guru di Bandung, Jawa Barat.

Perlu Dilindungi

Dalam era reformasi pendidikan di Tanah Air, guru yang melaporkan berbagai indikasi kecurangan dalam pelaksanaan UN yang lalu, dengan iktikad baik harus ditempatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Tak seharusnya dikorbankan. Sebaliknya, hak-hak guru yang memiliki nurani sebagai pendidik tersebut untuk berpendapat, justru perlu dilindungi.

Guru pejuang di garis depan. Terkait soal UN, kejujuran dan keberanian mereka harus dihargai. Terlebih langkah itu dilakukan guna peningkatan kualitas pendidikan. Negara wajib melindungi hak mereka. Jika ada masalah dalam UN, yang diperiksa seharusnya mereka yang melakukan kecurangan.

Kelompok Air Mata Guru yang mendapatkan tekanan dan diminta mengundurkan diri oleh pihak sekolah mencerminkan sekolah pun berada dalam lingkaran setan yang sama. Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan, yang juga anggota tim pemantau UN 2007 dari Dewan Pendidikan Kota Bandung (Kompas, 25/5), juga tak seharusnya terancam dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkat.

Pemerintah sepertinya menempatkan diri berada pada posisi paling benar dalam mekanisme UN. Sementara kritik dan pendapat masyarakat dipandang bak anjing menggonggong. Intimidasi, teror, ancaman yang semula dalam kacamata guru akan mendapat respons memadai dari pemerintah dan pengurus yayasan tempat guru bernaung, kini berbalik 180 derajat.

Justru di era reformasi dan keterbukaan seperti sekarang ini keberanian mengemukakan kritik nasibnya justru terancam. Pemerintah dalam hal ini Depdiknas sengaja “menulikan” diri terhadap gejolak dan protes tidak hanya pelaksanaan UN-nya tetapi juga seluruh proses UN yang tidak sesuai kehendak pendidikan secara keseluruhan.

Kesempatan memperoleh pendidikan tercermin dalam rumusan Kovensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak (PBB, 1989) menyebutkan lima hak anak. Pertama, hak sipil dan kebebasan. Kedua, hak mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, hak mendapat pelayanan kesehatan. Keempat, hak mendapat pendidikan. Kelima, hak mendapat perlindungan khusus.

Karena itu, pendidikan yang bebas dari kecurangan sudah menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang jujur, bertanggung jawab, ikut mencerdaskan peserta didik menatap masa depan. Yang ironis dan patut digugat adalah pendidikan ditempatkan dalam aras proyek sehingga tujuan dan hasil adalah tujuan utama sementara prosesnya diabaikan.

Megaproyek

Sudah bukan lagi rahasia di negeri ini, juga dalam pendidikan yang konon berada dalam garis depan memperjuangkan etos kerja keras, kejujuran, dan permainan secara adil, justru kecurangan demi kecurangan dibiarkan terus berjalan. Kecurangan bahkan menjadi bagian yang amat sistematis dari sebuah proses nasional. Ini amat memprihatinkan karena pendidikan sudah dikontaminasi virus politik di mana gengsi dan harga diri lebih diutamakan ketimbang proses yang bisa dipertanggungjawabkan.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tegas menjabarkan hak memperoleh pendidikan dengan rumusan (8) memperoleh pendidikan dan pengajaran guna pengembangan pribadi dan kecerdasannya; (9) memperoleh pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus bagi anak cacat dan anak yang memiliki keunggulan.

Rumusan tentang ujian nasional tidak ada dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kecuali disebutkan di sana evaluasi pendidikan yang dimaknai sebagai “kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan”. Di sana disebutkan evaluasi adalah tanggung jawab guru sebagai pendidik.

Jauh sebelum UN digelar, berbagai argumentasi para pakar untuk menolak UN begitu variatif. Lagi pula, UN juga bertentangan dengan semangat otonomi daerah, dan pendidikan itu bersifat otonom. Itulah sebabnya, banyak pakar pendidikan tidak mengerti alasan Mendiknas menyelenggarakan UN, dan publik mempertanyakan mungkin saja ada kaitannya dengan dana UN, megaproyek yang menghabiskan dana Rp 500 miliar. Salahuddin Wahid dalam artikelnya di sebuah harian Ibukota 2 Mei bahkan menginginkan jangan hanya kecurangan UN yang dibongkar, tetapi juga penggunaan dana.

Tindakan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan, bahkan dengan menentang arus besar lewat pengungkapan kasus kecurangan dalam UN lalu, seharusnya didukung. Para guru pun tidak perlu takut dan khawatir dalam mengungkapkan kebenaran. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 39, tindakan para guru termasuk bagian dari tugas mereka sebagai pendidik dan semua pihak terkait wajib memberikan perlindungan.

Di tengah agenda perbaikan mutu pendidikan mereka yang berani melaporkan kecurangan semestinya dihormati. Menurut JC Tukiman Taruna (2007) dalam konteks ini, tugas pendidikan dalam menatap ke depan. Amat jelas apa yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya hingga 2015, yaitu fokus kepada anak-anak di SD dan sekolah lanjutan pertama, serta mereka yang buta huruf pada usia 14-24 tahun. Jika hak pendidikan mereka tidak terpenuhi, amat tepat jika disebut pemerintah melanggar hak asasi anak-anak.

Artinya, memastikan pada tahun 2015 semua anak Indonesia usia 7-15 tahun terlayani hak pendidikannya dan mereka yang berusia 15-24 tahun terbebas dari buta huruf adalah pekerjaan yang amat substantial. Karena itu, perlu ditempuh strategi nasional agar kepastian pemenuhan itu terjadi, misalnya benar-benar ada gerakan nasional program penuntasan pendidikan dasar.

Penulis adalah pendidik, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata, Semarang

Last modified: 13/6/07


 

“WNI Bangsa Tionghoa”

Oleh Iskandar Jusuf

Istilah “WNI bangsa Tionghoa” terasa sangat janggal. Sebab, tidak ada warga negara Indonesia (WNI) berkebangsaan Tionghoa. Semua WNI tentu bangsa Indonesia. Tetapi ada segelintir orang Tionghoa yang menggunakan istilah “kebangsaan Tionghoa Indonesia” untuk menamakan organisasi masyarakat yang mereka dirikan.

Boleh ada WNI keturunan Tionghoa, etnis Tionghoa, dan warga Tionghoa, bahkan boleh ada WNI suku Tionghoa, tetapi tidak boleh ada WNI kebangsaan Tionghoa. Ketika Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) didirikan pada 1999, pada anggaran dasarnya digunakan istilah keturunan Tionghoa. Penggunaan istilah tersebut mengacu pada sudut antropologi fisik. Artinya, mereka berbicara tentang ras, yaitu ciri-ciri biologis yang menjelma sebagai ciri-ciri lahir seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk bagian muka, dan sebagainya.

Manusia diklasifikasikan dalam ras Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Orang Tionghoa termasuk dalam ras Asiatik Mongoloid, sedangkan orang Indonesia ada yang termasuk dalam ras Malayan Mongoloid dan ada yang termasuk ras Melanesian Negroid. Memang orang Indonesia terdiri dari ras berbeda-beda.

Pada 2005, dalam rangka persiapan perubahan Anggaran Dasar INTI, timbul rancangan yang ingin menghilangkan istilah keturunan Tionghoa dan menggantikannya dengan istilah etnis Tionghoa. Istilah etnis Tionghoa dilihat dari sudut antropologi budaya, yaitu bahasa yang digunakan, agama yang dianut, cara berpakaian, sistem kekerabatan, dan sebagainya.

Pada 23 April 2006, Munas Luar Biasa Amendemen Anggaran Dasar INTI, menetapkan tidak lagi menggunakan istilah keturunan Tionghoa, tetapi warga Tionghoa, yang mengacu pada sudut pandang ilmu sosiologi. Mereka berbicara tentang komunitas warga Tionghoa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia umumnya. Masyarakat Tionghoa dikelompokkan berdasarkan perasaan yang sama, sepenanggungan dan saling memerlukan satu dengan yang lainnya.

Perlu Dibahas

Istilah keturunan Tionghoa, etnis Tionghoa, dan warga Tionghoa banyak digunakan dalam tulisan-tulisan pakar dan juga orang awam tentang masyarakat Tionghoa. Tetapi penggunaan istilah kebangsaan Tionghoa untuk masyarakat Tionghoa yang sudah menjadi WNI, terasa sangat mengusik perasaan bangsa Indonesia, perlu dibahas.

Bangsa Tionghoa bisa berarti bangsa China, baik dari Republik Rakyat China (RRC) maupun dari Republik China di Taiwan, dan juga bisa berarti semua orang-orang keturunan Tionghoa yang merantau dan menetap di mancanegara, tpi tidak menjadi warga negara dari negara tempat mereka bermukim. Masyarakat Tionghoa warga negara Singapura menyatakan diri sebagai “Singaporean”, yang warga negara Filipina menyatakan diri “Philipino”. Maka masyarakat Tionghoa yang sudah menjadi WNI seharusnya menyatakan diri sebagai “Indonesian”, bukan sebagai bangsa Tionghoa.

Baru-baru ini ada iklan layanan masyarakat di Metro TV yang menyiarkan bahwa suku Tionghoa di Malang (Macung) mendirikan universitas bertaraf internasional di kota tersebut. Dalam iklan itu digunakan istilah suku Tionghoa. Sebab itu, apabila organisasi masyarakat Tionghoa yang menggunakan nama kebangsaan Tionghoa Indonesia ingin mengartikan kata bangsa dalam arti suku, sebaiknya gunakan saja kata suku. Maka namanya menjadi suku Tionghoa Indonesia, bukan kebangsaan Tionghoa Indonesia, atau pakai istilah suku bangsa Tionghoa Indonesia.

Guru Besar Antropologi dari Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, Prof Dr James Danandjaja MA, menjelaskan perbedaan antara suku bangsa dan bangsa dalam tulisannya berjudul “Orang Indonesia Masih dalam Taraf Kesukubangsaan Belum Kebangsaan”.

“Suku bangsa (ethnic group) atau disebut juga dengan istilah etnik, adalah kelompok orang yang dibedakan dari kelompok lain, karena mempunyai perbedaan kebudayaan, terutama dapat diketahui dari bahasa yang digunakan. Di Indonesia suku-suku bangsa tersebut adalah Jawa, Sunda, Bali, Batak, Minang, Melayu Deli, Betawi, Makassar, Bugis, Madura, Manado, Tionghoa, Ambon, dan lain-lain”.

Menurut James, bangsa adalah kelompok orang yang dapat dibeda- kan dari kelompok lain, karena mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Kelompok-kelompok ini antara lain adalah bangsa-bangsa Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Indonesia, Tionghoa, dan lain-lain, karena mereka merupakan warga negara dari negara-negara bersangkutan

Zaman Belanda

Pada zaman VOC, belum ada peraturan tentang kewarganegaraan. Pada waktu itu perbedaan bukan dilakukan antara warga negara dan “orang asing”. VOC lebih banyak memperhatikan sifat-sifat lahir atau lain-lain kriteria, apakah orang itu pejabat VOC (Compagniesdienaren) atau orang bebas atau budak. Atau apakah orang itu beragama Kristen (Christenen) atau bukan orang kristen (Onchristenen blinde heidenen).

Apabila orang-orang Tionghoa pada zaman VOC, menganggap dirinya bangsa Tionghoa dan mengaku sebagai bangsa Tionghoa, sah-sah saja. Sebab pada waktu itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum ada. VOC tidak menganggap mereka sebagai bangsa Belanda. Tetapi Negeri Tiongkok pada masa “Dinasti Manchu”, menganut azas ius sanguinis, menganggap semua rakyat yang merantau ke luar negeri tetap merupakan bangsa Tionghoa.

Kemudian dari VOC beralih ke Pemerintah Hindia Belanda, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Burgelijk Wetboek/BW) Tahun 1838, diatur “Nederlanderschap” pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, dengan judul “Nederlanders en Vreemdelingen“. Menurut BW, peranakan Tionghoa (orang-orang Tionghoa yang dilahirkan di Hindia Belanda) dianggap sebagai orang Belanda, tetapi hanya terbatas dalam artian hukum perdata (civiel rechtelijk). Dalam hal-hal lain dianggap sebagai orang asing.

Meskipun peranakan Tionghoa mendapat status “civiel Nederlander“, dalam praktek sehari-hari mereka diperlakukan sebagai orang asing, sedangkan negeri leluhurnya, waktu itu “Dinasti Manchu”, tetap menganggap mereka sebagai warga negara Tionghoa, sebagai bangsa Tionghoa. Maka apabila orang-orang Tionghoa pada waktu itu, menyatakan diri sebagai bangsa Tionghoa, dapat dibenarkan.

Tahun 1909, Pemerintah Tiongkok sudah berubah dari “Dinasti Manchu” menjadi “Chung Hua Ming Kuo” (Republik of China). DPR Republik of China pada waktu itu menetapkan UU Kewarganegaraan Tiongkok.

Di dalamnya dinyatakan bahwa rakyat Tionghoa dalam perantauan (Hoa Kiao) tetap warga negara Republik of China, bahkan dari total 274 kursi DPR, 6 kursi disediakan bagi Tionghoa perantauan.

Tahun 1910, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan UU tentang “Nederlandsch Onderdaanschap van niet – Nederlanders“. (Staatsblad No 296/1910). UU Kekaulanegaraan Belanda tahun 1910 itu menganut ius soli (berdasarkan tempat kelahiran). Jadi semua orang yang dilahirkan di wilayah Hindia Belanda dipandang sebagai Kaulanegara Belanda. Jadi orang-orang Tionghoa yang lahir di Indonesia adalah Kaulanegara Belanda. Tetapi hanya sebagai Kaulanegara Belanda bukan warga negara Belanda. Dengan demikian apabila pada waktu itu ada orang-orang Tionghoa di Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bangsa Tionghoa, tidak dapat disalahkan.

Zaman Reformasi

Setelah Indonesia merdeka, orang-orang Tionghoa yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia adalah mereka yang menurut Persetujuan Perihal Pembagian warga negara Konperensi Meja Bundar memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Mereka adalah kaulanegara Belanda bukan orang Belanda yang tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.

Dengan demikian, orang-orang Tionghoa yang lahir di Indonesia dari orangtua yang berkediaman di Indonesia dan tidak mempergunakan kesempatan untuk menolak kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu dua tahun setelah penyerahan kedaulatan, secara otomatis menjadi WNI. Yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia adalah “stelsel pasif”.

Pada waktu itu, Indonesia menganut azas ius soli (berdasarkan tempat kelahiran) sedangkan Tiongkok menganut asas ius sanguinis. Sebab itu, orang-orang Tionghoa di Indonesia mempunyai dwikewarganegaraan. Karena itu cukup beralasan bila ada yang masih menganggap dirinya bangsa Tionghoa.

Tetapi setelah berlakunya UU No 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, yang mengubah stelsel pasif menjadi stelsel aktif, mewajibkan orang-orang Tionghoa yang mau menjadi WNI untuk memilih secara tegas; menjadi WNI serta harus menyatakan menolak kewarganegaraan Tiongkok. Dengan demikian, tidak ada lagi dwikewarganegaraan.

Di zaman reformasi ini, UU No 62 Tahun 1958 sudah diganti dengan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, tetapi orang-orang yang sudah menjadi WNI sebelum UU No 12 Tahun 2006 berlaku, tetap WNI.

Orang-orang Tionghoa yang sudah memilih kewarganegaraan Indonesia dengan suka rela, dan telah menolak kewarganegaraan Tiongkok, sudah menjadi WNI. Sebagai WNI, maka sudah menjadi bangsa Indonesia dan tidak boleh menyatakan dirinya sebagai bangsa Tionghoa. Karena itu, tidak boleh lagi ada istilah “WNI bangsa Tionghoa”.

Penulis adalah konsultan hukum

Last modified: 15/6/07


 

Hegemoni Agama

Benyamin F Intan

“Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka” (Golden Rule, Matius 7:21).

Demi melestarikan Manokwari sebagai kota kelahiran Kristen di Papua, pemerintah setempat menggulirkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Injil pada 7 Maret 2007. Sebutan Manokwari sebagai Kota Injil sebetulnya sudah ditetapkan sejak 1999 oleh Bupati Manokwari, Dominggus Mandacani, Majelis Rakyat Papua (MRP) bahkan sudah menyatakan kota di daerah yang terletak di “Kepala Burung” Papua itu sebagai Kota Injil.

Menurut Wakil Ketua Kelompok Kerja Agama MRP Pendeta Wiliem Rumsarwir, Raperda Kota Injil adalah wujud panggilan etika dan moral rakyat yang dioperasionalkan. “Injil itu membebaskan, maka nilai-nilai itulah yang dominan dalam rancangan tersebut. Tidak akan ada pelarangan atau fanatisme” (Tempo, 14-20 Mei 2007).

Munculnya Raperda Kota Injil di Papua adalah buah dari “salah nalar”, suatu reaksi emosional yang tidak perlu terhadap maraknya perda-perda bernuansa agama yang menyeruak di era reformasi.

Kesalahan nalar tampak jelas terbaca pada alasan digulirkannya “Raperda Kota Injil,” yaitu untuk melestarikan Kota Manokwari sebagai gerbang masuknya Injil di Papua.

Kita bisa membayangkan setelah kota Manokwari, mungkin akan muncul kota-kota lain yang dijadikan kota Injil. Bagaimana jadinya jika kota Sibolga sebagai tempat masuknya Injil bagi daerah Tapanuli mengikuti jejak Manokwari, mengingat persentase jumlah pemeluk agama Kristen dan Islam di Sibolga hampir sama? Pada tempat-tempat tertentu komunitas Kristen lebih banyak, namun pada tempat lain komunitas Islamlah yang lebih banyak, ada pula pemeluk agama-agama lain, serta aliran kepercayaan.

Lebih parah lagi jika semua agama kemudian membuat langkah yang sama, melestarikan tempat masuknya agama-agama yang ada dengan membuat perda bersuasana agama tertentu. Islam dan Kristen yang masuk belakangan dibandingkan agama-agama lain tentunya menjadi agama yang paling tidak berhak untuk mengklaim daerah tertentu sebagai tempat kelahiran agamanya, karena sebelum Islam dan Kristen, di Indonesia sudah ada agama-agama lain.

Apalagi mengingat dalam agama-agama yang ada terdapat keragaman internal. Lantas mengapa agama-agama kemudian mencoba mengklaim diri seragam untuk kemudian mendominasi dan memarginalkan yang lain. Jelas ini akibat salah nalar yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena kota kelahiran agama tertentu secara bersamaan juga kota kelahiran agama lain, dan tak boleh ada satu agama pun yang mengklaim memiliki kota tertentu. Negara Pancasila tidak mengenal “kantong Kristen,” “kantong Islam,” “kota Kristen,” “kota Islam.”

Kebenaran Intrinsik

Natur kekristenan yang universal membungkam justifikasi perda Injil dengan alasan apa pun. Keuniversalan kekristenan yang tercermin pada kebenaran-kebenaran universal, ketika diproklamasikan, di satu sisi setia pada iman kristiani, di sisi lain memiliki kebenaran intrinsik, yaitu suatu kebenaran yang diyakini dapat diterima berbagai kelompok agama berbeda.

Benarkah keyakinan bahwa Injil itu membebaskan dan memiliki nilai-nilai moral yang baik yang bersifat intrinsik? Jika memang demikian, lantas mengapa nilai-nilai itu mesti dipaksakan? Bukankah usaha memaksakan nilai-nilai kebenaran sama artinya dengan adanya keraguan terhadap nilai-nilai tersebut, atau adanya motivasi yang salah yang tersembunyi di balik usaha pemaksaan tersebut? Injil yang membebaskan tak pernah memaksa. Kuasa pembebasan Injil hanya lahir dalam kerelaan.

Paradigma keuniversalan kekristenan bukan hanya tercermin pada kemampuannya berkontribusi (to give), tapi juga pada keterbukaannya untuk menerima (to take). Kekristenan yang meyakini akan adanya anugerah umum (common grace) menghargai kebenaran agama-agama dan kebudayaan di dalam mengemban mandat budaya (cultural mandate) sebagai reaksi terhadap wahyu umum (general revelation).

Itu berarti kekristenan tidak boleh berpretensi menjadi agama solusi tunggal dan final di mana kenyataan sosial dipaksa tunduk padanya. Karena itu, misi kekristenan di dalam menjawab persoalan bangsa sudah semestinya bukan usaha untuk menuntut dominasinya dan memarginalkan yang lain, terlebih lagi menghapus eksistensi agama lain.

Hubungan kekristenan dengan agama lain juga bukan peaceful coexistence, pada level ini memang ada pembicaraan antaragama yang berbeda itu, tapi tidak saling menyapa, artinya dalam hubungan ini agama bertekad tidak saling mengganggu. Pada realitas seperti itu partisipasi agama terhadap agama lainnya masih sangat minim.

Hubungan terbaik kekristenan dengan agama lain seharusnya bersifat creative proexistence yang ditandai dengan usaha saling memperhatikan yang lahir dari kesadaran adanya interdependensi. Pola hubungan ini menjadi feasible dengan menghadirkan Golden Rule (kutipan di atas), yang menurut John Hick, berbagai versinya ada pada setiap agama.

Golden Rule yang berfungsi sebagai titik pijak bersama itu apabila diaplikasikan akan bermuara pada terciptanya hubungan yang saling memperhatikan. Apabila kesadaran interdependensi agama itu terus bertumbuh, partisipasi agama di dalam menjawab persoalan bangsa dapat dimaksimalkan, yang alhasil, akan menafikan perda bernuansa agama.

Hegemoni Agama

Sejak awal kemerdekaan, negeri ini memang tidak pernah selesai bergelut dengan persoalan hegemoni agama. Untuk Indonesia, semangat hegemoni agama yang melahirkan diskriminasi agama, mendapatkan tempatnya pada perselingkuhan antara pemerintah dan kelompok agama, baik pada Orde Lama maupun Orde Baru. Hal itu terjadi semenjak berdirinya Kementerian Agama (Departemen Agama), yang pada mulanya hanya mengurusi agama tertentu (Islam).

Nikmatnya memiliki posisi istimewa, yang ditandai dengan perlakuan-perlakuan khusus dari pemerintah membuat agama-agama sering kali melupakan peran sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Apalagi untuk mengingat agama-agama lain sebagai saudara, atau anak dengan banyak saudara, meminjam perkataan TB Simatupang. Sayangnya, fasilitas istimewa yang berdampak buruk bagi agama-agama yang menerimanya itu, sering kali tak disadari.

Maraknya perda-perda bernuansa agama pada awal reformasi hingga saat ini di berbagai daerah harus diakui meresahkan agama-agama lain, karena walaupun cara menghadirkannya diklaim memenuhi asas demokrasi, di sana tetap saja tersimpan semangat diskriminasi terhadap agama yang berbeda, terbukti, kehadirannya menghambat kebebasan agama-agama lain. Hal yang sama juga ada pada Raperda Kota Injil yang kini sedang digodok di Papua. Dalam rancangan peraturan yang terdiri atas 8 bab dan 27 pasal itu, terindikasi adanya diskriminasi agama.

Pelarangan kegiatan publik pada hari Minggu terkecuali untuk pembinaan mental spiritual adalah pembelengguan terhadap kebebasan agama lain. Masyarakat Manokwari yang beragam agama itu dipaksa menaati peraturan agama tertentu. Ini tidak dapat dibenarkan walaupun dengan dasar toleransi beragama, karena toleransi bukanlah paksaan, sebaliknya sebagai pemberian kebebasan pelaksanaan hak-hak orang lain.

Usaha membatasi kebebasan kelompok agama lain dengan memakai tangan pemerintah, dengan menghadirkan perda bernuansa agama, jelas diskriminasi agama yang adalah buah dari hegemoni agama yang tak pernah berdampak positif bagi tumbuhnya toleransi antarumat beragama dan yang dapat memicu terjadinya konflik horizontal.

Semangat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu, seharusnya menjadi dasar kuat bagi terciptanya kehidupan yang harmonis antaragama di bumi Indonesia. Karena itu, perda bernuansa agama bukan hanya meresahkan agama-agama lain, tetapi pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Keberadaannya adalah sebuah absurditas untuk suatu negara seperti Indonesia yang menghargai keragaman dalam persatuan.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Reformed Center for Religion Society

Last modified: 16/6/07


 

Kemiskinan dan Pendidikan

Andreas A Yewangoe

Dalam sebuah diskusi yang difasilitasi Institut Leimena beberapa hari lalu, Dr Willy Toisuta, pakar pendidikan meminta perhatian kita terhadap korelasi antara kemiskinan dan pendidikan. Menurut Toisuta, persoalan ini belum terlalu disentuh dalam berbagai kebijakan pemerintah.

Penulis kira sinyalemen Toisuta itu terlampau penting untuk diabaikan. Memang pemerintah, cq Depdiknas RI, sedang bergumul untuk memperbaiki mutu pendidikan di negeri kita. Sudah menjadi rahasia umum mutu pendidikan di negeri ini pada segala aras sangat memprihatinkan. Konon, bahkan dengan Vietnam pun kita kalah pamor.

Tentu berbagai alasan dapat diajukan tentang sebab-musabab rendahnya mutu pendidikan ini. Maka upaya-upaya dilakukan guna memperbaikinya. Sayang sekali, ada kecenderungan memperbaiki mutu pendidikan dengan cara-cara instan. Memang masyarakat kita telah sangat familiar dengan cara-cara instan ini. Tidak heran apabila cara-cara instan juga merembes masuk ke dalam bidang pendidikan.

Penyelenggaraan Ujian Nasioanal (UN) misalnya menjadi heboh, bukan karena UN itu buruk, tetapi karena secara sempit telah dipakai untuk mengukur bermutu atau tidak bermutunya sebuah lembaga pendidikan. Kalau saja UN tidak secara instan diterapkan, saya kira masyarakat akan menerimanya.

UN, ketimbang instrumen, telah menjadi tujuan di dalam dirinya. Sebagai demikian, terdapat kecenderungan mengabaikan seluruh proses pendidikan yang justru diprasyarati banyak faktor. Akibatnya, seorang kepala sekolah akan berkonsentrasi memperoleh lulusan sebanyak-banyaknya dengan menerapkan segala macam cara guna menjaga “gengsi” sekolah yang dipimpinnya.

Begitu rupanya upaya itu sehingga guru-guru yang tergabung di dalam Air Mata Guru di Medan yang membuka kebobrokan-kebobrokan di dalam penyelenggaraan UN, ketimbang dipuji, malah dinonaktifkan dari tugas-tugas mereka. Mereka dituduh mencemarkan nama baik sekolah. Terlihat dengan sangat telanjang, proses pendidikan dipersempit hanya sekadar bagaimana berupaya menghadapi UN. Cara ini jelas tidak sehat, dan karena itu mesti segera ditinggalkan.

Lebih Parah

Salah satu prasyarat penting di dalam proses pendidikan adalah lingkungan yang di dalamnya si peserta didik hidup. Kalau lingkungannya tidak kondusif karena menghadapi kemiskinan yang parah, jangan pernah berharap mutu akan diperbaiki. Lebih parah lagi apabila karena kemiskinan orang tidak mempunyai akses sama sekali ke berbagai aras pendidikan.

Kemiskinan memang menjadi penyakit kronis di negeri kita. Sesungguhnya kemiskinan bukanlah gejala baru sama sekali, tetapi penampakannya dalam tahun-tahun terakhir ini jauh lebih mengerikan. Hal itu jauh lebih dramatis lagi, sebab telah lebih dari 60 tahun kita merdeka. Artinya bangsa kita mestinya cukup matang untuk dapat mengurus dirinya.

Ternyata berbagai upaya pembangunan belum mampu membebaskan masyarakat kita dari penyakit kronis kemiskinan ini. Di tahun-tahun 1960-an, ketika Bung Karno mencanangkan “Berdiri di Atas Kaki Sendiri” (Berdikari), masyarakat kita sungguh-sungguh berdiri di atas kaki sendiri berjam-jam mengantre hanya untuk memperoleh sekilo atau dua kilo beras. Di era reformasi ini kenyataan serupa juga kita hadapi. Orang pun mengantre berjam-jam memperoleh minyak goreng, beras, atau apa saja. Maka tidak heran, banyak orang putus asa.

Orang kehilangan perspektif hidup. Akibatnya memang cukup tragis. Ada yang menggantung dirinya. Seorang anak sekolah, karena tidak mampu membayar uang sekolah, lalu mengakhiri hidupnya. Seorang ibu bersama dua anaknya bunuh diri bareng karena harapan-harapan hidup tidak kunjung tiba. Dan seterusnya.

Pada pihak lain, ada orang yang mempunyai kekayaan luar biasa, namun tidak mampu mempergunakan kekayaannya secara beradab dan berdaya guna bagi sesama. Mereka menghambur-hamburkan kekayaannya untuk hal-hal konsumtif yang tidak terlalu mendesak. Atau hanya sekadar memamerkan kekayaan dengan melakukan hal aneh-aneh, misalnya membuat karangan bunga dari gulungan-gulungan uang.

Peristiwa-peristiwa putus asa semacam itu pada satu pihak, dan pemborosan berlebih-lebihan pada pihak lain, tidak bisa ditanggapi sebagai hal rutin belaka. Atau di masabodohkan, seakan-akan itu hanyalah urusan pribadi masing-masing. Kenyataan-kenyataan itu adalah puncak gunung es di dalam kompleksitas relasi-relasi antaranggota masyarakat yang tidak mulus.

Sesungguhnya kita sedang menghadapi kemerosotaan rasa solidaritas yang parah. Kita sedang mengidap penyakit ketidakpekaan sosial yang membutakan hati-nurani kita. Dalam sebuah surat kabar nasional diberitakan tentang kekhawatiran yang dihadapi anak-anak bangsa karena ketidakmampuan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah “Saya ngeri mendaftarkannya ke sekolah. Takut,” kata Yana. “Jangankan bisa mendaftarkann anaknya, ijazah tanda kelulusan Nuraini dari sebuah madrasah pun hingga kini masih tertahan di sana,” demikian surat kabar itu memberitakan selanjutnya.

Penulis yakin itu hanyalah salah satu kasus yang sempat terekam di antara ribuan bahkan puluhan ribu kasus serupa di Tanah Air. Memang sungguh menakutkan, setelah sekian puluh tahun merdeka kita seakan-akan masih berlangkah di tempat saja.

Lingkaran Setan

Kembali kepada topik percakapan ini. Sangat jelas bagai siang adanya korelasi antara kemiskinan dan pendidikan. Seorang yang miskin, dan karena itu tidak mampu memasukkan putra-putrinya ke sekolah, pasti akan tetap berada dalam situasi keterbelakangan. Bagaimana mungkin dapat memperbaiki nasibnya kalau ia tidak pernah mengecap pendidikan berarti?

Lalu terjebaklah yang bersangkutan dalam lingkaran setan tanpa ujung. Karena miskin, tidak bisa bersekolah. Tidak bisa bersekolah, lalu tidak mampu mengubah nasib. Terus saja miskin. Bahkan kemiskinan dan keterbelakangan diturunkan dari generasi ke generasi. Demikian seterusnya.

Untuk memperbaiki mutu pendidikan misalnya, ada yang membuka sekolah-sekolah elite. Tetapi siapa yang bisa masuk ke sekolah macam itu? Tidak mungkin si Poniman yang tinggal di bantaran Ciliwung dapat memasukkan anaknya ke situ kalau hanya untuk makan sehari-hari saja, ia masih harus berjuang sekeras-kerasnya. Alhasil, kesenjangan yang tadinya menganga antara yang berpunya dan tidak berpunya makin menganga lagi. Penyelesaian instan seperti ini tidak memperbaiki relasi-relasi sosial di dalam masyarakat. Malah situasi keterasingan satu sama lain diperparah.

Dr Willy Toisuta mengusulkan agar persoalan kemiskinan ini ditangani secara sangat serius. Penulis kira kita setuju dengan desakan itu. Misalnya kepada orang-orang miskin diberikan pinjaman lunak oleh bank. Atau katakanlah seperti yang dilakukan peraih Nobel Mohammad Yunus di Bangladesh.

Sayangnya bank-bank kita juga hanya melihat dengan sebelah mata kepada orang-orang miskin. Kebanyakan pinjaman diberikan kepada yang berpunya. Skandal BLBI yang sampai sekarang belum ditangani adalah contoh betapa kita menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak tepat sasaran.

Yang lebih mendasar lagi, visi pendidikan di Indonesia harus dirumuskan secara persis. Setiap upaya-upaya pendidikan di Indonesia mesti bermuara pada penghormatan dan pengangkatan harkat setiap orang Indonesia sebagai manusia. Guna mencapai hal itu, ia harus dimampukan dengan berbagai perlengkapan ilmu dan keterampilan teknologi (juga yang sederhana). Tidak cukup dengan hanya menyediakan 20 persen dari APBN bagi pendidikan, yang notabene sampai sekarang juga belum terwujud. UU Sisdiknas harus dengan jelas menyatakan keberpihakan kepada yang termarjinalisasi di dalam masyarakat.

Penulis adalah Ketua Umum PGI

Last modified: 18/6/07


 

Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu

Oleh SARWOTO

Kasus serupa yang terjadi Juli 2006, seputar melimpahnya penghasilan pejabat negara dari peringkat teratas di tengah penderitaan masyarakat terutama lapisan bawah akibat belitan kesulitan dalam seluruh sendi kehidupan yang tak berkesudahan, tampaknya bakal terulang lagi di bulan yang sama tahun ini. Gejala tersebut di antaranya terindikasi dengan unjuk rasa ratusan pekerja dan pengemudi Perum Damri se-Jawa dan Bali ke Kementerian BUMN dan Istana Negara, Senin, 11 Juni lalu. Unjuk rasa itu dilatarbelakangi penyebab selama tujuh bulan mereka tidak menerima gaji.

Sementara itu hampir dapat dipastikan, pejabat negara yang sebulannya berpenghasilan puluhan juta rupiah, bulan depan nanti masih akan menerima lagi tambahan penghasilan yang disebut gaji bulan ke-13. Pemikiran itu didasarkan pada kenyataan, Juli 2006 pemerintah memberikan gaji bulan ke-13 kepada pegawai negeri yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS), anggota-anggota TNI, dan Polri.

Gaji bulan ke-13 juga diberikan kepada pejabat-pejabat negara tanpa kecuali, termasuk mereka yang seluruh keperluan hidupnya dibiayai negara. Ironisnya, sekitar 4.000 pekerja Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) pada bulan yang sama tidak menerima gaji selama delapan bulan, sehingga dua hari berturut-turut mereka berunjuk rasa ke Istana.

Dua kenyataan bertolak belakang itu mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat, yang umumnya menghendaki dibatalkannya kebijakan pemerintah tentang pemberian gaji bulan ke-13 bagi pejabat negara. Dalam ruang ini, penulis pun mengemukakan cara yang memerlukan waktu relatif singkat dan tidak melanggar undang-undang bagi pembatalan tersebut.Yaitu, menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengubah Undang-undang No 13 Tahun 2005 tentang APBN 2006, yang antara lain mengalokasikan dana bagi gaji bulan ke-13 pejabat-pejabat negara sebesar Rp 1 triliun (Suara Pembaruan, 18 Agustus 2006).

Namun, yang terjadi ketika itu bisa diibaratkan “anjing menggonggong kafilah berlalu.” Gaji bulan ke-13 tetap diberikan kepada pejabat negara yang umumnya relatif sudah berkecukupan, di tengah penderitaan sebagian besar masyarakat yang hidupnya semakin dirundung kemiskinan akibat melambungnya harga-harga barang dan jasa. Termasuk di antaranya, ribuan pekerja Perum PPD tersebut.

Kalau benar kasus Juli 2006 terulang, tidak tertutup kemungkinan akan memicu reaksi berbagai kalangan dengan kehendak yang sama. Yaitu, membatalkan pemberian gaji bulan ke-13 bagi pejabat-pejabat negara.

Namun, tidak mustahil pula, reaksi berbagai kalangan itu juga bakalan dianggap angin lalu. Kalau memang demikian halnya, keadaan yang mungkin terjadi dalam Juli 2007 itu bisa diibaratkan, “kafilah akan tetap berlalu kendati anjing terus menggonggong”.

Tragedi dalam panggung perekonomian dengan peragaan terus melambungnya harga barang-barang dan jasa, tampaknya tidak mengalami perubahan berarti selama setahun terakhir. Sebaliknya, justru semakin tragis, terindikasi dengan kegagalan pemerintah menstabilkan harga minyak goreng pada harga yang semula ditetapkan, sebagai misal yang aktual.

Indikasi lain sebelumnya adalah kegagalan pemerintah pula menstabilkan harga beras yang semula juga ditetapkan. Kalaupun harga beras kini relatif stabil, kestabilan itu berada pada harga di atas yang semula ditetapkan.

Belum lagi diperhitungkan kelangkaan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah tangga bagi sebagian besar masyarakat yang sering kali terjadi di berbagai daerah. Begitu pula halnya dengan bahan bakar gas elpiji.

Krisis Tenggang Rasa

Uraian tersebut di atas bermuara pada pemikiran, kepedulian dan tenggang rasa petinggi negara terhadap penderitaan sebagian besar masyarakat terkesan semakin menipis. Secara ekstrem bahkan dapat dikatakan, kepedulian dan tenggang rasa itu kini justru menjadi krisis dengan kadar semakin mengental.

Kian mengentalnya krisis kepedulian dan tenggang rasa juga terasakan dengan terkuaknya kasus dugaan korupsi dalam jumlah puluhan miliar rupiah yang melibatkan pejabat-pejabat negara. Apalagi kalau dilihat dari sudut pandang yang terlibat adalah beberapa orang menteri dan mantan menteri pada jajaran Kabinet Indonesia Bersatu.

Masih ada faktor lain yang mendukung pemikiran itu, yaitu kasus aliran dana nonbujeter dari Departemen Kelautan dan Perikanan yang melibatkan pula beberapa menteri dan mantan menteri beserta istri-istrinya.

Begitu pula sinyalemen, dana nonbujeter itu juga mengalir kepada sejumlah calon presiden dan wakil presiden untuk keperluan kampanye menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004. Salah seorang calon presiden ketika itu, Amien Rais, mengakui menerima aliran dana sebesar Rp 200 juta.

Sinyalemen lain adalah keberadaan dana nonbujeter bukan hanya di Departemen Kelautan dan Perikanan, tapi juga di seluruh departemen. Namun yang terkuak sampai saat ini hanya yang ada di Departemen Kelautan dan Perikanan. Anehnya, yang dipersoalkan selama ini hanya sebatas pada mengalirnya dana itu dari departemen tersebut. Sedangkan sumber dana itu sepertinya terlepas begitu saja dari persoalan.

Masyarakat luas tentunya ingin mengetahui sumber dan motif di balik keberadaan dana nonbujeter itu. Namun keduanya tidak transparan, tidak jelas juntrungnya, sehingga mengundang kesan sebagai dana misterius.

Dari mana pun sumbernya, dana tersebut logikanya adalah penerimaan dan merupakan uang negara. Karena uang negara, dana itu seharusnya dimasukkan ke dalam kas negara yang kemudian diperhitungkan dalam APBN. Kalau tidak, penerima dana itu dari sumbernya berarti telah melakukan korupsi. Begitu pula pihak-pihak lain yang menerima aliran dana tersebut.

Kalau pemikiran tersebut benar, tertantanglah keberanian presiden mengharuskan seluruh pejabat negara penerima dana yang selama ini disebut dana nonbujeter, untuk memasukkannya ke dalam kas negara. Kalau keberanian itu bisa diwujudkan dalam kenyataan, defisit APBN yang selalu terjadi dalam setiap tahun anggaran, tidak mustahil tertanggulangi. Setidaknya, defisit itu tidak terlalu membengkak jumlahnya.

Disertai sekaligus dengan keberanian presiden membatalkan pemberian gaji bulan ke-13 bagi pejabat negara dalam tahun 2007, bisa berkurang pula kekentalan krisis kepedulian dan tenggang rasa tersebut, betapa pun kadarnya.

Penulis adalah mantan Kepala Bagian Kepegawaian LIPI

Last modified: 19/6/07


 

Menyoal Gebrakan Paket Ekonomi

Oleh Rahmat Pramulya

Pemerintah akhirnya mengeluarkan revisi paket kebijakan ekonomi setelah sempat tertunda. Sebanyak 141 rencana tindak yang tersebar di 19 instansi pemerintah disiapkan dalam paket yang diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Menko Perekonomian Boediono, revisi tersebut merupakan kelanjutan sekaligus perluasan dari paket sebelumnya, Inpres No 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Paket kebijakan baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 2007 sebesar 6,3 persen.

Selain itu, ada 12 rancangan undang-undang (RUU) yang tengah digodok dan akan diusulkan ke DPR. RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan, bertujuan menegaskan tanggung jawab masing-masing bila ada krisis moneter kembali terulang. Pemerintah juga menyiapkan RUU Kepelabuhanan, RUU BUMD, dan RUU Syariah. Juga ada reformasi regulasi untuk asuransi dan pensiun. Dalam paket ini pemerintah menargetkan waktu pengurusan perizinan investasi 23 hari dari sebelumnya 97 hari. Pemerintah juga melanjutkan reformasi BUMN.

Beberapa fokus dalam revisi paket kebijakan tersebut antara lain untuk sektor perbaikan iklim investasi yang terdiri atas empat bagian. Bagian-bagian itu, menguatkan pelayanan investasi, terutama membuat aturan pelaksana UU Penanaman Modal, seperti Perpres Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam paket tersebut, DNI ditargetkan selesai pada Juni 2007.

Fokus kedua, yaitu pada sektor perpajakan, yakni penyederhanaan dalam proses restitusi yang harus diimplementasikan pada Juli 2007. Kemudian, upaya menjaga kelancaran arus barang di pelabuhan dan sinkronisasi peraturan-peraturan di daerah, terutama yang menghambat kegiatan investasi. Dalam reformasi sektor keuangan, pemerintah memfokuskan pada stabilitas sektor keuangan, yakni membentuk forum bersama dengan Bank Indonesia (BI) yang akan diperkuat dengan mengajukan draf RUU jaring pengaman sektor keuangan.

Berikutnya melanjutkan reformasi perbankan, baik BUMN maupun syariah, reformasi lembaga keuangan nonbank, seperti amendemen RUU Asuransi, Dana Pensiun, dan lembaga pembiayaan ekspor. Selain itu, diterbitkan pula aturan pasar modal, termasuk pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang go public, serta rencana penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada Oktober tahun ini.

Berbeda dengan paket kebijakan infrastruktur yang diterbitkan sebelumnya, dalam paket yang direvisi ini pemerintah tidak memasukkan proyek-proyek infrastruktur sebagai bagian dari paket tersebut. Pemerintah hanya akan membuat perbaikan aturan-aturan, baik dari sisi kelembagaan maupun peningkatan manajemen infrastruktur.

Terbentur Birokrasi

Apakah yang bisa diharapkan dari terbitnya Inpres itu? Banyak kalangan menilai Inpres tersebut tidak akan efektif mengurangi pengangguran dan kemiskinan dalam dua tahun mendatang. Pemerintah seharusnya melihat skala prioritas yang perlu dilakukan untuk menggerakkan sektor riil.

Secara kasat mata, persoalan UMKM masih seputar modal, sumber daya manusia, dan penjaminan kredit. Rencana tindakan dalam inpres ini juga dinilai bakal tumpang tindih dengan gagasan-gagasan yang selama ini dilakukan dalam road show Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla ketika rapat koordinasi terbatas di departemen-departemen.

Sikap pesimistis terhadap kemampuan pemerintah mengimpelementasikan paket kebijakan ekonomi yang komprehensif, seperti paket kebijakan infrastruktur, investasi, keuangan, serta usaha kecil dan menengah (UKM) muncul lantaran paket-paket kebijakan sebelumnya yang lebih sederhana saja tidak ada yang terealisasi, apalagi paket yang lebih kompleks dan banyak kendalinya.

Persoalan pokok bukan lagi pada bagaimana pemerintah meramu paket kebijakan sehingga kelihatan komprehensif, tetapi lebih pada strategi pemerintah mengatasi kesenjangan antara program yang dicanangkan dan realisasinya di tahap operasional. Begitu banyak paket yang dikeluarkan padahal masa pemerintahan tinggal dua tahun. Paket yang lama saja tidak ada yang dilaksanakan, karena terbentur birokrasi.

Paket-paket tersebut memang tampak bagus di atas kertas karena diuraikan detail dan jelas siapa yang bertanggung jawab serta jangka waktu untuk menyelesaikan aturannya, tetapi sangat sulit melaksanakannya. Pemerintah seharusnya lebih menyelesaikan setiap isu permasalahan sehingga bisa berjalan, daripada menggulirkan paket baru yang tidak menjawab permasalahan.

Selain itu, target-target yang disampaikan tidak jelas prioritasnya, bahkan terkesan lebih banyak dibebankan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Padahal, Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan seharusnya memegang peranan vital, seperti target produksi beras dan masalah sumber daya hutan.

Paket kebijakan ekonomi seharusnya diturunkan dari visi dan strategi yang jelas seperti New Deal yang dikeluarkan Presiden AS Theodore Roosevelt sewaktu menghadapi krisis ekonomi 1930-an. Jadi bukan sekadar usulan birokrasi. Paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini lebih banyak bersifat administratif dan birokratis. Demikian pula dampaknya terhadap kalangan bisnis dan masyarakat tidak pernah dievaluasi keefektifannya.

Membuat regulasi tentang perbaikan iklim investasi kalau tidak disertai target lebih konkret sebenarnya bisa menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Pasalnya, di tingkat regional, persaingan antarsesama negara di kawasan Asia semakin besar, seperti Tiongkok, India, Thailand, ditambah masuknya negara pendatang baru seperti Vietnam yang menyebabkan persaingan menarik investasi semakin ketat.

Terlebih khusus UMKM, sebelumnya telah ada kesepakatan antara pemerintah, BI, dan Kadin agar syarat pemberian kredit perbankan kepada UMKM disederhanakan. Dari tiga syarat yang selama ini diterapkan (prospek industri, neraca, dan kemampuan bayar), hanya kemampuan bayar yang dipakai menilai kelayakan pemberian kredit kepada UMKM.

Itu bisa dimaklumi karena pelaku UMKM biasanya rakyat kecil yang belum terbiasa membuat prospektus usaha dan neraca keuangan. Harapannya, perbankan nasional bisa berfungsi sesuai dengan misinya: menjadi intermediasi antara dunia usaha dan pemilik uang.

Bercermin

Persoalannya efektifkah desakan pemerintah kepada perbankan tersebut? Banyak pihak menilai desakan tersebut tidak akan efektif. Ini karena iklim usaha di Indonesia belum kondusif terhadap pengembangan UMKM. Pemerintah perlu menyadari kekurangkondusifan itu juga diciptakan pemerintah sendiri.

Berbelitnya birokrasi perizinan serta mahalnya biaya administrasi plus segala macam pungutan liar, buruknya infrastruktur, dan hambatan transportasi membuat dunia perbankan menilai iklim usaha di Indonesia -termasuk UMKM- masih belum prospektif. Akibatnya, dunia perbankan pun enggan mengucurkan kreditnya kepada UMKM. Mereka lebih suka memberikan kredit konsumtif yang tingkat pengembaliannya tinggi dan menanam uangnya ke SBI yang aman dari berbagai gangguan krisis.

Jadi, jika kebijakan tersebut kurang mendapat respons, sebetulnya pemerintah sendiri yang harus bercermin. Apalagi setelah privatisasi perbankan nasional, kebanyakan bank swasta besar di Indonesia sudah menjadi milik asing. Bank Permata, Bank Danamon, dan Bank Niaga untuk menyebut beberapa contoh, kini menjadi bank swasta asing karena mayoritas sahamnya dimiliki investor luar negeri.

Bank-bank semacam itu tak bisa diharapkan tunduk pada desakan pemerintah tadi. Di pihak lain, bank-bank pelat merah, meski tunduk pada desakan pemerintah, mereka (baca: SDM-nya) belum bisa menghilangkan kebiasaan minta entertain and success fee kepada pengusaha yang kreditnya cair, yang nilainya bisa mencapai tiga sampai lima persen dari jumlah kredit.

Kita tahu sebagian besar UMKM bergerak dalam usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan skala kecil dan menengah. Bisnis UMKM yang bergerak di sektor riil tersebut menyerap tenaga kerja yang besar. Sebagai gambaran, tiap pertumbuhan ekonomi nasional satu persen di sektor riil, tenaga kerja yang diserap mencapai 350.000 orang. Bandingkan, misalnya, dengan pertumbuhan sama di sektor jasa dan keuangan yang hanya menyerap 40.000 tenaga kerja. Dengan berkembangnya sektor riil tersebut, akan cukup banyak tenaga kerja yang bisa diserap sehingga jumlah pengangguran yang kini mencapai 37 juta orang akan terkurangi.

Penulis adalah mahasiswa Pascasarja na Manajemen dan Bisnis IPB;Instruktur berba gai program pemberdayaan UMKM

Last modified: 20/6/07


 

CATATAN KOta ho chi minh

Vietnam Merangkul Investasi Asing

Sabam Siagian

Dulu nama kota ini Saigon, dan berfungsi sebagai ibu kota sebuah negara ciptaan Amerika Serikat. Markas besar tentara AS yang mendukung negara boneka itu dan membawahi sekitar setengah juta militer AS, juga berlokasi di sini. Suasana perang yang meliputi Saigon digambarkan secara mencolok oleh penulis Inggris Graham Greene dalam novelnya The Quiet American, yang meragukan tujuan keterlibatan AS.

Semuanya itu ambruk pada akhir April 1975 ketika pasukan Vietnam Utara menyerbu Saigon. Namanya segera berubah menjadi Kota Ho Chi Minh untuk menghormati pemimpin gerakan kemerdekaan Vietnam. Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam di Hanoi pada tanggal 2 September 1945, dua minggu setelah dua pemimpin gerakan kebangsaan, Soekarno dan Moh Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus di Jakarta. Hanya dua bangsa terjajah di Asia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 setelah Perang Asia-Pasifik berakhir, Indonesia dan Vietnam.

Namun perang Vietnam -As yang dahsyat itu tidak berbekas lagi di Kota Ho Chi Minh sekarang. Pada awal bulan Mei lalu, bersama beberapa rekan pemimpin redaksi media cetak ibu kota, kolomnis ini ikut dalam suatu kunjungan jurnalistik ke Kota Ho Chi Minh. Kesibukan di jalan-jalan yang ramai dilalui oleh pengendara skuter atau sepeda motor dan truk-truk menandakan dinamisme masyarakat.

Beberapa hotel bintang lima sudah muncul di Kota Ho Chi Minh dengan persentase tamu di atas 50 persen, sebagian besar pengusaha dari luar negeri.

Kami diajak meninjau, antara lain, Zona Industri Vietnam-Singapura yang diresmikan dengan kunjungan Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong pada 1996. Perusahaan asing yang ingin mendirikan pabrik di zona ini mendapat pelayanan khusus. Zona seluas 500 ha praktis telah penuh dan menyerap sekitar 40 ribu pekerja. Urusan perizinan dapat diselesaikan dalam dua minggu.

Dalam percakapan dengan berbagai kalangan, termasuk seorang spesialis investasi warga Australia yang sudah aktif di Vietnam sejak 1994, terkesan betapa pragmatisnya sikap pemerintah, pimpinan partai, dan elite politik Vietnam, dalam merangkul investasi dari luar negeri.

Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan, tidak termasuk “negara sahabat” ketika Vietnam terlibat dalam peperangan dahsyat melawan AS. Tapi mereka sekarang termasuk tiga investor terbesar, masing-masing dengan jumlah investasi tercatat di atas delapan miliar dolar AS sejak tahun 1998.

Jumlah investasi asing untuk tahun 2005 tercatat 6,1 M dolar AS, untuk tahun 2006 10,2 M dolar AS, dan untuk 2007 diproyeksikan jumlah investasi langsung mungkin mendekati 15 M dolar AS. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Vietnam sejak tahun 2001 rata-rata 7 persen dan dua tahun terakhir sudah di atas 8 persen. Untuk bangsa yang berjumlah sekitar 80 juta ini sungguh suatu prestasi yang luar biasa.

*

Contoh yang dapat dikatakan menjadi “klasik” tentang pragmatisme dan efisiensi Vietnam dalam mengelola investasi asing adalah investasi perusahaan AS di bidang elektronik Intel. Ia mendirikan pabrik kepingan (chip) elektronik dan fasilitas uji coba di luar Kota Ho Chi Minh dengan nilai investasi 1 M dolar AS.

Pada awalnya jumlah investasi itu sekitar 500 juta dollar AS. Kemudian seorang wakil perusahaan Intel dari kantor pusat di AS datang untuk meninjau ditempat.

Ia terkesan akan kondisi berbisnis yang dijumpainya dan bertanya, kalau perusahaannya bermaksud untuk melipatgandakan investasi awal itu sampai dua kali, berapa lama urusan perizinan akan selesai? Jawaban yang dia terima: Satu bulan!

Setelah berkonsultasi, pimpinan perusahaan Intel memutuskan untuk meningkatkan investasi menjadi sebesar 1 miliar dolar AS. Dan semua perizinan (tanah, amdal, buruh, dan lainnya) selesai dalam tiga minggu! Memang benar, dalam hal investasi Intel ini, sampai kantor perdana menteri di Hanoi turun tangan. Yang penting, keputusan diambil dan dilaksanakan di lapangan.

Keputusan serba lancar dalam menangani rencana investasi asing bukan saja yang menyangkut industri vital, tapi juga dinikmati proyek pariwisata yang sebenarnya melambangkan gaya hidup “kapitalis”. Istilah itu tidak begitu disukai di sebuah negara komunis.

Apa yang disebut “China Beach” di pantai Vietnam Tengah dekat Da Nang menjadi incaran investasi asing, seperti Indochina Capital (London), Four Season Hotel & Resorts (Kanada), Banyan Tree Hotels & Resorts (Singapura).

Investasi di bidang pariwisata amat peka terhadap kelambanan birokrasi. Perusahaan internasional tersebut tertarik berinvestasi di Vietnam bukan saja karena lokasinya amat menarik, tapi juga prosesnya serba lancar tanpa pungutan-pungutan ekstra.

*

Vietnam tiba pada tahap sekarang ini sebenarnya nyaris menjadi korban pergeseran-pergeseran besar di panggung politik internasional.

Ketika perang menghadapi AS berakhir pada tahun 1975 dan Vietnam bersatu menjadi kenyataan tahun 1976, ia terpaksa menghadapi RRT pada tahun 1979 karena masalah Kamboja. Vietnam menjadi tergantung pada Uni Soviet tapi Uni Soviet berantakan pada tahun 1991.

Semua bantuan kemudian praktis terhenti dan Vietnam terpaksa harus mengandalkan daya mampu nasionalnya. Ia kembangkan jaringan hubungan internasional dan tidak terjerat pada keperkasaan masa lampau.

Pada bulan April tahun lalu, saya mengunjungi Hanoi dengan sekelompok redaktur koran berbahasa Inggris karena harian Vietnam News merayakan ulang tahunnya ke-15.

Kami jumpa dengan Wakil Perdana Menteri Pham Gia Khiem yang mengkoordinir bidang ekonomi dan keuangan. Pertemuan puncak APEC (Dewan Ekonomi Asia-Pasifik; Vietnam menjadi anggota pada 1998) diselenggarakan di Hanoi pada akhir November 2006.

Dengan nada memancing, saya bertanya, bagaimana perasaannya dan sikap Pemerintah Vietnam dalam menyambut Presiden George Bush, pemimpin negara yang dahulu merupakan musuh? Jawabannya mengesankan: “Kami sudah simpan sejarah masa lalu tapi tidak melupakannya. Kami harus menghadapi persaingan globalisasi dan harus berusaha sekuat tenaga mengejar ketertinggalan…”

Menjadi bahan renungan bagi pengamat ini: kenapa rasa urgensi dalam menangani investasi asing tidak tampak di Indonesia, seperti di Vietnam? Padahal ada kemiripan sejarah politik antara dua negeri ini. Apakah karena pengalaman Vietnam lebih berat dan pahit dalam mempertahankan kemerdekaannya, sedangkan Indonesia masih bersikap manja, karena pernah dirayu dari kiri-kanan ketika Perang Dingin berlangsung? Vi- etnam sadar bahwa investasi asing diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi supaya tenaga kerja lebih satu juta setiap tahun dapat diserap.

Sedangkan kecenderungan birokrasi pemerintah pusat di Jakarta menangani investasi asing serba santai dan menghabiskan waktu dalam perselisihan intern.

Penulis adalah pengamat internasional

Last modified: 2/6/07


 

THE GLOBAL NEXUS

“Kakistokrasi” dan Kinerja RI

Christianto Wibisono

Istilah Kakistokrasi artinya pemerintahan oleh orang yang paling tidak berkompeten dan bergulir sejak 10 Mei 2006 dalam lomba mengeja kosa kata. Kompetensi individual memang merupakan acuan, tapi juga sistem yang memengaruhi kinerja perorangan pada akhirnya akan berdampak bagi peringkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam per- caturan global.

Di tengah kesibukan duel Amien Rais-SBY, di Washington DC sebetulnya berlangsung suatu dialog intensif antara RRT dan AS tentang hubungan strategis kedua negara. Waperdam Wu Yi memimpin delegasi RRT melayani pelbagai tuntutan dan desakan elite AS agar RRT merevaluasi yuan dan mengambil langkah langkah liberalisasi lebih maju.

Sementara itu Mendag RI Mari Pangestu, tentu saja tidak “kebagian” berita karena Wu Yi menyerobot tayangan TV dan media cetak.

Sekalipun demikian, hubungan bilateral AS-RI juga tidak sepenuhnya lancar tanpa gejolak. Karena ada juga pihak yang ingin mengungkit soal dumping produk tertentu dari Indonesia seperti kertas, atau isu tentang dampak sampingan minyak sawit. Beberapa masalah bilateral mikro seperti konflik antara pemegang obligasi APP di AS, yang jumlahnya hanya kurang dari 7 persen tapi tetap ngotot menuntut APP, didukung oleh pelobi mantan USTR Carla Hills, sedang memasuki tahap PK di Mahkamah Agung RI.

Minggu depan ini berita ekonomi dunia tentu akan menyorot perkembangan KTT G-8 di Jerman, yang sejak tahun lalu sudah dihadiri juga oleh RRT, Brasil, dan India. Sementara itu masalah terorisme tetap menghantui dan mewarnai perkembangan geopolitik secara tidak langsung.

Dalam diskusi di Council of Foreign Relations 31 Mei, Lawrence Wright, kolumnis The New Yorker menyatakan selama lima tahun AS telah mengucurkan dana US$ 10 miliar kepada Pakistan. Tapi Osama bin Laden tidak ketahuan jejak langkahnya. Wright menyimpulkan dengan guyon bahwa Pakistan tidak akan menangkap Osama, karena itu berarti mereka akan “going out of business“. Kalau Osama ditangkap atau mati, Pakistan tidak akan punya alasan lagi untuk minta bantuan AS seperti yang terjadi selama lima tahun terakhir.

u

Perundingan bilateral AS-Iran juga sudah dimulai di Baghdad, dan tampaknya Iran akan memilih jalur kompromi dan memperoleh imbalan pelbagai fasilitas, ketimbang mengambil risiko diserbu dari udara. Salah satu alternatif yang mencuat bila Iran tetap ngotot, ialah AS akan melakukan serangan udara yang selesai dalam dua- tiga hari dan dampak opini publik akan berumur sekitar seminggu, setelah itu orang akan sudah lupa. Yang penting Iran akan kehilangan “modal dasar” untuk membangun nuklir damai atau bom nuklir jika serangan udara itu dilakukan dalam tahun 2007 ini juga.

Dewan Keamanan PBB baru saja menyetujui Mahkamah Internasional untuk mengadili kasus pembunuhan PM Hariri. Lima negara yang abstain ialah Rusia, RRT, Indonesia, Qatar, dan Afrika Selatan. Mengenai Mahkamah Internasional mayoritas negara memang biasanya ambivalen. Kalau yang diadili negara lain, ya mereka bisa menerima. Tapi kalau sudah menyangkut oknum dari negaranya, banyak yang keberatan. Termasuk AS tidak mau ikut dalam konvensi International Criminal Court di Den Haag karena mereka tidak percaya dan takut sentimen anti-AS akan mudah sekali menyeret warga AS sebagai penjahat perang internasional di depan ICC.

PBB memang merupakan wadah yang unik. Di Dewan Keamanan, banyak putusan memang tergantung pada lima anggota Tetap. Tapi, di Majelis Umum, bisa saja muncul putusan-putusan yang walaupun tidak strategis vital seperti DK, akan mengganggu agenda nasional dari kekuatan-kekuatan besar, termasuk AS sendiri.

Di tengah diplomasi multijalur itu semua orang harus waspada dan tidak lengah agar tidak mengalami nasib seperti Pinochet atau insiden seperti Sutiyoso, dan dulu Johny Lumintang serta Sintong Panjaitan.

Sebuah buku berjudul Masters of Terror memuat lengkap nama perwira yang terkait dengan pelanggaran HAM di Timtim maupun terhadap aktivis prodemokrasi di era Orde Baru Soeharto. Saya rasa Menhan, Menlu, Panglima TNI, harus menyimpan dan membaca buku tersebut dan mengingatkan agar perwira itu waspada seumur hidup.

Itulah risiko, bila Indonesia sendiri tidak berani mengadili secara fair pelanggaran HAM seperti teror Mei 1998 berikut derivatifnya, penculikan, pembunuhan dan kejahatan terhadap kemanusiaan lain. Mata dunia menyorot secara tajam dan setiap waktu bisa terjadi “korban baru”, yang bisa mengalami perlakuan serupa karena dakwaan pelanggaran HAM berat.

Dalam soal kejahatan terhadap kemanusiaan dalih kedaulatan nasional dan yurisdiksi domestik sangat rapuh dan usang.

Para mantan penguasa Yugoslavia banyak yang ditangkap dan diadili oleh Mahkamah Internasional Den Haag dan ada juga yang diadili oleh pengadilan di New York atas aduan para korban kejahatan terhadap kemanusiaan. Pendapat umum dunia serta kolaborasi hakim jaksa, pengacara, dan LSM yang memihak, bisa mengegolkan suatu kampanye pengadilan terhadap Pinochet, walaupun Pemerintah Cile berusaha untuk melindungi.

Walhasil, memang merupakan risiko besar bagi pejabat, atau mantan pejabat yang pernah terlibat dalam pelanggaran HAM dan diidentifikasi sebagai pelaku, untuk waspada dalam perjalanan keliling dunia. Di pelbagai tempat bisa terjadi penggerebekan yang sulit dicegah oleh aparatur setempat, apalagi bila sudah terekspose di media massa.

Dalam situasi politik diplomasi yang mirip kesemrawutan lalu lintas Jakarta itulah, bila suatu negara tidak memiliki elite politik yang berkemampuan unggulan, melainkan hanya berkualitas mediocre atau malahan terpuruk pada kelas kakistokrasi, maka Indonesia akan sulit bersaing menjadi bangsa unggulan.

*

Agenda PDI-P dengan Partai Demokrat untuk memanfaatkan kemenangan Partai Demokrat 2008 sebagai arus sejarah ke arah kemenangan PDI-P tahun 2009 tentu memerlukan suatu grand strategy yang bukan sekadar solidaritas gender Hillary-Megawati, atau solidaritas siswa SD Menteng Barack Obama terhadap Indonesia.

Penembakan oleh marinir di Pasuruan juga masih menyisakan pola tindak era Orde Baru terhadap rakyat, walaupun situasi dunia pasca-911 sebetulnya juga telah berubah, sebab teroris telah menjadikan Indonesia sebagai target.

Jika aparat sekuriti dan terutama elite politik Indonesia tidak mempunyai keunggulan pola pikir yang strategis, tapi membiarkan emosi dan sentimen primordial “membebaskan” dan tidak menindak teroris secara efektif, maka Indonesia akan menjadi negara gagal di tangan kakistokrasi.

Di tengah acara peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni, Indonesia sedang mengalami tarikan yang bisa mengarah kepada failed state (negara gagal). Hanya meritokrasi, rezim yang menghargai orang bermoral, berkarakter, dan berprestasi untuk memimpin negeri ini, bisa mengangkat Indonesia dari keterpurukan rezim kakistokrasi yang impoten dan korup.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 5/6/07


 

Tuntutan Penuntasan Kasus BLBI

Oleh Frans H Winarta

Sehari setelah dilantik sebagai Jaksa Agung, Hendarman Supandji menyatakan agenda utamanya adalah memprioritaskan penuntasan kasus korupsi, khususnya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sampai saat ini masih mandek. Berbagai kalangan memang mendesak pemerintah menuntaskan kasus yang sampai saat ini tersendat-sendat penyelesaiannya itu dan sangat berpengaruh atas terpuruknya ekonomi Indonesia.

Tuntutan penuntasan juga disampaikan mahasiswa, agar Jaksa Agung segera menggelar kembali kasus BLBI yang melibatkan konglomerat besar, terutama Salim Group. Kasus BLBI adalah warisan pemerintah Orde Baru yang sejak krisis moneter 1997 tidak dapat diselesaikan tuntas karena penyelesaian secara hukum dilakukan setengah hati pascakejatuhan Presiden Soeharto pada 1998.

Salim Group, kelompok usaha perusahaan konglomerat milik keluarga Salim yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan mantan Presiden Soeharto, belakangan ini menjadi bulan-bulanan di media masa. Keluarga Salim sebagai obligor terbesar BLBI diduga melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana BLBI dan perjanjian Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) yang ditandatangani dengan Pemerintah cq BPPN pada 1998.

Dugaan penyimpangan terhadap penggunaan BLBI yang merupakan tindak pidana diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil audit investigasi terhadap 48 bank penerima BLBI ditemukan penyimpangan Rp 84,8 triliun atau 58,70 persen dari jumlah BLBI sebesar Rp 144,5 triliun. Penyimpangan BLBI tersebut antara lain digunakan untuk melunasi pinjaman subordinasi, melunasi kewajiban pembayaran bank umum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, membayar kewajiban kepada pihak terkait, transaksi surat berharga, melunasi dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan, membiayai kontrak derivatif baru, membiayai ekspansi kredit, membiayai investasi dalam aktiva tetap dan membiayai overhead bank umum.

Dibawa ke Mana?

Penyimpangan terhadap MSAA terjadi dalam kasus penjualan Sugar Group Companies, aset eks- Salim Group yang menimbulkan permasalahan. Investor baru pemilik Sugar Group Companies merasa tertipu karena tidak memperoleh seluruh haknya setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang atas Sugar Group Companies pada 2001. Tanah ribuan hektare yang seharusnya menjadi hak pemilik baru disembunyikan dengan menggunakan nama perusahaan kosong yang dikontrol Salim Group.

Ironisnya pemerintah justru memberikan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Salim Group karena dianggap telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan MSAA. Aset-aset Salim Group sebanyak 104 perusahaan yang diserahkan kepada pemerintah diakui bernilai sebesar Rp 52,7 triliun berdasarkan hasil valuasi dari konsultan keuangan. Namun, dalam kurun waktu satu tahun setelah dilakukan penilaian kembali, ternyata nilai dari 100 perusahaan tersebut tidak mencapai Rp 20 triliun.

Selisih nilai lebih kurang Rp 30 triliun merupakan perbedaan yang sangat signifikan, dan dalam hal ini negara dirugikan karena terjadi penyusutan nilai aset (depresiasi) sehingga negara harus bertanggung jawab atas kekurangannya. SKL seharusnya dibatalkan apabila terdapat kejanggalan atau kesalahan, tetapi pemerintah lepas tangan dan menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pemerintah juga tidak berupaya menguasai harta kekayaan Salim Group yang dimiliki saat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, harta kekayaan debitur yang diperoleh di kemudian hari tetap menjadi jaminan utang.

Jadi pertanyaannya sekarang, mau ke mana arah pembangunan dan penegakan hukum dibawa? Kepada keadaan hukum yang lumpuh dan kacau (legal disarray), atau diarahkan kepada negara hukum (rechtsstaat) yang memang menjadi amanat UUD 1945, di mana persoalan nasional (terutama yang menyangkut hajat orang banyak) harus diatasi secara hukum justru dilakukan dengan coba- coba (trial and error) dengan kompromi, tetapi pihak debitur BLBI tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan utangnya. Lain halnya kalau debitur BLBI yang kooperatif dan menepati janji pasti harus diberi rehabilitasi dan kesempatan usaha kembali.

Melanggar

Sepuluh tahun berlalu sejak BLBI dikucurkan, tetapi penanganan kasus penyimpangan dana BLBI yang ditempuh secara perdata dengan menyampingkan hukum pidana tidak membuahkan hasil, bahkan menjadi batu sandungan bagi pemerintah sendiri. Pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2002, release and discharge, tetapi menempuh jalur hukum sebagaimana direkomendasikan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Bantuan Hukum yang dibentuk BPPN.

Akibat pemberian release and discharge, debitor dan obligor BLBI yang dianggap telah menyelesaikan kewajibannya, baik yang berbentuk MSAA, MRNIA, atau APU, dibebaskan dari aspek pidana, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan atau penuntutan. Padahal Pasal 49 ayat 2 jo Pasal 50 jo Pasal 50 (a) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara tegas mengatur pelanggaran BMPK merupakan tindak pidana.

Hal itu jelas melanggar asas hukum pidana. Sebab penuntutan atau hak menuntut hanya bisa dihapuskan atau ditiadakan sesuai Bab VIII buku I Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHPidana), jika telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana yang sama (Pasal 76 KUHPidana), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHPidana), perkara tersebut kedaluwarsa (Pasal 78 KUHPidana), atau terjadi penyelesaian di luar persidangan (Pasal 82 KUHPidana).

Dengan mengesampingkan aspek hukum pidana dan memilih cara penyelesaian melalui jalur perdata, pemerintah justru mengalami kesulitan akibat kondisi peradilan yang masih marak dengan praktik judicial corruption yang menyebabkan pemerintah sering kali dikalahkan pada saat bersengketa di pengadilan.

Sebagai contoh perkara BPPN melawan David Nusa Wijaya yang saat ini dipenjara. PN Jakarta Selatan mengeluarkan putusan yang menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang Bank Umum Servitia tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Menjadi pertanyaan, mengapa dalam menyelesaikan kasus BLBI pemerintah lebih memilih menggunakan pendekatan keperdataan daripada melalui proses pidana? Padahal BPK mengemukakan adanya penyimpangan penggunaan dana BLBI yang merupakan tindak pidana dan menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Dengan menempuh jalur hukum khususnya pidana, aset negara itu bisa disita negara sehingga tidak dapat disembunyikan atau digadaikan debitur BLBI.

Mudah-mudahan pengangkatan Hendarman Supandji yang dikenal berani sebagai Jaksa Agung dan dengan ditandatanganinya perjanjian ekstradisi dengan Singapura, Pemerintah SBY dapat membuat gebrakan dalam menuntaskan kasus BLBI yang melibatkan konglomerat-konglomerat besar yang dianggap untouchable. Dalam merealisasikannya juga diperlukan kerja sama dan bantuan Menteri Keuangan dengan Dirjen Pajak untuk bersikap terbuka dalam mengungkap penyimpangan dana BLBI dan membantu proses penyidikan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan.

Penyimpangan di masa lalu perlu diungkap agar kasus BLBI bisa dituntaskan secepatnya. Dengan demikian penegakan hukum dapat dilakukan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang bersalah harus dihadapkan di hadapan hukum dengan perlakuan yang sama sesuai dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Penulis adalah Advokat dan Ketua Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI)

Last modified: 5/6/07


 

Interpelasi untuk Lumpur Sidoarjo

Oleh Indra J Piliang

Dibandingkan dengan penggunaan hak interpelasi DPR RI untuk persoalan Resolusi 1747 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disetujui Republik Indonesia di antara 15 anggotanya, rencana penggunaan hak interpelasi untuk kasus semburan lumpur di Sidoarjo lebih signifikan.

Mengapa? Pertama, karena usia semburan lumpur sudah lebih dari satu tahun, dengan dampak meluas, melintasi batas-batas kemampuan pemerintahan daerah dan pusat. Kedua, karena lumpur Sidoarjo sudah menyebabkan persoalan serius, tidak hanya pada aspek hukum yang tidak jelas, tetapi juga aspek lingkungan hidup, sosial, dan posisi korporasi. Ketiga, karena lumpur masih akan menyembur untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Untuk itu, membawa persoalan lumpur ke ranah politik terasa tepat.

Sejauh ini, pihak yang dianggap paling bersalah adalah PT Lapindo Brantas Inc. Tetapi, apakah kesalahan itu sudah dibuktikan lewat pengadilan, sepertinya belum terdapat upaya hukum ke arah sana. Yang justru terjadi, masing-masing kelompok mengajukan klaim pembenaran, termasuk kalangan pengamat sosial-politik. Padahal, cara melihat persoalan justru jauh ditarik keluar dari titik awal di Porong, Sidoarjo. Beban-beban baru ditambahkan, sesuai kapasitas keilmuan masing-masing.

Argumen yang banyak dibangun adalah penanganan lumpur Porong dan penanggulangan dampaknya itu makin membuktikan kegagalan negara (failed state). Argumen itu layak dicarikan peta persoalannya. Runtutannya, pertama, tanggung jawab korporasi untuk kesalahan eksplorasi yang dilakukan, kedua, tanggung jawab pemerintah sebagai pengawas dan penerima devisa yang disumbangkan dari korporasi, ketiga, tanggung jawab lembaga-lembaga politik, seperti parlemen lokal dan nasional, serta keempat, tanggung jawab negara atas warga negara.

Apabila diperhatikan, pihak korporasi dan pemerintah pusat sudah menjalankan tanggung jawab masing-masing, sekalipun terkendala masalah-masalah rumit menyangkut administrasi kepemilikan atas lahan, rumah, dan bukti-bukti pendukung lain. Korporasi dijadikan sebagai pihak yang memberikan dana, termasuk untuk tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Sementara, pemerintah membuat kelembagaan yang ditugaskan untuk mengatasi semburan lumpur dan penanggulangan dampaknya. “Kesepakatan” pemerintah dengan pihak korporasi ini dituangkan dalam Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden. Apakah kewenangan pemerintah sampai sejauh itu sebagai lembaga eksekutif? Tentu membutuhkan kajian ketatanegaraan yang jernih.

Pengadilan Ad Hoc

Barangkali, materi interpelasi akan berujung kepada Keppres dan Inpres ini, sekaligus juga pengajuan sejumlah usulan, seperti pengadilan ad hoc. Parlemen nasional yang mencoba bersimpati atas nasib warga korban lumpur, seperti ingin mengajukan penyelesaian yang lebih cepat dan tuntas, ketimbang terus berbelit dengan persoalan-persoalan lama. Hanya saja, ahli hukum korporasi harus mulai banyak bicara, menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, baik ketika pemerintah kalah atau pemerintahlah yang menang.

Begitu juga dengan hak-hak warganegara. Apabila lumpur Sidoarjo dianggap sebagai kesalahan korporasi, bisa jadi penyelesaian ganti rugi juga akan sepenuhnya ditanggung Lapindo Brantas. Seberapa sanggup perusahaan itu mampu membayar ganti rugi dan seberapa besar dana yang harus dikeluarkan? Apakah bisa melebihi seluruh aset perusahaan, atau bahkan bisa “menyeret” perusahaan-perusahaan induknya? Lalu, ketika seluruh soal lari kepada hukum, pembuktian apa pun menyangkut hak milik atas tanah dan bangunan yang dimiliki warga juga sepenuhnya diputuskan pengadilan.

Detail persoalan inilah yang kurang mendapatkan perhatian kalangan pengamat dan penulis, sehingga lebih banyak yang melakukan proses insinuasi, ketimbang mencoba menelusuri seluruh persoalan dengan teliti. Kita memang harus meyakini betul betapa hak-hak warga-negara di atas segalanya. Tidak ada pengecualian apa pun atas hak-hak itu. Tetapi, kita juga harus meyakini betapa hak-hak berusaha juga bagian dari hak-hak warga negara, sebagaimana juga hak-hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam penyelesaian sumber aliran lumpur dan akibat-akibatnya, diperlukan pelibatan publik. Publik di sini bukan hanya stakeholders dan shareholders, melainkan juga kalangan dan kelompok di luar area semburan lumpur. Penggunaan hak interpelasi menjadi bagian dari pelibatan publik itu. Hanya saja, kita juga tahu, betapa hak-hak interpelasi selama ini lebih sarat dengan politisasi, daripada substansi. Yang harus dihindari adalah pengerahan massa, sekadar untuk menunjukkan kekuatan para pihak yang berbeda pendapat.

Apabila hak interpelasi berubah bentuk menjadi hak angket, misalnya, maka sejumlah konsultasi publik layak digelar. Maka, kita mungkin akan menyaksikan beragam perdebatan teknis di bidang geologi, teknik sipil, arsitektur, budaya, sejarah, hukum, lalu menular ke banyak perdebatan lain. Di sinilah letak persoalannya, sampai berapa lama perdebatan itu digelar? Barangkali sebulan atau dua bulan. Tetapi, apa cukup selama itu, mengingat untuk mengevaluasi kasus Institut Pemerintahan Dalam Negeri saja memerlukan waktu dua bulan?

Masalahnya, publik tidak bisa menunggu, apalagi warga Porong jarang yang memiliki asuransi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang paling memungkinkan adalah pengambilan keputusan dijalankan, dengan risiko apa pun atas keputusan itu. Barangkali, pengambilan keputusan atas kasus lumpur di Sidoarjo ini lebih berat dari penentuan jajak pendapat di Timor Leste, tetapi lebih ringan daripada upaya penyelesaian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan-keputusan skala besar itulah yang harus dibuat, terutama oleh presiden.

Apalagi, penulis tidak terlalu yakin, apabila pemerintah tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan. Berapa banyak sudah departemen, universitas sampai lembaga-lembaga riset yang mempekerjakan ribuan ilmuwan? Kalaupun dibutuhkan opini kedua atau opini ketiga, sejumlah ilmuwan di luar negeri juga bisa dimintai bantuan, termasuk bantuan gratis, karena mereka bisa menggunakan dana-dana riset sendiri.

Kenapa pemerintah terkesan membiarkan persoalan ini lebih diberikan menjadi bagian dari konsumsi publik, dengan pendapat yang beragam, oleh orang-orang yang juga belum tentu kompeten? Jangan-jangan, skenario di balik skenario ada dalam persoalan ini, yang lagi-lagi membuat bangsa ini selalu menjadikan teori konspirasi sebagai kitab segala tahu?

Memutus mata rantai persebaran opini yang beragam itu adalah sebab dari pemerintah itu ada. Kalau tidak, kita akan terus bertanya, ke mana dikau (pemerintah, parlemen, ilmuwan), ketika kami betul-betul butuh? Kenapa dikau menghilang, tanpa ada kebijakan apa pun yang membuat kami memiliki kepastian atas masa depan?

Spanduk-spanduk yang bertebaran di lokasi bencana dan pengungsian adalah percikan dari beragam pertanyaan itu.

Penulis adalah Analis Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta

Last modified: 6/6/07


 

Morales, SBY, dan Nagabonar

Oleh Usep Setiawan

Mata dunia kini tertuju ke Bolivia karena keberanian Presiden Evo Morales melancarkan reforma agraria yang berintikan tanah, minyak, dan gas, untuk rakyatnya di saat globalisasi kapitalisme menderas. Morales bak Nagabonar yang sukses “mencopet” kekayaan negerinya dari tangan asing bagi kepentingan bangsa dan negaranya.

Seorang sahabat berkirim pesan singkat; “Bolivia hari ini, Indonesia tahun 1957. Bolivia hari ini, Indonesia masa depan. Rengkuhlah hari ini, Bolivia!” Inspirasi Bolivia penting direfleksikan bagi agenda nasional kita.

Kesuksesan Morales menasionalisasi migas merupakan bukti keberhasilan membumikan sosialisme dalam nyata, bukan hanya retorika. Nasionalisasi perusahaan asing di Bolivia tak sekadar mengalihkan kepemilikan, tetapi bertujuan memperbaiki kehidupan rakyat banyak. Morales mewujudkan sosialisme dengan menciptakan pekerjaan, menghapus kemiskinan, menghilangkan kesenjangan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Sejumlah pihak mendesak Presiden Yudhoyono untuk “belajar” kepada Morales. Ketika agenda pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran masih kusut, Yudhoyono sebaiknya menjadikan Morales sebagai rujukan etis dan model kebijakan nasionalisasi migas serta kekayaan alam lain. Yudhoyono diminta membuat gebrakan mendasar untuk mengembalikan kekayaan alam yang telah puluhan tahun dikuasai asing agar kembali dikuasai negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar konstitusionalnya, Yudhoyono dapat mencantolkan diri pada Pasal 33 (3) UUD 1945.

Desakan itu sampai sekarang belum direspons Yudhoyono. Indonesia membutuhkan jalan baru seperti ditempuh Bolivia. Nasionalisasi migas dan redistribusi tanah bagi rakyat miskin mesti diyakini tidak akan menghilangkan kepercayaan negara lain kepada kita. Keberanian kita menegakkan kedaulatan atas kekayaan adalah bukti tingginya kualitas kebangsaan kita, tanpa bermaksud mengisolasi diri dari pergaulan antarbangsa.

Tampaknya kita perlu menyegarkan kembali keyakinan kolektif bangsa atas ideologi nasional yang melandasi kebangkitan nasional kita. Apalagi sampai saat ini kita seperti terus saja gamang dan terus mencari working-ideology sebagai kompas pemandu arah perjalanan bangsa ke depan.

Pendiri republik mewariskan ajaran “Sosialisme Indonesia” sebagai rumusan asli yang digali dari budaya sendiri dan diabdikan bagi kaum lemah karena dilemahkan oleh sistem dan struktur sosial-ekonomi-politik produk kolonial. Bagi pendiri republik ini, sosialisme Indonesia dianggap jalan yang paling tepat dianut dan ditempuh bangsa yang telah dua abad dicengkeram kolonialis-imperialis asing.

Sosialisme Indonesia bukanlah sekadar sosialisme yang jamak diterapkan negara lain. Sosialisme Indonesia bukanlah komunisme, tapi bersarikan antikapitalisme asing maupun kapitalisme bangsa sendiri. Kapitalisme menjadi musuh bersama karena ia tak ubahnya ibu kandung kolonialisme- imperialisme, yang terbukti menindas dan mengisap. Penindasan dan pengisapan inilah yang hendak kita kubur dari Bumi Nusantara.

Kristalisasi dari semangat mewujudkan nasionalisme dan sosialisme Indonesia bagi bangsa ini bermuara pada sebuah konsensus nasional tertinggi yang dipantulkan secara utuh dalam lima sila dasar negara, yakni: Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan. Oleh Bung Karno, rangkuman dari kelima nilai luhur itu kemudian diistilahkan sebagai Pancasila. Sebegitu sakralnya Pancasila, sejak kecil kita ditanamkan untuk menempatkan Pancasila sumber dari segala sumber hukum.

Sepanjang Orde Baru berkuasa, Pancasila diangkat ke langit tinggi sehingga mengalami sakralisasi ideologi tapi kering-kerontang dalam realisasi praktis bernegara. Penataran Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) bukannya menjadi metoda pencerahan anak bangsa, malah terjerumus menjadi alat penjinakan dan pengendalian potensi kritis warga negara di tengah tingkah rezim otoriter dan totaliter.

Sejauh ini, kita masih berkeyakinan tak ada soal dengan isi Pancasila itu. Hanya saja kerap kali kedodoran dan inkonsistensi pengamalannya dalam praktik kehidupan berbangsa-bernegara sehari-hari.

Keadilan Sosial

Orientasi sosial dalam konteks sosiologis Indonesia sebagai negeri agraris, oleh pendiri Republik dipahatkan dalam Konstitusi 1945 yang memastikan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan segala isinya, sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3).

Pasal ini diturunkan secara konsisten dalam UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA): “…Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” (Pasal 14).

Sekalipun kuasa negara ditinggikan dalam hukum agraria, namun hak milik individu dan hak komunal/kolektif masyarakat tetap diakui. Pasal 16 UUPA mengakui hak milik sebagai salah satu jenis hak. Bahkan Pasal 20 (ayat 1) menyatakan: “Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6″. Pasal 6 memagari: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dewasa ini masih berupa asa, maka langkah strategis yang patut diambil Indonesia ialah melaksanakan reforma agraria. Pilihan strategi yang ditempuh Evo Morales di Bolivia saat ini dan Bung Karno di Indonesia masa lalu, hendaknya menginspirasi kebangkitkan nasionalisme dan sosialisme Indonesia baru. Reforma agraria sejati plus nasionaliasi aset bangsa sebagai salah satu agenda strategis bangsa hendaknya dijauhkan dari stigma “kiri” atau “kanan” karena kita telah bulat menggenggam teguh Pancasila dalam pikiran, ucapan dan tindakan.

Presiden Yudhoyono sudah saatnya berbahasa lebih terang dalam merealisasikan reforma agraria sebagaimana dijanjikan akan dimulai tahun 2007 ini. Di saat yang sama, Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI harus mengendalikan seluruh jajaran tentara agar tak lagi menjadi pihak yang berhadapan dengan rakyat dalam kasus tanah. Kekerasan aparat yang terjadi 30 Mei 2007 di Pasuruan Jawa Timur hingga menewaskan empat warga, harus menjadi tragedi yang terakhir.

Walaupun Jenderal Yudhoyono bukan “Jenderal” Nagabonar, tapi ada perlunya Yudhoyono bercermin dari gaya Nagabonar dalam mempertahankan nasionalismenya yang sering kali menghentak tak terduga.

Dalam Nagabonar Jadi 2 garapan Dedy Mizwar, Nagabonar menolak dan marah besar ketika Bonaga, sang anak Nagabonar, berniat melego tanah leluhur yang di dalamnya ada makam keluarga mereka kepada investor asing.

Saat globalisasi menderas, kita harus menyelamatkan jati diri kebangsaan kita. Saat kapitalisme menggurita, segera kita amalkan sosialisme Indonesia (Pancasila). Jika terlambat berbenah, celoteh Nagabonar: “Apa kata dunia?!”

Penulis adalah Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Last modified: 7/6/07


 

Paradoks Gereja Tiongkok

Josef Purnama Widyatmadja

Sejak era keterbukaan (gaifang), angka pertumbuhan di Tiongkok tidak sekadar tampak dalam bidang ekonomi tapi juga dalam bidang keagamaan. Penelitian terakhir yang diterbitkan Pemerintah Tiongkok memberikan angka di luar dugaan. Laporan menunjukkan di Tiongkok terdapat 300 juta penduduk yang percaya dan mempraktikkan kepercayaan agama mereka. Angka itu merupakan tiga kali lipat dari perkiraan para ahli.

Tulisan di bawah ini merupakan refleksi perjalanan Amity Easter Tour 16-25 April lalu di Tiongkok, sekaligus bagian terakhir dari dua tulisan sebelumnya (SP, 16 Mei “Dia Tidak di Sini” dan SP, 25 Mei “Hati dan Perbuatan Baik Adalah Kunci”).

Sampai dengan tahun 1949, orang Kristen di Tiongkok hanya 900.000 orang, walaupun selama 200 tahun lebih badan misi Barat mengucurkan dana dan personelnya melakukan pekerjaan misi di Tiongkok.

Ketika revolusi kebudayaan berakhir, jumlah orang Kristen menjadi empat juta orang, walaupun terjadi penutupan gedung gereja dan pemindahan pengurus pendeta ke desa-desa. Akibatnya, agama Kristen berkembang di daerah baru walaupun tak ada bantuan badan misi Barat.

Angka Pertumbuhan

Mengejutkan mendapati angka pertumbuhan orang Kristen di Tiongkok 20 tahun setelah gaifang. Saat ini, diperkirakan yang tercatat resmi dalam gereja Patiartik Katolik maupun Protestan berjumlah 30 juta. Itu belum termasuk orang Kristen yang bergabung dalam persekutuan/gereja rumah yang tidak terdaftar di kantor urusan agama, juga simpatisan kelompok kelas menengah di kota. Jumlah yang tidak terdaftar di kantor urusan agama diperkirakan sekitar 15-20 juta orang. Dengan demikian jumlah orang Kristen di Tiongkok dewasa ini bisa mencapai 40- 50 juta orang.

Di luar Tiongkok, orang sering mendengar berita atau laporan tentang gereja bawah tanah, underground church, yang dihambat oleh pemerintah. Bagaimana duduk perkaranya? Perkataan gereja bawah tanah sebenarnya kurang tepat. Bagaimana mungkin suatu kebaktian yang dihadiri lebih 100 orang di tempat terbuka bisa disebut gereja bawah tanah?

Setelah Revolusi Kebudayaan berakhir, terdapat banyak persekutuan/gereja rumah (the house church) yang enggan bergabung dalam gereja yang sudah diakui dan terdaftar pemerintah. Di samping takut dan masih curiga pada pihak pemerintah, persyaratan kelompok itu dari segi teologi, ajaran, tata gereja dan kepengurusan, tak memenuhi syarat layaknya sebagai gereja. Aktivitas badan misi dari luar Tiongkok makin mempersubur untuk melakukan dikotomi antara gereja yang terdaftar dan gereja yang tak terdaftar (bawah tanah).

Harus diakui penghambatan terhadap gereja bisa saja terjadi di beberapa daerah tertentu di mana pejabat urusan agama yang tidak mempunyai hubungan (guanxi) yang baik dengan pemimpin gereja setempat bertindak berlebihan. Tetapi, hal itu tidak menjadi fenomena kebijakan nasional dan berlaku di semua daerah.

Di beberapa tempat banyak pejabat pemerintah memberikan fasilitas berupa tanah dan kemudahan izin untuk membangun gedung gereja. Alasannya sederhana saja. Pembangunan gedung gereja itu bisa menciptakan kesempatan kerja dan desa itu bisa dianggap desa maju/modern dan menerima bantuan dari luar.

Komunitas Alternatif?

Gaifang di satu pihak memberikan angin sejuk kesempatan untuk menjadi kaya. Sebaliknya, gaifang sekaligus menciptakan dikotomi kaya dan miskin, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, membuat rakyat kecil kehilangan komunitas dan nilai ke- hidupan yang mereka jalani dalam masyarakat di mana mereka hidup.

Setelah gaifang dan dalam era globalisasi, kehadiran dan perkembangan gereja di Tiongkok tidak lagi dipandang sebagai kekuatan yang merusak yang perlu dimusuhi. Gereja melalui anggotanya menunjukkan mereka merupakan komunitas alternatif yang berbeda dengan komunitas partai dan birokrasi yang sedang mengalami krisis kepercayaan karena skandal korupsi dan disiplin partai.

Selama gaifang, banyak rakyat yang bekerja di kota dan korban pembangunan di desa yang menganggap dengan menjadi anggota gereja mereka mendapat tempat penghiburan, pengharapan, hubungan lebih luas, dan menjadi manusia yang bermartabat dan modern. Pengikut Kristen tidak lagi terbatas pada golongan petani tapi juga buruh, profesional, dan kelas menengah lainnya

Dalam kunjungan kali ini ke Tiongkok, penulis bersama rombongan sempat berkunjung ke dua sekolah teologi/Alkitab yang bertaraf provinsi, yaitu di Yanjing Theological Seminary di Beijing dan di Zhengcho Theological Seminary. Kedua sekolah itu menyiapkan lulusan untuk menjadi pendeta di gereja, desa maupun kota.

Mereka dikirim dan dibiayai gereja pengutus di pedalaman dan provinsi lain yang tak memiliki sekolah teologi. Seminari itu masing-masing memiliki murid sekitar 200-an. Dana pembangunan seminari banyak diperoleh dari orang Tionghoa perantauan.

Pencetakan Alkitab terbesar di dunia tidak di Amerika atau Eropa tapi di Amity Printing Press Nanjing Tiongkok. Amity Printing Press seperti halnya Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) merupakan anggota United Bible Society yang mencetak Alkitab dalam bahasa nasional maupun bahasa suku.

Sejak Amity Foundation didirikan sekitar tahun 1980an, telah dicetak tak kurang 40 juta Alkitab dalam bahasa Mandarin maupun bahasa lokal. Penyebaran Alkitab tidak melalui toko buku umum tapi terbatas melalui gereja setempat. Setiap tahun Amity Printing Press membuat pameran Alkitab Mandarin di seluruh dunia. Bulan Juni ini Amity Foundation menyelenggarakan pameran Alkitab di Jerman.

Walaupun setelah gaifang masih banyak peraturan dan tindakan yang mempersulit gereja dalam menunaikan tugas panggilannya, tapi gambaran bahwa gereja di Tiongkok dalam situasi penindasan merupakan hal yang terlalu dibesar-besarkan pihak luar.

Apakah dengan perkembangan gereja yang begitu cepat gere- ja Tiongkok bisa berperan dan berpengaruh dalam gerakan ekumene di Asia dan dunia seperti halnya dalam bidang ekonomi dan olahraga? Apakah perkembangan gereja di Tiongkok bisa membawa mediasi benturan peradaban yang digambarkan Samuel Huntington?

Ada kendala yang dihadapi gereja Tiongkok untuk berperan di Asia. Pertama karena masalah ketergantungan dana, sehingga hubungan gereja Tiongkok masih terbatas dengan gereja di Eropa dan Amerika.

Sebagian besar kerja sama hanya dengan gereja di Eropa dan Amerika. Kedua gereja di Tiongkok masih belum menjadi anggota Christian Conference of Asia (CCA) karena masalah keanggotaan Taiwan dalam CCA.

Sungguh ironis CCA yang sudah berusia 50 tahun belum mampu membawa gereja Tiongkok yang memiliki umat 50 juta orang ke dalam komunitasnya. Tanpa keanggotaan gereja Tiongkok sangat sulit organisasi ini bisa disebut organisasi Asia. Gereja Indonesia, khususnya PGI, sesungguhnya bisa berperan memecahkan masalah yang rumit itu.

Penulis adalah pengamat masalah internasional

Last modified: 8/6/07


 

CATATAN JAKARTA

Pertemuan dengan Batara Simatupang

Sabam Siagian

Di salah satu ruangan Hotel Santika, Jakarta, Kamis (6/6) siang, berkumpul sejumlah sahabat lama yang ingin bertatap muka dengan Batara Simatupang. Ia sekarang bermukim di Amsterdam dan sedang menikmati masa pensiunnya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Amsterdam. Setiap tahun selama beberapa minggu, ia dan istrinya, Sekartini, asal Jawa Barat, beristirahat di rumah mereka di Lembang. Batara baru saja merayakan ulang tahun ke-75.

Prakarsa pertemuan siang itu datang dari Sabam Sirait, tokoh politikus PDI-P, Wisaksono Noeradi dari perusahaan PR Matari (wartawan aktivis pada tahun 1950-an), dan kolumnis ini. Anis Baswedan, Rektor Universitas Paramadina yang baru dilantik, amat efisien dalam melacak nama-nama yang diundang.

Tentu timbul pertanyaan pada diri Anda: Siapa Batara Simatupang ini sampai perlu diselenggarakan suatu pertemuan? Siapa saja yang hadir? Apakah pertemuan ini sekadar kumpul-kangen yang sarat dengan suasana nostalgia?

Pertanyaan terakhir itu mengandung kadar kebenaran. Tapi ternyata di luar perkiraan awal, pertemuan nostalgia menjadi bermakna bagi pemikiran tentang Indonesia masa kini.

Untuk menjawab pertanyaan pertama, sebagai flashback kita putar ulang film rekaman sejarah tahun 1959. Salah seorang yang hadir, Thee Kian Wie (ekonom pensiunan LIPI) ingat benar tanggal 30 Ju- ni 1959 ketika se-jumlah mahasiswa FE-UI mengambil ujian akhir untuk gelar “doktorandus”. “Batara yang paling unggul di kelompok kami hari itu”, menurut ingatan Thee Kian Wie.

*

Tidak lama kemudian berangkatlah entah gelombang ketiga atau gelombang kedua para tamatan FE-UI itu ke Universitas Kalifornia di Berkeley. Berdasarkan suatu kerja sama yang dirintis oleh Dekan Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo dan didanai oleh Yayasan Ford, mereka dipersiapkan sebagai korps dosen dan peneliti. Yang sudah lebih dulu berangkat adalah Drs Widjojo Nitisastro yang dalam waktu singkat meraih gelar doktor ilmu ekonomi.

Uniknya, FE-UI pada waktu itu sudah kehilangan dekannya. Prof Sumitro sudah bergabung dengan Pemerintah Revolusioner RI yang diproklamasikan di Sumatera Barat, dan dia dinyatakan sebagai orang buruan oleh rezim Presiden Soekarno.

Batara masih ingat beberapa nama dalam kelompok yang terbang ke Kalifornia pada awal Agustus 1959 itu, antara lain Emil Salim dan Saleh Afiff (alm). Tapi dia sendiri tidak ke Berkeley, tapi ke Universitas Stanford yang lokasinya berdekatan. Batara tertarik pada ekonomi sosialisme dan di sana berkuliah Prof Paul Baran. Bukunya The Political Economy of Growth (New York 1957) mulai terkenal.

Pada siang hari itu untuk pertama kalinya saya mendengar uraian komprehensif dari Bung Batara tentang safari intelektual yang ditempuhnya di bidang pemikiran ilmu ekonomi. Dia ingin mencari alternatif lain dari konsep pembangunan yang keluar dari “lingkungan imperialisme”. Kuliah-kuliah Prof Baran “buat saya, suatu inspirasi baru”. Baran dianggap sebagai “bapak” dari teori ketergantungan ekonomi (dependencia theory) yang dipopulerkan di Amerika Latin.

Agak mendalam Bung Batara menguraikan pemikiran para pakar neo-Marxis yang berusaha mencari alternatif-alternatif baru supaya dunia tidak terlalu di dominasi oleh AS.

Secara periodik rupanya para alumnus FE-UI yang sedang tugas belajar lanjut di Berkeley berkumpul di rumah “Pak Lurah”, Widjojo Nitisastro. Dari sumber lain pernah saya dengar betapa buku Prof WW Rostow, The Stages of Economic Growth (Cambridge University Press 1960) didiskusikan dalam pertemuan berkala itu. Rostow adalah penasehat khusus Presiden John F Kennedy dan buku itu sebenarnya merupakan kerangka teori antikomunisme untuk menopang berdirinya Republik Vietnam (Selatan). Emil Salim tampaknya agak antusias dengan konsep pemikiran Rostow tersebut. Buku itu juga dibedah habis-habisan oleh Prof Baran dalam seminar sehari dengan mendatangkan seorang sejarawan neo-Marxis Prof Eric Hobsbawn dari Universitas London yang diikuti oleh Bung Batara.

Agaknya dapat diduga betapa serunya perdebatan antara mantan ketua (Emil Salim) dan mantan wakil ketua (Batara Simatupang) Dewan Mahasiswa FE-UI itu dalam pertemuan berkala itu. Sebagian besar pemikiran Rostow itu memang diterapkan dalam konsep pembangunan Orde Baru, terutama yang mementingkan pengadaan barang-barang konsumen lebih dari mencukupi.

Bung Batara bercerita betapa pada tahun 1961, dia meninggalkan Kalifornia yang indah itu dan menuju Beograd, ibu kota Yugoslavia. Dia ingin memperdalam teori ekonomi sosialisme seperti diterapkan di Yugoslavia. FE-UI sedang diserang oleh Partai Komunis Indonesia karena dianggap terlalu berpaling pada ekonomi negara imperalis, seperti AS. Rupanya pimpinan FE-UI menganggap perlu bahwa ada dari alumni di Berkeley itu yang memperdalam bidang ekonomi sosialisme untuk mengurangi serangan pihak kiri.

Setelah menetap selama dua tahun di Beograd (dan menguasai bahasa Serbia), Bung Batara pindah ke Warsawa, Polandia. Di sana “bertakhta” profesor terkenal di bidang ekonomi sosialisme, Oskar Lange. Selama di Warsawa itu, dia juga menguasai bahasa Polandia dan Rusia.

Bagaimana kelanjutan safari itu, biarlah Dr Batara Simatupang sendiri yang menceritakannya nanti. Bukan sebagai memoar, tentang kesulitan hidup ataupun selera politik yang pernah dicicipnya. Tapi sebagai seorang pengelana di bidang ilmu ekonomi yang serba ragam itu.

Ia menguraikan pada siang hari itu kegagalan ekonomi sosialisme, khususnya di Polandia. Dia menekankan, pemerintahan yang tidak mengakar secara politik dan kehilangan legitimasinya, maka perekonomian nasional pun sulit untuk didorong pertumbuhannya.

Masalah itulah yang disorotinya ketika akhirnya menetap di Amsterdam dan bekerja di Fakultas Ekonomi Universitas Amsterdam. Di sanalah dia meraih gelar doktor ilmu ekonomi pada tahun 1990 dengan judul diser- tasi: “The Economic Crisis in Poland”.

*

Sejumlah respons yang interesan datang dari yang hadir. Terlalu panjang daftar yang di- urutkan kalau nama-nama mereka disebut satu per satu. Anta- ra lain Ali Wardhana, Daoed Joesoef, Hari Tjan Silalahi, Adrianus Mooy, Thee Kian Wie, Kartomo, Djoko Sukaryo, Bistok Sitorus, Dradjad Wibowo, Benny Pasaribu, dan Agusdin Aminoedin, Anis Baswedan, dan Alwi Dahlan. Percakapan tidak terbatas pada masalah ekonomi saja.

Pertanyaan dari Adrianus Mooy, mantan Gubernur Bank Indonesia yang interesan. Dia kemukakan, India dalam sejarah modernnya mendahulukan pembangunan politik (sehingga sekarang menjadi negara demokrasi yang diakui), sedangkan Tiongkok sekarang mengutamakan pembangunan ekonomi tapi politiknya tetap stagnan (masih diperintah oleh partai komunis). “Sedangkan Indonesia”, demikian Dr Mooy “sekarang agaknya berusaha membangun dua-duanya: bidang ekonomi dan bidang politik, menuju demokrasi sempurna”. (“…karena itu tidak bangun-bangun”, ada yang komentar).

Bung Batara sebenarnya tidak menjawab secara langsung. Tapi dia menunjuk pada beberapa gejala yang diobservasinya: penumpang angkutan udara yang membeludak, pemilik telepon genggam termasuk tukang kebunnya di Lembang juga punya, yang terus meningkat. Dia menyebut pertumbuhan Produk Domestik Bruto antara 5 – 6 persen yang lumayan. Bung Batara minta maaf, karena dia tidak mengikuti secara cermat per-masalahan ekonomi Indonesia sehingga tidak layak mengomentarinya.

Sebagai akhir kata, Prof Ali Wardhana (mantan Menko Ekuin) menyampaikan pesan pribadinya. Ia ingat akan percakapan-percakapannya dengan Bung Batara, baik ketika menjadi mahasiswa FE-UI maupun di Berkeley. Ia amat terkesan akan pengalaman intelektual yang serba kaya yang dimiliki temannya itu. “Saya sangat kagum, kata Ali Wardhana, karena itu saya tinggal sampai selesai”.

Mungkin Prof Ali Wardhana dapat memberikan rekomendasi supaya FE-UI menyampaikan gelar Doctor Honoris Causa kepada alumnusnya Batara Simatupang, sebagai tanda penghormatan pada prestasi intelektualnya yang serba ragam. Tapi juga sebagai tanda terima kasih, karena ternyata apa yang ditulis oleh David Ransom di majalah radikal Rampart (edisi Oktober 1970) dalam suatu artikel panjang tentang “Berkeley Mafia” tidak begitu akurat. Ransom berteori bahwa kelompok Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan dibiayai oleh Yayasan Ford (lembaga hasil keuntungan kapitalisme AS), kemudian setelah kembali menjadi dosen di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung.

Dan akhirnya, setelah Orde Baru muncul dipimpin oleh Jenderal Soeharto, maka tamatan Berkeley itu menjadi anggota pemerintahannya. Itu membuktikan, menurut teori konspirasi yang dikembangkan oleh David Ransom, bahwa AS telah merencanakan sejak dini munculnya pemerintahan militer yang antikomunis ditopang oleh sekelompok ahli ekonomi yang dididik di AS, supaya perekonomiannya mantap sehingga modal AS dan negara-negara Barat terjamin mekar. Ternyata, David Ransom tidak akurat dalam penulisannya.

Karena ada juga anggota kelompok FE-UI itu yang mendalami ekonomi sosialisme, berkelana ke Beograd dan Warsawa, denan mengatasi berbagai kesulitan pribadi, akhirnya menetap di Amsterdam. Dan menganalisa secara mendalam kegagalan ekonomi sosialisme tersebut. (“The wandering member of the Ber- keley Mafia….!, komentar se- orang pengamat”).

Bukankah sudah patut FE-UI menyatakan penghormatan dan terima kasihnya kepada alumnusnya, Batara Simatupang, dengan memberikan gelar Doktor Kehormatan?

Penulis adalah pengamat perkembangan nasional dan pernah menjadimahasiswa UI

Last modified: 11/6/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Kaum Pluralis Sedunia Bersatulah!

Christianto Wibisono

Hari Kamis, 7 Juni malam, di suite room Four Seasons Hotel Washington DC, milik Pangeran Al Waleed bin Talal, Ketua Dewan Pertimbangan PDI-P Taufiq Kiemas melontarkan slogan, “Kaum Pluralis Sedunia Bersatulah!” Walaupun mengklise ucapan Karl Marx untuk mempersatukan proletar, saya melihat lontaran slogan suami Megawati itu sebagai suatu yang serius. Bagi PDI-P, masalah lain menjadi sekunder bila eksistensi dan integritas Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila, terancam oleh ideologi “Taliban-isme”. Karena itu, PDI-P walaupun berstatus oposisi, bisa merangkul Golkar dan menggalang koalisi lintas partai bila ancaman yang dihadapi ialah eksistensi Negara Pancasila.

Pada hari Selasa 5 Juni, Daoed Joesoef menulis tentang Geopolitis Kebijakan Luar Negeri. “…Terhadap penentang yang mengatasnamakan Islam kebijakannya berpembawaan konfrontatif. Semula Amerika percaya pada Huntington yang menanggapi penentangan massa Muslim sebagai civilisational clash (1993). Namun cepat menyadari kekeliruannya. Ternyata tesis itu diambil-alih kelompok Islamis radikal yang memanfaatkannya dalam pengerahan dukungan. Bila penduduk negara-negara Muslim percaya Barat memerangi mereka karena keyakinan religiusnya, perlawanan mereka terhadap globalisasi Pax Americana akan sukses. Sukses itu bukan berupa pawai kemenangan dari barisan fundamentalis Islam di sepanjang Pennsylvania Avenue, tetapi menjamurnya pembentukan Khalifah Islam pengganti pemerintah Muslim moderat dan apostate regimes yang sebagian besar rakyatnya selama ini merasa tidak puas dengan sistem global yang berlaku.”

Mohamad Guntur Romli dalam artikel di Kompas 5 Mei 2007, mengungkapkan munculnya ulama Mesir yang melakukan mawas diri dengan keberanian luar biasa untuk melawan proklamasi anti-AS, Yahudi, dan kafir oleh Osama bin Laden. Syekh Najib Ibrahim dan Syekh Ali Muhammad Ali Syarif, berbareng menulis buku Hunmatu al-Ghuluw fi al-Din wa Takfir al-Muslimin (Larangan berlebih-lebihan dalam beragama dan mengkafirkan umat Islam). Pada halaman 28, kedua Syeikh menulis “sesungguhnya terorisme pemikiran lebih menakutkan dan mengancam daripada terorisme fisik”.

Guntur Romli menulis lagi: “Kawanan terorisme tidak memerlukan WMD (senjata pemusnah massal) untuk menciptakan kehancuran dan ketakutan yang meluas sekaligus berpengaruh bagi masyarakat dunia. Demikian juga untuk memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya tak hanya cukup dengan kemutakhiran senjata.”

Indonesia sesungguhnya sudah menjadi korban, baik teror fisik berupa bom yang meledak di pelbagai tempat dari Bali sampai Marriott maupun teror ideologi yang tidak terusik secara terbuka. Analisis dan langkah PDI-P yang dibeberkan Taufiq Kiemas tentang tantangan terhadap eksistensi NKRI dari kubu fundamentalisme sudah bersifat global dan sulit dilokalisisasi. Taufiq Kiemas mengantisipasi dan mempelopori koalisi lintas partai untuk mencegah arus fundamentalisme yang menggunakan taktik lama Mao Zedong, desa mengepung kota.

Kunjungan delegasi PDI-P ke Washington DC bertepatan dengan debat capres Demokrat (8 Juni) dan Republik (10 Juni). Salah satu yang mencuat dari debat antarcapres tentang Irak ialah pembentukan negara Federal Irak dengan tiga negara Kurdistan, Sunni, dan Syiah.

Pasukan Turki sedang memasuki Irak karena khawatir jika Kurdistan terbentuk, maka sebagian wilayah Turki yang berpenduduk Kurdi akan bergabung ke Kurdistan.

Penyelesaian Irak dengan demikian akan juga memecah Turki, Suriah, dan Iran. Seperti Turki, Iran, dan Suriah juga mempunyai penduduk suku Kurdi yang pasti akan keluar dan bergabung ke Kurdistan.

Pada KTT G-8, Putin yang tahun 2006 meraup pendapatan minyak sekitar setengah triliun dolar AS sudah pulih rasa percaya dirinya dan mengembangkan rudal antisistem perisai AS. Tapi Putin masih menawarkan kerja sama dengan AS untuk membendung rudal Iran dengan memanfaatkan pangkalan Rusia di Azerbaijan. Perkembangan geopolitik dunia yang diulas oleh Daoed Joesoef memang memerlukan antisipasi dan intuisi politisi dan strategi yang berwawasan.

Faktor Determinan

Geografi dan sejarah merupakan faktor determinan yang semakin dipengaruhi oleh faktor teknologi, namun yang lebih menentukan ialah human factor. Di sini motivasi, ideologi, assertiveness, conviction, dan moralitas merupakan faktor yang sulit diperhitungkan secara matematis dan kuantitatif.

Putusan politik bisa diambil oleh para elite politik yang cenderung menunggangi emosi primordial, primitif, predator, dan homo homini lupus. Tanpa menyadari dampak teknologi yang jauh lebih dahsyat dari kebencian perang zaman pramodern. Di zaman perang sabil, teknologi pemusnahan hanya berskala ribuan, di era nuklir punahnya manusia di tangan sesama makhluk manusia berskala jutaan bahkan miliaran.

Daoed Joesoef menutup artikelnya dengan pesan: “Dalam mengukuhkan peran utamanya demi penegakan sistem sekuriti kolektif dunia, Amerika kini mengajak Indonesia turut aktif bermain. Apa imbalannya? Jepang telah memperoleh hal itu, demikian pula Tiongkok. Indonesia bukan hanya negara berpenduduk Muslim terbesar, tetapi negara kepulauan terluas di antara dua benua dan dua samudera serta mempunyai empat dari delapan ‘choke points’ strategis dalam tata lautan nasionalnya.

Dasar tersebut berupa geopolitik dan geostrategi nasional. Tanpa memiliki dasar itu Indonesia mudah terjebak dalam proses penciptaan pseudoidentitas dan pseudogaris front yang diimajinasikan geopolitik dan geostrategi Amerika. Namun, pembentukan kekuatan maritim riil memerlukan peralatan dan unsur teknologi canggih. Hal inilah yang seharusnya dituntut dari Amerika sebagai imbalan bagi partisipasinya dalam diplomasi baru Amerika di kancah peradaban Islam.”

Indonesia sedang menghadapi masa sulit karena tarikan Binladin-isme dan Taliban-isme seperti dikhawatirkan Taufiq Kiemas dalam konteks geopolitik yang diwaspadai oleh Daoed Joesoef. Sayangnya, pemikiran elite yang cerdas, berwawasan, dan bijaksana itu muncul ketika keduanya dalam posisi mantan. Sedang yang berada di panggung justru banyak elite yang tidak berwawasan geopolitik maupun mampu mengantisipasi tantangan strategis di balik manuver politik rutin.

Masalah pelanggaran HAM di Papua yang mencuat bersamaan dengan kunjungan Utusan Khusus HAM PBB Hina Jilani dari Pakistan tentu tidak terlepas dari tarikan pelbagai kepentingan untuk memecah-belah RI. Yang ingin memecah bukan hanya Barat tapi juga fundamentalisme.

Kekhawatiran Taufiq Kiemas dan kewaspadaan Daoed Joesoef kiranya bisa membuat elite dan masyarakat Indonesia kembali memperoleh keseimbangan yang hakiki. Indonesia dan Jakarta tidak bersedia dan tidak rela menjadi antek Washington, tapi juga tidak rela kalau harus menjadi antek Ryadh atau Teheran atau Damascus. Jakarta harus bisa merumuskan kepentingan nasionalnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bukan untuk kegenitan elite politik dengan vested interest primordial sempit yang bisa membawa Indonesia ke model keterpurukan fundamentalisme.

Daoed Joesoef dan Taufiq Kiemas membuktikan bahwa kita masih punya elite yang bukan sekadar mengkonsumsi wacana yang dicekokkan oleh pihak luar. Tapi, juga elite yang punya wawasan mandiri yang proaktif menentang ketidakberdayaan RI dalam konstelasi geopolitik yang diwarnai ideologi terorisme.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 11/6/07


 

Ekspansi Kredit Vs Efisiensi Operasional

Oleh Ryan Kiryanto

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, biaya pengeluaran operasional (overhead cost) perbankan yang tinggi menjadi salah satu penghambat penurunan suku bunga kredit. Dibanding negara-negara lain, overhead cost perbankan di Indonesia termasuk tinggi dan dinilai tidak efisien. Konon overhead cost perbankan Indonesia rata-rata 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan negara Asia lain, seperti Hong Kong, Singapura, dan Jepang.

Masih menurut BI, tingginya overhead cost mengakibatkan suku bunga kredit sulit diturunkan, sehingga tidak banyak merespons penurunan suku bunga acuan BI (BI rate). Selain itu, premi risiko perbankan Indonesia terbilang tinggi atau rata-rata sebesar 1-2 persen, bahkan ada bank yang mengenakan 2 persen.

Padahal, menurut standar internasional, premi risiko yang dikenakan di bawah 1 persen. Untuk mengatasi hal itu, perbankan diminta menurunkan suku bunga kredit melalui peningkatan efisiensi operasionalnya, tanpa harus menunggu turunnya BI rate. Pasalnya, sejauh ini margin antara suku bunga kredit dan BI rate masih rasional dan jaraknya masih lebar.

Dari sisi BI sendiri, konon saat ini sedang membahas regulasi untuk mengurangi biaya dan spread yang terjadi. Misalnya, BI akan meninjau ulang regulasi yang menyebabkan terjadinya overhead cost hingga menyiapkan beberapa insentif agar bank dapat menurunkan suku bunga kredit serta menyalurkan kredit bagi sektor riil.

Gerakan Global

Sesungguhnya, fenomena peningkatan efisiensi perbankan sudah menjadi gerakan global. Tak hanya di kawasan Asia, bahkan industri perbankan di bekas negara sosialis semisal Hongaria, sudah sejak lama mengkampanyekan pentingnya peningkatan efisiensi.

Beberapa bank di Hongaria yang penulis kunjungi dalam rangka studi banding belum lama ini (4-13 Mei 2007), tengah mengupayakan pencapaian rasio biaya operasional terhadap pendapatan (cost to income ratio/CIR) rata-rata sebesar 50 persen. Suatu rasio yang sangat rendah. Tak heran jika bank-bank di Hongaria mampu tumbuh dan berkembang menjadi bank-bank berkelas dunia.

Dengan tingkat efisiensi yang tinggi, bank-bank di negara itu memiliki peluang lebih besar untuk unjuk gigi dan melebarkan sayap ke luar negeri melalui strategi pertumbuhan nonorganik dengan cara merger dan akuisisi. Tak heran jika bank-bank besar di Hongaria mampu masuk peringkat 100-200 bank terbesar di dunia. Beberapa di antaranya adalah MKB Bank, OTP Bank dan Magyar Export-Import Bank of Hungary.

Jadi, ketika di Indonesia tengah berpolemik soal pertumbuhan nonorganik, ternyata bank-bank di negara bekas sosialis justru telah berkembang lebih dulu. Jauh sebelum gerakan peningkatan efisiensi dan pertumbuhan nonorganik dilakukan, Pemerintah Hongaria telah menerapkan kebijakan privatisasi untuk seluruh perusahaan negara di sana, termasuk sektor perbankannya.

Yang menarik, sebagian besar pemilik bank adalah investor dan/atau bank asing. Investor dan bank-bank asing boleh menjadi pemilik dominan (pemegang saham pengendali) pada bank-bank lokal. Tak heran apabila bank-bank di negara itu sangat berorientasi kepada penciptaan nilai.

Hal yang sama juga terjadi di perbankan Austria yang lebih modern ketimbang Hongaria. Mereka sangat serius melakukan upaya-upaya efisiensi dengan menggunakan standar-standar korporasi modern. Nyaris tak ada kegiatan seremonial yang kontraproduktif dilakukan bank-bank di sana. Produktivitas, kinerja dan kompetensi setiap orang senantiasa dipantau untuk perbaikan-perbaikan.

Orientasi mereka tertuju kepada penciptaan nilai secara berkesinambungan untuk memaksimalkan kepuasan stakeholders. Meski demikian, perbankan di Hongaria maupun Austria tetap tidak melupakan peran mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial atau filantropis sebagai implementasi corporate social responbility (CSR).

Secara umum, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) di perbankan Hongaria dan Austria relatif rendah. Hal ini sangat membantu bank-bank menetapkan pricing, termasuk suku bunga kredit, yang kompetitif. Dengan demikian, sektor perbankan masih menjadi motor penggerak utama perekonomian negara, sementara lembaga keuangan lain (misalnya pasar modal) hanya menjadi alternatif.

Rendahnya NPL di kedua negara tersebut disebabkan tingginya tingkat kapabilitas mereka dalam melaksanakan risk management system, compliance system dan internal audit system sehingga mudah mendeteksi terjadinya potensi NPL. Dengan cara demikian, pencegahan NPL menjadi mudah dilakukan dan tidak berubah menjadi NPL murni.

Kondisi di Indonesia

Bagaimana di Indonesia? Harus diakui, masih banyak kegiatan nonkorporasi yang kontraproduktif sehingga membebani bank. Juga sistem dan prosedur yang disusun, belum sepenuhnya berorientasi kepada peningkatan efisiensi.

Tak jarang terdapat unit-unit yang fungsinya nyaris sama atau redundance, sehingga menjadi sumber pemborosan, namun tidak dilakukan upaya-upaya reorganisasi untuk tercapainya keefektifan dan efisiensi organisasi.

Manajemen NPL di Indonesia juga masih dihadapkan pada aspek legal sehingga ditengarai “menghambat” proses restrukturisasi NPL, terutama di bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Faktor buruknya kondisi ekonomi ekonomi dua-tiga tahun lalu, memang menjadi penyebab merosotnya kualitas aset bank, terutama kredit.

Kini dengan membaiknya kondisi ekonomi makro, mestinya bank-bank dapat melakukan restrukturisasi NPL dengan lebih baik, termasuk menyalurkan kredit. Tentu perbaikan sistem manajemen risiko menjadi penting untuk membantu terciptanya aset yang berkualitas.

Terkait dengan peningkatan efisiensi, katakanlah untuk mencapai BOPO sekitar 75 persen atau CIR sekitar 60 persen, perbankan Indonesia harus bekerja ekstrakeras diiringi komitmen kuat untuk menekan berbagai pos biaya, termasuk biaya-biaya nonoperasional. Semua itu harus diawali dari unsur pimpinan bank dan menyebar luas bak penyebaran virus ke seluruh anggota organisasi bank.

Dari sinilah barangkali semua pihak dapat berharap suku bunga kredit akan dapat diturunkan lebih rendah secara signifikan. Kalau perbankan Hongaria yang baru terlepas dari belenggu ketertutupan ekonomi bisa melakukan itu, tentunya perbankan Indonesia yang sejak lama menganut perekonomian terbuka bisa melakukannya pula. u

Penulis adalah Senior Economist BNI; tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak men cerminkan pandangan institusi di mana penulis berkarya

Last modified: 12/6/07


 

Abad ke-21, dari Barat ke Timur

Bob Widyahartono

Tulisan di bawah ini bukan kampanye politis, tapi berharap menyadarkan kelas menengah kita, kalaupun kalangan elite dalam mainstream kita meragu, dalam menggerakkan budaya produktivitas beretika nyata. Bayangkan, sidang tahunan WTO yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan berbagai pertemuan multilateral gagal, serta yang terakhir ini Konferensi G-8 (kelompok negara kaya Barat plus Jepang) di Jerman yang saat ini dicoba dikuasai AS, agendanya justru didemo masyarakat Barat yang makin sadar hegemoni AS dalam politik sosial, ekonomi dan budaya, sudah berlalu. It is over.

Para pendemo tegas-tegas menyatakan, “Another world is possible”, dan bukan “globalisasi versi AS”. Mudah-mudahan Jepang sebagai satu-satunya anggota G-8 dari luar Barat, sadar akan keasiaannya. AS tidak bisa lagi menjadi “New Rome” yang mengemudikan dunia.

Ketika ekonom pengamat kaliber dunia Jeffrey D Sachs dari Columbia University tanpa ragu menyambut datangnya Abad Asia dalam tulisannya “Welcome to the Asian Century” (January 2004), terus terang tulisan itu menyentak pengamat ekonomi kita.

Sachs tidak hanya mengulang-ulang pengamatannya mengenai Asia, tetapi juga menyebut munculnya India sebagai pemeran makin aktif dalam abad Asia. Melegakan juga ada seorang Barat yang secara sadar dan objektif berani setegas itu dan bukan “pembebek” kelompok Hawkish Amerika yang dalam dirinya tidak menyukai bangkitnya Asia.

Asia yang dikategorikan Sachs adalah negara-negara ASEAN, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, plus India. Mulai tahun 1970 sampai 1995-an memasuki tahun 2000, para pemimpin Asia mulai memberdayakan masyarakat keluar dari kemelaratan menuju kemakmuran (from rags to riches). Kenyataan tentang Asia tersebut sejak akhir tahun 1990-an merupakan suatu cerita keajaiban tekad manusia, yang digerakkan oleh budaya produktivitas untuk mencapai kemajuan.

Dalam pandangan Asia, industrialisasi dan modernisasi perekonomian dan masyarakat bukan “westernisasi” Amerika. Jelas tiada nilai-nilai universal, karena di antara negara-negara, sejarah, budaya, agama, dan sebagainya, sangat beragam. ula, penonjolan nilai-nilai Asia bukanlah defensif sifatnya dalam interaksi dengan mitra kerja Barat, terutama Amerika.

Sudah Berlalu

Banyak ekonom pembangunan kita hingga kini mengagumi dan mendewakan kehebatan elite Amerika yang tergolong hawkish. Para pengagum Amerika lupa bahwa kehebatan Amerika hawkish hanya bersandar pada kemajuan teknologi informasi, produksi, dan transportasi. Keunggulan teknologi itu tidaklah langgeng karena dalam hitungan satu dua tahun sudah tersedia di dunia.

Yang menarik adalah bahwa kejaran teknologi oleh suatu negara yang tertinggal dapat menimbulkan kekecewaan kalau negara itu secara politis atau ekonomi tidak mengalami kemajuan, atau salah mengelola (mismanaged). Tiongkok dan India selama tiga dasa warsa lebih sejak 1950 tidak konsisten dengan kebijakan pertumbuhan.

Sejak Deng Xiaoping menyuguhkan kebijakan gaige kaifang, kebijakan reformasi dan membuka diri awal 1978, serta India yang dipelopori oleh Menteri Keuangan Manmohan Singh tahun 1991, kedua negara Asia itu mengalami pertumbuhan yang menggerakkan budaya produktivitas bangsanya. Baru-baru ini Manmohan Singh menjadi Perdana Menteri India, dan pasti akan menerapkan kebijakan reformasi ekonominya kembali.

Dominasi Amerika dalam ekonomi sudahlah berlalu. Yang sekarang ini muncul adalah perekonomian dunia yang diwakili oleh kekuatan ekonomi Uni Eropa, Jepang, Tiongkok, yang menjadi kekuatan ekonomi, mesin pertumbuhan Intra-Asia yang makin solid. India mulai akhir 1990-an yang melibatkan diri di bawah kepemimpinan Manmohan Singh juga akan memberi makna pada kawasan ekonomi Asia, demikian juga Korea Selatan.

Proses pembentukan kawasan ekonomi Asia merupakan perjalanan tersendiri. Kelemahan terbesar Tiongkok adalah dalam proporsi yang sangat kecil dalam sumber daya manusia terdidik. Tiongkok hanya memiliki 2,5 juta sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi dan akademi dari jumlah 1,3 miliar penduduk. Walau demikian, manusia Tiongkok itu ulet, tidak mau menderita terus-menerus, dan menjunjung budaya produktivitas yang andal. Andaikata persentase terdidik Tiongkok sama dengan Amerika, Tiongkok memiliki sekitar 13-14 jutaan tenaga terdidik perguruan tinggi dan atau akademi.

Keunggulan India adalah dalam jumlah penduduk yang fasih berbahasa Inggris, yakni sekitar 150 juta dari sekitar satu miliar penduduk. Dalam kemajuan mutu penduduk, India berada dalam posisi unggul dibandingkan Tiongkok, dengan pertumbuhan India sekitar 6-7 persen.

Perkembangan Asia sejak awal abad ini menyurutkan anggapan bahwa Amerika adalah “New Rome” sebagai pemimpin politik, ekonomi, sosial, dan budaya dunia abad ke-21. Asialah yang menjadi mercu suar abad ke-21. Ia bisa saja mengalami beberapa hambatan dalam perjalanan mencapai kemakmuran. Juga, jangan lupa, dunia yang makin terbuka dan saling terkait (interconnected) justru akan juga menyulitkan Amerika seandainya berulangnya krisis Asia 1997/1998.

Keberhasilan Asia ini akan merupakan era kemajuan kemakmuran dan ilmu pengetahuan, yang tidak saja dinikmati oleh Asia tetapi juga Uni Eropa dan Amerika. Yang pasti para pemimpin Amerika dan intelektualnya harus menyadari bahwa AS hanya menjadi salah satu perekonomian yang makmur dan tidak berhegemoni mendominasi kawasan lain.

Ini tantangan riil membangun manusia Indonesia yang makin berbudaya produktivitas dan etis, bukan pameran atau slogan politis.u

Penulis adalah pengamat ekonomi/bisnis Asia; Dosen FE Universitas Tarumanagara Jakarta

Last modified: 13/6/07


 

Budi Utomo dan Kebangkitan Nasional

Oleh Iwan Gardono Sujatmiko

Wacana mengenai “Budi Utomo dan Kebangkitan Nasional” masih relevan dengan keadaan kini. Berkaitan dengan hal itu, FISIP-UI bersama Bappenas dan Depkominfo mengadakan seminar relevansi kebangkitan nasional dengan mengaitkannya dengan masa depan pada Selasa 12 Juni.

Pada awal berdirinya tahun 1908, Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama dan dianggap Anhar Gonggong sebagai bentuk perjuangan dan perlawanan baru dengan “strategi otak.” Munculnya Budi Utomo merupakan kebangkitan pemikiran dan menjadi tempat tumbuhnya “embrio nasionalisme” yang menyebar ke aktor dan organisasi pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Dalam studi Akira Nagazumi (1989) terlihat sebenarnya cita-cita awal Budi Utomo (cabang Jakarta) seperti dikemukakan Suwarno (Sekretaris Budi Utomo) adalah mendukung nasionalisme. Suwarno mengharapkan organisasi tersebut “akan tumbuh sebagai suatu organisasi yang lebih luas, dan semestinyalah menciptakan persaudaraan nasional tanpa pandang suku, kelamin, atau kepercayaan.”

Selanjutnya ia menyatakan, “Kita akan bisa mewujudkan tujuan kita, dan menjamin kerja sama di dalam gerakan menuju kekuatan dan kesejahteraan yang lebih besar, menuju kemajuan yang kita impi-impikan, bukan saja bagi kita sendiri, tetapi demi kepentingan semua golongan suku bangsa dan rakyat di Hindia Belanda.” Di sini terlihat prinsip persatuan nasional yakni “Bersatu Kita Teguh” yang lintas suku, agama, dan gender.

Namun dalam kongresnya, pengurus dan anggota lainnya menyempitkan program dan anggaran dasar Budi Utomo pada Jawa saja. Dua anggota Budi Utomo (Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soerjodiputro) gagal mengubah anggaran dasar Budi Utomo pada 29 Mei 1909. Mereka berharap “Budi Utomo tidak hanya membantu perkembangan Jawa dan Madura saja, tetapi lebih baik juga seluruh Hindia Belanda. Sehingga Hindia Belanda akan berkembang serempak, dan penduduk negeri ini bisa dipersatukan.”

Terlihat semangat keindonesiaan sebenarnya telah muncul walaupun Budi Utomo resminya berbasis Jawa. Pada 1935, Budi Utomo melebur dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI, berdiri 1930, diketuai Soetomo) dan membentuk Partai Indonesia Raya (Parindra). Pada saat itu berbagai organisasi kedaerahan berevolusi menjadi lebih nasional, misalnya Tri Koro Dharmo (1915) menjadi Jong Java (1918) dan akhirnya melebur menjadi Indonesia Muda (1930). Sementara itu organisasi keagamaan (Sarekat Islam, Muhammadiyah, NU) tetap berkembang dengan identitas keislamannya namun warna keindonesiaannya semakin terlihat. Keadaan ini berperan besar dalam perkembangan dan keberlanjutan Indonesia.

Inspirasi Budi Utomo

Berdirinya Budi Utomo berdampak sosiologis dan mendorong timbulnya berbagai organisasi sosial lainnya, termasuk organisasi perempuan pertama Puteri Mardika (1912) yang diprakarsainya. Selain itu keberadaan Budi Utomo dan tokoh-tokohnya menjadi inspirasi bagi pemikiran dan pergerakan politik di Indonesia.

Sukarno dalam Di Bawah Bendera Revolusi mengutip Budi Utomo dalam artikel “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” (1926) serta pengasingan Tjipto Mangunkusumo ke Banda Neira dalam “Sampai Ketemu Lagi!” (1928). Demikian pula Hatta dalam artikel “Tuntutan Nasional” dalam Indonesia Merdeka, 1924-1925, menyatakan Budi Utomo merupakan perintis perjuangan nasional.

Pendapat senada dinyatakan Soerjopranoto (“Raja Pemogokan” dan tokoh Budi Utomo dan Sarekat Islam) bahwa Budi Utomo “telah merintis sebuah pemeloporan cita-cita baru dan sebagai tempat persemaian pejuang-pejuang pertama dan sebagai gelanggang latihan berjuang secara teratur” (Budiawan, 2006).

Selain itu peran tokoh Budi Utomo sangat menonjol seperti Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) yang bersama Ernest Douwes Dekker mendirikan Indische Partij (1912). Tjipto dan Suwardi merasa tidak puas karena Budi Utomo tidak mencerminkan dan menjalankan pernyataan “nasionalisme” Suwarno tersebut.

Dalam anggarannya Indsiche Partij menyatakan kecintaan orang Hindia pada tanah air Hindia dan mencapai kehidupan bangsa yang merdeka. Namun partai politik pertama di Hindia tersebut dibubarkan pada 1913. Pembuangan tiga serangkai tersebut ke Belanda justru membawa “api” nasionalisme yang kemudian diperbesar dan disebarkan Perhimpunan Indonesia di Belanda (Hatta) serta Studieclub di Bandung (Soekarno) dan Surabaya (Soetomo) (Frank Dhont, 2005).

Dalam perkembangannya anggota dan alumni Budi Utomo sangat berperan dalam pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. KH Achmad Dahlan menjadi anggota Budi Utomo tahun 1909 dan pada 1912 mendirikan Muhammadiyah. HOS Tjokroaminoto pernah menjadi Ketua Budi Utomo Surabaya sebelum ia memimpin Sarekat Islam. Selain itu Radjiman, Supomo, Ki Hajar Dewantara, dan Otto Iskandar Dinata aktif di BPUPKI dan PPKI menjelang kemerdekaan.

Penyejarahan dan Relevansi

Taufik Abdullah menyatakan Budi Utomo dirayakan Pemerintah Indonesia pertama kali pada 1948 dalam rangka menghadapi ancaman rekolonisasi oleh Belanda. Hal itu tercermin dalam pidato Presiden Soekarno pada peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia 1948 yang menganalogikan 20 Mei 1908 sebagai “sumber kesadaran nasional” dan menghasilkan “sungai-sungai nasional” yang mengalir terus menuju “lautan bebas, lautan Indonesia Merdeka.”

Semua organisasi pergerakan dalam mencapai Indonesia merdeka mempunyai berbagai cita-cita dan visi, misalnya Budi Utomo memfokuskan pada pendidikan (dalam arti luas); peningkatan pertanian, perdagangan, kemajuan teknik dan kerajinan; kesenian pribumi dan tradisi; cita-cita kemanusiaan; dan kesejahteran bangsa.

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah mempunyai kebijakan Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Pembangunan Jangka Panjang, dan sekarang ada UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJP) yang diundangkan Februari 2007. UU RPJP ini komprehensif dan mencakup semua dimensi masyarakat, namun sasaran dan indikator kurang dicantumkan secara tegas. Selain itu terdapat pula Visi Indonesia 2030 dari Yayasan Indonesia Forum yang lebih memfokuskan pada dimensi ekonomi namun mempunyai sasaran dan indikator lebih jelas.

Munculnya berbagai rencana Indonesia masa depan hendaknya disambut dengan baik namun kritis. Dalam hal ini yang penting adalah peningkatan kemampuan bersaing (strategi otak), pembangunan karakter, dan kontrol kekuasaan yang efektif.

Refleksi sejarah memaksa kita menilai sejauh manakah cita-cita masa lalu tercapai, misalnya program Budi Utomo tentang beasiswa, perpustakaan rakyat, dan perbaikan pertanian. Sementara itu adanya visi masa depan memaksa kita menyiapkan diri mencapai tujuan tersebut, terlepas apakah sasaran yang akan dicapai itu sulit atau mudah.

Singkatnya, wawasan strategis, semangat berkorban, dan aksi bersama merupakan modal sejarah dari tokoh dan organisasi sosial-politik pada masa lalu. Perlulah kita renungkan tulisan Hatta (1930) ketika mengutip Conrad Theodore van Deventer (tokoh politik “etis” atau “balas budi”) yang mengomentari lahirnya Budi Utomo dengan kalimat: “Suatu yang ajaib terjadi, Insulinde [Kepulauan Hindia] molek yang lagi tidur, sudah bangun.” Sejauh manakah kebangunan atau kebangkitan ini menghasilkan kemajuan bagi Indonesia sekarang serta menjadi modal dan energi sosial bagi masa depan?

Penulis adalah Sosiolog FISIP-UI, Depok

Last modified: 13/6/07


 

Menegakkan Etika Kehidupan Berbangsa

Oleh Arissetyanto Nugroho

Sebagai makhluk sosial, manusia terikat kaidah-kaidah hukum, baik yang sudah menjadi kodrati dan hukum yang dibuat manusia. Dalam konteks negara, hukum dijalankan pemangku pemerintahan, di bidang sosial setiap individu juga terikat tatanan sosial tempatnya berada. Sebab itu, sistem hukum dan sistem sosial memiliki arti sangat penting bagi setiap individu, sebagai warga negara maupun sebagai anggota masyarakat, karena di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban yang akan diperoleh dan dilaksanakan.

Kita terikat oleh bangunan sistem kenegaraan dan kebangsaan yang digali dari akar budaya dan sosial yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad silam. Tentunya fondasi kenegaraan dan kebangsaan tersebut disentuh oleh keahlian pemikiran “pendiri bangsa” yang telah bersentuhan dengan ilmu pengetahuan modern, yang berasal dari belahan Timur maupun Barat dunia. Satu hal pokok yang menyatukan perbedaan “pendiri bangsa” adalah visi dan misi membentuk Republik Indonesia berdaulat di dalam bingkai NKRI.

Penyatuan visi dan misi tersebut diimplementasikan melalui landasan falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara sebagai landasan idiil, yakni Pancasila. Sebagai landasan konstitusi negara, ditempatkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

Kita mengenal pula Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai konsepsional. Hal tersebut diperkaya dengan Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional. Strategi pembangunan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan di dalam Garis Besar Haluan Negara, yang memuat rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Tetapi, kita kemudian melihat perkembangan yang tidak menggembirakan. Banyak kesepakatan bangsa tidak lagi ditaati sebagai komitmen politik dan komitmen sosial, yang kemudian melahirkan kontroversi dan berakhir pada konflik pada banyak bidang kenegaraan dan juga sosial. Paling kentara dari lunturnya komitmen terhadap visi dan misi bangsa adalah tergusurnya etika sebagai warga negara dan juga etika sosial. Kondisi demikian menjurus pada bentuk-bentuk kontruksi aktivitas di tingkat elite dan rakyat yang destruktif dan anarkis.

Akibatnya, ketika terjadi krisis, amat sulit bangkit kembali. Contohnya, krisis moneter dan ekonomi belum bisa dipulihkan setelah sembilan tahun reformasi berlangsung. Penegakan hukum masih menjadi “jargon”, sekadar memenuhi target. Akibat lebih jauh sebagian anggota masyarakat malah tidak memercayai aparat dan lembaga-lembaga penegakan hukum.

Jajak pendapat yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Jakarta, Maret-April 2007, bahkan menghasilkan persentase yang harus dicermati lembaga-lembaga formal dan pemimpin-pemimpin formal pada institusi-institusi. Hanya 11 persen responden yang menaruh kepercayaan kepada MPR dan DPR saat ini. Presiden-wakil presiden yang memperoleh kemenangan 60,6 persen pada Pilpres 2004 hanya mendapat kepercayaan 22 persen. Kepercayaan kepada wakil rakyat (anggota DPR) hanya 8 persen. Kepercayaan responden tertinggi justru diberikan kepada pemimpin agama, 41 persen.

Membangun Etika

Membangun etika warga negara, salah satunya bisa dilakukan melalui pendidikan. Setiap mahasiswa baru di Universitas Mercu Buana memperoleh kuliah “etika warga negara” contohnya. Namun, sejak dihapuskannya Tap MPR II/1978 tentang P4 pada awal reformasi, saat ini tidak banyak lagi lembaga pendidikan yang secara khusus memberikan pelajaran etika warga negara.

Seperti diketahui, salah satu kritik yang dilontarkan kepada berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara adalah lunturnya etika bangsa, mulai dari tingkat elite politik, birokrasi, penegak hukum, hingga meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Kondisi sosial kemasyarakatan dan perilaku elite politik yang merasa paling benar dan paling bisa, menjadi salah satu penyebab lunturnya etika pada berbagai bidang kehidupan.

Kita bisa menyaksikan, masyarakat menjadi anarki dalam memperjuangkan hak-haknya. Bahkan, menjadi anarki pula ketika dituntut melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Kita bisa menyaksikan bagaimana etika berpolitik runtuh. Elite politik dan kekuasaan sengaja mempertontonkan penyakit mental instan dan suka menerabas, ingin cepat mencapai tujuan (kaya) tanpa mau bekerja keras.

Beberapa saat lalu kita disuguhi polemik antara Presiden Yudhoyono dan Amien Rais menyangkut penerimaan aliran dana DKP. Aroma politis dalam polemik itu sangat kental, masing-masing memiliki argumentasi membela kepentingannya. Sementara itu, proses hukum “dugaan korupsi dana DKP” ini tengah digelar di pengadilan. Kasus ini juga semakin ruwet ketika putra-putri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri ikut-ikut “ngambek” dengan menyatakan akan pindah kewarganegaraan.

Pada saat ini, kita harus segera melakukan “koreksi diri” terhadap etika politik, sosial, hukum, dan budaya secara menyeluruh. Dengan menegakkan etika, kontroversi yang melahirkan kontruksi anarkis di banyak bidang akan tereliminasi. Sebab, setiap individu pada setiap elemen pemerintahan dan masyarakat akan mengatur perilaku berdasarkan etika yang disepakati.

Sebagai contoh, kalau kita berpegang teguh kepada etika warga negara, sebagai pelaku politik, akan juga memegang teguh landasan idiil negara dan bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Caranya, dengan membentengi diri dari keinginan mengganti Pancasila dengan isme-isme lainnya; komunisme, liberalisme, kapitalisme, dan isme-isme keagamaan. Sebab, sila pertama jelas menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia mengakui sepenuhnya Tuhan sebagai sandaran tertinggi bagi pelaksanaan kehidupan religiusitas. Sementara bingkai NKRI disatukan melalui sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi setiap kelompok masyarakat dan individu yang berusaha keluar dari bingkai NKRI. Sedangkan pelaksanaan demokrasi dilaksanakan sesuai semangat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Etika kebangsaan sesungguhnya bisa diberikan di lingkungan keluarga, di sekolah-sekolah, institusi pemerintah dan nonpemerintah. Misalnya, dengan terus-menerus menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan diimplementasikan untuk kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Yang tidak kalah penting adalah menyosialisasikan atau mereaktulisasikan sejarah bangsa, sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan.

Dengan memberikan pemahaman sejarah itu, diharapkan kecintaan akan Tanah Air sebagai tumpah darah bisa ditumbuhkan. Di samping juga untuk membentengi jiwa komponen bangsa dari infiltrasi isme-isme yang bertentangan dengan Pancasila.

Semua itu, sesungguhnya bisa dimulai dari diri sendiri. Belum terlambat berbenah diri dan melakukan koreksi diri, jika ingin Republik yang kita cintai ini kembali menjadi bangsa yang mandiri, berdaulat, makmur, dan berkeadilan sosial.

Penulis adalah Wakil Rektor Uni versitas Mercu Buana

Last modified: 15/6/07


 

CATATAN JAKARTA

Presiden yang Serbasibuk

Oleh Sabam Siagian

Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono adalah pemimpin yang serbasibuk. Karena sistem informasi yang serbaterbuka ditopang oleh jaringan elektronik yang canggih, rakyat dapat menyaksikan betapa

presidennya dibebani jadwal kegiatan yang serbapadat. Masyarakat juga melihat bahwa Hajjah Ani Yudhoyono sebagai Ibu Negara secara tekun mendampingi Presiden di berbagai acara tersebut.

Setelah RI-1 mengikuti upacara Waisak di Candi Borobudur, ia kembali lagi ke Jawa Tengah untuk meresmikan Soropadan Agro Expo III 2007 di Temanggung.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menganjurkan kepada semua jajaran pemerintahan suatu model “kepemimpinan yang terlibat”, antara lain untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pedesaan. Ia kembali ke Ibukota dan meresmikan pameran yang beda sekali sifatnya dibandingkan yang di Temanggung, yakni Pekan Raya Jakarta. Lebih dari dua ribu pengusaha dengan “stand”-nya menjadi peserta.

Sedangkan pertengahan minggu lalu, Presiden SBY di Jakarta ikut meluncurkan sebuah laporan riset tentang kondisi dan arah ekonomi Indonesia yang disusun oleh Oxford Business Group. Judulnya: “Emerging Indonesia 2007″. Yang tidak begitu diikuti masyarakat, karena tidak semua kegiatan Presiden dapat dipantau oleh media pers adalah rapat-rapat tertutup dan pertemuan terbatas di kantornya di kompleks Istana Negara. Belum lagi ketika RI-1 menyendiri dan membaca berbagai laporan secara cermat.

Timbul pertanyaan, apakah seluruh rangkaian kegiatan yang tampak dan yang bersifat terbatas sejak Presiden SBY dilantik pada Oktober 2004 telah tepat arahnya? Apakah kabinet yang dipimpinnya setelah agak dibenahi pada awal Mei lalu telah meningkatkan kinerja pemerintah yang dipimpin Presiden SBY menuju sasaran utama yang kita sebagai bangsa dambakan? Apakah sebenarnya sasaran utama?

*

Tanpa mengulang-ulangi bahasa sloganisme, bangsa yang lebih dari 200 juta warga ini sedang terlibat dalam suatu usaha besar menuju suatu keseimbangan antara pembangunan ekonomi yang mampu membawa kesejahteraan yang menyeluruh dan pembangunan politik yang ampuh menciptakan keadilan dan distribusi kekuasaan yang efektif.

Prof Dr Boediono, sekarang Menteri Koordinator Bidang Ekonomi ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar di Universitas Gadjah Mada pada 24 Februari lalu telah menyampaikan pidato yang menyoroti tantangan yang dihadapi bangsa ini. Judulnya: “Dimensi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia”. Setelah menggoreskan sekilas perkembangan bangsa sejak tahun-tahun 1950’an dan menggarisbawahi tekad reformasi yang dicetuskan pada awal periode purna Soeharto, Dr Boediono bertanya: “Are we on the right track? Apakah jalan yang sedang kita tempuh sudah benar?”

Kaitan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan politik menjadi tema pemikiran intensif dari berbagai pakar. Patricia Cohen, kolumnis di Harian International Herald Tribune (yang juga dicetak di Jakarta) baru-baru ini dalam kolomnya menyoroti tema tersebut. Cohen mempertanyakan dalil yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi berdasarkan kapitalisme dengan sendirinya akan mendorong pertumbuhan demokrasi. Ia mengutip buku Michael Mandelbaum yang menonjolkan dalil bahwa meningkatnya pendapatan per kapita akan menciptakan kelas menengah yang akan menuntut kebebasan individu dan hak politik.

Dr Boediono juga mencerminkan pangkal tolak tersebut ketika dia kemukakan berdasarkan sementara studi bahwa pendapatan per kapita di atas enam ribu enam ratus dolar AS akan menciptakan zona yang cukup aman untuk kelangsungan demokrasi. Sedangkan Indonesia dari segi penghasilan per kapita (diperkirakan pada tahun 2006 sekitar empat ribu dolar AS ), “kita masih berada pada zona risiko tinggi untuk keberhasilan demokrasi”.

Ia mengkalkulasi bahwa Indonesia dapat mencapai ambang zona aman demokrasi itu dalam waktu sembilan tahun asal saja beberapa syarat dipenuhi (pertumbuhan PDB 7 persen setahun, peningkatan penghasilan per kapita sekitar 5,8 persen setahun dan pertumbuhan penduduk 1,2 persen setahun). Sudah pasti bukanlah maksud Dr Boediono untuk menyederhanakan kaitan proses mencapai tahap demokrasi (ia tekankan, demokrasi substansial) dengan peningkatan pendapatan per kapita secara mekanis.

Namun, patut dicatat pakar ekonomi asal India yang memperoleh Hadiah Nobel, Prof Amartya Sen menandaskan bahwa sudah dalam proses meningkatkan penghasilan per kapita itu maka prinsip kebebasan perorangan wajib dimantapkan dan dihormati. (“Expansion of freedom is viewed….both as the primary and as the principal means of development” dalam bukunya Development as Freedom, 1999).

Juga almarhum Soedjatmoko membahas masalah sulit tentang pentingnya nilai etika politik dalam mendorong pembangunan ekonomi. Dalam rangkaian ceramah Ishizaka tahun 1979 (judulnya: “Development as Freedom”) yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ia terangkan betapa pentingnya kaitan pembangunan dan kebebasan, ditangani secara tepat di negara- negara seperti Indonesia. Berkata Soedjatmoko: “Apakah Dunia Ketiga mampu atau tidak untuk berkembang menjadi masyarakat yang relatif bebas dan terbuka di mana kemiskinan dapat dihapuskan, akan sangat menentukan kemungkinan suatu masa depan kebebasan dan keadilan bagi seluruh umat manusia”.

Sebenarnya Dr Boediono memang sadar bahwa jalan menuju peningkatan penghasilan per kapita pada taraf yang memadai supaya demokrasi substansial menjadi mantap tidak terjamin akan mulus.

Karena itu ia mengandalkan suatu “kelas pembaru yang andal yang berperan sebagai pendorong dan pengawal demokratisasi”. Dalam perumusan tersebut agaknya tersimpul juga apa yang menjadi keprihatinan Amartya Sen dan Soedjatmoko.

u*

Namun faktor amat penting yang memayungi usaha besar yang digoreskan di atas, yakni mengatur keseimbangan antara pembangunan politik dan pembangunan ekonomi, adalah bobot dan kualitas kepemimpinan. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memang tokoh yang unik dalam sejarah politik modern Indonesia. Ia dicatat sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung dan menang melalui pemilu yang bebas dan aman secara amat meyakinkan. Ia meraih hampir 62 persen dari jumlah suara di 28 provinsi (semua provinsi di Pulau Jawa) dari 32 provinsi. Landasan politiknya kuat sekali.

Presiden SBY adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang bekerja keras dan tekun. Ia sekeluarga sampai sekarang dianggap relatif bersih dari praktik KKN. Namun kerja keras dan bebas KKN dengan landasan politik yang kuat sekalipun belum jaminan bahwa pada akhir periode kepresidenannya, Presiden ke-6 RI ini akan dinilai sukses. Dengan “sukses” yang dimaksud adalah peningkatan pendapatan per kapita bangsa Indonesia secara berangsur yang menyeluruh (bukannya pertumbuhan ekonomi yang pesat tapi sekaligus juga memperlebar gap antara yang kaya dan miskin, antara daerah “basah” dan “kering”) dengan kecerdasan masyarakat yang meningkat juga. “Sukses”-nya seyogianya menandakan bahwa demokrasi substansial yang bukan proforma saja, berkembang mekar. Yakni, distribusi kekuasaan dan penerapan kewenangan tambah sempurna pelaksanaannya sehingga keadilan nampak jelas dilaksanakan.

Meskipun masih ada berbagai kendala, tapi masyarakat Indonesia di atas 200 juta ini tambah meningkat mobilitas fisiknya (contoh, penumpang angkutan udara membeludak) dan informasi cepat meluas karena fasilitas komunikasi pribadi yang bertambah (contoh, jumlah pemilik telepon genggam membengkak).

Akibat totalnya, dinamika sosial politik masyarakat Indonesia mengalami peningkatan tempo yang terus-menerus.

Timbullah situasi yang serbadilematis. Proses demokratisasi yang dibiarkan mengambang karena pada saat-saat kritis tidak terasa kepemimpinan yang tegas tapi kalem dapat menimbulkan anarki. Maka laju pembangunan akan terhambat yang justru perlu didorong supaya demokrasi terjamin kemantapannya. Di sisi lain, laju pembangunan yang terlalu digenjot supaya memenuhi target yang tidak realistik dapat mengancam kepentingan rakyat biasa atau pengusaha sedang dan kecil sehingga timbul gap melebar antara yang kaya dan miskin. Kontras sosial itu akan menimbulkan destabilisasi politik yang mendorong penerapan tangan besi sehingga proses demokratisasi mundur, malahan neofasisme dapat muncul.

Tanpa kepemimpinan yang mampu mengukur berbagai kekuatan sosial politik secara tepat, mengarahkannya menjadi kekuatan bersama yang konstruktif sehingga apa yang disebut oleh Dr Boediono sebagai “kelas pembaru” bertambah besar dan mantap, mendorong birokrasi supaya menjadi instrumen yang produktif dan inovatif, maka sulit diharapkan pada tahun 2009 kita dapat membanggakan bahwa Indonesia selama lima tahun telah mencapai kemajuan lumayan yang saling menunjang di bidang pembangunan politik dan pembangunan ekonomi.u

Penulis adalah pengamat perkembangan sosial politik di Indonesia, serta masalah internasional

Last modified: 16/6/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Indonesia dan “Adversity Quotient”

Christianto Wibisono

Saya baru tiba di Jakarta, Jumat, 15 Juni petang, dan membaca surat Laksamana (Purn) Sudomo tertanggal 22 Mei 2007 yang mengutip Orison Marden dari buku Paul G Slotz berjudul Adversity Quotient. Kutipan Pak Domo sebagai berikut: “Jauh di dalam diri manusia terdapat kekuatan-kekuatan yang masih tertidur nyenyak, kekuatan yang akan membuat mereka takjub dan yang tidak pernah mereka bayangkan bahwa mereka memilikinya, kekuatan yang apabila digugah dan ditindaklanjuti akan mengubah kehidupan mereka dengan cepat”

Mantan Menteri Perindustrian Hartarto mengirim bukunya berjudul Industrialisasi serta Pembangunan Sektor Pertanian dan Jasa menuju Visi Indonesia 2030 yang terbit tahun 2006, lebih dulu dari peluncuran visi Yayasan Indonesia Forum, Maret 2007. Saya pernah menulis Pak Hartarto ini punya mazhab teh botol, yaitu industrialisasi dengan competitive advantage sebagai kubu ketiga di tengah kubu Teknokrat Widjojonomics dan kubu teknolog Habibienomics yang semuanya bergantung pada Soehartonomics.

Terima kasih untuk saudara Rili Djohani, Country Director The Nature Conservancy, yang menyurati tentang bagian kolom TGN 18 Mei berjudul “Politik atau Hukum sebagai Panglima?” Bung Sabam Siagian menulis tentang figur Batara Simatupang, mantan anggota Mafia Berkeley yang “hijrah” dari kubu liberal ke kubu sosialis.

Ilmu pasti, fisika, eksakta, dan bahkan biologi serta botani, termasuk anatomi dan fisiologi manusia, bersifat universal dan tidak bisa direduksi menjadi rasisme atau etnosentrisme. Gen dan DNA merupakan faktor konstan yang universal dan “eksak”. Keunikan manusia adalah faktor kejiwaan atau respons dalam interaksi sesama manusia dan tantangan eksternal alam semesta. Terkadang menyempal dari kaidah hukum alam dan moral yang universal.

Ilmu dan teori ekonomi mengandung unsur ketidakpastian yang muncul karena faktor tak rasional dalam pengambilan putusan oleh manusia sebagai produsen, konsumen, ekonom, politisi, dan negarawan. Alan Greenspan memakai istilah irrational exuberance untuk menyebut sebab musabab kriris Wall Street Oktober 1987.

Kita sering heran, kenapa manusia bisa memunculkan kekuatan jahat, imperialis, kolonialis, yang menguasai sejarah manusia selama berabad-abad. Kita juga heran kenapa rezim Chauvinis, Xenophobia yang melakukan pembantaian etnis secara domestik juga “direstui” dan seolah dimenangkan karena tidak ada yang berani mengutuk. Misalnya junta militer Myanmar tidak ambil pusing dengan ASEAN dan terus saja menjadi diktator otoriter dan memperlakukan Aung San Su Kyi secara “primitif”.

Orang sibuk mengutuk Bush tapi tidak peduli dengan kematian ratusan ribu orang di Darfur. Di AS sendiri, sekarang malah ada demo oleh “bule tulen” yang mempertanyakan skenario 911 sebagai konspirasi Yahudi-CIA.

Berita penangkapan Abu Dujana dan Amir Zarkasih menjadi headline media massa Indonesia. Tapi berita tertangkapnya teroris yang akan meledakkan Bandara JFK dengan kerusakan jauh lebih besar dari 911, malah dikubur oleh The New York Times pada halaman 37. Seolah berita maling ayam yang tidak perlu menyita halaman prestisius NYT.

Tantangan Kaum Radikal

Hampir enam tahun setelah 911, sudah 10 tahun sejak krismon, apakah manusia dan dunia menjadi lebih aman atau lebih makmur? Barangkali secara makro mirip Indonesia. Jelas ada pertumbuhan ekonomi dunia, tapi apakah keadilan dan kesejahteraan meningkat secara merata?

Jelas tidak. Sebab sistem yang relatif mampu menciptakan kondisi kemerataan yang tidak terlalu timpang, demokrasi liberal, justru menghadapi tantangan dari kaum radikal Timur Tengah maupun Amerika Latin dan Dunia Ketiga lain. Namun yang lebih serius ialah perpecahan ideologi dalam kubu demokrasi liberal AS/Eropa sendiri. Sebagian mereka yang merasa tersisih dan kurang kebagian rezeki secara finansial dibanding kelompok profesional bisnis, mengobarkan perang kebencian terhadap sistem pasar bebas dan demokrasi liberal.

John Fonte dari Hudson Institute menyebut mereka sebagai golongan dengan ideologi baru transnasional progresif (tranzi). Di Winchester Inggris, 28-29 September 2006, bersama James Ceaser, Fonte membahas perkembangan tranzi sebagai penebar teori kebencian dan ketidakpopuleran Barat dalam persepsi opini publik dunia.

Sebenarnya, masalah manusia bisa dibikin simpel bila orang kembali ke hukum besi alam dan moral yang sejati dan tidak munafik. Ada 6,3 miliar manusia, separuhnya hidup dengan 1-2 dolar sehari, 1/3 atau 2 miliar mungkin kelas menengah dan 1 miliar mungkin jutawan dolar. Nah, untuk mentransfer atau mengentaskan 3 miliar itu, yang paling laku keras tampaknya Teori Kain, kebencian dan penghancuran melalui terorisme terhadap 1 miliar orang kaya. Nanti otomatis kekayaan 1 miliar kapitalis itu akan bisa dibagi rata oleh 3 miliar manusia proletar. Jadi, sudah sekaligus selesai semua masalah.

Jarang ada orang yang sadar dan berani bilang, sabar itu 1 miliar bisa kaya dan juga mengangkat 2 miliar jadi kelas menengah, apa semuanya pengisap seperti drakula yang harus dimusnahkan. Sebab teori mandataris rakyat, mengatasnamakan langit, Tuhan, dan agama subur di mana-mana, bukan hanya sejak Karl Marx. Semua raja dinasti kuno selalu merebut takhta atas nama petani dan rakyat, tapi mereka kemudian memutar ulang film usang dinasti otoriter fasis yang tidak mampu mengentaskan mayoritas manusia dari kemiskinan material spiritual.

Erosi Demokrasi Liberal

Sistem demokrasi liberal Barat memang tidak atau belum dan pasti tidak akan menciptakan surga di dunia. Karena watak kejahatan manusia model Kain, kaum munafik dan kaum penyempal yang secara misterius melekat pada diri manusia, yaitu sifat jahat yang tidak takut karma dosa. Merasa bisa menentukan nasib sendiri, kalau perlu secara Machiavellis, Brutus, Ken Arok, yang mengkhianati, membalas kebaikan dengan kebencian, membunuh orang yang pernah menolong, dan sebagainya.

Semua itu seolah riwayat yang bisa dibenarkan dengan pelbagai dalih yang dikemas rapi oleh kaum tranzi dan jihadis. Mereka sudah apriori ingin mengganti demokrasi liberal Barat yang menghargai meritokrasi, kerja keras, karya otak, dan hati nurani yang bersih yang dikawal supremasi hukum dan Trias Politika yang ketat. Yang tumbuh ialah semangat relativisme moral dengan Adversity Quotient yang didominasi pendapat umum yang cenderung destruktif, konfrontatif dan suicidal, ketimbang proaktif, konstruktif, dan kreatif dalam menghadapi isu global.

Dunia sedang berada pada transisi dan erosi sistem demokrasi liberal Barat di tengah pasang naik kinerja Confucianisme serta assertiveness kelompok Muslim global dan opini dunia yang bias anti-Barat. Bangkitnya Tiongkok dan India sekarang juga menimbulkan ambivalensi Afrika yang melihat dua sisi: harapan atau ketakutan. Tiongkok dan India mungkin mendominasi Afrika seperti dulu Inggris dan Prancis mengkolonisasi benua itu.

Indonesia yang setiap hari masih diincar oleh kloning Amir Zarkasih tentu menghadapi tantangan yang memerlukan Adversity Quotient yang tepat guna dan tepat sasaran. Bukan malah terjebak pada appeasement dan kapitulasi ideologis terhadap Abu Dujana dan kawan-kawan.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional.

Last modified: 18/6/07


 

Meruya, Pasuruan, dan Reforma Agraria

Oleh Usep Setiawan dan Idham Arsyad

Meruyaknya sengketa tanah Meruya di Jakarta yang turut menaikkan tensi politik Ibukota dan meletusnya tragedi Pasuruan Jawa Timur yang menjatuhkan empat korban jiwa di pihak rakyat (30/05/07), telah melambungkan isu agraria ke puncak perhatian publik. Tersedotnya perhatian publik atas hal itu nyaris menenggelamkan isu strategis lain terkait kebijakan agraria nasional.

Pemerintah berniat memulai reforma agraria tahun 2007 dengan menyiapkan tanah seluas 9,25 juta ha, untuk dibagikan gratis kepada kaum miskin. Ini terobosan strategis dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Sebanyak 40 juta orang miskin, 67 persen terkonsentrasi di pedesaan dan sekitar 90 persen yang bergantung pada pertanian. Itulah kenyataan yang hendak diatasi program reforma agraria ini. Joyo Winoto (Kepala BPN RI), berkali-kali mengutarakan program ini tak sekadar bagi-bagi tanah, tetapi land reform plus access reform. Rakyat tak sekadar diberi tanah, tapi diberi kemudahan dalam mengakses sumber ekonomi, seperti kredit, pendidikan, bibit, pupuk, penataan produksi, hingga distribusi dan konsumsinya.

Artikel ini mencermati “kembali” rencana pemerintah memulai reforma agraria, dengan menjadikan Meruya serta Pasuruan sebagai cermin pembelajaran.

Meluaskan Makna

Reforma agraria dimaksudkan mengatasi masalah sosial ekonomi pedesaan terkait penguasaan tanah dan sumber daya alam. Restrukturisasi penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah, dan kekayaan alam ialah unsur penting reforma agraria. Tujuannya, agar tidak terjadi konsentrasi penguasaan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam, memastikan hak rakyat atas tanah dan kekayaan alam, serta menjamin keberlangsungan dan kemajuan sistem produksi rakyat setempat.

Praktik penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam yang melahirkan ketimpangan di masa lalu, melahirkan kelompok rakyat tak bertanah, petani gurem, dan termasuk kaum miskin di perkotaan. Akibat lainnya adalah maraknya konflik dan sengketa agraria yang bersifat struktural.

Dalam catatan KPA terdapat 1.753 kasus dengan luas tanah yang disengketakan 10.892.203 ha dan melibatkan 1.189.482 keluarga dalam periode 1970-2001. Sepanjang Januari-April 2007 saja -sebelum tragedi Pasuruan-, KPA mencatat 13 kasus terbaru yang menyebabkan penangkapan dan penahanan sedikitnya 143 petani disertai kekerasan seperti penembakan, penculikan, pemukulan, dan intimidasi.

Setidaknya 33 orang mendekam di tahanan kepolisian dan satu orang tewas di Mamuju, Sulawesi Selatan. Terjadi pula pengusiran rakyat akibat konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat di sejumlah tempat. Paling tidak 556 keluarga atau sedikitnya 1.200 jiwa sebagian besar perempuan dan anak-anak mesti mengungsi selama konflik terjadi.

Sementara BPN sendiri mengidentifikasi 2.810 kasus tanah di masa lalu yang belum terselesaikan. Sepanjang pemerintah tak menjalankan reforma agraria, konflik agraria ini terus bertambah dan cenderung mengeras.

Karenanya, program reforma agraria yang hendak dijalankan harus diluaskan maknanya dari sekadar redistibusi lahan dan sertifikasi menjadi Reforma Agraria Sejati. Perluasan makna itu mencakup berapa hal strategis.

Pertama, tanah seluas 9,25 juta ha yang akan dibagikan kepada rakyat tak hanya berasal dari bekas hutan konversi, tetapi mencakup tanah-tanah yang dikuasai monopolistik oleh negara maupun swasta.

Kenapa tidak tanah-tanah yang dikuasai badan usaha yang izinnya diperoleh dari kebijakan politik agraria kapitalistik dan sering kali melanggar rasa keadilan sosial rakyat di sektor perkebunan besar, kehutanan, pertambangan, kita proyeksikan sebagai objek reforma agraria? Mengingat saat ini banyak tanah yang diduduki dan dikuasai rakyat melalui okupasi maupun re-claiming, maka tanah-tanah itu harusnya terintegrasi dengan program reforma agraria yang hendak dijalankan melalui legalisasi penguasaannya.

Kedua, penerima manfaat (subjek reform) program reforma agraria, harus diutamakan dan sungguh bagi rakyat miskin. Dalam identifikasi penerima manfaat akan lebih baik bila pemerintah tetap menjadikan PP No 224 Tahun 1961 sebagai acuan utama. Sebab PP ini taat asas pada UUPA No 5/1960 yang berprinsip tanah untuk rakyat.

Dalam PP ini terdapat sembilan penerima prioritas pembagian tanah yang bila dikelompokkan; petani penggarap, buruh tani, petani gurem, petani tak bertanah. Melihat kenyataan sosial sekarang, kemiskinan tak hanya pada petani. Karenanya kaum nelayan, miskin kota, buruh, dan masyarakat adat serta korban konflik/sengketa agraria, harus juga jadi penerima manfaat reforma agraria.

Hanya dengan kepastian objek dan subjek inilah, harapan reforma agraria akan efektif mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta menuntaskan ribuan konflik agraria struktural dapat menjadi lebih mungkin.

Matangkan Prasyarat

Kemauan politik pemerintah menjalankan reforma agraria menjadi syarat utama. Syarat lainnya organisasi rakyat (tani) yang kuat, data agraria yang lengkap dan akurat, terpisahnya elite politik dengan elite bisnis, dan dukungan militer (Gunawan Wiradi; 2000).

Sekalipun prasyarat di atas belum sepenuhnya tersedia, hendaknya reforma agraria tak ditunda. Kita harus memulai sambil mematangkan prasyarat yang dibutuhkan. Peran pemerintah mutlak dalam reforma agraria karena mustahil ada reforma agraria tanpa peran penyelenggara negara. Solon Baraclough menyatakan reforma agraria tanpa melibatkan negara adalah contradiction in term (Noer Fauzi; 2003).

Di sisi lain, keterlibatan organisasi rakyat (tani) sangat menentukan berhasil tidaknya reforma agraria. Kita tak boleh bergantung pada kedermawanan pemerintah dan pasar politik yang ada. Pengalaman negara yang menjalankan reforma agraria atas kedermawanan pemerintah, hasilnya tidak berkelanjutan dan mudah dibalikkan.

Keterlibatan organisasi rakyat tak boleh semu dan setengah-setengah. Organisasi rakyat harus terlibat mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya. Saat ini, puluhan organisasi rakyat tumbuh di level nasional, regional, sampai lokal. Umumnya organisasi rakyat lahir dari konflik agraria. Sebagian sudah mempraktekkan pembaruan agraria, merombak struktur, menata produksi dan memberdayakan pemerintah lokal.

Tak ada alasan bagi pemerintah demokratis yang hendak menjalankan reforma agraria untuk tidak melibatkan organisasi rakyat. Pemerintah yang baik dan organisasi rakyat yang kuat merupakan pilar utama reforma agraria. Pekerjaan awal yang mendesak dilakukan bersama antara pemerintah dan rakyat adalah menentukan subjek dan objek reform, merumuskan mekanisme pelaksanaan, membentuk serta mengisi kelembagaan pelaksana reforma agraria.

Sengketa tanah Meruya dan Pasuruan memang harus dituntaskan dengan prinsip keadilan sosial bagi rakyat. Dari kasus Meruya kita ditantang merumuskan reforma agraria di perkotaan yang menjamin kehidupan warga kota serta menertibkan sistem administrasi pertanahan. Dari tragedi Pasuruan kita perlu menyiapkan reforma agraria di pedesaan untuk keadilan petani sekaligus reposisi militer di dunia agraria.

Solusi nasional yang diyakini mampu mencabut akar sebab seluruh sengketa/konflik tanah adalah mempercepat pelaksanaan reforma agraria sejati sembari mematangkan berbagai prasarat yang diperlukan. Mengerasnya konflik agraria harus jadi suluh mempercepat terbitnya fajar keadilan sosial berbasis keadilan agraria.

Penulis Usep Setiawan adalah Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA); dan Idham Arsyad adalah Koordinator Bidang Kampanye KPA

Last modified: 19/6/07


 

Bermain dengan Kekuasaan

Boni Hargens

Informal Leaders Gathering adalah judul pertemuan sejumlah tokoh sipil dan militer di Sentul, Bogor, awal Mei lalu. Dari unsur mantan TNI hadir antara lain mantan Kasad Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrur Rozi, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Marsekal Madya TNI (Purn) Ian Santoso, serta mantan Aster Kasad Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi. Dari tokoh sipil terlihat wajah Wakil Ketua MPR AM Fatwa dari PAN, mantan tokoh PDI-P Amin Arjoso dan Prof Dimyati Hartono, Ruyandi Hutasoit dari Partai Damai Sejahtera (PDS), pengamat pertanian HS Dillon dan lainnya.

Sebelum menyimak isi pertemuan itu, mari kita lihat bagian dalam dari ruang politik kita belakangan ini. Ada pemerintah yang sibuk mempertahankan citra karena diserang dari berbagai arah mata angin, terutama setelah Amien Rais “bernyanyi” tentang dana illegal Pemilu 2004.

Ada wakil rakyat yang kasak-kusuk mengurus interpelasi hanya untuk show off kekuasaan yang sudah basi, seolah-olah mati-hidup negara ini di tangan parlemen. Ada kandidat gubernur menyebar uang, dan ada yang memandu kor setelah dikecewakan partai pengusung yang meninggalkannya di menit-menit terakhir pencalonan. Dan, masih banyak lagi dagelan politik yang memusingkan kepala.

Di balik proses tak bermakna itu, rakyat masih terkapar dalam keterpurukan oleh tekanan struktur ekonomi yang hanya menyisakan pemodal dan penjilat di pasar persaingan “yang tidak bebas”; angka putus sekolah meningkat setelah banyak ayah kehilangan pekerjaan, dan deretan kepahitan yang potensial mereduksi kemampuan untuk “membayangkan diri sebagai bangsa”-nya Ben Anderson (1995).

Bahkan kalau mau berdebat, Anderson tidak memadai dalam konteks Indonesia hari ini. Sebab kalau eksistensi keindonesiaan hanya dijamin oleh sejauh mana masyarakat mampu membayangkan diri sebagai bangsa, hari ini energi kekecewaan lebih besar daripada kemampuan “imajinasi” berbangsa.

Dengan kata lain, titik koordinat bangsa Indonesia hari ini berada di sebelah kiri (-x) dalam garis koordinat sejarah, karena laju ke kanan yaitu kemampuan berimajinasi sebagai bangsa (+x) lebih lamban dibandingkan laju ke kiri yakni kekecewaan bernegara dan berbangsa sebagai Indonesia. Ini malapetaka.

Gerakan Politik

Entah menyadari hal ini atau dalam rangka kuantum politik yang lain, sejumlah tokoh sipil dan militer Rabu petang, 6 Juni lalu, berkumpul di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Awal Mei lalu, mereka juga berkumpul di rumah Ketua DPP Partai Golkar Yasril Ananta Baharuddin dengan tajuk “Informal Leaders Gathering”.

Seperti diberitakan kantor berita Antara (7/6), kegiatan itu diprakarsai sebuah panitia pelaksana (panpel) dengan anggota di antaranya Untung Yani, putra pahlawan nasional Jenderal Ahmad Yani, putri mantan Wapres Bung Hatta, yakni Halida Hatta, dan juga artis Ray Sahetapi.

Salah satu tokoh militer yang hadir, bertemu dengan penulis keesokannya di salah satu gedung di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. “Kita hanya membahas masalah bangsa, dan ini semua juga dalam rangka membenahi negara kita yang sudah rusak berat ini,” demikian kata sang jenderal.

Agak sama dengan pernyataan salah satu tokoh militer yang diundang, yakni mantan Wakil Kepala Staf TNI-AD (Wakasad), Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakrie, ketika diwawancarai media massa. “Kami membahas masalah strategis yang universal, yakni sistem kenegaraan.”

Dari judul pertemuan saja, menarik dicermati. Pemakaian istilah informal leaders serentak menyiratkan ada distingsi polar antara “formal leaders” dan “informal leaders“. Dengan kata lain, kalau “formal leaders” adalah tesis, “informal leaders” adalah antitesisnya. Maka pertemuan ini berhubungan erat dengan “formal leaders” yang sedang berkuasa. Apakah hubungan itu dalam rangka saling menjatuhkan atau dalam rangka saling menopang, ini teka-teki menarik dari Sentul.

Bagaimanapun, pertemuan itu jelas suatu gerakan politik seperti halnya Barisan Indonesia (Barindo) yang digagas tokoh lama seperti Akbar Tandjung dan kawan-kawan. Munculnya gerakan Sentul atau Barindo adalah reaksi yang logis terhadap kinerja Pemerintahan SBY.

Artinya, kalau hari ini ada kekecewaan, bukan hanya rakyat yang mengalaminya, tokoh politik baik sipil maupun militer mengalami itu juga.

Gabungan Paradigma

Mengapa sipil dan militer berkumpul? Sejak 1999, pemerintahan sipil di tangan Habibie, Megawati, dan Gus Dur terbukti kurang stabil. Pemerintahan digoyang dari segala penjuru. Lalu di tangan SBY yang mantan tentara, juga begitu. Lalu muncul sintesis, yang layak memimpin negara ini adalah gabungan sipil dan militer.

Gabungan ini tidak sekadar presiden dan wakil presiden yang berasal dari militer dan sipil, tetapi gabungan paradigma, kerangka berpikir, visi dan misi dalam membangun bangsa dan negara. Itu yang mau dicapai oleh faksi Sentul sebetulnya. Apa ini politik kekuasaan?

Otomatis gerakan itu dalam rangka merebut kekuasaan. Setidaknya kalau SBY-JK tidak jadi jatuh di tengah jalan, minimal tahun 2009 gagasan politik yang dirumuskan di Sentul ini terlaksana.

Itu hal yang wajar, asal jangan sampai gerakan macam ini terang-terangan mengancam pemerintahan yang berjalan, karena hal itu mengganggu stabilitas sekaligus juga cara berdemokrasi yang tidak elegan.

Dalam tradisi junta militer di negara otoriter, gerakan politik seperti ini memang selalu berbahaya dan sangat ditakuti oleh rezim. Thaksin jatuh di Thailand juga berawal dari pertemuan seperti itu.

Tokoh militer dan sipil bertemu rutin di Chiang Mai, Chiang Rai, terkadang di Bangkok. Hasilnya, bukan hanya Thaksin Sinawatra jatuh, malah partai yang dibentuknya tahun 1998, Thai Rak Thai, dibubarkan Mahkamah Konstitusi awal Juni 2007 ini atas tuduhan kecurangan dan money politics dalam pemilu lalu.

Sepintas faksi Sentul masih dalam koridor demokrasi, tentu sejauh ia tidak dipelintir sebagai manuver yang menakut-nakuti pemerintah dengan isu pemakzulan/impeachment dengan embel-embel “gerakan hati nurani”, atau gerakan apa pun yang menjual-jual rakyat.

Dalam koridor ini kita perlu mendukung, sekaligus sebagai proses berdemokrasi secara substansial. Tapi kalau gerakan ini tidak berbeda dengan berbagai bentuk permainan politik yang lain, celakalah kita yang menjadi rakyat di “negeri teater” (istilah Geertz) ini.

Penulis adalah pengajar ilmu politik UI; Direktur Riset Parrhesia

Last modified: 20/6/07


 

Pembangunan Negara: Belajar dari Korporasi

Oleh Muhammad Helmi Lubis

Banyak pemikir penting di persimpangan abad ini yang terus-menerus bertanya, mengapa terjadi kemandekan pertumbuhan kemampuan manusia meretas berbagai masalah, padahal ilmu pengetahuan tumbuh menakjubkan? Diplomat dan cendekiawan Soedjatmoko adalah salah satu pemikir yang digayuti pertanyaan tersebut.

Pertanyaan seperti itu juga pernah diajukan pemenang Nobel seperti Muhammad Yunus dan Albert Einstein. Jika pertanyaan Einstein lebih ditujukan kepada insan ilmu dan teknologi, pertanyaan Soedjatmoko dan Muhammad Yunus lebih diarahkan kepada budayawan dan perencana kebijakan negara.

Ada sejumlah hal yang memang mencengangkan dalam kenyataan dunia kontemporer, termasuk di Indonesia. Di antaranya adalah bertahannya banyak problem sosial-ekonomi yang sesungguhnya dapat diatasi dengan bantuan ilmu-ilmu yang diterapkan dan terbukti ampuh di perusahaan-perusahaan besar.

Tentu saja ada suara yang akan menyanggah negara bukanlah korporasi dan tak bisa disederhanakan menjadi sejenis korporasi. Suara-suara itu bahkan bisa dengan lantang menyatakan negara secara diametral berdiri berseberangan dengan korporasi. Suara-suara itu, yang jejaknya bisa dilacak ke pemikiran romantik dan Marxis yang muncul di alaf silam, menandaskan tujuan negara adalah melenyapkan korporasi.

Korporasi, yang dicandra se-bagai organisasi yang hanya mementingkan diri sendiri dan mengancam kepentingan lembaga-lembaga lain dalam masyarakat adalah sumber pemerasan dan ketidakadilan yang harus diperangi negara.

Mereka yang saksama mengkaji sejarah korporasi dunia, tak akan membantah di masa silam korporasi dengan sepak-terjangnya memang pernah menjadi sumber konflik dan ketidakadilan. Di masa kini pun masih bisa ditemukan sejumlah korporasi yang cara kerjanya mendatangkan sejumlah kritik.

Namun demikian, hal itu tak menghapus fakta dunia korporasi juga sudah berevolusi memperbaiki diri. Korporasi-korporasi terbaik di dunia yang beroperasi melintasi batas-batas negara, pada umumnya memiliki tingkat mutu hidup karyawan yang relatif lebih baik.

Korporasi-korporasi itu juga semakin efisien dan transparan dalam mengelola sumber daya-sumber daya mereka untuk kepentingan stakeholder. Perangkat hukum yang berkembang seiring dengan kemajuan zaman, selain menetapkan aturan main lebih baik, juga memberi perlindungan lebih kuat kepada pihak-pihak yang selama ini rentan kedudukannya. Sejumlah pemerintahan di negara tertentu dengan antusias mengadopsi banyak hal dari ilmu dan prestasi korporasi.

China Inc, seperti dilaporkan Spiegel Online International edisi 27 Februari 2007, adalah negara yang sungguh-sungguh memanfaatkan ilmu pengelolaan korporasi untuk mengatur negerinya.

Di satu sisi, Tiongkok memanfaatkan infrastruktur birokrasi dan pemerintahan sentralistis buatan Partai Komunis, di sisi lain mereka menerapkan secara sistematis strategi pengembangan dan persaingan usaha korporasi-korporasi kapitalis yang terbuka dan berwatak global. Hasilnya, transformasi yang sangat mengejutkan yang berlangsung dalam waktu tak terlalu lama.

Transformasi ekonomi Tiongkok tentu saja tak bebas dari masalah. Namun yang dipecahkan oleh transformasi itu masih lebih besar dan lebih vital daripada problem yang ditimbulkannya, yang nanti juga akan dipecahkan satu per satu. Menurunnya jumlah orang miskin, yang kabarnya hingga 400 juta orang, meningkatnya jumlah lapangan kerja, menanjaknya pendapatan negara, serta pendapatan per kapita penduduk, adalah sebagian dari indikasi keberhasilan Negeri Naga itu mengikis masalah besar yang selama ini meringkusnya.

Meski berpenduduk 1,3 miliar dan terus mengontrol pengangguran tak melebihi angka 4,6 persen, Tiongkok adalah contoh negara besar yang berani banting setir. Meski dipimpin Partai Komunis, penanganan masalah ekonominya jauh masuk ke arus kapitalisme pasar. Di daerah pantai, terutama di special economic zones, kapitalisme pasarnya sangat bebas. Di pedalaman, meski masih dikontrol ketat negara, namun petaninya mulai bebas bertanam.

Rekayasa Instrumen Keuangan

Bagi Indonesia, paling tidak keberanian Tiongkok dalam mengkombinasi paham yang sangat berbeda itu bisa dicoba. Penulis melihat, pelajaran dari ilmu-ilmu ekonomi keuangan modern dan contoh praktik terbaik korporasi di dalam dan di luar negeri, barangkali bisa membantu memecahkan banyak soal di negara kita. Dengan rekayasa instrumen keuangan yang tepat, negara paling tidak bisa mengatasi problem sekitar 30 persen pegawai negeri sipil (PNS) yang ternyata belum memiliki rumah.

Untuk pembiayaan rumah tersebut, misalnya, bisa belajar dari specialist property investor seperti Donald Trump atau Robert Allen. Melalui kombinasi investasi tanpa uang muka atau nothing down dengan instrumen modern lainnya seperti REIT, pemerintah seharusnya bisa segera mewujudkan kepemilikan rumah bagi PNS tanpa cicilan selama tiga tahun dan segera meluncurkan program “Rumah Gratis 3 Tahun bagi PNS”.

Untuk menekan harga BBM tanpa menambah subsidi, pemerintah pun bisa melakukan transaksi hedging harga minyak yang digabung dengan me-leverage balance sheet BUMN yang kuat, misalnya Pertamina.

Dalam wawancara dengan panitia hadiah Nobel, Muhammad Yunus menegaskan kemiskinan dan kemelaratan adalah kenyataan buatan (artificial creation) manusia yang bisa ditumpas jika kita bersedia mendesain ulang segenap institusi dan kebijakan. Yunus bahkan yakin bisa membangun dunia yang bebas dari kemiskinan, asal kaum miskin diberi kredit, diberi kepercayaan untuk tumbuh dan berkembang.

Kita di Indonesia juga harus bisa berpikir seperti Yunus. Segala persoalan sosial ekonomi tak lain kenyataan buatan yang bisa dipecahkan dengan mendesain ulang segenap institusi dan kebijakan. Ilmu pengetahuan dan praktik-praktik terbaik yang dicapai di banyak korporasi, jelas perlu dimanfaatkan sebanyak mungkin dalam mendesain ulang institusi dan kebijakan publik itu, dalam segala aspek pengelolaan kenegaraan secara luas.

Sebuah negara memang akan menjadi lebih baik jika negara tersebut bisa melihat dirinya sebagai korporasi, lalu meletakkan transparansi dan profesionalisme benar-benar di tempat terhormat. Kita adalah apa yang kita bayangkan, kata John F Kennedy. Jika mau membayangkan sebagai bangsa minimal nomor empat di dunia, bangsa kita harus melakukan lompat kodok (leap frog) untuk menjadi bangsa besar.

Penulis yakin, jika Indonesia benar-benar dikelola secara rasional, republik ini bisa benar-benar maju dengan kekuatan ekonomi yang sangat diperhitungkan, seperti layaknya Negeri Naga. Dan hal ini bisa dicapai dalam waktu tak terlalu lama.

Penulis adalah pembangun instrumen keuangan

Last modified: 5/6/07


 

Krisis Lingkungan dan Pemanasan Global

Oleh Suroso

Pemanasan global memang bukan isu baru, tapi kesadaran manusia perlu terus diperbarui. Untuk menyuarakan betapa penting kepedulian semua negara pada masalah ini, sidang IPU Inter-Parliamentary Union ke-116 di Nusa Dua, Bali, pada 3 – 14 Desember 2007, diharapkan menjadikannya salah satu tema bahasannya. Indonesia juga akan menjadi tuan rumah konferensi ke-13 United Nation Framework Convention on Climate Change dan pertemuan ketiga dari Protokol Kyoto.

Perubahan iklim disebabkan gas rumah kaca yang terdiri atas karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan dinitroksida (N20). Pola konsumsi bahan bakar fosil (minyak, gas, dan batu bara) yang berlebihan dan tidak efisien menjadi penyebab utama meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer.

Negara-negara kaya di belahan bumi utara termasuk Amerika Serikat, menjadi penyumbang terbesar naiknya gas rumah kaca di udara. Buangan gas rumah kaca karbon dioksida di dunia meningkat tiga kali lebih cepat di tahun 2000-an ini dibandingkan dengan pada era 1990-an, sehingga gas tersebut menjadi sorotan sebuah panel internasional perubahan iklim. Sebaliknya, negara paling kaya di dunia menyumbang 60 persen dari total buangan pada 2004 dan bertanggung jawab atas 77 persen buangan kumulatif sejak awal Revolusi Industri.

Bagi Indonesia, agenda ini menjadi sangat penting. Secara geografis posisi negeri Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas total daratan 1,9 juta kilometer persegi, yang terbagi atas lebih dari 17 ribu buah pulau, tercatat sebagai penyumbang terbesar ketiga karbon dioksida akibat kebakaran hutan.

Meski terlambat, namun inilah saatnya memrogramkan restorasi ekosistem nasional, pembangunan, dan pengelolaan hutan lestari, serta moratorium logging. Langkah adaptasi juga perlu dijalankan karena sekuat apa pun usaha mengurangi gas rumah kaca, kita tidak akan mampu sepenuhnya terhindar dari dampak perubahan iklim. Di berbagai negara, upaya adaptasi mulai dilakukan, misalnya pembuatan strategi manajemen air di Australia dan Jepang, atau pembangunan infrastruktur untuk melindungi pantai di Maldives dan Belanda.

Di Indonesia sendiri, yang diperlukan setidaknya pemerintah membangun sistem identifikasi dan informasi mengenai dampak perubahan iklim serta mengembangkan sistem peringatan dini dan dampak dari perubahan iklim. Untuk sektor pertanian, sistem penyuluhan sebagai pusat informasi cuaca dan perubahan iklim. Penelitian memperlihatkan buangan gas global berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kebanyakan skenario ekstrem yang dikembangkan Panel Antar-Pemerintah PBB mengenai Perubahan Iklim.

Panel itu telah menyatakan buangan karbon dioksida global harus turun 50 persen sampai 85 persen paling lambat sampai 2050, guna menghentikan Planet Bumi bertambah panas lebih dari 2 derajat celsius. Temperatur yang lebih tinggi dapat mengakibatkan gelombang panas, kemarau, dan banjir yang lebih mematikan.

Krisis Lingkungan

Penyebab utama pemanasan bumi adalah pembakaran bahan bakar fosil terutama batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang melepas karbon dioksida (CO2) dan gas-gas lain yang disebut sebagai gas rumah kaca ke atmosfer bumi.

Akibat langsung dari pemanasan global itu, ialah terjadinya perubahan cuaca dan iklim global, sistem pertanian, dan persediaan bahan makanan, migrasi hewan, dan penurunan jumlah spesies hewan dan tumbuhan.

Dampak lainnya terhadap kesehatan manusia, adalah munculnya berbagai penyakit. Pengendalian yang dapat dilakukan terhadap pemanasan global itu, antara lain mengurangi produksi gas CO2 dengan mengurangi pemanfaatan bahan bakar fosil dan produksi gas rumah kaca. Namun, hal itu sulit dilakukan karena negara-negara industri terutama AS tidak bersedia mengurangi produksinya.

Pengendalian berikut, menekan atau menghentikan penggundulan hutan, serta penghutanan kembali secara besar-besaran untuk menciptakan wilayah serapan gas CO2. Selain itu, melokalisasi gas CO2 atau dengan menangkap dan menyuntikkannya ke dalam sumur-sumur minyak bumi untuk mendorong minyak bumi ke permukaan. Teknologi sudah bisa digunakan mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.

Negara-negara berkembang harus mencegah penggunaan isu climate change ini untuk melanggengkan ketidakadilan hubungan antara negara-negara utara dan selatan seperti terjadi selama ini. Sebaliknya, isu perubahan iklim ini harus menjadi pintu masuk bagi negara-negara selatan untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara utara.

Selama ini resep pembangunan tersebut telah menempatkan sumber daya alam hanya sebagai komoditi yang bisa dieksploitasi sebebas-bebasnya, tanpa pernah mempertimbangkan daya dukung ekologinya. Sistem ekonomi pasar yang mereka tawarkan ternyata gagal menangkap biaya-biaya ekologi yang ditimbulkan dari sebuah investasi.

Krisis atau kerusakan lingkungan ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi akibat penebalan lapisan CO2, penipisan lapisan ozon (O3) sebagai dampak dari rumah kaca. Tanda lainnya adalah rawan pangan, permukaan air laut makin tinggi, gangguan ekologi, dampak sosial politik, dan perubahan-perubahan iklim yang tidak menentu.

Krisis lingkungan menjadi ancaman serius bagi bangsa ini. Indikasi nyata terjadinya berbagai bencana di Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir merupakan dampak dari krisis lingkungan yang semakin parah. Akibat itu semua, banyak pakar memperkirakan berbagai bencana masih akan terus terjadi. Hal itu merupakan ancaman bagi kehidupan manusia.

Persoalan lingkungan muncul sebagai konsekuensi logis dari sikap manusia yang memperlakukan alam sebagai lingkungan yang tidak hidup. Cara pandang dan sikap demikian menjadikan alam hanya sebagai objek eksploita- si untuk memenuhi kebutuhan.

Tuntutan terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjadikan pemerintah tidak cukup kuat dan konsisten dalam menerapkan kebijakan yang peduli terhadap lingkungan.

Penulis adalah pemerhati masalah lingkungan hidup, aktif di SKEPHI Jakarta

Last modified: 5/6/07


 

RUU Politik dan Ketidaksiapan Berdemokrasi

Oleh Potsdam Hutasoit

Sejak tahun pertama setelah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, Pemerintahan Yudhoyono-Kalla seharusnya sudah menyiapkan RUU bidang politik kalau memang siap membangun demokrasi secara terprogram. Dua tahun sebelum pemilu digelar, urusan aturan main sudah siap dan semua lembaga politik yang akan bertarung pada Pemilu 2009 juga dapat mengikuti mekanisme aturan baru itu.

Sekarang, empat draf paket RUU bidang politik pada Jumat (25/5) lalu, baru diserahkan pemerintah ke DPR. Empat RUU tersebut antara lain, RUU Partai Politik (Parpol); RUU Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD; RUU Pemilihan Presiden (Pilpres); dan RUU Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPRD, dan DPD, baru akan dibahas dalam rapat paripurna 29 Juni mendatang. Adapun paripurna nanti hanya akan membacakan amanat presiden (ampres) di depan anggota DPR, kemudian menjadwal pembahasan melalui badan musyawarah (bamus) diikuti pembentukan panitia khusus atas empat RUU tersebut.

Proses itu memakan waktu kurang lebih sebulan sehingga DPR baru bisa membahas awal pada Juli mendatang. Setelah itu masih harus dikurangi lagi berbagai libur panjang nasional seperti Lebaran, dan dalam semester kedua 2007 juga akan ada dua kali masa reses yang masing-masing memakan waktu satu bulan. Jadi, pembahasan empat RUU yang sangat penting itu bakal tersendat-sendat.

Demokrasi Terancam

Sempitnya waktu pembahasan yang tersisa akan sangat terasa apabila melihat jadwal sementara di KPU yang menyebutkan pemilu legislatif mendatang akan dilaksanakan pada awal April 2009 dan pemilu presiden putaran I pada awal Juli 2009. Artinya, seperti disampaikan Ketua PDR RI Agung Laksono, jika DPR baru bisa menyelesaikan pembahasan draf itu pada akhir 2007, bangsa ini akan kembali berada di ujung kekhawatiran mendalam: perhelatan demokrasi rakyat itu terancam tidak akan berjalan mulus.

Mengapa demikian? Pertama, dibandingkan dengan Pemilu 2004 yang banyak menyisakan masalah, persiapan Pemilu 2009 justru jauh lebih pendek. Sangat terbuka kemungkinan lebih besar Pemilu 2009 akan jauh tidak berkualitas. Bila UU-nya dibahas dengan tidak sempurna, pelaksanaan pemilunya juga akan semakin jauh dari ideal.

Kedua, dengan sedikitnya waktu, DPR masuk dalam wilayah krusial mengejar batas penyelesaian pada akhir 2007, seolah-olah penyelesaian pembahasan RUU hanya menjadi “agenda kejar tayang”. Hal itu akan berakibat buruk bagi partai baru dan partai yang tidak lolos electoral threshold, dan hanya menguntungkan partai politik besar yang sudah memastikan ikut dalam Pemilu 2009. Jika terjadi “sesuatu” atas RUU tersebut, baik pemerintah maupun DPR akan “excuse”, menjadikan sempitnya waktu pembahasan sebagai alasan dan membenarkan diri bisa mengambil langkah-langkah darurat.

Selain itu, dengan sempitnya waktu pembahasan seperti terurai di atas, keputusan-keputusan yang dihasilkan dijamin hasilnya tidak akan bermutu dan hanya akan menguntungkan partai- partai yang saat ini berkuasa dan membunuh partai-partai baru. Partai politik kecil dan partai yang baru dibentuk, pasti menjadi korban keterlambatan ini karena tidak cukup waktu berbenah diri dalam mempersiapkan Pemilu 2009, yang sesuai dengan UU Pelaksanaan Pemilu yang baru disahkan. Untuk itu jangan dipersalahkan kalau ada partai-partai kecil atau partai politik baru berpendapat atau mencurigai keterlambatan penyusunan paket RUU Politik ini disengaja dan merupakan skenario politik “khusus” dari Istana dan Senayan.

Hal itu dikarenakan melihat adanya kepentingan partai-partai besar untuk menyederhanakan partai politik secara terselubung. Sebab, bila melihat beberapa isi paket RUU bidang politik itu, akan ada kenaikan persyaratan parpol peserta pemilu yang dirancang untuk menghentikan partai kecil dan partai baru. Dengan modus demikian, partai lama ingin menguasai jagat perpolitikan sendiri tanpa khawatir dihantui melambungnya partai baru yang sering terjadi setiap kali pemilu digelar.

Jika hal di atas benar adanya, tidak dapat disalahkan saat ini banyak yang curiga keterlambatan pengajuan dan pembahasan RUU itu merupakan kesengajaan dua pihak, yaitu pemerintah dan partai-partai yang saat ini sedang duduk di lembaga legislatif yang kebetulan juga menjadi bagian dari pemerintah.

Apa dasar kecurigaan publik itu? Ada beberapa argumen masyarakat yang sempat penulis catat. Pertama, dengan keterlambatan tersebut, pemerintah patut diduga ingin menciptakan situasi tidak normal sehingga membuka peluang tetap bisa mempertahankan kedudukannya pada pemilu mendatang. Dengan waktu yang semakin sempit, akan tercipta kondisi serba darurat dalam pemilu mendatang, sehingga penguasa akan sangat leluasa mengendalikan keadaan.

Kedua, kecurigaan juga pantas dialamatkan ke Senayan. Partai-partai yang saat ini mendudukkan wakilnya di DPR sengaja tidak mendesak pemerintah atau mengambil hak inisiatif untuk mengajukan RUU bidang politik agar partai-partai baru yang ingin mengikuti Pemilu 2009 tidak mendapat kepastian, baik menyangkut verifikasi dari KPU maupun konsolidasi dan penentuan daerah pemilihan. Baik pemerintah dan partai-partai besar tidak ingin partai-partai kecil sempat berkonsoli- dasi, juga tidak menghendaki munculnya partai baru di pentas Pemilu 2009.

Tindakan pemerintah dan DPR yang kuat diduga sengaja mengulur waktu itu, sebenarnya merupakan tindakan sangat berbahaya. Di tangan kedua institusi tersebut, saat ini nasib perhelatan demokrasi dipertaruhkan, tetapi justru kedua lembaga itu memainkan air keruh agar yang lain tergelepar, sementara mereka terus bertahan. Dengan kondisi seperti saat ini, pemilu mendatang akan dilangsungkan secara tidak benar dan transparan, atau bahkan akan sekadar melaksanakan pesta demokrasi belaka.

Secara pribadi penulis tetap berharap Pemilu 2009 berjalan lebih baik. Untuk itulah baik pemerintah maupun wakil rakyat, kalau memang menginginkan melihat pelaksanaan Pemilu 2009 berjalan baik tanpa terburu-buru dengan sisa waktu yang terbatas, lebih baik menggunakan UU Politik lama yang menghantarkan Pemilu 2004 dengan beberapa perubahan pasal untuk disahkan di DPR.

Diharapkan pemerintah dan wakil-wakil rakyat dapat mengesampingkan kepentingan kekuasaan dan partainya sendiri demi kepentingan bangsa dan negara. Sebab, pemilu merupakan hal yang sangat fundamental di alam demokrasi ini. Dengan hasil pemilu, aspirasi rakyat yang sesungguhnya dapat menentukan ke arah mana perjalanan bangsa ini selanjutnya dan siapa penerima mandat untuk berkuasa.

Penulis adalah mantan anggota DPR/MPR

Last modified: 6/6/07


 

Menunda Pendaftaran Cagub, Gembosi Demokrasi

Oleh Gusti Andry

“Kalau berbicara tentang seni kepemimpinan, saya ketika dulu di kepolisian selalu menurut proses hukum. Dan, apabila menjadi gubernur di DKI, akan berlaku sebagai pegawai sipil. Istilah saya, kapan saya ngedet, kapan saya ulur, seperti main layang-layang. (Adang Daradjatun dalam Acara Gubernur Kita di Jak-TV)”

Hari ini (7 Juni 2007), batas akhir pendaftaran pasangan calon gubernur DKI Jakarta ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Hari ini juga, pasangan Fauzi Bowo-Prijanto memastikan diri mendaftar. Padahal, pasangan calon yang diusung Poros Koalisi ini (16 partai politik) pastilah belum optimal menyosialisasikan siapa sebenarnya sang calon wakil gubernur: Prijanto. Maklum, nama ini baru muncul kurang lebih sepekan sebelum batas akhir pendaftaran.

Berbanding terbalik dengan pasangan calon gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adang Daradjatun-Dani Anwar. Pasangan yang dibesut oleh ‘hanya’ satu partai ini sudah sejak lama meng-‘orange’-kan Jakarta. Bermodalkan 18 kursi (24 persen kursi) di DPRD DKI Jakarta, PKS tidak membutuhkan koalisi dengan partai lain. Modal dasar itu pula yang lantas mendasari keputusan PKS untuk tak berlama- lama mendeklarasikan calon mereka, yakni sekitar tiga bulan lalu -tepatnya 26 Maret 2007.

Tapi tiba-tiba, satu dua hari terakhir, merebak berita PKS berniat menunda mendaftarkan jago mereka. Alasan yang mengemuka, agar tersedia waktu untuk memungkinkan munculnya satu pasangan lain, baik dari calon independen maupun Poros Solusi (PAN, PKB dan beberapa parpol gurem). Kubu PKS berdalih ada keinginan masyarakat yang berharap munculnya tiga calon dalam Pilkada DKI Jakarta.

Sekalipun senyatanya keinginan rakyat itu kurang sejalan dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku saat ini. Demokrasi digembosi dengan manuver politik kubu Adang dan PKS. Perhatikan pasal dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 61 ayat 1: Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon.

Memang, di hari yang sama dengan batas akhir pendaftaran, Mahkamah Konstitusi (MK) akan bersidang untuk menentukan bisa tidaknya calon independen ikut dalam Pilkada DKI Jakarta. Jika calon independen dimungkinkan, KPUD harus melonggarkan masa pendaftaran selama sepekan. Tetapi, tak semudah itu bagi MK untuk merevisi UU. Apalagi, dalam sidang hari ini, paling-paling MK hanya mendengarkan penda- pat para ahli guna memuluskan rencana revisi.

Sekalipun terjadi perubahan UU, bukan perkara gampang pula calon independen mampu memenuhi persyaratan pendaftaran. Hanya dalam sepekan, calon independen (jika memang muncul) harus mengumpulkan bukti dukungan dari masyarakat. Belum lagi untuk keperluan sosialisasi. Tak ada jaminan calon independen mampu membumi dalam waktu singkat. Beda halnya dengan ketokohan Fauzi Bowo yang selama ini sudah tak asing sebagai wakil gubernur. Atau, Adang Daradjatun dan pasangannya, yang jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan diri.

Pentingkah Tiga Calon?

Kata-kata bijak Chester I Barnard berbunyi, “Don’t make decisions that are not urgent.” Janganlah mengambil satu keputusan mengenai masalah-masalah yang saat ini belum memerlukan keputusan. Keputusan PKS menunda pendaftaran pasangan calon gubernur, di masa belum ada legal formal yang membenarkan “dalih atas keinginan rakyat”, jelas bertolak belakang dengan pendapat sang pujangga politik.

Mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter dalam buku Our Endangered Values (2005) memberikan pertimbangan pribadi tentang moral. Terjemahan bebasnya kira-kira, “kita (Amerika) telah belajar nilai lebih dalam menyediakan informasi akurat kepada masyarakat dan menghargai perbedaan pendapat.”

Untuk sampai pada situasi sedemokratis di atas, Amerika sejak lama menghadapi berbagai isu yang kontroversial dan krusial. Sebagian besar isu tersebut, telah diperdebatkan jauh sebelum Carter jadi presiden. Dapat ditarik kesimpulan, menurut Carter, tidaklah gampang -apalagi dalam wak- tu yang singkat-bagi politisi di Amerika untuk memutuskan suatu kebijakan perundang-undangan. Keputusan yang terburu-buru, hanya akan membuahkan kon- troversi baru.

Sikap terlalu responsif telah tampak pada keputusan PKS menunda pencalonan jago mereka. Berlindung di balik jargon demokratis, seolah ada kelompok rakyat yang belum terwakilkan oleh hanya dua pasang calon. Pastinya, dalam kacamata politik, yang diharapkan cuma ingin memecah suara yang ada.

Berat bagi Adang-Dani, yang hanya didukung satu parpol, melawan Fauzi-Prijanto dengan kendaraan 16 parpol.

Keinginan menunda pendaftaran tersebut juga mengingatkan penulis pada kalimat yang pernah dilontarkan Adang Daradjatun dalam sebuah talk show di televisi sekitar dua bulan lalu. “Kalau berbicara tentang seni kepemimpinan, saya ketika dulu di kepolisian selalu menurut proses hukum. Dan, apabila menjadi gubernur di DKI, akan berlaku sebagai pegawai sipil. Istilah saya, kapan saya ngedet, kapan saya ulur, seper- ti main layang-layang,” kata Adang menjawab pertanyaan dari Ryass Rasyid tentang gaya ke- pemimpinannya.

Bicara pemimpin, ada ciri, sikap dan karakter yang berbeda-beda. Dengan demikian, gaya memimpin di satu organisasi belum tentu cocok diterapkan di organisasi yang lain.

Namun, tetap ada beberapa unsur yang sama dalam seni memimpin, semisal dalam menegakkan supremasi hukum. Produk hukum dan perundang-undangan berlaku bagi seluruh masyarakat di wilayahnya, baik itu polisi, politisi, pengusaha, pengamen jalanan atau siapa pun. Perlu waktu dan telaah mendalam jika ingin merombak aturan hukum.

Penulis adalah Wartawan Senior

Last modified: 7/6/07


 

Kekuasaan Rakyat Dilecehkan

Oleh Sumardi

Berbagai manuver politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (pilkda) DKI Jakarta makin menyeruak. Ada partai-partai tertentu yang menahan dukungan, ada juga yang memindah-mindahkan dukungan. Ada juga partai yang ngotot hanya mendukung satu pasangan calon. Ada juga partai lain lagi memberi alasan, memindah-mindahkan dukungan demi “gizi” yang disiapkan satu pasangan calon. Maksudnya dana yang bisa diperoleh dari satu pasangan calon (Suara Pembaruan, Kamis 7/6).

Selain itu ada juga calon yang membuka celah untuk calon independen setelah gagal dalam pencalonan melalui jalur partai politik. Berita Kamis (7/6) sore, hari terakhir pendaftaran calon, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya mencalonkan pasangan Agum Gumelar-Didik J Rachbini dengan modal 5,3 persen suara di DPRD. Tapi dalam konperensi pers, Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengklaim sudah mendapat 17 persen suara.

Kejutan lain lagi, PAN menilai pasangan Agum-Didik gagal memperoleh dukungan minimal 15 persen. Akhirnya PAN DKI memutuskan mendukung pasangan Dr Ing H Fauzi Bowo-Prijanto. Itulah berbagai manuver menjelang pilkada.

Ada kejutan yang layak diwacanakan di ruang ini. Beberapa hari menjelang batas akhir (Kamis, 7 Juni 2007), Sekretaris DPW Partai Kedilan Sejahtera (PKS), Gunawan mengisyaratkan, partai tersebut menunda pendaftaran calonnya karena hanya ada dua pasangan. Dua pasangan calon dinilai PKS sebagai tidak demokratis.

Kejutan politik dari PKS tentu saja mengagetkan karena kalau PKS mundur, maka tinggal satu-satunya calon adalah pasangan H Fauzi Bowo-Prijanto. Padahal, menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kalau hanya ada satu pasangan calon, pilkada tidak mungkin dilaksanakan. Itu berarti dengan niat menunda pendaftaran saja, sebenarnya PKS sudah mencederai demokrasi. Dengan niat mau mundur itu saja, sudah tidak demokratis.

Berita terakhir menyebutkan, Kamis (7/6) pukul 20.00, pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar datang mendaftar lebih awal ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Alasannya, karena DPW mendengar sudah ada lebih satu pasangan yang akan mendaftar. Akhirnya, PKS resmi mendaftarkan calonnya Adang Daradjatun-Dani Anwar. Namun tetap menjadi masalah, upaya menunda-nunda pendaftaran ke KPUD tersebut.

Sebenarnya dua pasang calon saja sudah memenuhi syarat demokrasi. Yang sebenarnya melecehkan adalah tindakan menunda pendaftaran supaya pilkada batal, atau ditunda. Kalau sampai ditunda, maka semua proses harus diulang lagi dari awal. Dari berbagai manuver yang dilakukan partai maupun politisi, upaya PKS untuk menunda pendaftaran calon yang juga akan mengakibatkan mundurnya pilkada, termasuk tindakan melecehkan demokrasi.

Itu berarti juga, melecehkan kekuasaan rakyat. Sebab, demokrasi berarti rakyatlah yang memerintah. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan cratein. Artinya, rakyatlah yang memerintah. Mau lebih keren lagi dalam bahasa Latin: vox populi, vox Dei. Artinya, dalam suara rakyat, tersirat suara Allah. Pemimpin, atau politisi harus pintar mendengar suara Allah yang tersirat dalam nurani rakyat.

Suara rakyat untuk memilih pemimpinnya dilecehkan begitu saja, dengan menunda-nunda pendaftaran calon, yang mengakibatkan juga menunda-nunda pesta demokrasi juga, Pilkada DKI Jakarta. Hak dan kekuasaan rakyat itu dipermainkan oleh partai, politisi dengan alasan yang tidak jelas.

Sebab, perlu dipertanyakan apakah manuver-manuver, atau upaya menunda-nunda itu demi kepentingan rakyat atau hanya demi kepentingan kelompok maupun pribadi? Yang jelas, kekuasaan rakyat, menurut prinsip-prinsip demokrasi, sudah dilecehkan dengan upaya penundaan itu.

Langsung

Kini Jakarta dengan luas hanya 662 km2, 10 juta penduduk dan 6 juta kendaraan bermotor, sementara panjang jalan hanya 1.000 km, menanggung banyak problem yang memerlukan penanganan yang sangat serius. Antara lain sampah 1.500 ton per hari, kemacetan, pedagang kaki lima, ancaman demam berdarah dan lain-lain.

Dalam kaitan Pilkada DKI Jakarta 8 Agustus 2007 nanti, yang biayanya diperkirakan mencapai Rp148 miliar, sangat diharapkan terpilih calon yang cocok untuk mengatasi masalah Jakarta yang kompleks, dan memang mengenal seluk-beluk Jakarta dengan baik. Dengan kata lain, serahkanlah Jakarta ke bawah pimpinan ahlinya.

Pemilihan kepala daerah kali ini sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Untuk pertama kalinya, warga Jakarta memilih langsung kepala daerahnya (Gubernur DKI periode 2007-2012). Warga Jakarta sendiri menentukan siapa yang akan memimpin DKI Jakarta. Sebelumnya, Gubernur ditentukan di DPRD setelah ada “restu dari atas”, atau dari Presiden.

Kandidat populer dan cukup dikenal publik, nasionalis, pluralis, dan menguasai seluk-beluk Jakarta tentu sangat diharapkan menjadi pemimpin Jakarta.

Karena satu dan lain hal, ada kemungkinan banyak pemilih absen, seperti terjadi di berbagai daerah. Kalau 40 persen saja (2,32 juta) dari 5,8 juta pemilih datang ke 2.800 TPS, maka untuk memenangi pilkada, seorang kandidat harus meraih suara sekurang- kurangnya 1,2 juta.

Gubernur baru DKI nanti juga diharapkan mampu langsung – karena sudah paham betul liku- liku Jakarta- memperbaiki pelayanan publik (lapangan kerja, hunian layak, kesehatan dan pendidikan), lingkungan kota yang amat tercemar. Gubernur baru juga diharapkan membangun Jakarta yang teratur, mengatasi kepadatan transportasi, kemiskinan kronis, mengendalikan urbanisasi dan kependudukan.

Jakarta juga diharapkan menjadi kota metropolitan yang sejajar dengan kota-kota metropolitan di Asia, Eropa maupun Amerika. Itu berarti Jakarta juga harus terbuka ke dunia internasional. Dan suatu saat Jakarta dapat diharapkan menjadi megapolitan yang sejajar dengan kota-kota megapolitan dunia.

Penulis adalah pengamat masalah Jakarta

Last modified: 8/6/07


 

REFLEKSI

Van Dop alias Pandopo

Andar Ismail

Kidung Jemaat (KJ), Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ), dan Nyanyikanlah Kidung Baru (NKB) banyak mencantumkan nama HA Van Dop atau aliasnya HA Pandopo.

Van Dop adalah pakar musik gereja yang berkarya di Indonesia selama 40 tahun. Selama masa 40 tahun itu bersama dengan rekan-rekannya dari berbagai etnik di Indonesia, ia menciptakan, menggubah, menyair, dan menerjemahkan ribuan nyanyian gereja. Ia mengajar di STT Jakarta dan mendorong pekerjaan Yayasan Musik Gereja (Yamuger).

Siapa Van Dop? Ia orang yang betul-betul terobsesi pada musik gereja. Seluruh masa kerjanya didedikasikan pada musik gereja di Indonesia. Saya mulai mengenal Van Dop pada tahun 1965 di asrama Hendrik Kraemer Instituut di Leiden. Kamar kami berseberangan. Tiga kali sehari kami berjalan bersama menuju ruang makan. Tiap kali berjalan saya melihat keunikan Van Dop. Ia berjalan dengan raut wajah dan tubuh bergerak-gerak secara ritmik seolah-olah ia sedang bernyanyi atau menikmati musik.

Lalu apakah obsesi Van Dop itu sudah berbuah nyata di Indonesia? Ya dan tidak. Ya, sebab beberapa waktu buku nyanyian gereja yang berbobot sudah terbit. Tidak, sebab masih ada banyak kelemahan dalam nyanyian jemaat. Padahal justru bernyanyi dengan baik dan benar merupakan ciri hakiki gereja. Apa perintang yang membuat gereja belum bernyanyi dengan baik dan benar? Van Dop memprihatinkan beberapa hal dalam tulisannya.

Pertama, gereja bernyanyi keliru. Banyak umat (juga pendetanya!) tidak bisa membaca not angka, apalagi not balok. Akibatnya dalam ibadah banyak nyanyian dinyanyikan secara keliru. Karena itu di tiap jemaat perlu ada pemimpin nyanyian (Prokantor) yang mampu mengajar umat bernyanyi. Minimal seminggu di muka, Prokantor sudah menerima tema ibadah dan nyanyian-nyanyian yang dipilih sebagai penopang tema ibadah. Lalu minimal 120 menit sebelum ibadah dimulai, dengan dampingan koor (Kantorei), Prokantor mengajar umat menyanyikan nyanyian yang digunakan pada hari itu. Yang diajarkan adalah lagu, tempo, kaitan kata-kata, dan saat penarikan nafasnya. Tulis Van Dop, “Sejak zaman Perjanjian Lama lalu dilanjutkan oleh Gereja Perdana dan terus sepanjang sejarah gereja, fungsi Prokantor dan Kantorei merupakan jabatan gerejawi yang penting karena nyanyian gereja memang penting. Jangan keliru, fungsi Prokantor dan Kantorei bukanlah mempertontonkan kebolehan bernyanyi atau mempertunjukkan kemerduan suara dan bukan pula meng-entertain umat, melainkan mengajar dan memandu umat bernyanyi dengan baik dan benar.”

Kedua, gereja terlalu banyak bernyanyi. Bernyanyi itu penting sebab hakekat gereja adalah gereja yang bernyanyi. Namun ibadah minggu bukan pesta nyanyi di mana umat bernyanyi sebanyak- banyaknya dan sepuas-puasnya. Nyanyian umat dan nyanyian koor mempunyai fungsi mendidik dan mengembalakan. Tulis Van Dop, “Setiap nyanyian berfungsi menyentuh, membangun dan menguatkan. Oleh karena itu kebiasaan buruk untuk memasukkan terlalu banyak nyanyian jemaat dalam tata ibadah perlu ditinjau kembali.”

Ketiga, gereja diteror oleh alat musik. Sebenarnya alat musik apa pun bisa dipakai untuk mengiringi nyanyian ibadah. Namun prinsipnya alat musik dalam ibadah berperan mengiringi nyanyian, bukan menguasai nyanyian. Tolok ukur ibadah adalah khidmat dan tenang. Ketika bernyanyi umat melantunkan kata-kata, bukan meneriakkannya. Sebab itu alat musik yang bising tidak patut untuk ibadah. Peralatan band cocok untuk pertunjukan atau pesta, namun tidak untuk ibadah. Van Dop mengingatkan bahwa kibor (keyboard, synthesizers) sebenarnya bukan alat musik melainkan funmachine. Tulis Van Dop, “Salah satu unsur dari funmachine yang tabu untuk nyanyian jemaat ilah rhythm box. Mesin itu tidak mungkin ikut bernafas bersama jemaat, tidak mengenal release atau ritenuto dan fermata yang penting untuk bernyanyi dan wajar.”

Bernyanyi kelihatannya gampang, tetapi sebetulnya tidak. Oleh sebab itu kita perlu belajar. Apalagi dengan nyanyian gereja. Jika kita bernyanyi dengan baik dan benar, liriknya mendidik dan menggembalakan kita. Tertulis, “… dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani…” (Efesus. 5:19). Menurut ayat itu ketika bernyanyi kita “berkata-kata” (Yunani lalountes, laleo = mengucapkan kata-kata secara jelas dan dimengerti; juga berarti; mengajar atau menuntun). Nyanyian gereja berfungsi untuk mengajar dan menuntun kita.

Beruntunglah gereja yang mempunyai orang berkarunia menyanyi dan mengajarkan bernyanyi. Van Dop adalah contohnya. Selama lebih dari 40 tahun saya bergaul dengan Van Dop. Saya tahu bahwa siang malam dia hanya menggumuli satu hal, yaitu nyanyian gereja.

Nyanyian gereja penting. Yang penting lagi adalah bisa menyanyikannya. Ambil contoh buku nyanyian NKB. Buku ini berbobot mutu musikologi, teologi, sastra, dan sifat ekumenis-historis. Tetapi dari 230 lagunya, ada banyak yang tidak pernah dinyanyikan. Kenapa? Wong pendetanya sendiri enggak bisa! Padahal isi buku begitu bagus. Simak Kristologi di NKB 72 dengan irama Afrika dan lirik Jerman terjemahan Van Dop. Tetapi, sorry, nyanyinya enggak bisa! NKB memang punya dua arti. Resminya; Nyanyikanlah Kidung Baru. Nyatanya: Nyanyilah Kalau Bisa. Kalau bisa….!

Penulis adalah pengarang buku-buku renungan Seri Selamat BPK Gunung Mulia

Last modified: 11/6/07


 

Tanggung Jawab atas Tragedi Pasuruan

Oleh Hendardi

Rentetan letusan senjata yang berasal dari sejumlah pasukan Marinir TNI AL bukan saja menimbulkan ketakutan, tapi yang lebih mencekam adalah menembus tubuh belasan warga Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Empat nyawa melayang, delapan lainnya luka serius karena ditembus peluru tajam.

Itulah tragedi berdarah yang berlangsung pada 30 Mei lalu di atas lahan sengketa antara warga setempat dan aparat TNI AL yang berbisnis dengan PT Rajawali Nusantara. Kisah sengketa lahan itu berlangsung sejak 1960-an, yang dilatari dengan berbagai peristiwa kekerasan seperti pemukulan atau penganiayaan, penyanderaan, serta penghancuran rumah-rumah warga.

Pejabat tinggi TNI menyebut tembakan para prajurit bersenjata itu diarahkan ke tanah dan memantul ke warga, dan korban pun berjatuhan. Tapi bertentangan dengan keterangan petinggi TNI, sejumlah warga yang menjadi saksi mata menyebut tembakan benar-benar diarahkan kepada warga, sehingga tak terelakkan jatuhnya korban.

Versi siapa yang lebih jujur? Apakah versi pejabat TNI lebih jujur? Ataukah versi warga yang menjadi saksi mata yang lebih dipercaya? Digelarnya dialog terbuka pascatragedi antara warga setempat dan berbagai pihak termasuk tim TNI AL yang diturunkan, semakin memperjelas siapa yang lebih jujur?

Persoalannya, empat orang telah terbunuh, delapan orang kini menderita luka serius karena terkena tembakan peluru tajam. Mengapa di lahan sengketa dihadirkan kekuatan pasukan Marinir yang bersenjata? Mengapa rentetan tembakan itu menembus tubuh-tubuh warga termasuk perempuan dan anak, serta rumah-rumah warga?

Siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi berdarah itu? Karena ada yang terbunuh dan terluka serius karena tertembus peluru -dengan asumsi hukum benar-benar ditegakkan- maka harus ada oknum yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban di muka hukum adalah dengan menyeret mereka yang diduga kuat sebagai pelaku ke pengadilan.

Apa pun yurisdiksi pengadilannya -pengadilan militer atau umum- ia haruslah dapat dipercaya, independen, dan akuntabel. Pengadilan itu tak boleh diintervensi oleh para pejabat TNI. Intervensi juga tak dapat dibenarkan atas proses penyidikan. Siapa pun penyidiknya haruslah sama independennya sebagai penegak hukum.

Para saksi mata yang dimintai keterangan haruslah sepenuhnya dilindungi agar mereka dapat memberikan keterangan dengan jujur yang didampingi pengacara. Mereka tak boleh ditekan, diancam, dan disiksa aparat, atau dianiaya preman suruhan maupun preman yang disuap. Keselamatan mereka wajib dijamin. Tanpa jaminan minimum seperti itu sulit terhindar dari kecurigaan “kesaksian palsu”.

Reformasi TNI

Janji Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto untuk menjamin proses hukum secara terbuka dan transparan haruslah dipegang. Pihak-pihak yang mematau proses ini mendapat jaminan dari Panglima TNI. Karena telah berjanji, jika proses ini gagal memenuhi prinsip keterbukaan dan transparansi, berarti ia mempertaruhkan jabatannya kemudian.

Secara tak langsung, sejumlah pihak berminat mengambil bagian dalam tanggung jawab untuk mengungkap tragedi berdarah itu, selain menunjukkan simpati dan solidaritas bagi para korban. Komnas HAM, DPR, dan sejumlah ornop, telah menurunkan tim pencari fakta. Mereka pada dasarnya hendak mengungkap: mengapa sampai ada yang terbunuh dan terluka tembak?

Hasil temuan sementara mereka justru semakin menegaskan pertentangannya dengan keterangan pejabat TNI. Kesungguhan mereka bukan saja menghimpun fakta dari berbagai saksi mata (korban, pelaku, dan mereka yang menyaksikan), tapi juga untuk melakukan uji balistik secara independen mengenai bagaimana rentetan tembakan dilepaskan pasukan Marinir.

Tim DPR menyatakan telah berhasil menemukan 27 selongsong peluru di lokasi kejadian. Jumlah peluru itu jelas bukan untuk tembakan peringatan. Temuan Komnas HAM yang bersumber dari puluhan saksi dan ditemukan ada yang mengaku disiksa dan dipukul dengan popor senjata. Sementara tiga warga disandera dan diseret-seret setelah penembakan.

Pascatragedi berdarah, sebanyak 13 prajurit Marinir ditetapkan sebagai tersangka yang kini ditahan di POM AL Lantamal V Surabaya. Sebagai tersangka, mereka berhak didampingi pengacara termasuk membela mereka di persidangan, serta berhak pula untuk tak disiksa atau diperlakukan kejam sesuai UU No 5/1998 (Konvensi Anti-Penyiksaan).

Tanggung jawab komando secara internal juga telah ditempuh. Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Safzen Noerdin telah mencopot Komandan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir Grati Mayor (Mar) Husni Sukarwo. Yang belum adalah tanggung jawab secara hukum. Apakah Husni Sukarwo bebas dari hukuman?

Dari tragedi berdarah itu, penting dicamkan bahwa warga yang menjadi korban adalah pihak yang lemah, baik ketika berurusan dengan aparat administrasi pertanahan, apalagi ketika menghadapi langsung pasukan Marinir yang bersenjata. Mungkin juga mereka tetap dalam posisi yang lemah ketika proses hukum berlangsung.

Untuk itu dibutuhkan simpati dan solidaritas berbagai pihak bagi para korban. Janji pemerintah daerah setempat untuk memberikan santunan, maupun pihak TNI AL untuk membagi lahan, patut dihargai. Simpati dan solidaritas haruslah tak dipandang sebagai taktik “penyuapan”.

Sementara itu, penting juga untuk mengharapkan tanggung jawab Pemerintah SBY agar tak lagi menunda-nunda reformasi TNI. Tentara yang profesional dalam menjalankan fungsi pertahanan, harus segera mengakhiri atau mengambil-alih kepentingan bisnis TNI, menindak mereka yang terlibat beking-bekingan atau terlibat bisnis ilegal.

Pelajaran dari Pasuruan haruslah diikuti dengan penyelesaian kasus di NTB, Papua, Maluku, Sulteng, Kaltim, Riau, Sumut dan Aceh.

Penulis adalah Ketua Dewan Pengurus Setara Institute for Democracy and Peace

Last modified: 11/6/07


 

Neotribalisme Sepakbola Kita

Oleh Triyono Lukmantoro

Jangan pernah beranggapan bonek adalah gejala ekstremisme destruksi sosial yang hanya dapat dilakukan pendukung Persebaya Surabaya. Bonek, kependekan bondho nekat (sekadar bermodal kenekatan), telah menjadi gejala yang dianggap lumrah. Awalnya, bonek memiliki makna sedemikian peyoratif, buruk, dan sangat negatif. Tetapi, saat ini, bonek bertransformasi menjadi virus “hero-bonekisme” yang dapat melanda penggemar berat tim kesebelasan dari kota mana pun. Mengapa?

Simaklah sejumlah laga sepakbola yang mempertandingkan kesebelasan dari berbagai kota di Indonesia. Gejala dominan yang muncul, pertandingan selalu diwarnai adegan kekerasan. Pendukung sepakbola hampir selalu terlibat dalam perkelahian. Aparat keamanan sempoyongan meredakan ketegangan yang memanas. Pertunjukan tawuran sebagai perwujudan orgi pelampiasan kemarahan sulit dihindarkan.

Kita dapat saja berkelit tingkat kerusakan serta level kebrutalan yang dihasilkan bonek Persebaya jauh lebih parah. Namun, perilaku kekerasan tetaplah layak dikutuk dan harus dihindarkan, apalagi jika mengakibatkan luka-luka, balas dendam, dan kerugian material yang mahal harganya. Dalam situasi sosial demikian, kita wajib menjalankan refleksi: Untuk apa pertandingan sepakbola yang dilakukan dengan berbagai jenis penamaan kompetisi yang terkesan anggun namun sebenarnya keropos itu? Dalam level Asia Tenggara, misalnya, bukankah prestasi sepakbola kita sangat memalukan sekaligus memilukan?

Kondisi serba tragis ini, sekali lagi, mengharuskan kita berpikir kembali: Apakah sesungguhnya makna sepakbola bagi masyarakat Indonesia? Apakah sepakbola sebagai permainan atraktif yang mampu menyatukan warga bangsa yang secara geografis berjauhan? Jawaban terhadap pertanyaan itu semakin menghasilkan capaian yang begitu negatif. Sebabnya, sepakbola justru menjadi arena melakukan pertarungan, pelecehan, pertikaian, dan perkelahian pendukung yang memiliki latar belakang kekotaan berlainan. Bahkan, secara hiperbolis dapat dikemukakan neotribalisme (kesukuan dalam bentuk baru akibat dipisahkan regulasi birokratis dan geografis perkotaan) melanda sepakbola kita.

Berbuat Apa?

Dalam kontinum masalah krusial ini, sangat pantas jika kita mencermati esai Jay J Coakley (“Sport in Society: An Inspiration or An Opiate?” dalam D Stanley Eitzen [ed], Sport in Contemporary Society, 2001). Dalam esai itu, Coakley menggunakan dua perspektif sosiologis yang saling bertentangan untuk mengevaluasi keberadaan olahraga, tentu saja sepakbola dapat dimasukkan dalam kasus ini.

Pendekatan pertama, fungsionalis yang menempatkan olahraga (sepakbola) sebagai kekuatan yang mampu memberikan inspirasi. Pertanyaannya, sepakbola mampu memberikan inspirasi untuk berbuat apa bagi masyarakat?

Pendekatan fungsionalisme -tampaknya ini aliran berpikir dominan yang diikuti penggemar dan pengurus sepakbola, serta pejabat yang menduduki posisi dalam organisasi KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) di tingkat lokal maupun nasional, memiliki pandangan sepakbola mampu menciptakan solidaritas bagi masyarakat. Dalam terminologi tuturan kalangan pejabat birokrasi, fungsionalisme jelas mendukung apa yang disebut keinginan untuk “menjalin persatuan dan kesatuan bangsa”.

Dalam sudut pandang sosiologi, pengikut aliran fungsionalisme memandang sepakbola sebagai perangkat yang setidaknya mampu memenuhi empat kebutuhan. Pertama, memelihara pola-pola sosial yang sudah ada dan memanajemen ketegangan sosial. Kedua, integrasi yang berarti sepakbola bisa menyajikan kerekatan dan identifikasi kelompok, dalam kasus kita adalah bangsa Indonesia. Ketiga, pencapaian tujuan yang berarti dengan menjalankan dan menonton sepakbola penguatan kembali untuk berprestasi semakin mampu dipompa. Keempat, adaptasi yang bermakna bahwa karena sepakbola menggunakan keterampilan fisik, seluruh pihak yang berpartisipasi, penonton tanpa terkecuali, mampu menyiapkan diri dan mengatasi persoalan-persoalan lingkungan yang melingkupinya.

Jelas, apabila sepakbola kita dievaluasi dari perspektif fungsionalisme, yang terjadi adalah capaian yang menunjukkan kecenderungan berkebalikan. Itulah fenomena persepakbolaan kita yang secara nyata pada dasarnya telah dan sedang mengalami disfungsi. Sebabnya, sepakbola hanya melahirkan ketegangan sosial dan cenderung melakukan perusakan terhadap tatanan sosial yang sudah ada.

Selain itu, problem yang pasti adalah sepakbola juga bertendensi melahirkan disintegrasi sosial (sebagai nama lain dari perpecahan masyarakat). Belum lagi kemampuan dalam meraih prestasi yang semakin baik dalam dunia persepakbolaan kita mengalami kemajuan dan bahkan pantas dinamakan menderita kemajalan, justru penonton memanfaatkan sepakbola untuk menunjukkan ekspresi kemarahan akibat kesumpekan sosial.

Penderitaan Masyarakat

Sehingga, lebih tepat apabila penilaian terhadap persepakbolaan kita dikaji dengan menggunakan perspektif konflik. Dalam kaitan ini, sepakbola telah menjadi opium atau candu masyarakat, sebagai parafrase pernyataan Karl Marx (1818-1883) tentang agama. Candu di sini berguna menghilangkan rasa sakit sosial akibat penderitaan masyarakat yang sedemikian berkepanjangan.

Intinya candu dapat digunakan sebagai pembunuh kepedihan sosial (social painkiller). Namun, dalam kondisi kenyerian sosial yang menajam ini, pemilik modal yang terlibat sebagai sponsor langsung maupun pebisnis media yang menghadirkan tayangan dan pemberitaan pertandingan ke hadapan penonton, justru mampu mengeruk keuntungan.

Secara lebih komprehensif, sepakbola sebagai opium hanya melahirkan beberapa persoalan yang mendegradasikan kualitas hidup masyarakat.

Pertama, alienasi, yang berarti sepakbola justru mengasingkan individu-individu dari tubuh dan kesadaran mereka sendiri. Kedua, sepakbola dimanfaatkan negara dan kalangan elite ekonomi yang lebih berdaya untuk melakukan hegemoni atau penindasan secara halus untuk menjalankan kontrol sosial. Ketiga, sepakbola hanya mempromosikan komersialisme dan materialisme. Keempat, sepakbola hanya mendorong terciptanya nasionalisme sempit, militerisme, dan seksisme, atau dalam kasus yang lebih aktual sepakbola sekadar mendorong kemunculan neotribalisme yang berbasis pada identitas perkotaan.

Penilaian yang dikemukakan perspektif konflik memang terasa negatif dan berkecenderungan menaruh kecurigaan berlebihan pada sepakbola kita. Namun, semua itu terpulang kembali pada bagaimana kita berpikir mengenai eksistensi persepakbolaan itu sendiri. Pihak-pihak yang cenderung berpikir tidak kritis akan setuju dengan pandangan yang disajikan pendekatan fungsionalis. Sebabnya masyarakat, dan berbagai pelaku kekerasan yang terdapat dalam sepakbola, sekadar dianggap sedang mengalami ketidakseimbangan sosial (social disequilibrium) yang dengan sendirinya akan mengalami penyesuaian ke arah stabilitas.

Sebaliknya, pendekatan konflik mampu melihat secara kritis, yang berarti menggugat dan tidak sudi menerima kenyataan sosial yang berada di hadapannya secara apa adanya. Terdapat persoalan besar, terutama kepentingan ekonomi politik dalam bentuk jalinan kekuasaan dan permodalan, yang harus disingkapkan.

Sekilas motif penonton yang bertindak destruktif akibat fanatisme itu, memang, memanfaatkan sepakbola untuk mendapatkan rangsangan. Namun, ketika rangsangan itu melahirkan kekerasan, bukankah sepakbola kita sekadar menjadi kanal bagi peletupan spirit neotribalisme akibat represi psikologis dan kesenjangan sosial semakin mendalam?

Penulis adalah pengajar Sosiologi Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komuni kasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang

Last modified: 12/6/07


 

Menyambut Diplomasi Ekonomi Korsel

Aco Manafe

Secara historis perhatian Korea Selatan lebih tertuju kepada Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Kini Presiden Roh Moo-hyun mengarahkan kebijakan luar negeri Seoul kepada Rusia, Tiongkok, dan Jepang. Ini terkait kondisi global yang menempatkan Tiongkok, Rusia, dan bahkan India menjadi kekuatan ekonomi global abad ke-21.

Namun diplomasi ekonomi ke Selatan pun menjadi agenda penting. Korsel yang ekonominya bangkit pesat mulai dekade 1970-an, memperhatikan ASEAN khususnya Indonesia, sebagai pasar potensial produk-produknya, bahkan menjadi mitra dagang ke-10. Hubungan Indonesia-Korsel mengejutkan karena pada awal Mei 2007, rombongan besar pengusaha Korsel berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungan tiga hari itu, 190 pengusaha mewakili 10 sektor usaha dan pejabat Korsel dipimpin Menteri Perdagangan, Industri dan Energi, Kim Young-jo, melakukan sejumlah kesepakatan investasi energi, dan kerja sama ekonomi dengan Indonesia.

Proyek-proyek kerja sama, termasuk investasi sektor kehutanan sebanyak 500 ribu hektare HTI, serta pengadaan alat kesehatan melalui Iden Trust Pharmatecs, Chongwae Harma Corp, dan PN Part.

Di sektor energi, Korsel berminat membangun rel kereta api untuk angkutan batu bara dan penumpang di Kaltim. Pembangunan rel KA 700 km itu bernilai US$ 1 miliar. Produksi batu bara cair di Kaltim pun diupayakan berkapasitas 5.000 barel per hari. Korsel amat memperhatikan energi untuk menjalankan industrinya yang bertumbuh pesat. Untuk itu BUMN energi Korsel KNOC-Korea National Oil Corporation dan SK Corp menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pertamina untuk membangun proyek LNG di Sumatera Selatan. Proyek kerja sama produksi elpiji itu bernilai US$ 155 juta dengan kapasitas produksi 350 juta kubik kaki sehari.

Pembangunan konstruksi proyek dimulai tahun 2008 dan produksi komersialnya pada semester pertama tahun 2010. Untuk kelistrikan Kepco (Korea Electric Power Corp) bersama PLN akan membangun proyek di Bojonegara, Banten dengan kapasitas 750 MW, yang rampung tahun 2009-2010. Importir LNG Korsel, Kogas, pemasok energi terbesar dunia menyatakan berminat membangun unit pemrosesan ketiga di Tangguh, Papua.

Proyek LNG Bintuni di Papua oleh British Petroleum Indonesia itu memiliki cadangan gas alam sebanyak 14 triliun kaki kubik. Jelas Korsel dengan PDBnya sebesar 4,5 persen dan industri nasionalnya yang bertumbuh pesat menyaingi Jepang dan Tiongkok, amat memerlukan energi. Kogas Korsel mengimpor 24,6 juta ton LNG setiap tahun dan 5,3 juta ton di antaranya dari Indonesia. Minat energi Korsel ini juga menunjukkan betapa besarnya minat energi negara-negara ekonomi Asia Timur, seperti Jepang dan Tiongkok. Logis, karena selain keperluan energi industri dan rumah tangganya besar, negara-negara tersebut tak punya cadangan energi dalam negeri. Tiongkok malahan memburu energi ke seluruh pelosok dunia, khususnya ke negara-negara produsen energi migas di Amerika Latin, Afrika, Asia Pasifik, dan Rusia.

Energi Nuklir

Melalui tujuh perusahaan energinya, Korsel siap berinvestasi, bekerja sama eksplorasi dan membangun perlengkapan produksi senilai US$ 3,31 miliar. Korsel juga ingin terlibat mendirikan energi nuklir (PLTN) Indonesia senilai US$ 1,5 miliar.

Tentang PLTN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Indonesia melihat empat negara yang teknologi nuklirnya cukup maju, yakni AS, Jepang, Prancis, dan Korsel yang berpartisipasi dalam membuat studi kelayakan. Studi kelayakan PLTN dengan lokasi terpilih Semenanjung Muria di Jawa Tengah itu, disusun dalam masa tiga tahun.

Sejak lama Korsel meminati kerja sama investasi dan membangun proyek-proyek ekonomi di Indonesia. Dan terhitung pada akhir 2006, Korsel dengan 1.200 perusahaannya memiliki nilai investasi di Indonesia sebesar US$ 6 miliar dan ditambah dengan MoU yang baru, berarti investasi Korsel sebesar US$ 9,31 miliar. Sedangkan neraca dagang Indonesia-Korsel 2006 mencapai jumlah US$ 13,7 miliar. Korsel selama ini berada dalam lima besar investor asing, selain Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Uni Eropa, Taiwan, dan Tiongkok.

Korsel dengan neraca perdagangan yang diprediksi tahun 2010 sebesar US$ 608 miliar (ekspor US$ 305 miliar, impor US$ 303 miliar) akan menjadi kekuatan perdagangan global ke-8, meningkat dari peringkat 12 saat ini.

Investasi di Indonesia

Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan utama dalam teknologi informasi Korsel seperti Samsung, LG, Korindo berbagai perusahaan garmen dan lainnya bergerak, meraih pajak, jasa pelayanan dan tenaga kerja cukup besar. Ada interaksi yang memadai akibat kehadiran 1.100 perusahaan Korsel dan sebanyak 30 ribuan warga Korsel yang berada di Indonesia.

Bila ada rata-rata 300 pekerja di setiap perusahaan Korsel, berarti 330.000 tenaga kerja profesional Indonesia tertampung.

Dubes Korsel Lee Sun-jin mengatakan kepada penulis, negerinya berminat menyebarkan investasi dan bisnis di berbagai provinsi Indonesia.

Kunci utamanya; pemda-pemda harus mengajukan proposal program yang jelas.

Apakah hubungan ekonomi kedua negara tetap membaik, karena kecenderungan melambatnya ekonomi global mulai 2007? Deputi Menteri Perdagangan dan Investasi (Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi) Lee Sung-hun meramalkan, pasar dan produksi Tiongkok dan India terus menanjak, sementara ekonomi AS melambat.

Masalahnya, akibat melemahnya dolar AS, mata uang Korsel won akan menguat. Nilai mata uang global sulit diprediksi akibat menurunnya surplus finansial, yang bersamaan dengan faktor-faktor yang memperlemah pertukaran dan nilai uang.

Kemungkinan lain; stagnannya ekonomi global, karena menanjaknya harga minyak pada akhir 2006. Yang melegakan, pelambatan ekonomi global, akan menstabilkan harga migas, serta menaiknya produksi negara-negara non-OPEC.

Hal-hal ini juga ditunjang oleh faktor-faktor geopolitik seperti isu nuklir Iran yang cenderung mereda. Indonesia patut mencari peluang di antara tantangan-tantangan global yang ada, termasuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan Korsel.u

Penulis adalah wartawan senior

Last modified: 13/6/07


 

Membangun Kesadaran Etik

Oleh M Hasibullah Satrawi

Bila ada yang bertanya; apa masalah bangsa paling krusial saat ini, jawabannya adalah moralitas. Ibarat dalam bencana tsunami, moralitas adalah “lempengan” kesadaran di bawah dasar kebangsaan kita.

Tatkala lempengan itu bergeser dan tak berjalan sebagaimana mestinya, “tsunami” pun memorakporandakan hampir semua lini kehidupan bangsa ini.

Korupsi terjadi di mana-mana. Kekerasan terjadi sampai di dunia pendidikan dan rumah ibadah. Kemiskinan semakin kuat mencekal kehidupan masyarakat. Kerakusan terhadap harta dan jabatan pun menjadi tontonan publik yang memuakkan.

Sangat menyedihkan, sejumlah fakta amoral di atas dilakukan “preman-preman” necis yang berkantor di gedung-gedung mewah. Bahkan gedung terhormat seperti Istana, DPR, kantor-kantor pemerintahan daerah, juga “menayangkan” siaran langsung praktik korupsi dan asusila. Logika hukum pun menjadi kekuatan dan dagangan laris.

Dalam “kondisi sekarat” seperti ini, semua hal menjadi tampak “gelap-gulita”. Banyak pihak menyerang Istana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Salah satunya mendesak perombakan kabinet. Sebagian pihak berharap “tembakannya” bisa menjatuhkan “buah”. Tangan kanan melempar batu, tangan kiri siap menangkap kue.

Kurang lebih Istana pun beraksi sama, menyerang balik; membeberkan prestasi yang dicapainya dengan semangat apologetik. Kabinet pun dirombak. Alih-alih menyelesaikan masalah, perombakan demi perombakan dan pergantian demi pergantian, bangsa ini masih tetap terpuruk.

Kesadaran Etik

Di sinilah kesadaran etik mutlak dibutuhkan. Kesadaran etik adalah memahami kebaikan dalam diri sendiri dan orang lain. Agama membahasakan kesadaran etik dengan suara nurani. Semua manusia mempunyai kesadaran etik ini.

Berdasarkan kesadaran etik seseorang mengetahui, yang hendak dilakukan adalah kebaikan. Atau bahkan keburukan sekalipun. Hanya saja, dalam keadaan tertentu yang bersangkutan mengabaikan suara nurani tersebut. Potensi penalaran atau rasionalisasi (akal) sering kali digunakan untuk menemukan justifikasi bagi pengabaian terhadap suara nurani tersebut.

Dalam kajian kerohanian hal ini dicontohkan dengan seseorang yang kedatangan atau berpapasan dengan pengemis. Melihat kondisi si pengemis yang compang-camping, suara nurani mendorong kita membantunya.

Hanya saja, setelah melihat kondisi keuangan yang menipis atau hal-hal subjektif lainnya, kita bisa mengabaikan suara nurani tersebut. Pada tahap ini potensi rasional (akal) memainkan peran sangat tajam. Hingga pengabaian terhadap suara nurani tersebut terjadi secara perlahan dan tak terlalu dirasa berdosa.

Secara rasional pengabaian di atas pun mempunyai landasan dan justifikasi yang sangat kuat seperti; saya terpaksa melakukan ini (pengabaian suara nurani) karena ini dan itu. Begitu seterusnya.

Dalam perspektif kesadaran etik, setiap ucap dan laku seseorang menyimpan maksud kebaikan. Pemerintah dengan segala kebijakannya mempunyai maksud kebaikan. Sebagaimana semua kritik yang dilontarkan kalangan oposisi juga mempunyai maksud kebaikan. Begitu juga dengan ucap dan laku pihak lain. Kesadaran etik bertali-temali dengan maksud baik yang terdapat dalam setiap ucap dan laku semua pihak.

Hanya saja, kepentingan subjektif masing-masing pihak memotong maksud-maksud baik yang ada.

Baik itu maksud baiknya sendiri, atau maksud baik pihak lain. Dalam konteks seperti ini kesadaran etik terkubur karut-marut kepentingan yang ada.

Tiga Hal Utama

Dalam konteks kehidupan masyarakat majemuk seperti di Indonesia, kesadaran etik harus terbangun-megah dalam tiga hal utama. Pertama, kesadaran etik sebagai falsafah hidup. Sebagai falsafah hidup, kesadaran etik hendak menciptakan individu-individu jujur, bukan mengaku jujur. Terhadap dirinya, apalagi kepada orang lain. Baik dalam kehidupan masyarakat awam di pedesaan, masyarakat kota, apalagi pejabat negara.

Dengan kejujuran ini, seseorang bisa mengakui kesalahan yang dilakukan tanpa harus dipaksa pihak berwajib. Karena kejujuran ini koruptor bisa mengembalikan uang negara yang dicurinya.

Karena kejujuran ini pula pejabat yang merasa terlibat dalam praktik korupsi bisa mengakui dan mundur, tanpa harus didesak pihak-pihak mana pun.

Hanyalah masyarakat jujur dan berkesadaran etik yang bisa menyaksikan tegaknya supremasi hukum dalam arti sesungguhnya. Bila tidak, yang terjadi adalah manipulasi hukum dengan mengatasnamakan hukum.

Kedua, kesadaran etik sebagai spirit kebijakan pemerintah. Apa pun kebijakan pemerintah semestinya berpihak pada kemaslahatan rakyat. Dalam pemerintahan sekarang, kebijakan seperti ini hanyalah “mimpi indah” bagi masyarakat.

Nasib pengungsi lumpur Lapindo yang tidak jelas, harga bahan pokok yang terus mencekik petani, nilai jual panen tani yang kian murah adalah sebagian dari fakta kebijakan Pemerintahan SBY-JK yang tidak prorakyat. Di sinilah kesadaran etik bisa dijadikan pedoman untuk menciptakan kebijakan pemerintah yang memakmurkan dan menyejahterakan rakyat.

Ketiga, kesadaran etik sebagai pijakan bersama dalam sebuah hubungan. Baik hubungan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan kalangan oposisi dan lainnya. Begitu juga dengan hubungan antara satu komunitas dan komunitas lain.

Harus jujur diakui, pola hubungan di negeri ini masih menjadi masalah sangat akut dan menakutkan.

Pola hubungan sering kali melahirkan konflik mematikan berkepanjangan. Salah satu penyebabnya adalah hubungan yang ada tidak berpijak kepada kesadaran etik. Masing-masing pihak akhirnya terjebak dalam sikap saling curiga dan buruk sangka.

Kesadaran etik memang pemberian Ilahi yang sangat berharga. Namun kesadaran itu menjadi tumpul tak berguna manakala tidak pernah diasah dan dikembangkan.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menyadari kekurangan diri sendiri, kemudian memperbaikinya dengan penuh kesadaran etik. Bukan dengan menyalahkan pihak lain.

Penulis adalah alumnus Al-Azhar dan peneliti P3M Jakarta

Last modified: 13/6/07


 

Nias “Paradise on Earth” Bangkit Lagi

Oleh Esther Pormes – Telaumbanua

Bencana alam dahsyat yang melanda Nias sekitar dua tahun lalu seakan menyadarkan ada 729.966 ono Niha (orang Nias) yang mendiami kepulauan di pantai barat wilayah NKRI. Masyarakat Nias hidup di dua wilayah, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Nias tergolong daerah miskin dan terbelakang dengan jumlah masyarakat miskin terbesar di Sumatera Utara yaitu 32,42 persen untuk Kabupaten Nias Selatan dan 32,17 persen untuk Kabupaten Nias.

Pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, dan kualitas kesehatan masyarakatnya rendah. Angka pengangguran tinggi. Fasilitas infrastruktur terbatas. Secara geografis, Nias terisolasi dari hiruk-pikuk perkembangan sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik di sekitarnya. Padahal, dulu Nias dikenal masyarakat dunia dengan sebutan Paradise on Earth karena keindahan alamnya.

Kapal pesiar Prinsendam dari Belanda dulu mampir ke Nias. Pantai Sorake dikenal peselancar tingkat dunia. Budaya, kesenian, dan kearifan lokal Nias terpelihara hingga kini. Ironisnya kemampuan sumber daya alam dan kekayaan sistem budayanya belum mampu mengangkat kualitas kehidupan manusianya.

Bencana alam gempa tektonik diikuti gelombang tsunami yang melanda Nias pada akhir Desember 2004, serta gempa bumi berskala besar pada Maret 2005, seakan menyempurnakan keterpurukan. Trauma psikososial dan deprivasi yang disisakannya menyebabkan masyarakatnya seakan-akan tidak berdaya keluar dari penderitaan struktural yang menerpa. Orang Nias saat ini hanya mampu berperan sebagai pemangku manfaat, belum sebagai subjek pembangunan bagi diri dan wilayahnya.

Pemberdayaan Masyarakat

Yang diperlukan untuk memulihkan kondisi kehidupan saat ini adalah pemberdayaan manusianya. Bukan saja berupa pengembangan diri tetapi juga pembenahan di semua sendi dan berfokus pada manusianya. Masyarakat Nias harus dibuat berdaya sehingga mampu merencanakan dan menentukan masa depan sendiri. Program-program pemberdayaan yang dibutuhkan harus berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat sendiri.

Membangun masyarakat Nias berarti membangun pola pikir, pola tindakan, sampai kepada meningkatkan kualitas hasil karyanya. Dengan demikian mereka mampu menikmati kehidupan lebih baik. Kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sampai kepada hak politik mereka niscaya bisa terpenuhi.

Saat ini sedang berlangsung proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias pascabencana. Perhatian pihak luar, domestik maupun internasional, serta dana cukup besar, mengalir deras ke Nias. Ini momentum yang sangat baik untuk bangkit dari keterpurukan.

Berbagai pembangunan fisik dilakukan untuk memperbaiki berbagai fasilitas yang rusak. Pembangunan fisik perlu, tetapi harus seimbang dengan pembangunan dan pemberdayaan manusianya. Kalau tidak, lagi-lagi yang jadi korban masyarakatnya. Masyarakat Nias harus juga sebagai subjek. Pemberdayaan manusia seperti itu yang nantinya akan melahirkan suatu sikap mandiri dan percaya diri.

“Grand Design”

Dua tahun lebih program rehabilitasi dan rekonstruksi Nias pascabencana, yang dilakukan pemerintah melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi maupun lembaga-lembaga, belum menghasilkan perubahan signifikan ke arah lebih baik. Prosesnya berjalan lambat, kurang terarah, terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Perlu disusun grand design yang mampu merekonstruksi kehidupan secara menyeluruh. Mengingat kondisi latarbelakang masyarakat Nias yang tertinggal dan miskin karena faktor struktural pembangunan yang dilakukan sebaiknya memberi porsi lebih besar kepada program-program pemberdayaan manusia.

Saat ini sedang disusun “Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias” yang kelak menjadi acuan dalam melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan itu program BRR diharapkan benar-benar tepat sasaran, dilaksanakan secepatnya dan setepat-tepatnya dengan skala prioritas dan penuh rasa tanggung jawab. Penyusunan Rencana Aksi itu harus mengakomodasi kepentingan dan dalam prosesnya membuka ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasinya.

Pertemuan semacam Nias Islands Stakeholders Meeting dan pertemuan konsultasi publik lainnya yang mungkin diselenggarakan seyogianya menjadi forum efektif untuk menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat. Rencana Aksi ini kiranya menjadi “pintu masuk” pada pembangunan kehidupan jangka panjang.

Sebagai daerah tergolong rawan bencana alam diperlukan program-program pemberdayaan jangka panjang yang menyiapkan seluruh komponen masyarakat yang berkemampuan antisipatif dan berwawasan bencana. Program-program yang bersifat tanggap darurat mendapat perhatian khusus, seperti manajemen bencana dan crisis center serta trauma healing.

Program yang perlu mendapat prioritas adalah di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial-budaya. Dalam bidang kesehatan dibutuhkan program pemberdayaan ibu dan anak. Di bidang pendidikan, program sederhana seperti taman bacaan, dapat mengisi kehausan masyarakat dan anak-anak akan ilmu pengetahuan dan informasi. Pendidikan terapan saat ini benar-benar dibutuhkan.

Bidang ekonomi yang potensial dikembangkan adalah perikanan, pertanian, pariwisata, dan industri. Unit-unit usaha sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat perlu dilakukan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan. Pertanian memang masih menjadi andalan utama, namun sektor perikanan dan kelautan belum digarap dan dikembangkan. Pengelolaan galangan kapal, penangkapan dan pelelangan ikan, cold-storage, pembinaan industri rakyat, adalah contoh-contoh kegiatan usaha yang bisa dikembangkan dengan melibatkan masyarakat lokal. Lebih 60 desa di pesisir pantai Kepulauan Nias membutuhkan program pemberdayaan yang tepat untuk membantu nelayan mengelola sumber daya laut dengan baik dan benar.

Pembangunan manusia seutuhnya tidak bisa lepas dari akar budaya orang Nias sendiri. Penghargaan terhadap kehidupan, menciptakan kebersamaan, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan alam adalah ciri khas budaya Nias. Melestarikan nilai-nilai luhur budaya akan melahirkan suatu kekuatan untuk melakukan pembaharuan tanpa harus kehilangan jati diri dan kebanggaan sebagai Ono Niha.

Penulis adalah Ketua Yayasan Tatuhini Nias Bangkit

Last modified: 15/6/07


 

Calon Independen dan Kompetisi Demokrasi

Oleh Benny Susetyo Pr

Kegagalan partai politik menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal mengakibatkan citra partai politik yang semakin memburuk di era reformasi ini. Fungsi sosialisasi, perekrutan dan artikulasi politik tidak lebih menonjol dibandingkan dengan fungsi meraih kekuasaan.

Ciri elitisme yang diperankan oleh partai politik membuat apatisme rakyat terhadapnya semakin meningkat. Ketidakpercayaan itu semakin menguat dalam banyak hal, bahkan terhadap hal-hal baik yang dilakukannya. Antipati itu bukan tanpa sebab, partai politik dinilai lebih banyak peduli kepada kepentingan kekuasaan daripada untuk memediasi kepentingan rakyat.

Itu juga yang terjadi dalam suatu survei yang menyatakan warga Ibukota lebih tertarik dengan calon independen daripada calon yang diusung partai. Namun karena perhelatan politik saat ini lebih dikuasai partai politik, kehadiran calon pemimpin dari luar partai ini tampaknya harus menunggu kebijaksanaan hukum yang lebih adil.

Banyak hal yang membuat masyarakat menjadi gusar akan sepak terjang partai politik yang dalam hal ini sering sekadar menjadi pedagang perantara. Partai menjual diri sebagai alat legalitas kepentingan para pemilik uang. Partai politik terpenjarakan oleh kekuatan modal.

Akibatnya partai politik tidak mampu memberikan harapan kepada publik. Publik melihat apa yang dilakukan partai bukanlah perjuangan untuk kepentingan rakyat. Bahkan sudah menjadi rahasia publik bila partai politik yang mencari calon kepala daerah kepada mereka yang berani memberi mahar lebih besar dari lainnya.

Hasilnya calon yang memiliki integritas, independen, pandai, cerdas, dan bervisi untuk rakyatnya sering tersingkirkan dalam khasanah politik semacam ini. Ia tak pernah ditoleh hanya karena tidak memiliki mahar sebagaimana yang dimaui oleh partai.

Calon Perseorangan

Kebutuhan akan calon perorangan saat ini memang dirasakan sangat mendesak. Bahkan salah satu gunanya adalah untuk memperbaiki citra partai politik yang selama ini terpuruk dalam permainan politik uang dan akrobat politik-kekuasaan-elite lainnya.

Publik memahami bahwa seorang calon kepala daerah membutuhkan dana yang sangat besar untuk melamar menjadi calon. Biaya politik yang sangat besar ini benar-benar menyita perhatiannya dan seringkali menegasikan tujuan dan keinginannya menjadi pemimpin adalah demi kepentingan rakyat.

Hal ini pulalah yang membuat seorang calon kepala daerah tidak lagi memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Bila hanya uang yang menjadi orientasi, tidak diragukan lagi siapa pun mereka yang menjadi kepala daerah, konsentrasi setelah menjabat hanyalah bagaimana mengembalikan biaya inventasi politik yang besar itu.

Realitas ini yang terbaca publik yang menginginkan calon perseorangan. Dalam survei LSI diketahui sebanyak 53,9 persen responden menginginkan calon independen. Dalam survei Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI menunjukkan 77,8 persen responden menginginkan adanya calon ketiga dalam pilkada di Ibukota.

Dengan demikian, apakah kita menafikan realitas publik ini?

Kemenangan golput dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2004, atau mencapai 33,23 persen pemilih atau 2,144 juta jiwa menunjukkan citra parpol yang semakin tidak dipercaya. Namun semenjak tiga tahun lalu tidak ada perubahan yang signifikan atas kinerja partai sampai kini. Konflik dan perebutan jabatan secara internal dan kaitannya dengan konflik dan perebutan kekuasaan secara eksternal justru semakin menggejala di semua partai.

Publik gusar karena perilaku partai politik dianggap tidak lagi memberikan harapan masa depan yang cerah. Salah satu sebabnya di mana banyak pilkada langsung digelar di berbagai daerah ini adalah karena partai politik dianggap tidak lagi memiliki kedaulatan. Kedaulatan partai politik sudah ditukar dengan kepentingan jangka pendek yang sering kali merugikan rakyat.

Kenapa Takut?

Adanya calon independen sangat mungkin bisa menjadi cara untuk memecahkan kebuntuan komunikasi politik selama ini. Calon perseorangan dibutuhkan sebagai terapi kejut untuk memperbaiki citra politik partai dalam mengatasi masalah manajemen dan citra partai yang amburadul.

Calon perseorangan diharapkan bisa membantu agar partai politik bisa lebih selektif dalam memilih calon-calon pemimpin yang memiliki keutamaan publik. Kekuatan nurani dan kejujuran seharusnya menjadi prasyarat utama memimpin masyarakat dengan kompleksitas yang sangat tinggi seperti di Jakarta ini.

Pemimpin yang dibutuhkan sekarang ini adalah mereka yang benar-benar memegang teguh kejujuran dan kejernihan. Mereka yang berani melakukan perubahan dengan sikap kearifan serta kenegarawan. Dan sikap-sikap itu hampir tak bisa didapatkan dari calon-calon yang hanya memikirkan bagaimana mengembalikan dana investasi politik yang dikeluarkan dalam memenangkan pilkada.

Untuk menciptakan kualitas demokrasi yang ideal perlu memperhatikan kepentingan warga secara luas, bukan hanya kepentingan para pemilik kapital belaka. Suka tidak suka saat ini realitasnya adalah bahwa pilihan kepada mereka yang bermodal saja. Rakyat hanya dijadikan sebagai kambing hitam dan alat pelegalisasi semata. Kepentingan rakyat justru disembunyikan dan sering dimatikan karena tarik-menarik di tingkat elite ini.

Mengusung calon perseorangan bukan berarti mematikan peran partai politik. Justru di sinilah sarana untuk membuat kompetisi lebih luas dan sehat. Mengapa takut pada calon perseorangan, jika partai memang dicintai rakyatnya?

Itulah semangat uang ingin ditonjolkan. Partai perlu berbenah diri. Partai harus berjuang merebut simpati rakyat dan meluruskan kembali bahwa ia adalah satu-satunya lembaga khas dalam demokrasi yang dipercaya menjadi media mengembangkan karir politik seseorang.

Sudah saatnya kompetisi dalam demokrasi yang tercermin dalam pilkada dibuka seluas-luasnya tanpa ada pembatasan-pembatasan yang merugikan demokrasi itu sendiri. Terutama bila pembatasan-pembatasan itu dilakukan hanya karena aspek kepentingan kekuasaan belaka.

Penulis adalah Pendiri Setara Insitut for Peace and Justice

Last modified: 18/6/07


 

KPPU dan Kebijakan Persaingan

Soy M Pardede

Krisis ekonomi sejak 1998 ternyata membawa berkah terselubung. Pelaku bisnis di Indonesia wajib menerapkan kembali norma-norma dan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan benar, serta menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat agar mampu tumbuh dan berkembang dinamis mengikuti dinamika ekonomi nasional maupun internasional.

Untuk membangun iklim dan semangat persaingan yang sehat dan wajar, lahirlah UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya lahir pula Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diresmikan 7 Juni 2000, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 75 Tahun 1999. Tugasnya mengawasi pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999 tersebut, serta memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPPU bertindak independen dan profesional, serta secara aktif memberikan saran dan masukan kepada pemerintah, agar kebijakan yang dibuat dapat mendorong perkembangan industri sesuai dinamika bisnis yang berkembang.

Kebijakan Persaingan

Untuk itu, KPPU banyak berinteraksi dengan departemen dan lembaga di pemerintahan, melalui pemberian rekomendasi dan saran yang menyangkut dinamika pada perekonomian Indonesia. Contoh kasus yang menonjol adalah ketika KPPU memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, mengenai penetapan tarif oleh INACA (Indonesia National Air Carriers Association). KPPU menyarankan pencabutan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada INACA dalam menetapkan tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No 25 Tahun 1997, dan membatalkan kesepakatan harga yang dibuat INACA. Selanjutnya dalam penetapan struktur dan golongan tarif angkutan udara niaga berjadwal hendaknya pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan penyelenggara angkutan udara sebagaimana tercantum dalam UU No 5 Tahun 1999.

Tanggapan pemerintah sangat positif, dengan langsung mencabut kewenangan INACA dan melakukan deregulasi industri penerbangan.

Saran/rekomendasi lainnya diberikan KPPU kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai Asuransi Tenaga Kerja. KPPU menyarankan pemerintah mencabut Kepmenakertrans No Kep-157/Men/2003 tentang Asuransi TKI dan mengganti dengan kebijakan yang mengadopsi nilai-nilai persaingan, yaitu dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan asuransi untuk terlibat dalam program asuransi TKI.

Selanjutnya untuk penciptaan industri yang sehat dilakukan dengan menetapkan standar dan jenis pertanggungan yang perlu dicakup asuransi TKI, sambil tetap memberi ruang bagi perusahaan asuransi melakukan inovasi dalam pengembangan produk. Selain itu, membuka kesempatan bagi konsorsium lain untuk ikut berpartisipasi dalam industri yang bersangkutan sehingga tidak mematikan iklim persaingan antarperusahaan asuransi.

Guna menjamin keefektifan pelaksanaan program asuransi TKI, KPPU juga menyarankan perlunya memberlakukan pemisahan yang jelas antara premi asuransi yang seharusnya dikelola perusahaan asuransi dan perlindungan TKI yang merupakan tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan pemerintah.

Tanggapan Menakertrans awalnya hanya normatif. Namun melalui interaksi sangat intensif dan dengan dukungan media, akhirnya Depnakertrans membuka program Asuransi TKI, sehingga tidak lagi ada monopoli. Kini ada lima konsorsium asuransi yang melayani TKI.

Bank Indonesia

KPPU juga sering memberikan saran dan pertimbangan kepada sectoral regulator seperti Bank Indonesia, Bapepam, BRTI, dan lain-lain. Pada Oktober 2006, KPPU memberikan masukan kepada Gubernur BI mengenai rencana BI menerapkan kebijakan larangan kepemilikan tunggal untuk menjadi pemegang saham pengendali di lebih dari satu bank.

Pertimbangan KPPU kepada BI menyatakan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan UU No 5/1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 27 tentang kepemilikan saham. Namun KPPU mengharapkan agar kebijakan BI tersebut disertai kebijakan lain untuk mencegah terjadinya merger atau akuisisi perbankan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Tanggapan BI cukup kooperatif.

Hal yang menarik justru dialami KPPU ketika memberikan pertimbangan kepada pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada 2002. KPPU menyarankan pemerintah merevisi SK No 643/MPP/Kep/9/2002 mengenai Tata Niaga Impor Gula dengan menciptakan akses pasar impor yang lebih terbuka bagi pelaku usaha.

KPPU menyarankan agar impor gula tidak dibatasi pada beberapa importir saja, yang rawan terjadinya kartel sesama mereka, dan mengikutsertakan pelaku usaha yang tidak terkait (pabrik rafinasi), sehingga membuka peluang kolusi. Pemerintah dapat menetapkan kuota impor guna menjamin keseimbangan pasar dalam negeri, namun penunjukan importir, penetapan kuota dan alokasi kuota hendaknya dilakukan secara terbuka.

Pemerintah tidak merespons sama sekali saran dan pertimbangan tersebut, sehingga berakibat maraknya isu dugaan kartel dan terjadinya penyelundupan impor gula yang melahirkan kasus pelanggaran Pasal 22, UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Pelelangan Gula Impor Ilegal.

Keefektifan

Bukti-bukti keefektifan saran KPPU dalam memperbaiki kinerja dunia usaha khususnya dan kinerja ekonomi Indonesia umumnya dapat dilihat pada beberapa sektor ekonomi.

Contoh yang mengemuka adalah munculnya persaingan ketat di sektor transportasi udara, yang bermuara pada reduksi tarif yang signifikan mencapai lebih dari 50 persen. Kondisi itu tidak lepas dari peran KPPU yang memberikan saran agar kewenangan INACA dalam penetapan tarif dicabut. Pemerintah kemudian membebaskan penetapan tarif angkutan udara sesuai dengan mekanisme pasar yang berimbas terhadap semakin pesatnya perkembangan transportasi nasional. Persaingan di sektor transportasi udara memiliki efek ganda terhadap efisiensi di moda transportasi lainnya, yakni darat dan laut.

Di beberapa sektor ekonomi lainnya, respons pemerintah terhadap masukan dan pertimbangan KPPU juga sangat positif. Contohnya, respons pemerintah terhadap saran penghapusan monopoli dalam penyaluran kredit perbankan untuk pensiunan dengan jaminan surat pensiun, penghentian upaya tata niaga industri perfilman oleh Pemkot Makassar, dan sebagainya.

Namun, harus diakui tidak semua saran dan pertimbangan direspons secara positif. Dengan berbagai alasan yang bersifat taktis dan administratif adakalanya pemerintah tidak memberikan respons sama sekali.

Yang jelas, bila respons pemerintah positif, jelas terlihat adanya perbaikan dalam kinerja dunia usaha dan ekonomi yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Bila respons pemerintah sebaliknya, yang terjadi adalah tersendatnya perkembangan industri yang mengakibatkan kerugian kepada masyarakat.

Penulis adalah anggota KPPU 2000-2006

Last modified: 19/6/07


 

Mungkinkah Negara Tanpa Agama

Khamami Zada

Dalam praktik bernegara, Indonesia dikenal sebagai negara yang mengakomodasi kepentingan agama dalam ranah publik. Hal ini terjadi karena mayoritas umat beragama menginginkan keterlibatan negara dalam mengurusi agama. Maka, lahirlah Departemen Agama yang mengakomodasi kepentingan enam agama resmi negara (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu), ditambah departemen-departemen lain yang ikut mengurusi persoalan agama.

Hubungan yang sangat erat antara negara dan agama pada gilirannya akan memperteguh semangat keagamaan yang masuk ke dalam institusi negara dalam bentuknya yang formalistik. Lihat saja pendirian partai-partai agama sejak Pemilu 1999 hingga sekarang, berlakunya syariat agama sebagai hukum negara (Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Zakat, perda syariat, dan lain-lain), dan orientasi agama yang formalistik dalam perilaku pejabat-pejabat publik. Fenomena semacam ini sesungguhnya mencerminkan betapa agama sangat bergantung kepada negara.

Ketergantungan Agama

Bergantungnya agama terhadap negara mengakibatkan terjadinya proses agamaisasi di ranah politik dan kekuasaan hampir di seluruh level pemerintahan. Meskipun begitu banyak aspek agama yang sudah masuk dalam institusi negara, persoalan serius yang hendak dicapai adalah negara agama. Negara agama inilah yang menjadi cita-cita akhir Indonesia ke depan dalam bentuknya yang paling formalistik.

Sejarah membuktikan adanya gerakan mendirikan negara Islam yang dilakukan Darul Islam atau DI/TII pimpinan Kartosuwiryo, yang berlanjut di daerah-daerah lain, seperti Aceh dan Sulawesi Selatan. Sekarang ini juga ada yang menginginkan negara agama dalam bentuk cita-cita tegaknya Khilafah Islamiyah.

Khusus untuk Darul Islam, gerakan mendirikan negara Islam dilakukan melalui pemberontakan bersenjata. Akibatnya, perjuangan mereka dianggap membahayakan kelangsungan rezim kekuasaan (Soekarno). Tak heran, jika gerakan Darul Islam mudah dilumpuhkan kekuatan militer rezim Orde Lama.

Sementara itu, kelompok-kelompok Islam sekarang ini mengubah garis perjuangannya, dengan menggunakan pola kulturalisasi (syariat Islam) ke dalam masyarakat sambil secara sistemik mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk perda. Inilah model yang berbeda dari usaha-usaha mendirikan negara Islam di Indonesia. Tak ayal lagi, strategi ini mampu menggerakkan militansi masyarakat untuk menjadi negara lebih agamis.

Secara historis, negara Islam atau Khilafah Islamiyah pernah dipraktikkan dalam sejarah Islam, sejak al-Khulafa’ al-Rasyidun hingga Turki Utsmani. Negara Islam adalah negara yang memberlakukan syariat Islam dan kedaulatan di tangan Tuhan (Allah SWT). Di dalam konsepsi negara yang seperti itu, ada tiga komponen penting yang menjadi pilar, yakni; masyarakat Muslim, hukum Islam atau syariat Islam, dan khalifah. Tiga komponen ini menjadi prasyarat berdirinya negara Islam yang sah (Javid Iqbal, 1987).

Formulasi itu kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Hasan Turabi (1987), bahwa negara Islam memiliki landasan teologis yang kuat. Pertama, negara Islam tunduk pada doktrin tauhid, yang meniscayakan religiusitasnya dan sebaliknya menolak sekularisasi. Kedua, negara Islam bukanlah negara yang dibatasi wilayah teritorial (nasionalitas), karena kesetiaan utama hanya diberikan kepada Tuhan, setelah itu barulah diserahkan kepada masyarakat (umat). Karena itu, Islam tidak memperbolehkan adanya kesetiaan terbatas; etnis atau teritorial.

Ketiga, negara Islam bukanlah suatu kesatuan yang berdaulat, karena ia tunduk kepada norma-norma syariat yang lebih tinggi, yang mewakili kehendak Tuhan. Bahkan, oleh Abu A’la al-Maududi (1967), negara Islam diletakkan pada prinsip utamanya, yakni pengakuan kedaulatan Tuhan sebagai sumber segala hukum. Sehingga, tidak seorang pun yang dapat menetapkan hukum, kecuali Allah SWT sebagai pemilik kedaulatan tunggal.

Negara Historis

Gagasan negara Islam atau Khilafah Islamiyah sesungguhnya mengundang kritik mendasar, terutama tentang konsepsi kedaulatan Tuhan. Konsepsi ini diambil dari al-Qur’an bahwa Allah-lah yang paling berdaulat dan berkuasa di seluruh alam semesta. Karena itu, kedaulatan tidak boleh diserahkan kepada rakyat (Ali Imran (QS. 3:26-27).

Namun demikian, dalam hal urusan pemerintahan di dunia, kekuasaan tidak bisa menjadi dalih kedaulatan Tuhan yang diimplementasikan oleh penguasa. Sebab, penguasa (khalifah) adalah bukan sebagai pengganti Tuhan di bumi, sehingga tidak ada otoritas ilahiah dalam kekuasaan politik di dunia. Karena yang berlaku dalam otoritas politik adalah rakyat. “Kedaulatan adalah di tangan rakyat”.

Sejarah telah membuktikan kedaulatan Tuhan ini kemudian dimanipulasi oleh penguasa Bani Umayyah, seperti Muawiyyah yang memberikan gelar pada dirinya sendiri sebagai “khalifatullah fi al-ardh” (pengganti Allah di bumi) atau “zhillullah fi al-ardh” (bayang-bayang Allah di bumi). Akibatnya kekuasaan menjadi otoritas yang suci, sulit dikritik rakyat.

Dalam kondisi ini, sudah barang tentu, rakyat dibungkam seribu bahasa oleh penguasa dengan legitimasi agamanya. Tidak ada rakyat yang berani mengkritik penguasa ketika penguasa mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan. Inikah yang akan kita usung dalam membangun sistem politik di Indonesia? Tentu saja tidak.

Itu sebabnya, ide negara Islam, atau Khilafah Islamiyah mengundang penolakan. Tidak saja umat non-Muslim yang serta-merta menolaknya, banyak masyarakat Islam menolak gagasan berdirinya negara Islam. Penolakan ini didasarkan pada fakta normatif dan historis.

Secara normatif, di dalam ajaran Islam, tidak ada perintah kepada umat Islam untuk mendirikan negara Islam, apalagi yang bersifat ilahiah dan kekal. Tidak ada konsep baku tentang negara Islam. Al-Qur’an hanya menjelaskan konsep tentang masyarakat, bukan tentang negara. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mewajibkan umat Islam mendirikan negara yang tertentu, terperinci dan jelas, sebab konseptualisasi dan implementasinya disesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Secara historis, praktik negara dalam Islam mengalami proses perubahan dan cenderung menyesuaikan diri terhadap situasi sosial masyarakat. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah adalah negara historis, yang senantiasa berubah sesuai kebutuhan. Evolusi negara yang dimulai sejak Muhammad di Madinah sampai masa Turki Utsmani adalah negara historis, bukan negara ideologis-teokratik yang sudah dibakukan di dalam al-Qur’an dan Sunnah. Karena itu, negara di Madinah hanyalah sekadar kebutuhan manusiawi, yang aturan implementatifnya diserahkan kepada manusia (Asghar Ali Engineer, 2000).

Jadi, tampak jelas pendirian negara adalah sifat manusiawi yang dimiliki setiap manusia untuk hidup berkelompok guna memenuhi kebutuhan hidup secara bersama-sama. Karena itu, manusia membutuhkan suatu organisasi dari level paling kecil; keluarga, kelompok, masyarakat, dan negara. Wajar jika Ibnu Khaldun dan al-Mawardi serta sejumlah pemikir politik Islam lainnya berpandangan mendirikan negara adalah suatu naluri manusia dalam hidup bermasyarakat.

Selain itu, konseptualisasi negara Islam, atau Khilafah Islamiyah sesungguhnya bertabrakan dengan demokrasi. Tabrakannya terletak pada prinsip dasar, seperti pluralisme, ide kedaulatan, dan konstitusi. Demokrasi jelas menolak ide kedaulatan Tuhan dan berlakunya syariat Islam di dalam komunitas masyarakat plural, yang di dalam konsep negara Islam sebagai sesuatu yang prinsip. Ditambah lagi, dengan tidak adanya contoh konkret negara Islam, atau Khilafah Islamiyah yang ideal di dunia, bahkan di Timur Tengah yang memiliki tradisi Islam kuat. Apakah Arab Saudi, Pakistan, Iran dapat disebut sebagai representasi prototipe negara Islam, atau Khilafah Islamiyah yang sesungguhnya?

Ternyata tidak. Lantas kenapa harus kembali kepada ide lama tentang negara Islam, atau Khilafah Islamiyah yang sesungguhnya tidak memiliki signifikansi bagi Indonesia yang didirikan dalam konteks kebangsaan dan kebinekaan?

Dengan demikian, ide negara Islam, atau Khilafah Islamiyah yang diusung beberapa kelompok bukan saja menunjukkan ketergantungan agama terhadap negara, tetapi juga tidak realistis ketika bangsa Indonesia sedang mempertaruhkan karakter keindonesiaannya sebagai bangsa majemuk yang menghargai perbedaan agama, suku, dan golongan. Maka, negara Indonesia yang kita cita-citakan adalah negara demokratis yang memberikan penghargaan terhadap pluralitas masyarakatnya secara luas.

Penulis adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Last modified: 21/6/07


 

Bunuh Diri di Lumbung Padi

Bagi pengamat masalah publik, fenomena bunuh diri ini dapat diterjemahkan sebagai pesan publik yang ditujukan kepada negara.

Oleh Geger Riyanto

Beberapa waktu lalu, seorang buruh bangunan mengakhiri hidupnya, dan hidup istri beserta ketiga anaknya. Diduga, tindakan nekat dengan menenggak racun itu, dilakukan Erwin Kurniawan setelah mengalami tekanan hidup yang luar biasa karena masalah ekonomi. Tragisnya, peristiwa pahit itu tidak saja mengguncang, tetapi mengulang untuk yang kesekian kalinya tindakan bunuh diri yang pernah dilakukan, dengan motif serupa, di negeri ini.

Ambillah satu tragedi yang terjadi pada 2004. Jasih, istri seorang kuli pelabuhan, mengakhiri hidupnya dan hidup kedua anaknya, Galang dan Galuh, dengan menyulut api hingga melalap mereka di atas tempat tidurnya. Tiga bulan sebelum itu, Galuh, putra keduanya, dideteksi mengidap kanker otak, sedangkan keluarga itu harus hidup dengan upah sang ayah yang relatif kecil. Dapat diduga keadaan itu menelan diri Jasih dalam relung ketidakberdayaan, dan perasaan gundah yang dahsyat itu menggerakkannya hingga ia cukup nekat memutus nyawanya.

Sayangnya, persoalan semacam ini terhitung jarang terangkat menjadi permasalahan publik yang hebat. Persoalan semacam itu selalu hanyut ditelan wacana politik yang bersoal dengan hasrat pejabat, seperti isu interpelasi yang ujug-ujug muncul setelah sang presiden menghabiskan sebagian dari periode jabatannya.

Permasalahan Publik

Kapankah suatu persoalan selayaknya dipandang sebagai permasalahan publik? Sosiolog C Wright Mills (1959) dengan jelas menggariskan, suatu persoalan dapat dipandang sebagai permasalahan publik adalah ketika diketahui persoalan itu disebabkan oleh tidak berjalannya institusi publik yang berperan menjaga kestabilan masyarakat. Gejalanya jelas. Bila seorang lelaki mengakhiri hidupnya karena patah hati, hal itu merupakan persoalan pribadi. Namun tatkala tindakan tersebut dilansir karena tekanan ekonomi, tindakan itu menandakan adanya permasalahan publik yang akut pada institusi kenegaraan yang mewadahi hidupnya itu.

Beginilah pernyataan Mahfud, suami Jasih, “Sulit nyari uang. Mungkin tidak hanya saya, tetapi semua orang tahu. Nyari uang itu sulit.” Betapa tegasnya, apa yang diutarakannya itu, menjelaskan ada yang salah dengan institusi negara ini. Pemerintah, sebagai pelaksana isi kepala dari suatu negara, gagal mengemban otoritas yang dititahkan masyarakat sipil kepadanya agar ia memenuhi aspirasi rakyat, atau setidaknya, menjaga agar kebutuhan mendasar mereka terpenuhi.

Bunuh diri merupakan upaya melampaui kehidupan dunia yang penuh derita. Dalam tindakan tersebut, tersirat pesan bawah sadar dari pelakunya, yang kira-kira seperti ini: “dengan bunuh diri, saya menolak untuk hidup sesakit ini.”

Ironisnya, sejumlah peristiwa bunuh diri yang terjadi pada masyarakat kita, membubuhi kalimat: “menolak untuk hidup sesakit ini…” dengan keterangan: “…di Indonesia.” Dan kecenderungan ini diperkuat dengan data WHO, yang menyebutkan lebih dari 90 persen kasus bunuh diri di berbagai penjuru dunia berhubungan dengan gangguan kejiwaan, khususnya depresi.

Pada kasus-kasus bunuh diri di Indonesia, ada keterkaitan yang erat di antara depresi dengan tekanan ekonomi. Pertama, dari data angka yang dikumpulkan Kepolisian Daerah Metro Jaya, latar belakang pekerjaan dari pelaku bunuh diri adalah pelajar, karyawan perusahaan, pembantu rumah tangga, buruh, dan kebanyakan pengangguran. Kedua, dari data yang sama, kematian bunuh diri tertinggi terjadi pada rentang usia 25-50 tahun, golongan kerja produktif.

Kalangan yang termasuk dalam dua karakteristik itu, adalah kalangan yang bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Kalangan tulang punggung inilah juga yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi yang terjadi di lingkungannya.

Kala kalangan ini gagal melaksanakan perannya itu, rasa tanggung jawab yang termaktub dalam dirinya menjelma menjadi belati yang mengiris dagingnya, menyebabkan sakit yang melemahkannya untuk menghadapi tantangan hidup yang menghadangnya. Pola ini pula yang terjadi pada umumnya di dunia, sebagaimana ditegaskan data WHO yang menyebutkan, pada golongan usia 25-35 tahun, bunuh diri menjadi penyebab kematian ketiga terbanyak.

Di Jepang, negeri yang terkenal dengan problem bunuh dirinya, mayoritas pelaku bunuh diri adalah lelaki paruh baya yang berusia 40 hingga 60 tahun. Lelaki pada usia tersebut umumnya adalah tulang punggung dari keluarga di Jepang, dan Pemerintah Jepang tidak memberikan jaminan sosial bagi keluarga yang masih memiliki lelaki dalam rentang usi itu. Akibatnya, saat krisis Asia yang mencapai klimaksnya pada 1998, angka bunuh diri di Jepang melampaui batas psikologis, yaitu 30.000 jiwa per tahun. Pertumbuhan sektor riil yang menurun dari 5 persen menjadi 1,6 persen pada 1997, menyebabkan gelombang PHK besar-besaran. Kemungkinan, kepala keluarga yang dipecat dari pekerjaannya, melihat bahwa keluarga yang tidak memiliki ayah lebih mudah mendapatkan jaminan kesejahteraan dari pemerintah. Mekanisme birokrasi tersebut melandasi tindakan bunuh diri mereka, yang dimaksudkan untuk membebaskan dirinya dari rasa malu yang luar biasa karena tidak sanggup menghidupi keluarganya.

Kebudayaan masyarakat, seperti kultur malu, turut mempengaruhi perilaku nekat itu. Dari 10 negara yang angka bunuh dirinya paling tinggi menurut data WHO, kebanyakan di antaranya negara bekas wilayah komunis.

Selain dipicu keadaan ekonomi yang tidak stabil, tindakan bunuh diri dipengaruhi kultur pada masyarakat di negara itu yang sekuler. Tidak adanya pengaruh agama, menyebabkan kehidupan masyarakatnya lebih rentan karena tidak ada pegangan spiritual. Berbeda halnya dengan di Indonesia, di mana berkembang anggapan bahwa bunuh diri itu dosa.

Mirisnya, ketika kultur yang semacam itu tidak dapat lagi merintangi tindakan bunuh diri, berarti kemelut permasalahan yang dialami masyarakat ini sudah begitu akutnya. Dan kendati sudah lama bunuh diri diangkat sebagai permasalahan publik yang dicoba dipecahkan Pemerintah Jepang, ironisnya, fenomena yang sama tidak menjadi permasalahan publik yang sehebat itu di Indonesia.

Tragedi Politik

Padahal, kasus bunuh diri terakhir, yakni yang dilakukan Erwin Kurniawan, dengan jelasnya membenarkan tragedi tikus yang mati di lumbung padi. Provinsi Riau, wilayah yang ditinggali keluarga Erwin, dikenal kaya raya dengan anggaran pembangunan daerah (APBD) yang mencapai triliunan rupiah, tetapi Erwin memilih mati karena kue pembangunan itu tidak tersisihkan seremah pun untuknya dan keluarganya.

Tikus mati di lumbung padi bukan karena ia bodoh, tetapi karena karung padi di lumbung itu tidak bisa dilubangi. Adalah hal yang wajar apabila petani mencoba melindungi padinya dari tikus karena itu bisa merugikannya, tetapi mengapa petani bernama pemerintah berupaya melindungi berasnya itu dari rakyat? Tikuskah rakyat? Bila begitu anggapan pemerintah, wajar halnya busung lapar merebak di wilayah yang kaya akan beras seperti NTB. Dan ironi itu sampai pada klimaksnya. Mereka yang tidak tahan dengan “kelaparan” itu mengakhiri hidupnya, tetapi kehidupan politik tetap berjalan sebagaimana wajarnya, yakni bersoal dengan hasrat pejabat.

Bagi pengamat masalah publik, fenomena bunuh diri ini dapat diterjemahkan sebagai pesan publik yang ditujukan kepada negara. Kira-kira bunyinya seperti ini: “Selamat tinggal, kami tidak tahan lagi akan derita hidup di sini (baca: di negara ini).” Untuk itu, pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab dalam menjamin keamanan sosial dari kehidupan masing-masing warganegaranya.

Jangan sampai peristiwa pahit tersebut terus berulang, dan kemudian menyibak deja vu dalam aktivitas kita bernegara, di mana pemerintah tampaknya terus-menerus menganggap persoalan ini tidak bermakna.

Penulis adalah penekun Sosiologi Pengetahuan, Departemen Sosiologi Universitas Indonesia

Last modified: 22/6/07


 

Pemanasan Global dan Pasar Global

RP Borrong

Harian ini, Sabtu (9/6) dan Minggu (17/6), mengangkat dalam berita utama 2.000 pulau di Indonesia terancam tenggelam pada 2030 sebagai dampak pemanasan global. Fenomena pemanasan global sudah menjadi keprihatinan global selama 30 tahun terakhir.

Hampir setiap tahun diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi membahasnya, namun sejauh ini belum ada langkah konkret pemimpin dunia mengurangi menumpuknya gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan efek rumah kaca (ERK) penyebab pemanasan global. Seperti diketahui, GRK dan ERK datang dari berbagai gas yang dibuang ke atmosfer bumi oleh industri, terutama dari negara-negara maju.

Pertemuan G-8 di Jerman belum lama ini yang juga membicarakan isu pemanasan global, tidak membuat keputusan signifikan mengenai langkah konkret mengurangi emisi GRK penyebab ERK, sebagaimana dimandatkan Conference on Parties (COP) 3 on Climate Change di Kyoto, yang dikenal sebagai Protokol Kyoto. Walaupun Kanselir Angela Merkel berjuang mengusulkan agar ada langkah konkret berupa target persentase pengurangan emisi GRK dari negara maju, ternyata Amerika Serikat yang merupakan salah negara penyumbang emisi terbesar dunia, menolaknya.

Pasar Global

Sikap AS menolak meratifikasi dan melaksanakan Protokol Kyoto yang mewajibkan negara-negara industri maju mengurangi industri mereka yang menjadi penyebab emisi GRK, dapat dimaklumi dilihat dari kepentingan nasional mereka sendiri. Selama ini AS menyebut angka pengangguran dalam negeri bisa melonjak tinggi kalau mereka mengurangi industri dan itu berarti gejolak politik dalam negeri. Namun, barangkali dapat dikatakan alasan itu hanyalah alibi untuk membenarkan agenda lebih besar dalam politik pasar global yang mereka motori.

Sebagaimana kita maklumi, Presiden George W Bush adalah pendukung dan pelaksana utama ideologi pasar global yang menghendaki pasar dibuka bebas dan liar demi memajukan ekonomi dunia. Sebagai negara yang menguasai kapital global, termasuk teknologi, wajar sekali AS lebih suka pasar tidak diatur sehingga memberi keleluasaanbagi mereka menguasai sumber-sumber ekonomi yang selama ini masih dilindungi peraturan nasional suatu bangsa atau oleh berbagai kesepakatan, konvensi, dan hukum internasional. Banyak organisasi internasional dibentuk kemudian diperalat untuk menyukseskan agenda pasar global tersebut.

Akar dari ideologi pasar global adalah liberalisme atau lebih tepat disebut neoliberalisme yang dikembangkan filsuf seperti Adam Smith, John Locke, Thomas Hobbes, dan John Rawls tentang hubungan antara individu dan institusi politik (negara). Bagi mereka, individu adalah suatu ciptaan otonom yang seharusnya berbuat menurut panduan kehendaknya sehingga menghasilkan kemakmuran ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bersama. Institusi, termasuk negara dibutuhkan hanya sebagai fasilitator, bukan regulator.

Pandangan ini diperkuat oleh Leo Strauss (Liberalism Ancient and Modern, Chicago, 1995), yang berpendapat tidaklah mungkin membangun suatu masyarakat yang baik melalui institusi sementara melupakan kebaikan individu di dalamnya. Kebaikan individu dengan sendirinya akan muncul kalau terjadi kemakmuran masyarakat. Maka pasar bebas, pasar global adalah solusi! Benarkah?

Bush adalah pengikut Strauss dan pelanjut konservatisme Margaret Thatcher yang sangat menekankan perlunya memerangi kemiskinan dengan mengandalkan kemurahan hati individu, karena individu lebih peka terhadap saudaranya yang miskin daripada institusi negara.

Mengacu pada perumpamaan Tuhan Yesus tentang Orang Samaria yang Murah Hati, Thatcher berpendirian kemurahan hati individu lebih baik daripada birokrat dan pelayan-pelayan negara dalam merespons kebutuhan sesamanya. Karena itu pasar harus dibuka untuk mendorong orang menjadi kaya dan setelah kaya mereka bisa membantu orang miskin, misalnya melalui pajak yang mereka bayar.

Dengan jalan itu kemiskinan di dunia bisa diatasi. Inilah inti dari pasar global yang membiarkan setiap orang mengeruk sumber daya alam dan mengeksploitasi sesamanya tanpa aturan ketat. Dengan terus memacu industri, masyarakat akan mencapai saat ketika kebaikan dengan sendirinya muncul karena semua masyarakat menikmati kemakmuran ekonomi.

Apa yang kita saksikan sekarang adalah kebalikannya. Pemodal semakin rakus dan tak pernah berhenti menghancurkan alam dan sesamanya demi kemakmuran ekonomi, terutama gaya hidup konsumtif.

Pemanasan Global

Catatan di atas jelas menunjukkan pemanasan global adalah salah satu akibat dari pasar global. Menurut Michael Northcott (A Moral Climate? The Ethics of Global Warming, 2007), pemanasan global mengguncang dasar-dasar liberalisme karena masalah ini merupakan akibat dari sejumlah tindakan individu sebagai konsumen dan perusahaan yang bergiat secara bebas menurut kepentingan sendiri dalam jangka waktu lama.

Perilaku-perilaku individu tak terkendali yang tampak sekarang ini dalam pasar global yang mengandalkan kompetisi, mendorong pencemaran dan pengeksploitasian sumber daya alam tanpa kendali, atas nama otonomi dan kebebasan kehendak. Setiap orang bertindak ditentukan kehendak dan keinginan internalnya, tanpa peduli pada relasinya dengan sesama maupun dengan lingkungannya.

Mungkin pemanasan global bersama pasar global akan mengakhiri kehidupan kita di planet bumi ini. Sementara itu dunia kita hanya mengurus hal-hal kecil dan teknis dalam menyikapi ancaman global tersebut. Pemerintah Indonesia bersama pemerintah negara terkebelakang lainnya hanya bernegosiasi meminta sejumlah dana kompensasi kerugian parsial tanpa keseriusan memperjuangkan kepentingan planet bumi keseluruhan. Kita bersyukur dipercaya menjadi tuan rumah COP on Climate Change, Desember 2007. Ini momentum membunyikan genderang “perang” terhadap negara-negara maju agar bersedia mundur dari egoisme nasional mereka untuk bersama-sama menyelamatkan bumi dari ancaman kehancuran.

Protokol Kyoto yang lebih banyak mengatur “kredit karbon” daripada kesungguhan membatasi produksi karbon di atmosfer, harusnya ditinjau kembali. Negara industri maju tidak bisa membenarkan dirinya secara moral hanya dengan membayar kompensasi kepada negara yang kurang “menyumbang” emisi GRK dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk merehabilitasi lingkungannya yang rusak akibat pemanasan global.

Demikian sebaliknya, negara terkebelakang seperti Indonesia, tidak bisa dibenarkan secara moral sekadar menerima “kemurahan hati” negara maju dalam bentuk berbagai kredit tetapi membiarkan lingkungan hidupnya rusak oleh ulah negara industri maju yang tidak sudi mengurangi emisi GRK dengan alasan akan mengguncang ekonomi nasional maupun ekonomi global.

Tanggung Jawab Moral

Yang harus dilakukan semua pihak adalah kesungguhan untuk benar-benar mengendalikan pasar global sehingga akselerasi pencemaran terhadap lingkungan bisa diperlambat atau dihentikan sama sekali. Hal itu bisa dilakukan kalau komitmen dalam Protokol Kyoto untuk mengurangi secara nyata industri pencemar atmosfer di negara maju.

Di pihak lain, negara seperti Indonesia bisa memperlambat atau menghentikan eksploitasi sumber hutan dan menghentikan perusakan biota laut agar lingkungan asli masih berfungsi menyerap panas akibat GRK-ERK. Inilah tanggung jawab moral yang harus dilakukan semua pihak untuk bisa menghentikan ancaman pemanasan global.

Dengan kata lain, harus ada komitmen dari masyarakat dunia untuk bersungguh-sungguh mengendalikan diri dalam pola konsumsi dan produksi dengan cara mengendalikan kebebasan pasar global, kalau perlu dengan regulasi internasional maupun nasional yang sangat ketat.

Inilah tanggung jawab moral yang seharusnya menjadi fokus perhatian semua pihak. Tanpa komitmen pengendalian itu pemanasan global akan terus berlangsung mengancam eksistensi planet bumi dan manusia. Dengan kata lain, umat manusia sedang terancam suatu tindakan bunuh diri yang dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran. Inilah saatnya Indonesia mengambil peran menjadi juru selamat dunia.

Penulis adalah pemerhati etika lingkungan

Last modified: 23/6/07


 

Perlindungan TKI Rentan

Oleh Fathullah

Tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri selama ini sering dijadikan objek perdagangan manusia. TKI mengalami kerja paksa, jadi korban kekerasan, pemerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Simak kasus yang baru saja dialami dua TKI kita di AS, Samirah dan Enung, yang menjadi korban penyiksaan majikan mereka Varsha Mahender (35) dan suaminya Murlidhar Sabhnani (51), sehingga terpaksa dirawat di Nassau University Medical Center di Long Island, New York. Sebelumnya, kasus serupa dialami salah seorang TKI wanita asal Medan, Martini (33). Belum lama ia terpaksa pulang dari tempat bekerjanya di Hong Kong ke kampung halamannya dalam keadaan menderita lumpuh.

Peristiwa tragis juga dialami Rustini, TKI yang dikirim bekerja di Yordania. Karena tak kuat menghadapi tekanan stres, ia nekat terjun dari tempat penampungan.

Tragedi yang tak kalah memprihatinkan juga dialami kurang lebih 400 TKI/TKW yang diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan di Arab Saudi. Kini mereka tertahan di barak penampungan yang mirip penjara di Riyadh. Di antara korban TKI di Arab Saudi itu adalah Shinta Marlina Reza (20), TKI asal Cianjur, yang nasibnya terkatung-katung selama kurang lebih satu setengah tahun terakhir setelah disiksa oleh majikannya di Arab Saudi hingga cacat tangan kanan dan buta kedua matanya. Selain Shinta, ada juga Ratna binti Marzuki (40), TKW asal Sukabumi yang melarikan diri dari tempat penampungan dan mengungkapkan adanya kasus penyekapan TKI tersebut.

Demikian pula yang kini dialami oleh 54 orang TKI yang menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia. Belum lagi kasus-kasus TKI yang terjadi pada saat ia pulang ke daerah asal. Dalam perjalanannya sering menghadapi berbagai permasalahan keamanan, di antaranya penipuan, pemerasan, pembiusan, dan bahkan sampai pada pencelakaan dirinya.

Tidak Berfungsi

Dengan sederetan kasus yang terus terjadi itu memperlihatkan betapa lemahnya posisi dan perlindungan TKI di luar negeri. Pemerintah Indonesia yang menurut Pembukaan UUD 1945 berkewajiban melindungi setiap warga negaranya, termasuk TKI di luar negeri, sering tidak berfungsi optimal melindungi TKI, bahkan terkesan mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional tersebut.

Dengan dibentuknya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berdasarkan Perpres No 81 Tahun 2006 yang diberi tugas untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penempatan dan perlindungan TKI, agaknya sedikit memberi harapan dan kejelasan, terutama dalam perlindungan TKI yang lebih baik dan lebih terjamin hak asasi dan martabatnya.

Apakah lembaga BNP2TKI yang baru dibentuk ini dalam kenyataannya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, sepenuhnya bergantung pada lembaga itu sendiri dan dukungan semua pihak yang terkait, serta perangkat kebijakan yang memberi kewenangan lembaga tersebut.

Berdasakan definisinya, perlindungan TKI menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2004 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Sedangkan berkaitan dengan tugas perlindungan TKI yang khusus ditugaskan kepada BNP2TKI sebagaimana disebutkan dalam Perpres No 81 Tahun 2006 adalah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan TKI yang meliputi standardisasi, sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan mulai dari pra-pemberangkatan, selama penempatan, sampai dengan pemulangan.

Beberapa Catatan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan berbagai pihak, dalam hal ini penulis sendiri dari Tim CIDES mencatat beberapa permasalahan mendasar terkait dengan perlindungan TKI yang ada selama ini.

Pertama, pemerintah melalui aparat terkait di luar negeri selama ini secara diplomatik belum siap untuk melindungi para TKI yang menghadapi permasalahan. Kekurangsiapan itu disebabkan terbatasnya keahlian dan keterampilan mereka untuk melakukan pembelaan hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang dibutuhkan oleh para TKI tersebut. Pada umumnya para diplomat tidak menguasai sistem hukum dan HAM tentang perlindungan buruh, termasuk tata cara beracaranya yang berlaku di negara setempat.

Contoh kasus, misalnya sistem hukum di Arab Saudi yang tidak mengakui HAM yang berlaku universal. Bahkan dalam pandangan dan tradisi mereka, para TKI/TKW kita di sana dianggap budak-budak belian, sehingga rawan terjadi perkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan, dan pelanggaran HAM lainnya.

Kedua, permasalahan mendasar lainnya dalam perlindungan TKI di luar negeri juga dihadapkan pada masalah kurang atau tidak adanya kedisiplinan dan pertanggungjawaban yang sungguh-sungguh dari aparat pemerintah yang bertugas di KBRI/KJRI untuk melindungi TKI di negara-negara tersebut. Bahkan berdasarkan informasi, keberadaan beberapa oknum aparat di KBRI/KJRI justru menjadi bagian dari permasalahan itu sendiri, sehingga menjadi kendala yang mempersulit upaya perlindungan TKI, karena mereka itu turut mengambil kesempatan dan keuntungan dari permasalahan TKI tersebut.

Oknum itu terindikasi, misalnya menjadi calo-calo atau agency dari TKI yang menghadapi masalah habis masa kontrak kerja atau habis masa tinggalnya di negara tersebut, atau TKI yang terkena PHK, atau juga TKI yang karena terpaksa melarikan diri dari majikannya. Kemudian TKI yang berada di dalam kekuasaannya itu diperdagangkan kembali kepada pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh dari beberapa informasi yang terungkap, khusus di negara-negara timur tengah seperti Arab Saudi, disinyalir oleh berbagai pihak sering terjadi kasus percaloan dan perdagangan gelap TKI/TKW. Oknum itu sama sekali tidak memedulikan tanggung jawabnya melindungi TKI/TKW, tapi malah bertindak seperti preman atau bagian dari mafia perdagangan gelap TKI/TKW.

Ketiga, dilihat dari sisi pengguna TKI di luar negeri, selama ini mereka tidak merasa punya kewajiban melindungi TKI sesuai dengan aturan hukum dan HAM Indonesia. Mereka cenderung tidak peduli dengan apa pun kata peraturan hukum dan HAM yang berlaku di Indonesia. Satu-satunya cara untuk mengikat kepedulian mereka dan bisa dituntut secara hukum apabila dilanggar adalah dengan melakukan perjanjian tertulis (MoU), baik perjanjian antara Pemerintah negara Indonesia dan negara pengguna TKI (G to G), atau pemerintah Indonesia dengan pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan jasa TKI.

Di dalam Perpres No 81 Tahun 2006 berkaitan dengan tugas BNP2TKI hanya disebutkan dua jenis perjanjian tertulis, yaitu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan negara tujuan penempatan TKI atau pemerintah negara Indonesia dengan pengguna yang berbadan hukum di negara tujuan penempatan TKI. Sedangkan Inpres No 6 Tahun 2006, menyebutkan hanya satu jenis perjanjian yaitu perjanjian antara pemerintah negara Indonesia dengan negara penerima TKI.

Dari kedua peraturan itu sama sekali tidak mempersyaratkan dibuatnya perjanjian yang lebih khusus dengan pihak pengguna langsung, seperti unit-unit rumah tangga untuk sektor TKI pembantu rumah tangga. Sebab, permasalahannya selama ini justru pada tingkat pengguna langsung TKI di tingkat rumah tangga inilah yang sering bermasalah. Ketiadaan persyaratan perjanjian secara langsung ini menyebabkan lemahnya posisi tawar dan perlindungan hak asasi TKI pembantu rumah tangga berhadapan dengan pihak majikannya.

Sulit Dilakukan

Kontrol pemerintah kedua negara yang membuat perjanjian, sulit dilakukan pada level rumah tangga ini. Apalagi di negara Arab Saudi yang menerapkan sistem kehidupan rumah tangganya sangat tertutup dari pantauan pihak luar, termasuk pemerintahnya, berpotensi besar terjadinya pelanggaran HAM TKI.

Keempat, bermasalahnya perlindungan TKI di luar negeri juga disebabkan oleh karena faktor ketidaksiapan TKI itu sendiri yang pada umumnya terlalu dipaksakan untuk bekerja di luar negeri, terutama sebagai pembantu rumah tangga. Ketidaksiapan itu berkaitan dengan banyak hal, terutama terkait dengan ketidakmampuannya untuk memahami bahasa dan cara berkomunikasi di tempat kerja, juga ketidakmampuannya untuk memenuhi tuntutan kerja dan memahami cara bekerja yang sesuai dengan suasana di tempat kerja.

Selain itu juga, ketidaksiapannya untuk memahami perlindungan hukum dan HAM yang berlaku di negara setempat, dan tidak memiliki akses informasi dan jaringan yang memadai untuk dapat melindungi dan membela hak asasinya di luar negeri.

Kelima, selanjutnya masalah perlindungan asuransi bagi TKI yang bekerja di luar negeri, banyak mendapat masalah karena sistem perasuransian TKI yang ada di Indonesia selama ini sering tidak diakui di negara tempat TKI bekerja tersebut. Di samping, sering juga para TKI ditipu oleh para calo yang mengatasnamakan perantara ke perusahaan asuransi. Mereka ini sangat pandai sekali memanfaatkan keadaan dan mengambil kesempatan di tengah sempitnya waktu persiapan berangkat ke luar negeri. Biasanya modus operandinya dengan cara bekerja sama dengan orang dalam perusahaan PJTKI atau mengatasnamakan utusan dari perusahaan asuransi tertentu, dan sebagainya.

Optimalkan Peran BNP2TKI

Dari beberapa catatan permasalahan yang dikemukakan di atas, berkaitan dengan keberadaan, peran dan tugas BNP2TKI yang sangat diharapkan mampu secara optimal untuk merespons dengan cepat dan tepat sasaran, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka dengan ini perlu ada rekomendasi.

Pertama, perlu meningkatkan kemampuan dan keahlian berdiplomasi bagi para diplomat di Kedubes RI dan Konjen RI di luar negeri, khususnya di negara-negara penempatan atau yang selama ini menjadi tujuan TKI yang tergolong besar dan sering bermasalah. Para diplomat itu harus diisi atau dilengkapi oleh para aktivis dan profesional hukum dan HAM yang piawai, berpengalaman, mempunyai jaringan yang kuat dan dapat diterima, serta diakui di negara setempat, sehingga dapat optimal melakukan pembelaan TKI. Pada posisi inilah peran BNP2TKI yang memiliki kewenangan menempatkan personelnya di Kedutaan Besar RI (KBRI) atau di Konsulat Jenderal RI (KJRI) di negara-negara tersebut, perlu menempatkan personel yang mempunyai berkualitas dan terpercaya tersebut.

Kedua, perlu peningkatan fungsi pengawasan kepada aparat yang bertugas melindungi TKI di luar negeri. Dalam upaya mengefektifkan upaya pengawasan tersebut harus segera dilakukan evaluasi menyeluruh dan menyeleksi ulang seluruh kinerja aparat pemerintah yang diberi tugas untuk melakukan perlindungan TKI di luar negeri. Peran BNP2TKI dalam masalah ini melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh yang hasilnya direkomendasikan kepada presiden dan lembaga yang berwenang.

Ketiga, BNP2TKI dalam upaya mengefektifkan perlindungan TKI, perlu segera mengusulkan untuk perluasan atau penambahan kewenangannya melakukan perjanjian tertulis yang lebih khusus, tidak saja hanya antara pemerintah negara dan pengguna TKI yang berbadan hukum, tapi juga secara langsung dengan para pengguna TKI pada level rumah tangga-rumah tangga, dan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan kontrol langsung terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

Keempat, BNP2TKI perlu mengoptimalkan program pemberdayaan calon TKI dan program pengurangan pengiriman TKI pada level pembantu rumah tangga secara signifikan dengan menaikkan jumlah pengiriman TKI yang terdidik dan profesional. Dalam mewujudkan program ini BNP2TKI perlu melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berpengalaman dan mempunyai keahlian dalam program tersebut.

Kelima, BNP2TKI perlu segera mengkaji, menata dan menyeleksi ulang sistem perasuransian TKI dan perusahaan-perusahaan yang selama ini menyelenggarakan asuransi TKI. Dalam menjalankan tugas ini, BNP2TKI perlu berkoordiansi dengan Depnakertran dan PJTKI/APJATI, serta lebih jauh perlu bekerja sama dan melibatkan perusahaan asuransi, para auditor asuransi, ahli hukum, dan ahli manajemen.

Penulis adalah peneliti CIDES Indonesia

Last modified: 25/6/07


 

Vietnam dengan Kebijakan Ekonomi “Doi Moi”

Bob Widyahartono

Kunjungan Presiden Vietnam ke AS baru-baru ini memperoleh liputan media luas. Peristiwa itu membuktikan kemampuan Vietnam dan niat tulus untuk memantapkan hubungan dengan secara gradual meninggalkan bekas traumatis Perang Vietnam yang memang telah usai 1975.

Apa kita perlu menelaah kemajuan Vietnam, kemajuan yang mereka rintis dan lakoni sebagai sesama anggota ASEAN?

Penyatuan Vietnam berlangsung pada 1976, dan tak disangkal, sejak 1978 Vietnam bersungguh-sungguh mencari alur pembangunan yang cocok dengan kondisi unik mereka. Apalagi sejak 1975-an AS memblokade ekonomi dan baru mencairkan blokade pada tahun 2000-an.

Vietnam merupakan suatu negara skala menengah. Luasnya sekitar 331.700 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 79,7 juta (tahun 2005). Tanahnya subur dengan sumber daya alam melimpah. Cadangan batu bara, minyak dan gas, bauksit, melimpah. Selain itu, tenaga kerja muda terhitung lebih muda usia dan berpendidikan lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang lain, dengan pendapatan per kapita setingkat. Mereka berketerampilan baik (good workmanship), kreatif, dan senantiasa menghargai inovasi. Karena itu cepat menyerap kemajuan ilmu dan teknologi. GDP per kapita adalah US$ 566 pada 2006.

Jauh-jauh hari, perekonomian Vietnam, kata Vu Tuan Anh dalam tulisannya “Development in Vietnam: Policy Reforms and Economic Growth” (ISEAS, Singapore 1994), memasuki periode reformasi ekonomi dari 1975 sampai 1992, dan selanjutnya dapat dibagi dalam tiga tahap.

Pertama, antara 1976-1979, penyatuan negara yang membalikkan ekonomi ke dalam suatu kesatuan terintegrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan sentralistis. Kedua, antara 1980-1986, melakukan percobaan dan penyesuaian kembali kebijakan ekonomi yang mengarahkan negara ke arah liberalisasi perdagangan. Ketiga, antara 1986-1992, memastikan orientasi dasar bagi pembaruan kebijakan ekonomi. Mulai tahun 1987, diperkenalkan pula kebijakan Doi Moi (Reformasi Ekonomi).

Reformasi Ekonomi

Keberadaan Vietnam sebagai anggota ketujuh ASEAN, makin memicu mereka untuk ikut berperan dalam membangun ekonominya dengan membuka diri. Sebutannya Doi Moi, yakni reformasi ekonomi dari ekonomi sentralis ke ekonomi pasar. Mereka terus menggerakkan pembangunan mutu sumber daya manusia sebagai konsekuensi membuka diri.

Dengan reformasi kebijakan ekonomi internal dan lingkungan politik, sosial, dan ekonomi dunia yang cepat berubah, yang tetap menjadi isu bagi mereka adalah bagaimana memilih suatu model pembangunan yang cocok bagi Vietnam. Vietnam telah melalui suatu masa penuh derita di bawah kolonialisme. Ideal antroposentrik itu merupakan antipoda dari “pertumbuhan demi pertumbuhan”, sedangkan yang terakhir itu yang dianut sejumlah negara berkembang.

Ideal “pertumbuhan demi pertumbuhan” memang mempunyai daya tariknya tersendiri, tetapi dalam kondisi Vietnam, mau tak mau harus ada pengorbanan sementara untuk memungkinkan negara mencapai pertumbuhan yang cepat. Salah satunya adalah digerakkannya investasi asing (PMA) dengan berbagai fasilitas seperti tax holidays, hak guna bangunan bagi investor 75 tahun.

Transformasi ekonomi ke ekonomi pasar mempersiapkan gelombang baru dalam konteks ASEAN. Sejak Doi Moi, banyak perusahaan asing telah memasuki Vietnam, yakni Taiwan, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan. Investor Asia menebarkan investasinya dalam struktur sosial dalam kaidah perdagangan, profesi, dan penghasilan yang telah mengalami perubahan drastis beriringan dengan restrukturisasi ekonomi.

Ekonomi pasar telah membawa tuntutan suatu perubahan dalam kualifikasi sumber daya manusia dalam perdagangan dan profesi secara lebih bermutu. Baik dalam wilayah urban maupun pedesaan, sistem nilai sosial yang selama ini menentukan kedudukan sosial dalam perdagangan dan profesi, maupun masing-masing individu dalam masyarakat, telah mengalami perubahan. Tetapi, yang pasti hidup dalam harmoni tetap built-in dalam manusia Vietnam.

Produksi beras tahun 2006 adalah 34,8 juta ton. Angka itu lebih besar daripada tahun 1999 yakni 34,2 juta ton. Pertanian dan perikanan juga meningkat. Produksi ikan dalam tahun 2000 sebesar 2 juta ton dan lebih besar 7 persen daripada tahun 1999.

Kebijakan yang mendorong pembangunan pertanian, ekonomi rumah tangga memiliki dampak positif pada pembangunan sektor pertanian. Sekalipun demikian, Pemerintah Vietnam tetap mencemaskan dampak meluapnya Sungai Mekong (Mekong River Delta), yang setiap tahunnya menyebabkan banjir di daerah sepanjang Sungai Mekong.

Sektor Industri

Dalam sektor industri, sejak tahun 2000 Pemerintah Vietnam melaksanakan berbagai langkah dengan mendukung produksi terutama industri yang memiliki keunggulan bersaing, seperti minyak mentah, garmen, dan sepatu kulit. Langkah-langkah pendukungnya termasuk subsidi atas bunga pinjaman, pengecualian atau pengurangan bea masuk impor, pajak pertambahan nilai (VAT), dan asistensi pemerintah dalam pemasaran secara periodik (bulanan atau triwulanan).

Yang menarik adalah sektor nonpemerintah telah mencapai tingkat pertumbuhan tinggi, dan yang juga dinikmati investor asing. Kebijakan industri yang ditetapkan sejak 2000 meliputi dihapusnya 145 jenis lisensi.

Tahun 2001 merupakan tahun penting, sebagai tahun awal rencana lima tahun dan strategi pembangunan sosial 10.

Berdasarkan hasil rencana sosio-ekonomi lima tahun, 1996-2000, dibuatlah rencana 2001-2010 tersebut. Target untuk lima tahun pertama (2001-2005) ditetapkan pertumbuhan GDP tahunan sebesar 7 persen dan ke depan sejak tahun 2005 diancangkan kenaikan GDP untuk akhir tahun 2005 dua kali lipat.

Mulai tahun 2001 sebagai awal telah ditetapkan beberapa target. Pertama, restrukturisasi bank pemerintah dan meningkatkan kinerja sistem bank komersial. Kedua, memelihara tingkat pertumbuhan ekspor yang tinggi, dengan memperbaiki kemampuan/kompetensi dalam menarik investasi asing (Foreign Direct Investment) dan Bantuan Resmi untuk Pembangunan dari luar negeri (Official Development Assistance). Ketiga, secara kontinu merenovasi dan membangun pendidikan, penelitian ilmiah dan menangani secara professional isu-isu kemasyarakatan.

Kriteria spesifik untuk pembangunan sosioekonomi mulai 2002-an, GDP meningkat 7,5 persen, pertanian meningkat dari 4 ke 4,5 persen, industri manufaktur meningkat dari 9,5 ke 10 persen, jasa meningkat dari 6,5 ke 7,5 persen, perkiraan inflasi 4 ke 5 persen. Defisit anggaran pendapatan dan belanja tidak melampaui tingkat pertumbuhan GDP. Tingkat pertumbuhan penduduk 1,47 persen.

Bagi pebisnis Indonesia, ada beberapa produk utama Vietnam yang patut dikenali dan dicermati. Produk-produk itu di antaranya garmen dan tekstil, barang elektronika, sepatu, produk air kemasan, beras, kopi, karet, batu bara, minyak mentah, tembaga, kertas, jenis paper board, dan sebagainya. Produk di atas menjadi saingan dalam ekspor, patut diteliti dari mutu, harga, penyerahan dan pelayanan purnajual).

Dengan menelaah daya beli mereka, produk-produk yang dapat kita masukkan ke Vietnam di antaranya elektronika, kendaraan bermotor, sepeda motor, dan komoditi pertanian. Saingan utama bagi Indonesia adalah Thailand dan Malaysia.

Peranan Pelaku Ekonomi

Para pemimpin Vietnam dengan tegas menjalankan good governance secara bertahap, demi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas, dengan memperkecil “korupsi”.

Wirausahawan, pedagang, dan industrialis, yang sebelum tahun 1985-an tidak dihargai masyarakat, kini memiliki kedudukan makin dihargai dan meningkat dalam jumlah. Bisnis swasta skala menengah dan kecil telah memperoleh stimulus dari pemerintah dan makin memiliki daya tarik bagi kaum muda yang tadinya lebih suka bekerja dalam sektor perusahaan negara Vietnam.

Rumah tangga petani makin memegang peranan yang lebih aktif. Organisasi komunitas seperti koperasi dan kerajinan yang diatur pemerintah, makin berkurang peranannya. Peralihan ke suatu ekonomi pasar di satu pihak telah memberi stimuli, tetapi di pihak lain disadari memperbesar tingkat risiko dalam usaha ekonomi dibandingkan sebelumnya.

Meskipun demikian, optimisme makin memasyarakat sejak Doi Moi, apalagi sejak masuknya Vietnam dalam ASEAN dan pulihnya hubungan diplomatik dengan AS. Banyak akademisi dan bisnis Vietnam berpendapat meningkatkan kesejahteraan mutlak dilakukan. Mereka tidak sudi lagi membuang-buang waktu untuk pertengkaran yang bersifat ideologis, yang mereka anggap hanya pemborosan waktu, energi, dana, infrastruktur fisik, dan sumber daya manusia yang kompeten.

Sama seperti halnya di negara Asia lain, mereka tampaknya menganggap bahwa jalan (road map) menuju kebebasan politik adalah melalui kebebasan ekonomi. Di mana ada sumber dana, di situlah keputusan penting akan diambil, yang pada hakikatnya peningkatan kesejahteraan manusia. Muncullah kelas menengah wira usaha baru yang pada masa depan akan ikut memberikan warna pada keputusan-keputusan politik demi kemakmuran rakyat mereka.

Pembangunan berkesinambungan menuntut suatu interaksi harmonis antara pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Harmoni dan keseimbangan ini yang terus diupayakan bangsa Vietnam. Pertama, pertumbuhan ekonomi versus kebutuhan dasar rakyat. Kedua, pertumbuhan ekonomi versus pemerataan pendapatan nasional. Ketiga, akumulasi modal versus pembangunan sumber daya manusia.

Prioritas utama adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan menyadari realita kebutuhan akan pertumbuhan, ternyata model pertumbuhan yang didorong ekspor negara industri baru Asia yang berhasil mempunyai daya tarik dan kenaikan ekspor serta arus modal asing dalam tahun-tahun belakangan ini, menumbuhkan optimisme bagi berbagai kalangan pembuat kebijakan dan bisnis. Mereka menganggap bantuan luar negeri dan investasi sebagai dorongan yang menentukan pada take off , dan karena itu industri yang berorientasi pada ekspor diberi prioritas utama.

Di balik optimisme menerapkan model pertumbuhan yang didorong ekspor itu, masih terdapat kecemasan tentang bagaimana menggerakkan rakyat Vietnam untuk itu. Meskipun masih mengalami kelangkaan sumber daya manusia yang profesional dalam berbisnis, kebanyakan bisnis Vietnam (sama seperti bisnis di Asia Tenggara dan Asia Timur) merupakan bagian integral dari keluarga dengan kepala keluarga berperan sebagai CEO-nya .

Kembalinya “Wishing Stars”

Dengan Doi Moi, terdapat semacam premis bahwa etnik keturunan China diharapkan menjadi “bintang harapan” (wishing stars) bagi restrukturisasi ekonomi Vietnam. Sebelum 1975 (Amerika Serikat angkat kaki dari Vietnam) penduduk etnik China di Ho Chi Minh City (dulunya Saigon) adalah 800.000 dengan penguasaan: 50 persen bisnis keuangan dan perbankan, 80 persen industri manufaktur, dan 90 persen impor-ekspor. Maka, setelah tahun 1986, jumlah etnik itu adalah 520.000 dan telah menggenjot perbaikan (recovery). Hasilnya, kembalinya sekitar sepertiga dari kekuatan ekonominya yang mereka miliki sebelum 1985, seperti ditulis David Ch’ng dalam The Overseas Chinese Entrepreneurs in East Asia -background, business practices and international networks, 1995).

Para “bintang harapan” ini memiliki jaringan kerja atau guanxi yang rapi, tanpa banyak ulah, dengan etnik China dari Taiwan, Hong Kong, dan Asia lain, yang melakukan investasi di Vietnam. Dasar jaringan kerja mereka adalah “sun yang” atau “shin yung” (yang diterjemahkan sebagai kredibilitas atau trustworthy). Sama seperti pelaku bisnis negara tetangga mereka, format bisnis mereka tetap UKM. Mereka belum berpikir ke skala besar, karena tidak sesuai dengan modern socialist market economy mereka.

Pada dasarnya sama seperti bangsa Asia lain, umumnya bangsa dan pelaku bisnis Vietnam berbudaya lembut sambil mencari harmoni sosial (keluarga dan masyarakat) dalam proses peningkatan mutu kesejahteraan dan kehidupan sebagai bangsa Asia. Keasiaan mereka tetap menonjol.

Penulis adalah pengamat ekonomiAsia Timur dan dosen FE Universitas Tarumanagara Jakarta

Last modified: 25/6/07


 

Ketika Presiden Menangis

Tjipta Lesmana

Ada dua teori komunikasi yang paling digemari politisi umumnya, yaitu Impression Management Theory (IMT) dan Deception Theory (teori ngibul). Ketika berkomunikasi, komunikator kerap “memakai topeng”, berusaha tampil sedemikian rupa sehingga ia mampu menaklukkan komunikan. Paling tidak, komunikan menjadi terkesan, kemudian terpengaruh oleh pesan-pesan yang diterimanya dari komunikator. Itulah IMT, teori tentang pengelolaan impresi.

Deception Theory mengajarkan bahwa manusia sesekali harus berbohong, demi melindungi kepentingan yang besar, atau menyelamatkan muka atau menghindari ancaman atas keselamatannya. Petugas hubungan masyarakat (humas) sering “kumpul kebo” dengan teori yang satu ini. Anda keluarkan pernyataan yang menyesatkan publik, atau Anda dipecat.

Tetapi, berbohong bagi politisi sering kali menjadi kebiasaan sehingga jika ia bicara 10 kalimat, paling banter tiga kalimat yang benar. Sisanya ngibul saja. Maka, berkatalah August Maurice Barres, politisi nasionalis Prancis (1862-1923): “The politician is an acrobat. He keeps his balance by saying the opposite of what he does….” Ah, politisi itu tidak lebih sebagai akrobat. Apa yang diucapkan selalu bertolak belakang dengan apa yang diperbuatnya!

Maka, ketika salah seorang korban Lapindo yang bertemu SBY berkata bahwa Presiden Yudhoyono menangis waktu mendengar secara langsung cerita para korban, banyak orang bertanya sinis: Apakah SBY menangis sungguhan atau sekadar sedang mempraktikkan IMT?

Pertama, Presiden selama ini ternyata tidak well-informed mengenai kasus Lapindo. Padahal, setiap pagi, sarapan pertama seorang Kepala Negara adalah baca koran. Untuk presiden, tentu ada staf khusus yang mempersiapkan kliping koran. Seorang Presiden Amerika lain lagi. Kecuali kliping koran, setiap pagi ia harus membaca executive summary yang dibuat oleh CIA. Dalam tempo tidak lebih 30 menit, Presiden Bush sudah mendapat informasi tentang situasi global, khususnya yang terkait dengan kepentingan negeri adidaya itu.

“Turun Gunung”

Di sinilah peran Biro Pers Presiden yang sehari-hari berkantor di kompleks istana pula. Apa yang disajikan, dan apa yang tidak disajikan, sepenuhnya ditentukan oleh Biro Pers. Tapi, teori interaksi simbolik mengajarkan bahwa institusi tidak bisa berkomunikasi. Yang berkomunikasi selalu manusia-manusia yang ada di dalam institusi tersebut.

Maka, subjektivitas sulit dihindarkan. Bisa saja staf pers Presiden Yudhoyono kerap tidak menyajikan laporan yang sedih atau yang jelek-jelek tentang Lapindo, entah karena pertimbangan apa. Yang disajikan, hampir selalu, yang bagus-bagus. “Apa yang didengar Presiden selama ini berbeda dengan realita di lapangan,” kata Khoirul Huda, salah satu wakil korban Lapindo yang mendapat kehormatan menghadap Presiden Yudhoyono di Istana, Minggu 24 Juni 2007.

Kedua, Presiden sendiri yang -karena kesibukannya- selama ini tidak membaca secara teliti laporan-laporan seputar Lapindo yang sudah disiapkan oleh Biro Persnya. Kemungkinan ini masuk akal mengingat begitu padatnya acara Presiden setiap hari, bahkan setiap menit. Ia hanya sesekali memanggil menteri-menteri terkait untuk dimintakan penjelasannya. Dan rupanya, para menteri terkait selama ini selalu memberikan laporan “angin surga” tentang Lapindo.

Ketiga, bisa juga yang ber-impression-management sebenarnya adalah rakyat yang mengadu kepada Yudhoyono hari itu. Ingat, kebiasaan ber-ethok-ethok bukan dominasi politisi. Rakyat jelata juga bisa! Ketika tanah dan rumahnya digusur petugas ketenteraman dan ketertiban DKI, warga menangis histeris. Padahal, ia mestinya tahu bahwa tanah yang didudukinya tidak sah alias rampasan dari pemilik yang sah.

Bagaimana jika ternyata Yudhoyono sendiri yang ber-impression-management sebagai taktik komunikasi untuk menghadapi Interpelasi DPR tentang Lapindo? Ia mungkin hendak memperlihatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa ia sungguh-sungguh serius dalam penanganan dampak sosial-ekonomi lumpur panas Lapindo. Begitu serius sampai-sampai secara spontan memutuskan untuk “turun gunung” dan sejak 25 Juni petang memindahkan kantor keresidenannya ke Sidoarjo atau Surabaya. Luar biasa!

Undang-undang mengatakan Jakarta adalah Ibukota Republik Indonesia. Fakta ini mengandung arti penting dari sudut pandang hukum tata negara. Jika suatu keputusan presiden, misalnya, ditetapkan bukan di Ibukota, secara hukum keputusan itu dapat digugat keabsahannya. Surat Perintah 11 Maret (1966), misalnya, ditandatangani di Bogor atau Jakarta? Ketiga perwira tinggi utusan Jenderal Soeharto bersikeras bahwa Supersemar diteken di Istana Bogor. Lalu, kenapa di bawah dokumennya kemudian ditulis “Jakarta, 11 Maret 1966″?

Presiden Soekarno pernah berkantor di Yogyakarta karena Jakarta sebagai Ibukota ketika itu -Januari 1946 hingga Agustus 1950- diduduki kembali oleh Belanda, sehingga para pemimpin bangsa kita terpaksa harus memindahkan Ibukota ke Yogyakarta. Tindakan pemerintah itu -dan segala konsekuensi hukum yang ditimbulkannya- tentu tidak bisa disalahkan karena faktor situasi.

Tapi, apa dasarnya kalau Presiden Yudhoyono harus berkantor di Surabaya? Dan bagaimana jika selama berkantor di Surabaya ia harus membuat surat keputusan mendesak? Apa ditulis “Ditetapkan di Surabaya pada tanggal…”?

Tidak Efektif

Keterangan Sekretaris Kabinet maupun Menteri/Sekretaris Negara bahwa keputusan Presiden berkantor di Surabaya bertujuan untuk melihat langsung penanganan persoalan lumpur panas sungguh mengenaskan, sekaligus memperlihatkan betapa tidak efektif roda pemerintahan kita, khususnya yang berada di bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Kenapa harus Presiden yang “turun gunung”? Toh, pada kenyataannya, Presiden sebelumnya sudah dua kali meninjau langsung ke lapangan, seraya memberikan arahan dan perintah kepada aparat daerah.

Dari perspektif politik, kegagalan itu tiada lain mencerminkan lemahnya posisinya di hadapan salah satu pembantunya, Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Andaikata Ical bukan pemilik PT Lapindo Brantas, persoalan pasti akan lain. Aparat kepolisian, Bupati Sidoarjo, Menteri ESDM, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup dan sebagainya, pasti sudah mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap pemilik Lapindo.

Lebih dari 10.000 keluarga dan ratusan pemilik industri yang tenggelam pabriknya pasti jauh hari sudah mendapatkan ganti rugi yang adil. Namun, karena Ical pemilik Lapindo, semua menjadi mental. Tiga kali perintah Presiden RI agar Lapindo secepatnya membayar ganti rugi pun dilecehkan begitu saja. Di mana wibawa Yudhoyono sebagai Kepala Negara kalau Lapindo seenaknya membuat aturan bahwa korban yang tidak punya sertifikat tidak bisa mendapat ganti rugi?

Di sini diperlukan kejujuran kepada diri sendiri. Apa sesungguhnya yang terjadi dalam kasus Lapindo? Tiga bulan yang lalu Presiden di Istana sudah menerima wakil-wakil korban Lapindo dan membuat kesepakatan bahwa mereka akan dibayar 20 persen cash, sisanya dua tahun kemudian. Namun, kenapa kesepakatan ini tetap belum bisa dilaksanakan? Jangan lagi rakyat disuguhkan macam-macam adegan impression management baru yang tidak lucu!

Penulis adalah pakar komunikasi politik

Last modified: 27/6/07


 

Modal Intelektual

Belum lama ini Wapres Jusuf Kalla untuk kesekian kalinya mengunjungi Tiongkok (China). Dia rupanya mengagumi kemajuan ekonomi negeri itu, maka mengundang warganya berinvestasi di Indonesia.

Tidak jelas apakah bersamaan dengan itu dia menganjurkan warga kita keturunan Tionghoa yang telanjur berbisnis di situ berkiprah kembali di Indonesia, negeri yang sudah memungkinkan mereka memupuk modal hingga bisa menjadi pengusaha di negeri leluhur. Sebab mengundang warga asing menanamkan modal di wilayah nasional biar bagaimanapun jauh lebih berisiko daripada kegiatan investasi warga sendiri.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan China memang pantas dikagumi. Sampai Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan umatnya, dalam menuntut ilmu kalau perlu pergi ke China. Orang-orang Cina bukanlah China karena di (negeri) China ada sesuatu yang membuat mereka menjadi Cina. Orang Cina adalah China karena ada suatu peradaban China, suatu sistem nilai yang sudah tua ketika Yunani masih muda. Orang-orang Yunani tidak menemukan China, tetapi orang Chinalah, berupa person Zhang Quian menjelang tahun 125 Sebelum Masehi, yang menemukan mereka.

Yang membuat peradaban itu pantas dikagumi bukanlah karena ketuaan umurnya itu saja, tetapi berhubung dalam pertumbuhannya ia mengembangkan nilai-nilai keilmuan fundamental yang dewasa ini diakui sangat menentukan kekuatan penalaran manusia. Cendekiawan China sudah menghitung pi jauh sebelum matematikawan Yunani terpikir mengetahui perbandingan antara diameter dan keliling lingkarannya. Apa yang di Prancis disebut The Triangle of Pascal, yaitu koefisien binomial, dipaparkan versi Chinanya oleh Chou Chie Kie 350 tahun sebelum Pascal sendiri mengetengahkannya.

Peradaban China sudah maju ketika Eropa belum apa-apa, dalam berbagai pengetahuan; matematika, astrofisika, navigasi, pertanian, kedokteran, obat-obatan, teknik pembuatan kertas dan percetakan, amunisi, dan lain-lain. Sayangnya negeri ini sering dilanda kekacauan sosial dan politik. Nyaris tidak ada pergantian rezim/dinasti tanpa keributan yang berujung pada konflik bersenjata.

Tidak heran kalau Sun Tzu dan Sun Pin, cicitnya, sudah menulis the art of war jauh sebelum Machiavelli, Clausewitz, dan Jomini memaparkannya, berhubung negara-negara Eropa juga gemar berperang sebagai lanjutan dari politik dengan cara lain. Namun peradaban tidak timbul dan tenggelam, yang lahir, tumbuh dan mati adalah rezim/dinasti yang menghayatinya.

Modal Intelektual

Dengan kondisi dalam negeri yang terus-menerus kacau, yang paling menderita adalah lapisan rakyat bawah, orang kecil dan miskin, tidak memiliki faktor tanah di China yang agraris-birokratis. Orang-orang marginal dan submarginal ini lalu lari ke luar negeri, mencari kepastian hidup di negeri-negeri lain, semakin lama semakin jauh dari negeri leluhur.

Di perantauan mereka pada umumnya dicurigai, paling sedikit tidak diterima dengan baik.

Sebagai pendatang mereka sadar tidak akan berkesempatakn bertani atau berperan dalam administrasi pemerintahan sebagaimana layaknya penduduk pribumi. Yang terbuka adalah bergerak di bidang jasa jual-beli barang/produk yang lazim disebut berdagang, yang lambat-laun mereka lanjutkan menjadi kegiatan bisnis umum, unsur penting bagi jalannya perekonomian. Jadi mereka mengembangkan kiat dan keterampilan yang di dalam peradaban (kehidupan) China tradisional tidak dianggap sebagai kegiatan terpandang, apalagi profesi terhormat. Maka setinggi-tinggi peradaban China, tidak ada ditulis buku yang membahas perekonomian secara naluriah, seperti dilakukan di Eropa oleh Adam Smith, Ricardo, Jean Baptist Say, dan Quesnay.

Hal itu terjadi karena peradaban Eropa jauh lebih muda daripada China, dan dalam kemudaannya itu selain mendalami ilmu pengetahuan dan teknikalitas pembuatan barang, juga mengembangkan pemikiran ekonomi sebagai cara memajukan kesejahteraan rakyat dan bangsa secara sistematik dan terarah. Artinya, semua yang bisa dihasilkan semangat ilmiah dan pikiran keilmuan serta keteknikan dijadikan objek kegiatan bisnis. Kegiatan seperti inilah yang kemudian, berkat dinamikanya, menjadi global.

Ia ikut menyentuh dan bahkan mendapat respons positif dari the Chinese communities outside mainland China. Bagi orang-orang keturunan Cina spirit dan art yang memotori proses globalisasi tersebut bukanlah hal asing karena telah mereka lakoni demi survival di perantauan.

Bila demikian keturunan Cina yang turun-menurun berada di antara kita merupakan modal intelektual bagi ekonomi nasional yang disiapkan untuk mampu bersaing di kancah ekonomi global. Stok modal intelektual penting karena kita berada di tengah-tengah proses globalisasi yang menciptakan Era Informasi berkat, pada gilirannya, pelibatan pengetahuan. Begitu rupa hingga pengetahuan menjadi the preeminent economic resource, lebih penting daripada bahan baku, lebih penting, kadang-kadang, daripada uang.

Bukan Kawula

Dalam beroperasi di lingkungan ekonomi global, pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sering lebih menentukan daripada pengetahuan yang didapat dari pembelajaran formal. Warga Indonesia keturunan Cina ini tak pelak lagi merupakan pebisnis yang mampu mengubah untapped, unmapped knowledge of a commercial organization into the greatest competitive as well as informative weapon. Kegiatan di pasar finansial internasional menunjukkan informasi mengenai uang adakalanya menjadi lebih bernilai daripada uang itu sendiri. Ini berarti intangible economy bisa berukuran sama, bahkan, lebih besar daripada the tangible economy.

Maka alih-alih merayu pebisnis China agar mau berinvestasi di negeri kita, yang tidak tanpa risiko, jauh lebih baik kita -pemerintah, elite politik dan rakyat- menerima dan mempercayai sepenuhnya pengusaha kita keturunan Tionghoa sebagai bagian dari kelas menengah, tanpa prasangka dan diskriminasi terselubung di bidang apa pun. Akuilah mereka sebagai warga (citizen) dan bukan sekadar kawula (subject) dari negara bangsa Indonesia. Dengan pengakuan dan kepercayaan itu mereka pasti mau mengubah diri dari pedagang kelontong menjadi industriawan yang andal dan profesional, yang relatif lebih berisiko.

Walaupun sampai sekarang masih ada saja pejabat atau administrator melakukan diskriminasi, pada umumnya mereka tetap merasa orang Indonesia, termasuk yang pernah mengalami perlakuan tidak manusiawi dalam Kerusuhan Mei 1998. Mereka tunas peradaban tua yang mantap dan kini semakin mumpuni karena dipupuk dengan suatu nilai hidup keseharian global olahan the spirit of survival. Mereka pemegang andil dalam khazanah pengetahuan dan keterampilan yang disimpulkan dari pengalaman berbisnis dari generasi ke generasi.

Alam tidak punya respek khusus terhadap orang-orang tertentu. Semua makhluk manusia, tanpa distingsi agama, ras, atau seks dan berdasarkan pendidikan dan kompetensi mereka yang sesuai dengan ketentuan, adalah sederajat di muka fakta alam. Orang yang melecehkan seseorang, bukanlah melecehkan manusia, tetapi alam. Berarti, pelecehan tidak akan terjadi tanpa hukuman yang setimpal dari alam.

Hukuman tersebut telah kita alami berupa kegagalan demi kegagalan selama berusaha membangun ekonomi nasional sejak zaman liberal, Orde Lama, dan Orde Baru. Kita terus-menerus membantah peran konstruktif warga keturunan Tionghoa semata-mata karena kecemburuan sosial dan kepicikan politik. Kalaupun diikutsertakan, semata-mata untuk dijadikan sapi perahan.

Konsekuensi dari bantahan tersebut bagi usaha pembangunan bertahap lima tahunan semasa Orde Baru berupa kegagalan pembangunan ekonomi di tingkat mikro. Begitu rupa hingga keruntuhan pembangunan ekonomi yang semula dibangga-banggakan itu berlangsung mendadak dan menyeluruh karena di tingkat makro juga terjadi kegagalan akibat kekeliruan dalam konsep pendekatannya.

Jadi kegagalan di tingkat mikro tidak bisa mengimbangi kegagalan di tingkat makro ekonomi. Hal yang sama mungkin bisa terjadi bila Visi 2030 yang dicanangkan Presiden Yudhoyono 22 Maret 2007, diterapkan konsekuen. Tingkat makro visi ini didekati secara teknokratis tidak membumi, persis di zaman Orde Baru. Di tingkat mikro sama sekali tidak menyinggung secara eksplisit kehadiran dan peran pengusaha keturunan Tionghoa. Padahal kegiatan bisnis di tingkat itu sangat diperlukan demi mewujudkan aspirasi pemerataan yang didambakan rakyat banyak.

Penulis adalah Docteur d’etat es Scences Economiques Unversite Pluridisciplinaires – Pantheon – Sorbonne, Paris I

Last modified: 28/6/07


 

Penjara Swasta

Oleh Iqrak Sulhin

Media massa nasional belum lama ini banyak menyiarkan pemindahan 244 narapidana (napi) yang merupakan bandar narkoba ke Nusakambangan (NK). Di tempat itu, ke-244 napi disebar di empat lembaga pemasyarakatan (lapas) super-maximum security (SMS).

Upaya memutus rantai bandar narkoba yang sudah dibui dengan perdagangan di luar penjara, positif untuk masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, apa saja masalah di penjara kita? Hal ini perlu dipertanyakan, sebab sampai sekarang, masalah pokok penjara adalah regulasi menyimpang dan overcrowding (overkapasitas) di kota-kota besar.

Keduanya kemudian berkorelasi dengan kualitas pengelolaan penjara. Masalah bandar narkoba hanyalah sebagian kecil, bukan inti masalah.

Setelah sekian lama penjara hanya dikelola pemerintah, kita harus mengakui masih banyak masalah. Tulisan ini akan mencoba menelaah kemungkinan penjara yang dikelola swasta. Saatnya alternatif solusi secara multistakeholder, yang tak hanya dikelola oleh Dephukham, juga stakeholder lain yaitu organisasi masyarakat sipil (LSM) dan swasta.

Pengalaman Amerika Serikat dan Australia dapat dijadikan pembanding. Dalam upaya mengatasi penjara, mereka membentuk suatu badan yang dikenal dengan Prison Ombudsman (Ombudsman Penjara/OP). Lembaga ini berfungsi sebagai mediator antara sejumlah stakeholder: narapidana, petugas penjara, dan otoritas yang ada di atas penjara (di Indonesia, Ditjen Pemasyarakatan).

Tugas OP tak jauh berbeda dengan tugas lembaga ombudsman yang kita kenal selama ini. Jika ombudsman secara umum berurusan dengan keluhan masyarakat atas penyelenggaraan administrasi dan kebijakan publik, OP berurusan dengan pelaksanaan pidana dan pembinaan di penjara.

Wilayah kerja OP (di Amerika dan Australia), antara lain kondisi fisik penjara, kesehatan, kualitas makanan, pendidikan dan pelatihan. OP independen dari struktur pemerintahan. Jika dikontekstualisasi di Indonesia, lembaga ini harus independen dari Dephukham, berarti langsung berada di bawah presiden.

Kalau seandainya kita mempunyai OP, haruslah independen, karena Ditjen Pemasyarakatan hingga sekarang ini masih menjadi single stakeholder penjara. Di sisi lain, bagaimana mungkin menangani masalah penjara dengan baik, jika yang ditugaskan memperbaiki penjara adalah bagian dari masalah itu sendiri?

Serba Tak Beruntung

Sebelum lebih lanjut membahas kemungkinan penjara yang dikelola swasta, mari kita tengok dulu input yang masuk ke penjara. Mereka yang menjadi napi adalah orang- orang serba tak beruntung, yang tidak dapat memperjuangkan dirinya sendiri. Mulai dari proses penangkapan, dari begitu banyak pencopet, hanya sebagian kecil yang tertangkap. Di semua negeri, hanya sebagian kecil pelanggar pidana yang tertangkap.

Di pengadilan, seharusnya terdakwa memerlukan pengacara andal, namun urung karena biayanya tak sedikit. Status sosial ekonomi terdakwa, mayoritas menengah ke bawah, sehingga tak mampu membayar pengacara.

Dengan input seperti ini (mayoritas napi dari status sosial ekonomi rendah), napi kehilangan privasi -sering berakhir dalam bentuk resistensi terhadap sistem penjara. Tak sedikit yang bunuh diri, sebagai alternatif menghilangkan penderitaan. Kemudian, dengan input yang amburadul demikian, penjara masih diperparah oleh proses dan manajemen, bahkan menjadi faktor dominan atas sejumlah masalah penjara.

Masalah utama dalam manajemen penjara di Indonesia adalah masalah otonomi, penjara tidak otonom terhadap institusi di atasnya. Untuk memperbaiki fisik penjara, kualitas sanitasi, makanan, kesehatan, dan lain-lain, manajemen penjara akan menunggu keputusan otoritas lebih tinggi. Dalam relasi seperti ini, pada akhirnya, yang paling dirugikan adalah napi. Itu yang pertama.

Kedua, masalah proses pembinaan. Kita menganut mazhab (filsafat) reintegrasi sosial. Hukuman tidak bersifat derita, tetapi reintegrasi pelaku dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, perlu memberi bekal kepada napi. Jika pengangguran, diberi keterampilan.

Namun proses pembinaan hanya di atas kertas. Seperti laporan tahunan sebuah penjara, yang menyatakan telah memberikan pelatihan menjahit dan pelatihan komputer. Padahal mesin jahit hanya satu, dan komputer pelatihan hanya rangka hardware-nya. Serba di atas kertas, sehingga penjara menjadi identik dengan “sekolah” kejahatan.

Ketiga, masalah kontrol sosial. Relasi antarnapi didasarkan atas kewenangan, di mana kontrol yang dominan adalah represi (dalam bentuk penghukuman). Misalnya, tindakan terhadap napi yang melakukan kerusuhan, kekerasan, atau melanggar peraturan, semua serba represif.

Demikianlah penjara kita. Maka kalau di media massa kita sejak dulu hingga sekarang masih saja menyuguhkan persoalan yang sama (overkapasitas), kita menjadi tak perlu heran, mengapa tak juga ada perubahan. Paradigma sekarang memang susah berubah, sebab senantiasa mendefinisikan realitas namun miskin tindakan. Perubahan hanya mungkin dari keinginan kuat Menhukham.

Jika kita sepaham perlu ada perbaikan, salah satu alternatif adalah dengan mendirikan penjara yang dikelola swasta.

Input utama penghuni penjara dewasa ini adalah kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga jika penjara dijadikan sebagai pusat kegiatan ekonomi (yang sekaligus memberi keterampilan), akan mengurangi masalah. Kriminal dengan motif ekonomi (karena pengangguran), sebagian akan tertanggulangi.

Hambatan

Apa hambatan penjara swasta? Indonesia belum memiliki lembaga OP. Badan Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP) sekarang ini, tidak dapat dipadankan dengan OP, karena BPP adalah bagian dari Dephukham.

Supaya Ditjen Pemasyarakatan tidak menjadi pemain tunggal, terlebih dahulu harus didirikan lembaga semacam OP.

Ide swastanisasi penjara bermuara pada tiga tujuan. Pertama, sebagai cara untuk memperbaiki kondisi penjara melalui self generating income. Selama ini, keterbatasan dana menjadi alasan utama bagi buruknya kondisi penjara.

Kedua, sinkronisasi proses pembinaan dengan dunia bisnis. Selama ini penjara menyebabkan extreme idleness (keberadaan yang tak berguna). Banyak kegiatan di penjara yang ternyata tak bermanfaat. Jika pun ada pembinaan, tidak efektif dan tingkat partisipasi napi sangat rendah.

Kalau saja didayagunakan, napi bisa menjadi tenaga kerja potensial yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi, terutama untuk industri padat karya. Dengan kerja sama penjara dengan dunia bisnis, penjara bisa relatif mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi. Di Tiongkok, salah satu rahasia produk murah adalah dengan mendayagunakan napi.

Ketiga, memungkinkan napi mendapatkan uang berupa tabungan, karena napi mendapat gaji selama bekerja di penjara. Kegiatan ekonomi juga akan mendukung tujuan akhir pembinaan di penjara, mengintegrasikan kembali napi dengan masyarakat.

Integrasi hanya dapat terjadi jika mantan napi mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat, salah satunya dengan mendapatkan pekerjaan. Ini dimungkinkan bila mantan napi sudah mendapatkan keterampilan selama di penjara.

Namun, ide ini pun memiliki sejumlah kelemahan, terkait sifat dasar kegiatan ekonomi: keuntungan sebesar mungkin dengan pengeluaran sekecil mungkin. Swastanisasi penjara memungkinkan terjadinya eksploitasi napi sebagai pekerja murah. Pemegang kekuasaan di penjara bisa mengeruk keuntungan besar tanpa memperhatikan hak napi sebagai pekerja.

Maka ide swastanisasi penjara memerlukan syarat-syarat ketat. Penjara harus melakukan reformasi struktural.

Ditjen Pemasyarakatan tidak boleh lagi menjadi stakeholder tunggal dalam proses kebijakan pemasyarakatan, dan membuka peluang pengawasan oleh publik. Bentuk konkretnya adalah dengan membentuk OP.

Manajemen penjara juga harus disinkronkan dengan dunia bisnis. Misalnya, apakah tabungan napi bisa aman. Napi juga harus diposisikan sebagai pekerja yang memiliki hak-hak selazimnya pekerja di luar penjara, seperti jaminan sosial dan upah yang harus sesuai dengan standar minimum.

Tak ada salahnya mencoba penjara swasta. Namun harus dijamin tidak ada eksploitasi, dicegah dengan pengawasan publik.

Penulis adalah staf pengajar Jurusan Kriminologi FISIP UI

Last modified: 29/6/07


 

Menuju Politik yang Humanis

Kasdin Sihotang

Tiga tahun lalu karya-karya Erik Fromm diterbitkan dalam sebuah buku berbahasa Indonesia. Judul buku itu adalah Masyarakat Bebas Agresivitas. Buku tersebut disunting oleh Agus Cremers. Boleh jadi buku terbitan Ledalero, Maumere itu, tergolong karya yang lengkap dan representatif dari pemikiran psikolog humanistik itu tentang nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam buku berbentuk bunga rampai itu Erik Fromm mencoba memaparkan pada pembaca bagaimana membangun sebuah komunitas mondial yang berbobot humanistik. Di dalamnya ia berupaya meyakinkan pembaca bahwa kualitas kehidupan sosial bukan pada uang, bukan pada kekuasaan, bukan pula pada bangkitnya naluri-naluri kebinatangan yang berintikan pada sikap agresif dan destruktif dalam praksis, melainkan pada basis kesadaran akan membangkitkan dan menghargai sisi mendasar kemanusiaan. Seyogianya sebagai bagian dari kehidupan manusia Erik Fromm melihat politik juga perlu dibangun atas fundasi nilai- nilai kemanusiaan itu.

Naluri Kebinatangan

Namun Fromm melihat yang berlaku dalam politik adalah antitesis dari humanisme itu sendiri. Karena de facto yang mengejawantah dalam sejarah dunia politik justru eliminasi dan penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang hidup adalah naluri kebinatangan.

Fromm memetakan pada umumnya tiga naluri kebinatangan yang menghantui para politisi. Pertama, naluri necrophilia. Naluri ini selalu mengedepankan upaya penghancuran terhadap orang lain (baca: pihak lawan). Dasar dari sikap ini adalah permusuhan.

Dalam politik, Fromm melihat justru naluri ini menguasai politisi. Mereka saling sikat dan sikut. Pihak yang berseberangan dengannya tidak dilihat sebagai bagian dari dirinya. Mereka justru dianggap musuh yang harus dihancurkan. Mereka tidak boleh eksis. Yang bisa eksis hanya dirinya. Karena itulah segala macam cara yang dipakai politisi untuk menyingkirkan lawannya.

Kedua, agresi destruktif-sadistis. Sikap ini terkait dengan yang pertama. Kepuasan dari seorang nekrophiliis terletak pada kehancuran pihak lain secara terus-menerus. Dengan demikian semakin pihak lawan tersiksa karena agresivitasnya, semakin tinggilah kepuasan yang dirasakan oleh politisi itu sendiri. Di sini tidak ada pertimbangan rasional. Yang mendominasi adalah naluri kebinatangan.

Ketiga, semangat memiliki. Bagi Fromm bercokolnya naluri necrophilia dan naluri agresif destruktif dan sadistis dalam diri para politisi bersumber pada penghayatan modus kehidupan “memiliki”. Modus ini justru berintikan pada keyakinan bahwa segala hal diukur dari hak milik pribadi. Opsi politisi di sini adalah bagaimana memperoleh harta milik yang berlimpah dan bagaimana mempertahankan apa yang telah dimiliki itu sepanjang hayatnya.

Karena itu partisipasi orang tidak diberikan ruang gerak yang luas, karena partisipasi itu akan membuatnya kehilangan kepemilikan. Kesadaran bahwa pentingnya nilai pribadi tereliminasi di sini. Yang eksis justru harta kekayaan. Karena modus ini pula, Fromm melihat para politisi melakukan segala macam cara untuk mempertahankan miliknya, termasuk kekuasaannya. Sebenarnya menurut Fromm yang ingin dipertahankan adalah hak milik privat itu.

Humanisme Politik

Implementasi dari tiga naluri kebinatangan di atas dalam kekuasaan justru membuat politik menjadi sebuah bentuk kehidupan bersama yang menyeramkan. Di sini tidak ada persahabatan yang manusiawi, tidak ada pengakuan dan penghargaan terhadap keunikan setiap pribadi, tidak ada toleransi. Semua nilai ini dianggap sebagai penghambat bagi perolehan kekayaan.

Namun, pertanyaan yang menghantui Fromm, apakah demikian sesungguhnya dunia politik itu? Dengan pertanyaan lain, apakah dunia politik itu pada hakikatnya memang sebuah kekejaman? Senada dengan pemikir sebelumnya, Aristoteles, konsep seperti ini diyakini Fromm adalah sebuah kekeliruan besar dalam sejarah umat manusia.

Argumen mendasar menyatakan penilaian negatif di atas terletak pada peran manusia dalam politik itu sendiri. Politik bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan manusia. Politik ada karena manusia ada. Itu berarti eksistensi manusia terkait erat dengan politik. Di dalamnya yang menjadi subjek adalah manusia.

Karena itu nilai tertinggi di dalamnya adalah manusia pula. Karena nilai tertinggi adalah manusia, maka politik harus ditempatkan sebagai wadah untuk menyiapkan kondisi-kondisi bagi perkembangan penuh dari kemampuan manusia.

Kondisi-kondisi manusiawi yang perlu dibangkitkan dalam politik adalah mengutamakan kehidupan manusia daripada kekayaan, mengedepankan kerja untuk orang banyak daripada modal untuk pribadi, menundukkan kekuasaan pada kreasi, bukan pada harta milik. Di dalamnya orientasi yang perlu ditekankan adalah kehidupan manusia dengan memberikan ruang gerak pada produktivitas, spontanitas, serta cinta dan kebebasan positif. Inilah hakikat politik yang humanistik itu.

Aktualitas

Menempatkan pemikiran Fromm di atas dalam konteks perpolitikan Indonesia tampaknya sangat urgen. Menurut hemat penulis sekurang-kurangnya dua hal yang bisa kita petik dari gagasan Fromm di atas.

Pertama, kita, khususnya elite politik disadarkan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah sesuatu yang keliru. Politik yang kita bangun selama ini selalu mengedepankan tiga hal yang disebutkan oleh Fromm, yakni semangat necrophilia, destruktif sadistis, serta mendewa-dewakan harta milik, baik dalam proses menuju kekuasaan maupun sesudah menduduki kekuasaan.

Pendewa-dewaan tiga sifat buruk ini justru membuat kehidupan sosial semakin menakutkan. Politik telah menjadi dunia yang penuh dengan keserakahan dan kedengkian. Akibatnya sisi kemanusiaan, yakni kemajuan bersama dan kehidupan yang lebih baik, tersingkirkan.

Kedua, berbasis pada kesadaran di atas, maka perlu ada perubahan cara pandang dan paradigma terhadap episteme politik itu sendiri. Fromm menyadarkan kita semua sesungguhnya episteme politik justru terletak pada kebangkitan nilai-nilai humanisme masyarakat. Dengan kesadaran ini sesungguhnya politik adalah wadah untuk membuat masyarakat semakin mampu menghayati sisi kemanusiaannya. Dasar bangunannya adalah kreativitas, kerja maksimal serta kebebasan positif dan tanggung jawab terhadap hidup orang lain.

Itu berarti orientasi politik yang paling mendasar adalah pembangunan kehidupan masyarakat agar lebih manusiawi secara bersama-sama, bukan justru penghancuran terhadap eksistensi humanitas masyarakat itu sendiri. Dan potensi untuk membuat masyarakat lebih manusiawi terutama melekat di dalam diri para politisi itu sendiri. Artinya, tekad dan niat para politisi sendiri merupakan sandaran akan terwujudnya masyarakat yang lebih manusiawi atau tidak melalui kekuasaan yang didudukinya.

Karena itu langkah awal bagi para politisi dalam kedudukannya sebagai penguasa adalah mendarmabaktikan semua kemampuannya untuk masyarakat serta membangkitkan potensi-potensi masyarakat untuk kemajuan bersama. Dengan demikian politik membuat manusia semakin mampu menghayati eksistensinya. Sampai kapan kesadaran ini akan mendarat di hati para politisi kita? Entahlah…

Penulis adalah dosen Filsafat di FEdan staf inti PPE Unika Atma Jaya, Jakarta

Last modified: 30/6/07


 

Keberpihakan Moral Negara

Oleh Thomas Koten

Negara, baik dalam cita-cita dasar maupun dalam terminologi klasik, didirikan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan kesejahteraan bagi warga. Atau, yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles, disebut sebagai jalan menggapai hasrat kebahagiaan-eudaimonia. Namun, tatkala harga minyak goreng tetap saja tinggi dan sulit diturunkan, pertanyaan seputar peran negara pun dicuatkan.

Bahkan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bukan saja perlu melainkan telah memiliki tingkat urgensitas tinggi, mengingat warga bangsa ini sudah terlalu lama terkungkung dalam keprihatinan mendalam akibat impitan krisis berkepanjangan. Namun, esai ini tidak terfokus pada upaya menjawab pertanyaan di atas, melainkan pada mencari karakteristik dari bangunan ekonomi-politik neoliberalisme yang menekankan pasar bebas yang semakin lama semakin mencengkeram kekuasaan negara.

Dalam pencarian dan penelaahan ini, tentu ditemukan tahapan-tahapan “historis” dengan masing-masing karakteristiknya, yang setiap tahapan hanya sebagai konsekuensi dari memprioritaskan satu unsur daripada unsur lainnya, kemudian membentuk semacam paradigma.

“Kesejatian” Pasar

Warta tentang tingginya harga minyak goreng dan berbagai kebutuhan lainnya, mengingatkan penulis pada tulisan Adam Smith dalam buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Bahwasanya, bukan pada kebaikan tukang daging, pembuat bir, atau tukang roti kita mengharapkan makanan, melainkan pada kepentingan pribadi mereka.

Logikanya, jika hukum kepemilikan berlaku baik, yang dibaluti tingginya kualitas individu, maka pasar adalah institusi yang paling andal dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal.

Karena itu, supaya kesejahteraan dapat tercipta di tengah masyarakat, “kesejatian” atau “kemurnian” pasar harus dipelihara. Hukum positivistik harus dibangun sedemikian rupa, tanpa campur tangan kekuasaan, demi kemajuan peradaban manusia dan karenanya harus bebas dari dogma apa pun. Atau, demi “kesejahteraan sosial” negara jangan sekali-sekali mengatur kepentingan individu.

Bila ditelaah lagi, pandangan di atas merupakan aksentuasi teoretis sempurna dalam bangunan ekonomi-politik neoliberalisme, bangunan pemikiran politik-ekonomi yang digodok filsuf ekonomi seperti Frank Knight, Friederich Hayek, Milton Friedman, dan Ayn Rand. Dengan kata lain, suatu pemikiran ekonomi yang dianggap “sejarah” awal munculnya “sekularisasi” dunia modern, yang menempatkan kebebasan individu pada peringkat teratas dalam hierarki moralnya.

Dan sesungguhnya, pemikiran ekonomi politik itu terinspirasi pertanyaan Raja Prancis Louis XV kepada sekelompok pedagang yang datang menghadap, “Apa yang bisa saya bantu?” Pedagang menjawab, “Biarkan kami bekerja, biarkan kami sendiri, biarkan dunia berjalan dengan sendirinya.”

Artinya, suatu aktivitas ekonomi yang menolak campur tangan negara, dan bebas mencari laba bagi pelaku ekonomi. Negara bagi pemikir neoliberal, sekadar ditempatkan sebagai penjaga malam, tidak lebih. Artinya, pemerintah hanya bertugas melindungi segala aktivitas ekonomi warga. Sebuah prinsip dalam berpikir yang kemudian dipertegas Adam Smith, yang dipengaruhi kuat filsafat Thomas Hobbes dengan individualisme atomistiknya (homo homini lupus).

Bahwasanya, kalau pasar seolah-olah berlaku hukum “tanpa hukum” (invisible hand) yang di dalam kondisi alamiahnya manusia merupakan serigala bagi sesamanya, yang mekanisme hidup semata-mata didorong naluri “perlindungan” diri, persaingan dan penyerangan demi pemuasan hawa nafsu ketamakannya, maka demikianlah logika persaingan dalam pasar. Siapa memenangkan pertarungan, dialah yang unggul.

Lalu, muncullah pertanyaan perihal moral, dan peran negara sebagai pilar utama dalam menjaga moral kehidupan bangsa dan negara. Pertanyaan ini muncul dari kelompok pemikiran institusionalisme dan kelompok liberal reformis yang mengajukan pemikiran tentang penting peran negara dalam menangani persoalan-persoalan ekonomi. Sebab, pasar dalam mekanismenya sulit bekerja secara sempurna. Apalagi, kesejahteraan membutuhkan redistribusi pendapatan, sumber-sumber dan kesempatan, dan negara memiliki kekuasaan untuk mengaturnya.

Kelompok liberal reformis inilah yang mendukung negara kesejahteraan (welfare state) dengan menekankan demokrasi berbasis pasarlah yang dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan warga. Negara juga berfungsi melindungi warga dari ketimpangan ekstrem akibat free fight capitalism yang dalam realitasnya selalu berpihak pada yang kuat. Demi kesejahteraan, negara berfungsi menebar jaringan pengaman sosial saat ekonomi mengalami krisis berkepanjangan. Karena pasar dalam mekanismenya sulit bekerja maksimal dan sempurna, perlu keterlibatan negara dengan melaksanakan fungsi utamanya yaitu sebagai pengelola kesejahteraan warga.

Dalam kenyataan hingga saat ini, negara-negara modern didirikan selalu dengan tujuan menyejahterakan warga. Demokrasi yang dikembangkan dalam negara modern pun tidak lain demi memperlancar distribusi kesejahteraan warga. Mengapa demokrasi? Dengan adanya demokrasi, terciptalah banyak peluang bagi rakyat untuk berkarya demi kesejahteraan dirinya. Dalam demokrasi, segala ketimpangan pengelolaan negara dapat diatasi, sebab banyak kontrol publik dilakukan sebagai perwujudan praksis demokrasi.

Namun, dalam realitasnya, negara kerap gagal menyejahterakan warganya. Negara selalu berpihak pada kepentingan yang kuat, secara ekonomi -pemilik modal- maupun yang kuat secara politik kekuasaan. Negara tidak lagi berfungsi melindungi warga dari ketimpangan ekstrem akibat free fight capitalism.

Keberpihakan Moral

Kini, di dalam persaingan yang sangat tajam di bidang ekonomi yang dijerat semangat kapitalisme, negara biar bagaimanapun harus kembali ke semangat awalnya, tatkala negara itu didirikan, yakni berjuang demi kesejahteraan warganya dengan menempatkan keadilan sebagai persoalan moral yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, program-program kesejahteraan sosial harus ditafsirkan sebagai koersif secara moral. Argumentasi moral neoliberal yang tersembunyi keberpihakan pada mereka yang kuat harus dibalikkan arahnya kepada keberpihakan bagi mereka yang lemah sebagai wujud keberpihakan moral negara.

Di samping itu, karena kesejahteraan tidak akan terealisasi dalam kehidupan ekonomi yang dibaluti semangat neoliberalisme, negara harus tegas membangun politik kesejahteraan rakyat. Secara filosofis, politik kesejahteraan rakyat adalah adanya visi dan langkah politik untuk menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama terjadinya perbaikan kinerja ekonomi.

Dalam hal ini, pemerintah sebagai representasi negara harus mengulurkan tangan-tangan sosial dan politiknya untuk membebaskan warga dari cengkeraman neoliberal yang kapitalistik, dengan terus mengontrol dan mengendalikan setiap denyut kehidupan pasar, seperti permainan harga-harga dari setiap barang kebutuhan warga oleh pemilik modal.

Dengan demikian, perwajahan ekonomi politik tidak kehilangan rona kemanusiaannya, sekaligus sebagai wujud terbangunnya kembali keberpihakan moral negara yang telah lama memudar.

Penulis adalah Direktur Social Development Center

Last modified: 21/6/07


 

Membaca Poster, Menilai Karakter

Paradoks di HUT Jakarta

Oleh Reza Indragiri Amriel

Ulasan kosmetik di wajah Jakarta pada hari ulang tahunnya kali ini tampak lebih “spesial”. Tidak hanya ondel-ondel dan hiasan penjor, ribuan poster oranye bertebaran laksana kain perca yang menyelimuti kulit Jakarta. “Ayo, benahi Jakarta!” begitu semboyan duet kandidat Adang-Dani. “Jakarta milik semua!” demikian slogan Pasangan Fauzi-Prijanto. Khusus semboyan Adang-Dani, digandeng dengan pertanyaan introspektif yang menjadi sumber berantakannya Jakarta. Ini tampaknya dirumuskan setelah PKS melakukan survei luas beberapa waktu silam.

Dengan demikian, ada serangkaian langkah sistematis untuk menyerap keluhan publik. Itu sebabnya, substansi poster Adang-Dani berpeluang menjadi lebih menukik ke sanubari masyarakat, ketimbang duet kandidat gubernur dan wakil gubernur pesaingnya.

Akan tetapi, benar kata Nurcholish Madjid suatu ketika. Intinya, pemecahan masalah berada pada ranah yang berbeda dengan pemetaan masalah. Dan, kesenjangan itu pula yang membayang di balik poster-poster Adang-Dani. Lebih spesifik, ada sejumlah ironi yang penulis tangkap dari poster Adang-Dani tersebut.

Pertama, imbauan untuk membenahi kondisi Ibukota Negara dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang justru membuat Jakarta kian berantakan. Alhasil, dapatkah masyarakat meramalkan gaya kepemimpinan si tokoh andaikan ia nantinya terpilih sebagai kepala daerah? Jawabannya, ya!

Bunuh Diri Politik

Max DePree, penulis sekaligus eksekutif puncak sebuah perusahaan ternama di Amerika, lugas menyatakan tugas pertama yang diemban seorang pemimpin adalah mendefinisikan realita. Tugas pertama ini tidak hanya menuntut keluasan pengetahuan. Kesebangunan antara lisan dan kelakuan merupakan elemen yang lebih krusial. Namun, pada perkara kesebangunan inilah problem muncul.

Paradoks antara pesan poster dan amburadulnya penempelan poster merefleksikan ambisi bahkan egoisme politik kandidat kepala daerah. Mereka secara faktual sudah tidak menghiraukan hak seluruh warga Jakarta untuk menikmati suasana kota yang lebih sedap di mata. Mereka turut memantapkan posisi Jakarta sebagai kota terkotor ketiga di dunia (http://www.cleanairnet.org/ caiasia/1412/article-70257.html).

Atas dasar itu, sadar maupun tidak, empat individu -ditambah dengan pendukung- yang bertekad menjadikan Jakarta lebih baik sudah membuat rumusan tentang realita yang disajikannya ke masyarakat: kemunafikan.

Kedua, gencarnya aksi penempelan poster agaknya mengindikasikan kadar fanatisme pendukung kandidat gubernur. Semasa kampanye, tersebarnya poster di penjuru Jakarta merupakan manifestasi terorganisasinya program mobilisasi pendukung. Walaupun impresif, simpatisan seyogianya merenungi ulang relasi aktual mereka dengan tokoh yang mereka sanjung.

Alih-alih relasi yang mutualistis, leluasanya (baca: seenaknya) gerak simpatisan lebih kentara menunjukkan adanya pembiaran (negligence) yang dilakukan oleh figur kandidat kepala daerah.

Dari bawah ke atas, simpatisan memang memiliki loyalitas yang kokoh. Tetapi, tidak demikian sebaliknya. Dari atas ke bawah, tidak ada aturan main yang mencukupi yang diterapkan para cagub-cawagub guna memagari perilaku pendukung mereka sendiri. Itu sebabnya, “lokomotif” berjalan seenaknya karena “gerbong” pun tidak menunjukkan adanya sesuatu yang keliru pada perilaku mereka.

Ini bermakna, jangankan kesejiwaan antara si kandidat dan masyarakat Jakarta pada umumnya. Ikatan batiniah antara kandidat dan simpatisan pun adalah semu belaka. “Lumrah”, inilah kondisi nyata massa mengambang.

Ketiga, duet calon pimpinan Jakarta yang mengoranyekan Jakarta itu digadang-gadang oleh berbagai organisasi sosial dan kekuatan politik yang sebagian di antaranya acap dikaitkan dengan generasi pelaku politik bereputasi moralis, muda, religius, nasionalis, dan bersahaja. Namun, dari perspektif akal, tebaran poster tidak memberikan pencerdasan kognitif yang berarti kepada konstituen. Pasalnya, selaras dengan berbagai hasil penelitian, kampanye lewat poster tidak cukup untuk memengaruhi perilaku menjadi kongruen dengan pesan dalam poster.

Ujian Komitmen

Sementara dari cermatan moral, bertolak belakangnya isi poster dengan pola penyebaran poster hanya mendemonstrasikan ketidakkonsistenan budi perilaku. Yang mencemaskan selanjutnya adalah pemunculan efek bola salju di kalangan warga yang memiliki hak memilih. Yakni, apriori terhadap kandidat, yang pada gilirannya meluas menjadi apriori terhadap parpol. Apabila ini yang terjadi, maka berlangsunglah sebuah bunuh diri politik yang merugikan proses demokratisasi.

David Horowitz, penulis dan aktivis konservatif kiri, menyatakan perang adalah ujian terhadap komitmen, kesetiaan, dan pemahaman politik warga bangsa. Berangkat dari ungkapan Horowitz, pemilihan kepala daerah merupakan test case tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi para cagub-cawagub.

Nantinya, jika duet yang tersingkir tidak segera membersihkan Jakarta dari berbagai atribut (termasuk poster) yang telah ditebarnya, jelaslah sudah derajat loyalitas, komitmen, dan pemahaman si pecundang dan pendukungnya akan kota Jakarta. Jika si pecundang tidak mampu membersihkan Jakarta, dapat dipastikan ia tak lebih manusia pemburu jabatan pimpinan tanpa karakter kepemimpinan.

Relasi antara calon gubernur yang kalah dan simpatisannya pun sebatas bentuk relasi infantil. Yakni, laksana sekelompok bocah yang hanya asyik berkutat dengan mainannya, namun tak peduli untuk mengembalikan semuanya ke tempatnya semula.

Dirgahayu, Jakarta. Kita nantikan siapa yang sungguh-sungguh asih padamu dengan cinta sebenarnya! Wallaahu a’lam.

Warga Jakarta, Mantan Ketua Delegasi Program Pertukaran PemudaIndonesia Australia

Last modified: 22/6/07


 

Ketika Partai Rupiah Berkuasa

Andre Ata Ujan

Setelah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 2004 – 2009, Indonesia yakin telah tumbuh menjadi negara demokrasi terbesar sesudah Amerika Serikat dan India. Terobosan politik yang terjadi di tanah rencong Aceh dalam pemilihan kepala daerah membuat keyakinan kita akan kekuatan demokrasi seakan menjadi utuh. Tanah yang pernah bertahun-tahun disirami darah kekerasan itu mengajarkan kepada kita apa arti demokrasi sesungguhnya lewat kemenangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung sebuah “partai” baru: “Partai Independensi”.

Partai Independensi, karena independen, tidak pernah terdaftar di departemen mana pun, apalagi di Departemen Hukum dan HAM. Tetapi partai ini powerful; bahkan jauh lebih powerful daripada partai besar mana pun yang selama ini selalu menjadi determinan politik di negri ini. Sayang, di Ibukota, tempat cerdik pandai menguasai perpolitikan Indonesia, Partai Independensi tak berdaya. Partai dukungan para pemuja demokrasi sejati ini terpaksa bertekuk lutut di hadapan “Partai Rupiah”, partai siluman yang juga tidak terdaftar.

Vulgar

Sejak lama Partai Rupiah ditengarai memainkan peran penting dalam kompetisi politik di republik ini. Partai ini mampu mengubah segalanya dalam sekejap. Tidak ada ruang kepastian apa pun bagi calon-calon yang diusungnya. Berubah arah, dan kalau perlu berkhianat, adalah filosofi khas Partai Rupiah. Ia mengajarkan kepada para kadernya pragtisme politik yang paling vulgar, sedemikian vulgarnya sehingga politik harus steril dari nilai-nilai politik yang menjadi kebanggaan peradaban demokrasi modern.

Karena itu, Partai Rupiah pun tidak pernah pilih-pilih dalam memangsa korbannya. Bahkan korbannya sering kali bukan sembarang figur. Mulai dari pejuang hak-hak asasi manusia sampai ahli strategi perang. Jangan heran kalau para mantan jenderal terkapar lemas kehabisan napas di tengah terowongan politik pengap yang tersumbat rapat olehnya. Figur-figur terkenal bersih pun dibantainya tanpa mengenal ampun.

Anehnya, berbagai pengalaman buruk tidak pernah membuat para pemburu kekuasaan jera mempercayakan nasibnya pada Partai Rupiah. Fakta kegagalan demi kegagalan tidak membuat homo sapiens Indonesiensis sadar bahwa Partai Rupiah hanya berurusan dengan kuantitas rupiah, bukan kualitas calon. Sebagai spesies homo sapiens abad XXI, homo Indonesiensis seharusnya sudah jauh lebih sadar selama Partai Rupiah berkuasa, politik sebagai the domain of excellence, sebagaimana diyakini Aristoteles dalam tradisi polis Yunani Kuno serta Hannah Arendt, filsuf perempuan kontemporer, hanyalah impian.

Sesuai dengan filosofi dasarnya, Partai Rupiah memang hanya mengenal rupiah. Hubungan antarmanusia dijungkirbalikkan menjadi hubungan dan persaudaraan rupiah. Garis demarkasi antara teman dan bukan teman, baik dan buruk, serta salah dan benar adalah rupiah. Demikian politik men- jadi medan pertarungan dan pembuktian keahlian mengakumulasi rupiah.

Karena itu arena politik di bawah cahaya Partai Rupiah menjadi tak ubahnya arena lelang atau dagang sapi. Siapa yang menawar paling tinggi akan selalu keluar sebagai pemenang. Dalam kultur ini juga tidak lagi penting dari mana asal rupiah. Penyelenggara lelang dan peserta lelang bekerja dengan standar tunggal yang sama: jumlah rupiah. Begitulah kalau polis telah berubah menjadi agora, pasar bebas tempat lelang kekuasaan.

Kembali ke Habitat

Para penjaja kekuasaan memang bekerja dengan bimbingan hukum dagang: “keuntungan instan kini dan di sini”. Mereka tahu sebagian besar pencari kekuasaan di republik ini bukan sekadar risk takers tapi risk seekers. Para risk takers meskipun pemberani tidak begitu saja menjebloskan diri. Rasio masih dengan cukup tenang membimbingnya. Tidak demikian halnya kaum risk seekers; ada kenekatan di luar nalar dan kontrol kearifan seorang homo sapiens. Permainan politik lalu menjadi semata-mata arena perjudian, luput dicermati akal sehat.

Mental sebagai risk seekers kekuasaan inilah yang membuat bendera Partai Rupiah akan senantiasa berkibar. Bersama dengan itu, genderang kematian nurani penguasa pun ditabuh, yang sekaligus juga menandai awal baru perburuan rupiah dalam skala dan jumlah yang lebih besar dan terus lebih besar. Jangan heran kalau rakyat tidak hanya cukup menjadi penonton perburuan rupiah; lebih dari itu, mereka sekaligus menjadi mangsa karena atas nama kewajiban sebagai warga negara, setiap rupiah hasil keringatnya selalu bisa dirampas secara legal untuk menggantikan setiap rupiah penguasa yang hilang di atas meja perjudian kekuasaan.

Begitulah nasib rakyat dalam etos demokrasi akal-akalan yang dikembangkan Partai Rupiah. Rakyat dipuja, dirayu, dan kalau perlu disembah demi mendapatkan kekuasaan. Pasar-pasar tradisional paling jorok yang asing dalam pengalaman keseharian calon-calon penguasa, akan selalu ramai dengan silaturahmi politik menjelang hari-hari penentuan nasib pemburu kekuasaan. Buruh dengan irama kesejahteraan Senin-Kamis tak ketinggalan disapa mesra.

Tetapi nasib rakyat kecil dan buruh gurem memang cuma bisa sampai di situ. Diakrabi ketika nilai suaranya melambung tinggi menjadi faktor legitimasi kekuasaan. Dan, dibiarkan merana ketika kekuasaan berhasil digenggam. Dendang Hetty Koesendang benar: “…tapi janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi”. Celakanya, rakyat telanjur terninabobokan. Mereka tetap saja kembali, sebagai warga negara yang santun, memberikan suara untuk mendirikan kursi kekuasaan.

Logika yang selalu dipakai untuk mengantisipasi apatisme rakyat adalah: “Kalau tidak memilih, Anda membiarkan nasib Anda ditentukan orang lain dengan segala kemungkinan risiko yang harus Anda tanggung kelak”; logika yang sepintas menampakkan kearifan mendalam.

Namun perlu dicamkan bahwa yang-logis tidak dengan sendirinya berarti benar, apalagi baik. Logika bisa menipu dengan menyamarkan substansi lewat kejernihan nalar formal. Tetapi siapa berani menjamin bahwa nalar politik yang-logis juga benar dan baik karena memang secara substansial menempatkan kepentingan rakyat pada titik pusat pergumulan kekuasaan?

Di dalam demokrasi akal-akalan yang dikembangkan Partai Rupiah, kesejahteraan rakyat tak sulit menjadi utopia.

Mungkinkah kita keluar dari iklim ini? Mungkin saja. Syaratnya, hentikan laju rupiah sebagai penentu kekuasaan dan kembalikan politik ke habitatnya sebagai the domain of excellence.

Penulis adalah staf Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta

Last modified: 23/6/07


 

THE GLOBAL NEXUS

“Pluralis-land” Vs “Sektari-stan”

Christianto Wibisono

Pakar Timur Tengah Daniel Pipes menciptakan istilah Hamastan dan Fatahland untuk menyebut konflik Hamas melawan Al Fatah di Palestina. Pipes melihat Palestina terpecah jadi dua secara fisik dengan mental zero sum game, tidak terbiasa berdemokrasi dan beroposisi. Karena ideologi teokrasi abad pertengahan memang tidak mengenal alternative power. Fatah sudah berkonfrontasi total dengan Hamas, dan Mahmoud Abbas secara terbuka menyatakan jenuh berunding dengan Hamas.

Di Medan hari Rabu diluncurkan koalisi yang diteken Taufiq Kiemas dan Surya Paloh. Kalau di Palestina ada kubu Hamas dan Fatah maka dalam perspektif Taufiq Kiemas, Indonesia sedang menjurus pada polarisasi dua kubu Pluralis-land dan Sektari-stan.

Tapi, hari Jumat, Ketua Umum Golkar dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono “mendevaluasi” koalisi Medan. Jadi kelihatannya di dalam Golkar sendiri belum solid untuk manuver itu, karena memang bisa lebih memperberat rivalitas SBY-JK.

Dalam aliansi Medan tidak jelas di mana tempatnya SBY dan Partai Demokrat, mungkin karena partai itu dianggap “kecil”. Aliansi pluralis Medan muncul untuk membendung kubu sektaris seperti diuraikan oleh Taufiq Kiemas di depan media massa di Washington DC (baca “Kaum Pluralis Sedunia Bersatulah”, SP, 11/6/2007).

Benarkah situasi Indonesia sudah segawat seperti yang diwaspadai Aliansi Medan? Pascapemilu 1955 Indonesia juga mengalami riwayat mirip. Karena PKI ternyata menang nyaris mutlak pada pemilihan DPRD tahun 1957, maka muncul kekuatan antikomunis yang menggumpal menjadi pemberontakan PRRI/Permesta dengan alasan antikomunis yang sangat kental.

Ketika menguraikan tantangan zaman ini, Taufiq menye- but pemberontakan seperti PRRI/Permesta dan bahkan G30S, ditumpas dalam tempo relatif singkat. Tapi pemberontakan DI/TII memerlukan 21 tahun dan waktu itu murni merupakan masalah dalam negeri Indonesia.

Sekarang ini menurut analisis Taufiq yang menekankan bahwa ayahnya adalah tokoh Masyumi, sifat dari ancaman radikalisme agama sudah bersifat global. Karena itu pasti akan lebih sulit dihadapi bila terjadi pengulangan konflik antara Negara Pancasila vs Negara Syariah. Penetrasi unsur internasional dalam pola konflik yang sudah berlangsung sejak polemik Natsir dengan Sukarno tentang syariah vs sekuler di tahun 1926 sekarang ini jelas lebih faktual dan konkret ketimbang hanya wawasan di zaman pergerakan tahun 1920-an.

*

Politisasi faktor agama yang memang paling laku dijual bahkan di negara paling maju seperti AS, tampaknya tidak terhindarkan. Celakanya yang bermain dengan faktor agama, bukan hanya parpol yang konstitusional, tapi kelompok JI juga memakai kartu agama untuk menciptakan kondisi perang terbuka di mana saja.

Demo anti pemberian gelar Sir kepada Salman Rushdie digelar di mana-mana, sehingga membuat stereotipe tentang Muslim yang keras dan gemar bermain kekerasan fisik, ketimbang menghargai hukum dan menolerir perbedaan, semakin mengental. Penguatan garis keras kaum radikal yang berselancar dengan dogma agama, semakin memperkokoh fenomena perang peradaban.

Saya baru saja membaca ulang roman Sam Kok, kisah perang tiga negara di Tiongkok pada abad ketiga Masehi. Dinasti Han runtuh dan selama 61 tahun, muncul tiga negara yang saling merebut hegemoni sebagai penguasa tunggal Tiongkok. Dari pusat Dinasti Han yang kaisarnya dijadikan boneka oleh PM Cao Cao yang kemudian akan diteruskan oleh Suma Yi dan penerusnya, akan lahir Kerajaan Wei. Famili dari kaisar, Liu Bei, mendirikan Kerajaan Shu dengan PM Zhuge Liang alias Kong Ming, yang zaman sekarang setara Henry Kissinger. Kerajaan ketiga, Wu di bawah Sun Qian dan penerusnya Sun Hao.

Dalam perang segitiga itu kadang-kadang Wei berkoalisi dengan Shu menghantam Wu dengan mengirim salah satu putri menjadi istri Raja Liu Bei (Kerajaan Shu) Tapi bisa juga Wei dan Wu berkoalisi menghantam Shu atau aliansi Shu-Wu menggempur Wei. Yang menang memang bukan yang paling bjiak dan memesona seperti Liu Bei dan Zhuge Liang, tapi Sima Yan dari Wei, yang kemudian mendirikan Dinasti Jin setelah mengalahkan Shu dan Wu pada tahun 280 Masehi.

Osama bin Laden menabuh genderang perang antikafir, setan, Zionis, AS, mengacu pada runtuhnya dinasti Ottoman yang merupakan kalifah Islam terakhir yang setara dengan imperium kolonialis Barat. Yang menggulingkan Ottoman ialah Kemal Ataturk, perwira militer Turki yang menerapkan konstitusi sekuler.

Dalam konteks geopolitik, Osama menjadi penerap getol dari teori konflik peradaban Samuel Huntington. Tiga peradaban Barat, Confusius, dan Islam mirip dengan era Sam Kok. Hanya sekarang yang menjadi taruhan bukan satu negara Tiongkok, melainkan seluruh dunia menjadi medan perang, termasuk Indonesia.

Masalah bagi Indonesia ialah bagaimana Negara Pancasila bisa survive di tengah kecamuk konflik peradaban a la Huntington dan Sam Kok global. Nuansa pola koalisi semu dan temporer menjadi modus operasi diplomasi dan percaturan politik di Tiongkok era Sam Kok. Perang Sam Kok adalah perang domestik bangsa Tionghoa sendiri, sedang Perang Peradaban global menyangkut tiga entitas peradaban. Indonesia tidak bisa lepas dari konflik internal Muslim yang mayoritas moderat tapi nyaris tidak vokal dengan minoritas ekstrem yang menguasai publik opini.

*

Berita koalisi Kiemas-Paloh dibarengi oleh berita PDI-P akan menarik diri dari interpelasi kasus Lapindo sehingga orang menjadi sinis. Berita itu tidak menggembirakan rakyat karena mereka sudah terbenam dalam “neraka Lapindo” satu tahun lebih. Kalau koalisi Medan malah melindungi sumber malapetaka, tentu jualan pluralisme dan ancaman radikalisme kurang efektif meyakinkan rakyat yang haus keadilan.

Masalah besar dari kekuatan moderat sejak zaman dulu dan di mana saja, ialah kadang-kadang kekuatan moderat tidak berani mengambil sikap karena kurang percaya diri dan reputasi moralnya memang lemah. Sedang kekuatan alternatif termasuk yang menawarkan perubahan mendasar dari sekuler ke syariah, mempunyai rasa percaya diri yang luar biasa fanatik, rela mati demi ideologi.

Rakyat sebetulnya lebih suka hidup ketimbang berani mati. Tapi, kalau hidupnya melarat dan menderita terus, mungkin mudah terhasut menjadi pengikut Abu Dujana dan Zarkasih. Masalahnya terpulang kepada kekuatan nasionalis kebangsaan pluralis untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar memimpin dan menyejahterakan rakyat dan bukan sekadar politicking untuk bagi-bagi jabatan dan fasilitas elitis belaka.

Kalau Pluralis-land gagal mewujudkan harapan rakyat karena tidak jelas yang diwujudkan untuk rakyat, maka bisa terjadi “Sektaristan” mengulangi sukses Hamas. Skenario Daniel Pipes tentang Hamastan dan Fatahland bisa saja terjadi di Indonesia seperti yang dikawatirkan Taufiq Kiemas dan Surya Paloh.

Pilkada DKI tampaknya menjadi barometer adu kekuatan “Pluralis-land”, suatu koalisi 18 partai dengan “Sektaristan” yang militan. Tapi semua pihak ternyata tidak steril dari epidemi money politics ala Rokhmin Dahuri yang menimpa hampir seluruh politisi dan parpol Indonesia. Rakyat mungkin akan bilang, sudah muak dengan polarisasi dan dinasti parpol dan menuntut calon independen.

Memang lucu kalau Aceh merdeka, tapi Jakarta dan Indonesia malah dijajah rezim parpol yang gagal mewujudkan slogan dan janji kosong politisi munafik. Tapi rakyat tidak diperkenankan memunculkan pemimpin alternatif, independen dari parpol, yang semua bermasalah.

Penulis adalah pengamat masalah-masalah nasional dan internasional

Last modified: 25/6/07


 

Tantangan Komnas HAM Baru

Oleh Agust Riewanto

Melalui proses yang melelahkan, akhirnya DPR RI memilih 11 anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2007-2012 (Suara Pembaruan, 22/6/2007). Karena itu, hari-hari ini dan beberapa bulan mendatang adalah hari penantian publik atas kinerja komisioner HAM baru itu dalam memajukan hak asasi manusia (HAM).

Sesungguhnya, pemajuan HAM demi pemuliaan manusia universal (universal human dignity) ada dua, yakni hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pertanyaannya, apa yang dapat diperbuat komisioner HAM baru ke depan dalam mengejawantahkan dua kategori pemuliaan manusia itu?

Dalam praktik pemerintahan bangsa-bangsa di dunia yang memiliki komitmen dan kesungguhan dalam menjalankan dua kategori pemuliaan manusia tersebut, biasanya diukur melalui tiga parameter, yakni penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan standar HAM.

Penghormatan HAM

Penghormatan HAM (non-intervention principle) adalah sejauh mana pemerintah dapat memiliki kewajiban tidak mencampuri hak-hak warganya berkaitan dengan hak kebebasan berkumpul-berserikat, berpendapat, dan akses informasi. Semakin luas dan tinggi tingkat kebebasan publik untuk tidak dicampuri pemerintah dalam mengejawantahkan hak-hak itu, semakin tinggi pula tingkat penghormatan pemerintah terhadap HAM.

Inilah tugas berat pertama yang segera menggelayuti Komnas HAM baru untuk mewujudkan pemuliaan HAM. Komnas HAM perlu merancang desain program-program konkrit. Pertama, membuka ruang seluas-luasnya untuk berdialog dan meningkatkan komunikasi dengan semua lapisan masyarakat, termasuk LSM dan gerakan mahasiswa, untuk sudi mendengar kritikan dan saran dalam pemajuan HAM.

Kedua, Komnas HAM perlu mendorong dan mengontrol Pemerintahan Yudhoyono untuk menjamin kebebasan pers. Maka Komnas HAM dalam hal ini segera merancang konsep penghapusan kriminalisasi pers melalui amendemen undang-undang pers, agar kasus Bambang Harimurty Vs Tommy Winata tidak terulang kembali.

Ketiga, perlu memperkuat publik untuk mengakses informasi, terutama informasi tentang kebijakan Pemerintahan Yudhoyono termasuk dalam pemerintahan daerah (pemda), dengan segera mendorong pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU Kebebasan Informasi.

Perlindungan HAM

Perlindungan HAM (protection principle), yakni sejauh mana suatu pemerintahan dapat melakukan upaya untuk menjamin individu dalam negara dapat melaksanakan dan menikmati hak-haknya tanpa gangguan. misalnya hak kebebasan beragama, hak hubungan harmonis antaretnis, dan hak memperoleh keadilan di depan hukum.

Perwujudan akan perlindungan HAM dalam konteks ini bagi Komnas HAM baru adalah perihal yang tidak mudah dilakukan, mengingat aneka pelanggaran HAM terbiasa terjadi di hampir semua ruang publik. Televisi kerap menayangkan aneka acara kekerasan yang menyulut pelanggaran HAM, bentrokan, dan kerusuhan sosial akibat perebutan sumber-sumber ekonomi, perbedaan etnis dan agama. Begitu pula diskriminasi etnis minoritas Tionghoa masih terjadi.

Aneka bentuk keculasan hukum dan kegagalan dalam menjatuhkan hukuman yang adil bagi pelaku korupsi dan pelanggaran HAM masa lalu kini masih mendera dalam dunia hukum kita. Lihatlah kasus-kasus pelanggaran HAM yang kini masih belum tersentuh hukum. Kasus misteri kematian Munir, kasus 27 Juli 1996, kerusuhan Mei 1998, penembakan mahasiswa Trisakti, peristiwa Semanggi I, II, Timor-Timur, DOM Aceh, Papua, dan Tanjung Priok adalah contoh.

Untuk mewujudkan perlindungan HAM, Komnas HAM baru perlu mengubah paradigma kinerjanya. Pertama, menjaga independensi dari intervensi kekuasaan dan uang. Ini semata-mata diperlukan agar Komnas HAM bukan merupakan institusi yang selalu tunduk dan patuh pada kemauan politik kekuasaan yang cenderung kompromistik dan ingkar.

Kedua, mendorong agar segera mencabut aneka regulasi yang menghambat bagi kerukunan dan kebebasan beragama. Ketiga, melakukan langkah-langkah akurat guna menyudahi aneka kerusuhan massa yang disebabkan faktor etnik dan agama. Keempat, mencabut segera regulasi yang mendiskriminasikan ras dan etnis tertentu dan lain-lain.

Dalam hal perwujudan keadilan publik di depan hukum, demi menjaga citra dan kredibilitasnya, Komnas HAM perlu mendesak agar pemerintah Yudhoyono melakukan upaya mengusut kembali aneka kasus korupsi yang telah di- SP3- kan oleh rezim (kasus Soeharto) terdahulu demi keadilan di mata publik. Begitu pula dalam soal penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan mungkin masa kini, Komnas HAM baru perlu melakukan prakarsa agar pemerintah Yudhoyono menyeret semua pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan HAM dan memperbaiki kualitas putusan pengadilan.

Membuka celah bagi upaya perwujudan konsepsi keadilan transisional berupa rekonsiliasi nasional untuk memotong mata rantai pelanggaran HAM masa lalu pasca dibatalkannya UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), adalah keniscayaan Komnas HAM baru.

Hal itu dipraktikkan dalam pemerintahan Afrika Selatan, Argentina, Uni Soviet, dan Uganda. (Luc Huyse, 1995, Eric A Posner, dan Andrian Vermeule, 2003). Tanpa ada inisiatif itu dipastikan Pemerintahan Yudhoyono akan terus terbebani tuntutan dari korban pelanggaran HAM masa lalu yang jumlahnya ribuan orang, dan kini mereka tetap merana dalam kesedihan akibat pelanggaran HAM.

Rekonsiliasi nasional sebagaimana dipraktikkan negara-negara di dunia, biasanya memperkuat aspek keberanian mengungkap tabir gelap kebenaran pelanggaran HAM masa lalu dengan jujur dan melibatkan masing-masing pihak yang bertikai dan mengalami peristiwa itu. Titik klimaksnya, pada kemungkinan pemaafan dan penghukuman bagi pelaku kejahatan HAM masa lalu dan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban kejahatan pelanggaran HAM.

Itu perlu dilakukan semata-mata guna segera menyudahi kontaminasi pemerintahan saat ini dengan masa lalu, dan segera mendorong konsolidasi demokrasi.

Pemenuhan Standar HAM

Pemenuhan standar HAM (fulfillment principle), yakni sejauh mana negara dapat memenuhi standar pemuliaan HAM yang berkaitan dengan kehidupan standar kelayakan manusia. Tercakup di dalamnya pemenuhan sandang, pangan dan papan, hak memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak, dan lain-lain.

Persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan standar HAM jenis ini pun sesungguhnya telah menyita energi dari pemerintahan sebelumnya. Kemiskinan mendera penduduk negeri ini hampir mencapai 35 persen dari jumlah populasi 120 juta jiwa. Pengangguran hampir mencapai 25 persen. Tingkat melek pendidikan rendah di bawah sekolah dasar hampir mencapai 38 persen.

Untuk mengejawantahkan pemenuhan standar HAM Komnas HAM perlu mendesak pemerintah Yudhoyono segera melakukan upaya membuka lapangan pekerjaan dengan membuka peluang investasi sebesar-besarnya, merombak sistem pendidikan agar pendidikan menjadi baik dan murah, memperkuat sistem jaminan sosial bagi kaum miskin dalam hal akses pendidikan, papan, dan kesehatan.

Kategori hak pertama yakni penghormatan HAM dan kedua perlindungan HAM, adalah wilayah pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Kategori hak yang ketiga, yakni pemenuhan standar HAM adalah wilayah hak ekonomi, sosial dan budaya.

Ketiga hak itu harus berjalan seiring dan simultan. Karena itu, tantangan kinerja Komnas HAM baru ke depan dalam mengejawantahkan komitmennya dalam pemajuan HAM di Indonesia adalah segera membuat grand design dan blue print yang cermat untuk mengimplementasikan ketiga hak tersebut.

Penulis adalah adalah Direktur Institute of Law, Human Right and Democracy (ILHaD) dan Anggota Dewan Pendiri Persada Indonesia

Last modified: 25/6/07


 

Mencermati Konflik Internal Palestina

Oleh Aco Manafe

Konfik internal Palestina antara faksi berkuasa Hamas dan oposisinya Fatah begitu memburuk. Kedua belah pihak berperang terbuka sejak Mei 2007, di Jalur Gaza. Koalisi rekayasa Maret 2007, gagal, karena konflik politik kedua pihak sudah mengarah ke perang saudara. Saling serang Hamas-Fatah memorakporandakan solidaritas nasional bangsa yang memperjuangkan pembebasan negerinya, yang dicaplok Israel melalui tiga perang utama, 1948, 1967, dan 1971.

Keputusan Liga Arab di Riyadh Maret 2007, yakni Peta Jalan Damai dihidupkan kembali, tampaknya buyar. Kesepakatan itu memperkuat Deklarasi Beirut 2002, agar Israel mengembalikan semua wilayah Arab yang direbut tahun 1967, dengan imbalan Dunia Arab mengakui Israel. Kesepakatan Riyadh mengulangi niat pengakuan Dunia Arab atas Israel, berdasarkan Kesepakatan Madrid (1992), Perjanjian Oslo I dan II (1993 dan 1994), Kesepakatan Wye River Camp-David 2000, serta Persetujuan Taba Januari 2001. Pertemuan damai Jenewa pertengahan Desember 2003, mirip dengan butir-butir persetujuan sebelumnya.

Perdamaian Palestina dipengaruhi politik Israel dan politik kawasan. Sejak Sharon memerintah (2001-2005) harapan perdamaian semakin jauh. Pertama, karena Partai ultrakanan Likud menolak Perjanjian Oslo I dan II, dan persetujuan lainnya. Bahkan Perundingan Jenewa akhir 2003 sebagai terobosan mewujudkan Peta Jalan Damai prakarsa empat pihak (AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB) juga enggan ditanggapi Israel.

Kedua, sejak 2004, AS sebagai penekan Israel, menolak ke pemimpinan Yasser Arafat. Washington berkolaborasi dengan Kairo melalui Kepala Intelijen Mesir Omar Soleiman, untuk menggeser Ketua PLO Arafat dan Presiden Otoritas Palestina. Pemerintahan presidensiil Otoritas Palestina, menurut Washington, bisa digantikan seorang PM.

Namun PM Palestina pertama Mahmoud Abbas hanya empat bulan bertugas (sejak April 2003), karena tanpa dukungan internal yang kuat dan masih kuatnya kharisma Arafat. Penggantinya Ahmed Qourei, mantan Ketua Majelis Nasional Palestina juga sulit bekerja, karena Arafat masih mendominasi Otoritas Palestina.

Mengapa Fatah-Hamas berseteru? Awalnya Presiden Abbas alias Abu Mazen dan para pembantunya seperti Saeb Erekat, Mohammad Dahlan, ogah menghadapi Hamas. Namun sejumlah seruan Presiden Abbas, dikangkangi Hamas yang memerintah sejak pasca-Pemilu 25 Januari 2006. Maka 16-17 April 2007, Presiden Abbas menggunakan hak prerogatifnya, membubarkan Kabinet Hamas pimpinan PM Ismail Haniya, menguasai Kantor PM, Departemen Pendidikan, serta menunjuk PM baru Salam Fayyad. Salam Fayyad, Menkeu Kabinet Koalisi, ahli keuangan jebolan Universitas Amerika di Beirut dan doktor ekonomi Universitas Texas, pasti menghadapi perlawanan Hamas dan pendukungnya. Dia ibarat di atas bara api perang saudara, yang harus bijak melangkah agar perpecahan Palestina tidak semakin parah.

Jelas, Israel, Amerika Serikat, dan lainnya, juga menghadapi masa sulit perdamaian Timur Tengah. Mereka menghadapi stagnasi politik, karena aktivis sayap ekstrem Hamas, akan tetap ngotot melawan kebijakan Abbas dan Fatah.

Bibit Perpecahan

Konflik Mei-Juni 2007 Hamas- Fatah bukanlah baru. Sejak 1998 Prof Ehud Sprinzak dari Universitas Hebrew-Yerusalem, dan Khalil Shikaki, ahli politik Universitas Nasional Palestina di Nablus sudah menuliskan bibit-bibit perpecahan. Sebaliknya perpecahan di Israel, akibat bangkitnya kekuatan utama nasional kanan, radikal kanan, dan kanan tengah, di samping Partai (kiri) Buruh. Buruh tadinya menolak upaya perdamaian prakarsa Likud-PLO melalui PM Menachem Begin-Arafat yang menandatangani piagam perdamaian Camp David 1979.

Sedangkan di Palestina, PLO-nya Yasser Arafat berhadapan dengan oposisi Front Populer untuk Pembebasan Palestina, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, yang berhaluan kiri, sosialis, dan sekuler liberal. Selain itu ada kekuatan sektarian Hamas dan Jihad Islami yang mengabaikan kaum nasionalis Palestina. Namun elite nasionalis PLO semakin berkuasa dan menguasai ekonomi, serta mendominasi keamanan dengan intinya Al Fatah-Brigade Al Aqsa pimpinan Arafat. Konflik ini semakin menajam, saat Israel dengan kebijakan disengagement meninggalkan Jalur Gaza, 2005, dan perseteruan mulai berkobar antara kedua faksi utama Palestina tersebut.

Pasukan paramiliter Hamas berjumlah 5.000 orang pimpinan Yussef al-Zahar, berkonsolidasi sejak pertengahan 2006, ditambah pasukan keamanan resmi berkekuatan 3.500 orang. Jika awalnya konflik berupa perang antargeng Hamas-Fatah, kini resmi antara faksi Fatah pendukung Presiden Abbas dan pasukan Hamas pimpinan Ismail Haniya. Konflik ini bukan semata perebutan kekuasaan yang diredam sementara dengan pembentukan Pemerintah Koalisi, namun karena perbedaan ideologi kedua faksi sejak awal. Hamas berorientasi Islam, sedangkan Fatah, nasionalis.

Ketidakpuasan atas pembagian jatah menteri dan pejabat tinggi lainnya, ibarat api dalam sekam. Hamas menganggap pihaknya nasionalis sejati, lalu Fatah dituduh sebagai alat Israel, dan karena itu Hamas menolak pakta perdamaian prakarsa oleh Ketua PLO-Arafat dan dilanjutkan Presiden Mahmoud Abbas.

Harus Lima Faksi

Api permusuhan faksi dan elite politik memanas. Ketegangan dua faksi besar Palestina mulai Oktober 2006, yang disebut Komandan Hamas Al Zahar, di Gaza, Black Sunday. Ke-5.000 pasukan Hamas itu meredam konflik antargeng di Gaza, dengan anggota gabungan Hamas, Fatah, dan faksi lainnya. Beralihnya pasukan Hamas-Palestina ke Gaza, juga menjauhkan jarak tembak rudal-rudal al-Qassam ke Israel, yang berkapasitas 7 km.

Mengacu perdamaian internal, penting pernyataan wakil DFLP (Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina) di pengasingan, Nayef Hawatmeh, 8 Juni lalu di Kairo. Hawatmeh, Khaled Meshall, bersama Front Populer untuk Pembebasan Palestina pimpinan George Habbash sejak lama berada di Damaskus. Dia meminta lima faksi utama, yakni Hamas, Fatah, DFLP, PFLP, dan Jihad Islami membentuk pemerintahan persatuan sesuai Piagam Nasional 27 Juni 2006. Tiga faksi minoritas di pengasingan, harus ikut setiap perundingan, dan pemerintahan, sehingga konflik-konflik internal bisa diselesaikan bersama.

Parlemen (Dewan Nasional Palestina) termasuk Dewan Keamanan Palestina, harus mencakup kelima faksi tersebut. Hasil Pemilu 25 Januari 2006, dengan Fatah-Hamas perlu diperkuat tiga faksi lainnya, sehingga mewujudkan rekonsiliasi nasional Palestina. Kalau tidak, konflik faksi utama Fatah dan Hamas berlanjut, bahkan bisa melebar.

Dampak yang amat menderitakan rakyat Palestina, karena embargo finansial AS dan Uni Eropa (karena Hamas dicap teroris) senilai US$ 50 juta/bulan. Israel juga menahan pajak kerja Palestina US$ 700 juta. Sementara janji bantuan Liga Arab US$ 550 juta jarang terwujud.

Potret Gaza mengisyaratkan “keterbatasan dalam kekuatan imperium abad ke-21″. AS memang menduduki Irak, Israel terus mengebom dan membunuh pentolan Hamas, namun gagal mengalahkannya. Abbas membubarkan Kabinet Hamas dan akan mempercepat pemilu. Pertanyaan serupa, apakah Abbas-Fatah menang? Dan akankah ada perdamaian langgeng?

Penulis adalah wartawan senior,meliput Pemilu Palestina Januari 1996

Last modified: 27/6/07


 

Mahar Politik

Oleh Luky Djani

Jagat politik Indonesia kembali menelurkan kosakata baru: mahar politik. Dipicu oleh mangkelnya beberapa bakal calon (balon) gubernur yang mengaku telah mengeluarkan dana miliaran sebagai “tanda jadi” dalam pencalonan cagub DKI Jakarta, kini balon gagal tersebut menagih harta gono-gini kepada parpol-parpol tertentu.

Sebenarnya upaya “membeli nominasi” bukanlah hal baru dalam proses tahapan pemilu. James Scott (1972), Nassmacher (2001) dan Duchinsky (2003) sudah merekam praktik ini. Mereka mendefinikan penyimpangan yang diprakarsai oleh politisi ini sebagai korupsi politik, penyelewengan kekuasaan yang dilakukan dengan tujuan melanggengkan kekuasaan serta untuk keuntungan pribadi. Korupsi pemilu adalah bagian dari korupsi politik yang dilakukan oleh politisi saat proses pemilu berlangsung. Politisi melakukan praktik-praktik haram saat pemilu untuk memengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling sering adalah membeli suara pemilih.

Korupsi pemilu dapat dibagi dalam empat modus. Yang pertama adalah praktik beli suara (vote buying). Partai politik atau kandidat membeli suara pemilih dengan menggunakan uang maupun iming-iming lainnya.

Modus kedua adalah membeli kursi (candidacy buying). Orang ataupun kelompok kepentingan membeli nominasi untuk dicalonkan dalam pemilu. Modus ketiga adalah manipulasi dana kampanye, bertujuan menggelapkan asal-muasal sumbangan dana kampanye. Yang keempat adalah manipulasi dalam perhitungan suara, modus ini dilakukan pada tahap perhitungan suara.

Sumirnya Mekanisme Pencalonan

Selama Pemilu Legislatif 2004 dan pilkada di berbagai daerah, kerap dijumpai caleg maupun cagub/cabup/cawali yang bukan kader parpol. Mereka umumnya politisi “part-time” yang memiliki kocek tebal atau kedekatan dengan pimpinan partai. Sinyalemen membeli tiket ataupun perahu, demikian diistilahkan, santer terdengar.

Masalahnya, mengapa dalam pencalonan balon gubernur DKI Jakarta lantas ada pihak yang menuntut uang mahar dikembalikan? Pihak yang telah mengeluarkan dana tidak sedikit tentu saja kecewa atas tidak dicalonkannya yang bersangkutan sebagai calon gubernur.

Pihak pengurus partai tingkat provinsi pun berkilah bahwa fulus yang dikeluarkan merupakan “ongkos politik” yang digunakan untuk menjajakan diri kepada konstituen dan pengurus di tingkat bawah. Layaknya pemberitahuan yang selalu terpampang di kasir toko: “barang yang sudah dibeli tak dapat dikembalikan”.

Sebenarnya, jika proses seleksi dilakukan secara terbuka dan terukur niscaya tidak ada yang gusar akan hasil nominasi. Seperti yang diutarakan oleh Sarwono Kusumaatmadja, seorang balon gubernur, nilai ranking tinggi yang dikeluarkan partai tidak menjadi tolok ukur seseorang secara otomatis memperoleh tiket nominasi. Konvensi di Indonesia masih ditandai oleh faktor informal seperti kedekatan dengan elite partai dan prospek (janji) mendatangkan keuntungan bagi (elite) parpol ketika menjabat.

Direkrutnya calon di luar kader partai bukanlah hal yang tabu. Sebagai contoh, untuk menghadapi Pemilu Parlemen (Federal Election) November mendatang, Partai Buruh Australia (Australian Labor Party) memasang Maxime McKew untuk menantang Perdana Menteri John Howard. McKew, presenter kondang dari Stasiun Televisi ABC itu dianggap mampu menandingi reputasi Howard.

Akan tetapi, proses seleksi dilakukan secara terbuka dan pengurus partai tingkat daerah diberi penjelasan atas pemilihan selebriti tersebut. Alhasil, nominasi tidak menimbulkan riak internal partai. Candidacy buying menjadi indikator ketidakjelasan proses seleksi dan perekrutan parpol.

Menumpulkan Kaderisasi Parpol

Praktik pembelian nominasi oleh kandidat yang memiliki kocek tebal setidaknya akan mendistorsi pembangunan sistem kepartaian yang demokratis. Dampak langsungnya adalah mandeknya sistem kaderisasi parpol.

Parpol yang royal dalam memberikan nominasi kepada calon di luar kadernya semata untuk meraup keuntungan finansial hanya akan meminggirkan kader-kader partai yang sudah bekerja keras membangun partai. Ujung-ujungnya menuai konflik internal.

Apalagi bila transaksi dilakukan dengan sistem “beli-putus”. Mekanisme cash and carry ini umumnya memotong mekanisme pengawasan dan pelaksanaan program kerja partai jika si calon terpilih. Kalaupun interaksi pascapemilu dibangun, model yang digunakan melulu negosiasi kasuistis.

Pengalaman di Filipina dan Thailand sangat gamblang menampilkan fenomena ini (Pasuk dan Piriyarangsang, 1994; Rocamora, 2002). Di kedua negara tetangga tersebut, istilah butterfly politician menjadi akrab di telinga publik karena mudahnya politisi berpindah kostum dari satu partai ke partai lainnya.

Lebih jauh, jika partai saja tidak mampu menjaga kebijakan dan program kerja gubernur terpilih, apalagi warga Jakarta. Warga pemilih sulit menuntut akuntabilitas gubernur, karena tiadanya mekanisme pertanggungjawaban publik secara langsung. Laporan pertanggungjawaban kinerja penguasa daerah selama ini justru menjadi ajang bargaining (politik dagang sapi).

Tidak heran jika keinginan mengusung calon perseorangan di luar partai (independen) menggema. Kehadiran calon independen bukan untuk mengebiri atau bahkan mematikan partai, tetapi menjadi “vaksin” agar partai segera membenahi mekanisme internalnya. Monopoli partai untuk berdagang calon harus disudahi!

Penulis adalah peneliti ICW

Last modified: 28/6/07


 

Divestasi BUMN Dipercepat?

Martin Basiang

“The raw materials were there; Indonesia next to India and the United States the populous nation in the non-Communist world, had more natural resources than any other Southeast Asian nation, but not the proper leadership.”

Demikian pendapat Presiden ke-37 AS Richard M Nixon dalam bukunya Leaders Profiles and Reminiscences of Men Who Have Shaped the Modern World. Walau terbitan 1982, masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia, Nixon masih mengidentikkan Indonesia dengan “Soekarno’s people“, dengan mengatakan “Soekarno’s people were desperately poor in spite of the richness of their land“.

Ia sangat heran melihat kekayaan sumber daya alam yang mestinya dapat dinikmati rakyat Indonesia, namun rakyatnya tetap miskin. Mungkin Nixon akan lebih heran lagi seandainya masih hidup (ia meninggal 22 April 1994) dan menyaksikan setelah 62 tahun merdeka, rakyat Indonesia masih antre beras, antre minyak goreng, bahkan antre air bersih.

Ironis. Negara yang sejak ratusan tahun lalu dikenal sebagai negara yang sangat kaya sumber daya alam, hingga kini rakyatnya masih menderita, masih menghadapi kelangkaan bahan-bahan kebutuhan pokok, yang notabene dari sumber alam sendiri, karena salah pengelolaan.

Demokrasi ekonomi dari Bung Karno dan Bung Hatta yang menjiwai Pasal 33 UUD 1945 sebagai butir-butir mutiara yang ditetapkan pendiri negara, seyogianya tidak dikhianati. Ketentuannya berada di bawah Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Khususnya dalam hal ini ayat (2), yang menentukan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Ketentuan dari hukum dasar negara Republik Indonesia ini pernah “diterjang” penguasa pada era pemerintahan Presiden Megawati, melalui penjualan BUMN yang sangat strategis. Peristiwa itu dikenal sebagai “skandal divestasi Indosat”.

Harian ini pernah mengekspos berita dengan judul “Divestasi 3 BUMN Dipercepat” (Suara Pembaruan, Rabu, 9 Mei 2007). Diberitakan bahwa Menteri BUMN yang baru Sofyan Djalil akan memprioritaskan divestasi tiga BUMN, yakni PT BNI, PT Jasa Marga, dan PT Wijaya Karya. Berita tersebut menimbulkan “trauma divestasi Indosat” yang sampai saat ini masih dianggap suatu malapetaka yang mengerikan dalam sejarah BUMN.

“Indosat-gate”

Bisnis Indosat merupakan usaha yang menyangkut kepentingan umum, menguasai hajat hidup orang banyak serta sangat strategis, yang harus dikuasai oleh negara. Pembinaannya dilakukan pemerintah serta tertutup bagi PMA (Pasal 6 ayat (1) UU I/1967 jo UU 11/1970 tentang PM), ketentuan yang sama dalam UU 36/1999 tentang Telekomunikasi, yang mengharuskan telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan pemerintah.

Penjualan PT Indosat dengan istilah privatisasi atau divestasi kepada STT (Singapore Technologies Telemedia) pada 15 Desember 2002, yang notabene adalah juga BUMN Singapura, menimbulkan pertanyaan, wajarkah disebut privatisasi? Ditambah pula pada saat penandatanganan kontrak jual- beli, yang membubuhkan tanda tangan adalah perusahaan asal Mauritius dengan nama ICL, yang anehnya memakai nama Indonesia, “Indonesian Communication Limited”. Negara itu dikenal sebagai negara penghindar pajak dan tidak mengindahkan etika bisnis. Mengapa dalam hal ini Laksamana Sukardi selaku “project officer” tidak transparan?

Hal yang sangat disesalkan tentang penjualan Indosat ini bahwa tidak pernah ada persetujuan DPR sebagaimana diharuskan Tap MPR No VIII/MPR/2000. Memang pernah ada konsultasi Komisi IV pada 25 November 2002 dengan Kementerian BUMN, namun DPR menganjurkan untuk mengkaji ulang, karena meluasnya penolakan masyarakat. Kenyataannya anjuran itu tidak digubris.

Apa alasan-alasan untuk melakukan divestasi terhadap PT Indosat? Dari berbagai media massa dan penjelasan-penjelasan Laksamana Sukardi di berbagai tempat yang dapat direkam, antara lain disebutkan untuk menambal- sulam APBN, peningkatan pendapatan melalui pajak, perlu partner asing untuk membawa modal dan alih teknologi ke dalam Indosat.

Indosat sejak diambil-alih dari ITT tahun 1980, yang dikelola tangan-tangan dingin dan profesional Jonathan Parapak, Cacuk Soedarijanto, dan lain-lain, dari tahun ke tahun adalah pembayar pajak nomor wahid bersama Telkom. Sampai saat “privatisasi”, Indosat masuk kategori BUMN yang sangat sehat.

Peningkatan pajak dari tahun ke tahun sangat tinggi. Tahun 1999 membayar pajak Rp 80 miliar, dividen Rp 120 miliar. Pada 2000 membayar pajak Rp 480 miliar, dividen Rp 610 miliar. Pada 2001, sebelum dijual, membayar pajak Rp 700 miliar, dividen Rp 705 miliar.

Bagaimana peningkatan setelah dijual? Dirjen Pajak yang mengetahuinya. Apakah ada modal asing bertambah dan apakah ada alih teknologi? Kabar menyebutkan para ahli kita yang malah mengajar mereka. Apalagi untuk tambah modal, karena yang terjadi mereka hanya menunggu dividen.

Penjualan aset negara yang sangat strategis tersebut sejumlah 41,94 persen saham pemerintah kepada STT/ICL dengan harga hanya sekitar 5 triliun rupiah, tidak hanya merugikan hajat hidup orang banyak, namun menyangkut kedaulatan negara dalam bidang telekomunikasi. Pemerintah hanya memiliki sisa saham 15 persen. Sebelumnya, ada saham Telkomsel sebesar 35 persen, telah dikuasai STT dan Singtel, anak perusahaan Temasek Holdings. Maka lenyaplah sudah kedaulatan telekomunikasi Indonesia, sehingga harus “berkiblat” ke Singapura.

Kondisi ini sangat mengusik perasaan kebangsaan atau national proud bangsa Indonesia, kecuali mereka yang menikmati hasil divestasi yang menyakitkan tersebut. Sehingga sejumlah anak bangsa yang patriotik mengajukan gugatan “Actio Popularis” ke pengadilan. Mereka terdiri dari berbagai tokoh masyarakat, antara lain Prof Dr A Syafii Maarif, KH Abdurrahman Wahid, Drs Arbi Sanit, Letjen EWP Tambunan, Rizal Ramli, beberapa jenderal Bakin, dan mantan Jaksa Agung, yang jumlahnya 145 orang, melawan Pemerintah RI cq Menteri Negara BUMN ic Laksamana Sukardi, STT Communication Limited dan ICL Mauritus.

Namun Actio Popularis tersebut kandas sampai tingkat kasasi, hanya dengan dalih gugatan Actio Popularis tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Mereka hanya mengakui BW, Class Action, dan Legal Standing. Sedangkan Class Action pun hanya berdasar Perma No 1/2002. Bila para hakim dapat melihat keadilan dalam arti luas dan doelmatig, mereka mempunyai wewenang penuh sebagai pencipta hukum (judge made law), walaupun sebenarnya Actio Popularis juga dianut oleh sistem Kon tinental.

Privatisasi untuk Siapa?

Menarik tulisan Tjipta Lesmana (Widyaiswara Lemhannas) dengan judul “Antiklimaks Perombakan Kabinet” (Kompas, 8 Mei 2007) yang mengatakan, “Bukan rahasia lagi kalau Kantor Menneg BUMN menjadi ajang perebutan kekuatan antara kubu SBY dan JK karena instansi itu bakal memainkan peran sentral dalam pemilihan presiden 2009″.

Kalau sinyalemen itu terlaksana, divestasi yang direncanakan Sofyan Djalil dapat menimbulkan “trauma divestasi Indosat” meskipun lain versi. Misalnya PT Jasa Marga yang sekarang termasuk BUMN andalan bukan rahasia lagi bahwa ada tekanan untuk dijual.

Untuk mendayagunakan potensi Jasa Marga secara maksimal, strategi penjualan saham, baik saham Jasa Marga holding maupun masing-masing jalan tol adalah lebih efektif daripada menjual putus jalan tol. Menurut ahli di lingkungan itu, memperoleh modal dari penjualan saham memberikan kemampuan leverage maksimal kepada perusahaan untuk membangun jalan-jalan tol baru tanpa “kehilangan” jalan-jalan tol yang ada.

Semoga Pemerintahan SBY-JK yang masih tersisa 2 tahun akan memanfaatkan aset negara untuk memajukan kesejahteraan umum, rasa kebanggaan nasional, dengan mengembalikan aset negara yang terjual untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis adalah pengamat hukum,mantan JAM Perdata dan Tata Usaha Negara

Last modified: 29/6/07


 

CATATAN JAKARTA

Dana Anggaran Kenapa Mesti Macet?

sabam siagian

Baru-baru ini Wakil Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo berkunjung ke kantor redaksi Harian The Jakarta Post untuk berbincang-bincang dengan para redaktur dan wartawan harian berbahasa Inggris tersebut. Sebagai redaktur senior saya ikut hadir mendengar diskusi yang menarik tentang berbagai aspek kota metropolitan ini. Setelah pendaftaran pemilih ditutup, kita sekarang memasuki tahap-tahap pilkada.

Pasangan yang akan bersaing sudah jelas : Fauzi Bowo (calon gubernur) dan Prijanto (calon wakil gubernur) berhadapan dengan Adang Daradjatun (calon gubernur) dan Dani Anwar (calon wakil gubernur).

Di antara sekian banyak pertanyaan yang diajukan ke Bung Fauzi ada pertanyaan yang tampaknya simpel, tetapi sebenarnya merupakan permasalahan pokok yang dihadapi ibu kota Republik Indonesia. Pertanyaan menyangkut proses pencairan dana yang berbelit-belit di Balai Kota sebagai pembayaran tagihan untuk pembelian barang ataupun jasa yang telah diselesaikan. Dan sebagai alokasi dana untuk dinas-dinas yang anggarannya sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jakarta.

Agaknya masyarakat tidak begitu tergugah bahwa di samping persoalan-persoalan besar yang dihadapi (provinsi) Jakarta, seperti: banjir yang mengganas, lalu lintas serbasemrawut, pengelolaan sampah yang tidak efektif, angkutan umum yang tidak memadai, izin mendirikan bangunan (IMB) yang diragukan ketepatannya sehingga banyak gedung justru mengganggu lingkungan, pengaturan pedagang kaki lima yang tidak konsisten maka ternyata ada permasalahan pokok yang justru menghambat perputaran roda pemerintah dengan berbagai jasa untuk masyarakat. Permasalahannya adalah prosedur yang berbelit-belit dan ruwet (atau sengaja diruwetkan) dalam mengelola dana-dana anggaran yang sudah disahkan. Dalam bahasa Inggrisnya, bidang permasalahan ini menyangkut public finance.

Tahukah Anda bahwa ada dinas sebagai lembaga administrasi DKI Jakarta pada bulan ini (Juni 2007) belum menerima alokasi anggaran, padahal tahun anggaran 2007 sudah berjalan hampir 6 bulan? Di bawah naungan dinas-dinas tersebut, umpamanya dinas kebudayaan dan permuseuman serta dinas pariwisata terdapat sejumlah lembaga-lembaga yang semiotonomi yang mendapat tunjangan dana operasional berdasarkan program “pemberian bantuan dana”. Lembaga-lembaga tersebut seperti MuseumTekstil, Museum Wayang, Taman Ismail Marzuki, gedung kesenian, Jakarta Convention Center (yang berusaha menarik penyelenggaraan konperensi internasional ke Jakarta). Sungguh mandek operasionalnya karena anggaran dari dinas yang diandalkan tidak turun-turun.

*

Gejala kemacetan pencairan alokasi dana untuk sebuah dinas, sub dinas dan lembaga di bawah naungannya yang sudah disetujui mendapat bantuan dana dengan sendirinya menimbulkan dampak negatif pada kualitas pelayanan untuk masyarakat di Jakarta. Bagaimana dinas-dinas, sub dinas dan lembaga-lembaga tersebut dapat terus eksis tanpa anggaran termasuk salah satu keajaiban di negara Indonesia ini.

Pernah diterangkan kepada saya, secara garis besar, prosedur mendapat perincian dana bagi sebuah lembaga di bawah naungan sebuah dinas. Mulai dari tahap mendapat surat keputusan Gubernur, kemudian sarat pertanggung jawaban (SPJ), lalu ke kas daerah (“ini daerah rimba hutan, Pak,” komentar seorang petugas secara sarkastis) untuk mendapat surat keterangan otorisasi. Dan Alhamdulillah, akhirnya ke Bank DKI untuk pencairan dana ( kalau uangnya tersedia!!!).

Tahap-tahap tersebut amat disederhanakan urutannya. Setiap langkah merupakan perjuangan tersendiri. Seorang kenalan baik (dan keterangannya dapat diandalkan) mengungkapkan pengalamannya di kas daerah untuk menjumpai salah seorang petugas, karena tanda-tangannya diperlukan. Jawaban yang diterima : “Kuncinya hilang, kembali lagi kalau sudah ketemu”. Atau alasan yang tampaknya sudah lazim : “Sedang melayat. Ada keluarga yang meninggal…” . Bukan saja waktu yang hilang terbuang tetapi yang juga dilukai adalah harga diri (self dignity) seorang petugas atau pejabat yang berhari-hari bahkan berminggu-minggu memperjuangkan pencarian alokasi dana untuk dinas, sub dinas atau lembaganya. Suatu suasana “mengemis” tercipta oleh kemacetan birokrasi ini justru di ibu kota Republik Indonesia. Kita belum lagi berbicara tentang potongan- potongan hampir di setiap tahap dari proses pencairan itu sehingga ketika jumlah akhir tiba di tangan lembaga yang bersangkutan, mungkin sampai 40 persen dapat menciut dari yang dianggarkan.

*

Jelas, situasi kondisi yang serba bobrok di tubuh birokrasi Balai Kota DKI Jakarta ini harus berubah secara dramatis. Persoalannya bukan saja bagaimana menciptakan efisiensi dalam sistem (itu memang penting sekali) tetapi juga, berkaitan dengan hal tersebut, mengubah suasana dan budaya “mengemis” tadi. Masakan seorang rekanan (supplier) yang menagih pembayaran apa yang semestinya adalah haknya atau mewakili sebuah dinas terpaksa bersikap sebagai “pengemis” dan membodohkan diri dari pura-pura percaya mendengar alasan keterlambatan (“kuncinya hilang….”, “ada saudaranya yang meninggal”) sebuah surat otorisai pembayaran.

Kenapa pula pencairan anggaran yang sudah disahkan DPRD untuk ibu kota RI begitu terlambat sampai 6 bulan?

Calon Gubernur Fauzi Bowo dalam pertemuan dengan staf redaksi The Jakarta Post memberikan keterangan yang cukup diperinci tentang sebab-sebab keterlambatan perincian dana, baik tagihan para rekanan maupun anggaran sebuah dinas. Ia menunjuk pada UU No 33/2004 (pengganti UU No 25/1999) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Juga disebutnya Peraturan Pemerintah No 105/2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Namun, jelasnya produk-produk hukum tersebut tidak membenarkan kemacetan perincian alokasi dan yang kini terjadi di Balai Kota. Di sinilah dilema pasangan Fauzi-Prijanto dalam berhadapan dengan Adang Daradjatun- Dani Anwar. Di satu sisi Bung Fauzi dapat membanggakan pengalamannya selama berpuluh tahun bekerja di birokrasi DKI Jakarta yakni dari Kepala Dinas, Sekretaris Daerah sampai wakil gubernur. Tapi di sisi lain ia dapat dituding sebagai bagian dari kemacetan dan kebobrokan di Bali Kota. Sedangkan Adang Daradjatun dengan latar belakang kepolisiannya dapat beragitasi bahwa sebagai kepala daerah/gubernur dia akan kikis habis kemacetan dan kebobrokan di Balai Kota dan meningkatkan efisiensi kerja.

Penulis sebagai seorang yang lahir di Jakarta mengamati perkembangan ibu kota RI.

Last modified: 30/6/07


 

Reevaluasi Pertambangan Nasional

Oleh Hery Susanto

Indonesia salah satu negara penghasil produk pertambangan dunia, namun tingkat produksinya dari tahun ke tahun menurun. Pada 1990 sektor migas memberikan kontribusi 43 persen dari nilai ekspor, dan memberikan 45 persen dari pendapatan negara. Namun, pada 2005 sektor itu hanya memberikan 22 persen dari total ekspor dan merupakan 24 persen dari penerimaan anggaran negara.

Produksi minyak bumi 1,15 juta barel/hari (b/d) (2003), turun menjadi 1,09 juta b/d (2004), 1,06 juta b/d (2005), dan tahun 2007 diperkirakan hanya 0,97 juta b/d. Produksi tahun 2005 sebanding dengan 1,4 persen dari poduksi dunia sehingga Indonesia adalah negara terbesar ke-12 penghasil minyak bumi dunia.

Cadangan gas Indonesia saat ini diperhitungkan mencapai 170-180 triliun kaki kubik (TCF), dengan rata-rata produksi 3,16 TCF (2003). Ekspor LNG mencapai 25,2 juta ton metrik (MT) (2004). Produksi tersebut menjadikan Indonesia penghasil gas nomor 8 terbesar di dunia dan eksportir LNG terbesar di dunia (memenuhi 19 persen kebutuhan dunia).

Pada 2005 produksi emas Indonesia 167 ton (nomor 5 dunia). Produksi batubara Indonesia 140 juta ton (penghasil batubara nomor 7 dunia), sebanyak 77 persen diekspor dan 32 juta ton (23 persen) digunakan di dalam negeri untuk pembangkit listrik dan kegiatan industri. Fakta itu sangat bebeda dibandingkan dengan kebijakan Tiongkok yang mengurangi ekspor dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dalam negeri (97 persen/2.154 ton) untuk kebangkitan industrinya dan berdampak pada menciptakan dan menyerap tenaga kerja.

Indonesia kaya sumber daya alam, namun tingkat penduduk miskin di daerah-daerah tempat eksploitasi tinggi, antara 32,5 persen-49,9 persen. Bahkan hingga 2006 angka kemiskinan di Indonesia 17,95 persen atau sekitar 39 juta lebih. Jika ukuran garis kemiskinan senilai 2 dolar AS, maka lebih dari 110 juta orang atau 53 persen dari total jumlah penduduk kita di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan kekayaan alam belum dapat menyejahterakan masyarakatnya.

Bila kegiatan pertambangan dan pemanfaatan sumber daya alam berakhir, dipastikan masalah lingkungan hidup menjadi beban yang harus ditanggung penduduk di sekitar lokasi tutup pertambangan.

Liberalisasi vs Nasionalisasi

Paham liberalisasi yang dianut dalam sistem perekonomian Indonesia tampaknya semakin terbuka di sektor pertambangan sejak diberlakukannya UU Migas Nomor 22 Tahun 2001. UU itu mengatur pembatasan kewenangan Pertamina sebagai pemain utama dan memberi kewenangan kepada perusahaan minyak lain, swasta nasional maupun asing, untuk dapat memasuki kegiatan migas di sektor hulu dan hilir. Pemerintah memberlakukan UU 22/2001 untuk memicu masuknya investor asing di sektor energi.

Di Indonesia terdapat sekitar 60 perusahaan kontraktor dengan 160 area kerja, namun cadangan dan tingkat produksi migas sebagian besar dikuasai kontraktor asing yang terdiri dari kontraktor supermajors (ExxonMobil, Chevron, TotalFina Elf. BP Amoco Arco), kontraktor majors (Conocophillips, Repsol, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex), dan perusahaan independen. Produksi minyak yang dikuasai perusahaan nasional saat ini hanya 3,8 persen, dengan produksi gas hanya 12,7 persen.

Liberalisasi di sektor pertambangan tidak memberikan dampak kesejahteraan, melainkan kondisi lingkungan yang semakin buruk hingga menjadi beban bagi anggaran APBN. Pemerintah menerapkan kebebasan liberalisasi dari hulu hingga hilir, yang gencar mengundang investor asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Pemerintah lebih cenderung hanya mendapatkan keuntungan dari pajak dan retribusi, dan mencederai UUD 1945 yang menegaskan adanya mandat memanfaatkan sumber daya alam yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Sistem liberalisasi mengakibatkan pihak asing dapat menguasai sumber daya alam Indonesia. Pemerintah masih menganggap bangsa kita belum mampu mengelola kekayaan alam, meskipun telah 62 tahun kita merdeka. Contohnya, untuk mengelola Blok Cepu yang memiliki cadangan besar (170-200 ribu barel/hari) pemerintah masih meminta Exxon Mobil untuk mengelolanya.

Pemerintah harus membuat kebijakan yang berani untuk keluar dari krisis demi kepentingan rakyat dan keberlanjutan bangsa. Venezuela dan Bolivia misalnya berhasil menaklukkan raksasa minyak asing yang sangat berpengaruh di dunia dalam penguasaan aset bisnis migas di negara tersebut. Lebih dari dua dekade, peruntukan hasil migas di kedua negara tersebut dinikmati investor asing. Kini negara tersebut sudah resmi menjadi pemilik semua kekayaan migas yang ada.

Di Bolivia, 12 perusahaan minyak asing di negara tersebut menandatangani kontrak baru setelah diberlakukannya nasionalisasi pertambangan migas. Semua perusahaan asing harus menyetor 82 persen dari penerimaan (bukan total keuntungan) kepada Pemerintah Bolivia dan hanya 18 persen untuk perusahaan asing tersebut. Selain itu negara tersebut juga melakukan kontrol yang ketat atas praktik penipuan keuangan yang umum dilakukan perusahaan asing guna mengelabui negara sebagai penghasil migas.

Di Indonesia, perusahaan migas asing menerima 15 persen dari total keuntungan (penerimaan dikurangi biaya), yang jelas lebih menguntungkan pihak asing. Presiden Bolivia Evo Morales telah menutup pintu bagi penyelesaian sengketa dengan pihak asing melalui lembaga arbitrase internasional.

Ke depan, sistem pertambangan nasional mesti direformasi. Kaji ulang kembali kontrak karya sejumlah pertambangan dengan pihak asing, yang merugikan bangsa. Bila perlu, pemerintah menasionalisasi pertambangan negara untuk mengatasi krisis bangsa yang meluas. Meskipun untuk itu harus menghadapi korporasi negara maju yang terus berupaya menguasai sumber daya alam nasional dengan segala macam cara (termasuk menggugat ke lembaga arbitrase internasional), sebab kedaulatan negara mesti berada di atasnya.

Penulis Adalah Direktur EksekutifKomunitas untuk Pelestarian Lingkungan Hidup (KomunaL); Alumnus Pascasarjana UI

Last modified: 21/6/07


 

Pancasila dan Perda Bias Agama

Oleh Victor Silaen

Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi yang tidak berkepentingan menjadikan Indonesia sebagai negara agama atau sebaliknya negara sekuler. Pancasila tidak saja terbuka bagi agama-agama, melainkan juga memberikan tempat bagi berkembangnya agama-agama mana pun. Demikian dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat berbicara dalam dialog interaktif “Implementasi Reformasi Konstitusi terhadap Sistem Perundang-undangan” yang digelar Gerakan Pemuda (GP) Ansor di kantor pusatnya, di Jakarta, 16 Juni lalu.

Jimly mengaku resah karena belakangan ini marak lahir perda-perda yang memiliki semangat agama Islam atau lebih dikenal perda syariat. Dalam beberapa kasus, perda-perda itu tak jauh berbeda dengan perda lain pada umumnya. “Hanya saja bedanya, ada yang terang-terangan diberi nama Perda Syariat Islam, ada yang tidak,” katanya (Suara Pembaruan, 18 Juni 2007).

Pertanyaannya, jika betul resah, lalu apa yang sudah dan akan terus dilakukan Jimly selaku Ketua MK? Terus terang kita sulit mengetahui jawabannya. Karena, yang merasa resah dengan perda-perda bias agama -sebagai pengganti istilah “perda-perda syariat”- itu selama ini cukup banyak dan wacananya sudah bergulir sejak 1999 seiring kebijakan otonomi daerah. Bahkan pertengahan tahun silam, 56 anggota DPR lintas fraksi mendatangi pimpinan DPR untuk menyampaikan petisi penolakan atas keberadaan perda-perda bias agama itu (Suara Pembaruan, 19 Juni 2006). Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, seusai menerima petisi yang ditandatangani 56 anggota DPR itu, menyatakan mendukung desakan tersebut dan akan menyampaikannya kepada pemerintah.

Tapi, tak lama kemudian, wacana itu pun berhenti karena para wakil rakyat itu bersepakat untuk tidak melanjutkannya. Demikian disampaikan Ketua DPR Agung Laksono dari Fraksi Partai Golkar, seusai rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi di DPR, 4 Juli 2006. Bila ada masyarakat yang keberatan dengan perda-perda bernuansa syariat itu, demikian dikatakan Agung, dapat mengajukannya kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan pengujian (Suara Pembaruan, 5 Juli 2006). Sejak itu, wacana soal ini pun seakan sunyi-senyap.

Memang, dalam proses politik Indonesia, tak selamanya sebuah wacana bergulir linear dan lancar. Ia bisa saja berhenti di tengah jalan, lalu bergulir kembali meski terantuk-antuk. Begitulah yang terjadi dengan wacana tentang perda-perda bias agama ini. Meski sejumlah pihak sudah memberi istilah kepada peraturan daerah ini sebagai “perda-perda bermasalah” pun, ia seolah bukan persoalan penting yang harus diwacanakan lebih serius dan lalu ditingkatkan menjadi isu politik yang diproses oleh sistem dan struktur politik formal. Karena itulah, tak heran jika wacana ini hanya maju-mundur. Yang ada cuma sekumpulan kritik dan komentar, lalu berhenti sampai di situ.

Meminta rakyat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung (MA)? Sebuah imbauan yang bijak, kelihatannya. Tapi, lalu apa peran mereka yang secara politis telah diposisikan sebagai wakil rakyat? Ataukah, jangan-jangan mereka sendiri tidak sungguh-sungguh mengerti ada masalah dengan perda-perda bias agama ini? Baiklah, itu bisa dimaklumi. Tapi, bukankah mereka dengan mudahnya dapat mengundang para ahli di bidang ini untuk memberikan pencerahan? Lagi-lagi, kita sulit mengetahui jawabannya.

Ironi Reformasi

Maka, tak perlu heran jika di dalam berbagai kesempatan penting para pejabat negara, politisi, tokoh masyarakat, tokoh umat, dan para pemimpin lainnya kerap mengulang-ulangi sebuah pernyataan klise: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sudah final. Bukankah aneh di negara yang sudah merdeka lebih dari 60 tahun ini, ihwal finalitas bentuk dan dasar negara yang di tahun 1945 disepakati para pendiri bangsa itu masih sering diulangi sebagai political statement?

Jawabannya “ya aneh” kalau secara faktual memang tak ada masalah dengan NKRI dan Pancasila di negeri ini. Tapi, jawaban itu niscaya menjadi “tidak aneh” jika secara faktual memang ada masalah sekaitan itu. Pertanyaannya, sadarkah kita bahwa memang ada pihak-pihak yang hingga kini masih mempersoalkan bentuk dan dasar negara Indonesia? Bahwa jumlah mereka relatif sedikit, itu bukan soal. Karena yang penting: mengapa mereka masih terus mempersoalkannya?

Tentang bentuk negara, jika ia dipersoalkan sebatas wacana, sebenarnya wajar-wajar saja. Ingatlah gagasan tentang negara federasi yang dulu pernah diangkat ke ranah publik oleh Romo Mangunwijaya, juga Amien Rais. Jika wacana tersebut ditindaklanjuti dengan studi-studi komprehensif dan serius tentang bentuk-bentuk negara di seluruh dunia dari zaman ke zaman, bukankah itu justru baik?

Namun tentang Pancasila, apa yang salah dengan dasar negara sekaligus ideologi bangsa ini? Tak pahamkah mereka yang masih kerap mempersoalkannya, Pancasila selama ini ibarat “payung” yang telah berfungsi melindungi dan mempersatukan semua komponen bangsa ini dari keterpecahan karena keanekaragamannya dalam hal SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan)?

Lalu, mengapa harus dipersoalkan lagi jika Pancaila sudah terbukti baik dan cocok untuk bangsa yang sangat pluralistik ini? Mengapa harus ada perda-perda yang substansinya -entah sedikit atau banyak- mengandung pertentangan dengan Pancasila? Mengapa ada peraturan perundangan yang seolah hendak mengarahkan negara ini menjadi negara agama?

Harusnya disadari bahwa Pancasila di satu sisi adalah dasar negara. Itu berarti, mengubahnya dengan dasar yang lain dengan sendirinya juga mengubah negara ini. Di sisi lain, Pancasila juga adalah ideologi bangsa atau pandangan hidup bangsa. Itu berarti, mengubahnya dengan ideologi lain dengan sendirinya juga mengubah pandangan hidup bangsa ini. Sedemikian mudahnyakah? Jelas tidak, karena risikonya teramat besar. Bangsa ini niscaya kacau-balau hingga akhirnya hancur berkeping-keping.

Mungkin inilah salah satu ironi reformasi setelah berumur lebih dari sewindu. Demokratisasi bergulir deras dan pelbagai perubahan sudah terjadi. Tapi di sisi lain, Pancasila cenderung dilupakan secara sistematis. Bahwa di era Soeharto, Pancasila telah dijadikan “proyek” pemerintah dalam bentuk penataran wajib yang membosankan dan rawan korupsi, itu memang tak dimungkiri. Tapi, bukan berarti karena itu Pancasila kini boleh dianggap sepi di lembaga-lembaga pendidikan maupun di instansi-instansi negara.

Inilah yang seharusnya dievaluasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lainnya, bahwa pembelajaran Pancasila sebaiknya diaktifkan kembali. Tapi, demi membangkitkan kegairahan mempelajarinya, diperlukan kebebasan dan kreativitas untuk merancang metode, materi, dan nara sumbernya. Jika mungkin bahkan digabungkan juga dengan isu-isu penting lainnya semisal demokrasi dan hak asasi manusia, gerakan antikorupsi, dan pelestarian lingkungan hidup.

Penulis adalah Dosen Fisipol UKI,pengamat sospol

Last modified: 22/6/07


 

Bunuh Diri, Jangan Tunggu Setelah Terlambat

Oleh Felix Lengkong

Saya membawanya bekerja di Jakarta untuk menghindari anak-anak memperolok-olokkannya,” kata Joko tentang Agus saudara sepupunya yang kedapatan mati tergantung di salah satu kamar sebuah panti pijat refleksi di Jakarta (Warta Kota, Selasa 3 Juni 2007). Menurut Joko, setelah ditinggal kawin oleh pacarnya di Brebes setahun lalu, Agus menjadi pendiam dan penyendiri. Bahkan ia sering tersenyum dan berceloteh sendiri dan karena itu dianggap gila oleh anak-anak di kampungnya.

Upaya Joko sia-sia. Agus telah membunuh diri beberapa hari setelah bekerja di panti pijat itu.

Hampir setiap hari koran-koran menyuguhkan berita tragis semacam itu. Menurut laporan kantor regional WHO (World Health Organization/Organisasi Kesehatan Dunia) Asia Tenggara, tindakan bunuh diri di dunia mengalami kenaikan, dari 10 per 100.000 orang pada 1950-an menjadi 18 per 100.000 orang pada 1990-an. Cukup banyak orang di negeri-negeri sedang berkembang mengambil jalan pintas ke alam baka, sebesar 73 persen dari total bunuh diri sedunia.

Menurut kantor regional tersebut masyarakat Indonesia juga mengikuti tren Dunia Ketiga. Sebagai contoh, pada periode 1997-1998, krisis terparah di Indonesia akhir abad lalu, di wilayah Jakarta saja terjadi kenaikan sebanyak 34 bunuh diri, dari 1,6 bunuh diri per seratus ribu orang pada 1997 menjadi 1,8 orang per seratus ribu orang pada 1988. Kenaikan saat itu sangat signifikan justru karena terjadi penurunan pada 1996. Juga, karena masa itu ditandai dengan krisis ekonomi yang mengguncang psike banyak orang.

Data dari wilayah lain seperti Gunung Kidul, Yogyakarta, cukup menggugah kekhawatiran kita. Jika di Jakarta hanya terjadi satu bunuh diri pada 100.000 orang, maka di daerah minus Gunung Kidul ada sembilan dari 100.000 orang yang mengakhiri hidupnya. Perbedaan kondisi ekonomi Jakarta dan Gunung Kidul mengindikasikan kemiskinan ekonomi sebagai salah satu faktor psikosial signifikan.

Nilai Budaya dan Agama

Faktor psikososial lain adalah nilai budaya dan ajaran agama. Menurut Gerarld Davidson dan John Neale (1990) dalam buku Abnormal Psychology, pandangan tentang bunuh diri pada masa peradaban Barat klasik itu justru positif. Lebih baik bunuh diri daripada hidup dalam nista. Mereka menekankan kualitas hidup daripada kuantitas (panjang usia) hidup. Sebagai contoh, orang boleh mengenang tindakan heroik filsuf Socrates (469-399 SM) yang membunuh diri demi kebenaran.

Tindakan serupa dengan Socrates juga dilakukan oleh orang-orang Kristen perdana yang mati sahid alias martir. Saat gereja diterima sebagai “agama resmi” Kekaisaran Romawi, kebiasaan ini menghilang. Apalagi setelah Santo Agustinus pada abad ke-4 memaklumatkan bunuh diri sebagai tindakan kriminal, pelanggaran terhadap Perintah ke-6 Allah. “Kamu jangan membunuh.”

Berabad-abad setelah itu, pada abad ke-16 Santo Tomas menegaskannya dengan ajaran bahwa hanya Allah yang berkuasa atas hidup dan mati. Sejak saat itu tindakan bunuh diri dipandang sebagai tindakan kriminal dan dosa. Dalam ruang lingkup agama-agama besar lain seperti Islam, bunuh diri juga digolongkan sebagai tindakan haram.

Memang benar faktor psikososial seperti kemelaratan dan nilai budaya menjadi faktor berpengaruh. Menurut MR Phillips dan kawan-kawan (jurnal Lancet, 2002) di negara-negara maju faktor psikososial yang sangat berpengaruh adalah kesepian, penolakan (merasa tidak diterima), dan konflik keluarga. Sementara di negara-negara sedang berkembang konflik antargenerasi (misalnya orangtua – anak), putus cinta, dan kegagalan ujian (kasus khusus di Jepang sebagai negara maju) merupakan faktor utama.

Di antara kaum wanita terutama di negara-negara sedang berkembang, kekerasan dalam rumah tangga merupakan faktor yang amat berpengaruh. Bunuh diri wanita akibat kekerasan rumah tangga mencapai 60 persen di India, 41 persen di Thailand, 28 persen di Filipina, dan 11 persen di Indonesia.

Kebanyakan sosiolog lebih suka menuding faktor-faktor (psiko sosial yang tampak secara kasat mata. Sebaliknya, kebanyakan psikolog cenderung mengutamakan faktor psikis. Faktor-faktor psikososial itu lebih dilihat sebagai pemicu saja. Buktinya, amat banyak orang mengalami kemiskinan dan sejumlah faktor psikososial lainnya, tapi tidak semua melakukan bunuh diri.

Salah satu faktor psikologis yang sangat berpengaruh adalah kepribadian depresif. “Orang- orang depresif adalah kelompok utama yang sangat berisiko bunuh diri,” tulis David Rosenhan dan Martin Seligman (1995, hlm 409) dalam buku Abnormal Psychology. Theodore Millon dan kawan-kawan (1996) dalam buku laris Disorders of Personality: DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) and Beyond menambahkan bahwa orang depresif tampak sedih, susah, dan mudah putus asa. Karena merasa diri lemah, ia selalu membutuhkan perlindungan orang lain. Juga, karena takut ditinggalkan atau ditelantarkan, ia menarik perhatian orang lain dengan melakukan tindakan-tindakan berbahaya.

Ia bagaikan kalah sebelum bertanding karena menganggap diri sebagai orang tidak mampu di dalam segala hal. Ia bagaikan orang yang berkacamata hitam. “Mendung” dunia baginya. Segala peristiwa diinterpretasikan secara negatif. Ia menganggap diri tanpa arti.

Tipe kepribadian lain yang berisiko bunuh diri adalah histrionik (hysteria = emosi tak terkontrol) yang suka bereaksi berlebihan. Kendati masih ada sejumlah ciri lain, yang paling menonjol pada orang histrionik adalah kebutuhannya akan perhatian itu begitu besar sehingga ia berusaha menarik perhatian dengan cara ekstrem, ancaman bunuh diri.

“Suicidal Ideation”

Kedua tipe kepribadian itu biasanya memiliki suicidal ideation alias bayangan untuk melakukan bunuh diri atau fantasi melihat diri dalam keadaan mati. Suicidal ideation, terutama pada tipe histrionik, sering tercetus dalam kata-kata atau ancaman. Tipe depresif itu lebih memilih diam daripada membicarakan impian kematiannya. Kendati demikian dalam tindakan, orang depresif juga memberi sejumlah indikasi atau tanda suicidal ideation. Misalnya, tanpa juntrungan ia memberi hadiah istimewa kepada orang-orang terdekat. Atau, ia akan berkata seperti “Tolong jaga anak-anak, saya mau pergi jauh.”

Dalam contoh di atas, tindakan Joko terhadap Agus sudah tepat. Ia menjauhkan Agus dari lingkungan yang memperparah ciri-ciri depresif Agus. Tapi, itu belum cukup. Pada tingkatan seperti itu, Agus sudah harus dibantu oleh seorang psikiater, psikolog, atau konselor.

Itulah contoh. Jika sudah ada indikasi suicidal ideation, orang terdekat perlu segera mengambil tindakan, misalnya membawa yang bersangkutan ke psikiater, psikolog, atau konselor. Jangan tunggu sampai terlambat.

Penulis adalah psikolog klinis, mengajar pada program Bimbingan dan Konseling Unika Atma Jaya, Jakarta

Last modified: 23/6/07


 

Perda Bermasalah dan Urgensi Komite Regulasi

Oleh Robert Endi Jaweng

Polemik seputar perda bermasalah yang kembali ramai belakangan ini sekali lagi mendudukkan pihak daerah sebagai tersangka biang masalah. Pola pikir pemda yang sempit, seperti tercermin dalam orientasi PAD ketimbang kepentingan pembangunan jangka panjang, dinilai sebagai akar utama lahirnya banyak perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya atau tidak sesuai kepentingan umum.

Dengan posisi semacam itu, soalnya kemudian hanya tinggal mencari mekanisme penyelesaian. Sejumlah opsi yang muncul adalah jalur penyelesaian administratif, tuntutan perdata, atau sanksi pidana atas daerah (Kompas, 22-23 Mei 2007). Apa pun daftar usulan berikutnya, dengan cara pandang seperti tadi, daerah otomotis menjadi pihak yang salah dan pemerintah pusat berhak memberi sanksi.

Konteks Desentralisasi

Gampangnya pihak daerah dilihat demikian jelas tidak terlepas dari suatu cara pandang legalistik yang sempit. Di sini berlaku asas siapa yang membuat aturan dialah yang ikut bertanggung jawab bila kemudian ternyata bermasalah. Demikian pula posisi daerah, sebagai pihak yang memang memproduksi berbagai perda tersebut.

Namun, dalam konteks dan perspektif desentralisasi, ini jelas simplifikasi fatal dan tak membantu penyelesaian masalah. Ranah masalahnya amat kompleks dan peran pemerintah pusat di dalamnya, baik menyangkut kebijakan maupun lewat program aksi, juga menyumbang faktor pengaruh yang signifikan.

Pertama, dalam hal kebijakan, pusat justru ikut memungkinkan lahirnya kreativitas bermasalah di kalangan pemda. Hal ini terlihat dalam perda pungutan (pajak dan retribusi). Sistem opened list yang diterapkan dalam UU No 34/2000 (berbeda dengan closed list dalam UU No 18/1997) mendorong daerah secara bebas memungut pajak dan retribusi di luar yang terdaftar. Sejumlah riset menunjukkan, masalah acap terjadi pada pungutan-pungutan di luar pagar ini, terutama yang bernama sumbangan pihak ketiga.

Kedua, amat mengherankan bahwa yang dipersoalkan saat ini adalah perda, bukan ranperda. Kita semua tahu, merujuk ketentuan UU No 32/2004, ranperda pajak, retribusi, tata ruang dan APBD yang disetujui DPRD dan kepala daerah harus mendapat evaluasi pusat sebelum disahkan sebagai perda. Kalau kemudian justru yang bermasalah adalah perda, patut dipertanyakan keefektifan pusat mendeteksi ranperda, koordinasi antardepartmen, serta kemampuan mengkaji dan membatalkannya sejak awal.

Ketiga, perda bermasalah juga mencerminkan tak maksimalnya peran pusat dalam peningkatan kapasitas legislasi pemda/DPRD. Maraknya kegiatan diklat dan rajinnya pejabat daerah menyambangi Jakarta tidak nyata hasilnya dalam kinerja legislasi di daerah, bahkan hanya memboroskan anggaran dan menjadi lahan proyek bagi pusat. Apalagi upaya peningkatan kapasitas itu sendiri tak cukup dengan penyelenggaraan diklat yang parsial, jangka pendek, dengan metode mirip ceramah selama ini.

Keempat, faktor-faktor makro tidak langsung, terutama arsitektur fiskal yang belum berpihak ke daerah. Dengan alasan menganut desentralisasi-pengeluaran, penerimaan daerah yang menjadi sumber utama bagi PAD berasal dari pajak dan retribusi recehan saja. Pajak-pajak gemuk, seperti PPN, PPh, PBB, dan lain-lain, masih berada di tangan pusat. Menghadapi pilihan serbaterbatas semacam itu, daerah berpaling pada peluang pungutan-pungutan baru yang ada dalam domain kewenangannya.

Komite Regulasi

Menimbang kian kompleksnya persoalan perda ke depan dan pada sisi lain lemahnya kapasitas evaluasi, edukasi, koordinasi dan supervisi pemerintah pusat, saatnya penanganan perda dilakukan secara komprehensif dan nonbirokratis. Untuk itu suatu desk atau komite khusus, semacam Komite Regulasi di banyak negara maju dewasa ini, perlu dipikirkan keberadaannya.

Secara kelembagaan, komite ini adalah perangkat kerja fungsional/pendukung bagi otoritas pemerintahan yang oleh UU memang diberikan kewenangan penanganan perda (Mendagri). Ia berisi profesional/pakar regulasi dan aparat Depdagri, Depkeu, kementerian hukum, dan departemen sektoral terkait. Berbeda dari DPOD yang banyak bekerja dalam kerangka pertimbangan kebijakan saja, ranah urusan komite ini lebih luas dan bersifat teknis.

Pertama, sebagai resources center bagi peningkatan kapasitas daerah dalam identifikasi isu dan perumusan regulasi. Misalnya, dengan melatih teknik kerja Regulatory Impact Assessment/RIA yang banyak dipakai negara-negara maju guna menjamin regulasi yang rasional, terukur, dan menjaga keseimbangan kepentingan publik, warga, dan pemerintah.

Kedua, sebagai bank data perda berisi rekapitulasi produk semua daerah, ringkasan isi dan status keberlakuannya berdasarkan keputusan pusat. Ketiga, sebagai pusat koordinasi kajian ranperda/perda dan memberikan hasilnya sebagai rekomendasi kebijakan kepada Mendagri dan disebarkan ke publik. Keempat, sebagai tangan teknis pemerintah dalam menyupervisi perda. Jaringan kerja komite ini harus menjangkau semua daerah, termasuk dengan melibatkan pihak provinsi sebagai wakil pusat di daerah.

Kehadiran komite khusus semacam ini, mudah-mudahan bisa menyelesaikan kendala birokrasi dan kelemahan kapasitas pusat dalam penanganan perda yang amat kompleks di era otonomi sekarang. Susunan kerja komite ini akan menimbang tipologi masalah/kelemahan pusat dan daerah selama ini, dan secara seimbang ia juga bisa menjadi wakil kepentingan keduanya dalam kerangka kerja dukungan teknis. Ia tidak mengambil-alih otoritas pemerintah pusat dalam membuat keputusan pembatalan perda.

Penulis adalah Manajer Hubungan Kelembagaan KPPOD, Jakarta

Last modified: 25/6/07


 

Parpol Baru dan Apatisme Publik

Oleh Fajar Kurnianto

Di tengah kian menurunnya tingkat kepercayaan publik pada partai-partai politik (parpol), lembaga ini justru kian bermunculan bak cendawan di musim hujan. Sudah lebih dari 40 parpol yang mendaftarkan diri sebagai kontestan untuk bertarung pada Pemilu 2009 nanti.

Jika publik “tidak percaya” parpol, kenapa begitu banyak parpol baru bermunculan? Atau, jangan-jangan ada sesuatu yang lain di balik gambaran yang terbaca pada kenyataan ini?

Dalam kamus politik ada adagium yang menyebutkan politik sesungguhnya adalah ajang untuk “merebut” kekuasaan. Jika upaya “merebut” kekuasaan ini kecil potensinya untuk dapat diraih melalui jalur di luar parpol, dikecualikan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh beberapa waktu lalu yang melahirkan tokoh di luar parpol (independen) sebagai pemenang, orang- orang yang punya hasrat berkuasa mau tidak mau mesti masuk ke dunia parpol, baik itu melalui afiliasi ke parpol yang sudah ada atau membuat parpol baru. Dan, pilihan terakhir ini tampaknya yang kini menjadi tren.

Munculnya parpol-parpol baru bisa bermakna ganda. Pertama, banyaknya tuntutan yang tidak terakomodasi melalui parpol-parpol yang sudah ada, baik karena ideologi dan platform partai yang sudah tidak menjadi acuan, maupun karena kegagalan individu terkait dalam meraih pengaruh yang lebih baik di parpol yang kemudian ia tinggalkan. Kedua, hasrat memburu kekuasaan yang begitu kuat, di samping bisa jadi pula karena terinspirasi oleh kesuksesan seorang Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat (PD) pada Pemilu 2004.

Jika parpol-parpol baru lahir karena “kekecewaan” simpatisan pada parpol sebelumnya, mau tidak mau partai-partai yang ditinggalkan itu mesti mengevaluasi diri. Reformasi total di internal partai, dalam hal ini, mutlak dilakukan. Alasannya, tentu ada api kalau ada asap. Artinya, ada persoalan serius di tubuh parpol yang ditinggalkan sehingga dengan mudahnya ditinggalkan kader-kader terbaiknya.

Apatisme Rakyat

Hal paling berbahaya dalam sistem demokrasi multipartai dalam konteks pertumbuhan demokrasi di republik ini, antara lain ketika tingkat kepercayaan rakyat terhadap parpol-parpol yang diharapkan menjadi wadah penyaluran aspirasi mereka, menurun drastis hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan: rakyat apatis, rakyat tidak peduli pada parpol-parpol. Ini berbahaya, setidaknya dilihat dari dua perspektif.

Pertama, dari perspektif masa depan parpol. Kedua, dari perspektif pola pikir rakyat yang berubah drastis kala melihat harapan yang disemai tidak kunjung terwujud. Akibat langsungnya, tingkat kepercayaan pada parpol tergerus sedikit demi sedikit.

Apatisme rakyat terhadap parpol jelas menurunkan dukungannya pada parpol, yang tentunya berpengaruh besar pada perubahan peta politik parpol-parpol di kemudian hari. Tetapi, pada titik ini, masih ada sedikit harapan buat parpol-parpol ini untuk sedikit bernapas lega dengan keberadaan massa pendukung fanatik, baik fanatisme ini terbentuk oleh kekuatan jaringan dan kaderisasi yang mapan, maupun kekuatan money politics yang biasa mewarnai setiap pergelaran pemilu demi mendongkrak perolehan suara secara temporal.

Apatisme rakyat sekaligus menunjukkan ketidakpedulian rakyat terhadap parpol. Hal ini tentu bukan tanpa sebab. Sebab yang tampak jelas terlihat adalah kurang optimalnya perhatian parpol, kalau tidak malah model politik yang bertentangan dengan visi dan misi kala kader-kadernya sudah duduk di tampuk kekuasaan. Parpol menjadi tidak prorakyat, tetapi pro “yang lain” yang sering kali justru mengorbankan rakyat.

Fakta kelangkaan minyak tanah, naiknya harga beras, bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), pelayanan terhadap publik yang buruk, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang meningkat, adalah beberapa deret fakta yang tampak secara kasat mata membuktikan kegagalan parpol mengkritik pemerintah.

Jika eksistensi parpol diharapkan tetap bertahan sebagai modal sekaligus jembatan rakyat menyuarakan kepedihan dan harapan akan masa depan yang lebih baik, parpol mesti segera berbenah, tidak hanya dalam konteks pembenahan internal menyangkut misi dan visi yang jelas, namun juga pembenahan eksternal menyangkut hubungan dengan rakyat dan bagaimana kesungguhan menyampaikan aspirasi mereka. Jika tidak, kiamat parpol bisa jadi bukan hal yang mustahil terjadi.

Penulis adalah peneliti PSIK Universitas Paramadina, Jakarta

Last modified: 25/6/07


 

Cermin Buruk Perlindungan Negara

Oleh Dyah Ayu P

Akibat empat bulan mengalami penyiksaan, Ceriyati, tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Brebes Jawa Tengah, nekat kabur dari lantai 15 apartemen majikannya di Kuala Lumpur, Malaysia. Tragedi Ceriyati menjadi pemberitaan utama media massa belum lama ini.

Mencuatnya kasus Ceriyati menunjukkan gagalnya upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia mencegah berulangnya kasus kekerasan terhadap TKI. Kasus Nirmala Bonat rupanya tak juga menjadi pelajaran untuk mencegah penyiksaan tidak lagi terjadi. Kasus Nirmala saat itu harusnya dijadikan momentum bagi kedua negara memperbaiki sistem penempatan dan penerimaan, pemenuhan hak-hak dan kewajiban TKI dan majikan secara terbuka.

Persoalan TKI di luar negeri tampak tidak ada habis-habisnya. Mulai dari dokumen kerja tidak lengkap, masa izin tinggal kedaluwarsa, hingga berbagai perlakuan tak manusiawi, terus menjadi masalah. Data menunjukkan, pada 2006 tercatat 3,7 juta TKI mencari nafkah di luar negeri. Sebelumnya, tenaga kerja bermasalah hanya tercatat sekitar 5 persen hingga 10 persen. Sekarang, jumlahnya meningkat menjadi 20 persen hingga 25 persen.

TKI di Malaysia misalnya. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sebenarnya telah menandatangani nota kesepahaman perlindungan TKI pada 10 Mei 2004 di Jakarta tentang sektor formal. Nota lampiran Annex C ditandatangani 13 Mei 2006 di Bali tentang sektor informal. Nota kesepahaman itu mengatur biaya-biaya yang menjadi tanggungan majikan dan TKI. Namun, nota tersebut tidak berjalan baik.

Pemerintah Indonesia harus proaktif melindungi TKI di Malaysia yang dijuluki pahlawan devisa. Kita tidak ingin membiarkan TKI di Malaysia terus mendapatkan perlakuan tak manusiawi. Mantan Ketua Umum F-SPSI, Marzuki Achmad menengarai banyak perusahaan di Malaysia yang berkolaborasi dengan pengusaha dalam mengeksploitasi buruh dari luar. Tak sedikit pengusaha Malaysia sengaja memberikan upah rendah, jauh dari standar pekerja Malaysia, dengan jam kerja jauh lebih tinggi.

Perundangan

Dalam soal perlindungan, Undang-Undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKLN) hingga kini masih menyisakan masalah. Pasal 35 UU No 39/2004 yang menjadi inti persoalan. Pasal tersebut memuat pembatasan pendidikan dan usia bagi TKI, sehingga judicial review perlu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena pembatasan tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, terutama menyangkut hak warga negara untuk bekerja, mendapatkan penghidupan yang layak.

Dua kali judicial review diajukan. Pada 2005 diajukan judicial review berkenaan masalah pembatasan pendidikan minimal SLTP atau sederajat sebagai syarat menjadi TKI. Putusan MK tertanggal 28 Maret 2006 mengabulkan permohonan tersebut, sehingga ketentuan mengenai batasan pendidikan minimal SLTP atau sederajat dianggap tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada 11 April 2007 MK memutuskan permohonan judicial review Pasal 35 UU PPTKLN mengenai pembatasan usia minimum TKI. Dalam putusan itu, MK berpendapat pembatasan usia TKI minimal 21 tahun untuk pengguna perseorangan di luar negeri dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan di usia tersebut seseorang telah matang secara pribadi dan emosi, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penyiksaan dan pelecehan seksual oleh majikan.

Yang menjadi persoalan kemudian, masalah usia 21 tahun sebagaimana dimaksud MK lebih mengacu pada kondisi TKW di luar negeri yang memang rentan penyiksaan dan pelecehan seksual (yang dilakukan majikan), karena kebanyakan TKW di sektor pengguna perseorangan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Padahal Pasal 35 huruf a UU PPTKLN tersebut berlaku bagi semua calon TKI, wanita maupun pria. Tentunya hal ini dianggap diskriminatif bagi calon TKI pria yang belum berumur 21 tahun.

Mungkin akan berbeda ketika pembatasan usia 21 tahun lebih dikaitkan perlindungan negara terhadap warga negaranya di luar negeri, seperti diatur UU Nomor 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Namun ketika pembatasan itu dikaitkan dengan boleh tidaknya warga negara menjadi TKI yang pada hakikatnya dalam rangka bekerja memperoleh penghidupan yang layak, yang merupakan hak asasi warga negara, persoalannya menjadi tidak sederhana. Pembatasan usia sama saja pembatasan hak hidup seseorang.

Argumentasi tersebut diperkuat dengan realitas negara/pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya. Sektor industri belum mampu menyerap tenaga kerja. Tutupnya perusahaan-perusahaan akibat iklim usaha tidak kondusif, berdampak pada PHK besar-besaran, menambah angka pengangguran.

Status Rendah

Berbagai survei tenaga kerja menyebutkan upah buruh di Indonesia paling murah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Kondisi itu memicu orang mengadu nasib ke luar negeri, berharap mendapatkan imbalan lebih layak. Dengan jenjang pendidikan rata-rata tergolong rendah, selain menjadi buruh atau tenaga kasar lainnya, banyak TKI berstatus pegawai rendahan atau hanya menjadi pembantu rumah tangga.

Mereka hanya bisa memasuki wilayah pekerjaan “kasar” yang sangat berisiko (disiksa, dibohongi, dilecehkan). Itu pun masih harus dihadang peraturan pembatasan usia. Jadi apakah mereka tak berhak hidup?

Dengan adanya putusan itu, berarti TKI usia di bawah 21 tahun tetap tidak bisa memperoleh haknya bekerja di sektor pengguna perseorangan di luar negeri. Hal itu menambah jumlah pengangguran dan menjadi peluang menjadi TKI ilegal, atau TKI legal dengan pemalsuan usia. Hal yang tidak perlu terjadi kalau pemerintah mengoptimalkan kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Badan itu semestinya bisa mempersiapkan calon TKI dengan memberi pelatihan dan keterampilan.

Yang lebih mendasar lagi, pemerintah berkewajiban mengupayakan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Upaya lain, pendidikan, agar setiap warga negara berkesempatan mengenyam pendidikan memadai sehingga SDM negeri ini tidak terus-menerus berada pada kelas “kuli”.

Penulis Adalah Peneliti di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten;pemerhati masalah ketenagakerjaan

Last modified: 27/6/07


 

Penerbangan Ongkos Rendah

Oleh Fachry Mahmud

Kecenderungan angkutan udara global dewasa ini adalah penerbangan biaya rendah, sehingga kemampuan menikmati jasa angkutan udara merambah ke tingkat menengah bawah. Orang-orang yang tak pernah membayangkan bepergian dengan pesawat udara dapat menikmati penerbangan, yang berkat kemajuan teknologi dan peningkatan efisiensi dan keefektifan pengelolaan usaha penerbangan.

Perusahaan penerbangan ongkos rendah yang disingkat dengan low cost carrier (LCC), juga dikenal sebagai perusahaan penerbangan tidak macam-macam (no frill), karena di pesawat tidak disediakan makanan dan minuman gratis. Penumpang yang ingin makan dan minum harus merogoh kantongnya. Tarif rendah diberikan dengan menghilangkan banyak pelayanan yang secara tradisional disuguhkan kepada penumpang.

Konsep usaha ongkos rendah berasal dari Amerika Serikat yang kemudian menjalar ke Eropa pada permulaan 1990. Usaha ini diikuti di bagian lain dari dunia. Istilah ongkos rendah ini berasal dari perusahaan penerbangan yang mempunyai suatu struktur ongkos yang rendah atau lebih rendah dari para pesaing. Pelopornya adalah Southwest Airlines dari AS yang memiliki pengalaman unik, karena perusahaan ini semenjak beroperasi selama 30 tahun selalu memperoleh keuntungan.

Southwest Airlines didirikan pada 1867 dengan hak operasi di Texas. Tetapi baru dapat memulai operasinya setelah menghadapi gugatan di pengadilan dari para pesaingnya dengan alasan bahwa tidak cukup permintaan untuk rute tersebut bagi pendatang baru.

Setelah selesai masalah di pengadilan dan dimulainya operasi Southwest, maka Braniff dan Texas International melakukan banting harga dengan tujuan Southwest keluar dari pasar Texas. Serangan kedua perusahaan tadi disambut oleh Southwest dengan menurunkan harga tiket untuk rute Dallas – Houston menjadi US$ 13.00. Dengan langkah itu, Southwest tetap hidup, sedangkan kedua pesaingnya gulung tikar.

Modal Usaha

Modal usaha pengangkut udara ongkos murah adalah kelas penumpang tunggal, tipe pesawat tunggal (biasanya Airbus A320 atau Boeing 737), serta mengurangi ongkos pelatihan dan perawatan. Bagan tarif sederhana, tiket sekali jalan setengah dari pulang-pergi (dan biasanya bila pesawat sudah penuh tarif dinaikkan). Tempat duduk tidak ditentukan sehingga mendorong para penumpang naik pesawat lebih dulu dan lebih cepat. Penerbangan dilakukan ke bandara yang murah (landing fees dan parking fees) dan bandara yang tidak terlalu sesak lalu lintasnya.

Perusahaan menerbangi rute pendek dengan waktu menurunkan dan menaikkan penumpang yang cepat untuk meninggikan utilisasi pesawat, menyederhanakan rute, menekankan penerbangan dari titik ke titik ketimbang melakukan perpindahan penumpang pada bandara poros (hubs). Hal itu meningkatkan utilisasi pesawat, menghindari keterlambatan penumpang dan masalah bagasi mengalami ketinggalan pesawat.

Penerapan ongkos murah juga dilakukan dengan menekan pelayanan tiket langsung, terutama menggunakan internet (menghindari biaya dan komisi untuk biro perjalanan dan sistem reservasi komputer). Selain itu, menggalakkan penggunaan dan penerbitan tiket elektronik atau perjalanan tanpa tiket. Pegawai menjalankan tugas beragam, misalnya awak kabin juga mengerjakan pembersihan atau bertugas pada pintu pesawat.

Itulah karakteristik usaha penerbangan ongkos rendah. Perlu ditambahkan, ongkos murah bukanlah karena dilakukan penalti pada ongkos perawatan dan operasional. Syarat-syarat operasional dan perawatan tidak dapat ditawar-tawar karena menyangkut keselamatan penumpang.

Walaupun tidak semua LCC menggunakan mode usaha seperti itu, ada yang tetap memberikan alokasi tempat duduk dan beroperasi dengan lebih dari satu tipe pesawat. Dengan demikian, sebenarnya biaya operasinya tinggi tetapi masih mengklaim diri sebagai LCC.

Di Luar AS

Dengan dilaksanakan deregulasi di Eropa, LCC pertama lahir adalah Ryan Air dari Irlandia yang memulai operasinya pada 1991. Perusahaan ini tercatat sebagai LCC yang berhasil. Selain itu didirikan pula perusahaan Easy Jet pada 1995.

Di Asia dan Pasifik, sejak 2000 dipelopori Malaysia dengan Air Asia dan Australia dengan Virgin Blue. Pada 2006 juga dibentuk di Arab Saudi dan Meksiko.

Perusahaan penerbangan dunia yang terkenal ikut pula berpartisipasi dengan kegiatan LCC ini. KLM dengan Buzz, British Airway’s Go, Air India dengan Air India Express, serta United Ted.

Bentuk lain LCC yang tidak langsung berasosiasi dengan perusahaan besar adalah bmi’s bmibaby, germanwings yang dikuasai 49 persen oleh Lufthansa dan Qantas Jetstar. LCC tersebut belakangan ini beroperasi dengan berhasil di samping perusahaan induk yang menyediakan pelayanan penuh.

Uni Eropa yang memiliki negara-negara baru dari Eropa Timur, sejalan dengan kebijakan perjanjian udara terbuka ikut serta pula mendirikan Wizz Air dari Hongaria, yang memulai operasi pada 19 Mei 2004. Dari 2004 sampai 2006 rute LCC ditetapkan ke Bulgaria, Slovenia, Polandia, Hongaria, Republik Cheska, dan Turki.

Di Indonesia, perusahaan LCC juga tumbuh bak jamur dan dapat dikatakan terjadi persaingan sangat ketat. Tetapi dari pengamatan, LCC Indonesia yang mengikuti model bisnis di atas hanya satu, yaitu Indonesia Air Asia. LCC ini tidak menerbitkan tiket, ataupun tiket elektronik, tetapi hanya menggunakan print out dari komputer yang hanya berisikan rencana perjalanan atau travel itinerary.

Tanpa pengeluaran tiket, berarti telah menghemat US$ 1. Walau tidak menerapkan alokasi nomor tempat duduk, namun memperkenalkan inovasi baru dengan tambahan bayaran Rp 50.000 untuk mendapat hak prioritas naik pesawat lebih dulu. Dan sebagai no frill, tidak menyediakan konsumsi makanan dan minuman di pesawat. Barang siapa mau makan dan minum harus merogoh kantongnya.

Pengaturan kebersihan dilakukan penumpang sendiri. Awak kabin akan mengumpulkan sampah pada waktunya, sehingga tidak perlu cleaning service atau pembersihan pada waktu singgah yang sangat pendek.

Kebijakan LCC

Hingga saat ini tidak ada pengaturan khusus bagi LCC, dan kebijakannya sama dengan perusahaan penerbangan biasa. Mengingat LCC ini merupakan fenomena abad ke-21 perlu kebijakan yang membedakannya dengan perusahaan penerbangan tarif normal.

LCC seharusnya diberikan hak penerbangan hanya pada bandara kedua, dan hanya terbang dari titik ke titik, dengan tanpa menentukan frekuensi dan menyerahkan hal itu kepada perusahaan LCC masing-masing. Perlu disadari perusahaan penerbangan pada umumnya lebih mengetahui keadaan pasar.

Selain itu jangan sampai LCC ikut bertumpukan dengan perusahaan penerbangan non-LCC pada rute gemuk seperti Medan, Denpasar, Yogyakarta, Makassar, Balikpapan. Bagi rute tidak menguntungkan yang selama ini diterbangkan perusahaan penerbangan BUMN agar dialokasikan kepada LCC, dengan pertimbangan LCC akan menghasilkan lalu lintas (generating traffic) dengan memperkenalkan tarif rendah.

Kebijakan itu diterapkan Malaysia. Untuk jangka panjang perlu dibangun bandara khusus LCC, mengingat jumlah penumpang yang mungkin membludak. Soal tarif tidak perlu diatur, diserahkan saja kepada masing-masing LCC. Karena dalam operasi LCC penghematan justru dilakukan pada hal-hal yang tidak esensial.

Mengenai pengawasan tarif ini banyak negara telah mengalami masalah dan ada kecenderungan dunia untuk menyerahkan tarif pada perusahaan masing-masing. Dalam kasus Indonesia Air Asia tarif yang diumumkan hanya tarif dasar yang kemudian ditambah dengan pajak dan ongkos-ongkos administrasi dan asuransi. Hal itu dapat dilihat dari layar komputer berapa ongkos tambahan yang harus diperhitungkan c alon penumpang, sebelum menyatakan bersedia membayar seperti yang tercantum di layar komputer.

Terakhir, market LCC berbeda dengan perusahaan penerbangan non-LCC, masing-masing mempunyai pasar sendiri-sendiri. Memang diakui kemungkinan adanya pergeseran pasar, tetapi diperkirakan tidak substansial dan tidak melebihi lima persen.

Penulis adalah pengamat hukum udara

Last modified: 28/6/07


 

Perpolisian yang Demokratis

Oleh Novel Ali

Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang terbuka, menuntut upaya mewujudkan sistem dan tata laksana kepolisian, acap kali disebut perpolisian, yang demokratis. Di tengah pemerintah dan masyarakat yang mengandalkan demokrasi, polisi negara setempat idealnya berdiri di atas landasan sistem dan tata laksana perpolisian yang demokratis.

Risikonya, akuntabilitas aparat keamanan (di negara kita; akuntabilitas Polri), pun diukur dan ditentukan oleh sejauh mana sistem dan struktur Polri, juga budaya Polri, mampu mengakses dan mengadopsi pemikiran demokrasi. Sekaligus, juga mampu bersikap dan bertindak sesuai amanat demokrasi. Itu berarti, akuntabilitas Polri memiliki dua ranah kepentingan, yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Keduanya, sarat dengan jaminan berdaya guna serta berhasil gunanya legitimasi publik, berbasis transparansi dari kalangan Polri sendiri.

Karenanya, Polri tidak boleh hanya bekerja di atas landasan (norma) hukum semata. Polri punya etika profesi, sehingga setiap sikap dan tindakan anggota Polri, perlu disesuaikan dengan normal sosial, dan sistem nilai komunitasnya, tanpa harus membuka peluang “jual beli hukum”, baik untuk kepentingan tugas rutin dan adopsi lingkungan, maupun (apalagi) guna membangun sistem, tata laksana dan budaya perpolisian yang demokratis.

Perpolisian yang demokratis, tidak membiarkan setiap anggota Polri boleh terjebak diskresi yang keliru. Konsekuensinya, polisi harus mau dan mampu mengakui kesalahannya, lisan atau tertulis.

Untuk mewujudkan perpolisian yang demokratis, para pembuat undang-undang di negeri ini, seharusnya tidak mengakses terciptanya sebuah sistem (sosial, politik, kekuasaan, budayawan, atau lainnya), yang dapat memposisikan Polri “di atas angin”. Sebab, perpolisian yang demokratis hanya mungkin dapat eksis, manakala tidak ada pihak tertentu (rakyat dan atau lembaga negara), menjadi inferior. Sebaliknya, Polri merasa superior.

Perpolisian demokratis di negeri ini, dimungkinkan antara lain kalau sebagai penegak hukum, Polri sendiri tidak kebal hukum. Di sinilah arti penting lembaga dan budaya pengawasan di lingkungan Polri, baik pengawasan intern, maupun pengawasan ekstern.

Agen Negara

Konsep perpolisian demokratis mengharuskan polisi mampu menindak pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat. Sama mampunya dengan penindakan polisi terhadap sesama polisi, yang juga melanggar hukum. Kalau, misalnya, Polri tidak mampu, apalagi tidak berani, menindak sesama anggota Polri yang terbukti melanggar hukum, berarti polisi kita terbukti tidak mampu menjamin kemungkinan perwujudan perpolisian demokratis di negeri ini.

Dalam sistem perpolisian demokratis, masyarakat tidak terbiasa cuma memberi atensi atas sejauh mana kuantitas dan kualitas penegakan hukum Polri terhadap masyarakat. Mereka terus-menerus juga memotret seberapa jauh Polri sendiri melakukan tindakan yang sama terhadap anggota keluarganya sendiri (anggota Polri dan keluarganya). Tuntutan akuntabilitas eksternal ini muncul ke permukaan, karena polisi diposisikan sebagai agen negara, yang harus senantiasa mampu membangun kinerja berbasis dukungan masyarakat.

Ini berarti, akuntabilitas Polri (di tengah tekad mewujudkan perpolisian demokratis), perlu dilandasi oleh transparansi atas setiap kebijakan dan tindakan Polri, baik yang bersifat individual maupun kelembagaan. Dengannya, pertanggungjawaban Polri tidak terbatas tertuju kepada pemerintah, tetapi juga ke publik.

Perpolisian demokratis dimungkinkan manakala transparansi dan pengawasan, benar-benar melekat ke dalam sistem, struktur dan kultur Polri. Melalui transparansi dan kontrol intern serta ekstern, maka hubungan politik dan kepentingan antara Polri di satu sisi, dan negara di sisi lain, benar-benar akan dilandasi oleh kehendak kuat untuk membangun pemerintahan yang baik, serta sistem kemasyarakatan yang demokratis.

Salah satu risiko perpolisian demokratis di negara kita, adalah penggunaan anggaran negara untuk kepentingan Polri, yang bersifat terbuka bagi pengawasan masyarakat. Transparansi anggaran, di samping keterbukaan arah kebijakan ke mana postur Polri ke depan (yang diharapkan), merupakan tuntutan umum yang tidak dapat ditepis oleh pimpinan Polri, mulai Kapolri hingga kapolsek.

Salah satu kendala Polri mewujudkan perpolisian demokratis adalah kemampuannya mengadopsi tuntutan legitimasi dan akuntabilitas, yang tidak hanya terpusat kepada kepentingan negara, tetapi juga mesti terfokus kepada kepentingan masyarakat. Selama ini, hubungan tugas sesuai profesi, dan kaitan emosional antara kepentingan Polri di satu sisi dan kepentingan negara di sisi lain, umumnya lebih solid dibanding kuatnya ketergantungan kinerja Polri sesuai kerangka kepentingan masyarakat, yang juga merupakan objek pengabdian, pelayanan, dan pengayomannya.

Bagaimanapun sulitnya, guna mewujudkan dan mengaktualisasikan perpolisian demokrasi di negeri, secepatnya diperlukan kemampuan setiap bhayangkara negara kita untuk mengoptimalkan penerapan proses demokrasi, tanpa “mendewa-dewakan” demokrasi itu sendiri. Minimal, tanpa memosisikan demokrasi sebagai supremasi tersendiri yang bertengger di atas supremasi hukum.

Penulis adalah dosen FISIP Undip,Anggota Komisi Kepolisian Nasional

Last modified: 29/6/07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s