Pemikiran Indonesia Juli 2007 2

 

Memutus Silsilah Kekerasan pada Institusi Pendidikan

Oleh Geger Riyanto

Sejumlah institusi pendidikan telah memasuki masa orientasi pendidikan siswa atau mahasiswa barunya, dan yang lainnya sebentar lagi juga akan memulainya. Masa orientasi atau inisiasi merupakan saat untuk mengenalkan kehidupan belajar mengajar di institusi pendidikan terkait kepada peserta didik yang baru masuk.

Di baliknya, masa-masa seperti ini kerap kali dimanfaatkan peserta didik yang lebih senior untuk memperkenalkan adik-adiknya kepada tradisi yang mesti dilaluinya sebelum ia bisa menjadi siswa atau mahasiswa yang “sejati”. Kita mengenalnya dengan istilah masa orientasi siswa (MOS), ospek, posma, atau mapras. Tak jarang tradisi itu diselingi bentakan-bentakan, bahkan kekerasan, yang meninggalkan kesan akan adanya otoritas yang tak tergoyahkan pada benak peserta didik baru itu.

Praktik ini kerap dianggap normal, bahkan dianggap wajar untuk menumbuhkan keakraban antara peserta didik baru dan para seniornya. Namun, pada sejumlah kasus, kekerasan yang dilansir di dalamnya tampak sangat melintasi batas-batas kewajaran. Perlu diketahui, tragedi pembantaian yang pernah terjadi di Virginia Tech, AS, beberapa waktu yang lalu, dipicu oleh patrimonialisme pada institusi pendidikan yang seperti ini.

Cho Seung-Hui, pelakunya, merasa kerap dianiaya, ditindas, dan dilecehkan oleh mahasiswa-mahasiswa sekampusnya. Rasa ketertindasan yang dialaminya itu, dicerna oleh pikiran bawah sadarnya dan mewujudkan gumpalan dendam yang selalu mencari apa pun yang merepresentasikan mereka yang menyakitinya untuk dijadikan objek pelampiasan kekesalannya.

Akan tetapi, rasa ketertindasan yang dialami Cho bukanlah suatu hal yang aneh. Penindasan antarsiswa atau mahasiswa merupakan realitas yang berakar kuat pada sistem pendidikan di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa Barat. Kendati sampai dengan saat ini belum ada data statistik yang mampu mencatatnya secara menyeluruh, bully, suatu bagian dari kosa kata bahasa Inggris, yang artinya merujuk kepada orang kuat yang menindas orang yang lebih lemah di lingkungan sekolah, atau kata kerja yang menggambarkan aksi penindasan itu sendiri, telah tercatat dalam kamus Oxford.

Berulang

Bahasa merupakan catatan yang jujur terhadap sejarah manusia. Ketika bully termaktub dalam perbendaharaan bahasa Inggris yang resmi dan definitif, hal itu menunjukkan bahwa praktik yang berlangsung di sejumlah institusi pendidikan di masyarakat Barat itu merupakan tradisi yang sudah membaku. Bully merupakan realitas yang hadir begitu dekat dalam wilayah kehidupan sehari-hari seseorang yang memakai bahasa yang membakukan praktik ter- sebut.

Perbuatan Cho menembaki sejumlah mahasiswa di Virginia Tech secara membabi-buta merupakan aksi pembalasan simbolik terhadap bullying yang dialaminya, dan ia bukanlah orang yang pertama melakukannya. Penembakan membabi-buta dengan motif semacam itu merupakan fenomena telah terjadi berulang kali di Amerika Serikat.

Dalam sebuah studi yang dilansir oleh United States Secret Service dan United States Department of Education terhadap 37 insiden penembakan oleh siswa antara Desember 1974 dan Mei 2000, ditemukan bahwa 29 orang atau 71 persen dari seluruh pelaku merasa ditindas oleh rekan satu institusinya.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sejumlah insiden pembantaian yang mengambil tempat di institusi pendidikan, menyeruak dari celah sistem pendidikan yang gagal memutus rantai kekerasan dalam lingkungannya. Lalu bagaimana dengan sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan kita?

Peristiwa kematian Praja IPDN, Cliff Muntu, yang menjadi sorotan publik belakangan ini, menunjukkan siklus kekerasan senior terhadap junior pada salah satu institusi pendidikan kita yang tak kunjung berakhir. Berdasarkan pemaparan Inu Kencana, dosen IPDN, semenjak tahun 1990-an tercatat 35 praja tewas karena praktik penyiksaan yang telah membudaya itu.

Kendati pada tahun 2003 yang lalu, kematian Wahyu Hidayat membongkar praktik penganiayaan praja selama institusi tersebut masih bernama STPDN, perubahan yang kemudian dijalankan pada institusi pendidikan tersebut tidak serta-merta melebur tradisi yang ada.

Membudaya

Akan tetapi, terbukti, dengan adanya celah sekecil apa pun hasrat akan kekerasan yang telah membudaya, akan selalu menyeruak keluar. Dan dalam kadar kekerasan yang lebih rendah, praktik intimidasi yang patrimonialistik dari senior terhadap juniornya merepresentasikan habitus yang membumi di sejumlah institusi pendidikan kita. Inisiasi mahasiswa baru yang dahulu tersohor dengan istilah-istilah ospek, posma, atau mapras, masih berjalan di beberapa kampus meski telah dibatalkan di lingkup Depdiknas dengan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 5 Tahun 1995.

Ospek yang dijalankan dengan inisiatif dari komunitas mahasiswa jurusan atau fakultas, pada umumnya dikenal sebagai praktik intimidasi terstruktur terhadap mahasiswa baru. Pada beberapa kesempatan, senior-senior yang memegang otoritas dalam inisiasi mengaku bahwa tradisi tersebut dijalankan untuk meneguhkan mentalitas mahasiswa baru dalam menghadapi dunia kampus. Kendati demikian, apa yang ditampakkan lebih menyerupai upaya balas dendam atas perlakuan yang pernah diterima mereka di tahun-tahun yang lalu.

Dalam institusi pendidikan di Barat, inisiasi merupakan syarat bagi seorang mahasiswa untuk tergabung dalam sebuah fraternity atau komunitas persaudaraan. Inisiasi dipandang dapat menumbuhkan perasaan nasionalisme kekomunitasan pada anggota baru, pasalnya ada anggapan bahwa apabila anggota baru dapat bertahan terhadap praktik intimidasi, berarti ia lulus ujian yang sebelumnya pernah ditempuh oleh senior-seniornya. Setelah menanggung hal yang sama, ia dianggap sudah memiliki kerekatan emosional dengan komunitas tersebut.

Namun, di sisi lain, inisiasi dapat dipandang sebagai sebuah praktik yang sarat dengan hasrat untuk membangun senioritas dalam benak mahasiswa baru, sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa baru belum sepenuhnya menjadi seorang mahasiswa. Dan selanjutnya, waktu berjalan dan menggeser posisi mahasiswa baru sebagai pelaku aktif dari inisiasi itu sendiri. Dalam logika pembalasan, praktik penindasan itu terbingkai kekal. Ia menjadi seperangkat gagasan yang terus diwariskan tanpa terputus.

Mahasiswa yang diposisikan lemah seperti Cho tak bisa banyak memilih. Pilihannya hanyalah diam atau membalas, entah itu membalas kepada yang lemah setelah ia sendiri menjadi bully yang ia benci, atau membalas langsung kepada yang kuat dengan tindakan yang meledak-ledak dan membabi-buta. Pola inilah yang telanjur membaku di sejumlah institusi pendidikan di Barat dan pada banyak institusi pendidikan di negeri kita sendiri.

Tetapi jangan biarkan hukum rimba mencemari institusi pendidikan yang pada dasarnya bertujuan untuk mencerahkan generasi muda. Untuk mendobrak belenggu penindasan yang terstruktur itu, diperlukan sinergi antara reformasi institusional dengan strategi untuk menimbulkan rasa kesetaraan yang afektif di antara masing-masing subjek pendidikan.

Penulis adalah penekun sosiologi pengetahuan Departemen Sosiologi Universitas Indonesia


 

Solidaritas Sosial dan Kematangan Bermasyarakat

Oleh : John Haba

Emile Durkheim (1858-1917) pakar sosiologi Perancis kenamaan, sungguh popular di kancah ilmu-ilmu sosial, sebab ia antara lain mengintroduksikan dua terminologi termasyhur, yaitu “solidaritas mekanik” dan “solidaritas organik”. Terlahir dari keturunan rabi Yahudi, ia ditempa di Ecole Normale Superieure, sebuah lembaga pendidikan bergengsi yang mendidik para intelektual Perancis.

Durkheim tampil ke pentas intelektual dunia dengan gagasan-gagasan menakjubkan. Buah pemikirannya seperti “Suicide” (1879), “Elementary Form of Religions” (1912), “The Division of Labor in Society” (1893), dan kedua tipe solidaritas itu berakar dari kondisi sosial dan masyarakat Eropa umumnya, terutama Perancis pada abad 18-19. Pemikiran ini bertali temali di kalangan keluarga dan komunitas Eropa, yang masih kuat dipengaruhi oleh nuansa religius dan monarki; yang tidak saja menarik masyarakat ke sentra-sentra kekuasaan individual dan institusional, tetapi juga kepada lembaga-lembaga pemerintahan dengan simbol-simbol religius dan politik yang kuat.

Konseptualisasi Durkheim tentang isu solidaritas (solidarity) itu, dapat kita lacak juga dalam konteks historis dan kekinian Indonesia. Diramu dari berbagai suku, agama, ras, dan antar kelompok, di sanalah terkandung kekayaan kultural negeri ini. Setiap kelompok etnis memiliki tipologi nilai dan norma, dan diversivitas itu kemudian direkonstruksikan secara monumental menjadi sebuah entitas nasional bernama “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Bermula dari kondisi obyektif sebuah komunitas yang kaya akan kandungan nilai-nilai kultural, ketika dirajut menjadi sebuah negara bangsa (nation); karakteristik dasar itu tidak luntur, kemudian menjelma menjadi sebuah komunitas asing dan tidak saling mengenal.

Dalam kawah pemikiran Benedict Anderson (Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 1993), salah satu indonesianis terkemuka, Indonesia dapat dikategorikan dalam bingkai sebuah “komunitas imajiner”, yang sejatinya tidak saling mengenal, bahkan tidak pernah bermimpi, kalau nantinya oleh kehendak sejarah, akhirnya dimodifikasi sebagai sebuah bangsa.

Yang mengagumkan adalah, kendatipun berasal dari latar belakang etnis, agama dan ras berbeda, namun, ketika harus diperhadapkan dengan tuntutan sejarah, demi masa depan bersama, mencuatlah secara spontan ke permukaan, melalui berbagai gerakan sosial (social movements) desakan untuk membela harkat dan nama baik agama, golongan, ras dan etnik. Kerelaan untuk berkorban, menjaring dan menebar sentimen, baik yang terjadi serta merta, kerapkali dracuni oleh rekayasa politik oleh para elite dan pemilik modal.

Dari berbagai pergerakan sosial, demonstrasi dan benturan sosial di Indonesia, kelihatan bahwa pergerakan massa, sebagai bukti solidaritas sosial mereka terhadap para pemimpin (agama dan masyarakat), ajaran agama, dominasi etnis, keterpurukan ras dan golongan, sudah bisa dijadikan indikator, bahwa solidaritas sosial timbul sebab adanya kesadaran kolektif, untuk membela dan mengembalikan nama baik pemimpin dan komunitas yang tercoreng.

Refleksi Sosial

Penggerebekan kamar tidur Gubernur DKI Jakarta Soetiyoso oleh polisi New South Wales akhir Mei 2006 lalu, mengakibatkan reaksi dari beberapa organisasi masyarakat di DKI Jakarta. Dalam pandangan mereka, Soetiyoso sebagai figur, tamu negara dan pengayom masyarakat ibukota tidak pantas demikian. Sebab, setiap pengunjung resmi ke negara sahabat selalu diproteksi sesuai dengan regulasi internasional yang berlaku. Realitas yang mengganggu kini adalah, apakah demonstrasi besar itu bersifat spontan dan lahir dari kesadaran bermasyarakat?

Kasus menonjol lainnya yang baru saja terjadi adalah peristiwa TKI di Malaysia. Seorang TKI asal Brebes bernama Ceriayati, terpaksa melompat dari lantai 15 sebuah apartemen untuk menghindari penyiksaan berkelanjutan oleh majikannya. Perlakuan yang tidak manusia itu, bukanlah perbuatan yang baru terjadi kali ini saja. Berdasarkan catatan pihak bewewenang, tragedi serupa (kemanusiaan) merupakan peristiwa yang terus berulang, dan penyelesaian hukumnya pun tidak mudah. Kasus yang hampir mirip juga terjadi dengan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi yang terancam dipulangkan sebab masalah keimigrasian.

Pada pihak lain, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik dan paternalistik ini, melakukan sebuah perlawanan atau protes sebagai wujud solidaritas terhadap pihak tertekan (oppressed group) sering salah kaprah. Sebab, tingkat keberpihakannya telah melampaui batas-batas kewajaran. Katakanlah, ancaman untuk melakukan sweeping terhadap warga negara asing, memboikot produk-produk asing sudah menjadi “ikon” dari para pendemo. Sasaran tembak itu sudah sangat keliru dan tidak boleh menjadi kebiasaan hidup bermasyarakat, sehingga mencoreng jati diri bangsa.

Perlakuan menyimpang saat pilkada dengan mempergunakan kekuatan otot dari pada otak; lagi tumbuh subur saat ini, sekadar membela kandidat dan tokoh panutan, yang sarat bernuansa politik uang (money politic). Kemencengan solidaritas sosial di Indonesia terjadi, sebab perhatian terlalu terpanah pada isu agama dan sikap antipati terhadap negara-negara barat yang pro Israel.

Solidaritas sosial dapat dipertahankan dan diwujudkan tanpa menonjolkan format sarkastik, tetapi melalui cara-cara rasional, tanpa menghilangkan bobot dari solidaritas sosial itu sendiri, dan hak jawab setiap warga negara.

Reorientasi perilaku sosial perlu dilabuhkan pada dua realitas sosial berikut. Pertama, apabila warga masyarakat ingin menegakkan keadilan dan kebenaran, maka tekanan sosial dan kontrol sosial juga harus diarahkan kepada siapa saja, tanpa pandang latar belakang sosial. Kedua, kontrol sosial dan sikap kritis terhadap berbagai kebijakan dan penyimpangan yang terjadi pun jangan lepas dari aksi “demo”, sehingga para pelaku KKN dan kejahatan lainnya menjadi gerah.

Solidaritas sosial sepihak, bernuansa paternalistik dan mengusung konflik, bukanlah sebuah solidaritas murni, tetapi sebuah solidaritas semu bernuansa sektarian, naïf sekaligus wujud ketidakdewasaan bermasyarakat, yang berseberangan dengan tata krama masyarakat global yang menjunjung tinggi hak-hak setiap warga masyarakat.

Petuah Durkheim agar masyarakat do not blindly imitate actions that occur around them (Cuzzort – King, 20th Century Social Thought”, 1980), dapat menjadi rujukan moral untuk karakteristik dan tipologi masyarakat mengambang (floating mass) di Indonesia, terutama menjelang berbagai kegiatan pilkada yang saat ini sedang berlangsung di berbagai tempat di Tanah Air.

Penulis adalah peneliti PMB-LIPI, Jakarta.

Last modified: 2/7/07


 

Kematian Jurnalisme Lingkungan?

Oleh Triyono Lukmantoro

Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sedang mengemuka. Muncul pro dan kontra di sana. Kalangan pakar yang berasal dari Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) merupakan pihak yang selalu berupaya mendorong realisasi pendirian PLTN. Sebaliknya, masyarakat dan kalangan aktivis lingkungan menolaknya. Buktinya, ribuan warga Kota Kudus, yang didukung kalangan aktivis, berdemonstrasi menentang rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Kabupaten Jepara.

Penolakan itu didasari pertimbangan bahwa PLTN memiliki efek buruk bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup di darat, air, serta udara baik dalam rentang waktu yang pendek maupun rentang waktu yang panjang. Masyarakat tampaknya memiliki pemahaman bahwa PLTN memberikan lebih banyak kerugian ketimbang manfaat jika dilihat dari perspektif ekonomis maupun ekologis. Kesadaran masyarakat itu harus ditanggapi secara positif.

Pada dasarnya, persoalan kerusakan lingkungan bukan saja akibat didirikannya PLTN. Protes terhadap pembangunan PLTN selayaknya juga mampu mengingatkan kita semua tentang bumi yang ditempati manusia tidak akan berusia lama. Pemanasan global dan semakin merosotnya kualitas lingkungan menjadikan kurun satu abad ke depan sebagai one final century (abad kita yang terakhir).

Apa yang dapat dijalankan institusi media massa untuk memberikan respon terhadap bumi manusia yang semakin mengalami kerusakan? Seharusnya kalangan pekerja media (jurnalis) lebih intensif untuk menyoroti akar persoalan degradasi ekologis. Gejala yang tampak selama ini menunjukkan bahwa lembaga media kurang memberikan kepedulian pada masalah-masalah lingkungan. Bahkan, jurnalisme lingkungan terasa asing bagi lembaga media.

Fenomena ini dapat disimak pada pemberitaan-pemberitaan yang disajikan media terhadap masalah lingkungan. Ekspose yang lazim disajikan pihak media hanya mengungkapkan akibat-akibat kerusakan lingkungan, seperti rob (limpasan air laut ke wilayah daratan), banjir bandang, gelombang pasang, tanah longsor, angin puting beliung, atau suhu udara yang memanas. Pihak media jarang menyoroti sebab-sebab terjadinya bencana alam. Problem fundamental yang menyebabkan degradasi ekologis sangat langka dijadikan prioritas agenda pemberitaan. Boleh dikatakan bahwa pihak media lebih dominan menunjukkan sikap reaktif yang bersifat sesaat, dan bukan karakter antisipatif, terhadap persoalan lingkungan.

Kesadaran Publik

Ketika tidak ada bencana alam menerjang yang mengakibatkan korban-korban manusia berjatuhan dan harta benda mengalami kehancuran, media lebih banyak memilih sikap diam dan kurang tanggap. Simaklah bagaimana isu pemanasan global ditanggapi secara kurang berarti. Padahal, kehancuran ekologis pada level global memiliki dampak serius pada kerusakan lingkungan secara keseluruhan. Dalam situasi ini, media seharusnya meningkatkan intensitas pemberitaan dengan menggunakan perspektif jurnalisme lingkungan. Artinya, jurnalisme lingkungan harus direvitalisasi (dihidupkan kembali) oleh kalangan wartawan.

Dapatkah diberikan suatu konklusi awal bahwa jurnalisme lingkungan sedang mengalami kematian? Untuk menyatakan jurnalisme lingkungan sedang mengalami kematian tampaknya memang terlalu dini dan sangat gegabah. Kemungkinan lebih tepat jika disebutkan bahwa jurnalisme lingkungan kurang mendapatkan tempat yang baik dalam pemberitaan-pemberitaan media. Sebabnya adalah jurnalisme lingkungan lebih banyak menyoroti aspek-aspek non-manusia, seperti air, udara, serta tanah yang dilihat dari segi nilai berita memang rendah. Padahal, semua hal yang diposisikan seakan-akan sebagai benda-benda mati itu berinteraksi dengan kehidupan manusia.

Jurnalisme lingkungan membahas persoalan-persoalan yang seolah-olah tidak memiliki pengaruh langsung terhadap manusia itu ke hadapan publik. Sehingga, publik diharapkan mengetahui dan menyadari bahwa kehidupan mereka berada dalam ancaman. Hanya saja memang terdapat persoalan yang sangat serius ketika jurnalisme lingkungan sedang diterapkan. Gejala ini pernah diungkapkan Joseph L Bast dalam artikelnya yang berjudul Environmental Journalism: A Little Knowledge is Dangerous (2000). Menurut Bast, pengetahuan tentang lingkungan serba sedikit yang dimiliki jurnalis justru membahayakan.

Mengutip hasil pengamatan yang dijalankan Alan Caruba, seorang jurnalis ilmu pengetahuan dan pekerja pengawasan media, Bast kemudian menunjukkan empat hal utama yang disajikan media dalam meliput persoalan-persoalan lingkungan, yaitu pertama, selama lebih dari 25 tahun, kalangan reporter lingkungan mengabaikan pendapat-pendapat ilmiah yang sebenarnya sangat berbeda dengan pemikiran kalangan penganut environmentalisme; kedua, sangat sedikit jurnalis yang memiliki latar belakang pengetahuan ilmiah, sehingga mereka gampang dimanipulasi oleh kalangan aktivis lingkungan; ketiga, kelompok-kelompok aktivis atau pemerhati lingkungan meningkatkan kampanye kehumasan yang efektif dan didanai secara baik yang dimulai sejak tahun 1970 dan terus berlanjut hingga sekarang; dan keempat, desakan media untuk meningkatkan sirkulasi dan rating acapkali menjadikan media menghadirkan laporan-laporan ekologis sedramatis mungkin.

Jurnalis lingkungan yang baik harus memperhatikan pengetahuan ilmiah dan tidak mudah didikte pihak luar media yang memiliki agenda tersendiri. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada publik betapa pentingnya lingkungan yang mereka tempati. Sebagaimana dikemukakan Poshendra Satyal Pravat (dalam Preserving Environment: Role of Media, 2003), reporter yang menerapkan jurnalisme lingkungan bekerja berdasarkan pada pemikiran bahwa kesadaran publik merupakan senjata yang penting dalam menjaga lingkungan. Jurnalisme ini tidak hanya dapat memainkan peran kunci dengan melakukan investigasi dan pemberitaan mengenai isu-isu lingkungan, tetapi juga menghadirkan komentar dan analisis kritis dengan merangsang perdebatan publik. Kalangan jurnalis berperan sebagai agen-agen utama yang mampu mengubah sikap masa bodoh publik.

“Anjing penjaga”

Jurnalis yang menerapkan paham mengenai kesadaran lingkungan dapat berperan sebagai “anjing penjaga” maupun “kelompok penekan” yang mengeritik pemerintah dan korporasi yang cenderung tidak menaruh kepedulian dan bahkan dengan sistematis melakukan perusakan lingkungan. Jika selama ini ada mitos mapan bahwa kekuatan watchdog para jurnalis hanya dapat dijalankan untuk menyoroti problem-problem politis, seperti isu korupsi maupun demokratisasi, selayaknya harus diubah secara radikal. Masalah lingkungan pun bermuatan politis. Kerusakan ekologis tidak lepas dari bagaimana kekuasaan dijalankan oleh elite politik dan elite ekonomi yang bergandengan tangan menumpuk gengsi sosial dan profit finansial.

Apabila isu lingkungan mengandung muatan politis, maka dapat ditelusuri mengapa jurnalisme lingkungan jarang diterapkan pihak media. Dalam konteks persoalan lebih luas, Frank Edward Allen (dalam The Trouble with Environmental Journalism, 2000) menyatakan alasan-alasan mengapa jurnalisme lingkungan sulit dilaksanakan, yaitu: Pertama, kepemilikan modal media terkonsentrasi pada segelintir pihak. Kedua, nilai-nilai tabloidisme telah menggerus standar dan keputusan pemberitaan. Ketiga, kebiasaan-kebiasaan ruang pemberitaan dalam dewan redaksi menggerogoti perbincangan publik yang sehat.

Hal itu menunjukkan bahwa jurnalisme lingkungan menghadapi kompleksitas persoalan ketika diterapkan. Problem ekonomi politik media menjadikan jurnalis tidak memiliki kekuatan untuk mengungkapkan kasus-kasus kerusakan lingkungan. Misalnya, ada pemilik media yang memiliki perusahaan-perusahaan non-media yang mendapatkan proyek dari pemerintah. Jalinan erat birokrasi dan korporasi ini menyulitkan jurnalis mengungkap skandal degradasi ekologis yang melibatkan aparat pemerintah dan pengusaha. Kebiasaan jurnalis menonjolkan sensasionalisme dalam pemberitaan dan menjalankan liputan yang sekadar berpatokan pada peristiwa,semakin menjadikan jurnalisme lingkungan sulit direalisasikan.

Berbagai jenis bencana alam, seperti rob, banjir, tanah longsor, gelombang pasang atau suhu udara yang memanas tidak saja menyengsarakan warga, melainkan juga membuktikan bahwa jurnalisme lingkungan agak dipinggirkan atau cenderung kurang dimengerti secara baik ketika diterapkan. Apakah semua ini berarti jurnalisme lingkungan telah mati seperti halnya usia bumi yang tinggal seabad lagi? Tentu, tidak! Jurnalis dan publik memiliki tanggung jawab moral merawat satu bumi yang ditempati secara kolektif ini. Sudah saatnya jurnalisme lingkungan disegarkan lagi!

Penulis adalah pengajar Sosiologi Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang.

Last modified: 2/7/07


 

Penuntasan Kasus BLBI, Kunci Pemulihan Perekonomian

Oleh Frans H Winarta

Baru-baru ini kita mendengar berita Jaksa Agung, Hendarman Supandji membentuk tim khusus yang akan menangani kasus BLBI. Sebanyak 75 jaksa unggulan (crème de la crème) dari berbagai daerah ditunjuk untuk menangani kasus BLBI. Tugas utamanya mengusut obligor dan debitur yang selama ini belum melaksanakan kewajibannya kepada pemerintah dan obligor penandatangan perjanjian MSAA yang telah diberikan Surat Keterangan Lunas (release and discharge). Bagi obligor yang telah diberikan Surat Keterangan Lunas (SKL), akan dikaji kembali apakah mereka benar telah melaksanakan kewajibannya secara tuntas dengan menyerahkan aset-aset yang nilainya setara dengan hutangnya. Ini disebabkan tujuan akhir kebijakan pemerintah pada waktu itu adalah memulihkan keadaan ekonomi pasca krisis moneter 1997, sehingga diperlukan dana segar untuk menanggulangi dampak krisis. Penjualan aset-aset obligor dapat digunakan untuk memulihkan ekonomi pasca krisis.

Tindakan Jaksa Agung untuk membongkar kasus BLBI menimbulkan reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan terutama politisi, praktisi hukum, akademisi dan peneliti. Ada yang menyatakan bahwa Jaksa Agung sebaiknya lebih fokus untuk memeriksa 8 obligor yang tidak patuh (non compliance) sedangkan obligor yang telah menyelesaikan kewajibannya dan yang telah diberikan SKL jangan diutak-atik. Bahkan ada yang berpendapat karena kasus BLBI disebabkan oleh abnormalitas ekonomi dan tujuan dikucurkannya BLBI adalah untuk menggerakkan kembali roda ekonomi yang macet, maka pengusutannya menjadi tidak adil apabila hanya mengedepankan supremasi hukum saja dengan mengesampingkan supremasi ekonomi, karena bagaimanapun juga pengusaha penerima BLBI telah memberikan sumbangsih dalam menjalankan perekonomian Indonesia. Padahal pemulihan ekonomi itu bisa tercapai kalau ada kepastian hukum yang dilakukan melalui penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif (tebang pilih). Tanpa konsistensi penegakan hukum tidak akan ada kepastian hukum.

Perlu diketahui bahwa kucuran BLBI bermula dari Krisis Finansial Asia yang melanda Indonesia tahun 1997. Atas petunjuk International Monetary Found (IMF) pemerintah waktu itu didikte untuk mengucurkan BLBI kepada sektor perbankan yang akan digunakan mencegah berkurangnya Giro Wajib Minimum (dana minimum yang harus disimpan di Bank Indonesia). BLBI dikucurkan sebesar Rp 144 triliun kepada 48 Bank dalam penyehatan. Namun apa yang terjadi, dana BLBI tersebut diselewengkan oleh 48 Bank penerima BLBI. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2000 menyebutkan bahwa dari Rp 144 triliun total dana BLBI yang dikucurkan, Rp 84 triliun atau 58,70 persen diselewengkan dan perbuatan tersebut jelas merupakan tindak pidana karena merugikan keuangan negara. Anehnya setelah laporan tersebut diumumkan BPK, sampai saat ini aparat penegak hukum tidak mempermasalahkan penyimpangan dana BLBI tersebut dan lebih memfokuskan pada pengembalian dana BLBI. Inilah salah satu kekeliruan kebijakan penegakan hukum yang justru tidak mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Penulis juga tertarik untuk mengkaji perjanjian MSAA yang ditandatangani antara Pemerintah c.q BPPN dengan beberapa eks pemilik bank dalam penyehatan. Perjanjian MSAA sangat ditentang oleh sejumlah ahli hukum termasuk ekonom terpandang, diantaranya Kwik Kian Gie, karena bertentangan dengan UU No10 Tahun 1998 tentang Perbankan. MSAA memberikan pengampunan kepada eks pemilik bank dalam penyehatan yang jelas-jelas telah melakukan tindak pidana perbankan yaitu mengucurkan kredit yang melewati Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada perusahaan afiliasinya (affiliated loans). Apabila mereka telah menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan seluruh aset-aset yang dianggap memiliki nilai setara dengan kewajibannya maka mereka dibebaskan dari tuntutan hukum dengan diberikan SKL.

Yang menarik untuk ditelusuri adalah apakah suatu perjanjian dapat dibuat apabila bertentangan dengan UU. Pasal 23 Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB) atau yang dikenal dengan Peraturan Umum Mengenai Perundang-Undangan Untuk Indonesia menyebutkan bahwa “Undang-undang yang ada sangkut pautnya dengan ketertiban umum atau tata susila yang baik, tidak dapat dihilangkan kekuatan hukumnya dengan tindakan atau persetujuan”. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu UU yang ada sangkut pautnya dengan ketertiban umum, seperti UU No10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak dapat dihapus dengan suatu perjanjian. Dengan demikian apabila perjanjian MSAA bertentangan dengan UU, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum (null and void) atau tidak sah sejak awal mula ditandatangani.

Aset Bodong

Selain itu perlu juga kiranya dikaji mengenai SKL yang diberikan kepada sejumlah pengusaha nasional antara lain keluarga Salim yang menjadi perhatian dari Kejaksaan dalam mengusut kasus BLBI. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kemas Yahya Rahman dalam majalah Tempo terbaru mengatakan bahwa kebijakan SKL tidak akan diutak-atik tetapi yang akan diperiksa adalah pertimbangan dibalik pemberian SKL kepada pengutang terutama yang menyerahkan aset bodong.

Penulis menyambut positif niat dari kejaksaan yang akan mengusut penyerahan aset yang tidak sesuai dengan nilainya atau bodong, tetapi selain itu SKL yang diberikan sebaiknya juga dibatalkan. Hal ini didasari oleh Laporan BPK tahun 2006 mengenai pemeriksaan atas laporan pelaksanaan tugas BPPN, dimana disebutkan bahwa SKL dapat ditinjau kembali, diperbaiki dan atau disempurnakan apabila ditemukan kekeliruan dan atau kesalahan didalam pembuatan. Kalimat ini mengandung arti bahwa SKL dapat dibatalkan apabila terdapat kekeliruan, dengan demikian diharapkan kejaksaan selain mengusut aset-aset yang bodong sebaiknya juga membatalkan SKL yang diberikan kepada eks pemilik kank dalam penyehatan yang memberikan aset bodong.

Dalam menuntaskan kasus BLBI tidak dapat dipungkiri bahwa selain supremasi hukum kepentingan ekonomi juga harus dikedepankan, karena kepastian hukum dan kepentingan ekonomi diibaratkan seperti keping mata uang, dimana kedua sisinya saling menunjang. Tanpa supremasi hukum perekonomian tidak akan berjalan, karena tidak mungkin investor menanamkan modalnya apabila hukum tidak dijadikan panglima. Oleh karena itu keduanya harus simetris dan tidak berlawanan. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa investasi menjadi mandek karena investor belum melihat adanya kepastian hukum terutama di bidang perburuhan, perpajakan, undang-undang investasi yang tidak atraktif dan juga situasi peradilan yang masih rentan dengan judicial corruption. Hal ini dapat kita lihat dari infrastructure summit yang diadakan tahun lalu, dari begitu banyak proyek yang ditawarkan pemerintah belum ada satupun yang terlaksana. Oleh karena itu kita tidak perlu heran jika negara Tiongkok dalam jangka waktu 1 tahun telah membangun infrastruktur lebih banyak dari Indonesia selama 10 tahun.

Memang kita perlu menghargai jasa dari sebagian pengusaha penerima BLBI yang telah menggerakkan roda perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja. Untuk itu harus diberikan perlakuan berbeda antara yang beritikad baik yang telah menyelesaikan kewajibannya (compliance) dan yang tidak melaksanakan kewajibannya (non compliance), apalagi yang melakukan tindak pidana dengan menjaminkan aset-aset yang diserahkan kepada negara dan yang telah melarikan diri ke luar negeri.

Kita perlu belajar dari Korea Selatan dalam menegakkan hukum. Konglomerat di Korea Selatan yang dikenal dengan istilah chaebol walaupun berjasa dalam memajukan perekonomian, tetapi jika terbukti melanggar hukum, mereka tetap diadili dengan fair trial dan apabila terbukti bersalah dijebloskan ke dalam penjara, seperti yang dialami founder dari Daewoo yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan. Supremasi hukum harus ditegakkan, siapapun di negeri ini apabila terbukti melanggar hukum harus diadili sama dengan warga negara lainnya tanpa membeda-bedakan latar belakang, keadaan ekonomi (kaya atau miskin).

Penulis adalah Advokat dan Ketua Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI).

Last modified: 3/7/07


 

Prospek Usaha Penerbangan Baru

Oleh Fachri Mahmud

Departemen Perhubungan mengumumkan akan membuka kembali izin usaha bagi perusahaan penerbangan baru setelah menganggap penutupan izin bertentangan dengan UU No 5 tahun 1999. Pemberian izin bagi usaha penerbangan swasta didasari atas Ketetapan MPRS No XXIII tahun 1966 dan UU Penanaman Modal Asing No 1 tahun 1967. Ketetapan MPRS tersebut menentukan bahwa monopoli yang merugikan masyarakat harus dihindari, etatisme harus dicegah dan prinsip laissez fair atau liberalisme patut ditolak.

Pada Seminar Angkutan Udara Sipil 1969, disepakati Garuda ditetapkan sebagai pengangkut udara utama yang dibantu oleh Merpati sebagai pelengkap dan oleh usaha penerbangan swasta sebagai tambahan pelengkap. Empat pendatang baru masa itu mendapat izin rute adalah Seulawah untuk seluruh Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka, Belitung, dan Pontianak dengan home base Palembang. Bouraq dengan rute Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara dengan home base Balikpapan. Mandala dengan rute Jawa, Sulawesi, dan Maluku dengan home base Surabaya. Zamrud dengan daerah operasi Nusa Tenggara dan Timor Portugis dengan home base Denpasar.

Pesawat udara yang dioperasikan usaha swasta ini antara lain DC-3/C-47 produksi Perang Dunia II, YS-11 yang sudah tidak diproduksi lagi, HS-748 yang relatif baru dan mahal, dan terakhir Vickers Viscount. Pesawat tua ini dibeli dengan harga murah tetapi biaya operasi dan perawatannya tinggi. Uniknya pesawat-pesawat ini harus disesuaikan dengan rute yang diizinkan pemerintah, karena pada waktu itu pemerintah tidak mengizinkan usaha swasta memiliki dan mengoperasikan pesawat full jet. Suatu ke- ajaiban mereka mampu menyesuaikan keadaan sukar tersebut dengan tetap hidup hingga masa perubahan kebijakan pemerintah tentang angkutan udara.

Pada masa tersebut (1970-1990), hanya Garuda, Merpati, Seulawah, Mandala, Bouraq yang menguasai angkasa Indonesia. Zamrud berhenti beroperasi karena masalah internal perusahaan. Ketika itu, izin usaha baru bagi swasta ditutup karena dianggap penyediaan jasa angkutan udara sudah cukup memenuhi permintaan. Untuk kompensasi rute daerah yang ditunjuk bagi usaha swasta tersebut diberikan hak penerbangan dari home base masing-masing ke Jakarta. Hal ini juga sebagai subsidi silang bagi swasta karena lalu lintas ke dan dari Jakarta sangat potensial.

Persaingan Tak Sehat

Kemudian muncul UU No 5 Tahun 1999. Asas dan tujuan UU ini agar pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum (Pasal 2). UU ini melarang oligopoli, yaitu bila pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk bersama-sama menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4 ayat 1).

Ketentuan lain yang perlu mendapat perhatian ialah mengenai penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan baik sendiri atau bersama-sama yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Tindakan tersebut diperinci dengan menolak pelaku lain untuk penetrasi usaha pada pasar bersangkutan, menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pesaingnya, membatasi peredaran dan/atau jasa pada pasar bersangkutan dan terakhir melakukan praktek diskriminasi (Pasal 19). Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian komponen harga barang/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 21).

Bila dilihat secara saksama ketentuan dalam UU No 5 Tahun 1999, memang harus diperhatikan oleh perusahaan penerbangan baik BUMN maupun swasta. Mengenai pencegahan praktek monopoli memang telah dilaksanakan oleh Dephub dengan membuka usaha swasta sejak 1968. Yang menjadi pertanyaan apakah kerja sama antara perusahaan penerbangan dalam bentuk pooling, block space arrangements, code sharing, merging, dan sebagainya, juga dilarang oleh UU ini. Seperti diketahui kerja sama antara perusahaan penerbangan telah menjadi kebiasaan dalam kebijakan angkutan udara untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha penerbangan. Hal lain yang perlu pula dikemukakan dalam hubungan ini ialah apa yang disebut penerapan predatory tariff (tarif pembunuh), yaitu praktek menurunkan tarif sedemikian rupa pada sektor tertentu hingga pesaingnya keluar dari pasar dan setelah itu perusahaan penerbangan itu menaikkan kembali tarifnya. Hal ini jelas harus diawasi dan dicegah oleh pemerintah.

Kembali kepada pokok permasalahan yang kita bahas, dengan penjelasan dan pembahasan mengenai UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut, kebijakan Menhub untuk membuka atau menutup perizinan usaha penerbangan baru tidak berkaitan dengan pasal-pasal dalam UU tersebut. Karena menutup usaha penerbangan baru dimana perusahaan yang telah beroperasi menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukanlah praktek monopoli atau antipersaingan tidak sehat.

Peraturan Angkutan Udara

Yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini ialah, apakah dasar bagi Menhub untuk menutup atau membuka perizinan baru bagi usaha swasta. Yang menjadi dasar melakukan kebijakan tersebut ialah pembukaan rute baru untuk angkutan udara berjadwal dalam negeri dilakukan dengan mempertimbangkan: adanya permintaan jasa angkutan udara yang potensial dengan perkiraan faktor muatan yang layak (Pasal 13 ayat 1a Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1955 tentang Angkutan Udara). Selanjutnya Menhub melakukan evaluasi terhadap potensi jasa angkutan udara dan kapasitas angkutan udara sebagai dasar untuk pembukaan rute baru dan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta mengumumkan hasil evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan (Pasal 14 ayat 1).

Dari pasal-pasal yang dipaparkan itu Menhub dengan data dan fakta yang tersedia dapat mengevaluasi, apakah suatu rute baru atau perusahaan swasta baru dapat diizinkan atau tidak. Pada rute yang faktor muatannya masih rendah dan potensi lalu lintas menjanjikan, tentu Menhub berkewajiban mengizinkan usaha swasta baru untuk beroperasi. Di pihak lain daerah yang ditunjuk untuk diterbangi usaha baru tersebut tentu tertolong juga dalam usaha daerah itu untuk mengembangkan ekonomi dan sosial mereka.

Data pada Juni 2007 menunjukkan, 17 perusahaan angkutan udara dalam negeri berjadwal dengan 184 jumlah rute, 4.000 frekuensi/minggu dan kapasitas 954,431/minggu atau 208,000 frekuensi/tahun dan kapasitas 49,630,412/tahun. Yang sangat menarik adalah market share dari dua BUMN yaitu Garuda 21,45 persen dan Merpati 7,20 persen didampingi oleh the big four dari usaha swasta dengan Lion Airlines 17,04 persen, Metro Batavia 14,34 persen, Sriwijaya 9,19 persen dan Adam Air 12,99 persen. Perlu dicatat bahwa the big four swasta ini jaringan operasi mereka sejajar dengan Garuda dan Merpati, sehingga praktis sudah tidak ada tempat lagi bagi pendatang baru. Dengan perkataan lain, rute utama sudah sangat padat.

Dengan demikian yang jadi pertanyaan apakah masih ada tempat untuk pendatang baru bila memang dimungkinkan pemberian izin baru. Jawabannya ialah third level air transport atau regional airlines dan perintis. Dari 17 perusahaan penerbangan dalam negeri berjadwal, satu perusahaan penerbangan swasta yang beroperasi seperti regional airlines adalah Riau Airlines, yang beroperasi praktis di sekitar Riau dan Sumatera. Regional airlines seperti ini sangat dibutuhkan di Nusa Tenggara, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi. Karena daerah-daerah ini praktis tidak mempunyai moda transportasi lainnya yang memadai. Inisiatif pengembangan regional airlines ini dapat digarap bersama dengan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah. Mengenai perintis memang kelihatannya Merpati perlu dibantu dengan perusahaan swasta lainnya, dan bila pemerintah pusat tidak mampu memberi subsidi, maka mungkin dapat dibantu pemerintah daerah atau subsidi silang dengan juga memberikan jalur gemuk sebagai kompensasi tugas perintis.

Penulis adalah pengamat hukum udara, pernah menjadi wakil RI di ICAO (Montreal) dan ESCAP (Bangkok)

Last modified: 5/7/07


 

Fenomena Penyimpangan Iklim

Oleh Triyono Abas

“Hujan salah mongso”. Kapan istilah ini ada? Jawabnya begitu gamblang bahwa istilah “hujan salah mongso” sudah sejak lama dikenal orang. Alkisah ketika ahli ilmu pengetahuan alam berkebangsaan Itali, Galileo Galilei dengan teropong raksasanya, mampu menguak pergerakan matahari dan planet, peredaran, dan perputaran benda langit.

Penemuan jitu itu menggebrak ilmuwan seantero jagat, sekaligus mampu merontokkan teori Aristoteles perihal model benda langit, yang bertahan lebih dari 400 tahun. Ditemukannya perputaran dan peredaran benda langit terutama matahari dan bumi, berkaitan dengan penyinaran, lantas lahirlah dengan apa yang disebut sebagai iklim dan musim, atau keadaan cuaca rata-rata dalam jangka panjang. Seperti dua musim yang dikenal di Indonesia, kemarau dan penghujan.

Tertorehlah sudah, abadi dalam pelajaran sejak SD, musim kemarau berjalan dari April hingga September, musim hujan dari Oktober hingga Maret tahun berikutnya. Inilah pakem yang tidak bisa ditawar-tawar. Menyimpang dari kaidah tersebut divonis tegas, pokoknya tidak bisa tidak, “hujan salah mongso”, lebih ekstrem lagi “musim tidak beres”, macam kondisi hujan yang masih nyelonong terus, mengguyur bumi macam Ibukota dan sekitarnya hingga memasuki bulan Juli ini. Sehingga komentar orang pun lantas bermunculan. Ada yang berpendapat, musim sekarang sudah rusak, amburadul, karena manusia banyak dosa.

Selaras dengan dendang lagu Ebit G Ade, ” Mungkin Tuhan mulai bosan, melihat tingkah kita, yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa…”. Maka orang pun lantas berkata, ini semua adalah azab Tuhan. Dan tentulah hal ini diyakini kita semua. Betapa negeri kita tak henti-henti didera kasus tak berkesudahan.

Pergeseran Musim

Bicara soal pergeseran musim, bahasan ini tidak akan terlepas dari paparan sirkulasi umum pergerakan udara yang berlaku sepanjang tahun. Bahwa pada tanggal 21 Maret, posisi matahari tepat berada pada garis lintang 0 derajat atau equator, tanggal 23 Maret, matahari terus bergulir ke utara sehingga mencapai posisi 23 derajat LU. Kali ini terjadi pada 22 Juni. Matahari lantas kembali ke arah selatan, sampai di equator lagi tanggal 23 September. Matahari terus ke selatan hingga garis lintang 230 LS pada 22 Desember.

Dan selanjutnya berbalik lagi ke equator. Pada saat matahari berada di udara equator, daratan Asia menjadi panas, terjadilah tekanan maksimum di Australia, sehingga mengalirlah arus udara dari Australia ke Asia melintasi Kepulauan Indonesia. Udara ini bersifat “miskin uap air”, terjadilah di Indonesia musim kering. Sebaliknya, pada saat matahari di selatan equator, di Australia, tekanan udara menjadi minimum, sehingga udara mengalir dari daratan Asia ke Australia.

Udara ini bersifat basah, dan terjadilah musim hujan di Indonesia. Nah! Itulah teorinya. Profil musim seharusnya adalah demikian. Tetapi perlu disimak bahwa kondisi alam di muka bumi ini cenderung berubah-ubah dan mengalami gangguan. Contohnya, pergerakan arus laut yang membawa panas. Akibat arus laut memanas, berlangsunglah proses hantaran panas terhadap udara di atasnya dengan cara konveksi. Udara yang mengalami pemanasan lantas naik karena massa jenisnya menjadi lebih ringan. Karena tekanan udara di atas lebih kecil dari pada tekanan permukaan, udara naik tersebut akan mengembang dan mengalami pendinginan secara adiabatis.

Terbentuklah di sini awan dan hujan. Hal lain adalah pergerakan awan yang jelas mengurangi intensitas cahaya surya. Buntutnya semua ini adalah pergeseran musim. Jika pergeseran tersebut ekstrem meliputi skala global, lahirlah apa yang disebut El Nino/La Nina.

Ada suatu teori yang menjelaskan pergeseran musim, yakni teori letusan gunung api. Bahwa debu-debu halus yang dihamburkan dan dapat bertahan lama di udara, akan menyebabkan kekeruhan udara dalam kolom vertikal maupun horizantal yang dapat diketahui dengan indera alat pengukur sunphotometer. Jelas ini berakibat kurangnya intesitas penyinaran. Buntutnya dapat dipastikan akan membuat pergeseran musim.

Di kota-kota besar macam Jakarta dengan debu-debu polusi yang terukur teramat tinggi, pengertiannya sama saja. Kondisi udara keruh cenderung membuat pergeseran iklim lokal/perkotaan yang secara umum, sehubungan debu-debu halus yang dapat bertindak sebagai inti kondensasi. Hujan yang memasuki musim kemarau kali ini sedikit bisa diterangkan, bahwa di wilayah Samudera Indonesia terjadi banyak penguapan. Awan panas yang terbentuk akibat penguapan itu terbawa oleh angin muson tenggara melintasi wilayah Indonesia. Jakarta di mana pengaruh angin lokalnya kuat, maka gerakan angin muson tersebut amat dipengaruhi angin lokal pada siang hingga sore hari.

Kecepatan angin lalu menjadi lemah, dan awan-awan yang banyak menutupi wilayah Jakarta. Kondensasi dipercepat oleh debu-debu polusi sehingga “hujan salah mongso” lantas “menggoda” masyarakat Ibukota. Ada yang bilang musim sekarang cantik, tetapi juga ada yang berkomentar “Sialan, sudah musim kemarau masih hujan-hujan lagi”.

Menjaga Lingkungan

Jelaslah sudah yang dimaksud “salah mongso” kemarau maupun penghujan adalah proses alam. Manusia bisa menjaga kelestarian lingkungan, sebaliknya, manusia pun bisa merusak ekosistem. Manusia tidak bisa memodifikasi sepenuhnya, merubah. Tetapi manusia tinggal mengikuti/ menyesuaikan kehendak alam serta menekan serendah-rendahnya dampak negatif yang bisa ditimbulkan.

Berhadapan dengan gejala cuaca ekstrem lokal/perkotaan yakni kekeringan ataupun musim hujan, bagaimana kita harus menyikapinya? Dalam hal ini baiklah kiranya apabila rumpun masyarakat kita pilah atas dua kelompok, anggota masyarakat dan aparat pemerintah daerah.

Menjaga kelestarian lingkungan, bagi anggota masyarakat tentunya perlu lebih memperhatikan lagi persoalan lingkungan masing-masing, seperti membersihkan sampah di seputar aliran sungai, got-got yang bikin mampet lingkungan RT/RW, kelurahan, dengan gerakan kerja bakti secara rutin dilakukan.

Genangan air bersih di cekungan, kaleng-kaleng yang cenderung jadi sarang nyamuk Aedes agepty dalam kondisi “hujan salah mongso” dimana terdapat kondisi cerah dan kadang kala mendung hingga hujan, akan mempersubur perkembangbiakan wabah demam berdarah. Inilah yang senatiasa perlu diwaspadai. Bagi petani dan nelayan, petani perlu memperhitungkan waktu tanam dan jenis palawija. Jika nelayan Teluk Jakarta sering terjebak kondisi cuaca, berangkat dalam cuaca cerah, tetapi beberapa saat lantas redup dan hujan disertai angin kencang, ini pun pelajaran mahal berkaitan dengan keselamatan. Sudah seharusnyalah memperhatikan kondisi cuaca yang disajikan Badan Meteorologi dan Geofisika. Di musim hujan yang senantiasa banyak banjir tetap jadi persoalan terutama tempat-tempat tertentu yang jadi langganan. Bagi aparat pemda tentu saja bukan pelajaran lagi. Penyakit yang sudah puluhan tahun seharusnya bisa teratasi, tetap saja menjadi pertanyaan dalam penanganan.

Kenapa hal yang sudah terjadi sejak dulu, masih juga terjadi sampai sekarang. Inilah permasalahan yang perlu dicari solusinya, sekaligus “PR” berat bagi aparat pemda. Demi lingkungan sehat dan nyaman berkaitan dengan ekosistem, pemda perlu meggalakkan hutan kota sebagai paru-paru kota.

Kualitas lingkungan menurun. Banyak lahan beralih fungsi. Tetumbuhan produktif dibabat habis demi bangunan megah dan taman bunga. Belum lagi tergusurnya lahan hijau. Unsur bisnis dan ekonomi lebih menonjol ketimbang pelestarian lingkungan.

Banyak pihak yang berkoar menjaga kelestarian, dan peduli terhadap lingkungan dengan mengusung program muluk dan slogan. Namun hal itu akan merupakan omong kosong jika masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan masing-masing. Perlu memang digalakkan penyuluhan terhadap warga masyarakat. Kondisi lingkungan yang bersih, menyejukkan, indah dan nyaman bisa tercapai tentunnya melalui kerja keras seluruh lapisan masyarakat.

Penulis adalah ahli geofisika dan meteorologi; pemerhati lingkungan hidup

Last modified: 6/7/07


 

Peran Sosial Perguruan Tinggi

Kasdin Sihotang

Ada hal yang menarik dari pidato Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo di Universitas Gajah Mada (YGM), Sabtu, 30 Juni 2007 lalu. Dalam acara pelepasan mahasiswa peserta program kuliah kerja nyata (KKN) di UGM itu Mendiknas meminta setiap perguruan tinggi dan mahasiswa tidak malu melaksanakan program KKN.

Lebih lanjut Mendiknas menegaskan, program KKN dinilai tetap relevan dilaksanakan agar perguruan tinggi tidak menjadi menara gading yang tercerabut dari akar sosial masyarakat dan bangsa. Program ini sekaligus menjadi jalan untuk pemberdayaan masyarakat.

Bagi penulis, pidato Mendiknas di atas menarik untuk diangkat dalam tulisan ini. Ada dua alasan mendasar mengapa penulis merasa tertarik untuk menjadikan pidato Mendiknas itu sebagai inspirasi tulisan ini.

Alasan pertama, pidato Mendiknas tersebut mengangkat kembali peran sosial perguruan tinggi (PT) ke permukaan. Dalam pidato di atas Mendiknas nampaknya mencoba mengajak para pengelola lembaga pendidikan tinggi untuk menyadari kembali salah satu episteme PT yang selama ini kurang mendapat perhatian, yakni pemberdayaan masyarakat. Peran ini memang dipatrikan sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi di samping pendidikan dan pengajaran serta penelitian. Akan tetapi dalam praksis peran ini semakin lama semakin cenderung dilupakan.

Di Indonesia tidak terlalu banyak PT yang menjadikan peran sosial itu sebagai bagian dari proses belajar mengajar, bahkan menjadi syarat bagi gelar kesarjanaan. Kalaupun itu ada, kegiatan itu hanya bersifat formal untuk urusan akreditasi, bukan bersifat substansial-praktis dalam arti menjadi bagian integral dari aktivitas pendidikan. Perhatian para pengelola PT justru lebih banyak pada masalah internal, dan melupakan masalah eksternal dalam arti masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat.

Masalah internal yang menjadi fokus kebanyakan pengelola PT adalah bagaimana memperbanyak kuantitas baik kuantitas input (baca: mahasiswa baru) maupun kuantitas output (baca: jumlah kelulusan). Dengan kata lain, perhatian pengelola perguruan tinggi lebih berorientasi pada peningkatan jumlah mahasiswa yang masuk dan jumlah mahasiswa yang lulus.

Karena orientasi pada kuantitas, khususnya kuantitas input, persaingan yang tidak sehat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia kehidupan perguruan tinggi, khususnya di kalangan perguruan tinggi swasta (PTS). Fenomena ini terutama mencolok di kota besar seperti Jakarta. Beberapa PTS bahkan sudah mengadakan tes penerimaan mahasiswa baru bagi siswa SMU yang masih duduk di kelas II.

Minusnya perhatian pengelola PT pada peran sosial itu berdampak pada tiga hal bagi para lulusan di kemudian hari. Pertama, lulusan tidak memiliki kepekaan terhadap situasi masyarakat. Kedua, terkait dengan yang pertama, mereka tidak tahu pula harus berbuat apa kepada masyarakat. Ketiga, karena itu mereka merasa terasing dari masyarakatnya.

Keterasingan itu disebabkan oleh di satu sisi posisi sosialnya yang sudah berbeda dari masyarakat dengan menggondol gelar sarjana, di sisi lain dia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan sesuatu pada masyarakatnya, karena ketidaktahuan tentang situasi masyarakat atau karena ketidakpraktisan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Kendati mahasiswa mendapatkan banyak teori di bangku kuliah, namun teori itu kurang nyangkut dengan kehidupan masyarakat atau karena ketidaktahuannya untuk menyangkutkan teori itu dengan kenyataan di masyarakat.

Prinsip dasar

Padaha, in principio sesuai dengan Tridharma yang disebutkan di atas, PT justru menempatkan pengabdian pada masyarakat sebagai bagian nafas dari aktivitasnya. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa PT memiliki peran sosial yang tidak bisa dilupakan. Sebagaimana dikatakan oleh Mendiknas, peran sosial itu adalah pemberdayaan masyarakat.

Apa yang ditegaskan oleh Mendiknas menurut hemat penulis merupakan bagian dari episteme pendidikan tinggi itu sendiri. John Dewey dalam Democracy and Education (1944) telah menunjukkan secara jelas bahwa peran dunia pendidikan tidak saja menambah pengetahuan peserta didik, tetapi juga membangkitkan kepedulian peserta didik terhadap masyarakatnya.

Karena itu pengelola PT perlu memikirkan masalah-masalah yang muncul di dalam masyarakat. Tidak hanya sampai di situ. Melalui ilmu pengetahuan yang dikembangkan, PT perlu berpartisipasi dalam pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian PT tidak menempatkan diri terpisah dari masyarakat, melainkan ia menempatkan diri sebagai bagian darinya, bahkan sebagai problem solver bagi masyarakat.

Jadi, PT tidak hanya menempatkan diri sebagai pencetak sarjana-sarjana trampil, ahli dalam bidangnya, melainkan juga membentuk sarjana-sarjana yang memiliki kepedulian sosial pada situasi masyarakat. Mereka menyadari dirinya sebagai bagian dari masyarakat dan menjadi agen perubahan sosial dengan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh.

Dengan demikian, meminjam pemikiran Paulo Freire, PT harus mampu membentuk manusia-manusia yang memiliki orientasi untuk membebaskan masyarakat dari keterkungkungan masalah. Dan ini tentu hanya mungkin kalau apa yang dikatakan oleh Mendiknas di atas, yakni kuliah kerja nyata menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar di lembaga pendidikan tinggi.

Alasan kedua, kapasitas dari Mendiknas sendiri. Karena yang menggaungkan pentingnya peran sosial PT di atas adalah Mendiknas, maka kekuatan ungkapan itu lebih besar. Karena itu penulis berharap gaung pidato Mendiknas itu tidak hanya berhenti di hadapan 4.162 mahasiswa UGM dan 23 perguruan tinggi yang hadir, melainkan juga menjadi perhatian secara nasional. Bahkan menurut penulis, isi pidato tersebut ditingkatkan menjadi kebijakan nasional dalam dunia pendidikan tinggi.

Artinya, pemberdayaan masyarakat melalui kuliah kerja nyata dijadikan sebagai bagian integral dari proses belajar. Fokusnya tentunya tidak hanya berkaitan dengan pemberantasan buta aksara, melainkan lebih luas dari itu, sesuai dengan bidang ilmu yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Tuntutan ini tentunya semakin urgen mengingat masalah yang muncul dalam masyarakat semakin kompleks dan banyak, sementara kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu sangat terbatas. Universitas harus tanggap secara kreatif terhadap tantangan besar ini dengan memaksimalkan peran sosialnya sebagai agen perubahan.

Penulis adalah dosen Filsafat Ekonomi diFE dan staf inti PPE Unika Atma Jaya, Jakarta

Last modified: 6/7/07


 

Mengatasi Separatisme di Indonesia

Oleh Tony Wardoyo

Belum usai kontroversi pengarakan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dalam tarian cakalele yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat kembali digoncang pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua. Perkembangan ini mengisyaratkan potensi gejolak separatisme di Indonesia masing sangat besar. Kondisi ini memperlihatkan persoalan separatisme yang muncul sejak 1950-an belum juga bisa diatasi sepenuhnya hingga kini. Padahal upaya mengatasi separatisme telah juga lama dilakukan.

Upaya pengokohan integrasi nasional telah banyak digunakan baik bersifat militer, persuasi bahkan insentif. Tapi sejauh ini belum sepenuhnya berhasil. Bahkan ada kecenderungan potensi separatisme menjadi kian meningkat bila melihat frekuensi konflik dalam negeri. Hasil temuan United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), lembaga di bawah payung United Nations Development Programme (UNDP) menunjukkan, angka kematian akibat konflik sosial di Indonesia tahun 1990 hingga 2003 mencapai 10.758 jiwa, sementara insiden yang terjadi akibat kekerasan kolektif sebanyak 3.608 kasus.

Pemerintah hampir selalu disibukkan dengan gerakan separatisme, sehingga Samuel Huntington pernah berkomentar Indonesia bisa bernasib seperti Yugoslavia dan Uni Soviet (almarhum), menjadi negara yang pecah akibat kegagalan menjaga integrasi nasional.

Pandangan itu barangkali dilandasi kenyataan Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia dan masyarakatnya paling plural ini selalu dihantui oleh gerakan separatisme. Struktur masyarakat Indonesia yang heterogenitas etnik, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan primordialisme. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan bawah.

Dengan struktur sosial yang sedemikian kompleks, sangat rasional Indonesia selalu menghadapi permasalahan konflik antaretnik, kesenjangan sosial, dan sulit membangun integrasi secara tetap. Hambatan demikian semakin nampak jelas, jika diferensiasi sosial berdasarkan suku jatuh berhimpitan dengan faktor lain (agama, kelas, ekonomi, dan bahasa), sehingga sentimen-sentimen yang bersumber dari faktor sosial yang satu cenderung berkembang saling meningkatkan dengan sentimen-sentimen yang bersumber dari diferensiasi sosial berdasarkan faktor yang lain. Faktor struktur sosial yang kompleks tumpang-tindih, menurut Peter Blau, merupakan kendala terbesar bagi terciptanya integrasi sosial.

Sementara itu, secara sosiologis diferensiasi sosial yang melingkupi struktur sosial kemajemukan masyarakat Indonesia adalah; pertama adalah diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan adat istiadat. Hal ini karena perbedaan etnik, budaya, agama, dan bahasa. Kedua adalah diferensiasi yang disebabkan oleh struktural. Hal ini disebabkan oleh perbedaaan kemampuan untuk mengakses ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kesenjangan sosial di antara etnik berbeda.

Faktor Penghambat

Dengan demikian, faktor sosiologis kultural dan struktural merupakan penghambat penting dalam integrasi nasional di masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia. Sebenarnya kondisi itu bukannya tidak dipahami oleh para pemimpin Indonesia. Mereka sebenarnya telah memberikan perhatian terhadap upaya menjembatani kesenjangan multidimensi yang terjadi di masyarakat. Di antaranya dengan mengakomodasi aspirasi masing-masing kelompok yang berbeda ini, terutama di daerah yang memiliki potensi mengalami disintegrasi seperti Papua dan Aceh, dengan memberi otonomi khusus.

Sebagian upaya sebenarnya sudah lumayan berhasil. Tetapi kemudian mencuat menjadi gejolak ke permukaan karena faktor kekuatan asing. Di Papua fakta peran Amerika Serikat dalam mendorong ketidakstabilan provinsi itu hampir tak bisa ditutupi, yang secara terbuka melakukan intervensi seperti kunjungan anggota Kongres AS pertengahan Juli ini yang mengungkit masalah Papua. AS jelas memiliki kepentingan agar bisa mengeruk kekayaan Papua. Demikian pula dalam kasus bendera RMS baru-baru ini di Ambon, faktor kekuatan asing atau Belanda banyak disebut terlibat.

Dengan persoalan seperti itu maka lengkap sudah kompleksitas ancaman disintegrasi nasional di Indonesia. Ini bukan berarti kemudian tidak bisa dipecahkan sama sekali. Upaya mengatasinya, menurut Weiner, memerlukan kebijakan yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan masyarakat kepada satu negara nasional. Integrasi adalah proses sosiologis yang tidak bisa dilakukan dan ditempuh dalam waktu singkat. Hal ini memerlukan proses pembudayaan dan konsensus sosial politik diantara suku bangsa (etnik) di Indonesia. Kalau kita menggunakan pendekatan konflik sebagaimana diilustrasikan oleh Lewis C Coser dan George Simell, maka kerangka masyarakat yang akan kita dapatkan adalah integrasi yang selalu berada dalam bayang-ba- yang konflik antaretnik berkepanjangan.

Kalau kita mengikuti pandangan penganut fungsional struktural dari Auguste Comte, melalui Durkheim sampai dengan Parsons, maka yang akan menjadi faktor mengintegrasikan masyarakat Indonesia tentulah sebuah nilai umum tentang kesepakatan bersama antarmasyarakat.

Nilai-nilai umum tertentu yang disepakati secara bersama itu tidak hanya disepakati oleh sebagian besar orang (etnik), namun harus dihayati melalui proses sosialisasi, akulturasi, asimilasi, dan enkulturasi. Proses ini pernah dibuktikan oleh kesepakatan bersama dalam Sumpah Pemuda yang menghasilkan nasionalisme dan menyatukan rakyat Indonesia secara sosial dan politik. Mengikuti pemikiran R William Liddle, konsensus nasional yang mengintegrasikan masyarakat yang pluralistik pada hakekatnya mempunyai dua tingkatan sebagai prasyarat bagi tumbuhnya suatu integrasi nasional yang tangguh.

Pertama, sebagian besar anggota suku bangsa bersepakat tentang batas-batas teritorial dari negara sebagai suatu kehidupan politik dalam mana mereka sebagai warganya. Kedua, apabila sebagian besar anggota masyarakatnya bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan dari proses politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat di atas wilayah negara yang bersangkutan.

Integrasi Nasional

Dalam konteks Indonesia, maka proses integrasi nasional haruslah berjalan alamiah, sesuai dengan keanekaragaman budayanya dan harus lepas dari hegemoni dan dominasi peran politik etnik tertentu. Proses integrasi harus melalui fase-fase sosial dan politik. Mengikuti alur pemikiran Ogburn dan Nimkof (penganut fungsionalisme struktural) bahwa integrasi merupakan sebuah proses : akomodasi-kerja sama -koordinasi-asimilasi.

Kendati aspek persuasif dan konsensus harus tetap dikedepankan menjaga integrasi nasional, bukan berarti mengabaikan daya koersi negara. Sebab salah satu cara untuk mengintegrasikan masyarakat agar menyatu dengan negara bangsa adalah dengan cara tetap menjaga kekuatan koersif untuk mengatasi separatisme, karena dalam angkatan bersenjata yang kuat membuatnya menjadi lebih berwibawa. Pendekatan ini bisa mendorong kekuatan asing segan mengacak-ngacak kedaulatan Indonesia dengan isu separatisme.

Padahal sebagaimana yang telah dipaparkan, faktor kekuatan asing dalam masalah separatisme di Indonesia cukup besar. Untuk mengatasinya dibutuhkan upaya diplomasi yang canggih. Setidaknya dalam masalah ini perlu belajar dari kasus Aceh. Sejak 12 Mei 2000, tatkala Pemerintah Indonesia menerima tawaran dari suatu organisasi kemanusiaan, Henry Dunant Center di Bavoir, Swiss, yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan rasa saling percaya ke arah terciptanya suatu penyelesaian damai konflik di Aceh.

Pemerintah RI berupaya terus dengan menandatangani Persetujuan Penghentian Permusuhan (COHA) hingga penandatanganan MoU antara GAM dan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005 di Helsinski. Kesepakatan itu ternyata bermakna penting bagi peredaan ketegangan di Aceh yang telah berlangsung 30 tahun.

Kendati begitu bukan berarti mendorong internasionalisasi masalah dalam negeri, yang bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga bisa membuat masalahnya menjadi kompleks, dan menimbulkan implikasi yang luas baik dari segi politik maupun hukum internasional. Oleh karena itu, penggunaan saluran internasional di sini lebih dimaksudkan membuat faktor internasional yang semula berpihak ke separatis beralih menentang separatisme di Indonesia.

Dengan pendekatan aspek domestik dan internasional dalam menghadapi isu separatisme, nampaknya Indonesia ke depan akan semakin kukuh dan kuat.

Penulis adalah alumnus Universitas Johanesburg Mainz Jerman dan anggota Komisi II DPR-RI dari pemilihan Papua.

Last modified: 9/7/07


 

Persoalan Mendasar Pendidikan Tinggi

Oleh Ahmad Ali Afandi

Setiap tahun lebih dari 300.000 lulusan SMA dan sekolah yang sederajat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB), dan pada tahun 2007 ini tersedia 96.066 kursi yang diperebutkan. Selain itu, ribuan orang masuk PTS lewat tes tersendiri. Kini tercatat sekitar 2.600 perguruan tinggi (PT) termasuk 100 PTN, menawarkan sekitar 13.894 program studi.

Setiap tahun PT meluluskan sekitar 500.000 orang. Umumnya mereka berharap mendapatkan gelar akademik untuk mengubah nasib agar mendapat pekerjaan yang layak. Dalam hal ini, PT selalu diperhadapkan dengan tuntutan atau pilihan orientasi pendidikan yang seringkali bertentangan, yaitu antara pemenuhan tuntutan pragmatik dari dunia kerja, dan pemenuhan tuntutan pendidikan umum, yakni terbentuknya warga negara yang baik.

Pendidikan tinggi seharusnya didesain untuk menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis, terbebas dari dogma, namun terbina oleh nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ada dua kata kunci dalam pendidikan tinggi, yakni pikiran kritis dan kemanusiaan. Dua hal ini memang tidak akan memuaskan dunia kerja yang selalu lantang menuntut profesionalisme atau spesialisasi ter- tentu. Dengan demikian, yang ideal adalah lahirnya para sarjana yang memiliki spesialisasi ter- tentu, mampu berpikir kritis, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan ini semakin kuat tatkala kita melihat dampak globalisasi dan upaya internasionalisasi PT. Yang paling dicemaskan oleh para orang tua dan pendidik pada umumnya adalah tergerusnya budaya nasional dan kearifan lokal, padahal pendidikan diharapkan mampu mempertahankan dan mewariskan nilai-nilai budaya nasional. Mereka was-was internasionalisasi pendidikan malah berdampak negatif, yakni mengikis nilai-nilai budaya nasional itu.

Tujuh Persoalan

Penelitian yang dilakukan oleh The Carnagie Foundation for the Advancement of Teaching (1987) ihwal pendidikan tinggi menemukan tujuh persoalan mendasar dalam pendidikan tinggi di Amerika. Menurut penulis, ketujuh persoalan itu berlaku universal dan layak diperhatikan dalam mengelola pendidikan tinggi di Indonesia.

Pertama, diskontinuitas antara dunia SMA dan PT yang cenderung asyik dengan dunianya sendiri. Berbeda dengan kontinuitas kurikulum SD, SMP, dan SMA, kontinuitas kurikulum SMA dan PT agak terputus. Hal ini terkait dengan berbagai hal seperti registrasi, tes seleksi masuk, migrasi ke kota, pemondokan, tujuan kuliah, dan kesiapan belajar. Masa transisi ini sangat membingungkan mahasiswa dan belum banyak diantisipasi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, muncul kesenjangan antara harapan guru SMA dan dosen PT. Pada umumnya (calon) mahasiswa kurang menguasai strategi atau keterampilan belajar seperti membaca kritis, menulis akademik, dan keterampilan menggunakan komputer yang merupakan kunci sukses belajar di PT. Pada umumnya PT tidak menyediakan program remedial untuk mahasiswa baru.

Kedua, tidak jelasnya tujuan atau misi PT. Bila yang dikejar PT adalah kebutuhan pasar dan mahasiswa sebanyak-banyaknya, misi suci PT bisa jadi terabaikan, yakni menghasilkan manusia terdidik. PT menawarkan petak-petak disiplin keilmuan (program studi) yang terputus satu sama lain. Dalam kenyataannya, pendekatan petak-petak ini tidak relevan dengan kehidupan. Dalam kehidupan sosial petak-petak itu lebur sehingga yang sangat berperan dan menentukan kualitas hidup adalah life skill secara keseluruhan.

Oleh karena itu, muncul dikotomi careerism dan liberal arts, yakni antara dunia kerja atau profesionalisme yang spesifik dan kecakapan berbudaya secara umum. Bisa jadi program studi malah menjadi penjara bagi mahasiswa, yakni menjadikannya manusia robot dengan keterampilan sempit tanpa kecakapan hidup. Tanpa life skill, kepakaran vokasional atau hard skill menjadi tidak bermakna. Tantangannya adalah bagaimana memadukan liberal arts dalam kurikulum program studi, kurikulum fakultas, atau kurikulum universitas secara proporsional.

Ketiga, konflik yang dihadapi dosen antara kewajiban mengajar dan kewajiban meneliti. Tugas utama dosen adalah mengajar mahasiswa S-1 dengan efektif dan melayani mahasiswa dengan baik. Dalam pada itu, dosen juga harus meneliti dan mempublikasikan penelitiannya dalam jurnal ilmiah, buku teks, dan media massa. Persoalannya bagaimana menjaga keseimbangan antara keduanya. Banyak juga dosen yang mendapat jabatan struktural. Jadi mereka harus belajar menjadi manajer yang baik. Biasanya sulit bagi seorang dosen untuk sukses (sama baiknya) sekaligus dalam ketiga bidang ini.

Keempat, sulitnya menumbuhkan kreativitas di kalangan mahasiswa. Kultur akademik di SMA, yaitu sikap pasif dan menunggu masih terbawa ke bangku kuliah sehingga sulit bagi dosen untuk menumbuhkan kreativitas. Mahasiswa serius mempelajari suatu topik manakala diberi tahu bahwa topik itu akan diujikan. Sistem kerja semalam dalam mengerjakan tugas perkuliahan adalah strategi belajar yang salah. Dalam perkuliahan sulit ditemukan adanya dialog cerdas dan interaktif. Idealnya perkuliahan terjadi dalam kelas-kelas kecil sehingga setiap mahasiswa mendapat kesempatan untuk berpartisipasi secara cerdas. Di situlah tradisi ditantang, kejumudan dihalau, gagasan diuji, kepercayaan diperdebatkan secara ilmiah, dan kreativitas ditumbuhkan.

Kelima, sulitnya menciptakan PT sebagai laboratorium kehidupan. Yang marak malah PT sebagai menara gading. Banyak orang tua yang masih melihat ke(pasca)sarjanaan sebagai simbol status sosial. Buktinya, banyak orang yang sudah memiliki status terhormat pun, seperti kiai, jenderal, atau birokrat, tertarik membeli gelar akademik. Ia mengisolasi diri sehingga apa yang terjadi di ruang kuliah sedikit kaitannya dengan dunia di luar kampus. Persoalannya, bagaimana agar kegiatan di luar kampus mendukung visi dan misi PT.

Bagaimana mengatasi ketegangan antara kebebasan mahasiswa di kampus dan kewenangan lembaga. Juga bagaimana agar PT memberikan kesempatan munculnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di kampus. Dalam konteks globalisasi sekarang ini, bagaimana PT menyiapkan mahasiswa agar siap bertahan hidup dalam kompetisi global.

Keenam, ihwal tata kelola PT. Secara internal para dosen lazimnya lebih setia kepada disiplin keilmuan, yaitu pada tingkat program studi daripada kepada PT tempat mereka mengajar. Tidak heran banyak dosen pintar menjadi kutu buku, tetapi tidak mengetahui atau tidak hirau ihwal visi dan misi PT. Mahasiswa pun seringkali menuntut secara berlebihan, seperti menuntut hak memberikan suara dalam pemilihan rektor, dekan, atau ketua jurusan. Hal yang disebut terakhir ini agak keterlaluan karena demokrasi politik praktis di luar kampus dicobaterapkan dalam manajemen PT.

Secara eksternal PT dituntut untuk lebih terbuka dan akuntabel kepada publik. Selama ini PT khususnya PTN mendapat subsidi besar dari pemerintah. Ketika pemerintah menyadari terbatasnya dana ini, PT dipaksa untuk belajar mencari dana sendiri. Budaya korporat demikian itu adalah sesuatu yang baru dalam sistem pendidikan kita. Kehadiran lembaga baru seperti Majelis Wali Amanah, Senat Akademik, Satuan Penjaminan Mutu, Dewan Audit, dan Satuan Audit Internal masih dirasakan sebagai uji coba dalam manajemen kampus. Tujuh PTN, yaitu ITB, UI, UGM, IPB, USU, UPI, dan Unair sudah berubah status menjadi PT BHMN, dan sesuai dengan kebijakan Depdiknas semua PTN disarankan mengikutinya.

Ketujuh, ihwal evaluasi hasil pendidikan. Prestasi akademik mahasiswa sangat bergantung kepada dosen per mata kuliah. Nilai akhir atau IPK (indeks prestasi kumulatif) dalam rentang 1,00-4,00 adalah ukuran keterdidikan manusia. Bila pendidikan dimaknai sebagai upaya membentuk sarjana sebagai manusia seutuhnya, persoalannya: Bagaimanakah kualitas kemanusiaan yang begitu kompleks disederhanakan dengan sebuah IPK. Sementara itu, tidak semua dosen adalah penilai yang baik. Tampaknya, dalam menentukan IPK mahasiswa perlu dikembangkan berbagai format penilaian yang tidak hanya mengukur potensi intelektual, tetapi juga potensi non intelektual, seperti diniati oleh perkuliahan pengetahuan budaya.

Ketujuh persoalan di atas merupakan persoalan yang selalu ada dan mesti dihadapi secara strategis oleh setiap PT. Namun, urgensi dan kekritisan ketujuh problem itu berbeda dari satu PT ke PT lainnya. Bahkan dalam satu PT pun senantiasa terjadi perbedaan antara fakultas dan bahkan antara program studi. Oleh karena itu, PT harus selalu mawas diri, lewat mekanisme evaluasi diri, terhadap keunggulan dan kelemahan komparatif dari setiap program studi, fakultas, lembaga, dan PT secara kolektif. Tanpa mekanisme ini, PT tidak mungkin dapat menyusun rencana strategis secara berkelanjutan.

Penulis adalah pemerhati masalah pendidikan, tinggal diYogyakarta

Last modified: 9/7/07


 

Menyimak Arah Teroris di Inggris

Aco Manafe

Inggris terus melacak aksi terorisme yang mengejutkan dan menakutkan, karena ditujukan terhadap Bandara Glasgow, dan Ibukota London, 30 Juni 2007 yang lalu. Insiden mobil Cherokee yang ditabrakkan di depan Bandara Glasgow, serta pemarkiran dua mobil misterius dengan bahan peledak di tempat terlarang di Hyde Park London, menunjukkan ancaman teroris terus menekan Inggris, pasca pemerintahan Perdana Menteri (PM) Tony Blair.

PM Inggris yang baru George Brown tentu terkejut, karena sebagai pejabat baru ia disambut dengan aksi terorisme. Inggris yang selama pergolakan sektarian di Irlandia Utara kenyang dengan bom-bom dan serangan gerilya IRA, dengan serius mencoba mengungkap benang merah jaringan para teroris. Hal itu dilakukan karena serangan bom 7 Juli 2005 dan serangan Bandara Glasgow 30 Juni 2007, berbeda sumber manusia pelakunya.

Pada serangan atas kereta api bawah tanah dan bus pada Juli 2005, Badan Intelijen Inggris Scotland Yard dan MI5 memusatkan penelitian dan analisis atas jaringan teroris yang berpusat Leeds yang punya kaitan dengan kekuatan Taliban di Afghanistan dan Pakistan. Beberapa pelaku bom 7 Juli 2005, beberapa kali datang atau setidaknya berhubungan dengan jaringan militan di provinsi-provinsi perbatasan Pakistan-Afghanistan seperti Provinsi Paktia, Waziristan, Ghazni dan Provinsi Northwest Frontier. Jelas provinsi perbatasan kedua negara tempat beroperasinya sisa-sisa Taliban dan Al Qaeda. Ini juga suatu ironi yang berlanjut bagi koalisi AS dan Inggris yang terus memburu Osama bin Laden dan komplotannya, tanpa hasil.

Berubah Arah

Bagi Inggris, jaringan teroris Asia Selatan itu tampaknya berubah arah. Dengan tertangkapnya dua dokter muda suami istri asal Yordania, dan seorang dokter asal Irak, dalam upaya peledakan bom terakhir, maka jelas ada cabang lain jaringan teroris yang mulai beroperasi di Inggris. Jaringan teroris dengan pelaku asal Pakistan-Afghanistan diperluas atau berputar arah dan berpadu dengan jaringan terorisme Timur Tengah.

Memang demikian, karena Al Qaeda juga memperluas jaringannya dengan merekrut anggota-anggota militan yang berkiblat kepada tokoh Al Qaeda Irak, mendiang Abu Musab Zarqawi. Jaringan sebelumnya yang menggunakan para pemuda terpelajar asal Asia Selatan kini berubah dengan merangkul kekuatan-kekuatan intelektual muda asal Timur Tengah, khususnya Irak dan Palestina. Bahkan mungkin para profesional dari Front Irak, didatangkan untuk melatih sekaligus membentuk jaringan dengan para teroris asal Pakistan dan Afghanistan yang berpusat di permukiman imigran Leeds, Birmingham dan lainnya.

Dengan munculnya kalangan terpelajar sebagai teroris di Inggris, maka pupuslah teori yang menyatakan para teroris yang melancarkan serangan bom bunuh diri, menculik dan membunuh, berasal dari kalangan bawah atau berpendidikan rendah.

Bukti-bukti dan hasil identifikasi kepolisian tentang pengeboman di London dan Glasgow menunjukkan bahwa para pelakunya dari kalangan mahasiswa, dokter, ahli kimia, insinyur dan kalangan intelektual lainnya.

Seperti terungkapkan, trio pelaku bom di stasiun KA London 7 Juli 2005, adalah mahasiswa dengan mentor seorang ahli kimia. Shazad Tanweer (22 tahun, pengebom kereta api di Stasiun Aldgate), adalah mahasiswa perguruan tinggi. Sedangkan, Hasib Hussain (18), pengebom bus di Tavistock Square, mahasiswa fakultas ekonomi. Dan senior mereka pengebom kereta api dekat Jalan Edgware, adalah Mohammed Sidique Khan (30), mengajar di Hillside Primary School. Menyimak identitas para tersangka bom London Juli 2007, membuat pihak keamanan Inggris mengacu kepada pusat imigran Pakistan (juga Afghanistan dan India) yang banyak menghuni kawasan Leeds, Distrik Beeston di jantung London.

Para tersangka pengebom Juni 2007, adalah dokter-dokter muda seperti neurolog Mohammed Jamil Abdelkadir Asha berusia 27 tahun, istrinya Dana (24), serta dokter muda Irak bernama Bilal Abdullah. Nama empat tersangka lainnya belum diumumkan, namun pasti berasal dari kelompok Timur Tengah (Irak, Yordania dan Palestina).

1.600 Nama

Polisi Inggris dalam melancarkan penyelidikan yang bersandi Operation Crecive bekerja sama dengan beberapa negara asal para tersangka, untuk meneliti identitas dan kegiatan mereka. Terdapat 1.600 nama yang berkoneksi dengan Pakistan (dan Afghanistan). Badan Intelijen Inggris MI5 melacak 30 rencana pengeboman gagasan Al Qaeda di Pakistan.

Yang menarik sejak Bom Juli 2005, intelijen Inggris mampu menjaring berbagai informasi rahasia, bahwa jaringan teroris menyiapkan 1.000 serangan mematikan dalam dekade mendatang. Ada jaringan rahasia dengan kode 1924, tahun berakhirnya kekuasaan khalifah. Nomor 1924 itu berada dalam telepon genggam tokoh Hizbut Tahrir London, yakni dokter Imran Waheed. Waheed menjadi anggota Hizbut Tahrir ketika dia berusia 17, dan dia menerangkan kepada penulis Carla Power, bahwa organisasinya beranggotakan dokter, pengacara, akuntan, ilmuwan dan orang-orang pandai yang mampu berpikir, merancang dan mengeksekusi.

Ahli keamanan Prancis Roland Jacquard Juni 2007 yang lalu menegaskan pemerintahan baru menilai jaringan imigran ilegal asal Asia Selatan di seputar Afrika Utara, berperingkat nomor dua setelah Al Qaeda. Editor jurnal berbahasa Urdu di Roma, Ejaz Ahmad mengingatkan di pengadilan, bahwa imigran Pakistan bekerja sebagai pedagang kaki lima di jalan-jalan. Mereka hadir di Italia, Spanyol, Prancis dan lainnya melalui calo-calo imigran, yang menyelundupkan mereka melalui Iran, Turki dan kawasan Balkan. Jelas para pemantau keamanan Eropa mencemaskan para imigran Asia Selatan, karena terbukti para pengebom London Juli 2007, adalah warga Inggris keturunan Pakistan.

Mengenai para ahli bom dan kaum profesional muda yang terlibat teroris ini harus mengacu pada organisasi Persaudaraan Mesir yang tumbuh pesat. Organisasinya memiliki anggota seperti dokter, arsitek, pengacara dan kaum profesional yang masih berusia muda.

Di Indonesia memang jaringan teroris baru setingkat Hambali, Amrozi, Imam Samudra, dari kalangan bawah, meskipun ada tokoh terpelajar mereka yakni Noordin M Top dan alm Dr Azahari asal Malaysia. Namun jaringan teroris memiliki kaitan internasional dan siapa tahu, di Indonesia organisasi teroris itu punya peminat di kalangan menengah-atas.

Penulis adalah wartawan senior

Last modified: 10/7/07


 

Kerja Sama Pertahanan

Daoed Joesoef

Rasional dari Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (PKSP) antara dua atau beberapa negara adalah secara esensial, demi security (terjaminnya keamanan, ketentraman, kebebasan) dari negara-negara yang bersangkutan. Setelah mempelajari teks PKSP antara Indonesia dan Singapura, saya jadi terperangah, tidak habis pikir. Betapa tidak. Apakah tanpa PKSP ini sekuriti Indonesia tidak terjamin? Dengan kondisi sosio politik regional dan mondial dewasa ini, jangankan Singapura, Amerika Serikat saja tidak akan dapat memupus Indonesia dari peta dunia tanpa resiko.

Baru sekali dalam sejarah human satu negara besar dalam artian fisik (Indonesia) merasa perlu mengadakan PKSP dengan satu negara kecil (Singapura) demi sekuritinya. Dengan kata lain, si besar memerlukan “perlindungan” dan “jaminan” dari si kecil! Apakah angkatan bersenjata Indonesia memang sudah begitu loyo hingga tidak bisa lagi dihandalkan menjamin ketahanan nasional?

Pemikir ” the art of war ” China klasik, Sun Tzu, mengatakan bahwa bila membangun ketangguhan pertahanan sepenuhnya merupakan kekuasaan dan urusan diri sendiri, untuk memenangkan perang tergantung pada peluang yang diberikan oleh lawan. Dan Indonesia, melalui PKSP yang dibangga-banggakannya sebagai suatu kemenangan besar, telah menyajikan peluang tersebut di atas “baki emas” kepada Singapura.

Singapura dibolehkan mengadakan latihan perang di laut dan udara wilayah Indonesia, sedangkan angkatan bersenjata Indonesia tidak bisa menikmati kesempatan yang serupa di wilayah Singapura. Dan tidak hanya ini. Singapura bahkan boleh mengikutsertakan angkatan bersenjata dari “other countries” -jadi negara ketiga- dalam latihan perangnya di wilayah kita. Dapat dibayangkan betapa banyaknya “negara lain” yang pasti bergairah untuk ikut serta “thanks to Singapore“. Australia, Jepang yang kini sudah dibenarkan punya Departemen Pertahanan, China dan tentunya Amerika Serikat yang selalu merasa terpanggil untuk menjadi polisi dunia, yang kapal selam nuklirnya bisa mondar-mandir di Selat Makasar dan Selat Lombok tanpa terdeteksi oleh sistem pertahanan kita.

Benar bahwa semua itu bisa terjadi bila disetujui oleh Indonesia. Berarti yang menolak, jadi tidak simpatik, adalah tetap Indonesia, bukan Singapura. Sebaliknya negara kecil ini dengan ajakannya itu, diterima atau ditolak Indonesia, tetap memanen citra yang mulia sebagai negara yang “iklas” dan “terbuka”.

Kalau ia benar-benar ikhlas, mengapa ia tidak cukup dengan Indonesia saja dalam berlatih perang? Kalau ia toh ingin berlatih itu dengan “other countries“, mengapa ia tidak membuat PKSP dengan “those other countries” di wilayah nasional masing-masing. Saya betul-betul tidak habis pikir mengapa klausul yang begitu menjebak bisa masuk dalam teks PKSP dan ditandantangani dengan penuh senyum!

Kalau kita lihat “training ground” yang diizinkan Indonesia dalam peta yang terlampir pada PKSP, kita akan menjadi lebih terperanjat lagi melihat “kemurahan hati” atau kepicikan visi strategis dari para juru runding kita. Yang disebut dengan kode area Alpha Satu, Alpha Dua dan Bravo, adalah persis yang dinamakan “verkennings zone” oleh Koninklijke Marine di zaman Hindia Belanda dahulu. Disebut begitu karena semua itu merupakan wilayah pertahanan laut yang khusus disiapkan, jadi sangat dieman-eman, untuk bisa menghadapi “ancaman” dari ke- kuatan laut Inggris yang berpusat di Singapura (Alpha Satu), dari Amerika di Manila sesuai konsep Admiral Mahan (Alpha Dua dan Bravo) dan belakangan dari Jepang. Di tahun 1902 Jepang dan Inggris mengadakan “vloot-verdrag” yang cukup menimbulkan kewaspadaan angkatan laut Kerajaan Belanda. Jadi PKSP ini malah berpotensi membahayakan sekuriti Indonesia.

Pikiran penguasa Belanda mengenai tujuan maritim-strategis demi pertahanan Hindia Belanda di tahun 20-an berikut semua petanya dapat dibaca dalam buku yagn ditulis oleh Dr Mr G Jungsler berjudul ” Recht Zo Die Gatt” ( ‘s-Gravenhage, 1991).

Dapat disimpulkan bahwa PKSP Indonesia – Singapura hanya menguntungkan Singapura di atas kebuntungan Indoensia. Ia yang mendapat manfaat bukan kita. Belum lagi dihitung ” fringe benefits” yang jauh lebih bisa ia nikmati ketimbang kita dengan pengkaitan perjanjian pertahanan dengan perjanjian ekstradisi. Belum lagi diingat gangguan kenyamanan dan ketentraman hidup dan bekerja sehari-hari dari rakyat kita yang bermukim di training ground tadi serta resiko kerusakan alam dan lingkungan disitu karena adanya latihan-latihan perang.

Ada dikatakan bahwa perundingan peraturan pelaksanaan dari kerja sama pertahanan ini, khusus terkait penggunaan area latihan militer Bravo, diserahkan kepada Deplu. Bagaimana bisa mengandalkan urusan yang begitu penting kepada Departemen yang dalam mengambil keputusan hanya berpegang pada asas bebas-aktif, tidak bersendikan konsep geopolitik dan geostrategi yang menetapkan alternatif-alternatif yang musti diputuskan menurut asas kerja tadi. Jangankan Deplu, Pemerintah sebagai keseluruhan juga mengesankan tidak punya visi geografi sebagai dasar berpi- jak dan berpikir, selalu bekerja pragmatis.

Sebaliknya negara mini Singapura, “a geographically disadvantaged state“, beruntung dipimpin oleh orang-orang yang bervisi maksi. Mula-mula mereka menganggap Singapura, secara geografis, sebagai Nederland di Eropa. Sebuah negara kecil, tanpa sumber alam yang berarti, yang dikelilingi oleh negara-negara besar maju. Maka ekonomi nasionalnya dibangun menjadi suatu knowledge economy.

Lalu mereka perlakukan Singapura bagai Swiss yang berada di antara negara-negara besar yang gemar berperang. Mereka bangun suatu sistem perbankan yang bisa dipercaya untuk “penitipan” kekayaan, terutama uang. Bersamaan dengan itu mereka bina sistem informasi, dengan pengetahuan yang mereka miliki, yang tangguh hingga informasi mengenai uang bisa menjadi lebih penting daripada uang itu sendiri.

Akhirnya mereka umpamakan negerinya senasib dengan Israel yang “dikepung” oleh negeri-negeri yang tidak bersahabat, namun selalu bingung dan kalap. Maka mereka berusaha keras memanfaatkan kebingungan dan kebuntuan pikiran tersebut dan melihat Indonesia sebagai negeri yang mudah dibujuk dan diiming-iming.

Maka PKPS dengan Singapura sebaiknya dibatalkan. Singapura yang memerlukan itu bukan kita. Kalau sudah menyinggung soal hukum, mereka selalu sok correct demi pemurnian citranya. Jangan pernah lupa bagaimana mereka tetap menghukum mati prajurit kita yang tertangkap ketika berinfiltrasi ke Singapura dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia dahulu. Padahal pembesar kita sudah nyaris menyembah mereka demi pembebasan prajurit yang malang itu.

Mari menggunakan pembatalan PKSP ini sebagai kesempatan merumuskan satu geopolitik dan geostragi yang berlaku sebagai visi dasar pembangunan nasional kita di semua bidang. Semua ini sudah pernah saya tulis berupa aneka ragam artikel, risalah dan esai. Khusus mengenai pembangunan ketahanan nasional yang sesuai dengan kondisi alami Indonesia, yaitu negara kepulauan, garis besarnya telah pernah dimuat di harian ini. Jadi jangan lagi menari-nari menurut irama gendang yang ditabuh orang lain. Jangan sampai anak cucu kita, generasi penerus, yang sudah kehilangan Tanah Air atau tidak lagi menjadi Tuan di negerinya sendiri akibat ulah kepicikan kita sekarang, kelak ikut-ikut kita dengan kata-kata ejekan ” Dasar Indon!”.

Penulis pernah Belajar Ilmu Strategi di Institut Des Etudes Internationales etstrategiques, Paris

Last modified: 11/7/07


 

Koperasi Menjawab Tantangan

Sri-Edi Swasono

Terus terang identitas koperasi di Indonesia makin dipudarkan oleh neoliberalisme. Sekarang nampaknya membangun koperasi telah “diidentikkan” dengan membangun UKM. Padahal membangun UKM tidak dalam wadah koperasi akan dapat berarti membangun bibit-bibit usaha kapitalis. Untuk itu perlu kiranya saya mengajak para pembaca untuk back-to-basics tentang apa itu koperasi?

Koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi “untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama”. Upaya ini dapat tumbuh dari dalam masyarakat sendiri berkat munculnya kesadaran bersama untuk pemberdayaandiri (self-empowering), namun dapat pula ditumbuhkan dari luar masyarakat sebagai pemberdayaan oleh agents of development, baik oleh pemerintah, elite masyarakat maupun oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Dengan kata lain, menolong diri sendiri secara bersama-sama itulah yang apabila diformalkan (dilembagakan) akan menjadi badan usaha bersama, yang lazim kita sebut sebagai “koperasi”.

Mari kita mulai tentang unsur utama terbentuknya koperasi (dimensi mikro) sebagai wadah usaha ekonomi adalah Pertama, adanya sekelompok anggota masyarakat yang sama-sama memiliki “kepentingan bersama”. Kedua, sekelompok mereka ini sering bertemu secara rutin (sukarela dan terbuka) berdasar alasan serukun tempat-tinggal, setempat kerja, seprofesi, sejenis matapencaharian. Ketiga, sekelompok mereka ini bersepakat untuk bersama-sama bekerjasama “menolong diri sendiri secara bersama-sama” untuk memenuhi kepentingan bersama mereka dalam “semangat kebersamaan dan kekeluargaan” (mutualism and brotherhood) atau “semangat ber-ukhuwah”. Kerjasama ini meliputi kebersamaan dalam berproduksi, berkonsumsi, mencari peluang usaha, menanggung resiko, mencari kredit, menikmati kemajuan dan menanggng beban ataupun kerugian.

Keempat, berbeda dengan wadah usaha lain, misalnya PT, Firma dan CV ataupun berbagai macam perusahaan negara, maka koperasi sebagai wadah usaha “dimiliki bersama” oleh seluruh anggotanya berdasar kesamaan harkat martabat sebagai sesama manusia. Dalam koperasi berlaku prinsip partisipasi dan emansipasi.

Koperasi sering disebut sebagai “kumpulan orang”. Artinya di dalam koperasi manusialah yang diutamakan, setiap orang (individu anggota) dihormati harkat martabatnya secara sama, dalam prinsip “satu orang memiliki satu suara” (one man one vote).

Kelima, lebih dari itu, tidak seperti di dalam PT, di dalam koperasi berlaku pedoman usaha bahwa anggota koperasi adalah pelanggan dan pemilik sekaligus. Keenam, dengan demikian pula koperasi pembentukannya melalui suatu proses “bottom-up” atau dari bawah ke atas, bukan “top-down” atau dari atas ke bawah.

Ketujuh, koperasi tidak bertujuan mencari laba (profit) karena koperasi memang milik sendiri dari seluruh anggota, karenanya tidak relevan kalau koperasi mencari laba dari para anggotanya sendiri. Koperasi sebagai wadah (fasilitator) usaha milik bersama bertujuan utama mencari manfaat (benefit) bagi para anggotanya. Namun para anggotalah yang mencari laba dari kegiatan usaha mereka masing-masing (terutama koperasi produksi). Oleh karena itu yang diperoleh koperasi adalah “sisa hasil usaha” (SHU) kemudian dibagikan kepada para anggotanya sesuai dengan keputusan yang diambil dalam rapat anggota (RAT).

Kedelapan, sebagaimana kita kenal dalam UU Koperasi No 12/1967, seperti tersurat dengan perkataan “kesadaran berpribadi” (individualita menurut istilah Bapak Koperasi) dan “kesetiakawanan” (kolektivita menurut istilah Bapak Koperasi) merupakan landasan mental bagi para koperasiwan, yang satu memperkuat yang lain (Ibnoe Soedjono, 1967; Swasono, 1992; J.K. Lumunon, 1992; Herman Soewardi, 2002). Namun, landasan mental ini justru di cabut oleh UU Koperasi No 25 Tahun 1992. Maka rusaklah koperasi, jadilah koperasi berwatak homo economicus (Herman Soewardi, mengabaikan moralitas sebagai homo socius yang ber-ukhuwah.

Kesembilan, koperasi menyatukan kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial yang kecil-kecil menjadi satu kekuatan besar, sehingga terbentuk kekuatan berganda-ganda (sinergis) yang lebih tangguh. Dari sinilah semangat menolong diri sendiri secara bersama-sama memperoleh awal momentumnya untuk mandiri. Mandiri adalah wujud dari kegiatan pemberdayaan-diri (self-empowerment). Menjadi mandiri adalah suatu titik-tolak dan sekaligus menjadi tujuan akhir koperasi.

Sokoguru

Koperasi juga merupakan sokoguru perekonomian nasional, artinya kegiatan ekonomi rakyat di bawah mendukung perekonomian besar di atasnya (hubungan vertikal). Ini sering tidak dimengerti, maka sering dicemooh. Padahal adalah nyata bahwa koperasi cengkeh dan koperasi tembakau adalah sokoguru industri rokok kretek. Koperasi kopra adalah sokoguru industri minyak goreng, dan seterusnya.

Para pedagang sektor informal (termasuk PKL) telah menyediakan kehidupan murah bagi buruh-buruh miskin berupah kecil dari perusahaan-perusahaan besar kaya yang formal-modern. Dengan kata lain sektor informal menjadi sokoguru dari perusahaan-perusahaan besar itu. Maka petani tembakau dan petani cengkeh, serta para penjual rokok dan para pecandu rokok perlu diatur agar dapat memiliki “andil internal” (co-ownership) pabrik-pabrik rokok, para pelanggan patut ikut memiliki saham supermarkets.

Demikian pula pelanggan telepon harus dapat difasilitasi untuk diutamakan bisa memiliki saham PT Telkom, PT Indosat dan seterusnya. Adalah keliru dari dimensi mutualism and brotherhood bila Indosat, BNI 46, dan lain-lain badan usaha milik nasional dijual ke pihak luar sebelum ditawarkan lebih dahulu kepada nasabah (clienteles) yang memiliki hubungan common bonds (produksi, konsumsi, distribusi dan teritori). Di sinilah kita kemudian mewujudkan demokrasi ekonomi dalam Triple-Co, yaitu bahwa di dalam badan-badan usaha terutama yang kapitalistik sifatnya dapat lebih berwatak kebersamaan kooperatif dengan dilaksanakannya co-ownership (pemilikan bersama), co-determination (keputusan bersama) dan co-responsibility (tanggungjawab bersama).

Usaha Besar

Koperasi tidak harus merupakan badan usaha kecil-kecilan. Koperasi-koperasi bisa bergabung menjadi usaha-usaha besar, baik secara vertikal (primer, sekunder, induk/apex) ataupun secara horisontal (kerjasama antar-koperasi dengan membentuk “jaringan usaha koperasi”). Koperasi adalah wadah utama bagi ekonomi rakyat untuk bersinergi usaha.

Dalam tingkatan mikro banyak kita temukan usaha-usaha bersama, yang tidak berbadan hukum koperasi, bahkan tidak berbadan hukum apa pun. Namun usaha-usaha bersama ini bermekanisme dan berwatak kooperatif (yang dapat kita sebut sebagai “pra-koperasi”), yang hidup bergotong-royong dan keberadaannya cukup massif.

Demokrasi Politik adalah suatu doktrin demokrasi yang tidak menghendaki adanya autoktrasi politik, artinya tidak menghendaki adanya kekuasaan politik yang terkonsentrasi pada satu kekuatan politik tertentu. Demikian pula Demokrasi Ekonomi adalah suatu doktrin demokrasi yang tidak menghendaki adanya autokrasi ekonomi, artinya tidak menghendaki adanya kekuasaan ekonomi yang terkonsentrasi pada satu kekuatan ekonomi tertentu.

Pasal 33 UUD 1945 samasekali tidak anti usaha besar. Demokrasi Ekonomi sesuai Pasal UUD 1945 usaha besar tidak dipersoalkan selama dimiliki oleh banyak orang untuk mencegah konsentrasi pemilikan aset ekonomi. Dengan demikian tidak relevan lagi mempertanyakan keberadaan koperasi dalam menghadapi globalisasi yang memang memerlukan usaha-usaha besar yang efisien (tanpa mengabaikan bahwa yang kecil-kecil dan efisien pun bisa bertahan hidup dengan kukuhnya).

Kemerdekaan Indonesia mengemban cita-cita Mohammad Hatta membentuk masyarakat merdeka yang demokratis melalui upaya melaksanakan “transformasi ekonomi” dan “transformasi sosial”.

Transformasi ekonomi yang dimaksudkan itu adalah suatu upaya restrukturisasi membentuk sistem ekonomi baru yang meninggalkan asas perorangan (individualisme) dan menggantinya dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan (mutualism dan brotherhood) sesuai semangat dan moralitas agama ber-ukhuwah berdasar Demokrasi Ekonomi.

Sedang transformasi sosial yang dimaksudkan adalah membentuk hubungan sosial-ekonomi yang partisipatori-emansipatori. Di zaman penjajahan berlaku sistem ekonomi subordinasi, artinya yang di atas mendominasi yang di bawah. Wujud nyatanya adalah hubungan ekonomi “tuan-hamba”, “taoke-koelie”, “juragan-buruh”, semacam “economic slavery system”, di mana yang kuat dan berkuasa berkedudukan dominan dan yang lemah tanpa posisi-tawar kedudukannya tersubordinasi.

Penulis adalah Pj Ketua Umum DEKOPIN

Last modified: 12/7/07


 

Diskusi Tentang Penelitian Sel Induk Berlangsung Terus

K Bertens

Inggris sudah lama menduduki tempat terkemuka di antara negara-negara yang unggul dalam penelitian ilmiah, khususnya ilmu-ilmu biomedis. Ilmuwan-ilmuwan Inggris untuk pertama kalinya menemukan struktur DNA (1956) dan dengan demikian membuka jalan untuk bioteknologi genetik. Ilmuwan-ilmuwan Inggris juga berhasil mengembangkan teknik reproduksi yang disebut fertilisasi in vitro. Dengan menggunakan teknik ini “bayi tabung” pertama di dunia bisa lahir di Inggris pada tahun 1978. Dan dengan itu baru disinggung dua kejadian puncak dalam riwayat penelitian biomedis Inggris.

Tentu saja, dalam hal itu para ilmuwan Inggris pun tidak bisa mengelak timbulnya masalah-masalah etis yang berat. Salah satu upaya untuk menghadapi masalah-masalah itu adalah “Komisi Warnock”. Atas prakarsa pemerintah Inggris, pada 1982 didirikan Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embryology yang dipimpin oleh filsuf wanita Prof Mary Warnock dari Universitas Cambridge. Sesudah bekerja selama dua tahun, komisi ini dapat menghasilkan laporan yang tahun berikutnya diterbitkan dalam edisi komersial dengan judul A Question of Life: the Warnock Report on Human Fertilisation and Embryology (1985). Sebagian besar berdasarkan pekerjaan komisi tersebut, kemudian Inggris mengeluarkan undang-undang yang mengatur bidang ini, the Human Fertilisation and Embryology Act (1990) yang antara lain mengizinkan penelitian dengan embrio sampai dua minggu usianya dan mendirikan Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) sebagai instansi yang mengawasi pelaksanaannya dan berwenang mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang tidak jelas.

Sel Induk

Tidak mengherankan bahwa Inggris mempunyai jasa banyak juga di bidang penelitian sel induk (stem cells), yang kini dianggap sebagai salah satu bentuk penelitian biomedis yang paling menjanjikan. Sel induk adalah sel manusiawi yang masih pada permulaan perkembangannya, sehingga bisa tumbuh lagi menjadi macam-macam sel dewasa, seperti sel darah, sel saraf, sel otot, sel kulit, dan lain-lain. Karena ciri khasnya ini, penelitian sel induk berpotensi merintis jalan bagi terapi baru untuk penyakit yang sampai sekarang tidak mungkin diobati. Misalnya, penyakit Alzheimer disebabkan oleh kerusakan sel-sel tertentu dalam otak. Jika nanti kita berhasil menggantikan sel-sel yang rusak itu dengan sel-sel baru yang kita kembangkan dari sel-sel induk, hal itu berarti kita akhirnya mampu juga menyembuhkan pasien-pasien yang mengidap penyakit yang mengerikan ini. Kemungkinan ini membuka perspektif yang sama sekali baru untuk ilmu kedokteran dan pelayanan kesehatan. Karena alasan itu penelitian tentang sel induk sekarang begitu mengasyikkan.

Sel induk ditemukan dalam tubuh setiap manusia, misalnya dalam sumsum. Contoh terkenal lain adalah darah dalam tali pusat pada bayi yang baru lahir. Sel induk ditemukan juga dalam embrio muda. Dan justru sel-sel induk embrionik inilah yang paling menarik bagi penelitian ilmiah dan paling menjanjikan untuk mencapai terobosan baru dalam ilmu kedokteran. Karena itu, walaupun sel induk dewasa tidak diabaikan, perhatian penelitian biomedis secara khusus terarah pada sel induk embrionik.

Namun, di sini timbul masalah etis besar, karena embrio dibunuh dalam penelitian serupa itu, meskipun dengan maksud yang amat luhur, yaitu mencari terapi baru yang sangat dibutuhkan. Masalah etisnya adalah bahwa di sini kehidupan manusiawi dipakai dengan cara instrumental. Dengan kata lain, kehidupan manusia satu dikorbankan demi kepentingan kehidupan manusia lain. Jika sebagai donor darah saya menyumbangkan sebagian darah saya kepada orang sakit yang membutuhkan, hal itu adalah keputusan saya tentang tubuh saya sendiri. Demikian pula, jika saya menyumbangkan sebuah ginjal untuk dicangkok dalam tubuh saudara kandung yang menderita gagal ginjal total. Akan tetapi, jika organ ginjal atau jantung tanpa persetujuannya diambil dari orang satu untuk dicangkok ke dalam tubuh orang lain, tindakan itu sangat tidak etis, meskipun tujuannya barangkali baik. Dalam kasus organ jantung, orangnya malah dibunuh demi tujuan baik itu. Di sini kehidupan satu secara instrumental dipakai demi kepentingan kehidupan lain.

Cara instrumental

Dalam penelitian sel induk sebetulnya terjadi hal yang sama: kehidupan satu dikorbankan kepada kehidupan lain. Kalau dikatakan begitu, sering segera diajukan keberatan bahwa dua kasus ini tidak sama. Manusia yang sudah lahir tidak boleh disamakan dengan embrio yang baru mulai berkembang. Karena itu cukuplah bila orang tua (pria dan wanita yang menghasilkan embrio itu dengan sel sperma dan sel telur mereka) memberi izin untuk memakai embrio dalam penelitian. Namun demikian, argumentasi ini mempunyai kelemahan juga. Orang tua tidak berwenang memberi izin. Embrio itu adalah kehidupan manusiawi baru, bukan sebagian tubuh mereka. Status embrio bukan seperti darah yang disumbangkan oleh donor darah. Embrio adalah kehidupan baru yang berbeda dengan kehidupan orang tuanya, meskipun untuk perkembangannya masih beberapa waktu tergantung pada tubuh ibunya.

Bulan Mei yang lalu Inggris selangkah maju lagi dalam kawasan kontroversial ini. Waktu itu pemerintah Inggris menyetujui perubahan Undang-Undang 1990, sehingga memungkinkan diciptakannya embrio-embrio hibrida untuk penelitian, artinya embrio campuran gen manusia dan hewan. Undang-Undang 1990 melarang dibuatnya embrio hibrida semacam itu. Bulan Desember 2006 pemerintah Inggris masih mengeluarkan pengumuman bahwa prosedur itu harus ditolak karena considerable public unease (rasa gelisah besar dalam masyarakat). Mengapa dalam waktu singkat pendapatnya sudah berubah? Pasti karena tekanan besar dari dunia ilmiah. Antara lain komisi DPR Inggris yang membidangi penelitian ilmiah sudah mengajukan dengan tekanan besar bahwa posisi termuka Inggris di bidang penelitian dalam bahaya, bila embrio hibrida tidak diizinkan. Salah satu kesulitan yang dialami para ilmuwan adalah kekurangan embrio manusia. Menggunakan embrio-embrio tersisa dalam prosedur fertilisasi in vitro tidak merupakan alternatif yang menarik, karena kualitasnya sering tidak memadai. Namun demikian, sel telur sapi dan kelinci tersedia dalam jumlah hampir tak terbatas. Dari sel-sel telur hewan itu dikeluarkan inti selnya dan diganti dengan inti sel manusia dewasa, misalnya sel kulit.

Dengan demikian masalah kekurangan embrio manusia untuk penelitian langsung teratasi. Embrio hibrida itu untuk 99,9 persen terdiri atas DNA manusia. Hanya DNA hipokhondria yang menyediakan energi untuk embrio, berasal dari hewan. Dan embrio hibrida hanya boleh dipakai untuk penelitian dan tidak boleh diimplantasi dalam rahim manusia atau hewan. Apalagi, embrio hibrida itu rupanya hanya bisa hidup beberapa hari saja.

Apakah janji-janji muluk ilmu pengetahuan dapat membungkam begitu saja “rasa gelisah moral dalam masyarakat”? Masyarakat merasa gelisah, karena dengan embrio hibrida itu dilanggar sebuah batas yang tidak boleh dilewati. Batas itu berkaitan kesucian hidup manusia. Kehidupan manusiawi mempunyai tujuan dalam dirinya sendiri dan karena itu tidak pernah boleh dikorbankan kepada tujuan lain, betapa pun menggiurkan prospeknya.

Penulis adalah anggota Staf Pusat Pengembangan Etika, Universitas Atma Jaya, Jakarta

Last modified: 14/7/07


 

Inkonsistensi Pemerintah Memerangi Separatisme

Tjipta Lesmana

Salah satu karakteristik pemerintah Yudhoyono adalah inkonsistensi menangani berbagai masalah bangsa dan negara. Dalam memerangi korupsi, misalnya, prinsip “tebang pilih” tetap dijalankan kendali pemerintah mati-matian membantahnya. Terhadap kasus lumpur panas di Sidoarjo, inkonsistensi lebih telanjang lagi. Inkonsistensi juga tampak menghadapi masalah separatisme. Simaklah tiga kasus berikut.

Aparat keamanan kalang-kabut dan panik setelah rombongan liar anak muda bertelanjang dada pada 2 Juli pagi berhasil menyelusup dan menggelar tarian Cakalele ketika Gubernur Maluku sedang berpidato dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional di Ambon. Presiden Yudhoyono yang hadir pun tersentak. Ia minta supaya aksi liar yang sempat memperlihatkan bendera RMS itu diusut dan pelakunya ditindak. “Kita tidak boleh mentolerir aksi separatisme,” tandas SBY.

Setelah itu terjadilah men-hunt besar-besaran oleh aparat keamanan dalam upaya menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab. Seluruh “drama politik” ini mendapat pemberitaan luas dari media massa nasional. Sejumlah politisi tiba-tiba tampil sebagai pahlawan kesiangan mengutuk insiden di Ambon seraya mendesak pemerintah supaya tidak berkompromi dengan gerakan separatisme.

Sehari kemudian, Selasa 3 Juli, di Jayapura, ibukota Papua, bendera Bintang Kejora tiba-tiba dipertontonkan secara mencolok oleh beberapa penari yang berlaga dalam rangka upacara pembukaan Konperensi Masyarakat Adat Papua (MAP) ke-2. Hadir di sana, antara lain, Gubernur Barnabas Suaebu, Panglima Kodam Cendrawasih, Kapolda, dan para anggota MAP. Aneh, aksi gelar Bintang Kejora itu dibiarkan berlangsung sekitar 5 menit, sebelum diusir petugas keamanan. Media massa pun tidak meliputnya secara besar-besaran. Dan tidak ada politisi di Jakarta yang mengutuk aksi ini.

Apa perbedaan antara pengibaran bendera RMS dengan bendera Bintang Kejora? Ada yang berpendapat bahwa bendera RMS itu simbol politik, simbol kemerdekaan rakyat Maluku; sedang bendera Bintang Kejora tidak lebih lambang kultural rakyat Papua. Jadi, pengibaran Bintang Kejora tidak boleh dipersepsikan sebagai aksi tuntutan kemerdekaan orang Papua. Wacana seperti ini pernah juga dimunculkan dalam kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ketika itu, bendera GAM dipandang oleh kelompok tertentu sebagai simbol kebudayaan orang Aceh. Maka, pemerintah pusat maupun daerah Aceh diminta tidak usah bereaksi berlebihan. Bahkan ketika para tokoh GAM menggunakan atribut-atribut GAM dalam kampanye pilkada tahun lalu pun, Jakarta diam saja.

Gerakan kemerdekaan di Papua tahun-tahun belakangan ini menunjukkan indikasi meningkat. Di front militer, kekuatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) memang semakin tidak signifikan karena disikat oleh TNI. Namun, di front diplomasi, mereka memperoleh kemajuan yang “menggembirakan”. OPM misalnya membuka kantor perwakilan di sejumlah negara di kawasan Pasifik Barat seperti Fiji dan Vanuatu. Negara-negara ini sering berkampanye di PBB. Beberapa anasir Kongres Amerika pun kerap menggugat keabsahan Pepera 1963 di Irian Jaya. Di Belanda, gerakan mendorong kemerdekaan Papua lebih kencang lagi. Satu atau dua judul buku yang menguak kembali sejarah Pepera sudah diterbitkan. Pada 2005 sejumlah tokoh RMS dan POM bertemu di Amsterdam.

Rencana kunjungan anggota Kongres AS, Eni Faleomavega, ke Papua awal Juli yang lalu juga menimbulkan tanda-tanya, apalagi dijadwalkan pas dengan penyelenggaraan Konperensi MAP. Di masa lalu, Faleomavega termasuk anggota Kongres yang gigih memperjuangan referendum bagi rakyat Papua. Kini, ia mengaku sudah “bertobat” dalam arti mengakui bahwa kemerdekaan bukanlah jalan satu-satunya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Pada saat-saat terakhir, pemerintah melarang Faleomavega berkunjung ke Papua.

Berkaca dari aksi-aksi kemerdekaan yang riil ini, mestinya para pemimpin kita menyadari betul bahwa aspirasi kemerdekaan pada sebagian elemen di Papua masih kuat. Dan Bintang Kejora merupakan lambang kemerdekaan. Omong kosong pendapat yang mengatakan bendera itu cuma simbol kultural yang tidak terkait dengan urusan politik.

Presiden Yudhoyono seharusnya memerintahkan aparat keamanan untuk menyelidiki dan menindak tegas siapa saja yang terbukti terlibat dalam aksi pengibaran Bintang Kejora pada 3 Juli yang lalu. Ingat, Gubernur adalah wakil pribadi dari Kepala Negara. Menghina Gubernur sama maknanya dengan menghina Kepala Negara.

Pemerintah juga harus melarang berdirinya Partai GAM di Aceh. MOU Helsinki memang tidak secara eksplisit melarang penggunaan atribut-atribut GAM, termasuk nama, bendera, atau simbol-simbol GAM lainnya. Namun, simaklah baik-baik semangat MoU Helsinki. Di situ dengan jelas disebutkan “Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.” Paragraf ke-4 Mukadimah MoU Helsinki selanjutnya mengatakan “Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya.”

Aspirasi untuk Merdeka

Ya, confidence building, itu yang harus terus-menerus dilakukan oleh kedua pihak – pemerintah Indonesia dan GAM – sebagai modal utama untuk membangun kembali Aceh. Tapi, bagaimana confidence building bisa terlaksana jika GAM tetap mengibarkan bendera GAM tinggi-tinggi melalui Partai GAM? Pendapat bahwa kita tidak usah risau atau bereaksi berlebihan dengan kehadiran Partai GAM, menurut hemat saya, adalah sangat keliru, bahkan menyesatkan. Mestinya, mereka mempertanyakan untuk apa orang-orang GAM masih tetap menggunakan atribut GAM pasca MoU Helsinki dan pasca Undang-Undang Pemerintahan Aceh? Bukankah nama GAM sendiri secara eksplist mengindikasikan aspirasi GAM untuk merdeka dan membawa Aceh keluar dari NKRI? GAM adalah singkatan Gerakan Aceh Merdeka. Sesuai namanya, Merdeka adalah tujuan akhir GAM. Setelah kedua belah pihak menandatangani MoU di Helsinki, orang-orang GAM mestinya melupakan aspirasi itu untuk selama-lamanya. Apalagi dalam Pilkada Gubernur tahun lalu, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sekaligus “disabet” oleh eksponen-eksponen GAM, dan pemerintah Pusat mengakui keabsahan hasil pilkada itu.

Bukan rahasia lagi, para aktivis GAM sejauh ini masih terus melakukan aksi-aksi mereka secara underground. Banyak laporan tentang penduduk yang diperas, dipalak atau diteror oleh kelompok-kelompok tertentu. Pengusaha-pengusaha pun dibebani pajak-pajak gelap yang dikutip oleh orang-orang misterius. Polisi tahu, tapi tidak punya keberanian untuk memberantasnya. Bahkan Gubernur Irwandi Jusuf sudah memerintahkan penghapusan pajak-pajak gelap itu. Namun, indikasi paling kuat dari sisa-sisa aspirasi kemerdekaan oleh GAM adalah tidak dilantunkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam upacara pelantikan Walikota Sabang sebagaimana dikatakan oleh Prof Muladi, Gubernur Lemhannas. Jika apa yang dilansir oleh Muladi memang benar, tindakan ini sungguh suatu penghinaan pemerintah daerah NAD terhadap pemerintah Republik Indonesia!

Gerakan separatisme di Negara kita jangan sekali-sekali diremehkan. Mereka tetap eksis, bahkan terus melakukan aksi-aksi klandestinnya. Perhatikan rentetan kejadian ini: tanggal 2 Juli insiden bendera RMS di Ambon, 3 Juli insiden bendera Bintang Kejora dan Jayapura, dan 2 hari kemudian, 5 Juli, deklarasi Partai GAM di Aceh. Apakah ini suatu koinsidensi semata? Rasanya, tidak. Bisa jadi antara eksponen-eksponen RMS, OPM dan GAM selama ini aktif melakukan kontak-kontak dan mensinkronkan aktivitas-aktivitas mereka dalam upaya menggoyang pemerintah Pusat.

Sama halnya dengan terorisme, gerakan separatisme tidak boleh diberikan angin.

Penulis adalah Anggota Kelompok Kerja Kewaspadaan Nasional Lemhannas

Last modified: 15/7/07


 

Mengapa Amendemen Konstitusi Diperlukan Lagi

Oleh Ike Nurhayati Hamdan

Dalam kehidupan bernegara, konstitusi adalah tempat sebuah bangsa menggantung cita-citanya, menyatakan dasar-dasar kehidupan bersama serta prinsip-prinsip demokrasi yang dianut. Sebuah konstitusi dirancang untuk memberi bingkai saja atas bangun kenegaraan yang hendak dibangun. Konstitusi biasanya cuma berisi prinsip-prinsip dasar, tidak disusun secara detail, agar bisa menampung dinamika perubahan dalam kehidupan berbangsa yang terus berkembang.

Namun itu sama sekali bukan berarti konstitusi harus menjadi hukum yang abadi. Konstitusi bukan barang keramat. Amendemen konstitusi adalah hal wajar, meski tentu saja tidak boleh terlalu mudah dilakukan. Wakil rakyat sejak 1999 telah melakukannya dengan empat tahap amendemen UUD 1945.

Ini merupakan salah satu catatan keberhasilan reformasi, setelah puluhan tahun negeri ini dibelenggu oleh rezim otoriter yang mengharamkan amendemen dan memberi penafsiran tunggal atas seluruh pasal-pasal UUD 1945.

Tapi harus diakui, euphoria reformasi yang mewujud di segala bidang serta gairah pada kesempurnaan demokrasi bercampur aduk dengan aspirasi dan kepentingan partai politik yang menjamur begitu rezim Orde Baru runtuh. Hanya dalam tempo tiga tahun, UUD 1945 telah empat kali mengalami Amendemen. Substansinya bertambah dari hanya 37 pasal menjadi 199 pasal.

Memang banyak hal mendasar yang berubah dan kini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling demokratis di dunia. Kita kini memiliki lembaga legislatif yang kuat, pers yang bebas, presiden yang legitimate karena dipilih langsung oleh rakyat. Lembaga peradilan dan pengawasan dibangun secara lebih mandiri dan pembentukannya melalui para wakil rakyat. Militer tidak lagi masuk dalam kegiatan politik praktis. Otonomi daerah menguat.

Tapi disisi lain, kita juga merasa ada beberapa hal yang kebablasan dan terlalu detail sehingga malah memancing pelanggaran yang dilegalkan. Contoh pelanggaran konstitusi yang dilegalkan adalah penetapan UU tentang APBN yang tidak pernah bisa mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan, sesuai tuntutan konstitusi.

Pelanggaran itu mungkin dari tahun ke tahun akan terus dilakukan pemerintah bersama DPR. Peran DPR juga terlalu kuat, termasuk untuk hal-hal yang justru berada di luar bidang legislasi. Apa perlunya DPR diberi kekuasaan menentukan penempatan duta besar Indonesia di luar negeri dan menentukan diterima tidaknya duta besar negara lain di Indonesia?

Kebablasan itu lalu bercampur aduk dengan kehidupan riil rakyat Indonesia yang justru praktis mandek sejak reformasi. Pesona reformasi berganti menjadi keresahan. Ekonomi stagnan, pengangguran naik, rakyat miskin bertambah. Yudikatif juga ternyata tidak efektif menjadikan hukum sebagai panglima. Padahal, lembaga pengawasan dan komisi negara bertumbuh seperti jamur, tanpa jelas lagi perannya.

Berbagai Kelemahan

Sistem presidensial yang dipilih, ternyata tidak dijalankan secara konsisten, karena tidak diimbangi dengan sistem checks and balances yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat juga menjadi tidak jelas betul. Perannya kini antara ada dan tiada.

Kedudukan dan kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga tidak cukup jelas, sehingga tidak banyak bisa berperan dalam bidang legislasi. DPD lebih terasa sebagai “pemberian” dari reformasi yang transisional dan terburu-buru. DPD adalah lembaga yang merupakan hasil tarik menarik kepentingan di antara partai politik. Sehingga sebagai perwakilan independen dari rakyat, DPD tidak diposisikan secara strategis. Itu hanya sekadar menyebut beberapa kelemahan konstitusi hasil empat kali amendemen.

Mengapa setelah empat kali melakukan amendemen, masih saja ada kelemahan pada konstitusi kita? Jawabnya, karena sepanjang sejarah republik ini, kita memang selalu menyusun konstitusi dalam suasana ketergesaan dan transisional. Konstitusi pertama kita UUD 1945 yang disusun oleh para founding fathers dulu, dibuat secara sementara dan transisional. UUD itu sifatnya sangat elitis, hanya mewakili pemikiran segelintir founding fathers yang kebetulan memang sangat berkompetensi di bidang kenegaraan.

UUD 1945 itu bahkan sebenarnya tidak pernah secara efektif berlaku, karena pada saat itu, pemerintah kolonial juga masih berusaha menyelenggarakan pemerintahan secara efektif di negeri ini. Bahkan republik ini secara de jure saat itu memang belum ada.

Yang disebut Republik Indonesia, sebenarnya baru ada (dalam arti diakui secara internasional) pada tahun 1948, lewat Perjanjian Renvile.

Dua tahun kemudian, dengan bantuan pemerintah Hindia Belanda, barulah muncul konstitusi yang jauh lebih lengkap yaitu UUD Republik Indonesia Serikat 1950. Itu pun secara tegas juga disebut UUD sementara, walau pun justru sempat diberlakukan selama 9 tahun. Pengalaman negara ini sebagai negara federal, saat itu justru jauh lebih panjang dibanding negara kesatuan yang dibangun pada tahun 1945.

Konstitusi yang secara substansial dirancang secara lengkap dan demokratis – meski lewat proses bertele-tele – justru lahir dari Konstituante 1959. Tapi lagi-lagi konstitusi itu tidak pernah diberlakukan, karena lewat Dekrrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno waktu itu malah menyatakan kembali ke UUD 1945. Konstitusi yang dibuat secara darurat dan jauh dari lengkap itu lah yang malah berlaku selama 40 tahun dan sempat disakralkan lewat Ketetapan MPR.

Jadi dengan kata lain, kita memang tidak pernah punya pengalaman cukup untuk hidup bernegara dengan konstitusi yang kita buat sendiri secara demokratis. Dari sisi ini lah, kita hendaknya tidak mengharamkan upaya untuk melakukan amendemen UUD 1945. Apalagi dari empat kali amendemen UUD 1945 yang dilakukan, substansinya tidak secara utuh mengambil naskah rancangan konstitusi yang pernah dibuat oleh Komisi Konstitusi beberapa tahun lalu. Keempat amendemen itu lebih diwarnai kepentingan partai-partai politik, ketimbang pemikiran ideal tentang bingkai dan bangun kenegaraan yang hendak kita cita-citakan.

Negara yang mengklaim sebagai demokrat sejati Amerika Serikat saja, telah melakukan 25 kali Amendemen atas 7 pasal konstitusinya. Lalu apa salahnya, jika kita melakukannya untuk yang kelima, untuk memperbaiki kelemahan yang selama ini ada dan meluruskan beberapa hal yang kebablasan. Pasal-pasal yang memberikan peran lebih proporsional buat DPD, atau pasal yang lebih memberikan checks and balances antara eksekutif dan legislatif sebagai konsekuensi dari sistem presidensial yang dianut, adalah substansi yang jelas perlu diprioritaskan dalam amendemen konstitusi.

Betul bahwa kita tidak perlu berambisi membuat konstitusi yang sempurna. Gairah akan kesempurnaan, justru akan menjebak kita pada pengingkaran akan demokrasi. Tapi apa salahnya mengupayakan perbaikan. Masalahnya, apakah pemerintah dan para politisi dari partai politik di DPR punya kemauan politik untuk memperbaiki kelemahan konstitusi?

Penulis adalah konsultan pada Institut Komunikasi nasional (IKN) dengan spesialisasi strategi komunikasi politik

Last modified: 17/7/07


 

Mematahkan Bandul Politik

Boni Hargens

Kelompok feminis mungkin agak gerah dengan istilah “wanita panggilan”-atau “kupu-kupu malam” dalam terminologi Titiek Puspa yang dilantunkan oleh Peterpan- karena pada prinsipnya industri seks selalu melibatkan “penjual” dan “pembeli” secara bersamaan. Artinya yang “terpanggil” bukan cuma perempuan, tapi lelaki juga. Itu sebabnya tokoh seperti Nafsiah Mboi (1999) tidak suka dengan jargon “WTS” (Wanita Tuna Susila) dan lebih menyukai akronim “OTS” (Orang Tuna Susila) untuk mencakupkan secara serentak laki-laki dan perempuan, sekaligus menampakkan dimensi keadilan dalam berwacana di tengah realitas yang tampak selalu tidak adil.

Secara kasar, dan kalau mau jujur, politik kita agaknya tidak berbeda dengan industri seks. Partai, sebagai organisasi politik formal, tidak lebih dari sekedar “rumah transaksi” bagi para politisi yang suka menjual diri untuk pamrih parsial. Mereka ini yang layak disebut “politisi panggilan”. Bukan hal aneh, politisi tipe ini suka hijrah dari partai satu ke partai lain dalam hitungan malam, terutama menjelang suksesi.

Bahkan senang mendirikan partai baru kalau berselisih kepentingan dalam partai lama atau kalau sudah terjebak dalam kebuntuan karena tidak memiliki peluang strategis di partai lama.

Perilaku tidak matang semacam ini sudah umum dalam praktek politik kita. Selalu saja ada gerakan atau manuver politik yang tiba-tiba, dan umumnya superfisial, bukan hal yang substansial dalam kaitan dengan kepentingan bangsa dan negara.

Makanya tidak salah kalau dikatakan, Indonesia ini negara tanpa negarawan. Kenyataannya yang ada adalah “tukang politik”, bukan negarawan yang berjiwa patriotik-nasionalis. Di permukaan, tampak nasionalis, tetapi di dalamnya nol besar, hanya pragmatisme penuh tedeng aling-aling.

Persis dalam konteks ini, pertemuan PDI-P-Golkar di Medan (20/6) masih menarik dicermati. Ada selentingan, koalisi bakal merugikan incumbent dalam kontestasi 2009. Secara empirik, pertemuan itu belum bisa disebut “koalisi”, barangkali lebih tepat “prakoalisi”. Koalisi mengandaikan ada konsensus antarpartai yang diwakili pimpinan partai. Tapi Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla tidak hadir dan tidak ada konsensus tertulis.

Entah koalisi atau bukan, yang pasti pertemuan itu menguras energi politik nasional. Dulu Golkar meninggalkan PDI-P tanpa rasa bersalah, ibarat lelaki gombal yang meninggalkan kekasih untuk berselingkuh dengan gadis lain. Tiba-tiba di Medan mereka bermesraan seolah-olah (1) tidak ada kenangan buruk di masa lalu dan (2) seakan-akan dagelan itu tidak ditonton rakyat. Hal pertama menandakan partai politik kita mengidap gejala amnesia, gangguan ingatan.

Hal kedua mensinyalir kecenderungan “privatisasi” ruang politik oleh partai. Ruang politik bukan lagi ruang publik yang bisa dipengaruhi oleh dan terbuka bagi siapa pun, melainkan ruang privat yang hanya ditentukan oleh politisi. Eksistensi publik menjadi samara-samar, antara ada dan tiada; ada secara formal, tapi tiada secara substansial ketika eksistensinya tidak lagi diperhitungkan.

Pada titik yang paling ekstrim, kondisi ini tidak hanya menempatkan partai sebagai pelaku utama dari politik tetapi bahkan menundukkan negara dalam cengkeraman oligarki partai. Lalu dengan sendirinya, rakyat terlupakan secara absolut.

Tesis ini diperkuat oleh kiprah delapan partai politik “faksi Mulia” yang ikut-ikutan bersandiwara. Tanding-tandingan koalisi ini mau menegaskan, bahwa kalau ada yang amat penting di benak partai, itu pasti kekuasaan belaka. Maka tidak ada ruang bagi rakyat untuk berharap, sedikit pun, bahwa proses politik ini dialamatkan pada perbaikan nasib mereka yang disebut “the disinherited” oleh Frantz Fanon (1925-1961) atau mustadz’afin dalam bahasa Ali Syariati (1933-1977). Mengapa?

Sebab paling mendasar adalah tendensi instrumentalisasi dimana partai politik direduksasi menjadi sekadar alat alias gerbong yang ditumpangi untuk mencapai kekuasaan. Implikasinya ganda, di satu pihak, orang dari berbagai habitat bisa menumpang asal mampu membayar, lalu di lain pihak, partai politik tidak hidup karena ideologi menjadi tidak relevan.

Kondisi ini melahirkan fenomena “politisi panggilan” yang berciri: (1) tidak memiliki ideologi, paradigma, visi dan misi untuk bangsa, (2) menganut pragmatisme sempit, (3) bertindak lebih menonjol sebagai “tukang politik” daripada negarawan, (4) mudah berpindah dari partai yang satu ke partai yang lain, (5) bertindak berdasarkan panggilan kepentingan, dan (6) mereduksi politik sebagai ruang jual-beli kepentingan.

Tak pelak lagi, ruang politik kita selalu dipadati “politisi panggilan” karena partai gagal mengkader individu menjadi calon pemimpin yang handal. Sejarah membuktikan, hampir tidak ada presiden yang dibentuk oleh partai, mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang partainya baru ada tahun 2001.

Partai Lokal

Tuduhan Lemhannas bahwa partai GAM dalam rangka referendum kemerdekaan adalah tuduhan yang berlebihan. Makanya muncul tuntutan calon independen. Bahkan kemunculan partai GAM di Aceh pantas dicermati dari aspek ini. Bahwa kegagalan partai nasional, walaupun perlu ada keseriusan dalam menyikapinya.

Idealnya partai politik harus membentuk pribadi pemimpin, dimana individu dibentuk melalui proses internalisasi nilai-nilai (kepemimpinan) politik yang menjadi panduan dalam menyelenggarakan kekuasaan.

Tapi yang terjadi, antara partai dan kepemimpinan politik tidak ada korelasi yang signifikan, kecuali kegagalan politik yang berulang-ulang dari periode ke periode. Ini juga dasar arkaik mengapa jelang pemilu partai baru bermunculan, termasuk bermunculan koalisi prematur atau kompromi karbitan yang selalu terbalik dengan logika normal.

Kalau disadari dalam kerendahan hati, tuntutan calon independen dalam pilkada atau pemilu, harus dimengerti pada ranah ini. Anehnya, ketika partai jelas-jelas mandul, sementara yang diharapkan memimpin adalah negarawan sejati, tuntutan calon independen justru ditentang habis-habisan. Partai berdalih, ia satu-satunya organisasi formal peserta pemilu, -kecuali “Demokrasi Orde Baru” sejak fusi parpol tahun 1973. Dengan kata lain, partailah yang berwewenang atas politik. Padahal, dari dulu hingga kini, politik kita selalu terbelit dalam lingkaran setan yang menempatkan “politisi panggilan” sebagai pemenang mutlak.

Lihat saja, berapa kebijakan atau UU yang tidak komprehensif karena dirumuskan di atas fondasi kepentingan. Dalam UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, misalnya, ada syarat minimal berusia 35 tahun. Tidak jelas apa dasar anggota KPU harus berusia lebih dari 35 tahun, sementara dalam kenyataan, yang menjalankan tugas monitoring, penelitian, pendidikan politik, dan sebagainya dalam pilkada/pemilu mayoritas anak muda yang bekerja di berbagai pusat penelitian, LSM, dan universitas. Aneh. Tapi apa mau dikata, bandul tengah berayun, selama itu politik terus menuai kebangkrutan.

Penulis adalah Staf Pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Direktur Riset Parrhesia Institute

Last modified: 17/7/07


 

Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani

Oleh Usep Setiawan

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Abadi yang diprakarsai oleh Departemen Pertanian RI bersama DPR RI menarik untuk dicermati, seiring dengan rencana pemerintah untuk mulai melaksanakan reforma agraria di tahun 2007 ini.

Keberadaan RUU ini merupakan respons pemerintah atas menyusutnya lahan pertanian yang mengancam ketahanan pangan nasional. Tersedianya lahan pertanian yang cukup dan meningkatnya produktivitas pertanian dibutuhkan untuk mencukupi ketersediaan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai inti dari revitalisasi pertanian.

Draf II (14 Juni 2007) RUU Lahan Pertanian Pangan Abadi mengandung lima poin pertimbangan, dua poin mengingat, mencakup 12 bab, dan 40 pasal. Konsideran RUU ini, mengingat pada UUD 1945 (Pasal 20 ayat [1], Pasal 21, dan Pasal 33) dan UU No 26/2007 tentang penataan ruang.

Pada bagian menimbang digariskan; “bahwa dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk dan kebutuhan perumahan serta perkembangan ekonomi, mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, sehingga mempengaruhi kedaulatan dan ketahanan pangan”.

Kita memang tengah membutuhkan komitmen nasional untuk mencegah laju konversi lahan pertanian, menciptakan kedaulatan pangan, sekaligus melindungi hak-hak asasi petani.

Cegah Konversi

Martin Sihombing (Bisnis Indonesia, 03/4/07) melaporkan bahwa dalam periode 1980-2005, sumber pertumbuhan produksi padi bertumpu pada peningkatan produktivitas. Pada 1980-1989, produktivitas padi tumbuh 3,53 persen dan pe- riode 2000-2005 tumbuh 1,22 persen. Sedangkan pada periode 1980-1989, luas panen tumbuh 1,78 persen dan pada periode 2005 minus 0,17 persen. Peningkatan padi menunjukkan titik jenuh dimulai sejak swasembada beras 1984.

Kalau pada periode 1981-1989 neraca sawah masih positif 1,6 juta hektare (ha), maka periode 1999-2002 neraca sudah negatif 400.000 ha. Ini menunjukkan laju konversi lahan sawah makin tinggi. Apabila kondisi yang demikian dibiarkan, sangat mungkin dalam 10 tahun ke depan kemampuan negara dalam memproduksi padi akan sangat berkurang.

Menurut Badan Pusat Statistik, konversi lahan ke nonpertanian mencapai 110.000 ha per tahun (1992-2002). Konversi lahan sawah di Jawa sebagian besar (58,3 persen) berupa alih guna jadi permukiman. Di Sumatera dan pulau lainnya, 50,6 persen beralih fungsi menjadi lahan pertanian nonsawah.

Pasal 3 RUU ini mengungkap 9 tujuan pengelolaan lahan pertanian pangan abadi: (a) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, (b) mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan; (c) meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat; (d) mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan; (e) mendorong pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan ke pertanian pangan serta mendorong pembukaan lahan baru pertanian pangan abadi; (f) memperkuat jaring pengaman sosial ekonomi kerakyatan; (g) memperkuat penyediaan lapangan kerja produktif; (h) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan (i) mempertahankan multifungsi pertanian.

Politik agraria nasional akan menentukan corak peraturan perundang-undangan dan praktik kebijakan agraria di lapangan. Sepanjang Orde Baru, pengkhianatan terhadap UU Pokok Agraria No 5/1960 (UUPA) dilakukan secara konsisten. Hal ini tercermin dari orientasi dan praktik politik agraria yang ditopang oleh berbagai produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekayaan alam yang abai prinsip populisme UUPA.

Implikasinya, di sektor pertanian terjadi ketidakadilan agraria yang akut. Hasil lima kali Sensus Pertanian (SP) menunjukkan rata-rata penguasaan tanah oleh petani di Indonesia terus menurun, dari 1,05 ha (1963) menjadi 0,99 ha (1973), lalu jadi 0,90 ha (1983), lantas 0,81 ha (1993), dan tahun 2003 sudah di bawah 0,5 ha. Jumlah petani gurem pada 1983 mencapai 40,8 persen, tahun 1993 jadi 48,5 persen, dan 2003 berjumlah 56,5 persen. Sempitnya penguasaan lahan jadi faktor penting penyebab kemiskinan petani.

Secara substansi, draf RUU ini ternyata tidak bersangkut paut dengan rencana pemerintah untuk menjalankan reforma agraria. RUU ini juga tidak merujuk kepada UUPA 1960 sebagai payung hukum atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan tak terkaitnya substansi RUU ini dengan reforma agraria dan UUPA maka dapat disimpulkan (sementara) bahwa RUU ini dilatarbelakangi oleh politik agraria dan kebijakan pertanian yang belum mencerminkan kehendak menuntaskan problem pokok agraria dengan mengacu cita-cita para pendiri republik.

Secara kontekstual, RUU ini hanya menjawab satu persoalan dari sejumlah masalah yang tengah melilit pertanian kita: penyediaan lahan untuk produktivitas pertanian guna mencapai ketahanan pangan. Dua problem utama agraria, ketimpangan penguasaan/pemilikan tanah dan maraknya konflik/sengketa pertanahan tak tersentuh RUU ini.

Ketimpangan dan konflik harus diselesaikan terlebih dulu, atau dibuat terintegrasi dengan legislasi mengenai pengadaan dan pengelolaan lahan pertanian pangan abadi. Tanpa didahulukannya penyelesaian ketimpangan dan konflik, dikhawatirkan RUU ini tak efektif mengatasi sumber persoalan, malah berpotensi memperkusut keadaan.

Hak Asasi Petani

Di luar soal ketersediaan lahan (objek), legislasi untuk melindungi hak-hak petani (subjek) juga tak kalah penting dipikirkan. Untuk itu, pemerintah dan DPR hendaknya mulai mengambil langkah nyata merumuskan RUU perlindungan hak asasi petani –sebagaimana tercantum dalam daftar Prolegnas DPR. Untuk itu Deklarasi Cibubur layak dirujuk.

Hasil “Konferensi Nasional Pembaruan Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Asasi Petani” (Komnas HAM, dkk, 17-20 April 2001) di Cibubur Jakarta telah merinci peta situasi dan kondisi serta argumen-argumen pokok sebagai dasar pijakan hak asasi petani.

Mukadimah Deklarasi Cibubur menyatakan: “… sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Negara wajib mengakui hak-hak petani untuk mencapai taraf penghidupan yang layak bagi diri dan keluarganya, dan hak untuk bebas dari kelaparan, melalui tindakan pembaruan agraria”.

Deklarasi hak asasi petani mencakup 8 bagian dan 67 tujuh butir, meliputi; hak-hak petani atas hidup dan atas penguasaan dan pemakaian sumber daya alam dan kemampuan pribadinya; hak petani atas produksi dan konsumsi, serta pemasaran produk, pengadaan asupan, dan jaminan mutu akan produknya. Diuraikan pula hak petani untuk berorganisasi, dan melanjutkan keturunannya serta makhluk hidup lainnya yang menjamin kelangsungan hidupnya, dan hak atas pengungkapan.

Selain pemerintah dan legislatif, M Ridha Saleh (aktivis lingkungan dan agraria) dkk yang baru terpilih sebagai anggota Komnas HAM (2007-2012) sewajarnya menaruh perhatian serius terhadap hak asasi petani sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria sejati. Semakin terlindungi dan terpenuhi hak petani, makin maju penegakan HAM di Indonesia.

Penulis adalah Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), alumnus Jurusan Antropologi Universitas Padjadjaran Bandung

Last modified: 19/7/07


 

Geoekonomi dari Globalisasi

Oleh Daoed Joesoef

eluruh dunia, terutama bagian yang disebut “Dunia Ketiga”, dibuat repot oleh globaisasi dari suatu kejadian yang awalnya bersifat ekonomi, namun kini sudah menyentuh nyaris semua aspek vital dari kehidupan makhluk di bumi. Globalisasi adalah istilah yang ditempa untuk menyatakan suatu realitas ganda.

Di satu pihak, internasionalisasi dari pasar-pasar barang dan faktor produksi. Di lain pihak, pemunculan usaha-usaha industrial yang mampu memikirkan sekaligus perkembangannya di tingkat dunia dan mengerahkan, untuk keperluan tersebut, strategi-strategi global dari produksi (international division of the process of production), dari perdagangan (world standards, world trade-marks, simultaneously launched products at the three big zones), dan dari manajemen (externalization, integration of the contributions of firms specializing in marketing, in making publicity and in accounting and financial audit).

Yang dipertaruhkan dalam globalisasi oleh perusahaan-perusahaan adalah tak lain daripada survival. Ketika ongkos riset perkembangan naik secara eksponensial dan jangka waktu keterpakaian produk terus mengurung, sedangkan the economics of scale diperoleh hanya dengan sebagian saja dari pasar-pasar penting, survival hanya mungkin melalui tristrategi yang mencakup suatu peluncuran simultan dari produk di tiga pasar (zones) besar, suatu jaringan rapat dari partner dan under-writers serta implantasi lokal, suatu manajemen mondial yang memadukan tuntutan-tuntutan kualitas, reaksi dan akseptabilitas politik.

Usaha survival dilakukan agak berlainan di tiga bagian yang berbeda dari dunia oleh penduduk setempat, sesuai dengan kondisi temporal yang berlaku. Begitu rupa hingga tercipta tiga ruang lingkup bisnis yang, walaupun tidak mutually exclusive, tidak ramah satu sama lain.

Eropa Barat adalah penggerak pertama dari proses globalisasi melalui usaha economic recovery sesudah Perang Dunia Kedua. Usaha ini didukung penuh oleh Amerika berupa “Marshall Plan”, karena negeri adikuasa itu memerlukan Eropa Barat yang tangguh guna menghadapi bahaya komunis yang mengancam dari Eropa Timur, berdasarkan pemikiran geopolitis dan geostrategis dari Mackinder.

Perbaikan produktivitas ekonomi negara-negara Eropa Barat menumbuhkan suatu jalinan hubungan bersilang yang semakin kusut hingga nasionalisme ekonomi menjadi tak berdasar. Namun persaingan tak sehat yang menjurus ke konflik bersenjata harus dicegat at all costs.

Maka sejak paruh kedua tahun 1950-an para elite Eropa Barat sudah memikirkan pembentukan suatu common market. Para politikus menunjukkan rasa partisipatif dan intimitas serta kepekaan terhadap masalah-masalah krusial tertentu, di antaranya yang bersifat moneter. Para intelektual merasa terpanggil untuk mengingatkan nilai-nilai yang bersendikan nalar. Usaha ini akhirnya diberkahi dengan hasil berupa pembentukan Uni Eropa, yang dipercepat dengan banjirnya produk industrial dari Asia yang bermutu teknologis tinggi.

Asia Pasifik

Amerika Serikat tidak mewaspadai proses globalisasi karena sejalan dengan ide ekonomi liberal. Maka negara-negara di bagian selatan negaranya yang seluruhnya merupakan developing countries dan yang dirajainya dalam semua aspek vital kehidupan, tidak didorongnya untuk membentuk suatu ruang lingkup formal kegiatan ekonomi regional ala Eropa Barat. Sebaliknya kekhawatiran terhadap ancaman komunis di Asia, mendorongnya untuk aktif menerapkan containment policy bersendikan pemikiran geopolitik dan geostrategi dari Spykman.

Pax Americana di Asia Pasifik yang merupakan byproduct dari containment policy Amerika terhadap Rusia dan Tiongkok memungkinkan perkembangan ekonomi yang relatif pesat di kawasan Asia Tenggara dan Timur. Ekonomi Jepang tumbuh jauh lebih besar daripada tingkat pertumbuhan ekonomi dunia; sedangkan perdagangan internasionalnya berkembang dengan ritme yang paling sedikitnya sama dengan ritme rata-rata perdagangan dunia. Korea Selatan memanfaatkan payung militer Amerika dengan membangun ekonomi nasional yang kuat, selain guna menghadapi kekuatan rivalnya di Utara, juga demi mengimbangi ketangguhan Jepang yang pernah menjajahnya cukup lama.

Percaturan ekonomi di wilayah ini, katakanlah pembentukan “rezeki Pasifik”, semakin dibuat ramai dengan semakin besarnya keperluan negara-negara maju, terutama Amerika dan Jepang, untuk mengalihkan operasi manufacturing mereka ke daerah-daerah di mana terdapat ongkos buruh yang relatif rendah. Lalu adanya pergeseran dari Australia dan Selandia Baru dari Eropa ke negara-negara Pasifik, termasuk Jepang, Taiwan, Hong Kong dan lain-lain. Kemudian pertumbuhan yang pesat dari ekonomi dan teknologinya mendorong Kanada untuk turut aktif bermain di kawasan Pasifik, termasuk di bidang politik, mungkin untuk mengisi kekosongan peranan British yang ditinggalkan oleh Inggris.

Sesudah Perang Dingin berakhir dengan “kemenangan” Barat, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berusaha turut meningkatkan kapasitas produktifnya dengan jalan mengendurkan kekakuan doktrin ekonomi komunisnya dan memanfaatkan orang-orang keturunan China melalui sentimen asal-usul. Orang-orang ini selain bermukim di Taiwan, sebagian terbesar ada di Hong Kong, Makao, pada umumnya tersebar di wilayah Asia Tenggara dan Timur, menjadi warga dari berbagai negara nasional yang ada di kawasan ini. Begitu rupa hingga secara sosiologis-kultural mereka merupakan suatu komunitas, a borderless Chinese community outside (mainland) Tiongkok.

Demi survival di negeri-negeri asing yang tidak ramah terhadap kedatangan dan kehadiran mereka, mereka telah mengembangkan keterampilan berdagang, yang kemudian dilanjutkan menjadi kiat berbisnis dan lalu entrepreneurship di bidang apa saja dengan dipupuk oleh the spirit of survival.

Kegiatan dan kemampuan keturunan China selaku kelompok yang telah terlempar keluar dari negeri leluhur luput dari pengamatan ekonomi modern. Negeri asal mereka, Tiongkok, selama ini juga tidak terlalu menyatakan telah “kehilangan” mereka. Lebih-lebih karena kemampuan profesional yang mereka kembangkan demi survival merupakan “kelebihan” yang tidak terpandang dalam sistem nilai tradisional Tiongkok.

Tradisi ini dibina selama berabad-abad oleh Confucianism, suatu agama sekuler, yang tumbuh dari suatu kode etik yang ditulis untuk keperluan sekelompok kecil elite dan birokrat senior China dan pejabat negara dan nyaris tidak menyentuh masalah entrepreneurship atau the art of pecuniary ventures. Sementara urusan warriors is to swing sword, not to cut business/commercial deals; it is a profession benearth the dignity.

“The Spirit of Survival”

Sebenarnya dalam semua budaya kuno Asia, orang yang kerjanya berdagang tidak terpandang. Dalam sistem nilai Hindu, misalnya, dia tergolong “sudra”, yaitu kasta terendah.

Ketika Mao membuang Confucianism dan menggantikannya dengan doktrin komunis yang kaku visi ekonominya, tidak mengherankan kalau ia tidak berhasil meningkatkan kemakmuran/kesejahteraan rakyat seperti yang dijanjikan. Elite komunis kontemporer Tiongkok kiranya sudah menyadari bahwa Tiongkok memerlukan bantuan “jasa” dari keturunan China, yang dahulu telah tersingkir dari negeri leluhur, demi menggerakkan kebangkitan ekonomi nasionalnya.

Maka kalaupun ekonomi RRT sekarang sudah menggeliat, karenanya mengagumkan, ia adalah berkat keterlibatan secara besar-besaran dari keturunan China yang sebelumnya bermukim di luar Tiongkok, dan atau pernah belajar di berbagai perguruan tinggi terkemuka di Amerika dan Eropa.

Jadi karena jasa orang-orang yang oleh Confucianism diremehkan dan oleh Maoism dikutuk sebagai borjuis. Mereka ini pulalah yang telah berperan besar dalam menggerakkan globalisasi di kawasan Asia-Pasifik. Mereka inilah yang memasarkan produk industrial Jepang dan Korea Selatan di samping barang-barang yang mereka produksikan sendiri di negara-negara perantauan mereka selaku entrepreneur-industrialis lokal. Sejujurnya mereka memasarkan pula hasil-hasil industri kawasan Eropa dan Amerika sebagai agen, partnership, dan lain-lain.

Mengingat peran yang begitu menentukan dari para keturunan China ini dalam proses globalisasi, yang mereka lakukan dengan serius berdasarkan pengetahuan dan keterampilan bisnis serta entrepreneurship yang mereka kembangkan secara turun-temurun, dan dengan spirit of survival yang tidak kunjung padam, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut.

The borderless Chinese community outside China (A) adalah, suatu power-potencial dari proses globalisasi hingga merupakan “jantung globalisasi”. Maka siapa yang mengandalkan (A) berpotensi besar bisa merajai kawasan Asia Tenggara dan Timur (B). Siapa yang merajai (B) akan mempengaruhi proses globalisasi (C). Siapa yang mempengaruhi (C) akan menata ketika (ruang lingkup) pasar dunia (Eropa. Asia, dan Amerika) dan melalui penataan ini akan menentukan sekali the destiny of the World.

Dalam menghadapi globalisasi pemimpin kita bisa saja pergi berkeliling di mancanegara merayu investor, atau mencari kredit, atau melangkah di dalam negeri demi pemahaman potensi aset nasional yang ada.

Ergo quo vadis magister?!

Penulis adalah pengamat geoekonomi trategis

Last modified: 20/7/07


 

THE GLOBAL NEXUS

KPK dan Korupsi Penyandera Negara

Christianto Wibisono0

Hari Senin pagi ini, atas desakan, himbauan dan dukungan banyak pihak antara lain Teten Masduki dari ICW dan Sobary dari Kemitraan, saya menyampaikan bahan masukan untuk Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK tentang Strategi Baru KPK Periode 2008 -2012. Intinya ialah gagasan penanggulangan state capture type of corruption (SCTC) sebagai prioritas yang lebih strategis dari petty administrative corruption (PAC). Tim Evaluasi ICW dalam Evaluasi Kinerja KPK 2004 -2007 mencatat bahwa korupsi di Indonesia berada pada quadrant hostage dalam matriks tipologi korupsi oleh UNDP. Negara telah disandera oleh SCTC yaitu collusion among public and private agents for private benefit. Yang menikmati benefit, ialah oknum pejabat dan oknum swasta yang berkolusi menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan negara/publik.

Korupsi tipe SCTC dalam besaran triliunan ini sangat berdampak pada kinerja bangsa dan mayoritas elite pasti pernah terkait dalam belitan SCTC

KPK Belum Ofensif

Pada tingkat menengah ke bawah, masyarakat diperas oleh PAC sehingga menambah beban penghidupan mereka ketika memerlukan pelayanan karena terkena pungli. Di masa lalu PAC ini digebrak oleh Opstibnya Pangkopkamtib Sudomo dan Menpan Sumarlin menyamar menggrebek birokrat “rendahan”

Korupsi pada tingkat ini seharusnya bisa diatasi dengan gaji yang cukup dan disiplin dari atasan untuk menghukum bawahan yang membebani rakyat. Namun yang terjadi ialah atasan yang seharusnya mendisiplinkan bawahan malah merupakan bagian dari jalur upeti pungli dari bawah ke atas. Sistem pelayanan publik menjadi sclerosis sebab mekanisme disiplin pegawai menengah ke bawah tidak berjalan.

Saya telah memperingatkan gejala KKN pada tingkat penyalahgunaan policy akibat kekuasaan monolit selama 32 tahun Orde Baru, dengan kanker SCTC yang menjalar ke segala arah. Ketika Orde Baru tumbang pada bulan Mei 1998 saya mengusulkan UU Amnesti dengan syarat pembayaran denda dan tarif pajak tertinggi bagi elite penguasa dan pengusaha yang bergelimang SCTC. Sasarannya bukan hanya pejabat publik tapi juga unsur private yang menikmati praktek SCTC. Setelah masa amnesti 1-2 tahun, maka akan berlaku pelaksanaan asas pembuktian terbalik. Kemudian diberlakukan UU Transparansi Kekayaan Pejabat Publik dan Dana Kampanye Politik.

Pada bulan Februari 1999 saya mengikuti White House Global Forum on Fighting Corruption dipimpin Wapres Al Gore. Pada bulan April 1999 saya memberi prasaran pada seminar SAIS John Hopkins University bertema Corruption in Asia: Fostering Integrity in Business and Government.

Pada bulan November 1999 saya menyerahkan penelusuran data 1668 debitur BPPN dengan 30 konglomerat termasuk kroni Orde Baru berutang di atas Rp 1 triliun kepada Presiden Abdurrahman Wahid di Baltimore.

Melalui Teleconference dari Washington DC Februari 2001, saya mengusulkan UU Anti Conflict of Interest dalam hal pengusaha berdwifungsi menjadi penguasa politik untuk mencegah praktek SCTC yang menyandera kebijakan negara untuk kepentingan oknum “penguasaha”. Gus Dur perlu waktu 1,5 tahun sebelum memanggil saya untuk menjadi Menko Perekonomian bulan Juni 2001 menjelang impeachment oleh MPR.

The rest is history KPK yang berdiri sejak 2004 menurut penilaian ICW masih lebih banyak bergerak pada tingkat PAC dan belum pada tingkat SCTC yang strategis.

Karena itu, KPK harus dibekali dan mengupayakan terwujudnya perundang-undangan strategis untuk menanggulangi SCTC pada era “penguasaha”

Dalam rangka itu, pada Selasa 10 April 2007 saya meluncurkan acara perdana The Global Nexus Institute (GNI) mengulangi usul 2001 tentang pelembagaan UU Anti Konflik Kepentingan, terutama dalam menghadapi fenomena masuknya pengusaha dalam jabatan publik untuk menghindari “dwifungsi penguasaha” yang berdampak negatif bagi kepentingan publik.

Gagasan tersebut saya gulirkan dalam pertemuan maraton dengan para petinggi negara yang berkepentingan dengan penuntasan strategis masalah korupsi. Tanggal 9 April makan malam bersama Ketua DPR Agung Laksono. Selasa sore selesai acara GNI saya diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu 11 April bertemu Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, Kamis 12 April dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof DR Jimly Asshidiqie. Rabu 18 April dengan Wakil Ketua KPK Erry Ryana Harjapamekas. Kamis 19 April dengan Gubernur Lemhanas Prof DR Muladi SH. Pada 7 Mei saya berbicara selaku instruktur pada acara pendidikan KPK. Pada 8 Mei dengan Wapres Jusuf Kalla dan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan terakhir dengan Ketua Dewan Pertimbangan PDI-P Taufik Kiemas. Dalam seluruh pertemuan fungsional itu, tema saya ialah perlunya UU Anti Conflict of Interest dengan kewajiban pengelolaan aset “penguasaha” kepada blind trust management independent.

Tentu saja harus ada penyelesaian tuntas berjiwa rekonsiliasi dan pembelajaran . Dosa kolektif SCTC masa lalu walaupun diampuni dengan amnesti, tetap memerlukan prinsip bahwa kesalahan harus dihukum dengan penalty yang dilakukan melalui amnesti bersyarat dan berjangka. Setelah peluang amnesti, diberlakukan pembuktian terbalik bagi mereka yang tidak melaksanakan amnesti. Dalam kategori pelaku dan penikmat ialah para debitur BPPN dan penerima BLBI yang sedang ditelusuri ulang oleh Kejaksaan Agung. Langkah legal kasus demi kasus tentu akan memakan waktu dan bisa dicap tebang pilih. Sedang bila dikenakan UU Amnesti dan kemudian pembuktian terbalik mungkin lebih lucrative bagi perolehan negara.

Berikutnya diberlakukan UU Anti Conflict of Interest, pengelolaan dwifungsi “penguasaha”. Adalah hak asasi pengusaha untuk menjadi pejabat. Tapi aset pengusaha yang bersangkutan harus dikelola oleh blind trust management sebagaimana Presiden AS menguasakan asetnya untuk menghindari praktek SCTC.

Baik Presiden Clinton maupun Presiden Bush menyerahkan asetnya untuk dikelola blind trust independent. Politisi dan pejabat seperti Clinton dan Bush memiliki dua pembukuan. Sebuah buku tentang penghasilan dan kekayaan pribadi. Presiden Bush gajinya US$ 400.000, tapi dia memiliki kekayaan berupa saham dan seterusnya yang dikelola oleh blind trust. Dari sini bisa mendapat deviden sesuai fluktuasi pasar. Ada lagi buku kedua yang memuat seluruh dana kampanye yang mungkin lebih besar dari aset pribadi. Instrumen dan institusi ini sangat berperan dalam menangkal SCTC sebagai jenis korupsi yang bisa melumpuhkan dan menyandera negara di tangan kleptokrat.

Prioritas utama ialah penanggulangan SCTC masa lalu dan masa yang berjalan. Jika keterkaitan politik dan korupsi pada tingkat SCTC diputuskan maka PAC akan diatasi dengan disiplin internal oleh atasan yang tidak lagi menerapkan jalur upeti. KPK sendiri akan berperan sebagai watchdog dalam pencegahan kambuhnya SCTC meskipun telah ada UU Anti Conflict of Interest. Dengan pendekatan sistemik ini maka tidak ada ruang untuk tebang pilih atau dianggap hanya mengurusi PAC kelas teri tapi tidak berdaya terhadap fenomena SCTC dalam ekses dwifungsi “penguasaha”.

.Penulis adalah pengamat masalah-masalah nasional dan internasional

Last modified: 2/7/07


 

Menuju Komando Keamanan Laut Nasional

Sudomo

Upaya menegakkan keamanan di laut nasional (law enforcement at sea) yang dilakukan sejak penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada tanggal 29 Desember 1949 sampai saat ini, mengalami kemajuan momentum tiga kali dengan dibentuknya Badan Koordinasi Keamanan Laut disingkat Bakorkamla yaitu pertama pada tahun 1972 (penulis sebagai Kepala Staf Angkatan Laut 1969-1973 memprakarsai pembentukannya), kedua pada tahun 2003 dan ketiga pada tahun 2005 yang akhirnya melahirkan Ketetapan Presiden No 81 tentang Bakorkamla dalam susunan organisasi seperti sekarang ini.

Pengamanan di laut sebelum tahun 1972 selama 33 tahun dilakukan sendiri-sendiri oleh berbagai instansi yang memiliki kapal patroli antara lain Bea Cukai, Perhubungan Laut dengan Distrik Penjagaan Laut dan Pantai (KDPLP), Polisi Perairan dan Angkatan Laut dan dalam penyelesaian proses hukum melalui Pengadilan Umum dibantu oleh Departemen Hukum dan Kejaksaan Agung.

Bakorkamla sekarang diketuai oleh Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan anggotanya pimpinan dari 12 instansi Pemerintah ialah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Intelijen Negara dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Untuk pelaksanaan sehari-hari dibentuk Pelaksana Harian Bakorkamla yang dikepalai oleh seorang Sekretaris. Visi dari Bakorkamla ialah terwujudnya upaya penciptaan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum dalam wilayah perairan Indonesia secara terpadu. Berdasarkan visi tersebut, misi Bakorkamla ada 5 (lima).

Pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan umum di bidang keamanan di laut.

Kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan operasi keamanan laut di wilayah Perairan Indonesia.

Ketiga, merumuskan dan menetapkan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut.

Keempat, membantu peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang keamanan laut. Kelima, mendorong peningkatan peran serta masyarakat di bidang keamanan laut.

Persoalan Mendasar

Seperti diketahui, pada tahun 1997 telah terjadi krisis multidimensi dan secara bersamaan (concurrently) kita melaksanakan gerakan reformasi di segala aspek kehidupan Negara dan Bangsa.

Pengertian saya mengenai reformasi adalah sebagai berikut. Menurut Webster Dictionary dengan berbagai penyempurnaan, reformasi dirumuskan sebagai berikut : “REFORMASI adalah penyusunan kembali yang bersifat korektif dari seluruh atau sebagian dari kebijakan baik pola maupun pelaksanaannya (sering diistilahkan politik dan strategi) yang dikeluarkan Pemerintah dan atau perusahaan selama ini, yang ternyata tidak sesuai dengan perobahaan cepat lingkungan dan atau telah mengakibatkan kemunduran, termasuk krisis-krisis, karena kesalahan-kesalahan (faults), kerusakan-kerusakan (defects), penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan tindakan-tindakan penyelewengan (mal practices) lainnya.

Reformasi dapat dilakukan dengan reengineering, quantum leap thinking, benchmarking, cross functional improvement, pengendalian mutu terpadu (PMT) dan gugus kendali mutu (GKM) dan sebagainya. Langkah dibentuknya Bakorkamla yang dilandasi oleh dasar hukum Peraturan Presiden No 81 Tahun 2005 sudah baik, tetapi belum sempurna karena belum menyentuh dan memecahkan problem pokok yang mendasar ialah banyaknya instansi Pemerintah yang mempunyai kapal patroli, yang seharusnya di satu tangan dalam bentuk komando operasional yang saya namakan Komando Keamanan Laut Nasional (Komkamlanas) yang merupakan paradigma baru melalui Reengineering dasar-dasar penegakan hukum di laut yang selama ini berkembang.

Komkamlanas pada hakikatnya merupakan upaya utility of force (keperluan dan kegunaan kekuatan) yang menurut Jenderal Rupert Smith dalam bukunya yang berjudul “The Utility of Force, the art of war in the modern world, 2005,2007″, mempunyai 2 kegiatan mendasar yang saling erat terkait, yaitu Deploying Force (menyebarkan kekuatan) dan employing force (menggunakan pemakaian kekuatan).

Adanya 4 atribut yang terkait dengan Komkamlanas ialah sebagai berikut.

Pertama, suatu badan militer yang terorganisir.

Kedua, struktur hirarki yang bertanggung jawab kepada atasan yaitu Dewan Keamanan Nasional yang harus dibentuk secara bersamaan (concurrently).

Ketiga, status legal diizinkan membawa senjata dan mempunyai kode disiplin tersendiri.

Keempat, pembiayaan terpusat untuk membeli material untuk melaksanakan operasi keamanan laut.

Langkah Penyesuaian

Sebagai konsekuensi, perlu diambil langkah-langkah penyesuaian organisasi sebagai berikut. Pertama harus ada cetak biru yang menjelaskan tentang visi dan misi dan ruang lingkupnya dari Komkamlanas. Serta tahapan waktu untuk mencapainya, termasuk anggaran yang mendukungnya. Dengan perkataan lain adanya masa transisi perobahan yang akan diberlakukan.

Kedua, hal yang mendasar pertama dan yang utama adalah time table tentang penyerahan kapal-kapal patroli yang ada kepada Komkamlanas dari instansi yang memiliki lengkap dengan segala aspek kelengkapannya yang akan diintegritaskan kedalam organisasi yang baru. Ini berlaku untuk kapal-kapal patroli Bea Cukai, Polisi Perairan, KDPLP Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Angkatan Laut. Ketiga, pembentukan dari Dewan Keamanan Nasional yang akan membawahkan operasional Komkamlanas. Keempat, konsolidasi organisasi instansi yang memiliki kapal patroli akibat perobahan. Sebagai contoh, untuk Angkatan Laut, komando jenis kapal patroli yang merupakan bagian administratif dari Armada Barat/Timur Angkatan Laut dihapuskan dan diintegritaskan kedalam Komkamlanas . Ini termasuk kelengkapan organisasi bagian dari Bea Cukai, Polisi Perairan, KDPLP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang bertugas mengatur administratif dan operasional dari kapal-kapal patroli yang dimiliki.

Demikian tulisan ini yang masih bersifat garis besar tentang pembentukan Komkamlanas sebagai pengganti Bakorkamla, berdasarkan pertimbangan, bahwa organisasi adalah sesuatu yang berkembang dan setiap waktu perlu penyesuaian kepada perobahan sekelilingnya (environment). Pilihan ada dua ialah down to earth dengan Reengineering atau secara Peace Meal dan Gradual. Suatu permohonan atau himbauan agar tulisan ini jangan sampai menimbulkan polemik antar kita sendiri yang tidak perlu. Anggap tulisan ini berdasarkan sikap posi- tive thinking yang konstruktif atau sering disebutkan juga sebagai positive taught provoking dan tidak ada kepentingan terselubung (vested interest) apapun.

Penulis adalah Mantan Kepala StafAngkatan Laut 1969-1973, WAPANGKOPKAMTIB 1973-1974, KASKOPKAMTIB 1974-1978, Panglima KOPKAMTIB/WAPANGAB 1978-1983, Menteri Tenaga Kerja 1983-1988, MENKO POLKAM 1989-1993, Ketua Dewan Pertimbangan Agung 1993-1998

Last modified: 2/7/07


 

KPK Mau Dipimpin ke Mana?

Hendardi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang mencari orang-orang yang akan memimpinnya untuk periode 2007-2012. Panitia seleksi telah dibentuk dan bertugas. Pendaftaran atas para calon pimpinan dibuka sejak 14 Juni hingga 3 Juli 2007. Sudah 142 orang yang melamar, dari target 1.000 pelamar.

Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki – bersama Erry Hardjapamekas, Sjahruddin Rasul dan Tumpak Hatorangan Panggabean – enggan menjabat kembali karena merasa sudah lelah dan beranjak tua. Mereka hanya berharap orang-orang yang lebih muda, cerdas dan berani atau bernyali untuk memimpin KPK.

Sesuai namanya, KPK memang berfungsi untuk memberantas korupsi dengan wewenang untuk mengadili orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi (tipikor). Tapi kenyataannya, sulit menyeret mereka yang diduga korupsi ke muka pengadilan tipikor. Pertanyaannya, akan kemana KPK itu dipimpin?

Problem korupsi

Tiga kata yang sangat populer seiring dengan tumbangnya rezim Soeharto adalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tak sedikit gugatan moral dan politik atas para mantan pejabat pemerintah pusat dan pengusaha yang dituduh melakukan KKN. Selalu saja sulit menyeret mereka ke pengadilan. Penegakan hukum juga terhambat oleh korupsi.

Beranjak ke pemilu parlemen, banyak oknum partai-partai diduga melakukan suap atau lebih populer dengan istilah “politik uang” (money politics). Dalam pemilu presiden, dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mengalir masuk ke kantong tim-tim kampanye. Penyumbang fiktif pun ibarat “siluman” – tak pernah bisa diusut.

Bahkan penyelenggaranya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di pusat maupun daerah, ikut-ikutan dilanda korupsi. Sejumlah anggotanya diduga melakukan korupsi atau menerima suap. Beberapa dari mereka diseret ke pengadilan, beberapa lainnya gagal diajukan ke meja hijau.

Sejak otonomi daerah dioperasikan, dugaan korupsi pun meluas. Para pejabat pemerintah dan anggota DPRD terjerat kasus korupsi. Sebagian mereka diajukan ke pengadilan. Tapi tak sedikit pula yang bebas dari hukuman. Belajar dari pengalaman pemilu, kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) juga tak sepi dari “politik uang”. Audit dana kampanye pun menjadi persoalan.

Dalam bisnis, relasi pengusaha dan aparat negara (state apparatus) diduga banyak terjadi praktek kolusi. Selain persoalan birokrasi pemerintah dan tender proyek yang digelembungkan maupun peran parlemen, beberapa aparat negara juga menguasai sejumlah wilayah. Ekonomi biaya tinggi terus berlanjut sebagai buah dari kolusi.

Dampak yang tak terelakkan dari sistem ekonomi itu adalah kerusakan lingkungan, eksploitasi yang berlebihan atas sumber-sumber alam, serta penyingkiran penduduk dari lahan garapan termasuk komunitas pedalaman.

Kasus yang sempat menghebohkan adalah sejumlah maskapai penerbangan yang mengabaikan keamanan dan keselamatan penumpang yang belakangan berdampak keluarnya larangan Uni Eropa, karena gampangnya izin usaha ini. Di samping itu, juga meningkatnya angka pengangguran dan penduduk miskin.

Tentu saja, problem korupsi masih ditambah dengan UU yang lunak, sehingga tak memberikan efek jera. Lebih jauh lagi, UU yang ada tak mendasarkan pada pembuktian terbalik: dari mana saja kekayaan seseorang diperoleh? Apakah diperoleh dengan menerima suap, korupsi atau kolusi?

Memimpin Antikorupsi

Selain sedang mencari orang-orang yang akan memimpin KPK, Departmen Hukum dan HAM juga sedang menunggu perumusan RUU Pengadilan Khusus Tipikor dari Bappenas serta akan merevisi UU No 30/2002 tentang KPK. Dalam hal ini, keberadaan KPK dan pengadilan yang hendak dioperasionalkan masih menghadapi problem legalitas.

KPK juga menghadapi problem dukungan politik, baik dari pemerintah maupun parlemen. Terutama yang dikeluhkan adalah dukungan parlemen. Begitu juga kerjasamanya dengan kepolisian dan kejaksaan. Tapi satu hal yang penting dicatat adalah banyaknya dukungan yang diberikan oleh berbagai kalangan masyarakat.

Sudah seharusnya KPK diberikan wewenang penuh sesuai fungsi dan tugasnya dalam memberantas korupsi, terutama wewenang akses dalam mengumpulkan bukti. Jika tidak, ia tak lebih sekadar “macan ompong” yang mandul dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Lainnya adalah persyaratan usia bisa dimulai dari 30 tahun ke atas.

Kewenangannya dalam menggeledah ruangan kantor Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan sehubungan dugaan suap tahun lalu cukup mengesankan bahwa KPK memiliki taring. Hanya sayangnya tak berlanjut untuk terus menguak kasus tersebut.

Dengan begitu, pimpinan KPK yang akan diseleksi, perlu dipilih oleh DPR sesuai harapan pimpinan KPK yang sekarang. KPK harus didukung untuk menjalankan fungsi dan tugasnya yang selama ini justru telah dipercaya dan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Yang tak diharapkan adalah dukungan masyarakat berbalik menjadi ketidakpercayaan dan gugatan.

Pimpinan yang terpilih kelak diharapkan memimpin KPK sesuai fungsi dan tugas pokoknya memberantas korupsi. Sesuai prinsip hukum, setiap orang setara di muka hukum. Mereka tak boleh bersikap pandang bulu atas orang-orang yang diduga melakukan korupsi di atas satu miliar rupiah.

Mereka jelas mengemban tugas yang berat menimbang situasi politik, ekonomi dan budaya hukum yang justru secara dominan tak mendukung. Persis seperti harapan pimpinan KPK sekarang, kelak mereka yang terpilih harus lebih cerdas dan bernyali untuk melanjutkan pemberantasan korupsi.

Penulis adalah Ketua Dewan PengurusSetara Institute for Democracyand Peace.

Last modified: 3/7/07


 

Meletakkan Opini “Disclaimer” BPK dalam Konteks yang Tepat

Oleh Binsar Hamonangan Simanjuntak

Belakangan ini muncul silang pendapat di berbagai media massa tentang hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diberikan opini disclaimer (pernyataan tidak memberikan pendapat) oleh BPK. Menurut pendapat penulis, sebenarnya tidak ada yang perlu diributkan terkait dengan opini yang diberikan oleh BPK tersebut. Karena dengan kondisi pengendalian intern pemerintah saat ini, sistem akuntansi yang masih lemah, serta masih banyaknya aset pemerintah pusat yang belum tercatat rasanya agak sulit bagi BPK, atau auditor manapun, untuk tidak mengeluarkan opini disclaimer tersebut.

Yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat adalah bahwa opini disclaimer BPK tersebut agar dipahami dalam konteks era perubahan luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawabannya. Perubahan atau reformasi keuangan negara ini memerlukan waktu agar dapat terimplementasikan dengan baik.

Kenapa penulis katakan demikian? Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah berkewajiban menyusun pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, selama berpuluh-puluh tahun semenjak Indonesia merdeka, pemerintah hanya menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, atau dahulu dikenal sebagai Perhitungan APBN, sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang direpresentasikan oleh wakil rakyat di DPR. Hal yang sama dilakukan di pemerintah daerah, di mana Gubernur/ Bupati/Walikota, selaku kepala daerah, mempertanggungjawabkan keuangan daerah dalam bentuk Perhitungan APBD kepada DPRD.

Amanat UU

Situasi ini berubah, sesuai dengan amanat UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta untuk daerah diamanatkan dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang terakhir diamendemen menjadi UU No 32 Tahun 2004.

Kesemua UU ini secara jelas mensyaratkan bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah, selain menyusun Laporan Realisasi Anggaran, wajib pula menyusun Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan menyampaikannya kepada DPR oleh pemerintah pusat, dan kepada DPRD oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Mulai beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat dan daerah menyusun laporan keuangan dalam bentuk seperti yang diamanatkan oleh UU tersebut di atas. Tentunya upaya ini tidak mudah. Misalnya saja, untuk menyusun neraca, pemerintah pusat, termasuk kementerian dan lembaga, serta seluruh pemerintah daerah harus menyusun neraca awal.

Untuk menyusun neraca awal ini, seluruh aset tetap dari pemerintah harus diinventarisasi dan dinilai berdasarkan nilai wajar. Demikian pula jenis aset yang lain, seperti rekening kas pada bendahara umum negara/daerah, persediaan barang, investasi pemerintah, dan lain-lain, serta utang-utang pemerintah, kesemuanya ini harus dicatat dan disajikan secara transparan dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa enam bulan sejak tahun anggaran 2006 berakhir, berarti batas waktu tanggal 30 Juni tahun 2007, pemerintah pusat dan daerah harus sudah menyerahkan laporan keuangan tahun buku 2006 yang sudah diaudit oleh BPK kepada DPR untuk pemerintah pusat, dan kepada DPRD untuk setiap pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Di sisi lain, kementerian/lembaga harus menyerahkan neracanya kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk dikompilasi/digabung. Hal yang sama dilakukan oleh Biro Keuangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, yang harus mengkompilasi neraca dari dinas/badan daerah. Laporan keuangan 2006 yang sudah dikompilasi, baik oleh departemen keuangan untuk pemerintah pusat, maupun biro keuangan untuk pemerintah daerah, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2007, sudah harus diserahkan kepada BPK untuk diaudit.

Jadi praktis, BPK hanya punya waktu 2 bulan untuk melakukan audit dan membicarakan serta menyampaikan hasil auditnya kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit BPK, selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2007 kepada DPR untuk laporan keuangan pemerintah pusat, dan kepada DPRD untuk laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Sebagai informasi, selain LKPP, BPK saat ini harus memberi opini audit sekitar 70 kementerian/lembaga, dan di daerah terdapat sekitar 470 provinsi/kabupaten/kota yang juga harus diberi opini audit oleh BPK. Ini merupakan tugas yang sangat luar biasa berat yang harus diselesaikan oleh BPK dalam waktu yang sangat minim.

Dengan kata lain, laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun opini audit yang dikeluarkan oleh BPK dilakukan masih dalam tahap pembelajaran. Diperlukan masa transisi yang cukup, baik bagi pemerintah maupun BPK, untuk dapat dengan baik mengimplementasikan amanat UU sehingga laporan keuangan yang dihasilkan disusun berdasarkan pengendalian intern yang memadai dan semua aset sudah tercatat dengan transparan, sehingga BPK tidak akan kesulitan dalam melakukan audit.

Jangan Hitam Putih

Opini disclaimer BPK jangan dibaca secara hitam putih, seperti misalnya opini disclaimer yang dikeluarkan oleh akuntan terhadap suatu perusahaan yang sudah lama eksis dan sudah terdaftar di bursa efek. Bila perusahaan yang terbuka mendapat opini disclaimer dari akuntan, maka perusahaan tersebut dapat diartikan sudah diragukan kelangsungan hidupnya dan investor tidak dapat menggunakan laporan keuangan perusahaan tersebut untuk dasar mengambil keputusannya.

Dengan demikian, opini disclaimer yang dikeluarkan oleh BPK baru-baru ini terhadap laporan keuangan pemerintah pusat harus dibaca dan dipahami dalam konteks tersebut, yaitu penyiapannya dilakukan dalam masa pembelajaran dan membutuhkan masa transisi agar sistem dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, perlu juga diungkapkan secara lebih memadai, upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, dengan membaca opini audit secara kontekstual dan seimbang, maka opini disclaimer BPK tidak perlu dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintah.

Penulis adalah Deputi Kepala BPKP Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat bidang Perekonomian.

Last modified: 5/7/07


 

Menghadapi Harga Susu yang Melambung

Oleh Ronald Gunawan

Dua minggu ini media massa gencar memberitakan kenaikan harga susu di berbagai tempat di Indonesia. Dilaporkan bahwa harga susu naik sekitar 10 persen dari harga asal. Ditengarai hal ini terjadi karena faktor eksternal, yaitu kenaikan harga susu di dunia. Diduga kuat, kekeringan di Australia mengakibatkan turunnya produksi susu sapi di sana. Media juga melansir berita bahwa tingginya harga susu ini kemungkinan akan bertahan sampai akhir tahun dengan kenaikan mencapai 15 persen.

Seperti kenaikan harga barang lainnya, media massa mencermati berbagai komentar masyarakat, sikap dan tindakan pemerintah. Tentu saja ibu-ibu keberatan dengan kenaikan harga ini. Mereka mengeluh karena tidak sanggup lagi untuk membeli susu untuk anak mereka. Sedangkan pemerintah nampaknya berusaha untuk menjelaskan kenaikan ini dan terdengar pula kekhawatiran akan meningkatnya jumlah balita gizi buruk akibat keadaan ini. Tetapi tindakan konkrit untuk mengatasi kenaikan harga susu dan dampaknya belum terlihat.

Ada beberapa liputan berita di televisi dan media cetak yang memaparkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan susu murah bahkan gratis untuk bayi mereka. Bahkan ada pula yang mendambakan semacam operasi pasar seperti halnya yang terjadi untuk beras dan minyak goreng. Untungnya belum ada dan mudah-mudah tidak terjadi tindakan seperti ini. Operasi pasar atau pembagian susu formula tentunya tidak sejalan dengan kode etik internasional tentang pemasaran produk pengganti ASI yang telah diratifikasi dengan keluanya Keputusan Menteri Kesehatan No 237/Menkes/SK/IV/1997 mengenai pemasaran produk pengganti ASI.

Masyarakat nampaknya melupakan atau tidak paham bahwa susu sapi bukanlah makanan terbaik untuk bayi dan anak berusia kurang dari 2 tahun. Sehingga banyak ibu-ibu yang mengkhawatirkan terjadinya dampak negatif dari mahalnya harga susu pada bayi mereka. Sangat mungkin mereka tidak tahu bahwa sebenarnya penggunaan susu formula telah terbukti mengakibatkan banyak dampak buruk pada bayi.

Promosi ASI

Momentum kenaikan harga susu ini seharusnya dipakai pemerintah untuk meningkatkan penggunaan ASI dengan menjelaskan keunggulan ASI dibanding dengan susu formula. Berbagai penelitian membuktikan bahwa masih banyak ibu yang tidak tahu tentang hal ini. Sehingga respon segera yang perlu dilakukan saat melambungnya harga susu adalah penjelasan tentang keunggulan dan cara pemberian ASI yang benar.

Selain itu, perlu ada upaya konkrit untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan ibu-ibu menyusui anak-anak mereka dengan benar. Cuti melahirkan yang terlalu singkat misalnya berperan besar untuk menghambat ibu-ibu yang bekerja memberikan ASI. Terlalu sibuknya ibu-ibu oleh pekerjaan di rumah juga berpengaruh terhadap menurunnya produksi ASI. Sehingga selain informasi untuk masyarakat, juga sangat diperlukan kebijakan dan peran serta semua pihak untuk lebih memungkinkan ibu-ibu di Indonesia memberikan ASI dengan benar.

Informasi tentang keunggulan ASI seharusnya diberitakan dengan jelas melalui berbagai media. Perlu diberitakan bahwa selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, mereka hanya perlu ASI saja. Ini yang disebut sebagai ASI eksklusif. Setelah itu, ASI tetap merupakan makanan terbaik sampai anak berusia 2 tahun. Dalam usia tersebut, sebenarnya tidak diperlukan susu selain ASI. Yang perlu diberikan adalah makanan yang mendampingi pemberian ASI yang sering disingkat MP-ASI atau makanan pendamping ASI.

Keunggulan tentang ASI ini tidak terbantahkan dan direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia dan juga oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan. Dengan demikian, jika ibu-ibu di Indonesia tahu tentang hal ini dan mampu untuk memberikan ASI dengan benar, seharusnya kenaikan harga susu tidak akan berpengaruh terhadap keadaan gizi anak bawah 2 tahun .

Pada anak di atas 2 tahun pun, kenaikan harga susu seharusnya tidak berpengaruh banyak, jika masyarakat tahu pola makan yang berimbang. Susu memang bergizi baik, tetapi ada banyak makanan lain yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan beragam akan dapat menggantikan kebutuhan gizi yang bersumber dari susu sapi.

Di samping harga susu yang melambung akhir-akhir ini, sebenarnya konsumsi susu masyarakat Indonesia rendah jika dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Paling tidak ada dua sebab utama yaitu produksi susu Indonesia yang rendah dan tidak biasa minum susu. Secara jangka panjang, jika ingin meningkatkan konsumsi susu maka harus ada upaya untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri. Peningkatan produksi susu dan upaya menahan harga susu perlu dilihat sebagai upaya memberikan pilihan kepada keluarga Indonesia dalam mencukupi kebutuhan gizi mereka.

Hal penting lainnya dari momentum kenaikan harga susu ini adalah mengingatkan kita semua tentang pentingnya meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Selain susu, banyak sumber kebutuhan gizi lainnya yang perlu diperhatikan ketersediaan dan daya beli terhadapnya. Kenaikan harga susu disusul dengan ketidakmampuan masyarakat membelinya perlu dilihat sebagai makin berkurangnya pilihan atas sumber makanan pemenuh kebutuhan gizi keluarga.

Mudah-mudahan baik masyarakat, media massa dan pemerintah memberikan respon yang tepat atas kenaikan harga susu ini. ASI haruslah yang gencar dipromosikan bukan usul untuk melakukan operasi pasar susu formula apalagi pembagian susu gratis. Secara jangka panjang, peningkatan produksi dan stabilitas harga susu patut diperhatikan pemerintah sama halnya dengan bahan makanan lainnya. Dengan demikian, keluarga memiliki cukup pilihan dan mampu mendapatkan berbagai bahan makanan demi meningkatnya kualitas kesehatan anak-anak Indonesia.

Penulis adalah dokter dan antropolog kesehatan bekerja untuk World Vision

Last modified: 6/7/07


 

CATATAN SURABAYA

Makna Politik Jawa Timur

sabam siagian

Kehiruk-pikukan ibu kota Provinsi Jawa Timur ini, kota terbesar nomor dua setelah Jakarta, tidak mencerminkan betapa provinsi dengan penduduk sekitar 37 juta warga menghadapi berbagai kesulitan. Sumber persoalan memang jelas. Semburan lumpur akibat pengeboran dekat Sidoarjo yang dilakukan perusahaan Lapindo masih terus mengalir. Area yang digenangi “lumpur Lapindo” (sebutan ini menjadi dibakukan) tambah meluas. Roda ekonomi di area yang langsung kena semburan terhenti sama sekali, karena jalan, transformator listrik, pabrik, usaha kecil-kecilan masyarakat setempat semuanya itu ditelan danau lumpur. Dan dampak ekonominya berantai menyentuh berbagai bidang, khususnya pariwisata.

Seorang supir taksi Bluebird yang biasanya mangkal di Hotel Sheraton mengeluh. Biasanya dia membawa penumpang turis ke Malang, rata-rata dua kali seminggu. “Sudah beberapa bulan sepi, pak”, kata Syahid.

Perhatian media dan berbagai program rehabilitasi terutama difokuskan untuk membantu para warga yang menjadi korban. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) telah membentuk tim-tim verifikasi yang memproses permintaan ganti-rugi yang diajukan warga. Sudah pasti proses ini menimbulkan ketegangan. Tidak selalu dapat dibuktikan bahwa rumah, kendaraan, ternak, dan lain-lain hilang ditelan lumpur.

Kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur wilayah selatan) pada tanggal 25 Juni lalu, dengan membawa beberapa menteri menunjukkan bahwa ia sadar, situasi Jawa Timur karena dampak lumpur Lapindo (resminya, lumpur Sidoarjo) bukan saja mempunyai aspek manusiawi, tapi juga aspek politik.

Aspek politik dari dampak malapetaka di Jawa Timur ini, erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Jelasnya, perlu diteliti, berapa persenkah pendapatan total Jawa Timur menurun, karena tingkat produksi dan jasa menciut? Keterangan yang saya peroleh dari berbagai percakapan, kadang-kadang kontradiktif. Sebuah sumber dengan mengutip kalangan dinas perindustrian provinsi mengatakan bahwa produksi industri di Jawa Timur turun sekitar 15 persen. Namun Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Agus Hariadi memberikan keterangan yang cukup cerah. Menurut pejabat itu seperti yang dikutip oleh media, ekspor berbagai komoditas dari Jawa Timur pada periode Januari sampai Mei 2007 mencapai nilai US$ 710 juta. Angka tersebut menunjukkan peningkatan 43,3 persen dibanding pada periode yang sama tahun 2006. ” Ekspor tahun ini masih banyak mengandalkan beberapa komoditas seperti tekstil dan garmen, udang, kopi dan karet”, menurut Agus Hariadi.

Ketika jumpa dengan Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, saya tanya tentang gambaran yang nampaknya saling bertentangan antara angka-angka statistik yang disebut pejabat Provinsi Jawa Timur di bidang industri dan perdagangan. Dan kenyataan di lapangan, di mana berbagai pabrik lumpuh dan infrastruktur rusak sehingga arus transportasi terganggu yang sudah pasti mempengaruhi produksi total Jawa Timur dan volume ekspor secara negatif.

Ia terangkan bahwa Jawa Timur akhir-akhir ini amat mengandalkan ekspor produk kerajinan (handicraft). Namun Gubernur Imam Utomo sependapat bahwa suatu program bantuan khusus diperlukan untuk memulihkan pusat-pusat produksi yang rusak karena akibat Lumpur Lapindo. Ia tambahkan bahwa dalam kunjungan kerja Presiden SBY, hal tersebut telah dibicarakan dan suatu program rehabilitasi akan diajukan untuk dibicarakan di kabinet.

Faktor politik kadang-kadang dapat mempercepat sebuah program bantuan yang biasanya kandas pelaksanaannya dalam liku-liku birokrasi. Dapat diperkirakan bahwa Presiden secara periodik akan melakukan kunjungan kerja untuk meneliti sendiri, apakah program-program bantuan baik yang bersifat manusiawi maupun yang ditujukan untuk memulihkan daya mampu ekonomi Jawa Timur dilaksanakan secara efektif.

Karena dengan mendekatnya tahun 2009, berdasarkan asumsi bahwa Susilo Bambang Yudhoyono akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden, Jawa Timur amat penting dalam perhitungan politiknya.

Pertama-tama, ia “putera daerah” sehingga derap karyanya tidak boleh dianggap sebagai mengecewakan. Apalagi, pada Pemilu 2004, partainya, Partai Demokrat berposisi nomor 4 (empat) setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Partai Golongan Karya.

Namun dalam pemilihan langsung presiden putaran kedua, SBY unggul dengan meraih hampir 61 persen. Konkretnya, dukungan kepadanya di Jawa Timur bersifat amat pribadi dengan menyampingkan ikatan primordial politik. Lagi pula dengan jumlah pemilih sekitar 26 juta, Jawa Timur tidak dapat dianggap sepele.

Karena itu logika politik mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berusaha secara maksimal merehabilitasi daya mampu Jawa Timur yang dilukai oleh semburan lumpur Lapindo (atau Sidoarjo, terserah Anda).

Malahan dapat juga diperkirakan menjelang tahun 2009, faktor-faktor politik yang dianggap mengganggu citranya sebagai pemimpin/kepala pemerintahan yang tulus membangun Jawa Timur akan dinetralisir.

Penulis adalah pengamat perkembangan politik nasional.

Last modified: 6/7/07


 

THE GLOBAL NEXUS

UE, RMS, PPKN, JCLEC DBS

Christianto Wibisono

Bertubi-tubi masalah menimpa bangsa ini. Dari sanksi Uni Eropa terhadap Garuda yang sebetulnya memang sudah tidak sanggup terbang ke Eropa, tarian liar cakalele berbendera RMS, anomali pencalonan Abu Bakar Basyir sebagai 1 dari 10 capres independen, hingga tuntutan peninjauan kembali kasus BLBI.

Pada acara ulang tahun Bang Ali ke-81, Buyung Nasution dan Rachman Tolleng mengatakan bahwa masalah BLBI harus dilihat dari segi policy atau kebijakan yang merupakan discretionary power dari eksekutif yang tidak bisa dianulir tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Rahman Tolleng yang seandainya tidak melewati batas umur KPK ingin ikut mendaftar, kebijakan Presiden Habibie tidak bisa dibatalkan tanpa mengusut dan memeriksa Habibie serta presiden berikutnya yang juga menjaga kepastian hukum. Masalah menjadi rumit ketika ditemukan realita baru bahwa di antara para debitur ada yang tidak mematuhi kewajiban dan melunasi jumlah dana dari utang yang dibebaskan.

Sementara itu, pada front Cendana, Jaksa Agung malah mengalihkan medan pertempuran dari arena pidana ke perdata dengan berita sensasional bahwa rumah Cendana bisa disita. Masalah kepemimpinan politik otoritarian yang ditumbangkan menjadi demokrasi memang bisa terjebak pada balas dendam berantai yang tak kunjung habis.

Bila tidak ada kenegarawanan yang menerobos kekerdilan dendam kesumat, maka Indonesia bisa memasuki era reign of terror dimana Danton, Robespierre, dan tokoh tokoh revolusi Prancis lain saling bunuh di bawah guilotine. Harus ada jiwa besar model Nelson Mandela yang bersedia memaafkan sipir bui yang pernah melecehkan dia dengan mengencinginya.

Di Afrika Selatan, rekonsiliasi memberi kesempatan bagi pelaku pelanggaran HAM untuk bertobat, mengaku dosa, dan memberi ganti rugi, untuk kemudian dibebaskan dari hukuman model dendam kesumat.

Orde Baru memang meninggalkan bekas yang sangat berdampak bagi segenap bidang kehidupan. Tapi kita tidak bisa terus menerus disandera oleh sejarah, kita harus bergerak menyongsong sejarah ke arah yang lebih baik dibanding masa lampau. Rezim totaliter selalu membawa korban kelompok pengikut dan pengekor yang kemudian berbalik jadi Ken Arok, Brutus, dan Machiavelli.

Sedang lawan politik yang jelas dan ksatria malah jadi minoritas yang steril, tapi kemudian sejarah mencelikkan bahwa Soeharto lebih menghargai dan menghormati Ali Sadikin ketimbang trio pejabat Orba yang ketika Soeharto berkuasa merupakan penjilat dan penikmat praktek KKN pada akhirnya menjadi Brutus dan Ken Arok yang ikut menusukkan keris Empu Gandring ke tubuh rezim Soeharto.

Tidak Tuntas

Saya berada di Semarang untuk acara keluarga dan acara santai Lomba Burung Berkicau Kapolri Cup di Akpol Semarang. Namun secara substansial saya meninjau Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation JCLEC.

Masalah kriminalitas lintas batas negara, termasuk pencucian uang, pembuktian korupsi dan kejahatan ekonomi finansial merupakan menu JCLEC. Ketika merenung dalam penerbangan Semarang Jakarta saya melihat banyak keterkaitan dari hampir semua masalah yang tidak tuntas yang bersinggungan satu sama lain, menyebabkan Indonesia nyaris mendekati kondisi failed state.

Kasus lumpur Lapindo (Lumpindo) yang berlarut larut, interpelasi Iran yang bekepanjangan, bola liar Rokhmin yang merembet mirip kanker ke segala arah, Koalisi Medan, Palembang yang dianggap elitis, faksionis, bahkan mengungkapkan keretakan dalam tubuh Golkar secara terbuka. Karena Ketua Umum Golkar terjepit dalam gebrakan Medan yang memojokkan SBY.

PPKN ikut memberikan agenda berat tentang konflik ideologi Pancasila vs syariah Pilkada DKI praktis tidak punya plan B, sebab semua kekuatan merasa yakin dengan “kroyokan”, maka sekali putar gubernur sudah akan terpilih.

Sementara kubu PKS kabarnya sangat intensif merangkul kelompok masyarakat non Muslim dengan menyodorkan fakta bahwa di daerah sekitar Jabodetabek yang disebu perda syariah itu malah didukung oleh fraksi yang mengklaim sebagai Koalisi Medan Pluralis menghadang syariah.

Beberapa tokoh gereja bahkan diam-diam diambil fotonya dan beritanya telah mengendorse Adang-Dani. Permadi SH tidak akan mengikuti garis PDI-P dan akan jadi golput. Ada slogan one dollar for one vote yang entah bisa direalisir oleh kubu yang berslogan bombastis itu atau tidak.

Perjanjian Pertahanan dan ekstradisi dengan Singapura terancam batal. Menhan Juwono Sudarsono mendapat tekanan keras DPR begitu pula Menlu dan seluruh kabinet. Apabila perjanjian ini batal, maka semakin sulit menuntut ekstradisi, karena tidak adanya kepastian hukum dalam kasus KKN.

Pada dimensi separatisme, isu RMS pasti menganggu begitu pula Papua. Kedatangan anggota Kongres AS Eni Faleomavaega yang bahkan sudah disambut oleh Presiden Yudhoyono sendiri belum tentu merupakan tutup buku dari kemungkinan Papua memisahkan diri. Kelompok Islam di Maluku bahkan mempersoalkan kalau GAM yang berontak memperoleh kompensasi berupa lahan, mengapa Ambon, Maluku, dan Papua dilupakan dan tidak memperoleh alokasi dana seperti Aceh.

Jika tidak diadakan perubahan realistis untuk meningkatkan keseahteraan rakyat di kawasan paling timur Indonesia, internasionalisasi masalah ini dapat membahayakan integritas dan integrasi RI. Syukur bila Eni sudah tidak mau menganggu Indonesia lagi. Yang lebih harus ditakuti ialah bukan koalisi Kongres dan Senat AS menjadi pendukung Eni.

Tapi dalam era dimana opini publik lebih berpengaruh ketimbang kekuatan miiliter, maka kemungkinan aliansi OPM mohon restu Uskup Desmond Tutu, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, akan merupakan kekuatan publik opini yang lebih ampuh dan justru akan menempatkan RI pada posisi lebih lemah karena Papua berlindung di balik superpower moral Desmond Tutu, sedang Indonesia dicitrakan sebagai “kolonialis” yang menelanarkan Papua.

Dalam acara Daniel Jusup National Network, Sabtu (7/7) pagi, saya menyatakan bahwa Indonesia berada di simpang jalan apakah bisa diselamatkan seperti Ninive atau akan dihukum menjadi Sodom dan Gomora. Seperti diketahui dalam hal Sodom, Abraham melakukan bargaining dengan Tuhan, mencoba membela agar Sodom jangan dihukum dengan alasan masih ada orang baik.

Tawar menawar dengan Tuhan berlangsung alot tapi Abraham kalah, sebab jumlah orang yang tidak berdosa dan tidak munafik di Sodom tidak menggugah niat Tuhan untuk mengampuni.

Sebaliknya dengan Ninive yang mendengar peringatan Junus dan bertobat total dipimpin raja sampai seluruh rakyat yang menyen- tuh Tuhan dan mengampuni Ninive.

Giliran Junus yang memang manusia berdosa malah mengomel, lho kenapa orang berdosa kok diselamatkan, kenapa tidak dihukum saja . Itulah refleksi dari campur aduk isu dan agenda nasional yang terbentang di depan kita yang saling terkait satu sama lain.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 9/7/07


 

Menyongsong Implementasi JIEPA

Bob Widyahartono

Dalam kunjungan baru-baru ini ke Jepang, Wapres Jusuf Kalla menegaskan bahwa finalisasi perincian JIEPA (Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement), membawa makna saling menguntungkan dalam jangka panjang.

Penandatanganan resmi JIEPA akan dilakukan Agustus 2007 oleh PM Jepang Shinzo Abe dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta dalam rangka peringatan 50 tahun hubungan ekonomi Jepang-Indonesia. Kini dokumen tersebut setelah mengalami berbagai rincian yang lebih up-to date dalam rangkaian negosiasi, termasuk rincian mengenai DNI (daftar negatif investasi) yang baru-baru ini ingin diselaraskan pemahaman oleh para negosiator Jepang dan Indonesia.

Hendaknya mulai sekarang, kalangan birokrasi dan pebisnis mempersiapkan diri dengan memberi substansi pada EPA (economic partnership agreement) yang di dalamnya dirumuskan beberapa pokok realisasi FTA (perdagangan bebas) dengan berbagai harmonisasi tarif untuk perdagangan internasional.

Mengapa baru sekarang? Sepertinya kurang kemantapan dalam langkah-langkah implementasi di pihak departemen terkait dan pelaku bisnis untuk mengejar ketertinggalan kita dibandingkan Singapura, Thailand, dan Malaysia.

Dengan menelaah ke belakang , EPA sudah lebih dari empat tahun lalu diusulkan Jepang untuk ditelaah. Dalam dokumen METI Jepang (Desember 2002) dijelaskan gagasan FTA dengan ASEAN seiring dengan upaya mewujudkan jaringan kerja FTA satu per satu dengan negara anggota ASEAN dalam kerangka EPA.

Tiga tahun lalu penulis menjadi moderator diskusi dengan Prof Yoshino Fumio dari Institute of World Affairs, Takushoku University yang bertajuk, “FTA in East Asia: A Japanese Perspective” di LIPI, Jakarta.

Prof Fumio menguraikan gagasan Jepang, bahwa EPA berisikan FTA dengan ASEAN dan juga FTA dengan masing-masing anggota ASEAN. Namun sangat disayangkan, pembuat kebijakan ekonomi dan pelaku bisnis yang banyak berinteraksi dengan Jepang tidak terlalu responsif.

Teoritis dapat diserap dari uraian itu urutan dalam proses integrasi ekonomi regional yang terdiri dari empat tahapan, yakni FTA, customs union, common market, dan economic and political union.

Jadi gagasannya dimulai dengan tahap pertama, yakni FTA dalam rangka EPA. Pihak pembuat kebijakan Jepang dan kalangan akademisinya memahami bahwa FTA merupakan suatu kesepakatan bersama untuk menghapus hambatan perdagangan antarmereka. Negara mana pun yang masuk dalam kawasan perdagangan dapat memelihara kebijakan perdagangan secara independen terhadap negara ketiga.

Salah satu syaratnya: Suatu sistem sertifikasi yang orijin (system of certificates of origin) diberlakukan untuk menghindari terjadinya peralihan perdagangan (trade diversion) demi perolehan maslahat tarif yang rendah dari negara anggota.

Dampak ekonomi dari FTA dapat dibagi dalam dampak statis dan dinamis. Dampak statis mencakup penurunan tarif standar atas efisiensi alokasi sumber daya. Sementara dampak dinamis, produktivitas yang lebih tinggi dan akumulasi modal menumbuhkan ekonomi. Belakangan ini argumentasi politik ekonomi yang mencakup perilaku kepentingan kelompok ikut berperan dalam pembentukan FTA.

Tujuan FTA adalah membentuk dan memperlancar perdagangan dan investasi, dengan mencapai persetujuan dengan mitra dagang dan investasi secara cepat dan mantap karena alasan-alasan yang tidak terbatas pada kedekatan secara geografis. Yang hendak digarap adalah kesertaan dalam pasar domestik oleh dana-dana luar para manajer dan teknisi, yang pada gilirannya menstimulasi perekonomian domestik kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan dampak statis adalah penciptaan perdagangan dan mengurangi pembelokan. Eliminasi hambatan perdagangan antara pihak-pihak yang mengadakan persetujuan FTA merubah harga barang dan jasa yang diperdagangkan, yang pada gilirannya berpengaruh pada volume perdagangan dan kesejahteraan ekonomi kedua negara

Dalam kasus peniadaan hambatan perdagangan berarti perluasan perdagangan yang biasanya dilakukan antara pihak-pihak bersangkutan, menggerakkan konsumen dalam negara yang mengimpor barang dan jasa secara lebih murah, dan di pihak produsen negara pengekspor memperoleh laba sebagai hasil ekspor yang lebih besar. Dan secara teoritik kemakmuran kedua negara FTA makin membaik.

Sebaliknya, hendaknya kita tidak lupa bahwa peniadaan hambatan sebagai akibat FTA tidak serta merta membawa maslahat bagi Indonesia. Selain itu, dampak FTA juga pada pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak melalui tahapan peningkatan produktivitas dan akumulasi modal, keduanya merupakan dampak yang dinamis. Yang dimaksud dengan peningkatan produktivitas mencakup antara lain perluasan pasar, peningkatan daya saing, adanya alih teknologi, dan dampak inovasi teknologi.

Alasan Jepang EPA dengan negara-negara dan kawasan-kawasan yang memiliki hubungan dekat dalam kerja sama ekonomi antara lain karena alasan makin terbukanya ekonomi. Pendekatan yang mereka coba garap adalah pendekatan berlapis dalam rangka WTO, kerja sama regional dan bilateral

Kebijakan eksternal internasionalisasi Jepang berintikan pada landasan suatu sistem perdagangan bebas dan kemantapan aturan perdagangan multilateral melalui perundingan-perundingan multilateral dan memperkuat ikatan dengan negara-negara dan kawasan-kawasan regional yang menjadi pilihannya, selain kerja sama bilateral.

Dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri, kepentingan Jepang adalah dalam sikap pandang geopolitik dan memperkuat posisi tawar dalam negosiasi. Tentunya dengan menghargai sikap pandang counterpart agar tidak terjadi asimetri.

Tiga tahun lalu ketika Jepang dengan gencar mempromosikan gagasan EPA, terungkap salah satu sasaran utamanya terkait dengan isu Asia Timur. Premis yang disadari dan pahami adalah bahwa Asia Timur makin cepat memperoleh/menikmati keberadaan ekonomi dan makin mendalamnya interdependensi ekonomi.

Secara lebih eksplisit fokusnya adalah pada pemanfaatan elemen-elemen pertumbuhan Asia Timur untuk revitalisa- si ekonomi Jepang serta menyadari potensi pembangunan ekonomi Asia Timur di masa mendatang.

Visi ke Depan

Dalam menyerap gagasan EPA, banyak aparat birokrasi kita di tingkat manajemen menengah belum sepenuhnya memperlihatkan konsistensi mempersiapkan diri dan mewujudkan pelayanan dasar sebagai layaknya good governance. Bayangkan saja, Singapura tahun 2002 sudah menandatangani JSEPA Japan-Singapore Economic Partnership Agreement yang komprehensif, demikian pula Thailand dan Malaysia pada tahun 2003.

Ke depan, karena kebanyakan pelaku bisnis Indonesia dalam interaksi dengan Jepang belum cukup profesional sebagai disyaratkan dalam bisnis internasional untuk memperoleh maslahat (benefit) yang seimbang, hendaknya disadari bahwa proses untuk menumbuhkan kredibilitas dan kompetensi profesional tidak hanya di Pulau Jawa tapi justru di daerah luar Jawa yang harus senantiasa dipupuk agar memiliki kemampuan memahami dasar FTA dalam rangka EPA.

Kalangan pengamat ekonomi dan bisnis Jepang, menekankan bahwa kini saatnya generasi muda pebisnis kita yang menjadi kelompok manajemen menengah dan kelak menjadi suksesor pelaku inti perusahaan-perusahaan, untuk mulai secara kontinyu menimba pengetahuan dan pengalaman terutama dari Asia Timur dan tidak hanya dari Barat.

Penulis adalah pengamat ekonomi;dosen FE Universitas Tarumanagara

Last modified: 9/7/07


 

Perlukah Ujian Nasional SD?

Oleh Moh Yamin

Wacana memperluas pergelaran ujian nasional (UN) tidak hanya untuk SMA dan SMP sederajat, namun juga bagi sekolah dasar (SD) sederajat, cukup meresahkan masyarakat. Terutama bagi kalangan pelajar yang duduk di bangku SD. Mereka bakal bernasib sama dengan nasib para seniornya di SMP maupun SMA sederajat. Akan banyak yang bernasib buruk, tidak bisa melanjutkan ke jenjang sekolah lebih tinggi, yakni SMP dan SMA sederajat.

Wacana UN SD ini muncul setelah ada penegasan M Yunan Yusuf, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Ia mengatakan bahwa lingkup materi ujian nasional tersebut adalah Matematika, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Pertanyaannya kemudian, layakkah siswa SD wajib menjalani ujian nasional tahun depan? Jawabannya, belum waktunya menggelar melaksanakan ujian nasional untuk siswa SD. Banyak pertimbangan dari segala dimensi untuk mewujudkannya. Sebagai perbandingan, pelajar SMP dan SMA sederajat yang sudah berulang kali mengikuti UN pun masih tetap saja terjadi kegagalan. Masih banyak yang tidak lulus.

Diakui maupun tidak, itu disebabkan karena faktor materi UN yang terkadang tidak sesuai dengan bahan materi pelajaran yang sudah dipelajari pelajar di bangku sekolahnya, baik di SMP maupun SMA sederajat. Pemerintah terlalu memaksakan materi soal yang tidak ada dalam otak para pelajar selama mereka melakukan proses belajar di dalam kelas.

Bahkan pula, ini juga tidak didukung oleh niat baik pemerintah untuk mengikutsertakan para pelaku, pengamat pendidikan dan lain seterusnya yang berkecimpung dalam dunia pendidikan di ranah lokalitas masing-masing guna merumuskan konsep UN secara menyeluruh. Kendatipun dilibatkan, hanyalah pihak-pihak tertentu yang dekat dengan kekuasaan dan penguasa.

Masih ada dugaan kuat bahwa pemerintah pusat ingin memonopoli segala kebijakan pendidikan yang menyangkut kepentingan pendidikan di tingkat daerah. Ini sangat runyam dan tidak akan bisa melahirkan konsep pendidikan yang demokratis serta mendidik. Justru akan menyebabkan pendidikan tidak membawa pencerdasan terhadap kehidupan berbangsa di tanah air ini.

Kerap pula, pemerintah juga tidak memerhatikan sebaran sekolah-sekolah baik SMP maupun SMA sederajat yang sangat beragam. Ada sekolah yang berada di paling pelosok sehingga ini menyebabkan pelajarnya juga berbeda secara kapasitas intelektual dengan pelajar yang ada di kota dan dekat kota.

Yang jelas, hal sedemikian ini sangat jarang menjadi pertimbangan secara sangat bijaksana oleh pemerintah pusat. Ia hanya menghendaki, pekerjaannya selesai dan sukses secara rutinitas seremonial namun sangat amburadul pasca terlaksananya. Sangat ironis bukan?

Dimanakah letak kepekaan pemerintah dalam menanggapi suasana dan keadaan pendidikan di bangsa ini yang sangat heterogen? Jangan-jangan sudah dibutakan dengan pandangan terlalu birokratis dan statistik bahwa tugas dianggap berhasil bila capaian ukurannya adalah berapa banyak yang lulus dan tidak lulus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Publik pun juga beranggapan bahwa monopolisasi segala kebijakan pendidikan oleh pusat juga berjalin kelindan dengan kepentingannya agar pendidikan di pertiwi ini sesuai dengan tujuan pemerintah pusat. Jika demikian prinsip kerja pemerintah, kita kemudian tinggal menunggu hancurnya pendidikan di bangsa ini.

Cukup Miris

Akibatnya, pendidikan kita pun hanyalah sebuah mesin guna mendukung pemerintah kendatipun banyak elemen tidak menginginkan itu terjadi dan secara terus-menerus menimpa pendidikan di bangsa ini.

Tentunya, dengan mencermati kondisi keberagaman SMP dan SMA sederajat yang sudah sangat berlainan satu sama lain; antar daerah termasuk hasil yang dicapai setelah dilakukannya UN, maka hal ini cukup miris bila mengamati kengototan pemerintah untuk pula mengharuskan pelajar SD supaya mengikuti UN. Saya menilai bahwa pemerintah sudah semakin liar dan beringas dalam menjalankan sekian macam tugas-tugasnya sebagai abdi negara dan bangsa.

Banyak pengamat, praktisi pendidikan, dan lain seterusnya mengatakan, bila pemerintah di bawah kendali BSNP serius untuk menggarap UN SD tahun mendatang, maka ini sebenarnya merupakan korban kepentingan pemerintah baik itu diakui maupun tidak.

Dan pemerintah sudah tidak memerhatikan lagi substansi pendidikan sebagai pembebasan. Pelajar-pelajar SD lalu menjadi calon korban kepentingan selanjutnya setelah pelajar SMP dan SMA sederajat sudah digagahi oleh pemerintah.

Oleh karenanya, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum UN direncanakan secara matang konsepnya agar bisa digelar tahun mendatang. Pertama, mengkalkulasi ulang berapa jumlah SD yang ada di tanah air ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Ini penting dilakukan supaya pemerintah pusat mengerti kondisi SD yang ada setiap di daerah sejatinya.

Dengan sudah memahami konteks SD di tanah air baik secara infrastruktur maupun suprastrukturnya, pemerintah kemudian bisa mengambil kesimpulan umum bahwa banyak SD yang sangat kekurangan dalam hal sarana dan prasarananya guna menunjang proses belajar mengajar di dalam kelas.

Tentu, para pelajar pun bisa disimpulkan tidak sepenuhnya berhasil mencapai tujuan pendidikan yang sangat diharapkan pemerintah dengan pertimbangan utama; mencermati sarana dan prasarana yang sangat mengenaskan itu.

Kedua, mencermati kondisi SD tentu bukan hanya gedung sekolah maupun ruangan semata akan tetapi bagaimana kapasitas kemampuan para pendidiknya termasuk kapabilitasnya dalam memahami sekian materi ajar yang akan disampaikan kepada pelajar di dalam kelas. Yang pasti, ini sangat membutuhkan sebuah pengamatan sangat intensif, dan terpadu.

Sebab hal-hal seperti ini adalah paling mendukung terhadap dinamika pembelajaran di dalam kelas. Termasuk pula, apakah pendidiknya mampu menguasai ruangan kelas dan bisa menerapkan metode pembelajaran yang kontekstual dengan pengalaman hidup para pelajarnya sebelum dan sesudah masuk ke ruangan kelas.

Jika ini sangat kesulitan untuk digelar dengan sedemikian baik, maka rencana pemerintah untuk mengadakan UN SD tahun mendatang wajib ditunda terlebih dahulu. Pemerintah kemudian harus banyak memetakan, dan mempelajari segala kesulitan yang dihadapi pelajar SD serta elemen- elemen lain yang bersangkut-paut dengan dunia pembelajaran SD di pelosok tanah air.

UN sangat mudah diterapkan, tinggal perintah, semuanya akan berjalan, namun itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Implimentasi itu harus bisa mencermati kesiapan yang akan melakukannya. Jadi jangan ceroboh untuk berbuat sesuatu hal, diperlukan pemikiran sangat mendalam sebab ongkosnya sangat mahal, dan dapat merugikan bangsa.

Penulis adalah peneliti di Lakpesdam NU Kota Malang; Anggota TimPemantau Independen (TPI) UN Kabupaten Malang 2007

Last modified: 11/7/07


 

Revolusi Sebutir Benih

Oleh MT Felix Sitorus

Kita harus mencapai swasembada beras tahun 2008. Target itu dicanangkan Wapres Jusuf Kalla di Sichuan, Tiongkok 9 Juni 2007 seusai menandatangani naskah kerjasama pembangunan pusat hibrida antara Indonesia dan Tiongkok.

Target itu jelas tidak masuk akal! Revolusi Hijau Gelombang Pertama (Revolusi Hijau-I) saja memerlukan waktu 15 tahun (1970-1985) untuk mencapai status itu. Swasembada dalam setahun pastilah mimpi seorang pengusaha.

Yang agak masuk akal adalah target swasembada beras tahun 2010 atau tiga tahun ke depan. Itupun hanya mungkin dicapai melalui satu jalan yaitu Revolusi Hijau Gelombang Kedua (Revolusi Hijau-II). Seperti apakah itu?

Basis benih

Inti Revolusi Hijau-II adalah kembali ke jalur yang benar yaitu pengembangan pertanian padi berbasis benih. Ini mengoreksi Revolusi Hijau-I yang melencengkan pengembangan pertanian padi ke jalur keliru yaitu berbasis pupuk.

Pelencengan itu adalah buah doktrin “apapun benihnya yang penting pupuknya” dari kapitalis pupuk kimia. Fokus Revolusi Hijau-I berhasil digeser dari penggunaan benih unggul produksi tinggi ke penggunaan pupuk kimia, dari revolusi benih ke revolusi pupuk.

Pergeseran fokus itu menyebabkan petani abai akan mutu benih. Sembarang benih yang tidak responsif terhadap pupuk lalu digunakan. Terjadilah pemupukan berlebihan yang merusak tanah sawah. Produktivitas pun merosot hingga status swasembada beras rontok.

Benih adalah inti pertanian maju dan tangguh. Dalam Kongres Padi Internasional II di New Delhi (Oktober 2006) dikemukakan tahun 2025 dunia membutuhkan 800 juta ton beras. Karena itu produktivitas padi harus naik dari 5 menjadi 8 ton/ha. Kunci utama untuk itu adalah perbaikan kualitas benih.

Tiongkok konsisten menerapkan strategi pengembangan pertanian padi berbasis benih. Revolusi Hijau tidak pernah berhenti di sana. Riset intensif untuk menemukan benih padi varietas baru yang lebih unggul berlangsung terus. Melalui inovasi benih padi unggul produksi tinggi, terutama hibrida, Tiongkok telah mencapai kedaulatan pangannya.

Di Indonesia, Revolusi Hijau berhenti tahun 1984, saat target swasembada beras tercapai. Sejak itu riset perbenihan padi mandeg. Tidak ada lagi terobosan inovasi benih padi unggul yang mampu menembus kebuntuan produktivitas 4-5 ton/ha.

Karena itu Revolusi Hijau-II di Indonesia mempersyaratkan revitalisasi perbenihan padi. Riset benih padi unggul harus menjadi prioritas utama nasional dalam pendanaan, peningkatan sumber daya manusia, dan pengembangan institusi.

Secara bersamaan industri perbenihan padi juga harus menjadi prioritas pengembangan. Targetnya mewujudkan industri benih padi modern berbasis riset yang kuat.

Riset dan industri benih padi yang kuat adalah kunci menuju kedaulatan pangan. Potensi plasma nuftah padi nusantara dapat didayagunakan. Benih padi unggul dapat disediakan sendiri, tidak perlu impor. Berarti negara bebas dari “kolonialisme pangan”.

Agribisnis Padi

Judul artikel ini menegaskan benih itu “kecil” tetapi membawa perubahan “besar”. Penggunaan benih padi unggul menuntut perubahan radikal pada organisasi/manajemen produksi.

Semasa Revolusi Hijau-I organisasi/manajemen produksi padi berubah secara radikal dari pola subsistensi rumah tangga ke pola agribisnis besar. Agribisnis padi itu dikelola organisasi Bimas, suatu korporasi padi skala nasional yang menyatukan kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi dari desa sampai pusat.

Melalui program Bimas pemerintah mengelola pertanian padi sebagai agribisnis. Pemerintah mengambil keputusan produksi lalu memobilisir kelompok-kelompok tani untuk pelaksanaan di lapang.

Peran organisasi/manajemen Bimas itulah kunci pencapaian swasembada beras tahun 1984. Setelah Bimas bubar, usailah era pendekatan organisasi/manajemen agribisnis padi. Usai pula status swasembada beras.

Sebagai koreksi, Revolusi Hijau-II harus dijalankan secara konsisten sebagai revolusi benih dan organisasi/manajemen produksi. Pertanian padi harus kembali dikelola sebagai agribisnis skala nasional. Tetapi pengelolanya jangan lagi pemerintah seperti dulu, melainkan suatu organisasi/manajemen agribisnis padi semacam inkorporasi beras. Inkorporasi beras ini merupakan sinergi sejumlah BUMN agribisnis (benih, pupuk, pestisida, alsintan, pengolahan, pemasaran, pembiayaan) dan organisasi korporasi petani.

Jelas inkorporasi beras mempersyaratkan kehadiran organisasi korporasi petani yang kuat. Untuk itu dapat dibentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang sahamnya dimiliki petani. Setiap BUMP bisa mengelola suatu unit agribisnis padi seluas 1.000 ha.

Agribisnis padi berorientasi pada peningkatan produksi, peningkatan/pemerataan pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan. Untuk itu agribisnis padi harus mampu meningkatkan nilai ekonomi seluruh biomassa padi mulai dari beras (pangan), jerami (bahan bangunan), sekam (energi listrik), bekatul (minyak padi), sampai menir (tepung).

Tujuan Revolusi Hijau-II tidak semata mencapai swasembada beras. Tujuan lebih mendasar adalah transformasi pertanian padi dari pola subsistensi ke pola agribisnis.

Agribisnis padi adalah lahan investasi yang sangat menguntungkan di pedesaan. Peningkatan nilai ekonomi seluruh biomassa padi pada skala nasional jelas memerlukan investasi besar.

Investasi diperlukan untuk pembangunan instalasi pengeringan padi, pabrik pengolahan (beras, tepung, minyak beras), instalasi pembangkit listrik tenaga panas pembakaran sekam, pabrik bahan bangunan, dan lain-lain. Semua itu akan menghasilkan dampak multiplier ekonomi yang sangat luas dan besar.

Jika Revolusi Hijau-II ditempuh mengikuti gagasan di atas, maka ia tidak hanya akan menggerakkan perekonomian desa. Lebih dari itu ia akan menggerakkan perekonomian nasional. Sedahsyat itulah dampak “revolusi sebutir benih”.

Penulis adalah Kepala Bagian SosiologiPedesaan dan Pengembangan Masyarakat IPB

Last modified: 11/7/07


 

Sudah Siapkah Indonesia Mengelola PLTN?

Oleh Sarwoto

Ledakan dua gardu induk listrik milik PLN di Jakarta Selatan hari Minggu 24 Juni 2007 lalu memanjangkan sederetan faktor yang menguatkan kekhawatiran, bencana dahsyat bertragedi kemanusiaan sangat mengerikan pada suatu saat bukan tidak mungkin terjadi kalau pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dibangun di negeri ini.

Dalam skala relatif mikro saja, ledakan gardu induk listrik itu sudah menimbulkan bencana menyedihkan yang menciderai fisik dan merenggut jiwa manusia. Empat orang yang menjadi korban ledakan itu mengalami luka bakar, dua di antaranya kemudian meninggal dunia.

Bencana tersebut juga menyebabkan terganggunya kehidupan sejumlah penduduk yang menjadi konsumen PLN. Beberapa hari setelah ledakan, pemadaman listrik dilakukan di beberapa wilayah DKI Jakarta, sebab terjadi pengurangan pasokan 30 Megawatt.

Kedua gardu listrik yang meledak itu mungkin belum terlalu ber-”high-tech” (berteknologi tinggi). Tidak demikian halnya dengan PLTN berkapasitas produksi 4 x 1.000 Megawatt yang rencanya dibangun di Semenanjung Muria dalam wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah mulai tahun 2010 dengan biaya sekitar Rp 35 triliun.

Itu artinya, PLTN tersebut suatu proyek raksasa berskala nasional berteknologi tinggi, bahkan mungkin super-tinggi. Faktor inilah antara lain yang menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya bencana sangat mengerikan kalau PLN itu jadi dibangun.

Kita harus memperhitungkan keselamatan dan kesehatan penduduk dalam radius tertentu terkena radiasi nuklir akibat kerusakan yang mungkin terjadi seperti kebocoran PLTN di Chernobyl, Rusia sekitar tahun 1990. Begitu pula kebocoran PLTN yang sepanjang ingatan pernah terjadi di Jepang dan Amerika Serikat. Juga bagaimana mengelola limbah nuklir yang selama puluhan tahun masih berbahaya bagi kesehatan manusia.

Mengelola PLTN di negara-negara maju tentunya dilakukan oleh tenaga profesional. Namun kenyataanya masih terjadi kecelakaan yang berdampak bagi rakyat sekitar PLTN tersebut. Sementara Indonesia, masih digolongkan dalam negara berkembang dan dinilai masih belum mampu mengelola pembangkit listrik yang sekelas PLTN, tentunya menambah kekhawatiran akan keamanan membangun PLTN di Indonesia.

Kelalaian Petugas

Ada faktor yang relatif sederhana dan tidak berkaitan sama sekali dengan teknologi tinggi, namun mempunyai nilai tambah sebagai pendukung kekhawatiran tersebut. Seperti diberitakan, jaringan sanitasi dalam lingkungan Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu “terganggu” sehingga cairan tinja meluap menggenangi lantai ruangan-ruangan di lingkungan itu, menyebarkan bau tidak sedap yang menyengat.

Dapat dipastikan, dana untuk keperluan maintenance (pemeliharaan/perawatan) jaringan sanitasi itu setiap tahun selalu dialokasikan dalam APBN. Sebab, jaringan sanitasi itu berada dalam lingkungan bangunan yang menjadi kediaman dan tempat berkantornya Kepala Negara yang posisinya adalah simbol bangsa dan negara. Dapat dipastikan, gangguan itu muncul bukan karena kurangnya dana perawatan, tapi kelalaian tenaga-tenaga yang ditugasi untuk pekerjaan tersebut.

Kasus itu diparodikan dalam mata-acara “Republik Mimpi” yang ditayangkan suatu media audio-visual Minggu 24 Juni 2007 malam, diulang-tayang Senin 25 Juni 2007 siang. Pelakon parodi, Gus Pur menyindir lebih kurang dengan ucapan “ngurus septic tank saja tidak beres kok ngurus nuklir.” Sindiran itu bisa dijabarkan, kalau kelengkapan bangunan tanpa teknologi tinggi saja tidak terawat dengan baik, bagaimana mungkin bisa merawat PLTN yang menggunakan teknologi super-tinggi.

Kasus lainnya, pohon-pohon pelindung di sepanjang tepi jalan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya seringkali roboh karena hujan lebat, dan angin kencang. Akibatnya, terjadi kemacetan lalu lintas, bahkan tidak jarang menelan korban jiwa manusia. Tidak tertutup kemungkinan, kejadian ini juga disebabkan kelalaian petugas melakukan perawatan, yaitu memotong pohon secara berkala. Sebab, Pemerintah DKI Jakarta yang relatif “punya banyak uang” tentunya selalu mengalokasikan dana untuk keperluan tersebut.

Kalau membangun, bangsa ini tidak diragukan kemampuannya, tapi melakukan perawatan, itu yang selalu menjadi masalah. Dana perawatan memang dianggarkan, tapi perwatan tidak dilakukan karena di korupsi. Buktinya, hampir semua gedung pemerintah yang ada kondisinya sangat buruk karena tidak dilakukan perawatan. Bisa kita bayangkan bencana pasti akan terjadi kalau PLTN tidak dirawat.

Sangat Riskan

Perawatan PLTN secara berkala yang peralatannya serba canggih dan bertek nologi tinggi, memerlukan biaya sangat besar. Tapi berapa pun jumlahnya, dana itu seharusnya diadakan untuk mencegah kemungkinan terjadinya bencana yang dikhawatirkan tersebut. Begitu pula tenaga-tenaga profesional yang memiliki keahlian, kemampuan dan “skill” serta disiplin tinggi.

Namun didasarkan pada beberapa faktor seperti diuraikan di atas setidaknya bisa dipertanyakan, apakah dalam kondisi perekonomian dan keuangan seperti sekarang ini pemerintah berkemampuan mengadakan dana bagi perawatan PLTN tersebut? Apakah tenaga-tenaga profesional yang memiliki keahlian, kemampuan dan “skill” serta disiplin tinggi itu bisa diadakan? Secara umum bisa dipertanyakan, apakah bangsa Indonesia kini sudah siap dari segala segi untuk membangun PLTN?

Kalau tidak, membangun PLTN di Semenanjung Muria itu sangat riskan. Kemungkinan terjadinya bencana dahsyat sangat mengerikan yang dikhawatirkan, bisa menjadi kenyataan. PLTN yang pada hakikatnya dimaksudkan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, justru bisa berbalik menjadi bencana yang menyengsarakan. Belum lagi diperhitungkan gerakan teroris yang sampai kini belum sepenuhnya tertanggulangi yang mungkin menargetkan PLTN sebagai sasaran.

Kegiatan sehubungan dengan didirikannya PLTN tersebut, secara dini sudah menimbulkan bencana. Lebih dari seratus ribu pekerja beberapa industri di sekitar lokasi PLTN terancam pemutusan hubungan kerja, sebab industri-industri itu dipindahkan ke tempat lain.

Dari segi ini, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setidaknya justru menambah jumlah pengangguran. Tidak mengherankan kalau massa yang terhimpun dalam Aliansi Buruh dan Masyarakat Muria mewakili sekitar 160.000 pekerja se-Kabupaten Kudus hari Selasa 12 Juni 2007 lalu berunjuk rasa menolak rencana pembangunan PLTN tersebut.

Masih ada beberapa alternatif untuk membangun pembangkit listrik, jika membangun PLTN yang resikonya besar itu dibatalkan. Di antaranya adalah mengembangkan pemanfaatan energi matahari, sebab negara kita dalam posisi “kaya” dengan sinar matahari. Juga gelombang laut dan tenaga angin yang bukan tidak mungkin bisa dimanfaatkan untuk membangun pembangkit tenaga listrik

Penulis adalah mantan Kepala Bagian Kepegawaian LIPI

Last modified: 12/7/07


 

Catatan Jayapura

Tanah Papua : Terpencil …Terpencar

Sabam Siagian

Barnabas Suebu, Gubernur Provinsi Papua, Kamis malam itu (12/7) di depan para tamunya yang berkumpul di halaman gubernuran dekat kolam renang, bicara dengan nada serius. Malam itu ia berperan sebagai tuan rumah bagi sekitar dua ratus peserta Seminar dan Konperensi Nasional Persatuan Wartawan Indonesia, yang baru saja menyelesaikan pertemuan mereka. Tema seminar itu tentang ” Percepatan Pembangunan Tanah Papua”. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas Paskah Suzetta khusus datang memaparkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Tanah Papua. Inpres itu mencakup suatu program besar-besaran yang akan menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Tanah Papua (artinya mencakup Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) dibiayai dana raksasa sebesar Rp 17 triliun.

Namun gubernur Bas Suebu di keheningan malam itu tidak berbicara tentang proyek raksasa pembangunan infrastruktur tersebut ataupun proyek yang diprakarsainya untuk meningkatkan kesejahteraan kampung-kampung dengan menyuntik seratus juta rupiah setiap kampung supaya dikelola sendiri. “Kampung-kampung itu terpencil dan tersebar di seluruh Papua yang akan saya kunjungi satu persatu” demikian pak gub. (Kecuali, tentunya, yang berlokasi di Provinsi Papua Barat).

Dengan tempo yang diperlambat, ia uraikan pentingnya mengembangkan “mutual trust”, saling percaya-mempercayai dalam membangun Papua. Ia bicara tentang keterbukaan, tentang pentingnya berkomukasi dan tentang pemahaman latar belakang kesejarahan suatu persoalan.

Terasa benar, Bas Suebu secara tidak langsung sedang menanggapi suara-suara nasionalistik di pancarkan dari Jakarta karena peristiwa soal bendera yang disebut bintang kejora. Dalam acara pembukaan konferensi Masyarakat Adat Papua 3 Juli lalu dipertunjukkan tarian adat dengan para penari yang memperlihatkan bendera diasosiasikan dengan gerakan separatisme menuju Papua Merdeka. Acara itu segera dibubarkan oleh pihak polisi.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Prof Muladi, yang beberapa kali telah diproyeksikan sebagai menteri pertahanan bereaksi bahwa gerakan-gerakan separatisme seperti yang terjadi di Aceh, Papua maupun Ambon “harus ditumpas secara tegas karena sangat berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan RI”. Ia malahan menganjurkan untuk menugaskan pasukan ke Papua.

Reaksi sengit dilontarkan terhadap mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) yang dikutip pers sebagai menyatakan bahwa ” ada dana otonomi khusus (otsus) yang dipergunakan untuk kegiatan separatis”. Yang paling vokal adalah Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Paskalis Kossay. Ia menuding balik dan menyatakan “Hendropriyono adalah biang kegagalan otsus Papua. Menurut Kossay, kesalahan fatal yang dilakukan Hendropriyono ketika menjabat Kepala BIN adalah “mendorong lahirnya Provinsi Irian Jaya Barat. Dia yang memberikan masukan atau bisikan kepada Presiden Megawati Sukarno Putri saat itu. Jadi Hendro yang mengacaukan otsus di Papua. Akibatnya sampai sekarang pelaksanaan otsus di Paua tidak berjalan maksimal.

*

Agaknya polemik seru berlangsung sekitar tema “separatisme” ini dengan salvo tuduh-menuduh sehingga memperkeruh suasana politik sekitar pembangunan Papua yang memprihatinkan Bas Suebu. Saya diundang oleh Ketua PWI Pusat untuk mengikuti seminar di Jayapura tentang Mempercepat Pembangunan Tanah Papua. Selama tiga hari dalam berbagai kesempatan saya telah mendengar uraian Bas Suebu yang saya kenal baik sudah agak lama. Ia pandai menguraikan persoalan kompleks secara jelas dan meyakinkan.

Dari uraiannya di berbagai kesempatan, rupanya diam-diam sedang terjadi revolusi sosial di Papua. Bas Suebu ingin meningkatkan kesejahteraan sekitar 4000 (empat ribu) kampung-kampung yang terbesar dan terpencil di seluruh Tanah Papua. Pembangunan masyarakat berbasis kampung ini mendapat julukan RESPEK ( Rencana Strategis Pembangunan Kampung). Tiap kampung akan disuntik dengan kucuran dana sebesar Rp 100 juta. Pengambilan keputusan tentang penggunaan dana tersebut dilakukan oleh seluruh masyarakat kampung dengan bantuan tenaga pendamping yang sudah dilatih dan dipersiapkan oleh pemerintah provinsi.

RESPEK akan difokuskan pada bidang-bidang : perbaikan makanan dan gizi, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal dan pembangunan infrastruktur (transportasi, air bersih dan listrik).

Pada suatu kesempatan saya komentari RESPEK, gagasan gubernur Bas Suebu ini ketika diselenggarakan dialog interaktif oleh TVRI dengan Bas Suebu sebagai salah satu peserta. “Apa yang sedang dan akan dilakukan oleh kepemimpinan gubernur Bas Suebu dengan RESPEK adalah penting sekali, bukan saja untuk Tanah Papua ataupun untuk Republik Indonesia sebagai realisasi dari sila Pri Kemanusiaan dan Sila Keadilan Sosial, tapi juga penting bagi Afrika dan Amerika Latin, Kemudian saya kutip apa yang pernah dikemukakan DR Soedjatmoko (pemikir tentang perkembangan sosial dan pernah menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo) dalam suatu ceramah pada tahun 1997 tentang kaitan antara Pembangunan dan Kebebasan Manusia.

Berkata Soedjatmoko : “Apakah Dunia Ketiga mampu atau tidak untuk berkembang menjadi masyarakat yang relatif bebas dan terbuka di mana kemiskinan dapat dihapuskan, akan sangat menentukan kemungkinan merekahnya suatu masa depan kebebasan dan keadilan bagi seluruh umat manusia”.

*

Suara-suara yang agaknya resah dan kuatir tentang keutuhan NKRI seperti tidak terfokus. Sebuah bendera yang diduga melambangkan separatisme dan diperlihatkan di depan umum telah menimbulkan reaksi sengit di sementara kalangan di Jakarta yang mengaku cinta NKRI. Namun persoalan besar, seperti usaha meningkatkan kesejahteraan kampung-kampung di Tanah Papua, supaya penduduk asli yang mendekati 2 (dua) juta mampu hidup sebagai warga negara RI yang terhormat-hal itu nampaknya tidak begitu dipusingkan oleh para pencinta NKRI tersebut.

Sungguh tepat apa yang ditandaskan oleh para peserta Konperensi Nasional PWI di Jayapura dalam Deklarasi yang dikeluarkan : “Percepatan Pembangunan di Tanah Papua harus segera dilaksanakan, karena kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik setempat sudah sampai pada tahap kritis yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan RI”.

Inti persoalan Papua bukanlah sepotong bendera tapi mengembangkan harkat kemanusiaan saudara-saudara sebangsa di Tanah Papua dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Penulis adalah Pengamat Masalah-Masalah Perkembangan Nasional

Last modified: 14/7/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Skenario Teheran 2007 Vs Ali Sadikin 1967

Christianto Wibisono

Pada 20 Maret 2007, saya menulis kolom TGN berjudul “Skenario Teheran” untuk Jakarta. Sebenarnya ada dua skenario Teheran. Yang pertama ialah kemenangan Ahmadinejad menjadi wali kota yang kemudian melejit menjadi Presiden Iran. Artinya kubu konservatif mengalahkan kubu reformis liberal di Teheran. Tapi tahun lalu penduduk Teheran , menggusur kubu konservatif dari DPRD Teheran dan mengorbitkan Wali Kota Teheran baru Mohamad Qalibaf. Dengan demikian kubu reformis merebut kembali Teheran dari ekstremis mullah.

Dalam Pilkada DKI sekarang ini dipaksakan suatu dikotomi yang eksistensial bukan hanya bagi Jakarta, tapi karena kedudukannya sebagai Ibukota RI menjadi masalah eksistensial bagi NKRI. Dikotomi kelompok pluralis vs kelompok sektarian dimana koalisi Jakarta didukung belasan partai menghadang Adang- Dani. Kemudian ada lagi dikotomi latar belakang Adang dan Cawagub Priyanto, seolah ada rivalitas antara TNI AD dan Polri. Demokrasi sebetulnya tidak boleh membawa-bawa korps apalagi bersenjata, karena itu harus sipil yang bertarung secara sportif dalam adu program, rekam jejak kinerja, pesona, kharisma, dan profesionalisme.

Sekarang sudah telanjur dua isu peka itu mewarnai poker once for all final. Tidak ada istilah plan B bagi kubu pluralis. Karena itu kubu Adang Dani tentu harus sangat lihai memainkan kartu yang bisa menggoyahkan pendukung pluralis.

Saya ditelpon oleh beberapa kalangan yang mendesak untuk turun tangan karena kubu Adang Dani berhasil menembus solidaritas “primordial” dalam kubu Foke-Priyanto.

Karena yang dilempar adalah kartu peka bagaimana nasib Jakarta jika Adang Dani dan PKS menang, maka mereka dengan lihai menjabarkan anatomi Perda Syariah. Data rincian anggota DPRD dari seluruh kabupaten di sekitar DKI dan daerah lain yang menerapkan Perda Syariah justru didukung oleh koalisi yang digembar-gemborkan sebagai pluralis dan mempertahankan Pancasila. PKS sendirian tidak akan sanggup menggolkan Perda Syariah, kalau partai pendukung kubu koalisi Medan tidak dengan sadar turut memuluskan Perda Syariah.

Dengan gebrakan canggih seperti itu sebagian kelas menengah kelompok pluralis mulai goyah dan bingung, ya sebetulnya yang memperjuangkan syariah itu siapa dan yang mempertahankan Pancasila itu siapa? Kalau semuanya menjadi relatif atas dasar kepentingan sesaat dan sepihak, maka nasib kepentingan masyarakat bangsa dan negara menjadi terlupakan.

The Global Nexus Institute terpanggil untuk menyelenggarakan diskusi dengan mengundang dua cagub untuk menanyakan visi dan misi yang tidak bersifat primordial dan menyulut masalah SARA secara emosional, dangkal, dan vulgar.

Buat apa bicara masalah SARA, pluralis vs sektarian kalau ternyata semua orang memainkan kartu itu hanya untuk mendulang suara sebagian kelompok masyarakat yang selalu menjadi korban, karena posisi minoritas dalam arti agama maupun ras, etnis. Kebetulan minoritas ganda itu punya gabungan suara yang harus diperhitungkan oleh siapa pun yang menjadi Gubernur Jakarta. Sebetulnya yang lebih objektif, urgen, dan didambakan masyarakat ialah program pembangunan Jakarta itu seperti apa dan akan menjadi apa di masa depan.

Di zaman dulu orang Singapura yang dijajah Inggris, malah berobat dan lebih percaya dokter di RS Yang Seng Ie (kini Husada). Raja balsam cap macan menyumbang paviliun karena puas dengan rawatan Yang Seng Ie. Batavia relatif lebih aman, lebih nyaman dan lebih sibuk dari Singapura. Penerbangan internasional pertama sedunia ialah oleh maskapai KLM menerbangi rute Amsterdam — Jakarta. Sekarang orang Indonesia berbondong-bondong berobat ke Singapura atau Kuala Lumpur dan Penang. Singapura menjadi hub penerbangan udara dan perkapalan samudera global.

Terobosan Bang Ali

Pada tahun 1967, Gubernur Ali Sadikin melakukan terobosan dengan menyetujui usulan yang saya tulis di Harian KAMI untuk pembukaan kasino kedua di Asia setelah Macau. Dari hasil itu Bang Ali membangun fasilitas pendidikan sekolah dasar dan Pusat Kesenian Jakarta TIM. Urgensi terobosan Bang Ali untuk menyelamatkan anak didik yang memerlukan dana pembangunan sekolah itu dimengerti, dipahami, dan direstui oleh Buya Hamka almarhum. Kepeloporan Ali Sadikin segera ditiru oleh Malaysia yang membuka Genting Highlands sebagai kasino ketiga di Asia setelah Macau dan Jakarta.

Karena Ali Sadikin dianggap rival oleh Soeharto yang bisa mengincar kursi Presiden, maka kasino Jakarta dibubarkan dan ditutup. Tapi Soeharto merestui Porkas dan SDSB, yang dananya langsung masuk ke lingkaran Cendana.

PM Lee Kuan Yew menolak kasino selama hampir 40 tahun. Tapi putranya PM Lee Hsien Loong melihat dunia yang berubah total. RRT meliberalisasikan kasino di Macau dengan membuka pintu bagi masuknya modal Las Vegas memutus monopoli Stanley Ho, cukong judi pertama di Asia. Suatu studi mengungkap bahwa bagi sekelompok orang kaya, kasino merupakan hobi atau bagian dari hibrida bisnis dan rekreasi, mirip cermin pergolakan harga saham di bursa. Karena tarif pajak telah semakin diturunkan untuk persaingan global, maka kasino merupakan alternatif pungutan pendapatan di luar pajak yang sangat lukratif, sukarela, dan eksis serta difasilitasi secara global. Lee Hsien Loong memerlukan waktu dua tahun untuk meyakinkan ayahnya yang malah lebih konservatif dari Buya Hamka yang bisa mentolerir kasino Bang Ali. Lee Kuan Yew ketakutan kalau rakyat Singapura yang mayoritas Tionghoa semuanya akan berjudi dan rudin di kasino. Sang anak menang dan Singapura akan memiliki Sands Resort di Marina City dan Genting Highlands di Pulau Santosa. PM Abdullah Badawi segera membuntuti Singapura dengan mencanangkan Iskandar Development Region di Johor Baru mengundang Disneyland dengan harapan ikut menyedot arus wisatawan global ke Singapura.

Taman Ismail Marzuki menjadi kebanggaan Jakarta dan dikenal dunia sebagai pusat kesenian yang layak dibanggakan. Itu 40 tahun yang lalu. Sekarang Singapura membangun Esplanade yang menyebabkan TIM mirip bangunan bedeng darurat

Padahal Ali Sadikin dan Jakarta sudah mendahului lebih maju dari Singapura dengan ide TIM PKJ 40 tahun yang lalu.

Pembangunan regional bersaing dengan kawasan regional. Jakarta sebetulnya punya potensi untuk menjadi kota yang lebih hebat dari Singapura. Tapi bagaimana bisa melejit kalau mengurus banjir saja harus menunggu dan memakai rencana banjir kanal bikinan Belanda (Batavia). Orang Indonesia punya kemampuan terobosan seperti Ali Sadikin dan bisa melaju lebih dulu dari Singapura. Tapi orang Indonesia juga punya rasa iri dan dengki yang menyetop kreativitas dan energi Ali Sadikin. Sekarang Soeharto menyesal telah memusuhi Ali Sadikin, dan malah dapat menerima Bang Ali. Ketimbang para Brutus dan Ken Arok yang berlomba menjilat, tapi pada akhirnya mengkhianati dan menikamkan keris kudeta ke diri Soeharto.

Skenario Teheran untuk Jakarta adalah skenario yang sangat membahayakan eksistensi NKRI. Mengapa tidak ada yang menerobos skenario SARA itu dengan menyajikan visi misi dan imajinasi model Ali Sadikin agar Jakarta kembali ke zaman Batavia, yang lebih prestisius dan malah lebih maju dari Singapura. Sudah tiba waktunya menghentikan dikotomi dan skenario Teheran, karena rakyat Jakarta dan Indonesia malah muak dengan tingkah laku wasit United Arab Emirates yang tidak sportif menghukum pemain Indonesia. Saya teringat lagi ketika negara-negara Arab berlenggang kangkung masuk Olimpiade Tokyo 1964 bersama Israel sementara Indonesia diskors oleh Komite Olimpiade Internasional gara-gara solider dengan Arab tidak mengundang Israel ke Asian Games IV di Jakarta 1962. Karena itu menghadapi Pilkada Jakarta yang sudah mepet ini, saya berseru kepada dua cagub untuk berhenti mendaur ulang “skenario Teheran” Melainkan berlomba, siapa yang dapat mengajukan visi misi terobosan model Ali Sadikin yang lebih maju 40 tahun ketimbang Singapura. Dialah yang layak jadi Gubernur DKI.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 15/7/07


 

Ada Apa dengan DCA RI-Singapura?

Oleh Kiki Syahnakri

Belakangan ini berkembang wacana bermuatan pro-kontra tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura. Sebenarnya kerjasama pertahanan (Han) RI-Singapura sudah ada dan cukup lama, meliputi latihan bersama, pendidikan, pertukaran perwira serta visit program. Kerjasama tersebut diorganisir di bawah Annual Meeting antara Panglima Angkatan Bersenjata kedua negara yang secara operasional dilaksanakan oleh Joint Training Committee (JTC), biasanya dipimpin Asops Kasum TNI dan pejabat setingkat dari Singapura. Secara implementatif pun masih ada level operasional ke bawah. Kerjasama Han tersebut bersifat resiprokal dengan prinsip kesetaraan, keseimbangan, mutual benefit dalam hal profesionalitas, pengalaman, wawasan serta manfaat diplomasi, ekonomi.

Yang diinginkan Singapura melalui DCA adalah akses di wilayah Indonesia untuk melaksanakan “latihan mandiri” dan “latihan bersama negara lain” sehingga sangat berbeda dengan kerjasama Han yang sudah ada. Keinginan itu diajukan sejak tahun 1996 (untuk latihan di Baturaja) namun belum disepakati peraturan implementasinya sampai penandatanganan DCA yang ditandemkan dengan Perjanjian Ekstradisi di Bali Mei lalu.

Kandungan DCA dipersoalkan karena beberapa poin yang mengusik kedaulatan kita. Hal ini harus diperhatikan dan diperhitungkan pula, tidak hanya melakukan analisis yang bersifat apologetis, “membela” DCA dengan melakukan elaborasi teknis-militer semata tanpa meninjau aspek-aspek lain yang fundamental.

Pasal 3 (b) dan (c) misalnya dapat menjadi sumber masalah terkait kedaulatan. Pasal 3 (b) menyebutkan, “Angkatan Udara Singapura diijinkan untuk melakukan test flight, pengecekan teknis dan latihan terbang di daerah Alpha-1 serta diijinkan untuk melakukan latihan militer di daerah Alpha-2″. Juga dinyatakan, “Angkatan Laut Singapura dengan dukungan Angkatan Udara Singapura dapat melaksanakan latihan menembak peluru kendali sampai dengan 4 kali latihan dalam setahun di Area Bravo” dalam latihan mandiri (Singapura sendiri) ataupun bersama negara mitranya.

Yang disebut dengan daerah Alpha-1 dan -2 serta daerah Bravo adalah chokepoints di Corong Barat Nusantara yang amat strategis dalam skala global secara ekonomi dan militer. Karenanya di sana terdapat Kepentingan Nasional (Kepnas) kita yang memiliki nilai dan skala prioritas tinggi. Dengan DCA Singapura dan mitranya diberikan “hak kontrol” atas chokepoints di Corong Barat (Selat Malaka sampai Perairan Natuna), identik dengan menyerahkan Kepnas bahkan kedaulatan kita kepada mereka.

Menurut Pasal 3 (c), “Personil dan perlengkapan angkatan bersenjata dari negara lain yang melaksanakan latihan bersama Angkatan Bersenjata Singapura di wilayah udara dan perairan Indonesia akan diperlakukan sama seperti perlakuan pada personil dan perlengkapan Angkatan Bersenjata Singapura.” Ini kontradiktif dengan tujuan DCA yakni meningkatkan hubungan bilateral RI-Singapura. Isi Pasal 1, “Tujuan dari Perjanjian ini …meningkatkan kerjasama bilateral pertahanan kedua negara berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan serta integritas teritorial, untuk meningkatkan profesionalisme dan interoperabilitas kedua angkatan bersenjata…” Paradoks antara Pasal 3 (c) dengan Pasal 1: de facto dan de jure kita justru memberikan ruang lebar bagi Singapura mengeksplorasi wilayah kedaulatan RI guna “kerjasama bilateral/ multilateral dengan (angkatan bersenjata) negara lain”, bukan dengan Indonesia.

Sesuai Pasal 13 ayat 2, perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 25 tahun. Rentang waktu ini terlalu lama jika menilik dinamika perubahan lingkungan yang sangat cepat akibat pembangunan dan perkembangan ekonomi kawasan, sehingga dalam jangka waktu 10 tahun saja belum tentu daerah latihan tersebut masih kondusif.

Mengupas Pasal 13 ayat 2, kita juga dirugikan oleh waktu peninjauan yang dilaksanakan setiap 6 tahun setelah berlaku selama 13 tahun. Artinya peninjauan hanya berlangsung sekali selama berlakunya perjanjian yaitu pada tahun ke-19. Kedaulatan kita pun terpangkas karena kita diikat komitmen dengan suatu negara asing yang lebih menguntungkan pihaknya tanpa memperhatikan kemungkinan terjadinya perubahan internal dan dinamika eksternal dalam kurun waktu itu yang bisa bergesekan dengan Kepnas kita.

“Kedaulatan negara” tidak dapat dimaknai secara spasial-fisik semata melainkan juga menyangkut national pride. Dapat terjadi semacam sindrom “pendudukan psikologis” (psychological occupation) terhadap warga dan prajurit kita yang berpotensi menimbulkan rasa rendah-diri (sense of inferiority) manakala hanya berposisi sebagai “penonton” menyaksikan masuknya pasukan asing untuk berlatih di wilayah kita dengan perlengkapan serba canggih berbasis teknologi tinggi.

Geopolitik dan Geostrategis

Dari aspek geopolitik dan geostrategis, secara politis dan militer Singapura berorientasi ke Barat (AS), sementara kita ber-Polurgi “bebas-aktif”. Perbedaan ini seyogianya mendorong kita untuk membuat batasan tegas terhadap kerjasama Han dengan Singapura terutama dalam mengembangkan kompetensi militernya. Potensi gesekan bahkan “tabrakan” dengan Kepnas kita dengan Singapura masih cukup besar (terkait masalah perbatasan, penyelundupan, pencucian uang dan sebagainya), sehingga kita tidak dapat mengelak dari kebenaran adagium klasik “Tidak ada teman atau musuh abadi; yang abadi hanyalah kepentingan”.

Perlu pula diperhatikan peran Tiongkok ke depan yang cenderung berkembang menjadi pesaing AS secara ekonomi dan militer, termasuk kepentingan mereka dalam mengontrol Selat Malaka dan Laut Cina Selatan karena strategisnya kawasan tersebut sebagai jalur lalulitas ekonomi terpadat di dunia. DCA secara potensial dapat membuat relasi RI-Tiongkok “kurang bersahabat”.

Secara substantif-visioner DCA pantas ditolak karena tidak menjunjung kesetaraan dan resiprokalitas; sebaliknya terjadi eksploitasi wilayah kita dalam rentang waktu yang panjang sehingga mengganggu Kepnas dan mengusik kedaulatan kita. Memang tetap perlu kerjasama Hankam mengingat ancaman terhadap stabilitas kawasan cukup nyata.

Penulis adalah mantan Wakasad, Ketua Bidang Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD).

Last modified: 17/7/07


 

Moralitas Pemimpin Demokratis

Benny Susetyo

Pemimpin yang berseru dengan teladan masih dibutuhkan oleh bangsa ini. Sesuai konteks, khasanah dan budaya bangsa ini, pemimpin yang demokratis saja belum cukup untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan benar.

Akuntabilitas pemimpin yang hanya mengandalkan sistem demokrasi belaka adalah akuntabilitas formal. Demokrasi dalam bangsa yang yang multikultural dan multidimensi seperti Indonesia lebih banyak didominasi oleh kekuatan elite, kendatipun mengatasnamakan rakyat. Pemimpin yang ada dalam situasi ini sangat rentan memanipulasi akuntabilitas yang dimilikinya karena ia memiliki ruang lebar untuk memanipulasi demokrasi itu sendiri.

Demokrasi tidak berada dalam ruang formal saja. Demokrasi yang baik tentu harus menubuh dalam diri orang-orangnya. Secara begitu, demokrasi tidak hanya bisa dipakai pedoman dalam kehidupan formal belaka, melainkan harus membudaya di semua aspek kehidupan manusia. Demokrasi di Indonesia hanya bisa tumbuh apabila ia digali dari kebudayaan orang-orangnya.

Dengan alasan itulah maka pemimpin yang berada di dalamnya harus mengadaptasi aturan formal dan moral sekaligus. Dalam aturan formal, akuntabilitas kepemimpinan dipertanggungjawabkan di hadapan representasi rakyat di parlemen (dari desa sampai pusat) maupun lembaga-lembaga hukum lainnya.

Ikhwal mengapa seseorang diangkat sebagai pemimpin ialah karena dirinya memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan kebanyakan orang lainnya. Karena itulah dalam konteks moral, pemimpin perlu memahami dan menyesuaikan dengan kebudayaan dan konvensi-konvensi moral masyarakat yang dipimpinnya. Tanpa adanya penyerapan nilai-nilai masyarakat, ukuran keteladanan seorang pemimpin akan mudah direlatifkan.

Karena ia dipilih dengan alasan kelebihan-kelebihan tertentu dalam dirinya, maka standar moral yang dimilikinya harus bersandarkan standar moral masyarakat umumnya. Secara faktual, masyarakat kita tidak mengidamkan pemimpin dengan standar moral luar biasa tinggi seperti nabi atau rahib. Dalam suasana hidup bangsa ini, standar moral pemimpin ialah sama alias setara dengan standar moral masyarakat pada umumnya.

Masyarakat liberal Amerika yang sering dianggap sebagai masyarakat dengan standar formal demokrasi yang baik sekalipun, cukup gerah ketika ada isu pemimpinnya berskandal dengan wanita lain. Fakta itu dianggap tidak memadai bagi standar moral umumnya.

Melebihi Batas Universal

Presiden Bank Dunia pun demikian. Ia didesak untuk turun dari jabatannya karena dianggap memberi kesempatan lebih kepada pacarnya. Ia didesak mundur bukan semata-mata ia gagal memimpin secara demokratis, melainkan karena ada hal yang dianggap melebihi batas nilai-nilai universal.

Pemimpin yang demokratis dalam konteks budaya Indonesia, dengan demikian, harus mencakup kedua aspek formal dan non formal sekaligus. Ia tetap harus berada dalam kontrol publik, dalam koridor akuntabilitasnya yang bisa dilihat dan diberi parameter yang legal. Di sisi lain ia tetap harus berseru dengan teladan, dalam pengertian menjaga sikap dan menjunjung tinggi moralitas masyarakatnya.

Pemimpin yang demikian akan lebih empatik dengan penderitaan masyarakatnya. Ia bisa merasakan kesengsaraan rakyatnya bukan hanya karena hukum tertulis yang ada. Pemimpin yang empatik akan bisa memutuskan hal-hal terbaik buat rakyatnya.

Derita yang tak kunjung habis yang mewarnai perjalanan bangsa ini membutuhkan kemampuan kepemimpinan yang kompleks. Tidak mudah mencari pemimpin yang demokratis dengan pertahanan moralitas yang baik. Dan inilah faktanya, kita tidak (atau belum) memiliki kedua-duanya. Dengan kualitas demokrasi yang bersifat elitis, dan kualitas moral yang terkadang jauh dari nilai- nilai universal kerakyatan.

Politik kepemimpinan kita bersifat materialistis atau menonjolkan aspek bendawi semata. Begitu sulit menemukan pemimpin yang sungguh-sungguh bisa merasakan derita korban Lapindo, busung lapar, pengangguran dan lainnya. Kita bisa melihatnya dengan kasat mata, pemimpin saat ini lebih tunduk pada kekuatan modal daripada moral. Berbagai manipulasi dan pencitraan diri yang menipu dilakukan sekedar sebagai siasat untuk membuat hati masyarakat tenteram, meski nyatanya tidak demikian.

Para korban yang membutuhkan solidaritas dan empati pemimpin bagaikan domba-domba liar tanpa gembala. Mereka sibuk memperjuangkan keadilan di sana-sini, kalau perlu dengan menumpahkan darah. Sang gembala kabur karena terpikat bujuk rayu demi keuntungan dirinya sendiri.

Pemimpin tidak demokratis karena ia tidak tunduk kepada rakyat melainkan kepada modal. Ini terjadi dalam segala level kepemimpinan bangsa ini. Walau ia dipilih secara demokratis, namun ia bisa memanipulasi demi kepentingan diri dan kelompoknya sendiri. Persis di sini ia mengabaikan akuntabilitas diri dan moralitasnya sebagai pemimpin. Ia memberikan teladan yang buruk, karena lebih memilih menyelamatkan pengusaha bermodal kuat dari- pada membela kepentingan wong cilik.

Penulis adalah Sektaris Badan Pendiri Setara Institute untuk keadilan dan perdamaian

Last modified: 17/7/07


 

Pembaruan Lembaga Kejaksaan

Antonius Sujata

Tanggal 22 Juli merupakan hari yang selalu diperingati oleh insan Kejaksaan sebagai Hari Bhakti Adhyaksa atau Hari Kejaksaan. Pada tanggal 22 Juli 1960 berdasarkan putusan Kabinet Kerja I terjadi perubahan status Kejaksaan yang semula adalah lembaga Non Departemen di bawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Kedudukan Jaksa Agung sebagai pegawai tinggi Departemen Kehakiman menjadi Menteri ex officio dalam kabinet.

Status lembaga Kejaksaan tidak mengalami perubahan yang substansial sampai sekarang meskipun banyak yang mengkritisi agar lebih independen dengan tidak memasukkannya dalam jajaran kabinet. Dengan menjadi anggota Kabinet, Jaksa Agung dikhawatirkan dapat menjadi alat pemerintah/Presiden. Lembaga Kejaksaan yang secara organisatoris berada dalam jajaran eksekutif dapat menjadi alat politik untuk menghabisi lawan ataupun calon-calon lawan pemerintah yang berkuasa.

Status lembaga Kejaksaan dalam lembaga pemerintahan (Eksekutif) sudah selayaknya perlu dikaji ulang.

Perubahan Wewenang

Dalam kurun waktu lebih dari empat dasawarsa ini yang banyak mengalami perubahan pada lembaga kejaksaan adalah mengenai kewenangannya. Pada masa sebelum berlakunya Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kejaksaan memiliki wewenang penyidikan serta penyidikan lanjutan dalam semua kasus pidana. Setelah itu hanya berwenang menangani perkara korupsi, perkara subversi dan perkara tindak pidana ekonomi/penyelundupan.

Sekarang kewenangan penyidikan tinggal mengenai kasus korupsi dan kejahatan kemanusiaan (pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat), Kewenangan Kejaksaan yang tidak berubah sampai detik ini adalah melaksanakan penuntutan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara tegas mengatakan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang- undang.

Meskipun Kejaksaan memiliki kewenangan lain selain penuntutan, sesungguhnya pada saat kapanpun dan dimanapun fungsi utama seorang jaksa adalah sebagai Penuntut Umum . Ketika ia duduk di ruang sidang sebagai alter ego (mewakili/mengganti) Jaksa Agung maka seluruh kemampuan dan integritasnya harus dihadirkan secara total. Penuntut Umum tidak kreatif, kurang responsif, dakwaanya dinyatakan batal/tidak diterima atau terdakwanya dibebaskan pasti akan membawa dampak secara kelembagaan. Segelintir Jaksa Penuntut Umum yang menuntut bebas, bahkan dalam suatu kasus besar pernah terjadi Jaksa menuntut bebas terhadap terdakwa sementara Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara. Hal seperti ini sungguh mencederai citra Kejaksaan sebagai Penuntut Umum.

Pernahkah kita mendengar seorang Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Jaksa Tinggi, Asisten, Kepala Kejaksaan Negeri secara khusus menjalankan fungsi utamanya sebagai Penuntut Umum. Mungkin pernah terjadi seorang Asisten atau Kepala Kejaksaan Negeri melaksanakan fungsi tersebut namun jumlahnya pasti hanya sedikit sekali.

Para pimpinan struktural Kejaksaan yang berani memberi contoh turun gunung dengan duduk di persidangan. Pengadilan Negeri akan memiliki dampak positif bagi peningkatan profesionalisme penuntutan.

Pembaruan kelembagaan Kejaksaan dalam arti back to basic fungsi penuntutan akan mengeleminir penyimpangan, penyalahgunaan wewenang serta perilaku koruptif para Jaksa sebab implementasi fungsi penuntutan bersifat transparan karena asas peradilan selalu terbuka untuk umum.

Penyimpangan Wewenang

Penyimpangan yang banyak terjadi adalah pada pelaksanaan fungsi pada tahap penyelidikan/penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Tahap ini amat sulit dikontrol karena pada hakekatnya proses pra penuntutan bersifat tertutup.

Padahal penyidikan sebenarnya bukanlah merupakan fungsi pokok kejaksaan sehingga tidak mengherankan jika ada orang atau kelompok yang menginginkan agar kewenangan ini tidak lagi diberikan kepada Jaksa. Bahkan kami pernah mendengar adanya pendapat untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Beberapa contoh penyimpangan bahwa kasus tertentu merupakan rekayasa hukum pasti langsung dibantah oleh Kejaksaan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Rekayasa perkara di balik upaya pemberantasan korupsi amat mencederai program penegakan hukum dan keadilan. Bentuk-bentuk rekayasa tersebut antara lain, kriminalisasi kredit terlebih – lebih kredit yang tidak macet, tidak semua yang terlibat korupsi dijadikan tersangka/terdakwa istilah populernya tebang pilih perkara, perkara sengaja dipecah-pecah agar kelihatan banyak untuk mencapai target program, jumlah kerugian negara tidak memadai, Jaksa main panggil tanpa ada penyelesaian, permintaan imbalan uang dan lain-lain.

Penulis pernah bertemu dengan seorang wiraswasta yang diadili bersama istrinya dengan kerugian negara kurang lebih Rp 6 juta.

Dalam kasus Prof AA kerugian negara menurut perhitungan saksi ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya sebesar Rp 26.954.400. Penyidik kemudian melakukan perhitungan sendiri (yang ternyata salah hitung), sehingga kerugian negara menjadi Rp 29.565.160. Dakwaan Jaksa oleh hakim dinyatakan batal demi hukum dan guru besar tersebut gagal dalam pencalonan Hakim Agung.

Pembaruan lembaga Kejaksaan seharusnya mencakup penataan institusi, fungsi/kewenangan serta sumber daya manusia. Pembaruan pengaturan mengenai Code of Conduct, perekrutan, pembinaan karier, sistem pengawasan, sistem pendidikan dan latihan sebagaimana disampaikan Jaksa Agung memang perlu dilakukan namun tidaklah cukup tanpa penataan kelembagaan secara mendasar serta penataan fungsi yang mengarah ke tugas utama di bidang penuntutan. Code of Conduct, perekrutan, pembinaan karier dan lain-lain adalah salah satu aspek dalam pembaruan yaitu mengenai sumber daya manusia.

Sementara pembaruan pada aspek kelembagaan dan fungsi Kejaksaan agar lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan visi dan misi Kejaksaan juga perlu dilakukan. Tantangan ini bukan sekadar menjadi program internal institusi Kejaksaan namun perlu sinergi antar kelembagaan negara bahkan harus dilandasi dengan perangkat hukum yang kuat.

Penulis adalah Ketua Komisi Ombudsman Nasional

Last modified: 19/7/07


 

Perubahan Konstitusi dan Pluralisme

Hendardi

DPR menggelar sidang paripurna pada 7 Agustus mendatang. Salah satu usulan pembahasan yang banyak mendapat sorotan adalah perubahan UUD. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah mengajukan usulan amendemen Pasal 22D yang bertalian dengan kewenangannya. Jumlah anggota MPR yang mengusulkan amendemen juga telah memenuhi syarat sepertiga.

Tetapi, tiga partai besar -Partai Golkar, PDI-P, dan PPP- justru mengambil posisi menolak amendemen. Saat temu wicara dengan Mahkamah Konstitusi (MK), Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Pramono Anung merasa khawatir jika usulan perubahan hanya dilakukan elite politik, karena kesenjangan antara elite dan rakyat amat besar, sehingga lebih dimaksudkan untuk menambah kekuasaan.

Memang harus diakui bahwa hasil amendemen keempat UUD masih terdapat kekurangan. Menjelang sidangnya, apa yang diharapkan dari MPR? Apakah mereka dapat mengidentifikasi persoalan nasional bertalian dengan situasi sosial-politik dan budaya yang terus memburuk dalam menghormati keberagaman?

Konstitusi negara Republik Indonesia (RI) masih bernama UUD 1945 dan terdiri atas 37 pasal. Namanya merujuk berdasarkan tahun disetujui oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) – beranggota 18 orang yang ditambah enam orang -pada 18 Agustus 1945. Dari mekanisme, dapat dinilai bahwa persetujuan ini sangat elitis.

Tapi bisa dimaklumi saat itu, situasi sangat darurat dan diperlukan “pemindahan kekuasaan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya” seperti dalam teks proklamasi. Pada 31 Januari 1950, Konstitusi RIS diberlakukan. Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, UUD Sementara 1950 diberlakukan pada 15 Agustus 1950.

Pada 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekrit kembali kepada UUD 1945 yang terus bertahan tanpa status yang jelas dan tanpa perubahan apa pun, hingga rezim Soeharto tumbang. Memasuki reformasi, pertama kali dilakukan amendemen pada 1999 dan berakhir dengan amendemen keempat pada 2002.

Tampaknya perubahan konstitusi tak hanya didasarkan atas perkembangan politik tertentu, tapi juga didasarkan atas penilaian adanya berbagai kelemahan dalam konstitusi tersebut. Perubahan bukanlah sesuatu yang tabu dan sebaiknya dipertalikan dengan kebutuhan bagi semua warga negara.

Konstitusi RIS bertalian dengan perubahan bentuk negara menjadi serikat. UUD Sementara 1950, kembali ke bentuk negara kesatuan dengan kebutuhan demokrasi parlementer. Dan dekrit 5 Juli 1959 menandai ketegangan politik yang meningkat.

Amendemen UUD 1945, selain mengalami reformasi politik, juga menyadari berbagai kekurangan dalam batang tubuhnya. MPR pun lebih terbuka untuk menerima masukan dari banyak kalangan masyarakat dalam melakukan amendemen, termasuk mengamanatkan pembentukan Komisi Yudisial (KY), MK, KPU, dan DPD, serta penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung.

Pluralisme dalam Konstitusi

Konstitusi adalah hukum tertinggi pada setiap negara yang menjadi pegangan bagi semua warga dan lembaga-lembaga negara. Dalam format UUD 1945, hasil amendemen yang dilakukan MPR pasca-reformasi memang lebih baik. Tapi tak berarti tanpa kelemahan sebagaimana sejumlah kalangan menilainya.

Mungkin dapat diduga bahwa amendemen UUD itu kurang matang dalam konsep hukumnya. Sebagai contoh, pasal mengenai hak-hak asasi manusia masih kurang konsisten dengan hukum hak-hak asasi manusia internasional. Padahal -jika kita mau melihat ke belakang- dalam Konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950, sangat konsisten.

Hak-hak asasi manusia sangat bertalian dengan kebutuhan untuk menghormati keberagaman atau pluralisme. Norma ini selalu diletakkan dalam relasi kewajiban negara (obligation of the state) dengan hak-hak individu/kelompok orang, karena istilahnya memang hak-hak asasi manusia (human rights). Dan yang berjanji menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak ini, adalah negara.

Dalam menghormati keberagaman, prinsip non-diskriminasi tak bisa ditawar-tawar. Secara universal telah diterima prinsip kesetaraan di muka hukum (equality before the law). UUD harus melarang diskriminasi dalam bentuk apa pun agar semua orang diperlakukan setara dan setiap orang menghormati keberagaman.

UU yang disusun dan diberlakukan harus konsisten dan tunduk pada UUD, tidak boleh menyimpang. Karena berlaku bagi semua orang di bawah yurisdiksi negara, maka yang melanggar atau melawan hukum harus dijatuhi sanksi oleh negara lewat proses hukum. Dalam hukum -sesuai prinsip kesetaraan di muka hukum- tak satu pun diperlakukan istimewa.

Tak bisa lagi karena mentang-mentang seseorang adalah hakim agung atau pejabat tinggi negara lainnya yang diduga kuat melakukan perbuatan melawan hukum justru diabaikan dari proses hukum. Jika diabaikan, perlakuan diskriminatif tak terelakkan.

Karena itu, selain UUD, juga UU dan Peraturan Daerah (Perda) wajib memuat prinsip kesetaraan di muka hukum. Tak seorang atau segolongan pun yang merasa berhak diperlakukan istimewa. Sehingga, tak boleh ada perubahan UUD, penyusunan UU dan Perda yang bersifat eksklusif hanya bagi segolongan orang.

Negara RI adalah negara nasional yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Negara adalah untuk semua golongan. Ruang publik kita adalah ruang yang menghormati keberagaman. Pertama-tama yang harus ditegakkan adalah UUD, UU dan Perda harus melarang diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Penulis adalah Dewan Pengurus Setara Institute for Democracy and Peace

Last modified: 20/7/07


 

Hedonisme Elite Politik

Oleh Manaf Maulana

ritik atau hujatan mengenai perilaku hedonistis elite politik di era reformasi ini, yang sering dilontarkan oleh masyarakat, selayaknya tidak diabaikan. Elite politik harus sensitif dan meresponnya. Sebab, santernya kritik atau hujatan merupakan pengejawantahan kekecewaan dan kekesalan masyarakat sebagai konstituenyang layak diapresiasi.

Secara sosiologis, elite politik tetaplah bagian dari masyarakat, yang secara kebetulan saja berhasil duduk di kursi legislatif atau eksekutif. Jika mereka ternyata memang mengalami perubahan drastis, misalnya semula hanya berkendaraan mobil murah, kemudian tiba-tiba mampu membeli mobil mewah, maka masyarakat terdekatnya akan mengetahuinya dan mempersoalkannya. Dari mana uang yang digunakan untuk membeli mobil mewah? Kenapa harus bermobil mewah? Benarkah telah melakukan korupsi, atau menerima bagian dari hasil korupsi pihak-pihak tertentu? Bukankah negara sedang terlilit utang? Dan seterusnya.

Kalau alasannya membeli mobil mewah semata-mata untuk kehormatan atau gengsi, itulah bentuk nyata hedonisme yang akan memancing munculnya sinisme rakyat.Sebab,dengan menjadi elite politik, dengan sendirinya akan terhormat dan bergengsi, selama berperilaku bijaksana (yang berarti minimal tahu diri).

Jika elite politik tahu diri sebagai pemimpin bangsa, tentu tidak akan berperilaku hedonistis yang memancing sinisme rakyat. Justru jika membeli mobil mewah dimaksudkan agar terhormat atau bergengsi, sementara bangsa sedang terpuruk, maka berarti tidak tahu diri. Dan jika elite politik sudah tidak tahu diri, misalnya semakin banyak mengoleksi mobil mewah, maka akan semakin banyak rakyat yang sinis (yang berarti tidak menghormatinya).

Bunuh Diri Demokrasi

Sangat patut disayangkan, jika reformasi politik yang sudah berjalan 9 tahun dan telah mendorong berlakunya sistem demokrasi yang lebih baik, harus berbalik arah alias kembali ke sistem otoriter, yang berarti sama dengan “bunuh diri demokrasi”. Istilah “bunuh diri demokrasi”, terdengar cukup menakutkan, dan kesannya mungkin terlalu vulgar. Tetapi artinya adalah perilaku pelopor-pelopor demokrasi yang hedonistis dan karenanya menimbulkan sinisme rakyat, sehingga rakyat akan apatis terhadap problema bangsa dan negara.

Dalam hal ini, “bunuh diri demokrasi”, berarti mematikan demokrasi, yang secara verbalnya bisa berupa penolakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada, sehingga suatu ketika jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pilkada sangat kecil atau di bawah 50 persen. Ada banyak risiko jika demokrasi harus mati. Misalnya risiko munculnya militerisme, atau kembali berlakunya sistem demokrasi ala rezim orde baru yang otoriter dan militeristis. Sebab, jika pemilu atau pilkada tidak bisa menarik rakyat untuk berpartisipasi, keadaan negara atau daerah mungkin akan statis atau bahkan mengalami kemunduran.

Kasus pembakaran atribut parpol yang pernah terjadi di beberapa daerah berkaitan dengan pemilihan bupati atau pemilihan gubernur, yang dilakukan oleh kader-kadernya sendiri, meski skalanya cuma lokal, sangat mungkin terjadi di semua parpol dengan skala nasional, pada pemilu yang akan datang, jika pemimpin-pemimpin parpol semakin hedonistis dan berkesan menihilkan aspirasi kader-kadernya sendiri.
Agaknya, rakyat patut bercuriga bahwa elite politik yang berlomba-lomba pamer kemewahan mungkin sedang menerapkan budaya aji mumpung. Artinya, mereka mungkin sudah tahu bahwa suatu saat nanti akan tersingkir dari peta politik.

Dengan menerapkan budaya aji mumpung, jika kelak benar-benar tersingkir, mereka tidak akan terlalu bersedih, karena sudah memiliki kekayaan yang berlimpah. Kecurigaan tersebut, apakah juga didengar oleh elite politik? Mungkinkah elite politik justru akan mencela rakyat yang bercuriga seperti tersebut di atas? Atau, mungkinkah elite politik justru akan semakin merajalela menerapkan budaya aji mumpung, karena rakyat sudah mencurigainya?

Ideologi Makin Samar

Di era reformasi ini, perbedaan ideologi semakin samar dalam peta perpolitikan kita. Hal ini disebabkan oleh munculnya keseragaman perilaku elite politik yang berorientasi materialisme dan hedonistis. Dalam kondisi demikian, rakyat tentu akan mudah memilih atau tidak memilih parpol, karena urusannya tidak lagi bertujuan untuk memperjuangkan ideologi tertentu yang menjadi pijakan aspirasinya.

Dengan kata lain, rakyat mungkin akan datang atau tidak datang di tempat pemungutan suara pada pemilu (atau pilkada) dengan hati dan pikiran yang ringan-ringan saja. “Percuma ikut berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada kalau cuma untuk mendukung elite politik dalam memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya”. Gerutuan demikian, di banyak tempat sudah mulai marak. Apakah elite politik mendengarkan dan memperhatikannya? Semakin maraknya gerutuan tersebut, sudah pasti sangat memprihatinkan bagi kalangan pro demokrasi. Gerutuan tersebut jelas-jelas merupakan warning yang tidak bisa diremehkan.

Berbagai teori politik telah menjelaskan, betapa ungkapan kekecewaan rakyat, sekecil apa pun, sangat mudah membesar manakala fakta politik sudah tidak diwarnai dengan perbedaan ideologi. Dengan kata lain, setelah tidak ada lagi pertentangan ideologi politik, demokrasi bagi rakyat akan dipandang sebagai sarana satu-satunya untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial dalam rangka berbangsa dan bernegara.
Selama ini, pemilu-pemilu berlangsung sukses dengan partisipasi mayoritas rakyat, bukan karena kesadaran berpolitik, melainkan karena kebutaan berpolitik.
Omong kosong jika ada yang bilang rakyat kita memiliki kesadaran tinggi dalam berdemokrasi atau berpolitik. Sebab, selama ini rakyat tidak pernah dididik untuk
melek politik. Bahkan, pada saat kampanye menjelang pemilu, rakyat hanya dicecoki janji-janji kosong dan bualan-bualan irasional yang fantastis.

Dengan kata lain, jika selama ini pemilu dan pilkada di Indonesia cukup sukses, lebih banyak disebabkan oleh “akrobat politik”, berupa upaya-upaya merayu rakyat yang dilakukan oleh elite politik dengan pidato-pidato yang mempesona, serta didukung oleh “promosi demokrasi”, yang dilakukan oleh media massa secara gencar.
Oleh karena itu, kita layak pesimis bahwa “akrobat politik” dan “promosi demokrasi” akan berhasil lagi mensukseskan pemilu atau pilkada jika rakyat terlanjur sinis
terhadap para elite politik yang nyata-nyata semakin hedonistis.

Penulis adalah Direktur Global Data Reform.

Last modified: 2/7/07


 

Tanggapan Artikel “Ketika Presiden Menangis”

Oleh Lalu Mara Satria Wangsa

Di halaman opini Suara Pembaruan edisi Rabu (27/6), muncul tulisan Tjipta Lesmana berjudul “Ketika Presiden Menangis”. Dalam artikel itu jelas sekali betapa apriorinya penulis tersebut menyikapi empati Presiden terhadap korban lumpur panas Lapindo. Dari awal tulisan, Tjipta Lesmana yang mengklaim sebagai pakar komunikasi politik, langsung menggunakan kalimat-kalimat yang tidak patut dilontarkan kepada seorang presiden.

Hujatan makin “membabi-buta” ketika mengungkit-ungkit nama Menko Kesra Aburizal Bakrie. Pada aline-aline terakhir, Tjipta Lesmana menulis, “Dari perspektif politik, kegagalan itu tiada lain mencerminkan lemahnya posisinya di hadapan salah satu pembantunya, Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Andaikata Ical bukan pemilik PT Lapindo Brantas, persoalan pasti akan lain. Aparat kepolisian, Bupati Sidoarjo, Menteri ESDM, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup dan sebagainya, pasti sudah mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap pemilik Lapindo.”

Juga masih disambung dengan kalimat “Lebih dari 10.000 keluarga dan ratusan pemilik industri yang tenggelam pabriknya pasti jauh hari sudah mendapatkan ganti rugi yang adil. Namun, karena Ical pemilik Lapindo, semua menjadi mental. Tiga kali perintah Presiden RI agar Lapindo secepatnya membayar ganti rugi pun dilecehkan begitu saja. Di mana wibawa Yudhoyono sebagai Kepala Negara kalau Lapindo seenaknya membuat aturan bahwa korban yang tidak punya sertifikat tidak bisa mendapat ganti rugi?”

Dari kalimat tersebut Tjipta Lesmana menganggap Presiden “takut” kepada anak buahnya. Bukankah itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan, bahkan penghinaan terhadap Kepala Negara?

Penyebutan nama Aburizal Bakrie sebagai pemilik Lapindo menunjukkan bahwa Tjipta Lesmana justru tidak well-informed mengenai kasus Lapindo (dalam tulisannya, Tjipta Lesmana menganggap Presiden Yudhoyono tidak well-informed mengenai kasus Lapindo).

Menyerahkan Kepemimpinan

Media massa sudah berkali-kali memberitakan bahwa jauh sebelum diangkat sebagai Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie telah menyerahkan tampuk kepemimpinan Kelompok Usaha Bakrie kepada adiknya, Nirwan D Bakrie. Aburizal Bakrie juga menyerahkan surat pernyataan kepada Presiden dan Wakil Presiden bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjabat dalam struktur kepemimpinan Kelompok Usaha Bakrie maupun dalam segala aktivitas perusahaan. Aburizal Bakrie mengundurkan diri dari struktur kepemimpinan Bakrie sebelum mengikuti persiapan Konvensi Partai Golkar tahun 2003. Dengan demikian, sebagai anggota Kabinet Indonesia Bersatu, Aburizal Bakrie tidak dapat lagi dikaitkan dengan aktivitas Kelompok Usaha Bakrie.

Tjipta Lesmana mungkin perlu mengetahui bahwa Lapindo Brantas sebagai pemilik 50 persen saham di Blok Brantas, adalah anak perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk. Sebagai perusahaan publik, struktur kepemilikan PT Energi Mega Persada Tbk dapat diakses secara terbuka dan akan tampak jelas siapa saja pemegang saham perusahaan tersebut.

Bahwasanya ada kepemilikan Kelompok Usaha Bakrie dalam perusahaan terbuka tersebut, itu benar adanya. Sebagai perusahaan, Lapindo Brantas tentu tunduk pada UU PT. Sekalipun tidak ada keputusan hukum menyangkut masalah ini, keluarga Bakrie tidak pernah melawan pemerintah, termasuk ketika Wakil Presiden mengatakan keluarga Bakrie harus bertanggung jawab terhadap masalah ini. Padahal, selain Lapindo, ada Medco (32 persen) sebelum dijual ke Prakarsa, dan Santos (18 persen). Keluarga Bakrie tidak pernah mengeluh, apalagi mengatakan bahwa sebaiknya masalah ini diproses secara hukum.

Kelompok usaha Bakrie sudah berpengalaman mengalami masa-masa sulit, baik sebelum krisis tahun 1997 maupun pada saat krisis 1997, termasuk juga krisis soal citra perusahaan. Saat krisis, adakah keluarga Bakrie yang meninggalkan Republik Indonesia dengan dalih apa pun? Tidak ada. Aburizal Bakrie memimpin keluarganya untuk tetap mengurai berbagai masalah yang dihadapi perusahaan sampai tuntas, untuk tumbuh dan berkembang lebih besar. Dan sekarang Nirwan D Bakrie yang memimpin dan berdiri di depan.

Secara teknis, Lapindo bisa saja bangkrut secara hukum. Tapi hal itu tidak dilakukan. Dengan segala kekurangannya, Lapindo tak lari dari persoalan dan terus berupaya menyelesaikan masalah tersebut. Nirwan Bakrie dan Lapindo melakukan demikian bukan karena salah, sebab sampai saat ini belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan Lapindo bersalah. Itu semua dilakukan semata-mata karena kecintaannya kepada Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada perusahaan Bakrie untuk tumbuh dan berkembang. Bahwasanya proses pembayaran sampai saat ini masih belum semua, itu benar adanya, di sisi lain, Lapindo dengan segala kekurangannya juga telah melakukan proses pembayaran. Dan hal ini mestinya di apresiasi. Bandingkan dengan pengusaha hutan yang telah menyebabkan polusi asap setiap tahun, apakah pengusaha tersebut diminta untuk menanam kembali atau melakukan operasi menghilangkan asap yang telah mengganggu citra Indonesia?

Bandingkan juga dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menguras keuangan negara lebih dari Rp 640 triliun (belum termasuk bunga per tahun yang dibayar melalui APBN sebesar Rp 70 triliun). Bukankah sejumlah obligor BLBI memilih kabur ke luar negeri dan membiarkan pemerintah, bangsa, serta rakyat Indonesia menanggung derita tersebut?

Penulis adalah staf khusus Menko Kesra

Last modified: 2/7/07


 

Dilema Nuklir Iran

Oleh M Hasibullah Satrawi

Nuklir Iran belum tercipta secara sempurna, tapi ledakannya sudah terjadi di mana-mana.” Ungkapan ini sangat pas untuk melukiskan permasalahan nuklir Iran yang saat ini sudah membelah barisan politik di sana-sini. Tak terkecuali di Indonesia.

Pemerintah Indonesia yang pada akhirnya mendukung diterapkannya sejumlah sanksi kepada Iran (sebagaimana termaktub dalam Resolusi PBB 1747) mendapatkan kritik dari sana-sini. Mulai dari anggota DPR, ormas-ormas keagamaan, agamawan, pengamat, hingga masyarakat umum.

Penundaan Sidang Paripurna DPR beberapa waktu lalu cukup menjelaskan sejauh mana persoalan nuklir Iran telah menjadi “gempa politik” baru di negeri ini. Seyogyanya, Sidang Paripurna DPR kemarin akan membahas dan meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan Resolusi PBB 1747 yang didukung oleh Indonesia. Namun karena tidak dihadiri Presiden Yudhoyono secara langsung, DPR pun menunda pelaksanaan sidang tersebut. Tujuh menteri utusan Presiden yang hadir dalam sidang tersebut dianggap tidak memadai untuk menjelaskan alasan dan pertimbangan pemerintah dalam persoalan ini.

Sebuah Dilema

Tak tahu kenapa, dukungan terhadap nuklir Iran di negeri ini sangatlah besar. Sampai-sampai sebagian yang pro Iran rela “memusuhi” saudara sebangsa yang mempunyai pandangan berbeda. Bahkan, lembaga tinggi negara seperti DPR dan pemerintah pun bersitegang karena persoalan nuklir Iran.

Dalam semangat pembelaan yang begitu tinggi seperti ini, jarak geografis dan idelogi keagamaan (Iran mayoritas penduduknya berpaham Syiah sedangkan Indonesia mayoritas penduduknya berpaham Sunni) terkikis-habis. Iran seakan-akan sangat dekat dengan Indonesia, bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari negeri ini.

Penting untuk disampaikan, Indonesia bukanlah satu-satunya negara berpenduduk Muslim yang mendukung Resolusi PBB tersebut. Qatar yang mewakili negara-negera Arab yang secara geografis bertetangga dengan Iran juga mendukung resolusi tersebut. Namun demikian, sejauh pengamatan penulis, perpecahan barisan politik nasional tidak terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti yang terjadi di Indonesia.

Padahal negara-negara Arab sangat dekat dengan Iran (baik secara geografis maupun ideologi keagamaan). Mengingat Iran dan negara-negara Arab dalam posisi bersebelahan (secara geografis). Dan penganut paham Syiah di negara-negara Arab juga sangatlah banyak seperti di Irak, Lebanon, dan sebagainya.

Dalam konteks ini, permasalahan nuklir Iran cukup menjadi dilema bagi Indonesia. Sesama negara berpenduduk Muslim, Indonesia sudah seharusnya mendukung sikap Iran. Apalagi nuklir yang untuk tujuan damai, seperti yang selalu diklaim Iran. Namun demikian, kita tidak dapat menutup mata, bahwa Iran tidak mendapatkan dukungan dari tetangga-tetangganya sendiri. Apalagi Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menganggap Iran tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja sama dan menyampaikan program nuklirnya.

Sikap dilematis tak hanya dialami Indonesia. Negara-negara Barat atau yang negara menjadi Anggota Tetap Dewan Keamaan PBB seperti Rusia dan Tiongkok pun mengalami dilema serupa. Bahkan juga Amerika Serikat (AS). Mengingat negara-negara tersebut mempunyai hubungan perdagangan dengan negara kaya minyak tersebut.

Sikap dilematis AS bisa dipastikan lebih berat ketimbang negara-negara tersebut di atas. Termasuk yang dirasakan Indonesia. Mengingat kepentingan AS relatif besar kepada negeri kaum mullah itu. Bukan hanya karena Iran adalah negara eksportir minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi, lebih daripada itu karena Iran mempunyai peran signifikan bagi tenteram-tidaknya kondisi di Irak.

Telah kita maklumi bersama, AS mendapatkan kritikan dari sana-sini akibat invasinya ke Irak pada awal tahun 2003 lalu. Apalagi sampai hari ini AS terbukti gagal menciptakan Irak yang lebih tenteram, nyaman, damai, dan stabil, sebagaimana dijanjikan AS.

Dalam keadaan seperti ini, AS sangat membutuhkan Iran. Bukan semata-mata karena Iran memasok senjata kepada para pemberontak di Irak (sebagaimana dilansir pihak AS). Lebih daripada itu, karena Iran bersebelahan dengan Irak. Apalagi sebagian besar rakyat Irak mempunyai hubungan ideologi keagamaan yang sangat erat dengan mayoritas penduduk Iran; sama-sama berpaham Syiah.

Pada titik ini, kita bisa memahami kebijakan politik luar negeri AS yang lebih longgar dan lentur kepada Iran (setidaknya bila dibandingkan dengan sikap AS kepada Irak di era Saddam Hussein). Walaupun Iran nyata-nyata menantang dan tidak mengindahkan peringatan maupun tekanan AS. Sebaliknya AS tetap memberi kesempatan yang kesekian kalinya kepada Iran. Ini adalah kebijakan politik AS yang tak terjadi kepada Irak di era Saddam Hussein dan tak mungkin dipahami kecuali dari logika kepentingan, sebagaimana dijelaskan di atas.

Memutus Rantai Dilema

Bagi Indonesia, dilema dalam persoalan nuklir Iran ibarat rantai yang menyambar ke sana ke mari. Sesama lembaga tinggi negara (seperti pemerintah dan DPR) dibuat bersitegang oleh permasalahan ini. Bila terus dibiarkan, bukan tidak mustahil rantai ini membelah persatuan dan membelenggu bangsa.

Menurut hemat penulis, harus ada keberanian dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan DPR untuk memutus rantai dilema tersebut. Prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia bisa dijadikan sebagai alat untuk memotong rantai pemecah belah tersebut.

Prinsip bebas aktif tak hanya berarti sebuah kebijakan yang merdeka dari paksaan negara-negara adidaya. Melainkan juga merdeka dari kecenderungan irasional dan emosional yang hanya melahirkan kebijakan politik luar negeri yang asal berbeda. Termasuk dengan kebijakan negara-negara adidaya.

Interpelasi dan perpecahan politik di Indonesia akibat persoalan nuklir Iran tidak proporsional dan tidak memperhatikan kepentingan riil bangsa ini. Bahkan juga jauh dari prinsip bebas aktif.

Sebaliknya yang terjadi adalah puberitas politik luar negeri, politisasi yang sedemikian tinggi, dan pengatasnamaan prinsip bebas aktif.

Penulis adalah alumnus al-AzharKairo, Mesir; saat ini peneliti di P3M Jakarta.

Last modified: 3/7/07


 

Telaah Kritis terhadap RUU Parpol

Oleh M Djadijono

Pada akhir Mei 2007, Pemerintah telah menyampaikan paket Rancangan Undang Undang (RUU) Politik meliputi: (1) RUU tentang Partai Politik (parpol); (2) RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pemilu Legislatif); (3) RUU tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPD, DPRD; (4) RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Sehubungan dengan itu, salah satu RUU yang sangat menarik untuk ditelaah adalah RUU tentang Parpol. Sebab adanya kebebasan dan kemudahan warga masyarakat untuk berasosiasi dan berkoalisi (termasuk dalam membentuk parpol) merupakan salah satu syarat utama suatu negara dapat dikatakan demokratis (Wolfgang Merkel, Demokrasi di Asia: Sebuah Benua antara Diktator dan Demokrasi, Jakarta: FES, 2005, hal. 19-20). Kecuali itu, Parpol juga merupakan pintu utama rekrutmen pejabat publik. Tulisan ini akan menelaah RUU Parpol tersebut dan membandingkannya dengan UU sebelumnya (UU No 31/2002 tentang Parpol). Dari situ akan dapat diketahui kemajuan dan kemundurannya serta kecenderungannya di masa depan.

Kemajuan yang dikandung dalam RUU Parpol antara lain seperti berikut: pertama, terdapatnya ketentuan bahwa dalam Anggaran Dasar (AD) parpol harus mencantumkan visi dan misi, keuangan, pendidikan politik dan kepengurusan disusun dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (5) RUU).

Kedua, dicantumkannya hal pengambilan keputusan dalam parpol dilakukan melalui forum musyawarah (Pasal 22 RUU). Ketiga, dimuatnya aturan-aturan tentang rekrutmen politik yang dapat dilakukan oleh parpol, meliputi rekrutmen WNI untuk menjadi anggota parpol, dan rekrutmen anggota parpol menjadi bakal calon (balon) anggota DPR, DPRD, balon Presiden dan Wakil Presiden dan balon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rekrutmen tersebut dilakukan sesuai dengan AD dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan (Pasal 24 s/d 28 RUU).

Di samping ada kemajuannya, RUU Parpol juga mengandung kemunduran jika dibandingkan dengan UU yang sudah ada (UU No31/2002), antara lain: pertama, jika pada UU No 31/2002 parpol cukup didirikan oleh 50 orang, maka dalam RUU, parpol harus didirikan oleh 150 orang.

Kedua, persyaratan parpol untuk dapat diakui sebagai Badan Hukum oleh Departemen Hukum dan HAM lebih berat, yaitu harus memiliki pengurus di 75 persen dari jumlah provinsi dan 50 persen dari jumlah Kabupaten ditambah Kota di Indonesia (Bab II Pasal 3 ayat (2) RUU). Dalam UU sebelumnya cukup memiliki pengurus di 50 persen jumlah provinsi dan 50 persen jumlah Kabupaten ditambah Kota di tiap provinsi (Pasal 2 ayat 3 huruf b UU No. 31/2002).

Ketiga, RUU ini tampak terlalu jauh mencampuri urusan internal parpol dengan dicantumkannya ketentuan-ketentuan mengenai: (1) Materi muatan minimal AD parpol (Bab II Pasal 2 ayat (3) RUU); (2) proses pengambilan keputusan dalam parpol (Bab IX Pasal 22 RUU).

Kecenderungan

RUU Parpol tampak bermuara pada dua hal: pertama, mempersulit warga masyarakat mendirikan parpol dan beratnya persyaratan parpol untuk diakui sebagai Badan Hukum. Hal ini kiranya tidak sejalan dengan jaminan hak berserikat dan berkumpul sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Kedua, akan berkurangnya jumlah parpol di masa mendatang. Hal itu ditandai dalam bentuk adanya pasal-pasal yang memperberat syarat pendirian dan pengabsahan parpol sebagai badan hukum. Ketiga, jika dikaitkan dengan RUU Pemilu Legislatif, di masa mendatang jumlah parpol peserta pemilu cenderung berkurang. Sebab persyaratan parpol dapat menjadi peserta Pemilu Legislatif lebih dipersulit dari waktu ke waktu. Dalam UU No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif 2004, parpol cukup memiliki pengurus lengkap di 2/3 provinsi dan 2/3 Kabupaten/Kota (Pasal 7 UU No 12/2003) sedangkan untuk menjadi Peserta Pemilu 2009, parpol harus memiliki pengurus lengkap di semua provinsi dan 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia (Pasal 9 RUU Pemilu Legislatif). Parpol yang ada pada periode 2007 – 2014 juga akan lebih sulit mengikuti Pemilu 2014 karena harus memperoleh 5 persen dari jumlah kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2009 (Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) RUU Pemilu Legislatif). Padahal untuk dapat mengikuti Pemilu 2004, Parpol yang ada sampai dengan Pemilu 1999 cukup mendapatkan 2 persen kursi di DPR (Pasal 142 UU No 12/2003), sementara itu untuk dapat mengikuti Pemilu 2009, parpol cukup mendapatkan kursi sebanyak 3 persen di DPR pada Pemilu 2004 (Pasal 9 UU No 12/2003), sedangkan untuk dapat mengikuti Pemilu 2014, parpol yang ada sampai dengan Pemilu 2009 harus mendapatkan 5 persen dari jumlah kursi DPR pada Pemilu legislatif 2009 (Pasal 8 dan 9 RUU Pemilu Legislatif).

Jika RUU Parpol usulan Pemerintah disahkan secara utuh tanpa perubahan, maka kemungkinan besar di masa mendatang akan terjadi pengurangan jumlah parpol sebagai badan hukum maupun sebagai peserta pemilu. Hal ini di satu sisi mungkin akan lebih mengefektifkan proses pengambilan keputusan di DPR dan DPRD serta kecilnya peluang terjadinya oposisi terhadap eksekutif dan karena itu jalannya pemerintahan mungkin juga akan lebih efektif. Tetapi di sisi yang lain, pengurangan jumlah parpol dengan mempersulit masyarakat untuk mendirikan parpol, juga tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Jalan keluar yang dapat ditempuh atas dilema ini adalah permudah masyarakat mendirikan parpol dan pengakuannya sebagai badan hukum, tetapi syarat parpol untuk menjadi peserta pemilu dapat dipersulit dengan meningkatkan prosentase perolehan kursi parpol di lembaga legislatif.

Penulis adalah staf peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS

Last modified: 5/7/07


 

Legalisasi Ganja, Tak Cukup Pertimbangan Untung Rugi

Oleh Ayu Lathifah

Memperingati Hari Anti Madat Sedunia bulan lalu, ada sebuah wacana menarik untuk disimak, yakni legalisasi ganja (Cannabis Sativa) yang disampaikan Badan Narkoba Nasional (BNN). Berdasarkan hasil penelitian sementara BNN dan INIDA (Indonesian National Institute on Drug Abuse), ganja bermanfaat di dalam kehidupan, seperti untuk kebutuhan industri. BNN juga melontarkan usulan pembuatan RUU Antinarkoba sebagai gabungan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Di dalam RUU Antinarkoba itu juga diwacanakan didirikannya Pusat Penelitian Ganja untuk mengkaji pemanfaatan tanaman itu di Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi PBB mengenai Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988) melalui UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, memasukkan ganja ke dalam narkotika Golongan I. Menurut Pasal 5 UU tersebut, ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya.

Meski baru sebatas wacana dan hanya akan diberlakukan secara terbatas untuk kepentingan tertentu, namun rencana melegalkan ganja itu mulai mengusik masyarakat secara umum. Suka cita akan dirasakan oleh para pengguna (pemakai), pengedar, bahkan bandar ganja yang selama ini terkungkung dengan adanya hukum yang melarang peredaran ganja.

Ganja, meski dikatakan soft drug, namun memiliki efek yang membuat seseorang berhalusinasi. Itu bagian kecil bahaya dari ganja. Selain itu akan menimbulkan efek ketagihan (addict). Efek ini membuat seseorang ingin memakai lagi dan lagi. Jika sudah demikian, ketergantungan akan menjebaknya. Tentu ini bukan risiko yang kecil.

Tak sedikit masyarakat yang berpandangan bahwa akan lebih banyak kerugiannya daripada manfaat yang didapat dengan upaya melegalisasi ganja. Penyalahgunaan ganja dari tujuan awal legalisasi diyakini akan terjadi, khususnya terhadap remaja. Tidak dilegalkan saja ganja sudah disalahgunakan, apalagi dilegalkan.

Lebih dari itu, tak sekadar perhitungan untung rugi, ketika kita berbicara dampak, inilah yang sebenarnya lebih dikhawatirkan, karena bisa merembet ke mana-mana. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang multicultural, kedisiplinan yang masih kurang, latarbelakang pendidikan serta aspek ekonomi yang terbilang rentan, apakah dengan legalisasi ganja ini akan membuat Indonesia menjadi lebih baik atau tidak?

Dekriminalisasi

Ketua Asosiasi Advokad Indonesia (AAI), Bahrul Ilmi Yakub, mengatakan, upaya melegalkan ganja boleh dibilang upaya dekriminalisasi. Artinya mengubah sesuatu yang tadinya merupakan tindakan kriminal (pidana) menjadi legal. Namun menurutnya tindakan dekriminalisasi harus memiliki dasar-dasar yang kuat. Boleh saja alasannya mendekrimalisasi ganja karena selama ini upaya mempidanakan tidak efektif. Namun dekriminalisasi tidak boleh berdasarkan asumsi sumir yang dimunculkan saja. Harus berdasarkan studi empiris. Butuh studi mendalam untuk perubahan politik hukum. Itu meliputi faktor penegak hukum sendiri serta sikap masyarakat dalam penerimaan.

Ganja merupakan tumbuh-tumbuhan jenis Cannabis India, tanaman setahun yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Diduga berasal dari daerah-derah Asia Selatan yang beriklim sedang. Merupakan tumbuhan yang berumah dua. Artinya pohon yang satu hanya bunga jantan, yang satu lagi berbunga betina. Pada bunga betina terdapat tudung bulu-bulu runcing yang mengeluarkan sejenis dammar (harsa). Dammar itu kemudian dikeringkan, merupakan zat bersifat fisiologis aktif yang di daerah-daerah diberi nama Hashish.

Di India dibuat berbentuk gumpalan (disebut charas), dipakai sebagai bahan ramuan rokok. Daun atau pucuk-pucuk batang ganja juga dipakai sebagai ramuan rokok, di negara-negara Amerika Latin dikenal sebagai Marihuana.

Banyak negara mengeluarkan larangan tentang kepemilikan, penanaman, pengedaran dan penggunaan daun ganja. Di Indonesia sebenarnya sudah mulai terlarang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda tahun 1924. Meski demikian, penyelundupan berjalan terus hingga kini. Baik dammar maupun daun ganja mengandung zat-zat narkotik aktif, terutama tetrahidrokanabinol. Selain menimbulkan akibat fisik juga berpengaruh secara kejiwaan, seperti menimbulkan rasa kelegaan disertai sikap melamun, maupun membawa perubahan dalam kesadaran waktu, persepsi visual dan auditif. Bahaya lain dari penggunaan ganja adalah tidak adanya susunan yang tetap pada bahan ini, sehingga pemakai tidak dapat mengetahui berapa banyak yang telah diisapnya, sementara dosis penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan akibat yang parah.

Terkait legalisasi ganja, di negara-negara maju seperti di Belanda, drugs memang di jual terbuka. Tapi ingat, di sana pengawasan cukup ketat. Jangankan drugs, remaja di bawah umur 18 tahun tidak bisa menikmati rokok atau minuman beralkohol. Padahal di negara-negara Eropa telah tersedia mesin penjual rokok. Tidak hanya itu, majalah-majalah, DVD khusus dewasa pun di jual bebas. Hanya saja untuk bisa membelinya diberlakukan ketentuan khusus. Penjual akan berurusan dengan hukum jika melanggar ketentuan tersebut.

Persoalannya sekarang, bagaimana dengan Indonesia? Kalaupun ganja jadi dilegalkan meski pemakaiannya dan peredarannya dibatasi hanya di tempat dan dalam jumlah tertentu. Pertanyaannya, bagaimanakah kemampuan pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum melakukan kontrol. Mengingat, pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum merupakan salah satu masalah yang masih harus dibenahi dalam kerangka penegakan hukum (law enforcement) di negara kita. Jujur saja proses penegakan hukum di Indonesia belum sebagus di Belanda.

Yang juga menjadi pertanyaan, apakah bila ganja ataupun soft drugs jenis lainnya di jual dengan bebas akan menjamin dapat menekan pengguna hard drug sebagaimana dilontarkan sebagian kalangan? Meski dibilang soft, namun bahayanya tetap tak bisa dihindarkan. Rokok saja yang telah mencantumkan kalimat “Berbahaya Bagi Kesehatan” seolah bukan masalah bagi konsumen. Faktor kesadaran masyarakat (terutama pengonsumsi) di negeri ini juga bisa dibilang masih rendah. Sebagai gambaran, pembatasan jumlah persentase kadar alkohol dalam minuman keras, tidak membuat peredarannya tetap dalam koridor. Apalagi kalau melegalkan ganja, kendati dalam lingkup terbatas, kita tidak yakin hal itu akan bisa dikendalikan.

Mestinya BNN tidak gegabah, kondisi sosial dan budaya masyarakat kita pun harus dikaji secara komprehensif dan mendalam. BNN juga harus mendengarkan masukan berbagai pihak. Karena meskipun ganja bermanfaat untuk keperluan pengobatan dan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi apabila disalahgunakan akan sangat berbahaya.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan peredaran narkotika sangat diperlukan, mengingat saat ini kejahatan narkotika sifatnya menginternasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi canggih.

Penulis adalah Peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)

Last modified: 6/7/07


 

Refleksi

Kirimkanlah Imigranmu

Andar Ismail

“Berikan kepadaku kaum lesu,

kaum miskinmu,

kerumunan jelatamu

yang mendamba nafas merdeka,

kaum celaka yang ditolak

dipesisirmu yang sesak.

Kirimkan mereka kepadaku,

kaum yang tidak terlindung,

yang diombang-ambing tak menentu,

aku mengacungkan lampuku

disisi gerbang kencana.”

Demikian terjemahan syair Emma Lazarus yang terukir pada Statue of Liberty atau Patung Kemerdekaan di pelabuhan New York. Patung ini menjadi monumen lambang keterbukaan dan kemajemukan falsafah gaya hidup Amerika.

Patung wanita yang disebut Lady Liberty ini dibuat di Prancis oleh pemahat Bartholdi sebagai hadiah dari rakyat Prancis kepada rakyat Amerika. Bagian demi bagian dari tubuh Lady Liberty ini dengan berat ribuan ton diangkut naik kapal. Pada tahun 1886 patung ini berdiri megah setinggi 92 meter di Liberty Island, perbatasan New York dan New Jersey.

Dari jauh patung ini menjadi fokus pertama yang dilihat oleh jutaan imgran dari dek kapal ketika mendekati pantai. Patung ini melukiskan wanita dengan rantai belenggu yang putus pada kakinya. Ia memakai mahkota dengan tujuh ujung melambangkan tujuh samudra dan benua. Tangan kanannya mengacungkan obor yang menyala. Tangan kirinya memegang loh batu bertuliskan: July IV, MDCCLXXVI, yaitu tanggal proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776.

Pengarang Emma Lazarus menulis syair ini sebetulnya bukan untuk diukir pada Statue of Liberty. Ia menuliskan tiga tahun sebelum peresmian patung. Puisinya baru diukir lima belas tahun setelah patung ini berdiri.

Kalau bukan untuk patung ini, untuk siapakah puisi ini ditulis ? Emma menulis untuk pembaca bukunya. Puisi yang dikutip pada patung ini hanya bagian akhir dari puisi seutuhnya. Puisi yang lengkap berjudul The New Colossus.

Pesan puisi Emma adalah bahwa Amerika akan menjadi sebuah kolosus atau negara kolosal jika bersifat terbuka dan majemuk. Biarlah orang yang tertekan dan mendambakan kebebasan datang kesini. Ini negara bebas. Disini tiap orang boleh menyatakan pendapat. Tiap orang boleh memilih agama yang disukainya. Tiap orang boleh berbeda. Biarlah orang miskin datang kesini. Ini negara demokratis. Di sini tiap orang punya kesempatan yang sama. Biarlah imigran dari segala penjuru datang kesini. Meskipun berbeda bangsa, bahasa, budaya dan agama, tetapi disini kita menjadi orang Amerika yang mempunyai impian yang sama yaitu The American Dream. Disini tiap orang berpacu dengan waktu mewujudkan impian itu, yaitu hidup maju dan bermutu.

Masyarakat Amerika memang bersifat majemuk. Tiap orang adalah keturunan asing. Amerika merupakan melting pot atau panci campur aduk. Di sekolah, tempat kerja, taman olahraga dan dimanapun, kita berbeda dengan orang yang berbeda etnik, budaya dan agama. Bangsa Amerika terdiri dari segala macam keturunan, mulai dari keturunan Albania, Armenia, Azerbaijan sampai keturunan Zaire, Zambia dan Zimbabwe.

Komunitas etnik ini sama sekali tidak menutupi jati dirinya. Sebaliknya, tiap etnik mempertahankan bahasa dan budayanya. Orang Amerika tidak malu, malah bangga, bahwa masyarakat bersifat plural. Justru karena berbeda, semua dipercaya. Tidak ada diskriminasi minoritas dan mayoritas. Mulai dari susunan kabinet sampai susunan perkumpulan orang tua murid di tiap sekolah, diusahakan agar ada orang dari berbagai keturunan. Ketika tujuh astronot terbang ke ruang angkasa, ketujuh orang itu berasal dari tujuh etnik berbeda. Kemajemukan dimanfaatkan untuk kemajuan. Tiap pendatang asing diberi kesempatan supaya menjadi potensi yang berkontribusi.

Dimensi melindungi dan memberdayakan pendatang asing yang tak berdaya supaya kelak menjadi sumber daya, tersirat dalam kata-kata Emma Lazarus. Ia menyuarakan pembelaan untuk orang asing, karena kita juga dulu orang asing yang papa dan tak berdaya. Motifasi ini sejajar dengan pesan Nabi Musa kepada umatnya, ” Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir” (Ul.10:19).

Kata-kata Emma Lazarus telah menjiwai gaya hidup yang terbuka dan majemuk hingga kini. Ia sendiri tidak menyaksikan kejadian ketika syairnya diukir ada monumen Statue of Liberty, sebab wanita keturunan Portugal dan Yahudi ini meninggal dunia empat belas tahun sebelumnya. Tetapi suaranya tetap bergema ditujuh samudra dan benua: “Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breath free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tost to me, I lift my lamp beside the golden door”.

Penulis adalah pengarang buku-buku renungan Seri Selamat BPK Gunung Mulia

Last modified: 6/7/07


 

Budaya dan Adat di Tengah Kebangsaan

Josef Purnama Widyatmadja

Ketika kekuatan ekonomi dan politik telah dikalahkan, maka kebudayaan dan adat menjadi benteng terakhir perlawanan rakyat

Akhir Juni dan awal Juli merupakan bulan kelabu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak orang merasa terusik dengan apa yang terjadi di Ambon dan Jayapura. Mengapa? Dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Ambon yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebuah rombongan penari cakalele yang tidak terdaftar dalam acara mengibarkan bendera RMS di tengah upacara yang berlangsung. Belum selesai heboh bendera RMS di Ambon, di Jayapura serombongan penari mengibarkan pula bendera Bintang Kejora dalam acara pembukaan Konferensi Masyarakat Adat Papua.

Di Jakarta beberapa peserta Konferensi Rakyat Indonesia yang melakukan demonstrasi di depan Menteri Kehutanan mengotori bendera Merah Putih dengan lumpur sebagai simbol ketidakpuasan mereka atas cara pemerintah dalam menanggulangi Lumpur Lapindo.

Simbol negara bendera Merah Putih mendapat tantangan dan perlawanan tidak hanya di Ambon, Jayapura, Jakarta, tapi juga di Yogyakarta. Ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah dalam soal otonomi daerah, ekonomi, politik dan lingkungan hidup mendapat perlawanan dari rakyat melalui karya seni dan budaya. Protes masyarakat masih dibatasi dengan ekspresi budaya dan seni, bukan dengan cara kekerasan seperti yang terjadi dalam Peristiwa Malari (1974). Seni budaya dipakai sebagai cara protes damai ketika protes cara lain tersumbat. Apa yang terjadi di Ambon dan Jayapura bukan hal yang baru dalam kehidupan (sejarah) masyarakat yang mengalami represi dari penguasa.

Suatu Pengalaman

Ketika penggusuran tanah Kedungombo terjadi di Jawa Tengah tahun 1985, protes masyarakat tidak dimungkinkan karena represi Orde Baru. Lembaga tempat penulis bekerja di Surakarta tidak kekurangan akal agar masyarakat bangkit untuk melakukan protes damai. Kami melatih penduduk setempat untuk memerankan kisah perjuangan orang desa yang mempertahankan tanah mereka yang terkena proyek jalan yang dilakukan oleh VOC tiga ratus tahun lalu. Dan ketoprak itu dipentaskan pada hari Kebangkitan Nasional 20 Mei.

Setelah pertunjukan selesai, penduduk yang menyaksikan tidak melihat cerita Ketoprak itu terjadi ratusan tahun lalu pada zaman VOC sebagai peristiwa masa lalu, tapi merupakan kisah kepahitan mereka pada zaman Orde Baru dimana mereka harus kehilangan tanah mereka untuk proyek waduk. Kesadaran untuk menuntut keadilan timbul di antara para korban melalui pentas seni ketoprak.

Rakyat di mana pun mereka berada tidak akan kekurangan akal dalam mengekspresikan hati nurani dan protes mereka atas ketidakadilan penguasa. Kisah ketoprak yang mencerminkan kasus tanah juga terdapat dalam Kitab Suci pada kisah Raja Achab yang membunuh Nabot untuk mendapatkan kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot.

Seni merupakan aspek terdalam yang bersemayam dalam lubuk hati manusia. Tarian, nyanyian, sanjak, dan syair merupakan sarana untuk mengekspresikan perasaan hati manusia, baik pribadi maupun kelompok yang diwakilinya. Seni sering dipakai untuk mengungkapkan cita cita, harapan dan protes sosial atas ketidakadilan yang berlaku. Tidak heran para penguasa yang represif sering berusaha untuk menyensor seni untuk menghindari protes masyarakat dan dampak yang ditimbulkannya.

Ketika kekuatan ekonomi dan politik telah dikalahkan, maka kebudayaan dan adat menjadi benteng terakhir perlawanan rakyat. Bagi penjajah dan penguasa asing sangat mudah menghancurkan dan menguasai sendi-sendi ekonomi dan menumbangkan kekuasaan politik penduduk setempat seperti yang terjadi di Irak. Tapi sangat sulit bagi penjajah dan penguasa untuk menundukkan perlawanan rakyat yang berakar pada budaya dan adat yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Krisis yang Sesungguhnya

Banyak orang yang cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan reaksi keras atas kedua peristiwa yang terjadi di Ambon dan Jayapura. Suara lantang untuk menindak dengan kekerasan pelaku peristiwa tersebut dikumandangkan, baik oleh masyarakat maupun petinggi militer. Menindak para pelaku pengibaran bendera dan menghukum mereka sah-sah saja. Tapi apakah dengan melakukan tindakan penghukuman yang berlebihan akan menyelesaikan masalah bibit separatisme dan ungkapan lubuk hati rakyat Maluku dan Papua?

Apakah operasi militer untuk mempertahankan NKRI akan berhasil kalau tidak dibarengi upaya untuk mewujudkan negara berkeadilan? Pengalaman di Timor Timur, Aceh, dan terpisahnya Bangladesh perlu menjadi pelajaran bagi petinggi di Jakarta. Suka atau tidak suka ada negara asing yang ingin merusak NKRI demi kepentingan politik dan ekonomi di Maluku dan Papua.

Apakah artinya NKRI bagi masyarakat Aceh, Riau, Maluku, dan Papua kalau NKRI tak mampu mewujudkan negara berkeadilan? Darah dari rakyat jelata dan prajurit akan tertumpah sia-sia kalau dalam mempertahankan negara kesatuan rasa keadilan diabaikan. Pengibaran bendera melalui tari budaya di Ambon dan Jayapura tidak akan ada dampaknya bagi NKRI. Yang bisa merusak negara kesatuan justru respons yang gegabah dan kebijakan yang tidak adil dari pemerintah di Jakarta atas kedua wilayah tersebut. Peristiwa pengibaran bendera melalui tarian tidak perlu terjadi kalau rasa keadilan dan kesatuan sudah diwujudkan di Republik Indonesia.

Tuntutan untuk memisahkan diri dari NKRI seringkali disebabkan oleh sejarah pahit dan luka batin masa lalu yang tak tersembuhkan, yaitu mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Disadari atau tidak seringkali tindakan mau menang sendiri karena latar belakang suku dan agama atas kelompok lain yang berbeda dan kecil merupakan penyebab krisis NKRI.

Krisis kebangsaan dan negara kesatuan tidak bisa diselesaikan dengan operasi militer. Untuk menegakkan NKRI dibutuhkan operasi hati nurani demi menegakkan keadilan bagi semua wilayah oleh pemerintah di Jakarta. Bahaya sesungguhnya dari negara kesatuan bukan berasal dari Maluku dan Papua , tapi dari para pejabat istana yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga lumpur Lapindo tidak teratasi, hutan makin gundul, penerbangan yang amburadul, harga susu yang tak terjangkau oleh rakyat kecil, serta mereka yang melahap uang rakyat.

Negara kesatuan perlu ditegakkan dan tidak bisa ditawar oleh siapapun. Tapi masalahnya apakah kebijakan negara dan tingkah laku petinggi Indonesia sudah benar untuk melestarikan negara kesatuan yang berkeadilan?

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 9/7/07


 

Integritas Moral Hakim Agung Terpilih

Thomas Koten

Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Komisi III DPR berhasil memilih 6 hakim agung dari 18 calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY). Namun, persoalan yang serta-merta mencuat adalah dipertanyakannya perihal integritas para hakim agung terpilih. Sebab, dalam catatan ahli hukum Deny Indrayana, misalnya, hakim agung karierlah yang paling bermasalah selama ini, tetapi yang terpilih kali ini umumnya hakim karier (Pembaruan, 7/7)

Pertanyaan, mengapa integritas? Pertama, integritas merupakan inti nilai yang harus melekat pada para hakim, khususnya hakim agung, di mana tugas mulia dan agung yang diemban mereka adalah hukum, yang oleh Tajuk Rencana Suara Pembaruan (7/7), dikatakan sudah terlalu lama diselimuti awan gelap. Bagaimana tidak, tatkala rakyat membutuhkan pertolongan hukum, justru mafia peradilan mencengkramkan kukunya di setiap institusi peradilan.

Kedua, hukum itu berawal dan berakhir pada putusan pengadilan, dan para hakim agung merupakan para pengambil keputusan akhir dari setiap perkara yang masuk ke tahap tertinggi dalam dunia peradilan. Sehingga, mereka harus menjadi sosok berwibawa dan terhormat serta menjadi panutan masyarakat.

Kewibawaan dan kehormatan para hakim agung dapat terpancar jika dilandasi oleh integritas moral yang tinggi. Jika tidak, maka keputusan-keputusan yang diambilnya bukan hanya dapat melenceng dari rasa keadilan publik, melainkan dirinya pun kurang dihormati dan tidak menjadi panutan.

Persoalan Integritas

Di samping harus adanya kepemilikan integritas dalam diri para hakim agung sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, integritas berarti, “mutu”, “sifat” atau “keadaan” yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang menawarkan kewibawaan dan kejujuran. Artinya, integritas bertalian dengan kewibawaan dan kejujuran. Ia merupakan bagian dari masalah-masalah moral, yang oleh analis hukum L Carter, memiliki sejumlah kriteria, di antaranya, harus jujur dalam melaksanakan praksis hukum dan berani atau tidak malu-malu melakukan hal-hal yang benar.

Oleh karena itu, apa pun alasannya, dalam proses dan bentuk perekrutan hakim agung di negeri ini, hendaknya diperhatikan secara sungguh-sungguh perihal moralitas dan integritas para calon, termasuk integritas keilmuannya. Bagi Satjipto Rahardjo, lewat bukunya Sisi Lain dari Hukum di Indonesia (2003), hal-hal yang tidak bisa ditawar bagi seorang calon hakim atau hakim agung adalah predisposisi mental dan kejiwaan bagi sang calon, seperti kejujuran, moralitas, dedikasi, serta komitmennya yang tinggi terhadap kebenaran dan keadilan.

Integritas moral, kata Sidik Sunaryo dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana (2006), harus diukur dari kualifikasi kadar perilaku dan ketaatan menjalankan ibadah menurut perintah agamanya, yang dapat dibuktikan lewat penelitian yang mendalam dengan terjun langsung ke masyarakat di mana sang calon hidup. Pembuktian seseorang calon memiliki integritas moral, tidak bisa hanya diharapkan lewat selembar kertas dari pihak kepolisian, yang dalam prakteknya dapat dibeli dan direkayasa sesuai dengan kehendak sang calon. Jadi, perekrutan calon hakim agung yang paling obyektif adalah lewat audit moral oleh masyarakat.

Di sini, persoalan malu dan agama menjadi dua hal penting yang perlu ditekankan. Sebab, dalam membicarakan persoalan integritas moral, tulis Baharudin Lopa, (2001), tidak dapat dipisahkan budaya malu yang dimiliki seseorang. Mengapa? Sebab, tidak mungkin seseorang tidak merasa malu melakukan perbuatan tidak terpuji, kalau ia sudah bermoral sebagaimana diajarkan oleh agama, bahwa malu itu adalah sebagian dari iman (moral). Hanya orang yang bermoral yang malu melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Mereka tidak melakukan perbuatan itu, bukan karena takut dihukum, melainkan karena malu kepada sesama, terutama malu dan takut kepada Allah.

Dengan adanya kewibawaan yang mumpuni dan integritas serta moralitas yang memadai dari para hakim agung, diharapkan mereka dapat melaksanakan tugas-tugas profetik menciptakan keadilan publik secara otonom. Sebab, salah satu persoalan besar yang hingga kini masih menggantung di langit bangsa ini adalah ketiadaan otonomi para hakim dan/atau lembaga kehakiman terhadap berbagai intervensi dari pihak luar, baik dari para pemegang kekuasaan politik maupun para pemilik uang.

Masing-masing pihak yang terlibat dalam perselingkuhan hukum atau terjerat dalam jaringan setan yang kerap disebut sebagai mafia peradilan. Sebuah area peradilan yang menjadi tempat para mafioso memperjualbelikan hukum. Dalam arti, sebagaimana independensi peradilan merupakan pilar penting yang harus dibangun dalam suatu negara hukum, maka hakim sebagai raja dan jantung peradilan, harus pula memiliki independensi.

Sebab, ada persoalan besar yang dihadapi dunia peradilan kita adalah ketiadaan independensi lembaga kehakiman/yudikatif terhadap lembaga eksekutif bahkan juga terhadap legislatif dalam bingkai kekuasaan Trias Politika yang dianut negara ini. Sosok ketiadaan independensi inilah yang kemudian menginspirasikan publik, khususnya orang-orang kuat dalam bidang politik, dan yang punya modal seperti telah disinggung di atas.

Sehingga, benar kata Nicolo Machiavelli, hukum hanya menjadi wahana bagi kepentingan yang memiliki kekuasaan. Sebaliknya, kaum tanpa kekuasaan hukum impoten dan tidak berdaya membelanya. Atau, seperti kata Trymachus dalam perdebatannya dengan Socrates perihal keadilan, hukum tidak lain kecuali kepentingan mereka yang kuat.

Harapan

Meskipun masih dipertanyakan perihal integritas moral dari para hakim agung yang sudah lulus dari uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan DPR, kita toh berharap mereka semua memiliki integritas moral yang memadai. Sebab, sulit dibayangkan bila para hakim agung yang “mewadahi” Mahkamah Agung, yang merupakan benteng terakhir bagi para pencari keadilan tidak memiliki integritas moral yang memadai.

Dengan integritas moral yang mereka miliki, kita berharap -seperti apa yang dikatakan Tajuk Rencana Suara Pembaruan di atas-, yaitu mereka bisa menjadi “sapu keadilan” bagi negeri ini alias sanggup mengusir mafia peradilan dari “rumah keadilan”. Visi dan misi yang disampaikan tidak dilupakan begitu sudah dilantik sebagai hakim agung. Mereka juga tidak hanya berapi-api dengan janji-janji menegakan keadilan ketika ujian, tetapi setelah lulus beramai-ramai menciptakan ketidakadilan.

Penulis adalah Direktur Social Development Center (peminat masalah etika dan moral publik)

Last modified: 9/7/07


 

Bahasa Daerah Akan Punah?

Oleh Baharuddin Aritonang

Ketika suatu saat saya bertemu dengan guru besar linguistik dari Yale University Prof Garey, dia bertanya berapa bahasa yang saya kuasai . Karena dia tahu saya berasal dari sebuah etnik di tanah air, yang punya bahasa sendiri, dia balik bertanya, “Bahasa Batak gimana?” Baru saya sadar, dari sudut keilmuannya, penguasaan bahasa daerah adalah satu kemampuan tersendiri. Di bidang keilmuannya, bahasa daerah itu betapa bernilainya. Padahal, kita sendiri terkadang kurang menghargai bahasa daerah. Lihatlah betapa acuhnya banyak orang terhadap hal ini.

Di daerah sendiri sudah jarang anggota masyarakat yang berbahasa daerah. Pada waktu saya di Sekolah Rakyat (SR), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di sekolah selalu ada mata pelajaran bahasa daerah.Waktu SMP malah ada bacaan wajib berbahasa daerah. Kebetulan saya tinggal di Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, yang sehari-hari masyarakatnya berbahasa Batak Angkola. Otomatis saya menguasai bahasa daerah ini. Bahkan juga Bahasa Batak Mandailing dan Bahasa Batak Toba di Tapanuli Utara. Bahasa Batak Karo dan Bahasa Batak Simalungun tidak saya kuasai .

Tapi, di kampung saya sekarang ini bahasa daerah sudah mulai terdesak. Suatu ketika memang Bahasa Indonesia datang “mendesak”. Pada masa “pembangunan”, Bahasa Indonesia menjadi semacam “lambang kemajuan”. “Keterdidikan” seseorang acapkali terukur dengan bahasa Indonesia yang digunakannya. Mungkin sama dengan datangnya beras didaerah yang jenis makanan utamanya bukan beras seperti sagu, jagung, ubikayu, dan lain-lain. Beras dan Nasi seolah “lambang kemajuan” meninggalkan jenis makanan nonberas tersebut. Akibatnya kita sekarang amat tergantung pada beras, termasuk daerah yang dulu memiliki variasi makanan yang lain .

Kembali ke cerita bahasa tadi, orang-orang terdidik yang datang ke kampung seperti dokter, penyuluh pertanian, guru, senantiasa menggunakan bahasa Indonesia . Wajar kalau masyarakat pun berusaha berbahasa Indonesia. Lebih gawat lagi bila kemudian orang seolah malu berbahasa daerah karena dianggap “udik”, “tertinggal”, “kurang terdidik” dan semacamnya.

Ada yang Punah

Gejala ini sesungguhnya sekarang muncul dengan penggunaan bahasa asing. Kebetulan anak-anak memang kian terdidik. Tidak sedikit yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Komunikasi dan informasi pun kini begitu lancar. Termasuk penggunaan perangkat teknologi, yang selalu lekat dengan bahasa asing. Wajar bila Bahasa Indonesia pun mulai terdesak.

Apalagi bahasa daerah. Mungkin ada bahasa daerah yang mulai punah, seperti yang diuraikan Prof Dr Arief Rachman dalam pengukuhan guru besarnya di Universitas Negeri Jakarta (Pembaruan 23 Mei 2007). Dengan mengutip UNESCO, dia mengatakan dari 13 bahasa daerah di Sumatera, 2 terancam punah, dan 1 sudah punah. Kepunahan ini akibat desakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kloplah sudah!

Pertanyaannya, apakah memang kita perlu melestarikan bahasa-bahasa daerah? Jawabannya ya perlu! Jawaban ini bukan hanya dari para ahli seperti Prof Dr Arief Rachman atau Prof Garey teman saya di atas, akan tetapi juga dari kita semua, termasuk saya. Karena bagaimanapun bahasa itu adalah bagian dari budaya yang perlu kita pelihara, jaga, dan lestarikan. Langkahnya ya banyak. Di keluarga-keluarga kita perlu menggunakan bahasa daerah, terutama yang menguasainya, dari orangtua dengan anak-anak, antar anak-anak, dan seterusnya.

Demikian juga di lingkungan masyarakat, di pasar, di perkumpulan dan berbagai kegiatan. Para pemimpin agaknya perlu menunjukkan hal ini. Bukan hanya dalam acara yang tidak resmi, tapi juga pada acara-acara resmi, melalui sambutan, pidato, pengarahan, dan semacamnya. Bahkan kepala daerah agaknya perlu mengkampanyekan hal ini, karena bahasa daerah juga adalah kekayaan daerah yang tidak ternilai. Dan langkah ini menurut hemat saya amat penting di era otonomi daerah ini. Kalau bukan orang daerah yang menggairahkan penggunaan bahasa daerah, lantas siapa lagi.

Bahkan kepala daerah dan pemimpin daerah perlu membangun program nyata dalam upaya penggunaan bahasa daerah. Diantaranya ikut serta membantu menyiapkan bahan-bahan yang dapat dipakai di sekolah. Apalagi kita sadar, bahwa media yang paling penting dalam upaya menggairahkan penggunaan bahasa daerah ini adalah lembaga pendidikan, khususnya sekolah sebagaimana yang saya rasakan dulu.

Memasukkan pelajaran bahasa daerah di dalam kurikulum. Menyiapkan buku bacaan seperti pantun, puisi, cerita pendek, bahkan novel berbahasa daerah yang menjadi bahan bacaan wajib di sekolah-sekolah, dari TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum ( SMU ), bahkan di perguruan tinggi. Tidak ada salahnya melibatkan Gelanggang Remaja, Sanggar-sanggar, serta berbagai komponen masyarakat lainnya.

Dengan kepedulian semacam inilah Bahasa daerah tidak akan mengalami kepunahan. Bahkan kian berkembang, karena bahasa adalah milik masyarakat. Semoga.

Penulis adalah anggota BP MPR 1999-2004

Last modified: 11/7/07


 

Revitalisasi Peran Koperasi yang Semakin Meredup

Oleh Masykur Arief Rachman

Koperasi sejak pertama kali didirikan memang bertujuan untuk memberikan peluang pekerjaan terhadap masyarakat yang masih belum punya pekerjaan alias menganggur. Koperasi yang pertama bermula sebelum Revolusi Industri di United Kingdom pada awal abad ke-19, pada dasarnya bertujuan untuk meminimalisir angka pengangguran dan kemiskinan. Di Inggris koperasi didirikan pertama kali disebabkan pertama, kesengsaraan dan syarat kerja yang terlalu ketat. Kedua, gaji yang tidak mencukupi. Ketiga, pengangguran yang meluas. Keempat, pengambilan untung berlebihan yang tidak terkawal. Kelima, pemalsuan dalam sukatan dan timbangan. Keenam, kadar kemiskinan yang tinggi. Ketujuh, kadar penyakit dan kematian yang kian meningkat. Kedelapan, kerahan kerja untuk kanak-kanak usia 4 tahun. Kesembilan, suasana hidup yang menyesakkan. Kesepuluh, bantahan yang dibuat tidak berkesan.

Ide Koperasi yang berawal dari kesepakatan 28 orang di sebuah perkampungan kecil di Inggris itu merasa prihatin dengan kondisi tersebut di atas. Akhirnya mereka mengadakan kerjasama dan menabung bersama. Hingga tanggal 21 Desember 1844, dapat disaksikan titik permulaan gerakan koperasi, yakni dengan didirikannya sebuah Toko Koperasi di Toad Lane di Rochdale, Lancashire. Tak disangka Toko Koperasi itu maju dan peristiwa ini kemudian dikenal sebagai sejarah bermulanya Gerakan Kerjasama Sedunia. Para penggagasnya kini dikenal sebagai para Perintis Rochdale (The Rochdale Pioneers).

Seiring dengan berdirinya Toko Koperasi yang menuai hasil banyak, kemudian muncul kedai-kedai koperasi lain dan para Perintis Rochdale mula mendapat perhatian antarbangsa. Walaupun ada Toko Koperasi lain yang dididirikan lebih awal, tetapi toko inilah yang paling berjaya dan menjadi contoh kepada koperasi-koperasi lain. Sebab, Toko Koperasi yang didirikan para Perintis Rochadale mempunyai beberapa prinsip yang menjadi asas pertumbuhan koperasi.

Beberapa prinsip yang dipakai oleh Toko Koperasi itu sehingga banyak ditiru oleh Koperasi lain adalah. Pertama, keanggotaan terbuka dan sukarela. Kedua, kawalan demokrasi (satu anggota, satu undi). Ketiga, pembagian keuntungan terhadap sesama pengelola. Keempat, dividen diberi mengikut jumlah pembelian anggotanya. Kelima, peruntukan pendidikan. Keenam, kerjasama antara Koperasi. Ketujuh, netral terhadap paham politik dan kepercayaan agama masing-masing. Kedelapan, belian tunai saja. Kesembilan, barang dan layanan yang baik dan berkualitas.

Mengalami Kemerosotan

Jika dirunut sebenarnya gerakan koperasi ini pertama kali digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Kemudian gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Koperasi di Indonesia diperkenalkan oleh R Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang kepada rentenir. Koperasi tersebut berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI. Akan tetapi dengan keluarnnya UU No 431 oleh pemerintah Belanda yang isinya tekanan terhadap mereka yang mau mendirikan koperasi akhirnya koperasi mengalami kemerosotan

Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU No 91 pada tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari UU No 431 seperti, hanya membayar 3 gulden untuk materai, bisa menggunakan bahasa daerah, hukum dagang sesuai daerah masing-masing, perizinan bisa di daerah setempat.

Koperasi menjamur kembali, hingga pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU No 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi Kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Nah, setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Gerakan koperasi pada saat ini bisa dikatakan semakin meredup. Sebab, seperti yang dikatakan Budi Laksono (2007), pejabat pemerintah kehilangan jejak substansi filosofis pembangunan koperasi sebagai soko guru ekonomi.

Perhatian Pemerintah

Selain itu, menurut Laksono, disebabkan pula oleh perubahan Departemen Koperasi menjadi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Sehingga beriimplikasi pada menurunnya perhatian pemerintah pada upaya menggerakkan Koperasi yang digagas pendiri bangsa, Bung Hatta sebagai soko guru pereko- nomian.

Karena itu, tak heran, jika Sri Edi Swasono pakar koperasi menilai bahwa, langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM salah arah dan hanya terfokus pada UKM. Padahal, lanjut Swasono, UKM lebih banyak dilakukan oleh individu-individu sedangkan koperasi lebih mengedepankan kebersamaan.

Disamping itu, menurut Budi Laksono, koperasi yang sudah semakin meredup itu, diperparah lagi dengan konflik internal aktivis gerakan koperasi. Konflik yang sebenarnya sudah terjadi dua tahun lalu itu, yang diawali oleh kelompok aktivis gerakan koperasi ketika mendeklarasikan Dekopin tandingan. Deklarasi Dekopin itulah kemudian yang menyeret Kementrian Koperasi dan UKM untuk terlibat masuk ke arena konflik, karena dianggap telah menelurkan keputusan yang merugikan salah satu pihak yang bertikai.

Menteri akhirnya digugat dan berperkara hukum dengan salah satu Dekopin yang dikembari. Tak urung, kata Budi, pembinaan koperasi di daerah semakin kedodoran. Sebab, dewan koperasi yang semestinya menjadi payung koperasi-koperasi di daerah tidak lagi sempat memikirkan pengembangan dan pembinaan karena lebih asyik bertikai dengan sesama aktivis Dekopin lain versi, yang sampai saat ini belum kunjung usai. Sehingga, akibat konflik itu, dana pembinaan koperasi dari APBN oleh Menteri Keuangan tidak dicairkan sebelum kasus pertikaian itu selesai. (SP 8 Juli 2007).

Oleh karena itu, pemerintah harus segera sadar terhadap urgensi peran koperasi dalam menuntaskan kemiskinan di negeri ini. Seperti yang telah banyak dilakukan oleh negara-negara lain. Jangan hanya bertikai. Bagaimanapun juga koperasi yang sejatinya suatu lembaga ekonomi untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama, sangat penting dalam meminimalisir angka pengangguran yang semakin meningkat. Karena itu, revitalisasi koperasi perlu ditingkatkan kembali diberbagai daerah di negeri ini.

Penulis adalah peneliti pada Institute for Social Empowerment Yogyakarta.

Last modified: 11/7/07


 

Reformasi Birokrasi dan Kenaikan Tunjangan

Oleh Oksidelfa Yanto

Melalui Keputusan Menteri Keuangan No 289 dan No 290/KMK.01/2007, pemerintah mulai melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi diawali dari Departemen Keuangan. Tujuan reformasi birokrasi ini adalah Pertama, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, untuk meningkatkan kapasitas pegawai dan institusi melalui sejumlah program antara lain penataan organisasi dan peningkatan kualitas SDM.

Sebenarnya diskursus tentang reformasi dan perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik, bersih atau yang lebih popular disebut good governance sudah sejak lama di dengungkan berbagai kalangan. Bahkan pada dekade terakhir ini, hal tersebut menjadi sesuatu yang sering dibicarakan orang dimana-mana. Baik dalam forum-forum diskusi, seminar, debat publik, dialog dan lain sebagainya.

Di atas kertas, pemerintah juga telah membuat begitu banyak produk hukum dan kesepakatan politik yang menjadi dasar reformasi birokrasi. Sedikitnya 10 Ketetapan MPR sejak tahun 1998 sudah dihasilkan guna mendorong pembenahan birokrasi. Namun sayang, semua seminar, diskusi, dialog dan produk hukum tersebut tidak mampu mengubah wajah birokrasi yang korup. Birokrasi yang ada justru semakin menyuburkan praktik-praktik tidak terpuji dengan melakukan korupsi secara terang-terangan. Lihat saja, banyak walikota, bupati, gubernur, anggota dewan bahkan menteri sekalipun terindikasi melakukan praktik korupsi.

Semula, langkah mereformasi birokrasi dianggap cara yang tepat untuk memperbaiki kinerja dan fungsi birokrasi. Akan tetapi, birokrasi tetap ladang subur praktik korupsi, mutu SDM birokrasi selalu saja rendah. Akibatnya, kualitas pelayanan publik yang diberikan pun rendah dan penuh aroma korupsi.

Tunjangan Mengagetkan

Gagalnya upaya-upaya mereformasi birokrasi selama ini jelas membuat pelayanan birokrasi untuk rakyat tidak maksimal. Dan kita bersyukur sekarang melalui Keputusan Menkeu No 289 dan No 290/KMK.01/2007 pemerintah kembali berniat melakukan upaya- upaya perbaikan birokrasi. Akan tetapi, reformasi yang tertuang dalam Keputusan Menkeu No 289 dan No 290/KMK.01/2007 tersebut sungguh sangat mengagetkan banyak pihak. Betapa tidak, reformasi tersebut menyebabkan kenaikan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara (TKPKN), yang diterima seluruh pegawai Departemen Keuangan mulai 1 Juli 2007 mencapai Rp 4,3 triliun per tahun.

Lebih dari itu, khusus untuk pegawai dan pejabat Direktorat Jendral Pajak yang ditempatkan di kantor modern, selain memperoleh TKPKN, mereka juga mendapat tunjangan kerja tambahan yang besarnya bervariasi, dan tunjangan tambahan khusus untuk tenaga account representative. Artinya, pegawai dan pejabat Ditjen Pajak itu berpenghasilan luar biasa besarnya.

Mencermati hal tersebut, maka secara umum jelas tidak dapat dipungkiri bahwa reformasi birokrasi kali ini bukanlah kondisi ideal yang diharapkan banyak masyarakat. Karena masyarakat menginginkan reformasi birokrasi yang dapat menjauhkan birokrasi dari budaya korupsi. Barangkali kita pernah mendengar kata-kata “kalau mudah kenapa dipersulit”. Pernyataan bernada getir tersebut paling tidak pernah kita jumpai ketika kita berurusan dengan birokrasi, misalnya mengurus SIM, KTP, membayar pajak dan lain sebagainya. Untuk memperlancar urusan agar beres kadang kala harus disogok dengan uang.

Di samping itu, masyarakat juga menginginkan reformasi birokrasi kepada perubahan pola pembinaan birokrasi. Mulai dari perekrutan, sampai kepada pembinaan bagi mereka yang mau naik jabatan atau pangkat. Bukan rahasia lagi, banyak calon birokrasi pemerintah yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Yang tak kalah tragisnya banyak jabatan-jabatan strategis yang diperoleh dengan menyetor sejumlah uang terlebih dahulu.

Bahkan untuk menperoleh kursi Bupati, Walikota dan Gubernur-pun praktik money politic bukan sesuatu yang asing bagi kita. Akibatnya, banyak PNS atau pejabat yang masuk menjadi birokrat bukan karena kepintaran dan profesionalnya. Akan tetapi terjadi karena KKN atau karena kedekatannya dengan sang atasan. Kondisi ini, di samping dapat menimbulkan rasa iri bagi mereka yang benar-benar berprestasi, juga menjadi penyebab timbulnya sarang-sarang korupsi. Karena mereka akan bekerja mencari uang sebagai penggganti biaya yang telah dikeluarkan.

Sungguh-sungguh

Berkaca pada hal di atas, maka keinginan untuk mereformasi birokrasi secara serius tentu bukan dengan menaikkan tunjangan khusus. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membenahi dan menciptakan birokrasi pemerintah dan negara yang baik, tidak berbelit-belit, rumit dan yang penting jauh dari aroma KKN. Sebab birokrasi yang demikian jelas akan merenggangkan rakyat dengan pemerintah.

Pembenahan dan penyempurnaan tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Misalnya, mengenai pengangkatan seorang pejabat untuk duduk di posisi kepala dinas atau kepala bagian. Alangkah sebaiknya ditunjuk orang yang benar-benar professional di bidang tugasnya. Kalau perlu lakukan fit and proper test. Jangan asal tunjuk karena hubungan kedekatan dan pertemanan. Di samping itu, perlu diberikan sanksi tegas bagi birokrat yang terindikasi melakukan korupsi atau pelanggaran yang merugikan masyarakat. Jika perlu di pecat.

Hal yang tidak kalah pentingnya, para birokrat sudah seharusnya mengedepankan “motto” bahwa masyarakat adalah pelanggan, sehingga mereka harus dipuaskan dengan pelayanan yang baik. Pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Sudah saatnya birokrasi tidak lagi menonjolkan kekuasaannya dalam melayani masyarakat.

Akhirnya, melalui tulisan ini kiranya perlu dikaji ulang reformasi birokrasi yang dituangkan melalui Keputusan Menkeu No 289 dan No 290/KMK.01/2007. Sebab model reformasi seperti itu sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat. Hendaknya pemerintah lebih peka terhadap kebijakan pemberian tunjangan. Apalagi di tengah angka pengangguran dan kemiskinan yang cukup besar.

Penulis adalah staf di CSIS Jakarta

Last modified: 12/7/07


 

Ritual Tahunan Bernama Asap Kebakaran Hutan

Oleh Salman Darajat

Kebakaran hutan dan kabut asap sudah menjadi ritual tahunan yang selalu mengancam. Setiap memasuki musim kemarau, titik api muncul di berbagai lokasi. Asap menutupi bandara, menimbulkan infeksi saluran pernapasan bahkan menyelimuti negara tetangga, Malaysia, Singapura, serta Brunei Darussalam dan bisa menghentikan aktivitas penerbangan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, kabut asap dimulai dari Riau. Kebakaran dan asap dengan cepat menjalar ke Sumatra Selatan, Jambi, dan Kalimantan. Ada delapan provinsi yang rawan terjadi kebakaran hutan yang kemudian menimbulkan asap. Titik api yang muncul bersumber dari dua hal. Pertama, api yang secara alami muncul karena teriknya matahari. Yang kedua karena pembakaran hutan untuk dijadikan lahan perkebunan. Penyebab yang pertama mungkin sulit terdeteksi, kenyataannya penyebab yang kedua juga sepertinya kita tidak berdaya menghadapinya.

Kebakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja ini menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia. Hutan Indonesia sebenarnya masuk dalam kategori hutan hujan basah yang kecil kemungkinan terjadi kebakaran disebabkan faktor alam. Faktanya, kawasan yang terbakar adalah kawasan yang telah dibersihkan melalui proses land clearing sebagai persiapan membangun kawasan perkebunan. Artinya, kebakaran hutan dipicu oleh api yang sengaja dimunculkan. Kebakaran yang dilakukan secara sengaja dan rambatan api di kawasan lahan gambut dalam kurun waktu 6 tahun terakhir telah mencapai 27,612 juta hektar.

Saat ini, ada upaya untuk menyalahkan perladangan tradisional gilir balik (ladang berpindah) sebagai pelaku kebakaran hutan/lahan. Tuduhan itu sangat tidak beralasan sebab sejak tahun 2001 hingga Mei 2006 diketahui bahwa kebakaran pada lahan milik masyarakat hanya 20 persen dari total keseluruhan wilayah yang terbakar. Dari 20 persen tersebut, kurang dari separuhnya terjadi pada lahan pertanian milik masyarakat yang menerapkan sistem rotasi pertanian. Sisanya lagi di kawasan-kawasan eks HPH yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya, kemudian kembali digunakan oleh masyarakat. (Walhi, 2006)

Keadaan ini, enam tahun yang lalu telah disampaikan dalam Laporan Bapedal yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terjadinya akumulasi asap akibat kebakaran/pembakaran hutan memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas udara di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan, serta Serawak Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan, penting untuk diupayakan penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran oleh pengelola lahan skala besar selain meningkatkan kesadaran masyarakat.

Memiliki Perangkat

Persoalan penegakan hukum ini tampaknya cukup sulit ditebak arahnya. Dari aspek ketersediaan paket perundang-undangan, sebenarnya kita telah memiliki perangkatnya. UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, misalnya. Dalam Pasal 49 dan 50 undang-undang tersebut dengan jelas diatur tanggung jawab pemegang izin konsesi atas terjadinya kebakaran hutan dan larangan melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan di dalam areal kerjanya.

Atau UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, di mana Pasal 26 yang menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.

Juga UU No 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 41 dan 42, dengan jelas mengatur perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau pengrusakan lingkungan hidup. Serta Pasal 45 mengatur pidana di bidang lingkungan hidup jika tindakan tersebut dilakukan oleh badan hukum (perusahaan).

Belum lagi Peraturan Pemerintah (PP) No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 10 menyebutkan bahwa perlindungan hutan meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak kebakaran. Dan PP No 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan juga mengatur larangan terhadap pembakaran hutan dan lahan.

Hasil penelusuran Walhi mendapatkan berbagai ketentuan mengenai kebakaran/pembakaran hutan di dalam berbagai peraturan perundangan terbilang kurang memadai dalam menjerat pelaku. UU Kehutanan misalnya, tidak memberikan perhatian yang memadai bagi upaya penanggulangan kebakaran karena larangan membakar hutan yang terdapat di dalam UU tersebut, terbuka celah untuk dimentahkan demi tujuan-tujuan khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Sementara itu, UU No 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga tidak memberikan mandat secara spesifik untuk mengembangkan peraturan di bawahnya (setingkat Peraturan Pemerintah) tentang pencemaran lingkungan seperti kasus kebakaran hutan ini. Sama halnya dengan UU No 18 tentang Perkebunan yang tidak memuat sanksi administratif bagi perusahaan yang melakukan land clearing dengan cara membakar. Padahal, ini salah satu yang dibutuhkan oleh penegakan hukum sesuai mandat pelestarian lingkungan (hutan) dan prinsip zero burning yang ditetapkan dalam beberapa klausul perjanjian (hukum) internasional.

Ada banyak celah yang membingungkan dan ini nyata-nyata dipergunakan oleh pihak yang sengaja melakukan cara-cara pengusahaan hutan/perkebunan dengan jalan pembakaran hutan sebagai jalan yang sebenarnya melawan hukum, selain ada celah ketidakserasian siapa aktor penegak hukumnya, dalam hal penegakan hukum secara sektoral yang selama ini dilakukan antara pihak Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Polri dengan arahan undang-undangnya masing-masing. Bahkan, di tingkat lapangan, hal ini menjadi sangat rumit sekali.

Pertanyaan mendasar, aturan hukum apa yang dipergunakan selama ini untuk melakukan penegakan hukum mengenai kebakaran/pembakaran hutan terutama yang dilakukan oleh badan hukum, baik pemilik hak pengusahaan hutan dan perkebunan maupun pihak yang melakukannya? Dan jika ditelisik, penegakan hukum lingkungan untuk kasus kebakaran hutan/lahan yang pelakunya oleh pemegang hak pengusahaan hutan/perkebunan selama kurun waktu 2001-2006 hanya 11 kasus yang diproses hukum dan dibawa ke pengadilan.

Untuk itu perlu dilakukan upaya yang keras untuk mendorong penegakan hukum, terutama bagi pelaku pembakar hutan dan pentingnya dilakukan koordinasi semua departemen yang terkait. Perlu diupayakan lahirnya PP mengenai tanggung jawab perusahaan apabila terjadi kebakaran/pembakaran di hutan/lahan konsesinya untuk menutup celah kesimpangsiuran ketentuan hukum seperti yang telah terjadi selama.

Penulis adalah Alumnus Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB

Last modified: 15/7/07


 

Belajar dari Konversi Minyak Tanah ke Batu Bara

Oleh Dyah Ayu P

Pembagian kompor gas dari pemerintah kepada warga DKI Jakarta sebagai pilot project program konversi minyak tanah ke elpiji, ternyata tidak sepenuhnya gratis. Selain itu, mekanisme pembagian kompor gas pun, tidak jelas dan bergantung pada keputusan Ketua RT. Sejumlah warga mengaku membayar sekitar Rp 7.000 sampai Rp 25.000 kepada Ketua RT untuk memperoleh kompor gas dengan tabung ukuran tiga kilogram. Warga lain mengaku, ketika dibagikan kompor gas, dia harus membayar Rp 175.000 untuk membeli karburator pengaman tabung gas dari kebocoran.

“Kompornya gratis, tapi harga karburatornya hampir sama dengan harga kompor gas di pasaran. Sama saja tidak gratis dong. Kenapa pemerintah tidak membagikan kompor yang karburator tabung gasnya berkualitas aman. Sama saja dapat kompor, tapi beli karburator seharga kompor,” demikian ungkap salah satu warga. (Pembaruan, 10/7/2007)

Dipilihnya Jakarta sebagai percontohan, lantaran total konsumsi minyak tanah di ibukota terbilang tinggi yakni 972 ribu kiloliter per tahun. Pemerintah menargetkan tidak ada lagi pengguna kompor minyak tanah di Jakarta tahun 2009.

Merunut kembali rencana awal digulirkannya konversi minyak tanah ke elpiji, kita ingat bahwa langkah ini dilakukan setelah kebijakan sebelumnya yakni penggantian minyak tanah dengan batubara kurang berhasil. Padahal, saat itu langkah-langkah mencetak ribuan tungku batu bara telah dilakukan. Meski pemerintah sempat menampik adanya kegagalan, namun kerugian ekonomis (dan juga psikologis) akibat tidak jelasnya kebijakan konversi dengan batubara sebagai substitusi, menyisakan persoalan tersendiri. Para pengrajin tungku batubara di wilayah Plered Purwakarta mengaku bingung dengan kelanjutan kebijakan tersebut. Pasalnya, setelah ribuan tungku diproduksi, akhirnya terpaksa dihentikan karena tak ada kejelasan berlanjut tidaknya kebijakan konversi tersebut.

Kini, di saat kebijakan konversi muncul lagi, meski dengan alternatif substitusi yang berbeda, kita dapat belajar seperti apa implementasinya di lapangan, sebelum diterapkan di seluruh Indonesia. Dari DKI Jakarta kita mendapatkan gambaran bahwa pada fase awal saja, yakni pembagian kompor, berbagai ketidakberesan sudah terjadi. Sementara tantangan yang menanti implementasi program konversi ini datang dari berbagai sisi.

Masih Impor Elpiji

Persoalan ketersediaan gas adalah satu di antaranya. Menjadi pertanyaan, bagaimana komitmen pemerintah menyediakan gas (elpiji) bagi seluruh penduduk negeri ini. Padahal, industri pupuk saja masih kesulitan mendapatkan pasokan gas, sehingga tidak sedikit yang berhenti beroperasi. Fakta juga menunjukkan, hingga kini Pertamina masih mengimpor elpiji untuk menutupi kebutuhan dalam negeri. Dari total konsumsi elpiji nasional yang kini mencapai 1.080 juta metrik ton (dengan perincian 918 ribu metrik ton untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan 162 ribu metrik ton untuk industri) setiap tahunnya, Pertamina masih mengimpor dua hingga tiga persen. Sedangkan 82 persen dipasok dari produksi kilang Pertamina, dan sekitar 15-16 persen sisanya berasal dari para kontraktor production sharing (KPS) di dalam negeri.

Hingga kini, kebijakan pemerintah memanfaatan sebesar-besarnya gas domestik bagi kebutuhan dalam negeri masih belum jelas. Kalau spiritnya melibatkan operator Multi National Company (MNC), harapan itu akan meleset, karena selama ini mereka cenderung mengutamakan produksi gas untuk diekspor. Ketidakjelasan jaminan pasokan gas ini tak mustahil akan menjadi bom waktu.

Persoalan lain, jika nantinya program ini diterapkan di seluruh Indonesia, maka kesiapan infrastruktur yang mendukung kebijakan konversi harus diperhatikan. Pasalnya, tata niaga dan infrastruktur stasiun pengisian (refilling) gas elpiji yang dimiliki Pertamina, baru menjangkau kota-kota besar dan wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Jalur distribusi gas elpiji Pertamina masih terbatas. Pemerintah harus berhitung dengan cermat ongkosnya berapa, apa bisa juga untuk daerah yang belum ada infrastrukturnya?

Meski kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap, namun dengan kebijakan bahwa pada saat harga elpiji dilepas dengan harga subsidi, maka pada saat bersamaan harga minyak tanah akan mengikuti harga keekonomian (nonsubsidi). Jika sudah demikian, ada anggota masyarakat yang harus dikorbankan, mengingat tak sedikit masyarakat yang menggunakan minyak tanah untuk tujuan lain di luar memasak, seperti untuk aktivitas pertanian. Bagaimana nasib mereka?

Sebelum menggulirkan kebijakan tersebut, ada baiknya pemerintah berhitung dengan cermat dan seksama tentang nilai ekonomisnya. Kalau semangatnya adalah menghemat anggaran (konon dengan program ini pemerintah bisa menghemat Rp 30 triliun lebih, dengan asumsi harga elpiji diturunkan (berarti butuh subsidi Rp 6 triliun, sementara subsidi minyak tanah selama ini Rp 40 triliun), ini tidak akan relevan, karena harga gas mengikuti naik turunnya harga minyak.

Akankah daya beli masyarakat yang belum membaik, dipaksa untuk mengikuti harga keekonomian minyak tanah? Padahal, tak sedikit dari masyarakat kita terutama di pedesaan yang merupakan masyarakat golongan bawah, telah lama memanfaatkan minyak tanah, tak hanya untuk memasak, tapi juga untuk kegiatan lain seperti penerangan dan menjalankan peralatan mesin pertanian. Bisa dibayangkan dengan harga minyak tanah bersubsidi saat ini sekitar Rp 2.000/ liter, dengan kebijakan nonsubsidi harganya menjadi Rp 5.400/liter. Bukankah ini akan menjadi persoalan pelik bagi mereka?

Di sisi lain, asumsi pemerintah bahwa dengan digiatkannya pemakaian elpiji, seraya minyak tanah dijual dengan harga keekonomian, akan membuat masyarakat beralih memilih elpiji, tampaknya tak serta merta demikian. Sebab, apabila permintaan kompor gas dan elpiji mendadak naik, kekhawatiran baru muncul yakni kenaikan harga elpiji. Ini juga akan mengakibatkan masyarakat tidak mampu lagi membeli elpiji pada suatu saat. Kondisi ini tentu akan menjadi bumerang bagi pemerintah.

Kebijakan konversi ini tidakkah berseberangan dengan road map Pertamina yang ingin menjadikan elpiji sebagai komoditas komersial? Sangat disayangkan adanya kebiasaan mengutak-atik kebijakan hingga berbuntut mengacak-acak road map yang ada. Meski suatu kebijakan memang memungkinkan untuk dikaji ulang, namun kejadian seperti itu sudah terlalu sering.

Untuk itu, pemerintah harus lebih matang dan cermat berhitung, baik soal harga, distribusi, pasokan elpiji, daya beli masyarakat maupun ongkos sosial lainnya. Jangan sampai kasus gagalnya tungku batubara terulang lagi. Jangan sampai konsep kebijakan ini hanya indah di atas kertas, tapi tidak bisa dilaksanakan. Apa yang terjadi di DKI Jakarta sebagai pilot project, sebagaimana dikisahkan di atas, semoga dapat menjadi tempat belajar yang baik.

Penulis adalah Peneliti di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten

Last modified: 17/7/07


 

Kearifan Menyikapi Partai GAM

Jeffrie Geovanie

“Dari ujung Banda Aceh sampai ujung Papua,katong samua basudara.Biar jauh di sini,kita bisa rasa ale punya susah.” (Lagu Ambon)

Dalam ajaran agama Islam ada ungkapan: “apabila ada seorang muslim terkena demam, semua umat muslim akan merasakan panas dinginnya.” Secara doktrinal, ikatan bernegara, mungkin tak sekuat ikatan beragama. Namun, untuk menjaga keutuhan bersama, fanatisme beragama bisa saja dinomorduakan, bukan berarti diabaikan. Bait lagu di atas, dinyanyikan orang-orang Ambon pada saat terjadi bencana tsunami di Aceh beberapa waktu lalu -setidaknya membuktikan bahwa kebersamaan sebagai bangsa bisa melampaui fanatisme etnis dan agama.

Nasionalisme pada intinya adalah rasa kebersamaan sebagai bangsa. Rasa memiliki dan senasib sepenanggungan. Sayangnya, dalam praktik, nasionalisme kerap dijadikan “baju” yang secara eksklusif dimiliki oleh negara yang direpresentasikan oleh rezim yang tengah berkuasa. Di tangan penguasa, nasionalisme menjadi alat politik yang bisa mewujud menjadi palu godam, atau bahkan mesin penghisap.

Sepanjang rezim Orde Baru berkuasa, kita bisa melihat dan merasakan, betapa nasionalisme mewujud menjadi -meminjam istilah Thomas Hobbes-”leviathan” yang bisa memangsa siapa pun yang dianggap bertentangan dengan penguasa. Aceh merupakan salah satu korban dari kekejaman “leviathan” itu dengan cara dimangsa dan dihisap darahnya.

Antara tahun 1989-1998, Aceh misalnya dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) di bawah nama sandi Operasi Jaring Merah. Akibat pemberlakuan DOM dilaporkan 8.344 orang tewas, 875 orang hilang, 1.465 orang menjadi janda, 4.670 menjadi anak yatim, 34 perempuan korban perkosaan, 298 orang cacat serta 809 rumah dirusak dan dibakar. Status DOM baru dicabut setelah rezim Orde Baru tumbang.

Menyikapi Partai GAM

Mengapa saya perlu sedikit mengungkap masa lalu Aceh. Karena, menurut saya, hanya dengan belajar dari sejarah, kita bisa melihat secara lebih bijak fenomena yang terjadi sekarang, misalnya yang berkaitan dengan munculnya Partai GAM.

Seperti diketahui, belum lama ini sejumlah mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mendirikan partai lokal, namanya Partai GAM dengan bendera yang identik dengan bendera GAM. Mungkin karena trauma dengan pemberontakan GAM di masa lalu, orang-orang Jakarta, dalam hal ini pemerintah pusat, menganggap partai GAM bertentangan dengan semangat NKRI, bertentangan dengan nasionalisme.

Tanpa bermaksud membenarkan keberadaan Partai GAM, menurut saya, pasti akan lebih baik jika pemerintah pusat menyikapi partai GAM secara lebih arif dan bijak, tidak perlu bereaksi secara berlebihan, apalagi mengecam.

Ada sejumlah alasan mengapa Partai GAM harus disikapi secara arif dan bijak. Pertama, kondisi bangsa kita yang tengah terpuruk, membutuhkan kerja sama semua pihak untuk menanggulanginya dengan cara bahu membahu, tidak saling memusuhi. Rasa nasionalisme yang kita tumbuhkan adalah rasa kebersamaan sebagai bangsa, sebagai satu keluarga. Apabila ada perselisihan dalam keluarga, harus diselesaikan secara musyawarah.

Kedua, fenomena atau fakta apa pun yang muncul di Aceh, terutama yang berkaitan dengan politik, harus dilihat secara komprehensif dalam kerangka sejarah Aceh yang panjang. Sebagai bagian dari Indonesia, seperti disinggung di atas, Aceh memiliki sejarah yang penuh onak, darah, dan air mata. Tanpa melihat sejarah Aceh secara komprehensif, niscaya kita akan gagal memahami mengapa muncul Partai GAM.

Ketiga, belajar pada kasus pilkada yang berlangsung di Aceh, sangat jelas terlihat adanya perpecahan antara GAM yang didukung dunia internasional dengan GAM lokal. GAM dukungan internasional cenderung memilih pasangan Ahmad Humam Hamid-Hasbi Abdullah, sedangkan GAM lokal mendukung pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar. Di dalam GAM lokal sendiri terdapat faksi-faksi, terutama antara yang tetap menginginkan Aceh menjadi negara sendiri yang lepas dari NKRI, dengan yang ingin tetap berada dalam pangkuan NKRI.

Nah, pada saat pemerintah pusat bersikap berlebihan, atau bahkan cenderung memusuhi Partai GAM, bukan tidak mungkin faksi-faksi itu akan bersatu kembali melakukan perlawanan terhadap pusat. Mereka yang sudah menginginkan kembali ke pangkuan NKRI akan berpikir ulang lantaran sikap pusat yang tak bersahabat.

Klarifikasi

Boleh saja pemerintah tidak setuju dengan Partai GAM, tetapi biarkanlah partai itu berdiri. Bukankah partai lokal di Aceh dijamin keberadaannya oleh undang-undang. Kalaulah, misalnya, di dalam Partai GAM, setelah dilakukan verifikasi, ternyata ada hal-hal yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, saya kira bisa dilakukan klarifikasi dan didiskusikan secara kekeluargaan, bukan dengan cara dikecam.

Dalam proses klarifikasi, bisa ditanyakan langsung kepada para pendirinya, mengapa partai lokal yang didirikan itu bernama GAM dan mengapa pula benderanya identik dengan GAM yang sudah sepakat untuk dibubarkan. Dari proses inilah niscaya akan ditemukan jawaban yang pasti apa dan mengapa Partai GAM harus berdiri.

Betulkah mereka menginginkan kemerdekaan melalui jalur politik seperti dugaan Lembaga Ketahanan Nasional(Lemhannas) atau nama “GAM” sekadar digunakan untuk menarik simpati masyarakat Aceh yang dalam pilkada lalu terbukti lebih memilih tokoh GAM ketimbang yang lain. Kalau sekedar nama untuk meraih suara, apa bedanya dengan partai-partai yang menggunakan nama “Islam” yang hanya bermaksud menarik simpati umat Islam, bukan untuk mendirikan “Negara Islam”. Pokoknya, banyak hal bisa diklarifikasi.

Yang jelas, kalau dalam proses klarifikasi ternyata Partai GAM tetap dianggap salah, tidak sesuai NKRI, sebaiknya jangan dihukum, harus dicarikan jalan keluar yang bijak, dalam kerangka win-win solution. Sebesar apa pun kesalahan Aceh sekarang ini, menurut saya, tetap tak akan melampauni kesalahan yang pernah dilakukan pemerintah pusat terhadap Aceh pada masa lalu.

Penulis adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Last modified: 17/7/07


 

Larangan Penerbangan ke Uni Eropa

Oleh Fachri Mahmud

Larangan terbang dari Uni Eropa terhadap pesawat udara Indonesia masih menjadi persoalan yang berkepanjangan. Terakhir, Otoritas Keselamatan Penerbangan Sipil Arab Saudi meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia mengenai pencekalan maskapai Indonesia oleh Komisi Uni Eropa tersebut. Hal itu penting, karena pelaksanaan spesifikasi keselamatan penerbangan Arab Saudi mengacu pada kebijakan Komisi Uni Eropa.

Larangan terbang itu sendiri mendapat reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa orang awam sudah mempunyai kesadaran terhadap transportasi udara. Reaksi tersebut mulai dari usul retaliasi terhadap pesawat udara Uni Eropa, ada yang merasa malu dengan larangan tersebut, ada pula yang menanggapi agar Indonesia berbenah diri dalam mengelola keselamatan penerbangan.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dalam melaksanakan ketentuan Konvensi Chicago 1944, menyusun spesifikasi terdiri dari beberapa annex berupa standar dan recommended practices. Spesifikasi standar adalah ketentuan yang seyogianya dilaksanakan dalam bentuk peraturan di tingkat nasional. Dan, bila karena satu dan lain hal suatu negara peserta tidak dapat melaksanakannya maka negara tersebut wajib memberitahukan (filing of differences) kepada ICAO.

Dalam hal ini ICAO memberitahukan kepada anggota lainnya tentang perbedaan praktik yang dilaksanakan oleh negara tersebut yang berbeda dengan spesifikasi standar tersebut. Dalam hal recommended practices negara yang tidak melaksanakannya tidak wajib memberitahukan kepada ICAO.

Praktik ini telah berjalan sejak dilaksanakan ketentuan Konvensi Chicago 1944 tersebut. Standar ICAO ini telah menjadi spesifikasi yang diikuti secara global, antara lain mengenai personnel licensing, operation of aircraft, airworthiness, aerodrome, dan lain sebagainya.

Sebagai konsekuensi terbentuknya Uni Eropa dan menjadi satu pasar terintegrasi di berbagai bidang termasuk keselamatan penerbangan, persetujuan Parlemen Eropa dan Resolusi Dewan (EC) Nomor 1592/2002 pada 15 Juli 2002 membentuk Badan Keselamatan Penerbangan. Badan ini betul-betul sebagai otoritas keselamatan penerbangan Eropa yang dapat disamakan dengan Federal Aviation Administration (FAA) dari Amerika Serikat.

Tujuan utama dari agensi ini ialah menyusun standar bersama untuk menjamin tingkat tertinggi dari keselamatan, mengawasi penerapannya secara uniform di seluruh Eropa, dan mempromosikannya pada tingkat dunia. Tujuan dari regulasi keselamatan tersebut adalah menyusun dan menjaga tingkat uniform tertinggi dalam keselamatan penerbangan dan melindungi Eropa dari pencemaran udara, memfasilitasi kebebasan lalu lintas barang, orang dan jasa, mempromosikan ongkos yang efisien dengan pengaturan dan proses sertifikasi, membantu anggota UE memenuhi kewajibannya pada ICAO atas dasar bersama, mempromosikan pandangan komunitas seluruh dunia mengenai standar keselamatan penerbangan sipil.

Agar keputusan agensi yang menyangkut isu keselamatan ini bebas dari intervensi politik, maka keputusan harus diambil oleh orang yang netral dan independen, dan diberi wewenang yang dibutuhkan, yaitu seorang direktur eksekutif. Mengingat keputusan yang diambil menyangkut manusia, maka ada pula ketentuan yang membentuk dewan banding independen yang memeriksa apakah direktur eksekutif telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang diputuskan oleh Komisi Eropa.

Perjanjian Udara

Perjanjian angkutan udara bilateral antara UE dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada 25 April 2007, mensyaratkan bahwa sertifikat kelaikan udara, kompetensi, yang disahkan oleh pihak lain dan masih berlaku, dengan ketentuan bahwa sertifikat atau lisensi itu paling tidak memenuhi standar minimum yang disusun sesuai dengan Konvensi Chicago 1944. Para pihak dapat melakukan konsultasi bila terdapat permasalahan mengenai keselamatan penerbangan.

Bila dalam konsultasi terdapat bukti bahwa salah satu pihak tidak dapat melakukan tindakan sesuai dengan standar minimum dari Konvensi, maka pihak lain dapat menahan, membatalkan, dan membatasi hak operasi hingga pihak tersebut sanggup mengambil langkah untuk memenuhi standar minimum (Pasal 8 tentang keamanan).

Lalu, langkah apa yang perlu diambil oleh Indonesia?

Mengenai klarifikasi yang diminta oleh Otoritas Keselamatan Penerbangan Arab Saudi, Otoritas dari Indonesia yaitu Perhubungan Udara memberikan bukti-bukti bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi syarat standar minimum keselamatan penerbangan sesuai dengan persyaratan ICAO.

Mengingat masalah ini menyangkut teknis operasional dari keselamatan penerbangan, bentuk pemberian klarifikasi tersebut dengan melakukan konsultasi antara kedua Otoritas Keselamatan Penerbangan Sipil. Bila tidak tercapai kesepakatan maka dapat menggunakan sistem arbitrase atau diajukan ke Council ICAO.

Indonesia harus menghadapi masalah ini secara tenang dan cerdas, dari segi praktis pesawat udara Indonesia tidak ada yang beroperasi ke Eropa, kelihatannya masyarakat dengan sentimen dan menganggap prestige perusahaan Indonesia dilecehkan.

Dari segi kebijakan udara internasional pertimbangan prestige untuk melakukan penerbangan telah ditinggalkan. Kini yang harus dilakukan ialah agar semua pesawat udara Indonesia memenuhi standar minimum yang telah diterima dunia yang telah ditentukan oleh ICAO. Jadi cukup waktu bagi Garuda untuk memenuhi persyaratan standar minimum ICAO tersebut dalam waktu setahun bila mau kembali terbang ke Amsterdam yang berhenti pada 2004 dan perlu dicatat bahwa Garuda pertama kali terbang ke Eropa/Amsterdam pada 1965.

Penulis adalah pengamat hukum udara,mantan wakil Indonesia di ICAO dan Direktur Kerjasama Teknis ICAO, Montreal

Last modified: 19/7/07


 

Manuver Surya Paloh untuk Golkar

Oleh Jeffrie Geovanie

Setelah sukses besar menggelar silaturahmi politik di Medan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar kembali bertemu di Palembang, Selasa (24/7) lalu, juga dengan sukses besar. Menurut berita-berita yang kita baca atau kita saksikan di layar kaca, gedung olahraga yang dijadikan pertemuan tampak dipenuhi ribuan kader kedua partai dengan atribut penuh warna merah dan kuning.

Melihat suasana demikian, tampak Surya Paloh dan Taufiq Kiemas yang menjadi tokoh utama di balik perhelatan politik itu, tersenyum lebar. Keduanya tampak puas.

Untuk sementara kalangan, di luar sukses pelaksanaannya, silaturahmi nasional itu dianggap sebagai manifestasi konflik yang kian tajam, baik di tubuh Partai Golkar maupun PDI-Perjuangan. Karena jelas tampak di media, ada di antara tokoh-tokoh kunci dari kedua partai peraih suara relatif besar itu yang merasa kurang berkenan dengan peristiwa itu.

Benar atau tidak anggapan ini, penulis rasa tidak begitu penting. Yang jelas, baik Partai Golkar maupun PDI-Per- juangan mendapat keuntungan, minimal ekspose media yang luar biasa.

Selain itu, secara pribadi penulis melihat, acungan jempol memang layak diajukan, terutama kepada Surya Paloh, yang notabene merupakan Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar, partai yang kini memegang biduk pemerintahan, bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mengapa Surya Paloh rajin menjalin silaturahmi justru dengan PDI-Perjuangan yang sejak awal Pemerintahan Yudhoyono-Kalla sudah menyatakan diri oposan terhadap pemerintah? Bukankah itu berarti bertentangan dengan kebijakan partainya yang menjadi koalisi utama pemerintah?

Serbakemungkinan

Dalam sejumlah survei, termasuk yang diadakan Metro TV dan Media Indonesia –dua media milik Surya– popularitas Pemerintahan Yudhoyono-Kalla terus menurun. Kebijakan-kebijakan politiknya kian tidak populis sehingga memicu kontroversi dan bahkan interpelasi DPR.

Kebijakan-kebijakan ekonominya pun tak kunjung mampu memberikan jalan keluar yang pasti bagi kesulitan yang dihadapi mayoritas rakyat. Intinya, di mata masyarakat politik maupun ekonomi Indonesia, duet Yudhoyono-Kalla boleh dikatakan hanya tinggal menunggu waktu. Kalau tidak ada kebijakan politik atau ekonomi yang radikal, yang mampu mengubah nasib bangsa ke arah yang lebih baik, bukan tidak mungkin pasangan ini jatuh di tengah jalan.

Penulis kira di sinilah kejelian seorang entrepreneur politik seperti Surya Paloh. Baginya, berpolitik itu ibarat menanamkan saham. Jika terpaku pada satu sektor usaha saja, jika usaha itu tak bisa diterima pasar, hanya akan menghabiskan modal. Untuk itulah ia berpedoman pada ungkapan orang bijak, don’t put your eggs in one basket. Harus ada alternatif sektor usaha lain yang bisa dijadikan sekoci, pada saat usaha yang pokok gagal di pasaran.

Apa yang dilakukan Surya Paloh, menurut penulis, merupakan ancang-ancang, bukan sekadar untuk menyelamatkan Partai Golkar pada saat, misalnya, duet Yudhoyono-Kalla tak laku di pasar politik Indonesia. Dengan menjalin koalisi dengan pihak oposisi, pada saat pemerintah kolaps, Partai Golkar tetap eksis. Apalagi, acara silaturahmi itu, dikemas dengan pesan-pesan moral yang terdengar nyaman bagi publik Indonesia, yakni sebagai komitmen kebangsaan untuk menjaga semangat nasionalisme dan keutuhan bangsa Indonesia. Sebuah pesan yang sangat mengesankan di tengah suasana politik yang kian tidak menentu seperti sekarang.

Menurut penulis, ini merupakan pelajaran berharga bagi partai-partai lain, yang selama ini bersikukuh untuk membela kekuasaan atau semata-mata oposisional terhadap kekuasaan dan enggan mencoba sikap yang lain, misalnya menempuh gerakan jalan tengah, antara berkoalisi dengan beroposisi.

Dengan hanya menempuh satu pilihan, semata-mata beroposisi atau semata-mata berkoalisi, masa depan partai hanya akan menghadapi dua pilihan: bangkrut atau berjaya. Nasib mana yang akan dicapai akan sangat bergantung pada situasi politik, terutama nasib pemerintah.

Namun, dengan mengambil jalan tengah, nasib partai akan tetap berjaya, di tengah situasi apa pun, baik pada saat pemerintah berjaya atau pun sebaliknya. Di sinilah penulis kira, nilai positif manuver Surya Paloh untuk masa depan Partai Golkar. Golkar akan tetap punya peluang mengambil poin kejayaan baik pada saat pemerintah menuai kejayaan atau sebaliknya.

Ada kesan, Partai Golkar bermain dua kaki, satu kaki di Istana Negara (di bawah komando Jusuf Kalla), yang lainnya di ruang terbuka, di tengah-tengah massa (di bawah komando Surya Paloh). Kesan ini, penulis kira, terutama didengungkan oleh mereka yang melihat realitas politik secara monolitik dan linier. Padahal, pada faktanya, politik senantiasa kaya nuansa, penuh sesak dengan serbakemungkinan.

Kiranya benar belaka, apa yang pernah disampaikan pakar politik Karl W Deutsch bahwa politics is the art of the possible. Dalam dunia politik, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Antara Partai Golkar dan PDI-P yang hubungannya sering diasosiasikan bagai minyak dan air, di tangan Surya Paloh dan Taufiq Kiemas menjadi ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Baik Partai Golkar maupun PDI-P sama- sama bisa mengambil keuntungan dari silaturahmi nasional itu.

Penulis adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Last modified: 30/7/07


 


Refleksi

Harry Potter

Andar Ismail

Tidak! Saya tidak senang sihir! Saya tidak suka sihir! Apalagi percaya sihir! Uhhh, amit-amit! Boro-boro percaya, disuruh baca buku sihir pun, saya emoh banget!

Lho, kalau begitu kenapa ada buku tentang Harry Potter ini? Tenang, jangan buru-buru sewot. Jangan lihat buku ini langsung jadi sewot, “Murtad! Emangnya BPK Gunung Mulia itu penerbit sihir?”

Buku Injil menurut Harry Potter ini sama sekali tidak menggarisbawahi sihir. Sebaliknya, buku ini justru mengkonfrontasi praktik sihir dengan iman kristiani. Buku ini menyoroti praktik okultisme dalam terang Injil Kristus. Buku ini diterbitkan aslinya oleh penerbit milik Presbyterian Church USA, yaitu Westminster John Knox Press, yang sangat selektif dalam menerbitkan naskah. Pengarangnya pun mempunyai reputasi baik, yaitu Connie Neal, seorang pakar literatur Kristen.

Tetapi bukankah Harry Potter penuh sihir? Memang. Bahkan sihir dalam cerita Harry Potter banyak yang serupa dengan praktik dunia sihir sesungguhnya. Sampai-sampai ada tuduhan bahwa cerita Harry Potter secara terselubung bertujuan meracuni anak dengan ilmu sihir.

Jenis sastra cerita Harry Potter adalah fantasi dan berpanggung tentang sekawanan remaja yang berpetualang dengan berbekal kemampuan sihir.

u

Buku cerita fantasi memang merupakan wahana ampuh untuk mendidik anak. Jenisnya beraneka, tentang legenda dan fauna, peri dan kurcaci, epik dan profetik, pahlawan gagah berani melawan penjahat keji. Pokoknya seru! Belum lagi fiksi realistik, yang walaupun realistik namun tetap merupakan fantasi. Cerita fantasi berguna untuk mengembangkan imajinasi anak, sebab setiap orang perlu mengembangkan kemampuan berimajinasi.

Dengan membaca cerita fantasi, anak belajar membedakan antara khayalan dan kenyataan. Bisa jadi, setelah membaca cerita Harry Potter, anak ini meniru dan menyihir kucingnya, “Sim, sim salabim, kucing jadilah kau harimau!” Tetapi kucing itu malah lari ketakutan sambil mengeong. Tahulah anak ini bahwa khayalan bukan kenyataan.

Memang sejak dini anak memerlukan jenis-jenis bacaan fiksi atau non-fiksi yang beraneka ragam supaya ia mempunyai pilihan dalam mencari dan mengarahkan pembentukan jati dirinya. Kemajemukan jenis bacaan diperlukan untuk perkembangan kepribadian.

Semua itu hanya wahana. Yang penting lagi adalah tujuan, yaitu fungsi pedagogis di balik cerita. Apa nilai-nila hidup yang terkandung di dalamnya?

Cerita Harry Potter mengandung nilai-nilai pedagogis. Melalui alur yang padat rintangan dan solusi yang ditangani Harry Potter dan kawan-kawan, para pembaca melihat nilai-nilai seperti prakarsa, rasa ingin tahu, tekun, kreatif, inovatif, bersahabat, kerja sama, setia, jujur, mau berusaha dan berlelah, berani melawan yang jahat, dan banyak lainnya.

Dalam buku Injil menurut Harry Potter ini, Connie Neal mengajak kita melihat bahwa cerita Harry Potter menyiratkan banyak tema Injil Kristus yang dipraktikkan oleh para pelaku, misalnya mengampuni, mengasihi, merangkul yang tersisih, bertekun dalam derita, bermurah hati, menolong yang tidak berdaya, dan lainnya. Secara kasat mata Neal membandingkan berbagai adegan cerita Harry Potter dengan perikop-perikop dari keempat kitab Injil.

Tetapi bukankah perbuatan sihir Harry Potter berurusan dengan kuasa jahat? Memang! Justru karena itu kita diajak oleh Neal untuk menaati suruhan Kristus, yaitu menangkal kuasa jahat. Tulis Neal, “Therefore, although, they are real and dangerous, we need not cover ini fear of evil spirits. Like Harry and friends, we can learn to practice Defense Against the Dark Arts, trusting that there is a greater power at work that we may not yet fully understand,” Alkitab tidak menyangkal kuasa-kuasa sihir. Namun kuasa-kuasa itu dinilai tidak langgeng dan akan punah, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat manteramu” (Yes 47:9).

Kuasa sihir sungguh ada, namun kita tidak percaya, dalam arti tidak mempercayai dan tidak mempercayakan diri kepadanya.

u

Sama seperti Harry Potter, kita pun hidup di tengah kuasa-kuasa kejahatan. Tetapi sumber pertolongan kita dalam menangkal kuasa-kuasa kejahatan itu berbeda dari Harry Potter, bahkan bertolak belakang. Justru cerita Harry Potter memawaskan kita pada sumber pertolongan kita, yaitu Kristus. Tulis Neal, “The Promised return of Jesus, the Prince of Peace, is bright opposite to the ominous expectation of the Dark Lord’s return in Harry’s world.

Tetapi apakah iman kristiani kita tidak jadi goyah jika membaca buku Harry Potter?

Ah, masakan! Masakan iman jadi goyah cuma gara-gara membaca dongeng? Tulis Neal, “Is our own faith so fragile that we dare not know what those of different sect of Christianity, or those of undisclosed religious persuasions, or those of different religious background are thinking?

Cerita Harry Potter diminati dan dimusuhi. Yang suka cerita Harry Potter banyak, namun yang membencinya juga banyak. Bahkan ada gereja yang begitu sewot sehingga membakar buku Harry Potter.

Mendengar sewot-sewot itu, saya jadi berimajinasi. Apakah Tuhan juga ikut sewot? Maka saya pun mengetuk ruang belajar Tuhan. Ruangan itu penuh dengan buku. Sambil memperlihatkan buku Harry Potter, saya bertanya secara sopan, “Tuhan, maaf mengganggu sebentar. Buku Harry Potter ini menimbulkan heboh. Ada gereja yang memaki-maki pengarangnya dan membakar bukunya. Mereka sewot banget.”

Kok, Tuhan tidak ikut sewot? Tuhan tersenyum, lalu Tuhan menoleh ke atas meja tulis-Nya. Astaga, ternyata di atas meja Tuhan pun ada buku Harry Potter.

Penulis adalah pengarang buku-buku renungan “Seri Selamat” BPK Gunung Mulia

Last modified: 21/7/07


 

Solidaritas Sosial dan Kematangan Bermasyarakat

Oleh : John Haba

Emile Durkheim (1858-1917) pakar sosiologi Perancis kenamaan, sungguh popular di kancah ilmu-ilmu sosial, sebab ia antara lain mengintroduksikan dua terminologi termasyhur, yaitu “solidaritas mekanik” dan “solidaritas organik”. Terlahir dari keturunan rabi Yahudi, ia ditempa di Ecole Normale Superieure, sebuah lembaga pendidikan bergengsi yang mendidik para intelektual Perancis.

Durkheim tampil ke pentas intelektual dunia dengan gagasan-gagasan menakjubkan. Buah pemikirannya seperti “Suicide” (1879), “Elementary Form of Religions” (1912), “The Division of Labor in Society” (1893), dan kedua tipe solidaritas itu berakar dari kondisi sosial dan masyarakat Eropa umumnya, terutama Perancis pada abad 18-19. Pemikiran ini bertali temali di kalangan keluarga dan komunitas Eropa, yang masih kuat dipengaruhi oleh nuansa religius dan monarki; yang tidak saja menarik masyarakat ke sentra-sentra kekuasaan individual dan institusional, tetapi juga kepada lembaga-lembaga pemerintahan dengan simbol-simbol religius dan politik yang kuat.

Konseptualisasi Durkheim tentang isu solidaritas (solidarity) itu, dapat kita lacak juga dalam konteks historis dan kekinian Indonesia. Diramu dari berbagai suku, agama, ras, dan antar kelompok, di sanalah terkandung kekayaan kultural negeri ini. Setiap kelompok etnis memiliki tipologi nilai dan norma, dan diversivitas itu kemudian direkonstruksikan secara monumental menjadi sebuah entitas nasional bernama “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Bermula dari kondisi obyektif sebuah komunitas yang kaya akan kandungan nilai-nilai kultural, ketika dirajut menjadi sebuah negara bangsa (nation); karakteristik dasar itu tidak luntur, kemudian menjelma menjadi sebuah komunitas asing dan tidak saling mengenal.

Dalam kawah pemikiran Benedict Anderson (Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 1993), salah satu indonesianis terkemuka, Indonesia dapat dikategorikan dalam bingkai sebuah “komunitas imajiner”, yang sejatinya tidak saling mengenal, bahkan tidak pernah bermimpi, kalau nantinya oleh kehendak sejarah, akhirnya dimodifikasi sebagai sebuah bangsa.

Yang mengagumkan adalah, kendatipun berasal dari latar belakang etnis, agama dan ras berbeda, namun, ketika harus diperhadapkan dengan tuntutan sejarah, demi masa depan bersama, mencuatlah secara spontan ke permukaan, melalui berbagai gerakan sosial (social movements) desakan untuk membela harkat dan nama baik agama, golongan, ras dan etnik. Kerelaan untuk berkorban, menjaring dan menebar sentimen, baik yang terjadi serta merta, kerapkali dracuni oleh rekayasa politik oleh para elite dan pemilik modal.

Dari berbagai pergerakan sosial, demonstrasi dan benturan sosial di Indonesia, kelihatan bahwa pergerakan massa, sebagai bukti solidaritas sosial mereka terhadap para pemimpin (agama dan masyarakat), ajaran agama, dominasi etnis, keterpurukan ras dan golongan, sudah bisa dijadikan indikator, bahwa solidaritas sosial timbul sebab adanya kesadaran kolektif, untuk membela dan mengembalikan nama baik pemimpin dan komunitas yang tercoreng.

Refleksi Sosial

Penggerebekan kamar tidur Gubernur DKI Jakarta Soetiyoso oleh polisi New South Wales akhir Mei 2006 lalu, mengakibatkan reaksi dari beberapa organisasi masyarakat di DKI Jakarta. Dalam pandangan mereka, Soetiyoso sebagai figur, tamu negara dan pengayom masyarakat ibukota tidak pantas demikian. Sebab, setiap pengunjung resmi ke negara sahabat selalu diproteksi sesuai dengan regulasi internasional yang berlaku. Realitas yang mengganggu kini adalah, apakah demonstrasi besar itu bersifat spontan dan lahir dari kesadaran bermasyarakat?

Kasus menonjol lainnya yang baru saja terjadi adalah peristiwa TKI di Malaysia. Seorang TKI asal Brebes bernama Ceriayati, terpaksa melompat dari lantai 15 sebuah apartemen untuk menghindari penyiksaan berkelanjutan oleh majikannya. Perlakuan yang tidak manusia itu, bukanlah perbuatan yang baru terjadi kali ini saja. Berdasarkan catatan pihak bewewenang, tragedi serupa (kemanusiaan) merupakan peristiwa yang terus berulang, dan penyelesaian hukumnya pun tidak mudah. Kasus yang hampir mirip juga terjadi dengan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi yang terancam dipulangkan sebab masalah keimigrasian.

Pada pihak lain, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik dan paternalistik ini, melakukan sebuah perlawanan atau protes sebagai wujud solidaritas terhadap pihak tertekan (oppressed group) sering salah kaprah. Sebab, tingkat keberpihakannya telah melampaui batas-batas kewajaran. Katakanlah, ancaman untuk melakukan sweeping terhadap warga negara asing, memboikot produk-produk asing sudah menjadi “ikon” dari para pendemo. Sasaran tembak itu sudah sangat keliru dan tidak boleh menjadi kebiasaan hidup bermasyarakat, sehingga mencoreng jati diri bangsa.

Perlakuan menyimpang saat pilkada dengan mempergunakan kekuatan otot dari pada otak; lagi tumbuh subur saat ini, sekadar membela kandidat dan tokoh panutan, yang sarat bernuansa politik uang (money politic). Kemencengan solidaritas sosial di Indonesia terjadi, sebab perhatian terlalu terpanah pada isu agama dan sikap antipati terhadap negara-negara barat yang pro Israel.

Solidaritas sosial dapat dipertahankan dan diwujudkan tanpa menonjolkan format sarkastik, tetapi melalui cara-cara rasional, tanpa menghilangkan bobot dari solidaritas sosial itu sendiri, dan hak jawab setiap warga negara.

Reorientasi perilaku sosial perlu dilabuhkan pada dua realitas sosial berikut. Pertama, apabila warga masyarakat ingin menegakkan keadilan dan kebenaran, maka tekanan sosial dan kontrol sosial juga harus diarahkan kepada siapa saja, tanpa pandang latar belakang sosial. Kedua, kontrol sosial dan sikap kritis terhadap berbagai kebijakan dan penyimpangan yang terjadi pun jangan lepas dari aksi “demo”, sehingga para pelaku KKN dan kejahatan lainnya menjadi gerah.

Solidaritas sosial sepihak, bernuansa paternalistik dan mengusung konflik, bukanlah sebuah solidaritas murni, tetapi sebuah solidaritas semu bernuansa sektarian, naïf sekaligus wujud ketidakdewasaan bermasyarakat, yang berseberangan dengan tata krama masyarakat global yang menjunjung tinggi hak-hak setiap warga masyarakat.

Petuah Durkheim agar masyarakat do not blindly imitate actions that occur around them (Cuzzort – King, 20th Century Social Thought”, 1980), dapat menjadi rujukan moral untuk karakteristik dan tipologi masyarakat mengambang (floating mass) di Indonesia, terutama menjelang berbagai kegiatan pilkada yang saat ini sedang berlangsung di berbagai tempat di Tanah Air.

Penulis adalah peneliti PMB-LIPI, Jakarta.

Last modified: 2/7/07


 

Hari Anak Nasional 23 Juli 2007

Jauhkan Anak dari Budaya Kekerasan

Arist Merdeka Sirait

Potret situasi dan ragam pelanggaran hak anak-anak di Indonesia semakin memprihatinkan. Ragam pelanggaran yang dialami anak-anak Indonesia menegaskan hak hidup anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia telah terbiarkan (omission) tanpa penanganan dan solusi. Data kejahatan dan tindak kekerasan terhadap anak yang terlapor di Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) menunjukkan ragam dan angka yang sangat membutuhkan pertolongan sikap politis dan yuridis dari semua pihak, terutama masyarakat dan pemerintah.

Seyogianyalah derita dan berbagai persoalan anak-anak kita dapat tereliminasi dari lingkungan sosial kita yang agamais, bila semua pihak senantiasa menempatkan anak dalam posisi sakral, yakni sebagai berkat dan anugerah Tuhan yang dititipkan kepada kita. Dan semestinya negara dalam tanggung jawabnya secara politis dan yuridis yang diamanatkan konstitusi dasar, tidak membiarkan dan menyerahkan begitu saja tanggung jawab perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak anak terhadap masyarakat dan keluarga.

Sementara negara masih enggan menempatkan posisi anak-anak dalam kebijakan pembangunan sejajar dengan isu politik dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjawab derita anak-anak, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus, sering kali menempatkan anak sebagai persoalan domestik. Padahal, berdasarkan Ratifikasi Konvensi PBB tentang hak anak, Indonesia sebagai negara pihak (state party), berkewajiban bahkan terikat secara yuridis dan politis melakukan langkah-langkah strategis guna menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak tanpa diskriminasi di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Praktik dan tindak kekerasan terhadap anak tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi. Persoalannya bukan menyangkut kondisi saat ini saja yang menyakitkan, tetapi juga penderitaan anak yang menjadi korban kekerasan itu kerap berkepanjangan. Ada yang menderita tekanan fisik dan cacat, juga ada yang terbawa sepanjang hidupnya yang menjelma menjadi trauma. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami rasa ketidaksadaran (unconsciousness) dan konflik batin yang hebat.

Dalam kompleksitas kehidupan sosial, bisa dipastikan ada banyak hal yang mempengaruhi terjadi berbagai bentuk dan jenis kekerasan pada anak-anak. Di satu sisi ada yang berkaitan dengan budaya, yang kemudian memunculkan istilah budaya kekerasan, di sisi lain ada yang bertalian dengan struktur dan relasi kekuasaan.

Akar munculnya kekerasan terhadap anak ini adalah power relation yang timpang, bukan karena masalah budaya. Power relation tersebut terbangun dari pola asuh dan pola didik. Karena budaya kekerasan merupakan hasil dari reproduksi secara terus-menerus. Dan itu berawal dari pola didik dan pola asuh. Misalnya ketika anak diasuh dalam keluarga dengan pola kekerasan, dipastikan anak akan mereproduksi budaya kekerasan yang dialaminya pada suatu saat. Akibatnya jumlah dan bentuk kekerasan meningkat dan memprihatinkan.

Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga perlindungan anak yang secara de facto didukung masyarakat, sepanjang tahun 2006 menerima pengaduan dan mencatat berbagai ragam derita anak-anak yang terjadi di sekitar kita. Jumlah anak korban kekerasan yang dilaporkan dan ditangani Komnas Perlindungan Anak, baik korban kekerasan seksual, fisik, psikis dapat dilihat pada tabel.

Penyebab Kekerasan

Menurut hasil pengaduan yang diterima Komnas Perlindungan Anak, pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga, disfungsi keluarga, ekonomi, dan pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Faktor penyebab lainnya adalah terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi maupun media-media lainnya yang tersebar di lingkungan masyarakat. Yang sangat mengejutkan ternyata 62 persen tayangan televisi maupun media lainnya telah membangun dan menciptakan perilaku kekerasan.

Faktor penyebab lainnya adalah selain orangtua tidak sadar akan perannya terhadap tumbuh kembang anak, juga karena rangsangan dari luar sehingga mempengaruhi pola pikir visi modernitas dan pandangan yang bebas atau sekuler. Karena itu, perlu peningkatan pengetahuan orangtua tentang bagaimana mendidik anak, antara cara modern atau dengan cara tradisional.

Berdasarkan fakta dan data di atas dan untuk menghadapi persoalan pelanggaran hak anak di masa datang, semua pihak sebagai tanggung jawab berbangsa dan bernegara patut terus mendorong pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Pertama, menjauhkan budaya kekerasan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, menjadikan Program Perlindungan Anak di Indonesia sebuah program prioritas bagi pemerintah dalam menjawab komitmen negara sebagai negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of The Child) dan pelaksanaan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, mengeluarkan kebijakan negara yang bersifat teknis dalam melindungi anak dari segala bentuk tindak pelanggaran hak anak seperti tindak kekerasan (child abuse), diskriminasi, trafficking, dan perlakuan salah lainnya. Karena pembiaran dan impunity atas pelanggaran hak-hak anak adalah refleksi rendahnya derajat keberadaan dan lemahnya empati kemanusiaan oleh negara.

Keempat, merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari jumlah total APBN sebagaimana yang dimandatkan UUD 1945, dan memberikan akta kelahiran gratis sebagai salah satu hak identitas warga bangsa sebagai bentuk implementasi pelaksanaan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kelima, menyediakan pelayanan publik yang komprehensif dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dan anak pada khususnya tanpa diskriminasi, dengan menyediakan sarana pendidikan dan kesehatan secara gratis bagi semua anak Indonesia tanpa terkecuali. Keenam, mendorong pemerintah agar dengan segera menghentikan tayangan-tayangan kekerasan, mistik, pornografi, dan tayangan lainnya yang tidak mendidik bagi proses tumbuh kembang anak, serta pemerintah dan orangtua bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan panduan kepada anak, karena mereka masih membutuhkan itu dalam proses evolusi kapasitas menjadi personal yang tidak lagi dependen dan menuju kedewasaannya.

Penulis adalah Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak

Last modified: 23/7/07


 

Pangan Murah: Pertarungan antara Impor dan Ekspor?

Gatot Irianto

Pangan mahal karena diekspor dan pangan murah karena impor dengan harga dumping sedang bertarung untuk menentukan siapa pemenang dan korbannya. Jawaban atas pernyataan tersebut diuji saat ini dengan melambungnya harga minyak goreng dan susu di atas batas psikologis.

Pertanyaannya, benarkah petani sawit dan peternak susu akan memperoleh manfaat atau justru sebaliknya? Lalu, bagaimana dengan masyarakat miskin yang tidak mengelola keduanya, akankah mereka menjadi korban dari pasar yang tidak adil?

Relevankah politik pangan murah melalui impor yang sangat melemahkan semangat dan kemampuan sistem produksi masih dipertahankan? Ataukah pemerintah akan mengejar devisa dengan mengorbankan rakyatnya demi kepentingan sesaat yang sesat dari segelintir pengusaha? Akankah Indonesia sebagai negara agraris meninggalkan format orisinalnya, dan menyerahkan kedaulatan pangannya pada mekanisme pasar/impor yang political and economical content-nya sangat tinggi?

Diperlukan transformasi absolut pola pikir para ekonom dan pengambil kebijakan agar konsep pangan murah dengan reference impor pangan tidak berdasarkan rugi laba sesaat, tetapi harus memperhitungkan keberlanjutan sistem produksi dalam negeri yang merupakan mayoritas penduduk, pemegang saham kedaulatan tertinggi. Pangan merupakan pertahanan terakhir suatu bangsa, karena kekuatan kualitas dan kinerja generasi suatu negara sangat dipengaruhi ketersediaan, kualitas dan akses asupan pangan yang dikonsumsi.

Itulah sebabnya mengapa pada saat Mataram menyerbu Batavia, Belanda tidak menghadapi secara langsung melainkan membakar cadangan pangannya di sepanjang pantai utara Jawa terlebih dahulu. Kampanye penyediaan pangan murah melalui impor dengan pseudo-price yang sarat subsidi harus disadari semua pihak sebagai siasat licik pemburu rente menghancurkan sistem produksi nasional agar dapat menciptakan ketergantungan pangan absolut, sehingga secara ekonomi dan politik rapuh.

Perlindungan terhadap sistem produksi pertanian nasional yang paling konkret adalah mengamankan produksi dan harga pangan utama dalam negeri dan mendongkrak harga komoditas musiman yang selalu jatuh harganya saat panen raya (jeruk, duku, durian, mangga). Sebaliknya pemerintah juga harus menghapus monopoli impor pangan dari negara tertentu agar harganya di dalam negeri menjadi lebih menguntungkan masyarakat.

Departemen Pertanian sudah menginisiasi dengan membuka impor daging sesuai ketentuan yang ditetapkan, di antaranya adalah syarat keselamatan kesehatan bagi manusia maupun populasi ternak dalam negeri.

Reaksi dan tuduhan negatifnya luar biasa, karena penikmat monopoli yang selama ini memperoleh keuntungan besar melalui pengaturan harga dan volume daging yang diimpor, kini harus bersaing dengan daging dengan kualitas yang identik dengan harga yang jauh lebih murah.

Inilah salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya yang harus dilakukan di berbagai sektor agar petani dan masyarakat tidak diserahkan secara total pada mekanisme pertarungan bebas. Membiarkan petani melakukan pertahanan hidup secara alami demi mempertahankan hidup, tanpa keberpihakan pemerintah yang memadai merupakan bentuk kekerasan pemerintah terhadap rakyatnya.

Melonjaknya harga minyak goreng dan susu yang tidak terkendali dengan masyarakat miskin sebagai korbannya adalah contohnya. Diperlukan sistem perlindungan dan keberpihakan pemerintah terhadap petani dan masyarakat kelas bawah yang sudah lama tidak berpengharapan, karena banyak yang sudah putus asa.

Indonesia harus meningkatkan kemampuan dalam memberikan peringatan dini ke sektor produksi untuk melakukan antisipasi dini. Ketidakberdayaan pemerintah dalam mengendalikan harga minyak goreng, sementara Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia, menunjukkan bahwa ada banyak tangan kuat di balik cerita itu. Pemerintahan bersama petani harus bersinergi membangun negara yang kuat agar mempunyai kekuatan untuk bertempur melawan kartel pemburu rente. Peran BUMN dalam stabilisasi harga dan pasokan pangan harus dimaksimalkan keberpihakannya terhadap petani dan masyarakat miskin. Berhentilah mencari untung dari mekanisme pasar nasional dan internasional yang imperfect, karena realitanya Indonesia lebih banyak menjadi objek eksploitasi ekonomi dan sandera hidup oleh pemodal politik dan ekonomi, kartel nasional dan internasional melalui pengendalian suplai dan harga pangan.

Kemandirian Pangan Absolut

Pemerintah harus keluar dari posisi abu-abu dan mengambil sikap tegas dalam pemenuhan pangan dalam negeri. Posisi mendua pemerintah dalam berbagai kebijakan impor pangan menjadikan keberlanjutan usaha tani, nasib, masa depan petani, semakin tidak menentu. Sekali produk pangan impor masuk, pemerintah akan mengalami kesulitan menghentikannya, apalagi kalau didukung preferensi konsumen dengan back up “politik dan oknum birokrasi” yang kuat.

Efek domino dan bola salju penurunan akses pangan akibat pasokan dan harga yang melambung, dipastikan akan terus terjadi sebagai bagian permainan perdagangan internasional. Untuk itu, pembukaan areal baru komoditas serealia, buah-buahan dan ternak, harus dilakukan secara besar-besaran dan sekarang juga, terutama di Sulawesi, Maluku, dan Papua, agar Indonesia tidak terjebak pada perangkap pangan yang saat ini di beberapa lokasi sangat mengerikan.

Pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk di atas 225 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,35 persen per tahun tidak akan bisa dilakukan dengan gali dan tutup lubang, tetapi harus ada terobosan besarnya. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, harus dipercepat dan didiversifikasi keluarannya agar dapat memenuhi kebutuhan pangan paling tidak dalam periode 25 tahun mendatang.

Dana investasinya diambil dari uang tidur di sertifikat Bank Indonesia yang selama ini underutilized. Pemberdayaan sarjana pertanian baru yang jumlahnya ratusan ribu, akan dapat memutar banyak roda kecil perekonomian di daerah. Selain tahan terhadap guncangan krisis apa pun, sistem ini lebih berkelanjutan, karena berbasis pada keunggulan sumber daya dan kearifan lokal. Kinerjanya dipastikan lebih menjanjikan dibandingkan sektor industri yang padat modal, barang impor dan pada teknologi tetapi rawan krisis.

Secara simultan, pemerintah harus secepatnya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan secara bertahap menutup euforia pangan murah berbasis impor. Keberpihakan pemerintah terhadap pascapanen, pemasaran dan harga, harus dimaksimalkan. Keringat dan tenaga petani yang sudah tidak berdaya dan berpunya, tidak pantas disubsidikan kepada orang kaya di perkotaan melalui harga jeruk, cabai, bawang merah dan buah-buahan yang jauh di bawah biaya produksinya.

Penulis adalah pengamat masalah pangan, tinggal di Bogor

Last modified: 24/7/07


 

KPK yang Mandiri dan Profesional

Eddie Kusuma

Korupsi di Indonesia tidak lagi sekedar fenomena, tapi sudah membudaya. Pernyataan ini pernah diungkapkan Bapak Bangsa dan Proklamator RI, DR M.Hatta, untuk melukiskan betapa maraknya korupsi di Indonesia. Bahkan saat ini kondisinya lebih mengerikan lagi. Hasil riset yang dilakukan Corruption Watch Transparency Internasional (CWTI ) tahun 2006 menunjukkan nilai indeks korupsi di Indonesia 2,4. Hal ini menempatkan Indonesia menjadi negara terkorup di dunia. Indonesia berada pada nomor urut 130 dari 163 negara. Begitu juga hasil survey yang dilakukan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada tahun 2006, menunjukkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, urutan dua setelah Filipina.

Korupsi di negeri ini disebut nyaris mengurita. Tangan-tangan para koruptor telah menyusup ke berbagai aspek kehidupan. Korupsi tidak lagi terkonsentrasi di lingkungan birokrasi atau tingkat elite, tapi merata hampir ke seluruh sendi kehidupan.

Jika dipetakan, maka setidaknya ada tiga kelompok perilaku korupsi yang menjadi momok di negeri ini. Pertama adalah Perilaku Korupsi Personal, yakni korupsi dilakukan orang-orang yang sengaja menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri, kerbat atau kelompoknya.

Kedua adalah Perilaku Korupsi Berjama’ah, yakni korupsi yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama. Perilaku korupsi seperti ini biasa ditemui tidak saja pada saat terjadi pembahasan sebuah RUU atau Peraturan Daerah di lembaga legislatif, juga terjadi di instansi-instansi birokrasi.

Ketiga adalah Perilaku Korupsi Massal, yakni perilaku korupsi yang terjadi sebagai akibat sistem yang macet dan penegakan hukum tidak berjalan. Perilaku korupsi massal ini sering tersamarkan menjadi tindakan yang legal. Karena itu, meski terjadi terus-menerus, hampir tidak pernah ada tindakan hukum kepada pelakunya. Korupsi massal sering ditemui dalam pengurusan KTP, Pajak, Akte Kelahiran.

Dampak terburuk korupsi adalah terhentinya proses penyejahteraan rakyat dan terganggunya proses pembangunan. Dan pihak yang paling berat menanggung risiko dari semua perilaku korupsi itu adalah rakyat kecil. Akibat lainnya adalah membengkaknya biaya produksi mengakibatkan harga jual produksi Indonesia tidak bisa bersaing di pasaran karena harganya mahal. Mau tak mau perusahaan terpaksa melakukan efisiensi dan dampaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga jumlah pengangguran semakin banyak. Data statistik terakhir menunjukkan jumlah warga miskin di negeri ini 45 juta jiwa lebih.

Untuk memberantas segala praktik korupsi, diperlukan tindakan tegas, di antaranya memberi sanksi hukum yang berat kepada pelakunya (law enforcement). Selain melakukan tindakan hukum, tindakan pencegahan pun harus dilakukan. Ada beberapa alternatif pendekatan yang bisa dilakukan. Pertama pendekatan dari sisi keagamaan. Maraknya korupsi bukti gagalnya doktrin agama diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua pendekatan dari sisi budaya. Harus ada upaya mengeliminasi pandangan bahwa korupsi sudah membudaya. Misalnya dengan menggalakkan budaya malu, terutama di kalangan birokrat dan para elite. Ketiga pencegahan dari sisi birokrasi. Harus diakui Indonesia termasuk negara yang gaji pegawai pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan standar hidup,

Di era reformasi ini, upaya pemberantasan korupsi ternyata tidak berjalan sesuai harapan meski undang-undang dan aturan hukumnya sudah demikian banyak dan lengkap. Setidaknya itulah yang dirasakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga mengeluarkan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi melalui delapan langkah lanjutan pemberantasan korupsi.

Penetapan delapan langkah yang lahir dari hasil rapat koordinasi antara pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Ombudsman Nasional ini merupakan strategi pemberantasan korupsi yang saat ini dijalankan pemerintah.

Bisa disebut, delapan langkah lanjutan ini merupakan sebuah gebrakan karena dimulai dari lingkungan kantor Presiden dan Wakil Presiden. Sayangnya, keberhasilan Inpres No 5 / 2004 dan delapan langkah lanjutan pemberantasan korupsi ternyata sampai tahun 2007 ini hasilnya belum memuaskan

Bahkan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, ketika jumpa pers bersama Presiden Yudhoyono usai rapat terbatas yang menghasilkan delapan langkah tersebut, belum apa-apa sudah minta tolong agar Presiden ikut membangkitkan “spirit” di lingkungan birokrat untuk melakukan pemberantasan korupsi atau sekurang-kurangnya mencegah.

Apalagi dari 36 pejabat di kabinet, saat itu baru satu menteri yang membentuk tim khusus untuk melacak korupsi di lingkungan departemennya.

Strategi dan Rencana Aksi

Mengacu pada modul Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional yang pernah dibuat BPKP tahun 1998, maka di masa-masa mendatang strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi oleh KPK harus didasarkan pada dua hal mendasar, yakni kemandirian dan profesionalitas.

Untuk terciptanya kemandirian di tubuh KPK ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, adanya kewenangan absolut. Sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab mengemban tugas pemberantasan korupsi, maka pimpinan dan semua petugas penyidik KPK perlu diberi kewenangan mutlak untuk mengamati, memantau, menganalisis dan menelusuri segala transaksi yang berkaitan dengan semua kegiatan yang terindikasi korupsi, baik di eksekutif, yudikatif, legislatif maupun instansi kepolisian dan militer.

Kedua, adanya kompetensi. Sumber daya manusia yang ada di KPK, baik di tingkat pimpinan maupun staf, harus memiliki kompetensi di bidang tugasnya masing-masing. Kompetensi di bidang SDM itu bisa merupakan kombinasi dari para ahli hukum, akuntan, pemeriksa/auditor, pakar informasi, kriminolog, dan ahli di bidang lain.

Ketiga, adanya komitmen. Para pimpinan dan staf penyidik KPK haruslah tenaga teknis yang memiliki komitmen kuat untuk berkarir hanya di KPK dan tidak diperkenankan mempunyai karir di bidang-bidang lainnya. Hal ini penting demi menghindarkan penyidik dari conflict of interest.

Figur pimpinan KPK sebaiknya seorang yang berasal dari sipil, bukan dari lembaga kepolisian, militer, kejaksaan atau kehakiman. Sedangkan untuk membangun profesionalitas, maka pimpinan KPK haruslah orang-orang yang memiliki kriteria tertentu. Pertama, harus mumpuni. Pimpinan KPK haruslah orang yang secara moral memiliki akhlak yang baik dan patut menjadi teladan, baik dalam perilaku sosialnya di masyarakat maupun dalam kinerja dan perolehan harta kekayaan yang dimiliki.

Kedua, harus kapabel. Pimpinan KPK haruslah orang yang memiliki kapabilitas dan kompetensi terhadap bidang tugasnya. Harus menguasai masalah-masalah yang terkait dengan persoalan hukum dan perundang-undangan, yang terkait tindak korupsi.

Ketiga, harus berani dan tegas. Pimpinan KPK haruslah orang yang memiliki keberanian dan tegas, baik dalam ucapan maupun tindakan. Ia bukan saja tidak takut, tapi juga berani menolak setiap campur tangan pihak lain dalam pemberantasan korupsi.

Keempat, seorang konseptor. Pimpinan KPK harus orang yang memiliki konsepsi dan sekaligus program yang terencana serta terukur mengenai upaya, langkah-langkah dan target pencapaian pemberantasan korupsi.

Kelima, memandangnya sebagai amanah. Hal terpenting yang harus dimiliki pimpinan KPK adalah tugas yang diembannya merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga sikap, ucapan dan tindakanya harus dapat dipercaya. Dengan sikap ini, akan sulit bagi pihak lain mempengaruhi apalagi mencampuri setiap tindakan yang dilakukan KPK dalam menindak para pelaku tindak korupsi.

Dengan lima kriteria yang harus dimiliki pimpinan KPK ini, diharapkan profesionalitas KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi dapat terbangun dengan baik dan pada gilirannya akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Kelima kriteria mutlak ada pada diri pimpinan KPK untuk citra positif KPK sebagai “sapu pembersih”. Sebab, upaya dan strategi pemberantasan korupsi yang hanya mengandalkan perangkat dan tindakan hukum terhadap para tersangka korupsi, tanpa membangun “citra” positif terhadap lembaga pemberantasan korupsi itu sendiri, hanya akan melahirkan anggapan miring dan sinisme dari masyarakat.

Adanya kesan di masyarakat bahwa KPK “tebang pilih” dalam pemberantasan korupsi selama ini adalah contoh dari sinisme tersebut.

Penulis adalah Ketua Umum Suara Kebangsaan Tionghoa Indonesia (SAKTI)dan Pendiri KomTAK (Komunitas Tionghoa Anti Korupsi)

Last modified: 24/7/07


 

Pengecualian Informasi dalam RUU KIP

Oleh Bejo Untung

Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi -sekarang RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)- telah membuka harapan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang dimiliki badan-badan publik, yakni lembaga di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga-lembaga negara lainnya. Jaminan akses informasi publik ini diyakini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan beserta kontrolnya, sehingga praktik-praktik pemerintahan yang manipulatif dan korup dapat diminimalisasi bahkan dihindari.

Dalam RUU KIP secara komprehensif diatur tentang kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tentang segala aktivitasnya, termasuk di dalamnya seluruh kebijakan yang diambil, rencana, dan prosedur kerja, serta perjanjian-perjanjian kerja dengan pihak lain. Badan publik wajib memberikan informasi-informasi tersebut jika ada masyarakat yang memin-tanya.

Selain itu badan publik juga wajib mengumumkan secara berkala informasi tentang laporan hasil kinerja badan publik termasuk laporan keuangannya. Jaminan akses informasi publik semakin kukuh karena RUU KIP juga memberikan hak kepada warganegara untuk mengajukan tuntutan kepada Komisi Informasi, bahkan ke pengadilan jika ada badan publik yang menghalang-halangi permintaan informasi. Jika kemudian terbukti ada pelanggaran semacam itu, badan publik yang bersangkutan dikenakan sanksi denda sebesar 100 juta rupiah.

Dalam RUU itu juga diatur tentang pengecualian informasi. Dalam rumusan yang disusun oleh DPR, beberapa informasi yang dikecualikan -sehingga tidak bisa diakses oleh publik- adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum; dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, rahasia dagang, dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; dapat merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional; dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan kepentingan hubungan luar negeri; dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; dan/atau dapat mengungkap kerahasiaan pribadi.

Masing-masing poin tersebut dijabarkan lagi sehingga menjadi jelas dan lengkap. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum misalnya, jabarannya adalah informasi-informasi yang akan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, akan mengungkap identitas pelapor, saksi, korban dan sebagainya, dan informasi yang dapat membahayakan kehidupan penegak hukum beserta keluarganya. Intinya, substansi rumusan tentang pengecualian informasi dalam RUU yang diusulkan DPR sudah cukup komprehensif dan jelas sehingga tidak membuka peluang banyak tafsir di kemudian hari.

Dasar yang dipakai DPR dalam merumuskan klausul tersebut mengacu pada prinsip yang sudah berlaku secara universal, yaitu prinsip konsekuensial (consequential harm principal). Maksudnya adalah suatu informasi dikategorikan rahasia hanya jika di kemudian hari diperkirakan informasi tersebut akan menimbulkan konsekuensi membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Antara satu negara dengan negara lain yang telah memiliki undang-undang semacam KIP, tentu saja mempunyai pertimbangan kepentingan yang berbeda. Namun, pada umumnya kepentingan-kepentingan yang dilindungi adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah dirumuskan oleh DPR di atas.

Ketertutupan Informasi

Namun, tampaknya harapan masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik akan menemui kendala. Pasalnya, pemerintah memasukkan banyak klausul baru tentang jenis-jenis informasi yang tidak boleh diakses.

Klausul tambahan tersebut adalah memorandum atau surat-surat antarinstansi atau intrainstansi, yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain instansi yang sedang melakukan hubungan dengan instansi tersebut; informasi yang terkait dengan rahasia jabatan berdasarkan peraturan internal badan publik; informasi yang sifatnya dirahasiakan berdasarkan peraturan internal badan publik sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya; informasi yang berkait dengan data lembaga keuangan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jika diperhatikan, dalam klausul tambahan tersebut pada umumnya pemerintah berkeinginan menjadikan peraturan internal badan publik bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan suatu informasi termasuk kategori rahasia atau bukan. Parahnya lagi, pemerintah juga berharap rahasia jabatan bisa dijadikan sebagai dasar legitimasi seorang pejabat publik untuk menutup informasi. Sudah dapat diduga, akibat yang timbul jika klausul ini lolos adalah seluruh badan publik secara masif akan membuat peraturan-peraturan internal untuk menyatakan bahwa informasi yang dimilikinya tidak bisa diakses oleh publik.

Merasa masih belum cukup, pemerintah juga menambahkan satu ayat lagi dalam pasal ini yang berbunyi: kewajiban badan publik membuka akses bagi setiap pengguna informasi publik untuk mendapatkan informasi publik dan kekecualiannya serta klasifikasi bentuk, macam dan pengelolaan informasi dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ayat ini adalah cek kosong bagi pemerintah untuk menerbitkan PP yang akan mengatur suatu informasi dikategorikan rahasia atau terbuka.

Paparan singkat ini ingin menunjukkan betapa pemerintah masih belum punya iktikad serius untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik, sebagai salah satu amanat reformasi delapan tahun lalu. Kuasa publik atas penyelenggaraan negara sebagai perwujudan demokrasi yang hakiki pun ingin dikhianati.

Pemerintah justru sepertinya secara sistematis ingin mengembalikan paradigma keterbukaan menjadi ketertutupan. Dugaan ini tidaklah berlebihan jika dikaitkan dengan kehendak pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers. Meskipun revisi tersebut telah dibantah sendiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh, namun nyatanya UU Pers hasil revisi Pemerintah -yang penuh dengan nuansa kekangan terhadap pers- telah beradar luas ke publik.

Nyatanya juga, Departemen Komunikasi dan Informatika pernah membuka kesempatan kepada publik untuk mengikuti lelang tentang kajian hukum dalam rangka revisi Undang-Undang Pers. Pengumuman lelang tertanggal 16 April 2007 tersebut salah satunya termuat dalam harian Suara Pembaruan edisi 20 April 2007.

Dugaan bahwa pemerintah menghendaki ketertutupan diperkuat dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Dalam draf yang disusun oleh Departemen Pertahanan itu sama sekali tidak memaparkan secara tegas apa yang dimaksud dengan rahasia negara. Semua instansi pemerintah, menurut RUU tersebut, dapat menentukan sendiri informasi yang termasuk sebagai rahasia negara.

Bagian tentang pasal pengecualian informasi RUU KIP, saat ini tengah dibahas oleh Panitia Kerja -gabungan dari separuh anggota Komisi I DPR dan Pemerintah yang diwakili antara lain oleh unsur-unsur dari Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Pertahanan, dan Badan Intelijen Negara. RUU Rahasia Negara telah lama dikirimkan ke DPR, dan saat ini tiap-tiap fraksi telah membuat daftar inventarisasi masalah (DIM).

Artinya, dalam waktu dekat RUU Rahasia Negara kemungkinan akan segera dibahas. Dalam proses-proses legislasi tersebut perlu pemantauan dan tekanan publik agar era ketertutupan tak terulang kembali.

Penulis adalah peneliti Yayasan SET Jakarta, aktif di Koalisi untuk Kebebasan Informasi

Last modified: 25/7/07


 

“Beyond” Pemikiran Islam Pasca-Nurcholish Madjid

Oleh Moh Shofan

“Cak Nur sudah menjadi ensiklopedis”, begitu kata Budhy Munawar-Rachman, dalam berbagai kesempatan. Ungkapan itu diulang-ulang dalam berbagai seminar “Nurcholish Madjid Memorial Lector”, yang diselenggarakan di sejumlah kampus di Indonesia.

Dan, memang, pemikiran-pemikiran Cak Nur yang tercecer selama hidupnya dikumpulkan dan disunting oleh murid setianya, Budhy Munawar-Rachman itu diberi judul Ensiklopedi Nurcholish Madjid (A-Z). Ensiklopedia itu bukan hanya mengutip kembali panda- ngan Nurcholish, tetapi lebih jauh merupakan interpretasi Budhy sebagai pemikir muda terhadap Nurcholisisme. Sudah tentu interpretasi itu mengandung subjektivitas, tetapi landasan ontologisnya adalah objektivitas. Budhy menyebut buku itu sebagai mimpi lama yang terwujud. Pasalnya, sejak 1996 ia merancang untuk merangkum pemikiran gurunya itu. Buku tersebut, menurut Budhy merupakan transkrip dari kuliah Cak Nur pada 200 kelas selama 400 jam. Atas jasanya yang luar biasa itu, Budhy -sebagaimana dikatakan oleh cendekiawan Muslim, Dawam Rahardjo- berperan seperti filsuf Muslim Ibn Rusyd terhadap pemikiran Aristoteles.

Cak Nur yang wafat di usianya yang tidak terlalu tua, 66 tahun, dikenal sebagai tokoh intelektual yang tajam, terbuka, dan pluralis. Tidak heran jika ia dicintai bukan hanya oleh murid-muridnya tapi juga oleh kalangan yang beragama lain maupun berlatar belakang etnis yang berbeda. Cak Nur tidak hanya milik bangsa, tetapi juga milik dunia.

Sejarah akan mencatat prestasi gemilang yang diukir oleh “Sang Pembaharu” kelahiran Jombang, Jawa Timur ini atas kegigihannya mencitrakan Islam dengan wajahnya yang humanis, inklusif, egaliter, pluralistik, dan demokratis.

Tentu kita masih ingat sekitar tahun 1970-an umat Islam Indonesia disuguhi debat menarik dan “menggairahkan” dunia intelektual akademis keislaman. Pokok-pokok pandangan Cak Nur dalam makalah yang ditulis tahun 1970-an itu adalah: perlu cara pemahaman terhadap ajaran agama Islam yang lebih maju dengan jalan tidak terjebak dalam tradisionalisasi, yakni dengan konsep sekularisasi yang menurut penjelasannya bukan mengarah ke sekulerisme; perlunya kebebasan berpikir, dan: idea of progress dan sikap terbuka.

Cak Nur mengharapkan umat mampu “diliberalkan” dari absolutisme dan munculnya otoritas keagamaan. Berangkat dari itu Cak Nur menyodorkan keislaman yang inklusif, semangat al-hanafiyah al-samhah, egaliter, pluralistik dan demokratis.

Dalam konteks dunia Islam, Cak Nur layak disejajarkan dengan pemikir asal Maroko, M Abid Al-Jabiri (yang dikenal dengan proyek Kritik Nalar Arab), Mohamed Arkoun pemikir asal Al-Jazair (yang dikenal dengan Kritik Nalar Islam), Hasan Hanafi pemikir asal Mesir (yang dikenal dengan Kiri Islam), dan Nasr Hamid Abu Zayd (yang dikenal dengan Kritik Wacana Ke- agamaan).

Pemikiran mereka tidak hanya menjadi rujukan penting di dalam negara mereka sendiri, melainkan memberikan inspirasi bagi segenap dunia Islam. Mereka kritis terhadap Barat, tetapi upaya untuk mengambil sisi positif dari Barat merupakan sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan.

Penulis kira, figur seperti Cak Nur itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia di masa depan. Figur yang menginsafi sepenuhnya realitas kemajemukan masyarakat, yang tercermin dalam pandangan-pandangan keagamaan dan politiknya yang sangat terbuka, toleran, dan demokratis. Bagi Cak Nur, di Bumi Indonesia setiap elemen masyarakat dan bangsa harus mendapat perlakuan yang setara tanpa membedakan latar belakang etnis, budaya, atau agama.

Keinsafannya akan realitas pluralisme masyarakat ini bahkan melampaui dasar-dasar keyakinannya sebagai pemeluk Islam. Meskipun demikian, hal itu tidak kemudian mengubah kesetiaannya kepada Islam. Cak Nur tetaplah seorang Muslim yang taat.

Pasca-Nurcholish Madjid

Proses pembaruan pemahaman keislaman di Indonesia pada era 1970 dan 1980-an tidak pernah lepas dari peran Cak Nur. Gagasan-gagasan segar Cak Nur tentang keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan, sampai kini masih menginspirasi dan mewarnai corak pemikiran beberapa generasi muda Indonesia. Hanya saja, seberapa jauh relevansi gagasan-gagasan tersebut untuk konteks kekinian masih harus terus diuji. Sebab, setiap gagasan tidak pernah terlepas dari konteks dan iklim yang dihadapi oleh seorang pemikir atau penggagas ide.

Mewabahnya instansi keintelektualan seperti Paramadina, Jaringan Islam Liberal (JIL), Jaringan Islam Emansipatoris (JIE), Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), menurut asasinya adalah imbas emansipasi peran intelektual Cak Nur. Cak Nur memiliki kredibilitas khazanah keislaman klasik yang menyatu erat bersama wawasan modernitas.

Cak Nur mempunyai spesifikasi menarik untuk ditiru kalangan pembaharu muda abad ini. Cak Nur adalah reinkarnasi adagium: al-Muhâfadzah ‘alâ al-Qadîmi al-Shâleh wa al-Akhdu bi al-Jadîdi al-Aslah.

Meskipun demikian, menurut hemat penulis, ide-ide yang dilontarkan Cak Nur, walaupun pada masa itu cukup menggegerkan dunia akademik, namun Cak Nur masih membatasi diri pada istilah “sekularisasi” dan “sekulerisme”. Cak Nur menganjurkan sekularisasi dan menolak sekulerisme.

Cak Nur masih tidak setuju dengan istilah itu (sekulerisme) dan menggantinya dengan istilah sekularisasi. Tetapi generasi sekarang seperti Ulil Abshar Abdalla dan kawan-kawan jelas-jelas mendukung dan menghendaki, bahkan memperjuangkan sekulerisme.

Demikian juga di dalam pemikiran liberal, Cak Nur masih tetap setia pada teks, masih merujuk kepada al-Qur’an dan al-Hadis. Tetapi, anak-anak muda progresif bersikap kritis kepada teks. Artinya, mereka tidak selalu bertolak pada teks, tetapi lebih dari sekadar itu, bertolak pada persoalan-persoalan kemasyarakatan. Dengan kata lain, anak-anak muda ini lebih empiris dibandingkan, misalnya pada masa generasi Cak Nur.

Cak Nur masih berada pada taraf inklusif dan belum pada tahapan pluralis. Penulis katakan demikian, karena Cak Nur belum pernah melakukan pandangan-pandangan yang positif mengenai agama- agama lain, bahkan sering kali melontarkan kritik terhadap agama-agama lain.

Anak-anak muda NU maupun Muhammadiyah telah melakukan upaya dekonstruksi terhadap teks-teks al-Qur’an yang oleh sebagian besar kalangan umat Islam dianggap sebagai ayat-ayat yang bersifat taken for granted, terutama yang menyangkut persoalan hukum dan aspek-aspek sosial-kemasyarakatan. Hanya saja persoalan bahasa kadang-kadang menjadi persoalan tersendiri bagi kalangan masyarakat yang secara intelektual belum cukup memadai. Sehingga tidak jarang berbagai ide-ide progresif yang muncul di berbagai media massa, menuai kritik tajam dari berbagai lapisan masyarakat.

Namun, apa pun kritikan itu haruslah diapresiasi secara sehat dan santun. Indonesia, membutuhkan intelektual-intelektual yang genuine dengan ide-ide baru yang brilian serta mampu memberikan tawaran solutif atas berbagai persoalan bangsa.

Penulis adalah intelektual muda Muhammadiyah, peneliti PSIK Universitas Paramadina

Last modified: 27/7/07


 

Apatisme Pemilih

RP Borrong

Pilkada DKI Jakarta yang pertama sebentar lagi berlangsung. Spanduk dan berbagai atribut kampanye sudah lama menghiasi Ibukota. Kampanye-kampanye itu sebagian tersamar. Ternyata antusiasme masyarakat DKI tidak dengan sendirinya terangsang oleh berbagai usaha kampanye tersebut. Sebaliknya, masyarakat menjadi semakin apatis, terutama setelah melihat gelagat tak simpatik dari parpol pendukung calon-calon gubernur dan wakil gubernur yang dijagokan.

Belum jelas berapa persen penduduk DKI Jakarta yang akan maju ke TPS. Menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), golput dalam pilkada DKI Jakarta 2007 bisa mencapai angka 65 persen. Angka itu sangat fantastik dan merupakan akumulasi dari berbagai sebab golput, di antaranya banyak warga yang belum terdaftar (32 persen) dan selebihnya mereka yang tergolong meragukan makna pilkada. Kalau itu sampai terjadi, artinya pilkada pertama DKI Jakarta itu gagal total.

Golput dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah mereka yang memang memilih untuk tidak memilih. Kategori ini menjadi golput karena prinsip politis maupun ideologis. Umumnya kesadaran politik mereka cukup memadai karena pendidikan cukup tinggi.

Kategori kedua, menjadi golput karena masalah-masalah teknis misalnya tidak terdaftar. Walaupun kategori ini tergolong teknis, namun sesungguhnya ada juga aspek politis di dalamnya, sebab pihak tertentu seperti birokrasi pemerintahan dari tingkat RT sampai kelurahan mungkin sengaja tidak mendaftarkan mereka. Disebut teknis karena bisa saja mereka tidak terdaftar karena semata-mata kelalaian KPUD.

Kategori teknis ini bisa menjadi politis kalau tidak terdaftarnya warga menjadi pemilih karena dilakukan dengan sengaja oleh pihak tertentu. Misalnya, karena pengurus RT, RW, atau kelurahan didominasi parpol tertentu. Warga yang dicurigai tidak mendukung, sengaja tidak didaftar dan tidak mendapat kartu suara.

Mereka menjadi golput karena tidak didaftar, sedangkan sebagai warga yang sibuk, tidak ada waktu memperjuangkan hak-hak mereka. Lagi pula birokrat seperti RT, RW, lurah dan camat serta petugas-petugasnya adalah orang-orang yang sulit ditemui warganya. Mereka golput karena soal-soal teknis. Kesadaran politik ada, tetapi sengaja digolputkan dan terkendala berbagai faktor teknis untuk mewujudkan hak-hak dan kewajibannya selaku warga Ibukota.

Apatisme berarti mereka yang menjadi acuh tak acuh, tidak peduli, dan sengaja menjadi pasif dalam proses pemilihan politik. Mereka bersikap apatis sebagai pilihan politik karena tidak puas dan tidak percaya kepada pemain yang berperan dalam proses pemilihan. Mereka inilah yang dikategorikan sebagai golput atau orang-orang yang memilih untuk tidak memilih. Kategori golput ini, dapat dibedakan atas beberapa kelompok.

Kelompok pertama adalah mereka yang benar-benar apatis dan pesimistis dengan perilaku politisi, khususnya kolaborasi antara calon dan parpol pendukungnya. Sudah menjadi rahasia umum calon harus menyetor sejumlah dana kepada parpol pendukungnya. Praktik politik uang awal ini saja sudah menimbulkan pesimisme dan apatisme di kalangan pemilih.

Kalau sekarang bermain uang, apalagi nanti setelah berkuasa? Tinggal mencari dana untuk bayar utang saja. Dari mana uang itu? Mungkin mereka memang kaya, tetapi pasti mereka meminjam dari bank atau mendapat “sokongan” pengusaha. Nanti kalau sudah jadi gubernur, pinjaman-pinjaman dan “sokongan” akan dibayar.

Lalu kapan rakyat mendapatkan kesempatan diperhatikan? Kenyataan itu menimbulkan apatisme calon pemilih sehingga mereka memilih golput.

Kelompok kedua adalah mereka yang lebih melihat pada “janji palsu” atau pepesan kosong dari calon. Apa yang dijanjikan hampir tidak pernah dipenuhi, malahan seperti mustahil dilaksanakan.

Salah satu yang paling gencar dikampanyekan adalah sekolah gratis. Janji itu sungguh tidak masuk akal bagi banyak pemilih di DKI. Yang terjadi, setiap tahun uang sekolah dan berbagai kewajiban murid naik, walaupun ada dana BOS. Tidak jelas, dengan cara bagaimana calon akan mewujudkan sekolah gratis di Jakarta. Demikian juga janji membenahi kesemrawutan transportasi Ibukota. Janji yang terlalu muluk-muluk mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan warga calon pemilih.

Kategori pemilih yang apatis ini sangat berbahaya dalam proses demokrasi. Kalau warga masyarakat tidak berpartisipasi dalam proses politik itu menjadi sesuatu yang buruk bagi demokrasi. Rakyat yang membiarkan proses politik tanpa perhatian dan partisipasi aktif berarti membiarkan terjadinya kekuasaan sewenang-wenang. Kalau rakyat menjadi apatis situasi itu dimanfaatkan oleh politisi dan penguasa berbuat semaunya dan kekuasaan mereka menjadi kekuasaan diktator.

Golput memang tidak haram. Golput adalah salah satu pilihan politik. Tetapi golput merupakan pilihan yang tidak bertanggung jawab sebab membiarkan pelaksanaan proses demokrasi berjalan tidak semestinya. Golput memberi peluang lahirnya pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Pada gilirannya yang akan merasakan akibatnya rakyat sendiri. Sebaliknya, kalau politisi membiarkan warga menjadi atau memilih golput lama-lama mereka akan kehilangan basis pemilih karena proses golput akan bermuara pada lahirnya masyarakat yang menjadi pendukung apatis (apathetic landslide).

Pendidikan Politik

Pilkada dan pemilihan umum adalah salah satu wadah pendidikan politik paling penting. Kalau proses pilkada menyebabkan semakin banyaknya calon pemilih menjadi golput, terutama karena apatis, pendidikan politik gagal.

Kemajuan demokratisasi justru harus dinampakkan semakin tingginya animo rakyat berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan pemimpin. Kalau pilkada pertama di DKI ini gagal mendorong partisipasi aktif dari sebanyak mungkin warga Jakarta, dapat dikatakan proses demokrasi di Jakarta gagal total. Mungkin saja kita akhirnya akan mendapatkan gubernur dan calon gubernur. Tetapi kalau mereka pilihan minoritas rakyat Jakarta tentu saja kita tidak mengharapkan mereka berkarya sesuai aspirasi masyarakat.

Adalah tugas para calon gubernur dan calon wakil gubernur membangun kepercayaan calon pemilih sehingga mereka tidak menjadi apatis. Salah satu caranya ialah dengan melaksanakan proses pilkada yang jurdil sesuai UU pemilihan umum dan memberikan visi dan misi yang jelas dan realistis. Salah satu aspek kejujuran yang harus dinampakkan para calon adalah program-program realistik disertai janji-janji masuk akal. Program realistik serta janji masuk akal akan mendorong lahirnya kepercayaan pemilih dan pada gilirannya menghasilkan simpati dan dukungan.

Pelaksana pilkada, khususnya KPUD, harus sungguh-sungguh memanfaatkan momentum ini sebagai ajang pendidikan yang jitu. KPUD tidak hanya bertanggung jawab menyukseskan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur tetapi terutama menyukseskan proses pilkada menjadi wadah pendidikan politik yang akan mendorong semangat rakyat Jakarta dalam proses demokratisasi di Indonesia.

Jakarta sering disebut sebagai barometer politik di Indonesia. Kalau pendidikan politik di Jakarta gagal akan berpengaruh besar pada proses politik dan proses demokratisasi di Indonesia.

Memang tidaklah mungkin mencapai partisipasi pemilih sampai seratus persen. Namun harus diusahakan agar golput seminim mungkin, terutama golput apatis. Sebaliknya, pemilih harus difasilitasi agar dengan sukarela dan sukacita berpartisipasi dalam proses pilkada.

Sejalan dengan tingkat kesadaran politik masyarakat, politik uang seharusnya dicoret dari proses pilkada di DKI Jakarta. Pemilih di DKI Jakarta adalah pemilih yang tingkat pendidikannya cukup tinggi dan kesadaran politiknya cukup dalam.

Lihat saja presentasi pemilih yang menghendaki calon independen. Kalau mayoritas pemilih menghendaki calon independen, ini menjadi indikasi pemilih di Jakarta adalah pemilih yang tidak bisa dibohongi dan tidak bisa disuap. Karena itu para calon gubernur dan pelaksana pilkada (KPUD, parpol, tim sukses, dan lain-lain), harus sungguh-sungguh berjuang menampilkan proses pilkada yang jurdil dan realistik.

Hanya dengan jalan itu partisipasi pemilih akan optimal. Hasil pilkada, yaitu pemimpin yang didukung masyarakat, akan terpilih. Dukungan masyarakat tidak hanya diperlukan untuk mendapatkan kursi kepemimpinan tetapi terlebih dalam proses pembangunan yang akan dijalani selama 5 tahun.

Selamat memilih, semoga pilkada pertama ini menghasilkan pemimpin yang amanah dan pembangunan Jakarta semakin maju.

Penulis adalah pengamat masalah sosial

Last modified: 28/7/07


 

Mengapa Perlu KKP?

“Kebenaran” versi Mana dan Siapa yang Dikejar?

Oleh Kiki Syahnakri

“Menyingkap kebenaran, memperkokoh persahabatan”. Itulah moto yang diusung Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste. Moto itu idealis dan visioner, seirama dengan misi yang dimandatkan kepada KKP untuk menentukan “kebenaran akhir” dengan melakukan review terhadap Laporan KPP HAM, Dokumen Pengadilan Ad Hoc HAM Jakarta, Laporan CAVR, dan Dokumen SPSU Dili. Semuanya digulirkan dalam pigura besar membangun persahabatan dalam perspektif jangka panjang dan langgeng antara kedua bangsa.

Jika kita mengurai dan menyimak substansi dan orientasi dari mandat yang diemban KKP, sebenarnya terkuak peluang melakukan klarifikasi dan verifikasi bersama atas berbagai fakta yang ditemukan (dirasakan, dialami, dilihat, didengar dan disaksikan) di lapangan, pada periode kritis pra dan pascajajak pendapat di Timor Timur tahun 1999. Visi, upaya dan proses menyingkapkan kebenaran secara utuh, objektif, dan fair itu, seyogianya didukung secara konstruktif dan suportif semua kalangan yang prokebenaran dan propersahabatan (sekaligus properdamaian), meski tetap perlu sikap kritis-korektif agar proses ini berjalan benar dan efektif dalam mencapai tujuannya.

Namun, menjadi soal yang kontra-produktif manakala muncul sikap yang justru kurang objektif, tidak fair, dan juga menjauh dari sikap imparsial. Hal itu antara lain tercermin pada adanya pernyataan di media massa yang cenderung berpihak secara absolut atau “membabi-buta” terhadap salah satu pihak saja, serta mengarah pada upaya membedah kelemahan bahkan kemungkinan “gagal”-nya KKP hanya karena/dengan merujuk pada sikap beberapa elemen “kritis” dari kalangan aktivis HAM, termasuk yang menyangsikan keefektifan kerja KKP yang “dicurigai” merupakan bagian dari impunitas.

Misi KKP

KKP justru dimandatkan untuk menguak kebenaran “sejati” demi rekonsiliasi dan persahabatan sejati pula. Bukan kebenaran yang secara absolut dan unilateral diklaim salah satu pihak sebagai miliknya sendiri, dengan menganggap pihak(-pihak) lain serbagelap dan “mesti salah”.

Kebenaran semacam itu hampir pasti bahkan niscaya distortif, tidak utuh, berkeping-keping dan tidak objektif, karena akan berpijak pada posisinya semata, berpegang cuma pada keyakinan subjektif dan “melihat” hanya dengan sudut pandangnya sendiri (yang tentu diwarnai kepentingan dan desakan internal maupun ekstenal).

Upaya KKP melakukan review terhadap empat dokumen dalam mengemban mandatnya, dengan mengikatkan diri pada komitmen ideal membangun persahabatan di atas basis kebenaran sejati, perlu diapresiasi dan didukung. Namun perlu afirmasi terus-menerus bahwa KKP harus menjadi pilar penopang kebenaran yang objektif dan bersikap “merdeka” dalam proses penentuan kebenaran akhir tersebut, tanpa kehilangan daya kritis-korektif.

Langkah mengundang berbagai (dan sebanyak mungkin) pihak yang terkait/dianggap terkait dengan masalah Timor Timur pra dan pascajajak pendapat merupakan langkah tepat, meskipun disayangkan, pihak PBB/Unamet (cq Ian Martin sebagai mantan Ketua Unamet) tidak dapat (di)hadir(kan).

Dalam konteks misi akbar dan kerja berat yang dilakukan KKP serta pendapat yang berkembang di media, penulis ingin memberikan catatan kritis. Pertama, tidak mungkin ada “kebenaran absolut” pada satu pihak saja dalam suatu konflik antara dua (bahkan lebih) pihak. Pasti kedua (atau lebih) pihak memiliki andil dalam persoalan, mempunyai alasan bertindak/tidak bertindak dengan segala “warna”nya (berarti tidak hanya hitam-putih) dan karena itu berpotensi sama-sama memiliki kepingan-kepingan kebenaran yang perlu dirajut menjadi “mosaik kebenaran yang relatif (bukan absolut) lebih utuh”.

Kedua, untuk dapat merajut mosaik kebenaran yang diharapkan dan diterima semua pihak seyogianya KKP tidak hanya melihat kasus ke- kerasan yang terjadi sebelum dan sesudah jajak pendapat. Kasus kekerasan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan; sebagai untaian kasus yang saling bertalian sejak zaman kolonial, dekolonisasi, integrasi, dan jajak pendapat. Dengan perspektif yang utuh akan didapatkan peta masalah dan menemukan kebenaran objektif atau, katakanlah, mendekati kebenaran sejati.

Ketiga, banyak kalangan cenderung menganggap bahkan memperjuangkan kebenaran sebagai milik kelompok tertentu saja (yang didukungnya), yang didukung pembentukan opini secara sistematis dan efektif dengan kekuatan media yang sangat powerful. Sangat logis kalau yang diuntungkan adalah pihak pemenang dan opini pemenang menjadi dominan, apalagi kasus pelang-garan HAM umumnya bernuansa politis.

Jelas, upaya semacam itu akan menjauhkan objektivitas dan kebenaran yang diharapkan. Banyak contoh perilaku dan tindakan negara adikuasa yang secara arogan dan destruktif menghancurkan negeri-negeri lain –dan dengan demikian “menghajar” HAM umat manusia secara massif tanpa dapat disentuh peradilan HAM mana pun!

Keempat, KKP (dan semua pihak yang peduli) perlu menyerap pula masukan fakta/data “baru” (sebenarnya tidak baru karena sudah menjadi pengetahuan umum namun selama ini diendapkan saja), seperti kecurangan Unamet yang dilakukan secara sistematis dan canggih. Demikian pula soal korban-korban dari pihak prointegrasi yang cenderung diabaikan dan bahkan sengaja dinegasikan sebagian “aktivis HAM” dan kelompok-kelompok yang ber”kepentingan sama”. Padahal, aktivis HAM seharusnya peka dan peduli terhadap HAM setiap dan semua orang, bukan hanya propribadi dan kelompok tertentu.

Kelima, pernyataan yang muncul di media bahwa “dengar pendapat lebih banyak dipakai para saksi untuk membela diri dan menuding pihak lain sebagai penyebab kerusuhan” adalah keliru dan menyesatkan. Memberikan keterangan/kesaksian dari sudut pandang tertentu tidak selalu identik dengan menuding orang lain, karena kesaksian itu pasti datang dari pengalaman (atau setidaknya persepsi) saksi. Menyebut pihak lain sebagai penyebab pun bukanlah kesalahan, sejauh hal itu dikemukakan dengan data memadai dan dukungan fakta kuat dengan bukti benderang.

Keenam, muara dari pekerjaan KPP adalah persahabatan. Target besar ini hanya bisa dicapai melalui iktikad baik dan upaya positif semua pihak terutama KKP sendiri melalui proses yang relatif bersih, dengan data akurat, bukti valid dan kesaksian yang benar. Intisari dari persahabatan adalah sikap saling menerima, saling menghormati dan saling menghargai dijiwai spirit keadilan, kesetaraan dan perdamaian.

Rekomendasi/Saran

Dalam konteks ini penulis memberikan saran/rekomendasi kepada KKP. Pertama, KKP diharapkan menuntaskan kasus kerusuhan pra dan pascajajak pendapat di Timor Timur tahun 1999 dan membuahkan rekonsiliasi di antara masyarakat Timor Timur baik warga negara TL maupun WNI, serta memperkokoh jalinan persahabatan kedua negara sebagai modal dasar bagi upaya pencapaian tujuan nasional secara bersama-sama, yaitu suatu tatanan masyarakat, bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Kedua, cara kerja KKP diharapkan sesuai dengan tema besarnya, yaitu “mengungkap kebenaran masa lalu dan memperkokoh persahabatan”, bukan sebaliknya mencari-cari kesalahan masa lalu, dengan mengangkat kebohongan yang tidak masuk akal, apalagi dengan menebar fitnah. Persahabatan sejati dan rekonsiliasi yang langgeng antara Indonesia-TL dan antarkelompok masyarakat TL sendiri hanya bisa dirajut dan dibangun dengan sikap saling menerima dan saling menghormati. Upaya membangun perdamaian yang lebih kental diwarnai agenda pribadi/kelompok akan cenderung gagal dan kontraproduktif.

Ketiga, pemerintah RI-TL diharapkan benar-benar mengupayakan agar kasus jajak pendapat diselesaikan secara bilateral. Sebaliknya kedua negara seharusnya meminta pertanggungjawaban PBB cq Unamet sebagai penyelenggara jajak pendapat yang berperilaku curang sehingga proses jajak pendapat dipenuhi kekerasan.

Keempat, KKP dan kita semua seyogianya berorientasi pada upaya penciptaan perdamaian sejati dan pencapaian tujuan yang luhur ideal, yakni tegaknya kebenaran, meningkatnya kesejahteraan bersama, kokohnya nilai kemanusiaan dan majunya peradaban. Hanya dengan orientasi itulah, KKP dan kita dapat terhindar dari kemungkinan jatuh dalam perangkap kepentingan sesaat/jangka pendek dari segelintir orang/kelompok/negara.

Mudah-mudahan upaya mem-bangun persahabatan sejati itu dapat mencapai tujuan idealnya.

Penulis adalah Letjen TNI (Purn), pernah menjabat Danrem 164/WD Dili,Asisten Operasi Kasad, Panglima Penguasa Darurat Militer Timtim, Pangdam IX/Udayana dan Wakil Kasad

Last modified: 30/7/07


 

CATATAN Kota Ho Chi Minh

Pham Xuan An: Intel Hanoi yang Ulung

Sabam Siagian

Tanggal 30 April 1975, ketika kota ini masih disebut Saigon. Suasana kacau-balau meliputi kota. Republik Vietnam (Vietnam Selatan), ciptaan Amerika Serikat ambruk. Pasukan-pasukan Vietnam Utara di ambang kota. Semua para diplomat AS, wartawan luar negeri dan warga serta para keluarga Vietnam Selatan yang pernah bekerja untuk AS atau Pemerintah Vietnam Selatan sudah mengungsi.

Pada pukul 07.51 pagi, helikopter AS terakhir naik mengudara dari landasan atap Kedutaan Besar AS. Pada pukul 12.10 sebuah tank buatan Uni Soviet dengan pasukan kavaleri Vietnam Utara tampak mendobrak pagar istana Presiden Republik Vietnam. Ketika memasuki kota, komandan tank itu sempat kesasar. Ia tanya seorang penjual rokok, arah menuju istana. Logatnya dari Utara sehingga agak susah dimengerti si penjual rokok.

Di dalam istana, Jenderal Duong Van Minh (sering dijuluki sebagai “Minh Besar”, karena tubuhnya yang besar dan seorang pemain tennis yang gigih) menunggu para wakil pihak yang menang perang. Ia baru beberapa hari berstatus sebagai pejabat presiden, karena dianggap sebagai tokoh netral yang mungkin dapat ditolerir pihak pemenang.

Beberapa hari sebelumnya, Presiden (Jenderal) Nguyen Van Thieu pada 25 April 1975 pagi telah kabur dengan sebuah pesawat militer menuju Taipei. Diduga dengan mengangkut emas batangan seberat 16 ton! Jenderal “Minh Besar” di ruang utama istana siap melakukan serah-terima kepada utusan militer Vietnam Utara, Kolonel Bui Tin. Ia mengejek: “Apa yang Anda mau serah-terimakan? Anda tidak punya apa-apa lagi.”

Bui Tin mendesak, supaya pejabat Presiden Minh menyatakan menyerah tanpa syarat. Tidak ada pilihan lain, ia diantar ke studio sebuah pemancar radio. Kemudian Jenderal Duong Van Minh, menyatakan bahwa semua pasukan bersenjata Republik Vietnam meletakkan senjata tanpa syarat. “Bersama ini saya nyatakan bahwa pemerintahan Saigon, dari pusat sampai tingkat lokal dibubarkan.”

Untuk mengendurkan suasana tegang, Kol Bui Tin yang sudah mengenal “Minh Besar” berkelakar: “Bagaimana ‘back hand’ pukulan tenis Anda? Saya dengar masih tetap mantap…”

“Minh Besar” tertawa dan menjawab: “Patutlah kalian menang, karena intel Anda begitu akurat sehingga mutu permainan tenis saya juga dicermati.”

*

Salah seorang petugas intel Hanoi yang ternyata sungguh ulung dan amat berjasa sampai membuat daya mampu militer AS, negara adikuasa dunia, mandek, mempercepat ambruknya negara bikinan Vietnam Selatan sehingga memungkinkan persatuan Vietnam, bekerja tidak jauh dari kompleks istana. Namanya Pham Xuan An, wartawan senior di biro majalah mingguan berita Time (New York) yang berkantor di Hotel Continental.

Baru-baru ini biografi lengkap Pham Xuan An terbit dengan judul Perfect Spy – The Incredible Double Life of Pham Xuan An, Time Magazine Reporter & Vietnamese Communist Agent (328 Halaman dengan foto -diterbitkan oleh Harper Collins Books, New York, 2007). Penulis biografi adalah professor Larry Berman, guru besar ilmu politik di University of California. Ia mewawancarai Pham Xuan An beberapa kali, menghubungi para bekas rekannya, menggali sejumlah dokumen. Ketika naskah biografi sudah selesai dan akan naik cetak, ia terima berita Pham Xuan An meninggal di rumahnya ketika berumur 79 tahun.

Sudah beredar beberapa artikel tentang wartawan Time ini yang sekaligus adalah intel utama Hanoi ditulis oleh rekan-rekannya, para jurnalis AS. Antara lain, oleh rekannya Stanley Cloud “The Journalist Who Spied” (“Jurnalis sebagai Mata-Mata”, majalah Time, 21 September 2006 ). Namun, buku biografi karya Larry Berman inilah yang secara lengkap dan mendalam menceritakan bukan saja hidup seorang patriot yang mengambil risiko luar biasa, karena mendambakan pembebasan negerinya dari intervensi asing, tapi secara tidak langsung juga, mengungkapkan dimensi mendalam dari nasionalisme Vietnam yang dapat mengatasi kebencian dan dendam terhadap negara yang sudah membawa kehancuran dan sengsara, Amerika Serikat.

Siapa sebenarnya Pham Xuan An? Bagaimana sampai dia mampu mengenal watak orang Amerika serta mengukur budaya politik Amerika Serikat? Apa yang mendorong dia, sehingga di satu sisi, dia membantu sekali sejumlah wartawan Barat yang kemudian menjadi terkenal (David Halberstam, Neil Sheehan, Morley Safer, dan khususnya Bob Shaplen dari majalah The New Yorker) dengan info konfidensial dan analisa mendalam -namun, di sisi lain, mengirim info Kelas A, perkiraan dan analisa yang jitu tentang situasi Vietnam Selatan ke Hanoi, sampai-sampai langsung ke Politburo partai dan ke Jenderal Vo Nguyen Giap yang tersohor itu karena kemenangan di Diem Bien Phu tahun 1954? Apa saja yang dilaporkannya ke Hanoi sehingga kemudian Pham Xuan An mendapat bintang-bintang jasa dan pangkat Kolonel Tentara Pembebasan Vietnam Utara?

*

Pham Xuan An lahir pada 1927 di sebuah desa di wilayah Selatan Vietnam, Desa Bin Truoc, Provinsi Dong Nai. Bapaknya bekerja di dinas kadaster dan sering melakukan perjalanan untuk melakukan pengukuran berbagai objek. Pham Xuan An kadang-kadang menemani ayahnya sehingga semasa mudanya, dia sudah melihat kesulitan rakyat biasa yang hidup di bawah penjajahan Prancis.

Ketika berumur 18 tahun, ia tinggalkan sekolah menengah dan mengikuti latihan untuk para pejuang Viet Cong. Dia amat terkesan mendengar pidato-pidato Ho Chi Minh, pemimpin Vietnam yang membacakan Proklamasi Kemerdekaan di Hanoi pada 2 September 1945.

Cerita bagaimana Pham Xuan An direkrut menjadi intel, pada mulanya untuk Front Pembebasan yang membangun markasnya di bawah tanah tidak jauh dari Saigon, kemudian untuk Hanoi, adalah cerita yang berliku-liku. Namun pada mulanya sudah ditekankan padanya oleh pembinanya Dr Pham Ngoc Tach bahwa ia disiapkan untuk bergerak di bidang “Strategic Intelligence”. Maksudnya, Pham Xuan An nantinya bertugas untuk menyusun dan mengirim informasi dan perkiraan politik-militer tentang “Republik Vietnam” dan keterlibatan AS di Vietnam Selatan

Setelah Perjanjian Jenewa tahun 1954, Vietnam dipenggal dua sepanjang garis lintang 17 derajat. Di sebelah utara diakui kekuasaan Republik Demokrasi Vietnam dipimpin Ho Chi Minh. Dan di Selatan sebenarnya akan dilakukan referendum, sebagai jajak pendapat, apakah rakyat di Selatan mau ikut Hanoi atau berdiri sendiri. Namun, AS dan konco-konconya serta-merta mendirikan Republik Vietnam dan dengan sengaja melanggar Perjanjian Jenewa 1954.

Pham Xuan An bekerja keras untuk menguasai bahasa Inggris, malahan sempat sekolah di California selama dua tahun untuk memperdalam ilmu jurnalistik. Ia setir mobil menuju New York untuk mengetahui watak dan psikologi masyarakat AS di berbagai negara bagian.

Setelah pindah pekerjaan beberapa kali, akhirnya dia menetap di biro majalah Time sebagai wartawan warga Vietnam yang paling senior. Pham Xuan An memang menjunjung tinggi profesi jurnalistik. Dia amat mementingkan persahabatan. Karena itu dia alokasikan waktu bagi setiap wartawan Barat, khususnya wartawan AS, yang datang ke dia supaya dibantu mendapat informasi latar belakang tentang kelompok-kelompok dalam jajaran militer Vietnam Selatan yang saling mengkup, kira-kira apa strategi Front Pembebasan dan Hanoi dan bagaimana daya mampu militer AS sebenarnya serta tekad mereka.

Pham Xuan An memperoleh reputasi sebagai wartawan yang menguasai informasi yang paling konfidensial sekalipun, tapi bersikap pemurah dalam membaginya dengan rekan-rekannya. Namun, tugas utamanya adalah sebagai intel strategis yang mendambakan persatuan Vietnam, bebas dari intervensi asing.

Keterlibatan militer AS terus meningkat. Pada suatu tahap sekitar 500.000 (setengah juta ) pasukan AS bertugas di Vietnam Selatan. Segala jenis persenjataan modern diterapkan, termasuk juga pemboman dengan pesawat pembom B-52. Bagaimana menghadapi ini semua?

Cukup dua kasus disarikan di sini dari buku biografi Pham Xuan An yang menggambarkan kebolehannya sebagai intel strategis. Kasus pertama, Serangan Umum Tet (tahun baru) pada 31 Januari 1968. Hanoi menugaskan seorang intel militer bernama Tu Cang untuk mendampingi Pham Xuan An. Tugas mereka adalah mempelajari lokasi sasaran yang akan diserang.

Karena Pham Xuan An dikenal sebagai wartawan, dan mempunyai banyak teman di kalangan para perwira Vietnam Selatan, mereka leluasa keliling dengan mobil An yang tua. Satu per satu sasaran dipelajari: istana presiden, Kedutaan Besar AS, markas besar tentara Vietnam Selatan, pos angkatan laut di tepi Sungai Saigon. Operasi keseluruhan serangan Tet dipimpin oleh Letnan Jendeal Tran Van Tra, seorang pati yang cenderung emosional.

Komponen penting dalam rencana Tet adalah perlawanan massal secara serentak oleh masyarakat di kota-kota. Pada dini hari 31 Januari 1968, sekitar 80 ribu pasukan Vietnam Utara dan gerilya Vietnam Selatan menyerang kira-kira 100 kota dan ibu kota kabupaten di Vietnam Selatan. Di Saigon sendiri, Kedutaan Besar AS dan istana presiden menjadi ajang pertempuran. Namun, secara teknis militer serangan Tet sulit dinilai sebagai sukses. Perlawanan massal secara serentak oleh warga di kota-kota tidak terjadi. Jumlah korban pasukan Vietnam Utara dan gerilya Vietnam Selatan mungkin sampai sekitar 50 persen.

Pada tahap inilah kehebatan Pham Xuan An sebagai intel strategis menonjol. Dia ikuti semua briefing yang diselenggarakan pihak Vietnam Selatan dan pimpinan militer AS. Dia bicara dengan teman pribadinya, kepala staf Jenderal Tran Van Don untuk mengukur dampak dari serangan Tet. Kemudian ia susun laporannya untuk Hanoi. Pham Xuan An berkonklusi, “suatu kemenangan psikologis telah dicapai. Pihak musuh shocked. Meskipun kita kalah secara taktis, kita menang secara politik,” demikian Pham Xuan An.

Pham Xuan An perkirakan, dampak psikologis serangan Tet pada masyarakat AS akan luas sekali. Mereka melihat dari layar TV bahwa Kedutaan Besar AS di Saigon diserang. Timbul keraguan, kenapa AS masih anggap perlu terlibat di Vietnam Selatan?

Kasus kedua yang menonjolkan peranan Pham Xuan An sehingga dia mendapat bintang jasa dari Jenderal Vo Nguyen Giap, terjadi pada Oktober 1974. Perjanjian Paris antara Dr Kissinger dan Le Duc Tho dicapai. Krisis Watergate menggoyahkan Washington, DC. Presiden Richard Nixon diganti Presiden Gerard Ford. Congress, Dewan Perwakilan Rakyat telah melarang anggaran untuk keterlibatan militer AS di Vietnam Selatan.

Di Hanoi diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi antara Komite Militer Partai dan Politburo (sistem Vietnam Utara tidak mengenal Staf Umum ). Persoalan utama, apakah sudah tiba saatnya untuk melancarkan kampanye militer terakhir demi mempersatukan Vietnam, atau menunggu sampai 1976? Persoalan yang berkaitan, apakah AS akan kembali intervensi dengan daya mampu militernya kalau serangan umum tersebut dilancarkan, setelah mereka karena Perjanjian Paris, meninggalkan wilayah Vietnam?

Laporan perkiraan Pham Xuan An amat diandalkan. Dia mengetahui rapat-rapat di istana Presiden Nguyen Van Thieu. Dia juga dapat mengukur iklim budaya politik AS yang “loyo”, karena krisis Watergate. Pham Xuan An dengan tegas menandaskan, pihak Vietnam Selatan tidak mengharapkan suatu serangan umum (disangka, daya mampu militer Hanoi sedang lemah) dan AS tidak akan kembali intervensi.

Maka rapat gabungan tingkat tinggi di Hanoi itu memutuskan untuk melancarkan Kampanye 275 dipimpin Jenderal Van Tien Dung pada awal 1975. Tujuannya adalah “membebaskan wilayah Selatan dan mempersatukan Vietnam sesuai pesan Ho Chi Minh”.

Karena itu, ketika Saigon direbut pada 30 April 1975 dan beberapa hari kemudian Jenderal Vo Nguyen Giap tiba untuk inspeksi, keputusannya yang pertama adalah mengubah nama Saigon menjadi Kota Ho Chi Minh.

*

Setelah membaca biografi intel Hanoi yang ulung itu, Pham Xuan An, sungguh mengesankan betapa setelah Vietnam bersatu dan perang berakhir, ia selalu tandaskan bahwa ia menghargai persahabatannya dengan rekan-rekan AS. Ada yang merasa “dikhianati”, karena tidak menyangka Pham Xuan An yang kurus dan lembut itu ternyata intel Hanoi. “Cinta saya pada Vietnam yang bebas bukan berarti bahwa saya harus membenci AS ataupun teman-teman saya orang Amerika”.

Saya tatap dari kamar hotel betapa orang-orang Vietnam ini (tua-muda, laki dan perempuan) sibuk menekuni kegiatannya. Sungguh mengagumkan keuletan mereka.

Sebuah bangsa yang habis-habisan di bom karena mempertahankan kemerdekaannya tapi kemudian tidak membenci mantan musuhnya itu adalah bangsa besar. Vietnam tampaknya akan menjadi negara yang penting peranannya di peta geopolitik Asia Tenggara.

Penulis adalah pengamat perkembangan sosial politik di Indonesia, serta masalah internasional

Last modified: 21/7/07


 

THE GLOBAL NEXUS

KPK dan Korupsi Penyandera Negara

Christianto Wibisono0

Hari Senin pagi ini, atas desakan, himbauan dan dukungan banyak pihak antara lain Teten Masduki dari ICW dan Sobary dari Kemitraan, saya menyampaikan bahan masukan untuk Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK tentang Strategi Baru KPK Periode 2008 -2012. Intinya ialah gagasan penanggulangan state capture type of corruption (SCTC) sebagai prioritas yang lebih strategis dari petty administrative corruption (PAC). Tim Evaluasi ICW dalam Evaluasi Kinerja KPK 2004 -2007 mencatat bahwa korupsi di Indonesia berada pada quadrant hostage dalam matriks tipologi korupsi oleh UNDP. Negara telah disandera oleh SCTC yaitu collusion among public and private agents for private benefit. Yang menikmati benefit, ialah oknum pejabat dan oknum swasta yang berkolusi menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan negara/publik.

Korupsi tipe SCTC dalam besaran triliunan ini sangat berdampak pada kinerja bangsa dan mayoritas elite pasti pernah terkait dalam belitan SCTC

KPK Belum Ofensif

Pada tingkat menengah ke bawah, masyarakat diperas oleh PAC sehingga menambah beban penghidupan mereka ketika memerlukan pelayanan karena terkena pungli. Di masa lalu PAC ini digebrak oleh Opstibnya Pangkopkamtib Sudomo dan Menpan Sumarlin menyamar menggrebek birokrat “rendahan”

Korupsi pada tingkat ini seharusnya bisa diatasi dengan gaji yang cukup dan disiplin dari atasan untuk menghukum bawahan yang membebani rakyat. Namun yang terjadi ialah atasan yang seharusnya mendisiplinkan bawahan malah merupakan bagian dari jalur upeti pungli dari bawah ke atas. Sistem pelayanan publik menjadi sclerosis sebab mekanisme disiplin pegawai menengah ke bawah tidak berjalan.

Saya telah memperingatkan gejala KKN pada tingkat penyalahgunaan policy akibat kekuasaan monolit selama 32 tahun Orde Baru, dengan kanker SCTC yang menjalar ke segala arah. Ketika Orde Baru tumbang pada bulan Mei 1998 saya mengusulkan UU Amnesti dengan syarat pembayaran denda dan tarif pajak tertinggi bagi elite penguasa dan pengusaha yang bergelimang SCTC. Sasarannya bukan hanya pejabat publik tapi juga unsur private yang menikmati praktek SCTC. Setelah masa amnesti 1-2 tahun, maka akan berlaku pelaksanaan asas pembuktian terbalik. Kemudian diberlakukan UU Transparansi Kekayaan Pejabat Publik dan Dana Kampanye Politik.

Pada bulan Februari 1999 saya mengikuti White House Global Forum on Fighting Corruption dipimpin Wapres Al Gore. Pada bulan April 1999 saya memberi prasaran pada seminar SAIS John Hopkins University bertema Corruption in Asia: Fostering Integrity in Business and Government.

Pada bulan November 1999 saya menyerahkan penelusuran data 1668 debitur BPPN dengan 30 konglomerat termasuk kroni Orde Baru berutang di atas Rp 1 triliun kepada Presiden Abdurrahman Wahid di Baltimore.

Melalui Teleconference dari Washington DC Februari 2001, saya mengusulkan UU Anti Conflict of Interest dalam hal pengusaha berdwifungsi menjadi penguasa politik untuk mencegah praktek SCTC yang menyandera kebijakan negara untuk kepentingan oknum “penguasaha”. Gus Dur perlu waktu 1,5 tahun sebelum memanggil saya untuk menjadi Menko Perekonomian bulan Juni 2001 menjelang impeachment oleh MPR.

The rest is history KPK yang berdiri sejak 2004 menurut penilaian ICW masih lebih banyak bergerak pada tingkat PAC dan belum pada tingkat SCTC yang strategis.

Karena itu, KPK harus dibekali dan mengupayakan terwujudnya perundang-undangan strategis untuk menanggulangi SCTC pada era “penguasaha”

Dalam rangka itu, pada Selasa 10 April 2007 saya meluncurkan acara perdana The Global Nexus Institute (GNI) mengulangi usul 2001 tentang pelembagaan UU Anti Konflik Kepentingan, terutama dalam menghadapi fenomena masuknya pengusaha dalam jabatan publik untuk menghindari “dwifungsi penguasaha” yang berdampak negatif bagi kepentingan publik.

Gagasan tersebut saya gulirkan dalam pertemuan maraton dengan para petinggi negara yang berkepentingan dengan penuntasan strategis masalah korupsi. Tanggal 9 April makan malam bersama Ketua DPR Agung Laksono. Selasa sore selesai acara GNI saya diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu 11 April bertemu Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, Kamis 12 April dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof DR Jimly Asshidiqie. Rabu 18 April dengan Wakil Ketua KPK Erry Ryana Harjapamekas. Kamis 19 April dengan Gubernur Lemhanas Prof DR Muladi SH. Pada 7 Mei saya berbicara selaku instruktur pada acara pendidikan KPK. Pada 8 Mei dengan Wapres Jusuf Kalla dan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan terakhir dengan Ketua Dewan Pertimbangan PDI-P Taufik Kiemas. Dalam seluruh pertemuan fungsional itu, tema saya ialah perlunya UU Anti Conflict of Interest dengan kewajiban pengelolaan aset “penguasaha” kepada blind trust management independent.

Tentu saja harus ada penyelesaian tuntas berjiwa rekonsiliasi dan pembelajaran . Dosa kolektif SCTC masa lalu walaupun diampuni dengan amnesti, tetap memerlukan prinsip bahwa kesalahan harus dihukum dengan penalty yang dilakukan melalui amnesti bersyarat dan berjangka. Setelah peluang amnesti, diberlakukan pembuktian terbalik bagi mereka yang tidak melaksanakan amnesti. Dalam kategori pelaku dan penikmat ialah para debitur BPPN dan penerima BLBI yang sedang ditelusuri ulang oleh Kejaksaan Agung. Langkah legal kasus demi kasus tentu akan memakan waktu dan bisa dicap tebang pilih. Sedang bila dikenakan UU Amnesti dan kemudian pembuktian terbalik mungkin lebih lucrative bagi perolehan negara.

Berikutnya diberlakukan UU Anti Conflict of Interest, pengelolaan dwifungsi “penguasaha”. Adalah hak asasi pengusaha untuk menjadi pejabat. Tapi aset pengusaha yang bersangkutan harus dikelola oleh blind trust management sebagaimana Presiden AS menguasakan asetnya untuk menghindari praktek SCTC.

Baik Presiden Clinton maupun Presiden Bush menyerahkan asetnya untuk dikelola blind trust independent. Politisi dan pejabat seperti Clinton dan Bush memiliki dua pembukuan. Sebuah buku tentang penghasilan dan kekayaan pribadi. Presiden Bush gajinya US$ 400.000, tapi dia memiliki kekayaan berupa saham dan seterusnya yang dikelola oleh blind trust. Dari sini bisa mendapat deviden sesuai fluktuasi pasar. Ada lagi buku kedua yang memuat seluruh dana kampanye yang mungkin lebih besar dari aset pribadi. Instrumen dan institusi ini sangat berperan dalam menangkal SCTC sebagai jenis korupsi yang bisa melumpuhkan dan menyandera negara di tangan kleptokrat.

Prioritas utama ialah penanggulangan SCTC masa lalu dan masa yang berjalan. Jika keterkaitan politik dan korupsi pada tingkat SCTC diputuskan maka PAC akan diatasi dengan disiplin internal oleh atasan yang tidak lagi menerapkan jalur upeti. KPK sendiri akan berperan sebagai watchdog dalam pencegahan kambuhnya SCTC meskipun telah ada UU Anti Conflict of Interest. Dengan pendekatan sistemik ini maka tidak ada ruang untuk tebang pilih atau dianggap hanya mengurusi PAC kelas teri tapi tidak berdaya terhadap fenomena SCTC dalam ekses dwifungsi “penguasaha”.

.Penulis adalah pengamat masalah-masalah nasional dan internasional

Last modified: 2/7/07


 

THE GLOBAL NEXUS

“Perang Persepsi” DCA – Ekstradisi

Christianto Wibisono

Heboh perjanjian ekstradisi dan DCA RI-Singapura sudah demikian hebatnya, sehingga kedua negara malah terjebak masuk “perang opini publik”. Di zaman pasca-911 ini sebetulnya perang fisik model abad XX bukan merupakan determinan final. Indonesia menduduki Timtim selama 24 tahun sejak 1975. Tapi, Ramos Horta, Fretilin, dan kelompok anti-RI, memenangkan kemerdekaan Timtim, nyaris tanpa sebutir peluru, kecuali justru secara fisik menjadi korban pelanggaran HAM berat pascareferendum.

Para pelaku tindak kekerasan di Timtim, barangkali merasa menang bisa lolos dari pengadilan internasional, karena Timtim sendiri secara politis ingin berdamai dan melupakan masa lalu. Tapi LSM pejuang HAM sedunia memiliki buku Masters of Terror dengan puluhan nama perwira TNI yang setiap saat bisa “di-Johnny Lumintang-kan” bila berkunjung ke AS, Australia, atau di masa depan Uni Eropa.

*

Sekitar 40 tahun lalu Harian Kami menulis editorial ketika Menhan Singapura Goh Keng Swee berkunjung ke Indonesia sebagai tamu resmi dari Singapura yang pertama. Bukan Menteri Ekonomi atau Menteri Keuangan, tapi Menteri Pertahanan, seolah Singapura ingin menunjukkan walaupun kecil, tapi ia bergigi dengan sistem pertahanan landak. Kalau ingin mencekal landak, pasti tangan Anda akan berlumuran darah karena tajamnya duri kulit landak.

Elite Indonesia sering menyatakan Singapura lebih baik berperilaku seperti Swiss ketimbang Israel, karena akan menimbulkan antipati negara tetangga bila Singapura dipersepsikan analog dengan Israel di tengah lautan Arab.

Dengan pembukaan rekening ACU 1968 Singapura memang sejak itu menjadi Swiss untuk harta karun dari negara tetangga. Segera harus dicatat, deposan yang menyimpan uangnya, bukan semua koruptor. Sebagian adalah ibu rumah tangga, keluarga yang menabung untuk hari depan dan hari tua serta beasiswa untuk anak belajar. Semua dari keringat dan dari jerih payah halal yang harus dijamin hak asasinya.

Tentu saja ada juga yang merupakan harta karun eks-korupsi seperti terbukti ketika H Thahir meninggalkan harta warisan yang diperebutkan istri kedua dan anak-anak dari istri pertama. Gara-gara sengketa keluarga itu, Pemerintah baru mengetahui ada dana ratusan juta $ yang kemudian dikembalikan ke Pemerintah RI setelah Benny Moerdani bersedia duduk di kursi saksi di pengadilan Singapura.

Sejak kasus H Thahir, sebetulnya semua koruptor kelas kakap sudah menarik dananya dari Singapura untuk diungsikan ke safe-haven, pusat suaka harta yang bertebaran di seluruh dunia. Mulai dari Guernsey (tempat parkir dana milik Tommy Soeharto) Bahama dan pulau-pulau kecil lain yang hidupnya hanya sebagai alamat kotak surat bank penampung dana hasil korupsi maupun kriminalitas lain.

Yang disebut para konglomerat yang mondar-mandir di Orchard Road sebetulnya juga belum pernah dihukum oleh keputusan pengadilan yang bersifat tetap.

Bagi Indonesia, karena segala macam perkara bisa dan boleh naik sampai ke Mahkamah Agung, jelas untuk memperoleh putusan final itu bisa memakan waktu 3-5 tahun. Kecuali ada prioritas dan kemauan politik untuk menuntaskan secara lebih efisien.

Jadi sebetulnya jika Pengadilan Indonesia lugas dan tuntas mengadili dan menghukum koruptor dengan proses yang jelas, legal, dan formal, tidak ada alasan untuk Pemerintah Singapura tidak mengembalikan harta seperti warisan H Thahir kembali ke yang berhak yaitu Republik Indonesia.

*

Give and take dan quid pro quo dalam hubungan bilateral antara ekstradisi dan pertahanan, tentu harus kita kelola secara arif bijaksana dan dewasa. Diplomasi akhirnya memang suatu “transaksi politik” di mana kedua pihak saling memberi dan menerima konsesi, sehingga keduanya secara timbal balik diuntungkan.

Ketika Mikhail Gorbachev dengan jiwa besar tidak menggerakkan tank Uni Soviet untuk mencegah penghancuran tembok Berlin, maka Helmut Kohl menyodorkan anggaran “pesangon” pasukan Uni Soviet sekitar 5 miliar euro. Ketika Raja Abdullah dari Arab Saudi berkunjung ke Beijing untuk mengimbau RRT agar mencegah Iran bernuklir, Abdullah membawa “ang pao” US$ 150 juta, yang diserahkan untuk pembangunan Provinsi Xinjiang, yang mayoritas penduduknya suku Uighur adalah Muslim.

Ketika Vietnam dengan cerdik menjadi anggota koalisi Sekutu ke Irak, hanya dengan sumbangan surplus beras, Vietnam mendapat prioritas bantuan dari AS yang cukup signifikan.

Jadi diplomasi jelas merupakan seni memperoleh keuntungan bagi suatu negara di tengah percaturan global yang semuanya mengklaim harus mempertahankan kepentingan nasional. Padahal, dalam kenyataan kita semua harus belajar hidup berdampingan dan berkompetisi secara sehat, adil, wajar, dan produktif, dalam suasana damai dan tidak dijerat syak wasangka satu sama lain.

Perjanjian bilateral pasti mencakup substansi di mana satu pihak menerima sesuatu dan pihak lain memberi sesuatu secara timbal balik. Itulah transaksi politik antarnegara yang mirip bisnis, tapi menyangkut hal-hal yang bersifat intangible, kualitatif, dan tidak sepenuhnya bisa dikalkulasi secara kuan- titatif.

Kali ini saya belum memasuki materi DCA dan ekstradisi secara mendalam, sebab saya yakin diplomat kita memahami secara lebih profesional ketimbang orang luar, untuk menjabarkan quid pro quo secara njelimet. Pro dan kontra DCA/Ekstradisi bisa juga dilihat dari kegenitan sebagian elite untuk menunjukkan gigi dan ototnya, bisa mendikte atau menganulir kebijakan luar negeri pemerintah.

Bisa juga diplomat kita agak teledor dalam kalkulasinya karena agak “malu-malu” dalam mengungkapkan kalkulasi bisnis untung rugi perjanjian itu. Kalau masalahnya hanya teknis, kenapa dibesar-besarkan dengan isu seperti menjual kedaulatan, membahayakan keamanan nasional dan lain-lain momok dan monster yang membuat orang paranoid di kedua pihak.

Kerja sama atau latihan perang, biasanya memang hanya bisa dilakukan antara pihak-pihak yang secara strategis, bersahabat, beraliran dan ber-”ideologi” paralel, dan jarang dilakukan jika dua pihak berada pada posisi antagonis satu sama lain. Kalau sudah saling curiga, buat apa latihan perang bersama, salah-salah malah bisa terjadi insiden yang bisa “meletus” jadi perang benaran.

Hubungan Indonesia-Singapura, memang gampang-gampang susah. Bermusuhan tidak, berlawanan tidak, bersahabat karena bertetangga, belum tentu sangat akrab, mirip juga dengan hubungan antara Indonesia-Malaysia dan Malaysia-Singapura, atau Malaysia-Thailand, dan Malaysia-Filipina. Bisa bertengkar, bisa ngambek, bisa ngotot, bisa main ultimatum karena pelbagai faktor subjektif emosional yang biasanya dikobarkan oleh elite yang mau mencari popularitas. Kalau suasana hangat sudah dikipas jadi api kemudian berkobar benaran, baru kelabakan dan kewalahan memadamkan api yang disulut elite itu sendiri.

*

Saya baru akan memasuki substansi masalah minggu depan, karena ingin mempelajari lebih detail heboh yang sudah jadi retorika dan perang urat saraf yang malah lebih gawat dari “latihan perangnya”. Situasi sebelum perjanjian malah lebih tenang, dibanding suhu elite dan penggembira yang terhipnose oleh genderang “perang opini”.

Mari mengendapkan diri dulu sebelum memutuskan secara emosional dan irrasional.

Penulis adalah pengamat masalah dalam negeri dan luar negeri


 

Televisi dan Hak Anak

Neni Utami Adiningsih

Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional (HAN). Tak banyak yang mengetahuinya. Identik dengan masih minimnya kepedulian atas hak anak atas perlindungan. Tayangan televisi misalnya, semakin digugat sebagai perusak kecerdasan, moral, serta perilaku anak, yang berarti menghancurkan hak anak mendapatkan perlindungan.

Ironinya, anak-anak semakin tak bisa lepas dari televisi. Itu sebabnya, sehari sebelum peringatan HAN ada gerakan moral bertajuk “Hari Tanpa TV”.

Saat ini televisi berhasil menguasai anak, bahkan telah mengambil-alih keberadaan orangtua. Televisi berhasil memorakporandakan tatanan dalam keluarga. Persis seperti yang pernah diramalkan John Naisbitt dan istrinya, Patricia Aburdene dalam buku Megatrend: Ten New Directions for The 1990, salah satu bentuk perubahan besar di era milenium dan globalisasi adalah berubahnya cara membangun keluarga.

Televisi yang tumbuh subur dewasa ini membuat konsumennya (pemirsa), termasuk anak-anak, rela berlama-lama menikmati “sihir”-nya yang luar biasa. Mereka bersedia menyerahkan sebagian besar waktunya duduk di depan kotak ajaib itu. Ironinya, penyerahan waktu ini acap kali justru diawali orangtua.

Dengan alasan sibuk, orangtua kian memercayakan pengasuhan anak kepada televisi. Sejak masih bayi, begitu bangun tidur, anak langsung didudukkan di depan televisi. Memang anak menjadi tenang, sehingga orangtua juga tenang. Orangtua merasakan “bantuan” televisi. Akibatnya, kebiasaan itu berlanjut, dengan jumlah waktu tonton semakin panjang.

Hasil survei memperlihatkan waktu menonton anak-anak di Indonesia 30-35 jam seminggu. Umumnya, tanpa pendampingan orangtua.

Di sisi lain, sangat banyak gugatan atas materi tayangan televisi, yang dianggap tidak mendidik. Misalnya saja tayangan film horor, kekerasan, dan mistik. Film jenis itu ditengarai dapat mempengaruhi jiwa anak, cenderung membuatnya menjadi penakut dan tidak realistis. Belum lagi tayangan berbau pornografi, yang dapat mempengaruhi moral anak.

Ditambah lagi dengan semakin maraknya tayangan yang secara vulgar dan detail menayangkan tindak kriminal. Akibatnya menginspirasi anak menirunya, entah dalam bentuk melukai orang lain dengan berkelahi, tawuran, kekerasan maupun melukai diri sendiri, seperti bunuh diri.

Ironinya tayangan yang katanya dikhususkan untuk anak-anak pun ternyata juga sarat dengan pornografi, mistik, dan kekerasan. Termasuk dalam tayangan film kartun, yang begitu digandrungi anak-anak. Hasil pemantauan lembaga Kritis Media untuk Anak (Kidia) menunjukkan 84 persen dari jumlah jam tayang acara anak (atau 92 buah dari 110 mata acara) berupa film kartun. Banyak di antaranya yang tidak sesuai untuk anak-anak. Kondisi itu diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang tidak mencantumkan label kategori, serta tidak memperhatikan jam tayangnya.

Buruknya kualitas acara untuk anak-anak di televisi juga tampak dari hasil pemantauan 100 relawan Bandung TV Watch yang membagi pemantauan dalam tiga bidang, bidang pendidikan, bidang informasi, dan bidang hiburan. Hasil pemantauan bidang hiburan menyebutkan, tayangan film dan sinetron sebagian besar kering dari pesan moral, menawarkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seks bebas di kalangan remaja, dengan jam tayang yang tidak sesuai dan kostum tidak mendidik.

Sinetron berbau agama dan mistik, cenderung hanya menakut-nakuti. Bandung TV Watch, juga menyimpulkan acara-acara di televisi tidak mengajak masyarakat berpikir dan menambah wawasan pengetahuan, tetapi lebih mengajak masyarakat menghibur diri. Kondisi di atas tentu memberikan pengaruh negatif kepada anak.

Langgar KHA

Dengan kehadiran dua stimulus terus-menerus melalui bunyi dan gambar, tayangan televisi ditengarai membuat kemampuan anak berkonsentrasi menjadi pendek, hanya antara dua hingga tujuh menit. Selain itu, minimnya aktivitas fisik ketika menonton televisi membuat anak kurang terampil, kurang aktivitas seperti bermain, kurang sosialisasi dan komunikasi.

Kondisi di atas, langsung maupun tidak, segera maupun dalam rentang panjang, akan menggiring anak-anak ke arah terhambat mengembangkan kepribadiannya dalam ranah positif, karena yang sangat kuat mengkontaminasi dan mencengkeram dirinya adalah ajakan atau penggiringan ke pola-pola deviatif, anomali, dan kriminalitas. Kecenderungannya, semakin meningkatnya kenakalan anak-anak.

Laporan UNESCO misalnya menyebutkan 27 persen remaja yang dihukum karena tindak kejahatan terdorong melakukan aksinya setelah menonton aksi serupa di televisi. Di Amerika, sebuah laporan menyebutkan 10 persen anak laki-laki dan 25 persen anak perempuan yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan mengakui tertarik melakukan tindakan kejahatan akibat tayangan film yang mereka saksikan di televisi. Tak tertutup kemungkinan kondisi itu juga dialami anak-anak Indonesia.

Di Pasal 3 KHA disebutkan semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pada Pasal 17 KHA, secara khusus bahkan dibahas peran media massa terhadap proses tumbuh kembang anak. Disebutkan negara mengakui pentingnya fungsi yang dilakukan media massa dan akan menjamin anak-anak bisa memperoleh informasi dan bahan-bahan dari beraneka ragam sumber nasional dan internasional yang berbeda-beda, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa dan moralnya, serta kesehatan fisik dan mentalnya.

Untuk itu negara diharapkan mendorong media massa menyebarluaskan informasi dan bahan-bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak-anak dan sesuai dengan semangat pendidikan.

Ikut Melindungi

Jelaslah KHA sangat berupaya melindungi anak, termasuk dari dampak negatif televisi. Tinggal bergantung apakah kita juga ingin melindungi anak-anak kita. Bila ya, berikut beberapa hal yang semestinya kita lakukan.

Pertama, hendaknya kita menerapkan undang-undang penyiaran secara maksimal dan konsisten. Dengan adanya undang-undang itu tayangan yang tidak sesuai bahkan merusak proses tumbuh kembang anak bisa diadukan ke Komisi Penyiaran Indonesia (Daerah).

Kedua, hendaknya stasiun televisi mencantumkan label penunjuk yang akan membantu orangtua memilih acara bagi anak-anaknya. Saat ini terdapat dua standar pencantuman logo. Pertama berdasar standar Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dengan label SU (Segala Umur), BO (Bimbingan Orangtua) dan DW (Dewasa). Kedua, berdasar standar Komisi Pe- nyiaran Indonesia dengan label A (Anak), R (Remaja), D (Dewasa), dan SU (Semua Umur).

Ketiga, hendaknya pemerintah, yang mewakili masyarakat Indonesia merativikasi KHA, mau bertanggung jawab, dengan berani mengawasi televisi agar menghentikan tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Sangat banyak materi mendidik yang bisa diangkat, baik yang terkait dengan keberagaman budaya Indonesia, kekayaan ragam hayati dan hewani, hingga yang terkait dengan kemajuan teknologi.

Keempat, orangtua hendaknya tidak hanya bisa menuntut tayangan yang sehat, sementara dia sendiri membiarkan “penjahat-penjahat” masuk via layar kaca. Orangtua harus memantau program televisi, apakah isinya layak dikonsumsi anak. Orangtua juga harus bersikap tegas serta membatasi waktu menonton televisi, tidak lebih dari dua jam sehari. Orangtua juga harus meluangkan waktu menemani anak menonton televisi.

Anak adalah titipan Yang Maha Esa, yang harus kita pertanggungjawabkan kelak. Karena itu mari kita lindungi, kita penuhi haknya, termasuk menghindarkan mereka dari serangan gencar tayangan (negatif) televisi.

Penulis adalah ibu rumah tangga yang sangat berminat pada masalahanak, perempuan dan keluarga

Last modified: 24/7/07


 

Perjanjian Ekstradisi Bukanlah Jaminan

Oleh Fiki Oktanio

Perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia merupakan sebuah pencapaian yang patut diacungi jempol. Namun, perjanjian ekstradisi itu sendiri bukanlah hasil akhir yang diharapkan. Perjanjian ekstradisi itu merupakan awal sebuah jalan yang panjang dan berliku untuk dapat membawa para koruptor Indonesia yang bersembunyi di Singapura. Perjanjian ekstradisi bukanlah sebuah tiket “gratis” yang dengan mudah membawa kembali para koruptor tersebut.

Alberto Fujimori, yang selama ini tinggal di Jepang setelah mengundurkan diri sebagai Presiden Peru pada tahun 2005, tanpa terduga mendarat di Cile. Tidak ada alasan resmi yang membuat Cile sebagai pilihan Fujimori.

Selama ini, Peru berusaha untuk membawa kembali Fujimori untuk diadili dengan tuduhan korupsi dan pelanggaran HAM.

Saat berada di Jepang, Fujimori “aman” karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Jepang dan Peru. Berbeda halnya, Cile memiliki perjanjian ekstradisi dengan Peru, sehingga menjadi pertanyaan banyak kalangan mengapa Fujimori memilih Cile. Fujimori memang diindikasikan untuk kembali ke panggung politik Peru.

Kedatangan Fujimori ke Cile itu sendiri memang sempat menggemparkan dunia politik Cile. Fujimori langsung ditahan, dan setelah menjalani penyelidikan langsung dikenai tahanan rumah. Peru, langsung mengambil momentum pada kesempatan pertama untuk meminta ekstradisi kepada Pemerintahan Cile. Jepang pun tidak tinggal diam, dan secara aktif mengamati perkembangan yang berlangsung.

Melalui proses yang panjang, Hakim Orlando Alvarez, yang menangani proses ekstradisi mantan Presiden Peru tersebut, memutuskan untuk menolak permintaan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Peru.

Keputusan penolakan ekstradisi tersebut dikuatkan dalam sebuah resolusi dengan memperhatikan 122 konsiderans yang memperkuat penolakan atas permintaan ekstradisi Pemerintah Peru.

Alasan utama penolakan permintaan ekstradisi tersebut adalah kurangnya bukti keterlibatan Fujimori secara langsung di dalam kasus korupsi dan pelanggaran HAM. Pemerintah Peru, atas keputusan yang diambil Pengadilan Cile, langsung mengajukan banding. Proses selanjutnya akan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Cile.

Reaksi yang terjadi atas keputusan itu sangat beragam. Berdasarkan survei yang dilakukan, 93 persen masyarakat Cile menginginkan Fujimori dapat diekstradisi ke Peru. Kalangan politik sendiri terpecah dengan adanya keputusan itu.

Koalisi Partai Pemerintah, Konsertasi, menyesalkan keputusan itu, karena keputusan itu akan mencederai citra Cile yang sedang membangun demokratisasi dan penghormatan HAM pascarezim militer. Namun, pihak oposisi mendukung keputusan itu, karena keputusan itu menunjukkan independensi pihak pengadilan yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga mana pun.

Nuansa Politis

Memang, proses ekstradisi itu memiliki nuansa politis yang lebih kental dibandingkan sebuah proses hukum semata. Secara sistem ketatanegaraan Cile, lembaga yudikatif merupakan lembaga yang independen dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga mana pun termasuk eksekutif.

Namun, realita politik yang terjadi memang membuat Cile dalam sebuah posisi sulit. Bahkan terjadi manuver-manuver politik sebelum terjadinya keputusan itu, yaitu pencalonan Fujimori sebagai anggota senat oleh sebuah partai politik di Jepang. Tentunya manuver itu secara tidak langsung menyulitkan Pengadilan Cile itu sendiri.

Saat ini hubungan bilateral antara Cile dan Peru sedang bermasalah, yaitu dengan adanya rencana Peru membawa permasalahan perbatasan maritim ke Mahkamah Internasional. Sedangkan Jepang -Fujimori memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Peru dan Jepang-, juga secara tidak langsung memiliki implikasi terhadap perkembangan proses itu.

Presiden Cile, Michelle Bachelet dalam waktu dekat ini akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang. Kunjungan itu dilakukan untuk memperingati 110 tahun hubungan bilateral dan akan melakukan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas.

Presiden Bachelet dalam keterangan resminya menyebutkan bahwa keputusan pengadilan tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral antara Cile dan Peru. Bahkan Presiden Peru, Alan Garcia, mengatakan menghormati keputusan pengadilan walaupun akan mengajukan banding dengan melengkapi bukti baru untuk mendukung permintaan tersebut.

Secara domestik, Presiden Garcia akan berada dalam posisi yang lebih aman jika Fujimori tidak berada di Peru. Alan Garcia dan Fujimori pada dasarnya memiliki aliran politik yang sama, sehingga keberadaan Fujimori di Peru akan menyulitkan posisi Alan Garcia sendiri.

Pemerintah berulang kali mengatakan bahwa tidak akan mencampuri pihak yudikatif, dan proses ini merupakan wewenang sepenuhnya pengadilan. Namun, lambatnya keputusan yang diambil pengadilan menyebabkan berkembangnya spekulasi adanya intervensi pemerintah di dalam pengambilan keputusan ini.

Pengadilan Cile sendiri bersikeras bahwa keputusan yang diambil merupakan murni kurangnya bukti yang diajukan, di mana dikatakan Fujimori terlibat secara aktif dalam kasus korupsi maupun pelanggaran HAM.

Menilik penolakan ekstradisi oleh Pengadilan Cile, dapat dijadikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Indonesia. Adanya perjanjian ekstradisi tidaklah dengan serta-merta akan membawa kembali para koruptor ke Indonesia. Permohonan ekstradisi hendaknya benar-benar didukung data yang akurat, sehingga keinginan untuk mengekstradisi para koruptor tersebut benar-benar efektif.

Dapatlah diibaratkan bahwa perjanjian itu merupakan sebuah makanan yang tersaji, namun penyajian dan rasa yang akan bermain, apakah makanan tersebut lezat atau tidak. Dengan demikian perjanjian ekstradisi akanlah sia-sia jika kesiapan aparat di Indonesia tidak dapat memanfaatkan menggali data yang lebih efektif.

Penulis adalah Sekretaris III KBRISantiago, Cile; tulisan ini merpakan pemikiran pribadi, bukan kebijakan KBRI Santiago

Last modified: 24/7/07


 

Calon Independen Vs Keserakahan Parpol

Novel Ali

Salah satu dampak positif reformasi adalah pembangunan cara pandang baru, sekaligus penegakan semangat politik masyarakat Indonesia, untuk melakukan pembaruan konstitusi negara, melalui perubahan UUD 1945. Dari sekian banyak perubahan substansial UUD 1945, adalah presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Di samping tentunya desentralisasi serta penguatan otonomi daerah.

Secara keseluruhan, perubahan UUD 1945 yang dilaksanakan empat kali, mengakibatkan terjadinya perubahan dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berbangsa. Baik pada tataran kelembagaan (kekuasaan) negara, maupun pada tataran kelembagaan politik di tengah masyarakat sipil.

Perubahan UUD 1945, memberikan ruang politik dan hukum, guna diterbitkannya berbagai peraturan dan perundang-undangan di bidang politik, menuju format politik baru, sebagai prasyarat mutlak konsolidasi demokrasi, yang tumbuh dan berkembang pesat pascagerakan reformasi (1998). Perubahan UUD 1945, pun mengakibatkan terjadinya penataan sistem, struktur dan kewenangan lembaga negara, yang telah memberikan peluang terwujudnya pengawasan dan penyeimbangan (checks and balances) atas kekuasaan politik. Dampak negatif dari realitas pembaharuan sistem dan pranata kekuasaan (power) dan politik praktis dimaksud adalah maraknya konflik kepentingan di antara pemegang kekuasaan, serta pelaku politik, yang telah jauh hari (sebelumnya) terlibat di dalamnya.

Era reformasi menjanjikan terbukanya ruang untuk mewujudkan sistem hukum nasional. Hal itu meliputi pembangunan substansi hukum tertulis atau tidak tertulis, melalui mekanisme pembentukan hukum nasional yang lebih baik, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan pembangunan hukum, baik berdasar Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun sesuai konstitusi negara kita.

Pada sisi lain, perkembangan demokrasi era reformasi terutama lewat penyelenggaraan pemilu secara langsung untuk anggota DPR dan DPRD (mekanisme parpol), dan anggota DPD (perseorangan), pada gilirannya mendesak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), secara langsung dan demokratis. Realitas itu mendorong tuntutan dilakukannya perbaikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain karena beberapa pasal dalam UU Pemerintahan Daerah dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Khususnya, pasal-pasal yang dipandang melanggar hak konstitusional warga negara. Lebih khusus lagi yang membatasi pencalonan kepala daerah secara independen, atau tidak melalui partai politik. Di samping karena dinilai merampas hak konstitusional, serta menutup akses politik untuk memilih calon kepala daerah independen.

Bukan Membonsai Parpol

Sejumlah warga Indonesia, menggugat uji materi atas beberapa pasal UU Pemerintahan Daerah, karena mereka nilai bermasalah. Akhirnya 23 Juli 2007, Mahkamah Konstitusi memutuskan calon independen bisa mengikuti pemilihan kepala daerah. Keputusan MK yang diambil dalam sidang pleno dipimpin Ketua MK dan dihadiri sembilan hakim konstitusi itu, memutuskan beberapa pasal dalam UU Pemerintahan Daerah, harus diubah sebagian, yakni Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 59 ayat 1-3.

Fenomena itu dapat “mengganggu” kepentingan parpol. Pengalaman pemilihan presiden di Amerika membuktikan, calon independen dapat tampil sebagai pemenang, jika mekanisme dukungan masyarakat secara langsung, jauh lebih solid dibanding yang dapat diperankan mesin-mesin politik parpol. Apalagi kalau parpol tidak sepenuhnya memperoleh simpati dan dukungan masyarakat. Namun, keputusan MK yang memberi peluang tampilnya calon independen dalam pilkada, tidak ada kaitannya dengan upaya meminimalisasi kekuasaan dan kekuatan parpol. Keputusan MK dimaksud, sepenuhnya berada dalam ranah hukum, sehingga tidak boleh dipolitisasi untuk atau atas nama kepentingan parpol.

Karenanya, sangat tidak wajar jika muncul pemikiran pihak tertentu, yang mengidentifikasi pemberian peluang calon independen ikut dalam pilkada, sebagai bentuk konkret pembonsaian parpol. Keputusan MK itu merupakan realita yang mau tidak mau, suka atau tidak, perlu (dan memang harus) diakses, sebagaimana isyarat langsung atau tidak langsung reformasi hukum di negeri ini.

Persoalannya, yang menyebabkan baik “orang parpol” atau masyarakat awam, bisa memahami adalah, beberapa hak dan kewenangan yang sebelumnya melekat parpol, kini tidak dapat dipertahankan lagi. Calon independen yang akan tampil ke arena pilkada, jika sebelumnya harus patuh dan taat atas “perintah parpol”, termasuk mesti memenuhi seluruh konsekuensi dan ubo rampe-nya (prasyarat tertulis dan tidak tertulis) yang ditetapkan parpol, kini lebih bebas memilih, mau pakai mekanisme parpol, atau tidak.

Keran demokrasi yang dibuka MK disebut terdahulu, dapat dibaca dalam dua konteks kepentingan, kendati tidak ada pamrih kepentingan ke arah ini, di balik pengambilan keputusan MK itu sendiri. Dua konteks dimaksud berada dalam ranah publik (di luar kepentingan MK), yaitu pendewasaan parpol, khususnya untuk beradu kemampuan dalam upaya merebut konstituen (pemilih) secara demokratis dan dewasa dengan pihak-pihak di luar parpol (konteks kepentingan pertama). Di samping, meniadakan atau minimal mengurangi keserakahan parpol, yang di masa sebelumnya (sebelum calon independen bisa ikut pilkada), gampang sekali merambah ke berbagai ranah kepentingan calon independen dan inner group-nya (kepentingan kedua).

Keserakahan parpol yang sering terungkap dalam sinisme publik, bahwa parpol pasang tarif miliaran rupiah untuk kandidat yang menggunakan parpol tersebut sebagai kendaraan politik, nyaris tidak bisa lagi dipertahankan. Pola perekrutan calon dalam proses pilkada yang sarat politik uang dan political cost (biaya politik) untuk parpol yang bersumber dari kocek kandidat, dengan sendirinya dapat menipis, ketika kebanyakan orang yang bermaksud maju dalam pilkada lebih memilih mekanisme calon independen ketimbang mekanisme parpol yang sarat beban.

Kita dapat memaklumi, calon independen dalam pilkada dapat merugikan pihak tertentu. Tetapi, sudah barang tentu, pihak lain bisa diuntungkan olehnya. Terlepas dari dirugikan, atau sebaliknya diuntungkan oleh keputusan MK tersebut, seluruh warga Indonesia memiliki kewajiban yang sama menjaga proses konsolidasi demokrasi, dapat berlangsung sepenuh waktu (secara berkelanjutan).

Di samping, yang tidak kalah pentingnya diimbangi oleh berlangsungnya sistem dan proses politik di satu sisi, serta kultur politik di sisi lain, dengan pembangunan hukum yang berpayung konstitusi negara, sekaligus berkeadilan antara lain yang telah dibuka arus dan aksesnya, lewat calon independen dalam pilkada.

Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang

Last modified: 25/7/07


 

Lee Kuan Yew dan Demokrasi

Oleh Eko Harry Susanto

Lee Kuan Yew, Menteri Senior Singapura, dalam suatu kesempatan di Jakarta tanggal 24 Juli 2007 mengungkapkan bahwa sistem multipartai di Indonesia yang bisa menempatkan mayoritas parlemen dikuasai oleh partai yang tidak sama dengan partai asal presiden, menyulitkan pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya.

Sebuah pernyataan yang sudah menjadi pembicaraan sehari-hari oleh berbagai pihak yang kritis terhadap jalannya kekuasaan. Parlemen yang kuat tetapi tidak sejalan dengan pemerintahan memang berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan publik. Paradigma ini sejalan dengan pendapat Jean-Jacques Rousseau, dalam pembahasan tentang Kontrak Sosial yang menegaskan bahwa “jika legislator lebih mengedepankan pandangan ataupun kepentingan kelompok, maka substansi negara menjadi lemah, reformasi apa pun menjadi tidak mungkin”.

Namun demikian, yang mengkhawatirkan bagi kehidupan politik di Indonesia, terkait dengan pernyataan Lee Kuan Yew adalah, Singapura sering dipakai oleh berbagai kalangan yang pragmatis ataupun mereka yang mengunggulkan stabilitas keamanan sebagai ideologi negara, gemar menganalogikan kondisi di Negeri Singa itu sebagai rujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pernyataan Lee sangat mungkin dimanfaatkan untuk memberikan legitimasi dalam menjalankan pemerintahan yang otoriter, dengan alasan apa artinya demokrasi dan kebebasan, jika tidak mampu memberikan kemakmuran kepada rakyat.

Tanpa bermaksud menilai kehidupan politik di negara kota itu, ada baiknya, berbagai pihak yang bersemangat ingin mengadopsi sistem politik Singapura, harus mencermati Singapore Paper on Shared Values Tahun 1991 yang berisi panduan sederhana untuk menghormati etika kehidupan bernegara. Nilai-nilai rasional yang terkandung di dalam- nya mencakup, pertama, nation before community and society above self, yang menggarisbawahi, kepentingan negara dalam upaya memakmurkan rakyatnya berada di atas kepentingan pribadi.

Kedua, family as the basic unit of society, keluarga sebagai kesatuan dasar masyarakat, oleh karena itu harus menjadi perhatian negara. Nilai rasional yang ketiga adalah community support and respect for the individual yang berprinsip bahwa perlu ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Selanjutnya nilai yang keempat adalah konsensus, not conflict, pendapat yang berbeda harus diakomodasikan dan dicarikan konsensus, bukan justru menciptakan konflik yang berkepanjangan. Sedangkan yang kelima, racial and religious harmony, harmonisasi terhadap keanekaragaman rasial dan agama yang dipeluk masyarakat.

Kelima nilai tersebut dijalankan untuk mencapai kesetaraan dan keseimbangan dengan terminologi kesejahteraan sosial-ekonomi. Oleh sebab itu, elite politik dan pemerintah yang sering kali lebih mengunggulkan faktor ekonomi dalam hubungannya dengan kesejahteraan rakyat, seharusnya tidak membandingkan Singapura dari aspek kehidupan politik yang dipersepsikan secara general melalui kebebasan bertindak, berbicara dan mengeluarkan pendapat.

Demokrasi Politik

Dengan sudut pandang kemakmuran untuk semua rakyat, semestinya para elite politik di Indonesia membandingkan masalah-masalah lain sebagai penunjang meningkatnya pertumbuhan ekonomi Singapura. Silakan dicermati catatan Bank Dunia dari tahun ke tahun, bagaimana Singapura menetapkan peraturan untuk memulai bisnis, dengan mematok prosedur yang membutuhkan waktu singkat dan menjamin kepastian hukum. Bandingkan dengan Indonesia, dengan prosedur yang berbelit-belit dan memakan waktu sangat panjang ditambah lagi dengan biaya “di bawah meja” yang sangat tinggi.

Oleh sebab itu, mengabaikan demokratisasi politik dengan dalih mencontoh Singapura, sangat tidak relevan. Yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah kerja keras membenahi birokrasi pemerintahan, bukan memimpikan kembalinya gaya pemerintahan yang membelenggu kebebasan untuk berpartai. Hakikatnya, ketika krisis ekonomi belum juga selesai, model pemerintahan otoritarian paternalistik yang menafikan kebebasan berpartai, masih menjadi daya tarik untuk mengatasi berbagai persoalan yang melilit bangsa Indonesia.

Padahal dalam era reformasi, seharusnya elite politik dan pemerintahan tidak lagi membanggakan model kekuasaan yang memiliki kewenangan tinggi dalam mengontrol kehidupan rakyat dan menafikan eksistensi partai politik.

Sebab selain terbukti gagal menciptakan masyarakat yang berkesejahteraan, hampir tidak ada kajian teoretis maupun fak-tual yang menyatakan bahwa kemakmuran berkelanjutan bisa dicapai dengan jalan tangan besi. Dalam tinjauan historis, di sejumlah negara dengan penguasa tiran pada awalnya mampu memberikan kemakmuran bagi rakyatnya, namun sejalan dengan meningkatnya kesadaran bernegara, masyarakat pun menjadi jenuh dan menuntut kebebasan politik untuk melengkapi kehidupan bernegara yang sejahtera dan demokratis. Sebagai contoh, Presiden Chun Doo Hwan yang memerintah tanpa oposisi mampu membuat Korea Selatan makmur.

Meski demikian, dalam perkembangannya rakyat mulai memberontak untuk menentang Chun (Miriam Budiardjo, 2001). Oleh sebab itu, seyogianya para elite dalam pemerintahan dan sejumlah pihak pemuja jargon stabilitas, tidak mengkambinghitamkan demokrasi yang memfasilitasi sistem multipartai sebagai biang kekacauan dan keterpurukan masyarakat.

Sebab demokrasi, bukan sebatas hiruk pikuk untuk bertindak semau sendiri, tetapi demokrasi adalah sistem yang paling beradab untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi dan politik.

Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara.Mengajar Teori dan Isu Pembangunan di beberapa Program Magister Kebijakan Publik.

Last modified: 27/7/07


 

CATATAN JAKARTA

Almarhum Samuel Pardede, Wartawan yang Tekun dan Berpengetahuan

Sabam Siagian

Ketika Senin (23/7) sore lalu saya menjenguk almarhum Samuel Pardede di ICU OMNI Medical Center di Pulo Mas Jakarta, kebetulan seorang dokter spesialis sedang memberikan briefing kepada para keluarga. Kasus Bung Sam sudah gawat. Dia terserang stroke kedua kali dan darahnya tidak normal. Dia berbaring tak berdaya, tubuhnya dihubungkan dengan berbagai peralatan medis modern.

Dalam kondisi demikian, mau tak mau saya teringat sebagai flash back akan hubungan kerekanan kami berdua. Bermula di New York, AS, pada tahun 1972, ketika saya bertugas sebagai staf non-diplomatik di Perwakilan Tetap RI di PBB. Samuel Pardede sedang menyelesaikan program Dag Hammarskjold Memorial Award di Markas Besar PBB. Setiap tahun, sejumlah wartawan diberi kesempatan mengikuti Sidang Umum tahunan PBB. Sam waktu itu wartawan harian Suluh Indonesia yang cenderung berorientasi kepada Partai Nasional Indonesia.

Pada suatu hari, dengan wajah suram ia beritahukan bahwa korannya ditutup. Kalau pulang ke Jakarta, dia tidak tahu, apa pekerjaannya nanti. Bung Sam putra seorang pendeta gereja HKBP dan sudah berkeluarga. Karena almarhum ayah saya juga pendeta, dengan sendirinya timbul simpati besar pada nasibnya.

Saya sarankan supaya berusaha bergabung dengan harian Sinar Harapan. Pendidikannya (jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pernah Thomas Jefferson Fellowship di East-West Center, Honolulu, Hawaii), dan pengalamannya agaknya akan merupakan sumbangan penting bagi harian sore tersebut.

Kemudian, pada awal 1973, harian Sinar Harapan (SH) mengalami reorganisasi menyeluruh setelah diberedel pada akhir Desember 1972. Untuk pertama kalinya, sejak didirikan pada tahun 1961, koran itu mempunyai jajaran redaksi yang jelas struktur dan orang-orangnya. Pemimpin Redaksi: Subagyo Pr; Wakil 1 Pemimpin Redaksi: Sabam Siagian; Wakil II Pemimpin Redaksi: Max Karundeng (alm); Redaktur 2 Pelaksana: RH Siregar, Daud Sinjal, Samuel Pardede (alm), Herald Tidar (alm).

Meskipun sepulang dari New York saya memiliki beberapa rencana, tetapi mengingat kondisi SH, ayah mendesak supaya ikut membantunya. Dengan sendirinya, kerja sama dengan Sam, karena sudah saling berkenalan, dikembangkan untuk meningkatkan volume dan kualitas berita-berita internasional di SH.

*

Peristiwa “Malapetaka 15 Januari 1974″ yang mengakibatkan sejumlah harian diberedel, dan SH nyaris kena, merupakan ujian berat bagi media pers Indonesia. Bagi mereka yang masih survive, apakah kehati-hatian berarti bahwa koran itu menjadi hambar sama sekali?

Bersama Sam, kami usahakan supaya SH dapat menyajikan berita-berita internasional yang selama ini agak diabaikan mendapat tempat yang layak dengan penyuntingan yang rapi.

Kalau saya kenang ulang, maka ada beberapa peristiwa besar di mana ketekunan Sam dan pengetahuannya mengenai masalah-masalah internasional merupakan andalan. Umpamanya, soal Timor Timur dengan segala kompleksitasnya, pertemuan puncak ASEAN yang pertama di Bali pada tahun 1976, hubungan RI-Australia, dan lain-lain.

Yang masih saya ingat betapa kerja sama dengan Sam merupakan pengalaman yang memuaskan, ketika saya meliput pertemuan terbatas antara wakil Junta Militer Lisbon (Portugal) dan para wakil partai-partai politik Timor Timur di Makao ( jajahan Portugal pada waktu itu) pada bulan Agustus 1975.

Hubungan komunikasi amat terbatas (bukan seperti sekarang) dan saya hanya mendapat sepuluh menit untuk menggunakan hubungan telepon internasional. Dengan berteriak-teriak, saya sampaikan kepada Sam beberapa fakta secara lepas-lepas. Ia kemudian meramunya menjadi suatu berita yang lengkap kelihatannya. SH satu-satunya koran yang melaporkan pertemuan di Makao itu.

*

Setelah saya pindah bertugas sebagai pemimpin redaksi harian berbahasa Inggris yang baru The Jakarta Post, pada bulan April 1983, kami jarang jumpa. Apalagi, setelah saya diangkat sebagai Kepala Perwakilan RI di Australia pada tahun 1991.

Namun, sekali-sekali kami jumpa dalam rapat umum pemegang saham badan penerbit PT MIU yang menyelenggarakan harian Suara Pembaruan. Terakhir kalinya, pada RUPS PT Sinar Kasih yang merupakan holding company PT MIU pada tanggal 8 Juni 2007.

Sam Pardede dengan agak emosional menyampaikan catatan-catatan kritis tentang penampilan HU Suara Pembaruan. Sebagai seorang redaktur berpengalaman, ia menyatakan tidak setuju dengan tata letak “aneh” bagi selera jurnalistiknya. Serta, ia minta perhatian berbagai kesalahan yang begitu sering muncul.

Sifat demikianlah yang saya puji pada almarhum Samuel Pardede. Ketekunananya dalam menjunjung tinggi kualitas jurnalistik patut ditiru oleh generasi baru para wartawan. Peralatan modern seperti yang dimiliki sekarang tidak boleh merupakan alasan untuk meremehkan pentingnya prinsip- prinsip pokok dari jurnalistik, yakni: keseimbangan, ketelitian, dan ketekunan.

Selamat jalan, Bung Samuel Pardede, seorang rekan yang tekun dan berpengetahuan.

Penulis adalah mantan Wakil I Pemimpin Redaksi Harian “Sinar Harapan” dan mantan Pemimpin Redaksi harian “The Jakarta Post”

Last modified: 28/7/07


 

THE GLOBAL NEXUS

LKY “Sowan” Seminggu ke Jakarta

Christianto Wibisono

Rosihan Anwar dalam percakapan dengan saya dan Fikri Jufri menjelang diskusi Menteri Mentor Lee Kuan Yew (LKY) di Yayasan Indonesia Forum hari Kamis petang, menyatakan akan menulis “brief encounter with LKY” dalam memoir-nya. Pertama kali bertemu LKY tahun 1959 dan diperkenalkan sebagai Pemred Pedoman, suara PSI.

LKY memimpin Partai Aksi Rakyat (PAP) berideologi sosial demokrat, mirip PSI. Kesan pertama Rosihan, LKY agak aloof (acuh) dan dalam pertemuan kedua kali LKY sempat menanyakan kenapa PSI memusuhi PKI. Sementara LKY sendiri kemudian akan menahan Lee Shiew Coh dari Barisan Sosialis atau sayap kiri, karena menentang kebijakan pasar bebas LKY. Pertemuan ketiga Rosihan, LKY sudah agak santai dan berkomentar “bagaimana Anda mempertahankan kebugaran dan tubuh ramping”.

LKY yang dinilai aloof dan nyaris arogan itu rela sowan hampir seminggu suntuk ke Jakarta, menemui pelbagai tokoh mulai dari Wapres sampai mantan presiden dan capres. Ini membuktikan, diplomasi dan opini publik merupakan ajang yang lebih menentukan ketimbang bom, teror, dan segala macam show of force kekerasan.

*

Eksekusi mati atas sandera Korea Selatan barangkali dianggap kemenangan oleh Taliban, mirip ketika menghancurkan patung Buddha. Tapi kebiadaban itu jelas meruntuhkan seluruh alibi dan pendapat umum tentang terorisme yang semakin membuat kecut dan gemas negara-negara Arab.

Perkembangan mutakhir, Pemerintah AS siap memasok persenjataan canggih kepada Arab Saudi yang sudah semakin paranoid terhadap Iran. Bahwa AS sudah bisa memercayakan sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggih kepada Arab Saudi mencerminkan perubahan mendasar dalam negara-negara Arab.

Libia membebaskan lima juru rawat Bulgaria dan seorang dokter Palestina, setelah Qatar menjadi mediator. Presiden Nicolas Sarkozy langsung terbang ke Tripoli untuk menyambut langkah kemanusiaan Khadafi. Di Gedung Putih Raja Abdullah dari Yordania mendesak Bush segera membekali Tony Blair dengan mandat penyelesaian masalah Palestina.

Rezim Arab Timur Tengah mulai jemu, jengah, dan jenuh terhadap terorisme yang makin tidak keruan membunuhi siapa saja. Termasuk orang Arab dan Muslim secara tidak pandang bulu atau dianggap korban kolateral yang harus diikhlaskan. Memang harus ditunggu langkah demokratisasi substansial penegakan HAM secara tepat guna.

Mesir baru saja menangkap 10 gembong Ikhwanul Muslimin. Rezim-rezim otoriter korup di Timur Tengah termasuk Fatah di bawah Arafat, telah menimbulkan reaksi berupa gerakan seperti Taliban, Al Qaeda, Hamas, dan radikalis dari Maroko sampai Merauke. Kekerasan anarko nihilisme dan perang melawan kemanusiaan yang dilancarkan oleh ekstremis teroris sekarang sudah mencapai titik balik di mana rezim Arab Timur Tengah sendiri jadi putus asa, stres, dan di ambang stroke.

Kelompok berakal sehat, arif, dan bijak, ingin membangun Timur Tengah yang produktif, kompetitif, akomodatif, dan berinteraksi positif dengan dunia luar seperti Dubai, Qatar, dan Bahrain. Kelompok modernis demokratis di Mesir, Yordania, Turki, dan di dalam rezim seperti Iran dan Suriah, ingin mentas dari perilaku anarko nihilis.

Kelompok kelas menengah Timur Tengah baru-baru ini menyatakan bahwa mereka akan meningkatkan kemitraan strategis dengan Asia Timur. Yang dipilih menjadi hub, nexus, atau penghubung, bukan Kuala Lumpur atau Jakarta, melainkan Singapura. Dubai bercita-cita menjadi Singapura untuk Timur Tengah.

Kedua negara kota itu mempunyai hubungan kemitraan strategis dan kompetisi kreatif mirip Hong Kong-Singapura. Bersaing secara sportif untuk menjadi pusat keuangan regional, walaupun kelak harus menerima kenyataan bahwa Pusat Keuangan Asia masa depan ialah Shanghai.

Konstelasi regional global mengalami transformasi mirip puzzle atau mozaik yang berpola star wars. Namun, Jakarta masih terjebak pada pola politik gaya lama dengan kasak-kusuk dan sentimen primordial pada tingkat lokal, regional, dan global.

MM LKY menegaskan bahwa dana-dana offshore yang dikelola di Singapura berasal dari seluruh penjuru global, totalnya US$ 761 miliar. Menurut Lee dana dari Indonesia maksimal hanya 6-7 persen atau US$ 50 miliar. Katakanlah itu suatu under-estimasi dan nilainya mungkin dua kali lipat atau US$ 100 miliar. Tapi, tetap saja dana offshore dari Eropa, Amerika, dan Asia Timur di luar ASEAN, masih enam kali lipat dibanding dana dari Indonesia.

Perincian data asal-usul regional Asian Currency Unit ini diumumkan dalam MAS buletin elektronik sampai akhir bulan paling mutakhir Mei 2007.

*

Elite Indonesia dengan sistem politik multipartai telah mengorbankan kepentingan 220 juta rakyat Indonesia, hanya karena sebagian elite ingin jadi capres dan menjatuhkan citra presiden bercokol (the incumbent). Elite yang tidak memperhatikan perubahan zaman yang serius yang sedang melanda dunia dari Timur Tengah sampai Asia Selatan, dan sedang menjurus jadi konflik peradaban dengan Asia Timur (pembunuhan sandera Korea), hanya akan memacetkan Indonesia dalam keterpurukan berkepanjangan.

Pada tingkat mikro, elite kita bakal menghadapi komplikasi yang ruwet dari konflik lingkungan berupa gugatan balik CEO Newmont terhadap LSM dan New York Times. Juga sengketa Nike karena pabrik milik Hartati Murdaya dinilai sudah tidak efisien dan tidak berdaya saing lagi oleh Nike, serta komplikasi sekitar penerapan CSR secara wajib pada UU PT yang baru.

Juga, gugatan PK ke Mahkamah Agung RI ditambah tekanan lobi politik dari “vulture funds” (perusahaan pencaplok, predator bisnis) yang ingin membangkrutkan APP. Pabrik kertas itu sudah mencapai persetujuan re strukturisasi dengan 93 persen kreditor termasuk dari RRT kini sedang digugat oleh vulture funds Oaktree dan Gramercy untuk memberi perlakuan khusus kepada 7 persen pemegang obligasi, barangkali karena dari AS jadi merasa harus menikmati privilege. Metodenya sengaja membeli obligasi dengan harga murah lalu menuntut harga tinggi untuk membangkrutkan target.

Akumulasi kasus-kasus mikro tersebut bisa menjadi gunung es masalah yang semakin membebani Indonesia, sehingga sulit keluar dari dampak krismon yang sudah 10 tahun.

Kembali kepada isu dominan minggu lalu, LKY yang aloof dan arogan, demi kepentingan nasional Singapura rela sowan dan turun ke lapangan mirip cagub. Boleh dibilang Lee mirip Foke dan Adang yang mendatangi semua konstituen, tidak ada yang dilecehkan semua disowani dari Soeharto, Jusuf Kalla, sampai Mega, dan Wiranto.

Pada acara di Mega Center Kamis, Presiden PKS Tifatul Sembiring menyatakan apresiasi terhadap prestasi Lee Kuan Yew membangun Singapura sejak 1965 dan menanyakan kiat antikorupsi. Lee menjawab harus diawali dengan panutan dan teladan dari top, dari puncak, “Saya tidak pernah menerima pemberian dari siapa pun, meskipun hanya perangkat golf. Dua menteri saya ketika menerima pemberian dari swasta, yang satu dipecat, dipenjara, dan didenda. Yang satu lagi karena malu, telah bunuh diri.”

Tapi, memang menteri Singapura bergaji setara dengan CEO dan manajer global bisnis swasta. Karena bisnis menteri dan presiden ialah nasib jutaan penduduk dan seluruh negara. “Bisnis” menteri dan presiden ialah kepentingan nasional, bukan kolusi dan atau pilih kasih dan bagi rezeki dengan kroni dan nepotisme.

Masalah ekstradisi dan DCA harus dinilai secara meritokratis bagi kepentingan nasional dan bukan kegenitan elite sektarian.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 30/7/07


 

Hedonisme Elite Politik

Oleh Manaf Maulana

Kritik atau hujatan mengenai perilaku hedonistis elite politik di era reformasi ini, yang sering dilontarkan oleh masyarakat, selayaknya tidak diabaikan. Elite politik harus sensitif dan meresponnya. Sebab, santernya kritik atau hujatan merupakan pengejawantahan kekecewaan dan kekesalan masyarakat sebagai konstituenyang layak diapresiasi.

Secara sosiologis, elite politik tetaplah bagian dari masyarakat, yang secara kebetulan saja berhasil duduk di kursi legislatif atau eksekutif. Jika mereka ternyata memang mengalami perubahan drastis, misalnya semula hanya berkendaraan mobil murah, kemudian tiba-tiba mampu membeli mobil mewah, maka masyarakat terdekatnya akan mengetahuinya dan mempersoalkannya. Dari mana uang yang digunakan untuk membeli mobil mewah? Kenapa harus bermobil mewah? Benarkah telah melakukan korupsi, atau menerima bagian dari hasil korupsi pihak-pihak tertentu? Bukankah negara sedang terlilit utang? Dan seterusnya.

Kalau alasannya membeli mobil mewah semata-mata untuk kehormatan atau gengsi, itulah bentuk nyata hedonisme yang akan memancing munculnya sinisme rakyat.Sebab,dengan menjadi elite politik, dengan sendirinya akan terhormat dan bergengsi, selama berperilaku bijaksana (yang berarti minimal tahu diri).

Jika elite politik tahu diri sebagai pemimpin bangsa, tentu tidak akan berperilaku hedonistis yang memancing sinisme rakyat. Justru jika membeli mobil mewah dimaksudkan agar terhormat atau bergengsi, sementara bangsa sedang terpuruk, maka berarti tidak tahu diri. Dan jika elite politik sudah tidak tahu diri, misalnya semakin banyak mengoleksi mobil mewah, maka akan semakin banyak rakyat yang sinis (yang berarti tidak menghormatinya).

Bunuh Diri Demokrasi

Sangat patut disayangkan, jika reformasi politik yang sudah berjalan 9 tahun dan telah mendorong berlakunya sistem demokrasi yang lebih baik, harus berbalik arah alias kembali ke sistem otoriter, yang berarti sama dengan “bunuh diri demokrasi”. Istilah “bunuh diri demokrasi”, terdengar cukup menakutkan, dan kesannya mungkin terlalu vulgar. Tetapi artinya adalah perilaku pelopor-pelopor demokrasi yang hedonistis dan karenanya menimbulkan sinisme rakyat, sehingga rakyat akan apatis terhadap problema bangsa dan negara.

Dalam hal ini, “bunuh diri demokrasi”, berarti mematikan demokrasi, yang secara verbalnya bisa berupa penolakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada, sehingga suatu ketika jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pilkada sangat kecil atau di bawah 50 persen. Ada banyak risiko jika demokrasi harus mati. Misalnya risiko munculnya militerisme, atau kembali berlakunya sistem demokrasi ala rezim orde baru yang otoriter dan militeristis. Sebab, jika pemilu atau pilkada tidak bisa menarik rakyat untuk berpartisipasi, keadaan negara atau daerah mungkin akan statis atau bahkan mengalami kemunduran.

Kasus pembakaran atribut parpol yang pernah terjadi di beberapa daerah berkaitan dengan pemilihan bupati atau pemilihan gubernur, yang dilakukan oleh kader-kadernya sendiri, meski skalanya cuma lokal, sangat mungkin terjadi di semua parpol dengan skala nasional, pada pemilu yang akan datang, jika pemimpin-pemimpin parpol semakin hedonistis dan berkesan menihilkan aspirasi kader-kadernya sendiri.
Agaknya, rakyat patut bercuriga bahwa elite politik yang berlomba-lomba pamer kemewahan mungkin sedang menerapkan budaya aji mumpung. Artinya, mereka mungkin sudah tahu bahwa suatu saat nanti akan tersingkir dari peta politik.

Dengan menerapkan budaya aji mumpung, jika kelak benar-benar tersingkir, mereka tidak akan terlalu bersedih, karena sudah memiliki kekayaan yang berlimpah. Kecurigaan tersebut, apakah juga didengar oleh elite politik? Mungkinkah elite politik justru akan mencela rakyat yang bercuriga seperti tersebut di atas? Atau, mungkinkah elite politik justru akan semakin merajalela menerapkan budaya aji mumpung, karena rakyat sudah mencurigainya?

Ideologi Makin Samar

Di era reformasi ini, perbedaan ideologi semakin samar dalam peta perpolitikan kita. Hal ini disebabkan oleh munculnya keseragaman perilaku elite politik yang berorientasi materialisme dan hedonistis. Dalam kondisi demikian, rakyat tentu akan mudah memilih atau tidak memilih parpol, karena urusannya tidak lagi bertujuan untuk memperjuangkan ideologi tertentu yang menjadi pijakan aspirasinya.

Dengan kata lain, rakyat mungkin akan datang atau tidak datang di tempat pemungutan suara pada pemilu (atau pilkada) dengan hati dan pikiran yang ringan-ringan saja. “Percuma ikut berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada kalau cuma untuk mendukung elite politik dalam memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya”. Gerutuan demikian, di banyak tempat sudah mulai marak. Apakah elite politik mendengarkan dan memperhatikannya? Semakin maraknya gerutuan tersebut, sudah pasti sangat memprihatinkan bagi kalangan pro demokrasi. Gerutuan tersebut jelas-jelas merupakan warning yang tidak bisa diremehkan.

Berbagai teori politik telah menjelaskan, betapa ungkapan kekecewaan rakyat, sekecil apa pun, sangat mudah membesar manakala fakta politik sudah tidak diwarnai dengan perbedaan ideologi. Dengan kata lain, setelah tidak ada lagi pertentangan ideologi politik, demokrasi bagi rakyat akan dipandang sebagai sarana satu-satunya untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial dalam rangka berbangsa dan bernegara.
Selama ini, pemilu-pemilu berlangsung sukses dengan partisipasi mayoritas rakyat, bukan karena kesadaran berpolitik, melainkan karena kebutaan berpolitik.
Omong kosong jika ada yang bilang rakyat kita memiliki kesadaran tinggi dalam berdemokrasi atau berpolitik. Sebab, selama ini rakyat tidak pernah dididik untuk
melek politik. Bahkan, pada saat kampanye menjelang pemilu, rakyat hanya dicecoki janji-janji kosong dan bualan-bualan irasional yang fantastis.

Dengan kata lain, jika selama ini pemilu dan pilkada di Indonesia cukup sukses, lebih banyak disebabkan oleh “akrobat politik”, berupa upaya-upaya merayu rakyat yang dilakukan oleh elite politik dengan pidato-pidato yang mempesona, serta didukung oleh “promosi demokrasi”, yang dilakukan oleh media massa secara gencar.
Oleh karena itu, kita layak pesimis bahwa “akrobat politik” dan “promosi demokrasi” akan berhasil lagi mensukseskan pemilu atau pilkada jika rakyat terlanjur sinis
terhadap para elite politik yang nyata-nyata semakin hedonistis.

Penulis adalah Direktur Global Data Reform.

Last modified: 2/7/07


 

Silaturahmi Palembang dan Amnesia Politik

Boni Hargens

Tesis tua dalam ilmu politik ternyata masih berlaku. Bahwa politik itu urusan “siapa mendapatkan apa dan bagaimana” (Laswell, 1972). Dangkal, tapi nyata. Bahkan kalau disanggah dengan berbagai dalil moral, tesis ini terlalu rapuh untuk dipertahankan. Tapi realitas memperlihatkan validitas, bahwa politik tidak lebih dari sekadar urusan uang dan kuasa, yang di tangan politisi nakal dilengkapi dengan seks, sehingga utuh sebagai “tritunggal politik”.

Kalau disederhanakan, tantangan pembangunan politik di Indonesia adalah bagaimana mengubah pola pikir dan perilaku para politisi yang mereduksasi politik dalam trilogi uang, kuasa, dan seks dalam rangka meluruskan fitrah politik sebagai alat menciptakan kebaikan umum (common good). Dibutuhkan proses transformasi secara radikal, karena hal ini berkaitan dengan budaya politik (political culture).

Reformasi politik pada masa transisi selalu bermaksud membangun budaya politik demokratis sejati. Tapi reformasi itu sendiri adalah sebuah perdebatan. Di mana titik berangkat (starting point) reformasi? Bagaimana menilai reformasi, apakah berjalan atau mandek, dalam suatu parameter yang objektif dan sama? Kapan reformasi harus berakhir?

Kita cendrung terjebak dalam pemahaman abstrak, bahwa 21 Mei 1998 adalah starting point dari reformasi politik. Seolah-olah jatuhnya Soehartoisme dan dibentuknya berbagai pranata politik baru merupakan garis start sah. Reformasi (re= kembali, forma= bentuk) bukan sekadar pembenahan bentuk suatu sistem. Dalam pembenahan, serentak terkandung perubahan nilai (value) yang adalah wujud paling sederhana dari budaya.

Pada titik ini, jelas kita belum mengawali reformasi secara substansial. Implikasinya, ketika perubahan tidak tampak dan politik bergerak tanpa misi, kita terjebak dalam kebingungan: reformasi hendak membawa kita ke mana atau kita hendak membawa reformasi ini ke mana?

Pertanyaan yang pertama mewakili cara pandang mereka yang memahami reformasi sebagai sesuatu yang given, serta-merta ada, terlahir otomatis dari sistem yang dibangun. Pertanyaan kedua menyadarkan kita reformasi itu sesuatu yang diupayakan, disadari, dan dipertanggungjawabkan. Posisi kita adalah subjek yang aktif.

Maka jangan terlalu percaya pada sistem dan seluruh pelaku yang dipercayakan mengurusnya, karena negara bukan mesin yang hidup-matinya dikontrol pada satu titik. Ia merupakan organisme yang bertahan hidup kalau seluruh subsistem berfungsi secara efektif dan berinteraksi secara fungsional antarbagian.

Makna Ganda

Karena reformasi yang berjalan selama sembilan tahun belakangan masih sebatas sistem, belum mencakup kesadaran, kita bingung menentukan derajat keberhasilan dan memastikan ending point-nya. Yang paling mencemaskan, kita akan terus berkubang dalam transisi sebagai bangsa yang lumpuh dalam reformasi kekal. Lantas kapan demokrasi stabil?

Pertemuan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDI-P) di Palembang, 24 Juli 2007, sebagai kelanjutan silaturahmi Medan, 20 Juni 2007, bermakna ganda. Secara positif, pertemuan itu bentuk dari keprihatian terhadap kondisi kebangsaan yang labil karena benturan politik. Secara negatif, pertemuan itu memastikan reformasi masih berjalan tanpa kesadaran. Elite politik masih asyik bermain di permukaan -yakni kekuasaan- dan belum memiliki kemampuan mengendapkan persoalan ke wilayah kesadaran (kebangsaan).

Di permukaan, politik tentu sekadar perebutan lahan. Tapi di kesadaran, politik adalah perihal hidup orang banyak. Maka kekuasaan bukan untuk dipermainkan tapi dihayati. Dan kalau dihayati, PDIP-Golkar mestinya tidak bertemu di Palembang.

Belum lama ini Agung Laksono mengetuk palu di Senayan, Golkar menolak interpelasi Lapindo. Sebelumnya, Golkar termasuk yang mengusulkan rapat konsultasi DPR-Presiden yang menamatkan riwayat interpelasi Iran. Anehnya, PDI-P justru mendukung konsultasi yang aslinya konsolidasi.

Kalau kedua partai ini jarang berpapasan di parlemen, mengapa keduanya bertemu di Palembang?

Ada dua kemungkinan. Pertama, Golkar tidak utuh lagi. Ada faksionalisasi ganda antara faksi Jusuf Kalla plus Agung Laksono yang pro-pemerintah (kecuali dalam kasus Iran) dan faksi Dewan Penasihat yang kritis dan peduli dengan kepentingan bangsa. Faksi ini dipelopori Surya Palloh dkk, plus tokoh muda Golkar seperti Yorrys Raweyai. Mereka bersenyawa dengan PDI-P dalam hal kesadaran sehingga memberi harapan di parlemen tapi mencemaskan bagi pemerintah dalam pelaksanaan hak angket atau interpelasi.

Kedua, ada sinyalemen perang posisi antara partai besar dan partai kecil di tubuh parlemen. Perang ini tidak hanya berkaitan dengan Revisi UU Politik yang mengancam kelangsungan hidup partai kecil, tapi juga berkaitan dengan kemunculan berbagai ideologi politik terselubung yang oleh PDIP-Golkar dipandang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Karakter Pemimpin

Terkait dua alasan itu, silaturahmi Palembang pantas mendapat dukungan masyarakat dan fungsionaris masing-masing partai. Tapi dengan catatan, pertemuan itu bukan sekadar urusan posisi, tapi betul-betul untuk perbaikan dan kelangsungan bangsa dan negara. Penegasan itu perlu, karena sakit paling lazim dalam politik kita adalah amnesia, gangguan ingatan.

Dulu Golkar meninggalkan Koalisi Kebangsaan, lalu keduanya bermesraan di Medan 20 Juni lalu. Bisa dimaklumi kalau misinya lebih luhur dari sekadar amnesia politik, tapi apa yang terjadi dengan rapat konsultasi (3/7)? PDI-P pun turut mendukung sehingga interpelasi Iran tinggal kenangan pahit. Mudah berkata, mudah melupakan. Mudah bersumpah, mudah meninggalkan. Itulah tabiat politisi kita. Mengapa?

James David Barber (1992, edisi IV:9-10) memetakan empat karakter pemimpin. Ada yang (a) aktif-positif, ada yang (b) aktif-negatif. Lalu ada (c) pasif-positif, dan ada (d) pasif-negatif. Karakter pertama (active-positive), berjiwa semangat, percaya diri, produktif, dan kooperatif. Karakter kedua (active-negative), berjiwa semangat tapi tidak menghayati kerja, memoles kepentingan umum untuk tujuan pribadi, selalu merasa tidak nyaman, dan takut kehilangan posisi.

Karakter ketiga (passive-positive), berjiwa reseptif, suka berkompromi, aslinya pesimistis tapi berlagak optimistis dengan mendulang sebanyak-banyaknya dukungan orang lain. Karakter keempat (passive-negative), kurang pandai berhubungan dengan orang lain, sense of uselessness tinggi, selalu berpatok pada prosedur standar dalam bertindak, takut mengambil risiko.

Pemerintahan yang baik tentu harus berkarakter active-positive. Tapi, kalau itu yang terjadi pada pemimpin kita, tentu tidak perlu ada ketakutan dengan interpelasi, angket, atau tantangan apa pun dari parlemen. Kalau itu juga kepribadian elite partai, tentu tidak perlu berselingkuh dengan kekuatan mayoritas untuk mengamankan posisi di kabinet atau di parlemen.

Namun apa mau dikata, amnesia politik menguat karena politisi kita kebanyakan berkepribadian campuran antara ative-negative dan passive-negative.

Penulis adalah pengajar ilmu politik, UI; Direktur Riset Parrhesia Institute, Jakarta

Last modified: 23/7/07


 

Hak Anak dan Pencegahan AIDS di Papua

Oleh Ronald Gunawan

Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional, dan sudah 23 kali diperingati oleh bangsa Indonesia. Penetapan peringatan hari anak ini merupakan suatu bentuk perhatian terhadap keberadaan anak-anak yang merupakan masa depan bangsa ini. Walaupun demikian, perhatian terhadap kehidupan anak-anak tidaklah cukup dengan mengadakan acara seremonial saja. Karenanya Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres No 36 Tahun 1990, di samping mengundangkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berbagai upaya perlindungan anak dilakukan untuk memastikan keceriaan anak-anak Indonesia tidak terganggu tindakan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 UU No 23 Tahun 2002). Semua itu dilakukan untuk menjamin masa depan anak yang lebih baik -masa depan bangsa ini.

Undang-undang ini menjamin empat hak anak yang mendasar, yaitu hak hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, dan mendapat perlindungan. Orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara wajib memenuhi keempat hak anak itu.

Untuk terpenuhinya hak-hak tersebut, UU itu menguraikan lebih jelas bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib mengusahakan agar anak terbebas dari penyakit yang mengancam kehidupan mereka (Pasal 46).

Pasal ini sepertinya jauh dari kenyataan bila kita mempelajari penelitian di Tanah Papua tentang HIV dan AIDS yang dilakukan Departemen Kesehatan dan Badan Pusat Statistik akhir tahun lalu. Survei itu menemukan anak-anak Papua berada dalam kerentanan yang tinggi untuk terkena HIV dan AIDS.

Survei itu menemukan prevalensi HIV di kalangan anak-anak dan pemuda (15-24 tahun) sebesar 3 persen. Sangat mengejutkan. Lebih jauh lagi, survei itu juga mengungkapkan kecenderungan semakin banyak penduduk dengan usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks pertama sebelum usia 15 tahun dibandingkan penduduk dengan kelompok umur lebih tua.

Kecenderungan itu jauh lebih tinggi pada penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki. Sayangnya penelitian ini tidak mengungkapkan prevalensi HIV pada anak-anak yang lebih muda, yang mungkin terinfeksi HIV dari ibu mereka.

Perilaku Seks

Hasil survei itu juga didukung berbagai penelitian lain, termasuk yang penulis lakukan. Dalam berbagai diskusi dengan anak-anak di Kabupaten Jayawijaya, penulis menemukan anak-anak berusia sekitar 16 sampai 18 tahun mengaku sering terlibat dalam pesta, baku goyang atau disko yang di dalamnya diselingi hubungan seks.

Leslie Butt, antropolog, juga menemukan hal yang serupa. Butt menjelaskan, generasi muda di Papua berada dalam kerentanan yang sangat tinggi terhadap HIV karena mereka terlibat dalam hubungan seks mulai pada usia sangat muda.

Video porno mudah ditemukan bahkan di pedalaman sekalipun. Hubungan seks untuk uang juga dilakukan anak-anak perempuan. Keadaan itu diperparah dengan perilaku menghirup lem, merokok, dan alkohol.

Pemahaman yang dangkal akan keadaan itu hanya akan menimbulkan penyalahgunaan terhadap perilaku seks mereka atas tingginya prevalensi HIV di kalangan anak-anak dan pemuda di sana. Akibatnya, tindakan yang dilakukan hanyalah sebatas melarang anak-anak melakukan perilaku-perilaku tersebut tanpa upaya konkret melenyapkan faktor-faktor penyebabnya.

Telah banyak penelitian di Tanah Papua yang menunjukkan bahwa perubahan sosial yang amat drastis berpengaruh besar dalam terkikisnya nilai-nilai moral yang sebelumnya menjaga kehidupan masyarakat di sana. Pendidikan yang sebelumnya diberikan orangtua dan keluarga yang dilakukan dalam honai-honai telah digantikan pendidikan modern yang diselenggarakan pemerintah. Sedangkan kita ketahui bersama kualitas pendidikan di sana sangatlah jauh dari memadai.

Kehidupan yang sebelumnya sangat harmonis dengan alam tergantikan dengan eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan terkuasainya sumber daya alam oleh sekelompok kecil masyarakat. Perubahan-perubahan inilah yang mengakibatkan anak-anak meninggalkan desanya menuju ke kota -tanpa pengawasan orangtua mereka dan berbuat semaunya, semakin tingginya kekerasan domestik dan juga menjamurnya seks komersial. Anak-anak tidak lagi tertarik menerapkan norma-norma yang sebelumnya mengikat mereka.

Selain perubahan sosial yang drastis, sebab lain yang berkontribusi dalam epidemi HIV dan AIDS ini adalah kemiskinan, tidak tersebarnya pendidikan yang berkualitas, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan.

Melihat keadaan itu, jika semua pihak tidak melakukan tindakan nyata, kita akan kehilangan masa depan anak-anak kita di Papua. Dapat dipastikan ribuan bahkan ratusan ribu anak akan terkena HIV kalau kita tetap terlena oleh seremoni perayaan Hak Anak Nasional yang biasanya penuh keceriaan.

Pemenuhan Hak

Tindakan nyata yang diperlukan tidaklah sebatas kampanye pencegahan HIV dan AIDS saja, tetapi upaya menyeluruh untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Semua pihak tanpa terkecuali harus mengupayakannya. Pemerintah wajib menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Pasal 44).

Pemerintah juga wajib menyediakan pendidikan dasar untuk semua anak (Pasal 48). Pendidikan yang dimaksud bukanlah sekadar mengasah kemampuan kognitif tetapi juga pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian, pengembangan rasa hormat terhadap budaya dan nilai-nilainya (Pasal 50). Pendidikan yang berkualitas terbukti ampuh mengatasi epidemi HIV dan AIDS.

Bahkan sebenarnya negara dan pemerintah wajib memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk memungkinkan terjadinya perlindungan anak (Pasal 22), misalnya lapangan bermain, lapangan olahraga, gedung kesenian, tempat rekreasi dan lain-lain. Sarana itu diharapkan dapat digunakan anak-anak untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang berguna.

Upaya komprehensif pencegahan HIV dan AIDS pada anak perlu dilakukan dalam kerangka pemenuhan hak hidup -hak yang paling mendasar bagi anak-anak kita. Keterlibatan semua pihak diperlukan untuk melakukan hal ini.

Semoga dana otonomi khusus yang melimpah di Tanah Papua dapat digunakan semaksimal mungkin untuk jaminan atas terlindunginya anak-anak dan hak-hak mereka. Semoga pada perayaan Hari Anak Nasional pada tahun-tahun yang akan datang, keceriaan anak-anak Papua bukanlah keceriaan yang semu dan mereka terbebas dari ancaman HIV dan AIDS.

Penulis adalah dokter dan antropolog kesehatan bekerja untuk World Vision Indonesia

Last modified: 24/7/07


 

Menutup Gerbang Kekerasan

Oleh M Hasibullah Satrawi

Kekerasan telah menjadi fakta tragis yang tak bisa dimungkiri siapa pun di masa sekarang. Saat ini, hampir tidak ada hari tanpa kekerasan. Di mana pun dan dalam komunitas apa pun. Padahal, tak ada satu pun tata nilai atau agama yang membolehkan kekerasan. Sebaliknya, semua agama mengecam kekerasan di semua bentuknya.

Aneh tapi nyata, kekerasan yang sangat dibenci semua orang normal, saat ini menjadi pemandangan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan yang dikecam semua agama, saat ini sering kali dilakukan dengan mengatasnamakan agama itu sendiri. Dan yang lebih aneh lagi, kekerasan di kawasan tertentu, saat ini menjalar ke sana kemari dan menggali lubang-lubang kematian di sana sini.

Ketidakadilan global dalam menyikapi kasus-kasus politik di Timur Tengah, contohnya, bisa meruntuhkan menara kembar di Amerika Serikat, mengubur para wisatawan di Pulau Dewata Bali, dan menghancurleburkan beberapa orang yang sedang berada di Hotel Marriott Jakarta. Kekerasan serupa juga terjadi di beberapa negara lain seperti Spanyol, Mesir, Maroko, Tunisia, Arab Saudi, dan lainnya.

Gerbang Kekerasan

Saat ini, setidaknya ada tiga gerbang kekerasan yang menyebarkan kematian dan api konflik di sana sini. Pertama, konflik berkepanjangan di Palestina, baik konflik yang bersifat internal (seperti antara faksi Fatah dan Hamas) atau eksternal (Palestina- Israel).

Entah sudah berapa ratus orang yang meninggal akibat “konflik bergelombang” antara Fatah dan Hamas. Entah berapa ribu orang yang meninggal akibat “konflik abadi” antara Palestina dan Israel. Dan sudah tak terhitung jumlah jiwa yang melayang akibat konflik Palestina-Israel dengan segala ketidakadilan global yang ada.

Sejumlah pengamat politik di Timur Tengah menyimpulkan, konflik Palestina-Israel dan segala ketidakadilan global dalam menyikapi persoalan ini merupakan sumber utama bagi kekerasan maupun aksi terorisme yang terjadi di mana-mana. Ketidakberdayaan Palestina (secara militer) di hadapan Israel telah memproduk bom bunuh diri yang dilakukan warga Palestina secara lintas usia dan suka rela. Dan ketidakberdayaan pihak-pihak yang berada di belakang Palestina (seperti kelompok Osama bin Laden) di hadapan pelindung Israel (AS khususnya) membuat mereka merangkai jaringan tororisme di sana-sini, termasuk jaringan teroris yang tersebar luas di negeri ini.

Kedua, politik pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Tidak terhitung peluru Israel yang mencabut nyawa warga Palestina yang tak bersalah.

Itu sebabnya, ketika AS beserta sekutunya menabuh genderang perang terorisme, para pengamat dan sejumlah tokoh politik di Timur Tengah mendesak agar definisi terorisme diperluas. Bagi mereka, terorisme tak hanya seperti yang dilakukan Osama beserta kelompoknya. Tidak juga hanya bom bunuh diri sebagaimana dilakukan sebagian warga Palestina. Lebih luas lagi, terorisme juga berarti serangan semena-semena Israel terhadap warga Palestina.

Ketiga, perang saudara di Irak. Salah satu hal yang luput dari analisa sejumlah pakar adalah perang saudara yang terjadi di Irak saat ini. Terutama antara kelompok Syiah dan Sunni.

Secara logika, kekerasan di Irak pascainvasi AS terakhir akan terjadi antara warga Irak dan para tentara AS maupun sekutunya. Mengingat yang terakhir itu telah memorakporanda keadaan dan impian negeri seribu satu malam itu. Apalagi, mantan orang terkuat mereka, Saddam Hussein, telah dihukum mati.

Namun, bukan itu yang terjadi. Sebaliknya, sesama warga Irak saling menikam, saling serang, saling membunuh, dan saling mengebom. Entah sudah berapa ribu orang yang menjadi korban dalam perang saudara itu. Simbol-simbol keagamaan seperti masjid dan kuburan para tokoh kharismatik pun menjadi korban dari terbukanya kembali luka lama antara kelompok Syiah dan Sunni di Irak.

AS beserta sekutunya harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap perkembangan di Irak yang kian mencemaskan seperti sekarang ini. Dengan spekulasi penuh mereka telah membuka wujud konflik yang sesungguhnya di masa terdahulu. Rezim Saddam yang berusaha menutup-nutupi konflik tersebut mereka tumbangkan. Bayangan Pemerintahan Irak yang demokratis harus segera terwujud. Bila tidak, rakyat Irak akan terus menjadi korban kekerasan.

Mengakhiri Kekerasan

Sejumlah kekerasan harus segera diakhiri. Bila tidak, kekerasan akan terus melahirkan kekerasan. Gerbang kekerasan di atas harus ditutup rapat. Kekerasan yang terjadi di Timur Tengah atau di belahan dunia lain harus “diganjal” hingga tidak menjalar ke sana kemari.

Selama ini terdapat beberapa pihak yang secara sengaja “memperluas” kekerasan yang terjadi di Timur Tengah ke kawasan lain. Perluasan kekerasan tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan sentimen keagamaan dan persaudaraan. Padahal, persaudaraan yang dimaksud (secara normatif) adalah persaudaraan dalam kebaikan dan kemaslahatan (innamaa al-mukminuuna ikhwatun, fa ashlihuu bayna akhwaykum), bukan permusuhan dan kekerasan. Sebaliknya, logika persaudaraan mewajibkan kepada kita untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah. Bukan dengan menciptakan permasalahan dan kekerasan baru di luar arena konflik.

Selain itu, sentimen keagamaan dalam persoalan yang murni politik hanyalah membuat masalah semakin rumit. Apa yang terjadi di Palestina saat ini bisa dijadikan sebagai contoh. Sangat tidak masuk akal bila persoalan Palestina disikapi berdasarkan sentimen keagamaan. Padahal di internal mereka sendiri seringkali terjadi konflik mematikan (Fatah dan Hamas).

Penulis ingin mengakhiri tulisan ini dengan pernyataan Ahmad Mahir (mantan Menteri Luar negeri Mesir) dalam artikelnya berjudul “Apa yang Terjadi dengan Arab?” Mahir mengatakan, jumlah korban warga Palestina di tangan warga Palestina yang lain tidak kalah banyaknya dengan korban warga Palestina di tangan tentara Israel. Bahwa semua ini akibat hegemoni AS dan Israel, memang tidak bisa dimungkiri. Namun jangan lupa, ini hanyalah paruh pertama dari kenyataan yang ada. Adapun paruh keduanya adalah, kesalahan kita, perbedaan kita dan pertengkaran kita yang sering kali di luar batas akal dan kewajaran. Kemudian kita menyalahkan masa dan orang lain. Padahal kekurangan yang sesungguhnya berada pada diri kita sendiri (Asy-Sharq al-Awsat, 15 Juni 2007).

Penulis adalah alumnus al-Azhar Kairo Mesir, saat ini sebagai peneliti di P3M Jakarta

Last modified: 24/7/07


 

Reformasi Birokrasi

Oleh Baharuddin Aritonang

Terus terang, tatkala diajak membahas remunerasi (selalu sulit menyebut istilah yang sesungguhnya soal penggajian itu, pen), penulis tidak ingin terlibat. Temanya memang reformasi birokrasi, tetapi isinya semata-mata membahas penggajian, yang itu pun hanya sebatas bagaimana meningkatkan penghasilan.

Tim yang membahas itu terdiri dari gabungan beberapa instansi, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Departemen Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan lain-lain. Karena fokusnya soal penggajian, penulis katakan tim itu sesungguhnya membahas pegawai negeri sipil saja. Lembaga negara tidak usah dilibatkan, karena gaji pejabat (tinggi) negara sudah diatur tersendiri. Akhirnya, jadilah seperti yang sudah menjadi pemberitaan, akan terjadi kenaikan gaji, dan dimulai dari Departemen Keuangan.

Bukan Hanya Gaji

Kenapa tidak ingin ikut membahasnya? Karena persoalan birokrasi kini bukan hanya penggajian. Kelemahan birokrasi tidak hanya sekadar rendahnya gaji, tetapi memang memerlukan penataan menyeluruh, menyangkut soal pengorganisasian, peningkatan kualitas sumber daya manusia lengkap dengan kinerjanya, pengawasan dan pemeriksaannya, dan banyak lainnya. Pertama-tama, justru kita harus mulai dari pengorganisasiannya. Dan, sesungguhnya hal ini sudah sering penulis kemukakan dalam tulisan-tulisan sebelumnya. Hal itu harus kita mulai dari mereformasi kelembagaan negara dan organisasi pemerintahan.

Sesungguhnya hal itu dapat kita telusuri dari kelembagaan negara (lembaga yang diatur UUD 1945). Ketika diminta memberi keterangan “ahli” di Mahkamah Konstitusi, sejak awal penulis sudah mengusulkan bila Komisi Yudisial itu disatukan saja dengan Mahkamah Agung. Peran MPR dan DPD juga perlu diperjelas, termasuk mekanisme kerjanya (yang dihubungkan dengan DPR). Mungkin juga dengan BPK.

Tetapi karena itu sudah resmi di UUD 1945, kalaupun itu dibahas, nanti sajalah sejalan dengan perubahan UUD 1945, kecuali hal-hal yang dapat diatur di UU, misalnya UU tentang Susduk. Kalau menyangkut UUD 1945, mungkin lima atau sepuluh tahun lagi, setelah yang sekarang kita coba jalankan sepenuhnya. Bagaimana mau mengubah UUD 1945 kalau yang baru diubah saja belum dijalankan sepenuhnya?

Tapi kelembagaan di luar lembaga negara yang langsung diatur di UUD 1945 tentu saja perlu kita sederhanakan. Hal itu bisa kita lakukan jika ada komitmen antara pimpinan lembaga-lembaga negara (presiden, Ketua DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan BPK). Termasuk di antaranya keberadaan “lembaga kuasi negara”.

Mungkin ada yang masih diperlukan, tapi banyak yang mubazir. Sesungguhnya jauh lebih kita pentingkan mengoptimalkan lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang sudah ada. Di banyak negara lembaga semacam itu dibentuk masyarakat. Di sini, kita formalkan, masuk di peraturan perundang-undangan, dan dibiayai negara. Karena itu jelas kita pertanyakan efisiensinya.

Pemerintah

Di lingkungan pemerintahan, juga banyak terjadi ketidakefisienan. Tapi, perbaikan di sini mau tidak mau harus dipimpin langsung presiden atau wakil presiden. Kalaupun penulis mengusulkan ini, hanya semata-mata untuk memberi sumbangan pikiran. Kajian dan konsepnya mestinya berasal dari Menpan, tapi tetap mendasarkannya pada UUD 1945. Bisa jadi, kajian ini juga menyeluruh dengan lembaga negara dan lembaga kuasi negara di atas.

Untuk lingkungan pemerintahan sendiri, bisa saja dimulai dari lingkungan Kantor Menpan (penamaan intansi ini pun sesungguhnya perlu kita bahas. Karena lingkupnya sesungguhnya di lingkungan pemerintahan, pen).

Ketika kita mengubah UUD 1945 yang lalu, antara lain ditegaskan bila yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dibentuk satu Badan Pemeriksa Keuangan (karena itu BPKP -Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan- digabung saja dengan BPK agar efisien, karena kerjanya hampir sama. Saya menekankan kata digabung, bukan dibubarkan!, pen).

Kini teman-teman di pemerintah ingin pula membangun UU Pengawasan. Padahal, di UU Keuangan Negara ditegaskan bila yang perlu diatur adalah sistem pengendalian internal melalui Peraturan Pemerintah. Kalau BPKP kita gabung dengan BPK, untuk pengawas di internal pemerintah, cukup mengembangkan inspektorat jenderal, deputi pengawasan, bawasda, dan SPI lainnya.

Selanjutnya, apa memang perlu kita pisah Lembaga Administrasi Negara (LAN), Menpan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)? Sama saja dengan LIPI dan BPPT dan Menristek yang di zaman Orba seolah bersaing. Kalaupun diusulkan digabung, tentu akan ada yang menjawab: pekerjaannya lain-lain).

Apa yang penulis gambarkan tentang penyederhanaan itu baru contoh saja. Tentu saja akan lebih luas lagi. Lebih-lebih di lingkungan pemerintahan, yang selama ini memang terasa lebih dominan dalam mengelola negeri ini. Dan itu masih terbawa-bawa sampai sekarang. Lihatlah cara pandang tentang UU Pengawasan di atas.

Penyederhanaan organisasi negara dan pemerintahan, tentu harus dibarengi dengan mempertegas tugas pokok masing-masing lembaga dan instansi. Memperjelas kerjanya, dan kaitannya dengan lembaga atau intansi lain. Demikian pula tugas orang per orang atau setiap sumber daya manusianya.

Hasil evaluasi dan penyerdahanaan pengelolaan negara semacam ini memang akan menyebabkan banyak lembaga, intansi, dan karyawan, yang tidak diperlukan lagi. Artinya, akan banyak yang menjadi korban, termasuk yang mengajukan usul ini. Tapi, memang itulah konsekuensinya.

Mungkin caranya memang harus bertahap. Untungnya kita pernah mengalami hal yang sama, tatkala terjadi krisis moneter, yang menyebabkan banyak perusahaan kolaps. Banyak karyawan yang terpaksa menganggur. Tapi ke-adaan itu dapat kita lalui.

Jika pengorganisasian selesai, lengkap dengan tugas dan kerja setiap karyawan, barulah kita dapat berbicara soal penggajian, termasuk mengkaitkan beban kerja dengan tingkat gaji. Jangan seperti selama ini “pintar goblok pendapatan sama”, PGPS . Bagi yang berprestasi perlu tambahan insentif. Jika tidak, percuma saja.

Buktinya, dulu kita pernah meningkatkan gaji karyawan Depkeu sembilan kali gaji PNS lainnya, nyatanya tidak banyak memberi perbaikan dalam pengelolaan negara. Kali ini pun niscaya akan sama saja. Karyawan instansi lain sama saja dengan karyawan Depkeu. Sama-sama PNS, sama-sama WNI, dan sama-sama manusia juga .

Penulis adalah anggota BP MPR 1999-2004

Last modified: 25/7/07


 

Presiden Musharraf Dihadang MMA

Oleh Aco Manafe

Insiden Masjid Lal Juli 2007 adalah puncak advokasi radikalisme Pakistan terhadap Presiden Pervez Musharraf. Penentangan atas Musharraf yang menyingkirkan PM Nawaz Sharif, 12 Oktober 1999, adalah karena pasca-Serangan 11 September 2001 di New York-AS dia menahan 775 aktivis dan tokoh radikal, dan membatasi kegiatan mereka.

Waktu itu, Musharraf dan Presiden Afghanistan Hamid Karzai sepakat membantu Presiden AS George W Bush, untuk membasmi terorisme. Imbalannya Pakistan memperoleh US$ 3 miliar untuk mengatasi kemiskinan serta memodernisasi angkatan bersenjata. Washington pun menambah US$ 4 miliar untuk menutupi jatuh tempo utang luar negeri Pakistan, US$ 34 miliar, tahun 2006-2007.

Musharraf juga mengganti kurikulum jihad sekolah-sekolah agama di provinsi perbatasan pusat Taliban dan sekutunya Al-Qaeda. Pakistan mengirim pasukan ke Kashmir Pakistan, demi mengimbangi kekuatan pasukan India. Penambahan pasukan antiteroris ke Waziristan, Paktia, Baluchistan, Peshawar, dan Northwest Frontier itu demi memperkuat posisi Musharraf, Presiden dan Panglima AB Pakistan. Namun, pengerahan pasukan pemburu teroris tersebut, justru menuai kebencian dan dendam kaum militan.

Musuh Musharraf bertambah. Krisis Masjid Lal dimanfaatkan Liga Muslim Awami pimpinan mantan PM Nawaz Sharif dan Partai Rakyat Pakistan pimpinan mantan PM Benazir Bhutto mengecamnya. Kedua mantan PM itu sebelumnya dituduh menyelewengkan kekuasaan dan korupsi. Sharif dipenjara bersama saudaranya, sedangkan suami Bhutto, Asif Zardari, dipenjara lima tahun.

Sementara koalisi enam Partai Islam dalam MMA-Muttahide Majlis E-Amal mendendam, karena tindakan sang presiden atas “provinsi-provinsi 1.000 madrasah” di perbatasan. MMA menganggap penghapusan kurikulum jihad dan eliminasi terorisme sebagai keberpihakan Musharraf kepada Presiden Bush dan Amerika.

Akibat Kashmir, Pakistan juga memusuhi India sejak kedua negara merdeka dari Inggris, 15 Agustus 1947.

Tiga Kelompok

Jadi, Presiden kini menghadapi tiga front dalam negeri, lalu India. Namun, musuh utamanya, 30 persen dari 150 juta rakyatnya yang miskin. Lima front itu membebani presiden, meskipun setelah delapan tahun berkuasa, ekonomi mulai membaik dengan pertumbuhan rata-rata 8 persen.

Washington dan Pentagon mencemaskan bila Musharraf terbunuh atau tersingkir oleh mosi oposisi. Sejak Musharraf menyatakan mendukung invasi Afghanistan untuk menangkap Osama bin Laden, Gedung Putih bersimpati kepadanya.

Nyawa Musharraf terancam oleh dua serangan bom di Jembatan Rawalpindi 14 dan 25 Desember 2003. Dalam serangan kedua, dua pick-up bermuatan bom menerobos konvoi presiden. Atap mobil lulusan Akademi Militer Pakistan 1964 itu hancur berterbangan, 15 orang tewas, termasuk polisi dan tentara. Lokasi serangan hanya 200 meter dari Rawalpindi, rumah presiden dan Markas AB.

Pada 2005 dan 2007 juga terjadi upaya pembunuhan serupa atas dirinya. Dia lolos dari empat upaya pembunuhan.

Menpen Rashid Ahmad mengatakan pengebom berasal dari Kashmir dan Provinsi North-West Frontier. Namun, ada tiga kelompok lain. Pertama, militer yang tidak menyukainya. Mereka mungkin dari intelijen-Inter-Services-Intelligence (ISI), pendukung rezim Taliban. Selama lima tahun Taliban berkuasa, Pakistan menyumbang US$ 100 juta/tahun.

Kedua, militan MMA pimpinan Fazrul Rahman. Ketiga, Al Qaeda, musuh sang jenderal. Oposisi dalam United Council of Action (UCA) atau MMA menolak kemitraan Pakistan-AS. Fazrul Rahman pemimpin koalisi MMA secara terbuka mendukung Taliban pimpinan Mullah Omar yang disingkirkan serangan AS, 6 Oktober 2001.

Orang kedua Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, amat ingin AB Pakistan menyingkirkan Musharraf. Menurut Al Qaeda, Musharraf mengkhianati agama dan membiarkan AS membunuh ribuan rakyat Afghanistan.

Pada awalnya, Washington pun menolak Musharraf dan memintanya segera memulihkan demokrasi setelah mengkudeta PM Sharif. Pemulihan demokrasi itu mestinya pasca-pemilu parlemen Oktober 2002, yang menonjolkan enam partai Islam-koalisi MMA dengan 50-60 kursi. Partai pro-Musharraf PML-Q (Pakistan Moslem League Quaid-e-Azzam meraih 78 kursi, dan PRP Benazir Bhutto 62 kursi, Liga Muslim Nawaz Sharif, 11 kursi.

Musharraf berjanji menanggalkan jabatan Panglima AB Pakistan pada 31 Desember 2003. Fazrul Rahman dan oposisi menolak Musharraf merangkap dua jabatan strategis sekaligus. Dia harus melepaskan uniform-nya, dan hanya menjabat presiden.

Dengan 50-60 kursi, MMA gagal berkoalisi dengan Liga Muslim Pakistan atau PRP untuk menyusun kabinet. Akhirnya koalisi PML-Q dengan PRP mendukung tokoh etnis Baluchistan Zafrullah Jamali sebagai PM. Jamali memberlakukan gencatan senjata garis perbatasan-Line of Control Pakistan-India pada tengah malam 26-27 November 2003 bertepatan Idul Fitri. Langkah itu menyeimbangkan kekuatan pro-kekuasaan dengan oposisi. Namun oposisi membayangi Musharraf dengan kaum militan, khususnya Al Qaeda dan ektremis MMA.

Sejak presiden memusuhi militan dan mendukung invasi Afghanistan (6 Oktober 2001), sejak itu pula kaum militan dan Al Qaeda menyatakan “permusuhan resmi” kepada Musharraf. Kemenangan formal dan legitimasi Musharraf terus ditentang oposisi dan kaum militan.

Peran Shaukat Azis

Pada sisi lain Presiden memperkuat pemerintahan. Dia mengganti PM Zafrullah Jamali dengan Shaukat Azis, mantan eksektutif Citibank pada pertengahan 2003.

Kritik semakin tajam setelah koalisi MMA-UCA meraih 50-60 kursi parlemen hasil pemilu legislatif, serta didukung dua provinsi perbatasan. Penguatan posisi MMA, sesuai dengan analisis politik Aqil Shah. Oposisi menghadang seluruh agenda legislatif dan menolak mengakui Musharraf yang merangkap Panglima AB, dan mendesak menyetujui amendemen konstitusi, yang merestui pengambilalihan (kudeta) kekuasaan atas PM Sharif.

Sama dengan nafsu berkuasa Sharif, Musharraf juga merangkap sebagai Panglima AB. Yang fatal adalah pemecatan Ketua Mahkamah Agung Iftikhar Muhammad Chaudry, yang dianulir 10 dari 13 hakim agung dan mengukuhkan kembali Ketua MA Pakistan. Musharraf berdalih, merangkap Panglima AB untuk menjaga stabilitas, akibat konflik dengan India. Walau ditentang MMA dan oposisi, Presiden bersikukuh bersikap otoriter.

Ia gagal menyetop serangan-serangan yang menewaskan ratusan aktivis Shiah dan kaum Kristen. Dia sulit menindas kaum militan, meskipun pengangkatan Shaukat Azis berhasil memperbaiki ekonomi dengan pertumbuhan 8 persen.

Di Indonesia kita perlu memahami, apa yang dilakukan Presiden Pakistan Musharraf dan mantan PM Pakistan Nawaz Sharif demi memperkuat posisi dengan mengubah konstitusi, ternyata melawan hukum dan pasti dianulir. Cara-cara penyelesaian dengan militer pun, bukan satu-satunya solusi. Sebaliknya kaum radikal jangan memaksakan kehendak, apalagi dengan kekerasan bersenjata, karena ada jalur konstitusi seperti perundingan dan rekonsiliasi melalui DPR-MPR dan forum lainnya.

Penulis adalah wartawan senior

Last modified: 27/7/07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s