Pemikiran Indonesia Juli 2007 1

Selasa, 03 Juli 2007

Opini

Citra Buruk Penerbangan Indonesia

Moh. Zeinudin, pengajar ilmu hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, Madura

Kabar buruk kembali menerpa bangsa ini. Komisi Uni Eropa (UE) mengeluarkan daftar hitam maskapai penerbangan yang tidak aman bagi konsumen dan agen perjalanan di Eropa beberapa waktu lalu (28 Juni 2007). Dalam daftar itu terdapat 51 maskapai asal Indonesia, termasuk Garuda Indonesia, yang selama ini menjadi andalan. Komisi UE melarang maskapai yang tercantum dalam daftar hitam itu terbang ke sana. Di samping itu, mereka meminta pemerintah atau otoritas penerbangan sipil setempat meningkatkan kelayakan terbang. Pengumuman daftar hitam itu tentu saja merupakan pukulan telak bagi industri penerbangan kita.

Sebenarnya dampak langsungnya tidak ada, mengingat selama ini sudah tidak ada satu maskapai pun, termasuk Garuda Indonesia, yang melayani rute ke Eropa. Sejak 1 November 2004 Garuda Indonesia menutup jalur penerbangan Jakarta-Amsterdam, yang sudah berjalan 39 tahun, karena sepinya penumpang. Persoalannya, justru dampak terhadap konsumen dunia pada umumnya dan juga buruknya opini tentang Indonesia. Ini menyangkut buruknya kinerja industri penerbangan dikaitkan dengan faktor rendahnya tingkat keamanan. Namun, bisa jadi merembet ke mana-mana dan itu mempengaruhi kepercayaan internasional.

Kita mempertanyakan keputusan Komisi UE tersebut. Apakah mereka telah benar-benar melakukan kajian terhadap kelayakan terbang dari segi teknis operasional yang tentunya mengacu pada standar internasional, ataukah lebih banyak dipengaruhi opini media massa? Maklumlah, dalam beberapa tahun terakhir kecelakaan pesawat terbang terjadi secara beruntun sehingga mau tidak mau citra kita semakin terpuruk dalam soal penerbangan. Tapi apakah tidak dilihat pula bagaimana pemerintah juga telah melakukan pembenahan dan terakhir sudah mengumumkan hasilnya bahwa yang tak memenuhi kualifikasi dicabut izinnya?

Ini persoalan serius yang harus ditangani pemerintah. Bukan hanya Uni Eropa yang bersikap seperti itu. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Australia juga pernah mengeluarkan imbauan kepada warga negaranya agar tidak naik pesawat Indonesia. Haruslah segera ada langkah untuk terus menata ke dalam sambil melakukan lobi intensif dengan mereka. Penilaian dan larangan semacam itu bukan harga mati, melainkan bisa ditawar, dalam arti diyakinkan tentang kondisi sebenarnya. Pakistan pun pernah mengalami hal yang sama, tapi hal itu segera diperbaiki dan larangan dicabut lagi.

Kita merasa terpukul dengan adanya semua itu. Maka, selain berusaha melobi Komisi UE, yang tidak kalah penting Indonesia harus terus meningkatkan kinerja perusahaan penerbangan di dalam negeri agar semua bisa masuk kategori baik. Kekuatan regulasi, regulator, dan konsistensi pengawasan sangat penting karena, kalau tidak, pasar bebas tidak terkontrol. Sudah terungkap di media bagaimana manajemen perusahaan penerbangan selama ini banyak yang sembrono, untuk tidak mengatakan mengabaikan faktor keselamatan hanya demi keuntungan semata. Justru kita harus menjadikan hal yang pahit ini sebagai momentum pembenahan industri penerbangan kita.

Senasib dengan BUMN?
Yang pasti, dari sini kita mendapat pelajaran pahit bahwa keputusan yang fatal itu benar-benar sangat merugikan. Keputusan Uni Eropa memukul Garuda serta perusahaan penerbangan nasional lainnya. Keputusan Uni Eropa itu sesungguhnya tidak akan berdampak apa-apa jika departemen teknis atau para pihak lainnya menyadari bahwa kita tengah hidup dalam alam persaingan bebas dengan segala konsekuensinya. Sayang, kita cuma menganggap persaingan bebas sebagai “gelombang” yang tidak bisa ditolak, tapi kurang atau tidak mengubah pola pikir, melepaskan ego, atau mau bekerja sama secara positif supaya menjadi unggulan.

Garuda menjadi korban sikap seperti di atas. Garuda mempunyai nasib yang serupa dengan badan usaha milik negara lainnya. Terlalu banyak pihak luar yang mencampuri kebijakan BUMN, padahal kepentingan luar tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan perusahaan. Contoh paling pahit adalah ketika pemerintah membiarkan investor asing masuk dalam bisnis telekomunikasi yang sangat menguntungkan. Tanpa investor asing pun Indosat bisa melaju sendiri.

Keterlibatan pihak luar yang begitu dalam memberatkan beban dan membuat BUMN kurang leluasa dalam mengambil keputusan. Padahal, dalam era persaingan bebas, pengambilan keputusan yang cepat dan tepat mutlak diperlukan. BUMN memerlukan desentralisasi kebijaksanaan supaya lebih lincah.

Kita bisa melihat dengan terang benderang hasil dari desentralisasi kebijaksanaan dan kaitannya dengan keputusan Uni Eropa. Singapore Airlines jelas memperoleh keuntungan karena, sebelum ini, dibiarkan pemerintahnya mengambil keputusan yang probisnis. Keleluasaan itu, ditambah dengan visi yang jelas, sumber daya manusia yang mumpuni, visi yang jelas, serta strategi yang tepat, membuat Singapore Airlines mampu mengambil manfaat dari berbagai keputusan sulit.

Dalam konteks bisnis penerbangan ke Indonesia, misalnya, Singapore Airlines memperoleh izin terbang ke sedikitnya delapan kota. Dalihnya adalah guna mendukung perkembangan pariwisata di Indonesia. Kenyataannya, Singapore Airlines juga memperoleh manfaat dari orang-orang Indonesia yang tak mau mampir di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kita juga tak perlu meratap bila penumpang dari seluruh dunia dengan tujuan Ampenan, misalnya, bisa diterbangkan oleh Singapore Airlines dan afiliasinya. Keberhasilan Singapore Airlines akan menjadi-jadi bila kebijakan boleh terbang antar-ibu-kota di ASEAN diterapkan.

Kebijaksanaan Uni Eropa yang terbaru ini selayaknya menjadi cermin bagaimana para pihak yang terkait, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, seharusnya bersikap terhadap BUMN. Biarkan direksi BUMN bekerja sesuai dengan visi-misinya dan dengan rambu-rambu yang telah tersedia. Jangan terlalu banyak mengganggu.

Keberhasilan BUMN tidak harus didahului dengan menjual sahamnya ke pihak asing dengan alasan hanya pihak asing yang mampu membenahi BUMN yang bersangkutan. Kenyataannya tidak begitu. Sebab, masih banyak SDM Indonesia yang tangguh dan jujur asalkan diberi kepercayaan serta keleluasaan. Kita berharap keputusan Uni Eropa akan menjadi pengingat bahwa kita hidup dalam era persaingan yang menuntut kualitas yang paripurna.


Selasa, 03 Juli 2007

Opini

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Sepinya Pendaftar

Ida Syafrida Harahap

·  peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia

Jumlah pendaftar sebagai calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini belum cukup memuaskan. Tidak banyak nama orang yang selama ini memiliki intensitas tinggi berperan dalam pemberantasan korupsi yang turut mendaftar. Diakui atau tidak, korupsi memang telah memberikan perubahan besar. Dalam konteks pola berpikir, sering kali kita bersifat koruptif. Niat melakukan perubahan pun sering kali dikorupsi. Sehingga bukan tidak mungkin banyak orang yang berintegritas, memiliki kompetensi dan loyalitas tinggi, seta baik dan jujur, tapi tidak mau atau bahkan tidak terbersit sedikit pun dalam pikirannya untuk memiliki andil dalam memberantas korupsi. Apalagi jika harus mencalonkan diri menjadi pemimpin KPK.

Belum lagi kalau kita melihat implementasi berbagai aturan hukum tentang korupsi. Jangankan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pun tidak cukup berpengaruh di Indonesia. Instrumen baru dalam pemberantasan korupsi ini sebenarnya akan banyak menunjang kinerja penegak hukum, khususnya KPK. Mulai jaminan atas lembaga pencegah dan pemberantas korupsi untuk memiliki fungsi dan kewenangan khusus hingga jaminan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan. Negara yang meratifikasi pun wajib menyediakan instrumen hukum dan administrasi yang mendukung terealisasinya cita-cita komunitas internasional tersebut.

Pemimpin KPK
Untuk sebuah lembaga negara dengan sistem yang dibentuk secara progresif, seharusnya banyak progresivitas yang terbentuk. Mulai instrumen hukum, instrumen kerja, hingga sumber daya manusia. Sedikitnya jumlah pendaftar tentu disebabkan oleh banyak faktor. Namun, dengan berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada di KPK, banyak alasan untuk tidak mendaftarkan diri sebagai pemimpin KPK.

Pertama, bagi yang masih menjadi pekerja dengan posisi dan jabatan yang mapan, menjadi pemimpin KPK tidak akan memberikan jaminan hidup, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun golongan yang diwakili. Salary yang ditawarkan memang cukup tinggi. Tapi sistem integritas yang terbentuk mampu membentengi aliran dana liar yang selama ini mudah diperoleh. Dalam jabatan swasta, sistem reward dapat menjadi harapan. Sedangkan di jabatan politik dan negara, tentu berbagai tunjangan menjadi subsidi bulanan. Artinya, menjadi pemimpin KPK harus berani melepas seluruh kemapanan materi, dan mampu menjadi sosok yang mapan integritas.

Kedua, bagi mereka yang pensiunan, menjadi pemimpin KPK memang dapat memberikan kesibukan baru. Namun, dengan berbagai cibiran dan kritikan tidak membangun, sama saja dengan mempercepat masa hidup. Isu tebang pilih, tidak serius memberantas korupsi, tidak independen, tidak progresif, tidak manusiawi, dan sebagainya akan senantiasa mewarnai hari tua yang seharusnya dapat dinikmati bersama keluarga. Bahkan, kalau memiliki kerabat yang memiliki jabatan, masa pensiun justru membuka peluang untuk dapat mendaftar menjadi kroni baru.

Ketiga, batas usia minimum 40 tahun dan maksimum 65 tahun. Mereka yang berusia 40 tahun sepertinya akan sungkan berkolaborasi dengan mereka yang berusia 60 tahun. Sebab, dengan sistem “jemput bola” yang terbatas, para pendaftar rata-rata adalah pensiunan. Sejak awal pembentukan KPK, salah seorang pemimpin terpilih menegaskan bahwa KPK bukanlah panti jompo. Lembaga negara dengan sistem yang progresif harus diimbangi dengan instrumen dan SDM yang progresif pula. Indonesia minim akan orang baik. Akan lebih minim lagi jika dibatasi untuk usia 40 tahun ke atas. Sedangkan jika kita hitung mundur, yang berusia 40 tahun ke atas adalah orang-orang yang dibentuk dalam masa rezim Orde Baru. Waktu memang akan membentuk karakter dan integritas seseorang. Namun, parameternya tidak hanya dalam hal usia.

Keempat, proses seleksi yang sarat conflict of interest. Ini dimulai dari jabatan ketua panitia seleksi, yang diberikan kepada orang yang memiliki jabatan politis. Pemilihan anggota panitia seleksi oleh Presiden pun tentu tidak murni dari berbagai kepentingan. Kemudian, proses akan diakhiri dengan fit and proper test di DPR, yang notabene adalah perwakilan partai politik. Artinya, pemilihan pemimpin KPK untuk pemberantasan korupsi tidak menjamin terbebasnya proses seleksi dari praktek koruptif.

Kelima, KPK bukanlah lembaga yang luar biasa. Jika korupsi dinyatakan sebagai extraordinary crime, sudah sepantasnya KPK memiliki fungsi dan kewenangan yang ekstra pula. Namun, sepanjang hidupnya, KPK tidak berhenti diamputasi. KPK tidak bisa menangani tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum terbentuknya KPK. Kerugian negara harus dibuktikan secara formal dan nyata. KPK tidak dapat meminta dokumen, menyadap, menggeledah, menangkap, dan menahan pejabat negara ataupun pejabat politik tanpa seizin pihak-pihak tertentu. KPK bertindak berdasarkan KUHAP. Sehingga, tidak luar biasa pula jika menjadi pemimpin KPK. Akibatnya, yang mendaftar pun biasa-biasa saja.

Keenam, masih ada polisi dan jaksa dalam KPK. Jika KPK adalah lembaga negara independen dan mandiri, tidak seharusnya ada almamater lain di dalam KPK. Fungsi trigger dalam KPK identik dengan dimasukkannya polisi dan jaksa dalam organisasi. Akibatnya, KPK sulit bergerak untuk melakukan kewenangannya. Di satu sisi polisi dan jaksa memiliki karakter dan sistem tersendiri. Sedangkan KPK telah membentuk karakter dan sistemnya sendiri. Seharusnya, trigger mechanism dapat direalisasi dengan memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi.

Ketujuh, menjadi pemimpin KPK tidak lagi memiliki kebebasan. Sebuah keharusan di Indonesia, mereka yang memegang jabatan negara dan jabatan politik harus sempurna. Namun, hingga saat ini, bahkan presiden sekalipun, tidak ada yang “cocok” di hati masyarakat. Mau ini salah, mau itu salah. Setiap mata memandang curiga. Setiap media membuat headline panas. Tanpa ada satu pun yang berani teriak bahwa pemimpin KPK juga manusia. Artinya, siapa pun pasti ada cacat dan salahnya. Tapi, dalam konteks pemberantasan korupsi, komitmen tetap harus terjaga. Siapa pun pelakunya, korupsi tetaplah merugikan negara dan menghambat terlaksananya tujuan negara. Sehingga, jangan harap pemimpin KPK dapat bertindak koruptif.

Masih banyak alasan lain yang menyebabkan banyak orang tidak mendaftar sebagai pemimpin KPK periode 2007-2011. Apa pun dapat dijadikan alasan. Namun, alasan tersebut ternyata dapat menghambat proses pemberantasan korupsi. Ketiadaan pemimpin KPK yang berintegritas akan menafikan amanah rakyat untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi, serta melanggar United Nations Convention Against Corruption yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sebab, mereka yang masih memiliki alasan-alasan tersebut dapat dikatakan memiliki andil untuk melanggengkan praktek koruptif di Tanah Air. Terlebih mereka yang mendapat kepercayaan dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, memiliki kompetensi dan integritas tinggi, serta niat kuat untuk memberantas korupsi. Akan banyak alasan untuk tidak menjadi pemimpin KPK. Tapi akan lebih banyak alasan dan dukungan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Saatnya kita mendengar Indonesia memanggil!


Senin, 02 Juli 2007

Opini

KTT G-8 dan Perubahan Iklim

Katherine Sierra, WAKIL PRESIDEN UNTUK INFRASTRUKTUR PADA BANK DUNIA*)

Dua tahun yang lalu Konferensi Tingkat Tinggi G-8 di Gleneagles, Skotlandia, berjanji akan mendorong diterapkannya agenda pembangunan yang bersih dan mengerahkan dukungan finansial bagi pertumbuhan yang lebih hijau di negara-negara berkembang. Sidang tahun ini di Heiligendamm, Jerman, harus membuktikan janji itu.

Sejak KTT di Gleneagles, telah berkembang dukungan publik yang mengental bagi diambilnya tindakan yang tegas guna mengatasi dampak perubahan iklim. Ada yang mengatakan kita telah sampai pada titik yang menentukan itu.

Ilmu dan ekonomi perubahan iklim telah semakin dekat satu sama lain setelah diperolehnya bukti-bukti ilmiah yang kuat dari penelitian yang dilakukan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan laporan Sir Nicholas Stern yang dibuat untuk pemerintah Inggris mengenai ongkos yang harus dibayar bila diambil atau tidak diambil tindakan. Di mana-mana para pakar, masyarakat bisnis, mereka yang peduli, dan pemerintah-pemerintah di dunia yang tanggap telah bertemu guna mencari solusi terhadap masalah global yang mungkin merupakan satu-satunya isu paling penting yang kita hadapi sebagai komunitas global.

Di Heiligendamm, para pemimpin negara-negara maju yang hadir pada KTT G-8 itu, beserta wakil-wakil dari negara-negara berkembang yang akhir-akhir ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat (Brasil, Meksiko, Cina, India, dan Afrika Selatan, yang membutuhkan energi pada tingkat yang kritis agar mampu terus memacu perkembangan ekonominya), akan membahas suatu pendekatan menyeluruh yang mencakup berbagai opsi energi, dari efisiensi energi dan energi terbarukan sampai batu bara yang bersih, serta penangkapan, penyimpanan, dan pengasingan karbon. Mereka juga berkesempatan mendorong pemanfaatan mekanisme pasar untuk berbuat dua hal: menanggulangi dampak perubahan iklim dan, pada saat yang sama, memberikan insentif untuk mendorong pemanfaatan energi yang bersih.

Salah satu langkah penting untuk mencapai kedua tujuan ini adalah dengan memperluas pasar karbon. Carbon financing merupakan wahana yang efektif untuk menyalurkan dana bagi investasi ramah lingkungan ke negara-negara berkembang. Tahun lalu saja besaran pasar karbon meningkat tiga kali lipat dengan nilai lebih dari US$ 30 miliar, dan dari jumlah tersebut, sekitar 20 persen diinvestasikan dalam proyek-proyek di negara-negara berkembang. Menurut perkiraan, dengan kerangka regulasi global pasca-2012 yang wajar dan yang dapat diprediksi dalam jangka panjang guna mengurangi emisi gas rumah kaca (saat berakhirnya Protokol Kyoto), pasar karbon bisa berkembang berlipat ganda dan mengalirkan dana ke negara-negara berkembang US$ 20-120 miliar per tahun.

Dana sebesar ini sangat dibutuhkan. Menurut Bank Dunia, sampai dengan 2030, negara-negara berkembang membutuhkan investasi sekitar US$ 165 miliar setiap tahun hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi rakyat mereka. Dari jumlah itu, hanya sekitar separuhnya yang siap tersedia. Di samping kekurangan US$ 80 miliar itu, negara-negara berkembang memerlukan US$ 30 miliar lagi setiap tahun untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor listrik saja dan mulai membangun dengan emisi karbon yang rendah, serta US$ 10-40 miliar lagi setiap tahun untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang tak terelakkan itu.

Komitmen KTT G-8 kepada pasar global karbon ini akan mendorong pendanaan dalam jangka panjang sampai sesudah 2012. Carbon financing semacam ini juga bisa menangani masalah penggundulan hutan, yang menghasilkan sekitar 20 persen dari emisi global C02 sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim. Suatu fasilitas yang mengurangi emisi karbon dari penggundulan hutan bisa mendorong konservasi hutan sebagai sarana untuk melindungi iklim, seraya melestarikan ekosistem dan menghasilkan pendapatan untuk masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Bank Dunia sangat berhasrat mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga mitra guna melakukan percobaan dengan fasilitas semacam itu.

Suatu pasar karbon yang diperluas bisa membantu mendanai sebuah transformasi ke arah ekonomi dengan emisi karbon yang rendah, tapi ini saja tidak cukup. Seperti pasar baru yang lain, memang memakan waktu lama untuk mengembangkan dan menjangkau lembaga-lembaga pemasaran yang masih lemah itu.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan negara-negara kaya perlu berdiri di garis depan, karena hanya dengan kepemimpinannya negara-negara yang ekonominya kurang berkembang akan mengikuti langkahnya. Dan Merkel memang benar. Inggris baru-baru ini mengumumkan diluncurkannya suatu program yang disebut Environmental Transformation Fund International Window dengan dana 800 juta pound sterling. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan negerinya siap mempertimbangkan kemungkinan dibentuknya mekanisme keuangan yang baru dengan dana yang cukup besar untuk, dalam jangka waktu yang relatif panjang, membantu negara-negara berkembang menghentikan pemanasan global. Inilah jenis kepemimpinan dalam mengatasi perubahan iklim yang dibutuhkan dunia.

Pengadaan dana secara besar-besaran untuk keperluan investasi ramah lingkungan saat ini dan pada 5 sampai 10 tahun mendatang mutlak diperlukan, karena inilah masanya negara-negara berkembang pada dasarnya akan “terkunci” dengan emisi karbon untuk 50 tahun yang akan datang. Jika kita bisa membantu negara-negara itu mengambil jalan pembangunan dengan emisi karbon yang rendah, kita artinya telah mengambil langkah besar ke depan dalam melestarikan dan melindungi planet yang kita diami ini, senyampang memungkinkan negara-negara berkembang mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan memberikan masa depan yang lebih baik kepada rakyatnya. Sidang di Heiligendamm bisa memajukan komitmen yang dinyatakan di Gleneagles dua tahun yang lalu dan membawa dunia lebih dekat ke masa depan dengan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Hak Cipta Project Syndicate, 2007


Selasa, 10 Juli 2007

Opini

Undangan Golkar atawa Wakil Presiden

Agus Wahid

·  Penulis, Tinggal di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi memenuhi undangan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla: di kantor Partai Beringin, bukan di Istana Wakil Presiden. Peristiwa ini membuat sebagian publik bertanya-tanya. Informasi yang tersurat, Ketua Umum Golkar itu hanya minta keterangan atau penjelasan teknis prosedur penanganan KPK dalam menjalani tugas. Pernyataan ini justru mengundang tanya lebih jauh. Landasannya, Kalla–di samping Ketua Umum Partai Beringin–adalah wakil presiden. Posisi ini mengharuskannya tahu tugas dan prosedur penanganan lembaga yang punya otoritas kuat dalam menangani kasus tindak pidana korupsi itu.

Maka permintaannya kepada KPK merupakan sikap aneh yang membuat siapa pun menduga-duga. Dugaan pertama adalah sikap ketidakpeduliannya terhadap KPK, yang kini justru menjadi katalisator penting dalam penegakan hukum saat ini. Pemanggilannya bisa dikaitkan dengan catatan dosa-dosa ekonomi sejumlah kader Beringin selama berkuasa, terutama semasa Orde Baru, bahkan setelahnya.

Dugaan kedua relatif argumentatif: bisa diuji secara teoretis ataupun empiris. Dalam pemikiran politik, kekuasaan–jika tak ada sistem kontrol yang kuat dan relatif lama berkuasa–cenderung korup. Berangkat dari kerangka pemikiran politik ini, kita lihat Golkar demikian lama kekuasaannya: sekitar tiga dasawarsa, bahkan lebih. Meski Soeharto tampil dengan baju ABRI, instrumen yang dimainkan untuk mempertahankan kekuasaannya adalah (Partai) Golkar. Karena itu, tak bisa dipisahkan antara kekuasaan Soeharto dan jati diri Beringin. Di sinilah hakikatnya, Golkar telah bertakhta di Tanah Air ini seiring dengan kekuasaan Soeharto.

Yang perlu kita catat, para pemegang kekuasaan–di jajaran pemerintah pusat ke daerah tingkat II–juga kekuasaan di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I dan II)–hampir semua berunsur Beringin. Atau, bisa manggung di parlemen setelah diseleksi dan tercatat senapas dengan Orde Baru. Rentang waktu kekuasaan yang begitu lama–secara teoretis–mendorong penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai sektor. Maka tidaklah aneh ketika begawan ekonomi kita, Soemitro Djojohadikusumo, menyatakan bahwa sekitar 30 persen dana pembangunan menguap setiap tahun anggaran berjalan. Beliau melihat, bukan persoalan mismanagement sebagaimana yang pernah dilontarkan mantan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Ginandjar Kartasasmita pada 1990-an, melainkan memang benar-benar terjadi penyalahgunaan (korupsi). Tindakan itu terjadi secara sistematis dan struktural dari pusat hingga ke bawah.

Jika kita analisis lebih lanjut, para pelaku “bancakan” kue negara adalah mereka yang eksis di kekuasaan (pusat dan daerah), dari institusi mana pun: sipil ataupun militer, termasuk kepolisian. Dalam hal ini, bisa kita saksikan melimpahnya kekayaan mereka yang berada di lingkaran kekuasaan itu, yang didapat langsung dari sumber fasilitas negara atau dari pengaruh kekuasaan. Bahkan, sekalipun ia tidak ada dalam struktur kekuasaan formal, sejalan dengan posisinya sebagai kader Golkar, pengaruhnya membuat dirinya dapat meraup fasilitas yang relatif melampaui batas, dalam bentuk harta tak bergerak ataupun tidak bergerak (mobil luks).

Patutkah fakta itu diselidiki dan ditindak secara hukum? Sepanjang ada indikasi penyalahgunaan, maka negara/pemerintah–termasuk KPK–harus menindak. Maka, jika KPK konsisten dengan sumpah jabatan dan undang-undangnya, para kader Golkar masa lalu dan kini akan berjatuhan sebagai korban. Di sanalah kita saksikan arah atau pesan politik Kalla di balik permintaannya kepada KPK, yaitu sedini mungkin mencegah degradasi citra Golkar.

Bagi seorang ketua umum, memang ada kewajiban moral menjaga citra positif organisasi dan para kadernya. Inilah–jika kita mengambil pemikiran manajemen–potret pemimpin yang risk taker (berani mengambil risiko), yang memang dituntut melindungi bawahannya. Tapi, dari kacamata politik, langkah Kalla tak ubahnya membangun keutuhan Golkar dan seluruh konstituennya untuk menyukseskan agenda politiknya di masa mendatang: Pemilihan Umum 2009.

Kini kita perlu pasang mata: sampai sejauh mana validitas dugaan kedua itu? Setidaknya, akan terjadi dua kemungkinan. Pertama, jika seluruh unsur Golkar (periode sekarang ataupun masa lalu) tak ada yang disentuh (diproses secara hukum), dugaan kita semakin kuat: ada deal dari pertemuan Kalla-KPK itu. Dalam hal ini, yang dilihat KPK bukanlah sosok Ketua Umum Golkar, melainkan wakil presiden yang posisinya–secara struktur organisasi pemerintah–memang jauh lebih tinggi. Posisinya membuat KPK harus tunduk kepada Wakil Presideb. Inilah konsekuensi sistem hukum politik yang menganut sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan yang idealnya lebih dibumikan.

Akan seberani itukah KPK dalam beraksi? Terlalu vulgar dan gegabah jika KPK melakukan “pemutihan” hukum terhadap semua kader Golkar. Karena itu, akan kita saksikan kemungkinan kedua, yaitu menindak para kader Golkar yang jelas-jelas bermasalah, tapi yang terkategori masa lampau, atau masa kini yang bukan “faksi” Kalla. Makna strategisnya adalah membangun sekaligus meningkatkan loyalitas pada kepemimpinan Kalla. Jika mbalelo, Kalla akan memperkenankan KPK menindaknya. Di sinilah kader Golkar di luar faksi Kalla tak punya alternatif lain kecuali harus tunduk kepada Kalla.

Sungguh menarik permainan Kalla itu. Tapi langkahnya justru membuka mata publik: Beringin demikian kotor dalam berkuasa. Akibatnya, terjadi kerusakan berbagai sistem (hukum, politik, ekonomi, sosial, dan mental). Karena itu, kita dapat memahami ketika–dengan parameter nurani–sebagian publik menghendaki Golkar dibubarkan. Dengan parameter itu pula, menjadi sungguh tiranistik ketika partai terbesar ini menggencet partai-partai kecil yang tidak mencapai batas minimal electoral threshold 3 persen. Upaya mengembalikan jati diri Orde Baru?


Selasa, 10 Juli 2007

Opini

Melanggengkan Oligarki Elite Partai

Ibrahim Fahmy Badoh

·  Manajer Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch

Pembahasan paket Rancangan Undang-Undang Politik sudah mulai bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat. Paripurna DPR telah membentuk dua panitia khusus untuk membahas empat buah RUU secara paralel, dengan RUU Partai Politik dan Pemilu Presiden sebagai prioritas utama. Dari empat RUU yang ada, RUU Parpol dipastikan menjadi pusat perhatian banyak kalangan, terutama parpol. Betapa tidak, selain di satu sisi dapat menyediakan tiang gantungan bagi banyak parpol kecil dan parpol baru, RUU ini menyiratkan pengaturan yang lebih longgar, terutama dalam hal pendanaan parpol (party financing). Kelonggaran pengaturan dana parpol sangat menguntungkan partai besar dan dapat melegalkan oligarki elite parpol.

Pengaturan dana
Pengaturan dana politik mencakup dana parpol dan dana kampanye. Pengaturan kedua jenis pendanaan politik ini dipengaruhi oleh sistem politik, terutama sistem pemilu. Di negara yang memiliki sistem kepartaian yang kuat, pengaturan dana politik lebih cenderung ke pengaturan dana parpol. Posisi parpol sebagai penentu posisi politik dan satu-satunya pintu masuk ke kekuasaan menyebabkan pengaturan dana parpol menjadi sangat penting. Pengaturan dilakukan untuk menjamin parpol dapat hidup secara mandiri dan sehat dengan hak menarik iuran anggota dan menerima santunan penyumbang. Selain itu, membatasi pengaruh berlebihan dari para penyumbang agar tidak menggerogoti kebijakan parpol yang harus konsisten dengan ideologi, terutama dalam merancang kebijakan yang memiliki dampak publik. Dalam pengaturan ini, parpol juga diharapkan dapat akuntabel dan transparan di mata konstituen pemilihnya secara keuangan.

Indonesia memiliki tradisi kepartaian yang sangat kuat. Meskipun dalam sistem pemilihan umum, baik eksekutif maupun legislatif, pada 2004 pemilih telah dapat secara langsung memilih orang (kandidat anggota legislatif dan presiden-wakil presiden), parpol tetap memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam menentukan daftar kandidat legislatif dan pasangan calon presiden-wakil presiden. Dana kampanye para kandidat pun tidak terlepas dari intervensi parpol. Bahkan, dalam pemilu legislatif, dana kampanye kandidat justru digunakan untuk mendulang suara parpol.

Di satu sisi, selain mendapat keuntungan dengan “menjual nominasi”, parpol tetap memiliki pengaruh signifikan sebagai pendulang uang untuk kemenangan parpol dan kandidat dalam pemilu. Atau dengan kata lain, secara keuangan, parpol tetap menjadi jalan utama masuknya kepentingan penyumbang untuk mempengaruhi hasil pemilihan yang berbasis kandidat.

Posisi parpol yang sangat vital dari sisi pendanaan mengharuskan parpol diatur dengan aturan yang ketat. Untuk menjaga kepentingan konstituen dan kelangsungan organisasi, parpol harus memisahkan rekening rutin dan rekening kampanye. Ini untuk menjaga pencampuran antara kepentingan pemenangan pemilu dan kepentingan organisasi parpol sebagai pengelola entitas ideologi dan saluran kepentingan konstituen. Parpol juga harus membatasi jumlah sumbangan dari para donatur agar rekening keuangan parpol tidak hanya dikuasai oleh segelintir penyumbang besar yang memiliki kepentingan mengkooptasi kebijakan parpol. Dalam konteks akuntabilitas, partai diharuskan membuat pencatatan penerimaan dan belanja secara tertib dan melaporkannya kepada Komisi Pemilihan Umum secara berkala satu tahun sekali setelah diaudit oleh akuntan publik. Keuangan parpol juga harus diupayakan terbuka bagi publik, terutama konstituen parpol.

RUU Parpol
Semangat pengaturan dana parpol menjadi lebih baik seyogianya tecermin dalam RUU Parpol yang disusun tim pemerintah. Berbagai skandal dana politik yang melibatkan elite parpol seharusnya dapat diupayakan untuk tidak terjadi lagi. Dengan aturan yang ada sekarang (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002), parpol terbukti lemah membentengi diri dari atas aliran dana haram, seperti dana dari rekening taktis pemerintah. Parpol juga tidak terpacu untuk berbenah dengan melakukan pencatatan yang tertib atas penyumbang sesuai dengan standar pencatatan yang ada. Jumlah parpol yang melaporkan hasil audit tahunan juga masih sangat sedikit ke KPU, meskipun aturan mewajibkannya. Pada 2004 hanya 9 parpol dari 24 parpol peserta Pemilu 2004 dan terus menurun di tahun berikutnya menjadi 8 parpol. Kewenangan KPU yang minimalis dalam mengontrol keuangan parpol dan sanksi yang ringan atas pelanggaran pasal pendanaan parpol seharusnya menjadi bahan evaluasi berharga dalam penyusunan RUU Parpol.

Kekhawatiran masih sangat besar jika membaca RUU yang disodorkan pemerintah ke DPR. Peluang penyiasatan keuangan parpol terserak bagai baju rombeng. Parpol masih sangat mungkin dipengaruhi oleh kepentingan penyumbang besar dengan peningkatan batasan sumbangan perorangan dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Demikian juga dengan batasan sumbangan badan hukum/perusahaan yang melambung menjadi Rp 3 miliar. Dengan keleluasaan ini, parpol akan dengan mudah dikuasai segelintir penyumbang besar, karena hanya butuh tidak lebih dari 200 penyumbang untuk membiayai kebutuhan partai besar pemenang pemilu. Keinginan agar sumbangan kecil dapat mendorong demokrasi internal seakan tinggal isapan jempol.

Apalagi RUU versi pemerintah juga tidak mengatur batasan sumbangan anggota partai, termasuk politikus. Pada titik ini, ancaman tidak hanya akan terjadi pada demokrasi internal, tapi juga pada sistem kaderisasi. Tarulah parpol perlu mandiri dari sumbangan para politikus, tapi tanpa batasan yang jelas, besaran pengaruh uang akan mempengaruhi sistem kaderisasi internal parpol. Tingginya angka pengusaha yang masuk parlemen merupakan indikasi kuat jalan pintas uang dalam membeli nominasi. Bagi politikus, persaingan uang akan memicu penyalahgunaan wewenang untuk membeli simpati elite parpol. Politikus akan lebih sering meminta kenaikan gaji dan tunjangan dengan berbagai alasan. Kondisi ini akan diperburuk oleh rendahnya akuntabilitas dan transparansi parpol. Tidak adanya ketentuan kesiapan pembukuan sebagai syarat pendirian parpol serta ringannya sanksi atas pelanggaran pasal-pasal keuangan semakin menjauhkan parpol dari kontrol konstituen dan publik. Akhirnya, longgarnya pengaturan uang akan memicu korupsi dan semakin melanggengkan oligarki elite parpol.


Senin, 09 Juli 2007

Opini

Perubahan Iklim dan Ketahanan Air

·  Mikhail Gorbachev dan Jean-Michel Severino *)

Intergovernmental Panel on Climate Change baru-baru ini mengumumkan data-data yang mengerikan mengenai akibat pemanasan global di berbagai negara paling miskin di dunia. Menjelang 2100, satu sampai tiga miliar orang di seluruh dunia diperkirakan akan menderita akibat kelangkaan air. Pemanasan global akan meningkatkan penguapan dan mengurangi curah hujan secara drastis–sampai 20 persen di Timur Tengah dan Afrika Timur–sehingga ketersediaan air mungkin berkurang sampai separuhnya untuk tiap orang di negara-negara tersebut.

Kelangkaan tiba-tiba yang terjadi pada unsur yang nilai simbolis dan spiritualnya setara dengan kedudukan sentralnya dalam kehidupan umat manusia ini akan menimbulkan stres dan memperparah konflik di seluruh dunia. Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah akan menjadi wilayah yang pertama-tama menderita. Tapi akibatnya akan menjalar ke seluruh dunia.

Namun, gambaran yang suram ini bukan alasan bagi kita untuk putus asa atau merasa pesimistis. Sengketa mungkin tak terelakkan; tapi perang tidak. Kemampuan kita mencegah terjadinya “perang air” bergantung pada kemampuan kolektif kita mengantisipasi ketegangan, dan menemukan solusi finansial dan institusional guna mengelola sengketa yang timbul. Berita baiknya adalah bahwa ada solusi semacam itu dan terbukti ampuh.

Bendungan air–asalkan cukup memadai besarnya dan dirancang dengan baik–bisa menyumbang untuk pembangunan manusia dengan teratasinya perubahan iklim serta diaturnya pasokan air. Namun, dalam konteks kelangkaan ini, proyek-proyek infrastruktur di hulu-hulu sungai antarnegara bisa membawa dampak buruk terhadap mutu atau ketersediaan air bagi negara-negara tetangga dan dengan demikian menimbulkan ketegangan.

Organisasi-organisasi daerah aliran sungai seperti yang dibentuk untuk Sungai Nil, Niger, atau Senegal bisa membantu memperlancar dialog di antara negara-negara yang sama-sama memanfaatkan sumber air yang tersedia. Dengan membangun suatu visi bersama bagi pengembangan jalur air antarnegara, prakarsa-prakarsa kerja sama regional ini bisa mendorong ke arah pemilikan bersama sumber daya yang ada dan dengan demikian mengurangi risiko sengketa mengenai pemanfaatan air ini berkembang menjadi kekerasan.

Sebagian besar jalur air internasional punya kerangka dialog semacam itu, walaupun pada tahap pengembangan dan tingkat pencapaian yang berbeda-beda. Jika kita ingin menerima prediksi mengenai perubahan iklim itu dengan serius, masyarakat internasional harus memperkukuh prakarsa-prakarsa ini. Apabila belum ada, prakarsa-prakarsa semacam itu harus diciptakan secara kemitraan dengan semua negara yang terlibat. Bantuan pembangunan yang resmi bisa menciptakan insentif kerja sama dengan mendanai pengumpulan data, menyediakan know-how teknis atau dengan mensyaratkan diberikannya pinjaman atas dasar negosiasi yang konstruktif.

Namun, konflik antarnegara mengenai air itu hanya satu sisi dari mata uang yang sama. Perang air yang paling dahsyat berlangsung saat ini di dalam, bukan antarnegara. Kelangkaan air menyulut konflik antaretnis, sementara komunitas-komunitas mulai khawatir akan kelangsungan hidupnya dan berupaya merebut sumber air yang ada. Di Darfur, musim kering yang berulang-ulang telah meracuni hubungan antara para petani dan para penggembala nomadik, sementara perang yang kita saksikan sekarang ini terjadi setelah bertahun-tahun eskalasi konflik. Chad saat ini juga berisiko terjerumus ke dalam siklus kekerasan yang sama.

Karena itu, upaya memenuhi kebutuhan paling mendasar ini melalui prakarsa pembangunan setempat sangat mendesak. Proyek-proyek pembangunan perairan pedesaan yang menjamin akses air bagi masyarakat pada wilayah yang luas terbukti bisa menjadi sarana pencegah konflik yang efisien. Jalur-jalur penggembalaan ternak yang terjamin keberadaannya telah terbentuk dengan bantuan citra satelit yang mengarahkan para penggembala dan ternaknya ke daerah-daerah yang tepat bagi mereka. Prakarsa-prakarsa semacam ini memberikan peluang yang langka bagi dialog dan kerja sama antara komunitas-komunitas yang bersaing. Kuncinya adalah mengantisipasi perlunya tindakan yang harus diambil sebelum ketegangan meningkat ke titik “no return”.

Konsumsi air juga masalah yang harus ditangani. Pertanian merupakan pengguna lebih dari 70 persen air di dunia. Penelitian agronomis dan inovasi teknis mutlak perlu guna memaksimalkan efisiensi air di sektor ini, dan ia harus dilakukan lebih mendalam lagi. Tapi menangani kelangkaan air mau tidak mau berarti mengubah praktek dan kebijakan pertanian di seluruh dunia guna menjamin kesinambungannya.

Tantangan pembangunan bukan lagi semata-mata terdiri atas upaya mengalirkan air pertanian ke daerah-daerah yang miskin. Seperti dibuktikan oleh menyusutnya secara dramatis air di Laut Aral, Danau Chad, dan Laut Mati, sekarang dibutuhkan pelestarian sumber-sumber alam yang langka di sana guna menjamin pembagian yang merata di antara berbagai kepentingan yang saling bersaing. Pemanfaatan yang bertanggung jawab memerlukan prakarsa-prakarsa ekonomi yang memadai. Di Afrika Barat atau di Timur Tengah, Asia Tengah atau India, pemanfaatan yang bertanggung jawab ini juga bisa menyumbang untuk pengurangan sengketa mengenai air.

Mengingat besarnya ancaman yang belum pernah timbul sebelumnya ini, business as usual bukan solusinya. Perang Dingin berakhir damai berkat kesadaran yang tinggi, kemampuan melihat jauh ke depan, dan kekuatan kemauan. Ketiga sifat ini harus diterapkan jika planet kita ini hendak dihindarkan dari perang air semesta. Tantangan global ini juga menuntut global governance. Karena itulah mengapa kami mendukung dibentuknya suatu Badan Lingkungan PBB, yang dibekali dengan sumber hukum dan keuangan yang dibutuhkan guna menangani masalah yang kita hadapi. Umat manusia harus mulai menyelesaikan dilema air ini. Menunggu bukan bagian dari solusinya. *

*) Mikhail Gorbachev adalah bekas Presiden Uni Soviet, Jean-Michel Severino adalah mantan Wakil Presiden Bank Dunia. Hak Cipta: Project Syndicate, 2007.


Sabtu, 07 Juli 2007

Opini

Acara Televisi Makin Tak Santun

Prasetyo Sudrajat, peminat masalah pertelevisian

Saat ini banyak orang tua uring-uringan menyaksikan tingkah polah anak-anaknya yang makin hari makin terkikis kesantunannya. Banyak dijumpai keluh-kesah orang tua atas anaknya yang tidak menurut, bahkan kerap membantah perintah orang tua. Banyak yang menuding penyebab perubahan sikap yang terjadi pada anak-anak adalah tayangan televisi.

Memang belum ada penelitian yang secara khusus mengukur sejauh mana pengaruh negatif televisi terhadap pemirsanya. Tapi pernah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan penelitian (2006) berkaitan dengan efek negatif pemberitaan di televisi, yang mengambil sampel di tiga kota besar, yakni Medan, Pontianak, dan Makassar. Dalam penelitian yang mengambil responden sejumlah pelajar yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan itu, setidaknya tergambarkan adanya pengaruh negatif televisi terhadap pelajar sehingga banyak di antara mereka yang meniru adegan yang ditampilkan oleh televisi.

Memang harus diakui keberadaan televisi sekarang ini sudah menggeser budaya dan adat-istiadat yang sebelumnya telah menjadi norma dan nilai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Boleh dibilang, sulit saat ini menemukan keramahan dan kesantunan dalam kehidupan di republik ini. Padahal pada masa lalu masyarakat kita sangat dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun. Ada kecenderungan, semakin modern manusia, akan semakin kecil tingkat kesantunannya.

Media televisi yang begitu dominan dalam mempengaruhi masyarakat bisa saja dijadikan biang kerok perubahan sikap yang terjadi di masyarakat, walaupun tidak mutlak. Namun, kehadiran televisi saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Berbagai tayangan yang disajikan kotak ajaib tersebut mampu menyihir bangsa ini sehingga banyak fenomena sosial yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh pengaruh tayangan televisi.

Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan dampak negatif dari tayangan televisi, yakni pertama bahasa pengantar dan kedua isi siaran. Sebagian besar bahasa pengantar di televisi bisa dikatakan jauh dari tatanan bahasa yang baik dan benar, kecuali pada tayangan berita.

Padahal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pada Bab IV Pasal 37 tentang Bahasa Siaran, menyebutkan bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran haruslah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi banyak tayangan sinetron dan hiburan yang selalu menggunakan bahasa Betawi pasaran–yang menurut orang Betawi cenderung kasar dan hanya dipergunakan oleh orang tua ke anaknya atau yang sebaya, seperti kata gua dan elu. Belum lagi penggunaan bahasa prokem, seperti bokap, nyokap, dan sebagainya. Keadaan ini sudah semakin parah karena ternyata bahasa sarkasme itu telah merambah ke daerah. Sungguh menyedihkan.

Bukan hanya bahasa yang begitu leluasa mengacak-acak nilai-nilai leluhur bangsa. Isi siaran juga selalu mendatangkan masalah setiap saat. Padahal UU Penyiaran telah mengatur bahwa pengelola televisi wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Namun, kenyataannya malah semakin menjadi-jadi. Tengok saja tayangan sinetron yang begitu dominan menghiasi layar televisi, yang selalu menggunakan anak-anak sekolah sebagai pemeran utama dan juga figuran, serta tidak ketinggalan lingkungan sekolah plus fasilitasnya. Tayangan kekerasan, sikap sadistis serta tidak patuh dan selalu berkata kasar kepada orang tua, menjadi pemandangan yang biasa dalam tayangan sinetron. Masyarakat pemirsa seakan tidak berdaya ketika banyak sinetron dengan pernak-pernik kemewahan serta adegan dari para pemainnya yang menunjukkan sikap yang tidak simpatik, tutur kata dan sikap yang jauh dari sopan santun–atau tidak menunjukkan sikap sebagai bangsa Timur–menyerbu ruang hidup mereka. Sikap saling membenci, olok-olok, hingga kekerasan yang menjadi menu sinetron tentu saja akan ditiru anak-anak secara mentah-mentah, walaupun sudah ada klasifikasi bimbingan orang tua di layar televisi.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang diberi tugas mengawasi penyiaran di Tanah Air, yang seharusnya memiliki kekuatan untuk meredam kedigdayaan televisi yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, masih belum terlihat taringnya. KPI malah cenderung bermain di tataran seremonial, normatif, dan simbolis. Lihat saja rencana KPI mengampanyekan pentingnya tontonan yang sehat dan mencerdaskan kepada masyarakat luas, misalnya melalui Hari Menonton Sehat dan Hari Penyiaran yang diperingati secara nasional. Apa bedanya program itu dengan Hari tanpa Tembakau, Hari tanpa Asap, dan sebagainya yang berupa seremonial belaka, tanpa ada respons dari masyarakat sebagai pengguna?

Seharusnya KPI sangat tegas dalam menegakkan regulasi yang sudah ada, seperti UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ketegasan KPI akan menjadi watchdog bagi pengelola televisi agar dapat membuat program sesuai dengan kaidah, dan tidak berdampak negatif bagi pemirsa khususnya generasi muda yang sedang mencari jati diri.

KPI juga seharusnya turut membesarkan televisi lokal yang kian menjamur akhir-akhir ini. Dalam UU Penyiaran juga disebutkan bahwa 10 televisi swasta yang memiliki jaringan nasional harus bekerja sama dengan televisi lokal. Tapi kenyataannya masih jauh dari harapan. Televisi lokal masih terseok-seok, sedangkan televisi berjaringan nasional semakin besar dengan pangsa pasar yang berasal dari daerah.

(Penulis adalah pengamat pertelevisian)
Alamat: Mandosi Permai Blok J-12, Jatiasih, Bekasi
Telp. 081387766160


Sabtu, 07 Juli 2007

Opini

Peluang untuk Calon Independen

Ivan Wibowo, advokat di Jakarta

Dalam proses pemilihan Gubernur DKI ramai dibicarakan orang soal sawer-menyawer sejumlah calon ke partai politik. Ramai karena beberapa orang sudah menyawer dalam jumlah sangat besar tapi tidak juga dicalonkan. Juga ramai karena beberapa calon lain punya kredibilitas yang baik tapi tidak lolos dicalonkan, mungkin karena kurang menyawer atau apa pun kemungkinan lain.

Menurut aturan, pencalonan seorang gubernur harus diajukan oleh partai politik. Demikian kira-kira bunyi Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jadi partai politik berkuasa betul dalam urusan mengajukan calon, dan karena itu sawer-menyawer sulit dihindari. Singkat kata, kalau tidak menyawer, tidak dicalonkan.

Karena itu, berkembanglah pembicaraan mengenai calon independen. Intinya supaya orang bisa menjadi calon gubernur tanpa harus minta restu dari partai. Restunya dari masyarakat langsung. Saat ini calon independen tidak diatur dalam UU Pemerintahan Daerah sehingga tidak ada dasar hukum bagi calon independen, betapapun besarnya dukungan yang ia miliki.

Hal ini dianggap tidak demokratis dan, karena itu, Pasal 59 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah saat ini sedang diuji melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK mengenai kasus ini beberapa kali ditunda sehingga mengundang kecurigaan. Meskipun demikian, di luar urusan kecurigaan itu, penting diamati sejauh mana putusan MK itu dapat memperbaiki keadaan.

Sebuah putusan MK hanya dapat menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat” atas sebuah/beberapa pasal dalam undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi (Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Selanjutnya, dalam kewenangan yang diberikan kepada MK, sama sekali tidak disebut-sebut untuk menyusun ataupun memperbaiki hanya satu ayat sekalipun (Pasal 10 dan 11 UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut). Kewenangan menyusun maupun memperbaiki ada pada lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat.

Jadi, putusan MK hanya dapat berbunyi bahwa Pasal 59 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Masalahnya, MK tidak dapat menentukan besarnya dukungan minimal yang harus dimiliki oleh seorang calon independen. Jadi putusan MK ini belum dapat digunakan untuk pemilihan kepala daerah, apalagi di Jakarta. Tapi putusan seperti itu sangat penting untuk membuka saluran demokrasi.

Dengan demikian, putusan MK tersebut harus segera diikuti dengan amendemen atau perbaikan UU Pemerintahan Daerah itu. Apabila amendemen ini tidak dilakukan, semua pemilihan kepala daerah di seluruh Nusantara ini dapat dipastikan akan bermasalah. Bermasalah karena calon kepala daerah tidak harus dari partai, tapi tidak ada dasar hukum yang menentukan syarat bagi yang nonpartai itu. Pendukung calon nonpartai itu tentu akan marah-marah. Di lain pihak, upaya mengubah sebuah undang-undang memakan waktu yang tidak sedikit.

Lantas, bagaimana memenuhi aspirasi kehadiran calon independen di Jakarta? Apakah harus dihambat? Seharusnya tidak sulit memenuhi aspirasi yang baik itu. Tidak sulit karena cukup dengan menambahkan satu pasal pada perbaikan yang saat ini sedang berlangsung dan hampir selesai untuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta. Penting diketahui bahwa pemilihan gubernur di Jakarta, selain tunduk pada UU Pemerintahan Daerah, tunduk pada aturan UU Nomor 34 Tahun 1999 itu. Apabila penambahan satu pasal ini terjadi, Komisi Pemilihan Umum Jakarta akan mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menangkap aspirasi masyarakat mengenai calon independen ini.

Pasal yang ditambahkan itu adalah pasal yang memperkenankan adanya calon independen di Jakarta serta persyaratannya berupa dukungan minimum yang harus diperolehnya. Apabila masih dirasakan sulit menyusunnya, cobalah tengok Pasal 67 ayat 1 dan Pasal 68 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 67 adalah dasar hukum diperkenankannya keberadaan calon independen, dengan istilah resmi calon perseorangan. Pasal 68 undang-undang tersebut menyebutkan calon independen harus mendapat dukungan dari minimal 3 persen jumlah penduduk. Kedua hal ini (67 dan 68) bisa menjadi panutan untuk perbaikan UU Nomor 34 Tahun 1999 itu. Jadi tinggal copy-paste. Irwandi adalah Gubernur Aceh sekarang. Dia adalah calon independen dan terpilih menjadi gubernur.

Apabila copy-paste masih sulit juga, mungkin kita harus mengetuk hati para petinggi partai politik yang tergabung dalam lembaga legislatif untuk legowo menerima aspirasi demokratis dan perubahan yang indah ini.

Kita semua berkepentingan untuk memiliki calon independen di Jakarta saat ini. Bagaimanapun, Jakarta adalah barometer bagi daerah lain di Indonesia. Ketiadaan calon independen di daerah yang memang khusus ini akan mengurangi kredibilitas lembaga legislatif, dan juga kredibilitas hasil pemilu.


Jum’at, 06 Juli 2007

Opini

Fatwa Bisa Menghentikan Terorisme?

Afnan Malay

·  Ketua Litbang Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia

Tulisan pada rubrik Pendapat karya Luthfie Assyaukanie berjudul “Islam Benar Versus Islam Salah” (Koran Tempo, 26 Juni 2007) jelas bermaksud sangat mulia. Luthfie gerah bahwa citra Islam dari hari ke hari senantiasa diperburuk oleh aksi-aksi para teroris. Abu Dujana dan mereka yang berempati terhadapnya (baca: empati itu sebatas perlakuan brutal polisi atas penangkapan Abu Dujana dan bukan setuju aksi terornya) membuat Luthfie meradang.

Merujuk pada Abdurrahman Wahid, bagi Luthfie hanya ada satu cara menghentikan “ideologi kekerasan” yang membawa bendera Islam (padahal mereka sejatinya teroris). Yaitu, misalnya, pemegang otoritas seperti Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengecam tandas aksi-aksi teroris sebagai manifestasi (ajaran) Islam yang salah.

Tentu tidak sedikit dari kita yang sependapat dengan Luthfie atas desakannya kepada Majelis Ulama Indonesia agar membuat fatwa-katakanlah–mengharamkan aksi-aksi model Abu Dujana. Tapi sekaligus kita dihadapkan pada keraguan efektivitas fatwa itu untuk serta-merta menghentikan aksi-aksi terorisme. Karena meradang, dalam tulisannya Luthfie cenderung tidak komprehensif dan menghantam apa saja, misalnya sentimen publik dan tim pembela Abu Dujana.

Sebaliknya, ia terjebak dalam sukacita memuji heroisme polisi sebagai wujud upaya negara menumpas terorisme. Pada tataran inilah kita layak menguji seruan Luthfie agar pemegang otoritas–tidak hanya MUI–mengecam Abu Dujana. Sebab, terorisme bagi saya sesuatu yang tidak sederhana, tapi bagi Luthfie teramat gamblang: Islam salah, bukan Islam benar!

Luthfie memang menyebutkan sumbu pemantik terorisme bisa beragam: ekonomi, politik, psikologi, rasa tertindas, dan bisa juga gabungan semua unsur itu. Tapi kompleksitas untuk menghukum aksi-aksi teroris sebagai perbuatan haram tidak terletak pada akar persoalan yang-mungkin–tidak sederhana. Soalnya adalah terorisme yang belakangan sangat mengganggu kita menjadi sedemikian fenomenal setelah peristiwa 11 September 2001.

Peristiwa itu menjadi desain utama tentang terorisme, tidak terkecuali yang dilakukan Abu Dujana. Sebagai desain utama, ia mencuatkan ikon-ikon rujukan setiap kali kita mempersoalkan aksi-aksi terorisme: Amerika (penderita, protagonis), Usamah bin Ladin (pelaku, antagonis), dan teroris yang laten (wacana, serial). Desain utama ini ditutup aksi hero Amerika yang eksplosif untuk menghukum Usamah (pemicu invasi Irak).

Artinya, sebatas menyerukan bahwa ajaran Islam menilai paham kelompok Abu Dujana–kelompok yang selalu menilai kekerasan yang mereka lakukan merupakan jihad di jalan Tuhan–sebagai hal yang sesat saja, hingga kini kita merasa kesulitan. Lalu, apa signifikansi mengecam sentimen publik atas perlakuan yang diterima Abu Dujana yang sifatnya ornamentaris-psikologis? Luthfie tampaknya sedang meneriakkan sesuatu yang sia-sia. Logika yang alpa dicerna Luthfie adalah, setiap kali terjadi aksi-aksi teror di belahan dunia mana pun, bahkan tidak harus atas nama Islam, hal itu selalu berkorelasi dengan desain utama.

Mari kita cermati, desain utama mengenai terorisme merupakan rentetan kisah paradoksal, yaitu keberhasilan Amerika mengajak dunia meniti kebaikan (melawan terorisme), sekaligus kegagalannya membuktikan bahwa cara yang buruk pantas dilakukan terhadap teroris (menghantam Irak). Apalagi, notabene Usamah bin Ladin tidak kunjung dapat dilumpuhkan. Implikasi itu berimbas pada sentimen negatif publik (setidaknya ragu-ragu) terhadap kinerja negara–setiap kali polisi kita berhasil menangkap teroris yang diduga melakukan aksi-aksi kekerasan yang destruktif. Keberhasilan itu berkali-kali dibarengi mencuatnya sinisme: Amerika saja gagal! Buruknya lagi, apa pun tindakan cakap yang dilakukan negara kita rawan dipersepsikan publik sebagai kebijakan membebek yang didiktekan Amerika sebagai sponsor utama perang melawan terorisme.

Luthfie melakukan simplifikasi ketika menyatakan bahwa sikap empati yang berlebihan terhadap teroris akan berdampak buruk bagi upaya perang terhadap terorisme di masa depan. Sentimen publik seperti itu sekadar respons psikologis sesaat yang lazim, tidak khas terjadi pada kasus-kasus teroris. Publik berkali-kali terbukti bisa merasa iba terhadap perlakuan yang dianggap tidak pantas-apa pun ukurannya–meskipun yang mengalaminya pemerkosa bejat, koruptor busuk, atau pembunuh keji.

Dalam hal ini saja Luthfie gagal menilai sentimen publik. Sebab, sentimen publik itu berurusan dengan perlakuan aparat penegak hukum terhadap teroris. Ia tidak dengan sendirinya merupakan sikap permisif atas perbuatan teror. Jadi, sesuatu yang berlebihan justru dilakukan Luthfie. Baginya, Tim Pembela Muslim (kelompok pengacara yang menjalankan tugas profesionalnya) terkesan konyol karena gigih membela orang-orang yang selama ini dituduh teroris. Jelaslah betapa Luthfie meradang terlalu jauh. Bukankah apa yang dilakukan Tim Pembela Muslim sekadar menjalankan doktrin hukum?

Fatwa haram terhadap aksi teroris yang mengatasnamakan agama sebenarnya bukanlah solusi. Sekalipun fatwa tersebut merupakan sekumpulan seruan yang direkomendasikan oleh semua pemegang otoritas Islam. Sebab, fatwa baru bermakna sebatas kunci pembuka. Lebih dari itu, kita perlu mencermati, pertama, doktrin ukhuwah tentang persaudaraan Islam sebagai benih eksklusivisme; kedua, beriringan dengan upaya meluruhkan eksklusivisme pada doktrin ukhuwah, kita harus membuat skala prioritas pekerjaan, yaitu membuat muslim di republik ini berdaya (tidak lapar, tidak miskin, tidak bodoh).

Dalam kaitan inilah apa yang dinyatakan Luthfie, bahwa tindakan terorisme merugikan kita karena menyebabkan investor lari (roda ekonomi terganggu), menjadi benar. Skala prioritas seperti itu menuntun kita untuk menyelesaikan persoalan sendiri. Bukan menenggelamkan diri bergiat dalam aktivisme “penegakan Islam” yang abstrak dan jauh, melalui jalan jihad.

Dalam desain utama tentang terorisme, ada ikon Usamah. Kalau kita asumsikan Usamah sebagai inspirasi bagi para teroris, pertama-tama yang menggerakkan aktor-aktor Islam salah seperti Abu tentulah bukan doktrin jihad, melainkan upaya pembuktian doktrin persaudaraan Islam terhadap Usamah. Jihad yang salah–aksi terorisme–tidak akan pernah terpicu bila Usamah nonmuslim. Doktrin ukhuwah berefek pula pada kecenderungan kita mengabaikan skala prioritas.

Kita sangat mudah terenyuh oleh isu kelaparan, kemiskinan, dan ujungnya kebodohan yang dialami muslim di belahan dunia yang lain. Seolah-olah kita sudah tidak lapar, tidak miskin, dan tidak bodoh. Kita akan mudah terkesima oleh perjuangan orang-orang Palestina (yang ternyata konflik internalnya runyam) daripada oleh derita saudara-saudara kita yang terbenam lumpur Lapindo (di sebuah republik yang notabene penduduknya mayoritas muslim). Bukankah mengatasi kelaparan, kemiskinan, dan kebodohan di republik ini adalah sumbangan mahadahsyat terhadap Islam?

Kita pastilah setuju dengan Luthfie bahwa akar dari semua perbuatan teror bisa saja ekonomi, politik, psikologi, rasa tertindas, dan gabungan dari semua unsur itu. Pemantiknya di mana-mana sama saja: eksklusivisme. Eksklusivisme memerlukan bentuk, namanya jihad! Selama eksklusivisme itu tidak dikikis, kalaupun beragam fatwa mengutuk jihad yang salah diteriakkan, tidak bolehkah kita pesimistis Abu Dujana–atau siapa pun namanya–serta-merta akan terhentikan?


Jum’at, 06 Juli 2007

Opini

Para Pembela Teroris

Luthfie Assyaukanie

·  peneliti Freedom Institute, Jakarta

Saya bukan sedang berbicara tentang Tim Pembela Muslim (TPM) yang belakangan sedang populer karena usaha mereka memberikan bantuan hukum kepada para pelaku teroris, melainkan tentang para wartawan, aktivis, dan kaum terpelajar yang secara gencar dan menjengkelkan membela para teroris. Sebagian dari mereka tampaknya tak menyadari apa yang sedang mereka lakukan, sebagian lainnya hanya demi bergenit-genit saja, dan sebagian lainnya tampak jelas mendukung ideologi serupa dengan para teroris, hanya dengan sedikit kemasan yang diilmiah-ilmiahkan.

Tentu saja setiap upaya mempertanyakan prosedur hukum haruslah dihargai dan dijunjung tinggi. Adalah sebuah truisme belaka bahwa polisi bukanlah sebuah profesi yang maksum dari kesalahan. Tugas wartawan adalah mempertanyakan prosedur-prosedur yang dilakukan polisi, termasuk dalam menangani persoalan terorisme. Saya justru merasa senang bahwa pers kita kini sangat kritis dan tak takut lagi dalam menyorot kinerja aparat kepolisian.

Namun, sikap kritis tentu ada batasnya. Pencarian kebenaran haruslah bermuara pada penemuan, bukannya pada pencarian itu sendiri. Premis-premis dalam logika dibangun untuk mengantarkan kita kepada kesimpulan, bukannya kepada penciptaan satu premis baru yang ad infinitum. Dalam dunia khayal, Anda mungkin bisa melakukan itu. Tapi dalam dunia nyata yang menyangkut nyawa orang banyak, kecuali jika Anda sakit jiwa atau berhati teroris, Anda mau melakukannya.

Bersikap tegas terhadap para teroris memang bukan hal yang mudah, terutama jika Anda punya kesamaan visi dengan para pelaku teroris itu, misalnya dalam meyakini adanya teori konspirasi, kebrutalan dan kesewenang-wenangan Amerika, serta ketertindasan Islam. Hanya jika Anda punya pikiran yang benar-benar jernih, Anda bisa membedakan mana yang benar dan mana yang keliru.

Perang terhadap terorisme memang bukanlah sesuatu yang mudah sekarang ini, karena yang kita hadapi bukan hanya para pelaku teroris, tapi juga para simpatisannya yang jumlahnya berkali lipat. Aparat polisi bisa menangkap pelaku teror, tapi tentu saja harus menahan diri dan kejengkelan terhadap para pembela teroris yang muncul dalam beragam ekspresi.

Polisi, misalnya, harus menahan diri dan kejengkelannya terhadap Abu Bakar Ba’asyir, yang terang-terangan membela para teroris dengan menyebut mereka sebagai “counter-terrorist“, maksudnya bahwa mereka melakukan teror demi mencegah teror yang lebih besar. Yang dia maksud dengan “teror yang lebih besar” adalah teror yang dilakukan Amerika Serikat.

Para polisi juga harus menahan diri sambil mengurut dada terhadap para wartawan yang menyebut dirinya “jurnalis investigatif” yang menuhankan dan menyembah data. Tentu saja, sebutan “jurnalis investigatif” ini dimaksudkan untuk memanipulasi kesimpulan-kesimpulan yang sudah dibuat polisi. Tak perlu dikatakan bahwa ada banyak wartawan yang jujur dan berpikiran jernih, walau ada sebagian kecil dari mereka yang sayangnya bekerja di bawah standar kualitas.

Sebagian retorika para pendukung teroris itu memang memikat karena dia menyentuh sisi-sisi emosional terdalam kaum muslim. Siapa yang tak tertawan oleh retorika bahwa Amerika adalah teroris besar karena kelakuannya di Timur Tengah dan dunia Islam lainnya? Dengan terus mempersalahkan Amerika, para pembela teroris itu merasa absah mendukung teror dan kekerasan, meski korban dan kerugian terbesar dirasakan oleh bangsa sendiri.

Tak ada orang yang menyangkal bahwa faktor Amerika memainkan peran yang sangat besar bagi sulitnya menumpas gerakan terorisme yang melanda dunia Islam. Kebrutalan dan kesewenang-wenangan Amerika juga sangat menyulitkan kaum moderat muslim dan siapa saja yang ingin berjuang menumpas terorisme. Banyak orang menahan diri untuk mengecam teroris karena mereka takut dibilang “antek Amerika” atau “antek Zionis”.

Sementara itu, para “penulis investigatif” yang umumnya duduk manis di ruang ber-AC ikut-ikutan membela para teroris yang umumnya hidup sulit dan kepanasan di luar sana. Saya tidak terlalu yakin bahwa mereka mengenal dengan pasti obyek yang sedang ditulisnya. Kesan saya, mereka sepertinya sedang meng-entertain ego dan libido intelektual saja, jika bukan benar-benar ada habitus terror dalam dirinya.

Perang terhadap teror memang bukanlah tugas polisi semata. Ia merupakan tugas kita semua, baik masyarakat agama, hukum, pers, akademis, maupun lainnya. Yang diperlukan adalah kejernihan berpikir, keseriusan, dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap persoalan. Tugas polisi adalah menangkap pelaku teror, sementara tugas kita adalah menyadarkan betapa terorisme dan kekerasan atas nama agama dengan dalih apa pun merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan.

Tanpa perlu dikatakan, the benefit of doubt harus terus dipakai. Tujuannya adalah mencari kebenaran sepanjang ia sesuai dengan aturan-aturan hukum formal, bukan sepanjang khayalan-khayalan liar yang tak bertanggung jawab. Pers menjadi ujung tombak bagi kebebasan karena dari sanalah kebenaran disiarkan. Tapi pers bisa menjadi sembilu yang mematikan jika para pengelolanya tak mengerti potret besar dari persoalan yang berlaku.


Kamis, 05 Juli 2007

Opini

Alasan Penolakan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan

Abdul Gafur Sangadji

·  analis politik Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta

Dalam sebulan terakhir, polemik seputar perjanjian pertahanan (defence cooperation agreement/DCA) antara pemerintah Indonesia dan Singapura menghiasi halaman utama berbagai media massa. Hampir tak ada ruang bagi publik untuk menghela napas, karena perang wacana antara yang pro dan yang kontra menggiring publik untuk masuk dalam perdebatan yang sengit itu. Apa manfaat perjanjian DCA bagi Indonesia? Semua orang berkutat pada pertanyaan ini.

Setelah melalui perdebatan panjang yang cukup melelahkan di media massa, Komisi I DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda (25 Juni) akhirnya menolak perjanjian DCA. Itu artinya, perjanjian DCA yang ditandatangani di Bali pada 27 Mei lalu dimentahkan kalangan DPR. Dengan penolakan itu, proses ratifikasi perjanjian akan memakan waktu yang lebih panjang dan lebih rumit.

Dalam sistem ketatanegaraan kita, setiap perjanjian internasional harus melibatkan DPR karena amanat Pasal 11 UUD 1945 menegaskan bahwa presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat harus dengan persetujuan DPR. Selain UUD 1945, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang mengatur ketentuan ratifikasi perjanjian internasional lewat pintu DPR.

Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian dengan negara lain harus melalui undang-undang. Selanjutnya, Pasal 10 memerinci, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Dengan dua dasar hukum itu, putusan untuk mengesahkan perjanjian tersebut ada di tangan DPR. DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menolak sebuah perjanjian jika melanggar prinsip kepentingan nasional, atau menerima apabila hal-hal yang dimuat dalam perjanjian itu menguntungkan. Jadi, untuk saat ini bola ada di tangan DPR. Boleh saja Menteri Luar Negeri menyebutkan tidak semua perjanjian internasional harus disahkan lewat undang-undang karena Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 memberi kemungkinan pengesahan perjanjian internasional lewat keputusan presiden. Tapi, untuk perjanjian DCA, tampaknya Pasal 9 ayat 2 tidak bisa dipakai. Kenapa begitu?

Untuk perjanjian internasional sekelas DCA, pengesahannya tetap harus lewat undang-undang. Sebab, butir-butir perjanjian DCA, merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, adalah perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan negara yang pasti akan membebani keuangan negara. Tidak bisa disahkan lewat keputusan presiden. Wacana pengesahan lewat keppres bukan solusi untuk memecah kebuntuan ratifikasi, justru membuat pemerintah dan DPR akan berseteru lama. Kalau sampai disahkan lewat keppres, DPR tak hanya tidak dilibatkan untuk kedua kalinya, tapi peran-peran konstitusionalnya juga dilecehkan pemerintah.

Persoalan prosedur

Apa sebetulnya yang dipersoalkan masyarakat dan DPR dalam perjanjian DCA? Selama saya mengikuti polemik perjanjian DCA, paling kurang saya mencatat ada dua hal yang dipersoalkan: prosedur dan substansi. Dari awal, beberapa anggota Komisi I DPR menilai perjanjian DCA cacat prosedur. Sejak perumusan perjanjian, pemerintah terkesan berjalan sendiri. DPR tidak dilibatkan untuk memberikan masukan terkait dengan hal-hal yang dimuat dalam perjanjian itu. Seolah-olah peran DPR hanya penting pada wilayah ratifikasi. Maka DPR kemudian kecewa karena merasa tidak “diajak” memberikan pandangan tentang perjanjian tersebut.

Menurut saya, sebaiknya sebelum perjanjian internasional yang kompleks seperti DCA disetujui, pemerintah harus meminta masukan dari DPR dan masyarakat luas. Sehingga, pada saat akan diratifikasi, tidak ada kontroversi yang menghambat proses pengesahan. Karena tidak melalui proses komunikasi politik yang terbuka dengan DPR dan masyarakat luas, kontroversi kemudian muncul ketika belakangan media massa baru membuka hal-hal yang dimuat dalam perjanjian itu. Ini yang patut kita syukuri dari peran media massa. Sebab, sebelumnya masyarakat luas sama sekali tidak mengetahui hal-ihwal yang ada dalam perjanjian DCA. Kini, setelah isi perjanjian DCA sudah terbuka luas kepada masyarakat, DPR dituntut mengambil langkah yang tepat dengan sangat hati-hati: meratifikasi atau menolak.

Di Kepulauan Riau, masyarakat dan anggota DPRD setempat telah menolak kalau wilayah mereka dijadikan daerah latihan militer kedua negara. Saya kira DPR juga akan mengikuti ke mana arah aspirasi masyarakat karena, secara substansi, perjanjian DCA tidak terlalu menguntungkan posisi pemerintah Indonesia. Misalnya, DCA hanya memberi akses kepada Singapura untuk melakukan manuver militer di wilayah Indonesia, seperti melakukan tes kelaikan terbang, pengecekan teknis dan latihan terbang, menembak dengan peluru tajam dan menembak dengan peluru kendali (rudal), sampai empat kali latihan dalam setahun.

Dalam perjanjian DCA juga, angkatan bersenjata Singapura dalam melaksanakan latihan militer bisa menggandeng negara lain untuk ikut dalam latihan. Siapa negara lain itu? Dalam naskah perjanjian memang tidak disebutkan negara-negara yang bisa diajak berlatih bersama. Artinya, DCA membuka peluang bagi negara-negara sekutu Singapura untuk melakukan latihan militer di wilayah Indonesia.

Karena itu, perjanjian DCA patut ditolak. Isi perjanjian sebagian besar hanya menguntungkan militer Singapura. Dengan masa berlaku perjanjian 25 tahun, Indonesia bisa-bisa tidak mendapatkan keuntungan maksimal dari perjanjian tersebut. TNI hanya punya kesempatan menggunakan peralatan militer Singapura yang termasuk canggih di Asia. Seolah-olah hanya karena kepentingan profesionalisme prajurit TNI menggunakan peralatan tempur, wilayah Indonesia harus “dijual” dengan harga yang sangat murah. Saya kira di sini siapa pun tidak akan sepakat dengan jalan berpikir pemerintah. Ini namanya menjual negara.

Perjanjian DCA adalah perjanjian yang menggadaikan kedaulatan negara. Sebuah pemerintah yang baik selalu dipaksa menjaga kedaulatan wilayahnya. Konstitusi memberikan hak seluas-luasnya kepada pemerintah untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Tapi dengan satu syarat tidak merugikan kepentingan nasional dan kedaulatan atas wilayah. Itu sebabnya, menurut saya, pemerintah harus memikirkan ulang isi perjanjian tersebut sebelum draf RUU-nya diserahkan kepada DPR untuk dibahas, karena saya yakin DPR dan masyarakat akan tetap menolak draf RUU DCA kalau isi perjanjiannya masih terlampau menguntungkan Singapura.

Bukankah dalam praktek berdiplomasi, kepentingan nasional adalah variabel pokok yang paling dominan dalam setiap perjanjian internasional? Jadi, selama pemerintah belum mampu meyakinkan DPR dan masyarakat akan posisi kepentingan nasional kita, selama itu pula DCA akan tetap ditolak.


Kamis, 05 Juli 2007

Opini

Mewaspadai Perlawanan Simbolis Separatis

Geger Riyanto, peminat sosiologi pengetahuan Departemen Sosiologi Universitas Indonesia

Aku datang, aku lihat, kita dipermalukan. Mungkin kira-kira begitulah yang diungkapkan Julius Caesar apabila ia mengalami “peristiwa cakalele” seperti yang dialami Presiden Yudhoyono. Beberapa hari yang lalu, Presiden berkunjung ke Ambon dalam rangka menghadiri Hari Keluarga Nasional. Dan kunjungan itu dimanfaatkan sebuah kelompok separatis untuk menohok harga diri bangsa Indonesia.

Saya memandangnya demikian. Pasalnya, tarian cakalele yang dipentaskan sekitar 40 anggota Republik Maluku Selatan (RMS) di hadapan orang nomor satu di negara ini tersebut menyampaikan sebuah sindiran yang sangat mendalam. Berdasarkan tradisinya, tarian cakalele merupakan tarian perang yang berguna meningkatkan semangat dan keberanian. Tarian ini kemudian kerap dipentaskan untuk menyambut tamu penting yang berkunjung. Namun, pada kesempatan itu, tarian tersebut diakhiri para penarinya dengan membentuk formasi kotak dan membentangkan bendera RMS pada jarak lima meter dari panggung kehormatan.

Gerakan terakhir yang merupakan modifikasi sendiri itu mungkin hendak menyampaikan pesan bahwa kami, RMS, menyambut dengan hormat Bapak Presiden yang berkunjung ke “wilayah” kami. Atau mungkin juga, sebagai tarian perang, cakalele ditampilkan untuk menantang secara langsung otoritas tertinggi di negara Indonesia. Bila dimaknai begitu, dapat dikatakan aparat keamanan lebih dari sekadar kecolongan. Ketika ekspresi kebudayaan itu dapat disampaikan, berarti klaim eksistensial bahwa RMS masih “berdaulat” di bumi Maluku telah dipancangkan.

Mikhail Bakhtin, yang mencoba merumuskan pola perlawanan simbolis semacam ini pada konteks Eropa di abad pertengahan, menemukan bahwa dalam beberapa tradisi karnaval, ada upaya menjungkirbalikkan konstelasi otoritas yang berlaku. Dalam karnaval yang dipelajarinya, seseorang yang menyaru raja kemudian ditempatkan sebagai pengemis, lalu penjahat malah menegakkan hukum, dan pria-pria berdandan sebagaimana wanita.

Perlawanan simbolis yang berhasil memang tidak membawa dampak perubahan yang langsung, tapi ia akan membekas pada ingatan kolektif publik yang menyaksikannya, dan mungkin juga menimbulkan efek gaung, dan akan ada pihak lain yang mengikuti strategi perlawanan semacam. Misalnya, saat Max Havelaar, sebuah karya sastra bercorak realis karangan Multatuli, diluncurkan, publik Belanda jadi menyadari betapa kejamnya kebijakan kolonialisme yang dilansir negerinya. Perubahan seketika pada animo publik ini lalu digayung oleh partai sayap kiri di Belanda sebagai modal untuk menuntut politik balas budi kepada pemerintahan kolonial.

Perlawanan simbolis bekerja pada lapisan bawah dari gunung es yang menjulang di tengah samudra politik yang menghanyutkan. Dampaknya memang tidak kasatmata, tapi bisa bermuara pada perubahan fundamental secara perlahan. Sebagai contoh lainnya, taruhlah dunia musik underground di Indonesia, yang pada masa Orde Baru banyak menghasilkan lirik yang kritis terhadap rezim yang berkuasa. Band metal bernama Slowdeath menciptakan lagu berjudul The Pain Remains the Same, yang menyampaikan lirik: “There’s no difference between Dutch colonialism and the New Order.” Jelas, fungsi lagu semacam ini adalah mengisi relung-relung kehampaan pada batin anak muda yang gundah atas kondisi negerinya.

Rezim-rezim kekuasaan otoriter, seperti rezim Orde Baru, mengetahui dampak dari perlawanan simbolis ini. Dan rezim tersebut akan berupaya menutup celah-celah di mana perlawanan semacam mungkin menyeruak, sebagaimana aparat pemerintah Orde Baru memenjarakan sastrawan Pramoedya Ananta Toer dan melarang karya-karyanya beredar.

Cara mengatasi

Sementara perlawanan simbolis Multatuli melegitimasi tuntutan atas nama kemanusiaan partai sayap kiri Belanda, dan musik-musik underground Indonesia memberikan pegangan kepada kalangan anak muda, lalu bagaimana dengan perlawanan simbolis yang dilansir RMS beberapa waktu yang lalu? Publik manakah yang bisa mendapat manfaat dari perlawanan ini? Pasalnya, publik Indonesia sendiri cenderung mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap sikap RMS tersebut.

Saya lihat ekspresi perlawanan ini justru memberikan amunisi kepada pihak asing atau gerakan separatis. Semenjak awal negeri ini berdiri, selalu ada saja pihak asing yang diuntungkan apabila terjadi disintegrasi di wilayah geososial Indonesia yang kaya akan sumber daya alam ini. Dan pada masa globalisasi nilai kemanusiaan ini, nilai yang Barat-sentris tersebut cenderung membantu pihak penuntut kemerdekaan suatu wilayah di Nusantara mencapai kepuasan ekonomi dan politik mereka apabila mozaik Indonesia dapat dipecah.

Selalu ada organisasi seperti FKMCPR (Foundation for Keeping Moluccan Civil and Political Rights), yang selama ini memandang bahwa gerakan RMS adalah pemerintah yang sah atas wilayah Maluku. Dan sementara otoritas Indonesia melihat RMS sebagai gerakan disintegrasi yang buruk bagi kesatuan Indonesia, organisasi semacam ini justru memaknai RMS sebagai gerakan yang berorientasi self-determination atau berupaya mandiri. Di sini kita dapat melihat, dalam dua bahasa yang berbeda, RMS dapat menjadi gerakan yang tercela atau justru mulia.

Maka, untuk mencegah dampak negatif dari perlawanan simbolis ini, aparat dan media massa di Indonesia perlu bermain pada dimensi yang sama. Mereka mesti dapat meyakinkan khalayak umum dan organisasi internasional bahwa NKRI merupakan bentuk yang terbaik untuk mengakomodasi kemaslahatan semua rakyatnya. Di sisi lain, aparat mesti mencegah supaya perlawanan simbolis semacam tidak menyeruak lagi, karena ia bisa bergaung menimbulkan aksi semacam atau aksi lanjutan, dan itu telah terjadi. Pada Senin yang lalu, bendera RMS berkibar lagi di dua lokasi, dan kejadian itu disertai aksi kekerasan sejumlah pemuda yang melempari kaca tiga mobil angkutan hingga pecah. Ketegasan mutlak diperlukan dalam mengatasi perlawanan simbolis ini.


Rabu, 04 Juli 2007

Opini

Insiden Cakalele

Dedy Djamaluddin Malik

·  anggota Komisi I DPR

Sebuah insiden terjadi setelah Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu membacakan sambutan selamat datang dalam acara pembukaan Hari Keluarga Nasional ke-14 di Ambon. Sedianya acara akan dilanjutkan dengan sambutan oleh Presiden, tapi tiba-tiba 28 orang bertelanjang dada memasuki arena upacara di Lapangan Merdeka, Ambon.

Para penerobos sempat menari-nari beberapa menit. Mereka hendak mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) berukuran besar, sebelum akhirnya dihalau pasukan pengamanan. Polisi mengatakan telah menangkap 25 orang dan menyita beberapa lembar bendera RMS terkait dengan insiden itu (Koran Tempo, 30 Juni 2007). Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menganggap aksi tersebut sangat memalukan Presiden. Dia meminta agar Badan Intelijen Negara (BIN) bertanggung jawab. Dia bahkan meminta agar orang-orang BIN diberi sanksi atas kecolongan ini.

Kabar akan adanya aksi ini sempat diwartakan kepada Presiden, dua hari sebelum kejadian. Namun, 2.058 personel serta 420 personel cadangan yang mengamankan acara itu tidak menyangka bahwa aksi yang dilakukan 28 orang itu justru lewat tarian tentang perdamaian itu.

Intelijen

Seperti kata Hidayat, BIN memang banyak dituding kecolongan. Mungkin ada juga yang mengusulkan, meski lewat pergunjingan, bahwa institusi telik sandi itu sebenarnya bergerak tanpa taring, kuku, dan penciuman yang tajam. Maka, perlu ada penguatan terhadap lembaga ini, baik dari segi kewenangan maupun pendanaan. Tapi benarkah kita perlu langkah ini agar bibit separatisme bisa dicium sejak dini?

Soal penguatan kelembagaan BIN secara tidak langsung sempat disampaikan anggota Staf Khusus Kepala BIN, Janzi Sofyan, kepada media. Menurut dia, insiden tarian cakalele dengan mengibarkan bendera RMS sebenarnya sudah diketahui BIN. Namun, karena tidak punya kewenangan eksekusi, BIN hanya bisa menyampaikan informasi ke aparat keamanan.

Namun, apakah dengan adanya insiden ini kita patut menambah kewenangan intel dengan membolehkan mereka melakukan eksekusi, seperti menangkap, menginterogasi, dan seterusnya? Anggota Dewan Pers yang juga Corporate Chief Editor Tempo, Bambang Harymurti, dalam diskusi tentang intelijen bulan lalu sempat mengingatkan, dalam napas demokrasi yang tengah hidup di Indonesia ini, justru harus ada dua taring yang tanggal dari institusi intelijen, yaitu penangkapan dan penggalangan. Alasannya, jika intel masih punya dua taring itu, dikhawatirkan bisa mengarah pada penculikan, dengan berbagai alasan.

Soal anggaran, dalam Rincian Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga 2007, BIN mendapat Rp 997,879 miliar. Sebagian besar dana itu dialokasikan untuk program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara sebesar Rp 865,187 miliar. Selain itu, Rp 6,660 miliar rencananya dibelanjakan untuk potensi keamanan. Jadi, dana yang diperoleh badan ini dari anggaran negara hampir semuanya untuk mencium gelagat yang tidak beres dan membahayakan keutuhan negeri ini.

Bahkan program untuk pengamanan rahasia negara juga diajukan oleh lembaga sandi negara itu ke DPR. Institusi yang punya akses besar terhadap kode dan komunikasi rahasia ini mengajukan program tersebut dengan biaya Rp 779,766 miliar. Program itu memakan biaya paling tinggi dari total anggaran yang diajukan sebesar Rp 837,181 miliar.

Jika kita melihat angka-angka di atas, sebenarnya dua institusi ini punya fokus kerja yang serius, agar mereka tidak kecolongan dalam mengendus setiap kemungkinan yang mengancam negara. Namun, niat itu ternyata jauh panggang dari api. DPR mungkin tidak akan menambah besaran anggaran jika efektivitas penggunaan dan hasilnya tidak optimal.

Saya justru mengusulkan agar lembaga intelijen harus bisa dikontrol dengan perangkat hukum yang jelas. Saya menganggap bahwa persoalan kecolongan ini bukan semata-mata lemahnya penciuman lembaga ini atas persoalan-persoalan yang sedang dan akan terjadi, tapi lembaga ini terlalu dibiarkan berjalan dengan kemauannya sendiri, tanpa arah dan kontrol yang jelas.

Pendekatan kesejahteraan

Penanganan masalah separatisme tidak selesai dengan hanya membicarakan soal institusi intelijen. Yang lebih penting adalah bagaimana menghadirkan Indonesia di hati masyarakat Maluku, Papua, dan tempat-tempat lain yang menganggap pemisahan diri sebagai jalan keluar untuk masa depan yang lebih baik. Tentu tidak mudah. Mereka yang tidak puas harus terus-menerus diberi bukti nyata bahwa, bersama Indonesia, cita-cita kesejahteraan yang tertuang dalam Pancasila bukan isapan jempol.

Kenyataan pahit sering membuat kita miris tentang daerah ini. Provinsi yang pernah menjadi rebutan bangsa penjajah Portugis dan Belanda karena kaya akan hasil rempah-rempah ini belakangan juga diketahui punya kekayaan laut yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan produk ikan segar dan olahan untuk diekspor ke Jepang, Korea Selatan, dan Eropa yang ada di Jakarta, Surabaya, dan Denpasar kebanyakan mencari ikan di perairan Maluku. Bahkan beberapa waktu lalu Departemen Pertahanan sempat menyampaikan bahwa kerugian negara ini yang diakibatkan oleh pencurian ikan per tahun US$ 15 miliar. Sebagian besar dicuri di perairan Maluku.

Kita kemudian bertanya, dari limpahan kekayaan itu, seberapa besar yang bisa dinikmati oleh rakyat Maluku? Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai ekspor hasil laut provinsi ini pada 2003 US$ 55.729, pada 2004 menurun menjadi US$ 46.237. Jadi, bisa dipastikan bahwa hanya secuil hasil laut yang dinikmati masyarakat di sana. Bisa jadi ini merupakan salah satu alasan marahnya sebagian masyarakat Maluku.

Dari situ, pemerintah lokal dan pusat mesti punya formulasi yang jitu untuk menyejahterakan masyarakat di sana, yakni dengan mengubah paradigma pembangunan yang terkonsentrasi pada pertanian menjadi kelautan. Tesis ini juga konvergen dengan realitas geografis wilayah ini yang didominasi perairan seluas 658.294,69 km persegi, dari luas total 712.479,69 km persegi. Transformasi pendekatan ini penting, meski sudah hidup di era otonomi daerah. Meski realitas geografis berbeda, perumusan program pembangunan masih cenderung seragam dari daerah satu dengan daerah lain.

Saya yakin separatisme bisa diatasi dengan nasionalisme. Tapi rasa keindonesiaan tak akan merasuk jika semua lapisan masyarakat tidak merasakan manfaat dari keindonesiaan ini.


Rabu, 04 Juli 2007

Opini

Tragedi Regulasi Jalan Tol

Tulus Abadi

·  anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Sepertinya sudah menjadi tradisi bahwa masyarakat konsumen di Indonesia acap menjadi “sapi perah”. Tak hanya oleh kebijakan pemerintah dan sektor swasta, tapi juga oleh ketidakberdayaan pemerintah mengatasi permasalahan. Mahalnya harga minyak goreng adalah contoh telanjang betapa negara hanya menjadi penonton rakyatnya yang mengular antre minyak goreng. Apalagi dalam kasus lumpur panas Lapindo, ibarat petinju, pemerintah keok pada ronde pertama.

Analog dengan situasi di atas, dalam waktu dekat pemerintah akan menjustifikasi praktek pemerasan baru terhadap masyarakat konsumen di Indonesia, khususnya pengguna jalan tol. Ya, pada Agustus tahun ini pemerintah akan menaikkan tarif jalan tol sebesar 10-20 persen. Sekilas persentase kenaikan itu wajar-wajar saja. Namun, di balik angka itu tersimpan sebuah regulasi yang sejatinya amat kolutif dan akal-akalan belaka.

Joko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, menandaskan bahwa besaran kenaikan tarif tol bergantung pada data inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kalau inflasi 20 persen, ya, tarif jalan tol naik 20 persen. Kenaikan tarif jalan tol sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan karena tarif tol di Indonesia paling murah di dunia (Koran Tempo, Sabtu 23 Juni 07).

Secara normatif, apa yang dikatakan Joko Kirmanto tidak salah. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, khususnya Pasal 48 ayat 3, menyatakan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif jalan tol dilakukan 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. Namun, justru regulasi semacam inilah yang layak disebut sebagai bentuk legalisasi pemerasan, karena lebih merupakan bentuk kolusi tripartit antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pengelola atau bahkan investor jalan tol. Mengapa begitu?

Pertama, merupakan kejanggalan dan ketidaklaziman jika kebijakan harga diatur langsung dalam sebuah produk hukum setingkat undang-undang. Biasanya kebijakan harga/tarif suatu komoditas publik diatur dengan sebuah keputusan presiden (keppres), atau setinggi-tingginya berupa peraturan pemerintah. Contohnya, keppres tentang kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Pencantuman klausul tersebut jelas mempunyai tendensi untuk memuluskan kenaikan tarif jalan tol tanpa pertanyaan “babibu” dari publik.

Kedua, juga tidak lazim dan bahkan tidak fair jika kenaikan itu hanya berdasarkan pada laju inflasi an sich. Klausul seperti ini makin memperjelas betapa pemerintah dan DPR begitu kentara “berkelon” (kolusi) dengan pengelola/investor jalan tol. Tidak ada kebijakan harga komoditas publik yang hanya berdasarkan pada laju inflasi kecuali tarif jalan tol.

Ketika hal ini penulis tanyakan kepada salah seorang anggota DPR dari Komisi V, mengapa regulasi kongkalikong semacam ini kok bisa lahir, person yang bersangkutan berkilah tidak tahu-menahu. Tegasnya, anggota DPR yang sebenarnya lumayan kritis ini ingin lepas tanggung jawab dengan dalih regulasi tersebut dibuat oleh “rezim” DPR sebelumnya. Weleh-weleh….

Bau kolusi itu makin kentara karena pemerintah dan DPR sama sekali tidak mengakomodasi kepentingan konsumen dalam regulasi tersebut. Jadi, selain dari sisi prosedur tak lazim, hak-hak konsumen pengguna jalan tol 100 persen dinegasikan, dicampakkan. Hak konsumen sebagai pengguna jalan tol hanya diakomodasi dalam sebuah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/Prt/M/2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, yang intinya mengatur tentang kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan dan unit pertolongan/penyelamatan, serta bantuan pelayanan. Peraturan menteri ini di lapangan nyaris tidak ada artinya. Dipatuhi monggo, tidak dipatuhi, ya, tidak apa-apa. Wong tidak ada sanksi, jadi, ya, amat bergantung pada mood

Dalam hal itu, secara empiris, kondisi jalan tol–khususnya jalan tol dalam kota–nyaris tidak layak lagi disebut sebagai jalan tol. Bagaimana layak disebut jalan tol jika tingkat kemacetannya sudah tidak rasional, bahkan pada saat peak hour lebih macet dibanding jalan arteri? Padahal yang namanya jalan tol sejak dari “sononya” ya sebuah jalan yang bebas hambatan (nirkemacetan). Tapi apa lacur, jalan tol di negeri ini malah lazim mempertontonkan kebodohan, yaitu rutinitas kemacetan.

Tidak hanya itu. Aspek layanan yang lain juga kedodoran. Misalnya derek gratis bagi pengguna jalan tol yang kendaraannya mogok. Dalam banyak kasus, konsumen yang mobilnya mogok di area jalan tol justru “digetok” dengan tarif ratusan ribu rupiah oleh oknum pengemudi mobil derek gratis milik operator jalan tol itu. Keberadaan pedagang asongan yang seenaknya merangsek ke wilayah jalan tol juga menjadi bukti karut-marut pengelolaan jalan tol di negeri ini.

Tengara lain bahwa pemerintah, DPR, dan pengelola jalan tol tidak peduli terhadap kepentingan konsumen adalah tidak adanya sebuah survei yang menunjukkan tingkat kepuasan konsumen selama menggunakan jasa jalan tol. Survei ini sangat urgen guna mengetahui ada-tidaknya level of services pengelola jalan tol, plus untuk mengetahui tingkat kemampuan membayar konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 48 ayat 1 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Dari sisi manajemen transportasi, tren jalan tol secara fungsional justru akan menurun drastis. Pemicunya, politik manajemen transportasi yang acakadul seperti sekarang ini akan mereduksi fungsi jalan tol. Jalan tol tidak akan mampu menampung volume kepemilikan kendaraan bermotor pribadi yang rata-rata tumbuh 12 persen per tahun. Jadi, sebelum ada perubahan radikal politik manajemen transportasi, khususnya jalan tol dalam kota, jangan bermimpi akan terjadi peningkatan pelayanan, sekalipun tarifnya dikerek menyundul langit. Alih-alih, fungsi jalan tol akan bertiwikrama menjadi jalan yang “full macet”.

Pemerintah harus merombak regulasi tarif jalan tol terlebih dulu sebelum bicara kenaikan tarif. DPR jangan tutup mata-tutup telinga terhadap fakta ini, karena DPR jualah yang menciptakan regulasi yang bermasalah ini. Sungguh merupakan tragedi jika di satu pihak pemerintah menggencarkan pemberantasan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, tapi di pihak lain pemerintah justru melakukannya dengan penuh ketelanjangan.


Rabu, 11 Juli 2007

Opini

Sikap Dewan atas Tanggung Jawab Perusahaan

Jalal, AKTIVIS LINGKAR STUDI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui sinkronisasi Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang di dalamnya mewajibkan corporate social responsibility (CSR) pada akhir Juni 2007. Walau undang-undang itu tak menyatakan besaran dana yang diwajibkan, segera reaksi dari dunia usaha muncul. Para pengusaha, yang diwakili Kamar Dagang dan Industri Indonesia, menyatakan bahwa CSR seharusnya bersifat sukarela, bukan kewajiban.

Pendirian tersebut memang menjadi arus utama, tapi bukan satu-satunya pendirian yang ada. Tulisan ini hendak menguraikan spektrum pendirian yang ada, lalu mengomentari pewajiban CSR dalam undang-undang tersebut. Apakah tanggung jawab itu bisa dilaksanakan dengan sukarela? Menyatakan bahwa tanggung jawab itu sukarela adalah contradictio in terminis. Yang benar, tentu saja tanggung jawab itu wajib dilaksanakan. Namun, di antara kubu CSR sebagai kewajiban atau sukarela, kini kemenangan ada pada kubu sukarela.

Tapi kesukarelaan dalam hal ini bukan berarti perusahaan bisa semaunya saja memilih menjalankan atau tidak menjalankan tanggung jawabnya atau selektif terhadapnya. Yang dimaksud dengan sukarela adalah perusahaan juga menjalankan tanggung jawab yang tidak diatur oleh regulasi. Yang sudah diregulasi harus dipatuhi dulu sepenuhnya, kemudian perusahaan menambahkan lagi hal-hal positif. Semakin banyak hal positif yang dilakukan perusahaan, padahal tidak diregulasi, maka kinerja CSR perusahaan itu dianggap semakin tinggi.

Di sisi lain, banyak pihak yang tidak percaya bahwa perusahaan akan melakukan hal-hal positif apabila tidak diregulasi. Memang sebagian besar perusahaan tidak pernah mau melakukan hal positif di luar apa yang sudah diatur regulasi. Bahkan banyak penelitian membuktikan perusahaan memang punya kecenderungan melanggar regulasi apabila konsekuensinya lebih ringan daripada keuntungan yang diperoleh dengan melanggarnya.

Joel Bakan menjadi terkenal karena bisa membuktikan hal tersebut pada bukunya, The Corporation, the Pathological Pursuit of Profit and Power (2004). Tak mengherankan jika banyak pihak yang mendesak agar seluruh tanggung jawab perusahaan diatur dengan ketat dalam regulasi pemerintah. Pihak-pihak ini juga mengusulkan penggantian istilah responsibility menjadi accountability.

Di luar dua pendirian itu–yang pertama dikenal dengan self regulation dan yang kedua disebut government regulation–masih ada pendirian lain yang kurang populer, yaitu apa yang disebut Jem Bendell dan David Murphy (2002) sebagai civil regulation. Sementara kedua pendekatan tersebut menyerahkan pengaturan CSR kepada perusahaan sendiri atau pemerintah, pendekatan ketiga ini mendukung pembuatan standar-standar CSR oleh organisasi masyarakat sipil. Untuk bisa melakukannya, organisasi masyarakat sipil harus memiliki kapasitas guna mengawal perusahaan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, kualitas terpenting, tidak adanya konflik kepentingan.

Pada kenyataannya, berbagai regulasi yang mengatur kinerja sosial dan lingkungan perusahaan berasal dari upaya kolektif perusahaan, kumpulan perusahaan, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan juga organisasi multilateral. Jadi memisahkan ketiga pendekatan sebetulnya juga tidak berbasiskan realitas. Mendebatkan CSR itu wajib atau sukarela juga perlu penjelasan yang lebih detail tentang apa yang dimaksud dengan CSR.

Tulisan ini mengusulkan agar CSR didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh entitas bisnis untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasi perusahaan terhadap semua pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan wajib mengetahui dengan mendetail dampak operasinya dalam setiap ranah terhadap semua pemangku kepentingannya, melihat seluruh regulasi pemerintah yang relevan–lingkungan hidup, tenaga kerja, dan lain-lain–sebagai batas kinerja minimum, dan berupaya sedapat mungkin melampauinya. Sangat penting disadari bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab sebatas wilayah dampaknya (Donna Wood, 1991). Kalau perusahaan mau melakukan di luar wilayah tersebut, itu upaya untuk melampaui kewajibannya.

Konsultasi publik yang minim telah menghasilkan banyak keanehan dalam sikap Panitia Kerja DPR yang menghasilkan undang-undang ini. Sudah jelas bahwa mereka bukanlah pakar CSR, tapi berbagai pernyataan mereka membuktikan bahwa pengetahuan dasar pun tak mereka kuasai. Setelah tampak cerdas dengan mengubah dasar perhitungan dana CSR dari keuntungan tahun sebelumnya serta menyatakan bahwa CSR dapat menjadi aktivitas yang tax deductible dan memasukkan aspek lingkungan sebagai bagian dari CSR, jawaban mereka atas keberatan para pengusaha tampak ngawur berat. Mereka menyatakan bahwa kekecualian bisa diberikan kepada pengusaha yang tahun sebelumnya merugi. Besaran proporsi dana CSR bisa saja diturunkan serta aspek lingkungan bisa dihapus dari peraturan.

Dua pernyataan pertama jelas menggambarkan cara pandang after profit atas CSR. Ketika semua pakar sepakat sejak 1995 bahwa CSR harus menjadi aktivitas before profit, karena itu banyak yang menggunakan istilah corporate social investment, Panitia Kerja DPR masih juga menggunakan cara pandang tersebut. Menghilangkan aspek lingkungan dari CSR adalah kesalahan berat. Sudah lama konvergensi antara pembangunan berkelanjutan dan CSR terjadi, sehingga CSR mencakup ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pernyataan DPR bahwa revisi masih bisa dilakukan kiranya memang perlu dijawab segera dengan koreksi berdasarkan pengetahuan dasar yang benar tentang CSR. Kita berharap bahwa CSR benar-benar bisa menjadi dasar keunggulan kompetitif sebagaimana yang dipreskripsikan oleh Michael Porter dan Mark Kramer (2006), bukan malah menyerimpung upaya menuju keunggulan itu.


Jum’at, 13 Juli 2007

Opini

Makna Politis Interpelasi Iran

Syarif Hidayat

·  PENELITI PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, KANDIDAT DOKTOR BIDANG POLITIK PEMERINTAHAN DAERAH DI FLINDERS UNIVERSITY, ADELAIDE, AUSTRALIA

Tarik tegang antara Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan interpelasi Iran terlihat mulai mengendur setelah Presiden menyatakan kesediaannya mendatangi gedung DPR guna menjelaskan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam rapat konsultasi tahap kedua. Kendati tidak persis sama dan sebangun, dinamika polemik dan “resolusi konflik” antara DPR dan Presiden tersebut dapat dianalogikan dengan alur cerita salah satu film nasional pada 1980-an dengan judul Kejarlah Daku Kau Kutangkap.

Dalam film ini, aktor kondang Deddy Mizwar dan aktris kenamaan Lydia Kandou beradegan saling “pasang harga” dan mencoba saling “jual mahal”, kendati di dalam hati kecil mereka masing-masing saling mencintai. Akibatnya, terjadilah suatu bargaining yang cukup alot atau bahkan saling “mengejar”. Dalam proses saling kejar ini, masing-masing pihak telah mencoba memaksimalkan resources yang dimiliki guna meningkatkan bargaining power. Kalaupun pada akhirnya keduanya dapat mencapai suatu titik temu, “konsensus” yang tercipta lebih bersifat win-win solution.

Saling kejar

Sebagaimana diketahui, segera setelah ditetapkannya usul interpelasi menjadi interpelasi DPR, Badan Musyawarah DPR menjadwalkan rapat paripurna pada 5 Juni untuk mendengarkan keterangan dari Presiden RI. Namun, ketika rapat paripurna DPR digelar, Presiden Yudhoyono tidak hadir dan mewakilkan kehadirannya kepada tujuh menteri. Justifikasi ketidakhadiran Presiden tersebut, antara lain, disebutkan karena Tata Tertib DPR tidak “mewajibkan” kehadiran presiden secara langsung dan dapat mewakilkan kepada orang-orang yang ditunjuknya. Dengan ketidakhadiran Presiden ini, rapat paripurna pun akhirnya ditunda.

Untuk menindaklanjuti amanah Badan Musyawarah, pada 18 Juni pemimpin DPR bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Istana Negara. Namun, pertemuan “konsultasi” yang pertama ini tidak menghasilkan kesepakatan tentang kebersediaan Presiden hadir dalam rapat paripurna DPR. Justru yang dihasilkan rencana konsultasi kedua antara pemimpin DPR dan Presiden Yudhoyono.

Saya ikut cemas mengikuti “tarik tegang” antara DPR dan Presiden tersebut. Ini karena drama “saling kejar” dan “saling pasang harga” di antara kedua belah pihak itu telah mengingatkan saya pada Lijphart (1992), yang antara lain menyebutkan bahwa salah satu keunggulan sistem presidensial adalah lebih demokratis (dibanding sistem parlementer) dalam proses pemilihan pucuk pemimpin eksekutif, karena presiden (dan wakil presiden) dipilih secara langsung oleh rakyat. Lebih spesifiknya, Lijphart (1992: 13) menulis: “The second major advantage of presidential government is that its popular election of the chief executive can be regarded as more democratic than the indirect election of the executive in parliamentary systems“.

Namun, perlu juga dicatat, kata Lijphart lebih lanjut (1992: 15), satu di antara kelemahan mendasar sistem presidensial adalah acap kali menghadapi jalan buntu ketika terjadi konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif. Ketika terjadi ketidaksepahaman antara lembaga eksekutif dan legislatif, acap kali sulit ditemukan metode pemecahannya. Ini sangat berbeda dengan sistem parlementer, karena adanya faktor kepercayaan legislatif, di antara dua lembaga negara tersebut lebih cenderung saling mendukung satu dengan lainnya.

Kekhawatiran banyak kalangan akan terjadinya deadlock dalam interpelasi Iran kemudian mulai terjawab dengan adanya pernyataan Presiden Yudhoyono (Kompas, 22 Juni), yakni beliau bersedia berkunjung ke “Senayan” guna menjelaskan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam rapat konsultasi tahap kedua (bukan dalam rapat paripurna) dengan DPR yang diselenggarakan pada 3 Juli 2007.

Secara substansial, resolusi konflik antara lembaga legislatif dan eksekutif melalui forum “rapat konsultasi” tersebut sejatinya belum mencerminkan prinsip win-win solution, tapi lebih merefleksikan praktek “politik belah bambu” (sebelah diinjak dan sebelah diangkat). Namun, paling tidak forum “rapat konsultasi” itu telah berperan sebagai kanal politik dalam rangka menggeser moda konflik, dari pola “tarik tegang” ke arah “tarik-ulur”. Lebih jauh, penyelesaian polemik antara DPR dan Presiden Yudhoyono tersebut juga dapat diartikulasikan sebagai salah satu bentuk “kepiawaian” Indonesia dalam merekayasa resolusi konflik guna menghindari deadlock sebagaimana dikhawatirkan oleh Lijphart (1992) di atas.

Minus demokrat

Secara keseluruhan, bila disimak dengan saksama drama “saling kejar” dan “saling menangkap” antara DPR dan Presiden Yudhoyono berkaitan dengan interpelasi Iran, sesungguhnya fenomena ini memiliki makna yang lebih besar, yakni fakta empiris yang secara terang-benderang memperlihatkan betapa masih jauhnya Indonesia mencapai praktek demokrasi substantif (substantive democracy), baik pada tataran lembaga negara (state institutions) maupun pada tataran aparat penyelenggara negara (state apparatus). Praktek demokrasi substantif, tulis Case (2002), adalah suatu praktek demokrasi yang tidak hanya ditandai oleh hadirnya institusi demokrasi, tapi juga ditunjukkan oleh inherennya perilaku demokrasi, baik di kalangan para penyelenggara negara maupun di kalangan masyarakat (civil society). Bila praktek demokrasi hanya sampai pada menghadirkan dan membenahi institusi demokrasi, kata Case, tipe demokrasi seperti ini lebih bersifat procedural democracy (demokrasi prosedural).

Dengan mengapresiasi postulat substantive democracy yang dikemukakan oleh Case (2002) di atas, barangkali tidak berlebihan bila dikatakan bahwa reformasi politik yang berlangsung di Tanah Air sejauh ini baru sampai menghasilkan simbol-simbol demokrasi (dalam bentuk institusi dan arena demokrasi), tapi masih sangat minus demokrat.


Kamis, 12 Juli 2007

Opini

Pembatasan Kontes Demokrasi

A. Bakir Ihsan

·  ANGGOTA STAF AHLI WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI

Partai politik belakangan ini semakin menunjukkan absurditasnya. Absurd karena ia merasa punya massa, padahal secara faktual sedang dipertanyakan representasinya (Lembaga Survei Indonesia, Maret 2007). Absurd karena ia menjual perolehan suara pemilihan umum lalu, tapi tak berani memunculkan kadernya untuk merebut kepemimpinan. Lihatlah dari beberapa pemilihan kepala daerah, yang dimunculkan adalah sebagian incumbent dan sebagian lagi tokoh yang punya modal personal, baik secara finansial maupun sosial.

Dalam kasus pemilihan kepala daerah DKI, absurditas itu tampak nyata. Puluhan partai politik hanya berhasil memunculkan dua kandidat, yaitu Adang Daradjatun-Dani Anwar (Partai Keadilan Sejahtera) dan Fauzi Bowo-Prijanto (koalisi Jakarta). Banyak pertanyaan yang bisa diajukan melihat defisitnya calon gubernur di Ibu Kota negara ini. Kalau dalam pemilihan kepala daerah di wilayah lain bisa memunculkan minimal tiga calon, di Jakarta sebagai pusat kontestasi dalam segala hal ternyata hanya ditampilkan dua calon. Untuk menyaring calon pemimpin di Jakarta, saya kira sangat mudah dan banyak. Bahkan beberapa di antaranya “melamarkan” diri, tapi harus terkubur karena parpol tak sudi mengusung. Ruang aktualisasi kepemimpinan tampaknya lebih macet daripada jalan-jalan di Jakarta dan lebih sempit daripada tata ruang Ibu Kota yang mengimpit.

Fakta tersebut membuktikan bahwa perkembangan infrastruktur Jakarta “lebih maju” dibanding suprastrukturnya. Rancang pembangunan yang semakin menjanjikan ini justru berbanding terbalik dengan perkembangan politik yang sejatinya menjadi pandu pengembangan infrastruktur. Pada titik ini terlihat jelas bahwa politik di alam reformasi ini baru menjadi instrumen kekuasaan yang tak bersenyawa dengan roh pembangunan warga. Inilah politik tanpa politikus. Politik berhenti pada retorika tanpa logika, wacana tanpa makna.

Menelanjangi diri

Defisit kepemimpinan politik tentu menjadi tanggung jawab parpol. Sebab, sampai detik ini, undang-undang politik menempatkan parpol sebagai pemegang tunggal lisensi meraih “kursi”. Defisit pemimpin yang dialami parpol secara tidak langsung menelanjangi kerapuhan eksistensinya.

Parpol lebih senang menggantungkan diri pada “orang lain” daripada kadernya. Pilihan ini membawa dua konsekuensi. Pertama, parpol membuang kesempatan memasyarakatkan visi dan misi sosialnya melalui calonnya sendiri. Calon yang dimunculkan dari luar partai akan mengalami kesulitan menerjemahkan visi dan misi parpol yang bersangkutan. Alih-alih menerjemahkan visi dan misi parpol, para kandidat setelah terpilih akan berjalan di luar kendali dan kalkulasi parpol. Akibatnya, warga tak pernah tahu peran dan manfaat parpol. Proses ini pada akhirnya berpengaruh pada tingkat representasi parpol di mata masyarakat. Dan kini parpol menuai hasilnya, yaitu rendahnya tingkat kepercayaan warga atas peran parpol.

Kedua, parpol membunuh proses kaderisasi di dalam dirinya. Para kader partai akan bermalas-malasan mengembangkan parpolnya karena orang di luar parpol bisa serta-merta “mengendalikan” parpol berdasarkan “modal” yang dimilikinya. Di sinilah titik akar munculnya rentalisasi parpol. Parpol layaknya lembaga transaksi yang legal untuk mendapatkan jabatan. Bukan rahasia lagi bahwa tiap-tiap calon kepala dan wakil kepala daerah harus menyediakan dana. Dan kuantitas (bukan kualitas) dana menentukan tingkat dukungan parpol. Tanpa “gizi”, jangan berharap dapat “kursi”.

Penjual tiket

Dari deskripsi di atas, sulit dihindari adanya kesan bahwa parpol mengerdilkan fungsinya sekadar penjual tiket. Ia layaknya biro rental bagi mereka yang berhasrat mencapai kekuasaan. Dan bargaining parpol tersebut bermodalkan suara rakyat yang direpresentasikan di legislatif. Di sinilah ironi demokrasi. Parpol bermodal suara rakyat membatasi suara (aspirasi) rakyat yang hendak berkontestasi dalam demokrasi. Secara politik, realitas tersebut menunjukkan adanya penyimpangan otoritas (abuse of power) yang diamanatkan rakyat. Parpol telah mengalihkan modal suara konstituennya sebagai modal yang diperjualbelikan bagi kepentingan pihak lain, bukan bagi kepentingan kadernya.

Fenomena abuse of power tersebut akan terus berlangsung mengiringi kontestasi demokrasi selama parpol menempatkan diri sekadar sebagai penjual tiket. Karena itu, ide pemunculan calon independen dalam pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan presiden menjadi signifikan. Dalam jangka pendek, ia akan memecah aspirasi yang tersumbat akibat parpol yang eksklusif dan oligarkis. Dan jangka panjang, hadirnya calon independen dapat memperluas distribusi kesempatan bagi semua warga untuk memilih dan dipilih. Apalagi konstitusi menjamin hal itu. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28-D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jaminan konstitusi ini jangan sampai dikerdilkan oleh oligarki parpol.

Dan parpol tidak perlu merasa terancam atas kehadiran calon independen. Di samping parpol memiliki infrastruktur yang lebih kuat daripada calon perorangan (independen), karena, menurut Samuel P. Huntington, parpol merupakan fondasi bagi stabilitas politik. Persoalannya, apakah parpol bersedia memperkukuh khitah dirinya atau sebaliknya, melacurkan diri untuk kepentingan sesaat, yang berujung pada kegaduhan politik yang tak mendidik politik rakyat.

Karena itu, di tengah pembahasan paket rancangan undang-undang bidang politik saat ini, para wakil rakyat dan parpol di Senayan bisa lebih membuka diri agar ruang kontestasi kepemimpinan yang luas sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dapat diaktualisasi. Dari sini fenomena rental parpol dapat dieliminasi dan setiap potensi untuk sebuah kontestasi demokrasi dapat dimanifestasi dan diapresiasi. Anggaplah calon-calon di luar parpol ini sebagai barometer untuk mengukur tingkat representasi parpol di mata masyarakat. Kalau parpol serius merevitalisasi fungsi dirinya, baik secara internal (kaderisasi) maupun eksternal (agregasi), dengan sendirinya calon-calon independen itu akan berguguran. Terbukti di Amerika eksistensi calon independen tak pernah mendapat suara yang signifikan. Dengan demikian, kontestasi demokrasi dapat dinikmati tanpa limitasi akibat ambisi untuk mendominasi.


Kamis, 12 Juli 2007

Opini

Kesepakatan Adil untuk Perubahan Iklim

Singer Peter

·  PROFESOR BIDANG BIOETIK DI UNIVERSITAS PRINCETON

Kesepakatan mengenai perubahan iklim yang tercapai di antara para pemimpin negara maju pada Konferensi Tingkat Tinggi G-8 di Heiligendamm baru-baru ini hanya merupakan persiapan panggung bagi debat sebenarnya yang akan datang: bagaimana kita akan membagi-bagikan kapasitas atmosfer yang semakin menyusut dalam menyerap gas rumah kaca yang kita hasilkan.

Para pemimpin delapan negara maju dalam KTT Heiligendamm itu bersepakat mengupayakan pengurangan “substansial” emisi gas rumah kaca dan memberikan “pertimbangan yang serius” pada target pengurangan separuh emisi gas rumah kaca menjelang 2050–suatu kesepakatan yang dielu-elukan sebagai kemenangan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel dan Tony Blair (kini mantan Perdana Menteri Inggris). Namun, kesepakatan itu tidak menetapkan suatu target tertentu kepada sesuatu negara, terutama Amerika Serikat yang presidennya, George W. Bush, tidak lagi akan berkuasa pada 2009 ketika keputusan yang menentukan harus diambil.

Orang layak bertanya mengapa ada yang berpikir kesepakatan yang tidak jelas ini dianggap sebagai semacam kemajuan. Pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro pada 1992, sebanyak 189 negara, termasuk Amerika, Cina, India, dan semua negara Eropa, menandatangani Konvensi Kerangka PBB mengenai Perubahan Iklim, dan dengan demikian sepakat menstabilkan gas rumah kaca “pada level yang cukup rendah, sehingga mampu mencegah gangguan antropogenik yang membahayakan sistem iklim”.

Lima belas tahun kemudian, tak satu negara pun berbuat demikian. Emisi gas rumah kaca per kapita Amerika, yang sudah merupakan yang paling tinggi di antara negara-negara besar di dunia saat Bush mulai memegang kekuasaan, terus meningkat. Pada Maret yang baru lalu, sebuah laporan pemerintah Bush yang dibocorkan menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca Amerika diperkirakan akan meningkat hampir sama cepatnya selama sepuluh tahun yang akan datang seperti selama sepuluh tahun sebelumnya. Namun, kita masih belum melihat adanya kesepakatan lainnya mengenai apa yang 15 tahun lalu dikatakan akan dilakukan negara-negara yang sama. Apakah itu kemajuan?

Jika Bush atau penggantinya ingin memastikan gagalnya putaran pembicaraan berikut, itu mudah saja ia lakukan. Bush, yang mencari pembenaran atas penolakannya menandatangani Protokol Kyoto, selalu mengacu pada kenyataan bahwa protokol itu tidak mengikat Cina dan India untuk membatasi emisi gas rumah kacanya. Menanggapi usul Bush dan para pemimpin G-8 lainnya agar negara-negara berkembang yang besar juga harus menjadi bagian dari solusi perubahan iklim, Ma Kai, Ketua Komisi Pembangunan dan Pembaruan Nasional Cina, mengatakan bahwa Cina tidak akan merasa terikat dengan suatu target pengurangan emisi yang dikuantifikasikan. Begitu juga juru bicara Menteri Luar Negeri India, Navtej Sarna, mengatakan negerinya menolak pembatasan yang dikuantifikasikan itu.

Apakah Cina dan India dengan ini menunjukkan sikap yang tidak sepatutnya? Mereka secara konsisten mengatakan bahwa masalah yang sekarang dihadapi dunia merupakan hasil emisi gas rumah kaca oleh negara-negara industri selama abad yang lalu. Memang benar, sebagian besar gas itu masih berada di atmosfer, dan tanpa gas yang masih menggantung itu masalahnya tidak akan begitu mendesak seperti sekarang. Cina dan India mengklaim hak untuk terus melakukan industrialisasi dan pembangunan seperti yang dilakukan negara-negara yang sudah maju tanpa hambatan dibatasinya emisi gas rumah kaca yang mereka keluarkan.

Cina, India, serta negara-negara berkembang lainnya punya satu poin alasan–atau sebenarnya tiga poin. Pertama, jika kita menerapkan prinsip “rusak, betulkan”, negara-negara maju harus memikul tanggung jawab atas “rusaknya” atmosfer yang tidak bisa menyerap lebih banyak lagi gas rumah kaca tanpa mengubah iklim dunia. Kedua, walaupun kita memutihkan dan melupakan siapa yang menyebabkan timbulnya masalah ini, tetap saja seorang warga Amerika bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang besarnya enam kali lebih banyak daripada seorang warga Cina dan 18 kali lebih banyak daripada rata-rata seorang warga India. Ketiga, negara-negara maju lebih mampu daripada negara-negara berkembang dalam menyerap biaya memperbaiki kerusakan ini tanpa menimbulkan bahaya yang serius kepada rakyatnya.

Tapi benar juga bahwa jika Cina dan India terus meningkatkan keluaran gas rumah kacanya, negara-negara tersebut pada akhirnya akan membuat sia-sia segala kebaikan yang diperoleh dari pengurangan emisi besar-besaran di negara-negara industri. Tahun ini atau tahun depan, Cina akan melampaui Amerika sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia–secara nasional dan jelas bukan secara per kapita. Dalam waktu 25 tahun, demikian Fatih Birol, ekonom kepala pada Badan Energi Internasional, emisi gas rumah kaca Cina akan mencapai dua kali lebih besar daripada emisi bersama Amerika, Eropa, dan Jepang.

Tapi ada solusi yang bukan hanya adil, tapi juga praktis. Pertama, tetapkan besarnya jumlah gas rumah kaca yang boleh dikeluarkan tanpa menyebabkan naiknya suhu rata-rata bumi lebih dari 2 derajat Celsius (3,6 derajat Fahrenheit). Artinya, kenaikan lewat titik bisa menimbulkan perubahan iklim yang sangat membahayakan. Kedua, bagi besarnya jumlah itu dengan besarnya penduduk dunia, dan dengan demikian dapat dihitung besarnya bagian untuk setiap orang. Ketiga, berikan kepada masing-masing negara kuota emisi gas rumah kaca setara dengan besarnya penduduk negeri itu dikalikan dengan bagian per orang. Keempat, akhirnya, biarkan negara-negara yang memerlukan kuota yang lebih besar membeli kuota dari negara-negara yang menghasilkan gas rumah kaca yang lebih kecil daripada kuota yang diberikan kepadanya.

Adilnya pemberian bagian semacam ini kepada setiap orang di muka bumi setara dengan kemampuan bumi menyerap emisi gas rumah kaca itu sulit dibantah. Mengapa seseorang harus diberi hak yang lebih besar daripada yang lainnya dalam memanfaatkan atmosfer bumi? Pembagian semacam ini bukan hanya adil, tapi juga praktis. Ia memberi insentif yang kuat kepada negara-negara berkembang untuk menerima kuota yang diwajibkan itu. Sebab, jika mereka mampu menekan emisinya per kapita, mereka mempunyai kelebihan hak emisi yang dapat mereka jual kepada negara-negara maju. Negara-negara yang kaya itu juga akan mendapat manfaat karena mereka bisa memilih gabungan antara mengurangi emisi dan memborong hak emisi dari negara-negara berkembang.


Rabu, 11 Juli 2007

Opini

Lampu Merah Sektor Kehutanan

Sujud Sirajuddin

·  ANGGOTA KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

Sektor kehutanan kembali diguncang prahara. Setelah aktivitas pengusahaan hutan dan industri kehutanan di Provinsi Riau mengalami stagnasi operasional dalam beberapa bulan terakhir, kini aktivitas pengusahaan hutan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga terancam tutup. Sementara di Riau sektor kehutanan terhenti total karena gencarnya operasi pemberantasan illegal logging, aktivitas pembalakan hutan di Aceh terhitung Juni 2007 akan mulai terhenti. Irwandi Yusuf, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, yang mengumumkan ditetapkannya kebijakan moratorium logging atau jeda balak di seluruh kawasan hutan di ujung barat Pulau Sumatera tersebut.

Pertanyaannya, inikah aktualisasi konsep revitalisasi kehutanan sebagaimana digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dua tahun lalu. Realitas yang terjadi pada saat ini sesungguhnya justru semakin terpuruknya sektor kehutanan. Sebuah situasi yang bisa memunculkan ancaman deindustrialisasi sektor kehutanan.

Lemahnya koordinasi

Fenomena munculnya operasi pemberantasan illegal logging besar-besaran di Riau yang bersifat distortif serta penetapan kebijakan jeda balak di Nanggroe Aceh Darussalam menunjukkan bahwa pembangunan kehutanan tidak memiliki koordinasi yang memadai, baik koordinasi lintas sektoral maupun harmonisasi hubungan vertikal pusat-daerah. Setidaknya, hal tersebut tecermin benar dari persoalan kehutanan di kedua provinsi tersebut.

Dalam berbagai forum dan kesempatan, Menteri Kehutanan telah menyampaikan bahwa 2006 merupakan tahun tutup buku bagi operasi pemberantasan illegal logging. Berbagai operasi yang digelar sejak pelantikannya sebagai Menteri Kehutanan pada 2004 dalam bingkai kerja sama dengan aparat Kepolisian RI melalui operasi bersandi Operasi Hutan Lestari telah memberikan hasil yang cukup signifikan. Praktek illegal logging dan penyelundupan kayu menurun drastis, sedangkan harga kayu bulat dan komoditas olehannya mengalami peningkatan nilai (baca: harga) yang sangat besar sebagai akibat keterbatasan kayu bulat di lapangan. Sebuah prestasi yang diharapkan bisa mendongkrak kinerja ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja sektor kehutanan. Karena itu, Menteri Kehutanan M.S. Kaban telah bertekad segera mengimplementasikan berbagai konsep kebijakan teknis terkait dengan restrukturisasi industri kehutanan, percepatan pembangunan hutan tanaman industri, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pemantapan kawasan.

Ironisnya, alih-alih memanfaatkan peluang dengan implementasi berbagai konsep kebijakan tersebut, kini kinerja sektor kehutanan ternyata masih terus terpuruk. Bahkan disinyalir menghadapi pertumbuhan negatif, yang tecermin dari kian banyaknya perusahaan dan industri yang tutup disertai kian banyaknya angka pengangguran dari pekerja kehutanan.

Lemahnya koordinasi disinyalir telah mengakibatkan timbulnya distorsi implementasi kebijakan kehutanan di daerah. Pertama, pemberantasan illegal logging yang dilakukan Polri tanpa melibatkan aparat kehutanan telah mengakibatkan distorsi atas keberadaan kayu-kayu para pengusaha legal. Intinya, persoalan administratif kehutanan kemudian bergeser ke persoalan pidana. Kedua, kebijakan jeda balak yang melarang secara total penebangan hutan di seluruh kawasan hutan di Aceh. Dalam perspektif peraturan kehutanan, kebijakan jeda balak tersebut bisa jadi menabrak kebijakan-kebijakan pusat (baca: Departemen Kehutanan).

Lampu merah

Karut-marut implementasi kebijakan yang mencerminkan lemahnya koordinasi antara Departemen Kehutanan dan instansi lain menunjukkan bahwa visi pembangunan kehutanan pemerintah pada saat ini sama sekali tidak solid. Komitmen pemerintah RI menggenjot peningkatan kinerja ekspor 20 persen lebih tinggi dalam upaya mencapai angka pertumbuhan 6,2 persen menjadi pernyataan retorik.

Konflik kepentingan lintas sektoral dan perbedaan persepsi pusat-daerah menjadi salah satu faktor penyebabnya. Seakan terjadi dikotomi yang berlawanan sehingga kepentingan sektor yang satu dengan sektor yang lain menjadi bertentangan. Penegakan hukum yang menjadi platform Presiden Yudhoyono dalam pembangunan hukum justru sering kali distortif bagi dunia usaha, karena perilaku aparat yang cenderung berlebihan. Sementara itu, komitmen terhadap pelestarian lingkungan tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang masih dalam taraf bertahan untuk hidup (survival).

Pemberantasan praktek illegal logging dan penerapan jeda balak jelas bukan sebuah kebijakan yang buruk. Penerapan kedua kebijakan tersebut justru dilandasi kepentingan menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kelestarian lingkungan. Persoalannya, dengan kompleksitas persoalan kehutanan Indonesia yang bersifat rumit dan kompleks, dibutuhkan sebuah prakondisi agar penerapan setiap skenario pembangunan kehutanan akan memberikan hasil yang optimal. Jangan sampai kebijakan yang secara filosofis baik, tapi dalam tataran implementatif justru bersifat kontraproduktif karena ketidaktepatan timing serta lemahnya koordinasi.

Pemberantasan praktek illegal logging tetap harus menggandeng aparat instansi teknis sehingga tidak akan menimbulkan distorsi. Bisa jadi sebuah pelanggaran hanya merupakan persoalan administrasi, sehingga proses penyelesaiannya juga lebih jelas tanpa meninggalkan aspek pembinaan dan pemberian efek jera. Sementara itu, sebelum menetapkan menjadi sebuah kebijakan jeda balak yang bersifat definitif, perlu diperjelas bagaimana konsep yang dimaksud. Dengan demikian, penerapan sebuah kebijakan tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena terjadi inkonsistensi kebijakan. Sebaliknya, investasi kehutanan yang memiliki karakteristik padat karya dan padat modal, berjangka panjang, serta penuh risiko tetap dapat diberi jaminan keamanan berusaha. Tampaknya pemerintah kini memang lebih berorientasi pada upaya tebar pesona dibanding tebar kinerja. Quo vadis kehutanan Indonesia.


Selasa, 17 Juli 2007

Opini

Kontroversi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Tri Djatmiko Sukoharto

·  anggota staf humas Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Walaupun akan beroperasi pada 2016, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Dukuh Lemahabang, Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, menuai berbagai penolakan dari berbagai elemen, termasuk dari kalangan lembaga swadaya masyarakat setempat. Kekhawatiran mereka terutama diakibatkan oleh nama nuklir yang sudah telanjur negatif. Maklum saja, sejak Perang Dingin yang lalu, negara adikuasa, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet, selalu menggunakan istilah senjata nuklir sebagai ikon negara adikuasa tersebut untuk berlomba-lomba menguasai dunia. Belum lagi kejadian yang lebih nyata, yaitu terjadinya kebocoran reaktor nuklir pada 26 April 1986 di PLTN Chernobyl yang terletak di Pripyat, Ukraina. Dengan adanya peristiwa tersebut, tak mengherankan jika berbagai kalangan semakin mengenal betapa dahsyatnya efek penghancuran yang ada pada nuklir yang tentu saja membuat citra nuklir sebagai bahan perusak lebih populer dibanding manfaat nuklir untuk kehidupan umat manusia.

Sebenarnya tidak hanya nuklir. Hampir semua material yang tersedia di bumi ini, jika tidak ditangani secara profesional dan proporsional, jelas akan menjadi ancaman bagi manusia. Sudah sewajarnyalah bangsa ini memandang dan memperlakukan nuklir secara proporsional dan juga melihat nuklir sebagai sebuah material yang mampu memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia. Walaupun benak sebagian kalangan bangsa ini melihat nuklir sebagai sebuah senjata mengerikan, secara positif bagi kehidupan manusia sebenarnya nuklir dapat menjadi sumber energi alternatif seperti halnya matahari, angin, air, minyak, batu bara, gas alam, dan panas bumi. Selain itu, nuklir mempunyai manfaat dalam bidang kesehatan, industri, dan penelitian. Bagi negeri ini, aspek yang menjadi pertimbangan pemanfaatan energi nuklir adalah ketersediaan bahan baku, kestabilan pasokan energi, pengaruh terhadap lingkungan, dan faktor ekonomis.

Energi ramah lingkungan
Ditinjau sebagai sumber energi, nuklir dapat dikatakan bisa menjamin pasokan energi yang stabil, ramah lingkungan, dengan harga relatif rendah. Maksud ramah lingkungan, nuklir dapat menyediakan tenaga listrik tanpa menghasilkan gas rumah kaca, sehingga bisa mengurangi efek rumah kaca di planet kita ini.

Energi fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam mempunyai karakteristik terbatas. Minyak mempunyai ciri mudah digunakan dalam bentuk cair, berdampak besar terhadap lingkungan, dan terkonsentrasi di Timur Tengah. Potensi cadangan batu bara di alam masih besar, tapi masih menimbulkan persoalan pencemaran terhadap lingkungan, akibat dari pembakaran kedua bahan fosil tersebut yang menghasilkan karbon dioksida (CO2), sulfur oksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), dan debu yang mengandung logam berat di alam. Sehingga akan ada dampak lingkungan akibat pembakaran tersebut berupa hujan asam dan peningkatan pemanasan global. Sedangkan gas alam mempunyai dampak lingkungan lebih rendah dan potensinya terkonsentrasi di daerah Timur Tengah dan di sejumlah negara Eropa Timur.

Sedangkan energi terbarukan, seperti air (hidro), panas matahari (solar), dan angin, mempunyai sifat, yaitu air merupakan energi terbarukan yang bersifat lokal. Energi air kurang stabil dan sangat bergantung pada curah hujan. Karakteristik energi solar dan angin: bersih dan tidak akan habis, sangat bergantung pada kondisi alam, dan mengalami kesulitan dalam jumlah besar.

Manfaat nuklir lainnya adalah untuk peningkatan kesehatan masyarakat seperti untuk radiografi. Secara anatomis, melalui jasa energi nuklir, kerangka dan bagian dalam manusia bisa ditampakkan tanpa perlu membedahnya, sehingga alat itu memberikan informasi tak ternilai mengenai penyakit dalam tubuh kita. Penggunaan lainnya dalam mengobati kanker juga diketahui dan terus dikembangkan. Dalam bidang pertanian, kita bisa juga menggunakan teknik nuklir untuk menghasilkan varietas padi unggul dan murah, sehingga mampu memenuhi kebutuhan nutrisi kita.

Selain itu, teknologi radiasi banyak digunakan oleh industri, terutama untuk memeriksa volume produk minuman dalam kemasan, ketebalan kertas, kualitas pipa, dan keperluan lainnya. Sinar radiasi juga dapat digunakan sebagai teknik perunut, diagnosis proses industri, dan analisis komposisi serta uji bahan tak merusak (non-destructive test). Radiasi sinar gamma juga banyak digunakan untuk membasmi bakteri dalam proses sterilisasi makanan.

Cara kerja nuklir
Secara teknis, di dalam inti atom tersimpan tenaga inti yang disebut nuklir, yang luar biasa besarnya. Tenaga nuklir itu hanya dapat dikeluarkan melalui proses pembakaran bahan bakar nuklir. Proses pembakarannya berbeda dengan yang sudah dikenal seperti pembakaran kayu, minyak, dan batu bara. Energi nuklir berasal dari perubahan sebagian massa inti dan keluar dalam bentuk panas.

Terdapat dua jenis reaksi nuklir, yakni reaksi nuklir berantai tak terkendali dan reaksi nuklir berantai terkendali. Contoh reaksi nuklir tak terkendali adalah ledakan bom nuklir, yang sengaja tidak dikendalikan agar menghasilkan panas yang besar dan mempunyai daya rusak maksimal. Agar reaksi nuklir yang terjadi dapat dikendalikan secara aman dan energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan, dibuat sarana pengendali dengan contoh reaktor nuklir. Prinsip kerja PLTN sama dengan pembangkit listrik yang memanfaatkan panas sebagai pembangkit uap. Uap air yang bertekanan tinggi digunakan untuk menggerakkan turbin, kemudian turbin menggerakkan generator, dan generator menghasilkan listrik. Bahan bakar PLTN untuk menguapkan air tersebut adalah uranium-235 (235-U). Konsentrasi energi yang dihasilkan sangat tinggi. Menurut perhitungan fisika secara teori, 1 gram 235-U setara dengan 3 juta gram batu bara. Atau, dengan 1 kg uranium dapat dihasilkan 50.000 kWh energi. Sedangkan 1 kg batu bara dan 1 kg minyak hanya dapat menghasilkan 3 kWh dan 4 kWh.

Alat-alat kesehatan dan industri yang menggunakan bahan radioaktif pada dasarnya juga mempunyai proses pengendalian seperti halnya reaktor nuklir dalam PLTN. Hasil dari proses pengendalian alat-alat tersebut berupa sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma (sinar-X) yang dapat digunakan untuk diagnosis, pengobatan (terapi), alat deteksi, perunut, dan lain-lain.

Produk teknologi
Secara garis besar, pemanfaatan nuklir di Indonesia untuk tujuan damai terbagi menjadi tiga bidang pokok, yaitu bidang kesehatan, bidang industri, dan penelitian. Untuk bidang energi, dalam hal ini PLTN, masih dalam proses, tapi ditargetkan pada tahun 2016 sudah ada PLTN yang beroperasi. Dalam bidang kesehatan, pemanfaatan sumber radioaktif digunakan untuk diagnostik, teknik radioterapi, dan kedokteran nuklir. Sedangkan dalam bidang industri berupa radiografi, logging, gauging, tracer, analisis, dan irradiator.

Sementara itu, untuk pemanfaatan nuklir bagi kesehatan dan industri, terdapat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi pemanfaatan nuklir, sehingga keamanan, keselamatan, dan kedamaian tetap terjaga. Selain mengurusi perizinan, lembaga ini juga membuat produk regulasi dan melakukan inspeksi ke fasilitas radiasi dan zat radioaktif serta instalasi bahan nuklir. Badan ini siap beraksi apabila terjadi kedaruratan nuklir. Kerja sama di dalam negeri pun dilakukan bersama kejaksaan, kepolisian, Bea-Cukai, dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk kerja sama internasional. Peraturan tentang ketenaganukliran telah disusun dan diterapkan dalam rangka menjaga dan menjamin keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan.

Sedangkan Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan nuklir sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Instansi yang berada di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serpong ini memiliki banyak fasilitas, termasuk instalasi pengolahan limbah radioaktif.

Melalui fungsi dan otoritas yang sedemikian besar dari kedua lembaga pemerintah yang mengurusi teknologi nuklir itu, sudah sepatutnya kita tidak perlu khawatir atas keberadaan PLTN kelak. Apalagi jika di masa mendatang pemanfaatan nuklir di Tanah Air dapat teratasi secara menyeluruh, dari awal pengadaan, pemanfaatan, sampai ke pengolahan limbahnya. Jadi sebenarnya, jika pengelolaan energi nuklir dilakukan dengan lebih profesional dan mengedepankan kedisiplinan yang begitu tinggi, kekhawatiran akan terjadinya peristiwa kebocoran pada pembangkit listrik bertenaga nuklir bisa ditekan seminimal mungkin. Sehingga, jika masyarakat sudah mafhum, PLTN tidak perlu dijadikan kontroversi.


Senin, 16 Juli 2007

Opini

Peran Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi

Adnan Topan Husodo

·  anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan pada perkembangan pemikiran di dunia hukum bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Label demikian dianggap tepat untuk disematkan dalam konteks Indonesia, mengingat daya rusak praktek korupsi telah mencapai level tinggi. Maka, tak mengherankan jika hingga hari ini Indonesia masih terjebak dalam suatu kondisi sosial-ekonomi dan politik yang memprihatinkan.

Indikasinya bisa dilihat dari deretan angka kemiskinan yang tinggi, besarnya tingkat pengangguran, rendahnya indeks sumber daya manusia Indonesia, serta rendahnya kualitas demokrasi. Secara langsung ataupun tidak, keadaan di atas disebabkan oleh korupsi yang sudah telanjur mewabah. Korupsi telah membuat lumpuh sebagian besar daya dan kekuatan yang dimiliki bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukan.

Selama ini, program pemberantasan korupsi melalui pendekatan konvensional telah divonis gagal dalam mengurangi tingginya korupsi yang terjadi. Kegagalan demi kegagalan dalam memberantas korupsi menumbuhkan sebuah keyakinan bahwa, dalam sebuah sistem tempat korupsi telah menjadi endemik, mekanisme penegakan hukum yang biasa hanya akan menutupi pejabat negara yang korup.

Institusi penegak hukum konvensional yang bertindak menegakkan hukum semakin tidak berdaya dalam mendeteksi dan menuntut kasus-kasus korupsi yang kian kompleks. Bahkan institusi-institusi tersebut telah menjadi bagian dari mata rantai korupsi yang merajalela. Karena itu, kehadiran KPK seharusnya merupakan sebuah jawaban bagi deadlock-nya upaya melawan korupsi.

Akan tetapi, berdasarkan hasil evaluasi ICW terhadap kinerja institusi KPK selama kurun waktu 2003-2007 dalam memberantas korupsi, terdapat berbagai kelemahan yang ditemukan. Salah satu yang mendasar adalah tidak mencukupinya basis analisis untuk melihat akar dan problematika korupsi itu sendiri. Sehingga desain kebijakan dan program pemberantasan korupsi yang dikembangkan oleh KPK dirasa kurang efektif, efisien, relevan, dan berkelanjutan.

Dalam analisis berbagai pakar, Indonesia saat ini berada pada tipologi korupsi ketika state capture type of corruption telah mendominasi ruang-ruang kebijakan publik, sementara korupsi birokrasi juga berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dua keadaan ini menyebabkan kita disandera oleh sistem yang teramat korup (UNDP, 2002). Atau, dengan kata lain, tidak dapat berbuat apa pun untuk membenahi persoalan korupsi yang sudah sedemikian pelik.

Sementara itu, di sisi yang lain, KPK masih berkutat pada penanganan korupsi yang bertipologi petty administrative corruption. Karena itu, proses hukum atas kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK tidak memiliki dampak yang berarti, karena hilangnya nilai strategis dari sebuah kasus korupsi yang ditangani. Nilai strategis itu dilihat dalam dua pendekatan, yakni sumber korupsi yang selama ini menjerat bangsa Indonesia dalam keterpurukan ekonomi, sosial, dan politik, serta dampak langsung pemberantasan korupsi dalam bentuk pembenahan sistem yang rentan terhadap korupsi setelah penegakan hukum dilakukan.

State capture bisa dilihat pada aktor utama pelaku korupsinya, yakni pejabat politik, pejabat negara, dan kalangan swasta/pengusaha yang berkolusi menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan negara/publik. Aktor inilah yang menciptakan sebuah kondisi negara yang terus-menerus tersandera oleh ketidakberdayaan sosial-ekonomi dan politik.

Di samping karena kerugian negara dan masyarakat yang dapat mencapai triliunan rupiah, state capture telah menciptakan monopoli dalam penguasaan dan alokasi sumber daya ekonomi publik. Melalui praktek komunikasi dan lobi secara informal, tertutup dengan contact person di level tinggi, state captors bekerja mempengaruhi kebijakan publik yang dapat menguntungkan aktor-aktornya. Pendek kata, dalam korupsi bertipologi state capture, kebijakan publik merupakan arena transaksi dan sumber akumulasi kekayaan.

Namun, sayangnya, hingga saat ini, pun setelah KPK lahir, aktor-aktor state capture masih tetap tidak tersentuh. KPK masih sebatas menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, pejabat eselon, dan pemimpin proyek–yang sebagian besar korupsinya terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Barangkali sektor ini memang rawan terhadap korupsi. Tapi berbagai sektor lain, tempat sumber ekonomi publik yang demikian besar dikelola, seharusnya menjadi pilihan-pilihan yang strategis untuk dihantam.

Memang KPK tidak didesain untuk menegakkan hukum korupsi di semua lini. Karena itu, seharusnya pilihan dalam membidik sebuah kasus korupsi harus didasarkan pada pertimbangan strategisnya. Terutama pada titik di mana kejaksaan dan kepolisian memiliki hambatan politik untuk menanganinya. Jika KPK menangani perkara korupsi yang sederajat dengan kualitas perkara milik kejaksaan dan kepolisian, hal ini justru hanya akan menimbulkan naiknya ongkos dalam memberantas korupsi.

Supaya KPK dapat terfokus pada kasus-kasus korupsi yang memiliki spektrum politik besar, sekaligus memiliki dampak terhadap perbaikan ekonomi dan pelayanan publik, mekanisme supervisi dan koordinasi harus dioptimalkan. Mengingat banyak kasus korupsi birokratis yang ditangani kejaksaan dan kepolisian mengalami kemacetan, KPK harus mengawasi secara serius proses penegakan hukumnya. Dengan kewenangan itu, diharapkan penanganan kasus-kasus korupsi birokrasi, yang selama ini menjadi tanggung jawab kejaksaan dan kepolisian, menjadi lebih efisien dan tidak koruptif.

Selama ini tidak dapat dimungkiri bahwa terdapat penambahan jumlah kasus yang ditangani kejaksaan dan kepolisian setelah mekanisme supervisi dan koordinasi dilakukan KPK, tapi hal itu tidak mengurangi praktek korupsi dalam penanganan kasus korupsi. Karena itu, untuk mendorong proses penegakan hukum pada tingkat kejaksaan dan kepolisian, KPK seharusnya memulai upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan pembersihan pada tubuh aparat penegak hukum. Upaya membersihkan kejaksaan dan kepolisian akan sangat membantu KPK dalam menangani perkara-perkara korupsi yang sedemikian banyak.

Namun, sayangnya, hingga menjelang berakhirnya masa tugas pemimpin KPK periode 2003-2007, belum ada satu pun aparat penegak hukum yang diproses, kecuali Suparman selaku penyidik KPK sendiri. Padahal mustahil mendorong program pemberantasan korupsi di tubuh kejaksaan dan kepolisian seandainya upaya-upaya pembersihan tidak segera dilakukan. Demikian juga halnya lingkup pengadilan, yang seharusnya menjadi prioritas mengingat semua proses hukum akan bermuara di tangan para hakim.

Karena itu, ke depan sudah seharusnya pemimpin KPK terpilih harus benar-benar memiliki perspektif yang kuat sehingga dapat melihat secara lebih tajam persoalan mendasar dari merajalelanya korupsi. Sudah seharusnya desain program dan kebijakan pemberantasan korupsi harus becermin pada tipologi korupsi yang mendominasi. Bukan sekadar menjalankan tugas dan kewajiban memberantas korupsi sebagaimana mandat undang-undang tapi tanpa bekal yang cukup memadai.


Sabtu, 14 Juli 2007

Opini

Arah Manuver Politik Gerakan Aceh Merdeka

Nezar Patria, wartawan Tempo

DALAM sebulan belakangan ini, ancaman separatisme kembali menjadi isu politik nasional. Pemerintah tampaknya dibuat pusing oleh tiga kejadian berentet. Pertama, pernyataan Dewan Adat Papua yang menginginkan Papua lepas dari RI. Kedua, munculnya manuver di Maluku lewat aksi pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS). Ketiga, deklarasi bekas elite Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mendirikan partai lokal dengan tetap memakai nama dan bendera gerakan itu.

Tulisan ini akan menyoroti peristiwa terakhir, GAM dan partai lokalnya yang mengadopsi bendera gerakan itu sebagai simbol, serta reaksi Jakarta atas manuver itu. Ada dua hal setidaknya yang membuat peristiwa ini penting. Pertama, berbeda dengan OPM dan juga RMS, pergolakan di Aceh sudah menemukan solusi perdamaian lewat perjanjian Helsinki. Lalu, kedua, sebagai hasil perjanjian itu, Aceh kini berada dalam transisi politik genting. Upaya menuju politik baru berbasiskan perdamaian masih dibayangi oleh kembalinya politik kekerasan.

Seperti diketahui, pendirian partai lokal di Aceh saat ini adalah legal, sesuai dengan kesepakatan Helsinki dan juga Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Persoalannya adalah nama partai dan lambang. Tudingan ada akal-akalan elite GAM memanfaatkan bolongnya hukum perjanjian, seperti dikatakan para elite politik di Jakarta pekan lalu, tampaknya terlalu pagi. Pengamatan lebih dekat barangkali akan menghasilkan pemahaman berbeda.

Partai lokal adalah aspek fundamental bagi pemerintahan lokal di Aceh. Selain menjadi garis demarkasi antara Aceh baru dan lama, partai lokal adalah exit yang paling mungkin bagi GAM dari gerakan gerilya ke kancah politik elektoral. Meskipun partai lokal itu tidak eksklusif bagi GAM, raison d’etre peraturan itu adalah guna mengakomodasi mereka dalam proses politik demokratis. Dalam hal ini, dua pihak telah punya persepsi sama. Bahwa perjanjian Helsinki adalah “titik berangkat”. Sedangkan Aceh yang damai, adil, dan demokratis, serta tetap dalam Republik, adalah “titik tujuan”.

Kini, GAM mengalami suatu trajectory politik yang tak mudah, dari titik berangkat ke titik tujuan. Perjanjian Helsinki telah membuka ruang demokratis bagi seluruh warga Aceh. Sejumlah partai lokal bermunculan, seperti Partai Rakyat Aceh, Partai Gabthat, dan lainnya segera menyusul. Spektrum partai itu juga beragam, ada yang dibentuk bekas kombatan, juga dari kalangan aktivis dan bekas pejabat. Artinya, GAM berada pada “titik manuver”, untuk menghadapi kompetisi politik lokal yang serius di masa depan.

Secara resmi, memang para kombatan gerakan itu bersatu dalam Komite Peralihan Aceh (KPA). Benar pula bahwa GAM tidak pernah bubar sebagai identitas politik. Butir 4.2 perjanjian Helsinki mengatur soal demobilisasi militer bagi gerakan itu. Misalnya, melarang gerakan itu memakai atribut militer, seperti seragam, emblem, dan simbol lainnya. Jelas, butir itu merujuk pada likuidasi militer, dan bukan politik. Lagi pula, likuidasi politik seperti itu mustahil dilakukan saat perundingan mengikat dua pihak. Seandainya GAM bubar, lalu siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian di lapangan?

Kalau menilik fatsoen perjanjian, tindakan memakai nama dan bendera sebagai simbol partai lokal itu seakan menggoyang political trust. Tapi sejumlah fakta dari hasil dinamika politik barangkali membantu memahami keputusan itu. Pertama, transisi saat ini bukan hal mudah bagi GAM. Konsolidasi ideologis di bawah politik perdamaian, strategi dan program, sampai pembentukan organisasi tidaklah mulus seperti yang dibayangkan. Kedua, kompetisi politik pilkada telah menghasilkan fragmentasi kepentingan, baik internal maupun eksternal dari gerakan itu, suatu dinamika normal dalam jalur liberalisasi politik. Kandidat dukungan koalisi elite GAM dan PPP malah kalah, dan tokoh GAM populis seperti Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar justru menang lewat jalur independen.

Saya menduga pemilihan nama dan bendera GAM itu didorong dinamika lokal ketimbang tudingan adanya politik konspiratif memperjuangkan hidden agenda dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh GAM saat ini boleh jadi, meminjam istilah Clifford Geertz (1971), adalah the struggle for the real. Seperti disaksikan dalam pilkada lalu, suara dukungan bagi kedua kandidat gerakan itu tak bisa dipandang sebelah mata. Irwandi Yusuf dan M. Nazar menggaet 38 persen, sementara kandidat Humam Hamid dan Hasbi Abdullah, koalisi PPP dan elite GAM itu, mendapat 16 persen. Keduanya dipastikan punya attachment dukungan GAM.

Artinya, lebih dari 50 persen pemilih Aceh sebetulnya mendukung gerakan itu ke arena politik demokratis. Umumnya suara terbesar datang dari pantai timur Aceh, dari Pidie sampai Aceh Timur. Sepanjang sejarah politik di Aceh, inilah “blok historis” yang selalu diperebutkan, baik oleh Jakarta maupun elite Aceh. Di wilayah itu, dulu Darul Islam-nya Daud Beureueh pernah bercokol kuat. Begitu pula GAM, yang menancapkan konsentrasi dukungan gerilya di sana. Kawasan ini pula yang menjadi bulan-bulanan pada masa operasi militer. Di sana terdapat jumlah desa miskin terbesar, dan aneka benturan sosial sebagai dampak gesekan masyarakat tradisional versus modern.

Maka, ekspresi politik dari penduduk pantai timur Aceh itu selalu unik, berciri kritis-ideologis, dan kadang kala pragmatis. Suara politik mereka kadang sulit diduga. Aspirasi blok sosial itu tampaknya hasil bentukan sejarah perlawanan dari masa kolonial sampai sekarang. Misalnya, pada masa Orde Baru, Golkar baru bisa total menembus daerah ini pada 1987, itu pun dibantu pendekatan koersif. Pada masa reformasi, mereka memilih Amien Rais, karena tokoh nasional itu pernah mengampanyekan federalisme. Tapi pada pemilu presiden putaran akhir lalu, mereka memilih SBY dan Kalla, sebagai penolakan terhadap Megawati yang dinilai melanggengkan operasi militer. Jadi, ada pola permanen bahwa politik “blok historis” ini ditentukan oleh harapan atas Aceh baru yang lebih adil dan demokratis. Pada momen inilah GAM mendapat simpati besar, karena dia tampil sebagai antitesis dari politik rezim sebelumnya.

Dari fakta ini, logis bagi GAM (melalui struktur KPA) melakukan manuver menjaga basis dukungan dengan mempertahankan simbol politik mereka. Pertama, agar kuat berkompetisi di tengah pluralisme partai lokal nantinya, dibutuhkan simbol identitas politik yang historis, dan karena itu real. Kedua, maka nama dan bendera GAM adalah modal penting menegaskan siapa yang otentik di antara variasi partai politik lokal. Dari pernyataan mereka, bahwa hanya ada satu Partai GAM, jelaslah tujuan para elite itu memenangi fragmentasi di tubuh mereka sendiri.

Sampai di sini, adakah reaksi Jakarta berlebihan? Tampaknya begitu. Jakarta seperti mengabaikan dialektika politik lokal, dan melulu didorong paranoia bahaya separatisme. Lebih konyol lagi, ada tudingan konspirasi antara GAM, OPM, dan RMS sebulan belakangan ini untuk mempermalukan pemerintah. Faktanya, semua terjadi secara koinsidental. Mungkin, hanya timing elite GAM itu yang tidak tepat, dilakukan saat pemerintah pusat mendadak sensitif akibat insiden di Papua dan Maluku.

Justru inisiatif mendirikan partai lokal dengan bendera dan simbol GAM itu harus didorong oleh pemerintah. Dengan begitu, transformasi politik gerakan itu menjadi komplet, dari politik bersenjata ke politik elektoral. Lagi pula, politik bukanlah barang yang statis, dan dunia kompetisi elektoral punya hukumnya sendiri. Pergulatan lokal di Aceh mengajarkan, “aktor” berperan penting dalam menciptakan “struktur” dukungan, dan belum tampak hal yang sebaliknya. Menangnya calon independen di sana adalah bukti konkret bahwa struktur partai tidak selalu andal sebagai mesin mobilisasi politik.

Jadi, biarlah kreativitas politik lokal berkembang di Aceh. Tugas pemerintah adalah menjaga agar pertumbuhan itu tidak mencapai titik konfrontasi yang mengancam buyarnya perdamaian. Dalam hal ini perjanjian Helsinki adalah pedoman sebagai titik tujuan. Soal apakah manuver elite GAM itu akan berhasil atau gagal menjaga hegemoni atas basis tradisional mereka, biar rakyat Aceh yang menentukan secara demokratis lewat pemilu nanti.


Jum’at, 13 Juli 2007

Opini

Ronde-ronde Lumpur Lapindo

Emha Ainun Nadjib, seniman, tinggal di Yogya

Kapan-kapan kampung kita juga tidak dijamin tak akan tertimpa gempa, banjir, tanah longsor, atau segala jenis keisengan geologi bumi dan alam lainnya. Juga rumah saya. Kapan saja, mungkin semenit mendatang, kita bisa mengalami sesuatu yang mengerikan: bangkrut, kehilangan, kecewa, kaget, syok, stres, depresi, atau apa pun, pada diri kita, keluarga, kantor, komunitas, klub, golongan…. Kemungkinan itu ada pada semua dan setiap kita. Karena itu, saya tidak berani tak bersungguh-sungguh melakukan apa pun, apalagi terkait dengan penderitaan sesama manusia. Itulah keberangkatan tulisan ini.

Bertele-telenya, sangat seret dan macetnya, penanganan hak sekitar 50 ribu korban lumpur di Sidoarjo, yang kampungnya tenggelam, kira-kira kronologinya begini. Sampai setahun lebih setelah 29 Mei 2006 adalah ronde 1: korban vs Lapindo. Ronde 2: korban vs Minarak Lapindo. Kemudian setelah Presiden turun gunung adalah ronde 3: Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) vs Minarak Lapindo.

Pada 10 Juli 2007, Presiden marah besar mendengar laporan (tidak melalui jalur birokrasi) kemacetan itu, kemudian Nirwan Bakrie dipanggil Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Maka, ini adalah ronde 4: Presiden vs Bakrie. Dan kalau ini gagal, ronde 5 adalah rakyat vs Lapindo.

Wallahualam. Di tengah-tengah menulis ini, saya ditelepon oleh Direktur Operasional PT Minarak Lapindo yang melaporkan bahwa besok akan dilaksanakan pembayaran untuk korban yang verifikasinya menggunakan Letter C dan Petok D–kriteria yang sebelumnya ditolak untuk mendapatkan hak bayar, meskipun masih ada kontroversi tentang luas bangunan.

Batas psikologis

Sejak beberapa hari yang lalu, saya menghitung bahwa Senin, 16 Juli, lusa mungkin merupakan batas psikologis akhir bagi para korban lumpur Sidoarjo ketika Presiden dan aparat pemerintahnya harus memastikan validitas kebijakan dan kinerja untuk memastikan pembayaran ganti rugi bagi penduduk korban lumpur.

Beberapa hari ini, terutama kemarin, agak repot saya meredam kemarahan para korban, menunda amukan mereka sampai akhirnya kemarin Presiden marah besar kepada Minarak. Sudah pasti itu sangat mengurangi tensi emosi korban untuk sejenak waktu. Tapi, kalau ini gagal lagi, kesempatan berikutnya bukan naik tensi lagi, tapi pasti menjadi ledakan atau minimal letusan.

Sejak Presiden pulang dari turun gunung di Sidoarjo, sebenarnya hal itu melahirkan langkah maju secara kebijakan dibanding tahap sikap sebelumnya, tapi belum diaplikasikan secara signifikan di lapangan. Pada 26 Juni 2007 pagi, Presiden Yudhoyono menyaksikan pembayaran simbolis Minarak Lapindo kepada 163 korban, dan sampai kini tahap yang itu saja pun belum tuntas. Padahal angka 163, yang dengan pembayaran sebelumnya berjumlah 522, adalah produk verifikasi Tim Nasional yang kini sudah dibubarkan. Hasil verifikasi BPLS, yang jadwalnya diaplikasikan dalam pembayaran sejak 1 Juli 2007, sampai menjelang habis dua minggu tidak memberikan optimisme kepada psikologi korban. Dari 400 berkas hasil BPLS, oleh Minarak Lapindo hanya diterima 38.

Masalah utama yang mengganjal proses ini adalah tidak adanya kalimat kebijakan eksplisit dari Presiden bahwa hak verifikasi atas tanah dan bangunan korban ada di tangan BPLS, sementara Minarak Lapindo adalah kasir. Pihak Minarak ikut berada dalam proses verifikasi BPLS dan berlaku sebagai pengambil keputusan akhir diterima atau tidaknya berkas verifikasi. Ribuan tanda tangan Bupati Sidoarjo tetap tidak berlaku bagi Minarak, meskipun hal itu yang membuat Presiden marah dan kemudian mengambil keputusan untuk ngantor di Sidoarjo selama 3 hari.

Situasi ketidakpercayaan muncul lagi seperti sebelumnya, dan hari demi hari emosi ketidakpercayaan itu akan meningkat curam dan akan sangat mudah melahirkan anarkisme jika sampai Senin 16 Juli lusa Presiden tidak segera mengambil langkah yang tegas.

Tuhan, ayam, dan pemerintah

Tuhan menciptakan janin dengan perlindungan maintenance, sistem, dan fasilitas yang menjamin tercapainya goal menjadi bayi. Bahkan sampai bayi itu kelak dewasa dan mati, jaminan sistem dan fasilitas Tuhan itu tetap berlangsung, termasuk mekanisme kontrolnya.

Induk ayam pun bertelur dan mengeraminya untuk menciptakan suhu dan kehangatan demi pematangan telur itu, menjamin perlindungan dan panduan rezeki sampai kelak telur itu menjadi anak ayam, kemudian dewasa dan didemokratisasi, diindependenkan.

Negara dan pemerintah tinggal meniru ayam. Kalau membuat keputusan, ya, disertai maintenance, sistem, fasilitas, dan mekanisme kontrol seketat mungkin. Harus diakui hal itu tak tersiapkan secara memadai dalam kasus lumpur sehingga bertele-tele sampai setahun lebih. Dalam pertemuan Cikeas 24 Juni 2007, Presiden bertanya: Minarak ini apa? Ternyata beliau tak pernah mendapat laporan yang mencukupi tentang anak perusahaan Lapindo yang khusus menangani korban itu. Bahkan tatkala kemudian Presiden turun gunung, kesadaran dan peningkatan kinerja “induk ayam” itu pun tidak cukup progresif. Keputusan hasil Presiden berkantor tiga hari di Sidoarjo kurang dikawal secara ketat oleh mesin birokrasi.

Air mata seember

Mohon izin saya kemukakan sedikit background berikut ini, untuk menghindari bias dan salah sangka di seputar masalah ini. Saya tercampak ke lubang pekerjaan yang sama sekali jauh melampaui batas kemampuan saya. Sebanyak 10.476 keluarga (sekitar 45 ribu orang, sekitar 94 persen dari seluruh korban) menyampaikan surat mandat untuk bertindak sebagai wakil mereka dalam menyampaikan jumlah korban lumpur Lapindo sesuai dengan data yang mereka miliki kepada Presiden, termasuk tuntutan dan harapan agar Presiden mengambil langkah taktis untuk mengatasi permasalahan mereka.

Surat itu disampaikan pada 22 Juni 2007, kemudian 16 perwakilan penduduk yang menandatangani surat itu bertemu dengan Presiden di Cikeas pada 24 Juni 2007 sore. Berlangsunglah pertemuan satu setengah jam. Presiden sangat capek oleh berbagai urusan dan beban sehingga meminta saya memimpin rapat yang dihadiri 16 perwakilan korban lumpur, wakil Institut Teknologi Surabaya (ITS), 4 menteri, serta Kepala BPLS. Presiden menangis tiga kali dengan aktualisasi ekspresi yang berbeda-beda. Dan saya yakin di muka bumi ini, sejak zaman Nabi Adam, tak ada presiden yang sedemikian bodohnya sehingga tidak tahu bahwa, biarpun menangis seember, tidaklah bisa menyelesaikan masalah.

Karena itu, dalam rapat itu tidak saya katakan kepada beliau: “Pak, meskipun sampean nangis sampai seember, itu tidaklah menyelesaikan masalah.” Bahkan di tengah rapat, ketika Bambang Sakri, salah seorang perwakilan korban, menangis terus-menerus selama mengemukakan keluhannya, saya berdiri dan berjalan mendatanginya, saya elus pundaknya, saya peluk dan saya bisiki: “Ancene arek Sidoarjo gembeng-gembeng (Memang orang Sidoarjo dikit-dikit nangis).”

Dalam rapat itu Presiden mengalami 4 kali eskalasi keputusan. Pertama, kata Presiden: “Dalam waktu dekat saya akan ke Sidoarjo.” Setelah omong-omong lagi, menjadi, “Besok saya ke Sidoarjo.” Kemudian meningkat lagi, “Besok saya akan ngantor tiga hari di Sidoarjo.” Terakhir, “Besok jam 2 siang saya akan berangkat ke Sidoarjo bersama Cak Nun dan Saudara-saudara semua perwakilan korban.”

Maka lahirlah keputusan Sidoarjo yang lumayan mengubah keadaan. Pertama, semula proses ganti rugi tanpa time schedule, kini jelas batas akhirnya: 14 September. Kedua, kriteria verifikasi tanah dan bangunan korban sangat diperlonggar: kalau tak ada IMB Letter C, Petok D, ya, data ITS. Kalau tak ada, ya, cukup kesaksian warga yang ditandatangani dari birokrasi terbawah sampai bupati. Ketiga, hak verifikasi ada pada BPLS, Minarak Lapindo tinggal membayar.

Sampai anak-cucu

Ini telur yang lumayan, tapi yang angrem siapa agar menetas? Kita yang di bawah harus lebih proaktif. Secara moral, kita semua bertanggung jawab atas semua korban, baik yang menerima ganti rugi (DP) 20 persen, yang menuntut 50 persen, 100 persen, maupun bahkan yang punya ide-ide 300 persen dan 500 persen. Hak amanat hanya dari yang 20 persen dan 50 persen serta 16 pengusaha Gabungan Pengusaha Korban Lumpur (GPKL). Tapi ketika kita merekayasa agar Menteri tertentu datang ke Surabaya untuk dipertemukan dengan mereka, diskusi sangat memikirkan korban secara keseluruhan.

Terakhir beberapa hari yang lalu saya dari Jakarta bersama Direktur Operasional Minarak, anak perusahaan Lapindo yang bertugas menangani korban lumpur, mengadakan pertemuan dengan perwakilan penduduk. Kemudian terjadi kesepakatan, bersalaman, dan baca Al-Fatihah bareng. Ada kesepakatan bahwa sekitar 442 luasan tanah hasil verifikasi BPLS, besok segera dibayar oleh Minarak Lapindo. Tapi kemudian gagal lagi.

Sekarang rondenya adalah Presiden vs Bakrie. Tidak ada kaitan formal hukum antara Grup Bakrie dan Lapindo atau perusahaan induknya. Tapi, sebagaimana Lapindo sendiri menyebut apa yang dilakukannya kepada korban lumpur adalah solidaritas kemanusiaan dan tolong menolong, penyebutan Bakrie di atas adalah karena ada keterkaitan kultural, kemanusiaan, dan kebangsaan antara Lapindo dan Bakrie. Apalagi Presiden pernah menceritakan kepada saya bahwa ia sudah berkata keras kepada Bakrie: “Anda harus bayar itu. Kalau tidak, nanti akan sangat panjang sampai ke anak-cucu.”

Kita saksikan bersama bagaimana ronde ini berlangsung. Lapindo punya banyak kekuatan dan kelemahan dari berbagai sisi, demikian juga pemerintah. Pihak-pihak lain yang terkait juga dipaksa melakukan latihan-latihan. Jab, swing, hook, straight, dan uppercut tersimpan dan diasah. Namun, yang saya dambakan bukanlah itu semua, melainkan kemaslahatan bersama, dan itulah sebabnya hari demi hari saya terus berupaya menyambung semua pihak yang terlibat dan mencoba merangkul mereka ke semesta nilai-nilai manusia yang lebih tinggi dari transaksi ekonomi, formalisme hukum, apalagi dendam dan kebencian.

Tapi pada 12 Juli 2007 pagi, Direktur Operasi Minarak Lapindo melaporkan: pengajuan hasil verifikasi BPLS sebanyak 344 berkas, sudah dibayar 52, yang 292 akan dilaksanakan pembayarannya hari ini. Apakah itu secercah harapan? Meskipun janji Presiden ketika turun gunung setiap seminggu dibayar 1.000 sampai 14 September 2007?


Sabtu, 14 Juli 2007

Opini

Revolusi Memakan Anaknya Sendiri

Asvi Warman Adam, Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia

Revolusi Prancis, yang diperingati setiap 14 Juli, merupakan revolusi yang memakan anaknya sendiri. Tokoh-tokoh yang mencetuskan revolusi itu akhirnya tewas dalam pergolakan sengit di masa revolusi. Demikian pula di Indonesia, revolusi fisik 1945-1950 telah memakan anak-anaknya sendiri. Antara lain, Menteri Negara Oto Iskandar di Nata, yang tewas pada Desember 1945 karena diculik sekelompok pemuda. Tan Malaka ditembak tentara Indonesia pada 1949. Selain itu, yang tidak kalah tragisnya adalah kematian Amir Sjarifuddin pada 1948.

Amir Sjarifuddin Harahap adalah Perdana Menteri RI yang dieksekusi bangsanya sendiri tanpa proses hukum. Pada 19 Desember 1948 tengah malam di Desa Ngaliyan, Solo, sebanyak 20 orang penduduk desa disuruh tentara menggali lubang sedalam 1,7 meter. Amir–berpiyama putih-biru, bercelana panjang warna hijau dan membawa buntelan sarung–bertanya kepada kapten yang ada di situ, “Saya ini mau diapakan?” Amir Sjarifuddin bersama 10 orang lainnya ditembak satu per satu. Penulis Kristen cenderung mengatakan ia dibunuh sambil memegang Al-Kitab, sedangkan pengamat kiri menyebutkan ia menyanyikan lagu Internationale.

Tanggalnya masih dipersoalkan apakah 27 Mei atau 27 April, tapi yang jelas ia lahir seabad silam di Medan. Amir Sjarifuddin (dan Sjahrir) adalah tokoh yang berjasa mempertahankan eksistensi negara Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada 1945 sampai Januari 1948 keduanya menjadi perdana menteri. Mereka diangkat untuk menangkis tuduhan Belanda bahwa pemerintah Indonesia adalah boneka Tokyo karena Soekarno-Hatta berkolaborasi dengan “saudara tua dari Negeri Matahari Terbit”. Sjahrir dan Amir berjuang di bawah tanah semasa pendudukan Jepang.

Ir Setiadi Reksoprojo, 86 tahun, Menteri Penerangan dalam kabinet Amir Sjarifuddin pada 1947, memberikan kesaksian 13 halaman tulisan tangan kepada saya yang menjelaskan jasa Amir dalam mengefektifkan angkatan bersenjata Indonesia. Sejak November 1945 sampai Januari 1948, Amir Sjarifuddin berturut-turut menjadi Menteri Keamanan Rakyat/Menteri Pertahanan. Saat itu Indonesia berhasil membantu pemulangan ribuan pasukan Jepang dan internir Belanda.

Pada awal masa kemerdekaan, unsur tentara terdiri dari berbagai kelompok terlatih (eks didikan Belanda/Jepang) dan laskar. Dalam masa transisi, menurut Amir diperlukan Tentara Masyarakat. Tentara itu juga butuh pendidikan politik. Pandangan ini bertentangan dengan Hatta, yang melakukan rasionalisasi tentara dari 400 ribu menjadi 60 ribu. Perbedaan kebijakan itu antara lain yang di lapangan memicu timbulnya Peristiwa Madiun 1948, tempat Amir menjadi salah seorang korbannya.

Jenjang karier Amir menarik karena berkebalikan dengan yang sering terjadi sekarang. Ia ditahan Jepang dan masih mendekam di penjara Malang sampai 1 Oktober 1945 sebelum dibebaskan dan diberangkatkan ke Jakarta untuk dilantik menjadi Menteri Penerangan. Sementara perjalanan hidup Amir “dari penjara ke kabinet”, yang terjadi kini pada elite politik adalah “dari kabinet ke penjara”.

Amir berasal dari keluarga Batak Islam bercampur Kristen. Kakeknya, Ephraim, adalah seorang jaksa beragama Kristen. Ayahnya, Soripada, juga menjadi jaksa dan beralih ke agama Islam ketika menikah dengan seorang gadis Batak muslim. Amir sempat menempuh pendidikan sekolah menengah di Negeri Belanda mengikuti jejak saudara sepupunya, T.S.G Mulia. Pergaulan semasa di Eropa dan setelah kembali ke tanah air pada 1927 menyebabkan ia tertarik pada agama Kristen dan dibaptis pada 1935. Ia sering membaca Al-Kitab dalam berbagai kesempatan dan membawakan khotbah dalam kebaktian Minggu.

Dalam bidang politik, ia menjadi bendahara panitia persiapan Kongres Pemuda II 1928, yang kemudian melahirkan apa yang disebut Sumpah Pemuda. Pada 1931 ia aktif dalam Partai Indonesia (Partindo), yang didirikan Bung Karno. Kemudian ketika tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir diasingkan Belanda dari Pulau Jawa, Amir menggagas Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia). Organisasi ini cukup maju dalam mendefinisikan kewarganegaraan berdasarkan kediaman (tempat lahir), bukan ras. Rekan Amir dalam organisasi ini adalah Dr A.K. Gani, yang tahun ini diusulkan sebagai pahlawan nasional. Pada 1938-1941 Amir menjadi redaktur majalah sastra Poedjangga Baroe. Selanjutnya, Amir juga aktif pada GAPI (Gabungan Politik Indonesia) bersama M.H. Thamrin.

Amir Sjarifuddin adalah seorang pemimpin yang memiliki prinsip seperti dikisahkan Fransisca Fanggidae (82 tahun, kini eksil di Belanda), yang ikut dalam pelarian pada 1948. Di suatu desa, anak buahnya mengambil buah kelapa milik warga, Amir mengeluarkan tembakan peringatan dan memarahi mereka. “Tentara harus melayani rakyat, bukan mengambil kepunyaan rakyat,” ujarnya.

Dari empat tokoh nasional yang menduduki jabatan tertinggi (presiden, wakil presiden, dan perdana menteri) yang pertama di Indonesia, tiga orang (Soekarno, Hatta, dan Sjahrir) menjadi pahlawan nasional. Sedangkan yang satu lagi, jangankan diberi bintang jasa, biografinya pun tidak boleh beredar semasa Orde Baru. Pada 1984 penerbit Sinar Harapan sempat mencetak tesis Frederick Djara Wellem di Sekolah Tinggi Theologi Jakarta berjudul “Amir Sjarifuddin, Pergumulan Imannya dalam Perjuangan Kemerdekaan”. Namun, buku tersebut terpaksa dimusnahkan karena Jaksa Agung tidak berkenan. Dalam sejarah Indonesia, Amir Sjarifuddin tak hanya dibuang dan dilupakan, tapi juga tidak diakui. Mari kita ambil hikmah dari revolusi yang terjadi pada masa lalu.


Jum’at, 20 Juli 2007

Opini

Integrasi Sistem Pemberantasan Korupsi

Ida Syafrida Harahap

·  PENELITI MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA

Seleksi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi terus berlanjut. Sebanyak 546 nama telah lolos dalam tahap seleksi administrasi. Dominasi praktisi hukum pada nama-nama yang lolos seakan menunjukkan bahwa KPK cenderung mencerminkan upaya penindakan dalam pemberantasan korupsi. Minimnya kasus korupsi besar yang ditangani KPK memang melahirkan kekecewaan. Namun, maraknya program pencegahan KPK dalam setahun terakhir ternyata belum mampu melahirkan kepuasan. Dalam hal ini, setiap proses pemberantasan korupsi yang dilakukan belum terlihat atau dirasakan maksimal oleh berbagai pihak.

Undang-Undang tentang KPK telah memberikan definisi pemberantasan korupsi, yaitu serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi tersebut memberikan ruang lingkup pemberantasan korupsi, yaitu mulai sektor pencegahan, penindakan, termasuk proses persidangan, koordinasi, hingga pada partisipasi masyarakat.

Adapun Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 7 Tahun 2006 mengatur hal pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional, serta pengembalian aset. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, prioritas diletakkan pada sektor penindakan. Buktinya, dari sekian institusi yang mendukung pemberantasan korupsi, jumlah institusi yang bergerak dalam fungsi penindakan jauh lebih banyak, di antaranya kepolisian, kejaksaan, lembaga pengadilan, dan KPK. Melalui Konvensi Antikorupsi PBB atau yang disebut dengan UNCAC (United Nation Convention Against Corruption), kita diingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak semata bertujuan memberi hukuman kepada koruptor.

Korupsi adalah tindakan merampas hak-hak ekonomi dan sosial warga negara, yang ditandai dengan berkurangnya fungsi ekonomi serta sosial yang diberikan oleh negara atau swasta yang berperan untuk itu. Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus memiliki tujuan mengembalikan kondisi yang rusak akibat korupsi. Tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat terealisasi jika pengembalian aset telah optimal. Dalam hal ini, pengembalian aset tidak masuk kategori penghukuman, tapi untuk merehabilitasi serta merekonstruksi fungsi ekonomi dan sosial yang rusak oleh para koruptor. Dalam konteks korupsi politik, tentu ranah yang harus direhabilitasi menjadi lebih luas. Hal inilah yang belum terlihat dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bertindak luar biasa

Status korupsi hingga saat ini masih masuk kategori tindak pidana luar biasa. Meskipun secara internasional tidak disebutkan secara spesifik, korupsi resmi menjadi transnational crimes. Bahkan, dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kita dapat melihat bahwa korupsi telah melanggar hak-hak konstitusional masyarakat. Becermin pada hal ini, sudah sewajarnya Indonesia memiliki KPK. Setelah berpikir luar biasa, kita pun harus mampu bertindak luar biasa.

Hal yang sering kali terlupakan adalah, untuk bertindak diperlukan sebuah alat. Siapa pun dapat memberi kritik dan saran yang mendorong KPK memberi kontribusi terbaik. Namun, perlu diingat bahwa KPK pun memiliki keterbatasan. Dari sekian banyak tugas dan tanggung jawab, KPK belum memiliki kebebasan mengambil keputusan institusional. Jumlah pemimpin yang lebih dari satu pun cenderung menghambat kelincahan KPK dalam mengambil keputusan bertindak. Selain itu, adanya kepolisian dan kejaksaan yang inheren dengan KPK sama dengan membentuk sistem baru dengan karakter lama.

Bertindak luar biasa memang tidak berarti liar. Namun, KPK yang telah cukup umur sudah harus mampu memiliki karakter yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Tidak hanya bertindak mengikuti opini publik, apalagi bertindak atas kepentingan politik. KPK dapat bertindak luar biasa dengan karakter yang luar biasa. Pertama, optimalisasi fungsi trigger mechanism. Sering kali KPK dibenturkan dengan kepolisian atau kejaksaan. Jika dibandingkan dengan kedua lembaga tua tersebut, KPK bukanlah apa-apa, karena minimnya pengalaman, sumber daya manusia, wilayah kerja, hingga ketiadaan hukum acara khusus. Karena selama ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirancang untuk perkara yang ada di kepolisian dan kejaksaan, tidak bijak jika kita membandingkan KPK dengan kepolisian dan kejaksaan. Yang perlu diingat adalah KPK dibentuk untuk memberi pengaruh positif terhadap institusi yang telah ada. KPK diharapkan mampu menularkan virus antikorupsi kepada institusi yang telah terpuruk dalam sistem yang korup.

Penularan ini dapat terwujud jika telah terbentuk sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi. Jika dalam sistem peradilan pidana integrasi ini belum terbentuk, KPK dapat memulainya dalam ranah antikorupsi. Di sinilah sektor pencegahan, penindakan, kerja sama, pengembalian aset, hingga pemulihan (rehabilitasi) menjadi satu kesatuan sistem yang utuh. KPK, kepolisian, kejaksaan, hingga masyarakat dapat membentuk sistem secara simultan. Institusi yang terlibat tidak lagi bermodal arogansi lembaga, tapi harus berpikir luar biasa untuk dapat menciptakan alat dalam sistem yang luar biasa. Hanya dengan ini, korupsi dapat dimusnahkan.

Kedua, menentukan prioritas. Prioritas tidak hanya pada sektor yang akan dijalankan, apakah pencegahan atau penindakan. Tapi prioritas diambil dalam setiap sektor. Untuk sektor pencegahan, misalnya, KPK dapat menentukan prioritas untuk reformasi birokrasi. Karena, tanpa adanya pembenahan dalam sistem birokrasi yang cenderung korup, pemberantasan korupsi akan terhambat. Dalam sektor penindakan, KPK dapat mengambil beberapa prioritas kasus yang cenderung berdampak luas dalam wilayah kekuasaan negara yang berbeda, misalnya dengan menyelesaikan satu kasus korupsi terbesar dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun untuk sistem pengembalian aset dan kerja sama, KPK harus mulai membangun sistem yang terintegrasi dengan sistem yang telah ada selama ini, di antaranya dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam menelusuri uang negara yang telah atau berpotensi hilang.

Sistem pemberantasan korupsi harus terintegrasi di setiap aspek, baik secara institusional, sistem, maupun peraturan perundang-undangan. Panitia seleksi calon pemimpin KPK dan KPK secara institusional harus mampu membuat benang merah antara apa yang dibutuhkan dan apa yang dipikirkan. Saat ini panitia seleksi memegang peran strategis membentuk sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi, dengan menemukan sosok pemimpin yang mampu berpikir dan bertindak luar biasa. Kompleksitas ranah pemberantasan korupsi harus dilihat dari berbagai disiplin ilmu. Sebab, pada akhirnya, kebutuhan menindak koruptor tidak jauh lebih penting daripada kebutuhan mencegah korupsi. Terlebih jika sistem pengembalian aset yang berfungsi merehabilitasi tidak berjalan baik di Indonesia.


Jum’at, 20 Juli 2007

Opini

Sambutan Hangat Iran bagi Amerika

Paula Gutlove

·  WAKIL DIREKTUR HEALTH BRIDGES FOR PEACE PROJECT DAN KETUA BERSAMA US-IRAN WORKING GROUP ON HEALTH SCIENCE COOPERATION

Belum lama ini saya kembali dari sebuah kunjungan yang luar biasa di Iran, yang dikoordinasikan melalui US-Iran Working Group on Health Science Cooperation, yang ikut saya ketuai. Jejaring ini didirikan untuk saling menukar informasi, memajukan kerja sama penelitian, serta membangun kepercayaan dan pengertian di antara para ahli kesehatan di Amerika Serikat dan Iran.

Working Group mengakui Isfahan Healthy Heart Program (IHHP) Iran sebagai sebuah prakarsa penelitian medis kelas dunia. Setelah melakukan konferensi video, serangkaian pertukaran e-mail, dan kunjungan Direktur IHHP ke Boston, kami diundang untuk membawa delegasi Working Group ke sebuah pertemuan IHHP internasional di Isfahan pada April 2007. Kami merencanakan jadwal kunjungan selama dua minggu, yang memungkinkan kami mengunjungi sekolah-sekolah kedokteran dan program-program yang terkait dengan kesehatan di Tabriz, Teheran, serta kota bersejarah Isfahan. Delegasi yang terdiri atas lima orang ahli kesehatan Amerika Serikat, termasuk saya dan suami, merupakan kunjungan yang pertama dari apa yang kami harapkan akan terus berkelanjutan.

Saat menjelang keberangkatan, kami sangat penuh ketegangan. Berbulan-bulan kami menunggu keluarnya visa kunjungan dan baru disetujui dua minggu menjelang jadwal keberangkatan. Dua hari kemudian, 15 orang marinir Inggris ditahan oleh Pengawal Revolusioner Iran dengan tuduhan melintasi batas perairan Iran. Laporan-laporan media tentang berbagai demonstrasi anti-Barat di Teheran menimbulkan kekhawatiran terhadap penerimaan yang akan kami terima di sana sebagai orang Amerika. Tuan rumah Iran berulang kali meyakinkan kami bahwa keamanan kami terjamin.

Kami tidak melihat tanda-tanda pengunjuk rasa selama perjalanan. Kami disambut dengan hangat ke mana pun kami pergi. Tuan rumah kami memperlihatkan ruang-ruang kelas, laboratorium, dan rumah sakit mereka serta membahas dengan penuh rasa antusias berbagai peluang untuk bekerja sama. Dengan tangan kanan di atas jantung, sambil membungkukkan tubuh sedikit, tuan rumah kami menyambut dan menanyakan apa lagi yang dapat mereka lakukan bagi kami.

Kami menerima begitu banyak tanda mata sehingga kami memerlukan sebuah tas baru untuk membawanya pulang. Teman dari teman yang mendengar dari keluarga mereka di Amerika bahwa kami akan datang kemudian muncul di ruang-ruang kuliah sambil membawa 10 pon kotak kacang pistachio dan menawarkan diri untuk membawa kami berkeliling atau menjamu kami di rumah-rumah mereka. Orang-orang muda menanyakan bagaimana cara mereka dapat datang ke Amerika untuk belajar, melakukan penelitian, atau bekerja.

Sewaktu mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan ini, saya menghabiskan banyak waktu memikirkan soal jubah panjang dan hijab yang akan saya kenakan demi memenuhi aturan berpakaian secara muslim yang diterapkan negara tersebut. Saya perlu menutupi rambut dan bentuk tubuh saya, aspek-aspek penting dari identitas saya sebagai seorang perempuan. Saya agak takut dengan kemungkinan tersebut. Namun, saya berusaha menganggap hal tersebut sebagai sebuah pengalaman yang membebaskan. Saya mendengar bahwa dengan mengenakan hijab, para perempuan terbebaskan dari tatapan yang mengganggu dan godaan para laki-laki dan bahwa rasa persaudaraan di antara kaum perempuan menjadi sesuatu yang penting dalam masyarakat yang sangat berorientasi gender ini. Saya menemukan kebenaran dalam kedua pernyataan tersebut.

Satu malam di Tabriz, kami mendapati bahwa restoran yang rencananya akan kami datangi ditutup karena sedang mengadakan resepsi pernikanan bagi kalangan perempuan. Sementara para laki-laki dalam kelompok kami pergi ke restoran terdekat, saya masuk ke dalam dengan pemandu/penerjemah perempuan kami.

Di dalam, para perempuan sedang berpesta: rambut disasak ala bouffant pada 1950-an, tata rias yang dramatis, demikian juga gaun-gaun mewah menyapu lantai, potongannya yang rendah, dengan kilapan manik-manik. Saya ingin menonton dari tepi saja, tapi saya malah ditempatkan di kursi kehormatan di dekat sang pengantin perempuan. Umpan tekak, keju, roti, salad, kue, dan buah-buahan ditawarkan ke hadapan saya di atas nampan-nampan mewah dalam jumlah yang cukup untuk 10 orang. Ketika akhirnya saya berdiri, ada banyak protes sehingga akhirnya saya ditemani sampai pintu dan menyampaikan salam perpisahan di tengah seruan-seruan: “Datang lagi, kembalilah ke Iran, insya Allah!”

Keramahan yang luar biasa yang kami terima selama kunjungan kami diperlihatkan pada malam terakhir. Bukannya terbang ke Teheran dari Isfahan, saya dan suami memutuskan mengambil jalan darat. Setengah perjalanan antara Isfahan dan Teheran melewati Kashan, sebuah kota bersejarah yang terkenal karena permadani dan arsitekturnya. Ahmed, seorang dokter yang kami temui di Isfahan, menawarkan diri untuk membawa kami ke Kashan, tempat ia tumbuh besar, dan mengatur perjalanan darat berikutnya dari Kashan ke Teheran.

Tidak lama setelah kami tiba di Kashan, Ahmed memperkenalkan kami kepada keluarga besarnya, termasuk kedua orang tua istrinya, yang diperkenalkan sebagai nenek dan kakek. Sekitar 30 orang dari kami pergi piknik di sebuah lapangan terbuka, yang dilengkapi dengan meja-meja rendah, tempat kami duduk dan makan buah-buahan, kue, serta mereguk teh yang panas beraroma rempah-rempah. Kemudian kami mengunjungi rumah nenek moyang kakek, yang saat ini sedang dipugar oleh komisi sejarah Iran, dan beristirahat di kediamannya, sedangkan nenek dan banyak anak perempuan serta menantu perempuannya menjamu kami dengan berbagai hidangan makan malam di atas permadani ruang tamu mereka yang indah. Ketika sopir kami datang untuk membawa kami ke Teheran, para tetangga keluar dan bergabung dengan keluarga tersebut. Jadi, di malam terakhir kami di Iran, 50 orang melepaskan kami, berseru dalam bahasa Parsi dan Inggris bahwa mereka gembira kami telah datang, insya Allah kami akan datang kembali.

Dalam minggu-minggu sejak kepulangan kami, retorika anti-Iran di Amerika meningkat. Di Iran, gelombang penahanan telah terjadi atas masyarakat “yang secara politis moderat”. Beberapa orang yang memiliki ikatan dengan orang-orang dan organisasi-organisasi Barat yang berjuang membangun sebuah masyarakat madani yang sehat telah dipenjara. Working Group terus berusaha mendorong kerja sama antara kalangan kolega kedokteran Amerika dan Iran, dengan hati-hati, melalui konferensi video serta e-mail. Kami berharap agar kedua negara kami akan belajar bekerja sama menciptakan sebuah dunia yang sehat, yang di dalamnya anak-anak kita dapat tumbuh. Insya Allah.

Artikel ini disebarluaskan oleh Layanan Berita Common Ground (CGNews)


Kamis, 19 Juli 2007

Opini

Pungutan Ekspor Minyak Sawit Mentah

Khudori

·  PEMERHATI MASALAH SOSIAL-EKONOMI PERTANIAN

Hampir dua bulan harga minyak goreng melambung, bahkan menembus Rp 11 ribu per kilogram. Operasi pasar dan mewajibkan produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) memasok pasar dalam negeri (domestic market obligation/DMO) tidak berjalan. Usaha pemerintah mengembalikan harga ke posisi semula, Rp 6.500-Rp 6.800 per kg, gagal total. Seperti orang gelap mata yang tak melihat celah lain, pemerintah akhirnya mengeluarkan jurus pamungkas: menaikkan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya 6,5-10 persen. Beleid kontroversial ini mulai berlaku 15 Juni 2007.

Saat mengumumkan kepada publik, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono mengatakan beleid itu untuk mengamankan suplai CPO dan minyak goreng domestik dengan harga terjangkau. Ia yakin kenaikan pungutan ekspor tidak akan membuat gejolak yang berlebihan di pasar internasional. Pada saat bersamaan, program stabilisasi harga minyak goreng curah untuk rumah tangga dihentikan. Sebab, alokasi DMO produsen CPO tak berjalan sesuai dengan rencana.

Di sisi lain, pengusaha menyayangkan kebijakan kenaikan pungutan ekspor. Pemerintah dinilai gegabah dan bertindak bak petugas pemadam kebakaran. Pemerintah panik karena harga minyak goreng naik. Ketika operasi pasar dan DMO tidak manjur, solusinya ad hoc: menaikkan pungutan ekspor. Pertanyaannya, jika harga CPO turun, apakah pungutan ekspor diturunkan? Sebaliknya, jika harga CPO terus naik, apakah pungutan ekspor dinaikkan lagi? Mengapa pemerintah mau didikte pasar?

Pertanyaan berikutnya, efektifkah jurus pungutan ekspor itu? Menurut perhitungan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, kenaikan pungutan ekspor 6,5 persen membuat harga minyak goreng di dalam negeri hanya turun 5 persen. Dengan asumsi harga rata-rata minyak goreng Rp 9.000 per kg, harga hanya turun Rp 450 per kg. Hingga pekan kedua Juli 2007, harga rata-rata minyak goreng mencapai Rp 8.500 per kg. Jika diharapkan harga normal minyak goreng Rp 6.500 per kg, masih ada selisih Rp 2.550 per kg (Rp 8.550-6.500). Bukankah harga ini masih tinggi? Apakah konsumen mau disubsidi Rp 2.550 per kg?

Ketika pungutan ekspor CPO naik menjadi 6,5 persen, eksportir akan terkena tambahan bea US$ 40 per ton. Dengan asumsi pengurangan biaya produksi di produsen US$ 10 per ton, ini akan menekan harga tandan buah segar (TBS) US$ 30 atau Rp 370 ribu per ton atau Rp 60 per kg. Penurunan harga ini menjadi beban petani. Terbukti, sehari setelah kenaikan pungutan ekspor, harga TBS di tingkat petani turun. Turunnya harga TBS adalah berita buruk bagi petani sawit, tapi menjadi berita gembira bagi industri hilir.

Pada 2006, kapasitas terpasang pabrik pemurnian (refinery) minyak sawit nasional diperkirakan lebih dari 22 juta ton. Dari jumlah itu, kapasitas terpakai 50 persen. Penurunan harga TBS Rp 60 per kg adalah keuntungan ekstra bagi industri hilir. Sebanyak Rp 660 miliar setiap tahun akan mengalir ke kantong para cukong industri refinery. Ini sebuah realitas yang sungguh tidak adil karena semua itu atas biaya pekebun kelapa sawit, baik perkebunan milik negara (12 persen), perkebunan swasta (53 persen), maupun perkebunan rakyat (35 persen). Ini adalah “perampokan” tingkat tinggi dengan difasilitasi pungutan ekspor. Sungguh tidak adil, petani sawit harus mensubsidi (secara terselubung) industri hilir.

Perkebunan kelapa sawit swasta yang luas dimiliki, antara lain, PT Astra Agro Lestari, Sinar Mas Group, PT London Sumatra, PT Minamas Gemilang, PT Asian Agri, PT Duta Palma, PT Bakrie Sumatera Plant, PT Salim Ivomas Pratama, dan PT Surya Dumai. Hanya sebagian dari para pemilik perkebunan kelapa sawit ini yang memiliki industri hilir seperti refinery, yakni Wilmar Group (22 persen), Musim Mas Group (16 persen), PHS Group (8 persen), Salim Group (5 persen), Asian Agri (4 persen)m dan Sinar Mas (4 persen). Mereka inilah yang akan menikmati subsidi terselubung di tengah kemalangan petani sawit.

Kenaikan pungutan ekspor CPO membuat harga domestik terisolasi dari harga internasional, sehingga harga tidak efektif menjadi sinyal produsen CPO. Cara ini bersifat disinsentif pada perkebunan kelapa sawit, yang pada gilirannya bisa mengganggu industri hilir. Daya saing dan pangsa pasar CPO Indonesia di pasar dunia akan terganggu, sehingga penerimaan devisa ekspor menurun. Jadi kenaikan pungutan ekspor CPO lebih banyak mudaratnya.

Kenaikan pungutan ekspor produk turunan CPO juga akan menghambat pertumbuhan industri turunan dalam negeri. Pertama, kenaikan pungutan ekspor membuat produk hilir pengusaha Indonesia kalah bersaing dengan pengusaha negara lain. Ekspor menurun, penerimaan pajak juga menurun. Kedua, kenaikan pungutan ekspor membuat investasi di industri hilir tidak menarik. Industri hilir sawit akhirnya tidak berkembang, sekaligus kita gagal meraih peluang nilai tambah.

Seharusnya pemerintah tidak terombang-ambing isu jangka pendek, seperti harga minyak goreng naik. Itu bukan solusi. Itu bukan jantung persoalan industri sawit. Industri ini tak pernah beranjak maju karena skema pendanaan, riset dan pengembangan, pasar dan harga, serta kelembagaan tidak pernah ditata. Di Malaysia, karena desainnya baik, semua berjalan sinergis. Pungutan ekspor juga tidak pernah menjadi masalah karena semua kembali ke industri, baik untuk riset, promosi, maupun safety net fund. Sementara itu, di Indonesia, duit pungutan ekspor entah lari ke mana. Jangan salahkan harga minyak goreng liar karena segalanya berjalan liar.


Kamis, 19 Juli 2007

Opini

Mewaspadai Jurus Kompromi Presiden

Abdul Gafur Sangadji

·  ANALIS POLITIK DEPARTEMEN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA

Ada yang tak biasa dari tabiat para pelaku politik di parlemen. Interpelasi Iran yang tadinya panas karena perseteruan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan anggota parlemen, tiba-tiba mereda setelah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, 10 Juli lalu. Presiden tidak datang dan mewakilkan hak jawab interpelasi kepada para menteri yang dikomandani Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S. Tapi tak banyak anggota parlemen yang menginterupsi ketidakhadiran Presiden.

Maka ibarat pertandingan sepak bola, Presiden pun menang telak. Dalam pertandingan interpelasi Iran, Presiden berhasil mengalahkan DPR dengan skor 3 : 0. Pertama, saat rapat paripurna 5 Juni lalu, Presiden tidak hadir dan mewakilkan hak jawab kepada para menteri. Kedua, Presiden menang lagi ketika sukses menjinakkan para pemimpin fraksi saat rapat konsultasi pada 3 Juli, sebelum rapat paripurna kedua. Dan ketiga, Presiden sukses di babak terakhir, ketika hak jawab interpelasi yang diwakili punggawanya diterima parlemen.

Politik memang bukan ajang mencari menang-kalah, bukan juga unjuk kekuatan. Tapi politik selalu membutuhkan aktor tangguh yang mampu mengendalikan keadaan. Presiden Yudhoyono sukses meredam konflik dengan DPR. Ibarat pengemudi, Yudhoyono tahu kapan harus berbelok di tikungan tajam. Salah belok bisa-bisa masuk jurang. Dan ternyata Yudhoyono mampu berbelok dengan selamat.

Setelah melalui perseteruan panjang, Presiden akhirnya bisa mengakhiri polemik interpelasi Iran dengan cantik. Rapat paripurna kedua DPR sepi dari interupsi yang kritis. Tak satu pun anggota DPR, yang selama ini ngotot menghadirkan Presiden, mempermasalahkan utusan para menteri. Pertandingan pun berakhir, karena parlemen menerima–dengan catatan–dukungan Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1747 yang memberi sanksi berat kepada pemerintah Iran.

Kompromi

Jauh sebelum rapat paripurna kedua interpelasi Iran berlangsung, tanda-tanda kemenangan Presiden sudah bisa kita tebak. Tensi politik DPR terlihat mengendur setelah rapat konsultasi Presiden dengan pemimpin DPR. Dari keseluruhan fraksi yang mengikuti rapat konsultasi itu, komposisi pendukung interpelasi Iran memang tidak berubah. Meski begitu, fraksi-fraksi di DPR melunak. Sejumlah penggagas interpelasi Iran juga mengendurkan tekanan politiknya. Ada apa? Ini bukti kompromi politik ketika Presiden unggul 3 : 0 atas DPR.

Dalam politik, segala hal dimungkinkan. Kemarin seteru, hari ini bisa sekutu. Tak ada lawan dan kawan yang abadi. Saya kira kredo ini berlaku dalam pertandingan interpelasi Iran. Praktek berpolitik anggota parlemen dalam interpelasi Iran tidak tunduk pada hukum benar-salah. Sebab, benar-salah ditentukan oleh derajat kepentingan. Kemarin DPR menilai dukungan Indonesia atas Resolusi 1747 salah. Kini dukungan itu “dibenarkan” dan diterima.

Yang sangat kita sesalkan, interpelasi Iran hanya dagelan politik, sekadar panggung sandiwara. Para penentang Resolusi Iran tidak konsisten. Mereka hanya berpura-pura kritis dengan alasan yang sangat politis. Maka, dari awal, rakyat sudah ragu interpelasi Iran akan berakhir dengan kemenangan DPR. Sebab, topeng DPR tidak pernah mewakili realitas yang sesungguhnya. Apa yang dikatakan belum tentu itu yang diperjuangkan.

Kondisi ini didukung oleh kemampuan kompromi Presiden. Dalam setiap polemik dengan DPR, Presiden selalu menjaga hubungan baik agar keseimbangan politik tetap terjaga. Karena itu, partai-partai politik di parlemen kerap kali melunak. Maka interpelasi Iran jilid kedua pun menjadi antiklimaks dari ketegangan politik yang selama ini terjadi antara Presiden dan partai-partai pendukungnya sendiri. Dalam model kompromi ini, Presiden sukses melobi ketua-ketua fraksi.

Kalau sudah sampai wilayah fraksi, anggota parlemen yang selama ini bersikap sangat keras dalam kasus Iran akhirnya pun harus berkompromi dengan kemauan fraksi. Sebab, sudah menjadi putusan fraksi, siapa yang melawan bisa diberi sanksi, seperti yang dialami Yuddy Chrisnandi. Politikus muda Golkar tersebut konon dipanggil Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan diberi sanksi teguran karena berbeda pandangan dengan petunjuk DPP Partai Golkar. Yuddy mempersoalkan kenapa Yudhoyono tidak hadir. Setelah ditegur, Yuddy pun mau tak mau harus mengekor pada kemauan fraksinya.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPR tidak mutlak merdeka dalam memperjuangkan apa yang diyakini benar. Mereka harus tunduk pada instruksi partai. Melanggar garis partai berarti menggali kuburan bagi diri sendiri. Ini yang membuat DPR selalu mudah dikalahkan Presiden lewat jurus kompromi.

Tentu kita tidak ingin sikap melunak DPR seperti dalam interpelasi Iran terulang kembali dalam kasus interpelasi Lapindo. Kita tidak mau jurus kompromi Presiden mengalahkan semangat para wakil rakyat yang tengah mengusung hak interpelasi Lapindo. Sebab, persoalan Lapindo menanti kepastian. Sudah setahun lebih warga Porong hidup dalam penderitaan. Wakil rakyat harus mempertanyakan hal ini kepada Presiden. Jangan mau lagi dibikin tunduk oleh gaya kompromi Presiden yang terbukti jitu.

Mungkin bagi Presiden, jurus kompromi sangat ampuh untuk meredam laju kritik anggota parlemen. Tapi, dari sisi kepentingan demokrasi, kompromi Presiden tidak selamanya baik. Bangunan demokrasi tidak akan kukuh kalau semua hal dikompromikan di belakangan layar. Ibarat panggung, politik tetap membutuhkan sebuah tontonan menarik yang tidak membosankan. Setiap aktor dipaksa memainkan perannya dengan baik dan konsisten. Dalam hal ini, DPR selalu dituntut memainkan peran-peran kritisnya dengan baik, tidak boleh tunduk pada jurus kompromi Presiden. Tunduk pada kompromi berarti tumpul sebagai wakil rakyat.

Ini yang selalu kita kritik dari dulu agar diobati: “amnesia politik”. DPR mengidap penyakit lupa kalau rakyat tengah berada dalam jepitan pemerintah. Rakyat selalu menanti peran kontrol parlemen agar rel pemerintah bisa dikembalikan pada jalur yang benar. Kini peran-peran kontrol itu dilupakan begitu saja. Interpelasi Iran adalah catatan serius terhadap kinerja wakil rakyat. Tidak semua yang diperjuangkan dengan gigih di awal-awal ronde akan berakhir dengan kemenangan di akhir pertandingan.

Interpelasi Iran kini sudah lewat. Tapi interpelasi Lapindo menanti keseriusan. Supaya DPR mendapat sambutan baik dari masyarakat, barangkali satu hal yang harus selalu diwaspadai adalah jurus kompromi Presiden. Kita tidak ingin interpelasi-interpelasi berikutnya tidak jelas hanya karena kuatnya kompromi Presiden. Karena itu, DPR saatnya melepaskan topeng dan berkaca diri. Etiskah wakil rakyat hanya menjadi alat pemerintah di parlemen? Etiskah wakil rakyat hanya menggonggong kemudian lari karena takut kepada sang “majikan”? Tentu saja tidak. Wakil rakyat tidak bertuan kepada presiden, tapi bertuan kepada rakyat. Maka kompromi sang Presiden harus selalu diwaspadai. Jangan biarkan jurus itu menumpulkan kekritisan parlemen di saat rakyat menanti kepastian.


Rabu, 18 Juli 2007

Opini

Sambutan Hangat Iran bagi Amerika

Paula Gutlove

·  WAKIL DIREKTUR HEALTH BRIDGES FOR PEACE PROJECT DAN KETUA BERSAMA US-IRAN WORKING GROUP ON HEALTH SCIENCE COOPERATION

Belum lama ini saya kembali dari sebuah kunjungan yang luar biasa di Iran, yang dikoordinasikan melalui US-Iran Working Group on Health Science Cooperation, yang ikut saya ketuai. Jejaring ini didirikan untuk saling menukar informasi, memajukan kerja sama penelitian, serta membangun kepercayaan dan pengertian di antara para ahli kesehatan di Amerika Serikat dan Iran.

Working Group mengakui Isfahan Healthy Heart Program (IHHP) Iran sebagai sebuah prakarsa penelitian medis kelas dunia. Setelah melakukan konferensi video, serangkaian pertukaran e-mail, dan kunjungan Direktur IHHP ke Boston, kami diundang untuk membawa delegasi Working Group ke sebuah pertemuan IHHP internasional di Isfahan pada April 2007. Kami merencanakan jadwal kunjungan selama dua minggu, yang memungkinkan kami mengunjungi sekolah-sekolah kedokteran dan program-program yang terkait dengan kesehatan di Tabriz, Teheran, serta kota bersejarah Isfahan. Delegasi yang terdiri atas lima orang ahli kesehatan Amerika Serikat, termasuk saya dan suami, merupakan kunjungan yang pertama dari apa yang kami harapkan akan terus berkelanjutan.

Saat menjelang keberangkatan, kami sangat penuh ketegangan. Berbulan-bulan kami menunggu keluarnya visa kunjungan dan baru disetujui dua minggu menjelang jadwal keberangkatan. Dua hari kemudian, 15 orang marinir Inggris ditahan oleh Pengawal Revolusioner Iran dengan tuduhan melintasi batas perairan Iran. Laporan-laporan media tentang berbagai demonstrasi anti-Barat di Teheran menimbulkan kekhawatiran terhadap penerimaan yang akan kami terima di sana sebagai orang Amerika. Tuan rumah Iran berulang kali meyakinkan kami bahwa keamanan kami terjamin.

Kami tidak melihat tanda-tanda pengunjuk rasa selama perjalanan. Kami disambut dengan hangat ke mana pun kami pergi. Tuan rumah kami memperlihatkan ruang-ruang kelas, laboratorium, dan rumah sakit mereka serta membahas dengan penuh rasa antusias berbagai peluang untuk bekerja sama. Dengan tangan kanan di atas jantung, sambil membungkukkan tubuh sedikit, tuan rumah kami menyambut dan menanyakan apa lagi yang dapat mereka lakukan bagi kami.

Kami menerima begitu banyak tanda mata sehingga kami memerlukan sebuah tas baru untuk membawanya pulang. Teman dari teman yang mendengar dari keluarga mereka di Amerika bahwa kami akan datang kemudian muncul di ruang-ruang kuliah sambil membawa 10 pon kotak kacang pistachio dan menawarkan diri untuk membawa kami berkeliling atau menjamu kami di rumah-rumah mereka. Orang-orang muda menanyakan bagaimana cara mereka dapat datang ke Amerika untuk belajar, melakukan penelitian, atau bekerja.

Sewaktu mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan ini, saya menghabiskan banyak waktu memikirkan soal jubah panjang dan hijab yang akan saya kenakan demi memenuhi aturan berpakaian secara muslim yang diterapkan negara tersebut. Saya perlu menutupi rambut dan bentuk tubuh saya, aspek-aspek penting dari identitas saya sebagai seorang perempuan. Saya agak takut dengan kemungkinan tersebut. Namun, saya berusaha menganggap hal tersebut sebagai sebuah pengalaman yang membebaskan. Saya mendengar bahwa dengan mengenakan hijab, para perempuan terbebaskan dari tatapan yang mengganggu dan godaan para laki-laki dan bahwa rasa persaudaraan di antara kaum perempuan menjadi sesuatu yang penting dalam masyarakat yang sangat berorientasi gender ini. Saya menemukan kebenaran dalam kedua pernyataan tersebut.

Satu malam di Tabriz, kami mendapati bahwa restoran yang rencananya akan kami datangi ditutup karena sedang mengadakan resepsi pernikanan bagi kalangan perempuan. Sementara para laki-laki dalam kelompok kami pergi ke restoran terdekat, saya masuk ke dalam dengan pemandu/penerjemah perempuan kami.

Di dalam, para perempuan sedang berpesta: rambut disasak ala bouffant pada 1950-an, tata rias yang dramatis, demikian juga gaun-gaun mewah menyapu lantai, potongannya yang rendah, dengan kilapan manik-manik. Saya ingin menonton dari tepi saja, tapi saya malah ditempatkan di kursi kehormatan di dekat sang pengantin perempuan. Umpan tekak, keju, roti, salad, kue, dan buah-buahan ditawarkan ke hadapan saya di atas nampan-nampan mewah dalam jumlah yang cukup untuk 10 orang. Ketika akhirnya saya berdiri, ada banyak protes sehingga akhirnya saya ditemani sampai pintu dan menyampaikan salam perpisahan di tengah seruan-seruan: “Datang lagi, kembalilah ke Iran, insya Allah!”

Keramahan yang luar biasa yang kami terima selama kunjungan kami diperlihatkan pada malam terakhir. Bukannya terbang ke Teheran dari Isfahan, saya dan suami memutuskan mengambil jalan darat. Setengah perjalanan antara Isfahan dan Teheran melewati Kashan, sebuah kota bersejarah yang terkenal karena permadani dan arsitekturnya. Ahmed, seorang dokter yang kami temui di Isfahan, menawarkan diri untuk membawa kami ke Kashan, tempat ia tumbuh besar, dan mengatur perjalanan darat berikutnya dari Kashan ke Teheran.

Tidak lama setelah kami tiba di Kashan, Ahmed memperkenalkan kami kepada keluarga besarnya, termasuk kedua orang tua istrinya, yang diperkenalkan sebagai nenek dan kakek. Sekitar 30 orang dari kami pergi piknik di sebuah lapangan terbuka, yang dilengkapi dengan meja-meja rendah, tempat kami duduk dan makan buah-buahan, kue, serta mereguk teh yang panas beraroma rempah-rempah. Kemudian kami mengunjungi rumah nenek moyang kakek, yang saat ini sedang dipugar oleh komisi sejarah Iran, dan beristirahat di kediamannya, sedangkan nenek dan banyak anak perempuan serta menantu perempuannya menjamu kami dengan berbagai hidangan makan malam di atas permadani ruang tamu mereka yang indah. Ketika sopir kami datang untuk membawa kami ke Teheran, para tetangga keluar dan bergabung dengan keluarga tersebut. Jadi, di malam terakhir kami di Iran, 50 orang melepaskan kami, berseru dalam bahasa Parsi dan Inggris bahwa mereka gembira kami telah datang, insya Allah kami akan datang kembali.

Dalam minggu-minggu sejak kepulangan kami, retorika anti-Iran di Amerika meningkat. Di Iran, gelombang penahanan telah terjadi atas masyarakat “yang secara politis moderat”. Beberapa orang yang memiliki ikatan dengan orang-orang dan organisasi-organisasi Barat yang berjuang membangun sebuah masyarakat madani yang sehat telah dipenjara. Working Group terus berusaha mendorong kerja sama antara kalangan kolega kedokteran Amerika dan Iran, dengan hati-hati, melalui konferensi video serta e-mail. Kami berharap agar kedua negara kami akan belajar bekerja sama menciptakan sebuah dunia yang sehat, yang di dalamnya anak-anak kita dapat tumbuh. Insya Allah.

Artikel ini disebarluaskan oleh Layanan Berita Common Ground (CGNews)


Rabu, 18 Juli 2007

Opini

Integrasi Sistem Pemberantasan Korupsi

Ida Syafrida Harahap, PENELITI MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA

Seleksi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi terus berlanjut. Sebanyak 546 nama telah lolos dalam tahap seleksi administrasi. Dominasi praktisi hukum pada nama-nama yang lolos seakan menunjukkan bahwa KPK cenderung mencerminkan upaya penindakan dalam pemberantasan korupsi. Minimnya kasus korupsi besar yang ditangani KPK memang melahirkan kekecewaan. Namun, maraknya program pencegahan KPK dalam setahun terakhir ternyata belum mampu melahirkan kepuasan. Dalam hal ini, setiap proses pemberantasan korupsi yang dilakukan belum terlihat atau dirasakan maksimal oleh berbagai pihak.

Undang-Undang tentang KPK telah memberikan definisi pemberantasan korupsi, yaitu serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi tersebut memberikan ruang lingkup pemberantasan korupsi, yaitu mulai sektor pencegahan, penindakan, termasuk proses persidangan, koordinasi, hingga pada partisipasi masyarakat.

Adapun Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 7 Tahun 2006 mengatur hal pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional, serta pengembalian aset. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, prioritas diletakkan pada sektor penindakan. Buktinya, dari sekian institusi yang mendukung pemberantasan korupsi, jumlah institusi yang bergerak dalam fungsi penindakan jauh lebih banyak, di antaranya kepolisian, kejaksaan, lembaga pengadilan, dan KPK. Melalui Konvensi Antikorupsi PBB atau yang disebut dengan UNCAC (United Nation Convention Against Corruption), kita diingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak semata bertujuan memberi hukuman kepada koruptor.

Korupsi adalah tindakan merampas hak-hak ekonomi dan sosial warga negara, yang ditandai dengan berkurangnya fungsi ekonomi serta sosial yang diberikan oleh negara atau swasta yang berperan untuk itu. Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus memiliki tujuan mengembalikan kondisi yang rusak akibat korupsi. Tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat terealisasi jika pengembalian aset telah optimal. Dalam hal ini, pengembalian aset tidak masuk kategori penghukuman, tapi untuk merehabilitasi serta merekonstruksi fungsi ekonomi dan sosial yang rusak oleh para koruptor. Dalam konteks korupsi politik, tentu ranah yang harus direhabilitasi menjadi lebih luas. Hal inilah yang belum terlihat dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bertindak luar biasa

Status korupsi hingga saat ini masih masuk kategori tindak pidana luar biasa. Meskipun secara internasional tidak disebutkan secara spesifik, korupsi resmi menjadi transnational crimes. Bahkan, dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kita dapat melihat bahwa korupsi telah melanggar hak-hak konstitusional masyarakat. Becermin pada hal ini, sudah sewajarnya Indonesia memiliki KPK. Setelah berpikir luar biasa, kita pun harus mampu bertindak luar biasa.

Hal yang sering kali terlupakan adalah, untuk bertindak diperlukan sebuah alat. Siapa pun dapat memberi kritik dan saran yang mendorong KPK memberi kontribusi terbaik. Namun, perlu diingat bahwa KPK pun memiliki keterbatasan. Dari sekian banyak tugas dan tanggung jawab, KPK belum memiliki kebebasan mengambil keputusan institusional. Jumlah pemimpin yang lebih dari satu pun cenderung menghambat kelincahan KPK dalam mengambil keputusan bertindak. Selain itu, adanya kepolisian dan kejaksaan yang inheren dengan KPK sama dengan membentuk sistem baru dengan karakter lama.

Bertindak luar biasa memang tidak berarti liar. Namun, KPK yang telah cukup umur sudah harus mampu memiliki karakter yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Tidak hanya bertindak mengikuti opini publik, apalagi bertindak atas kepentingan politik. KPK dapat bertindak luar biasa dengan karakter yang luar biasa. Pertama, optimalisasi fungsi trigger mechanism. Sering kali KPK dibenturkan dengan kepolisian atau kejaksaan. Jika dibandingkan dengan kedua lembaga tua tersebut, KPK bukanlah apa-apa, karena minimnya pengalaman, sumber daya manusia, wilayah kerja, hingga ketiadaan hukum acara khusus. Karena selama ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirancang untuk perkara yang ada di kepolisian dan kejaksaan, tidak bijak jika kita membandingkan KPK dengan kepolisian dan kejaksaan. Yang perlu diingat adalah KPK dibentuk untuk memberi pengaruh positif terhadap institusi yang telah ada. KPK diharapkan mampu menularkan virus antikorupsi kepada institusi yang telah terpuruk dalam sistem yang korup.

Penularan ini dapat terwujud jika telah terbentuk sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi. Jika dalam sistem peradilan pidana integrasi ini belum terbentuk, KPK dapat memulainya dalam ranah antikorupsi. Di sinilah sektor pencegahan, penindakan, kerja sama, pengembalian aset, hingga pemulihan (rehabilitasi) menjadi satu kesatuan sistem yang utuh. KPK, kepolisian, kejaksaan, hingga masyarakat dapat membentuk sistem secara simultan. Institusi yang terlibat tidak lagi bermodal arogansi lembaga, tapi harus berpikir luar biasa untuk dapat menciptakan alat dalam sistem yang luar biasa. Hanya dengan ini, korupsi dapat dimusnahkan.

Kedua, menentukan prioritas. Prioritas tidak hanya pada sektor yang akan dijalankan, apakah pencegahan atau penindakan. Tapi prioritas diambil dalam setiap sektor. Untuk sektor pencegahan, misalnya, KPK dapat menentukan prioritas untuk reformasi birokrasi. Karena, tanpa adanya pembenahan dalam sistem birokrasi yang cenderung korup, pemberantasan korupsi akan terhambat. Dalam sektor penindakan, KPK dapat mengambil beberapa prioritas kasus yang cenderung berdampak luas dalam wilayah kekuasaan negara yang berbeda, misalnya dengan menyelesaikan satu kasus korupsi terbesar dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun untuk sistem pengembalian aset dan kerja sama, KPK harus mulai membangun sistem yang terintegrasi dengan sistem yang telah ada selama ini, di antaranya dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam menelusuri uang negara yang telah atau berpotensi hilang.

Sistem pemberantasan korupsi harus terintegrasi di setiap aspek, baik secara institusional, sistem, maupun peraturan perundang-undangan. Panitia seleksi calon pemimpin KPK dan KPK secara institusional harus mampu membuat benang merah antara apa yang dibutuhkan dan apa yang dipikirkan. Saat ini panitia seleksi memegang peran strategis membentuk sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi, dengan menemukan sosok pemimpin yang mampu berpikir dan bertindak luar biasa. Kompleksitas ranah pemberantasan korupsi harus dilihat dari berbagai disiplin ilmu. Sebab, pada akhirnya, kebutuhan menindak koruptor tidak jauh lebih penting daripada kebutuhan mencegah korupsi. Terlebih jika sistem pengembalian aset yang berfungsi merehabilitasi tidak berjalan baik di Indonesia.


Rabu, 18 Juli 2007

Opini

Separatisme dan Pelajaran Zulia

Nur Iman Subono

·  ANGGOTA STAF PENGAJAR JURUSAN POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA

Pengibaran bendera di luar Merah-Putih kembali terjadi. Memang bukan yang pertama kali, tapi terasa menusuk jantung karena terjadi tepat di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat upacara Hari Keluarga Nasional XIV di Ambon. Saat itu bendera Benang Raja (simbol bendera Republik Maluku Selatan) sempat dikibarkan dalam tarian cakalele yang tidak ada dalam agenda acara. Sehari kemudian bendera Bintang Kejora, Organisasi Papua Merdeka, juga muncul sebagai bagian dari tarian dalam acara Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua 2, dan terakhir dideklarasikannya Partai GAM di Aceh, yang juga menggunakan bendera bintang sabit dengan latar merah. Jelas suasana separatisme sangat kental di sini dan sudah pasti juga menimbulkan pro dan kontra akibat pengibaran bendera tersebut. Tapi ironisnya, semuanya terjadi di saat suasana damai dan banyak konsesi politik diberikan oleh pemerintah pusat kepada tiga wilayah tersebut.

Banyak kalangan, khususnya para penggiat hak asasi manusia, melemparkan satu kata, keadilan (justice), sebagai faktor utama di balik semangat separatisme ini. Sudah terlalu lama sebagian dari masyarakat di sana merasa diperlakukan tidak adil, dimarginalkan secara ekonomi, dan disubordinatkan secara politik. Semacam ada spirit balas dendam politik (political revenge) ketika kesempatan politik (political opportunity) terbuka buat sebagian dari mereka yang memang sudah begitu lama gerah dengan pemerintah pusat, khususnya kalangan aparat militer yang dianggap banyak melakukan pelanggaran HAM di wilayahnya, tapi memiliki impunitas. Apalagi, wilayah mereka, khususnya Papua dan Aceh, kaya akan sumber alam (emas dan gas) yang efek tetesan ke bawahnya hanya dinikmati sekelompok elite dan keuntungan terbesarnya lari ke pusat.

Saat ini, khususnya setelah berakhirnya Orde Baru, prinsip subsidiaritas (subsidiarity) yang membawa proses pembuatan keputusan ke tingkat yang paling dekat dan paling relevan dengan masalah mereka sendiri menjadi prinsip utama yang dipegang. Pemerintah pusat hanya menangani soal-soal yang tidak bisa mereka tangani. Momentum itu semakin kuat pada saat dukungan internasional, dengan berbagai aktor dan kepentingannya sendiri, menguntungkan atau minimal tidak memojokkan mereka. Laporan mengenai berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan yang dialami sebagian besar masyarakat di tiga wilayah tersebut semakin menjadi bahan bakar yang terus membara, dan tidak salah juga jika kemudian ide separatisme yang diusung sebagian masyarakat menjadi kembali mengemuka. Apakah mereka mewakili seluruh masyarakat dan apakah mereka memperjuangkan sesuatu yang mulia bagi masyarakat memang persoalan lain.

Perubahan penanganan

Pada saat bersamaan, baik langsung maupun tidak, kita pun menyadari bahwa prinsip keadilan (justice) ini tidak berada dalam kevakuman sosial, apalagi lepas dari berbagai kepentingan (bisnis) di belakangnya. Sumber alam yang melimpah, baik potensial maupun aktual, sudah pasti mengundang aktor-aktor ekonomi dan bisnis besar untuk berkiprah di dalamnya. Pada titik ini, dengan tidak menafikan adanya berbagai ketidakadilan yang dialami sebagian masyarakat, pandangan yang kritis terhadap ide dan kegiatan separatisme ini memang perlu terus dipantau. Tapi paradigma lama yang hanya mengandalkan pendekatan keamanan dalam melihat dorongan untuk separatisme kelihatannya juga harus diubah.

Alasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selalu dikatakan sebagai solusi final lama-lama menjadi slogan kosong, karena nyatanya NKRI yang selama ini berjalan ternyata lebih karena dijaga dengan sentralisme kekuasaan dengan kekuatan senjata sebagai penjaminnya. Tanpa itu semua, layaknya kartu domino yang disusun kemudian hancur berhamburan ketika perekatnya lepas. Karena itu, meski sudah sangat terlambat, mengingat luka-luka yang sudah lama tertancap, harus ada perubahan yang fundamental dalam menangani ide separatisme. Apa bentuknya dan bagaimana caranya memang bisa diperdebatkan, tapi pendekatan keamanan harus sangat minimal dilakukan.

Kasus Zulia

Meski tidak sama persis dan konteksnya pun berbeda, kasus Negara Bagian Zulia di Venezuela bisa menjadi pelajaran bagi kita. Berbatasan dengan Kolombia, wilayah di sebelah barat laut Venezuela ini sudah lama memiliki rasa identitas regional yang sangat kuat, bahkan sejak 1820-an sudah beberapa kali mereka berupaya lepas untuk merdeka dari Venezuela. Tapi tahun-tahun belakangan ini, kembalinya semangat separatisme untuk merdeka kelihatannya lebih diselimuti oleh saratnya kepentingan bisnis dan ekonomi besar yang ada.

Kita tahu bahwa Hugo Chavez, presiden populis Venezuela saat ini, dilihat sebagai tidak bersahabat buat kalangan bisnis dan ekonomi, khususnya juga bagi pemerintah Amerika Serikat. Setelah beberapa kali gagal dalam mendelegitimasi pemerintah Hugo Chavez (dari kudeta, perang media, sabotase minyak, hingga menafikan hasil pemilihan umum), isu separatisme menjadi instrumen baru yang digunakan. Mendekati sekitar 40 persen dari 2,5 juta barel minyak per hari yang diproduksi Venezuela ternyata dipompa dari kilang minyak di Zulia. Hasil pertaniannya memasok sekitar 80 persen dari konsumsi masyarakat. Belum lagi Zulia memiliki pelabuhan perdagangan yang sangat strategis dan danau serta Kota Maracaibo yang menghidupkan roda ekonomi dan masyarakat berpenduduk 4 juta jiwa itu.

Dialek bahasa, folklore, dan berbagai ekspresi sosial-politik, yang berbeda dengan masyarakat Venezuela umumnya, mendorong ekspresi separatisme menjadi dorongan kuat. Tapi ada tiga kepentingan besar yang terlibat di sini. Pertama, ada kelompok bernama Rumbio Propio (Jalan Kami), yang mengaku sebagai gerakan rakyat superdemokrasi yang memperjuangkan Zulia menjadi negara dengan ibu kota Maracaibo, seperti layaknya the Hong Kong of Latin America. Bahkan tahun lalu, mereka mendodong isu politik otonomi penuh dan referendum untuk kemerdekaan Zulia.

Kedua, Manuel Manny Rosales, tuan tanah dan pemilik pusat perdagangan Miami, yang terpilih sebagai Gubernur Zulia. Ia sendiri mencalonkan diri dalam pemilu presiden November lalu, tapi kalah oleh Chavez. Tapi tentu kita tidak lupa bahwa ia ikut mendukung kudeta 2002 terhadap Chavez dan mengangkat Pedro Carmona, mitra bisnisnya, sebagai Presiden Venezuela. Ia dibantu dua figur terkenal, Henry López Sisco (agen CIA) dan Teodoro Petkoff, mantan gerilyawan yang terkooptasi.

Ketiga, sudah pasti Amerika secara formal diwakili oleh duta besarnya di Karakas, William Bromfield, yang beberapa kali mengadakan kunjungan ke Maraicabo. Belum lagi media massa anti-Chavez, seperti La Verdad, dan kalangan akademisi dari La Universidad de Zulia, yang merupakan bagian dari kampanye separatisme dengan berbagai kepentingannya. Tapi kepentingan utamanya jelas, Zulia merupakan ladang minyak yang selama ini memasok kebutuhan Amerika. Meskipun memang sukar dibuktikan teori konspirasi yang terjadi di Zulia ini, rasa-rasanya dengan common sense pun kita bisa melihat bahwa at the end of day, kepentingan masyarakat akan kembali menjadi korban dari kepentingan bisnis dan negara besar (baca: Amerika). Zulia sebagai pilot project, jika berhasil, bisa jadi akan disusul oleh negara bagian lainnya, Merida dan Trujillo.

Di Indonesia, kita tidak usah jauh-jauh, tengok saja sebagian masyarakat Timor Leste yang mulai melihat peranan Australia selama ini yang tidak tulus membantu mereka, kecuali karena kepentingan terhadap kandungan minyak dan konon juga emas di sana. Belajar dari sini, jangan sampai dorongan separatisme yang membuncah di beberapa wilayah saat ini semata-mata dilandasi nafsu dan amarah terhadap pusat. Pengalaman di beberapa tempat menunjukkan banyak penumpang gelap ikutan siap mendompleng. Dan ternyata merekalah yang lebih banyak memiliki dan menguasai gerbongnya.


Selasa, 17 Juli 2007

Opini

Gerakan Aceh Merdeka Jilid Kedua

Ferry Mursyidan Baldan, mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemerintahan Aceh DPR RI

Keinginan para tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mendirikan partai politik lokal dengan atribut GAM di Nanggroe Aceh Darussalam perlu diwaspadai sebagai reinkarnasi GAM jilid kedua. Aksentuasi politik pendirian partai politik lokal di Aceh itu jelas patut dicurigai sebagai jelmaan gerakan separatisme yang dapat merugikan masa depan kehidupan masyarakat Aceh khususnya, dan bangsa Indonesia umumnya.

Fenomenanya sangat jelas. Mereka menggunakan atribut GAM. Sedangkan menurut Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Helsinki, penggunaan atribut GAM bertentangan dengan semangat perdamaian untuk membangun masyarakat Aceh yang lebih baik di masa depan. Pendirian partai lokal itu pun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam. Karena itu, sekali lagi, pendirian partai lokal itu haruslah diwaspadai sebagai GAM jilid kedua.

Berpijak pada penjelasan di atas, pemerintah mesti segera melakukan introspeksi. Keinginan para tokoh GAM mendirikan partai politik lokal itu harus diwaspadai sebagai gerakan separatis yang membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Semangat perdamaian
Jika memang mereka memiliki semangat perdamaian untuk membangun masyarakat Aceh yang lebih baik sebagaimana yang termaktub di dalam Nota Kesepahaman Helsinki, mengapa mereka masih menggunakan atribut GAM? Keinginan mendirikan partai politik lokal justru mencerminkan dangkalnya jiwa kebangsaan (nasionalisme). Sebab, dengan penggunaan atribut GAM, berarti mereka tengah membangkitkan kembali semangat pemberontakan, antiperdamaian, dan anarkisme yang sarat dengan kekerasan, kebencian, dan permusuhan di antara sesama anak bangsa.

Inikah yang mereka kehendaki? Jika tidak, rencana mendirikan partai politik lokal itu mesti dibatalkan. Semangat perdamaian dan persaudaraan harus dijunjung tinggi. Jika ingin berkiprah secara lebih luas dalam konstelasi politik dan pembangunan bangsa ini secara umum dan pembangunan Kota Aceh khususnya, jalan terbaik bagi mereka adalah mendirikan partai politik secara nasional atau bergabung dengan partai politik yang sudah ada saat ini. Inilah pilihan yang paling strategis dan ongkos politiknya relatif sangat rendah untuk membangun Aceh yang lebih baik di masa depan daripada mendirikan partai politik baru. Lagi pula, kapan kita akan melakukan pemberdayaan masyarakat jika hari-hari waktu kita hanya digunakan untuk mengurus partai politik yang sarat dengan berbagai kepentingan?

Lebih dari itu, bukankah melalui paket otonomi khusus pemerintah, Aceh telah diberi kebebasan membangun dan menentukan masa depannya sendiri? Apa lagi yang kurang kalau pemerintah pusat telah memberikan satu peranti hukum yang memberikan kebebasan bagi pemerintah Aceh untuk membangun masyarakatnya yang lebih baik di masa depan? Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan umum perundang-undangan, Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat–dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI seperti yang ditegaskan dalam Pasal 18-A dan Pasal 18-B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan demikian, keinginan para tokoh eks GAM mendirikan partai politik lokal, apalagi partai politik itu memiliki ideologi jangka panjang untuk mendorong dilakukannya referendum menuju kemerdekaan Aceh seperti yang dikhawatirkan banyak kalangan, jelas merupakan sebuah gerakan separatisme dan pengkhianatan terhadap NKRI seperti yang tecermin dalam perundang-undangan di atas.

Dalam konteks inilah, pendirian partai politik lokal itu bisa menjadi instrumen politik untuk menguasai parlemen/dewan perwakilan rakyat daerah yang bisa mendorong masyarakat Aceh membuat referendum menuju kemerdekaan. Dalam perspektif inilah pemerintah diminta mewaspadai kemungkinan lahirnya separatis baru, yaitu GAM jilid kedua. Mewaspadai kemungkinan lahirnya gerakan separatisme ini penting, karena Aceh memiliki sejarah panjang dalam proses kemerdekaan dan kedaulatan NKRI.

Defisit nasionalisme
Fenomena ini barangkali satu cermin defisit nasionalisme, jiwa kebangsaan sebagian masyarakat kita, terutama para eks aktivis GAM dan juga sebagian masyarakat lainnya yang merasa pemerintah belum mampu memperbaiki kondisi bangsa ini dari berbagai keterpurukan sosial dan ekonomi. Namun, dalam konteks Aceh, layak kita bertanya: mengapa para tokoh GAM itu tidak puas terhadap hasil perundingan perdamaian Aceh sebagaimana yang termaktub dalam Nota Kesepahaman Helsinki?

Karena itu, apa pun argumentasinya, banyak kalangan akan terus mempertanyakan motivasi di balik pendirian partai politik lokal oleh para tokoh GAM itu. Kecurigaan bahwa GAM akan bangkit kembali cukup beralasan karena Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Jusuf dan Muhammad Nazar) kini adalah tokoh GAM yang cukup berpengaruh secara politik.

Namun, mengapa mereka justru masih ingin mendirikan partai politik lokal? Seperti telah penulis sebutkan di atas, mengapa mereka tidak melebur saja dengan partai-partai politik nasional yang kini eksis di Tanah Air? Karena itu, pemerintah haruslah mewaspadai jangan sampai lahir GAM jilid kedua setelah perjanjian damai di Helsinki itu.


Selasa, 24 Juli 2007

Opini

Benturan atau Sintesis Peradaban?

Ali Noer Zaman

·  esais, tinggal di Jakarta *)

Menurut Samuel P. Huntington, perang antarperadaban terjadi di antaranya karena perbedaan nilai-nilai yang mendasar dari sejarah, bahasa, kebudayaan, tradisi, dan agama di dunia yang akhirnya mempengaruhi cara pandang manusia terhadap kelompok lain. Mengecilnya dunia akibat globalisasi telah memungkinkan orang sering bertemu, sehingga mempertajam kesadaran dan rasa perbedaan di samping rasa persamaan di antara berbagai komunitas, yang menentukan mana lawan dan mana kawan.

Prediksi Huntington tentang benturan peradaban agaknya sulit diterapkan di Indonesia, yang sejak dulu telah dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai peradaban besar dunia. Pengaruh asing yang pertama datang adalah kebudayaan India, yang membawa agama Hindu dan Buddhisme, disusul Cina, Islam, dan akhirnya Barat Kristen, yang masuk bersamaan dengan negara-negara kolonial, terutama Belanda.

Hal yang menarik adalah bahwa berbagai peradaban dunia itu bersinggungan secara damai untuk menghasilkan sebuah kebudayaan sintesis khas Indonesia. Perang-perang yang terjadi di tempat ini pada umumnya lebih diakibatkan oleh persoalan politik dan ekonomi. Kemampuan budaya Indonesia dalam menyerap berbagai peradaban dunia, menurut Clifford Geertz, seorang antropolog asal Amerika yang meneliti agama Jawa pada 1950-an, adalah adanya budaya animisme yang dianut masyarakat setempat yang mampu mensintesiskan elemen animisme, Hindu-Buddha, dan Islam. Sifat lentur ini mampu menjinakkan watak radikal kebudayaan asing. Maka, dalam kasus Islam, Clifford Geertz menyatakan bahwa Islam Jawa adalah Islam yang dinamis, adaptif, reseptif, pragmatis, dan bergerak secara perlahan.

Contoh reseptif-sintesis kebudayaan Indonesia bisa dilihat dalam seni tradisional wayang, yang sebagian besar ceritanya diambil dari karya India, Ramayana dan Mahabarata, tapi dikemas dan diperkaya dengan ajaran Islam oleh para wali penyebar agama Islam di Nusantara sejak abad ke-16. Melalui perpaduan keduanya, kita dapati sebuah cerita menarik yang tidak semata-mata berkutat tentang perang kebaikan dan keburukan sebagaimana dalam cerita awal India-nya, tapi juga pesan-pesan moral tentang bagaimana hubungan antara makhluk dan khalik seperti ditunjukkan dalam lakon Bima Suci, yang mencerminkan pengaruh ajaran Islam tentang ittihad atau yang di Jawa dikenal dengan istilah manunggaling kawula gusti.

Dalam menjembatani perbedaan antara watak tauhid Islam dan politeisme kebudayaan Hindu India, dewa-dewa yang di dalam kebudayaan India merupakan nama-nama Tuhan ditafsirkan ulang menjadi sekadar makhluk-makhluk gaib seperti malaikat atau roh-roh leluhur yang kedudukannya berada di bawah kekuasaan mutlak Allah. Bahkan nabi-nabi Arab dihubungkan dengan dewa-dewa Hindu dalam sebuah genealogi mitologis dengan melihat kedua kelompok tersebut sebagai keturunan Sis. Untuk lebih menguatkan posisi Allah, para dewa dianggap tinggal di sebuah tempat di mana manusia mampu berkomunikasi dengan mereka, bahkan diminta bantuannya.

Di zaman modern, bentuk sintesis kebudayaan Indonesia bisa ditemui dalam kasus Muhammadiyah, sebuah organisasi sosial-keagamaan yang didirikan pada 1912 oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta, yang menggambarkan pertemuan kebudayaan Islam dan Barat. Secara umum Muhammadiyah berusaha menggabungkan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi dengan temuan modernitas.

Yang menarik adalah, metode gerakan Muhammadiyah banyak terinspirasi oleh gerakan misionaris Kristen Protestan, seperti pendirian sekolah-sekolah modern dengan gaya pendidikan Barat, pengajaran ilmu-ilmu umum termasuk bahasa Belanda dan Inggris–bukan semata-mata ilmu agama dengan bahasa Arab sebagai satu-satunya bahasa asing yang diajarkan–serta pendirian rumah sakit dan unit-unit sosial yang lain. Muhammadiyah juga dikenal dengan penekanannya pada rasionalitas, antitradisi dan antikultus pribadi yang banyak mendominasi organisasi keagamaan tradisional. Dalam kegiatan ekonomi, para pedagang Muhammadiyah memiliki etos kerja mirip etika Protestan yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Mereka merupakan penggerak ekonomi dan koperasi rakyat di daerah Jawa utara melalui industri kain batik.

Peradaban-peradaban dunia memiliki potensi untuk menghasilkan sebuah sintesis kreatif kebudayaan seperti yang terjadi di Indonesia. Dengan sikap inilah kita seharusnya menatap masa depan hubungan antarumat manusia.

*) Artikel ini didistribusikan oleh Common Ground News Service (CGNews). Hak cipta: Common Ground News Service (CGNews), 2007


Selasa, 24 Juli 2007

Opini

Potret Buram Anak Indonesia

Rifah Zainani

·  Asisten Project Officer Program Pendidikan Anak, Kerja Sama Lembaga Studi Agama dan Filsafat – UNICEF

“Kami bukanlah sumber masalah, kami adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Kami bukanlah pengeluaran, kami adalah investasi. Kami bukan sekadar orang muda, kami adalah manusia dan penduduk dunia. Sampai orang lain mau menerima tanggung jawabnya terhadap kami, kami akan berjuang untuk hak-hak kami.”

Ikrar di atas disampaikan oleh anak-anak dalam pembukaan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak pada 8 Mei 2002 di New York, Amerika Serikat. Ikrar tersebut memang sudah lima tahun lalu disampaikan. Namun, hingga saat ini nasib anak-anak, khususnya anak Indonesia, belum menunjukkan perubahan yang berarti.

Untuk itulah peringatan Hari Anak Indonesia, yang jatuh pada 23 Juli 2007, menjadi momentum bagi kita untuk merefleksikan kembali tentang anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Sebab, fakta tentang kondisi anak Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Masih banyak anak Indonesia yang hidup tanpa hak dan perlindungan yang layak. Hampir setiap hari kita dikejutkan oleh berbagai pemberitaan tentang tindak kekerasan yang dialami oleh mereka, seperti kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu pembunuhan mutilasi terhadap seorang anak sekolah dasar Bandung yang disertai dengan pengambilan beberapa organ tubuh korban.

Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak, pada 2006 telah terjadi 1.124 kasus kekerasan terhadap anak Indonesia. Dari jumlah itu, 451 berupa kekerasan psikis, 426 kekerasan seksual, dan 247 lainnya adalah kekerasan fisik. Sementara itu, locus atau tempat terjadinya tindak kekerasan paling banyak adalah di lingkungan sosial 35,03 persen, domestik atau rumah tangga 32,70 persen, dan sekolah 32,27 persen.

Dalam ranah sosial, anak memang sangat rentan mengalami berbagai tindak kekerasan karena mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah. Berbagai bentuk tindak kejahatan dan kekerasan terhadap anak sering kali berlaku. Tapi, ironisnya, sebagai sumber daya mereka dimanfaatkan. Sedangkan pihak keluarga, yang seharusnya menjadi benteng utama dalam memberikan perlindungan kepada anak, ternyata tidak mampu memberikan rasa aman dan nyaman. Orang tua, yang seharusnya memberikan contoh dan teladan, justru menjadi salah satu elemen pelaku tindak kekerasan terhadap mereka. Seperti kasus inses yang dialami tiga orang kakak-beradik di salah satu desa di Jawa Tengah. Mereka telah menjadi budak seks ayah kandungnya sendiri selama berbulan-bulan hingga melahirkan. Sebuah potret ironis fungsi dan peran keluarga bagi anak.

Adapun sekolah, yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan mendidik anak agar memiliki budi pekerti yang baik serta tumbuh sehat secara mental-spiritual, juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi kepada praktek kekerasan. Seperti penegakan disiplin dengan cara-cara kekerasan, bullying, dan sebagainya. Atas nama disiplin, guru kerap kali menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik anak. Sebab, dalam pandangan sebagian besar guru, mendidik dengan menggunakan tindak kekerasan dapat mengubah perilaku dan prestasi anak menjadi lebih baik. Padahal, mendidik dengan menggunakan tindak kekerasan sebagai mekanismenya justru merupakan bentuk tindakan yang tidak terdidik.

Selain tindak kekerasan yang terjadi di sekolah, problem lain yang dihadapi anak adalah persoalan anak putus sekolah. Kenyataan ini benar-benar mencerminkan buramnya dunia pendidikan Indonesia. Di satu sisi, sekolah kerap menjadi locus berseminya tindak kekerasan terhadap anak. Sedangkan pada sisi yang lain, anak Indonesia sulit mendapatkan hak dasarnya untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pada tingkat SD saja, tempat wajib belajar 9 tahun menjadi standardisasi, terdapat 61.673 anak yang putus sekolah, sementara pada tingkat SMP mencapai 87. 545 anak, dan tingkat SMU 83.508 anak. Walaupun pemerintah sudah menetapkan program BOS (Biaya Operasional Sekolah) sebagai salah satu strategi untuk meringankan beban pendidikan bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah, karena masih adanya berbagai macam pungutan dari sekolah berupa uang gedung, pembelian buku yang tiap tahunnya berubah, transpor, dan sebagainya, akhirnya tetap saja mereka yang berasal dari keluarga miskin tidak dapat mengenyam pendidikan.

Fakta di atas semakin runyam jika ditambah lagi dengan kondisi jutaan anak Indonesia lainnya yang menderita akibat kelaparan, wabah penyakit, busung lapar, dan gizi buruk. Mohammad Dani, seorang balita berusia 1 tahun warga Koja, Jakarta Utara, meninggal dunia akibat mengalami gizi buruk. Dari data yang ada di Suku Dinas Kesehatan Kota Madya Jakarta Utara saja, ditemukan jumlah anak penderita gizi buruk untuk wilayah Jakarta Utara sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Dari awal tahun hingga Mei 2007 sudah ada 119 balita yang positif menderita kekurangan gizi sangat akut, sementara 865 anak lainnya berpotensi menderita penyakit tersebut (Koran Tempo, 30 Mei 2007).

Dapat dibayangkan berapa besarnya angka di atas jika diakumulasi dengan data-data dari berbagai kota di Indonesia. Dapat dipastikan ribuan anak Indonesia hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Lalu bagaimana kita dapat menciptakan generasi yang memiliki kualitas fisik, mental-spiritual, kecerdasan, dan kepribadian yang sehat dan tangguh sehingga dapat menjadi penerus bangsa dan negara jika kondisi anak Indonesia seperti ini? Mereka adalah pemilik dan ahli waris masa depan. Tapi potret kehidupan mereka sangat buram dan tragis.

Sementara itu, hak anak, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 ataupun Konvensi Hak-Hak Anak PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990, belum sepenuhnya dijamin, dilindungi, dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Minimnya partisipasi dan keterlibatan anak dalam setiap aspek kehidupan menunjukkan bahwa kita belum dapat memberikan dan menghormati hak-hak mereka.

Sebagaimana ditulis oleh Mansour Faqih dalam pengantar buku Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis (2002), dalam proses bernegara, bermasyarakat, pendidikan, ataupun rumah tangga terdapat sistem, struktur, dan mekanisme yang merupakan cerminan dari ideologi dan keyakinan di kalangan “orang dewasa” yang menolak partisipasi anak dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Mereka dianggap belum perlu diminta atau didengar pandangannya tentang bagaimana proses dalam negara, masyarakat, bahkan dalam penyelenggaraan sekolah tempat secara langsung mereka terlibat di dalamnya. Banyak organisasi negara, masyarakat, sekolah, dan rumah tangga yang menolak mendengarkan anak-anak ketika mereka hendak menetapkan kebijakan yang secara langsung menyangkut kehidupan anak-anak.

Akhirnya, potret anak Indonesia hingga saat ini masih jauh dari menggembirakan. Banyak agenda yang realisasinya mereka nantikan bagi pemenuhan hak mereka. Jika anak adalah cerminan masa depan sebuah bangsa dan negara, bukankah fakta itu berarti tragis dan ironisnya masa depan Indonesia?


Sabtu, 21 Juli 2007

Opini

Defisit Nasionalisme

Bawono Kumoro

·  peneliti pada Laboratorium Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Menjelang ulang tahun kemerdekaannya yang ke-62 pada Agustus mendatang, Indonesia kembali dihantui ancaman separatisme. Insiden tari cakalele yang dilakukan simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS), pengibaran bendera Bintang Kejora dalam kongres adat masyarakat Papua, dan deklarasi Partai GAM di Aceh, yang terjadi secara berturut-turut dalam beberapa minggu belakangan ini, seolah menjadi pertanda kuat bangkitnya kembali separatisme di Indonesia.

Fenomena bangkitnya kembali separatisme tentu menjadi pertanyaan besar bagi keindonesiaan kita dewasa ini. Nasionalisme kita sebagai sebuah bangsa patut dipertanyakan kembali, karena nasionalisme merupakan salah satu elemen terpenting dalam proses nation and character building. Pembahasan mengenai nasionalisme tentu tidak dapat dilepaskan dari nation itu sendiri. Ernest Renan, seorang filsuf politik berkebangsaan Prancis, melalui karya klasiknya Qu estce qu une nation? (What is a nation?), mengatakan bahwa bangsa merupakan sebuah identitas superior yang mengendap dari kesamaan nasib dan cita-cita sekelompok orang beserta visi masa depan yang didirikannya bersama (Sunny dan Eley, 1996: 41-55).

Pemikiran Ernest Renan ini mempengaruhi alur berpikir dari pemikir-pemikir sesudahnya, salah satunya Benedict Anderson. Benedict Anderson memaknai kebangsaan sebagai komunitas yang mewujud secara imajiner sebagai entitas yang berdaulat bagi sekelompok orang (Benedict Anderson, 1991: 5-7).

Melalui konsep imagined community ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa unsur yang membentuk nasionalisme. Unsur-unsur tersebut antara lain adanya perasaan senasib, kedekatan fisik atau nonfisik, perasaan terancam oleh musuh yang sama, dan adanya kesamaan tujuan. Berbekal semangat inilah, nasionalisme Indonesia lahir sebagai sebuah ikatan bersama.

Namun, dewasa ini perasaan tersebut seakan telah hilang ditelan bumi. Nasionalisme kita sebagai sebuah bangsa pun dipertanyakan kembali. Banyak pihak menilai bahwa nasionalisme kita sebagai sebuah bangsa telah lusuh dan usang. Nasionalisme hanya hidup di dalam arena pertandingan olahraga seperti yang bisa dilihat dalam event Piala Asia. Di luar itu, nasionalisme seolah hilang ditelan bumi. Ada apa dengan nasionalisme kita?

Dalam pandangan penulis, nasionalisme Indonesia menjadi terasa lusuh dan usang karena ia telah teramat sering dibajak guna kepentingan kekuasaan belaka. Budaya korup dan berbagai praktek negatif kekuasaan lainnya yang ditunjukkan oleh para elite politik, beserta gaya hidupnya yang cenderung mewah, secara tidak langsung telah menimbulkan jurang sosial yang teramat lebar di dalam masyarakat.

Kondisi yang telah berlangsung sekian lama tersebut tak pelak lagi perlahan tapi pasti telah melunturkan perasaan bersama sebagai sebuah bangsa. Buruknya kinerja dan rusaknya etika para elite politik, birokrat, dan aparat negara, sampai pada ketidakadilan pembagian hasil pembangunan, telah menyebabkan kian kuatnya ketidakpatuhan sosial di dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap negara pun menjadi barang yang langka.

Akibat lebih lanjut dari hal ini ialah makin pudarnya kohesi sosial bangsa Indonesia. Padahal, sebagaimana dikatakan Fukuyama, kepercayaan (trust) merupakan modal sosial terpenting dalam masyarakat. Masyarakat yang distrust sangat kontraproduktif terhadap bangunan masyarakat sipil yang kuat. Masyarakat sipil yang kuat menjadi penting nilainya karena ia merupakan condition sine qua non bagi terciptanya sebuah negara demokrasi modern.

Realitas tersebut diperparah lagi oleh lemahnya civic nationalism bangsa Indonesia. Ethnonationalism pun tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia. Ethnonationalism ialah sebentuk nasionalisme yang didasarkan pada identitas-identitas primordial, seperti suku, agama, ras, dan kelompok etnis. Dalam definisi yang lebih luas, ethnonationalism diartikan sebagai doktrin yang melekat pada suatu kelompok masyarakat yang merasa memiliki perbedaan budaya, sejarah, ataupun prinsip-prinsip hidup tersendiri, sehingga mereka merasa perlu mendirikan sebuah pemerintahan tersendiri. Ethnonationalism dapat juga kita lihat sebagai bentuk hilangnya loyalitas dari suatu kelompok masyarakat tertentu terhadap sebuah ikatan yang lebih besar. Dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jika fenomena ethnonationalism terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama, bukan hal yang mustahil bila NKRI akan bernasib sama dengan apa yang pernah dialami oleh Uni Soviet pada akhir dasawarsa 1980. Semua ini makin menguatkan keraguan banyak pihak tentang sukarnya menjadi Indonesia yang benar-benar satu bangsa, satu nusa, dan satu bangsa sebagaimana yang diikrarkan melalui sumpah pemuda.

Wajar kiranya jika kemudian muncul berbagai pertanyaan mendasar dalam diri kita mengenai apa sesungguhnya yang sedang terjadi pada negara ini? Jika kita amati lebih jauh, fenomena ethnonationalism dan bangkitnya kembali separatisme dewasa ini setidaknya mengindikasikan dua hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, hal itu dapat dilihat sebagai sebuah upaya dari berbagai kelompok yang ada untuk mengklaim secara sepihak terhadap Indonesia. Indonesia berusaha diklaim secara sepihak untuk kemudian diarahkan dan diatur agar sesuai dengan haluan ideologi atau keinginan dari kelompok yang bersangkutan. Meskipun kelompok-kelompok tersebut memiliki wajah yang berbeda-beda, tujuan mereka pada dasarnya sama, yakni mengarahkan dan mengatur Indonesia dengan cara pandang mereka. Singkatnya, mereka semua sedang “memperebutkan ” Indonesia.

Kedua, apa yang sedang terjadi pada Indonesia dewasa ini dapat juga dilihat sebagai sebuah bukti nyata bahwa persatuan dan kesatuan yang dibangun sejak merdeka hingga kini tidak lebih dari sebuah persatuan dan kesatuan yang sifatnya terpaksa. Terpaksa karena tidak disertai dengan kesediaan menerima berbagai perbedaan yang ada dan tidak menempatkan pluralitas sebagai etika sosial paling dasar.

Segala perbedaan yang ada semestinya disikapi sebagai sebuah kekayaan bersama yang harus dirawat dan dijaga dengan baik dalam bingkai spirit kebangsaan. Yang terjadi di Indonesia kini justru sebaliknya, sebuah bangsa yang tidak saling mempercayai dan menghargai. Inilah sisi gelap wajah Indonesia. Defisit nasionalisme telah merasuk kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia pun terdegradasi menjadi low trust society.


Sabtu, 21 Juli 2007

Opini

Lingkaran Setan Kecelakaan Transportasi Darat

Tulus Abadi

·  anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Potret sektor transportasi darat di Indonesia tak ada bedanya dengan drakula yang haus darah. Terbukti ribuan nyawa pengguna jasa transportasi menjadi tumbal atas kebrutalannya. Bayangkan, data resmi Jasa Rahardja saja membuktikan 30 ribu nyawa melayang per tahun, atau 82 nyawa per hari! Jauh lebih dahsyat ketimbang aksi Amrozi cs sekalipun.

Relevan dengan fenomena itu, dalam 20 hari terakhir tidak kurang dari 49 nyawa tercerabut akibat kecelakaan transportasi, hanya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bermula dari bus Limas, yang terjungkal ke jurang dan menewaskan 16 siswa SMP Al-Ridlo, Depok, hingga tewasnya komedian Taufik Savalas di Purworejo, Jawa Tengah. Ironisnya, sumber atas segala sumber kecelakaan itu adalah faktor “ketidaklaikan”, baik ketidaklaikan sumber daya manusia (pengemudi) maupun ketidaklaikan armada. Akibat multiketidaklaikan ini, apa lagi yang digadaikan kalau bukan aspek keselamatan?

Jelas, peristiwa demi peristiwa ini menimbulkan kerisauan banyak pihak, bahkan seorang Bagir Manan pun ikut “campur tangan”. Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung, meminta para hakim menghukum lebih berat pengemudi yang terbukti ugal-ugalan dan arogan di jalan raya. Dari sisi fakta hukum, Bagir tidaklah keliru. Namun, sepertinya kasus kecelakaan transportasi ini tidak bisa hanya dilihat dengan kacamata kuda. Harus dipertanyakan, atas sebab apa si pengemudi tetap menjalankan kendaraannya, sementara kondisi fisik diri dan armadanya tidak memungkinkan dijalankan. Pasti ada masalah sistemik sehingga pengemudi nekat menjalankan kendaraan dalam keadaan tidak laik. Jelas, ini semua terjadi karena lingkaran setan di sektor transportasi darat yang sangat akut. Data empiris berikut ini bisa menjadi tengara betapa praktek lingkaran setan itu begitu kentara.

Uji kir

Setiap kendaraan umum di Indonesia diwajibkan melakukan uji kir secara periodik. Uji kir, selain untuk menguji tingkat kelaikan kendaraan, dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang. Namun, instrumen superpenting ini dalam pelaksanaannya hanya formalitas belaka. Survei YLKI di 10 kota di Indonesia membuktikan banyak penyimpangan terhadap praktek uji kir, misalnya biaya melambung tinggi hingga mencapai 1.000 persen (seribu persen!)–tarif normalnya hanya Rp 40 ribu per kendaraan, dan mayoritas (70-80 persen) proses uji kir diurus oleh pihak ketiga (calo). Lebih konyol lagi, di dekat lokasi uji kir ditemukan tempat penyewaan ban. Logikanya, agar lolos uji kir, ban kendaraan disulap dulu dengan ban sewaan, yang masih bagus. Setelah lolos dari uji kir, ban sewaan dikembalikan dan ban pun kembali gundul. Akal bulus seperti ini melibatkan banyak pihak: awak angkutan, pengusaha angkutan, dan petugas kir (sudah TST= tahu sama tahu). Jika semua komponen kendaraan diuji kir sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa kendaraan umum harus memenuhi ambang batas laik jalan, yaitu meliputi gas buang, kebisingan kendaraan, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, tingkat suara klakson, kemampuan pancar sinar lampu utama, radius putar, alat penunjuk kecepatan, kekuatan unjuk dan ketahanan ban luar, serta kedalaman alur ban luar; patut diduga 90 persen kendaraan umum yang beroperasi di Indonesia tidak layak jalan.

Izin trayek

Bagaimana dengan izin trayek? Pelaksanaannya tidak berbeda jauh dengan praktek uji kir. Bahkan izin trayek menjadi komoditas paling seksi untuk diperjualbelikan oleh sekelompok “mafia”. Proses pengurusan dan harga izin trayek bukan lagi ditentukan oleh layak-tidaknya trayek tersebut dibuka. Survei YLKI menyimpulkan, di beberapa kota, izin trayek bisa diperoleh “satu paket” dengan pembelian kendaraan dari dealer. Ini kan konyol, penerbit izin trayek kok kantor dealer mobil. Dampaknya, bukan hanya terjadi overlapping trayek, tapi bahkan oversupply trayek. Contohnya, akibat ketatnya persaingan antarperusahaan otobus, trayek Jakarta-Cirebon oleh para awak angkutan dijuluki “jalur tengkorak” alias jalur hidup-mati. Awak angkutan tidak segan-segan banting harga sekadar untuk memenuhi seat, sekalipun harus tekor. Lain lagi kisah di Kota Bogor. Selain dikenal sebagai kota hujan, kini Bogor juga masyhur bergelar “kota sejuta angkot”. Harga “ekonomi” izin trayek di kota asinan ini mencapai puluhan juta rupiah. Pantas jika pejabat teras Dinas Perhubungan Kota Bogor, di sebuah harian lokal, mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah angkutan umum yang beroperasi.

Surat Izin Mengemudi

Praktek penerbitan surat izin mengemudi (SIM) oleh kepolisian juga tidak kalah joroknya dengan praktek pelaksanaan uji kir dan izin trayek. Lazim di benak publik anggapan bahwa sepucuk SIM bisa diperoleh dengan sangat gampang, sekalipun tidak melewati prosedur ujian (SIM tembak). Dengan segepok fulus di tangan, beleid untuk menjalankan kendaraan itu bisa langsung diperoleh. Hasil survei Indonesia Corruption Watch pada 2001 menjadi bukti konkret betapa proses mendapatkan SIM penuh patgulipat. Dari 300 responden yang disurvei, hanya 92 orang (30,6 persen) yang mengurus SIM sendiri. Sisanya, mengurus via calo 130 responden (43,4 persen), dan mengurus secara kolektif 16 responden (5,4 persen). Yang tak kalah mencengangkan, 62 responden (20,6 persen) mengurus via orang dalam kepolisian. Alamaak!

Besarnya biaya pengurusan juga banyak mengalami penyimpangan. Asal tahu saja, biaya pembuatan SIM berdasar SK Kapolri Skep/460/IV/1998 21 April 1998 hanya sebesar Rp 52.500. Namun, survei ICW membuktikan bahwa sebagian besar responden menyatakan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan SIM Rp 101-150 ribu, sekalipun responden yang bersangkutan mengurus sendiri (resmi). Artinya, dengan gampang dapat disimpulkan bagaimana sesungguhnya kemampuan teknis-psikologis para pengemudi kendaraan di Indonesia, termasuk pengemudi kendaraan umum.

Melihat peta persoalan yang gawat itu, respons Departemen Perhubungan justru tidak begitu cerdas. Iskandar Abubakar, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, malah mengusulkan agar di armada bus nantinya pengemudi tidak diberi akses pintu di samping tempat duduknya. Alasannya, agar sopir tidak bisa melarikan diri jika terjadi kecelakaan (lo, ide macam apa pula ini?). Iskandar juga berencana melakukan audit terhadap semua operator angkutan darat di Indonesia. Padahal seharusnya Departemen Perhubungan dulu yang diaudit.

Yang agak lumayan adalah ide pembentukan dewan keselamatan transportasi nasional. Jika benar dewan ini nantinya terealisasi, yang mendesak untuk dibongkar adalah, pertama, praktek uji kir, misalnya melibatkan bengkel swasta yang besertifikat seperti bengkel agen tunggal pemegang merek (ATPM) untuk melakukan uji kir. Selanjutnya, mengevaluasi dan merasionalisasi pemberian izin trayek, yang saat ini terbukti sangat serampangan dan diperjualbelikan. Praktek pemberian izin trayek yang sangat kolutif dan koruptif ini terbukti menjadi pemicu utama terjadinya persaingan tidak sehat antarperusahaan otobus. Dan penerbitan SIM jangan hanya dijadikan instrumen untuk melegalisasi mengendarai kendaraan, tapi harus menjadi pengendali tingginya laju pertumbuhan kendaraan bermotor.

Jadi, seberat apa pun hukuman yang ditimpakan kepada awak angkutan, tanpa ada pembenahan yang radikal dan sistemik, niscaya tidak akan mengubah keadaan. Para pengemudi akan tetap menggenjot pedal gas demi segepok fulus untuk setoran ke majikan, sekalipun harus menyabung nyawanya, plus nyawa orang lain. Dan artinya, sektor transportasi akan terus menggeliat menjadi mesin pembunuh yang paling efektif di Indonesia, setelah stroke dan jantung koroner.


 

                                Senin, 23 Juli 2007

Opini

Mengorupsi Upaya Memberantas Korupsi

Joseph E. Stiglitz

·  pemenang Nobel bidang ekonomi

Pada sidang tahunannya baru-baru ini, para pejabat Bank Dunia berbicara panjang-lebar mengenai korupsi. Wajar mereka peduli: uang yang dipinjamkan Bank Dunia kepada negara-negara berkembang ternyata banyak yang masuk ke rekening-rekening rahasia atau digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah para kontraktor proyek. Akibatnya, negara-negara peminjam makin terjerat dalam lilitan utang yang semakin besar, bukan menjadi lebih makmur.

James Wolfensohn, Presiden Bank Dunia sebelum ini, dan saya diakui sebagai orang yang telah menempatkan korupsi dalam agenda Bank Dunia melawan para penentang yang menganggap korupsi sebagai persoalan politik, bukan persoalan ekonomi, dan karena itu berada di luar mandat Bank Dunia. Penelitian yang kami lakukan menunjukkan adanya kaitan yang sistematis antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi, temuan yang mendorong kami untuk terus mengejar persoalan yang kritis ini.

Tapi Bank Dunia sebaiknya selalu ingat akan empat hal, sementara ia berupaya melawan korupsi. Pertama, korupsi mengambil banyak bentuk. Karena itu, perang melawan korupsi harus dilakukan di banyak medan. Anda tidak bisa memberantas penyelewengan kecil-kecilan di negara-negara yang lemah dan miskin seraya menutup mata terhadap penyelewengan besar-besaran dana publik yang masuk ke kantong-kantong pribadi seperti yang terjadi, katakan, di Rusia di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin.

Di beberapa negara, korupsi terbuka terjadi terutama melalui sumbangan dana kampanye yang membuat para politikus merasa berutang budi, yang harus dibayarnya kembali dengan kemudahan-kemudahan kepada para penyumbang dana bila terpilih. Korupsi kecil-kecilan sama buruknya, tapi korupsi proses politik yang dilakukan secara sistematis lebih berbahaya lagi. Sumbangan dana kampanye dan lobbying yang berbuntut diswastakannya fasilitas-fasilitas publik–sebelum dikeluarkannya kerangka regulasi yang memadai, dan yang dilakukan dengan lelang yang diikuti oleh hanya beberapa peserta tender–bisa menghambat pembangunan, walaupun dilakukan tanpa uang semir secara langsung kepada para pejabat yang bersangkutan.

Hidup ini tidak pernah hitam-putih. Seperti halnya tidak ada satu kebijakan pembangunan ekonomi yang “pas untuk semua ukuran”, begitu juga tidak ada kebijakan semacam itu untuk melawan korupsi. Respons terhadap korupsi sama kompleksnya dan beraneka-ragamnya seperti korupsi itu sendiri.

Kedua, oke-oke saja jika Bank Dunia ingin memberikan khotbah melawan korupsi. Tapi yang penting adalah kebijakan, prosedur, dan kelembagaan yang ada untuk itu. Sebenarnya, prosedur pengadaan barang dan jasa yang dirancang Bank Dunia sudah dianggap sebagai model yang patut ditiru di seluruh dunia. Sesungguhnya, beberapa negara yang memiliki cadangan dolar yang besar–yang hampir tidak membutuhkan pinjaman dari Bank Dunia–meminjam juga dari Bank Dunia dengan suku bunga yang jauh lebih tinggi daripada pinjaman yang mereka peroleh dari Amerika Serikat. Sebab, mereka yakin bahwa prosedur yang ditetapkan Bank Dunia menjamin dibangunnya proyek-proyek bermutu tinggi yang bebas dari korupsi dan menjadi standar di bidang-bidang lainnya.

Tapi keberhasilan melawan korupsi ini tak hanya membutuhkan prosedur pengadaan yang baik (menghindari, misalnya, tender dari satu sumber saja tanpa persaingan). Banyak kebijakan dan prosedur lainnya yang dapat diundangkan guna meredam insentif untuk berbuat korup. Misalnya, ada sistem perpajakan yang lebih resistan terhadap korupsi ketimbang yang lainnya karena ia memangkas wewenang para pejabat pajak dalam memutuskan sesuatu atas kebijaksanaannya sendiri.

Ketiga, tanggung jawab utama Bank Dunia adalah mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Artinya, bila ia menemukan suatu negara miskin yang didera korupsi, tantangan yang dihadapinya adalah mencari jalan bagaimana menjamin agar dana yang disediakannya tidak tercemar dan digunakan untuk proyek-proyek yang dibutuhkan masyarakat yang membutuhkannya. Dalam beberapa hal, penyerahan bantuan itu mungkin harus dilakukan melalui lembaga swadaya masyarakat. Tapi jarang terjadi bahwa respons yang diberikan adalah dengan menyerahkan bantuan itu begitu saja.

Sementara negara-negara berkembang harus memikul tanggung jawab memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, banyak yang dapat dilakukan negara-negara Barat untuk membantu mereka. Paling tidak, pemerintah dan pengusaha di negara-negara maju jangan bersekongkol dalam perbuatan yang melawan hukum itu. Setiap penyuapan yang dilakukan harus ada yang membayarnya, dan tidak jarang yang membayar ini adalah perusahaan dari sebuah negara industri maju atau seseorang yang bertindak atas nama perusahaan tersebut.

Salah satu alasan timbulnya apa yang disebut “kutukan sumber daya alam”–kenyataan bahwa negara-negara yang kaya sumber alam, rata-rata, tidak berhasil dalam pembangunan dibandingkan dengan negara-negara yang miskin sumber daya alam–adalah karena merajalelanya korupsi, yang tidak jarang dibantu dan bahkan dianjurkan oleh perusahaan yang ingin mengeruk sumber daya yang akan mereka jual itu dengan harga diskon. Presiden Jimmy Carter memberikan sumbangan yang penting ketika ia meluluskan Foreign Corruption Practices Act, yang menetapkan penyuapan yang dilakukan perusahaan-perusahaan Amerika di mana pun di dunia sebagai tindakan melawan hukum. Konversi mengenai penyuapan, yang ditetapkan OECD, merupakan langkah yang tepat lainnya dalam memerangi korupsi. Langkah maju lainnya yang patut diambil adalah mewajibkan semua dana yang diberikan kepada pemerintah suatu negara dilakukan secara transparan, dan negara-negara Barat bisa mendorong diambilnya langkah maju ini cukup dengan mengaitkan persyaratan mengenai transparansi ini dengan pemberian pemotongan pajak.

Tidak kurang pentingnya adalah mengatasi masalah kerahasiaan bank yang melicinkan jalan korupsi, karena ia menyediakan sarana yang aman bagi diktator-diktator korup untuk menyimpan uang haramnya. Pada Agustus 2001, berapa waktu sebelum terjadinya serangan teroris di Amerika, pemerintah AS memveto upaya OECD untuk membatasi rekening rahasia ini. Walaupun pemerintah AS sejak saat itu telah mengubah pendirian mengenai kerahasiaan bank bagi teroris, ia tidak berbuat yang sama bagi para koruptor. Sikap yang tegas dari Bank Dunia akan meningkatkan kredibilitasnya dalam perang melawan korupsi.

Mereka yang mengecam sikap Bank Dunia mengenai korupsi ini berbuat demikian karena mereka tidak menentang korupsi. Ada yang risau soal korupsi dalam agenda antikorupsi itu sendiri: bahwa upaya memberantas korupsi akan digunakan sebagai alasan untuk menyetop bantuan kepada negara-negara yang tidak disenangi pemerintah AS. Kekhawatiran semacam ini bergema dalam keganjilan yang tampak antara ucapan-ucapan yang keras oleh para pejabat Bank Dunia terhadap korupsi dan rencana Bank Dunia untuk memperluas pinjaman kepada Irak. Tak seorang pun yang akan mengatakan bahwa Irak adalah negara yang bebas korupsi–atau bahkan berada dalam peringkat yang rendah sebagai negara yang paling korup di dunia.

Namun, kecaman paling pedas datang dari mereka yang khawatir bahwa Bank Dunia sudah menyeleweng dari mandat yang diberikan kepadanya. Jelas, Bank Dunia harus melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukannya guna menjamin bahwa uang yang dipinjamkannya dibelanjakan dengan baik, artinya dengan melawan korupsi dan ketidakmampuan.

Tapi uang itu sendiri tidak akan menyelesaikan semua persoalan, dan fokus yang semata-mata tertuju pada pemberantasan korupsi tidak akan membawa pembangunan. Sebaliknya, ia mungkin hanya akan mengalihkan perhatian dari persoalan-persoalan yang tidak kurang pentingnya bagi mereka yang sekarang sedang berjuang untuk keluar dari lembah kemiskinan.

           


Selasa, 31 Juli 2007

Opini

Mempersoalkan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur

Ibrahim Fahmy Badoh

·  Koordinator Divisi Korupsi Politik, Indonesia Corruption Watch

Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta memasuki tahapan kampanye. Tahapan ini tetap menjadi tahapan penting bagi kedua kubu: Adang Daradjatun-Dani Anwar dan Fauzi Bowo-Prijanto, meski keduanya telah mencoba mencuri-curi kampanye di luar tahapan semestinya. Dalam konteks pendanaan, tahapan kampanye biasanya menjadi tahapan yang paling menguras tenaga dan kantong tim kampanye serta kandidat. Bisa dibayangkan, dalam masa kampanye ilegal saja kedua kubu telah “perang” terang-terangan tanpa malu-malu di media cetak dan elektronik dengan anggaran yang tidak sedikit. Apalagi sekarang, di arena legal. Arus uang, baik yang masuk ke kandidat dan tim kampanye maupun yang dibelanjakan, tentu akan lebih besar lagi.

Dokumen penting yang dapat menggambarkan besarnya penyumbang dan belanja kampanye adalah laporan rekening dan daftar penyumbang dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum daerah di awal dan akhir masa kampanye. Pelaporan dana kampanye ini wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pengaturan pasal ini, kandidat diwajibkan memiliki rekening khusus dana kampanye dan didaftarkan ke KPUD. Selain itu, pasangan calon harus menyertakan daftar penyumbang, baik perseorangan maupun badan hukum, sesuai dengan aturan batasan sumbangan dalam laporannya ke KPUD satu hari menjelang masa kampanye dan satu hari sesudah masa kampanye (ayat 6). KPUD kemudian membuka kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dana kampanye dari kandidat (ayat 7).

Minimalis
Dalam laporan awal yang diserahkan kedua pasang calon satu hari sebelum kampanye, kubu Adang-Dani mengaku telah menyiapkan total kocek pemenangan Rp 31,4 miliar dan kubu Fauzi-Prijanto Rp 10,9 miliar. Dana ini dikumpulkan oleh tiap-tiap pasangan calon dari sumbangan pasangan calon, partai politik pendukung, serta sumbangan perusahaan dan perorangan. Yang menarik dari data laporan awal dana kampanye ini adalah lingkup pencatatan sumbangan yang hanya mencakup tiga minggu sebelum masa kampanye, yaitu pada 2-21 Juli 2007. Lingkup yang sangat terbatas ini menyebabkan informasi tentang sumber dana kampanye yang dikumpulkan jauh hari sebelumnya tidak ikut dilaporkan.

Padahal, menurut pengamatan penulis, kampanye sebenarnya telah dimulai dan marak sejak Maret 2007. Berbagai momen penting digunakan oleh para kandidat untuk berkampanye di media massa nasional, terutama televisi. Pada Hari Anak Nasional, ulang tahun Jakarta, Hari Pendidikan Nasional, serta momen hari besar lainnya, bahkan peristiwa banjir, pun tak luput dari incaran kandidat untuk tampil di layar kaca. Jargon-jargon kampanye yang ditampilkan pun ikut terbawa hingga masa kampanye saat ini, seperti “Serahkan pada jagonya” atau “Ayo benahi Jakarta”, meski pada saat itu hal tersebut menjadi tidak pantas, bahkan dapat dipandang menghina penderitaan rakyat Jakarta. Ini karena iklan kampanye yang ditampilkan bukannya program, melainkan gambaran berbagai persoalan, seperti kemiskinan, kemacetan, banjir, anak putus sekolah, dan wabah demam berdarah, yang kemudian disusul oleh pernyataan atau gambar para kandidat dengan wajah tersenyum seakan menikmati penderitaan yang dihadapi rakyat Jakarta.

KPUD seharusnya mewajibkan para kandidat melaporkan semua penerimaan dana kampanye setidaknya sejak Maret 2007, karena sejak saat itu sebenarnya sudah ada kandidat definitif versi partai politik, meskipun belum ada pembukaan pendaftaran dan penetapan pasangan calon oleh KPUD. Bertindak normatif tanpa melihat konteks politik yang terjadi tidak hanya dapat diartikan sebagai sebuah pembiaran dan juga menunjukkan rendahnya kapasitas KPUD dalam membuat aturan main. Hal ini dapat berbuntut pada rendahnya kualitas pemilihan kepala daerah. Dengan tidak adanya informasi pencatatan dana kampanye yang faktual, masyarakat menjadi tidak memiliki kesempatan mengetahui siapa sebenarnya yang paling berperan dalam pendanaan berbagai kampanye liar. Ini termasuk pencetakan stiker, brosur, iklan radio, kalender, dan kaus yang telah beredar dan mengudara di luar tahapan pemilihan kepala daerah. Bagi para kandidat, hal ini akan berakibat negatif bagi pembentukan citranya di mata publik. Ketakcukupan informasi menyebabkan publik membuat kesimpulan sendiri atas sumber pembiayaan kampanye liar, misalnya dengan tudingan penggunaan anggaran publik. Ini karena banyak materi kampanye yang tersirat dibiayai anggaran publik lantaran menjadi bagian yang tidak terpisah dari program lembaga-lembaga pemerintah.

Tidak transparan
Dari laporan awal dana kampanye kedua pasangan calon juga terlihat rendahnya kualitas pencatatan dan ketertutupan. Dalam laporan kedua pasangan calon tidak dijelaskan model penerimaan kas dan nomor buku pencatatan. Hal ini tidak menggambarkan apakah pemberian uang dilakukan langsung dalam bentuk uang kontan atau melalui cek dan transfer rekening. Ketiadaan informasi ini membuka peluang bendahara kampanye memecah sumbangan besar menjadi bentuk yang lebih kecil dalam pencatatan hingga menyembunyikan identitas penyumbang besar. Hal ini juga menunjukkan bahwa model pencatatan dana kampanye pemilihan kepala daerah DKI jauh lebih longgar daripada ketentuan pencatatan sumbangan yang berlaku saat Pemilu 2004. Dalam laporan daftar penyumbang salah satu pasangan calon bahkan tidak disertakan alamat yang jelas para penyumbang. Hal ini sangat terkesan setengah hati karena menyulitkan publik membuktikan domisili penyumbang.

Model pencatatan yang ketat atas sumbangan pribadi juga seharusnya diberlakukan terhadap sumbangan pasangan calon. Dalam laporan yang ada, pasangan Adang-Dani menyumbang Rp 5 miliar untuk rekening dana kampanye mereka, sedangkan pasangan Fauzi-Prijanto Rp 9,9 miliar untuk rekening dana kampanye mereka. Nilai sumbangan ini sangat besar sehingga perlu dijelaskan apakah memang diberikan dari aset dan kekayaan pasangan calon saja atau ada sumbangan dari sumber lain yang masuk lewat pasangan calon. Karena jumlah batasan sumbangan pasangan calon tidak diatur dalam undang-undang, rekening pasangan calon sangat rawan dimasuki sumbangan gelap. Seharusnya ada aturan yang ketat soal ini. Bisa jadi dana dari sumber terlarang, termasuk dari hasil kejahatan, menyusup masuk karena sumbangan kandidat tidak transparan.


Selasa, 31 Juli 2007

Opini

Rekonsiliasi Menteri Kehutanan dan Kepala Polri

Sujud Siradjudin

·  Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional

Berita tentang perseteruan Menteri Kehutanan RI M.S. Kaban dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto sempat mendominasi pemberitaan berbagai media nasional beberapa waktu yang lalu. Persoalan penanganan praktek illegal logging-lah yang selama ini menjadi salah satu problem kronis sektor kehutanan yang menjadi penyebab utamanya.

Pihak Kaban menengarai berbagai upaya pemberantasan praktek illegal logging yang dilakukan para penegak hukum di daerah telah mengalami distorsi sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja sektor kehutanan. Karena itulah, ia lantas bersuara lantang, bahkan mengecam kinerja bawahan Kepala Polri di daerah, khususnya Kepala Kepolisian Daerah Riau, Kepala Polda Sumatera Utara, dan Kepala Polda Papua.

Sebaliknya, Kepala Polri, melalui beberapa aparat di bawahnya, justru mensinyalir bahwa Departemen Kehutanan tidak konsisten dalam menegakkan upaya pemberantasan praktek pencurian kayu tersebut. Operasi pemberantasan praktek illegal logging oleh Departemen Kehutanan yang mengendur pada 2007 ini menjadi salah satu indikasi.

Bisa diduga, drama satu babak di antara pejabat tinggi negara pun segera melahirkan setumpuk keheranan, bahkan kebingungan, di kalangan masyarakat. Sebuah pertanyaan retorik tentang apa yang sesungguhnya tengah terjadi di negeri pemilik hutan tropis ketiga terbesar di dunia ini tatkala para pemimpinnya justru terjebak dalam perseteruan yang sangat kontraproduktif.

Perbedaan persepsi
Silang pendapat dan saling tuding antara Kaban dan pejabat kepolisian tentunya sangat mengherankan. Kedua pejabat negara ini notabene adalah pembantu presiden yang telah memperoleh mandat untuk melakukan pemberantasan praktek illegal logging yang setiap tahun telah memorakporandakan 2,8 juta hektare hutan sekaligus menguras pundi-pundi negara Rp 45 triliun per tahun. Lebih ironis lagi dua pejabat ini bersama 16 pejabat lain memperoleh penugasan untuk memberangus praktek pembalakan liar dengan landasan hukum yang sama, yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Illegal Logging. Persoalannya, alih-alih berkoordinasi atau berkolaborasi, keduanya justru berkonfrontasi.

Menurut hemat penulis, pangkal soal silang sengketa dua pejabat ini bermula dari adanya perbedaan persepsi yang sangat tajam. Dalam kacamata teknis kehutanan, apa yang dilakukan para pengusaha kehutanan dan kemudian banyak dituduhkan oleh aparat kepolisian kepada pengusaha legal adalah persoalan teknis administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta berbagai aturan turunannya.

Sementara itu, aparat kepolisian tidak pandang bulu, pelanggaran sekecil apa pun tetap bisa dijerat dengan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Intinya, pelanggaran tidak bisa dilepaskan dari aspek pidana. Di sinilah kemudian persoalan timbul dan tak kunjung dicarikan solusi hingga berlarut-larut. Yang muncul adalah perang statement dan ujung-ujungnya, pendekatan kekuasaan lebih dominan. Bahkan berkembang sebuah bentuk zero sum game. Siapa kuat dia menang.

Implikasi
Jelas, perseteruan dua pejabat negara sebagai sebuah refleksi kerapuhan koordinasi dan lemahnya kepemimpinan negeri ini segera memberikan berbagai implikasi. Bukan hanya kinerja sektor kehutanan yang kini terus mengalami penurunan, beberapa daerah sangat bergantung pada sektor kehutanan, bahkan mengalami stagnasi (baca: keterpurukan). Lebih lanjut investasi sektor riil kehutanan juga kian menjauh seiring dengan makin tidak jelasnya aspek kepastian hukum dan jaminan keamanan berusaha. Sektor kehutanan yang memiliki potensi sangat prospektif terus-menerus “diganggu” dengan berbagai kondisi yang sungguh sepele dan cenderung kontraproduktif. Ujung-ujungnya, program besar revitalisasi kehutanan yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005 bersama-sama dengan revitalisasi pertanian dan perikanan menjadi kian jauh panggang dari api.

Ironisnya, tatkala dua pejabat negara bersitegang dan para pengusaha legal mengalami tekanan berat, kini justru para pelaku pembalakan liar tersenyum puas–menyaksikan drama konyol ketidakcerdasan para aparat pemerintah. Di luar itu, komunitas “hipokrit” internasional yang selama ini menjadi penadah kayu haram Indonesia juga berharap-harap cemas dengan penuntasan drama perseteruan Menteri Kehutanan-Kepala Polri. Mereka sungguh berharap ketidakharmonisan akan terus berlanjut sehingga ketatnya operasi akan menjadi kendur. Ujung-ujungnya, praktek penyelundupan kayu yang sempat meredup menjadi kembali hidup. Sungguh sebuah anomali yang kian menjauhkan pemerintah dari tujuan mewujudkan triple track strategy berupa pro growth, pro job, apalagi pro poor.

Rekonsiliasi
Perseteruan Menteri Kehutanan versus Kepala Polri adalah kemenangan para pembalak liar serta pelaku kejahatan kehutanan dan lingkungan lainnya. Dengan konfigurasi peta persoalan yang telah demikian gamblang, perlu kiranya ditarik sebuah ketegasan penyelesaian. Tidak bisa tidak, Menteri Kehutanan dan Kepala Polri harus duduk satu meja untuk mencari solusi atas persoalan yang kini tengah dihadapi. Daripada keduanya terus berseteru, sementara para pembalak liar jalan terus, harus dibangun sebuah kesepahaman dan persamaan persepsi tentang penanganan masalah atau musuh bersama. Sebagai pejabat negara, keduanya harus mampu menunjukkan sikap kenegarawanan, tidak hanya mengedepankan ego, apalagi pendekatan kekuasaan yang dilandasi sikap emosional sempit. Kesamaan persepsi tersebut tidak hanya berlaku pada tataran elite, tapi harus mengalir hingga ke tingkat aparat di lapangan selaku street level birokrasi.

Di sisi lain, situasi panas dan perseteruan yang terus melanda akan semakin menggerogoti kewibawaan pemerintah. Karena itu, Presiden selaku atasan kedua pejabat negara tersebut harus segera turun tangan untuk mendudukkan kembali keduanya dalam sebuah meja koordinasi yang memungkinkan ditemukannya solusi yang elegan dan tidak saling memalukan, apalagi mengalahkan satu sama lain. Rekonsiliasi secara sejajar (equal) antara Menteri Kehutanan dan Kepala Polri adalah sebuah keniscayaan.

Di tengah beratnya berbagai permasalahan yang kini tengah mengepung bangsa Indonesia, termasuk krisis kehutanan multidimensi yang melanda sektor kehutanan, diperlukan sebuah solidaritas yang erat dan kukuh di kalangan pemerintah bersama-sama dengan seluruh stakeholder selaku pemangku kepentingan. Sudah selayaknya Menteri Kehutanan dan Kepala Polri berjabat tangan sekaligus bahu-membahu menjerat para pembalak liar. Setidaknya, soliditas Menteri Kehutanan dan Kepala Polri selalu diperlukan dalam menangani berbagai kejahatan kehutanan dan lingkungan, termasuk menangani pelanggaran pembakaran hutan serta lahan penyebab kabut asap yang kini sudah mulai kembali marak. Sekali lagi, rekonsiliasi Menteri Kehutanan-Kepala Polri adalah sebuah keharusan.


Senin, 30 Juli 2007

Opini

Kemajemukan Minus Toleransi

Achmad Munjid

·  Kandidat Doktor Bidang Religious Studies, Temple University, Philadelphia, USA

Penggerudukan terhadap Lembah Karmel di Cianjur, Jawa Barat, oleh sejumlah kelompok umat Islam beberapa hari lalu (Tempo Interaktif, 20 Juli) telah memaksa Komunitas Tritunggal Mahakudus mengurungkan konferensi internasional bertajuk “Kobarkan Api Kristus”, yang hendak mereka gelar pada 24-29 Juli 2007. Bagi saya, peristiwa ini adalah alamat buruk tentang kian pudarnya toleransi di tengah masyarakat kita. Sekaligus, ini adalah ancaman serius terhadap pluralitas kehidupan sosial kita yang mendesak untuk diatasi.

Betapapun, peristiwa Lembah Karmel tersebut adalah cermin dari watak pasang-surut hubungan antarkomunitas agama, terutama muslim-Kristen, di Tanah Air yang dipengaruhi macam-macam faktor. Karenanya, faktor-faktor itu, berikut kaitannya satu sama lain, perlu dikenali dengan cermat jika antagonisme antarpemeluk agama hendak dihindari. Dalam kasus Lembah Karmel, sekurangnya empat faktor berikut perlu diperhatikan.

Pertama, corak keberagamaan. Kita tahu, bersama Banten, Garut, Tasikmalaya dan beberapa wilayah lain, Cianjur adalah daerah yang memberlakukan peraturan daerah syariah. Penelitian International Center for Islam and Pluralism atas 20 pesantren di 10 kabupaten pada 2005 lalu mengungkapkan bahwa umat Islam di sejumlah wilayah Jawa Barat, termasuk Cianjur, memang memiliki corak keberagamaan yang cenderung normatif atau formal. Ini sekaligus sedikit menjelaskan mengapa dulu gerakan Darul Islam berhasil membangun kantong-kantong kekuatan di sana.

Perlu ditegaskan, kenormatifan atau formalisme keberagamaan ini bukanlah kesimpulan yang bisa digeneralisasi untuk menilai sebagian besar muslim Jawa Barat, bahkan Cianjur. Ia juga bukanlah merupakan watak kultural yang secara historis diandaikan tidak berubah. Poin saya: laku kerasnya perda syariah di banyak wilayah Jawa Barat tentu mengucapkan adanya kebenaran tentang kuatnya kecenderungan formalisme agama di sana. Ini perlu disadari jika pergaulan sosial yang menyangkut aspek agama hendak dikembangkan secara konstruktif.

Kedua, faktor permainan politik. Yang lebih peka menangkap kecenderungan tersebut biasanya justru kaum politikus. Sebab, formalisasi agama memang empuk sebagai komoditas politik. Tapi jelas pula, di tengah kemajemukan masyarakat kita, ia sungguh amat rentan memicu konflik. Di Cianjur, komitmen pada perda syariah yang kemudian dirumuskan sebagai Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) telah mengangkat sekaligus menyingkirkan Wasidi Swastomo sebagai bupati (periode 2001-2006).

Alih-alih meraup dukungan dari semua golongan, akibat mengeluarkan izin perluasan Lembah Karmel pada semester terakhir masa jabatannya, oleh kalangan muslim pendukungnya ia justru dianggap telah mengkhianati komitmennya pada proyek Gerbang Marhamah. Akibatnya, ia tak hanya gagal meraih kursi bupati periode berikutnya, hubungan muslim-Kristen di Cianjur pun memburuk. Penggerudukan terhadap lokasi wisata ziarah keagamaan itulah buktinya.

Ketiga, kekurangpekaan para pemimpin agama. Dalam kasus Lembah Karmel, bisa jadi sejumlah unsur berikut ini telah membentuk kombinasi khas yang bersifat kebetulan: kegersangan batin kalangan menengah-atas (segmen utama pengunjung Lembah Karmel), tawaran penyembuhan dan pesona kehidupan rohani komunitas Katolik beraliran Karismatik itu, latar etnis pendiri utama komunitas Tritunggal Mahakudus, serta lingkungan asri berhawa sejuk pegunungan. Semua itu mendukung terbentuknya Lembah Karmel sebagai oasis spiritual orang-orang kaya dan “istana pertapaan” yang hampir ideal.

Namun, bukankah di tengah dusun-dusun berpenduduk mayoritas muslim yang rata-rata miskin, arsitektur khas Kristen yang berdiri megah di area puluhan hektare dan hilir-mudik kendaraan mewah para pengunjungnya sangat potensial menyulut kecemburuan? Tentu masyarakat sekitar bukan tidak diuntungkan secara ekonomi. Tapi, jika faktor kecemburuan ini dibiarkan, ia menjadi bara dalam sekam yang dengan mudah terus membesar.

Hal yang sama juga terjadi ketika dilakukan entah oleh pihak muslim ataupun kelompok lain. Islamic Center di Manokwari, yang menyulut pengibaran bendera Kota Injil beberapa waktu lalu, adalah contohnya. Lagi pula, di tengah kubangan kemiskinan sebagian besar umat, mengapa kita harus begitu mementingkan pembangunan “istana peribadatan” yang kelewat megah? Bukankah Yesus Kristus dan Nabi Muhammad justru hidup dan mati dalam keadaan miskin?

Dalam kehidupan sosial yang serba sulit seperti sekarang ini, kita membutuhkan lebih banyak pemimpin agama yang memiliki kepekaan sosial, baik dalam kaitannya dengan kenyataan internal umat sendiri maupun dalam hubungan dengan komunitas lain.

Keempat, kurangnya komunikasi terbuka antarkomunitas. Kejadian Lembah Karmel sekaligus memperlihatkan betapa komunikasi antarkomunitas yang berlangsung selama ini bersifat amat terbatas, sebatas permukaan, semu, dan karenanya sama sekali tidak memadai. Akibatnya, kecurigaanlah yang lebih menjadi mekanisme relasi antarkelompok. Dalam situasi demikian, informasi tentang pihak lain sering kali beredar secara sepotong-sepotong, manipulatif, salah, dan menyesatkan. Pihak-pihak yang berbeda saling berbicara baru ketika timbul soal untuk dipercekcokkan.

Saya hampir yakin, ratusan orang yang menggeruduk Lembah Karmel itu digerakkan terutama oleh informasi yang menyesatkan atau kabar yang sengaja digemparkan buat menyulut bara ketegangan yang sudah lama tersimpan. Lebih celaka lagi, akibat deraan krisis yang berkepanjangan, kini bermunculan kelompok-kelompok agama yang sibuk mencari dalil demi mengumbar kemarahan dan menebar kebencian atas siapa saja yang bisa ditaklukkan.

Toleransi dan dialog

Mari kita akui sekarang bahwa bahkan syarat minimal terpeliharanya masyarakat yang plural pun ternyata kini tidak kita punyai: toleransi. Toleransi yang dimaksud di sini adalah apa yang disebut John Rawls (1987: 12) sebagai “metode pengelakan” (method of avoidance) bersisi ganda. Yakni, mengelak dari pemaksaan keyakinan sendiri atas orang lain dan tidak menolak orang lain memeluk dan mempraktekkan keyakinan mereka.

Padahal toleransi ini saja tidak cukup untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat plural yang demokratis. Agar toleransi tidak berubah menjadi sarana alienasi, ia harus disertai pergumulan kritis (critical engagement) setiap pihak dalam rangka membentuk dunia bersama yang terbaik. Untuk itu, kita butuh dialog terbuka yang bertumpu pada solidaritas intelektual dan sosial sekaligus (David Hollenbach, 1998: 13-5).

Solidaritas intelektual adalah kehendak yang sungguh-sungguh dan adil dalam memperlakukan kehadiran pihak lain, termasuk dalam berdebat. Sedangkan solidaritas sosial adalah kehendak tulus untuk menerima pihak lain sebagai sesama warga berikut hak-hak dan kewajiban yang harus dipelihara.

Dalam kaitan inilah sesungguhnya kita amat membutuhkan komunikasi dan dialog antaragama, baik di kalangan para pemimpin maupun kaum awam. Bagi bangsa yang tengah terseok akibat lilitan rupa-rupa persoalan, dialog agama yang kita perlukan bukan terutama percaturan, apalagi perbantahan, teologis dan filosofis, melainkan dialog yang dalam istilah Paul F. Knitter (1995:17) bersifat soteriocentric. Yakni dialog, baik verbal maupun sosial, yang terutama bertujuan mengatasi pelbagai persoalan kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab bersama setiap komunitas agama, seperti kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, kesenjangan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, ketimpangan sosial dan gender, kerusakan lingkungan, serta perdagangan manusia dan lain-lain.

Dengan bersama-sama menggarap isu nyata bersama itulah kita akan mampu menerjemahkan hakikat nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial. Kehadiran dan perjumpaan dengan pihak lain bukan saja tidak menjadi ancaman, tapi menjadi anugerah yang wajib disyukuri sepenuh hati dalam proses indah mendendangkan lagu kebenaran.


Sabtu, 28 Juli 2007

Opini

Ekstradisi Koruptor Terancam Gagal

Marwan Mas

·  PENGAMAT HUKUM DAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS 45, MAKASSAR

Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura untuk menangkap buron koruptor yang bersembunyi di Singapura terancam gagal. Selain belum diratifikasi, implementasi perjanjian pertahanan atau defence cooperation agreement (DCA) mengalami jalan buntu, yang pada akhirnya berpengaruh pula pada perjanjian ekstradisi untuk membawa koruptor kakap ke Indonesia.

Seperti diketahui, perjanjian ekstradisi terhadap koruptor diboncengi perjanjian di bidang pertahanan. Indonesia sangat berkepentingan mengembalikan koruptor dan uang negara yang diduga disimpan di bank Singapura. Kesepakatan DCA menggunakan wilayah Indonesia sebagai tempat latihan militer adalah buah dari ketergantungan Indonesia, meski akan mempengaruhi eksistensi kedaulatan Indonesia. Sebaliknya, Singapura menyadari terbatasnya wilayah mereka, baik daratan maupun lautan, untuk mengembangkan kekuatan militer mereka, sehingga perjanjian ekstradisi dijadikan senjata pamungkas untuk memaksa Indonesia menyetujui DCA.

Kesepakatan DCA yang satu paket dengan perjanjian ekstradisi telah memojokkan posisi Indonesia yang bertahun-tahun membujuk Singapura ke meja perundingan ekstradisi. Jika saja negosiasi terhadap implementasi DCA gagal, dipastikan perjanjian ekstradisi pun akan gagal. Indonesia memang dilematis, karena untuk membawa pulang buron koruptor dan aset negara yang dibawa kabur ke Singapura, tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Keniscayaan perjanjian ekstradisi menjadi momentum untuk mengembalikan para konglomerat hitam yang melarikan diri ke Singapura. Malah mereka diduga telah berganti kewarganegaraan untuk mengelak dari tanggung jawab atas kejahatan ekonomi dan korupsi yang mereka lakukan. Para konglomerat hitam dapat dipulangkan ke Indonesia beserta dana yang dikorup yang disimpan di Singapura, seperti pada penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Karena itu, perlu ada landasan hukum antara Indonesia dan Singapura berupa perjanjian ekstradisi.

Penolakan DCA

Sebagian besar Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat menolak meratifikasi DCA. Poin penting yang dipersoalkan DPR adalah soal pengaturan wilayah latihan yang disebut area Alpha I, Alpha II, dan Bravo. Juga adanya kesepakatan dalam DCA yang memberi kebebasan Singapura mengajak negara lain dalam latihan militer di wilayah Indonesia. Kedua poin ini akan menjadi “puncak gunung es” dari persoalan penting berkaitan dengan penandatanganan DCA. Berbagai komponen rakyat juga menolaknya karena Singapura terkesan melecehkan kedaulatan Indonesia.

Sejak awal perjanjian Indonesia-Singapura ditandatangani, banyak pihak yang menaruh harapan sekaligus meradang. Betapa tidak, pemerintah hanya membesar-besarkan perjanjian ekstradisi, tanpa mengungkapkan secara transparan pada kesepakatan DCA. Akibatnya, anggota DPR mengancam tidak meratifikasi dua perjanjian yang telah diteken, bahkan sudah ada ancaman melakukan interpelasi untuk meminta Presiden menjelaskan maksud kesepakatan itu. Hal tersebut akan mengancam kelangsungan perjanjian ekstradisi yang sebenarnya bisa menguntungkan Indonesia.

Yang menjadi soal adalah sikap pemerintah yang tidak transparan, malah cenderung menutup-nutupi fakta. Realitas ini menunjukkan betapa posisi tawar diplomasi Indonesia lemah dibanding negara kecil, Singapura. Bagaimanapun, kedaulatan wilayah menjadi hal yang sangat penting diperhatikan pemerintah saat melakukan perjanjian dengan negara lain. Potensi geografis Indonesia seharusnya bisa menjadi faktor yang mendongkrak kekuatan diplomasi, bukan justru sebaliknya, menjadi lemah dan didikte kekuatan asing.

Dalam perundingan implementasi DCA antara Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo terjadi perdebatan sengit yang berujung pada deadlock. Menteri Pertahanan meminta agar pengaturan area Bravo untuk latihan militer Singapura dilakukan berdasarkan Pasal 6 DCA bahwa pengaturan teknis, operasional, dan administratif tiap-tiap area latihan ditentukan bersama. Tapi Singapura menilai, setelah DCA ditandatangani, tidak ada lagi pembicaraan soal pengaturan area Bravo sebagai tempat latihan militer.

Menteri Luar Negeri Singapura menilai penggunaan Perairan Natuna (area Bravo) sudah disepakati dalam perjanjian 23 April lalu. Menteri juga memberi sinyal, masih banyak hal yang harus dibicarakan, seperti koordinat daerah latihan, frekuensi latihan, termasuk jumlah kapal Singapura, pengaturan penembakan meriam, dan peluncuran rudal (Koran Tempo, 17 Juni). Gagalnya perundingan terhadap implementasi DCA menjadi kendala pula dalam meratifikasi perjanjian ekstradisi.

Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan setiap perjanjian internasional harus mendapat persetujuan DPR melalui ratifikasi. Parlemen Indonesia dan Singapura harus meratifikasi kedua perjanjian itu. Prinsip transformasi dan delegasi dalam setiap perjanjian menjadi penting agar perjanjian yang dibuat tidak hanya eksis di atas kertas.

Beda sistem hukum

Ancaman kegagalan mengekstradisi koruptor dari Singapura bukan hanya pada kemungkinan gagalnya kesepakatan implementasi DCA, melainkan juga pada perbedaan sistem hukum. Apalagi Singapura menggunakan pilihan hukum (choice of law) bahwa koruptor yang akan diekstradisi harus melalui mekanisme sistem hukum Singapura. Pengadilan Singapuralah yang paling menentukan koruptor layak diekstradisi ke Indonesia. Bahkan kewajiban Singapura mengembalikan koruptor ke Indonesia tidak diimbangi dengan pengembalian aset koruptor (asset recovery), karena Singapura memilih mekanisme Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam sistem hukum Singapura, kewenangan ekstradisi berada pada lembaga yudikatif, bukan eksekutif, seperti praktek di Indonesia. Koruptor yang akan diekstradisi harus diuji secara yudisial, seperti telah ditetapkan tersangka/terdakwa. Ia juga diberi hak untuk meminta pengadilan Singapura menguji kembali dasar dan prosedur ekstradisi yang diminta pemerintah Indonesia.

Jika pengadilan Singapura berpendapat bahwa dasar dan prosedur ekstradisi tidak sesuai dengan hukum Singapura, ekstradisi tidak akan dikabulkan. Belajar pada kasus Hendra Raharja saat akan diekstradisi dari Australia, ternyata begitu rumit akibat perbedaan sistem hukum. Akibatnya, Hendra Raharja beserta hasil korupsinya sampai meninggal dunia tidak pernah dapat dibawa ke Indonesia.

Kelemahan pengaturan korupsi Indonesia juga bisa menjadi hambatan, karena bukan hanya suap yang digolongkan korupsi, melainkan yang amat penting adalah korupsi yang memenuhi unsur melawan hukum, memperkaya atau menguntungkan pribadi atau orang lain, serta merugikan keuangan/perekonomian negara. Sementara itu, korupsi di Singapura hanyalah perbuatan menyuap, sehingga pengadilan Singapura hanya akan mengabulkan ekstradisi bagi koruptor yang berbentuk penyuapan. Aspek ini bisa dijadikan alasan bagi pengadilan Singapura untuk membatalkan atau mengulur-ulur ekstradisi.

Ekstradisi hanya akan bermakna untuk mengembalikan buron koruptor bersama aset koruptor (asset recovery) jika perbedaan sistem hukum bergerak ke arah yang lebih substantif. Terutama pada kesamaan persepsi pemberantasan korupsi kedua negara serta pembaruan semangat pemerintah dan aparat hukumnya untuk tidak main-main dalam mengejar koruptor kakap yang bersembunyi di negara lain.

Ketergantungan kita kepada Singapura begitu nyata, terlepas apakah Singapura menyadari agar mau menghapus persepsi publik Indonesia bahwa Singapura sebagai “surga” bagi para koruptor dan pencucian uang. Salah satu aspek yang amat krusial diwaspadai, jangan sampai Singapura memaksakan kehendak terhadap implementasi kesepakatan DCA yang nyata-nyata merugikan kehormatan bangsa dengan mengobok-obok wilayah demi kepentingan militernya. Keinginan Singapura menggunakan wilayah Kepulauan Riau sebagai area latihan perang militer sudah pasti mengganggu ketenteraman rakyat dan menutup peluang pengembangan investasi.


Sabtu, 28 Juli 2007

Opini

Karakter Calon Gubernur Jakarta

Agus Wahid, penulis, tinggal di Jakarta

Genderang perang terbuka baru saja dimulai. Itulah kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, sebuah agenda yang berkonsekuensi menaikkan suhu politik, di samping kemacetan lalu-lintas di berbagai titik dan sejumlah dampak kontagionnya. Yang perlu kita catat: sampai sejauh mana kandidat terpilih mampu membenahi sebagian daerahnya yang berstatus tertinggal, di samping segunung persoalan yang terus melekati daerah ibu kota negara ini?

Status daerah tertinggal–dalam konteks Jakarta sebagai kota metropolitan–sungguh paradoksal dan boleh dikatakan mustahil. Tapi itulah fakta yang tak dapat dibantah. Beberapa waktu lalu pemerintah mengumumkan sembilan desa di Jakarta yang tercatat tertinggal: di Kepulauan Seribu, Kelurahan Setu (Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur), Manggarai dan Manggarai Selatan, serta di Tebet (Jakarta Selatan).

Memang, ketertinggalan suatu daerah tak lepas dari kekuatan finansial penduduknya. Juga budaya hidupnya yang relatif tidak mempedulikan soal kelayakan papan dan kesehatan tata ruang sehingga kekumuhan daerah atau lokasi itu menjadi dikategorikan tertinggal. Namun, keberadaan desa atau lokasi hunian itu tak lepas dari perangkat “negara”, mulai lurah, camat, wali kota, sampai gubernur dan wakil gubernur. Semuanya punya otoritas untuk menyikapi bagaimana agar tidak terjadi ketertinggalan.

Karena itu, realitas daerah tertinggal di tengah Jakarta sesungguhnya menggambarkan perilaku kekuasaan yang tidak “nyambung”, bahkan keliru. Kondisi obyektif ini juga mengundang pertanyaan: bagaimana distribusi anggaran daerah Jakarta yang bernilai triliunan rupiah?

Maka, dari realitas status ketertinggalan itu, kita dapat melihat indikator determinan: bukan persoalan keahlian yang diperlukan dalam memimpin Jakarta saat ini, melainkan adanya krisis komitmen, integritas, dan kejujuran. Berbicara keahlian, kiranya Pemerintah DKI Jakarta punya tenaga profesional (ahli) yang jumlahnya relatif tidak terhitung. Tapi peranan para ahli itu tampaknya tidak memberikan kontribusi yang konstruktif bagi masyarakat Jakarta. Hal itu menampakkan tidak berjalannya sistem yang dibangun. Hal ini bukan karena ketidakbecusan para desainer dalam membuat sistem, melainkan justru lantaran implementasinya diacak-acak oleh perangkatnya sendiri, bahkan pemimpin puncaknya. Pengacak-acakannya bersumbu pada sikap kekuasaan yang mendahulukan kepentingan sempitnya daripada kepentingan publik. Karena sikap kekuasaan seperti ini, sering kita saksikan fenomena kebijakan yang berbau kolusi.

Sebagai ilustrasi faktual, Pemda Jakarta Utara memberikan izin reklamasi seluas 2.700 hektare sepanjang 32 km, membentang dari wilayah Tangerang hingga Bekasi. Kebijakan ini mengakibatkan luapan air yang mengalir ke pantai tertahan dan akhirnya–ketika hujan turun–menggenangi beberapa titik di Jakarta Utara. Di sisi lain, kebijakan itu pun mengakibatkan hilangnya perkampungan dan pekerjaan ribuan nelayan di Kanal Muara Angke, Muara Baru, Kampung Luar Batang, permukiman di Taman Impian Jaya Ancol, serta Marunda Pulo. Inilah format kebijakan yang mengakibatkan kemiskinan atau ketertinggalan sebagian warga Jakarta.

Kebijakan itu–harus kita catat dengan jujur–sarat dengan aroma kolusi. Para oknum Pemda DKI Jakarta–karena konsesi yang diterimanya–rela mengeluarkan izin kepada para pengembang yang membangun perumahan mewah di Pluit (Jakarta Utara). Atau–atas nama pengembangan potensi wisata pantai untuk meningkatkan pendapatan asli daerah–pemda memperluas wilayah wisata Ancol.

Di sisi lain dan hal ini relatif sangat baru, Pemda DKI Jakarta–atas nama upaya mengurangi kemacetan lalu-lintas–membangun jalan untuk busway. Kita saksikan, kerangka solusi itu tetap mengundang masalah, sekaligus kondisi ketidakadilan dalam pemakaian jalan raya. Sebuah renungan, mengapa proyek yang tidak memberikan solusi ini dipaksakan? Jawabnya tak jauh dari “mumpungisme” (carpedium) di mana sang oknum ikut menikmati proyek yang bernilai triliunan rupiah itu.

Tentu masih cukup banyak fenomena kolusi yang akhirnya merusak sistem pemerintahan Jakarta, meski di dalamnya terdapat banyak ahli. Karena itu–kalau boleh mengkritik–ada kekeliruan mendasar dalam slogan yang dikembangkan tim Fauzi-Prijanto. Kata “serahkan pada ahlinya”–di satu sisi–menguatkan Fauzi karena pengalamannya dan itu berarti ahlinya. Namun, slogan ini justru menjadi bumerang. Kalau memang dia ahlinya, mengapa Jakarta masih amburadul? Lalu di mana peranan keahliannya? Slogan itu pun mengandung makna mengecilkan peran para Gubernur DKI Jakarta, dari yang sekarang hingga ke belakang. Bukan tak mungkin, di antara Gubernur DKI dan/atau keluarganya, ada yang cukup tersinggung dengan arti implisit pengecilan itu.

Dilihat dari kelengkapan infrastruktur dan sumber daya manusianya, Jakarta saat ini sesungguhnya lebih memerlukan pemimpin yang berkarakter: punya komitmen dan integritas kuat untuk membenahi berbagai sistem pengelolaan Jakarta, kejujuran yang tahan uji dari sejumlah sogokan dan fasilitas serba wah, dan keberanian bertindak tegas meski tetap harus arif. Karakter ini diperlukan untuk menghadapi kekuatan amoralitas pejabat DKI Jakarta yang selama ini sudah destruktif karena mengedepankan budaya pragmatisme dan materialisme. Inilah krisis moral dan mental yang sering dieksploitasi para oportunis, dari kalangan pelaku ekonomi atau lainnya yang bersifat multidimensional.

Akhir kata, pilkada langsung di tengah Jakarta diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang berkarakter. Dengan karakter ideal itu, persoalan status daerah tertinggal di tengah Jakarta akan segera terbenahi. Implikasinya bukanlah sekadar pemolesan wajah atau fisik Jakarta yang lebih bagus atau indah, tapi para penduduknya juga akan diperhatikan. Sebab, ketika karakter mulia itu ada dalam diri sang pemimpin, ia tak akan rela hak-hak dasar rakyat terabaikan atau ternistakan. Semoga.


Jum’at, 27 Juli 2007

Opini

Republik dan Dendam dalam Politik

Robertus Robet

·  Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pendidikan Demokrasi

Di sela-sela deru kampanye pemilihan langsung Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, terselip dua masalah mendasar menyangkut etika politik Indonesia kontemporer. Yang pertama berangkat dari berita dukungan Slamet Kirbiantoro, Djasri Marin, dan Asril Tanjung terhadap kubu Adang Daradjatun. Calon lain yang juga gagal, Sarwono Kusumaatmadja, diberitakan juga memfasilitasi Adang Daradjatun untuk bertemu dengan pendukungnya.

Kejadian kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan calon independen mengikuti pemilihan kepala daerah. Dari sudut pandang politik liberal yang sedikit primitif, kedua hal ini barangkali akan dianggap wajar, bahkan diberi nilai positif. Liberalisme memang merupakan teori dan praktek pembatasan kekuasaan demi kebebasan individual. Namun, dari sudut pandang pendirian Indonesia sebagai sebuah republik, dua hal ini sesungguhnya secara prinsipiil tidak dapat diterima. Mengapa?

Mari kita mulai dari fakta. Diketahui bahwa pada mulanya Slamet Kirbiantoro dan Djasri Marin bermaksud mengajukan pencalonan dirinya melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi karena PDIP pada akhirnya mencalonkan Fauzi-Prijanto, mereka gagal maju ke pencalonan. Begitu juga Sarwono, yang kurang direspons PDIP, kemudian mencoba mencari dukungan dari PKB dan juga PAN. Belakangan, semua partai yang didekati ternyata bersatu mendukung satu calon gubernur, yakni Fauzi Bowo. Otomatis kandaslah pencalonannya. Menjelang kandas, baru kemudian muncul ide menggugat ke Mahkamah Konstitusi agar membuka peluang bagi calon independen. Gugatan ini dipenuhi, tapi bukan untuk pilkada tahun ini.

Yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana para calon yang urung tersebut kemudian berbalik mendukung calon yang diajukan oleh lawan politiknya? Dari kejadian ini kita mendapat gambaran sederhana. Pertama, rupanya kehendak untuk berpolitik dan berkuasa sama sekali tidak didasarkan pada suatu pandangan ideologis dan komitmen kepada nilai-nilai dasar kepolitikan yang paling encer sekalipun. Ideologi bekerja dengan membentuk dan memberi dasar identitas politik subyek di dalamnya. Ini membuat subyek itu tidak boleh dengan gampang mengubah pilihan dan berpindah dukungan seketika seenaknya.

Kedua, dengan itu, karena lepas dari ideologi, bisa diduga bahwa yang menjadi dasar motif tindakan adalah semata-mata pribadi. Dan dengan membalik dukungan secara demikian, ia pada akhirnya memang menjadikan seluruh proses politik ini benar-benar sebagai urusan pribadi. Pengalihan dukungan itu bahkan bisa dipandang sebagai langkah yang didasarkan pada suatu dendam pribadi. Apakah dendam boleh di dalam politik?

Politik yang substantif, sebagaimana didefinisikan oleh para filsuf dari Aristoteles hingga Bung Hatta, adalah tindakan luhur yang diarahkan pada kepentingan dan kemaslahatan bersama. Dengan bersama, yang dimaksud adalah publik. Publik selalu berarti orang banyak, kolektif. Karena itu, filsuf seperti Aristoteles, Cicero, Machiavelli, Arendt, Soekarno, dan Hatta menegaskan pentingnya virtue atau keutamaan di dalam politik. Dengan itu, yang dimaksud adalah kehendak untuk bertindak dalam cahaya dignitas. Dengan virtue, politik selalu diajukan ke arah keluhuran. Dignitas dan keluhuran hanya mungkin hadir apabila setiap warga menolak self interest, korupsi, paksaan, dan totalisasi. (Norberto Bobbio dan Maurizio Viroli, 2003, The Idea of the Republic, Polity Press: London, hlm. 13)

Di atas pendasaran semacam itu, mengikuti istilah Hannah Arendt, sebuah tindakan politik baru bisa disebut politik apabila ia didasarkan pada motif kepentingan umum. Politik tidak pernah dan tidak boleh menjadi urusan pribadi. Dengan sendirinya, dendam yang merupakan kulminasi dan puncak personalisasi kepentingan benar-benar diharamkan. Dendam adalah ekstrem lain dari self-interest yang dalam sudut pandang filosofis masih satu akar dengan kekerasan dan korupsi.

Persoalan kedua, soal calon independen. Banyak pihak bergerak dalam antusiasme yang menganggap bahwa dibukanya kesempatan bagi calon independen berarti meningkatnya kualitas demokrasi. Anggapan ini dalam artian tertentu keliru. Mengapa? Untuk menjawab ini, kita mesti secara teliti dan sadar memperhatikan tiga konsep berbeda yang sering dicampuradukkan secara semena-mena, yakni demokrasi, liberalisasi, dan republik. Demokrasi adalah urusan bagaimana supaya orang banyak (dewasa) ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik. Liberalisme adalah paham yang menekankan kebebasan individu sebagai nilai dan tujuan tertinggi kepolitikan, sementara republik atau republikanisme adalah pandangan yang mengutamakan common good.

Calon independen jelas pasti menambah bobot liberalisasi dalam politik. Tapi tidak dengan serta-merta berkaitan dengan demokrasi. Bisa jadi secara implikatif ia malah melecehkan demokrasi. Di dalam proses demokrasi, orientasi utama seluruh mesin dan peralatan politik diarahkan pada bagaimana menarik seluas-luasnya partisipasi. Untuk ini, mesin dan alat yang paling rasional dan efektif adalah partai, bukan personal dan tokoh. Dengan demikian, di dalam tradisi berdemokrasi, partai memiliki nilai etisnya sendiri. Karenanya lagi, seorang demokrat sejati tidak boleh menyepelekan partai, gonta-ganti partai, main tukar nama partai, atau yang paling ekstrem membubarkan dan melarang partai.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa, becermin pada langgam perilaku politik belakangan ini, kita menyaksikan gejala yang sungguh-sungguh merusak demokrasi, tapi melalui jalur demokrasi, yakni kembalinya orang-orang kuat dalam rupa para saudagar, cukong, dan birokrat-priayi Orde Baru. Orang-orang kuat ini masuk politik, bukan dengan mengandalkan gagasan dan tujuan politik untuk kemaslahatan, melainkan dengan mengandalkan kekuatan uang, penguasaan gangster, dan manipulasi massa. Di dalam sistem demokrasi yang terliberalisasi sedemikian rupa, orang-orang kuat ini yang paling gampang punya akses untuk terjun dan menguasai panggung-panggung politik. Bahkan, di dalam kondisi di mana partai berperan demikian besar, kekuatan mereka tetap sulit dibendung. Di sini, keputusan untuk membolehkan calon independen akan mengakibatkan kelas semacam ini semakin marak masuk ke kepolitikan kita. Ini bukannya akan menyehatkan demokrasi, tapi malah akan memberikan batu sandungan yang besar bagi demokrasi.

Di luar ambisi dan perebutan jabatan di pilkada, ada yang harus kita ingat dan camkan bahwa, bersamaan dengan kenikmatan demokrasi sekarang ini, kita semua hidup dalam persekutuan bersama bernama Republik Indonesia. Dulu, kata republik pasti diambil bukan tanpa makna. Republik atau respublica secara harfiah berarti hal umum. Dengan itu, ia menegaskan bahwa tujuan politik adalah merealisasi tujuan-tujuan ke arah pencapaian kemaslahatan bersama. Implikasinya, republik selalu mengandaikan penerimaan akan yang lain, pengutamaan kepada kepentingan dan keselamatan orang banyak, pemeliharaan nilai-nilai solidaritas. Akibatnya, setiap tindakan di muka publik yang memamerkan ambisi pribadi di atas yang umum, entah dalam bentuk korupsi, personalisasi jabatan publik, ataupun kekerasan, adalah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan jiwa republik.

Menghindari kemerosotan ini, mestinya setiap kita, baik yang berprofesi selaku ahli-ahli hukum di Mahkamah Konstitusi, para pejuang demokrasi di televisi, politikus bekas militer, maupun para ningrat di partai-partai bisa berada dalam satu pengertian demi menjaga dan memelihara pendirian-pendirian dan warisan yang sungguh berharga ini.


Jum’at, 27 Juli 2007

Opini

Fenomena Muslim Demokrat

Zacky Khairul Umam, peneliti Program Studi Arab Universitas Indonesia

Dalam konteks global, Islam terus disorot sebagai biang keladi ketidakbersahabatan dengan demokrasi. Laporan Index of Political Right and Civil Liberty (Freedom House, 2002) silam mengungkapkan, sepanjang tiga dekade terakhir, negara-negara muslim pada umumnya gagal membangun politik yang demokratis.

Sepanjang periode tersebut, hanya ada satu negara muslim yang mampu membangun demokrasi secara penuh selama lebih dari lima tahun, yakni Mali di Afrika. Dua belas negara muslim lainnya termasuk dalam kelompok semidemokratis. Sisanya, yakni 35 negara, bersifat otoritarian. Adapun delapan dari 13 negara dengan pemerintahan paling represif di dunia pada dekade yang lalu adalah negara-negara muslim.

Temuan itu paralel dengan perspektif para sarjana Barat. Bernard Lewis melihat identitas Islam politik yang melulu dilihatnya sebagai despotik-otoriter dan melakukan gebyah uyah pada “bahasa” politik Islam secara umum, tanpa mau bersusah payah menemui warna-warni yang lain. Ellie Kedourie (1992) menuduh pandangan politik kaum muslim yang unik, jauh dari modern, eksklusif, dan bangga mengglorifikasi warisan masa lalu akan menghambat untuk mempelajari dan menghargai hikmah kemajuan sosial-politik dari peradaban lain (baca: Barat).

Bahkan Samuel Huntington (1997) mengukuhkan Islam dan demokrasi sebagai dua makhluk antagonistik yang tidak bisa berdampingan. Mereka mengklaim bahwa Islam yang bertanggung jawab atas kegagalan konsolidasi demokrasi di negara-negara muslim. Semakin kuat Islam dalam suatu masyarakat, demokrasi mustahil tumbuh di dalamnya, karena, prasangka Huntington, “watak budaya dan masyarakat muslim amat tidak bersahabat dengan demokrasi (liberal)”.

Sayangnya, generalisasi fenomena tersebut jatuh pada selubung otoriter yang simplistis. Mereka lebih melihat pada kegagalan rezim-rezim Islam seperti Republik Islam Iran (setidaknya ketika di bawah kepemimpinan Imam Khomeini), Taliban Afganistan, dan Kerajaan Arab Saudi saat ini. Kelompok-kelompok Islamis yang masih aktif, seperti al-Ikhwan al-muslimun di Mesir, Jama’at-i Islami di Pakistan, FIS di Aljazair, Hizb al-Tahrir di Palestina, serta Darul Islam dan Majelis Mujahidin di Indonesia juga memperkuat pandangan mereka.

Temuan empiris Saiful Mujani yang menyorot budaya politik muslim Indonesia pasca-Orde Baru, yang diabadikan dalam Muslim Demokrat (2007), mematahkan generalisasi esensialistik dalam melihat Islam dan demokrasi yang berkorelasi negatif. Observasi sistematis tentang religiositas, orientasi politik, dan kecenderungan umat muslim terhadap budaya demokrasi secara riil membuktikan bahwa muslim Indonesia menyambut demokratisasi tanpa terlalu lelah berbenturan dengan keberagaman. Semakin saleh kaum muslim Indonesia, ternyata secara faktual menunjukkan komitmen partisipatif secara demokratis yang membanggakan.

Orientasi kesalehan warga NU, Muhammadiyah, serta entitas Islam lainnya tidak menyebabkan apatisme pada demokratisasi. Selama satu dekade pasca-Orde Baru, berkah demokrasi merekah menjadi ruang bernapas yang cukup lega untuk mengekspresikan afiliasi dan partisipasi politik yang cukup tinggi. Itu pula yang kita lihat selama dua kali pemilu reformasi (1999 dan 2004). Hal ini menunjukkan hubungan paralel antara eksistensi umat beragama sekaligus perayaan kewargaan yang demokratis. Ikatan-ikatan kewargaan yang berkembang dalam civil society ditunjukkan umat muslim dengan solidaritas sosial dan tingkat toleransi yang lumayan baik, sehingga menjadi modal sosial yang berharga dalam menumbuhkan partisipasi bahkan efikasi politik, yakni perasaan keterlibatan diri yang dapat mempengaruhi kebijakan politik secara praktis.

Selama ini pula fenomena Islamisme, yang kerap muncul dengan agenda syariah Islam, sementara masih menunjukkan sikap positif terhadap demokrasi dengan catatan bahwa Islamisme lahir dari kondisi masyarakat menengah kota, berpendidikan, dan memiliki status ekonomi yang cukup mapan. Konsep “negara Islam” dan “khilafah” masih terlalu melangit dalam konteks negara-bangsa Indonesia. Kita ketahui, kelompok-kelompok yang menyuarakan hal tersebut juga terfragmentasi. Sebagian di antaranya masih mendukung gerakan transnasional melampaui nasionalisme, sementara sebagian yang lain lebih realistis dengan tetap terlibat di dalam negara. Kenyataannya, fragmen kedua lebih berpengaruh secara signifikan daripada yang pertama.

Namun, jangan sampai fakta empiris tentang demokratisasi muslim Indonesia tersebut sebatas pada kenyataan temporal. Mari kita periksa. Tumbuhnya budaya demokratis dengan partisipasi dan gairah muslim belum bisa dinyatakan secara konklusif sebagai benar-benar demokrasi substantif. Karena yang baru tampak ialah prosedur yang dinaungi demokrasi untuk setiap warga negara. Lalu apa makna demokrasi ketika dijadikan prosedur sementara untuk, misalnya, mengegolkan hukum agama dalam hukum positif?

Noktah hitam semacam itu perlu diwaspadai. Demokrasi memang menjadi milik semua, tidak ada yang berhak mendaku makna tunggal demokrasi. Menjadi persoalan serius manakala demokrasi menyediakan pintu belakang dari gerakan-gerakan keagamaan yang pada dasarnya tidak demokratis, dengan menunggangi demokrasi justru untuk menelikung keadaban demokratis. Saya kira, kekhawatiran seperti inilah, seperti yang tampak menjelang pilkada DKI Jakarta dalam konteks lokal, yang menimbulkan keresahan publik.

Sejatinya, fenomena muslim demokrat harus diartikan secara prosedural sekaligus substansial. Tingkat kesalehan umat beragama yang berkorelasi positif dengan demokratisasi harus sejalan dengan kesadaran memaknai nilai-nilai demokratis dalam agama itu sendiri. Dengan jumlahnya yang terbesar, muslim Indonesia menjadi pilot-project keberhasilan membangun tradisi peradaban Islam kontemporer yang adil, terbuka, dan demokratis.

Dalam konteks itu, melihat kenyataan bahwa demokrasi telah menumbuhkan ruang publik yang representatif bagi nilai etik keagamaan di Indonesia, titik tengah yang memungkinkan ialah membangun demokrasi tanpa mengerdilkan peran agama, tapi juga tidak meliarkan gairah-gairah keagamaan yang terlalu meluap-luap. Sebagaimana dikatakan Khaled Abou El-Fadl (2006), “*Agama dapat menjalankan aneka peran di arena publik tanpa mengubah sistem politik yang ada menjadi teokrasi…. Gagasan bahwa agama harus dikurung dalam ranah privat yang kaku supaya demokrasi yang layak bisa eksis terlalu menyederhanakan masalah, dan itu tidak mencerminkan realitas demokrasi yang sukses”.


Kamis, 26 Juli 2007

Opini

Benturan atau Sintesis Peradaban?

Ali Noer Zaman, ESAIS, TINGGAL DI JAKARTA*)

Menurut Samuel P. Huntington, perang antarperadaban terjadi di antaranya karena perbedaan nilai-nilai yang mendasar dari sejarah, bahasa, kebudayaan, tradisi, dan agama di dunia, yang akhirnya mempengaruhi cara pandang manusia terhadap kelompok lain. Mengecilnya dunia akibat globalisasi telah memungkinkan orang sering bertemu, sehingga mempertajam kesadaran dan rasa perbedaan di samping rasa persamaan di antara berbagai komunitas, yang menentukan mana lawan dan mana kawan.

Prediksi Huntington tentang benturan peradaban agaknya sulit diterapkan di Indonesia, yang sejak dulu telah dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai peradaban besar dunia. Pengaruh asing yang pertama datang adalah kebudayaan India, yang membawa agama Hindu dan Buddhisme, disusul Cina, Islam, dan akhirnya Barat Kristen, yang masuk bersamaan dengan negara-negara kolonial, terutama Belanda.

Hal yang menarik adalah bahwa berbagai peradaban dunia itu bersinggungan secara damai untuk menghasilkan sebuah kebudayaan sintesis khas Indonesia. Perang-perang yang terjadi di tempat ini pada umumnya lebih diakibatkan oleh persoalan politik dan ekonomi. Kemampuan budaya Indonesia dalam menyerap berbagai peradaban dunia, menurut Clifford Geertz, seorang antropolog asal Amerika yang meneliti agama Jawa pada 1950-an, adalah adanya budaya animisme yang dianut masyarakat setempat, yang mampu mensintesiskan elemen animisme, Hindu-Buddha, dan Islam. Sifat lentur ini mampu menjinakkan watak radikal kebudayaan asing. Maka, dalam kasus Islam, Clifford Geertz menyatakan bahwa Islam Jawa adalah Islam yang dinamis, adaptif, reseptif, pragmatis, dan bergerak secara perlahan.

Contoh reseptif-sintesis kebudayaan Indonesia bisa dilihat dalam seni tradisional wayang, yang sebagian besar ceritanya diambil dari karya India, Ramayana, dan Mahabarata, tapi dikemas dan diperkaya dengan ajaran Islam oleh para wali penyebar agama Islam di Nusantara sejak abad ke-16. Melalui perpaduan keduanya, kita dapati sebuah cerita menarik yang tidak semata-mata berkutat tentang perang kebaikan dan keburukan sebagaimana dalam cerita awal Indianya, tapi juga pesan-pesan moral tentang bagaimana hubungan antara makhluk dan khalik seperti ditunjukkan dalam lakon Bima Suci, yang mencerminkan pengaruh ajaran Islam tentang ittihad atau yang di Jawa dikenal dengan istilah manunggaling kawula gusti.

Dalam menjembatani perbedaan antara watak tauhid Islam dan politeisme kebudayaan Hindu India, dewa-dewa yang dalam kebudayaan India merupakan nama-nama Tuhan ditafsirkan ulang menjadi sekadar makhluk gaib, seperti malaikat atau roh-roh leluhur yang kedudukannya berada di bawah kekuasaan mutlak Allah. Bahkan nabi-nabi Arab dihubungkan dengan dewa-dewa Hindu dalam sebuah genealogi mitologis dengan melihat kedua kelompok tersebut sebagai keturunan Sis. Untuk lebih menguatkan posisi Allah, para dewa dianggap tinggal di sebuah tempat di mana manusia mampu berkomunikasi dengan mereka, bahkan dimintai bantuan.

Di zaman modern, bentuk sintesis kebudayaan Indonesia bisa ditemui dalam kasus Muhammadiyah, sebuah organisasi sosial-keagamaan yang didirikan pada 1912 oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta, yang menggambarkan pertemuan kebudayaan Islam dan Barat. Secara umum Muhammadiyah berusaha menggabungkan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi dengan temuan modernitas.

Yang menarik adalah metode gerakan Muhammadiyah banyak terinspirasi oleh gerakan misionaris Kristen Protestan, seperti pendirian sekolah-sekolah modern dengan gaya pendidikan Barat, pengajaran ilmu-ilmu umum, termasuk bahasa Belanda dan Inggris–bukan semata-mata ilmu agama dengan bahasa Arab sebagai satu-satunya bahasa asing yang diajarkan–serta pendirian rumah sakit dan unit-unit sosial yang lain. Muhammadiyah juga dikenal dengan penekanannya pada rasionalitas, antitradisi, dan antikultus pribadi yang banyak mendominasi organisasi keagamaan tradisional. Dalam kegiatan ekonomi, para pedagang Muhammadiyah memiliki etos kerja mirip etika Protestan yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Mereka merupakan penggerak ekonomi dan koperasi rakyat di daerah Jawa utara melalui industri kain batik.

Peradaban-peradaban dunia memiliki potensi untuk menghasilkan sebuah sintesis kreatif kebudayaan, seperti yang terjadi di Indonesia. Dengan sikap inilah, kita seharusnya menatap masa depan hubungan antarumat manusia.

Artikel ini didistribusikan oleh Common Ground News Service (CGNews). Hak cipta: Common Ground News Service (CGNews), 2007.


Kamis, 26 Juli 2007

Opini

Bola Salju Calon Independen

M. Alfan Alfian

·  DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS NASIONAL

Keputusan kontroversial itu berembus dari Mahkamah Konstitusi (MK) tatkala calon independen diperkenankan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). MK menyatakan sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan (independen) dalam pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 yang diajukan Lalu Ranggalawe, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (lihat http://www.mahkamahkonstitusi.go.id). Ranggalawe mengaitkan dengan dibolehkannya calon independen dalam pilkada di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Menanggapi hal tersebut, MK menjelaskan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat 1 huruf d UU Pemerintahan Aceh, yang membuka kesempatan bagi calon perseorangan dalam proses pencalonan pasangan kepala daerah, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Menurut MK, pemberian kesempatan kepada calon perseorangan bukan merupakan suatu perbuatan yang terpaksa harus dilakukan karena keadaan darurat ketatanegaraan, melainkan lebih sebagai pemberian peluang oleh pembentuk undang-undang dalam pelaksanaan pilkada agar lebih demokratis.

Akhirnya, MK berpendapat pencalonan pasangan kepala daerah secara perseorangan di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam haruslah dibuka agar tidak terdapat dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, karena dualisme dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara yang dijamin oleh Pasal 28-D ayat 1 dan ayat 3 UUD 1945.

Meskipun masih memerlukan proses lebih lanjut, terkait dengan revisi undang-undang dan aturan pelaksanaannya, keputusan MK tersebut tampaknya akan terus bergulir bak bola salju, bahkan tidak menutup kemungkinan pemilihan presiden pun akan memperkenankan pula kehadiran calon independen. Di sisi lain, dalam perkembangan Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk) telah berkembang usul dari partai-partai agar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah juga boleh dari kalangan partai. Artinya, bukan monopoli calon independen. Bukankah kalau usul itu disetujui, ibarat pertandingan sepak bola, skornya 1-1?

Di sisi lain, arus procalon independen saat ini memang kuat. Temuan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Saiful Mujani mengkonfirmasikannya (http://www.lsi.or.id). Survei nasional LSI yang dilakukan pada awal Juli 2007 terhadap 1.300 responden menunjukkan ada 64,3 persen responden yang setuju calon perseorangan diperbolehkan mengikuti pemilihan presiden, sedangkan 4,5 persen lainnya menyatakan sangat setuju. Untuk pemilihan gubernur, 65,8 persen menyatakan setuju dan 4,5 persen sangat setuju. Adapun pada pemilihan bupati/wali kota, 66,6 persen responden setuju dan 3,7 persen responden sangat setuju.

Keresahan partai

Tapi tampaknya memang keputusan MK tersebut kemungkinan besar akan segera berhadapan dengan sikap partai-partai yang anticalon independen. Wajar apabila partai-partai khawatir dengan keputusan politik tersebut. Mengemuka pertanyaan: untuk apa partai didirikan kalau calon independen dibuka? Pertanyaan tersebut bernada menggugat dan menyesalkan. Keputusan MK dianggap merancukan sistem politik yang tengah dibangun di sini. Tapi marilah kita lihat praktek demokrasi politik di Amerika Serikat. Bukankah di sana calon independen diperbolehkan dan partai-partai tidak mempermasalahkannya?

Di Amerika Serikat, sistem kepolitikannya telah tertata sedemikian rupa. Orang kerap keliru melihat seolah hanya ada dua partai politik di sana. Padahal sejatinya sistem politiknya multipartai, hanya yang kuat sekali ada dua saja: Partai Republik dan Partai Demokrat. Dengan demikian, boleh dikatakan yang terjadi adalah sistem multipartai yang sederhana, yang kuat pada praktek sistem dwipartai. Perlu dicatat bahwa pada kenyataannya, walaupun calon independen diberi peluang tampil di panggung politik demokrasi elektoral di segenap lini, calon-calon dari partai politik, terutama Partai Republik dan Partai Demokrat, yang lebih populer dan lebih banyak terpilih.

Bagaimana dengan di Indonesia? Sebagaimana Amerika, Indonesia juga merupakan sebuah negara yang plural. Hadirnya beragam partai sesungguhnya mencerminkan pluralitas politik berdasarkan pembelahan sosial-masyarakatnya. Ideologi-aliran sempat menjadi ciri hadirnya partai-partai kita tempo dulu. Sekarang tampak sudah lebih cair, ketika ideologi terkesan makin tergerus oleh pragmatisme politik. Pembelahan dan penambahan (divergensi) jumlah partai masih menggejala di sini. Tapi sayangnya, pertumbuhan partai belum diiringi proses penguatan kelembagaan partai. Partai-partai di Indonesia masih cenderung disfungsional.

Dalam konteks pencalonan pasangan kepala daerah dalam pilkada dan pasangan presiden dalam pemilihan presiden, selama ini partai-partai diberi hak monopoli. Partai-partai amat eksklusif jadinya. Tentu keputusan membolehkan calon independen segera memangkas eksklusivitas tersebut. Deeksklusivikasi partai menyebabkannya bukan lagi satu-satunya kendaraan politik dengan “ongkos politik” yang amat mahal. Selama ini banyak pihak yang mengeluhkan bahwa partai sengaja mematok ongkos politik luar biasa mahal dalam penjaringan calon. Yang cekak duitnya didiskriminasi.

Masih belum lekang dalam ingatan, misalnya, tatkala beberapa purnawirawan jenderal menyampaikan curahan hati mereka kepada pers dan masyarakat, karena merasa telah diperas oleh partai-partai dalam proses penjaringan calon kepala daerah di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Mungkin yang melakukan pemerasan adalah oknum partai, sebagaimana diklaim oleh pengurus partai bersangkutan, tapi kenyataan membuktikan bahwa memang banyak ongkos yang tidak jelas dan tidak efektif penggunaannya–yang larinya banyak ke oknum partai. Pada saat itu mereka berharap MK segera mengeluarkan fatwa calon independen. Tapi, ketika hanya sekitar dua minggu lagi pelaksanaan pilkada DKI dilangsungkan dan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI telah menetapkan dua pasangan calon, MK baru mengumumkannya. Dapat dipahami kalau Sarwono Kusumaatmadja, yang gagal memperoleh kendaraan politik dalam pilkada DKI, amat kecewa.

Celah apa lagi?

Sesungguhnya, jangka panjang keputusan MK tersebut akan berdampak positif pada penguatan kelembagaan partai-partai. Partai-partai mau tidak mau harus bekerja ekstrakeras, mengoptimalkan fungsi-fungsinya, termasuk perkaderan dan sirkulasi elite yang sehat. Singkat kata, partai-partai tidak main-main. Yang main-main akan terseleksi oleh alam. Bagi yang prosistem multipartai sederhana, pembolehan calon independen akan bermuara ke sana. Ketika kelembagaan partai-partai kuat, jumlahnya makin mengecil. Partai-partai juga akan lebih mampu menyajikan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk calon-calonnya. Masyarakat pun makin tertata mind set-nya bahwa apa yang disajikan oleh partai memang yang terbaik karena sistemnya jalan.

Pada saat yang sama, calon independen tentu akan menjadi sesuatu yang anomalik, tidak wajar. Mereka muncul dari kejenuhan dan kekecewaan masyarakat atas perilaku partai-partai. Kalau perilaku partai-partai membaik serta sistemnya bagus dan jalan, celah apa lagi yang dapat dimanfaatkan para calon independen itu? Karena itu, kalau partai-partai mau obyektif dan bekerja ekstrakeras, tidak perlu ada kekhawatiran atas dibukanya pintu bagi calon independen tersebut. Partai harus rela terpangkas hak-hak monopoli politiknya serta harus tahan di segala cuaca dan medan.


Rabu, 25 Juli 2007

Opini

Konversi Minyak Tanah ke Elpiji

Wahyudin Munawir

·  ANGGOTA KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

Konversi minyak tanah ke elpiji (liquefied petroleum gas) ternyata kedodoran. Daerah-daerah yang menjadi target konversi mengeluh karena tiba-tiba minyak tanah menghilang. Jikapun ada, harganya mahal, sekitar Rp 6.000-an, karena tak ada lagi subsidi. Di berbagai wilayah di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, banyak rakyat miskin dan pedagang kecil kelabakan karena depo minyak menghilang. Padahal minyak tanah masih sangat dibutuhkan rakyat miskin yang tak mampu membeli gas, meski tabung gas berisi 3 kilogram elpiji sudah diberikan gratis oleh pemerintah.

Kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji itu memang bertujuan baik, yaitu mengurangi subsidi minyak tanah untuk keperluan rumah tangga yang nilainya sekitar Rp 30 triliun. Tapi sayang, dalam menentukan kebijakan tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa kesalahan mendasar sehingga kebijakan konversi itu akhirnya menimbulkan problem di masyarakat.

Sejak awal, misalnya, pemerintah tidak konsisten dalam menentukan kebijakan konversi minyak tanah. Terbukti, gagasan konversi minyak tanah ke batu bara yang saat itu sudah mulai dikampanyekan tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Wakil Presiden Jusuf Kalla, medio 2006, tiba-tiba menyatakan bahwa konversi ke batu bara diganti ke elpiji. Pergantian konversi secara tiba-tiba itu tidak hanya mengejutkan masyarakat yang sudah mulai bersiap-siap mengganti minyak tanah ke batu baru, tapi juga mengecewakan para perajin tungku batu bara dan para peneliti yang telah berhasil membuat tungku batu bara modern, yang bisa mengatur nyala api dan menghemat pemakaian batu bara.

Di sejumlah pameran, misalnya, kreativitas masyarakat membuat tungku batu bara sudah mulai bermunculan guna menyambut era konversi minyak tanah ke batu bara itu. Beberapa peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan perguruan tinggi, seperti di Universitas Sriwijaya, Palembang, telah berhasil membuat alat sederhana untuk mencairkan batu bara. Batu bara cair ini harganya lebih murah daripada minyak tanah dan sangat mudah pemakaiannya, sama seperti pemakaian minyak tanah. Baiknya lagi, semua jenis batu bara–baik yang muda (kadar karbonnya rendah) maupun yang tua (kadar karbon tinggi), bisa dicairkan. Dan batu cair ini ternyata tidak hanya bisa dipakai sebagai pengganti minyak tanah, tapi juga pengganti solar. Bahkan dengan sedikit treatment kimia, batu bara cair pun bisa diubah jadi premium.

Seandainya saja saat itu kebijakan konversi minyak tanah ke batu bara terus berjalan, niscaya masyarakat akan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Kompor-kompor batu bara, misalnya, tidak hanya bisa dipakai untuk membakar briket batu baru, tapi juga membakar briket arang kayu-kayuan, arang batok, dan lain-lain. Tapi sayang, suasana yang sudah tepat itu tiba-tiba dibatalkan secara mendadak oleh Jusuf Kalla. Apa motif di balik pembatalan konversi minyak tanah ke batu bara memang perlu diselidiki untuk mengetahui kenapa kebijakan yang sudah positif itu dibatalkan.

Konversi permakaian minyak tanah ke elpiji bagi masyarakat kecil niscaya akan menimbulkan banyak masalah. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, dari aspek fisik. Minyak tanah bersifat cair sehingga transportasinya mudah, pengemasannya mudah, dan penjualan sistem eceran pun mudah. Masyarakat kecil, misalnya, bisa membeli minyak tanah hanya 0,5 liter (katakanlah Rp 1.500 dengan harga subsidi) dan mereka dapat membawanya sendiri dengan mudah. Minyak tanah 0,5 liter bisa juga dimasukkan ke plastik. Kondisi ini tak mungkin bisa dilakukan untuk pembelian elpiji. Ini karena elpiji dijual per tabung, yang isinya 3 kg, dengan harga Rp 14.500-15.000. Masyarakat jelas tidak mungkin bisa membeli elpiji hanya 0,5 kg, lalu membawanya dengan plastik atau kaleng susu bekas. Kedua, dari aspek kimiawi. Elpiji jauh lebih mudah terbakar (inflammable) dibanding minyak tanah. Melihat perbedaan sifat fisika dan kimia (minyak tanah dan elpiji) tersebut, kita memang layak mempertanyakan sejauh mana efektivitas dan keamanan kebijakan konversi tersebut.

Keluhan masyarakat

Dalam sebuah kunjungan ke daerah-daerah yang–konon menurut pemerintah–sudah diberi tabung elpiji gratis, kami menemukan berbagai keluhan masyarakat. Sejak adanya kebijakan konversi itu, minyak tanah menghilang dari pasar. Kalaupun ada, harganya sangat tinggi, sehingga mereka tak sanggup membelinya. Sementara itu, kalau mau beli gas, mereka harus membeli 3 kg atau satu tabung yang harganya berkisar Rp 15 ribu.

Kondisi ini tampaknya belum diperhatikan pemerintah. Bagi rakyat kecil, membeli bahan bakar Rp 15 ribu sangat memberatkan, karena penghasilan mereka tiap hari hanya cukup untuk makan sehari, bahkan terkadang kurang. Ini berbeda dengan minyak tanah yang bisa dibeli eceran, satu atau bahkan setengah liter sekalipun. Dari aspek ini, kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji akan menimbulkan masalah seperti yang disebutkan di atas.

Pemerintah kurang peka melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar penghasilannya pas-pasan. Mestinya, kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji dilakukan secara selektif. Masyarakat kecil tetap dibiarkan memilih untuk sementara waktu, apakah menggunakan minyak tanah atau elpiji, yang kedua-duanya disubsidi. Sementara itu, masyarakat yang mampu diharuskan memakai elpiji. Untuk itu, perlu ada pendataan penduduk miskin yang akurat di tiap-tiap wilayah agar pemberian subsidi tersebut tepat sasaran.

Jika alasannya untuk mengurangi subsidi dan memanfaatkan gas produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan energi nasional, kenapa pemerintah tidak mengkonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD, yang memakai solar) dengan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Konversi dari PLTD ke PLTG ini cukup sederhana, tinggal menambah alat converter di mesin-mesin pembangkit listrik. Bahkan sebagian mesin di PLTD bisa dioperasikan dengan solar ataupun gas.

Saat ini, misalnya, akibat pemakaian solar, subsidi pemerintah untuk PLN mencapai Rp 25 triliun. Jika memakai gas, subsidi itu nyaris nol dan pemerintah bisa mengkonversi subsidi tersebut untuk membangun pusat-pusat pembangkit listrik di wilayah-wilayah lain yang kekurangan pasokan listrik. Di luar Jawa dan daerah-daerah terpencil, misalnya, pasokan listrik ke masyarakat masih jauh dari memenuhi. Di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat, misalnya, PLN hanya memenuhi 18,72 persen kebutuhan listrik masyarakat. Di Kabupaten Pasaman Barat, kebutuhan listrik masyarakat hanya terpenuhi 35,75 persen.

Secara nasional, misalnya, PLN hanya memasok listrik 54 persen dari kebutuhan penduduk Indonesia. Ini artinya, jika prioritas konversi itu diberikan kepada PLN dulu, niscaya akan banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Studi yang dilakukan Japan International Cooperation Agency di wilayah lereng Gunung Halimun, Jawa Barat, menunjukkan tingkat perkembangan perekonomian masyarakat akibat masuknya jaringan listrik di pedesaan mencapai lebih dari 30 persen. Ini terjadi karena listrik tidak hanya menerangi jalan, tapi juga menjadikan masyarakat bisa mengikuti acara radio, TV, dan lain-lain sehingga membuka wawasan mereka dan mengerti akses pasar untuk menjual produk-produk hasil buminya.

Karena itu, untuk masyarakat pedesaan di lereng-lereng pegunungan, apakah mereka bisa dipaksa memakai tabung gas? Seberapa besar manfaat tabung gas tersebut? Jelas, tidak! Kebutuhan mereka jelas bukan tabung gas, melainkan listrik. Mereka lebih baik memakai tungku yang bisa dipakai untuk membakar kayu, batu bara, atau briket. Semua bahan bakar tersebut mudah diperoleh di desa secara gratis dan bisa dibuat sendiri. Tapi listrik? Mereka sangat membutuhkannya untuk berbagai kebutuhan, baik penerangan maupun informasi melalui media elektronik (TV dan radio).

Dengan demikian, mestinya kebijakan konversi gas tersebut perlu ditinjau ulang dan direvisi secara komprehensif. Dalam kaitan ini, kondisi masyarakat dan peta sosial ekonomi wilayah yang bersangkutan mestinya dikaji terlebih dulu oleh pemerintah sebelum menetapkan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji di atas.


Rabu, 25 Juli 2007

Opini

Hijab dan Pandangan Kaum Muda

Dina Ali, Lini Ge, dan Lauren Darm

Norhan Mohammed, seorang gadis berusia 11 tahun, sangat senang ikut serta dalam tim renang sekolahnya, tapi sekarang tidak lagi. Ia meninggalkan tim pada Mei 2006 setelah ia mengenakan hijab yang tidak sesuai dengan pakaian renangnya. Norhan tidak menyesali keputusannya mengenakan hijab. Ia masih memiliki kebebasan yang sama seperti sebelumnya. Menurut Norhan, ia hanya menutupi rambutnya dan mengenakan pakaian lengan panjang. Yang lainnya masih tetap sama.

Norhan mulai mengenakan hijabnya sebagai perlindungan ketika memasuki pubertas. “Itu merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. Ibu saya mengenakannya dan juga saya untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya,” kata Norhan, yang belajar dari ibunya bagaimana hijab melindungi dirinya dan menyelamatkan identitasnya.

Kata “hijab” dalam bahasa Arab berarti rintangan atau layar. Dalam Al-Quran surat An-Nur 24: 31 disebutkan: “Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara laki-laki mereka”.

Lebih jauh perdebatan tentang hijab mengambil beragam bentuk di kalangan kaum perempuan muslim. Banyak perempuan melihat hijab sebagai sebuah cara mengamankan kebebasan pribadi dalam sebuah dunia yang mereka percaya mengubah para perempuan menjadi obyek. Mereka berpendapat bahwa hijab memberi mereka kebebasan bergerak dan mengendalikan tubuh mereka sambil melindunginya dari tatapan laki-laki. Di sisi lain, sebagian perempuan melihat hijab dengan cara yang sama sekali berbeda. Mereka percaya bahwa penutup kepala hanya memberikan khayalan perlindungan sementara, tapi dalam kenyataannya hal tersebut memberi para lelaki kemampuan mengendalikan perempuan.

Dr Ahmed Kanna, seorang peneliti pascadoktoral pada University of Iowa yang memusatkan perhatiannya pada penelitian politik dan budaya Timur Tengah, menegaskan bahwa tujuan pengenaan hijab mungkin bisa berbeda-beda dari satu orang dengan orang lain. “Sudah pasti tidak ada kesepakatan tentang mengapa hijab penting artinya. Hal tersebut lebih merupakan sesuatu yang sangat pribadi sifatnya,” kata Ahmed. “Kenyataannya, setiap muslim dituntut bertanggung jawab menafsirkan Al-Quran dan tradisi-tradisi Islam secara pribadi dan mendasarkannya pada tanggung jawab mereka sendiri.” Namun, tanggung jawab tersebut mungkin membawa sebagian perempuan menjalani kehidupan ganda.

Seorang muslim Mesir berusia 26 tahun, Mohammed Hegazy, mengalami perjumpaan yang tak terduga dengan seorang perempuan bercadar belum lama ini. “Saya sedang berada dalam sebuah taksi ketika seorang perempuan yang mengenakan niqab (kerudung yang menutupi wajah) masuk. Begitu ia menutup pintu, ia mulai membuka pakaiannya, di dalamnya ia mengenakan celana jins ketat dan atasan kaus kutang. Saya terkejut dan menatapnya, tapi perempuan tersebut membalas pandangan saya dan berkata, ‘Jangan tanya, Anda tidak tahu keadaan saya.’”

Tidak seperti para perempuan yang mengenakan hijab sebagai sebuah kewajiban, Mervat Youssef, seorang mahasiswi PhD jurusan jurnalisme pada University of Iowa yang berasal dari Mesir, mengenakan hijabnya karena pilihan. Mervat mengenakan hijab pada usia 13 tahun, walaupun kedua orang tuanya memintanya mempertimbangkan kembali. Mervat menceritakan pengalamannya.

“Mereka berkata: ‘Mengapa tidak kamu nikmati saja? Kamu tahu begitu kamu mengenakannya, kamu tidak akan melepaskannya.’ Terutama karena saya dulu adalah gadis yang sangat manis. Saya begitu peduli terhadap penampilan rambut saya, dengan perhiasan dan pakaian.” Mervat tertawa. “Tapi, begitu saya benar-benar memahaminya, saya menjadi sama sekali tidak tertarik dengan segala hal tersebut. Saya memutuskan bahwa jika orang ingin mengenal saya, inilah cara mereka mengenal saya.”

Mervat, yang berusia 34 tahun, menegaskan bahwa ia tidak mengenakan hijab hanya untuk mengikuti tren. Malah ia melihatnya sebagai sebuah simbol penolakan terhadap kekuasaan para perancang busana, yang memutuskan sejauh mana tubuh perempuan ingin mereka tampilkan tahun ini. “Ini adalah proklamasi kemerdekaan,” kata Mervat tegas.

Bagi Paula Miller, tidaklah mudah membuat keputusan mengenakan hijabnya di depan umum. Lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga Kristen di Cedar Rapids, Miller pindah agama Islam pada 2002, ketika ia berusia 35 tahun. Awalnya, ia hanya mengenakan hijabnya ketika pergi ke masjid atau salat di rumah. “Saya tidak ingin pamer seolah-olah saya ingin menunjukkan kecaman saya kepada pemerintah,” ujar Miller.

Tapi dukungan Amerika Serikat kepada Israel selama krisis Israel-Libanon pada musim panas 2006 membuat Miller mengubah pikirannya. “Saya tidak dapat menunggu lebih lama. Saya tidak mau tidak mengenakannya, karena takut dengan cara orang melihat saya. Orang perlu melihat (muslim) sebagai bagian dari Amerika. Kami normal, kami orang baik-baik.” Ketika Miller mulai mengenakan hijabnya di depan umum, musim gugur lalu, ada satu tempat ketika ia tidak akan mengenakannya, yaitu ruang kuliah University of Iowa, tempat ia menjadi asisten dosen. Tapi kemudian dengan cepat ia berubah pikiran. “Mungkin (para mahasiswa) tidak menyadari saya seorang muslim. Sekarang mereka tahu. Saya sedang mencoba meningkatkan pengaruh positif. Walaupun hanya terhadap satu orang, tetap membuat sebuah perubahan,” kata Miller.

Dina Ali adalah mahasiswa jurusan jurnalisme penyiaran di American University, Kairo. Lini Ge adalah mahasiswa tingkat Master dalam jurnalisme profesional di University of Iowa. Lauren Darm adalah mahasiswa junior yang belajar jurnalisme di University of North Florida. Artikel ini disebarluaskan oleh Layanan Berita Common Ground (CGNews).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s