Pemikiran Indonesia Januari Maret 2007 3

Opini

Selasa, 02 Januari 2007

Pornografi dalam Moral “Web”

William Chang

Seandainya tergenapi program Komisi Penyiaran Indonesia sejak 1 Januari 2007 (bandingkan UU Nomor 32 Tahun 2002), mungkin televisi di negara kita “tertahir” di dunia (bandingkan Kompas, 21/12/2006).

Dua minggu sebelum 2007 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama pihak keamanan (kepolisian) sepakat “memerangi” pornografi di media elektronik. Pasalnya, pornografi melanggar hak-hak privasi tubuh manusia (perempuan dan lelaki) melalui sarana teknik audio-visual. Tubuh manusia diobyekkan. Tulisan dan gambar porno (graphein-graphè) mendatangkan kekerasan, tindak kriminal, konflik antarpribadi dan antargolongan.

Sejauh manakah larangan atau sensor mampu mengakhiri bisnis pornografi yang dimulai sejak abad ke-16?

Pornografi memiliki tiga akar. Pertama, kekosongan moral dan mendorong manusia mencari kepuasan individual dengan menjunjung moral permisif. Kedua, manusia menyalahgunakan kebebasan tanpa tanggung jawab moral individual dan sosial; padahal kebaikan moral kaum muda perlu digalakkan. Ketiga, sebagai industri penggarap kelemahan manusia, khususnya kaum muda, pornografi membentuk jaringan kekerasan baru (Pornografia e violenza nei mezzi della communicazione: Una risposta pastorale: l7/5/1989).

Bangun moral “web”

Perkembangan pornografi seiring krisis moral dalam arus individualisme, hedonisme, dan penyalahgunaan kebebasan.

Pembentukan moral web senada dengan pengalaman hidup harian berupa konflik nilai moral dan kepentingan individual. Longgarnya tatanan nilai tradisional dan kearifan lokal mendesak kita segera menjaring nilai-nilai moral warisan nenek moyang. Sebagai makhluk yang tak pernah selesai (unfinished beings), manusia selalu berubah, berusaha memperoleh pemahaman baru terkait masa lampau. Hidup manusia identik dengan proses penemuan dan petualangan dalam proses mencari kebenaran dan kebaikan moral (Gibson Winter, Community and Spiritual Transformation, NY: The Crossroad Publishing Company, 1989, 49-72).

Moral web ini menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat akar rumput hingga kaum “VIP” (pejabat teras, penentu kebijakan, dan penegak keadilan dalam negara kita). Sharing pengalaman mengenai hidup sosial dan moral akan mempercepat proses perwujudan moral web ini. Kaidah-kaidah dan tatanan moral amat diperlukan dalam membentuk hidup bersama dalam komunitas. Setidaknya unsur-unsur kebebasan, kesetaraan, dan komunitas akan mendukung cita-cita membangun moral web dalam menghadapi pornografi.

Komunitas moral

Situs moral web berbingkaikan komunitas yang terbuka dan inklusif sehingga setiap anasir sosial dapat menggabungkan diri dengan komunitas moral ini. Inklusivitas moral web akan terbentuk, antara lain melalui proses sosialisasi nilai-nilai dasar dalam Pancasila (terutama nilai kerohanian dan kemanusiaan yang adil dan beradab), sebab kita sering memperlakukan sesama manusia secara biadab. Inklusivitas ini menjiwai seluruh sistem, simbol-simbol dan peraturan-peraturan yang bernilai.

Hidup komunitas ini ditata sesuai pola hidup institusional di sekolah, keluarga, tempat kerja, dan organisasi sosial. Yang terlibat komunitas moral setidaknya orangtua, pendidik, kaum muda, otoritas sipil, kaum religius, dan anasir masyarakat. Kehadiran dan keterlibatan mereka amat memengaruhi suasana hidup bersama dalam konteks sosial yang dibanjiri pornografi dan tindak kekerasan. Komunitas ini memerlukan “radar” untuk memantau perkembangan masyarakat luas dan mengantisipasi pornografi dan tindak kekerasan.

Sejak sekarang, komunitas ini akan menghadapi pornografi yang telah merembes ke pelosok terpencil. Bukankah pikiran kotor, omong kotor, perzinaan, cabul, perselingkuhan, dan pelacuran termasuk bagian integral pornografi (pornèia)? (Quattrocchi, Pornografia ed erotismo, 1990, 967). Kepelikan kasus pornografi dan kekerasan perlu dicermati. Sebenarnya, yang terpenting dalam menghadapi pornografi dan kekerasan bukan sekadar mengeluarkan larangan, melainkan menerapkan sistem pendidikan kemanusiaan yang integral dan holistik.

William Chang Pemerhati Masalah-masalah Sosial


Opini

Selasa, 02 Januari 2007

Mewaktukan Indonesia

Yonky Karman

Tahun 2006 berakhir, tahun 2007 mulai, dan nanti berakhir lagi. Begitu seterusnya, seolah tahun tak pernah berakhir. Regenerasi waktu bergerak dalam siklus awal dan akhir tahun. Tahun yang hilang diganti tahun baru dengan pengharapan baru.

Namun, Pak Kumis—penjaja siomai keliling di sekitar Kampung Melayu—tak bisa berharap banyak. Tak terpikir olehnya menaikkan harga jual siomainya meski harga kebutuhan hidup sehari-hari naik merambat. Memasuki tahun baru, banyak orang meletakkan harapan sekaligus ketakutan. Takut karena tidak pasti dengan stabilitas politik, kondisi mikro-ekonomi, sektor riil, kemampuan melunasi utang.

Belum selesai merehabilitasi Aceh yang dilumat tsunami dua tahun lalu, kini air bah dari gunung menerjang Aceh. Sejumlah orang tewas, ribuan penduduk mengungsi. Di negeri bencana dengan pemerintah abai, harga nyawa menjadi murah. Dalam gambaran Pramoedya Ananta Toer, Indonesia seperti pasar malam (Bukan Pasar Malam, 2004). Datang ke dunia (lahir) satu per satu pergi (mati) beramairamai karena gempa, banjir, dan longsor.

Rakyat menonton panggung publik yang didominasi selebriti. Masyarakat terbuai tayangan yang menumpulkan kesadaran kritis. Negeri kaya kata tetapi miskin perbuatan. Tokoh masyarakat datang dan pergi bak selebriti. Pemimpin dipilih lebih karena politik pencitraan (popularitas tanpa isi). Pemimpin yang miskin visi Indonesia Raya hanya menjadikan Indonesia negeri kaya perayaan (celebration), merayakan kata-kata.

Berpacu dengan waktu

Kesadaran akan waktu merupakan bagian struktur eksistensi manusia. Eksternalisasi waktu internal menghasilkan waktu eksternal berupa angka. Ada waktu di luar diri, waktu di dalam diri. Eksternalisasi waktu merupakan rangkaian tahun lalu, tahun ini, tahun mendatang, ketiganya dihayati sebagai garis lurus.

Ketiga kategori kesadaran waktu bukan entitas independen. Waktu disebut lampau karena ada waktu sekarang. Disebut waktu sekarang karena waktu yang sudah dilampaui. Ketiga kategori kesadaran waktu itu terentang dalam masa hidup manusia. Manusia hidup sekarang, meninggalkan kemarin, menyongsong esok. Hanya bayi lahir tanpa waktu lampau. Orang yang meninggal tanpa waktu akan datang.

Tutup tahun dan tahun baru merupakan wujud kesadaran batin akan waktu. Kesadaran itu menentukan caranya bereksistensi. Orang menghayati waktu sebagai sumber beraktivitas yang tak terbarui. Meminjam ungkapan Heidegger (Sein und Zeit, 1953), manusia tidak hanya hidup dalam waktu (innerzeitig), tetapi juga mewaktu (zeitlich), memaknainya dengan orientasi ke masa depan.

Sejarah bergerak maju karena orang menghargai waktu. Perencanaan dibuat sematang mungkin. Jika Rencana A gagal, disiapkan Rencana B, agar tujuan tercapai dalam tenggat yang direncanakan. Waktu diperlakukan sebagai sumber tak terbarui. Karena itu digunakan sebaik-baiknya untuk memberi makna eksistensi manusia.

Bijak bestari dari Timur yang menyebut diri qohelet menegaskan, “Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apa pun di bawah langit ada waktunya.” Ada waktu untuk merencanakan, waktu untuk melaksanakan yang direncanakan. Ada waktu untuk berpikir, ada waktu untuk bertindak. Waktu tidak hanya rangkaian kemarin-sekarang-esok, tetapi juga kesempatan yang bila dilewatkan tak kan kembali.

Perilaku ahistoris

Kesadaran berwaktu bangsa Indonesia harus digugah sebab masih merupakan bagian dari sejarah keterpurukan, sementara perilaku bangsa cenderung ahistoris, menyangkal sejarah, mengingkar konsensus, enggan membongkar kepalsuan.

Waktu dan saat berasal dari kata Arab. Masa dan kala berasal dari kata Sanskrit. Tempo berasal dari kata Portugis. Maka, tak jelas apakah bangsa Indonesia menganut konsep waktu linier (Barat) atau sirkular (Timur). Yang jelas, sikap tidak bertanggung jawab atas waktu melahirkan budaya “jam karet”. Manajemen waktu buruk.

Sejarah peradaban berkembang dalam penghayatan waktu secara linier yang berorientasi masa depan. Waktu dimanfaatkan untuk membuat sejarah. Manusia pelaku sejarah sekaligus pembuat sejarah. Masa depan yang lebih baik tidak datang sendiri. Manusia berusaha, Tuhan menentukan tidak menafikan potensi manusia sebagai aktor perubahan. Hitam putih sejarah adalah karya manusia.

Salah satu penghambat kemajuan bangsa adalah perilaku ahistoris yang berorientasi ke masa silam dan primordialisme. Sakralisasi unsur-unsur primordial menggayuti gerak maju bangsa. Baru maju sedikit, kita mundur lagi. Baru sedikit membangun, bangunan dirusak kembali. Perilaku bangsa maju selalu berorientasi masa depan tanpa melupakan sejarah.

Harapan di tahun baru

Karena itu, tahun 2007 harus dilihat sebagai aset waktu untuk mengukir prestasi bangsa. Hingga kini, perekonomian Indonesia masih terpuruk. Perbaikan yang ada berjalan lambat tak sesuai harapan investor. Kalangan usaha di Indonesia mengingatkan pemerintah agar memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan terobosan kebijakan dan perbaikan investasi di bidang manufaktur padat karya.

Elite politik terjerumus demokrasi kepentingan, melalaikan demokrasi kesejahteraan rakyat. Masa transisi demokrasi di Indonesia terlalu lama dan melelahkan. Sebagian masyarakat apatis, sebagian lagi melanjutkan kebiasaan ber-KKN, mumpung masih ada kesempatan.

Indonesia selalu disebut berpotensi menjadi bangsa besar. Realisasinya tergantung seberapa jauh kita bisa bersatu. Sebagai bangsa, kita harus melepaskan diri dari sekat primordial dan kepentingan elite politik. Daripada terkotak-kotak, kita bahu-membahu mengupayakan yang terbaik bagi bangsa. Harus ada kelompok masyarakat dengan kesadaran tanggung jawab sejarah (critical mass), untuk menentukan arah sejarah Indonesia.

Semoga tahun baru menjadi bagian dari masa depan Indonesia yang lebih baik. Tahun bersejarah. Dengan tidak memanjakan harapan, kita bekerja keras. Elite politik konsisten menjunjung nurani rakyat, mengukir tahun 2007 dengan prestasi politik dan ekonomi. Indonesia mewaktu.

Yonky Karman Pengajar Sekolah Tinggi Teologi Cipanas


Opini

Selasa, 23 Januari 2007

Pelanggaran HAM Kasus Lapindo

Salahuddin Wahid

Semburan lumpur panas yang mengandung hidrogen sulfida H2

Akibatnya, penduduk di empat desa harus mengungsi. Mereka kehilangan rumah, sawah, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Bencana itu juga mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara.

Hingga kini, penyebab musibah itu tidak pernah jelas akibat aktivitas alam atau kesalahan pengeboran oleh Lapindo Brantas Inc. Ada yang menyatakan, fenomena semburan lumpur itu termasuk hal biasa dalam dunia pertambangan dan merupakan risiko yang sering terjadi.

Namun, harus diingat, hanya di Indonesia pertambangan boleh dilakukan di permukiman seperti di Sidoarjo. Maka, sesuai prinsip pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan, Lapindo Brantas Inc mutlak (absolut liability) harus bertanggung jawab atas dampak lumpur panas tanpa melihat apakah itu kesalahan aktivitas Lapindo Brantas atau tidak. Di sisi lain, karena dalam perkembangannya bencana itu mengakibatkan pelanggaran HAM, negara juga harus bertanggung jawab tanpa menghilangkan tanggung jawab perusahaan.

Pelanggaran HAM

Bencana lumpur panas menggenangi empat desa di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dan ribuan penduduknya kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Mereka kehilangan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan berkembang. Anak-anak mereka terhambat perkembangan dan pendidikannya. Korban akan kian besar jika diperhitungkan dampak bencana itu menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Jawa Timur.

Bencana itu telah menimbulkan kondisi yang mengakibatkan tidak terlindungi dan terpenuhinya hak asasi korban. Hak-hak yang terlanggar antara lain:

Pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan seperti dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.

Kedua, hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.

Ketiga, hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dijamin Pasal 27A UUD 1945.

Keempat, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi seperti dijamin Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.

Kelima, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak mendapat layanan kesehatan sebagaimana dijamin Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

Keenam, hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar; hak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia seperti dijamin Pasal 28C UUD 1945.

Ketujuh, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana dijamin Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.

Pasal 28I UUD 1945 mengamanatkan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk itu, dalam kasus lumpur Sidoarjo pemerintah harus bertanggung jawab tanpa menghilangkan tanggung jawab Lapindo Brantas Inc.

Langkah penting

Adalah ironi, bencana yang sudah terjadi tujuh bulan belum ditangani dengan baik. Bahkan, hingga kini belum ada keputusan yang menyatakan, apakah semburan lumpur dapat dihentikan dalam waktu dekat atau tidak.

Selain ganti rugi bagi korban, yang lebih penting adalah memberi kepastian dan pilihan yang menentukan masa depan korban yang lama terkatung-katung.

Jika semburan itu mungkin dihentikan dalam waktu dekat, yang dibutuhkan adalah penampungan sementara yang memenuhi kelayakan hingga dapat menempati tempat tinggal semula. Tentu harus disiapkan pembangunan kembali perumahan, infrastruktur dan fasilitas sosial yang rusak terendam lumpur. Tidak kalah penting, menyiapkan program ekonomi untuk mengembalikan penghidupan korban yang dalam jangka panjang tidak akan dapat menggantungkan pada lahan persawahan atau tambak.

Jika semburan lumpur itu tidak dapat dihentikan dalam waktu dekat, harus segera diputuskan adanya relokasi korban.

Persoalan paling krusial adalah menentukan apakah relokasi itu dilakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri atau ke wilayah lain karena menyangkut identitas kelahiran dan ikatan nenek moyang yang tidak mudah dihilangkan. Karena itu, proses relokasi harus benar-benar dilakukan secara partisipatif tanpa pemaksaan. Relokasi juga harus dilakukan dengan menyediakan sarana perumahan, infrastruktur memadai, fasilitas umum dan sosial, serta ketersediaan lapangan kerja baru sesuai keahlian yang dimiliki masing-masing korban.

Tidak ada kepastian

Jika melihat perkembangan hingga kini, tampak belum ada kepastian apakah bencana itu bisa diatasi atau tidak. Korban seharusnya sudah mendapat kepastian dan pilihan bagi masa depannya. Membiarkan nasib mereka terkatung-katung akan membuat mereka seperti orang jatuh yang tertimpa tangga.

Dalam negara dengan sistem ekonomi pasar, kualitas birokrasi yang buruk akan menghasilkan kualitas regulasi yang buruk pula. Jika ini terjadi, mekanisme pasar akan melahirkan benih-benih destruktif yang dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Dalam pidato pelantikan menjadi Presiden AS (1961), John F Kennedy mengatakan, “If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich”.

Dari pengamatan atas kasus Lapindo Brantas, kita melihat masalah utama ialah kualitas birokrasi. Kualitas birokrasi inilah yang akan menentukan seberapa efektif kebijakan publik dilaksanakan. Reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang kini mendesak dilakukan. Tanpa disertai reformasi birokrasi secara mendasar, kebijakan sehebat apa pun hanya akan indah di atas kertas.

Salahuddin Wahid Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang


Opini

Selasa, 02 Januari 2007

Tahun 2007, DPR Menjadi Lebih Baik?

Toto Sugiarto

Bagi DPR, tahun 2006 merupakan tahun penuh warna. Ada prestasi, tetapi banyak hal negatif yang muncul.

Prestasi DPR antara lain penyelesaian Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang sensitif dan menjadi perhatian dunia meski dicederai “amplop” yang diterima Pansus RUU PA.

DPR juga berhasil menyelesaikan beberapa undang-undang yang penting: UU Kewarganegaraan dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Badan Kehormatan juga mulai unjuk kerja, berani memecat anggota DPR.

Tanggung jawab moral

Namun, di balik prestasi itu ada beberapa hal negatif. Citra buruk itu melingkupi DPR selama 2006 akibat perilaku sejumlah anggotanya. Anggota atau institusi DPR tidak menunjukkan tanggung jawab moral kepada publik. Hal itu dimulai dari dugaan calo dana bencana yang terungkap sejak 2005 sampai tertangkapnya anggota DPR yang korup. Ironisnya, selama diburu aparat, sang anggota masih menerima gaji.

Yang menghebohkan, beredarnya video skandal seks anggota DPR. Kasus ini menyadarkan kita bahwa DPR belum bersih dari hawa nafsu rendah manusia. Yang dikejar tidak hanya kepentingan ekonomi dan politik, nafsu seks pun menyelinap di lembaga itu.

Berbagai perilaku wakil rakyat itu, meski dilakukan sebagai individu, mampu menurunkan citra DPR sebagai lembaga terhormat.

Selain perilaku buruk beberapa anggota, sebagai institusi DPR menunjukkan sikap yang memprihatinkan terkait kebiasaan mengirim anggotanya studi banding ke luar negeri sementara rakyat yang diwakili sedang hidup dalam kesulitan ekonomi. Kebijakan ini menunjukkan ketidakpekaan DPR. Lebih memprihatinkan lagi, ini merupakan kebijakan lembaga DPR karena perilaku ini ternyata menyeluruh di lembaga itu. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah perilaku tersebut bersifat sistemik dan menyeluruh. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan DPR sebagai lembaga.

Di saat mayoritas rakyat Indonesia mengeluhkan kesulitan ekonomi, menderita karena bencana alam atau bencana akibat ulah segelintir manusia, para wakil rakyat malah ke luar negeri dengan biaya negara. Penderitaan yang dialami rakyat tidak tampak di “wajah” mereka.

Entah rasionalitas seperti apa yang membuat mereka melakukan kegiatan itu. Apakah karena merasa tidak ada yang mengawasi. Atau, apakah karena merasa telah berkorban untuk posisi ini sehingga “modal” harus kembali baik secara cash atau dalam bentuk biaya perjalanan.

Bagaimanakah nurani mereka sehingga tidak tersisa sedikit pun empati terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat? Mereka sama sekali tidak mampu menunjukkan tanggung jawab moral sebagai pejabat publik.

Kinerja buruk

Dari sisi kinerja, prestasi DPR di tahun kedua masa jabatannya juga buruk, kurang optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi. Apalagi jika dibanding DPR era 1999-2004, kinerja DPR sekarang amat rendah.

Fungsi pengawasan DPR tumpul. Selama satu tahun ini tidak ada pengawasan yang serius dilakukan. Terkesan, DPR sekarang hanya lembaga yang memuluskan keinginan pemerintah.

Selama setahun, tidak ada fungsi pengawasan yang sampai tahap pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Beredar dugaan, anggota DPR menjadikan fungsi ini sebagai bargain guna mendapat sesuatu. Dugaan ini muncul karena sering terjegalnya usulan hak interpelasi dan hak angket. Kedua hak itu sering “layu sebelum berkembang”.

Selain tumpul dalam pengawasan, DPR juga terkesan lamban dalam melaksanakan fungsi legislasi. Hal ini terlihat dari tidak optimalnya proses pembuatan undang-undang yang berhasil diselesaikan.

Dilihat dari sisi kuantitas, DPR gagal menyelesaikan tugas. Mereka hanya mampu menyelesaikan dua pertiga dari seluruh RUU yang seharusnya diselesaikan tahun 2006. Penilaian akan lebih rendah jika mempertimbangkan sisi kualitas. Masih ada produk undang-undang yang terlihat tidak komprehensif dan menimbulkan masalah saat diimplementasikan.

Catatan akhir

Melihat realitas itu, muncul keraguan, di tahun 2007 DPR akan menjadi lebih baik. Dalam hal integritas moral ataupun kinerja tidak ada tanda-tanda yang membesarkan hati. Bahkan kondisinya cenderung memburuk mengingat kian dekatnya kontestasi dalam rotasi kepemimpinan 2009.

Meski demikian, secercah harapan perlu dikemukakan. Sebagai lembaga negara, DPR perlu memperbaiki kinerjanya. Ini penting demi penciptaan tatanan kehidupan bernegara yang memungkinkan rakyat hidup lebih adil, makmur, dan sejahtera. DPR juga perlu menjamin tetap survive-nya Indonesia sebagai negara-bangsa di tengah dunia yang semakin penuh kompetisi.

Relasi rakyat-wakilnya yang memprihatinkan mengharuskan anggota DPR introspeksi. Para wakil rakyat harus mampu menghentikan sikap mengutamakan kepentingan diri dan menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat. Dengan kata lain, wakil rakyat perlu menunjukkan komitmen kerakyatan.

Toto Sugiarto Peneliti pada Soegeng Sarjadi Syndicate


Opini

Selasa, 09 Januari 2007

Menyiasati Guncangan Perberasan

Gatot Irianto

Benarkah kenaikan harga beras terjadi akibat supply dan demand ? Pertanyaan yang harus dijawab itu mengemuka karena modus untuk mengambinghitamkan rendahnya produksi padi dan harga serta kondisi iklim sudah sering dilakukan.

Tahun 2006, impor dilakukan dua kali, pertengahan Juni dan Desember. Ironisnya, meski sedang panen raya, impor 210.000 ton beras pada pertengahan Juni dilakukan juga. Modusnya, memanfaatkan isu kekeringan, persiapan Lebaran, dan kenaikan harga gabah kering panen di lapangan di atas harga psikologis (Rp 2.400 per kg). Kali ini tekanan dilakukan saat awal musim hujan mundur, memasuki Natal dan Tahun Baru 2007, dan harga gabah mencapai Rp 3.015 per kg.

Begitu cepat dan mudahnya spekulan mempermainkan harga gabah atau beras di masyarakat terjadi karena selisih antara pasokan dan kebutuhan amat tipis, pasar beras cenderung oligopolistik dan terjadinya penimbunan.

Ada dua pengalaman nyata di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan terkait permainan spekulan. Saat Gubernur Jawa Timur mengumumkan akan melakukan sweeping dan menindak penimbun beras, seketika itu harga beras turun Rp 250 per kg. Sementara di Sulawesi Selatan, aparat mendapati gudang penimbunan beras milik perorangan yang jumlahnya luar biasa. Berdasarkan dua ilustrasi buruk ini, bisa dipastikan harga beras lebih disebabkan masalah unfair business dibanding masalah produksi.

Pertanyaannya, bagaimana mengatasi benang kusut perberasan ini? Peningkatan produksi padi dan penegakan hukum yang tegas adalah solusinya.

Peningkatan produksi

Meski masalah perberasan tidak hanya terkait produksi, tetapi peningkatan produksi beras secara all out harus dilakukan secepatnya agar tidak dijadikan kambing hitam dalam impor beras. Swasembada absolut tanpa impor dapat dicapai tahun 2008 jika produksi padi dapat mencapai 58 juta ton. Untuk itu diperlukan paling tidak 2,2 juta ton GKP tambahan dari tahun 2006.

Untuk memenuhi tambahan produksi padi agar mencapai swasembada beras absolut, Departemen Pertanian akan melaksanakan lima program unggulan: subsidi benih unggul, pengembangan tata air mikro, rehabilitasi jaringan tingkat usaha tani (JITUT) dan jaringan irigasi desa (Jides), pembuatan sawah baru, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman selain program pendukung lain. Masih banyak program lintas subsektor yang dipastikan akan menambah produksi padi nasional. Khusus TAM, Jides, dan JITUT bekerja sama dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Dalam Negeri.

Melalui dana subsidi benih sekitar Rp 1,25 triliun tahun 2007 dan akan ditingkatkan tahun 2008, maka mutu benih pertanaman padi sekitar 6,21 juta hektar dapat diperbaiki sehingga diharapkan terjadi peningkatan produksi 0,15 ton per ha, ekuivalen dengan 0,931 juta ton GKP.

Tambahan berikut, dari pengembangan tata air mikro di lahan rawa pasang surut maupun rawa lebak seluas 118.000 ha dengan produksi 2,0 ton per ha untuk dua musim tanam akan menghasilkan 472.000 ton GKP. Melalui perluasan areal sawah baru 35.000 hektar dengan dua kali panen masing-masing 2,0 ton per ha, diperoleh tambahan produksi 140.000 ton GKP. Optimasi lahan dan rehabilitasi Jides dan JITUT masing-masing seluas 105.000 ha dapat dihasilkan 110,5.000 ton GKP. Dengan dukungan pengendalian organisme pengganggu tanaman, dapat diperoleh tambahan hasil 0,1 ton per ha dari 5,5 juta areal panen sehingga diperoleh 0,621 juta ton GKP. Dengan demikian, total tambahan produksi dari kelima program mencapai 2,27 juta ton GKP, lebih besar dari target 2,2 juta ton untuk mencapai swasembada absolut. Sisanya, 0,07 juta ton, dapat diekspor untuk validasi swasembada absolut tercapai.

Desentralisasi Bulog

Posisi Bulog dan Dolog sebagai instansi vertikal dalam stabilisasi pasokan dan harga tidak relevan lagi. Desentralisasi Bulog dan Dolog ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan pilihan yang menjanjikan. Pertimbangannya, dengan berada langsung di bawah gubernur/bupati/wali kota, stok beras secara riel time dapat dipantau secara on line sehingga skenario pemenuhan kebutuhan pangan dapat dilakukan dan diantisipasi lebih dini. Terjadinya kolusi antara pedagang beras-Dolog bisa diperkecil karena orientasi Dolog memenuhi kebutuhan pangan setempat (in situ). Sementara pemenuhan pangan lintas kabupaten/provinsi dapat dilakukan melalui forum antargubernur, bupati, maupun wali kota.

Lebih jauh, melalui desentralisasi, Dolog ditumbuhkembangkan menjadi unit produksi, stabilisator pasokan, dan harga di lapangan. Pengawasan dan penimbunan lebih mudah dilakukan pemerintah dan masyarakat.

Presiden SBY harus menindak tegas penyebab gonjang-ganjing perberasan nasional meski mereka berlindung di balik baju eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika masalah perberasan tidak dituntaskan, dipastikan akan memperpanjang daftar kebutuhan pokok masyarakat penentu hajat hidup orang banyak yang mudah dipermainkan harga maupun pasokannya. Minyak tanah, pupuk, dan bensin adalah teladannya. Tanpa langkah tegas dan transparan, dipastikan Indonesia kian tertinggal dari bangsa manapun karena tiap saat harus menghadapi masalah yang sebenarnya diketahui cara penyelesaiannya.

Gatot Irianto Pengajar Analisis Sistem Hidrologi Sekolah Pascasarjana IPB; Pemerhati Perberasan


Opini

Senin, 08 Januari 2007

“Go International” Perbankan Domestik

Susidarto

Belakangan ini sejumlah pemain asing masuk dalam perbankan domestik. Bank-bank kecil yang ditekan untuk meningkatkan permodalannya mulai diambil alih asing.

Bank Swadesi diambil alih oleh Bank of India, Bank Halim International diambil oleh Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), Bank ANK oleh Bank Commonwealth, Bank Indomonex oleh State Bank of India, Bank Haga dan Hagakita oleh Rabo Bank International, Bank BNP oleh ACOM Ltd & Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ Ltd.

Sebelumnya, bank-bank rekap seperti BCA, Danamon, BII, Bank Niaga, Bank Lippo sudah diambil alih manajemen asing melalui strategic sales. Pendek kata, hampir semua bank papan atas di luar bank BUMN sudah dimiliki asing. Inilah fenomena yang perlu dicermati di balik gebyar kebangkitan perbankan domestik.

Investor asing dari Timur Tengah juga tidak mau kalah. Sukses menggarap perbankan syariah, kini hendak membeli bank-bank konvensional untuk dijadikan perbankan syariah.

Regulasi memihak

Bank Indonesia (BI) sendiri sebenarnya lebih senang apabila bank-bank merger daripada “menjualnya” kepada pihak asing. Dengan merger, kepemilikan masih di tangan investor lokal. Namun, semuanya terpulang kepada pemilik bank.

Namun, kalau pilihan menjual ke investor asing menjadi pilihan terbaiknya, BI tidak bisa melarang. BI hanya bisa ikut menjembatani guna memadukan kepentingan bisnis pemilik lama dengan investor baru.

Meski demikian, BI sebenarnya masih bisa membuat regulasi guna mengatur masuknya investor asing ke sistem perbankan domestik. Hal yang amat mendesak adalah aturan keharusan bank-bank milik asing untuk menyalurkan kreditnya kepada sektor riil, terutama sektor UMKM, yang selama ini jauh dari pembiayaan bank. Kehadiran investor asing hendaknya tidak hanya menggenjot kredit konsumtif, seperti terjadi selama ini, baik dalam bentuk kartu kredit maupun kredit tanpa agunan (KTA).

Selama ini, regulasi yang berpihak pada sektor riil (UMKM) belum pernah diberlakukan, terutama yang terkait dengan kredit perbankan asing. Padahal, di beberapa negara maju—Korsel misalnya—semua diatur jelas, bagaimana otoritas moneter mengharuskan tiap kantor cabang bank asing yang ada di negara itu untuk menempatkan 25 persen dari portofolio kredit mereka kepada pengusaha kecil menengah. Di negeri ini, regulasi yang mengikat seperti itu hampir tidak ada.

Regulasi semacam ini perlu ditumbuhkembangkan. Maklum, dominasi pihak asing tidak bisa dianggap sepele. Begawan ekonomi Indonesia, (alm) Prof Soemitro Djojohadikusumo, jauh-jauh hari pernah memperingatkan, memberi warning kepada pelaku bank-bank, bahwa industri perbankan sebagai “jantung” perekonomian nasional jangan dikuasai asing. Jika jantung dikuasai, sebentar lagi perekonomian Indonesia juga akan dikendalikan oleh asing.

Aturan keberpihakan

Kini hal-hal itu mulai terlihat. BI bersama pihak terkait seharusnya memberi aturan keberpihakan kepada sektor riil (UMKM). Jika perlu, melalui kriteria bank ber-kinerja baik (BKB) dan penetapan kriteria bank jangkar, BI mengatur hal ini dengan baik. Misalnya, khusus untuk kantor cabang bank asing, harus dimasukkan penilaian soal tingkat LDR yang berpihak pada UMKM (di luar kredit konsumer) atau kredit berorientasi ekspor, yang diekspresikan dengan besaran persentase tertentu.

Jika hal ini dilakukan, niscaya kehadiran investor asing di perbankan nasional sungguh amat ditunggu-tunggu. Sementara kalau sinyal semacam ini tidak pernah tertangkap dengan baik, kehadiran investor asing hanya sekadar meramaikan bisnis lokal, tetapi tidak pernah berdampak nyata. Bank domestik milik asing akhirnya bagai menara gading yang tidak membumi. Jika ini yang terjadi, go international-nya perbankan lokal tidak berarti apa-apa karena tidak memiliki kontribusi nyata bagi perbaikan ekonomi nasional.

Cepat atau lambat, globalisasi ekonomi memang tidak bisa dibendung. Untuk menghadapinya, dibutuhkan strategi yang baik dan bijak. Tantangan ini hendaknya menjadikan perbankan lokal yang dimiliki pemain domestik meningkatkan diri. Ancaman ini bisa dijadikan vitamin yang memicunya untuk tampil lebih elegan dan inovatif.

Susidarto Praktisi Perbankan di Yogyakarta; Pendapat Pribadi


Opini

Senin, 15 Januari 2007

Pilar Negara Kesejahteraan

Sulastomo

Benarkah Indonesia negara kesejahteraan (welfare state)? Cita-cita negara kesejahteraan ada di Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Bagaimana pelaksanaannya?

Meski Indonesia merupakan negara kesejahteraan, rakyat belum sejahtera, terlihat dari banyaknya jumlah orang miskin.

Pilar negara kesejahteraan diletakkan Otto von Bismarck pada 1880-an.Tujuannya untuk memberi “rasa aman” (security) sejak lahir sampai mati.

“Rasa aman” ini merupakan proteksi sosial terhadap risiko ekonomi yang tidak terduga , misalnya karena sakit, kecelakaan, atau risiko menurunnya pendapatan karena memasuki usia pensiun. Inilah pilar negara kesejahteraan yang (ternyata) menjadi elemen penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ide itu lalu berkembang di seluruh dunia dengan modifikasi.

Dari aspek jaminan sosial tidak jauh berbeda. Manusia memerlukan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemutusan hubungan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Sedangkan dari aspek pembiayaan, selain mekanisme asuransi juga dikenal tabungan wajib (provident fund) atau pajak (social security tax) seperti di AS.

Jelas, program ini melibatkan seluruh peserta untuk ikut mengiur meski mekanisme pengumpulan dan pembebanan iuran berbeda-beda. Meski demikian, iuran itu selalu menjadi beban antara pemberi/penerima kerja/masyarakat bahkan negara, sebagai pemberi kerja pegawai negeri/tentara, atau sebagai subsidi bagi masyarakat tidak mampu. Dapat dipahami jika program jaminan sosial merupakan instrumen mobilisasi dana masyarakat yang mampu membentuk tabungan nasional yang besar.

Tertinggal

Seharusnya Indonesia telah menerapkan negara kesejahteraan sejak awal kemerdekaan. Kenyataannya tertinggal dibanding negara lain. Program jaminan kesehatan baru dimulai tahun 1968 melalui program Askes. Untuk tenaga kerja swasta dimulai tahun 1976 melalui Jamsostek. Malaysia memulai program Jamsostek sejak 1959, dikenal sebagai EPF (Employee Provident Fund).

Keterlambatan ini berdampak pada ketertinggalan Indonesia membentuk tabungan nasional. Akibatnya, tabungan nasional Malaysia atau Singapura lebih besar dibanding Indonesia. Hal ini dibuktikan saat krisis melanda Asia tahun 1997/1998, Indonesia paling sulit untuk bangkit lagi.

Selain tertinggal, legislasi program jaminan sosial di Indonesia juga belum komprehensif, tidak ada interelasi antara berbagai program, tidak berdasar konsep yang konsisten, sehingga perkembangannya amat lamban, sementara manfaat (benefit-package) yang diterima amat minim sehingga program Jamsostek (misalnya) tidak populer.

Selain itu, Jamsostek belum memiliki program jaminan pensiun dan jaminan kesehatan purnatugas. Tata laksana penyelenggaraan juga tidak lazim. Beban jaminan pensiun PNS/TNI/Polri dan pejabat negara sebagian besar dibebankan pada APBN (pay as you go) sehingga membebani APBN. Sementara jaminan pemutusan hubungan kerja berdasar UU No 13/2003 menjadi beban pemberi kerja/pengusaha, menjadi beban berat dunia usaha, bahkan bisa menjadi momok bagi investor asing.

Program jaminan sosial di Indonesia, selain terlambat, cakupannya rendah, juga gagal sebagai mekanisme mobilisasi dana masyarakat, bahkan menjadi beban berat bagi negara. Fenomena seperti itu tidak mustahil akan melahirkan ledakan sosial saat negara tidak mampu membayar pensiun PNS/TNI/Polri/pejabat negara seperti dikhawatirkan Menpan beberapa waktu lalu, karena pada saat sama, sebagian besar manusia usia lanjut tidak akan memiliki jaminan pensiun dan jaminan kesehatan.

Reformasi

Karena itu, Indonesia perlu melakukan reformasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Penyelenggaraannya selayaknya mengadopsi prinsip-prinsip universal penyelenggaraan program jaminan sosial meski harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Tidak mudah, namun harus segera dimulai. Sebab, membiarkan penyelenggaraan program jaminan sosial seperti sekarang hanya menunggu bom waktu. Mudah-mudahan para pengambil keputusan negeri ini dapat memahami kekhawatiran itu. Better late than never, kata orang.

Sulastomo Mantan Ketua Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional


Opini

Senin, 15 Januari 2007

Dilema Partai Politik Baru

Tjipta Lesmana

Tidak banyak yang tahu bahwa jauh sebelum Partai Demokrat dideklarasikan, Susilo Bambang Yudhoyono sudah sounding ke mana-mana, dalam arti mencoba menangkap reaksi berbagai elemen masyarakat tentang pertanyaan kunci yang diajukan, “Pantaskah saya menjadi presiden?”

Tentu, upaya menangkap pendapat itu dilakukan diam-diam, tanpa exposure media. Saat itu SBY boleh berbesar hati karena sebagian besar umpan balik yang diperolehnya bernada sama, “Bapak pantas menjadi presiden!”

Sempat mempelajari

SBY beruntung. Pengalamannya duduk dalam kabinet Presiden Abdurrahman Wahid maupun pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri memungkinkannya mempelajari secara cermat di mana sebenarnya kelemahan kedua pemimpin ini sehingga rakyat kecewa dan tidak lagi memberi dukungan kepada mereka. Ada tesis, ada antitesis. Lalu ia menawarkan antitesis tadi—kesejahteraan, keamanan, dan keadilan—kepada rakyat. Inilah tiga kegandrungan rakyat yang gagal diwujudkan pemerintahan Gus Dur maupun Megawati. SBY cerdik membenturkan realita sosial-ekonomi-politik yang ada saat itu dengan janji-janji. Dan ia berhasil.

Sayang, setelah dua tahun memimpin, SBY belum mampu mewujudkan janji-janjinya. Aktualisasi janji justru kian jauh. Saat ini, hampir semua elemen bangsa—termasuk ibu-ibu yang sebenarnya apolitik—amat kecewa dengan kinerja pemerintahan SBY. Ironisnya, orang ke-2 pemerintah dari pengusaha. Tetapi, dunia bisnis seolah mau “memberontak”. Tepat apa yang dikatakan Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, tahun 2007 menjadi tahun mati-hidupnya pebisnis. Pernyataan ini mengandung makna, selama dua tahun memimpin, pemerintah SBY-JK “menghancurkan” sendi-sendi bisnis akibat keberhasilan para menteri terkait menghancurkan setiap pilar bisnis yang menjadi conditio sine qua non dalam menggenjot perbisnisan.

Di tengah perasaan kecewa, wajar jika banyak figur tampil dengan obsesi memperbaiki keadaan dan mencegah “kehancuran Indonesia”. Mereka ramai-ramai mendirikan partai politik sebagai kendaraan untuk mewujudkan impiannya. Sayang, hampir semua sosok itu adalah pemimpin “stok lama”, pemimpin yang sudah diketahui kegagalannya di masa lalu.

Awalnya, mereka secara periodik membahas berbagai persoalan bangsa. Yang dimaksud adalah Megawati, Abdurrahman Wahid, Akbar Tandjung, Jenderal Try Sutrisno, dan Jenderal Wiranto. Seusai “bersilaturahmi”, pernyataan dikeluarkan. Mereka mengkritik berbagai kebijakan SBY yang dinilai hanya menyengsarakan rakyat. Lama-kelamaan pertemuan semacam itu dinilai tidak merangsang perhatian publik. Gesekan juga terjadi. Dalam menyikapi kebijakan pemerintah, SBY menaikkan harga BBM 128 persen, 1 Oktober 2005 Try Soetrisno tiba-tiba “dibetot” Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Seusai pertemuan, Try menyatakan puas dan mengerti mengapa pemerintah menaikkan harga BBM. Pernyataan itu langsung dikritik Gus Dur. Sebelumnya, kuartet eks pemimpin—Megawati. Gus Dur, Try Soetrisno, dan Akbar Tandjung—mengecam kebijakan 1 Oktober 2005.

Pertemuan ini juga tidak efektif sebab semua tokoh memendam ambisi menjadi presiden. Megawati berobsesi untuk come back. Gus Dur masih berambisi meski pemerintahannya adalah the most chaotic we ever had, kata seorang eks pembantunya. Wiranto telanjur di-branded kroni Cendana.

Pecah

Arisan “kuartet pemimpin” pecah karena semua mau menjadi presiden. Wiranto akhirnya mendeklarasikan pendirian Partai Hati Nurani Rakyat. Semua anggota “arisan” hadir, kecuali Megawati yang sudah bertekad untuk maju sendiri.

Perhatikan para figur pada partai pimpinan Wiranto itu. Tidak kurang dari 90 persen “peninggalan” Orde Lama.

Sekitar enam bulan lalu, Kwik Kian Gie juga mendeklarasikan sebuah organisasi Aliansi Nasionalis dalam suasana gegap gempita. Yang hadir, 90 persen adalah mereka yang hadir dalam deklarasi Partai Hati Nurani Rakyat. Tetapi, segera setelah lahir, organisasi Kwik seperti tidur kembali, tidak terdengar aktivitasnya yang bombastis.

Partai politik baru di Indonesia, rupanya, menghadapi dilema serius. Jika didirikan oleh orang-orang “stok lama”, mereka sulit diterima masyarakat sebab mereka adalah bagian tak terpisahkan dari dosa-dosa masa lampau. Namun, jika didirikan oleh orang-orang baru, masyarakat hanya memandang sebelah mata karena nama mereka belum dikenal.

Kebutuhan untuk menggulirkan gerakan reformasi jilid dua memang amat urgen karena ujung-ujung pemerintahan SBY makin lama makin tampak jelas, yaitu kesejahteraan rakyat yang kian menurun, kronisme yang kian kental, law enforcement yang semakin tebang pilih, dan landasan NKRI yang semakin terkoyak.

Yang kita butuhkan adalah figur semacam Evo Morales: berasal dari generasi muda, cukup dikenal luas, nasionalis sejati, berintegritas, siap mati untuk sungguh-sungguh mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Di antara 220 juta manusia Indonesia, tidak adakah satu pun “Evo Morales Indonesia”? Pasti ada! Dan ia harus diusung melalui jalur independen sebab jalur mekanisme politik yang ada kini sulit menampilkan sosok seperti itu.

Karena itu, semua komponen masyarakat harus berjuang keras untuk menggolkan jalur independen dalam pemilihan presiden 2009!

Tjipta Lesmana Pengajar Universitas Pelita Harapan


Opini

Kamis, 04 Januari 2007

Mengapa Derita Ini?

Paulinus Yan Olla

Negeri penuh bencana. Itulah keadaan yang mengusik kita di pengujung tahun 2006 dan awal 2007.

Bencana beruntun menimpa negeri ini. Pertanyaan rakyat, mengapa derita ini menimpa kami? Apa makna segala bencana ini? Mengapa harus terjadi?

Mengapa derita ini? Sebuah pertanyaan yang oleh Elisabeth Kübler-Ross dalam On Death and Dying (1968) ditempatkan sebagai salah satu pertanyaan pokok dalam “situasi batas”, situasi tanpa jalan keluar.

Apa yang diamati Kübler-Ross dalam hidup personal dapat menjadi gambaran negara yang sakit. Indonesia sedang sakit, sekarat secara sosial, politis, ekonomis, maupun peradaban. Analisis politis dan hukum menunjukkan, elite kian sejahtera, tetapi rakyat tetap merana. Penegakan hukum lesu, penanganan korupsi tidak menyentuh koruptor besar. Legislatif atau eksekutif tidak banyak memperbaiki kondisi bangsa. Pelanggar HAM sulit diadili. Banyak kebijakan menyakitkan hati rakyat. Singkatnya, situasi tanpa jalan keluar bagi rakyat yang diimpit derita, tanpa solusi di negara yang sakit parah.

Mengapa derita ini? Menjadi ungkapan protes orang kecil, miskin dalam situasi batas. Mereka tak berdaya karena terjadi salah urus negara sehingga terpaksa masuk penderitaan yang tidak perlu. Protes atas arogansi para pemimpin yang menimbun kekayaan, kebanyakan dari warga- bangsa yang tidak mampu mencukupi kebutuhan paling dasar hidupnya sebagai manusia.

Mengapa derita ini? Merupakan gugatan mohon pertanggungjawaban kepada mereka yang menjaga kesejahteraan masyarakat. Banyak bencana tidak datang dari dunia maya. Penderitaan tanpa penanganan serius itu menunjukkan negara wajah tanpa tuan, tanpa pemerintah, dan rakyatnya dalam tawanan derita tanpa pembebasan.

Maka, jeritan “mengapa derita ini?” menjadi peringatan mawas diri, mengakui kegagalan. Di negeri ini tidak ada pejabat yang mau mengaku salah, apalagi meminta maaf atas kebijakannya yang menyengsarakan rakyat.

Berbagai bencana di negeri ini bukan kutukan Tuhan, tetapi ciptaan manusia didorong ketamakan akan kekuasaan, kerakusan akan harta, dan kehausan untuk mencari kemuliaan sendiri.

Perubahan hati

Erich Fromm (1900-1980) menegaskan, keberlangsungan manusia, baik secara fisik maupun sebagai spesies, tergantung dari perubahan radikal hati manusia. Transformasi hati hanya ada jika terjadi mutasi secara drastis di bidang ekonomi dan sosial yang memberi ruang harapan bagi manusia untuk berubah (Fromm, Avere o Essere, 1977:24).

Perubahan itu jauh lebih radikal dari hanya sekadar solidaritas dengan orang miskin. Menghadapi masyarakat yang sakit, menurut Fromm, dituntut perubahan hati yang mensyaratkan dua hal. Pertama, agar pemimpin bangsa menciptakan transformasi sosial-ekonomis yang memungkinkan rakyat miskin dihargai martabatnya.

Kedua, tuntutan mengubah tingkah laku manusia di hadapan dunia-alam semesta. Bencana alam dan malapetaka ekologis terjadi karena sikap rakus manusia. Silau terhadap kemilau emas, minyak bumi, dan ekspor kayu membuat bumi Nusantara babak belur oleh bencana, masyarakatnya dipaksa sesak napas oleh asap, berlayar di atas lumpur, berendam dalam banjir, atau kurang gizi tanpa perhatian.

Teriakan “mengapa derita ini?” menjadi panggilan dan tuntutan bagi pemimpin bangsa untuk mewujudkan tanggung jawab sosialnya terhadap rakyat dan alam. Para petinggi negara perlu belajar seni berelasi dengan alam yang ditawarkan Dr Emoto dalam the Hidden Messages in Water. Relasi didasarkan pada kejernihan hati yang tak tercemar. “Berabad- abad manusia merampok bumi, ini sejarah yang dicatat oleh air. Sekarang air mulai bicara kepada kita… ia mengatakan apa yang perlu kita ketahui” (Masaru Emoto, 2006:84).

Keputusan dan kebijakan pemerintah kendati secara ekonomis mungkin menguntungkan, perlu memberi perhatian utama pada dampak kemanusiaan dan ancaman bahaya ekologisnya bagi manusia. Rakyat kecil biasanya lebih menderita bila ada bencana. Mereka menjadi korban janji kemakmuran ekonomis dan keputusan para pemimpinnya yang lepas dari landasan hati nurani.

Mengapa derita ini? Suatu seruan hati rakyat mohon perhatian!

Paulinus Yan Olla Alumnus Universitas Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum, Roma


Opini

Sabtu, 03 Februari 2007

Tanya dan Jawab

Jakob Sumardjo

Buku-buku filsafat tertua di dunia berupa tanya jawab. Tanya jawab bukan sekadar metode, tetapi esensi filsafat.

Pengetahuan manusia berkembang, wawasan manusia diperdalam, kesadaran manusia dicerahkan oleh berbagai pertanyaan. Akhirnya pertanyaan jauh lebih penting dari jawaban.

Manusia Indonesia lebih suka menerima jawaban daripada mengajukan pertanyaan. Jawaban, ajaran, nasihat itu yang dicari. Maka orang berduyun-duyun mendatangi guru atau yang dianggap guru, bukan untuk bertanya, tetapi untuk mendengarkan aneka jawaban yang tak pernah mereka tanyakan. Hampir semua jawaban ditelan begitu saja karena percaya hal itu mengandung kebenaran.

Bertanya itu berpikir

Jacques Rolland, sobat filsuf Levinas, menyatakan, latihan berpikir adalah bertanya. Bertanya menandakan seseorang sedang berpikir atau memikirkan sesuatu yang sedang menjadi persoalan dirinya. Bertanya itu berpikir. Menerima jawaban sebanyak-banyaknya itu tidak berpikir. Pikirannya hanya mencerna jawaban-jawaban dan itu hasil pertanyaan orang lain. Menimbun jawaban tidak serta-merta seseorang mampu membuat pertanyaan sebab aneka jawaban itu tak pernah ditanyakan. Benarkah Bung Karno, benarkah Tan Malaka, benarkah Pramoedya, Marx, Kant, dan Foucault?

Sikap ini telah lama dianut manusia Indonesia. Orang percaya saja kepada Ranggawarsita, Siti Jenar, Mangkunegara IV, Syekh Jusuf, Ki Hajar Dewantara. Mereka adalah guru-guru kebenaran. Mereka tidak dapat salah. Begitulah kita kini, juga bersikap sama terhadap para mahaguru dunia. Guru-guru kebenaran ini tersohor di dunia sehingga berbagai jawaban mereka atas pertanyaan mereka sendiri adalah kebenaran universal. Kita tak peduli bagaimana pertanyaannya, tetapi yang penting jawabannya.

Berbagai pertanyaan para guru ini tentu saja pertanyaan kebudayaan, pertanyaan atas tradisi berpikir mereka sendiri. Sedangkan kita di negeri khatulistiwa ini memiliki sejarah cara berpikir sendiri, tradisi sendiri, berbagai persoalan sendiri, dan aneka pertanyaan yang berbeda pula.

Jika guru-guru universal ini didatangkan ke Indonesia, boleh jadi pertanyaannya berbeda. Mereka akan bertanya, apa itu Indonesia, bagaimana terjadinya, dan mengapa Indonesia seperti Indonesia sekarang ini. Mereka bertanya makna Indonesia dan makna diri di Indonesia. Itu sebabnya setiap guru kebenaran dunia datang ke Indonesia, kita selalu bertanya apakah pertanyaan mereka tentang Indonesia dan bagaimana jawabannya. Pertanyaan pun terpaksa diimpor karena budaya kita bukan budaya bertanya, tetapi budaya jawaban.

Mengapa bangsa ini lebih suka jawaban daripada pertanyaan? Hidup di Indonesia tak perlu pertanyaan. Ibarat tongkat kayu menjadi tanaman seperti dinyanyikan Koes Plus. Dengan bekerja 08.00-14.00, sudah cukup. Untuk apa meniru bangsa lain, yang pulang pukul 18.00? Bekerja di sawah itu cukup pukul 06.00-12.00, mengapa harus sehari suntuk? Tidur siang itu penting bagi orang Indonesia. Indonesia ini zamrud khatulistiwa, gemah ripah loh jinawi, penghasil tanaman rempah-rempah yang tak harus dijadikan industri. Lempar saja batang cengkeh, akan tumbuh sendiri. Lalu, untuk apa bertanya? Untuk apa berpikir?

Pertanyaan hanya penting buat teka-teki. Dan teka-teki itu hiburan. Mengapa harus kerja keras bertanya dan berpikir? Bertanya dan berpikir itu hanya cocok dilakukan di luar jam kerja, sambil nyeruput teh atau kopi, sore hari. Pertanyaan yang diajukan sejak nenek moyang sama saja, yakni soal isi itu kosong, kosong itu isi. Jawabannya boleh baru meski lebih percaya jawaban lama.

Tradisi kurang berpikir

Tradisi kurang bertanya dan berpikir ini tampak di lembaga-lembaga pendidikan kita. Guru sebagai pemegang otoritas kebenaran tidak pernah dibantah muridnya. Jika dibuka pertanyaan, hanya satu-dua yang bertanya. Dan jawaban guru atas pertanyaannya sendiri (atau pertanyaan yang dihafal dari buku-buku) sudah cukup bagi murid-murid.

Dalam bimbingan karya tulis, para mahasiswa paling sulit menyusun pertanyaan, padahal setiap karya tulis sebenarnya dimulai dari pertanyaan. Mereka hanya butuh jawaban-jawaban. Yang mereka ketahui adalah jawaban final. Lalu apa yang harus ditanyakan? Bukankah pertanyaan itu untuk orang bodoh, orang yang belum tahu? Jika sudah tahu, mengapa harus bertanya? Anak usia lima tahun biasanya cerewet dengan aneka pertanyaan. Apakah kawin itu Mama? Mengapa adik keluar dari perut? Mengapa burung bisa terbang? Mengapa Papa suka marah? Mengapa kita tak punya mobil, padahal Tomi punya mobil lima? Ah, dasar lu cerewet. Diam!

Itulah bencana nasional pertama. Tidak boleh bertanya. Berbagai pertanyaan harus disusun dalam proposal lebih dulu. Pertanyaan semacam itu sama sekali tidak pantas dan hanya boleh diajukan di dewan. Pertanyaan semacam itu bukan pada saya, tetapi pada pihak sana dan pihak sini. Begitu saja ditanyakan, saudara sudah tahu jawabannya! Anak yang banyak bertanya, itu tidak normal. Anak normal adalah penurut, menerima semua jawaban tanpa tanda tanya.

Bertanya bukan budaya manusia Indonesia. Menimbun jawaban sebanyak mungkin itulah budaya Indonesia. Yang boleh bertanya hanya guru besar, para pemimpin bangsa, pemegang otoritas. Bertanya itu tidak normal. Hanya mereka yang berkuasa boleh bertanya, bukan karena tidak normal, tetapi dengan bertanya, mereka menghindari pertanyaan. Atau aneka pertanyaan mereka telah ada jawabannya.

Di Indonesia, buku paling laris menjelang ujian adalah kumpulan soal dan jawaban. Di Indonesia kebenaran dan jalan kebenaran hanya satu, tidak dipersoalkan lagi. Atau semua pertanyaan ada jawabannya. Itu sebabnya pertanyaan tidak tumbuh subur di Indonesia sehingga beranak, bercucu, dan bercicit.

Jakob Sumardjo Esais


Opini

Selasa, 09 Januari 2007

Hukum Indonesia 2007

Satjipto Rahardjo

Rekaman tahunan atas perjalanan hukum selama satu tahun kurang memberi informasi lebih luas tentang perspektif perjalanan hukum kita. Ibaratnya, kita sibuk membicarakan pepohonan, lupa melihat hutannya. Bagaimana potret dan penegakan hukum di Indonesia?

Hukum itu mempunyai habitat politiknya sendiri. Saat ini sedang berlangsung perubahan besar dalam habitat itu. Lalai melihat habitat politik dan perubahan yang besar menyebabkan penilaian (evaluation) dan penghukuman (judgement) terhadap penegakan hukum menjadi kurang lengkap berikut segala akibatnya.

Dalam keseharian, hukum, perundang- undangan, institut hukum, dan penegakan hukum tampil di hadapan publik sebagai dokumen, aksi proses yang mudah diamati. Memang bukan tugas publik untuk mengetahui lebih dalam tontonan di hadapan mereka. Pun bukan hak mereka menilai dan mengadili apa yang dilihat. Dari situ masyarakat menilai kinerja hakim, jaksa, polisi, birokrasi.

Dulu dan sekarang

Tentang hukum dan penegakan hukum, saya sebut sebagai sajian jurnalistik. Informasi jurnalistik itu baru menampilkan skeleton, belum potret utuh kehidupan hukum. Untuk menjadikan utuh, skeleton itu membutuhkan “darah dan daging”. Karena keterbatasan ruang, tidak semua “darah dan daging hukum” dapat dibicarakan, hanya sebagian, yaitu dinamika politik di Tanah Air. Menempatkan atau mengakarkan hukum ke dalam habitat politik akan membantu memahami lebih dalam keadaan hukum kita.

“Orde 1998-2006″ atau orde politik Indonesia kini jauh berbeda dari “orde 1967-1998″. Ini menyebabkan kehidupan dan penegakan hukum dalam kedua periode orde itu juga berbeda besar.

Orde pemerintahan Soeharto memiliki kecenderungan kuat ke arah sentralisme, otoriter, dan represif. Kekuasaan politik dengan efisien dan efektif mengendalikan kekuasaan publik, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Meski peraturan yang membolehkan campur tangan presiden ke dalam pengadilan dicabut dalam periode itu, tetapi pencabutan itu tidak dapat menahan kekuatan politik Soeharto untuk mencampuri urusan pengadilan.

Maka, kekuatan politik nyata (real politics) bekerja diam-diam dan tetap menempatkan pengadilan di bawah kekuasaannya. Tengoklah, betapa banyak putusan pengadilan di tingkat bawah dimentahkan pada pengadilan tertinggi, seperti kasus Kedungombo, Muchtar Pakpahan, dan majalah Tempo. Contoh-contoh itu menunjukkan, independensi pengadilan hanya di atas kertas, tidak dalam realitas di masyarakat yang sarat intervensi politik.

Memang di permukaan tampak seolah- olah stabil, tetapi sebetulnya tidak stabil dalam arti sebenarnya, bahkan stagnan dan statis. Saat itu, kata-kata “yang berbeda akan digebuk” sudah menjadi bunyi- bunyian biasa. Pekerjaan polisi, jaksa, pengadilan, dan eksekutif menjadi relatif ringan karena berlindung di bawah sayap burung politik raksasa yang perkasa.

Sejak tahun 1998, orde politik yang disebut reformasi bertolak belakang dengan watak orde sebelumnya. Jika sebelumnya otoriter dan tertutup, orde 1998 mengedepankan akuntabilitas publik dan keterbukaan (transparancy). Perubahan besar itu amat berpengaruh terhadap penegakan hukum atau cara bangsa ini berhukum.

Ibarat kotak yang tertutup rapat lalu dibuka, isinya berhamburan seraya mengibarkan panji-panji demokrasi rakyat, berani merangsek maju, mendobrak pintu kekuasaan yang sebelumnya angker, apakah itu pemerintah, kejaksaan, pengadilan, atau lainnya. Demokratisasi dalam hukum melahirkan lembaga-lembaga independen, seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, dan banyak komisi lainnya. Kekuasaan yang semula terpusat mulai didelegasikan ke daerah lewat legislasi otonomi daerah yang menimbulkan banyak masalah.

Berdampak pada hukum

Kita tidak bisa melewatkan realitas perubahan politik itu karena berdampak pada pekerjaan hukum. Kini pekerjaan hukum harus dapat berdiri sendiri secara otentik karena tidak ada lagi kekuasaan dan kekuatan hegemonial yang mendukungnya. Hakim, jaksa legislator, menjadi bulan-bulanan rakyat atas nama demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi. Siapa saja, kapan saja, dapat tampil di hadapan Mahkamah Konstitusi untuk menggugat produk-produk legislatif. Dalam kenyataannya, banyak produk yang dimatikan. Kadang kesalahan dilemparkan ke lembaga legislatif sebagai kurang memiliki kemampuan membuat undang-undang.

Kini segalanya terbuka untuk dilihat dan digugat. Kejaksaan dan pengadilan tidak “tiba-tiba” bekerja buruk, tetapi sudah puluhan tahun. Tidak mudah menyangkal kesimpulan Sebastian Pompe (2005) tentang prestasi pengadilan dan Mahkamah Agung. Kemerosotan itu dirumuskan, “courage turn to to cowardice, capability to incompetence, integrity to structural corruption, and respect to contempt”. Karya Pompe tidak akan beredar di Indonesia andai tidak ada perubahan besar dalam iklim politik di negeri ini.

Orde politik yang prodemokrasi, civil society, akuntabilitas, dan transparansi kekuasaan publik melahirkan cara berhukum yang berbeda daripada masa sebelumnya. Keadaan atau atmosfer yang demikian itu menjadikan para pelaku kekuasaan publik duduk di kursi panas.

Selain itu, kekuasaan hukum tidak dirancang untuk menghadapi perubahan besar dalam orde politik, sebagaimana diuraikan di muka Pengadilan Tipikor dan HAM, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Juga, dulu tidak pernah terjadi anggota DPRD, mantan menteri, gubernur, bupati, dan wali kota diadili.

Kita perlu melihat “potret buram” hukum dan penegakan hukum dalam konteks lebih besar sehingga mampu menangkap maknanya secara utuh. Kita coba pahami karut-marut hukum kita. Bagaimanapun, saat-saat berat ini harus dihadapi. Yang penting, kita tidak kehilangan kompas untuk menjadikan negara hukum ini sebuah rumah yang menyejahterakan dan membahagiakan seluruh rakyatnya.

SATJIPTO RAHARDJO Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang


Opini

Rabu, 03 Januari 2007

Proyek Indonesia

B Herry Priyono

Tahun baru telah berangkat. Lalu lalang peristiwa dari tahun silam masih berceceran. Seperti dalam simpang siur, tak seorang pun tahu yang akan terjadi. Mungkin bencana baru, mungkin kebingungan baru, mungkin harapan baru. Itulah kisah kerumunan yang bernama Indonesia.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Indonesia tahun 2006 ditandai dengan seruan makin lantang tentang nasionalisme. Beberapa segera mengejeknya dengan menyebut nasionalisme adalah ideologi para bandit. Yang lain menganggap ejekan itu hanya celoteh para makelar. Tentu, yang satu menentang yang lain dengan mengutip para ahli meski itu tidak banyak berarti. Seperti biasa, masing-masing terburu membatu dalam kubu, hingga lupa mereka pernah mulai dari pertanyaan sama: bagaimana membentuk kembali Indonesia yang porak peranda?

Pilihannya bukan antara perlu atau tidak perlu membentuk Indonesia, tetapi bagaimana caranya. Mereka yang menyerukan nasionalisme rupanya melihat, Indonesia sebagai bangsa perlu dibentuk kembali dengan sengaja. Dan nasionalisme tidak lebih dari istilah bagi “kesengajaan” itu. Sedangkan mereka yang mengejek nasionalisme sebagai ideologi para bandit rupanya mengira Indonesia akan terbentuk dengan sendirinya tanpa perlu kesengajaan.

Efek sampingan

Siasat ketidaksengajaan ini diilhami spontanitas transaksi ekonomi pasar. Kita tidak perlu pusing dengan agenda membentuk bangsa Indonesia. Kita cukup menerima fakta, dulu Pemerintah Belanda pernah menguasai gugus wilayah yang diberi nama Indonesia. Ketika Belanda harus pergi, wilayah itu lalu punya pemerintahan baru.

Kesamaan administrasi itu sudah cukup sebagai kerangka. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk membentuk Indonesia sebagai suatu bangsa? Jawabnya, rutinisasi interaksi seluruh penduduk di wilayah itu dalam bingkai administrasi yang sama. Tetapi, bukankah suatu bangsa diikat oleh kerekatan tertentu? Benar, namun kerekatan itu bukan kerekatan afeksi ala keluarga atau kekasih, tetapi kerekatan karena ketergantungan fungsional satu sama lain. Maksudnya?

Andai saya guru sekolah, bisa mengajar, tetapi tidak dapat membuat baju atau rumah. Maka saya memerlukan jasa penjahit dan tukang batu, sedangkan penjahit serta tukang batu itu memerlukan jasa saya untuk mengajar anak-anaknya. Bila proses sederhana ini direntang dengan melibatkan jutaan orang, kebutuhan lebih beragam, lingkup lebih luas, teknologi lebih canggih, nama lebih gagah, dan kerumitan lebih besar. Jutaan orang itu direkatkan bukan oleh afeksi, tetapi oleh kesalingtergantungan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Apa kaitan semua itu dengan terbentuknya Indonesia? Jawabannya kira-kira begini. Asal sudah ada kesamaan bingkai administrasi, terbentuknya Indonesia sebagai bangsa tak perlu dikejar dengan sengaja sebab bangsa Indonesia akan muncul dengan sendirinya dan secara spontan dari berlaksa-laksa transaksi ketergantungan ekonomi. Bagaimana berlaksa-laksa transaksi ketergantungan itu membentuk Indonesia? Jawabnya tidak jelas, namun sekitar 230 tahun lalu seorang pemikir memakai istilah “tangan tak kelihatan” (invisible hand) untuk menyebut gejala itu.

Inilah paham tentang pembentukan Indonesia menurut spontanitas transaksi pasar. Tak perlu komitmen dan solidaritas sebab Indonesia akan muncul dengan sendirinya dari jaring raksasa kesalingtergantungan ekonomi pasar. Itulah mengapa model ini amat menarik untuk kita yang tidak suka tuntutan solidaritas bagi proyek bersama membentuk Indonesia. Namun ada dua kejanggalan.

Pertama, bukankah penentu transaksi pasar adalah tingkat daya beli? Maka, semakin punya uang, semakin kita lebih menentukan terbentuk-tidaknya Indonesia. Sebaliknya, semakin kita miskin, semakin kita tak punya hak atas pembentukan Indonesia. Akibatnya, terbentuknya Indonesia sebagai bangsa bukan ditentukan oleh kesamaan hak setiap orang sebagai warga negara, tetapi oleh pemilikan uang. Akhirnya, terbentuk-tidaknya Indonesia hanya efek samping dari tingkat pemilikan uang.

Kedua, apa yang terjadi bila lingkup transaksi pasar itu tidak sesempit wilayah suatu negeri, tetapi seluas dunia seperti dalam globalisasi ekonomi? Maka, terbentuk-tidaknya Indonesia sebagai bangsa juga sekadar menjadi efek samping dinamika pasar dan daya beli pada skala global. Andai saya manajer perusahaan transnasional, saya akan mengatakan, “Jika Indonesia terbentuk sebagai bangsa, syukurlah. Namun bila tidak, pembentukan Indonesia juga bukan tujuan bisnis transnasional kami.”

Itulah mengapa kecemasan tentang pembentukan bangsa menjadi gejala kuat dalam kondisi globalisasi ekonomi. Karena kita gagap memberi nama, soalnya sering hanya ditunjuk dengan istilah nasionalisme. Kecemasan itu tidak berisi sikap antiglobalisasi, tidak pula lantaran kesempitan wawasan, tetapi kekhawatiran bila terbentuk-tidaknya Indonesia sekadar menjadi efek samping kinerja pasar global. Dengan kata lain, seruan nasionalisme yang kian lantang menunjuk tuntutan agar pembentukan Indonesia sebagai bangsa menjadi proyek yang dikejar dengan lebih sengaja.

Jalan kesengajaan

Tetapi, membentuk Indonesia dengan sengaja juga tidak lebih sederhana. Siapa yang harus menjadi penggerak kesengajaan itu? Jawabnya mudah menyulut kecemasan, dan sebabnya juga nyata di depan mata. Setelah otoritarianisme Orde Baru, kita menyaksikan tribalisme sektarian. Ruang-ruang publik dan hidup bersama kita dikepung sekawanan ekstremis yang memburu pembentukan Indonesia atas dasar dogma agama, dan mereka coba menghapus perbedaan antara “agama” dan “negara”.

Dalam banyak hal, ambisi sektarian ini merupakan sosok-kebalikan ambisi yang mau membentuk Indonesia dengan fisika ekonomi pasar. Siasat tata uang ditentang dengan siasat tata agama. Sebaliknya, pembentukan Indonesia dengan tata agama mau dijinakkan melalui tata uang. Jadilah ruang-ruang publik kita pekak dengan tegangan ganjil antara idiom teknokrasi pasar dan khotbah kesalehan-agamis. Dalam tegangan itu, banyak penentang fundamentalisme agama jatuh ke pelukan kelompok yang memakai teknokrasi pasar untuk membentuk Indonesia. Mereka mengira teknokrasi pasar dapat menjinakkan fundamentalisme agama karena mengira kebebasan-agama dan kebebasan-pasar adalah satu dan sama.

Dari dua ambisi itu, apa yang akan muncul bukanlah Indonesia, tetapi kerumunan fundamentalis satu yang diincar kaum fundamentalis lain. Keduanya bercampur aduk dalam simpang siur peristiwa. Sesekali mereka bertabrakan, kadang saling menggunakan. Sosok yang satu menawan dengan retorik kebebasan, yang lain menjebak dengan bahasa kesalehan.

Di mana pemerintah? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Dengan segala hormat, rupanya kita tidak yakin kedua fundamentalisme itu benar-benar dipahami sebagai masalah serius. Simptom dua fundamentalisme itu begitu nyata dalam peristiwa sehari-hari. Tetapi, bagaimana sosok fundamentalis yang satu menjadi cermin-kebalikan sosok yang lain, rupanya tetap merupakan masalah yang asing di radar pemerintah.

Tidak semua masalah dan urusan dapat ditimpakan ke pundak pemerintah. Namun, untuk urusan pembentukan Indonesia sebagai bangsa, kepemimpinan pemerintah tidak tergantikan. Tanpa itu, pemerintah kehilangan alasan adanya. Dalam kondisi sejarah kita saat ini, syarat pertama untuk mengemban tugas itu adalah mengenali kedua siasat itu. Sosok yang satu mau membiarkan Indonesia terbentuk sebagai efek sampingan kinerja pasar bebas. Sosok lainnya mau membentuk Indonesia berdasar dogma agama.

Pilih yang mana? Jawabannya bukan keduanya. Pemimpin sejati tidak membiarkan diri terjebak. Ia ada di sini untuk memimpin, bukan untuk menjadi pengikut desakan. Karena itu, kepemimpinan selalu berisi jalan sunyi menghidupi tegangan. Cuma, adakah isyarat yang bisa dijadikan pandu untuk menghidupi tegangan itu?

Meski sayup-sayup, tahun 2006 juga ditandai dengan seruan luas untuk becermin kembali pada Pancasila. Mula-mula seruan itu terdengar latah. Tetapi lambat laun kita belajar, bangsa yang ingin kita bentuk bukan Indonesia berdasar dogma agama, bukan pula Indonesia yang diharapkan terbentuk sebagai efek samping kinerja ekonomi pasar. Itulah mengapa dalam berbagai kajian tentang Pancasila selama tahun 2006, persoalan yang disebabkan oleh dua sosok fundamentalisme itu selalu muncul.

Sebagai simpul, panduan kita mungkin dapat ditegaskan dalam trilogi berikut. Pertama, kita hendak membentuk Indonesia sebagai bangsa dengan dasar civic, bukan atas dasar dogma agama. Kedua, kita hendak membentuk Indonesia secara sengaja, bukan sebagai kerumunan efek samping kinerja ekonomi pasar. Ekonomi pasar perlu dipakai untuk mengabdi pembentukan Indonesia, dan bukan sebaliknya. Ketiga, kita menghendaki agar kesengajaan membentuk Indonesia menurut dua arah itu tercermin dalam semua kebijakan publik.

Pada akhirnya, seruan nasionalis bukan gerakan antimodal asing atau tribalisme sweeping, tetapi gerakan kesengajaan kita membentuk Indonesia sebagai bangsa. “Kita” adalah realitas plural yang tidak akan menjadi tunggal. Tetapi, “kita” juga pluralitas yang sedang membentuk sebuah Indonesia untuk melintasi tahun yang belum bernama.

Selamat Tahun Baru 2007.

B Herry Priyono Dosen di Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta


Opini         

Kamis, 29 Maret 2007

Sosialisme Pasar untuk Menata Ruang Jakarta

Andy Siswanto

Pada 2004, total investasi di Jakarta mencapai Rp 378 triliun di mana PMDN mencapai Rp 77,4 triliun (24 persen) dan PMA Rp 250,9 triliun (76 persen), mayoritas terserap pada industri sekunder dan jasa tersier. PDRB pada tahun 2004 juga meningkat pesat, yaitu mencapai Rp 320 triliun (18 persen dari nasional).

DKI Jakarta memang berhasil tumbuh dengan melalui berbagai ragam potensi untuk mengakumulasi kapital. Uang, ruang, dan aset terbangun adalah energi yang mengalir melalui sistem Kota Jakarta, merembes sampai Bodetabek yang berperan sebagai subsistem. Pada 2003, penduduk DKI 8,6 juta jiwa, Bodetabek menjadi 14,5 juta jiwa, dan jutaan penduduk per harinya menjadi commuter ke Jakarta.

Ruang kota = mesin ruang

Untuk membangun Jakarta, DKI hanya memiliki dana Rp 10 triliun, yang 65 persennya terserap belanja rutin. Jadi, sektor swasta-korporasi adalah investor utama di “sektor ruang”. Bagi mereka, ruang kota adalah mesin uang/pertumbuhan buat kapital mereka yang juga memasuki ruang-ruang terbuka publik, kawasan kumuh dan lahan baru; yang pada saatnya akan kembali lagi ke tempat semula (misal, reinvestasi di kota lama). Rangkaian dinamika investasi dan disinvestasi ini dikenal sebagai locational seesaw. Bila pemerintah melihatnya sebagai teknikal, netral, dan impersonal, investasi perkotaan akan kurang terkelola, menciptakan ketidakstabilan kota, dan menghasilkan sistem metropolitan kurang terstruktur.

Dari penggunaan lahan di DKI seluas 66.126 ha, ruang hijau di lapangan menyusut tinggal 9 persen (5.053 ha). Dari luas total permukiman 45.965 ha (67 persen), 46 persen di antaranya belum tertata dan sebagian permukiman kumuh. Transportasi makin mahal dan macet di mana- mana sehingga memiskinkan rakyat dan menurunkan produktivitas masyarakat karena jumlah 6.506.244 unit kendaraan (2003) yang pola pergerakannya concentric-radial ke pusat dengan pergerakan 17 juta/hari di Jakarta, kendaraan pribadi (98 persen) hanya mengangkut 49,7 persen penumpang; sedangkan kendaraan umum (2 persen) harus mengangkut 50,3 persen penumpang.

Tampaknya kita harus memilih, apakah kita akan mengelola kota metropolitan Jakarta dengan rezim akumulasi kapital ala laissez-faire yang membiarkan pertumbuhan sesuai dengan pasar, atau dengan regulasi pemerintah dengan cara komando dan kontrol yang kuat untuk kepentingan bersama? Rezim regulasi sering dianggap sebagai penghambat pengembangan ekonomi, sedangkan laissez-faire dianggap gagal menciptakan kota yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

Saya sendiri cenderung Jakarta harus ditata dan dikelola dengan konsep sosialisme pasar (market- socialism) yang merupakan kompromi dari keduanya, yang mengakui realitas pasar di mana pembangunan kota berperan untuk menciptakan kekayaan tetapi ia sekaligus juga instrumen untuk meredistribusikan sumber daya perkotaan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Lima kebijakan

Masih ada lima perangkat kebijakan metropolitan yang bisa memengaruhi pasar dan pertumbuhan kota Jakarta, tetapi kelima-limanya tak bisa berdiri sendiri dan harus dirancang/ dikelola dalam satu kesatuan sistem.

1. Konservasi dan pengembangan ruang terbuka. Kebijakan ini berperan sebagai faktor penolak pasar. Ia melindungi dan menambah ruang terbuka (lanskap, alami, wisata) dengan cara menolak, mengalihkan, menyulitkan pasar untuk menguasai ruang terbuka pada kawasan yang sedang tumbuh. Di sisi lain, kebijakan ini juga bisa memaksa (sekaligus menguntungkan) pemilik tanah bila mengontribusikan lahannya jadi ruang terbuka (quasi) publik, misal melalui transfer development right (TDR).

2. Investasi infrastruktur dan transportasi. Kebijakan ini berperan sebagai faktor pendorong. Infrastruktur (jalan, air bersih, drainase, dan lain-lain) adalah pembentuk pertumbuhan (growth shaper) metropolitan yang paling berpengaruh. Ialah yang membentuk formasi kota, menentukan keputusan pemilihan lokasi dan me-leverage profitabilitas investasi.

3. Negara sebagai pengembang lahan. Jakarta harus mau dan bisa berperan sebagai pengembang lahan publik. Hanya melalui jalan inilah masalah ruang terbuka, infrastruktur, dan perumahan, termasuk tempat usaha rakyat, bisa dipasok secara terencana dan berkesinambungan. Bila pengembang swasta mampu menjadi kaya-raya melalui bisnis ruang kota, mengapa pemerintah yang justru memiliki kekuasaan untuk membuat rencana kota, menyusun regulasi, dan mengontrol dana publik untuk membangun infrastruktur justru tidak bisa menjadi pengembang yang menguntungkan? Singapura, Malaysia, dan Hongkong adalah contoh sukses, sedangkan Indonesia lebih sukses dalam men-ruilslag lahan negara ke swasta.

4. Tata guna lahan dan tata bangunan dan lingkungan. Selain ruang terbuka, tata guna lahan yang harus diregulasi secara ketat adalah lahan-lahan yang berfungsi primer (ruang struktural), terutama sentra komersial/pasar rakyat, industri, infrastruktur dan fasilitas transportasi, pendidikan, pemerintahan, serta kawasan bersejarah. Dan harus dihindari terlalu banyaknya pemintakan tunggal dan regulasi yang terlalu detail/ketat karena akan menyulitkan pasar dan menyemai korupsi. Di sisi lain, kawasan strategis publik harus diintervensi melalui urban design agar kualitas lingkungannya meningkat dan pertumbuhannya terkontrol.

5. Pembangunan dan penataan perumahan/permukiman. Jakarta harus segera memenuhi dan menata kebutuhan perumahan dan permukiman bagi warganya karena menyangkut penataan 67 persen dari seluruh penggunaan lahan di DKI Jakarta. Intervensi negara amat diperlukan bagi rakyat berpenghasilan rendah agar mereka tidak harus tinggal jauh dari kota dan bagi warga miskin agar tidak terus mengais-ngais ruang publik untuk membangun permukiman kumuh. Untuk ini, perbaikan lingkungan dan peremajaan permukiman kumuh, sertifikasi lahan/land tenure security, bank tanah, pembangunan flat (rusun), skema pembiayaan harus menjadi program utama penataan metropolitan Jakarta.

Andy Siswanto Praktisi dalam Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kota, Perumahan dan Permukiman
Opini

Kamis, 29 Maret 2007

Penataan Ruang untuk Korporasi?

Emil Salim

Indonesia patut bersyukur dianugerahi tanah subur, curah hujan melimpah, dan iklim nyaman sepanjang tahun. Jika manusia tidak bijaksana mengelola alam, rahmat alam ini bisa menjadi bencana berupa tanah longsor dan banjir ruah yang mampu merebut nyawa dan menghancurkan kehidupan.

Berbagai bencana alam akhir-akhir ini mengajarkan kita untuk mengubah pembangunan yang terlalu berat menekankan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi tanpa mengindahkan keutuhan fungsi ekosistem, menjadi pembangunan yang secara sadar menekankan perkayaan sumber daya alam dengan menaikkan nilai tambah tanpa merusak keutuhan fungsi ekosistem. Ini memerlukan pola “pembangunan berkelanjutan” yang mencakup sekaligus dimensi keberlanjutan pembangunan ekonomi, kemajuan kualitas kehidupan sosial dan pelestarian ekosistem yang menjadi penopang sistem kehidupan esensial.

Dalam pola ini, secara sadar diperhitungkan bahwa sumber daya alam merupakan bagian dari ekosistem dalam jejaring sistem kehidupan alam. Hubungan keterkaitan di dalam dan antara berbagai jejaring ekosistem ini mengharuskan kita untuk selalu bekerja membangun secara holistik lintas sektor dengan menghindari pola pembangunan bersifat sektoral.

Tanah Air kita yang rawan gempa dan longsor mengharuskan kita membangun dengan mengindahkan keutuhan fungsi ekosistem. Kenyataan inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Penataan Ruang (1992) yang bernapaskan pembangunan berwawasan lingkungan. Kini ada upaya untuk memperbarui UU tentang Penataan Ruang yang diprakarsai oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU).

Pendekatan ekosistem

Sungguh pun definisi ruang yang dipakai sama dengan UU Penataan Ruang 1992, tetapi yang dihilangkan adalah semangat bahwa “penataan ruang dilakukan dengan memerhatikan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan interaksi antarlingkungan”. Termaktub di sini pendekatan ekosistem dalam pola pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial.

RUU baru itu menekankan penataan struktur ruang yang merupakan “susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional”.

Sistematika urutan isi penataan ruang dalam RUU baru mencakup aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan, disingkat “tur-bin-lak-was” yang serupa dengan susunan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang juga diprakarsai Departemen PU. Tampaknya “tangki berpi- kir” PU yang sama kini dipakai menyusun konsep RUU Penataan Ruang yang baru.

PU tergolong dalam departemen sektoral yang bertanggung jawab membangun infrastruktur jalan, irigasi dan pembangunan kota, serta lingkungan buatan manusia. Dengan demikian, pembangunan menekankan segi sektor yang menjadi tanggung jawab departemen. Pemerintah terbagi atas departemen sektoral, seperti kehutanan, pertambangan, dan pertanian.

Sungguh pun para menteri duduk dalam satu kabinet, tetapi terdapat beda interes sehingga timbul benturan kepentingan antarsektor, seperti antara Departemen Pertambangan dan Departemen Kehutanan tentang penambangan di hutan lindung dan antara Departemen PU dan Departemen Kehutanan tentang membuka jalan melalui ekosistem Gunung Leuser, Aceh.

Maka, fungsi utama UU Penataan Ruang adalah mengalokasikan penggunaan sumber daya alam dan ekosistem bagi sebesar- besar kesejahteraan rakyat menurut kurun waktu sesuai dengan kesepakatan Pembangunan Jangka Panjang. Seyogianya tugas penataan ruang diemban oleh seorang menteri yang tidak memikul tugas sektoral tetapi koordinatif, seperti menteri koordinator, dan lintas sektor, seperti menteri lingkungan hidup.

Dan inilah sebabnya mengapa dalam menyusun UU Penataan Ruang 1992 “Presiden menunjuk menteri yang bertugas mengoordinasikan penataan ruang”. Dalam RUU Penataan Ruang yang baru tercantum, yang menyelenggarakan penataan ruang adalah “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang”. Ini berarti menteri PU yang memimpin departemen sektoral.

Mana hak masyarakat?

Yang lebih mencemaskan bahwa RUU Penataan Ruang baru ini memakai definisi “Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi”. Dengan demikian terselip di sini bahwa RUU baru ini mengorientasikan kepentingan penataan ruang bagi kepentingan “orang” yang juga memuat makna korporasi. Lalu, kita bertanya mana “hak masyarakat”? Masyarakat dalam UU ini tidak punya hak, tetapi hanya peran “partisipasi” dan ini pun bila dilibatkan oleh pemerintah.

Masih banyak pasal-pasal RUU baru Penataan Ruang ini yang mengganggu pikiran sehingga bila disahkan DPR, ini menandakan kita masih jauh dari semangat membangun Tanah Air bukan dengan eksploitasi menundukkan alam secara sektoral, tetapi dengan memperkaya, memahami, dan memelihara alam secara holistik sesuai dengan amanat Tuhan untuk tidak merusak alam ciptaanNya.


Opini

Jumat, 30 Maret 2007

Kebijakan untuk Tidak Konsisten

Broto Wardoyo

Dukungan Indonesia terhadap resolusi DK PBB mengenai penjatuhan sanksi untuk Iran menimbulkan pro dan kontra di dalam negeri.

Dua argumen utama dikemukakan oleh kelompok penentang. Pertama, Indonesia terlalu bergantung pada AS. Kedua, diplomasi Indonesia tidak pro ke dunia Islam.

Ilusi kebesaran

Diplomasi Indonesia dan Islam bukanlah dua hal yang bisa disinkronkan, atau setidaknya, tidak pernah disinkronkan. Diplomasi Indonesia lebih dominan warna abangannya dengan menekankan diri pada spirit bebas- aktif yang sekuler. Dunia Islam tidak pernah menjadi bagian utama dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia. Bukan itu saja, pengaruh Indonesia di dunia Islam pun tidaklah signifikan.

Pengaruh Indonesia di dunia Islam, misalnya di OKI, kalah dibandingkan dengan negara-negara inti Arab. Bahkan, Indonesia kalah suara dibandingkan dengan Turki atau Malaysia. OKI didominasi oleh kelompok negara-negara Arab Teluk yang secara finansial lebih mapan dan bisa memberikan sumbangan dana yang cukup. Faktor kearaban juga memberikan pengaruh dominan negara-negara Arab, bukan hanya Teluk, dalam menentukan arah OKI. Indonesia bukan hanya kembang kempis dalam dukungan dana terhadap OKI, bahkan masih berutang di beberapa organ OKI. Suara Islam Indonesia pun tidak dominan.

Benar bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Indonesia juga berbangga dikategorikan sebagai Islam moderat yang bisa menjadi jembatan antara Barat dan Islam. Namun sayangnya, gelar-gelar tersebut justru membuat Indonesia hidup dalam ilusi kebesarannya dan melupakan pengaruh nyatanya.

Dibutuhkan perubahan yang besar untuk mengubah arah dan karakter diplomasi Indonesia dengan memasukkan Islam sebagai arus utamanya. Harus pula dipertimbangkan masak-masak keberadaan kelompok agama lain di Indonesia dengan berkaca pada pengalaman para bapak bangsa di masa lalu.

Lebih buruk lagi, penentuan posisi dalam kerangka Islam moderat atau penduduk Muslim terbesar itu tanpa disadari menjebak Indonesia untuk mengikuti skenario AS. AS dianggap sebagai aktor utama yang menciptakan cetak biru benturan peradaban dalam politik internasional yang mengotakkan dunia ke dalam dua kategori utama yang hitam dan putih. Sedikit penghalusan dengan memberikan nama radikal.

Dari situ terciptalah kelompok radikal atau fundamentalis. Di sisi yang berbeda diberikan citra moderat bagi kelompok atau negara lain yang tidak radikal dan fundamentalis yang kemudian diberikan peran sebagai jembatan. Sampai kapan Indonesia akan masuk dalam skenario kotak-kotakan ala AS tersebut?

Menyelamatkan muka

Kebijakan Indonesia di Timur Tengah, selama beberapa waktu terakhir, bukan hanya sulit untuk dipahami, tetapi juga tidak memiliki dasar dan pola yang jelas. Indonesia bukan hanya mengalami inkonsistensi kebijakan, tetapi sudah mengadopsi kebijakan untuk tidak konsisten (the policy of inconsistency).

Tingkah laku Indonesia dalam kasus Lebanon bisa menjadi contoh pertama. Setelah berapi-api menyatakan ketegasan sikapnya dalam mengutuk serangan Israel dan mengumandangkan rencana mengirim pasukan perdamaian, Indonesia dikejutkan oleh penolakan Israel. Miskalkulasi demi miskalkulasi tersebut pada akhirnya menempatkan Indonesia dalam posisi sulit untuk pada akhirnya tidak mampu memaksimalkan peranannya.

Kasus Iran menjadi contoh yang lain, bagaimana Indonesia membuka keran hubungan semaksimal mungkin dalam berbagai hal, konsisten menyatakan hak damai nuklir dalam kerangka NPT, tetapi hampir tidak pernah dilibatkan dalam negosiasi damai nuklir Iran. Pada akhirnya Indonesia hanya bisa merumuskan kebijakan-kebijakan menyelamatkan muka yang tidak mampu menunjukkan kebesaran posisi Indonesia dalam pergaulan internasional.

Perlu pembenahan dengan menetapkan dasar yang jelas dalam diplomasi Indonesia, terutama di Timur Tengah, dan merumuskan langkah yang terencana sebelum bergerak. Karakter Timur Tengah yang labil dan penuh politisasi, baik domestik maupun internasional, membutuhkan kehati-hatian yang lebih. Ini jika Indonesia masih ingin menjadi gajah (pemain utama) dan tidak hanya diombang-ambingkan oleh para gajah.

Broto Wardoyo Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, UI


Opini

Jumat, 30 Maret 2007

Resolusi 1747

L Wilardjo

Dalam keadaan desperate, Si Lemah tak dapat menahan amarah. Korea Utara bandel melawan Amerika Serikat dan sekutunya, baik dalam Perang Korea tahun 1950-an yang resminya belum usai maupun dalam isu nuklir sekarang. Begitu juga Vietnam. Hujan bom napalm dan serbuan pasukan elite “Baret Hijau” dilawannya dengan gigih meski persenjataannya kalah canggih. Para bonek di Irak dan Afganistan membuktikan kenekatannya dengan serangan bom bunuh diri setiap hari.

Ahmadinejad juga orang nekat. Negaranya yang sudah dicap sebagai bagian dan “Poros Kejahatan” dijatuhi resolusi oleh PBB. Resolusi DK PBB Nomor 1747 ini lebih keras daripada resolusi sebelumnya. Iran harus menghentikan proyek pengayaan uraniumnya.

Ahmadinejad bilang, “Tidak akan! Tidak sedetik pun.” Ia berkeyakinan bahwa Iran berhak mengembangkan teknologi nuklir untuk maksud damai.

Sikap Indonesia

DK PBB menyetujui Resolusi 1747 itu dengan suara bulat. Kelima belas anggotanya semua menyetujui resolusi itu, termasuk Indonesia. Persetujuan Indonesia ini mendapat kecaman dari beberapa partai dan ormas Islam.

Memang, seandainya Indonesia menentang resolusi itu, dan sikap ini memberanikan Arab Saudi dan Qatar untuk ikut menolak Resolusi 1747, para pendukung resolusi itu akan tetap menang. Namun, keberanian untuk tidak ikut arus itu akan memancarkan citra yang lain. Tentu citra yang buruk di mata negara- negara maju. Baikkah citra itu di mata negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya, dan negara-negara Islam khususnya? Entahlah. Ahli politik luar negeri yang dapat memberikan analisis.

Pojok Kompas, 27 Maret 2007, nyelethuk tentang persetujuan Indonesia itu: “Untuk bilang ’tidak’ perlu nyali besar!” Barangkali penulis Pojok itu dan redaksi yang meloloskannya melihat Indonesia sebagai anak kecil yang masih berada pada tahap prakonvensional dalam perjenjangan kognisi etis Kohlberg. Kita belum mencapai otonomi moral tahap pascakonvensional. Kita masih good boy, good girl pada tahap ke-2 dari keenam tahap perkembangan itu. Untuk memperoleh umpakan dan menghindari jeweran, kita bersikap sebagai anak manis dan patuh. Umpakan ialah pujian “gombal”.

Pilih kasih

Memang ada penegasan kembali bahwa ketentuan dalam Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) mengikat semua. Namun, apakah apa yang ditegaskan kembali oleh Indonesia itu akan diperhatikan? Selama ini tidak!

Perlakuan terhadap mereka yang tak mematuhi ketentuan- ketentuan itu terkesan pilih kasih. Sudah sejak perang 1967 Israel diisukan mengembangkan teknologi nuklir, termasuk pour la guerre, di gurun Negev. Sikap negara-negara maju dan PBB adem ayem saja.

Sebaliknya, ketika Irak baru mulai mengoperasikan PLTN- nya di Teluk Aqaba, langsung saja reaktor itu dihancurkan oleh Israel dengan serangan rudal. Jepang, yang seperti Israel ipteknya sangat maju dan memiliki kemampuan membuat senjata nuklir, dibiarkan saja mengimpor plutonium dalam bahan-bakar bekas dari Perancis. Dengan robotikanya yang sangat maju, Jepang memisahkan plutonium itu. Selain dijadikan bahan bakar untuk PLTN, plutonium itu bisa juga dijadikan senjata pemusnah massal.

Traktat dua tingkat

NPT adalah traktat dua tingkat (two-tier-treaty). Tingkat atas berlaku bagi para anggota Kelab Nuklir. Ini tingkat elite dengan berbagai keleluasaan. Tingkat bawah dikenakan kepada negara- negara yang belum punya senjata nuklir. Ini kelas “kambing” yang diberangus dengan berbagai larangan. Indonesia termasuk warga kelas bawah ini, yang telah meratifikasi traktat itu.

Perancis beberapa tahun yang lalu melakukan serangkaian uji coba senjata nuklir di atol Morurua. Protes negara-negara lain tidak digubris. Selandia Baru yang protes keras dibungkam konon dengan sejumlah pampasan. Negara “nun di bawah sana” itu juga diancam dengan embargo hasil-hasil pertanian/peternakannya.

Sekarang ini diberitakan bahwa Inggris menyempurnakan teknologi nuklir untuk militernya, antara lain untuk armada kapal selamnya. Ya, tidak ada yang mengharu biru, wong negaranya Tony Blair itu berstatus elite dalam NPT. Warga kelas satu lainnya, seperti India, Pakistan, Rusia, China, dan Amerika Serikat, mungkin saja diam-diam juga terus mengembangkan senjata nuklir mereka. Ketika Pakistan berhasil mengikuti jejak India, meledakkan peranti nuklir (nuclear device)-nya, ia dicemberuti Amerika. Namun, setelah Musharraf mau ikut melawan Al Qaeda, cemberut Bush berubah menjadi senyum lebar dan Pakistan diganjar dengan bantuan.

Kebal dari pantauan

Kalau Traktat Pelarangan Uji Coba (Test Ban Treaty) melarang uji coba senjata nuklir di permukaan tanah/laut, Traktat Pelarangan Uji Coba Komprehensif (Comprehensive Test Ban Treaty/CTBT) melarang semua uji coba nuklir, termasuk yang dilakukan di bawah tanah. CTBT itu tak mempan mencegah Amerika Serikat. Teknologi nuklir Amerika Serikat sedemikian majunya sehingga uji coba peranti paduan (fusion device) kecil dengan ledakan laser (laser implosion) atau kungkungan lembam (inertial confinement) tidak dapat dideteksi oleh negara-negara lain, termasuk Rusia sekalipun!

Traktat Dua Tingkat itu jelas tidak adil. Prof KH Quraish Shihab juga berpendapat begitu. Dalam pembicaraan pribadi di LIPI dengan saya, beliau pun mengatakan bahwa traktat seperti NPT itu baru adil kalau warga Kelab Nuklir menghapus dulu seluruh arsenal nuklir mereka.

L WIlardjo Guru Besar Fisika Nuklir


Opini

Jumat, 30 Maret 2007

Menghidupkan Jiwa Politik

Yudi Latif

Banjir air mata zikir nasional tidak membuat Indonesia bertobat (kembali ke jalan yang benar). Patah tumbuh partai politik tak kunjung melahirkan kepemimpinan transformatif. Berulang kali amandemen konstitusi hanya menorehkan pergantian huruf. Gonta-ganti susunan kabinet cuma memperumit kavling-kavling kekuasaan.

Melebihi dugaan semula para ahli, krisis yang kita hadapi kali ini bukanlah sembarang krisis yang bisa dihadapi secara tambal sulam. Krisis ini begitu luas cakupannya dan dalam penetrasinya menyerupai situasi “zaman aksial” (axial age) dalam gambaran Karen Armstrong (2006). Zaman jahiliah yang penuh prahara, pertikaian, kedunguan, perbudakan, kehancuran tata nilai dan keteladanan yang hanya bisa diselesaikan dengan kepemimpinan profetik.

Krisis Indonesia bahkan jauh lebih akut ketimbang situasi aksial menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Kondisi Arabia waktu itu memang dilanda kehancuran tata nilai dengan lingkaran aksi kekerasan dan balas-dendam (vendetta) dari peperangan antarsuku. Namun secara ekonomis, sejak akhir abad ke-6, pusat-pusat kehidupan di semenanjung Arabia justru sedang mengalami kemajuan perdagangan dan material yang membubung. Adapun Indonesia saat ini, kebangkrutan nilai dan kebangkrutan ekonomis itu terjadi secara bersamaan.

Penguatan otonomi individu

Untuk krisis sedalam dan seluas ini, tangisan katarsis, perbaikan prosedur dan popularitas pemimpin saja memang tidak cukup untuk menyelesaikannya. Indonesia harus menyelam lebih dalam menjangkau dimensi struktural dan spiritual dengan panduan kepemimpinan profetik.

Tetapi masalahnya, figur profetik itu tak hadir di sini. Partai politik, yang diharapkan menjadi tempat persemaian intelektual organik yang mampu mengorganisasikan dan mengartikulasikan amanat hati-nurani rakyat, berhenti sebagai pusat percaloan kekuasaan. Civil society, yang mestinya menjadi pusat pembibitan para penjaga keadaban (societas civilis), berhenti sebagai arena perpanjangan dan perebutan proyek. Bahkan komunitas dan para pemimpin keagamaan, yang mestinya menjadi tumpuan terakhir dalam mengawal misi-misi profetik, berlomba menghancurkan dirinya sendiri lewat politisasi dan komersialisasi agama.

Dalam ketiadaan figur, harapan tinggal bertumpu pada penguatan otonomi individu. Seperti sabda Nabi, “Setiap kamu pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” Pada tahap ini, setiap individu harus memasuki fase “kenosis” (kekosongan). Suatu momen transenden untuk menisbikan status diri, ikatan primordial dan egosentrisme; membiarkan diri telanjang demi mencerap bahasa ummi (awam) untuk merasakan denyut terlemah dari kehidupan masyarakat agar mampu membuka diri penuh cinta untuk yang lain.

Situasi kenosis merupakan pangkal pemulihan adikrisis. Sebab tantangan terberat dalam situasi krisis tanpa kepemimpinan yang kuat adalah bagaimana menemukan basis spiritualitas yang mendorong ke arah unifikasi politik. Dari momen transendensi, yang meluluhkan sekaligus memperkuat diri, berturut-turut diharapkan bisa terengkuh pengetahuan/visi baru, ketegaran asketik, kemampuan empati, kelapangan altruistik dan akhirnya kesadaran bahwa semua adalah satu.

Jangkar moralitas

Jika rasa sensibilitas dan sosiabilitas itu telah tertanam, tantangan selanjutnya adalah menghidupkan kembali jiwa politik. Menambatkan kembali politik pada jangkar moralitas—sesuatu yang pada mulanya terintegrasi tetapi saat ini seperti air dengan minyak—merupakan hal yang fundamental untuk mentransformasikan kehidupan politik kita.

Di balik permukaan krisis ekonomi, sosial-budaya dan politik yang mendera, kita sesungguhnya tertanam penyakit spirit dan moralitas yang melanda jiwa bangsa. Kehidupan publik kita merefleksikan nilai-nilai moralitas kita, demikian pula sebaliknya. Sebegitu jauh, kehidupan politik selama ini lebih merefleksikan nilai-nilai buruk. Oleh karena itu, kehidupan politik baru memerlukan pengukuhan sumber daya spiritual yang berakar pada tradisi luhur keagamaan dan kemasyarakatan.

Dalam hal ini, kita dituntut untuk menyelamatkan pesan moral agama dalam kehidupan publik dari pengerdilan yang dilakukan oleh dua ekstremis. Pertama, kaum revivalis lewat politisasi agama yang kerap mengklaim bahwa Tuhan berada di pihaknya—yang mengarah pada formalisme, triumphalisme, merasa benar sendiri, teologi kekerasan, dan memenjarakan Tuhan sebagai sesuatu yang partisan, yang akan membenarkan apa pun pilihan politiknya. Kedua, kaum sekularis yang mengenyahkan Tuhan dari ruang publik, dengan berpretensi untuk memenjarakan agama di ruang privat yang memisahkan moralitas agama dari kehidupan politik.

Kita harus menekankan keterpautan yang erat antara spiritualitas dan politik, dengan tetap mempertahankan batas yang tepat antara agama dan negara, dan terhindar dari kehidupan keagamaan yang dikontrol negara. Tantangan ke depan, bagaimana mendukung pemisahan relatif antara agama dan negara tanpa memisahkan nilai-nilai moral dan spiritual dari kehidupan politik.

Meminjam ungkapan Jim Wallis, tokoh teologi publik Amerika Serikat, “Neither religious nor secular fundamentalism can save us, but a new spiritual revival that ignites deep social conscience could transform our society”.

Krisis, seperti dilukiskan dalam simbol China, merupakan kombinasi dari kata “bahaya” dan “peluang”. Zaman aksial, dilukiskan oleh Karl Jaspers, sebagai fase jeda di antara dua momen kegemilangan. Kita pun yakin, dengan mengukuhkan komitmen dan perjuangan kita untuk menjalankan misi profetik, masih ada cahaya di ujung terowongan gelap. Semoga!

Yudi Latif Direktur Eksekutif Reform Institute dan Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina


Opini

Rabu, 28 Maret 2007

RI, DK PBB, dan Nuklir Iran

Dino Patti Djalal

Mengapa Indonesia mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Iran? Bukankah Indonesia selama ini mendukung posisi Iran, yang merupakan negara Islam? Apakah Indonesia ditekan oleh negara-negara Barat? Apakah Indonesia tidak melenceng dari politik bebas aktif?

Pertanyaan-pertanyaan ini banyak dilontarkan dewasa ini setelah Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan Resolusi 1747 (24 Maret 2007) mengenai Iran yang didukung secara aklamasi oleh 15 negara anggota DK PBB, termasuk Indonesia. Sebelumnya, DK PBB mengeluarkan Resolusi 1737 (23 Desember 2006) yang memberikan sanksi terbatas terhadap Iran, tetapi pada waktu itu Indonesia belum menjadi anggota DK PBB.

Untuk memahami posisi Indonesia terhadap Resolusi 1747, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Tidak berubah

Pertama, dengan mendukung resolusi ini, posisi prinsip Indonesia tetap tidak berubah, yakni mendukung hak Iran untuk mengembangkan energi nuklir selama untuk tujuan damai dan kepentingan sipil, bukan militer. Sayangnya, kepercayaan masyarakat internasional terhadap program nuklir Iran sangat lemah. Betapapun kita memercayai niat Iran, selama Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA)—badan internasional yang paling berkompetensi untuk urusan energi nuklir damai—belum dapat memberikan jaminan resmi bahwa program nuklir Iran adalah hanya untuk tujuan damai, sulit bagi Indonesia untuk mendukung Iran sepenuhnya.

Faktanya, sampai sekarang Direktur Jenderal IAEA Mohammed El Baradei, pemenang Nobel yang kompetensi teknis dan kredibilitas moralnya sangat tinggi, menyatakan bahwa ia masih belum bisa mengambil kesimpulan yang pasti terhadap program nuklir Iran karena kurangnya “transparansi dan kerja sama” dari Iran.

Kedua, Resolusi 1747 juga didukung oleh Qatar sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang mewakili kawasan Timur Tengah. Dalam kenyataannya, banyak negara Islam di Timur Tengah yang, karena berbagai faktor, juga prihatin terhadap program nuklir Iran. Dengan kata lain, ini bukan masalah membela negara Islam karena pada kenyataannya negara Islam lainnya juga mendukung Resolusi 1747. Bahkan, sederetan negara Islam dan Arab mengharapkan Indonesia mendukung resolusi ini.

Ketiga, apa pun posisi Indonesia, Resolusi 1747 sejak awal dipastikan akan gol; apakah melalui keputusan konsensus ataupun pemungutan suara, karena suara lima anggota tetap DK PBB yang mempunyai hak veto (AS, Inggris, Perancis, Rusia, dan China) sudah bulat memajukan rancangan resolusi tersebut.

Karena itu, Indonesia mempunyai dua pilihan: 1) abstain, dengan risiko bahwa resolusi tersebut akan jalan terus tanpa Indonesia mampu memengaruhinya; atau 2) ikut proses merancang resolusi sehingga Indonesia bisa memasukkan unsur-unsur politis dan strategis yang bisa memodifikasi resolusi tersebut, dengan membuatnya lebih konstruktif, lebih berimbang, serta tetap membuka peluang bagi Iran untuk kembali ke meja perundingan.

Terhadap kedua pilihan ini, Indonesia memilih opsi kedua yang memungkinkan Indonesia berperan di dalam (ketimbang tertinggal di luar).

Setelah mengadakan konsultasi yang sengit dengan negara-negara anggota tetap, akhirnya masukan-masukan Indonesia dan Afrika Selatan dimasukkan dalam resolusi. Sebagian dari masukan-masukan ini sebenarnya juga mencerminkan aspirasi Iran, misalnya mengenai perlunya perundingan kembali dilakukan dengan itikad baik (selama ini kecurigaan Iran terhadap negara-negara Barat juga sangat tinggi), serta jaminan pengembangan nuklir untuk tujuan damai.

Bahkan, masukan Indonesia dalam resolusi justru dihargai oleh negara-negara Arab karena dengan mengajukan konsep kawasan bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah, DK PBB didorong untuk konsekuen dan tak diskriminatif terhadap Iran karena implikasinya konsep tersebut berlaku bagi semua negara di Timur Tengah, termasuk Israel yang disinyalir memiliki senjata nuklir.

Dalam saat-saat terakhir, Presiden Yudhoyono sendiri turut aktif mengupayakan jalan tengah dengan menelepon Presiden Afrika Selatan dan Presiden Iran. Sebelumnya, dalam pembicaraan dengan Presiden George W Bush, Presiden SBY juga menekankan hak Iran untuk mengembangkan nuklir selama untuk tujuan damai. Namun sayangnya, terlepas dari segala upaya tersebut, tetap tidak ada gejala kompromi dari Iran.

Keempat, posisi Indonesia terhadap Resolusi 1747 justru mencerminkan politik luar negeri yang bebas aktif. Pada prinsipnya, Indonesia tidak tunduk pada anggota tetap DK PBB mana pun, tetapi kita juga tidak serta-merta bertuan kepada Iran. Indonesia hanya dipertuan oleh kepentingan dan pertimbangannya sendiri. Yang menjadi aset diplomasi kita justru adalah hubungan baik Indonesia dengan seluruh negara besar dan juga dengan Iran, yang sering kali menempatkan Indonesia dalam posisi untuk menjembatani berbagai perbenturan. Karena itu, dalam menjalankan diplomasi bebas aktif, Indonesia tidak dapat dengan gelap mata menuruti kehendak negara lain, besar atau kecil, timur atau barat. Hal ini perlu dimengerti oleh sahabat internasional kita dan juga oleh elite politik dan masyarakat kita, terutama karena dalam dua tahun ke depan Indonesia akan menghadapi banyak sekali masalah yang rumit di DK PBB yang menuntut kejernihan berpikir dan ketegasan bersikap kita.

Lebih berimbang

Dalam DK PBB, Indonesia telah berperan memengaruhi negara-negara anggota tetap DK untuk menghasilkan resolusi yang lebih berimbang. Kini Indonesia, sebagai negara sahabat Iran, juga perlu meyakinkan Iran agar dapat mencerna Resolusi 1747 dengan kepala dingin, tidak konfrontatif, dan dengan secara jeli membaca peluang-peluang dan memanfaatkan sejumlah insentif yang ada dalam resolusi. Iran juga harus berupaya keras menggandeng dan meyakinkan IAEA sebagai cara paling ampuh untuk menjaga kredibilitas program nuklirnya.

Situasi nuklir Iran masih belum mencapai titik krisis dan ruang gerak untuk penyelesaian damai dan bermartabat masih besar. Lihat saja di Korea Utara, di mana setelah perang urat saraf dan tarik- menarik yang sangat alot, proses perundingan enam pihak (Korea Utara, Korea Selatan, China, Jepang, AS, dan Rusia) akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan yang diterima semua pihak, padahal Korea Utara telah secara terbuka menyatakan niatnya membangun senjata nuklir dan bahkan telah keluar dari Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT).

Dalam dunia diplomasi, memang mencari solusi jauh lebih sulit daripada membentengi diri. Namun, saya yakin dengan diplomasi yang kreatif, sikap yang open minded DK PBB, serta respons yang akomodatif dari Iran, masalah nuklir Iran kelak akan mencapai titik temu.

Dino Patti Djalal Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional/Juru Bicara Presiden


Opini

Selasa, 27 Maret 2007

MDGs, Tersisa Separuh Waktu

Ivan A Hadar

Millenium Development Goals atau MDGs adalah proyek kemanusiaan yang dicanangkan PBB selama 15 tahun (2000-2015). MDGs disepakati semua anggota PBB, termasuk Indonesia.

Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi separuh pada 2015. Niat yang sama telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanye pilpres saat menargetkan peningkatan pendapatan masyarakat dari 968 dollar AS menjadi 1.731 dollar AS dan penurunan jumlah orang miskin pada akhir jabatannya, dari 16 persen menjadi 8,2 persen pada 2009.

Sayang, akibat kenaikan harga BBM dan merebaknya bencana, jumlah orang miskin di Indonesia meningkat menjadi 17,75 persen (Maret 2006) atau sekitar 39 juta jiwa. Jumlah penganggur menjadi 40,4 juta jiwa, sekitar 38 per- sen dari jumlah angkatan kerja.

Bagi Amartya Sen, seseorang disebut miskin karena tak punya akses untuk memenuhi kebutuhannya. Akses yang menjadi hak tiap orang itu ditentukan “nilai diri”. Bagi kebanyakan orang, nilai yang dimiliki sebatas tenaga kerja. Karena itu, kemiskinan dan kelaparan tak bisa diatasi dengan sekadar memperbesar produksi. Ada kesepakatan luas, jika pemberantasan kemiskinan adalah motif utama kebijakan pembangunan, pengadaan dan peningkatan penghasilan orang miskin adalah tujuan terpenting semua kegiatan.

Namun, ada dua paradigma berbeda tentang cara pencapaiannya. Pertama, asumsi pertumbuhan ekonomi adalah resep terbaik memberantas kemiskinan karena akan menyerap tenaga kerja. Namun, kenyataan empiris menunjukkan hal berbeda. Penyebabnya, terutama akibat maraknya cara berproduksi padat modal dan hemat tenaga kerja.

Berseberangan dengan paradigma itu adalah keyakinan, orang miskin harus dibantu mendapat penghasilan. Usaha kecil diyakini sebagai pendukung utama perekonomian rakyat. Ketika persamaan kesempatan dengan usaha padat modal tersedia, usaha kecil diyakini bakal mampu meningkatkan investasi, inovasi, pengembangan usaha, dan penghasilan. Sayang, belum ditemukan bukti empiris yang meyakinkan bahwa asumsi itu bisa menjadi kenyataan. Lagi pula berhasil tidaknya sebuah usaha banyak ditentukan oleh pasar. Berangkat dari kenyataan pesimistis ini, opsi apa yang harus dipilih?

Pelibatan orang miskin

Tampaknya, meski tidak ada resep instan dan dipastikan manjur, beberapa hal berikut ini bisa menjadi pegangan dalam kebijakan memberantas kemiskinan.

Pertama, manusia, kesejahteraan, dan pengamanan masa depannya harus menjadi fokus utama kebijakan pembangunan. Bukan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kemampuan bersaing atau integrasi ke pasar global. Sebagai bahan abstraksi, semua bisa merupakan gambaran tingkat kesejahteraan sebuah bangsa. Namun, secara nyata, data pendapatan per kapita, kegagalan pasar, dan buruknya governance sering mengaburkan banyak detail dan melupakan hambatan (ceteris paribus) yang merugikan orang, negara miskin, dan relasi asimetrik pasar global.

Kedua, lewat kebijakan dan regulasi, kesempatan sama harus diberikan dalam persaingan antara usaha kecil dan menengah- besar padat modal maupun antarusaha kecil itu sendiri.

Ketiga, pemberantasan kemiskinan lewat pengadaan lapangan kerja harus memerhatikan tingkat pengembangan industri dan integrasi sebuah negara di pasar dunia. Negara yang tingkat pertumbuhan industrinya belum maju, sementara sektor informalnya mendominasi, seperti Indonesia, perlu mempertimbangkan strategi yang pas. Ambisi agar mampu bersaing dalam pasar global sebaiknya dibarengi upaya mendukung usaha kecil sebagai basis industrialisasi.

Keempat, pemetaan masalah dan potensi sebuah negara serta akseptansi strategi pembangunan yang spesifik hanya akan bisa diterima luas bila hal itu dilakukan dengan melibatkan semua pihak, terutama orang miskin.

Kelima, negara berkembang dengan potensi pasar luas seperti Indonesia sering ditekan lembaga multilateral (terutama WTO, IMF, dan Bank Dunia) serta negara adidaya (khususnya AS) untuk membuka pasarnya dan menghilangkan subsidi. Bila ini dituruti, berdampak anjloknya tingkat upah dan meningkatnya PHK yang berarti meningkatnya jumlah orang miskin.

Bahwa cara pandang, nilai, dan struktur dalam perekonomian selalu berubah, telihat dalam kian pentingnya lingkungan sebagai faktor perekonomian. Tuntutan negara-negara berkembang berpenduduk besar—seperti China, India, dan Brasil—atas cadangan air, oksigen, dan energi yang kian terbatas akan mendorong perubahan drastis dalam pola konsumen di negara-negara maju. Hal ini membuat cara berproduksi padat modal yang bergantung pada sumber energi eksternal dan tak terbarui menjadi kian mahal sehingga tenaga kerja sebagai faktor produksi —kembali— menjadi penting.

Dengan demikian, pelibatan orang miskin akan semakin riil sehingga waktu tersisa untuk mengurangi jumlahnya pada 2015, menjadi lebih realistis.

IVAN A HADAR Pengamat Globalisasi


Opini

Selasa, 27 Maret 2007

MDGs dan Komitmen Pemerintah

Razali Ritonga

Capaian pembangunan milenium atau MDGs di Tanah Air tampaknya mengalami kemunduran. Laporan A Future Within Reach (2006) menempatkan Indonesia di kelompok terbawah bersama Banglades, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Niugini, dan Filipina (Kompas, 3/3/2007).

Mundurnya Indonesia dalam capaian MDGs melengkapi ukuran lain dengan hasil yang hampir sama, yaitu masih buramnya potret kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan, misalnya, bertambah dari 15,97 persen (Februari 2005) menjadi 17,75 persen (Maret 2006) (BPS, 2006). Ini menguatkan penilaian berbagai kalangan, pemerintah gagal dalam melaksanakan amanat yang diberikan rakyat.

Transisi pemerintahan

Kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat boleh jadi karena adanya perubahan sistem pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Perubahan pemerintahan tidak segera membawa perbaikan. Ada masa transisi untuk melakukan perbaikan dan perubahan di berbagai sektor dan lini pemerintahan.

Pengalaman sama pernah dialami negara-negara yang sebelumnya tergabung negara komunis Rusia, seperti Georgia dan Azerbaijan. Setelah pisah dari Rusia, negara-negara itu tidak langsung mengalami peningkatan kesejahteraan, bahkan kemunduran. Ini ditandai memburuknya angka pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka inflasi.

Di Georgia, angka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sampai minus 28 persen (1990) dan di Azerbaijan minus 16 persen. Angka inflasi di kedua negara itu meroket. Di Georgia, angka inflasi sempat tercatat 7.380 persen (1994) dan di Azerbaijan 1 875 persen (NHDR for Eastern Europe, 1996).

Pengalaman buruk Georgia dan Azerbaijan mengingatkan kita pada awal Orde Reformasi (1997), bersamaan krisis ekonomi. Tercatat, angka pertumbuhan ekonomi minus 13,68 persen (1998) dan inflasi 77,63 persen (BPS, 1999).

Meski demikian, ada perbedaan dari lama waktu pemulihan. Georgia dan Azerbaijan memerlukan waktu sekitar satu windu untuk pulih, ditandai membaiknya ekonomi makro dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Bahkan dua tahun kemudian, kedua negara itu mengalami kemajuan besar melebihi capaian sebelum pisah dengan Rusia.

Celakanya, pengalaman seperti itu belum tampak di Indonesia meski masa reformasi memasuki usia lebih dari satu windu. Kita hanya mengalami perbaikan pada ekonomi makro tetapi tidak demikian halnya dengan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen pemerintah

Ditengarai, salah satu faktor penyebab perbedaan capaian dalam pembangunan antara Georgia dan Azerbaijan dengan Indonesia adalah dalam soal komitmen. Persoalannya, bagaimana mengukur komitmen yang abstrak dan normatif itu?

Untuk mengaktualkan komitmen itu, badan PBB menyatukan para pemimpin/ kepala negara untuk menandatangani target MDGs pada tahun 2000.

Namun, penandatanganan tanpa implementasi yang berorientasi output identik wacana, ilusi, atau komitmen kosong. Padahal, target MDGs dengan 18 goals baru merupakan sebagian komitmen kepala negara dari yang seharusnya dilaksanakan. Pemilihan 18 goals didasarkan pertimbangan ketersediaan data yang dapat didokumentasikan untuk mengukur kemajuan (International Poverty Centre, January/8/2007).

Maka, salah besar jika pencapaian target MDGs dijadikan ukuran kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan. Kesuksesan dalam pencapaian MDGs baru merupakan sebagian dari banyak persoalan yang harus diselesaikan. Artinya, yang terjadi di Indonesia sungguh memprihatinkan. Sebab, dalam konteks capaian MDGs saja kita mundur. Fakta ini mengindikasikan lemahnya komitmen para penyelenggara pemerintahan di Tanah Air.

Lemahnya komitmen penyelenggara pemerintahan sudah terdeteksi jauh hari sebelumnya. Perkiraan itu didasarkan ketidaksiapan pemerintah menyusun perangkat yang diperlukan dalam mengejar target yang ditetapkan. Dalam konteks ini ada tiga hal.

Pertama, ketersediaan data yang belum memenuhi seluruh goals MDGs baik pada level nasional maupun kabupaten/kota. Ketidaktersediaan data secara lengkap akan menyulitkan perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam proses pencapaian goals. Untuk capaian goals 5 misalnya, yaitu tentang angka kematian ibu. Ketersediaan data mengenai indikator kematian ibu sulit diperoleh terkait besarnya dana yang diperlukan dan tingkat kesulitan dalam pengumpulan data. Adalah tidak mudah mengidentifikasi seorang ibu meninggal karena sebab-sebab maternal. Ketersediaan data untuk kematian ibu yang dinilai berkualitas baru bisa diperoleh dari hasil survei demografi dan kesehatan. Data itu pun tergantung penyelenggaraan survei yang belum tentu dilaksanakan secara reguler sekali dalam tiga tahun. Celakanya, angka kematian ibu yang dihasilkan hanya pada tingkat nasional, belum level provinsi apalagi kabupaten/kota.

Kedua, sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pencapaian target MDGs. Otonomi daerah yang kini sebanyak 456 daerah kabupaten/kota diperkirakan memiliki variasi amat tajam dalam program pembangunan yang dilaksanakan.

Ketiga, pengawasan dan evaluasi dalam pencapaian target MDGs. Soal ketiga ini terkait soal pertama dan kedua. Bagaimana melakukan pengawasan dan evaluasi jika tidak ada data lengkap dan acuan standar guna menilai program pemda.

Tanpa kesiapan ketiga hal itu, diperkirakan sulit untuk mencapai target MDGs. Diharapkan dalam sisa perjalanan waktu, pemerintah bisa bekerja keras menyiapkan aneka perangkat yang diperlukan. Jika pemerintah menyadari arti penting pencapaian MDGs sebagai wujud komitmen, persiapan bisa dilakukan.

Patut dikemukakan, kegagalan dalam pencapaian target MDGs tidak hanya bisa dimaknai sebagai lemahnya komitmen kepala pemerintahan dan jajarannya, tetapi juga mengindikasikan ketakmampuan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sebab dengan hanya mengandalkan komitmen tetapi kurang memahami dalam aspek implementasi, merupakan cermin ketakmampuan. Sepatutnya masyarakat dapat mengetahui kadar komitmen dan kemampuan calon pemimpin saat pemilu maupun pilkada. Pemimpin yang memiliki komitmen tinggi dan berkemampuan diyakini dapat membawa rakyatnya ke pintu gerbang kesejahteraan, yang berarti tidak sekadar berhasil memenuhi target MDGs.


Opini

Selasa, 27 Maret 2007

Taruhan Jalan Desentralisasi

Robert Endi Jaweng

Fakta masih belum membaiknya pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat di masa desentralisasi ini merangsang munculnya pertanyaan bernada gugatan, adakah jalan desentralisasi menjadi pilihan reliable bagi era baru pembangunan lokal?

Masyarakat, terutama di lapisan miskin-marjinal, tetap sulit mengakses hak-hak dasar kesehatan, pendidikan, dan sumber- sumber penghidupan yang semestinya. Alih-alih, lapisan ini justru senantiasa menjadi tumbal bencana kebijakan dan gagal-negara dalam mengurus wabah penyakit, petaka alam, gagal panen, dan seterusnya. Ketika pesta pora otonomi daerah dirayakan para elite, ironisnya mereka tetap tersudut di tepi pembangunan.

Rakyat semakin dimiskinkan

Lihat, misalnya, kasus pemekaran daerah. Kenyataan menunjukkan, rakyat justru dimiskinkan karena anggaran terkuras bagi birokrat dan politisi, kantor- kantor baru, dan lain-lain. Data makro menunjukkan, hampir semua daerah hasil pemekaran masuk ke barisan daerah tertinggal. Lalu, di mana segala teori itu: pemekaran untuk efektivitas rentang kendali pemerintahan, pemendekan jarak pelayanan birokrasi, pemerataan ekonomi melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru?

Tanggungan risiko serupa, untuk menyebut contoh lain, juga dialami para pelaku usaha. Pengalaman di lapangan menunjukkan, berbagai kesulitan baru seiring otonomi daerah benar-benar serius dan nyata. Muncul hambatan berupa perizinan, pajak, retribusi, sumbangan wajib dan pungli, bandit jalanan dan bosisme lokal, dan banyak lagi.

Alih-alih ada insentif investasi, iklim usaha sebagai prasyarat standar sekaligus menjadi tugas wajib negara masih buruk adanya. Perizinan belum dilihat sebagai pelayanan publik, tetapi kesempatan memungut dan memeras. Jembatan timbang, misalnya, bukan dipakai untuk mengecek beban muatan demi menjamin keselamatan jalan dan kendaraan, tetapi menjadi pos pungutan dan izin lolos.

Merefleksi semua itu, patut selalu diingat, keberlanjutan desentalisasi akhirnya diuji sejauh mana rakyat menjadi bagian sistem itu. Secara fungsional itu berarti akomodasi kepentingan dan perbaikan kehidupan mereka. Ia jangan berhenti hanya pada penguatan otoritas politik dan kapasitas fiskal pemda (manfaat antara) seperti sekarang, tetapi harus lebih jauh membuktikan manfaat pada pelayanan publik (administratif), demokratisasi (politik), dan kesejahteraan (ekonomi) di daerah.

Terbengkalai

Dari kerangka waktu, usia tujuh tahun desentralisasi di negeri ini jelas tak muda. Sejumlah fase sudah “berlalu” (transisi 1999- 2000, instalasi regulasi 2000- 2001, eksperimentasi 2001- 2004), dan kini menjalani fase konsolidasi. Artinya, untuk menjelaskan segenap masalah yang ada, kita seharusnya tak terus berlindung di balik justifikasi transisi desentralisasi atau sebagai eksperimentasi sistem baru setelah lama terkungkung otokrasi-sentralisme.

Namun, kian disadari, Indonesia bukan contoh sukses dalam menjalankan sekuensi itu secara normal. Ia paling kurang mengandaikan, sebagian besar pekerjaan di fase-fase lalu telah ditunai, lalu di tahapan konsolidasi berlanjut pada agenda pelembagaan desentralisasi. Kenyataannya, banyak agenda dasar terbengkalai, menjadi beban lanjut (carry over) dan problematik ke fase berikut.

Sebagian instrumen regulasi misalnya, yang merupakan faktor kunci dalam desentralisasi di mana pun, hingga kini belum terpenuhi separuhnya, bahkan PP pembagian kewenangan sebagai induk segalanya justru tak kunjung rampung. Itu membuat kita seakan merambah di belantara, dan membuka celah para free riders memanipulasi arah perjalanan dalam kerangka agenda setting mereka.

Dalam rumus standar konsolidasi desentralisasi, tak lengkapnya kerangka legal, dan pada sisi lain dominannya kepentingan kelompok, membuat macet agenda institusionalisasi itu. Kemacetan itu diperparah miskinnya piranti lunak di kalangan elite, yakni kultur, etika, dan kepemimpinan. Alhasil, kita tak segera menemukan pola baku desentralisasi, dan pada gilirannya melemahkan daya kinerjanya.

Pilihan

Buku Too Much, Too Soon, karya peneliti LIPI, Dr Syarif Hidayat, menceritakan harapan yang terlalu banyak dan terlalu segera hasil desentralisasi. Padahal, desentralisasi dalam dirinya maupun konteks lingkungannya bekerja jauh dari sempurna. Tesis itu mengingatkan kita pada pujian big bang decentralization selama ini, yang kini mulai terasa mitosnya, serupa opium yang membuat terlena.

Kita dibawa pada pilihan yang serba kompleks. Jika mau tetap maksimal (otonomi penuh, big bang decentralization), reliabilitas desentralisasi, kondusivitas lingkungan, dan kapasitas pelaksanaan mutlak dipenuhi. Atau sebaliknya, perlu merevisi harapan publik dan target negara, yang secara teknis tidak berarti otonomi parsial apalagi resentralisasi, tetapi membuat prioritas isu, sektor, bahkan daerah, dan bukan lagi model sekuensi sekarang.

Negara tak bisa lagi menawan dukungan rakyat dengan janji, rencana, apalagi hiburan. Sebelum akhirnya mosi tak percaya benar-benar muncul, pilihan desentralisasi sebagai jalan pembangunan lokal harus segera membuktikan ketepatan dan keandalannya. Inilah yang harus dijamin Rencana Aksi Nasional (RAN) Desentralisasi yang kini dikerjakan pemerintah.

Robert Endi Jaweng Manajer Hubungan Kelembagaan KPPOD, Jakarta


Opini

Selasa, 27 Maret 2007

“In Memoriam” Nelly Adam Malik

Rosihan Anwar

Walaupun almarhum Adam Malik, almarhum BM Diah lima tahun lebih tua daripada kami bertiga, almarhum Mochtar Lubis, almarhum Suardi Tasrif, dan saya, tetapi dalam profesi kami tergolong satu generasi.

Kewartawanan era 1950-an dengan cirinya personal journalism diwarnai oleh empat pemimpin redaksi (pemred): Diah (Merdeka), Mochtar Lubis (Indonesia Raya), Tasrif (Abadi), Rosihan Anwar (Pedoman). Dalam koran mereka “berantem”. Dalam realitas tetap kolegial, bersahabat. Hal ini disebabkan—sebagaimana diceritakan oleh Zuraida Rosihan dalam diskusi pers di Habibie Center 14 Maret 2007—Herawati Diah, Halimah Lubis, Hadjari Tasrif, dan Zuraida Rosihan selalu kompak menjaga kerukunan di antara para suami, jangan sampai ada perpecahan.

Tersendat-sendat

Adam Malik sebagai pemimpin umum kantor berita “Antara”, karena sifat pekerjaannya tidak secara intensif berada di dalam lingkaran empat sekawan tadi. Juga istrinya, Nelly, kenal si kenal, tapi tidak teramat dekat dengan keempat istri pemred tadi.

Ny Nelly Adam Malik asal Minang lahir di Jakarta, 15 Mei 1925, meninggal dunia tanggal 25 Maret 2007 dan dikebumikan di Taman Kalibata karena pemegang Bintang Mahaputra Adhi Pradhana (1983). Walaupun sekilas tampak seperti berada dalam bayang-bayang suaminya, mengikuti Adam Malik menjabat Duta Besar RI di Moskwa (1960-1964), mendampinginya waktu menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri (1966-1977), kemudian ketika Adam menjabat Wakil Presiden, tetapi pada hakikatnya Nelly merupakan pribadi atas hak dan kemampuannya sendiri (a personality in her own right).

Maka, Nelly aktif dalam Partai Golkar, menjadi anggota DPR- MPR (1971-1977), mengasuh dan mengurus yayasan-yayasan yang bergerak di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Misalnya, tanda punya minat terhadap teater pada tahun 1952 Nelly ikut sebagai peran pembantu dalam pementasan lakon Setahun di Bedahulu gubahan I Nyoman Tisna di Gedung Kesenian Jakarta yang disaksikan oleh Presiden Soekarno. Dan pada tahun 1979 Nelly mendirikan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI).

Selama beberapa tahun Mochtar Lubis dan saya ikut sebagai anggota dewan juri dalam usaha kegiatan Nelly menganugerahkan Adam Malik Award kepada tokoh-tokoh yang berprestasi di berbagai bidang seperti kesusastraan, pendidikan, arkeologi, dan lain-lain. Akibat kekurangan dana, usaha tadi dihentikan. Seperti juga Museum Adam Malik di Jalan Diponegoro, Jakarta, yang dikelola oleh Nelly, tersendat-sendat karena masalah pendanaan.

Jadi insan politik

Kantor berita “Antara” didirikan tahun 1937 oleh Adam Malik (waktu itu baru berusia 20 tahun). Sipahutar, Pandu Wiguna, Soemanang, Djohan Syahruzah, dan Nelly sewaktu gadis bekerja di Antara. Dia menikah dengan Bung Adam dan mengikuti jejak suami juga menjadi insan politik. Karena Jakarta mulai dikuasai oleh Nica-Belanda, Adam bersama pimpinan Antara lain, seperti Rachmat Nasution (ayah pengacara Buyung Nasution) dan Panghulu Lubis, mengungsi ke pedalaman.

Adam bergabung dengan Tan Malaka, yang pada awal Januari mendirikan Persatuan Perjuangan yang secara radikal menuntut 100 persen merdeka dan karena itu bentrokan dengan Pemerintah RI.

Adam beserta 13 orang lain ditangkap karena terlibat dalam Putach terhadap Pemerintah RI (Peristiwa 3 Juli 1946). Nelly tinggal sendiri mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Kemudian Adam Malik Si Kancil melakukan perubahan sikap, lalu mendekati Bung Karno, kemudian memasuki establishment, jadilah sebagai duta, menteri, kelak wapres. Nelly masih berusaha menghidupkan kembali Partai Murba yang telah dilarang oleh Presiden Soekarno, tetapi tidak berhasil.

Di masa Orde Baru Soeharto Si Bung berkembang sebagai politikus dan penguasa dan Zus Nelly bersinar di samping Si Bung. Tahun-tahun belakangan setelah meninggalnya Si Bung, Zus Nelly agak kurang muncul dalam pergaulan.

Kesehatannya pun mulai terganggu. Akhirnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan menerima arwah Nelly Adam Malik di sisi-Nya.

Rosihan Anwar Wartawan Senior


Opini

Rabu, 28 Maret 2007

Politik Panggung dan Ilusi Involusi

SRI PALUPI

Sebagai sosok pemikir, Clifford Geertz memang sudah tiada. Namun dengan pemikirannya, kita masih bisa becermin dan membaca Indonesia. Di satu sisi, gejala pemelaratan masyarakat miskin yang dibaca Geertz sebagai gejala involusi masih terus berlangsung di negeri ini.

Di sisi lain, gejala involusi itu hanya akan menjadi ilusi ketika proses pemelaratan dilihat sebagai proses berbagi kemiskinan yang terlepas dari problem kekuasaan korup sebuah negeri panggung hiburan.

Inilah salah satu yang bisa ditarik dari diskusi panjang tentang “Warisan Pemikiran Clifford Geertz” yang diadakan Kompas, Bentara Budaya Jakarta, dan Lingkar Muda Indonesia pada 30 November 2006.

Involusi pertanian

Salah satu tesis Geertz yang banyak dikritik adalah “involusi pertanian”. Tesis ini menjelaskan tentang proses pemiskinan yang terjadi di pedesaan Jawa, sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan tekanan kolonialisme dalam bentuk sistem tanam paksa. Di samping menanam padi untuk memenuhi kebutuhan subsistennya, petani juga dipaksa menanam tanaman perkebunan (gula) sebagai pengganti pajak.

Pembayaran pajak dalam wujud hasil-hasil pertanian dianggap lebih menguntungkan dan lebih mudah dikumpulkan daripada pembayaran dalam bentuk uang. Sistem tanam paksa ini menghasilkan laba besar bagi Pemerintah Hindia Belanda, tetapi mendatangkan musibah bagi rakyat.

Agar bisa bertahan dari tekanan, rakyat memproduksi banyak anak. Terjadilah kemudian apa yang disebut sebagai pembagian kemiskinan (shared poverty). Petani yang lahannya sudah sempit membagi kesempatan kerja kepada tetangga dan kerabat. Dengan cara ini, kerja dalam tekanan kolonialisme dirasa tidak terlalu berat. Yang terjadi, lahan petani terfragmentasi dan produktivitas pertanian semakin menurun.

Pertanian di Jawa pada akhirnya tidak mampu menyerap hasil lebih dari investasi dalam perkebunan gula, karena nilai tambah dari gula diambil alih oleh Belanda. Kondisi inilah yang dilihat Geertz sebagai latar belakang terjadinya pemelaratan mendalam pada rakyat Jawa.

Ilusi berbagi

Teori Geertz tentang involusi pertanian itu dinilai terlalu menyederhanakan kenyataan. Teori itu menempatkan budaya Jawa sebagai sumber involusi pertanian. Budaya Jawa yang menonjolkan keselarasan menghasilkan petani yang statis, menyesuaikan diri ke dalam dan tunduk pada sistem. Geertz juga membayangkan orang Jawa itu saleh, baik hati, sudah hidup susah, tetapi masih mau berbagi. Konsep involusi pertanian mengesampingkan fakta bahwa orang ketika ada peluang justru saling mencuri, saling menikam, dan saling memangsa. Di sinilah letak kritik terhadap involusi pertanian.

Di era liberalisasi ekonomi dan korupsi, membaca fenomena pemelaratan kaum miskin sebagai fenomena berbagi kemiskinan tak lebih sebagai ilusi. Sebab yang terjadi bukanlah fenomena pembagian kesempatan kerja, ruang kehidupan ataupun pemerataan kemiskinan, tetapi kesenjangan yang semakin dalam. Rakyat miskin menjadi semakin miskin bukan karena mereka berbagi kemiskinan dengan para kerabat dan tetangga. Mereka menjadi semakin miskin karena tak lagi punya akses atas sumber daya.

Sumber daya yang ada ludes dijarah dan dirampok oleh mereka yang punya kuasa. Kalaupun ada yang masih tersisa, sumber daya itu pun diperebutkan oleh semakin banyak kaum miskin. Bukan pembagian kemiskinan di antara kelompok miskin yang terjadi, melainkan pemaksaan pemelaratan oleh perilaku korup para penguasa politik dan ekonomi.

Kalau yang terjadi pada masyarakat ini adalah berbagi kemelaratan, sebagaimana dilihat Geertz, tentulah tidak akan kita temui beragam kasus bunuh diri di kalangan kaum miskin yang semakin fenomenal. Demikian juga dengan anak gizi buruk dan busung lapar, tak akan semakin menggejala dan dianggap hal biasa. Selama enam bulan pertama pada tahun 2003, misalnya, di Jakarta saja dilaporkan 62 kasus bunuh diri karena tekanan ekonomi. Jumlah kasus ini meningkat 300 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tragisnya, bunuh diri juga menyebar di kalangan anak-anak, yang angka kasusnya meningkat 30 persen.

Berkembangnya kasus bunuh diri dan busung lapar adalah indikator minimnya solidaritas dan lemahnya kapasitas masyarakat untuk berbagi.

Negara teater

Geertz memaknai proses pemelaratan kaum miskin sebagai proses pembagian kemiskinan karena ia abai terhadap problem kekuasaan dan polarisasi yang terjadi dalam masyarakat. Padahal, pada kenyataannya, di pedesaan terdapat hubungan antara petani lapis atas, petani gurem, dan buruh tani. Dalam kondisi involusi pertanian sekalipun, petani lapis atas mampu menguasai modal, teknologi, informasi, dan pasar. Sementara petani gurem dan buruh tani yang berada di posisi marjinal semakin tertinggal. Jadi, kalaupun ada fenomena pembagian kemiskinan, fenomena itu cenderung terjadi di lapis bawah yang paling lemah dalam posisi tawar.

Terlepas dari kelemahannya, teori involusi pertanian Geertz memberi kerangka dalam menilai kondisi Indonesia kini. Sejak terjadinya divestasi kapital dan krisis berkepanjangan, Indonesia kian terjerat dalam belenggu involusi tiada henti di hampir semua dimensi.

Di saat rakyat diterjang berbagai bencana (ekonomi, sosial dan alam), politik panggung hiburan terus saja dijalankan. Persoalan politik yang pada hakikatnya adalah persoalan pembebasan dan pengabdian pada rakyat, diselewengkan menjadi persoalan pencitraan. Pertarungan politik lebih banyak terlihat sebagai pertarungan citra di ruang publik. Kerja politisi menjadi lebih banyak berurusan dengan kerja menata dan memperbaiki citra tentang diri dan kekuasaan mereka.

Tidak mengherankan kalau pertanyaan-pertanyaan mendasar menyangkut nasib rakyat dan bangsa ke depan dijawab oleh para politisi itu dengan jawaban-jawaban yang hanya sekadar menghibur masyarakat. Mereka juga sering menggunakan simbol-simbol untuk meyakinkan masyarakat bahwa masalah sedang diatasi. Padahal yang terjadi sejatinya adalah ketidakjelasan akan apa yang sudah dicapai. Setiap hari rakyat dijejali dengan segala bentuk kata peduli.

Celakanya, dengan politik panggung hiburan yang mereka mainkan, para politisi itu tak pernah peduli akan apa yang ingin ditonton rakyat. Tidak jarang para aktor politik itu menjadikan perdebatan politik di ruang publik tak lebih sebagai adegan konyol. Sebab, kehebatan penampilan mereka tidak dengan sendirinya disertai kecerdasan dalam berargumentasi.

Bayangkan, selagi bencana terus melanda, bukan agenda yang jelas untuk membawa bangsa ke arah lebih baik yang mereka perdebatkan, tetapi perlu tidaknya presiden berijazah sarjana. Bukan permintaan maaf dan bela rasa yang mereka ungkapkan kepada rakyat yang tertimpa bencana, melainkan sanggahan bahwa rakyat menderita. Alasannya, rakyat masih bisa ketawa meski diterjang bencana.

Lewat politik pencitraan, para politisi itu telah menjadikan negara ini bukan lagi sebagai suatu birokrasi atau pemerintahan, melainkan sebuah pertunjukan terorganisasi yang oleh Geertz disebut sebagai negara teater. Ironisnya, para politisi itu demikian sibuknya mengorganisasi pertunjukan sampai-sampai tak menyadari kalau panggungnya sudah lama kosong, tanpa penonton. Rakyat yang terus-menerus dipaksa menjadi penonton tengah berjuang menyelamatkan hidupnya. Mereka tak peduli pada apa kata penguasa.


Opini

Kamis, 29 Maret 2007

Sanksi DK PBB bagi Iran

Smith Alhadar

Upaya diplomasi Iran menghindar dari sanksi Dewan Keamanan PBB terkait dengan program nuklirnya gagal. Pada 25 Maret 2007, seluruh 15 anggota DK PBB menyetujui sanksi baru bagi Iran karena menolak penghentian aktivitas pengayaan uranium sesuai dengan Resolusi Nomor 1737 DK PBB, yang dikeluarkan pada 23 Desember tahun lalu.

Resolusi tahun lalu itu memerintahkan seluruh bangsa menghentikan pemasokan bahan dan teknologi yang dapat berkontribusi pada program nuklir Iran. Bila dalam 60 hari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), yang berwenang mengawasi program nuklir Iran, menyatakan Iran masih terus menjalankan program yang dilarang itu, DK PBB akan bersidang untuk menjatuhkan sanksi baru. Inilah yang terjadi.

Setelah berdiskusi alot selama tiga minggu, lima anggota tetap DK PBB—AS, Rusia, Perancis, Inggris, dan China—menjatuhkan sanksi tambahan berupa pelarangan terhadap Iran mengekspor senjata, membekukan aset 28 individu dan organisasi Iran, termasuk Bank Sepah, yang dianggap terkait dengan program nuklir Iran, memotong kredit ekspor berjumlah miliaran dollar AS bagi perusahaan-perusahaan yang berdagang dengan Iran.

Resolusi DK PBB 1747 ini merupakan resolusi yang sudah diperlunak untuk mendapat dukungan Rusia dan China, dua anggota DK PBB pemegang hak veto dan merupakan sahabat Iran. Sebelumnya, AS, Inggris, Perancis, dan Jerman menginginkan sanksi yang lebih keras.

Gagal total

Upaya Afrika Selatan (Ketua Gerakan Nonblok), Qatar (wakil negara Arab), dan Indonesia mengamandemen resolusi ini gagal total. Ketiga negara menghendaki resolusi berkontribusi pada perlucutan senjata nuklir secara global dan menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan bebas senjata nuklir.

Proposal itu ditolak kelima negara anggota tetap DK PBB karena akan berdampak pada perlucutan senjata nuklir yang mereka miliki. AS juga menolak usul menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan bebas senjata nuklir karena akan mengharuskan Israel menghancurkan seluruh 200-300 hulu ledak nuklirnya.

Resolusi 1747 yang memerintahkan Iran menghentikan ekspor senjata bertujuan melemahkan peran Iran di Timur Tengah, sekaligus mengisolasinya. Selama ini Iran dituduh memasok senjata ke tiga wilayah konflik yang mengancam kepentingan AS dan Israel. AS menuduh Iran memasok senjata ke kelompok militan Irak untuk memerangi tentara pendudukan AS, sekaligus menanamkan pengaruhnya di bidang politik dan militer di sana.

Situasi ini bisa menjadi bargaining power bagi Iran dalam menyelesaikan masalah Irak. Asumsi inilah yang membuat Kelompok Studi Irak pimpinan mantan Menlu AS James Baker II mendesak Presiden AS George Walker Bush melibatkan Iran dalam menyelesaikan masalah Irak. Rekomendasi itu akhirnya dipenuhi Bush dengan mengikutsertakan Iran dalam konferensi mengenai Irak di Baghdad beberapa waktu lalu di mana AS duduk satu meja dengan Iran.

Pasokan senjata Iran ke Hezbollah di Lebanon membuat Israel kewalahan menghadapi kelompok militan pimpinan Hasan Nasrullah ini. Israel juga gagal membungkam Hamas dan Jihad Islam dukungan Iran yang terus melakukan perlawanan bersenjata.

Dalam pandangan AS dan Israel, bila Irak, Lebanon, dan Palestina telah bebas dari pengaruh Iran, kedamaian bisa diciptakan menurut keinginan mereka. Ini pemikiran keliru karena permasalahan Timur Tengah jauh lebih rumit ketimbang hanya karena adanya pengaruh Iran atas kelompok garis keras di sana. Pendudukan atas Irak oleh AS dan pendudukan Israel atas Lebanon dan Palestina-lah yang merupakan sumber masalah.

Kontroversial

Jelas seluruh sanksi itu bertujuan melemahkan dan mengisolasi Iran sehingga mau tunduk pada tuntutan AS dan sekutu Eropa-nya untuk menghentikan kegiatan pengayaan uranium. Iran menolak resolusi itu dan bertekad meneruskan aktivitas nuklirnya. Resolusi itu dianggap ilegal dan tidak adil.

Jalan terbaik menyelesaikan isu nuklir Iran adalah jalan diplomasi. Mudah-mudahan jalan keluar ditemukan sehingga masalah nuklir Iran ini bisa diselesaikan secara damai dan adil, bukan berujung pada perang yang menghancurkan.


Opini

Rabu, 28 Maret 2007

“Model of”, “Model for”, dan Warisan Geertz

Pengantar Redaksi

Diskusi bertema “Clifford Geertz dan Warisannya bagi Indonesia” yang diadakan Redaksi Opini Kompas, Lingkar Muda Indonesia (LMI), dan Bentara Budaya Jakarta (BBJ) telah dilangsungkan 30 November 2006 lalu dengan pembicara Dr Ignas Kleden, Dr Francisia SSE Seda, dan Dr PM Laksono yang dipandu Sri Palupi. Laporan hasil diskusi disajikan di bawah ini dan di Halaman 7.

Hari Kamis, 29 Maret 2007 besok, Redaksi Opini Komp[as dan LMI kembali mengadakan diskusi bertema “Jakarta dan Kelelahan Daya Dukungnya: Tata Ruang Dikalahkan Tata Uang”, yang akan menampilkan pembicara Prof Dr Gumilar R Somantri, Suryono Herlambang, Jo Santoso, dan Marco Kusumawijaya, dengan moderator Donny Gahral Adian. Diskusi akan berlangsung di gedung BBJ, Jalan Palmerah Selatan, pukul 14.00-18.00. Para penulis Kompas dan peminat masalah tata kota/ruang dipersilakan hadir.

Pembangunan demikian banyak mall di Jakarta jelas berguna untuk memudahkan belanja dan rekreasi kaum muda (model for), akan tetapi apakah pembangunan mall itu mencerminkan (model of) kekuatan ekonomi rakyat Indonesia? Pembukaan jalan-jalan baru dan bus way di Jakarta jelas memudahkan orang bepergian dalam kota (model for) tetapi apakah itu mencerminkan (model of) konsep orang kota tentang waktu?

Dua pertanyaan kritis di atas diajukan seorang pembicara dengan menerapkan konsep makna dan simbol ‘model tentang’ (model of) dan ‘model untuk” (model for) yang dinarasikan oleh Clifford Geertz, antropolog yang banyak melakukan penelitian di Indonesia pada dekade 1950- 1960an. Geertz telah tiada, namun warisan pemikirannya tetap relevan bagi Indonesia hingga dewasa ini.

Dikatakan, unsur untuk membentuk kebudayaan adalah makna dan simbol yang menjelmakan pengetahuan tersebut sehingga dapat dikomunikasikan. Sedang fungsi kebudayaan adalah membantu sekelompok orang untuk menentukan sikapnya terhadap dunia berdasarkan sistem makna dan pengetahuan yang ada padanya.

Hubungan di antara konsepsi dan simbol yang menyampaikannya bersifat ganda, di mana suatu simbol dapat berfungsi sebagai “model tentang” (model of) –penyesuaian suatu sistem simbolik dengan sistem non-simbolik (fisik, sosial) yang sudah ada sebelumnya– dan/atau sebagai “model untuk” (model for) –penyesuaian sistem non-simbolik yang masih harus diadakan (fisik, sosial) dengan suatu sistem sim- bolik yang sudah ada.

Suatu simmbol kebudayaan selalu merupakan perpaduan antara model of dan model for. Contoh paling jelas adalah peta dan tata ruang Jakarta dan sekitarnya yang di persoalkan di atas.

Kontribusi terbesar Geertz

Kontribusi pemikiran terbesar Geertz terhadap ilmu-ilmu sosial di Indonesia dan dunia, khususnya antropologi dan sosiologi, adalah keberaniannya melawan suatu tradisi besar di dalam ilmu sosial, yaitu tradisi positivisme yang sarat dengan pendekatan kuantitatif. Ini tertuang dalam bukunya The Interpretation of Cultures.

Seandainya Geertz dan pendekatan Antropologi Interpretif tak ada, mungkin kita akan tetap membaca buku-buku teks antropologi dan sosiologi yang memperlakukan budaya sebagai suatu gejala unversal dengan narasi besar tanpa melihat bagaimana secara kontekstual dan secara historis kultur-kultur lokal itu ‘dibangun’.

Sumbangan Geertz lain yang juga amat penting adalah bahwa untuk mengembangkan teori itu bukan untuk melakukan kodifikasi keteraturan-keteraturan sosial yang bersifat abstrak, melainkan untuk memungkinkan terjadinya thick description, yang selain merupakan teknik pengumpulan data lapangan melainkan juga suatu proses metodologis dalam penelitian lapangan etnografis. Ia berusaha terus memahami pemaknaan sim bolik informannya. Baginya, teori tidaklah bertujuan untuk menggeneralisasikan berbagai studi kasus hasil penelitian lapangan.

Di sinilah letak sangat kontroversialnya pendapat Geertz, karena bagi para ilmuwan yang berpandangan lain, karena di dalam ilmu-ilmu sosial pada umumnya kalau suatu penelitian lapangan itu tidak bisa digeneralisasi maka sulit untuk membangun teori di atas hasil penelitian lapangan tersebut.

Lalu apakah Geertz berhasil atau tidak untuk memberikan alternatif baru di dalam teori dan metode ilmu-ilmu sosial? Itu masih tanda tanya besar Kendati demikian kontribusi Geertz untuk pendekatan berbeda tetap diakui oleh kalangan akademisi. Karenanya yang lebih tepat bukan istilah “warisan” Geertz , melainkan bagaimana relevansi dan signifikansi pemikiran Geertz bagi perkembangan ilmu sosial pada umumnya dan apakah ia dapat bertahan di masa depan.

(IRWAN JULIANTO)


Opini

Sabtu, 24 Maret 2007

TVRI Berubahlah!

Rhenald Kasali

Menyaksikan keberangan para karyawan TVRI yang menuntut pergantian direksi, mengingatkan saya pada kasus serupa yang dihadapi badan-badan usaha milik negara kita belakangan ini.

Semuanya mendorong perubahan, semua menghendaki reformasi, tetapi kita suka pura-pura tidak tahu bahwa perubahan menuntut lebih dari sekadar direksi, yaitu energi. Tanpa energi yang cukup, mampukah pemerintah merevitalisasi TVRI?

Reformasi bukan ganti orang

Kita memang sedang tersesat di lembah reformasi. Reformasi yang kita teriakkan ternyata baru sekadar ganti orang. Seperti orang mabuk yang hanya mencari kunci di tempat yang ada cahayanya, kita terperangkap oleh mitos kepemimpinan.

Mitos itu datangnya bersamaan dengan saat-saat reformasi itu di sini dan antara lain diusung oleh Jim Collins yang menulis buku Good to Great. Sebagian orang yang kurang lengkap membaca manuskrip Collins sangat memercayai pentingnya kekuatan satu orang (atau suatu tim). Seperti kata Collins, first find the right person and put them on the right seat. Padahal, jurus itu belum lengkap. Untuk memperbarui organisasi, kita juga memerlukan karyawan yang hebat dan budaya disiplin.

Reformasi pun di sini bergerak cepat. Orang-orang yang dianggap tidak cakap atau berada di tempat yang sudah tidak tepat lagi itu pun diganti satu per satu. Saya sendiri menyaksikan betapa sibuknya konsultan-konsultan SDM bekerja menyeleksi calon- calon direksi. Tidak ada jargon manajemen yang lebih populer di DPR dan kantor kementerian BUMN saat ini selain kata penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Yang sering dilupakan pengambil kebijakan adalah, fit and proper test hanya menghasilkan the super CEO, padahal dalam transformasi manajemen super CEO itu cuma mitos belaka.

Itulah yang terjadi di TVRI dan itu pula yang terjadi di hampir semua perusahaan yang saat ini sedang “mati segan, hidup tak mau, termasuk PT Dirgantara Indonesia, PD Pasar Jaya, dan PTKA.

Seorang yang terperangkap oleh mitos ini ibarat seorang pensiunan, pemilik rumah kontrakan besar yang penghuninya tidak bayar sewa. Si pemilik ingin rumah kontrakannya kembali aktif. Manajer lama dianggap sudah terlalu tua dan menjadi parasit, sama seperti para penyewa. Maka, ia pun mencari anak muda yang mampu melakukan transformasi. Sayangnya, rumah kontrakan itu sudah banyak bocor dan bangunannya tua.

Manajer baru bekerja sungguh-sungguh, tetapi pemiliknya yang bukan orang bisnis itu tidak memberinya gaji yang layak dan menyuruh anak muda ini mencari cara sendiri. Ia sudah melapor beberapa kali perlunya memperbaiki rumah itu, tetapi permohonan itu tidak digubris.

Manajer baru sekarang hidup dalam perangkap kesulitan. Untuk menghidupi perusahaan, ia perlu melakukan efisiensi dan aset-aset yang masih produktif, satu per satu harus dijual. Ternyata aset yang dimiliki kualitasnya rendah sehingga sulit dicairkan. Satu-satunya alternatif yang bisa dilakukan untuk menghentikan perdarahan kas (cashflow bleeding) adalah pengurangan jumlah karyawan. Namun, ini pun tak mudah karena karyawan dilindungi undang-undang.

Manajer mengalami dilema: karyawan jumlahnya terlalu besar bila dibandingkan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar. Selain itu kompetensi mereka sudah tidak cocok lagi untuk memacu pertumbuhan.

Mirip drakula

Itulah yang dialami oleh hampir semua eksekutif hasil fit and proper test yang diharapkan mampu melakukan transformasi. Mereka tak diberi apa-apa selain surat keputusan. Namun, manakala mereka menggunakan SK itu untuk merampingkan karyawan, mereka pun kehilangan kekuatan. Selain didemo, pemegang saham dan kelompok kepentingan (misalnya, para politisi di DPR) bukan memberi mereka energi malah berpihak kepada karyawan. Mereka pura-pura tak mengenal cara kerja manajemen, yang mereka butuh cuma liputan koran bahwa mereka membela rakyat yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ini benar-benar aneh. Transformasi itu mahal dan butuh energi besar. Eksekutif-eksekutif muda yang menyaksikan cara anggota DPR berorasi menyalahkan direksi TVRI mengatakan kepada saya perilaku itu tak ubahnya dengan drakula. Drakula adalah makhluk yang bergairah kalau mereguk darah orang lain. Padahal, darah itu adalah energi bagi para direksi. Saya tak habis berpikir bagaimana mungkin direksi melakukan transformasi kalau mereka tak diberi dukungan? Negeri ini sudah beruntung masih ada orang yang mau mengikuti fit and proper test untuk memimpin perusahaan-perusahaan yang sakit.

Saya tidak pesimistis, tetapi hendaknya semua orang, termasuk warga TVRI sendiri dan para pemangku kepentingan, becermin secara realistis. Kita sudah terlalu lama membiarkan TVRI terbelenggu dan makin hari makin terperosok. Kita sudah beberapa kali bongkar pasang orang dan hasilnya nihil. Yang datang juga bukan sembarang orang, tetapi semuanya bubar. Itulah sebabnya saya menyebut super CEO cuma mitos belaka. Lantas, apa yang kita butuhkan?

Yang TVRI butuhkan saat ini sudah pasti adalah energi. Energi itu sebagian dapat dibeli dengan uang, yang artinya tidak cukup hanya memberi SK, melainkan perlu investasi baru. Namun, sebagian lagi tidak dapat dibeli dengan uang sebab ia melekat pada orang dan tidak bisa diperoleh sekejap. Yang terakhir ini dibentuk melalui serangkaian pelatihan dan pengalaman yang output-nya dapat berupa kreativitas membuat program, keahlian pemasaran dan public relations untuk mengubah citra TVRI, serta budaya disiplin.

Dengan demikian diperlukan upaya semua pihak untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan, cara kerja, sistem dan pola pikir lama yang tadinya besar dalam suasana stabil dan tanpa persaingan, menjadi kebiasaan baru yang lebih cocok dengan tuntutan-tuntutan baru. Sekali lagi semua ini butuh lebih dari sekadar kepemimpinan, yaitu investasi-investasi baru. Maka, kecuali semua orang mau berubah, PHK akan menjadi pilihan yang tidak menyenangkan.

Namun, kita semua adalah manusia. Manusia yang hidup butuh energi untuk bergerak. Maka, kalau mampunya hanya menyeleksi orang dan memberi SK saja, janganlah kita menjadi sok kuasa dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang melemahkan proses transformasi itu. Berilah dukungan, carikan jalan keluar.

Dan bila kita menyaksikan konflik yang menghebat, tugas politisi haruslah pertama-tama menyatukan mereka, bukan sebaliknya. TVRI, sambutlah perubahan. Kita semua mencintai kalian dan menghendaki kalian lebih baik dari hari ini.

Rhenald Kasali Ketua Program Magister Manajemen Universitas Indonesia


Opini

Senin, 26 Maret 2007

Sinergi Membuka Lapangan Kerja Baru

Erman Suparno

Organisasi Buruh Internasional dalam laporan Global Employment Trends for Youth beberapa waktu lalu menyebutkan, jumlah penganggur berusia 15 hingga 24 tahun meningkat tajam, mengakibatkan sepertiga orang muda di dunia tak punya pekerjaan atau hidup dalam kepapaan.

Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), peningkatan tertinggi penganggur muda selama dekade lalu terjadi di Asia Tenggara (85 persen), disusul Sub-Afrika Sahara (34 persen), Amerika Latin (23 persen), Timur Tengah (18 persen), dan Asia Selatan (16 persen).

ILO juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi global tidak menyertakan orang muda. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, sekitar 400 juta pekerja “yang baru dan lebih baik” harus diciptakan di seluruh dunia.

Peringatan ILO tentu saja berlaku bagi semua negara, termasuk Indonesia yang tahun lalu memiliki angka pengangguran terbuka 10,4 persen dari total angkatan kerja 106,3 juta orang. Lantas, sudahkah Pemerintah Indonesia berupaya menciptakan lapangan kerja “yang baru dan lebih baik”?

Pertanyaan itu perlu dikedepankan karena sejumlah kalangan menganggap berbagai upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran tidak berjalan baik. Bahkan, pemerintah dinilai tidak memiliki langkah nyata dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Atas dasar itu, mereka percaya angka pengangguran tahun ini tetap tinggi pada tingkat 11 persen.

“Triple track strategy”

Sejak mendapat mandat dari rakyat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebetulnya sudah berkali-kali menegaskan kepeduliannya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Upaya itu dirumuskan dalam prinsip Triple Track Strategy: Pro-Growth, Pro-Job, dan Pro-Poor.

Track pertama dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan berbasis ekspor dan investasi. Track kedua dengan menggerakkan sektor riil guna menciptakan lapangan kerja. Track ketiga dengan merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan, dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan.

Untuk mengegolkan program tersebut, pemerintah terus menambah alokasi anggaran. Pada tahun 2004, anggaran yang disediakan untuk program ini berjumlah Rp 18 triliun dan pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp 23 triliun. Anggaran ditambah lagi pada tahun 2006 dan 2007 menjadi Rp 42 triliun dan Rp 51 triliun.

Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah sesungguhnya sudah menunjukkan hasil kendati belum begitu memuaskan. Dalam setahun terakhir, misalnya, terjadi penurunan angka pengangguran hampir satu juta orang, dari 11 juta orang menjadi 10 juta orang. Hanya saja, penurunan angka pengangguran itu “tersalip” laju pertumbuhan angkatan kerja baru yang mencapai 1,5 juta orang.

Tahun ini pemerintah juga sangat agresif menggulirkan program pengurangan pengangguran dan kemiskinan, di antaranya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program yang menelan anggaran Rp 51 triliun itu menjangkau sekitar 33 provinsi, 2.891 kecamatan, dan 33.527 desa/kelurahan atau 31,92 juta orang miskin di Indonesia.

PNPM yang bertumpu pada proyek-proyek padat karya, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan desa mandiri energi, pembukaan lahan kelapa sawit, tebu, dan jarak sebagai sumber energi alternatif, diperkirakan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 12,5 juta orang sampai 14,4 juta orang per tahun. Melalui PNPM, pemerintah juga tengah mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan di 19 departemen.

Tentu saja masih banyak program lain yang digelindingkan pemerintah, seperti menggalakkan program keluarga harapan di enam provinsi, mengoptimalisasikan pemanfaatan pohon aren untuk gula aren kristal di 10 provinsi, mengintensifkan gerakan nasional zakat untuk membantu orang miskin, serta mencanangkan gerakan nasional pengembangan sejuta rumah. Itu belum termasuk program peningkatan pengembangan usaha mikro dan bahan bakar nabati (biofuel), serta pendanaan penanggulangan kemiskinan (poverty trust fund).

Pemerintah juga gencar membuka peluang kerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Jumlah TKI kini mencapai empat juta orang dengan kontribusi remiten (pengiriman uang) ke Indonesia sebesar Rp 25 triliun. Besarnya perhatian pemerintah terhadap TKI dimungkinkan karena sektor tersebut bisa dijadikan alternatif di tengah sempitnya lapangan kerja di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mengajak investor swasta mengembangkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Transmigrasi. Terdapat delapan KTM yang akan dikembangkan Depnakertrans. Pembangunan KTM diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Yang mesti dipahami bersama adalah mengatasi angka pengangguran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi jika dikaitkan dengan tingginya angkatan kerja baru. Jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 2,5 juta orang per tahun, tetapi yang terserap, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menjadi TKI, sebanyak 800.000 orang hingga 1 juta orang. Toh, tidak ada alasan untuk tidak percaya bahwa program tersebut, jika berjalan baik, akan mampu memangkas angka pengangguran tahun ini sebanyak 2 juta orang hingga 2,5 juta orang.

Kurikulum sekolah

Program pengurangan pengangguran yang digulirkan pemerintah jelas bukan bersifat instant, melainkan memiliki sasaran jangka panjang, dari hulu hingga hilir. Itu sebabnya, selain melaksanakan program nyata di lapangan, pemerintah juga merancang sistem pendidikan berorientasi kerja.

Dalam kaitan ini, Depnakertrans dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah menyepakati perubahan sistem pendidikan nasional dari semula bersifat output oriented menjadi job oriented. Jika sebelumnya perbandingan sekolah umum dengan kejuruan sangat jauh (sekitar 70:30), kelak proporsinya diubah menjadi 60:40 atau 30:70.

Sasarannya tiada lain agar lulusan sekolah menengah bisa langsung bekerja atau siap membuka lapangan kerja. Besarnya komposisi lembaga pendidikan kejuruan akan menciptakan link and match dunia pendidikan dan lulusannya dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha. Komposisi seperti ini telah banyak diterapkan negara-negara lain di Asia maupun di Eropa, dan terbukti mampu menekan laju pengangguran.

Berkaca pada upaya-upaya tersebut, sungguh tidak beralasan jika pemerintah dianggap tidak memiliki langkah nyata dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Bahwa kemudian ada yang bertanya apakah program pemerintah akan membuahkan hasil atau tidak, itu soal lain. Sebab, kunci keberhasilan penanganan pengangguran dan kemiskinan sejatinya ada pada sinergi semua pihak, yakni pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat luas.

Erman Suparno Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Opini

Senin, 26 Maret 2007

Berburu Harta Soeharto Inc

M Fadjroel Rachman

Anda pasti percaya karena tidak mungkin mantan presiden berbohong sampai dua kali bukan? Tetapi sekarang Anda pasti terkejut, harta siapakah senilai 36 juta euro atau Rp 435 miliar yang dibekukan Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang Guernsey oleh Finance Intelligence Service, pengawas pergerakan uang di Inggris? Dana tersebut dicurigai milik Soeharto!

Garnet Investment Limited milik Tommy Soeharto sekarang berebut dengan Pemerintah Indonesia melalui Pengadilan Distrik Guernsey, Inggris. Namun, uang “Tommy Soeharto” sebesar Rp 90 miliar atau 10 juta dollar AS yang juga dibekukan oleh BNP Paribas cabang London sudah ditransfer melalui rekening Direktorat Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Perundang-undangan, yang “dipinjamkan” Menteri Yusril Ihza Mahendra, mantan penulis pidato (ghost writer) Soeharto, dan diurus kantor pengacara miliknya, Ihza & Ihza. Pada Februari 2005, uang tersebut mengalir ke rekening negara tersebut ketika Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin Hamid Awaludin.

Tampaknya, semua uang, baik di London maupun Guernsey, adalah uang yang ditransfer Tommy Soeharto pada 22 Juli 1998 senilai 60 juta dolar AS, dua bulan setelah Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Kenapa BNP Paribas Guernsey ngotot menahannya, dan Pemerintah Indonesia ngotot mengambil alih, Marty Natalegawa, Duta Besar Indonesia di Inggris, mengatakan kepada Financial Times (22/1) bahwa “the money is beneficially owned by the Republic of Indonesia because it was obtained by corrupt use of power during the Soeharto era.”

Harta Soeharto Inc

Kerajaan bisnis Tommy, bagian dari Soeharto Inc, bagaikan laba-laba raksasa, berkembang di antaranya dengan perlindungan Soeharto melalui Inpres No 2 Tahun 1996 dan Keppres No 42 Tahun 1996 tentang Mobil Nasional, atau Keppres No 8/1980 tentang Tata Niaga Cengkeh. Masyarakat Transparansi Indonesia pada 1999 mengkaji ada 79 keppres berindikasi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), yang dikeluarkan Soeharto dari 528 keppres rezim Soeharto-Orde Baru pada periode 1993-1998.

Perusahaan induk Tommy Soeharto adalah PT Humpuss, memiliki 48 perusahaan di dalam negeri pada industri perdagangan, produk metal, kehutanan, kimia, makanan dan minuman, jasa, properti/perkantoran/perbelanjaan, konstruksi, transportasi dan otomotif, farmasi, dan keuangan. Sementara itu, di luar negeri, 14 perusahaan tersebar di Singapura, Panama, Liberia, Hongkong, dan Cayman Islands. Nama-nama perusahaan tersebut tercatat sebagai bukti hukum ketika terjadi gugatan Soeharto terhadap majalah Time, yang dimenangi Time (Penerbit Buku Kompas, 2001). Perusahaan Garnet Investment Limited berbasis di Tortola, British Virgin Islands, belum tercatat di dalamnya.

Ada beberapa pola penyelamatan harta Soeharto Inc pascalengsernya Soeharto. Pertama, membuat perusahaan baru di dalam dan luar negeri. Kedua, menitipkan uang kepada para konglomerat atau pengusaha sahabat keluarga. Ketiga, membeli saham perusahaan lain di pasar modal dalam dan luar negeri. Keempat, mematikan perusahaan lama dan memindahkan asetnya ke perusahaan baru. Kelima, menyimpan aset tunai ke perbankan atau lembaga keuangan asing dengan nama rekanan asing atau perusahaan baru seperti Garnet Investment Limited.

Soeharto Inc memiliki sekitar 350 perusahaan di dalam dan luar negeri. Pemiliknya enam anak Soeharto dan satu cucu, yaitu Siti Hardiyanti Rukmana, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Harijadi, Hutomo Mandala Putra, Siti Hutami Endang Hadiningsih, dan Ari Harjo Wibowo (cucu).

Sikap mendua

BNP Paribas cabang Guernsey dan Finance Intelligence Service berjasa besar membuka ingatan kita tentang kejahatan korupsi Soeharto Inc yang secara sistematis dilupakan oleh pihak eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Bahkan Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI dan Ketua Umum Partai Golkar, mengatakan bahwa harta Tommy Soeharto tidak bermasalah, mendahului keputusan Pengadilan Distrik Guernsey.

Nah, di tengah sikap mendua para pejabat tinggi terhadap Soeharto, dari pembelaan Jusuf Kalla atas asal-usul harta Soeharto Inc dan Jaksa Agung yang sudah mengeluarkan SKP3 untuk Soeharto, tentu publik sangat sangsi terhadap tekad Jaksa Agung memburu harta Soeharto Inc. Di tengah kesangsian tersebut, berapakah sebenarnya nilai harta Soeharto Inc yang perlu diburu?

Transparency International menempatkan Soeharto sebagai pemimpin politik terkorup di dunia, perkiraan korupsi senilai 35 miliar dollar AS (2004), Newsweek (Januari 1998) memperkirakan 40 miliar dollar AS, dan majalah Forbes menobatkan Soeharto sebagai orang terkaya keempat di dunia (28 Juli 1997). Perkiraan moderat harta Soeharto Inc adalah 60 miliar dollar AS plus bunga tentu saja!

Jadi, uang di Guernsey dan London hanya uang recehan bagi Soeharto Inc. Jika uang 10 juta dollar AS dari BNP London sudah kembali ke Indonesia, di mana sekarang disembunyikan? Jika berada di bank pemerintah atau swasta di Jakarta, kenapa tidak dikejar oleh Jaksa Agung? Tentu lebih mudah mengejar dan mengambil alihnya daripada di luar negeri? Bukankah aset Soeharto Inc bertaburan di Indonesia, di Jakarta saja dengan mudah siapa pun bisa menunjuknya secara langsung.

Apabila harta Soeharto Inc di dalam negeri tidak diburu, Jaksa Agung akan membenarkan pepatah “kuman di seberang lautan nampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak nampak”. Jangan tanggung, jangan kepalang, mari kita berburu semua harta Soeharto Inc di dalam dan luar negeri—seperti dilakukan Pemerintah Filipina terhadap harta Marcos—untuk kesejahteraan rakyat Indonesia yang digulung bencana, busung lapar, dan kemiskinan. Tentu hasilnya tidak untuk membantu 550 anggota DPR yang sedang berpesta laptop, atau studi banding ke luar negeri di tengah kesengsaraan rakyat sekarang ini.

Perkara Soeharto Inc memang perkara kakap. Tak pernah terjadi di mana pun rekening pemerintah, celakanya lagi rekening Departemen Hukum dan HAM, dipakai oleh “pemimpin politik terkorup di dunia dan keluarganya”, diperlakukan layaknya rekening pribadi. Ini betul-betul skandal politik paling memalukan dan penyalahgunaan kekuasaan secara telanjang!

Siapa pun yang terlibat mesti bertanggung jawab secara hukum, dan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin seharusnya mengundurkan diri/diberhentikan untuk menjaga integritas moral dan politik pemerintah.

Saatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertindak tegas! Mungkinkah? Perombakan kabinet adalah cara terbaik saat ini. Jangan ragu, jangan bimbang, kesejahteraan rakyat lebih utama daripada sekadar kursi kekuasaan. Tidak terpilih lagi pada Pemilu 2009 karena kebijakan yang berpihak kepada rakyat adalah lebih baik daripada dikenang sebagai presiden yang mengkhianati cita-cita kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

Saatnya SBY menjadi negarawan, bukan sekadar politisi yang medioker. Selain kewajiban kita, warga negara Indonesia, untuk tidak lupa dan tidak membiarkan pejabat negara berkongkalikong menyelamatkan harta (daripada) Soeharto Inc. Mari berburu harta Soeharto Inc!

M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan(Pedoman Indonesia)


Opini

Selasa, 20 Maret 2007

Membedakan Drama dari Politik

Boni Hargens

Paus Benediktus XVI pernah mencerca zaman modern, yang disebut “zaman kenisbian” oleh George Soros (2006), dengan istilah “diktator relativisme”.

Konon modernitas menjebak manusia pada kenisbian yang memosisikan postulat kebenaran sebagai relatif. Di dalamnya subyektivitas menentukan signifikasi. Maka, agama sebagai patokan moral kehilangan legitimasi, posisinya digantikan ilmu pengetahuan yang mendasarkan kebenaran pada rasionalitas.

Artinya yang tak rasional dianggap tidak benar, tak ada. Sebetulnya, relativisme—sebagai paradigma—pada dirinya mengandung arti penting. Ia menantang manusia untuk tak hanya mengatakan “salah/benar”, tetapi kebenaran harus difalsifikasi guna mencapai kodratnya yang hakiki. Dalam praktik, maksud baik tidak terwujud karena tidak sedikit manusia modern terjebak subyektivitas yang mengunggulkan pandangan diri.

Keluhuran demokrasi pun relatif. Apalagi ia mengandung aneka paradoks yang tidak sekadar menisbikan keyakinan “akhir sejarah” penganut Endisme seperti Fukuyama, juga merapuhkan harapan manusia modern. Pantas jika Michael Mann (2005) menuduh demokrasi lebih menonjolkan sisi gelap (the dark side of democracy) dari sisi terangnya.

Tirani legitimasi

Di negara berkembang seperti Indonesia, demokrasi tak mengubah kemiskinan menjadi kehidupan yang gemah ripa loh jinawi. Tidak jarang pendekatan antidemokratik diterapkan demi ambisi politik. Maka, sinisme Jack Lively (1975) atau James S Fishkin (1979) tentang demokrasi sebagai “tirani mayoritas” mungkin lebih tepat menjadi “tirani legitimasi”. Pemerintah yang dipilih (langsung) sering merasa paling berkuasa dari rakyat yang punya kedaulatan. Pemerintah lalu berproses secara monolitik.

Lihat, huru-hara antarelite yang mestinya dipecahkan sesuai koridor hukum, tetapi berakhir di meja perjamuan. Pemerintah jelas mengutamakan ekuilibrium kepentingan daripada keseimbangan politik kebangsaan dalam menyelesaikan sengketa elite.

Tidak kalah menarik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantunkan Untuk Kita Renungkan bersama Ebiet G Ade. Presiden mungkin mengajak kita merenung tentang diri dan masalah yang rumit. Itu betul! Tetapi merenung tanpa aksi, jelas sia-sia.

Di hadapan kader Demokrat, Presiden menekankan pentingnya menyosialisasikan prestasi pemerintah kepada masyarakat. “Say what we do and say what we have done”. Jika betul pemerintah berhasil, masyarakat pasti tahu dan menghargai. Tampaknya parameter “berhasil” menurut pemerintah berbeda dengan definisi umum. Politik pun terus membuahkan kegamangan.

Desakan rombak kabinet belakangan taruhan final pemerintah. Ketegasan pemerintah diuji. Setidaknya para menteri yang kurang produktif dicopot dari kabinet jika pemerintah tidak ingin mimpi muluk 2009 lenyap.

Selain itu, dua hal perlu dicermati. Pertama, dengan rendah hati perlu disadari, jika seniman saja melukis di atas kanvas, mengapa pemerintah sibuk mengukir langit? Kinerja pemerintah tiga tahun awal belum menunjukkan perubahan esensial.

Ujian terakhir

Tahun ini adalah ujian terakhir. Jika performa tidak maksimal, pemerintahan pasti masuk kotak. Untuk itu, tidak hanya menteri diganti, kementerian yang tidak krusial pun harus dihapus. Kementerian Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Sosial perlu di-merged; Kementerian Pemuda dan Olahraga disatukan dengan Kementerian Pendidikan. Urusan masyarakat tertinggal harus disinergikan dengan agenda otonomi daerah sehingga keberadaan Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Tertinggal tidak lagi esensial.

Kedua, ada yang salah dengan logika pemerintah. Politik hipokrit yang sarat manipulasi menguatkan diktum, sementara politik paralel dengan drama. Berpolitik adalah melakonkan skenario yang dirancang di balik layar. Padahal, apakah rakyat lapar dan putus sekolah plot telenovela atau cerita sinetron? Bukankah itu kenyataan? Untuk mengatasinya tidak dengan koreografi yang sarat manipulasi dan imajinasi, tapi dengan langkah mantap sarat komitmen dan pengabdian berjiwakan anima option for the poor.

Persoalan bangsa tak diselesaikan dengan pola drama atau ibadah. Butuh kerja keras yang tidak hanya atas dasar statistik. Perlu dilakukan cross-check dengan data publik (LSM) atau langsung turun lapangan. Bagaimanapun BPS lembaga “politik” yang tentu (harus?) memuaskan pemerintah. Ini akar soal Pidato Presiden pada 17 Agustus 2006.

Potret kemiskinan dan pengangguran yang dijelaskan pemerintah bak antiklimaks drama panggung. Dalam hitungan menit, penonton dibingungkan klimaks rekaan sutradara, tiba-tiba sampai pada ujung melegakan. Politik bukan drama. Politik adalah kerja nyata yang memerlukan proses komprehensif, mengandaikan ada kontigensi terhadap keterlibatan publik, dan mengandung ketekunan yang tidak ditakar dalam syarat material.

Boni Hargens Pengajar Ilmu Politik FISIP UI, Direktur Riset PARRHESIA (Institute for Nation-State Building)


Opini

Sabtu, 17 Maret 2007

Masyarakat yang (Makin) Sakit

Nalini Muhdi

“Betul-betul ini sudah zaman edan!” kata pembantu saya yang juga ibu dua anak. “Masak ada ibu ngajak bareng mati keempat anaknya….” Matanya nanap memelototi televisi yang menyiarkan berita seorang ibu di Kota Malang membunuh keempat anaknya, lantas dia sendiri menyusul anak-anaknya itu ke alam baka. Peristiwa itu terjadi hari Minggu (11/3/2007). Tragis.

Rasanya akhir-akhir ini berita orang bunuh diri atau membunuh orang lain bertubi-tubi disuguhkan dalam keseharian kita. Apa yang salah dengan kita?

Keseimbangan yang terganggu

Ibu yang mengakhiri hidup dengan mengajak keempat anaknya mati itu (homicide and suicide), apa pun alasannya, tak bisa dibenarkan. Hal itu adalah sebuah tindakan agresi.

Mengutip teorinya Karl Menninger, ada tiga komponen permusuhan (hostility) dalam bunuh diri, yaitu keinginan untuk membunuh, keinginan untuk dibunuh; dan keinginan untuk mati. Dan itu mungkin terjadi pada ibu itu.

Apa pun, bunuh diri adalah suatu tindakan di mana seseorang telah kehilangan mekanisme kontrol diri. Sebuah komponen mahapenting untuk ketenteraman hidup umat manusia. Jadi, tak bisa dikatakan, hal itu semata-mata disebabkan tekanan ekonomi atau karena kondisi kesehatan anaknya yang memburuk.

Di antara kita, siapakah yang tak pernah dihantam masalah? Pernyataan permisif itu hanya akan menjadi pembenaran bagi orang-orang yang sedang kalut dan bingung untuk melakukan hal serupa, paling tidak memberi inspirasi. Pembenaran yang ujung-ujungnya akan diidentifikasi sebagai jalan keluar yang instan. Segampang orang memperkaya diri lewat cara korupsi atau “memalak” orang lain lewat suap.

Bunuh diri bukan karena faktor tunggal. Begitu kompleks psikopatologi yang melatarbelakanginya. Namun, yang lebih penting, bagaimana mencegahnya.

Menurut WHO, di seluruh dunia, setiap tahun lebih dari satu juta orang meninggal karena bunuh diri. Angka ini jelas tidak bisa diabaikan begitu saja. Angka itu menjadi penyebab kematian ketiga terbanyak di dunia. Sebagian besar punya dasar gangguan mental-emosional, khususnya gangguan depresi. Indonesia ditengarai menjadi wilayah yang amat rentan akan terjadi ledakan angka gangguan jiwa di tahun-tahun mendatang. Akankah kita masih bersedeku tangan? Lalu kembali panik plus reaktif bila prediksi itu sudah benar-benar terjadi.

Indikator taraf kesehatan mental masyarakat yang memburuk itu kian terasa nyata. Manifestasinya terdapat dalam gangguan perilaku dan kepribadian. Indikator itu benar-benar kian jelas terpampang dalam kehidupan. Meningkatnya kejadian bunuh diri, kejahatan dan kekerasan, kerusuhan dan kebrutalan, atau amuk massa, pemakaian napza, kekerasan dalam rumah tangga, angka delinkuensi dan kriminalitas, serta meningkatnya gangguan jiwa terasa semakin meningkat. Sayang, angkanya sulit dipastikan (kita lemah dalam data dan penelitian yang akurat), tetapi bentuknya bisa dirasakan dalam perubahan perilaku serta perasaan.

Alarm sudah berbunyi

Semua itu amat jelas mengindikasikan alarm taraf kesehatan mental masyarakat sudah berbunyi. Bahaya menghadang, terutama menggerogoti kualitas hidup kita, yang akhirnya mengancam pertahanan bangsa. Relakah kita bila bangsa ini amblas dimakan zaman? Cuma menjadi pengemis bantuan dan tak berdaya atau makin mudah meradang. Manusia yang kalah.

Perubahan yang amat cepat dan menekan dalam semua sendi kehidupan, sering kali tidak terduga, apalagi tidak ada antisipasi yang sistematis sebelumnya di negeri ini, jelas akan mengganggu ekuilibrium, merobek ketenangan dan kedamaian hidup.

Tiap hari kita menyaksikan suguhan berita yang mengusik kepedulian. Kecelakaan alat transportasi, bencana alam murni maupun akibat ulah manusia sampai munculnya banjir hebat atau semburan lumpur, ketidakadilan, sikap kemaruk dan ketidakpedulian pemimpin pada jeritan rakyat yang menderita, jurang kaya-miskin yang kian menganga, penyakit yang merajalela, kriminalitas dan sederet “racun” yang mengguyuri otak kita pelan-pelan. Siapa yang tak terusik ketenteramannya?

Pelan tetapi pasti, berbagai stresor itu mengguncang kekebalan mental kita. Mulai dari tekanan, konflik, frustrasi, sampai krisis, lengkap mendera dan mengisi hidup keseharian kita beberapa tahun belakangan. Ditambah coping style mechanism yang tak terlatih baik dalam menghadapi kesulitan, karena sering penyelesaiannya tidak berorientasi pada masalah (kita sering cuma saling menyalahkan, mencari kambing hitam, mencari pembenaran, menghindar, menyangkal kenyataan, dan sebagainya), betul-betul kian membuat kita terpuruk.

Kemiskinan dan kebodohan memang sumber penderitaan dan masalah. Namun, ketidakpastian masa depan serta ketidakadilan ternyata lebih hebat dampaknya bagi keseimbangan jiwa. Ketidakpastian lebih menyakitkan dari kenyataan paling getir sekalipun.

Bisakah pemimpin masyarakat mampu memberi kepastian hidup yang agak melegakan napas, bukan sekadar janji-janji yang ternyata hanya pepesan kosong? Membuat tumpukan sampah kekecewaan masyarakat kian menumpuk yang akhirnya tumpah dalam bentuk keputusasaan, yang menurut Aaron Beck, menjadi indikator paling bermakna dari tingginya risiko bunuh diri dalam jangka panjang. Tentu saja keputusasaan inilah bibit dari munculnya gangguan depresi.

Salah satu gejala depresi bisa muncul dalam bentuk agresi yang beragam. Agresi yang dibelokkan ke dalam (inward) berupa perilaku yang membahayakan diri sendiri sampai bunuh diri ataupun yang ditujukan keluar (outward) berupa perilaku kekerasan kepada orang lain. Secara kolektif bisa muncul sebagai tindakan anarki atau orang awam kerap menyebut sebagai “amok masal”.

Kepedulian sosial

Sesungguhnya kita masih mempunyai asa asal segera menyadari dan bertindak. Kepedulian kepada sesama kembali dikuatkan. Bukan hanya kepedulian sesaat dan reaktif-emosional yang sering diperlihatkan saat suatu wilayah sedang dilanda bencana. Kepedulian yang dimaksud adalah yang terus-menerus inheren dengan napas kehidupan kita. Kita mempunyai potensi itu, mulai dari kepedulian pada tetangga, teman, keluarga, yang akhirnya mengerucut ke atas sebagai kepedulian pemimpin kepada rakyatnya.

Kita mempunyai akar budaya, sistem sosial, serta nilai-nilai kehidupan yang menguntungkan untuk bisa mencegah fenomena ini bertambah buruk. Asal dimobilisasi secara proporsional, lebih penting lagi, ada kemauan bertindak.

Penelitian menunjukkan, seseorang ternyata sering melaksanakan niatnya untuk mati saat mereka tidak memiliki dukungan sosial dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Perasaan teralienasi dan tak berdaya kerap menjadi beban yang tak tertanggungkan pada orang-orang tertentu.

Jadi, niat untuk mengakhiri hidup sebetulnya bisa dicegah. Dari celah inilah sebetulnya kita bisa memulai langkah antisipasi yang mendasar, apa pun bentuknya. Plus meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat pada kesehatan mental (mental health), sepenting mereka memandang taraf kesehatan fisik. Sebelum keburu meledak dan kecolongan lagi.

Ada apa dengan kita? Ketika kebanyakan masyarakat kian terimpit ruang yang pengap, dan masa depan kabur tak tertembus cahaya kepastian, ternyata keadilan terasa menjauh. Berharap tergugahnya sikap empati pemimpin kita dan masyarakat untuk segera tergerak dengan pertanyaan “tanya kenapa dan mengapa” (bukan sekadar menyesalkan apa yang terjadi dan lantas terlupakan), kemudian mengantisipasinya dengan sigap.

Kita merindukan hal itu.

Nalini Muhdi Psikiater, Pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Pusat


Opini

Rabu, 21 Maret 2007

Hidup Sekadar Menjalani

SUKARDI RINAKIT

Sejujurnya, hari-hari terakhir ini dada saya terasa sesak. Itu disebabkan banyaknya spekulasi yang tidak menentu, bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang saya pelajari dan yakini.

Ada beberapa orang yang punya otoritas spiritual menyampaikan, Presiden SBY sebaiknya “ganti nama” dan “pindah rumah”. Jika itu tidak dilakukan, bencana dan musibah tidak akan berhenti.

Sebagai orang Jawa, saya bisa menangkap makna tersembunyi dari istilah “ganti nama” dan “pindah rumah” itu. Intinya, Presiden harus mengundurkan diri. Republik perlu presiden baru. Itulah makna ganti nama dan pindah rumah. Karena itu, saya langsung menyergap mereka, “Itu merusak proses demokrasi yang capek-capek kita bangun dan yakini. Presiden harus dipilih dan berkuasa selama lima tahun,” kata saya. Mereka terdiam.

Sore kemarin saya bertemu seorang mantan menteri. Datang-datang dia menanyakan prediksi saya mengenai sampai kapan Presiden SBY akan berkuasa. Karena mengikuti aturan main demokrasi, saya menjawab pendek, “Sampai 2009.” Dia tertawa, lalu memesan jus sirsak. Dia tidak percaya prediksi saya.

Saatnya “reshuffle”

Fenomena itu, yaitu menguatnya spekulasi dan isu-isu metafisika politik, sebenarnya merupakan cermin keguncangan konfigurasi politik di Tanah Air. Pergeseran konfigurasi itu disebabkan sikap Presiden. Janji Presiden SBY bersikap tegas, misalnya, sampai hari ini belum bisa diidentifikasi melalui contoh nyata. Akibatnya, banyak suporter pemerintah diam-diam menggeser peran. Mereka diam-diam jadi spoiler (oposan) atau sekadar free-rider (penumpang gratis) dari Presiden.

Pergerakan seperti itu bisa dicegah jika pergantian kabinet segera dilakukan. Keterlambatan melakukan reshuffle diterjemahkan publik sebagai manifestasi sikap ragu-ragu Presiden dalam mengambil kebijakan. Bagi partai politik, sikap Presiden itu dianggap tidak jelas.

Akibatnya, muncul anggapan Presiden sendiri yang secara tidak langsung menggiring partai-partai politik pendukungnya memasuki area kelabu. Jangan-jangan dukungan mereka kini tinggal seperti tahu pong. Kulitnya gurih-lezat, tetapi dalamnya kosong (dukungan semu).

Jika mencermati hasil jajak pendapat mengenai reshuffle kabinet (Kompas, 20/3/2007), Presiden tidak boleh ragu melakukan pergantian kabinet. Semakin cepat, semakin baik. Lebih dari 70 persen responden menganggap, sejauh ini kinerja para menteri belum memadai. Karena itu, sekitar 60 persen responden meyakini jika Presiden melakukan reshuffle, kinerja kabinet akan menjadi lebih baik.

Selain itu, sisi positif lain dari perombakan kabinet adalah bangkitnya optimisme publik. Seberapa pun tipisnya kebangkitan itu, Presiden perlu memperhitungkan. Mengabaikan optimisme publik berarti seperti memerintah, tetapi tanpa napas kehidupan. Itulah sebabnya mengapa optimisme publik sering disebut sebagai pintu lebar bagi siapa pun yang ingin meneguhkan dirinya sebagai penguasa.

Sedangkan menurut kajian Soegeng Sarjadi Syndicate, ada beberapa menteri yang resonansi namanya lemah di masyarakat. Mereka adalah Aburizal Bakrie (Menko Kesra), M Maftuh Basyuni (Menteri Agama), Sugiharto (Menteri Negara BUMN), Hatta Rajasa (Menteri Perhubungan), Yusril Ihza Mahendra (Menteri Sekretaris Negara), Anton Apriyantono (Menteri Pertanian), Hamid Awaludin (Menteri Hukum dan HAM), Freddy Numberi (Menteri Kelautan dan Perikanan), Bachtiar Chamsyah (Menteri Sosial), dan Suryadharma Ali (Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM).

Sekadar menjalani

Lambatnya Presiden SBY merombak kabinet membuat saya teringat Pak Harto. Pagi itu, 9 Juni 1999, saya bertanya kepada Pak Harto mengenai perasaannya setelah mundur dari kursi kepresidenan, Pak Harto menjawab halus, “Hidup sekadar menjalani (urip sakdrema nglakoni).”

Jawaban Pak Harto itu memberi inspirasi untuk percaya pada prinsip, hidup harus pasrah, tetapi tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Kebenaran menjadi relatif saat berhadapan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks Presiden SBY, kebenaran dukungan dan kebaikan seseorang terhadap dirinya harus menjadi relatif saat berhadapan dengan rakyat.

Sebaik apa pun orang itu dan sekuat apa pun partai pendukungnya, jika tidak bisa meringankan beban hidup rakyat, harus diganti. Jika karena tindakan itu Presiden lalu digoyang lawan-lawan politiknya, kebijakan Pak Harto perlu diresapi, hidup sekadar menjalani.

Belum adanya sinyal pasti Presiden soal ada-tidaknya perombakan kabinet membuat energi politik menjadi tersebar. Situasi seperti ini kurang menguntungkan jika dibiarkan berlarut-larut. Di depan mata, banyak masalah dihadapi dan harus diselesaikan. Salah satunya yang krusial dan sensitif adalah ketersediaan beras.

Dengan perubahan iklim tak terduga seperti sekarang, panen musim depan diperkirakan gagal. Jika energi politik yang ada terbelah-belah dan tidak membentuk gugusan sinergis, kenaikan harga beras akan memicu keresahan masyarakat.

Semakin lama situasi itu berlangsung— apalagi jika terkait masalah lain, seperti pengangguran—suhu politik pasti kian memanas. Maka, apa pun keputusannya, Presiden sebaiknya segera memberi kepastian ada-tidaknya reshuffle kabinet. Menunda masalah berarti mengakumulasi potensi ledakan yang akan terjadi.

Catatan penutup

Jika Presiden merombak kabinet, pertimbangan keahlian harus mendapat bobot paling kuat dibandingkan dengan pertimbangan keterwakilan partai politik. Bila perlu, belum terlambat bagi Presiden untuk membentuk zakenkabinet. Kalaupun orang partai diperlukan duduk di dalamnya, sebaiknya Presiden bersandar pada dua partai yang menjadi pilar utama kekuasaan, Partai Demokrat dan Golkar.

Presiden perlu menyadari, tugasnya dalam arus transisi demokrasi adalah tidak mudah. Selain banyak masalah yang harus diselesaikan, masa depan demokrasi di Indonesia terletak di tangannya. Karena itu, jika Presiden gagal membangkitkan optimisme publik, ketidakpercayaan publik pada demokrasi juga menguat. Jika itu terjadi, bendera otoriterianisme akan berkibar-kibar dari Sabang sampai Merauke.

Karena itu, demi kepentingan rakyat dan demokrasi, Presiden tidak perlu khawatir tekanan partai politik. Selain itu, tidak perlu terlalu kalkulatif terhadap kekuasaan yang dipanggulnya. Karena pada dasarnya, menjadi presiden adalah bukan “memiliki” Republik, tetapi “menjadi” roh Republik; menggendong rakyat mencapai kemakmuran dan keadilan.

Seperti kata Pak Harto, hidup sekadar menjalani. Karena benar, Tuhan tidak tidur, Gusti ora sare.

Sukardi Rinakit Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate


Opini

Selasa, 20 Maret 2007

Sektor Riil dan Keuangan

Umar Juoro

Persoalan ekonomi Indonesia bukan karena kekurangan dana. Likuiditas tersedia cukup besar di sektor keuangan, terutama perbankan, dan likuiditas dari luar negeri setiap saat dapat masuk Indonesia selama ada kegiatan yang menguntungkan dengan risiko manageable.

Seperti dikemukakan Gubernur BI, hingga Februari dana tersimpan di SBI mencapai Rp 237 triliun dan kemungkinan bisa mencapai Rp 300 triliun. Dana ini praktis tidak digunakan untuk kegiatan produktif, kecuali untuk menjaga stabilitas moneter. Akibatnya, bunga yang harus dibayar sekitar Rp 20 triliun setahun.

Aliran dana

Banyak pihak mengkritik perbankan tidak mengalirkan dana memadai ke sektor riil, tetapi mengalokasikan dana cukup besar ke SBI dan obligasi. Bank juga dikritik kurang efisien dengan mempertahankan perbedaan (spread) antara bunga pinjaman dan biaya mendapatkan dana (cost of fund) cukup besar.

Kritik ini ada benarnya. Namun, perlu diingat, sejak liberalisasi keuangan dan terutama sejak krisis, perbankan pada umumnya bersifat sepenuhnya komersial, jadi pengelola bank akan mengalokasikan dananya pada kegiatan yang menguntungkan dengan risiko terjaga. Apalagi bank, sedangkan BI sendiri menurut UU tidak lagi menjadi penggerak pembangunan secara langsung, dalam pengertian mendorong perkembangan kegiatan ekonomi.

Baik BI sebagai otoritas moneter maupun pemerintah tidak mempunyai pengaruh besar untuk mengarahkan aliran dana perbankan, kecuali secara tidak langsung melalui kebijaksanaan moneter dan fiskal. Bahkan, untuk bank milik negara sekalipun, seperti Bank Mandiri dan BNI, pemerintah tidak mempunyai pengaruh besar lagi, apalagi jika privatisasi kedua bank ini dilanjutkan. Inilah konsekuensi logis liberalisasi.

Karena itu, selama kegiatan ekonomi di sektor riil, terutama investasi masih dipandang berisiko tinggi, dan langkanya perusahaan yang dianggap bankable, terutama dari sisi keadaan keuangan, maka bank tidak akan mengalokasikan kredit pada kegiatan ini seperti diharapkan. Sedangkan kegiatan yang dianggap BI dan pengkritik sudah berlebihan menerima aliran dana, terutama kredit konsumsi, seperti kartu kredit, pemilikan kendaraan bermotor, dan pemilikan rumah, akan terus tumbuh karena pengelola bank melihat kegiatan ini masih menguntungkan dan risikonya dapat dikelola secara memadai.

Inilah dilema penerapan liberalisasi keuangan saat perekonomian masih dalam pembangunan. Namun, kita tidak dapat menyesalinya dan membalik perbankan menjadi dapat dikendalikan pemerintah karena sistem ekonomi sudah terbuka dan kepemilikan bank sudah banyak di tangan investor asing dan publik. Jika kita memaksakannya, kemungkinan hanya akan memperburuk keadaan ekonomi karena dianggap tidak ada konsistensi kebijakan.

Keuangan dan sektor riil

Jika pemerintah ingin menggerakkan sektor riil dengan sistem keuangan, pemerintah harus memperbaiki kemampuannya menstimulasi perekonomian. Ini berarti penggunaan anggaran di pusat dan daerah harus lebih efektif. Selanjutnya, SBI sudah saatnya diganti obligasi jangka pendek atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sehingga dana yang terserap dapat digunakan dalam anggaran. Dalam hal ini tampaknya pemerintah segera menerbitkan SPN berjangka satu tahun yang disesuaikan dengan APBN dalam hal jumlah penerbitan obligasi. Selanjutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan penerbitan SPN berjangka waktu enam bulan.

Tentu saja pekerjaan rumah untuk memperbaiki iklim investasi yang sudah dinyatakan berkali-kali harus dijalankan dengan lebih baik. Jika investasi langsung tidak dapat berkembang, jangan harap kredit perbankan akan mengalir lebih besar pada kegiatan investasi. Perlu diingat, investasi, apalagi dalam proyek besar seperti infrastruktur, sebagian besar pendanaannya seharusnya datang dari ekuitas, bukan kredit dari bank. Jika bank dipaksa membiayai bagian besar proyek infrastruktur, risikonya amat tinggi. Jadi, jika pemerintah ingin menggerakkan sektor riil sebaiknya kembali kepada diri sendiri lebih dulu apa yang dapat dilakukan.

Jika hal itu dapat berjalan, perbankan tidak perlu dipaksa akan dengan sukarela masuk pembiayaan investasi karena menguntungkan dan dengan risiko yang dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya, perkembangan ekonomi akan berjalan lebih seimbang dan bersambungan antara sektor keuangan dan riil.

Jembatan sektor keuangan dan riil

Sebenarnya, perbankan telah mengalirkan kredit cukup besar dalam kegiatan sektor riil langsung, bukan hanya melalui kredit konsumsi, dengan memberi modal kerja UKM dalam jumlah besar. Namun, UKM yang bisa dibiayai perbankan adalah yang mempunyai laporan keuangan memadai karena demikianlah peraturan BI dan sesuai manajemen risiko perbankan.

Jika pemerintah dan masyarakat menginginkan perluasan jangkauan pembiayaan untuk UKM, maka menjadi tugas pemerintah dan dunia usaha lebih luas untuk mengembangkan program pengembangan UKM yang lebih sistematis dan efektif. Pada perkembangan tertentu UKM akan dapat dibiayai bank. Tentu ada kritik, bank tidak bersedia mengambil risiko yang lebih besar karena syarat supervisi perbankan dari BI dan menjadi sifat perbankan untuk membiayai kegiatan ekonomi yang risikonya dapat dikelola dengan baik.

Jadi, menjembatani sektor keuangan dan riil dalam perekonomian terbuka membutuhkan sinergi kedua pihak, fasilitas, dan stimulasi, terutama dari otoritas fiskal, karena sejauh ini dapat dikatakan otoritas moneter cukup optimal dalam menurunkan suku bunga. Hal ini membutuhkan perbaikan besar dalam kapasitas masing-masing lembaga pemerintah maupun swasta untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

Umar Juoro Ketua Center for Information and Development Studies (Cides); Senior Fellow The Habibie Center


Opini

Selasa, 20 Maret 2007

Konflik Timteng, Ketegangan Timur Barat

KH A Hasyim Muzadi

Setidaknya ada tiga problem besar yang menjadi perhatian dunia dalam proses perdamaian di Timur Tengah belakangan ini.

Ketiga problem itu adalah, pertama, konflik Palestina-Israel yang sudah berjalan hampir tujuh dasawarsa dan belum menemukan solusinya, bahkan belakangan cenderung meruncing.

Kedua, problem Irak setelah agresi AS yang kini memasuki konflik sektarian antara faksi Sunni versus Syiah.

Ketiga, krisis nuklir Iran yang membikin ketegangan antara Timur Tengah dan Barat di bawah komando Amerika Serikat.

Menyikapi tiga problem besar itu, baik kalangan Timur Tengah sendiri maupun kalangan Barat, yang dalam hal ini lebih banyak direpresentasi AS, mulai ada pergeseran-pergeseran sikap politik. Di kalangan Timur Tengah sendiri, pergeseran yang terjadi adalah menyangkut polarisasi sikap terhadap Barat, dari yang dulunya bersifat hitam-putih yang terbelah dengan jelas antara yang pro-AS dan yang kontra-AS. Belakangan ini sudah tidak lagi menunjukkan gejala demikian, mereka sudah menuju ke arah abu-abu.

Contoh yang bisa diketengahkan adalah sikap Arab Saudi yang dulunya sangat pro-AS dan sangat membenci Irak dan Iran, kini sudah tidak lagi demikian. Saudi mulai kritis terhadap AS dan sudah mulai care terhadap masalah yang dihadapi Irak maupun krisis nuklir Iran. Begitu juga dalam penyelesaian konflik sektarian antara Hamas dan Fatah di Palestina.

Konflik di skenario

Runyamnya konflik di Timur Tengah sekarang ini sebenarnya tidak murni berasal dari kalangan Timur Tengah sendiri. Ada beberapa pengalaman yang layak disimak, setidaknya berdasarkan hasil dialog panjang kami dengan beberapa tokoh kunci Timur Tengah. Dalam dua bulan terakhir ini, kami sudah terlibat pembicaraan intensif dengan Komandan Markas Biro Politik Hamas Cholid Meshaal di Damaskus, Suriah. Dengan pimpinan Rabitah Alam Islami, Presiden Suriah Basyar Asad, dan Wakilnya, Farouq Al-Syara.

Di Lebanon, kami berdiskusi dengan Mufti Republik dan Menteri Agama Lebanon Syekh Muhammad Rosyid Kabbany, Wakil Imam Syiah Lebanon Syekh Amir Qobalany, dan Rektor Universitas Internasional Lebanon Dr Ahmad Husan. Di Iran, kami berdialog dengan penasihat Presiden Iran Syekh Ali Ali Attaskhiry, Ketua Mahkamah Agung Iran Sheikh Ayatollah Syahroudi, dan Ketua Parlemen Iran Gholam Ali Hadad Adel di Teheran.

Kesimpulan yang kami tangkap dari mereka adalah bahwa konflik yang kini berkecamuk di Timur Tengah maupun di negara-negara Islam adalah konflik yang diskenario oleh pihak ketiga. Setidaknya ini diakui oleh Cholid Meshaal bahwa sebelumnya tidak ada problem antara Hamas dan Fatah.

Terutama setelah meninggalnya Yasser Arafat, konflik sektarian di Palestina muncul. Belakangan mereka mulai merasa bahwa ada yang mengadu domba antara Hamas dan Fatah. Berkat bantuan Raja Arab Saudi Abdullah, kini antara Hamas dan Fatah mulai rukun.

Pengakuan kedua datang dari Ketua Mahkamah Agung Iran Sheikh Ayatollah Syahroudi yang pernah tinggal di Irak selama 30 tahun. Selama dia tinggal di Irak, pihaknya tak pernah melihat terjadi konflik sektarian antara Sunni dan Syiah. Bahkan, di antara mereka terjalin ukhuwah yang kuat, sehingga sampai terjadi anak tokoh Sunni dikawinkan dengan putri tokoh Syiah. Namun, setelah agresi AS ke Irak, konflik Sunni vs Syiah meledak di Irak dan hingga kini terus berlangsung.

Tak hanya konflik Sunni-Syiah, konflik antara Sunni-Sunni pun terjadi antara Sunni Lebanon yang promendiang PM Hariri dengan Sunni Suriah yang anti-Hariri. Menurut pengakuan kedua belah pihak, konflik ini terjadi pasca-Suriah diancam AS karena tuduhan rezim Assad membunuh mendiang PM Lebanon Rafik Hariri. Ancaman itu berupa sanksi-sanksi politik-ekonomi, atau kalau tidak kompromi, maka diancam dengan serangan.

Demikian juga ketegangan yang terjadi antara Timur Tengah atau negara-negara Islam dengan Barat. Sebenarnya bukan konflik karena agama melainkan adalah konflik kepentingan hegemoni politik dan ekonomi.

Karena itu, sebenarnya sangat tidak fair kalau Samuel Huntington menyebut ketegangan antara Islam dan Barat masuk kategori clash of civilizations. Yang terjadi sebenarnya adalah clash of interest: baik economical interest atau political interest yang didahului dengan sivilisasi atau pembudayaan untuk memudahkan menangguk keuntungan politik dan ekonomi.

Memang, budaya orang Timur (Islam) dan Barat tidak sama, namun sebenarnya bukan ini yang dimaksud. Sebenarnya adalah untuk kepentingan ekonomi dan hegemoni politik. Buktinya, meski budayanya tidak sama antara Barat dan Timur, toh selama ini tak ada perang karena persoalan budaya.

Setelah blok komunis ambruk pasca-Perang Dingin, lantas sekarang belok menyerang dunia Islam. Kalau itu dikatakan civilisasi, tampaknya kurang benar.

“Tawassuth”

Dalam rangka meredakan konflik sektarian Timur Tengah dan menjembatani ketegangan yang terjadi antara Timur dan Barat, maka Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berencana akan mengadakan Forum Perdamaian Konflik Timur Tengah yang akan berlangsung di Jakarta, awal April ini.

Forum ini bertujuan untuk mencari solusi konflik yang terjadi di Palestina, Lebanon, maupun Irak, termasuk mencari solusi krisis nuklir Iran. Ditargetkan forum ini akan melibatkan para pejabat negara-negara Islam dan para ulama yang berpengaruh di masing-masing negara yang sedang berkonflik.

Banyak kalangan Timur Tengah yang mendukung agar NU menjadi pemrakarsa mempertemukan pihak-pihak yang bertikai di Timur Tengah. Oleh karena posisi NU yang tawassuth (moderat) yang tidak mempunyai problem dengan pihak-pihak yang bertikai, baik kalangan Timur Tengah maupun dengan Barat.

Dengan kata lain, posisi NU yang tawassuth bisa menjadi moderator bagi para pihak yang terlibat konflik.

Sikap tawassuth yang dianut NU bukan berarti tidak punya sikap. Moderat adalah jalan tengah, tetapi berdasarkan kebenaran dan keadilan, bukan jalan tengah yang tidak bersikap sehingga selalu melakukan pembelaan-pembelaan terhadap keadilan dan itu tidak terbatas pada negara. Melainkan juga terhadap tegaknya prinsip-prinsip, misalnya ketika AS diserang teroris 11 September 2001, kami datang ke AS menyampaikan simpati dan belasungkawa dan kita berpihak terhadap pemberantasan terorisme.

Tetapi, tatkala AS hendak menyerang Irak, tentu kita cegah. Terhadap Australia juga demikian. Ketika terjadi bom Bali, kami pergi ke Australia menyatakan belasungkawa dan berziarah ke makam para korban. Tetapi, ketika Australia mendukung serangan AS ke Irak, kami menentang perang itu.

Jadi, kami tidak melakukan pembelaan terhadap salah satu pihak, tetapi kita melakukan pembelaan terhadap keadilan. Siapa pun yang dirusak atau tidak diperlakukan dengan adil, maka kita akan memberi dukungan.

KH A Hasyim Muzadi Ketua Umum PBNU; Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS)


Opini

Rabu, 21 Maret 2007

Media dan Komunitas Pinggiran

Sebastianus Parera

Amartya Sen, pemenang hadiah Nobel Ekonomi 1998, punya tesis yang amat menarik, ada hubungan yang lurus antara pers dan pemerataan pembangunan.

Kesimpulan itu berawal dari rasa tertarik Sen pada kelaparan di India puluhan tahun lalu. Saat meneliti kelaparan yang terjadi di Bengal pada tahun 1943, dia menemukan data yang mencengangkan: saat itu produksi bahan pangan di sana tidak lebih rendah daripada dua tahun sebelumnya di mana penduduk setempat tak kekurangan makanan. Rupanya, biang keroknya adalah daya beli pekerja tani yang jauh menurun akibat inflasi di Calcutta pada tahun 1942.

Surat kabar dan kemiskinan

Kelaparan yang menewaskan hingga 100.000 orang di Banglades pada tahun 1974 sama saja. Banyak yang mengatakan itu akibat gagal panen menyusul banjir besar yang merusak sawah-sawah petani. Nyatanya, angka-angka berkata lain, kelaparan tidak ada hubungannya dengan panen. Produksi pangan Banglades waktu itu justru tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun lain periode 1971-1976. Persoalannya adalah kenaikan harga beras dunia yang mendongkrak harga lokal sehingga tak tertanggung kantong tipis pekerja tani setempat.

Riset-riset itu membawa Sen pada kesimpulan, kelaparan bukan masalah cukup-tidaknya bahan makanan, tetapi distribusi sumber daya. Karena percaya bahwa distribusi sumber daya di negara demokratis terkait dengan sistem informasi, Sen mendaulat pers sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya mengatasi persoalan pembangunan.

Sederhananya, distribusi tidak pernah bisa merata jika kita tidak tahu di mana tempat yang berkecukupan dan di mana yang kekurangan.

Penelitian Sen ini menarik perhatian banyak peneliti, di antaranya Timothy Besley dan Robin Burgess yang kemudian melakukan riset di India, ditemukan beberapa fakta menarik.

Pertama, setiap kenaikan satu persen sirkulasi surat kabar berkolerasi dengan meningkatnya 2,4 persen distribusi makanan dan 5,5 persen pembelanjaan untuk menangani bencana. Kedua, makin tinggi kompetisi politik, makin tinggi persentase distribusi makanan. Ketiga, dana bencana dari pemerintah lebih besar di daerah yang sirkulasi surat kabarnya tinggi.

Sebenarnya gagasan bahwa media harus menjadi mediator, jalur, channel, yang mengalirkan informasi pembangunan, bukan hal baru.

Kelebihan Sen, dia memberi konteks bagi peran media, sekaligus menunjukkan paradoks: jika media bisa mendorong lahirnya kebijakan untuk menolong orang lapar, mengapa masih terjadi kelaparan?

Kita tahu sistem yang korup dan birokrasi yang berbelit telah meminggirkan banyak orang dari pusat-pusat kekuasaan. Ada kelompok yang termarjinalisasi karena secara geografis jauh dari jangkauan pusat, ada pula yang dekat tetapi tak pernah menjadi subyek kebijakan.

Media ikut meminggirkan

Yang membuat kaum pinggiran tak pernah bisa keluar dari ketidakberdayaan antara lain karena media-media utama (main stream media), sengaja atau tidak, ternyata ikut dalam sistem yang meminggirkan. Ada dua alasan.

Pertama, media memiliki keterbatasan halaman dan durasi. Akibatnya, cerita tentang kaum pinggiran yang biasanya tak menarik selalu tersingkir.

Kedua, seperti disinyalir Noam Chomsky dan Erward Herman (1988), pers modern terjepit di antara kekuasaan dan bisnis sehingga secara alami lebih berorientasi kepada elite serta oplah atau rating.

Tak heran jika Johan Galtung (1992) mengatakan, komunitas pinggiran butuh sesuatu yang seksi untuk menang dalam kontestasi agenda publik dan yang seksi itu adalah tragedi. Semakin buruk peristiwa yang dialami, semakin berpeluang daerah itu menjadi berita.

Contoh sederhana, berapa banyak dari kita yang pernah mendengar tempat bernama Cibal di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur? Bahkan, sesama orang Flores dari kabupaten berbeda pun mungkin tak tahu. Namun, musibah tanah longsor yang menewaskan puluhan orang beberapa waktu lalu membuat daerah itu dikenal. Hal yang sama terjadi pada Yahukimo, Papua, dan banyak daerah jauh lainnya.

Kita tentu tak ingin pola semacam terus berulang bahwa hanya tragedi yang mendekatkan kita kepada komunitas pinggiran. Maka, di tengah situasi bangsa yang senantiasa dirundung petaka dan peristiwa buruk, rasanya tepat untuk menggugah insan pers agar menggeser pendulum newsworthy di ruang-ruang berita dari pusat ke tepi. Ini sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Apalagi jika pada saat sama, para pemuka pendapat dalam komunitas pinggiran mulai memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang telah membuka lebar ruang publik (public sphere) hingga nyaris tanpa batas.

Pembangunan memang punya banyak masalah, teknis maupun etis, tetapi tidak ada salahnya untuk percaya kepada Sen bahwa informasi memiliki daya dobrak yang mampu membuka pintu-pintu kebijakan yang selama ini tertutup.

Sebastianus Parera Pemerhati Komunikasi, Tinggal di Jakarta


Opini

Kamis, 15 Maret 2007

“In Memoriam” Prof Sarbini

Rosihan Anwar

Tengah malam 13 Maret 2007, telepon di rumah berdering mengabarkan Prof Sarbini Sumawinata (88), mantan guru besar ekonomi di Universitas Indonesia, meninggal dunia. Sudah satu tahun ini Prof Sarbini terkena stroke.

Sarbini asli, urang Sunda, lahir di Madiun, 20 Agustus 1918. Ia mulai belajar di Technische Hoge School, Bandung, lalu pindah ke Universitas Harvard, Amerika Serikat, untuk belajar ekonomi. Ia juga belajar statistik di Badan Pusat Statistik Kanada, lalu ikut mendirikan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, dan menggantikan Dr Sumitro Djojohadikusumo menjadi ketuanya tahun 1958. Ia pernah jadi Ketua Badan Pusat Statistik Indonesia, tetapi diberhentikan oleh Waperdam Dr Subandrio. Selain itu, Prof Sarbini menjadi guru besar UI memberi kuliah Ekonomi Pembangunan.

Ekonomi kerakyatan

Ketika pemerintah Orde Baru melaksanakan kebijakan ekonomi yang pro-kekuatan pasar bebas, pro-penanaman modal asing, pro-orientasi pertumbuhan ekonomi, pro-membuat banyak utang luar negeri, pro-IMF dan Bank Dunia, dan lainnya, Sarbini penganjur ekonomi kerakyatan menunjukkan sikap hati-hati, penuh reservation. Sebab, titik tolak pembangunan berubah dari yang seharusnya berpusat pada rakyat menjadi berorientasi pada pertumbuhan. Juga karena pembangunan nasional tidak lagi pembangunan manusia seutuhnya.

Namun, hal itu tidak mengurangi kesediaan Sarbini untuk bekerja sama dengan pemerintahan Soeharto. Pada bulan Agustus 1966 diadakan Seminar Kedua Angkatan Darat di Bandung, bertempat di Seskoad yang komandannya ialah Mayjen Suwarto.

Jenderal intelektual ini memberi kesempatan kepada sejumlah ekonom dari UI untuk menjadi staf pengajar di Seskoad, seperti Prof Widjojo Nitisastro, Prof Mohammad Sadli, Prof Sarbini Sumawinata, Prof Subroto, dan Prof Emil Salim. Mereka menjadi peserta Seminar Tentara, juga Prof Selo Sumardjan.

Widjojo sebagai dekan Fakultas Ekonomi UI membentuk sebuah Tim Ekonomi yang memberikan saran kepada Soeharto. Mereka disebut teknokrat. Dengan bantuan IMF, mereka menyusun kebijakan ekonomi yang diumumkan tanggal 3 Oktober 1966.

Selain Tim Ekonomi, dibentuk pula Tim Politik yang diketuai Sarbini dengan anggota-anggota Dr Fuad Hassan dan Dr Deliar Noer. Sarbini yang dekat dengan Suwarto mengajukan gagasan untuk membatasi kekuasaan partai-partai politik yang berbasis di Jakarta. Dia mengusulkan untuk mengganti sistem proporsional dalam pemilihan umum dengan sistem satu anggota satu distrik.

Soeharto menilai konsep-konsep Sarbini tidak realistik dalam konteks iklim politik saat itu. Para jenderal lain juga tidak sreg untuk menerimanya. Tambah pula, pribadi dan gaya Sarbini dianggap kurang luwes dibanding sikap Widjojo yang pandai “menjual” ide-idenya, tahu kapan mesti bicara, dan kapan lebih bijaksana bersikap kulino meneng, berdiam diri.

Di luar lingkaran

Salah satu dari lingkaran dalam Soeharto, waktu itu Brigjen Alamsyah Ratu Perwiranegara, tidak senang dengan Sarbini dan mengganjal tiap langkah yang diambil oleh “orang PSI” (Partai Sosialis Indonesia pimpinan Sutan Sjahrir).

Akibatnya, Tim Politik yang diketuai Sarbini segera hilang kegunaannya. Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro yang saat itu masih PSI-phobie—baru kemudian dia bermesraan dan menjadi cs-nya Rektor Universitas PBB Soedjatmoko di Tokyo yang notabene juga dianggap “orang PSI”— sama sekali tidak “meratapi” Sarbini gagal menjadi SPRI alias staf pribadi Soeharto.

Sejak itu, Sarbini memasuki alam di luar lingkungan Soeharto. Tawaran kepadanya untuk dijadikan duta besar di Washington ditolak, membuatnya semakin terpencil dan rentan terhadap tudingan lawan-lawan politiknya.

Pada tanggal 14 Januari 1974 terjadi Peristiwa Malari yang didahului ketegangan inter-elite, oleh percekcokan di kalangan militer yang masing-masing kubu punya agenda sendiri-sendiri. Ketika demo mahasiswa mencapai puncak, Pasar Senen dibakar, segala yang bermerek Jepang dijarah, maka untuk membelokkan perhatian dan sebagai tindakan membendung dinamika mahasiswa, dicarilah kambing hitam yang bertanggung jawab atas dan mendalangi huru-hara itu.

Ali Moertopo, kepala operasi khusus, menuding parpol yang sudah dilarang oleh Soekarno, yaitu PSI dan Masyumi, sebagai pemicu kerusuhan. Sejumlah tokoh yang dikatakan terkait dengan PSI, seperti Sarbini Sumawinata, Soebadio Sastrosatomo, Hariman Siregar, dan Sjahrir, lalu ditangkap. Sarbini ditahan selama dua setengah tahun. Kapokkah Sarbini? Tidak.

Kelak dia tampil sebagai pengecam paling keras terhadap rezim Soeharto. Dia penganjur revolusi kebudayaan untuk mengubah keadaan secara radikal. Bangsa Indonesia, menurut Sarbini, sangat “berlapang dada” saja terhadap pelanggaran dan penyelewengan.

Revolusi Kebudayaan

Orang mengatakan bahwa sebagai ekonom, Sarbini tidak setenar Widjojo cs yang berhasil menjabat sebagai menteri untuk masa yang lama. Namun, Sarbini tidak terganggu dibuatnya. Sampai usia tua pun dia terus melanjutkan perjuangan “Revolusi Kebudayaan untuk Pembangunan”. Tidak sampai jadi menteri, juga tidak apa-apa.

Saya pikir dalam perspektif sejarah, Sarbini memang tidak berhasil melaksanakan man meets opportunity. Winston Churchill yang belasan tahun tersingkir tiba-tiba tanggal 10 Mei 1940 dipanggil untuk menjadi Perdana Menteri Inggris. Konrad Adenauer yang bertahun-tahun menjadi Wali Kota Koln tahu-tahu tahun 1948 menjabat sebagai Kanselir Jerman. Di situ manusia telah mengadakan rendezvous, pertemuan dengan sejarah. Berhasil.

Meski Sarbini tidak demikian, ia telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada Indonesia Merdeka. Terima kasih.

Rosihan Anwar Wartawan Senior


Opini

Jumat, 16 Maret 2007

Islam dan Jeratan Kemiskinan

Zuly Qodir

Kemiskinan yang kita alami kian mengerikan. Data Bank Dunia November 2006 menyebutkan, kemiskinan di Indonesia 149 juta jiwa (49 persen) dari total penduduk Indonesia 200 juta jiwa.

Kemiskinan adalah persoalan nyata masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Terkait agama Islam, banyak pengamat dan peneliti sosial menyatakan, jeratan kemiskinan akan membawa dampak pada adanya fundamentalisme agama, sebab mayoritas umat memandang proses politik dan kebijakan negara yang tak adil atas umat Islam sehingga melahirkan radikalisasi atas kebijakan negara.

Membongkar jeratan kemiskinan harus dilakukan dengan cara-cara sistematik, tidak parsial, dari mewacanakan agar umat Islam memiliki kepekaan sosial yang tinggi sehingga sikap solidaritas dan filantropi menjadi bagian hidupnya, selain cara-cara nyata, seperti menyantuni mereka yang miskin dan pemberian karitatif, meski banyak dikritik.

Mengingat kemiskinan merupakan lingkaran setan yang mengerikan, maka harus dikonstruksi sebuah pekerjaan yang terus dilakukan dan dikerjakan oleh kelompok masyarakat yang bersentuhan dengan penanaman jiwa agama (Islam) pada masyarakat. Para mubalig, aktivis gerakan dalam level wacana, diharapkan mampu memengaruhi kebijakan negara.

Masalah kemiskinan memang bukan kondisi yang diinginkan masyarakat kota maupun desa. Namun, jeratan kemiskinan saat ini senantiasa mengintai sepanjang hari sehingga setiap tahun angka kemiskinan terus meningkat. Selain data Bank Dunia di atas, Data Susenas 2006 membuktikan, tahun 2005 angka kemiskinan mencapai 35,10 juta (15,97 persen), meningkat menjadi 39,05 juta atau 17,75 persen (2006).

Peran Islam

Apa yang dilakukan Muhammadiyah semasa Syafi’i Ma’arif untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi dengan membentuk koalisi antaragama untuk antikorupsi merupakan langkah awal yang baik dalam merumuskan bentuk teologi yang berpijak pada kenyataan masyarakat Indonesia, seperti dulu dilakukan Ahmad Dahlan yang menafsirkan Al-Maun saat mendirikan Muhammadiyah.

Dengan kata lain, melakukan transformasi pemahaman keagamaan dari sekadar doktrin-doktrin sakral dan “kurang berbunyi” secara sosial menjadi kerja sama untuk pembebasan manusia, meski banyak kalangan melihat apa yang dilakukan Muhammadiyah masih sebatas transformasi pada tingkat elite dan belum menyentuh grass root.

Dengan kata lain, rumusan teologi Islam tidak sebatas memperkuat dimensi kesalehan individual sebagai bentuk personal piety, tetapi juga digerakkan menjadi teologi kerja yang berpihak kepada kaum mustad’afin, berperspektif social piety.

Kemiskinan musuh bersama

Indikasi keberhasilan yang diharapkan dari pengembangan teologi kerja yang melampaui klaim absolutistas dalam arti menjembati pemaknaan teologi Islam pada masalah-masalah riil kemanusiaan seperti kemiskinan adalah bagaimana umat Islam di Indonesia bisa hidup bersama dalam perbedaan dan keragaman, bisa bekerja sama dalam mengatasi kemiskinan sebagai wujud kesalehan kaum beriman.

Indikasi yang bisa dijelaskan adalah bahwa umat Islam dalam kehidupan sehari-hari seharusnya memiliki kepekaan atas masalah-masalah nyata yang dihadapi, seperti kemiskinan yang menimpa masyarakat bawah, baik pedesaan maupun perkotaan, bisa membangun komunikasi dan hubungan antarumat beragama untuk bersama menjadikan kemiskinan sebagai musuh bersama.

Kaum Muslim tak disibukkan dengan saling memutlakkan kebenaran agama, tetapi bisa saling menghormati keyakinan orang lain, bisa saling berdialog, bisa saling bekerja sama dengan umat beragama lain dalam persoalan- persoalan yang menjadi kebutuhan dan kepentingan bersama, seperti pengembangan demokrasi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengembangan pendidikan, serta penanganan bencana dan kemiskinan.

Dengan melihat lingkaran kemiskinan itulah, umat Islam tidak boleh tinggal diam untuk turut merespons. Di situlah posisi penting mubalig dan aktivis, terutama yang memiliki latar belakang ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU, serta umat Islam lainnya, ketimbang sibuk mengurusi formalisasi syariah, membuat kita menjadi umat yang “demam syariah”.

Zuly Qodir Pengajar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Opini

Sabtu, 17 Maret 2007

Nyepi, Meningkatkan Rasa Empati

Brahmacarya Bhargawa Chaitania

Musibah yang terjadi silih berganti merata di seluruh negeri, di desa maupun kota, seakan meluluhlantakkan sendi kehidupan.

Banjir merendam permukiman tanpa memandang kaya atau miskin. Banjir belum surut, kita dikejutkan kecelakaan pesawat terbang dan angkutan laut.

Konflik horizontal di beberapa daerah masih menimbulkan bekas luka yang belum tersembuhkan. Sementara perekonomian kita belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana rakyat kecil kesulitan mendapat bahan pokok dengan ditandai antrean panjang memperoleh beras murah dalam operasi pasar.

Bencana Yogya dan lumpur Lapindo seolah menjebol tanggul kesabaran yang memerlukan penyelesaian serius. Keadaan ini seolah menggambarkan Bumi Pertiwi tak henti dilanda bencana.

Alam tidak pernah memberi masalah. Kita hanya dihadapkan situasi yang berubah.

Fenomena alam yang terjadi bukan suatu masalah jika kita bisa melihatnya dengan kearifan. Alam tidak pernah memberi kita masalah apalagi bencana, kita hanya dihadapkan pada situasi.

Alam dan irama manusia

Dalam situasi yang sama, setiap orang berbeda cara menerimanya. Misalnya banjir bagi sebagian orang yang rumahnya terendam merasa tidak berdaya dan tidak nyaman, dia merasa menjadi korban. Tetapi bagi penarik gerobak merasa banjir adalah suatu keadaan yang bisa dimanfaatkan untuk mengais rezeki dengan mengangkut barang dan orang ke tempat lebih aman.

Semua terkena dampak banjir baik langsung maupun tidak langsung. Bagi anak-anak, genangan air dipakai sebagai arena bermain. Jadi, sebenarnya siapa yang menjadi korban?

Orang yang tidak bisa menerima situasi dan mengondisikan keadaan untuk lebih baik merasa paling menjadi korban. Dia merasa alam tidak lagi bersahabat. Padahal, sebenarnya alam senantiasa mengikuti irama manusia.

Dalam interaksinya, manusia bisa memengaruhi alam dan alam juga bisa memengaruhi manusia. Keduanya saling terkait, tidak ada situasi yang buruk tanpa suatu sebab. Untuk itu kita perlu mengkaji ulang hubungan kita dengan alam sehingga tercipta keserasian dan keseimbangan untuk menciptakan keharmonisan.

Kesempatan introspeksi

Perayaan Tahun Baru Saka atau Nyepi bertujuan mengingatkan kita introspeksi diri, agar ber-yadnya (berkorban) kepada alam lingkungan, sesama manusia, dan Tuhan dengan ikhlas.

Kini pengorbanan sudah amat langka, yang menonjol adalah keegoisan dan kepemilikan. Kita perlu meningkatkan kesadaran yang bisa menumbuhkan rasa empati terhadap sesama makhluk dan alam lingkungan.

Kesadaran ini penting untuk menggugah sikap kesetiakawanan sosial di antara kita dalam menanggulangi dan menyikapi situasi sulit yang terus berkembang. Untuk itu tepat sekali, perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1929 ini mengusung tema “Jadikan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1929 sebagai Momentum Meningkatkan Kesetiakawanan Sosial Menuju Perdamaian dan Kesejahteraan yang Berkeadilan”.

Hal ini senantiasa bisa dicapai dengan meningkatkan sradha (keyakinan) dan bakti kita kepada Tuhan, hubungan harmonis antara sesama manusia, dan menjaga kelestarian alam.

Melalui Catur Brata Nyepi, yaitu empat cara melatih spiritual yang terdiri atas amati geni (tidak menyalakan api amarah), amati karya (relaksasi), amati lelungan (bermeditasi), dan amati lelanguan (merenungkan diri), diharapkan bisa menambah spirit (semangat hidup) kita yang lesu dan bisa mengubah situasi ke arah lebih baik. Dengan demikian, santi (kedamaian) senantiasa terwujud di Bumi Pertiwi. Rasa empati bisa diwujudkan dengan melakukan kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama serta senantiasa mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Selamat hari raya Nyepi Tahun Baru Saka 1929″.



Opini

Selasa, 27 Maret 2007

Taruhan Jalan Desentralisasi

Robert Endi Jaweng

Fakta masih belum membaiknya pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat di masa desentralisasi ini merangsang munculnya pertanyaan bernada gugatan, adakah jalan desentralisasi menjadi pilihan reliable bagi era baru pembangunan lokal?

Masyarakat, terutama di lapisan miskin-marjinal, tetap sulit mengakses hak-hak dasar kesehatan, pendidikan, dan sumber- sumber penghidupan yang semestinya. Alih-alih, lapisan ini justru senantiasa menjadi tumbal bencana kebijakan dan gagal-negara dalam mengurus wabah penyakit, petaka alam, gagal panen, dan seterusnya. Ketika pesta pora otonomi daerah dirayakan para elite, ironisnya mereka tetap tersudut di tepi pembangunan.

Rakyat semakin dimiskinkan

Lihat, misalnya, kasus pemekaran daerah. Kenyataan menunjukkan, rakyat justru dimiskinkan karena anggaran terkuras bagi birokrat dan politisi, kantor- kantor baru, dan lain-lain. Data makro menunjukkan, hampir semua daerah hasil pemekaran masuk ke barisan daerah tertinggal. Lalu, di mana segala teori itu: pemekaran untuk efektivitas rentang kendali pemerintahan, pemendekan jarak pelayanan birokrasi, pemerataan ekonomi melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru?

Tanggungan risiko serupa, untuk menyebut contoh lain, juga dialami para pelaku usaha. Pengalaman di lapangan menunjukkan, berbagai kesulitan baru seiring otonomi daerah benar-benar serius dan nyata. Muncul hambatan berupa perizinan, pajak, retribusi, sumbangan wajib dan pungli, bandit jalanan dan bosisme lokal, dan banyak lagi.

Alih-alih ada insentif investasi, iklim usaha sebagai prasyarat standar sekaligus menjadi tugas wajib negara masih buruk adanya. Perizinan belum dilihat sebagai pelayanan publik, tetapi kesempatan memungut dan memeras. Jembatan timbang, misalnya, bukan dipakai untuk mengecek beban muatan demi menjamin keselamatan jalan dan kendaraan, tetapi menjadi pos pungutan dan izin lolos.

Merefleksi semua itu, patut selalu diingat, keberlanjutan desentalisasi akhirnya diuji sejauh mana rakyat menjadi bagian sistem itu. Secara fungsional itu berarti akomodasi kepentingan dan perbaikan kehidupan mereka. Ia jangan berhenti hanya pada penguatan otoritas politik dan kapasitas fiskal pemda (manfaat antara) seperti sekarang, tetapi harus lebih jauh membuktikan manfaat pada pelayanan publik (administratif), demokratisasi (politik), dan kesejahteraan (ekonomi) di daerah.

Terbengkalai

Dari kerangka waktu, usia tujuh tahun desentralisasi di negeri ini jelas tak muda. Sejumlah fase sudah “berlalu” (transisi 1999- 2000, instalasi regulasi 2000- 2001, eksperimentasi 2001- 2004), dan kini menjalani fase konsolidasi. Artinya, untuk menjelaskan segenap masalah yang ada, kita seharusnya tak terus berlindung di balik justifikasi transisi desentralisasi atau sebagai eksperimentasi sistem baru setelah lama terkungkung otokrasi-sentralisme.

Namun, kian disadari, Indonesia bukan contoh sukses dalam menjalankan sekuensi itu secara normal. Ia paling kurang mengandaikan, sebagian besar pekerjaan di fase-fase lalu telah ditunai, lalu di tahapan konsolidasi berlanjut pada agenda pelembagaan desentralisasi. Kenyataannya, banyak agenda dasar terbengkalai, menjadi beban lanjut (carry over) dan problematik ke fase berikut.

Sebagian instrumen regulasi misalnya, yang merupakan faktor kunci dalam desentralisasi di mana pun, hingga kini belum terpenuhi separuhnya, bahkan PP pembagian kewenangan sebagai induk segalanya justru tak kunjung rampung. Itu membuat kita seakan merambah di belantara, dan membuka celah para free riders memanipulasi arah perjalanan dalam kerangka agenda setting mereka.

Dalam rumus standar konsolidasi desentralisasi, tak lengkapnya kerangka legal, dan pada sisi lain dominannya kepentingan kelompok, membuat macet agenda institusionalisasi itu. Kemacetan itu diperparah miskinnya piranti lunak di kalangan elite, yakni kultur, etika, dan kepemimpinan. Alhasil, kita tak segera menemukan pola baku desentralisasi, dan pada gilirannya melemahkan daya kinerjanya.

Pilihan

Buku Too Much, Too Soon, karya peneliti LIPI, Dr Syarif Hidayat, menceritakan harapan yang terlalu banyak dan terlalu segera hasil desentralisasi. Padahal, desentralisasi dalam dirinya maupun konteks lingkungannya bekerja jauh dari sempurna. Tesis itu mengingatkan kita pada pujian big bang decentralization selama ini, yang kini mulai terasa mitosnya, serupa opium yang membuat terlena.

Kita dibawa pada pilihan yang serba kompleks. Jika mau tetap maksimal (otonomi penuh, big bang decentralization), reliabilitas desentralisasi, kondusivitas lingkungan, dan kapasitas pelaksanaan mutlak dipenuhi. Atau sebaliknya, perlu merevisi harapan publik dan target negara, yang secara teknis tidak berarti otonomi parsial apalagi resentralisasi, tetapi membuat prioritas isu, sektor, bahkan daerah, dan bukan lagi model sekuensi sekarang.

Negara tak bisa lagi menawan dukungan rakyat dengan janji, rencana, apalagi hiburan. Sebelum akhirnya mosi tak percaya benar-benar muncul, pilihan desentralisasi sebagai jalan pembangunan lokal harus segera membuktikan ketepatan dan keandalannya. Inilah yang harus dijamin Rencana Aksi Nasional (RAN) Desentralisasi yang kini dikerjakan pemerintah.

Robert Endi Jaweng Manajer Hubungan Kelembagaan KPPOD, Jakarta


Opini

Sabtu, 24 Maret 2007

Strategi Kebudayaan? Cukup!

Donny Gahral Adian

Perbincangan soal strategi kebudayaan kembali mencuat di Indonesia pascareformasi. Saat bangsa didera aneka masalah, naluri bawah sadar sosial menuntut suatu revolusi mental paripurna.

Hal itu bukanlah hal baru. Saat Orde Baru berkuasa, perbincangan seputar strategi kebudayaan pun meruyak di mana-mana. Ini juga tidak mengherankan.

Orde yang mengatakan tidak pada politik sebagai panglima menuntut stabilitas kultural untuk bekerja secara ekonomi. Maka, kebudayaan dipatri pada karakter harmoni, kekeluargaan, dan kesetiakawanan yang diturunkan dari akta politik bernama Pancasila.

Bisakah?

Bisakah gagasan strategi kebudayaan kembali dikeluarkan dari lemari sejarah? Keraguan yang dingin menyergap tiba-tiba. Kebudayaan dewasa ini bukan lagi puncak cipta rasa karsa manusia. Kebudayaan kini telah menyehari dan bergerak lebih cepat dari segala teori strategi kebudayaan.

Bukan hanya itu. Strategi kebudayaan menempatkan manusia sebagai obyek kebijakan. Padahal, dalam kesehariannya manusia bercakap, merenung, dan memaknai. Ketiganya menuntut kelonggaran ekstra dari segala patokan kebudayaan. Manusia yang bebas bukan obyek, tetapi subyek strategi kebudayaannya sendiri.

Sejarah mengajarkan kita tentang kebudayaan yang terus bertransformasi. Transformasi itu disebabkan oleh manusia yang senantiasa melonggarkan setiap ikatan kebudayaannya.

Perang tiga puluh tahun Katolik-Protestan menyisakan kengerian di benak sosial Eropa. Tanpa disadari, trauma sejarah itu mengubah kebudayaan perlahan namun pasti.

Kebudayaan yang semula diimpit berbagai doktrin agama mulai melonggarkan diri. Segala sesuatu direnung dan ditimbang, termasuk berbagai keyakinan yang telah mengeras secara sosial. Intoleransi digeser toleransi. Saling curiga diganti saling percaya. Keyakinan dibalik menjadi keraguan. Absolutisme dinetralisasi menjadi kebisajadian.

Kebudayaan yang berubah diikuti perubahan ekonomi, politik, dan hukum. Aristokrasi berganti rupa menjadi republik yang berdagang dan berjanji. Pasar menjadi tertib baru dengan hukum-hukum yang solid. Sejak itu kata “liberal” menjadi bermasalah. Kata itu senantiasa diartikan sebagai pemujaan kebebasan dalam rangka meraup keuntungan tanpa campur tangan negara. Liberalisme selalu dipahami secara ekonomistik. Padahal, ekonomi sebenarnya telah mendompleng transisi kultural yang sejatinya nonekonomi.

Gawatnya, serta-merta asosiasi liberalisme dan kapitalisme masih merasuki diskursus kebudayaan kita. Buktinya, pemikir kebudayaan sekaliber Sanusi Pane tetap berpersepsi miring tentang liberalisme. Ia mengatakan, “Kebudayaan Barat berkembang atas dasar materialisme, intelektualisme, dan individualisme. Ekonominya bertambah luas, melahirkan industri, perdagangan, imperialisme modern. Pengetahuannya kian maju. Individualisme menimbulkan persaingan yang tidak terbatas dalam daerah ekonomi dan sosial. Dalam seni berwujud l’art pour l’art, “seni untuk seni” (Mihardja, 1950 : 15).

Kebudayaan liberal?

Indonesia pasca-Orde Lama mengganti politik dengan ekonomi sebagai panglima kebudayaan. Persaingan ekonomi menjadi raison d’etre strategi kebudayaan baru. Di mana-mana orang berbicara etos kerja dan budaya unggul. Perbincangan kebudayaan terpisah menjadi perbincangan sumber daya manusia dan segala bentuk kesenian. Kebudayaan yang memasuki ruang-ruang kantor adalah disiplin, profesionalitas, ketaatan pada atasan, kompetisi, rasionalitas sarana, dan laba. Satu-satunya renung yang dimungkinkan adalah efisiensi. Ekonomi pun menutup pintu rumah kebudayaan.

Padahal, kebudayaan liberal berseberangan dengan ekonomi liberal. Kebudayaan liberal memahami kebebasan bukan hanya peluang ekonomi. Ekonomi adalah fungsi waktu. Sementara kebudayaan liberal tidak memahami kebudayaan sebagai fungsi waktu. Jika kebudayaan dipahami sebagai aktivitas waktu senggang, ruang ekspresi pun tercekat. Kebudayaan sebagai ekspresi bukan monopoli para pemodal dan cukong. Dewasa ini, buruh bukan semata pencari nafkah yang gigih, tetapi pekerja kebudayaan nan flamboyan. Mereka melihat kebebasan bukan semata peluang uang, tetapi ruang renung yang kaya kemungkinan.

Kebudayaan liberal adalah kebudayaan yang merayakan kemajemukan dimensi manusia dan menolak segala bentuk dominasi. Manusia bukan hanya makhluk ekonomi yang melulu berfokus pada bagaimana bertahan hidup. Ruang refleksi yang tertutup determinasi kerja dibukakan dalam kebudayaan liberal. Kebudayaan liberal adalah kebudayaan di mana manusia bukan sekadar pedagang dan pembeli, tetapi makhluk yang bercakap dan berefleksi. Setiap dimensi dalam dirinya memiliki hak yang sama untuk diutarakan. Adagium “persamaan” dalam kebudayaan liberal harus dibaca berbeda dengan Marxisme. Persamaan dijunjung selama diartikan peluang yang sama bagi tiap perbedaan untuk menyatakan diri.

Puncak karsa manusia

Kebudayaan liberal menuntut sistem politik yang menjamin tiap praktik pemaknaan mendapat tempat di ruang publik. Setiap bentuk ekspresi berhak mengutarakan diri tanpa takut dihakimi dengan kekerasan. Tiap dominasi terbuka untuk ditandingi. Kebudayaan liberal juga menuntut upaya saling menghormati bentuk- bentuk kebudayaan, apa pun itu. Tiap bentuk kebudayaan berhak memelihara praktik pemaknaan dan merefleksikannya jika perlu.

Kini kian jelas. Kita tidak sedang berbicara mengenai kebudayaan sebagai puncak cipta rasa karsa manusia. Kita bahkan tidak berbicara tentang model kebudayaan mana pun. Biarkan seribu bunga merekah. Sudahi saja delusi sejarah bernama strategi kebudayaan. Sia-sia bicara tentang strategi kebudayaan saat dalam sehari ribuan informasi menghajar kita. Apa yang diperlukan bukan strategi, tetapi peluwesan kebudayaan. Kebudayaan bukan titik omega untuk dicapai. Ia adalah kekinian yang majemuk sehingga membutuhkan ruang refleksi yang cukup besar dan kemauan untuk bergaul secara beradab.

Donny Gahral Adian Pengajar Departemen Filsafat Universitas Indonesia


Opini

Senin, 12 Maret 2007

Budaya Mundur

Benny Susetyo

“Mundur” dari jabatan karena gagal mengemban tugas bukan dan belum menjadi budaya kita.

Seperti budaya malu yang hampir musnah dalam kamus pejabat kita, mundur bahkan sering dianggap aib karena menganggap masyarakat seolah akan seterusnya menorehkan tinta hitam.

Seseorang akan merasa “malu” jika mundur karena sepanjang masa publik melihat dalam dirinya hanya sebagai sosok-gagal. Berbeda dengan di Jepang, seorang pejabat tinggi atau pemimpin perusahaan dengan amat cepat memutuskan mundur bila telah berbuat salah atau merasa berbuat salah. Mereka malu terhadap masyarakat. Di sana, mundur sudah menjadi kesepakatan umum, bukan aib.

Di Inggris, di kalangan politisi, mengundurkan diri dianggap tindakan perwira, jantan, dan ekspresi rasa malu karena merasa telah melakukan kesalahan atau kegagalan menjalankan tugas. Tradisi ini dilakukan dengan tanpa melihat seberapa besar kekuasaan atau betapa kuat posisi politiknya dibanding seberapa kecil kesalahannya. Banyak contoh dari negara besar lain seperti Amerika dan Australia. Dalam etika kekuasaan, mereka lebih memiliki rasa malu.

Dalam banyak hal, pejabat kita sering memersepsikan apa yang ada dalam masyarakat sebagaimana apa yang ada dalam dirinya. Subyektif dan sering simplifikatif. Pandangannya sering meleset dan tidak obyektif. Apa yang dianggap sebagai benar ternyata menurut sebagian besar masyarakat salah, dan sebaliknya.

Mundur sama dengan aib?

Ihwal tradisi mundur, tidak banyak pejabat yang mau mencoba membuktikan benarkah dengan mengundurkan diri karena gagal melaksanakan tugas merupakan aib. Ini menimbulkan pertanyaan, tak bisakah tradisi mengundurkan diri dilakukan dalam dunia politik, dan mengapa sulit.

Manfaat regenerasi dan memilih seorang pejabat yang tepat dalam menjalankan pekerjaannya merupakan alasan yang lebih logis daripada membicarakan mundur sebagai aib.

Jawaban sederhana mengapa mundur tidak menjadi bagian budaya kita mungkin bisa dikembalikan dari bagaimana sebuah jabatan berasal. Kita tahu, “jabatan” dan “pejabat” telanjur menduduki tempat mulia, tetapi sering diperoleh dengan cara tak wajar. Orang menjabat bukan karena ingin mengabdikan tenaga dan pikiran untuk membangun, tetapi untuk membangun diri dengan sedikit tenaga dan pikiran.

Akibatnya, pejabat pasti enggan mundur karena dalam jabatan ada sejuta potensi untuk memperkaya diri, anggota, dan kelompoknya. Jabatan dilihat sebagai sesuatu yang “sakral” di mana penghormatan dan sujud diberikan. Pejabat melihat dirinya tidak dalam kapasitas wajar dan normal atas kemampuan yang dimiliki, tetapi terjebak pandangan kekuasaan.

Semua orang berebut menjadi pejabat tanpa mengukur kemampuan diri. Segala cara akan dilakukan untuk menjadi pejabat, termasuk melakukan hal-hal tersembunyi meski bertentangan dengan nurani sendiri, apalagi nurani publik. Jabatan dimaknai sebagai kekuasaan daripada kemampuan.

Dari sini budaya mundur karena merasa tidak mampu sulit lahir. Sebab, mundur berarti tidak berkuasa, bukan identik dengan tidak mampu. Pejabat enggan mundur dan berusaha mengalihkan ingatan publik akan aneka kejadian yang memalukan dalam pekerjaan. Saling tersambung, kita mudah “melupakan” kegagalan seorang pejabat.

Etika politik “tanggung jawab” tidak berjalan. Etika yang seharusnya menyangkut dimensi etis seorang pemimpin yang berani bertanggung jawab terhadap segala persoalan tidak lahir karena dimensi kekuasaan yang terlalu besar. Sikap satria yang mengakui dia tidak mampu menjalankan tugasnya tidak lahir.

Kehilangan rasa malu

Menurut Jalaluddin Rakhmat (Fajar, 14/2), kita gagal menjadi bangsa besar karena kita kehilangan rasa malu. Jepang menjadi bangsa kokoh karena memiliki budaya malu yang amat tinggi, Padahal, malu adalah nilai moral paling utama yang mengendalikan perilaku moral masyarakat meski tanpa aturan tertulis.

“Mundur” dan “diganti” itu dua budaya yang bertolak belakang. “Mundur” lebih menekankan aspek inisiatif atas kesadaran diri karena gagal menjalankan tugas. “Diganti” lebih menekankan aspek kekuasaan di mana pejabat yang lebih berkuasa melempar kesalahan kepada bawahan. Saling lempar tanggung jawab dan akhirnya melalaikan tanggung jawab. Yang melempar tentu memiliki kekuasaan lebih besar.

Maka, tak ada alasan, mundur dan diganti adalah sebuah aib. Semua berujung pada pergantian pejabat. Artinya tetap ada kesadaran, kegagalan harus diikuti penggantian. Tetapi mengapa masih sulit mengakui kegagalan dengan mengedepankan kesadaran diri dengan pemikiran mungkin ada yang lebih baik yang bisa menggantikan tugas-tugasnya?

Bangsa ini membutuhkan teladan yang baik dari pejabatnya.

Benny Susetyo Pendiri Setara Institute


Opini

Senin, 12 Maret 2007

Pelajaran dari Supersemar

Asvi Warman Adam

Empat puluh satu tahun berlalu. Namun, Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar masih diliputi kontroversi karena surat yang ada di Arsip Nasional RI terdiri dari dua versi lebih.

Hingga kini, surat asli belum ditemukan. Ini menunjukkan, tipisnya kesadaran akan pentingnya dokumen sejarah atau arsip, termasuk di kalangan pejabat negara. Ini menunjukkan ketidakrapian sistem administrasi pemerintahan kita.

Digandakan

Seminar yang diselenggarakan Institute of Policy Studies (IPS) di Jakarta (8/3/2007) dapat membantu memahami mengapa terjadi hal ini. Untuk pertama kali setelah tidak lagi menjadi Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono menyampaikan pengalamannya. Ternyata ia bisa berbicara lancar bahkan cepat, tidak lagi tersendat-sendat seperti saat menyampaikan keterangan pers di masa masih menjadi pejabat.

Di bawah Letkol Sudharmono, Lettu Moerdiono tahu, surat itu distensil di kantornya, Jalan Merdeka Barat. Hal ini mengoreksi informasi dalam buku 70 Tahun Sudharmono bahwa surat itu difotokopi. Saat itu di Ibu Kota belum ada mesin fotokopi.

Sementara itu, Sugianto, anggota Opsus Kostrad yang ada di bawah Ali Murtopo, mengakui, Supersemar pernah di tangannya selama satu jam, dibawa keliling Jakarta untuk mencari tempat penggandaan. Akhirnya, surat itu bukan digandakan dengan mesin stensil, tetapi dengan memotretnya memakai kamera polaroid.

Bisa jadi, ada lebih dari satu pihak yang menggandakan Supersemar. Cara penggandaan seperti itu memungkinkan terdapatnya lebih dari satu versi, apalagi jika penggandaannya dilakukan dengan mengetik ulang.

Yang lebih mengagetkan adalah keterangan Kivlan Zein bahwa putra Brigjen Sutjipto SH menemukan Supersemar asli dalam dokumen milik almarhum ayahnya. Menurut Kivlan, surat itu diserahkan kepada Jenderal Soeharto. Informasi itu perlu dicek lagi. Tetapi bila benar, pemegang surat itu dapat diancam pidana.

Menurut UU Kearsipan tahun 1971 yang ditandatangani Jenderal Soeharto, barangsiapa yang menyimpan arsip negara secara melawan hukum, artinya tidak menyerahkan kepada Arsip Nasional RI, dapat dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun.

Pelajaran kedua

Pelajaran kedua dari kasus Supersemar adalah ketidaksamaan tafsir tentang isi dan pesan surat, antara yang mengeluarkan perintah dan menerima perintah. Bagi Presiden Soekarno, surat itu hanya perintah pengamanan, bukan transfer of authority. Sedangkan orang-orang dekat Soeharto, seperti Amir Machmud, melihatnya sebagai “hal yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi saat itu”.

Soeharto sendiri menggunakannya untuk membubarkan PKI, menangkap 15 menteri yang loyal terhadap Bung Karno, memulangkan pasukan Cakrabirawa yang setia kepada Presiden Soekarno, mengawasi berita ekonomi dan politik yang di RRI, TVRI, dan media lain. Dalam konteks ini, perintah untuk mengamankan situasi, termasuk mengamankan Presiden Soekarno, disalahgunakan untuk keperluan lain oleh penerima perintah.

Mengapa ini terjadi? Inilah pelajaran ketiga dari kasus itu. Dari wawancara dengan seorang sarjana Belanda yang menulis biografi Jenderal Nasution (buku itu belum terbit hingga kini), diketahui dalam naskahnya disampaikan analisis Presiden Soekarno memberikan semacam blangko cek kepada Jenderal Soeharto yang bisa diisi semaunya. Karena dalam surat perintah itu dicantumkan frase “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu”. Menurut dia, perintah kepada militer harus jelas batas dan jangka waktu pelaksanaannya.

Dari kontroversi Supersemar yang belum berakhir, ada beberapa hikmah yang bisa diambil.

Pertama, penting dan perlunya menjaga dan menyimpan arsip secara baik dan rapi.

Kedua, surat seorang pejabat jangan sampai disalahtafsirkan apalagi disalahgunakan orang lain, termasuk bawahannya. Maka, dalam surat harus jelas apa yang diperintahkan, sejauh mana kewenangan diberikan, dan masa berlaku sesuatu tugas. Sistem yang terbuka seperti ini akan menyebabkan bawahan (misalnya eselon tiga departemen) tidak menjadi kambing hitam bila menteri mengeluarkan surat yang bersifat sangat umum.

Suatu kesalahan akan menjadi tanggung jawab bersama (di pengadilan).

Asvi Warman Adam Ahli Peneliti Utama LIPI


Opini

Rabu, 14 Maret 2007

Menggadaikan Etika Profesi

Doni Koesoema A

Gong kematian pendidikan nasional telah dibunyikan. Sekolah dan guru tidak lagi percaya dan dipercaya sebagai pendidik dan pengajar. Tugas mereka telah digantikan lembaga bimbingan belajar atau bimbel. Etika profesi pun digadaikan demi uang!

Silap terhadap uang akan membuat sebuah pemerintahan hancur. Intuisi Solon (630-560 SM) juga berlaku bagi dunia pendidikan kita. Jika mereka yang bertanggung jawab dalam mengurus pendidikan di negeri ini silap uang, mulai dari pejabat di tingkat pusat sampai guru di tingkat sekolah negeri, akhir dunia pendidikan kita ada di depan mata.

Kehadiran lembaga bimbel di sekolah negeri adalah tanda paling jelas tentang hancurnya moralitas dan matinya etika profesi. Menjadi guru adalah menghayati profesi. Apa yang membedakan sebuah profesi dengan pekerjaan lain adalah bahwa untuk sampai pada profesi itu seseorang berproses lewat belajar.

“Profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan dalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan itu serta pelayanan baku terhadap masyarakat.” (HAR Tilaar, 2002, 86)

Tanpa etika profesi, lembaga pendidikan hanya akan diisi orang-orang yang bernafsu memuaskan kepentingan diri dan kelompok. Tanpa etika profesi, nilai kebebasan dan individu tidak dihargai. Untuk inilah, tiap lembaga pendidikan memerlukan keyakinan normatif bagi kinerja pendidikan yang sedang diampunya.

Etika profesi dan standar moral harus dimiliki tiap individu yang terlibat dunia pendidikan. Ini penting sebab corak relasional antarindividu dalam lembaga pendidikan tidak imun dari unsur kekuasaan yang memungkinkan ditindasnya individu yang satu oleh individu lain. Selain itu, etika profesi menjadi pedoman saat muncul konflik kepentingan agar kepentingan masyarakat umum tetap terjamin melalui pelayanan profesional itu. Tanpa etika profesi, lembaga pendidikan berubah menjadi toko grosiran di mana keuntungan dan tumpukan uang menjadi tujuan.

Dalam kenyataan, tiap individu dalam dunia pendidikan terlibat negosiasi dan perjumpaan dengan orang lain, seperti guru, karyawan, orangtua, siswa, masyarakat, pegawai pemerintahan, dan lembaga bimbel. Peristiwa perjumpaan ini amat rentan dengan konflik kepentingan. Jika konflik kepentingan muncul, manakah standar moral dan etika profesi yang dipakai sebagai sarana untuk memecahkan konflik?

Maksim moral Kant

Setiap profesi, apa pun, termasuk guru, tidak dapat melepaskan diri dari prinsip moral dasar yang diajukan Immanuel Kant. Maksim moral Immanuel Kant berbunyi, “Bertindaklah terhadap kemanusiaan itu sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan pribadi itu sendiri atau yang lain bukan sebagai alat, tetapi sebagai tujuan dalam diri mereka sendiri.”

Dengan memperlakukan individu atau pribadi dalam kerangka tujuan keberadaan mereka, Kant implisit mengakui, tiap individu memiliki nilai-nilai intrinsik. Individu itu bernilai dalam diri sendiri. Karena itu, tiap penguasaan atau perbuatan yang menundukkan mereka, menjadi sarana bagi tujuan pribadi individu, merupakan pelanggaran atas norma moral.

Kerja sama antara lembaga sekolah dan lembaga bimbel menyiratkan adanya konflik kepentingan. Demi kepentingan siapa lembaga bimbel itu ada? Siswa, guru dan sekolah, orangtua, atau lembaga bimbel? Mungkin ada yang berpendapat, yang diuntungkan adalah semua, yaitu siswa, guru/sekolah, orangtua, dan lembaga bimbel. Siswa bisa kian percaya diri dalam menghadapi ujian nasional (UN). Orangtua merasa nyaman dan aman anaknya akan siap menghadapi UN dan tes ujian masuk perguruan tinggi negeri, sekolah untung karena prestasi menjadi tinggi, guru untung sebab dapat tambahan uang saku, dan lembaga bimbel untung karena dapat fulus dari proyek ini. Namun tidak semua berpendapat demikian sebab tidak semua siswa, guru, dan orangtua diuntungkan!

Kehadiran lembaga bimbel di sekolah merupakan indikasi konflik kepentingan yang mengorbankan martabat guru, memperalat siswa, mengelabui orangtua, dan menipu masyarakat. Maksim moral Kant mensyaratkan, dalam setiap hal kita harus menghormati pribadi atau yang lain sebagai bernilai dalam diri sendiri dan tidak pernah memanfaatkan mereka sebagai alat demi tujuan tertentu (bahkan yang tampaknya baik dan menguntungkan!)

Tugas mendidik dan mengajar siswa merupakan hak istimewa yang menjadi monopoli guru. Ketika tugas ini diserahkan kepada lembaga lain yang tidak memiliki monopoli profesi muncul pertanyaan. Selama ini apa yang telah dilakukan para guru dalam mendidik siswa? Keinginan menghadirkan lembaga bimbel di sekolah menjadi tanda, guru tidak melaksanakan profesinya secara profesional dan total.

Fenomena bimbel di sekolah menunjukkan kenyataan, kepentingan siswa telah diperalat demi kepentingan lain, terutama demi kepentingan bisnis. Lembaga bimbel yang datang ke sekolah tidak lelahanan (gratis). Mereka dibayar. Demi kepentingan ini, siswa dan orangtua harus membayar. Aturan moral yang berlaku untuk kasus ini adalah jika bimbel diperlukan sekolah demi perbaikan prestasi siswa, sekolah tidak berhak menarik bayaran atas kegiatan tambahan ini. Les tambahan merupakan tanggung jawab sekolah demi kepentingan siswa. Namun, yang gratisan seperti ini tidak ada! Maka, sekolah dan guru telah memanipulasi siswa menjadi alat demi kepentingan sendiri. Guru menarik keuntungan dengan mengorbankan martabat profesinya sendiri!

Apa yang dilakukan?

Berhadapan dengan situasi ini, apa yang dapat dilakukan? Pertama, pemerintah dan guru seharusnya segera bertindak untuk memulihkan martabat profesionalnya. Praksis kerja sama sekolah dengan lembaga bimbel harus dihentikan, jika perlu sekolah yang melakukan diberi teguran keras, sebab mereka telah melecehkan etika profesi guru yang membuat fungsi mereka tidak dipercaya lagi dalam masyarakat.

Kedua, untuk itu perlu dibentuk Dewan Kehormatan Guru agar profesi guru tetap terjaga kemartabatannya dan kepentingan masyarakat luas tetap terjamin.

Guru sesungguhnya hanya bisa menjaga martabatnya melalui perilaku dan keteladanan hidup. Jika guru dan pendidik telah menggadaikan etika profesinya, tidak ada lagi yang dapat mempertahankan martabat dan keluhuran profesi mereka. Etika profesi adalah harta paling berharga yang mereka miliki. Tanpa penghargaan atas etika profesi, guru tak ubahnya pedagang kelontong dan sekolah menjadi toko grosiran. Mereka akan terus menjual kepentingan siswa demi menggelembungkan pundi-pundi pribadi.

Doni Koesoema A Mahasiswa Jurusan Pedagogi Sekolah dan Pengembangan Profesional, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Salesian, Roma


Opini

Kamis, 15 Maret 2007

Tidak Ada Hukum yang Abadi

Satjipto Rahardjo

Semua orang tahu, tidak ada hukum yang abadi. Tidak ada undang-undang yang berlaku hingga akhir zaman tanpa risiko diubah atau dicabut.

Masalah menjadi lain saat suatu bangsa memerlukan landasan hukum yang mampu bertahan “abadi” sesuai umur negaranya. Bangsa-bangsa memerlukan hukum seperti itu karena mereka ingin dapat dengan tenang dan penuh kepastian membawa bangsa itu menuju cita-cita. Jika hukum seperti itu tak dikecualikan dari risiko mudah “diutak-atik”, bangsa dan negara itu akan selalu dihadapkan keadaan “gonjang- ganjing”.

Hukum seperti itu di Indonesia disebut undang-undang dasar (UUD). Di atas UUD itulah bangsa ini diharapkan akan berjalan mantap membangun kehidupan menuju cita-cita yang sudah dituangkan dalam UUD itu.

Memang, tidak semua bangsa mempunyai UUD dalam bentuk dokumen tertulis. Inggris, misalnya, tidak mengikuti tradisi UUD yang dituliskan. Namun, Inggris yang notabene “alergi” terhadap sistem Civil Law (baca: orde hukum tertulis) toh tetap mempunyai konstitusinya sendiri meski bukan dalam bentuk terkodifikasi formal.

Masalah besar di sini adalah bagaimana kita menyelesaikan tegangan (spannungsverhaeltnis) antara keinginan untuk memiliki bangunan hukum yang abadi dan pada waktu yang sama menyadari, hukum yang abadi itu tidak ada. Inilah masalah besar yang kita hadapi akhir-akhir ini.

Napas pendek

Napas hukum itu pendek. Ia menjadi lebih pendek dalam dunia yang berubah cepat karena perkembangan teknologi dengan segala akibatnya. Maka, ungkapan “hukum selalu tertinggal” dan tertatih-tatih di belakang kemajuan adalah lumrah. Pada abad ke-19, mungkin orang bisa membuat undang-undang yang dijangka berumur lama dengan ramalan seratus tahun ke depan, tetapi tidak di abad ke-21. Hukum yang baru berusia satu-dua dekade bisa berubah menjadi “undang-undang loak”. Memang masuk akal jika suatu bangsa dan negara membutuhkan landasan kuat dan bertahan abadi sebab tanpa itu sulit untuk membangun kehidupan di masa depan.

Maka, persoalannya dapat dikembalikan kepada bagaimana kita memelihara kesinambungan di tengah kehidupan yang berubah cepat. Kehidupan boleh berubah cepat, tetapi tetap dalam suatu kesinambungan. Hiruk pikuk wacana perubahan UUD, amandemen, restorasi, dan sebagainya hendaknya bisa dikembalikan kepada penyelesaian itu.

Jika pada tahun 1945, Presiden Soekarno berpidato, “Tuan-tuan semua tentu mengerti bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini adalah Undang- Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan ini: Ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita bernegara dalam keadaan tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna.”

Sebelumnya, tahun 1933 Presiden Amerika Serikat (AS) Franklin D Roosevelt justru berpidato, “Our constitution is so simple and practical that it is possible always to meet extraordinary needs by changes in emphasis and management without loss of essential form. That is why our constitutional system has proved itself the most superbly enduring political mechanism the modern world has produced.”

Kadang kita kagum tentang bagaimana umur konstitusi AS yang disusun tahun 1787 dan (hanya) terdiri tujuh pasal (article) yang dibagi dalam ayat (section) bisa bertahan hingga kini. AS pada abad ke-18 jauh berbeda dengan sekarang. Rahasia “keabadian” konstitusi AS itu terletak pada teknik amandemen. Tujuh pasal konstitusi telah diamandemen lebih dari 25 kali. Jadi, amandemen lebih banyak daripada pasal-pasal konstitusi. Dengan satu konstitusi dan sekian puluh amandemen, AS memelihara kesinambungan masa lalu dan sekarang.

Para jamhur

Masalah krusial lain adalah siapakah yang akan mengamandemen hukum dasar itu? Di dunia, umumnya hukum dasar dibuat oleh the framers of the constitution, yang biasanya terdiri para jamhur yang dimiliki suatu negara. Pembuatan hukum dasar membutuhkan modal sosial yang andal. Dalam Constitutional Convention Amerika Serikat, yang berhimpun di Philadelphia dan merancang Konstitusi AS, berhimpun para jamhur, seperti George Washington, Benjamin Franklin, dan James Madison.

Sementara dalam badan yang merancang UUD Indonesia berhimpun para jamhur, seperti Soekarno, Supomo, Hatta, dan Mohammad Yamin. Jadi, kedua negara menguras para pemikir kelas wahid di tiap negeri, tak menyerahkan pada sembarang orang.

Keadaan menjadi krusial saat kita harus menyiapkan materi UUD yang mampu mengakomodasi dinamika perubahan Indonesia. Mereka yang duduk dalam “pembuatan UUD generasi kedua” terdiri dari para jamhur abad ke-21, agar, seperti dikatakan Roosevelt, without loss of essential form. Para penjamah kembali UUD tak boleh merosot kualitasnya, hanya menjadi expert in constitution, tetapi negarawan cum filsuf. Mereka bukan legal drafter biasa, tetapi pemikir Indonesia masa depan.

Tulisan ini hanya mengingatkan contoh atau kasus pembuatan hukum dasar di dunia. Semoga menjadi tambahan pertimbangan saat bangsa ini dihadapkan upaya menjadikan UUD-nya mampu menjadi landasan bagi pembangunan Indonesia sekarang dan di masa datang.

SATJIPTO RAHARDJO Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang


Opini

Selasa, 13 Maret 2007

Fenomenologi Tobat dan Politik

Ignas Kleden

Tanggal 9 Maret 2007 diadakan tobat bersama di Masjid Istiqlal, dihadiri presiden, wakil presiden, dan sejumlah menteri kabinet. Seruan untuk mengadakan tobat nasional ini didasarkan pertimbangan, negeri kita mengalami musibah beruntun, di udara, laut, darat, maupun di perut Bumi (Rakyat Merdeka, 9/3/2007).

Ini sebuah peristiwa yang menarik sekali karena berbagai masalah nasional hendak dicari penyelesaiannya dengan melakukan pertobatan.

Secara ilmiah dan secara filosofis, tobat adalah sebuah perilaku manusia yang berhubungan dengan rasa bersalah. Seseorang yang pernah membunuh atau melakukan korupsi memerlukan tobat untuk memperbaiki hidupnya. Dengan demikian, seseorang bertobat karena telah melakukan kesalahan atau kejahatan, tetapi bukan karena dia kebetulan mengalami musibah. Kalau mobil saya ditabrak metromini, saya segera membawanya ke bengkel, bukan melakukan tindakan tobat. Demikian pula kalau langit-langit rumah bocor, saya akan memanggil tukang untuk memperbaiki, dan bukan melakukan pertobatan.

Mengenai musibah kita membedakan ada musibah yang muncul akibat proses alamiah dan ada pula musibah akibat kelalaian atau kesembronoan manusia sendiri. Bencana-bencana alam memang harus diantisipasi agar korban dan kerugian bisa diperkecil, sedangkan kelalaian dan kesembronoan manusia harus diperbaiki. Dengan ekologi yang kini berkembang pesat, kita semakin tahu bahwa sebagian besar dari apa yang sebelumnya dianggap bencana alam sebetulnya akibat perbuatan manusia sendiri. Kisah sedih tentang banjir pada Februari 2007 dan perdebatan antara dua gubernur (DKI dan Jawa Barat) tentang di mana sebab-musabab datangnya banjir masih segar dalam ingatan kita.

Adapun pertanyaan keagamaan tentang mengapa Tuhan membiarkan terjadinya musibah secara beruntun adalah sebuah pertanyaan yang bersifat perenial yang telah menyibukkan para filsuf sejak lama, dan yang sejak penerbitan sebuah buku oleh Leibniz tahun 1710 telah dibakukan sebagai sebuah disiplin filsafat dengan nama theodicee atau the philosophy of evil.

Tobat yang benar

Kalau begitu, apa sebetulnya tobat dan apa wujud pertobatan sebagai sebuah perilaku? Seorang ahli filsafat fenomenologi Jerman, Max Scheler (1874-1928), pernah menjadikan rasa bersalah, sesal, dan tobat sebagai pokok penting penelitian filsafatnya.

Apabila seseorang melakukan kesalahan, dan kesalahan itu cukup besar, maka dalam kesadaran orang bersangkutan muncul sekurangnya tiga reaksi kejiwaan terhadap perbuatannya. Pada tingkat pertama, orang itu akan merasa kocar-kacir batinnya, kehilangan keseimbangan, dan menderita disharmoni yang membuat dia merasa hidupnya sia-sia. Ini gejala yang, menurut Scheler bersifat murni psikologis, karena itu dapat ditangani oleh seorang psikolog.

Pada tahap berikut, disharmoni itu akan membawa orang kepada sesal, yaitu semacam harapan bahwa apa yang sudah terjadi hendaknya tidak terjadi, dan jangan terjadi. Seorang yang sudah membunuh kini berharap pembunuhan yang sudah dilakukan hendaknya dibatalkan. Harapan yang bersifat irreal itu sering disertai rasa sedih mendalam, terutama karena apa yang diharapkan tidak mungkin terjadi (karena tidak mungkin, pembunuhan yang sudah terjadi itu sebaiknya tidak terjadi, atau korupsi yang sudah dilakukan jangan sampai terlaksana). Sesal membuat orang mengucurkan air mata dan menyiram debu ke atas kepalanya.

Meski demikian, sebagai perilaku, sesal masih berorientasi ke masa lampau, yaitu ke kejahatan atau kesalahan yang telah dilakukan, yang diharapkan jangan terjadi (meski sudah terjadi). Sesal adalah suatu persiapan ke arah perbaikan perilaku, tetapi belum menjadi perbaikan itu sendiri. Perbaikan perilaku yang sesungguhnya baru terjadi dengan adanya tobat. Dalam tobat yang benar orang tidak lagi berorientasi ke masa lampau, tidak lagi mengharapkan batalnya kejahatan atau kesalahan yang telah terjadi, tetapi mengambil keputusan untuk masa depan. Seseorang baru bertobat jika dia dengan kesadaran penuh memutuskan untuk tidak lagi melakukan kesalahan atau kejahatan sejak saat dia memutuskan untuk bertobat. Tanpa keputusan itu, dan tanpa tekad untuk melaksanakan keputusan itu, tobat belum terjadi, meski seorang meratapi perbuatannya selama berhari-hari.

Doa

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering terjebak dalam kekeliruan untuk menganggap sesal identik dengan tobat. Apabila seseorang menangisi kesalahannya, kita menganggapnya bertobat, padahal dalam fenomenologi Max Scheler, orang baru pada tahapan sesal, atau lebih rendah dari itu, baru pada tahapan disharmoni dirinya akibat kesalahan atau kejahatan yang dilakukan.

Jelas, tahapan sesal itu penting karena tanpa sesal, orang tidak terdorong untuk melakukan tobat. Namun, sesal belumlah tobat dalam arti kata sepenuhnya, tetapi hanya merupakan persiapan ke arah tobat. Untuk perbaikan perilaku, momen yang menentukan adalah tobat, yaitu saat pengambilan keputusan pribadi yang amat eksistensial, ketika seseorang berada sendirian dengan dirinya, mengambil keputusan untuk dirinya, tanpa diawasi atau dipaksa oleh pihak luar.

Gejala tobat dapat dibandingkan dengan perilaku manusia dalam berdoa. Seseorang bisa berdoa dengan cara yang otentik, dan seseorang bisa juga melakukan distorsi terhadap doanya. Doa menjadi otentik jika seseorang mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, dan kesungguhan itu diperlihatkan melalui kesediaannya mengambil konsekuensi dari apa yang didoakan. Dalam praktik, doa yang otentik ditandai oleh kesediaan seseorang melakukan apa yang dia doakan.

Distorsi terhadap doa terjadi jika seseorang memperlakukan doanya sebagai substitusi atau ganti rugi terhadap kesalahan atau kejahatan yang dilakukan. Maka, setelah melakukan korupsi, dia berdoa dan menganggap dengan doa itu dia bisa mengganti rugi yang diakibatkan oleh kejahatannya dalam menyelewengkan uang negara, lalu meneruskan korupsinya seperti sediakala.

Distorsi tobat dan doa

Otentisitas doa dan tobat diuji dalam perilaku yang dihasilkan. Kalau perilaku seseorang berubah dan disesuaikan dengan tobat dan doa yang dilakukan, maka doa dan tobat itu adalah otentik. Sebaliknya, jika tidak ada perubahan dalam perilaku setelah seseorang merasa melakukan tobat dan berdoa, maka di sana terjadi distorsi tobat dan doa.

Sudah jelas ini penjelasan yang tidak bersifat keagamaan terhadap perilaku religius seseorang dalam doa dan tobatnya. Namun, karena agama merupakan perilaku manusia yang demikian penting, maka baik ilmu pengetahuan maupun filsafat telah memberi perhatian serius terhadap gejala itu, dan mencoba memberi penjelasan, yang mudah-mudahan juga berguna bagi perilaku politik di Indonesia, khususnya perilaku politik para pemimpin kita.

Ignas Kleden Sosiolog; Ketua Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi (KID), Jakarta


Opini

Kamis, 15 Maret 2007

Lembaga Pengontrol Peraturan Perundang-undangan

Satya Arinanto

Untuk mencegah ketidakharmonisan di antara berbagai peraturan dan memaksimalkan kualitas peraturan yang dibuat pemerintah, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi mengusulkan agar ada lembaga yang dapat memberi garis besar kebijakan perundang-undangan di Indonesia (Kompas, 10/3/2007).

Intinya, usulan ini ingin memberdayakan kembali Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), salah satu lembaga yang secara struktural di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephuk dan HAM). Menurut Muladi yang—notabene merupakan profesor hukum dan mantan Menteri Kehakiman—pada masa Orde Baru garis besar kebijakan perundang-undangan dibuat para pakar yang tergabung dalam BPHN. Berkat peran BPHN, ketidakharmonisan antarberbagai peraturan dahulu jarang terjadi.

BPHN yang ada kini merupakan kelanjutan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No 107/1958. Saat itu, LPHN berkedudukan langsung di bawah Perdana Menteri. Tujuan pembentukan LPHN, menurut Keppres itu, adalah membantu pemerintah secara giat dan penuh daya cipta dalam lapangan hukum dengan tujuan mencapai tata hukum nasional.

Namun, hingga 1961, lembaga itu tidak efektif. Lalu dikeluarkan Keppres baru No 194/1961 yang memperkukuh kedudukan LPHN. Di bawah pimpinan Mr Susanto Tirtoprodjo, lembaga ini memiliki Badan Perencana yang bertugas merencanakan garis-garis dan dasar-dasar untuk melaksanakan tugas dan tata kerja lembaga negara (Sejarah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005).

Fungsi legislasi

Pada tahun 1974, di bawah Menteri Kehakiman Mochtar Kusumaatmadja, nama LPHN diubah menjadi BPHN. Sejak saat itu aktivitas BPHN kian meningkat. Tidak mengherankan jika muncul kesan seperti dikemukakan Muladi di awal tulisan. Seminar-seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan melibatkan banyak pakar hukum dibanding kegiatan seminar pertama tahun 1961. Hal ini didukung jumlah ahli hukum yang bertambah. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan BPHN.

Penurunan peran BPHN dalam bidang pengontrolan peraturan perundang-undangan terjadi sejak masa reformasi (1998). Adanya lembaga-lembaga negara yang baru cukup mengurangi “semangat” BPHN untuk melakukan reformasi di bidang perundang-undangan.

Ditambah lagi, berdasar perubahan UUD 1945, fungsi legislasi yang semula di tangan Presiden, dialihkan ke DPR. Bahkan untuk menyusun berbagai UU dalam masa reformasi yang amat singkat saat itu—mungkin dengan latar belakang dan alasan tertentu—Menteri Kehakiman Muladi saat itu justru tidak khusus menugaskan BPHN—yang saat itu dipimpin Natabaya—untuk menyusun berbagai UU. Ia malah membentuk Tim Reformasi Hukum yang beranggotakan berbagai pakar dari berbagai perguruan tinggi. Kebetulan saat itu penulis menjadi anggota tim itu. Hasil Tim adalah sekitar 70 UU, yang selalu dibanggakan karena berhasil dibentuk dalam masa cukup singkat.

Ketika masuk masa reformasi dan DPR kerepotan karena tiba-tiba mendapat kewenangan besar dalam bidang legislasi, pernah muncul pemikiran agar BPHN sebaiknya dikeluarkan dari struktur Departemen Hukum dan Perundang-undangan, lalu dipindahkan ke dalam struktur DPR. Gagasan ini sebenarnya kurang tepat ketika dilontarkan pada saat itu karena justru pada saat-saat reformasi itu BPHN tidak lagi begitu banyak berperan dalam proses pembentukan naskah akademik dan atau pembuatan RUU. Pada saat itu, peran BPHN justru lebih banyak di area penelitian dan pengkajian, dan penyelenggaraan berbagai seminar hukum.

“Legal policy”

Gagasan Muladi untuk menjadikan BPHN sebagai lembaga independen sebenarnya menarik dikaji lebih lanjut, karena dalam praktiknya proses pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan—terutama RUU yang terkait politik—tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik yang amat dominan, terutama di DPR.

Selain itu, data menunjukkan, DPR periode 2004-2009 mengalami penurunan kinerja dalam bidang legislasi, terutama jika dibandingkan secara kuantitatif dengan kinerja dalam bentuk jumlah UU yang dihasilkan DPR periode 1999-2004.

Yang menarik dikaji—jika usulan Muladi bisa diterapkan—di antaranya pada titik mana dari proses pembuatan peraturan perundang-undangan BPHN dapat berperan? Apakah terbatas pada perumusan naskah akademik, perancangan pasal-pasal RUU, atau juga bisa berlanjut hingga proses pembahasan RUU dengan DPR?

Lebih lanjut juga harus dianalisis apakah BPHN akan berwenang untuk mengedit berbagai rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh lembaga di luar dirinya apabila rancangan itu dipandang tidak sesuai dengan legal policy yang telah digariskan? Gagasan untuk menjadikan sebagai lembaga independen juga menarik, tetapi harus dipikirkan dasar-dasar hukum yang akan menjadi dasar penyelenggaraannya.

Di luar persoalan itu, penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan dengan legal policy yang telah digariskan merupakan dimensi penting dari pembangunan hukum nasional. Hal ini harus diperjuangkan semua pihak yang mencita-citakan terwujudnya negara hukum.

Satya Arinanto Guru Besar Fakultas Hukum UI


Opini

Jumat, 16 Maret 2007

Petani, Kemiskinan, dan Reforma Agraria

Khudori

Bulan Maret ini Badan Pusat Statistik melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional. Survei berkala ini akan memotret kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan akan menjawab posisi terakhir kemiskinan di Indonesia.

Hasil survei akan diumumkan pada September 2007. Dengan garis kemiskinan Rp 152.847 per kapita per bulan (setara konsumsi 2.100 kkal), angka resmi jumlah warga miskin kini 39,1 juta orang (17,75 persen), meningkat 3,95 juta, ketimbang Februari 2005 yang 35,1 juta (15,97 persen).

Petani gurem di pedesaan

Siapa dan di mana orang miskin tinggal? Hasil Sensus Pertanian 2003 menyebutkan, jumlah rumah tangga petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar—milik sendiri maupun menyewa—meningkat 2,6 persen per tahun dari 10,8 juta rumah tangga (1993) menjadi 13,7 juta rumah tangga (2003).

Persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan juga meningkat dari 52,7 persen (1993) menjadi 56,5 persen (2003). Dari 24,3 juta rumah tangga petani berbasis lahan (land base farmers), 20,1 juta (82,7 persen) di antaranya dapat dikategorikan miskin.

Karena sebagian besar rumah tangga petani di Indonesia (73,4 persen) adalah petani padi/palawija, maka sebagian besar petani gurem adalah petani padi/palawija. Menurut Berita Resmi Statistik (September 2006), 63,41 persen penduduk miskin ada di daerah pedesaan.

Data-data itu menggambarkan dua hal: sebagian besar petani miskin dan sebagian besar orang miskin itu petani. Mereka tinggal di pedesaan. Data itu juga menunjukkan, kemiskinan yang diderita petani adalah kemiskinan struktural, kemiskinan aset, yang tidak bisa dipecahkan hanya dengan langkah karitatif, seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan tunai bersyarat.

Besarnya jumlah rumah tangga miskin ini tidak bisa dipandang sebagai insiden, harus dipandang sebagai sesuatu yang bersifat struktural, dan perlu langkah- langkah struktural dan radikal guna mengatasinya. Tanpa itu, kemiskinan akan menjadi virus laten yang sulit diberantas.

Sudah lama

Kemiskinan petani, terutama petani padi, sudah terekam lama. Setelah krisis, nilai tukar petani terus merosot. Artinya, perbandingan harga yang diterima dan dibayarkan petani kian menurun. Ini menjadi petunjuk, kesejahteraan mereka kian merosot dan miskin. Kini tingkat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi sebelum krisis dan keadaan sebaliknya terjadi di perkotaan.

Hal itu menandakan pengentasan kemiskinan di pedesaan lebih lamban. Kebijakan antipedesaan, seperti impor beras, penurunan harga pembelian gabah dan bea impor, hanya akan memperdalam tingkat kemiskinan. Yang diperlukan adalah beleid yang mempromosikan pedesaan.

Bagaimana mempromosikan pedesaan? Ada banyak cara. Untuk Indonesia, tangan Coelli dan Rao (2004) bisa dipinjam. Dengan menganalisis data 93 negara periode 1980-2000, keduanya menyimpulkan dua faktor terpenting yang berdampak negatif pada pertumbuhan produktivitas pertanian (pedesaan): ketimpangan pemilikan lahan dan kebijakan yang menekan desa tetapi menguntungkan kota.

Pada 1995, jumlah petani tunalahan di Jawa sebanyak 48,6 persen, meningkat jadi 49,5 persen (1999). Meski tak separah di Jawa, di luar Jawa cenderung sama. Pada 1995 jumlah petani tunalahan 12,7 persen, meningkat 18,7 persen (1999). Sebaliknya, 10 persen penduduk di Jawa memiliki 51,1 persen tanah (1995) dan jadi 55,3 persen (1999). Itu menunjukkan ketimpangan distribusi pemilikan tanah kian parah.

Beban industrialisasi

Sepanjang Orde Baru, petani dan pertanian memikul beban industrialisasi. Lewat politik pangan murah untuk menjaga stabilitas upah buruh, surplus pertanian mengalir ke industri. Prestasi swasembada pun tidak linear dengan kesejahteraan petani. Di China dan Korea Selatan, strategi itu dipakai. Bedanya, saat industri menghasilkan surplus, sebagian keuntungan dikembalikan ke pertanian. Yang terjadi di Indonesia sebaliknya, setelah diperas, pertanian ditinggalkan. Surplus industri dipakai buat konsumsi barang mewah, membangun properti dan dibawa ke luar.

Ini terjadi hingga kini. Misalnya, cukai rokok tiap tahun lebih Rp 30 triliun, lebih tiga kali dividen pemerintah dari BUMN. Ini menggambarkan pertanian berpotensi besar, tetapi kapital yang kembali ke pertanian tidak sebanding dengan yang keluar. Struktur yang mengisap dan menekan inilah yang membuat petani kian miskin. Membiarkan ketimpangan pemilikan lahan dan pengisapan pedesaan sama saja membiarkan petani tetap terbelenggu kemiskinan.

Dari sisi petani, agar bisa keluar dari kemiskinan, tanah, modal, pengetahuan, dan teknologi, serta akses pasar menjadi kebutuhan primer. Tidak cukup dengan redistribusi tanah (landreform). Sejarah mengajarkan, karena tidak didukung infrastruktur penunjang, redistribusi tanah ternyata menyebabkan produksi menurun beberapa tahun. Maka, perlu program penunjang, program plus, yakni perkreditan, penyuluhan, pendidikan, latihan, teknologi, pemasaran, manajemen, infrastruktur, dan lain-lain.

Inilah landreform plus atau reforma agraria. Karena itu, tekad Presiden Yudhoyono untuk membagikan enam juta dari 8,15 juta hektar lahan buat petani mulai 2007 harus dilengkapi program plus. Tanpa program penunjang, mustahil petani terentas dari lembah kemiskinan.

Khudori Peminat Masalah Sosial-Ekonomi Pertanian


Opini

Rabu, 21 Maret 2007

Ambivalensi Politik Internasional Jepang

Syamsul Hadi

Akhir-akhir ini, Pemerintah Jepang terus dikecam terkait isu budak seks (jugun ianfu) bagi pasukannya semasa Perang Dunia II.

Kecaman itu bermula dari pernyataan Perdana Menteri Shinzo Abe, tak ada bukti tentang para perempuan yang dipaksa Jepang menjadi penghibur semasa PD II, yang menimbulkan kemarahan dan menuai kritik dari berbagai negara Asia.

Muncul protes tambahan saat Abe menyatakan Jepang tak akan meminta maaf lagi atas isu jugun ianfu, setelah pernyataan maaf dinyatakan Sekretaris Kabinet Yohei Kono pada 1993, meski DPR AS mengesahkan resolusi yang mengimbau Jepang untuk meminta maaf (Kompas, 8/3).

Memanasnya kembali isu jugun ianfu sebenarnya amat merugikan politik internasional Jepang. Abe dalam pidato pertama di depan sesi reguler Diet (DPR) Jepang akhir Januari lalu mengangkat top agenda dalam tujuan politiknya, yaitu mengubah karakter rezim Jepang yang “pasif” jadi lebih aktif secara militer.

Dia menyerukan diskusi mendalam tentang revisi konstitusi dan mengharap agar Diet meloloskan undang-undang yang menyangkut prosedur sebuah referendum nasional yang dibutuhkan bagi revisi konstitusi. Ini terutama ditujukan pada Pasal 9 yang selama ini menjadi dasar “pacifisme” Jepang, di mana dinyatakan Jepang selamanya akan menolak perang dan “ancaman atau penggunaan kekerasan”, serta melarang pemilikan sebuah angkatan bersenjata.

“Pacifisme” dan dinamika eksternal

Abe menyampaikan tiga argumen bagi revisi konstitusi Jepang. Pertama, Jepang harus menciptakan konstitusi “dengan tangan sendiri”, sebuah ungkapan yang merujuk fakta, konstitusi Jepang ditulis pada masa pendudukan militer AS segera setelah kekalahan Jepang dalam PD II.

Kedua, menurut Abe, konstitusi itu tak lagi dapat merefleksikan nilai-nilai yang berkembang di Jepang saat ini.

Ketiga, Pasal 9, yang melarang Jepang menggunakan instrumen militer dalam penyelesaian sengketa internasional, harus direvisi sehingga Jepang dapat memainkan peran lebih besar dalam hubungan internasional.

Langkah strategis terpenting yang ditempuh pemerintahan Abe sebelum ini adalah menaikkan status Japan Defense Agency (JDA) menjadi sebuah Kementerian Pertahanan (Ministry of Defense/MoD) pada 9 Januari lalu. Sebagai subordinat kantor Perdana Menteri, JDA tidak mungkin mengambil langkah tanpa persetujuan kabinet. Sebaliknya, Kementerian Pertahanan yang baru dapat mengajukan program secara langsung kepada Diet dan mengajukan anggaran (budget) secara langsung kepada Kementerian Keuangan.

Dilihat dalam kacamata power politics, ambisi Abe untuk merevisi konstitusi jelas terkait naiknya ekonomi dan militer China. Jepang secara terbuka menyuarakan kekhawatiran atas peningkatan anggaran militer China tahun 2007 sebesar 17,8 persen atau menjadi 350,92 miliar yuan (sekitar 45,33 miliar dollar AS). Kekhawatiran Jepang atas militerisme China juga ditunjukkan dengan rencana Jepang membangun elektromagnetik kedua untuk memonitor aktivitas militer China (Kompas, 8/3).

Sejak masa Koizumi, Jepang telah menunjukkan keinginannya untuk meningkatkan peran internasional, dari sekadar diplomasi yang dititikberatkan pada penggunaan sarana dan tujuan ekonomi (Yen Diplomacy) kepada sebuah kebijakan yang menekankan “nilai-nilai universal” dalam politik luar negeri.

Dalam kunjungan terakhir ke Washington, 2006, Koizumi menandatangani pernyataan, AS dan Jepang akan bergandeng tangan bukan hanya dalam menghadapi ancaman bersama, tetapi juga untuk memajukan “nilai-nilai universal”, seperti kebebasan, HAM, demokrasi, ekonomi pasar, dan rule of law.

Abe meneruskan langkah Koizumi dengan visi yang lebih luas, yaitu mengusulkan terciptanya democratic security community yang melibatkan Jepang, AS, Australia, dan India di mana keanggotaannya didasarkan “nilai-nilai universal” itu. Jelas bukan suatu kebetulan, China tidak disebut oleh Abe sebagai negara yang memenuhi “kriteria nilai-nilai universal” itu.

Romantisme yang merugikan

Kondisi di mana Jepang merasa tidak aman dengan kekuatan militer China merupakan hal yang, secara power politics, bisa dipahami. Yang sedikit mengganjal bagi kita adalah pernyataan Abe saat mengumumkan keinginannya merevisi konstitusi bahwa dia akan mengambil langkah-langkah untuk menuju terwujudnya a beautiful country (utshukushiina kuni), yang dikonkretkan dalam reformasi pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai seperti public-spirit, kemandirian, mencintai komunitas dan bangsa, dan menanamkan kembali “perasaan moral” yang telah dinegasikan dalam masyarakat Jepang pascaperang.

Bila salah satu langkah dalam mewujudkan a beautiful country adalah penulisan sejarah nasional yang mengingkari kebrutalan militer Jepang di masa lalu, hal itu akan melahirkan keraguan tentang ketulusan Jepang menutup “semua pintu” bagi pengulangan kesalahan serupa di masa depan.

Pernyataan Abe yang secara terbuka “mengingkari” unsur pemaksaan Jepang atas diri para jugun ianfu dapat dilihat sebagai sebuah refleksi “romantisme politik” yang berakar pada konsepsi tentang a beautiful country yang digagasnya, yang berimplikasi pada kecenderungan menutup mata atas hal-hal yang “tidak indah” atas masa lalu Jepang.

Padahal adalah lebih gentle bagi Abe dan pemimpin Jepang saat ini untuk merumuskan masa lalu Jepang dengan lebih terbuka, “ringan” dan apa adanya. Generasi baru Jepang akan lebih matang bila dalam diri mereka ditanamkan keberanian untuk becermin dari kesalahan pendahulunya agar tidak terjebak kesalahan serupa di masa depan.

Makin cepat Jepang meninggalkan usaha-usaha penciptaan mitos (mythmaking) untuk menutupi kegelapan sejarahnya, makin cepat ia memenangkan trust di kalangan bangsa Asia dan dunia tentang ketiadaan maksud Jepang mengulangi aneka tindakan brutal dan agresif yang mengancam bangsa-bangsa lain. Bukankah itu salah satu kepentingan inti Abe dan pendukungnya?

Syamsul Hadi Direktur Eksekutif Centre for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI


Opini

Sabtu, 10 Maret 2007

“In Memoriam” Prof Koesnadi

Rosihan Anwar

Sekretaris AJ Abuhasan Asy’ari mengatakan, tanggal 13 Maret 2007 akan digelar pertemuan memperingati HUT Ke-80 Koesnadi yang lahir di Manonjaya, Tasikmalaya, 9 Desember 2006.

Manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Prof Koesnadi meninggal dalam kecelakaan Garuda di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, 7 Maret 2007. Almarhum duduk sederet dengan Din Syamsuddin—Ketua Umum PP Muhammadiyah—yang selamat. Prof Koesnadi meninggal dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Yogyakarta, tempat ia mengabdi sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada (1986-1990) dan menjadi Ketua Majelis Wali Amanat UGM (2002-2004).

Samar-samar saya ingat sosok Koesnadi di zaman Jepang sebagai siswa sekolah menengah tinggi Jakarta. Dia adalah putra Gaos Hardjasoemantri yang saya kenal saat menjadi wartawan surat kabar Asia Raja. Gaos, pegawai tinggi pangreh praja, belajar di Bestuurs Academis Hindia Belanda dan di zaman revolusi (1945-1946) menjabat sebagai Residen Republik di Bogor. Gaos adalah urang Sunda keturunan menak, seorang budayawan.

Menurut sejarawan Rushdie, SMT Jakarta adalah “sekolah unik”, melahirkan banyak tokoh di masyarakat, seperti Eddy Djukardi di Pertamina, Urip Santoso di ALRI, Nunu Haryati Menteri Sosial, Koesnadi di dunia pendidikan, lingkungan hidup, kebudayaan, dan lain-lain.

Bercelana pendek

Saat menjadi Tentara Pelajar, Koesnadi yang bergerilya di daerah Brebes, Jawa Tengah, nyaris ditangkap Belanda. Ia lolos karena bercelana pendek, dikira siswa sekolah. Dia pernah ditugaskan Kolonel Alex Kawilarang yang beroperasi di Bogor-Sukabumi untuk membawa harta karun yang dipendam Jepang di Jawa Tengah untuk dikembalikan ke Pemerintah Republik sebagai milik negara. Tugas itu dikerjakan Koesnadi dengan baik, tanpa korupsi, jujur, dan idealisme.

Seusai studi di Fakultas Hukum UGM tahun 1964 (doktor dari Universitas Leiden, 1981), Koesnadi menjadi Direktur Pendidikan Tinggi (1969-1974), Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Den Haag, Belanda (1974- 1980), Sekretaris Menteri Negara PPLH/KLH (1980-1986), Rektor UGM (1986-1990, anggota MPR (1987-1992), anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1998-2003), Visiting Professor di Halifax, Canada; Research Fellow di Wassenaar, Netherland, dan lainnya.

Sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Den Haag, ia berhasil mengusahakan kembalinya benda-benda budaya ke Indonesia, antara lain patung Prajnaparamita (Ken Dedes); lukisan Raden Saleh, yakni penangkapan Pangeran Diponegoro; perhiasan Sultan Lombok yang dirampas Belanda saat melakukan Strafoxpaditie ke Mataram, Lombok.

Ia menulis buku dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Sebagai pakar hukum lingkungan dapat dimengerti jika ada judul seperti Hukum Tata Lingkungan, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Enviromental Legislation in Indonesia.

Akademi Jakarta

Di antara tanda penghargaan yang diterima Koesnadi ada Bintang Mahaputera Utama (2004), Ufficier in de Orde van Oranje Nassau (Belanda) 1980. Ia sibuk memimpin misi kebudayaan Indonesia ke luar negeri. Pada pertengahan tahun 1980, saya kesomplok dengan Koesnadi di Bandara Tokyo. Ia baru pulang dari Eropa menuju Jakarta lewat Bali, saya pulang dari Hawaii ikut seminar tentang bahasa di East-West Centre. Karena pertemuan itu bersifat casual atau sambil lalu, Koesnadi hanya “senyum nabi” dan saya mengangguk santun.

Saya baru mengenal baik Koesnadi sejak tahun 2002 saat kami duduk dalam Akademi Jakarta. Saya mempelajari wataknya dan lebih mesra. Eddy Djokardi berkata, Koesnadi punya “sifat luwes”, menurut Abuhasan, ciri Koesnadi ialah “keterbukaan dan keseimbangan”. Saya berpendapat, Koesnadi kadang “suka mengambang”, “jangan konflik”, padahal dalam lingkungan AJ yang anggotanya “vokal”, punya “ego besar” dan rupa-rupa kompleks, bentrok pendapat tidak selalu dapat dielakkan, sehingga keputusan kadang sulit diterima.

Meski demikian, pada hemat saya, Koesnadi sebagai Ketua AJ berhasil dalam mengintrodusir cara pemilihan baru anggota-anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), menata Penghargaan Akademi Jakarta kepada seniman, budayawan yang berhak di bidang seni kreatif musik, arkeologi, kajian sastra, seni tari, seni lukis, dan sebagainya. Dia juga menggelar seminar mengeksplorasi wacana menukik di bidang bahasa Indonesia, arkeologi, penerjemahan, dan dokumentasi.

Meninggalnya Prof Dr Koesnadi Hardjasoemantri menimbulkan kehampaan di kalangan AJ, berbagai lembaga perguruan dan pendidikan di mana almarhum aktif. Semoga Tuhan mencatat amal baik guru besar (emeritus) Hukum Lingkungan ini dan menerima arwahnya di sisi-Nya.

Rosihan Anwar Wartawan Senior


Opini

Jumat, 09 Maret 2007

 

Kecelakaan Pesawat (Lagi)

Danang Parikesit

Pesawat naas Garuda GA-200 Jakarta-Yogyakarta meninggalkan duka mendalam, menambah nilai merah rapor Departemen Perhubungan dan menjadi lembaran hitam dalam sejarah transportasi di Indonesia.

Beberapa pihak bahkan mulai menilai kemungkinan ada sabotase karena kompetisi tidak sehat. Hal itu mungkin merupakan pemikiran spekulatif meskipun Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan polisi harus mengembangkan segala kemungkinan penyebab kecelakaan fatal tersebut.

Kecelakaan GA-200 juga memunculkan berbagai pertanyaan. Ada apa dengan pesawat Garuda Indonesia? Amankah bandara yang digunakan selama ini? Seriuskah pemerintah mengupayakan keselamatan penerbangan?

Yang pasti, dampak kecelakaan ini adalah rusaknya kepercayaan dunia internasional pada sistem transportasi di Indonesia. Indonesia menjadi semakin terkenal sebagai negara yang tak memiliki sistem penjaminan keselamatan bagi pengguna angkutan umum. Akan semakin sulit bagi Garuda Indonesia untuk bergabung dengan berbagai aliansi global seperti Star Alliance atau OneWorld, padahal kunci keberhasilan maskapai penerbangan modern terletak pada kemampuan perusahaan bersinergi dengan maskapai lain.

Dua hal penting

Kecelakaan pesawat Garuda di Yogyakarta memberi dua pelajaran penting tentang keselamatan angkutan udara di Indonesia.

Pertama, aspek keselamatan bukan hanya persoalan maskapai berbiaya murah, tetapi juga persoalan sistem penjaminan keselamatan angkutan udara di Indonesia. Pertumbuhan jumlah lalu lintas udara tak diimbangi upaya pemeriksaan yang lebih mendalam dari pesawat yang akan terbang.

Meski meningkat, jumlah petugas penilai keselamatan penerbangan tak mampu mengimbangi jumlah armada dan bandara yang harus diperiksa serta dipelihara ketelitiannya. Pertumbuhan lalu lintas udara juga membuat Bandara Adisutjipto yang memiliki panjang landasan pacu terbatas dan kualitas permukaan yang buruk memberi comfort level bagi pilot dan penumpang yang rendah. Kondisi teknis bandara, kualitas pesawat, dan tekanan kerja yang berat memberi lahan subur bagi kemungkinan terjadinya kecelakaan, insiden, dan menyebabkan safety management system tak optimal. Jadi, ini bukan persoalan satu atau dua maskapai, tetapi masalah sistem penjaminan keselamatan transportasi udara secara keseluruhan.

Kedua, persoalan yang lebih besar adalah kegagalan regulasi di sektor perhubungan untuk mengawal privatisasi di sektor ini. Perubahan yang dilakukan mulai tahun 1990 hingga deregulasi pascakrisis ekonomi yang memberi kesempatan sektor swasta menjadi operator angkutan udara terbukti justru memberi pil pahit. Karena itu, pemerintah perlu segera melakukan audit teknis dan keuangan menyeluruh kepada seluruh maskapai penerbangan serta pengelola bandara hingga ke struktur biaya yang biasanya merupakan rahasia perusahaan. Ini akan memberi pemahaman lebih baik mengenai kemungkinan kecurangan yang dilakukan perusahaan yang merupakan kecurigaan masyarakat luas.

Janji yang terlupakan

Desakan agar Menteri Perhubungan mundur? Mundur mungkin bukan solusi meski ketidakpuasan masyarakat atas kinerja departemen dan Menteri Perhubungan dapat dimengerti.

Yang penting dalam kasus ini justru tuntutan agar Menteri Perhubungan memiliki road map jelas dalam mengurai benang kusut di departemennya. Presiden Yudhoyono perlu memberi waktu cukup tetapi pasti bagi Menteri Perhubungan untuk menuntaskan dan memenuhi beberapa janji yang seolah terlupakan.

Pembatasan usia pesawat merupakan langkah pragmatis yang perlu didukung sebab akan memberi instrumen pengawasan yang masuk akal karena perubahan sistem pemeriksaan laik terbang akan membutuhkan waktu lama.

Satu tahun ke depan akan menjadi ujian apakah Menteri Perhubungan sanggup mengemban amanat masyarakat untuk melakukan reformasi mendasar dalam menjamin keselamatan angkutan udara Indonesia.

Danang Parikesit Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta


Opini

Rabu, 14 Maret 2007

Lelucon Politik

Budi Darma

Dalam The Act of Creation, Arthur Koestler menyatakan, lelucon adalah salah satu kebutuhan manusia.

Dan karena manusia sanggup menciptakan lelucon, maka manusia adalah makhluk kreatif. Karena dalam banyak hal kebutuhan manusia bersifat universal, maka lelucon pun sering memuat masalah universal, termasuk lelucon politik, dengan obyek perilaku politikus. Sikap sinis terhadap politikus melahirkan istilah zoon politicon, yaitu politikus bukan makhluk biasa seperti manusia umumnya, tetapi binatang yang berpolitik.

Karena sikap sinis terhadap politikus adalah universal, maka lelucon politik di Perancis bisa berlaku di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Dalam lelucon politik Perancis sebagaimana yang dikutip Ida Sundari Husen dari UI dikisahkan, pada suatu hari sebuah koran menurunkan tulisan Lima Puluh Persen Politikus adalah Bajingan. Setelah mendapat protes keras dari politikus yang merasa terpukul, dengan gaya serampangan redaksi koran itu menurunkan tulisan lain, Lima Puluh Persen Politikus Bukan Bajingan.

Lelucon ibarat asap, dan realita ibarat api. Jika kita berhadapan dengan asap dan api, pasti ada yang tidak beres. Ketidakberesan yang berlarut-larut akan menimbulkan kritik. Manakala kritik tidak mempan, muncul kritik berupa lelucon. Masyarakat putus asa menyaksikan ketidakberesan, dan karena tidak mampu merombak keadaan, kemudian muncul kebencian.

Mencari kekuasaan

Dalam konteks Indonesia, sumber keputusasaan dan kebencian adalah perilaku para politikus sendiri. Karena politik tidak bisa lepas dari kekuasaan, dan barometer utama kekuasaan adalah ibu kota, maka peran perilaku politikus di Ibu Kota dapat dianggap sebuah miniatur perilaku politikus umumnya.

Pernah, misalnya, rakyat Jakarta bersedih karena banjir merusak kehidupan mereka, ternyata ratusan politikus datang ke Jakarta untuk kepentingan sendiri dengan dalih agar hubungan mereka dengan rakyat lebih terjamin. Agar perjuangannya berhasil, mereka menginap dan mengadakan pertemuan di hotel-hotel mewah.

Barang siapa mengikuti pola pikir para politikus akan tahu, orientasi mereka adalah kekuasaan. Karena itu jangan heran, manakala pada masa Pemilu 2003, sejumlah elite politik dengan penuh keyakinan mengatakan, negara tidak akan jalan tanpa partai politik. Dengan demikian, untuk mencapai kekuasaan, siapa pun orangnya harus menjunjung tinggi partai politik sebagai sesembahannya.

Dengan dalih untuk kepentingan rakyat, bisa diramalkan, makin mendekati pemilu jumlah partai akan bertambah drastis. Harian Kompas (2/3/2007) memberitakan, dalam menghadapi Pemilu 2009, sekarang telah berdiri 45 partai politik baru.

Pernyataan Akbar Tandjung sebagai politikus berpengalaman pasti benar, “partai politik hanya untuk mencari kekuasaan” (Kompas, 7/3/2007). Jalan untuk menuju kekuasaan diatur kingmakers, yaitu orang-orang yang atas nama rakyat mengatur posisi para pejabat dari pusat sampai daerah demi kepentingan partai masing-masing. Melalui kingmakers, kekuasaan yang katanya untuk kepentingan rakyat dibagikan kepada para pion, yaitu pejabat dari pusat sampai daerah.

Di balik kingmakers ada kekuasaan, dan di balik kekuasaan pasti ada uang. Kekuasaan dan uang telah menjadi saudara kembar siam, tentu saja, katanya, untuk kepentingan rakyat.

Karena semua katanya bersumber dari kepentingan rakyat, maka secara tidak langsung rakyat harus menghidupi partai politik dan pionnya. Demi kepentingan rakyat, begitu para pion mencapai ambisi yang berarti mencapai jumlah uang yang diinginkan, para pion harus mempersembahkan sebagian uangnya kepada partai, tentu saja yang juga diambil dari rakyat.

Politikus dan selebriti

Batas antara selebriti dan politikus menjadi tipis. Masyarakat akan bangga manakala melihat selebriti hidup bermewah-mewah dan kecewa jika menyaksikan selebriti hidup sederhana, apalagi terlunta-lunta, kecuali jika selebriti itu sudah tidak laku. Makin banyak selebriti muncul, makin bangga pula masyarakat. Bagai selebriti, politikus harus hidup mewah, entah dari mana sumber kemewahannya. Politikus, juga bagai selebriti, harus pandai berlagak, bersandiwara, dan menguasai bahasa tubuh dengan baik, terutama jika disorot kamera televisi.

Namun, selebriti dan politikus mau tidak mau pasti berbeda. Kemewahan selebriti dinikmati masyarakat karena dengan menyaksikan kemewahannya, masyarakat mencapai katarsis wishful thinking-nya. Masyarakat ingin gagah, cantik, hidup mewah, dan lain-lain yang hanya ada dalam impian, dan dengan menyaksikan gaya hidup selebriti, dalam benaknya masyarakat mengindentifikasi diri sebagai selebriti.

Jika selebriti sebagai aktualisasi wishful thinking, bagi rakyat politikus adalah gantungan harapan kehidupan nyata. Rakyat tahu, mereka diperalat politikus, tetapi tidak berdaya. Ketidakberdayaan bisa menimbulkan sikap apatis, yang akhirnya memperbesar jumlah golput.

Kecuali makin mendekati pemilu rakyat tahu jumlah partai bertambah drastis, rakyat juga tahu, jumlah bajing loncat makin banyak. Alasan seseorang menjadi bajing loncat, dengan enaknya pindah dari satu ke partai lain, jika perlu dengan mengkhianati partai yang telah dijadikan sandaran hidup mewahnya, pasti akan bermuara pada kepentingan rakyat. Karena melalui partai lama mereka tidak mendapat kedudukan, maka guna menyalurkan aspirasinya untuk kepentingan rakyat mereka meloncat ke partai lain untuk kepentingan sendiri yang lebih menguntungkan. Rakyat dijadikan alasan. Konotasi bajing loncat sebetulnya negatif, yaitu bajingan yang suka meloncat dari satu truk pengangkut barang ke truk pengangkut barang lain.

Rakyat tahu, makin mendekati pemilu dan pilkada pasti jumlah pion yang merasa diperlukan rakyat makin banyak. “Sebetulnya saya tidak ingin jabatan itu, tetapi karena rakyat mendesak untuk menjalankan amanah rakyat, saya terpaksa ikut bertanding” adalah klise yang selalu terdengar. Maka, jangan heran jika dalam lelucon politik Perancis, judul Lima Puluh Persen Politikus adalah Bajingan dengan mudah diralat menjadi Lima Puluh Persen Politikus Bukan Bajingan.

Budi Darma Sastrawan


Opini

Jumat, 09 Maret 2007

Hidup di Negeri Petaka

Aloys Budi Purnomo

Negeri kita yang selama ini dikenal sebagai gemah ripah loh jinawi telah berubah wajah. Siapa pun kita yang hidup di Indonesia ternyata ada di bawah bayang-bayang maut!

Maut terus merenggut bukan sebagai kewajaran, tetapi dalam skala besar dan massal akibat bencana dan musibah.

Negeri maut

Tahun 2004, gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam menewaskan hampir 200.000 orang. Ratusan ribu hektar sawah lumat. Ribuan sekolah, masjid, rumah penduduk, dan rumah sakit rata tanah.

Tahun 2005, gempa 8,7 skala Richter menimpa Pulau Nias menyusul gempa empat bulan sebelumnya. Ratusan warga tewas. Tahun 2006, gempa menimpa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lebih dari 5.000 warga direnggut maut. Lebih dari 100.000 rumah warga ringsek.

Tahun 2007, bencana tanah longsor di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, merenggut puluhan orang. Disusul gempa di Sumatera Barat, yang menewaskan sedikitnya 70 orang.

Maut bukan hanya melalui bencana alam, tetapi juga kecelakaan lalu lintas di darat, laut, dan udara. Belum hilang trauma akibat musibah di laut yang terjadi akhir tahun 2006 dan awal tahun 2007, kita dientak terbakar (dan tenggelamnya bangkai) KMP Levina I, yang merenggut belasan orang. Sebelumnya, KMP Senopati merenggut puluhan jiwa.

Duka akibat kecelakaan dan hilangnya AdamAir pada awal 2007 belum sirna, kita diguncang musibah Garuda yang menghanguskan 21 orang di Yogyakarta (7/3).

Setiap bencana dan musibah terjadi, puluhan orang serentak direnggut maut. Maut yang merenggut jiwa manusia seketika dalam jumlah yang “fantastik”, bagi kita bukan hal baru. Maut merenggut bukan hanya karena bencana dan musibah kecelakaan, tetapi juga karena kekerasan dan kesewenang-wenangan.

Kita mencatat, dalam rentang lima tahun, 1998-2003, di masa transisi demokrasi pada era reformasi, maut merenggut 12.651 orang mulai dari Sabang (Aceh) hingga Merauke (Papua).

Jumlah angka maut itu menegaskan, betapa kita sebenarnya hidup di negeri maut. Maut merenggut karena bencana, musibah, maupun kekerasan! Maut terjadi karena faktor alam (bencana) maupun faktor manusia (musibah dan kekerasan). Data maut yang merenggut jiwa rakyat akibat kekerasan dan kesewenangan masih dapat dilengkapi dengan jumlah korban rezim Orde Baru terhadap mereka yang mendapat stigma PKI dan harus “dihabisi”!

Hargai kehidupan

Fenomena maut yang dengan mudah merenggut masyarakat warga (civil society) menantang kita semua, terutama elite politik dan pemerintahan negeri ini, untuk memikirkan strategi mengubah ancaman maut menjadi budaya menghargai kehidupan. Strategi ini dapat ditempuh minimal melalui dua cara.

Pertama, kian kita sadari, betapa kita tidak hanya hidup dalam Ring of Fire (Lingkaran Api geografis) yang sewaktu- waktu dapat mendatangkan bencana, khususnya gempa dalam skala besar. Kesadaran ini mestinya mendorong pemerintah membuat berbagai persiapan yang diperlukan dalam menghadapi bencana agar bila bencana terjadi, pemerintah dapat bereaksi cepat, tanggap, efisien, dan efektif demi keselamatan rakyat.

Persiapan menghadapi bencana alam tidak hanya sebatas konsientisasi (penyadaran) terhadap warga, tetapi juga antisipasi dana melalui RAPBN. Dengan demikian, seperti kerap kita dengar, tidak perlu ada alasan pemerintah kehabisan dana untuk mereka yang tertimpa bencana. Juga tidak perlu terjadi, pemerintah “ingkar janji” memberikan santunan kepada rakyat yang tertimpa bencana.

Kedua, mencermati bahwa musibah alam yang terjadi kerap kali disebabkan oleh faktor manusia, maka pemerintah perlu bertindak tegas terhadap oknum personal maupun institusional yang sewenang-wenang merusak alam demi kepentingan ekonomis pribadi maupun kelompok.

Untuk menunjang upaya ini, kepada seluruh masyarakat perlu diserukan pentingnya menjaga dan meningkatkan keutuhan alam ciptaan. Sebagaimana ditengarai oleh Jay B McDainel dalam Earth, Sky, Gods and Mortals, Developing an Ecological Spirituality, kita perlu peka menangkap tanda-tanda alam. Manusia tidak akan memiliki masa depan tanpa mendengarkan suara alam. Dengan mendengarkan tanda-tanda alam, kita mulai menghargai masa depan kehidupan.

Ketiga, terkait maut yang merenggut akibat kekerasan, kita semua secara lintas agama perlu kian saling bersatu untuk menjadikan republik ini sebagai republik yang beradab dan berperikemanusiaan.

Dengan cara-cara itulah, kita dapat mewujudkan damai sejahtera meski kita hidup di negeri maut!

Aloys Budi Purnomo Rohaniwan; Pemimpin Redaksi Majalah INSPIRASI, Lentera yang Membebaskan, Semarang


Opini

Senin, 12 Maret 2007

Keadilan, Ziarah Artikulatif

BUDIARTO DANUJAYA

Semakin gamblang, ke mana sandiwara prosedural tuntutan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc terkait kasus Trisakti, Semanggi I, II, dan kerusuhan Mei 1998 akan dimuarakan.

Dalam rapat tertutup Bamus DPR, Selasa (6/3), 6 fraksi menolak pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM berat, dan hanya 2 fraksi yang menyetujuinya.

Peristiwa ini melengkapi kekhawatiran, upaya pencarian keadilan para korban HAM akan kandas lewat impunitas politis terselubung, yakni pembebasan dari tuntutan pelanggaran hukum lewat permainan prosedur politik, persis seperti terjadi pada DPR periode sebelumnya.

Kekhawatiran ini berangkat dari kesadaran, tersangka sementaranya adalah para tokoh yang bukan hanya masih kokoh dalam percaturan politik nasional, tetapi juga berasal dari anasir yang pascapemilu justru ditengarai telah pulih dari cedera politik masa lampaunya.

Gamblangnya, konstelasi politik pasca-Pemilu 2004 kian tak sanggup mengubah tarik-menarik kepentingan politik yang cenderung melalaikan bahwa hukum pertama dan terutama merupakan sarana menjejaki keadilan. Betapa pun hukum menyangkut prosedur, tetapi bukan semata-mata perkara prosedural seperti wujud banal politik pada tafsir sewenang-wenang atas model demokrasi formalistis. Tidakkah proses politik seharusnya berhenti saat proses hukum dimulai?

Banyak kata “prosedur”

Sandiwara prosedural itu harus kita prasangkai sejak Komisi III DPR dan Kejaksaan Agung saling lempar tanggung jawab ihwal siapa yang harus mendahului berinisiatif menindaklanjuti penemuan Komnas HAM. Sejak itu, kata “prosedur” bertaburan sebagai kiat mengelit dari beban politis mengambil inisiatif.

Bagi Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, secara prosedural DPR seharusnya berinisiatif lebih dulu dengan mengirim surat permintaan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc kepada Presiden. Alasannya, jika sudah melakukan penyidikan, apalagi mengajukan tuntutan, dan DPR menganggap peristiwa ini bukan pelanggaran HAM berat, Pengadilan HAM Ad Hoc pun tak terbentuk, tentu jadi konyol. Sementara Komisi III DPR beranggapan, secara prosedural, penyidikan sebaiknya dimulai, karena jika sebaliknya sudah disetujui pembentukan pengadilannya dan ternyata penyidikan tak berkembang menjadi tuntutan, juga menjadi konyol.

Ketika Komisi III DPR berkirim surat kepada pimpinan DPR, Ketua DPR Agung Laksono melempar keputusan mengambil inisiatif ini ke Bamus DPR. Alasannya, ini bukan kewenangan alat kelengkapan, badan, atau pimpinan DPR. “Ini prosedur saja,” ujarnya (28/2). Ketika Bamus DPR “menolak” pengagendaan masalah ini dalam rapat paripurna, Ketua Fraksi Golkar Andi Mattalatta mengatakan seharusnya Komisi III melaporkan dulu kajiannya ke pimpinan DPR, bukan ke Bamus. Lagi-lagi, “ada masalah prosedur” (7/3).

Memang, hukum juga sebentuk prosedur, sebuah tata cara sehingga pelaksanaan hukum yang baik tak boleh grasah-grusuh menabrak prosedur. Namun, bagi yang pernah menyenggol bemper birokrasi di negeri ini tentu maklum, entah mulai kapan “atas nama prosedur” menjadi cara paling lazim untuk menyesatkan perkara ke rimba raya sehingga membuat mereka yang berkepentingan putus asa dan mundur teratur. Menilik bilangan waktu berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang mendekati satu dasawarsa, tentu tak butuh penalaran genius untuk menangkap kesejajaran strateginya.

Ruang kesadaran demokratis

Kekhawatiran ini menuntut kita saksama, sebagai sebentuk prosedur, hukum seharusnya sekadar tata cara dalam proses menjejaki “keadilan”. Jadi, jadi bukan— bahkan tak pernah—menjadi bentuk nyata dan final apalagi bisa menggantikan keadilan itu sendiri. Dengan demikian, bukan prosedur sebagai derivasi hukum yang harus didewa-dewakan—sehingga membuat berpuas diri seolah mengikuti prosedur sudah sama dengan melaksanakan fitrah keadilan—tetapi keadilan itulah yang seharusnya menjadi muara nilai, menjadi sasaran utama dan akhir proses hukum. Secara harfiah artinya, hentikan proses politik yang memalukan itu dan mulailah mengagendakan kehadiran sebuah pengadilan yang memadai untuk mewadahi rasa keadilan para korban.

Dalam hubungan antara hukum dan keadilan, senantiasa terkandung makna penangguhan (suspended relation), karena perwujudan keadilan dalam sebuah praksis hukum adalah rangkaian proses utopis yang tak pernah tuntas, menilik perwujudan keadilan tak akan pernah sepenuhnya dilandasi oleh alasan-alasan legal yang memadai (Derrida: 1992 & 1997).

Dengan demikian, dalam proseduralnya, keadilan harus selalu menjadi titik tuju ziarah artikulatif dari hukum sebagai sebentuk prosedur menjejaki “keadilan” sehingga hubungan keduanya ditandai proses ulang-alik pencocokan-penyempurnaan yang tak berkesudahan.

Jika keadilan hendak dijadikan salah satu tujuan praksis politik, jarak teoretis antara hukum dan keadilan harus disadari dan dijaga, seperti halnya sebaliknya jarak praksis antarkeduanya harus didekatkan. Dengan demikian, terbuka rongga teoretis yang menjamin semua pihak di masyarakat untuk ikut memberi artikulasi dalam pembentukan hukum sebagai pemampatan penafsiran yang hidup dalam masyarakat mengenai “K”eadilan yang ideal itu.

Kiranya, rongga inilah yang disebut ruang kesadaran demokratis karena jarak teoretis antara hukum dan keadilan lalu menjadi landasan konstitutif—jadi yang membuat ada dan menjamin kehadiran—ruang publik. Dalam arti, rongga ini menyediakan ajang terbuka bagi segenap pihak untuk berpartisipasi dalam saling kritik, kontrol, sisip dan susup dalam menafsir perwujudan keadilan yang paling memadai bagi masyarakat pendukungnya.

Jelas, mengagul-agulkan prosedur mengatasi rasa keadilan para korban justru semacam penutupan ruang politik (political closure) karena mengidap miopia. Rabun jauh mengakibatkan kegagalan melihat jarak utopis idealitas keadilan dalam sebuah praksis hukum yang penting bagi politik demokrasi sehingga malah mengira prosedur dan keadilan adalah dua perkara yang berimpit belaka.

Kecenderungan ini merupakan kepura-puraan politis yang berbahaya karena secara tak langsung merupakan kekerasan politik atas hukum, atas rasa keadilan para korban. Perlu diingat, dari kacamata korban, kejahatan HAM mempunyai perbedaan hakiki dibandingkan korupsi. Korban kejahatan HAM selalu beridentitas. Karena itu selalu berwajah dan berkerabat, sehingga mengandaikan mulut takkan pernah berhenti menguarkan kegusaran akan rasa ketidakadilan. Sebuah bom waktu bagi kesejahteraan politik kita.

Sebuah proses hukum sebagai penjejakan keadilan sejatinya tak membutuhkan legitimasi politik, sehingga izin politik dari siapa pun, termasuk DPR maupun Presiden, bagi penyidikan atas bentuk kejahatan apa pun, seyogianya tak perlu.

BUDIARTO DANUJAYA Pengajar Filsafat Politik Departemen Filsafat UI


Opini

Jumat, 09 Maret 2007

Musibah dan Pariwisata Indonesia

AB Susanto

Hampir serentak bencana menerpa, longsor di Manggarai, gempa di Sumatera Barat, kecelakaan pesawat Garuda di Yogyakarta. Daerah-daerah itu boleh dikata sebagai tujuan wisata. Adakah bencana beruntun itu memengaruhi pariwisata Indonesia meski bukan untuk menjadi kambing hitam?

Keadaan ini justru menjadi pelajaran berharga untuk mengantisipasinya. Kegiatan strategis public relation untuk luar negeri harus digalakkan. Apalagi sebagian korban pesawat Garuda adalah warga Australia dan Jepang yang merupakan pasar tradisional pariwisata kita.

Menurut Badan Pusat Statistik, selama 2006, kunjungan wisatawan ke Indonesia turun 2,61 persen menjadi 4,87 juta dibanding tahun sebelumnya. Pemasukan juga turun 2,22 persen menjadi 4,4 miliar dollar AS. Sementara Malaysia justru mengalami pertumbuhan 6,8 persen dengan menerima 17,54 juta kunjungan dan kenaikan pendapatan 13 persen. Singapura menerima 8,1 miliar dollar AS dari 9,7 juta kunjungan. Tahun ini Singapura menargetkan 10,2 juta kunjungan, bahkan tahun 2015 targetnya 17 juta kunjungan. Sementara untuk 2007 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) menargetkan 6 juta kunjungan.

Struktur mengikuti strategi

Upaya yang dikaji Depbudpar di antaranya membentuk Badan Pariwisata Indonesia atau Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang berarti berbicara mengenai struktur organisasi. Saat berbicara mengenai struktur, kita harus membahas strategi. Structure follow strategy. Bagaimanakah strategi pariwisata kita? Kita simak strategi Singapura yang memakai Badan Pariwisata dan Malaysia yang memakai Badan Promosi Pariwisata.

Badan Pariwisata Singapura dibentuk untuk mengembangkan pariwisata sekaligus sebagai key driver ekonomi. Terlahir dengan nama Badan Promosi Pariwisata Singapura untuk mengoordinasikan hotel, maskapai penerbangan, dan biro perjalanan dalam mempromosikan gambaran keseluruhan dari sebuah destinasi. Tahun 1997 menjadi Singapore Tourism Board sebagai refleksi dari perannya yang lebih luas. Enam tahun kemudian mereorganisasi strukturnya dengan pembentukan delapan unit pariwisata strategis.

Singapura memang cerdik, dan strategi mereka berhasil. Berdasar International Congress and Convention Association, tahun 2006 Singapura menempati peringkat kedua tuan rumah 125 konferensi, sedikit di bawah Vienna (129 konferensi). Dan Singapura berambisi jadi nomor satu. Badan Pariwisata Singapura menyediakan dana besar untuk mendorong perkembangan industri BTMICE (Business Travel, Meetings, Incentive Travel, Conventions, and Exhibitions). Mereka meningkatkan program pemasaran global agar Singapura menjadi tujuan utama BTMICE dan terus menambah fasilitasnya.

Cetak biru strategis Badan Pariwisata Singapura tahun 2015 menjadikan BTMICE sebagai pendorong utama pertumbuhan pariwisata. Tahun lalu, 26 persen kunjungan wisatawan terkait BTMICE dan kontribusinya mencapai 30 persen penerimaan pariwisata, yang akan ditingkatkan jadi 55 persen tahun 2015.

Jika mencermati langkah- langkah Singapura, awalnya mereka lebih menekankan pemasaran fasilitas melalui Badan Promosi Pariwisata. Sejak menjadi Badan Pariwisata Singapura, mereka mendapat kewenangan melakukan strategic turn arround dengan merevitalisasi “wisata tradisional” dan memperluas cakupannya, terutama BTMICE, bahkan kesehatan dan pendidikan. Pemikiran yang jeli.

Di negara seluas Singapura, jika sekadar jalan-jalan dan melihat atraksi wisata, berapa lama wisatawan akan tinggal dan kembali lagi? Dengan sekitar 7.000 perusahaan multinasional yang berkantor di Singapura, tepat menjadikan BTMICE sebagai tulang punggung pariwisata.

Malaysia sukses menangguk wisatawan karena lebih menekankan wisata “tradisional” dan memakai “kendaraan” Badan Promosi Pariwisata. Misinya memasarkan Malaysia sebagai destinasi wisata unggul dan menjadikan sebagai kontributor utama pembangunan sosial-ekonomi. Tujuannya, menimbulkan kesadaran tentang budaya, atraksi, dan “keajaiban yang unik” Malaysia. Sasarannya meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperpanjang waktu tinggal. Sederhana, tetapi efektif. Tiga perempat wisatawannya berasal dari Singapura, Thailand, Indonesia, dan Brunei Darussalam!

Bagaimana dengan kita? Jika ditelusuri, masalah yang mendesak adalah menurunnya kunjungan. Artinya, “pekerjaan rumah” yang utama adalah memanfaatkan “kapasitas terpasang”. Tingkat hunian banyak hotel rendah. Kehadiran Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang lebih fokus pada kegiatan pemasaran berdampak lebih nyata, termasuk menghadapi kasus-kasus bencana di Sumbar dan Yogyakarta. Kegiatan lain dipegang Depbudpar. Di masa datang, ketika “kapasitas terpasang” termanfaatkan, dikaji perlunya Badan Pariwisata Indonesia.

Kita tidak perlu wacana yang canggih, tetapi minim aksi. Kita dapat berpikir sederhana seperti Malaysia, tetapi diikuti aksi nyata. Misalnya bisa memulai dari “wisatawan tradisional”, seperti Australia dan Singapura. Sebagai perbandingan sekitar 9,6 juta kunjungan ke Malaysia berasal dari Singapura. Bukankah ini mirip Singapura-Batam dan Australia- Bali?

Biaya lebih kecil, hasil besar

Investasi dan ekspor yang didengungkan hanya meningkat gradual, dengan upaya dan biaya besar. Sementara pariwisata, dengan upaya dan biaya lebih kecil akan memberi hasil besar. Hasil studi UNDP bersama USAID meneguhkan, pariwisata merupakan sektor unggulan perekonomian Indonesia dengan multiplier effect terbesar. Pariwisata harus menjadi pilar ekonomi, seperti tetangga. Kesempatan kerja yang tercipta akan mengurangi pengangguran. Diperkirakan pada 2020 perjalanan wisata dunia mencapai 1,6 miliar orang, 438 juta orang di antaranya akan ke kawasan Asia Pasifik. Prospek yang menantang bagi kepariwisataan Indonesia dan berbenah untuk menyongsongnya.

Terlepas dari musibah yang terjadi, potensi pariwisata Indonesia amat besar, dengan keanekaragaman sumber daya alam dan budaya. Negara dengan 17.500 pulau dan 81.000 kilometer garis pantai amat potensial jadi wisata bahari. Semua mendukung keunikan dan keunggulan kompetitif pariwisata Indonesia.

Dengan potensi ini, titik berat pengembangan pariwisata kita adalah wisata “tradisional”. Fokusnya, menarik wisatawan liburan dan penikmat atraksi wisata. Meski demikian, kita tetap membenahi industri BTMICE. Strategi kita akan lebih mirip Malaysia daripada Singapura.

AB Susanto Managing Partner The Jakarta Consulting Group, Pemerhati Manajemen Pariwisata


Opini

Selasa, 13 Maret 2007

Kedaulatan Teritorial dan Masalahnya

Susanto Zuhdi

Seandainya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tahun 1945 memutuskan wilayah negara Indonesia merdeka adalah pendapat Muhammad Yamin, bangsa ini akan lebih sulit menjaga kedaulatan teritorialnya daripada yang ada kini.

Terobsesi oleh kejayaan Majapahit, tampaknya Yamin menginginkan wilayah negara Indonesia seluas wilayah kerajaan terbesar di Asia Tenggara, antara abad XIV sampai XV. Memang wilayah itu sampai ke Pattani, Thailand, dan Mindanao, Filipina. Jangankan yang seluas itu, dengan wilayah bekas Pax Nerlandica “saja” sudah begitu besar masalah perbatasan yang harus dihadapi. Ironisnya bangsa ini tidak menunjukkan kemauan kuat untuk mengatasinya. Dalam kenyataan, 70 persen zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia belum diakui.

Dari sejumlah masalah batas laut, penetapan yang paling cepat terwujud baru dengan Filipina. Selebihnya masalah yang dihadapi Indonesia begitu besar. Namun, tampaknya Indonesia tidak serius untuk menyelesaikan persoalan batas laut dengan negara tetangga. Itu terbukti dengan berlarut-larutnya penyelesaian masalah itu. Menurut Sobar Sutisna, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Bakosurtanal, itu dikarenakan tidak ada pressure dari pihak terkait di pihak Indonesia (Kompas, 3/3/2007).

Tiga faktor

Mengapa demikian? Ditinjau dari aspek sejarah dan budaya, setidaknya ada tiga faktor.

Pertama, karena lemahnya, kalau tidak mau disebut “hilangnya” karakter dan orientasi kebaharian. Bagaimana sejarah bisa menjelaskan? Mungkin benar karena keunggulan VOC/Belanda setelah menghancurkan Gowa ditandai Perjanjian Bungaya (1669) mengakibatkan ketidakberdayaan nenek moyang bangsa ini di laut.

Bagaimana penjelasan kita dengan penghancuran bandar-bandar (Jepara, Tuban, Gresik) di pesisir utara Jawa pada masa ekspansi Mataram. Bukankah ini mengakibatkan hancurnya pilar- pilar tangguh sebagai penopang kehidupan maritim. Dari sinikah pergeseran orientasi dari laut ke darat itu dimulai? Coba bandingkan dengan saat Pati Unus (Pangeran Sabrang Lor) dari Demak dengan ratusan perahu menyerang Portugis setelah menduduki Malaka tahun 1511. Kendati gagal, bisakah dibayangkan teknologi perkapalan beserta navigasinya saat itu?

Kedua, lemahnya kesadaran lingkungan geografis. Prof Sri Edi-Swasono mengemukakan rendahnya kesadaran geografis bisa ditunjukkan minimnya pengetahuan mahasiswa tentang peta Indonesia. Pengetahuan geografi merupakan sarana awal memahami potensi dan daya dukung daerah terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan. Strategi pembangunan yang tepat dengan dukungan anggaran memadai untuk pengembangan provinsi berkarakter bahari (baca: kepulauan), khususnya di wilayah perbatasan, seharusnya menjadi prioritas utama.

Ketiga, telah berjalan lama tidak terintegrasinya pembelajaran sejarah dan geografi dalam sistem pendidikan. Pembelajaran sejarah gagal menjelaskan keterkaitan antara dimensi “waktu” dan “ruang”. Suatu “peristiwa” (tidak hanya politik, tetapi juga sosial dan bencana) yang terjadi di suatu “tempat” tentu bukan suatu kebetulan. Di situlah kaitan kedua disiplin itu harus diberikan.

Benar KTSP 2006, memuat IPS Terpadu untuk SD (dari kelas IV dan di SMP) yang terdiri bukan hanya Sejarah dan Geografi, tetapi juga Ekonomi dan Sosiologi. Namun, strategi pembelajaran dan pelaksanaannya belum jelas dan masih ditunggu. Di Amerika Serikat sudah disadari pentingnya keterpaduan sejarah dan geografi, seperti ungkapan “We can’t teach good history without geography”.

Dengan ancaman terhadap kedaulatan teritorial, menjadi renungan bersama akan pentingnya kesadaran geohistoris. “Tanah-Air” (dengan tanda penghubung) merupakan perspektif dan konsep untuk penyusunan program strategis membangun bangsa dan memperkuat negara.

Susanto Zuhdi Guru Besar FIB UI


Opini

Selasa, 13 Maret 2007

Pertarungan Para Gajah

Broto Wardoyo

Kesediaan AS mengadakan dialog dengan Iran dalam masalah Irak diharapkan bisa menjadi langkah positif bagi proses perdamaian menyeluruh Timur Tengah.

Langkah itu sedikit melepaskan ketegangan di kawasan meski banyak yang menilai sebagai upaya membeli waktu untuk kemudian menikam Iran dari belakang.

“Pax Americana”

Tekanan terhadap Presiden George W Bush menjadi luar biasa belakangan ini. Pascakekalahan Republik dalam pemilu sela, kebijakan luar negeri AS selalu menjadi sumber tekanan. Bukan itu saja, publik AS pun menjadi kian kritis dengan meningkatnya korban dan besarnya dana yang harus dikeluarkan.

Di kawasan Timur Tengah sendiri, oposisi tidak saja datang dari penentang tradisional AS, seperti Iran atau Suriah. Perselisihan dengan Eropa karena ketidaksepakatan mengenai skema besar kebijakan Timur Tengah, pertentangan antara Greater Middle East atau Partnership for Peace, menjadi kian terbuka dalam kasus nuklir Iran.

Selain sekutu Eropa, sekutu Arab pun terlihat mulai berbeda langkah dan pendapat dengan AS. Keterlibatan Arab Saudi untuk menjembatani dialog Hamas-Fatah, misalnya, bukan hanya mempersulit posisi AS di kawasan, tetapi menunjukkan ketidaksinkronan sinergi AS-Arab Saudi yang selama ini terjaga. Arab Saudi tampaknya masih mementingkan untuk memperkuat ikatan Sunni dalam menghadapi Syiah sebagai reaksi protes dalam kasus Irak—di mana AS lebih mengedepankan hak-hak etnis Syiah.

Tekanan juga datang dari Rusia dan China. Rusia mengkritik kepemimpinan AS di kawasan. Kritik itu merupakan upaya berbagi kekuasaan yang dikehendaki Rusia. China, dalam taraf lebih kecil, turut memainkan peran serupa.

Tekanan demi tekanan memperumit peta Timur Tengah. Ada banyak gajah, besar atau menengah, terlibat dalam pertarungan kuasa atas Timur Tengah. Selama ini, kawasan itu sebagai sebuah penetrated system, kawasan yang strukturnya amat dipengaruhi kehadiran kekuatan eksternal. Kekuatan global itu akan memengaruhi perilaku negara-negara kawasan untuk bandwagoning atau balancing. Aneka kekuatan yang menolak tekanan kekuatan global itu tumbuh sebagai regional powers yang memainkan peran mengimbangi kebijakan kekuatan global di kawasan.

Selama ini, Iran dan Suriah digolongkan sebagai dua regional powers yang menghadapi tekanan kekuatan global yang pasca-Perang Dingin didominasi AS. Mengakhiri tahun 2006, Richard Haass (Foreign Affairs 85/6) menulis berakhirnya era Pax Americana di Timur Tengah. Bukan berakhirnya era Pax Americana yang penting, tetapi apakah transisi menuju akhir itu berjalan damai atau tidak.

Irak-Lebanon-Palestina

Ada dua tema yang tampaknya terpisah tetapi terkait dalam pertarungan para gajah itu. Selain isu penolakan atas hegemoni tunggal di kawasan yang dibawa Iran, Rusia, China, dan Eropa, kelompok Arab Sunni menekankan kebutuhan untuk menjaga dominasi Sunni atas Syiah. Dua tema itu terefleksi dalam tiga masalah utama di kawasan, Irak, Lebanon, dan Palestina.

Dari ketiganya, masalah Irak dijadikan titik pijak untuk melangkah ke depan, menuju perdamaian atau perang besar di Timur Tengah. Proses dialog AS dengan pemangku kepentingan dalam masalah Irak, termasuk Iran dan Suriah, menjadi pintu pertama yang harus dilalui. Jika pembicaraan hanya difokuskan dalam masalah Irak saja, tampaknya tidak akan ada solusi yang cukup memuaskan semua pihak.

Jika AS mengakomodasi kepentingan Iran dan kelompok Syiah, negara-negara Arab Sunni tentu akan bergejolak. Sebaliknya, jika AS memaksakan kepentingan kelompok Sunni, Iran pasti menentang. Padahal, penentangan Iran dan negara-negara Arab Sunni akan memperburuk kondisi, berimplikasi pada peningkatan korban di lapangan.

Diadakannya pertemuan multilateral mengenai Irak seharusnya dibarengi pembicaraan isu- isu lain di kawasan. Namun, tampaknya keuntungan dari pilihan pola multilateral ini akan meminimalkan kepentingan Israel. Sejak semula, Israel dikenal menjadi negara yang menolak model multilateral dalam penyelesaian masalah Timur Tengah. Penolakan Israel akan memengaruhi keputusan AS dan berdampak pada hasil pertemuan.

Minus faktor Israel itu, pertemuan harus diarahkan untuk menciptakan kaki-kaki lain dalam agenda pembicaraan. Melakukan trade-off antarkaki, misalnya meminimalkan pengaruh Syiah di Irak dengan opsi memberi keleluasaan bagi program nuklir Iran, bisa menjadi pilihan. Jika ide-ide semacam ini tidak hadir, pertemuan itu hanya akan menjadi ajang pertarungan antargajah tanpa solusi apa pun. Pertemuan itu hanya akan menjadi justifikasi bagi konflik terbuka yang lebih besar.

Masalah-masalah di Timur Tengah dewasa ini membutuhkan peran aktif masyarakat internasional. Pertarungan para gajah sudah mencapai taraf mengkhawatirkan.

Broto Wardoyo Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UI


Opini

Rabu, 14 Maret 2007

Diskriminasi dan Kesadaran Multikultural

Tomy Su

Apa yang diharapkan dalam seremoni kadang tak terjadi dalam realitas sehari-hari. Bagi korban diskriminasi, ini bisa mengundang apatisme, keputusasaan, bahkan ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemerintahan.

Dalam perayaan Imlek nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk tidak lagi berlaku diskriminatif (Kompas, 22/2). Dalam peringatan 50 tahun hubungan kebudayaan RRC- RI, Presiden kembali menegaskan dikotomi “pri dan non-pri” tak relevan lagi (Kompas, 1/3).

Ada kesenjangan

Apa yang diharapkan Presiden ternyata tidak terimplementasi dalam realita sehari-hari. Andrianto dari Pemalang masih harus memiliki surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI, Kompas, 23/2).

Meski Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 tidak lagi menyekat-nyekat warga dalam kategori asli atau bukan, toh Tio Hok Tjwan (24) dan Tio Hok Seng (22), warga Krembangan Baru, Surabaya, hingga kini tak bisa membuat kartu keluarga. Pasalnya, ayah kakak-beradik ini warga negara China dan ibunya—The Jam Hun—adalah WNI. Orangtua mereka bercerai saat keduanya masih kecil (Kompas, 5/3).

Berbagai kasus itu makin membenarkan pendapat Prof Eko Sugitario, betapa birokrasi kita masih berwatak rasis. Kasus-kasus itu juga kian membuktikan ada kesenjangan besar antara law in books (seperti UU Kewarganegaraan No 12/2006) dan law in practice.

Yang paling menyedihkan, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa tetap dipraktikkan, justru oleh tangan-tangan birokrat mulai dari kantor kelurahan, kantor kecamatan, hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Satu persyaratan dipenuhi, muncul persyaratan lain yang sulit dipenuhi. Misalnya, SBKRI yang sudah lama dihapuskan, surat ganti nama, dan keharusan mencantumkan nama marga. Harapan Presiden tidak dijalankan sendiri oleh penyelenggara di daerah.

Diskriminasi orang mati

Kalaupun persyaratan dipenuhi, bukan berarti urusan beres untuk mendapat status warga negara Indonesia (WNI) dan berbagai dokumen kependudukan. Ada saja hal-hal kecil yang diperumit dan dipersulit.

Kasus menggelikan terjadi di Sumatera Utara. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggodok rancangan peraturan daerah pajak kuburan mewah yang dinilai mendiskriminasi etnis Tionghoa. Jadi selagi hidup sudah didiskriminasi, ketika mati pun etnis Tionghoa masih didiskriminasi. Media Medan terus mengekspos isu ini.

Kasus-kasus diskriminasi itu bukan kasuistis, karena di banyak tempat lain di negeri ini juga terjadi. Semua kasus makin menunjukkan betapa tidak solidnya bangsa ini (Tajuk Kompas, 17/2).

Dalam retorika undang-undang diskriminasi sudah dihapus, tetapi dalam praktik hidup berbangsa, para birokrat, para penguasa bahkan wakil rakyat seperti di Deli Serdang malah melegitimasi atau coba melanggengkan diskriminasi.

Karena itu, upaya melawan diskriminasi perlu senantiasa digaungkan sepanjang waktu. Dalam konteks seperti ini, rasanya RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang sedang digodok DPR perlu mendapat dukungan agar para pelaku rasisme dan diskriminasi bisa dihukum.

Namun, perlawanan terhadap diskriminasi tak cukup hanya dari sisi regulasi. Di negeri ini sudah banyak undang-undang bagus yang tidak jalan karena lemahnya penegakan hukum.

Kesadaran multikultural

Maka perjuangan melawan diskriminasi juga perlu terus disuarakan lewat jalur nonregulasi, seperti terus mencoba menanamkan benih kesadaran multikultural di media massa. Wacana multikulturalisme yang marak ditampilkan di media selama satu dekade terakhir merupakan sebuah faham yang mengakui adanya perbedaan sekaligus kesetaraan baik secara individual maupun kelompok dalam kerangka kebudayaan.

Multikulturalisme di Indonesia dapat digambarkan sebagai sebuah mozaik yang amat besar yang terdiri dari semua peradaban dari semua komponen bangsa ini.

Sebagai sebuah konsep, multikulturalisme menjadi dasar tumbuhnya masyarakat sipil yang demokratis demi terwujudnya keteraturan sosial dan berakhirnya segala praktik diskriminasi atau segala bentuk marginalisasi suatu kelompok tertentu.

Bethany Bryson (2006), profesor dari Universitas Virginia, mengungkapkan, dalam sebuah masyarakat multibudaya (seperti masyarakat kita), masing-masing elemen atau komponen tidak bisa saling mengecualikan (mutually exclusive), tetapi harus saling mengisi dan mengapresiasi.

Kita memang harus terus membangun kesadaran multikultural yang berdimensi etis: ia menuntut tanggung jawab moral berupa pengakuan, rasa hormat dan belas kasih pada keberadaan dan kehadiran orang lain. Karena yang ditekankan sebuah kesadaran, ini jelas bukan paksaan.

Diharapkan ketika kesadaran ini sudah tertanam dalam sanubari, maka birokrat, penguasa, wakil rakyat, atau kita semua akan merasa terusik jika masih mempraktikkan diskriminasi.

Tomy Su Koordinator Masyarakat Pelangi Pencinta Indonesia


Opini

Jumat, 16 Maret 2007

Rakyat Kehilangan Negara

Toto Suparto

Secara harfiah, kata “rakyat” diartikan sebagai penduduk suatu negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001 : 924). Dalam pengertian ini, rakyat dan negara merupakan kesatuan. Rakyat tak mungkin ada tanpa negara, sebaliknya negara tidak mungkin berdiri tanpa rakyat.

Namun, melihat fakta belakangan ini, pengertian harfiah itu bergeser. Rakyat dan negara bukan lagi merupakan kesatuan. Banyak kepentingan negara tak bersentuhan dengan kepentingan rakyatnya. Negara punya jalan sendiri, rakyat memilih jalan lain. Acapkali negara punya argumen-argumen yang tidak merakyat.

Lihat saja, rakyat berkepentingan menambah pendapatan dari beternak unggas, sementara negara harus memusnahkan unggas-unggas itu atas dalih flu burung. Padahal, jika dirunut ke belakang, ada kelalaian pemerintah dalam membina peternakan unggas skala kecil sehingga virus pun leluasa menyerang.

Lihat pula korban lumpur yang berkeinginan atas ganti rugi layak, negara bergeming sehingga rakyat memilih cara memblokir jalan. Mereka sengaja mengganggu kepentingan umum dengan harapan negara tidak bergeming dan tahu masalah yang sedang menimpa korban lumpur. Namun, negara tetap saja tak mau tahu persoalan sesungguhnya. Negara, lewat aparatnya, hanya berkepentingan memperagakan sifat represifnya dengan menghalau para pemblokir jalan itu.

Jika mau dilihat secara saksama, sebenarnya masih banyak kepentingan rakyat yang tersisihkan. Misalnya, rakyat ingin sekali menjadi petani sejahtera dengan harga jual gabah yang layak, tetapi negara buru-buru impor beras dengan dalih operasi pasar. Rakyat berkepentingan atas angkutan umum yang aman, tetapi negara tidak tegas menegakkan regulasi sehingga yang terjadi adalah bencana sarana transportasi yang sambung-menyambung dan rakyat lagi-lagi menjadi korban. Inilah ironi aturan yang bisa diatur.

Negara ideal

Di mata rakyatnya, negara ideal itu “melindungi tiap orang untuk hidup dengan cara yang layak dan harus mencegah kemungkinan bahwa seseorang menjadi terlunta-lunta dan sengsara dalam kehidupan materiilnya” (Kleden, 2004 : xxi).

Dari kacamata filsafat politik, negara didefinisikan sebagai lembaga pusat pemersatu masyarakat. Karena itu, fungsi dasar dan hakiki negara adalah penetapan aturan-aturan kelakuan yang mengikat (Magnis Suseno, 2001).

Lebih singkat dikemukakan Yap Thiam Hien (1988), negara adalah “wakil rakyat” dalam mengurusinya. Kemudian dari teori integralistik disebutkan antara lain negara seharusnya mampu menjadi petunjuk jalan ke arah cita-cita luhur yang diidam- idamkan rakyat (Castles, 1988).

Jadi, dari ragam teori itu bisa ditarik benang merah, negara “bertanggung jawab” atas kesejahteraan warganya. Persis seperti dikemukakan Magnis Suseno, negara bertujuan menyelenggarakan kesejahteraan umum. Di sini bukan berarti negara harus langsung memenuhi kebutuhan warga negara sehingga mereka sejahtera karena kebutuhannya terpenuhi. Namun yang sebenarnya adalah secara tidak langsung negara harus menyejahterakan warga negara. Negara harus menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan warga negara bisa sejahtera.

Apa yang dikemukakan Magnis itu bisa dijelaskan, negara tidak harus membagi- bagikan dana tunai untuk orang-orang miskin, tetapi bagaimana si miskin memperoleh akses keluar dari kubangan kemiskinan. Sejauh ini, akses-akses itu lebih dinikmati elite politik atau penguasa yang secara ekonomis tergolong kaya.

Terkait dengan “kondisi sosial yang memungkinkan warga negara bisa sejahtera” dapat dilihat pula kebijakan beras. Banyak pakar ekonomi pertanian menyatakan, seharusnya negara tak sekadar menjual beras murah dalam sesaat, tetapi bagaimana menciptakan kondisi pasar di mana rakyat tidak dibebani mahalnya harga beras.

Atau, bisa pula dilihat pada beberapa kebijakan publik, apakah itu berupa peraturan presiden atau keputusan menteri, di mana cenderung lebih menciptakan kondisi yang menguntungkan segelintir orang. Mungkin masih ingat bagaimana kontroversi PP No 37/2006 yang lebih menguntungkan anggota DPRD sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Kelahiran kebijakan itu didasari kepentingan pribadi atau kelompok, bukan kepentingan rakyat. Ada kesan rakyat ditiadakan, maka mustahil bagi rakyat untuk mewujudkan cita-cita luhur yang diidam-idamkan. Dalam konteks itu, kesejahteraan yang diidamkan rakyat tetap melayang di awang- awang.

Segerombolan orang

Saat negara tidak berfungsi dalam menyejahterakan rakyatnya, saat itulah rakyat kehilangan negara. Mereka akhirnya tak lebih dari segerombolan orang tanpa arah. Dalam situasi inilah orang-orang itu mengalami kekaburan diri. Mereka senantiasa mencari pihak yang merongrong harga diri. Siapa lagi kalau bukan para penguasa yang dianggap sebagai simbol kemapanan. Mereka turun ke jalan meneriakkan yel-yel antikemapanan.

Di tengah gerombolan orang itu, provokator selalu memperoleh peran. Paling sering adalah peran memperkeruh suasana. Provokator seolah punya “gendam” yang membuat individu melebur dan tak menyadari diperalat provokator untuk menggempur musuh politiknya. Maka, aksi massa muncul di sana-sini dengan sebuah kesamaan: anarki! George Simmel pernah menulis, pada aksi massa motif- motif individu sering berlainan, tetapi mereka menjadi seragam jika isi suatu aksi semakin negatif, yakni kian destruktif.

Amat mudah dimengerti, mengapa belakangan ini rakyat kian gampang berbuat anarki. Agaknya gejala itu merupakan pertanda nyata, negara kian menjauh dari rakyatnya. Jika hal ini dibiarkan berlarut, perbuatan anarki kian menjadi-jadi. Senyampang belum hancur lebur, ada baiknya para pengelola negara introspeksi diri dan segera kembali ke jalur semestinya, yakni berpikir keras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bukan berpikir keras untuk melanggengkan kekuasaan atau kesejahteraan segelintir orang.

Toto Suparto Peneliti Puskab Yogyakarta


Opini

Rabu, 07 Maret 2007

Birokrasi, Reformasi, atau Recode?

Rhenald Kasali

Suara mantan Menteri Penerangan zaman Orde Baru yang biasa “mohon petunjuk dan pengarahan” atasannya sudah lama tidak terdengar. Namun, spirit ini masih sulit dihilangkan dari perilaku birokrat kita. Kurang percaya? Lihatlah memo-memo internal birokrasi kita, di sana akan ditemukan kalimat itu.

Kalimat itu mungkin sekadar basa-basi penutup agar lebih santun. Namun, tak sedikit atasan yang terperangkap, yaitu benar-benar memberi arahan. Akibatnya, struktur birokrasi yang disusun secara bertingkat yang dimaksudkan untuk membatasi wewenang hierarki telah menjadi kekuatan sentral yang membelenggu.

Ibarat rangkaian gerbong kereta api, kalau hanya mengandalkan kekuatan pada satu mesin di depan, kereta akan terantuk-antuk seperti orangtua yang kurang tenaga menarik gerbong ekonomi yang gelisah.

Ketika reformasi birokrasi dianggap sulit dan berbelit-belit, recode pikiran birokrasi dapat menjadi alternatif untuk menembus kebutuhan pemerintah yang terkesan tidak responsif dan tidak efektif. Kalimat mohon petunjuk adalah insight untuk memulainya.

Perangkap sopan santun

Dalam bahasa psikiatri, kebiasaan meminta petunjuk dapat dikategorikan sebagai penyakit mental yang sama bahayanya dengan berbagai kebiasaan buruk lainnya (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, American Psychiatric Association).

Orang-orang ini masuk the dependent personality type dengan ciri-ciri submisif, patuh, mudah menghapus kedirian, berkata-kata manis, dan selalu butuh persetujuan orang lain. Tentu bukan karena punya gejala penyakit kejiwaan maka birokrasi kita tampak ragu, lamban, dan tidak bergerak jika tidak ada approval. Faktanya, profil demografi para pejabat birokrasi cukup bagus. Sekolahnya hebat- hebat dan mampu berpikir logis. Namun, mengapa orang-orang hebat selalu menunggu petunjuk?

Ada dua kemungkinan. Pertama, meminta petunjuk hanya merupakan bentuk ekspresi sopan santun kepada atasan yang ditujukan untuk tidak menonjolkan diri atau terkesan sok tahu.

Kedua, superioritas atasan. Bawahan “terpaksa” meminta petunjuk karena atasannya menghendaki demikian. Keduanya saling membentuk.

Sopan santun itu sama bentuknya dengan kebiasaan membawakan tas atasan, yang jika tidak dilakukan, seorang bawahan merasa tertekan karena takut dinilai tidak sopan oleh rekan-rekannya. Namun, atasan yang dimintai petunjuk sering melupakan tradisi sopan santun itu dan membiarkan dirinya terperangkap dengan memberi petunjuk sungguhan. Akhirnya berbalas-balasanlah antara minta petunjuk dan memberi petunjuk.

Padahal konsep recode menandaskan, apa yang kita pikirkan adalah baik jika kita sendiri yang mengerjakannya. Kita pikirkan sesuatu, kita mengenal medan yang kita hadapi, dan kita tahu kapasitas kita.

Setiap orang yang sehat, berpendidikan, dan telah melewati proses tertentu pasti punya ide dan tahu apa yang bisa dikerjakan. Bayangkan apa jadinya jika semua yang dikerjakan birokrat bukan hal yang mereka mengerti, mampu dilakukan, apalagi mereka sukai. Itulah yang terjadi di sini. Tidak jelas, tidak pasti, tidak realistis.

Reformasi atau “recode”

Kita semua gemas melihat wajah-wajah birokrat yang lemot dan tampak bodoh di depan kamera televisi menjelaskan bagaimana mereka merespons berbagai bencana yang belakangan ini melanda negeri. Selain takut-takut dan ragu, mereka tampak kurang sigap. Mereka kalah sigap dengan pengusaha yang membutuhkan kecepatan dan kepastian. Jajak pendapat Kompas (5/3) menunjukkan, 58 persen responden menganggap aparat birokrat “murah” sehingga gampang disuap.

Ada rasa putus asa terhadap masa depan negeri ini saat menyaksikan kualitas birokrat seperti itu. Kita beranggapan semua birokrat bodoh dan reformasi birokrasi yang efektif adalah memangkas satu generasi. Maka, setiap kali berbicara tentang reformasi birokrasi, kita menemukan kebuntuan. Semua mengeluh, tidak tahu harus mulai dari mana. Di kanan lemot, di kiri bolot. Namun, kita tak perlu pesimistis. Sekali benang kusut terurai, langkah berikut akan lebih gampang.

Membongkar gerbong-gerbong tua bukan urusan mudah karena kereta harus tetap berjalan kendati harus turun mesin. Namun seperti orang mabuk yang mencari kuncinya yang hilang di bawah lampu, reformasi birokrasi yang kita idam-idamkan masih sebatas membongkar peraturan, bukan mengubah perilaku. Ada pandangan yang memercayai semua perilaku dibentuk oleh peraturan, no matter the leadership. Cara berpikir mekanistik ini hanya cocok jika Indonesia sudah tenang, stabil, dan teratur. Kalau porak-poranda seperti ini, leadership matters.

Recode bukan membangun peraturan, tetapi membentuk nilai-nilai dengan membebaskan tiap individu dari berbagai belenggu kebiasaan, atasan, budaya memberi pengarahan, organisasi, dan cara berpikir. Jadi, sifatnya lebih manajerial dan praktis daripada kompromi politik yang kurang realistis. Tugas akhirnya adalah mengubah cara berpikir dengan mengembalikan esensi terbentuknya birokrasi, yaitu untuk melayani kepentingan rakyat.

Kita tak mengabaikan banyak peraturan membelenggu birokrasi. Semua perlu diintegrasikan untuk mewujudkan birokrat baru. Namun, pembaruan memerlukan harapan dan harapan harus dapat diberikan melalui hasil-hasil nyata yang cepat memberi hasil, sementara yang hasilnya butuh waktu (reformasi) harus terus dikerjakan.

Maka, beban itu ada di pundak para pemimpin dengan mengajak tiap birokrat kembali berpikir, bukan dengan memberi petunjuk. Petunjuk hanya dilakukan oleh seorang yang frustrasi bahwa bawahannya bodoh. Kebiasaan ini merupakan bentuk lain penyakit mental yang ada di kepala pemimpin. Misalnya, banyak ditemui pemimpin yang mengidap kepribadian obsessive-compulsive, yang cenderung mengontrol, kaku, disiplin, tetapi memaksakan. Perilaku ini mengabaikan realita, birokrasi kita sudah harus berubah menjadi birokrasi pasar, yang konsumennya menuntut kecepatan dan pelayanan. Birokrasi pasar berbeda dengan birokrasi perang dingin yang cenderung tertutup, sentralistis, dan mengabaikan peran pelanggan yang menuntut kepastian, kecepatan, dan keunggulan.

Pemimpin buatlah birokrasi kita kembali hidup dengan membiarkan mereka memakai kembali pikiran-pikirannya.

Rhenald Kasali Ketua Program Magister Manajemen UI; Dosen Fakultas Ekonomi UI


Opini

Sabtu, 10 Maret 2007

Menggugah Rasa Keindonesiaan

Mochtar Buchori

Gelisah, jengkel, dan cemas! Itulah suasana hati saat mengikuti seminar “Kita Indonesia!” yang menampilkan tiga pembicara Prof Sastrapratedja SJ, Kamala Chandrakirana MA, dan Prof Syafi’i Ma’arif di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 24 Februari 2007.

Ketiga pembicara menekankan betapa rawannya situasi kebangsaan kita dewasa ini. Ketiga pembicara menyimpulkan, Sila Kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dapat dijadikan titik mula untuk memulihkan rasa kekitaan, rasa keindonesiaan, di antara kita yang masih merasa terpanggil untuk menjaga kelanggengan bangsa Indonesia.

Kegelisahan ini rupanya dimulai dengan munculnya pendriyaan (gewaarwording) di antara perancang seminar bahwa rasa kekitaan, rasa keindonesiaan, mulai memudar. Menurut perancang seminar, kini banyak orang merasa kita bukan lagi “bangsa Indonesia”. Kita sekadar kumpulan manusia yang menghuni wilayah geografis yang bernama Indonesia.

Ini sungguh kemunduran historis yang mengkhawatirkan. Mengapa? Dulu kita mendirikan negara ini dengan rasa kekitaan, rasa keindonesiaan, yang amat kuat. Semboyan tahun 1945 yang berbunyi “Merdeka atau Mati!” merupakan saksi sejarah dari rasa kebersamaan yang kuat.

Dalam Kata Pengantar atas ketiga makalah itu dikatakan, kini banyak orang di antara kita tidak menyadari, memudarnya rasa keindonesiaan dapat menjadi awal kepunahan kita sebagai bangsa. Kita bisa kehilangan ciri pokok bangsa, yaitu kemampuan untuk berbagi kehidupan (sharing life), berbagi ingatan tentang masa lampau (sharing memory), dan berbagi pengalaman sejarah (sharing history).

Menurut para pemrakarsa seminar, memudarnya rasa keindonesiaan terjadi karena pendangkalan dalam memaknai Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Menurut Prof Sastrapratedja, pendangkalan ini menghambat—dan nyaris menghentikan—proses pemberadaban (civilizing process) dalam diri bangsa kita. Penghambatan proses pemberadaban ini menggerogoti kemampuan kita untuk mengatur perilaku, kemampuan mengendalikan diri, dan kemampuan melawan diri sendiri. Hilangnya kemampuan mengendalikan dan mengatur diri bisa membuat kita membinasakan diri sendiri.

Rapuhnya kemanusiaan

Analisis Prof Sastrapratedja yang bersifat filosofis ini mendapat ilustrasi empiris dari kedua pembicara lain. Makalah Kamala Chandrakirana dari Komnas Perempuan dan Prof Syafi’i Ma’arif dari Muhammadiyah memaparkan berbagai peristiwa dan kasus yang mucul sebagai akibat pendangkalan dalam memaknai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hilangnya empati, solidaritas, kepedulian, dan rasa keadilan telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang memperlihatkan makin menipisnya keberadaban (civility) kehidupan bersama.

Kamala Chandrakirana menguraikan, rapuhnya rasa kemanusiaan dalam nurani bangsa telah membuat perempuan menjadi sasaran dari berbagai bentuk kekerasan oleh laki-laki, oleh sesama perempuan yang merasa memiliki kekuasaan, dan oleh penguasa. Akibat lain dari pendangkalan ialah maraknya kemunafikan dalam masyarakat kita, yang oleh Prof Syafi’i Ma’arif disebut sebagai “tidak bersahabatnya laku dengan kata”.

Prof Syafi’i Ma’arif menunjukkan bagaimana orang Indonesia yang mengaku beragama siang-malam mengkhianati pesan-pesan moral agamanya tanpa pernah merasa berdosa. Tidak hanya agama yang kini dikhianati orang, tetapi juga ideologi nasional, Pancasila juga dikhianati. Menurut Prof Syafi’i Ma’arif, “Pancasila pada periode-periode tertentu juga dijadikan pembenar terhadap libido politik yang haus kekuasaan dengan segala akibatnya bagi nasib kita semua.”

Menurut Prof Sastrapratedja, peristiwa kekerasan di Ambon, Poso, dan Peristiwa Mei 1998 telah mempertontonkan kepada seluruh dunia kegagalan kita mengendalikan perilaku sendiri.

Kegagalan ini harus ditebus dengan menjalani berbagai kepahitan dalam mengelola masyarakat. Prof Sastrapratedja mengatakan, kekerasan (violence) tidak hanya terkait dengan hak milik dan keamanan fisik, tetapi juga dengan “esensi manusia itu sendiri”, yaitu kebebasan. Mengutip JM Domenach, Prof Sastrapratedja menulis, “Hewan mencari mangsanya. Mangsa manusia adalah kebebasan.”

Masa depan bangsa

Dalam situasi kita kini, timbul rasa cemas atau khawatir mengenai masa depan bangsa dan negara. Secara keseluruhan, ini merupakan pertanda, sebagai bangsa kita masih sehat. Tetapi, jika rasa khawatir ini dibiarkan berkembang secara berlebihan, maka akan tercipta suasana yang tidak sehat. Tidak seluruh bangsa ini sakit. Yang sakit ialah lapisan-lapisan tertentu dalam generasi dewasa. Sedangkan berbagai lapisan dalam generasi muda masih sehat. Yang perlu dilakukan ialah menjaga agar generasi yang masih bersih tidak terkontaminasi oleh penyakit yang menghinggapi sementara golongan dalam generasi dewasa: kemunafikan, lepas kendali diri, dan kecenderungan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan setiap perbedaan. Masa depan bangsa masih dapat diselamatkan.

Dalam pendapat saya, langkah utama yang harus ditempuh untuk tujuan ini ialah mengembangkan model pendidikan yang akan memberikan kepada generasi muda kemampuan memahami dan menghayati nilai-nilai selain memahami fakta- fakta serta hukum-hukum tentang kehidupan dalam ruang (space) fisik.

Model pendidikan seperti ini akan membekali siswa dengan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan kearifan (wisdom). Berbekal tiga keutamaan (virtues) ini, generasi muda akan mampu menangkap makna dalam konsep-konsep abstrak, seperti kemanusiaan, keadilan, keberadaban, dan kehidupan yang bermartabat, selanjutnya menggunakan nilai- nilai itu sebagai acuan dalam usaha bersama mengembangkan kehidupan bangsa yang bermakna dan bermartabat.

Mendesaknya model pendidikan seperti ini akan terasa jika kita ingat, dalam zaman yang amat menekankan pragmatisme dan mengabaikan idealisme, kini kehidupan sehari-hari kita penuh godaan untuk mengikuti gaya hidup yang menjanjikan kemewahan dengan usaha sekecil mungkin. Sikap ini lahir dari anggapan, teknologi mampu mengambil alih sebagian besar kinerja yang harus dilakukan manusia. Kini sedikit orang yang menyadari, jalan menuju negara selalu ditaburi emas (De weg naar de hel is met goud geplafeit).

Dapatkah model pendidikan seperti ini dikembangkan? Dapat, asal dengan sadar kita berusaha untuk menjauhkan pendidikan dari penyakit reduksionisme, yaitu kecenderungan memperendah kadar intelektual dari suatu program pendidikan. Kita harus dengan sadar berusaha agar pelajaran sejarah tidak direduksi menjadi hafalan kronologi peristiwa; pelajaran seni lukis tidak menjadi pelajaran tentang teknik menggambar; dan pelajaran Pancasila tidak direduksi menjadi pelajaran untuk melatih anak-anak menjadi beo politik.

Melalui model pendidikan ini kita akan dapat menggugah generasi mendatang untuk menghidupkan kembali dan memperbarui semangat kebersamaan, semangat kekitaan, dan semangat keindonesiaan.


Opini

Kamis, 08 Maret 2007

Bencana di Negeri Lupa

Baskara T Wardaya

Betapa pedih hati kita mengikuti berita-berita tentang berbagai bencana yang menimpa negeri ini. Belum selesai kita berbicara tentang hiruk-pikuk banjir Jakarta, muncul kabar tentang sejumlah malapetaka lain, yaitu merebaknya wabah demam berdarah, terbakar dan tenggelamnya kapal Levina I, angin puyuh, longsor, dan gempa, dan terakhir terbakarnya pesawat Garuda di Yogyakarta kemarin.

Padahal, berita-berita sebelumnya juga tidak kalah menyayat hati, entah itu lumpur panas, jatuhnya pesawat di laut, tenggelamnya kapal Senopati, atau kian meluasnya wabah flu burung. Belum lagi berita kecelakaan lalu lintas sehari-hari, yang dilaporkan merenggut ribuan nyawa per tahun.

Berita longsornya tanah di Flores, gempa dahsyat yang menghantam Sumatera Barat, dan kecelakaan pesawat Garuda di Yogyakarta seakan mau mengatakan, tak ada jaminan rangkaian malapetaka di negeri ini akan berakhir dalam waktu dekat.

Pelupa

Pertanyaan yang bisa timbul kemudian adalah, mengapa semua itu terjadi?

Terhadap bencana yang datang tiba-tiba dari alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, atau angin lesus, kiranya sulit bagi kita untuk melakukan pencegahan. Berbagai peristiwa itu merupakan bagian dari dinamika bumi yang sudah berlangsung bahkan sebelum manusia mulai menghuni planet ini. Terhadap bencana demikian, yang bisa dilakukan adalah memprediksi kemungkinan terjadinya serta meminimalkan jumlah korban ketika hal itu terjadi.

Namun terhadap berbagai malapetaka yang disebabkan oleh kelalaian manusia, seperti kecelakaan sarana transportasi umum atau tanah longsor karena pohon ditebang habis, seharusnya banyak hal bisa diperhitungkan guna melakukan pencegahan. Sebagaimana bisa kita simak dari berbagai berita mengenai kecelakaan dan malapetaka yang terjadi akhir-akhir ini, sebenarnya banyak hal bisa dilakukan untuk menghindarinya.

Seperti sering dikatakan, sejumlah kecelakaan laut atau udara terjadi karena sarana transportasi itu kelebihan muatan atau karena kelayakan operasionalnya tidak dicek secara teliti. Sementara itu, banyak kasus kebakaran hutan, banjir, atau tanah longsor terjadi karena kelalaian manusia untuk menjaga lingkungannya.

Sampai di sini kita lantas bertanya, kalau demikian apa yang harus kita lakukan?

Ketika suatu malapetaka terjadi, yang pertama-tama dilakukan adalah membantu korban dan keluarganya. Namun tidak kalah penting adalah belajar dari malapetaka itu sendiri. Jika benar alasannya adalah karena kelalaian manusia, kita didorong untuk mencari tahu bagaimana agar malapetaka serupa tidak menimpa lagi di masa depan.

Setiap kecelakaan dan malapetaka seharusnya memotivasi kita untuk mau belajar dari apa yang telah terjadi, guna mendapat terang bagi apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

Sayang, alih-alih tekun belajar dari berbagai bencana dan malapetaka yang terjadi, banyak orang suka bersikap cuekbebek hingga banyak malapetaka serupa terulang kembali. Berbagai peristiwa silam yang sebenarnya memberi kesempatan bagi bangsa ini untuk belajar, dibiarkan lewat begitu saja. Apa yang pernah terjadi di masa lampau ditumpuk di ruang yang diberi nama “sejarah” untuk kemudian ditutup pintunya dan dilupakan. Keengganan untuk belajar dari sejarah telah menjadi penyakit kronis di negeri ini.

Ambil misalnya sejarah mengenai malapetaka kemanusiaan Pembantaian Massal tahun 1965. Peristiwa itu amat tragis sekaligus mewarnai arah perjalanan bangsa, tetapi terus diabaikan oleh para penguasa dan kebanyakan warga masyarakat. Akibatnya, malapetaka kekerasan massal serupa (meski dalam skala lebih kecil) terus berulang sepanjang pemerintahan Orde Baru, bahkan setelahnya.

Konflik di Maluku yang memakan ribuan korban tidak pernah dijadikan pelajaran secara sungguh, hingga konflik serupa terjadi di Poso dan lainnya hingga hari ini. Kecelakan transportasi udara tidak diteliti secara mendalam, dengan konsekuensi aneka kecelakaan lain datang menyusul. Penebangan pohon yang menyebabkan tanah longsor di suatu tempat tidak dijadikan pelajaran bagi daerah lain. Belum kering air mata korban dan keluarga atas tenggelamnya kapal Senopati, tiba-tiba terdengar kabar terbakar dan tenggelamnya kapal Levina I yang juga membawa banyak korban.

Rangkaian malapetaka itu mengesankan negeri ini seolah penuh pelupa. Apa pun jenis malapetaka yang terjadi, orang cepat melupakan dan enggan memikirkan langkah agar malapetaka serupa tidak terulang. Banyak orang lupa, mempelajari masa lalu itu penting bukan hanya sebagai bagian dari mata-ajar resmi di bangku pendidikan, tetapi penting pula bagi keselamatan bersama. Jauh di awal sejarah kita sebagai bangsa, seorang pendiri Republik menyampaikan pesan “jas merah”, ajakan untuk jangan sekali-kali melupakan sejarah. Historia docet, kata pepatah. Artinya, sejarah memberi banyak pelajaran berharga bagi umat manusia.

Terus belajar

Apa pun alasan suatu malapetaka, yang pertama-tama dibutuhkan adalah solidaritas terhadap korban. Selanjutnya, perlu menyelidiki faktor-faktor penyebab hingga malapetaka serupa dapat dihindari di masa datang. Tak kalah penting, membina kesadaran bahwa hidup orang lain itu sama berharganya dengan hidup saya (kita). Kalau gara-gara perbuatan kita (misalnya membabat hutan seenaknya) orang lain kehilangan nyawa, kita perlu sadar, nyawa yang hilang itu sama berharganya dengan nyawa kita sendiri.

Semoga berbagai bencana yang terjadi di Tanah Air dewasa ini tidak membuat kita berkecil hati, tetapi mendorong kita untuk terus belajar demi menghindari malapetaka serupa di masa depan.


Opini

Kamis, 15 Maret 2007

Pengawasan Hakim

Yohanes Usfunan

Pengawasan guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, yang sebelumnya menjadi wewenang Komisi Yudisial, tetapi diamputasi Mahkamah Konstitusi sesuai dengan putusan Nomor 005/PUU/2006, mengakibatkan pengawasan hakim terhambat.

Pengawasan hakim harus menjadi wewenang KY sebagai lembaga independen untuk “menyelamatkan” pencari keadilan sebab dalam kasus-kasus tertentu menjadi “sasaran” oknum hakim nakal sebagai konsekuensi belum efektifnya pengawasan internal.

Wibawa

KY berwenang menjaga wibawa lembaga peradilan dari praktik mafia. Pasal 24B Ayat 1 UUD 1945 menentukan Komisi Yudisial bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ketua Umum Ikahi Abdul Kadir Mappong mengusulkan agar Ketua KY dirangkap Ketua MA (Kompas, 1/3). Hal senada disampaikan Ketua MA Bagir Manan (Kompas, 2/3), merupakan pandangan inkonstitusional dan kontradiksi dengan pandangan Ketua MA sebelumnya.

Menurut Bagir Manan, keberadaan KY menjadi penting dalam pembaruan pengadilan. Pentingnya keberadaan KY mendorong MA berinisiatif membuat naskah akademik dan RUU tentang KY (dalam Kata Pengantar, Naskah Akademis dan RUU KY, 2003).

Jika seluruh komponen bangsa berpihak pada reformasi, mestinya tak ada yang menolak wewenang pengawasan KY. Hakim reformis pasti bersikap jujur dan berani diawasi. Apalagi menyadari gagasan awal pembentukan KY atas inisiatif dan keinginan MA. Karena itu, Ketua MA dan Ketua Ikahi seyogianya memperjuangkan pengaturan kembali wewenang pengawasan KY dalam revisi UU KY.

Ketika KY mulai mengawasi hakim, ada yang sinis, skeptis, dan menolak. Bahkan, sejumlah Hakim Agung meminta MK menguji UU KY sehingga MK lalu membatalkan sejumlah pasal terkait dengan pelaksanaan pengawasan KY. Kini berbagai kalangan berharap pengawasan perilaku hakim terus ditingkatkan guna menegakkan wibawa hakim.

Belum lama ini, seorang pencari keadilan kaget saat mendengar putusan kasasi MA. Padahal, ia tahu pasti permohonan kasasinya masih diproses di salah satu pengadilan Jawa Timur (jelas pencari keadilan kepada KY).

Kasus lain, gara-gara Iwan Kuswardi SH—kuasa hukum PT Saka Utama Dewata (DP)—tidak puas dengan putusan hakim, ia meminta praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa fakultas hukum mengkaji secara ilmiah apakah UU membolehkan Ketua Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus perkara dengan pihak yang sama untuk dua kali di tingkat peninjauan kembali.

Dua contoh kasus itu membuktikan masih ada putusan hakim yang memprihatinkan.

Lembaga negara

Dari perspektif hukum tata negara, secara konstitusional UUD 1945 tak lagi mengklasifikasikan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara maupun lembaga utama (main organ) dan lembaga pendukung (supporting organ). Maka, gagasan menempatkan KY di bawah MA dan jabatan Ketua KY diangkat Ketua MA adalah keliru.

Alasannya, dalam UUD 1945 KY berwenang atribusi (asli) seperti MA dan MK. Kedudukan ketiga lembaga ini sejajar. Mustahil memosisikan KY di bawah MA dengan wewenang menyeleksi hakim agung untuk kemudian ditempatkan di MA.

Pengawasan eksternal KY bertujuan mewujudkan lembaga peradilan yang independen dan berwibawa. KY yang sempat memanggil sejumlah hakim karena keputusannya yang “mencurigakan” merupakan gebrakan menggembirakan dalam memberantas mafia peradilan. Karena itu, berbagai kalangan berharap anggota DPR berlatar belakang pengacara mengedepankan pemberantasan mafia peradilan melalui pengaturan kembali wewenang pengawasan KY terhadap perilaku hakim dalam revisi UU KY.

Agar para hakim kian profesional dalam memutus perkara secara adil dan benar, mungkin mereka perlu melanjutkan pendidikan jenjang S-2 dan S-3. Mereka ingin, tetapi terbentur biaya. Adakah MA akan memberi beasiswa?

Yohanes Usfunan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Bali


Opini

Selasa, 13 Maret 2007

Lumpur Mengalir sampai Jauh

Hotman M Siahaan

Sudah menjelang sepuluh bulan semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, terjadi. Pekat dan panasnya situasi hingga kini sepekat dan sepanas lumpur yang menyembur dari Bumi Jenggala. Dari mana harus mengurai perkara ini?

Ketika tiga aktor utama, yaitu negara (state), modal (corporate/ Lapindo), dan rakyat Porong (civil society), saling mengklaim kepentingan sendiri, maka hasilnya kebuntuan menemukan solusi. Masing-masing pihak mengaku dirinya paling benar.

Lapindo Brantas Inc bersalah dan harus bertanggung jawab atas semua perkara yang ditimbulkan. Itulah pendapat publik. Negara pun menguatkan hal itu. Buktinya, Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang pembentukan Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Lumpur mencantumkan diktum, semua biaya yang dibutuhkan Timnas dibebankan kepada Lapindo.

Meski masih ada kontroversi penyebab, fenomena mud volcano atau bukan, maupun cara penanggulangannya, Lapindo adalah terdakwa utama secara sosial politik. Meski hingga kini Lapindo bersikukuh, apa yang mereka lakukan—penanggulangan lumpur, pembiayaan Timnas, maupun pemenuhan tuntutan ganti rugi rakyat yang rumah dan tanahnya terbenam lumpur—tak lebih dari tanggung jawab moral dalam konteks corporate social responsibility (CSR).

Tanyakan kepada negara, apakah punya komitmen untuk menanggulangi masalah ini? Punya! Buktinya? Timnas dibentuk, presiden dan wakil presiden sudah menjenguk. Bukankah sudah berkali-kali diberikan petunjuk?

Bahkan keputusan Lapindo bertanggung jawab justru dilontarkan pertama kali oleh wakil presiden saat mengunjungi korban di Pasar Porong, dan disanggupi petinggi utama Lapindo, Nirwan Bakrie, yang saat itu juga ada di tempat itu.

Kontroversi

Sepuluh bulan menjelang. Apa yang kita saksikan adalah kontroversi, baik sikap negara, Lapindo, rakyat, termasuk para ahli geologi. Semula elite geologi amat yakin, semburan itu mudah diatasi. Berbagai rekayasa teknologi dilakukan untuk menghentikan semburan, mulai dari relief well, snubbing, hingga melesakkan bola-bola beton ke pusat semburan. Namun, semburan tak surut, malah menjadi-jadi, luberannya pun mengalir sampai jauh. Pond penampungan tak muat, tanggul ambrol, sejumlah desa tenggelam. Bahkan permukiman di Perumahan Tanggulangin Asri Sejahtera I (Perumtas I) pun bernasib sama, yaitu ditelan lumpur.

Untuk kasus terakhir, kontroversi memuncak. Lapindo bersikukuh menolak memberi ganti rugi (apalagi ganti untung) kepada warga Perumtas I. Alasannya, tidak sesuai peta wilayah bencana Desember 2006 yang disepakati bersama Timnas. Luberan lumpur ke Perumtas I terjadi sesudah pipa gas Pertamina meledak, membawa korban jiwa. Dan itu, menurut Lapindo, adalah tanggung jawab Timnas.

Bagi warga Perumtas, alasan Lapindo tak masuk akal. Kenyataannya permukiman mereka terbenam lumpur Lapindo, bukan lumpur Timnas. Karena itu, mereka menuntut ganti rugi/untung sesuai preseden tiga desa sebelumnya yang sudah disetujui Lapindo untuk diberi ganti rugi cash and carry. Warga Perumtas I minta diperlakukan sama.

Apa yang kita saksikan dalam drama lumpur ini? Negara dan Lapindo bersikukuh, rakyat berjuang sendiri, bernegosiasi dengan Lapindo. Mereka tidak tahu di mana posisi negara. Negara di pihak mereka atau Lapindo, atau tidak di pihak siapa pun kecuali di pihak diri sendiri.

Logika macam apa lagi yang harus di-jelentreh-kan untuk mengurai kasus ini? Ada ribuan rakyat yang rumahnya terbenam dan harus mengungsi berbulan- bulan yang nyaris tidak layak untuk suatu kehidupan sosial. Rakyat yang tercerabut dari akar sosial, budaya, dan ekonominya kini terancam tercerabut dari akar politisnya sebagai warga negara. Ketika mereka minta pertanggungjawaban atas nasibnya yang terpuruk, yang terjadi mereka harus bertarung dengan segala ketidakberdayaan menghadapi kekuatan corporate. Timnas sebagai bentukan negara cuma memfasilitasi negosiasi, juga tanpa daya.

Ambil alih negara

Kegamangan hubungan dan tanggung jawab state-corporate-civil society, baik dalam upaya penanggulangan dan keberpihakan, membuat masalah lumpur kian pekat dan meluber tak terkendali. Berbagai upaya mendudukkan perkara, baik oleh wakil rakyat, pemerintah daerah, maupun intelektual dan kekuatan masyarakat lain, belum menuai titik terang.

Prinsip sebenarnya jelas. Ketiga aktor, state-corporate-civil society, harus mendudukkan perkara sesuai proporsinya. Negara harus memutuskan. Jika Lapindo adalah penyebab bencana lumpur, biarlah negara berurusan dengan Lapindo. Apa pun urusan dan keputusan perkaranya menjadi ranah negara dengan Lapindo. Ranah rakyat dan Lapindo harus diambil alih negara, terutama penyelesaian masalah ganti rugi, baik yang sudah maupun yang belum disepakati. Bukankah negara wajib memberi perlindungan kepada rakyat? Kejelasan perkara ini akan menghentikan kegamangan.

Jika lumpur tak bisa dihentikan, prioritas utama adalah mengendalikan agar tak meluber jauh. Untuk itu, tim ad hoc sebagaimana status Timnas harus dipertegas menjadi tim organik, tim permanen, sesuai Keppres No 13/2006, tugas Timnas berakhir 8 Maret. Tim organik ini— atau apa pun namanya—harus mendapat status atas nama negara, dibiayai negara, dan menjalankan fungsi negara dalam penanggulangan semua dampak lumpur. Termasuk rehabilitasi atau relokasi infrastruktur milik negara, jalan tol, rel kereta api, jalan provinsi, jaringan listrik, dan lainnya, termasuk menyelesaikan ganti rugi. Atas nama negara, tim organik melindungi rakyat. Tugas ini amat bermoral dan konstitusional.

Tanpa kejelasan dan komitmen untuk mempertegas permasalahan antara posisi negara (state), korporat (corporate), dan warga Bumi Jenggala (civil society), luapan lumpur perkara akan meliar dan rentan menimbulkan gejolak sosial, bahkan tak mustahil muncul pembangkangan sipil, yang tanda-tanda awalnya sudah mulai bertunas.


Opini

Kamis, 08 Maret 2007

Kecelakaan Itu Dapat Diungkap

F Djoko Poerwoko

“Garuda Two Zero zero… On Final”; “Garuda, runway clear… clear to land”

Itulah prosedur baku komunikasi saat Garuda (PK-GZC) jenis Boeing 737-400 nomor penerbangan GA-200 mendekati landas pacu R/W-09 Bandar Udara Adisucipto, Yogyakarta pagi hari 7 Maret 2007 untuk siap mendarat.

Pesawat yang baru saja terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, itu membawa 133 penumpang beserta tujuh awak pesawat, dengan perhitungan standar bahan bakar tersisa 3.200 kg, cukup andaikata pesawat ini harus menuju alternate di Surabaya bila diperlukan.

Pendaratan ini seharusnya terjadi normal, pandangan pun cukup bagus, cuaca cerah, angin masih dalam batas toleransi, pesawat dalam kondisi prima, awak pesawat fit for flying dan prosedur pendaratan telah dilakukan semua. Check dan cross check baik antarawak kokpit maupun awak kabin pun telah dilakukan.

Saat itu di udara hanya ada dua pesawat yang sedang latihan, yaitu pesawat KT-1 Wongbee dan SA-220 Bravo. Kedua pesawat itu terbang dalam latihan rutin.

Pendaratan yang diharapkan mulus itu ternyata menuai musibah. Pesawat terperosok keluar landas pacu setelah didahului bounching beberapa kali, keluar api dari bagian bawah pesawat dan tetap menghanguskan badan pesawat meski pesawat telah terhenti di luar landasan. Kejadian ini menewaskan puluhan orang, tetapi kedua awak kokpit selamat. Adakah kesalahan dalam pendaratan ini sehingga begitu fatal akibatnya bila dilihat dari sisa kebakaran pesawat yang tinggal ekornya.

Masa kritis

Fase pendaratan adalah masa paling kritis dalam seluruh rangkaian penerbangan pesawat. Hampir lebih dari separuh kecelakaan pesawat terjadi pada fase pendaratan. Bagi pesawat modern sejenis B737-400, ada banyak parameter yang harus ditepati agar pendaratan berjalan aman, mulai dari kecepatan pesawat, arah pesawat, posisi throtle, posisi flaps, posisi switch spoiler, berat pesawat, panjang landasan, hingga arah angin. Dalam kondisi pendaratan normal untuk B737-400 di landasan sepanjang 2.250 meter seperti di Bandara Adisutjipto, sang pilot akan mendekat dengan kecepatan 148 Kts bila flaps di set pada 30 derajat atau dengan kecepatan 143 Kts bila flaps di set pada 40 derajat tetapi masih bergantung pada adjustment.

Pengaruh flaps amat dominan bagi kecepatan pesawat karena perbedaan besaran flaps memengaruhi flare out (masa mengapung) saat mendarat berakibat memengaruhi landing roll pesawat juga.

Dari ketinggian 45 kaki, pesawat ini hanya perlu waktu tujuh detik sampai roda utama menyentuh landasan, baru dilakukan pengereman secara normal. Posisi flaps kurang dari 30 derajat jangan diharap pesawat bisa berhenti di ujung landasan.

Pada perhitungan kasar dikatakan, perbedaan flare out tiga detik saja akan berakibat pesawat melaju lebih dari 750 kaki. Bahkan, bukan hanya posisi flaps yang berpengaruh saat mendarat, perbedaan ketinggian juga akan berpengaruh (1 : 10) bermakna setiap satu kaki pesawat akan maju 10 kali dari tempat berhenti.

Begitu juga dengan kondisi speed brake, spoiler, atau brake apply sequence. Namun faktor paling dominan adalah kecepatan approach, setiap perbedaan 10 Kts lebih, pesawat akan maju 400 kaki itu pun masih dipengaruhi kondisi landasan basah atau kering.

Spekulasi

Faktanya, pesawat keluar landasan dan terbakar. Faktanya juga, banyak spekulasi berkembang, termasuk kemungkinan sabotase, sehingga perlu dibentuk “penyelidikan nonteknis”.

Memang sulit dicari korelasi antara kesalahan teknis dan penyelidikan nonteknis. Sampai kapan pun kedua hal ini tak akan bertemu. Namun yang terpenting, guna mengungkap kejadian ini kita harus sepakat, kejadian terbakarnya pesawat ini di ujung landasan adalah sesuatu yang dapat diungkap jika kita percaya akan keadaan voice data recorder dan flight data recorder yang masih utuh terpasang di pesawat. Dengan membaca kedua data itu, akan mudah mengungkap kejadian sebenarnya atau kita lihat secara visual kenyataan posisi flaps saat ini.

Selamat bekerja KNKT, mari kita ungkap kejadian yang sebenarnya dan kejadian sebelumnya.

F Djoko Poerwoko Pemerhati Penerbangan


Opini

Senin, 05 Maret 2007

Lingkaran Setan Angkutan Laut

Totok Siswantara

Musibah ganda yang menimpa KMP Levina I membuktikan betapa kronisnya sistem angkutan laut negeri ini.

Musibah itu juga menunjukkan kondisi disergi dan gegar regulasi entitas pelayaran nasional. Akibatnya, kecelakaan berulang menjadi siklus lingkaran setan. Bangsa ini belum bisa mengatasi masalah angkutan laut yang esensial, yakni menyangkut tata kelola pelabuhan, metode seaworthiness atau kelaikan, manajemen usaha, dan kompetensi SDM pelayaran.

Lingkaran setan kian bertambah besar karena belum ada visi dan kebijakan nasional yang tangguh. Kebijakan yang ada baru “pasang aksi” dengan menggelar rapat di atas kereta api.

Angkutan laut merupakan moda transportasi yang sarat regulasi. Untuk itu suatu negara harus meratifikasi konvensi yang dikeluarkan The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Di PBB ada badan khusus yang menangani bidang maritim, yakni Organisasi Maritim Internasional (IMO), yang mengatur keamanan angkutan laut, pencegahan polusi, persyaratan, serta pelatihan dan pendidikan awak kapal. Namun, hingga kini kondisi kapal berbendera Indonesia banyak yang belum mampu memenuhi ketentuan IMO.

Operasi muatan

Penyelewengan operasi muatan kapal merupakan masalah laten, melibatkan banyak pihak. Operasi muatan kapal pada prinsipnya adalah prosedur pemadatan muatan di kapal. Begitu pula muatan kategori berbahaya, seperti bahan eksplosif, gas, serta flammable liquid, bukan hal tabu atau terlarang asal mengikuti ketentuan International Maritime Dangerous Goods. Selain itu, untuk operasi muatan berbahaya harus dilakukan pemeriksaan dengan manifes khusus yang disesuaikan dengan klasifikasi dalam Safety of Life at Sea (SOLAS) reg VII/2.

Banyak kalangan berpendapat, kapal roro untuk jarak dekat. Namun karena kebutuhan dan banyaknya populasi kapal bekas dari luar negeri yang dibeli secara murah oleh perusahaan pelayaran, kapal jenis itu kini banyak dipakai sebagai angkutan barang sekaligus manusia untuk operasi jarak jauh. Akibatnya, sistem operasi muatan tak mampu menahan berbagai gelombang lautan sehingga kasus pergeseran dan benturan muatan yang memengaruhi keseimbangan kapal sering terjadi. Kasus inilah yang berpotensi menimbulkan inisial kecelakaan atau kebakaran.

Dalam teknik perkapalan, berbagai kasus kebakaran di kapal sudah diperhitungkan dalam bentuk faktor desain, antara lain menerapkan konstruksi tahan api serta pemasangan sistem pengaturan pemadaman api. Jika kondisi internal kapal kewalahan dalam memadamkan api, nakhoda bisa meminta bantuan tug boat untuk ikut memadamkan. Kebakaran KMP Levina I mencuatkan beberapa keganjilan, antara lain lemahnya upaya ABK memadamkan kebakaran. Hal itu memunculkan asumsi adanya modus kejahatan asuransi pelayaran.

Krisis integritas

Disergi kronis pelayaran nasional tidak hanya terkait masalah teknis, tetapi juga komplikasi kelembagaan dan ruwetnya implementasi UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Keruwetan terkait tugas dan wewenang Badan Usaha Pelabuhan dan Badan Hukum Indonesia. Sebagai instansi yang bertugas memeriksa kapal, administratur pelabuhan dan syahbandar harus memiliki integritas dan profesionalisme sehingga pemeriksaan kapal bisa dilakukan secara baik.

Namun, selama ini proses pemeriksaan belum dilakukan secara benar akibat banyaknya invisible hand yang bermain. Akibatnya, angkutan laut di negeri ini padat manipulasi dan upeti yang merusak sistem ISM Code.

Padahal, ISM Code bertujuan memberi standar internasional mengenai manajemen dan operasi kapal. Ironisnya, selama ini perusahaan pelayaran justru acap mendapat “restu” untuk melanggar regulasi dan mendapat angin untuk memanipulasi dokumen.

Hal itu amat bertentangan dengan IMO Resolution A. 787 (19). Akibatnya, kecelakaan kapal sering dialami saat berlayar. Idealnya, petugas yang memeriksa kepelabuhan harus memiliki integritas dan kompetensi tinggi serta mampu menilai dan mempertimbangkan secara profesional kondisi kapal sebelum berlayar. Krisis integritas, rendahnya kompetensi dan banyaknya invisible hand yang bermain di pelabuhan menjadikan siklus lingkaran setan angkutan laut sulit dihilangkan.


Opini

Kamis, 08 Maret 2007

Memahami Semangat Antikorupsi

Marwan Mas

Tatanan apa pun yang akan dibangun, termasuk membangun tatanan hukum, tidak akan berfungsi dengan baik tanpa ditunjang kekuasaan.

Pandangan klasik yang selalu saja krusial ini acapkali dikaburkan oleh pemahaman keliru. Bila sebuah demokrasi hendak dibangun, dipandang bukan tatanan konstitusi, melainkan hanya sekadar pemenuhan kehendak mayoritas, sementara hukum hanya menjustifikasi. Pandangan ini juga dapat menjadi ancaman bagi otoritas hukum, ancaman bagi pemberantasan korupsi bila semangat antikorupsi tidak tercermin dalam revisi Undang-Undang (UU) Korupsi.

Mundurnya Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam tim revisi menunjukkan betapa lemahnya pemahaman antikorupsi dalam tim. ICW merasa tidak efektif karena berbeda prinsip dengan anggota tim lain pada sejumlah aspek. Misalnya, soal kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang tidak lagi berbentuk khusus. Semua kasus korupsi diadili pada pengadilan umum. Kalau ICW merancang draf sandingan, tentu patut didukung agar pemberantasan korupsi tidak membias seperti yang terjadi selama ini.

Gagasan merevisi UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No 20/2001 merupakan upaya penyelarasan dengan Konvensi Internasional Antikorupsi (UNCAC). Indonesia sebagai salah satu negara peserta konvensi wajib menyesuaikannya. Semangat antikorupsi yang melandasi konvensi harus tercermin dalam revisi UU Korupsi.

Pengadilan Tipikor

Draf Rancangan Undang-Undang Korupsi (RUU Korupsi) tidak lagi menempatkan korupsi sebagai tindak pidana khusus. Hanya hakimnya yang “khusus” dengan asumsi telah dilatih secara khusus menangani kasus korupsi. Hakim hanya berasal dari hakim karier, tak ada lagi yang dipilih dari luar hakim karier.

Menghapus Pengadilan Tipikor merupakan wacana yang justru inkonstitusional dan sarat manipulasi. Sebab, pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sama sekali tidak menyatakan, baik secara eksplisit maupun implisit, memerintahkan pembubaran Pengadilan Tipikor atau perkara korupsi hanya ditangani pengadilan umum.

Tim terlalu jauh mengelaborasi putusan MK, padahal MK hanya meminta DPR dan pemerintah menguatkan landasan konstitusional Pengadilan Tipikor dengan menyusun UU tersendiri paling lambat tiga tahun. Pembentukan UU tersendiri mestinya dipahami sebagai upaya menghindari dualisme pengadilan kasus korupsi. Semua kasus korupsi yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan hanya diadili di Pengadilan Tipikor.

Tim juga mengerdilkan kewenangan KPK hanya sebatas penyidikan dan tidak boleh lagi melakukan penuntutan. Ini jelas-jelas mengkhianati harapan rakyat agar para koruptor diproses dan dihukum setimpal dengan kesalahannya. Kasus korupsi yang ditangani KPK dan diadili di Pengadilan Tipikor tidak ada yang diputus bebas seperti pada pengadilan umum. Memang hakim tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi hukuman yang dijatuhkan hakim diakui sebagai bagian dari keadilan itu sendiri.

Mengembalikan hasil korupsi

Begitu miskin paradigma antikorupsi dalam draf revisi, baik pada pencegahan maupun tindakan represif yang dapat membuat koruptor jera dan calon koruptor mengurungkan niatnya melakukan korupsi. Pengerdilan semangat antikorupsi juga tercermin pada penyebutan “ko- ruptor” yang diganti dengan “pelaku penggelapan uang negara”. Begitu pula, penuntutan dapat dihentikan jika pelaku mengaku bersalah dan mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi.

Memaafkan koruptor yang mengembalikan hasil korupsi tidak akan menuntaskan persoalan, justru akan semakin menyuburkan praktik korupsi. Para pemegang kekuasaan akan berlomba melakukan korupsi, toh kalau ketahuan dan kebetulan ketiban sial sehingga diproses, langsung saja mengaku bersalah dan mengembalikan uang yang dikorupsi. Suatu desain sistematis yang membelokkan arah semangat antiko- rupsi. Padahal, delik telah terjadi seperti dimaksud Pasal 4 UU No 31/1999 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dipidananya pelaku.

Betul sinyalemen pakar sosiologi korupsi Malaysia, Syed Hussein Alatas, bahwa di negara-negara berkembang, UU dan lembaga antikorupsi dibuat untuk melindungi koruptor dengan cara “mempersulit pembuktian di pengadilan”. Begitu banyak dibuat ketentuan dan lembaga pemberantas korupsi, tetapi selalu dibonsai kewenangannya. Tujuannya tentu melindungi koruptor yang tersebar pada semua level kekuasaan.

Rakyat sudah jenuh oleh penanganan kasus korupsi yang berputar-putar tanpa hasil yang memenuhi rasa keadilan rakyat. Pemerintah hanya mahir menjual pesona akan serius memberantas korupsi. Malah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berjanji akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Apakah janji hanya sebatas mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi? Sayang, belum berdampak positif karena Inpres tidak ditunjang muatan progresif untuk menekan aparat hukum agar betul-betul mempercepat proses pemberantasan korupsi.

Jika revisi UU Korupsi tidak dikawal, dipastikan para koruptor akan memotong tumpeng tanda kemenangan. Mereka akan berpesta menikmati hasil korupsinya di atas penderitaan rakyat. Kepekaan antikorupsi begitu lemah, apalagi meniru keberanian pemerintah dan aparat hukum di China, para koruptor dihukum dengan tembak mati di tempat terbuka. Gebrakan hukum yang membuat dunia salut dan menyebabkan rasa enggan korupsi di Negeri Tirai Bambu itu.


Opini

Rabu, 07 Maret 2007

Islam dan Politik Luar Negeri Indonesia

Ismatillah A Nuad

Dengan mengutip Hasjim Djalal dan Sofyan Wanandi, Azyumardi Azra dalam karyanya Indonesia, Islam and Democracy (2006:90) menyebut bahwa Islam tidak menjadi faktor penting yang berpengaruh dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia, meskipun masyarakatnya 89 persen lebih beragama Islam.

Ada empat faktor berpengaruh yang dimainkan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia, terutama pada masa-masa Orde Baru.

Pertama, soal pembangunan nasional (developmentalism), secara khusus tertuju pada persoalan sosial dan ekonomi.

Kedua, faktor domestik dengan mengangkat isu-isu persatuan nasional.

Ketiga, soal penegakan keadilan dan hukum.

Terakhir, pengangkatan isu-isu demokratisasi dan HAM (Djalal, 1996:41-43).

Namun, dalam konteks Indonesia sekarang, tampaknya untuk mempertahankan tesis bahwa Islam tidak menjadi faktor penting dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia perlu ditinjau ulang.

Hal itu karena pemerintah faktanya lebih banyak bermain dalam konteks Islam, terutama pascatragedi 11 September, disusul persoalan invasi AS ke Irak yang hingga kini belum selesai, soal konflik di Palestina, di mana faksi Fatah-Hamas berseteru satu sama lain, isu nuklir Iran, dan terakhir soal pembongkaran situs-situs di sekitar Masjid Al Aqsa oleh pihak Israel.

Pemimpin Islam

Karena semua persoalan di dunia Islam itu, pemerintah kini banyak terlibat secara intensif; bekerja, mencari solusi dan melakukan kerja sama-kerja sama strategis dengan negara-negara Islam untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang ada. Hal itu terlihat bahwa belakangan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono banyak menerima tamu dan melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan para pemimpin Islam seperti dengan Presiden Pakistan Pervez Musharraf, Sekjen Organisasi Konferensi Islam Ekmeleddin Ihsanoglu, atau seperti pertemuan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dengan pemimpin Hamas Khaled Meshal untuk membicarakan kemungkinan damai antara faksi Fatah dan Hamas.

Di samping itu, para tokoh Islam, baik dari NU maupun Muhammadiyah, misalnya, bersedia menjadi mediator pertemuan antara pemerintah dan para pemimpin Islam, seperti Presiden Mahmoud Ahmadinejad, guna berupaya mencari solusi soal isu nuklir.

Pengangkatan faktor Islam itu sesungguhnya menguntungkan pemerintah, paling tidak dilihat dari dua hal.

Pertama, pemerintah diuntungkan karena dapat dipastikan akan mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat Islam di Indonesia.

Kedua, Indonesia akan dianggap oleh negara-negara Islam sebagai negara yang memiliki komitmen besar terhadap persoalan-persoalan dunia Islam dan dalam hal itu pemerintah mendapat poin plus dari negara-negara tersebut.

Citra positif itu sebetulnya bisa dimainkan pemerintah ke dalam bentuk kerja sama lain dengan negara-negara Islam, yang bertujuan untuk jangka panjang dan diarahkan untuk persoalan-persoalan pembangunan ekonomi, perdagangan, maupun teknologi. Kerja sama dengan Republik Islam Iran, misalnya, dalam bidang energi nuklir untuk tenaga listrik pascakunjungan Presiden Mahmoud Ahmadinejad merupakan salah satu bentuk perwujudan dari implementasi tersebut.

Namun, ada persoalan yang selama ini menjadi hambatan, yaitu soal bagaimana seharusnya sikap yang diambil pemerintah ketika memainkan faktor Islam dalam kebijakan politik luar negerinya mengingat pemerintah juga memiliki komitmen dengan negara-negara Barat, terutama dengan Amerika dalam soal kerja sama pembangunan demokrasi, clean and good government, perang terhadap korupsi, dan sebagainya.

Di sisi lain, kita tahu bahwa antara Amerika dan negara-negara Islam berdemarkasi secara tajam, terutama berkaitan dengan isu perang melawan terorisme (war against terrorism).

Rupanya itulah hal dilematis yang tengah dihadapi pemerintah sehingga, misalnya, pemerintah terkesan lentur dalam menyikapi isu-isu, seperti nuklir Iran, Al Aqsa, konflik Palestina-Israel, dan soal invasi AS ke Irak. Pemerintah tampak sangat berhati-hati ketika berdiplomasi tentang faktor Islam.

Kehati-hatian itu kadang berujung pada sikap pemerintah yang mengambil jalan tengah atau mencari jalan perdamaian bagi dua pihak yang berseteru.

Sikap seperti itu akhirnya menjadi bulan-bulanan gerakan Islam, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bahkan mereka menaruh stereotip tersendiri, seperti ada anggapan bahwa jangan-jangan pemerintah bermain mata dengan kepentingan Amerika.

Amerika

Untuk menghindari stereotip itu, jalan satu-satunya bagi pemerintah adalah harus mengambil jarak berhubungan dengan Amerika. Itulah cara yang diambil sehingga friksi antara pemerintah dan gerakan-gerakan Islam bisa terhindari dan secara lebih jauh terjalin hubungan yang lebih harmonis.

Hal yang pasti, untuk melepaskan faktor Islam dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia tampaknya sangat sulit. Faktor Islam menjadi fenomena tersendiri dalam pentas politik nasional maupun internasional yang tak pernah lekang.

Pemerintah harus memilih di antara dua pilihan pahit; tidak harmonis dengan Amerika karena mengunggulkan faktor Islamnya atau terjadi friksi dengan gerakan Islam karena terlalu dekat dengan Amerika. Sebuah pilihan yang dilematis, tteapi sungguh harus dilakukan!


Opini

Rabu, 07 Maret 2007

Demokrasi
Reformasi Memang Membingungkan!

Meuthia Ganie-Rochman

Reformasi memang membingungkan! Hasil reformasi setelah 10 tahun institusi justru melemah sehingga banyak masalah (pengangguran, kemiskinan, dan mutu kehidupan yang memburuk) tidak bisa diselesaikan, organisasi masyarakat tidak mampu berkembang, industri yang semua modalnya (keahlian inovasi, modal finansial, keterampilan, dan jaringan) kian menipis.

Apa yang salah, padahal semua eksperimen demokrasi rasanya sudah dilakukan dan dicapai. Mengapa “demokrasi” tidak membawa kemakmuran? Mengapa kualitas manusia bangsa Indonesia menurun?

Ada kesalahan mendasar dengan “reformasi” kita. Panggung publik terlalu didominasi oleh persoalan politik. Perhatian kita adalah tata kelola dengan dua macam tujuan, yaitu perimbangan peran antarinstitusi negara dan membangun demokrasi prosedural. Proyek lain yang juga mendapat perhatian, tetapi kemudian sangat kendur pelaksanaannya adalah perbaikan institusi publik untuk melayani masyarakat. Tahun ketiga hingga kelima reformasi adalah proyek good governance. Tujuannya, membuat birokrasi yang lebih partisipatoris, sensitif, melayani, dan bermutu. Keberhasilan proyek ini tidak sebaik tujuan reformasi lembaga politik. Sebagian kecil sektor pelayanan publik dan beberapa daerah yang dapat mencapai tujuan itu.

Namun, membangun bangsa adalah persoalan semua institusi dalam masyarakat, yang sederhananya dibagi dalam pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku bisnis. Masing-masing institusi punya karakter tata kelola (governance) yang khas. Tata kelola negara mempunyai fungsi menjaga perimbangan kepentingan dari berbagai kelompok. Karakternya merupakan otoritas tertinggi dibandingkan tata kelola lain. Tata kelola bisnis mempunyai fungsi produksi. Orientasinya, efisiensi input-output. Tata kelola ini paralel (tetapi tidak sama) dengan tata kelola pasar (market) yang berorientasi pada kompetisi. Adapun tata kelola organisasi masyarakat berfungsi menjaga integritas sistem dan kohesi sosial.

Masing-masing tata kelola ini mempunyai sistem integritas sendiri, yaitu menjaga agar dapat menjalani fungsinya. Tata kelola negara melalui rule of law dan keputusan politik terlembaga. Integritas tata kelola bisnis adalah hukum perusahaan dan strategi bisnis, sementara integritas tata kelola masyarakat dijaga dengan reproduksi moral. Dengan demikian, negara mengandalkan legitimasi, bisnis mengandalkan efisiensi input-output, dan masyarakat mengandalkan lembaga-lembaga “perumus” seperti lembaga agama, adat, dan universitas. Kegagalan tata kelola menjalankan fungsinya terjadi karena lemahnya elemen masing-masing tadi.

Persoalan mendasar di Indonesia sekarang adalah kacaunya sistem integritas itu, padahal kerangka lembaganya tetap ada. Pemerintah yang sekarang tampak tetap tenang-tenang saja meskipun banyak persoalan tidak terselesaikan. Prinsip pemerintah sekarang mungkin: Aku menjabat, maka Aku ada! Yang terlupa: Ada untuk apa? Integritas tata kelola dunia bisnis susah dijalankan karena tingginya faktor ketidakpastian. Output-nya bisa tinggi sekali (penuh biaya siluman), tetapi input-nya kecil.

Jadinya, pemimpin bisnis harus berakrobat melawan paradoks-paradoks yang banyak sekali. Mungkin nanti setelah paradoksnya melembaga (normal chaos), dunia bisnis akan lebih tenang. Artinya, tidak ada bisnis sama sekali.

Integritas tata kelola masyarakat sipil adalah bahwa lembaga-lembaga “perumus” sering akontekstual. Akibatnya, rumusan normatifnya tidak begitu cocok dengan kebutuhan masyarakat kita dengan segala problem yang luar biasa. Lembaga agama berhenti sebagai pengimbau kepasrahan dan kepatuhan pada Tuhan. Padahal, adalah sangat manusiawi jika kekufuran mudah muncul kalau lembaga tidak diperbaiki dulu atau kemiskinan sudah mendarah daging. Universitas, the last bastion penghasil pengetahuan obyektif, seperti mobil yang onderdilnya berserakan sepanjang jalan karena tanpa riset yang memadai.

Persoalan mendasar kedua adalah memandang bahwa masing-masing tata kelola itu terpisah. Padahal, proses masyarakat merupakan interaksi dari berbagai tata kelola tersebut. Seharusnya, kondisi dari tata kelola lain juga diperhatikan dan, tak kalah pentingnya, hubungan di antara tata kelola tersebut.

Perbaikan tata kelola mana pun membutuhkan pendekatan semacam itu. Dan ini juga bisa menyangkut isu mana saja berkaitan dengan kinerja salah satu tata kelola, misalnya, isu akuntabilitas institusi publik, daya saing industri, tanggung jawab sosial perusahaan, lemahnya kapasitas organisasi masyarakat sipil (universitas, pers, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi sosial). Atau, isu yang merupakan tanggung jawab bersama, seperti kemiskinan dan kerusakan lingkungan.

Penanganan kemiskinan saat ini merupakan contoh yang dapat menggambarkan kelemahan di atas dengan baik. Tingkat kemiskinan di Indonesia, menurut standar Bank Dunia, adalah sekitar setengah dari penduduk. Namun, dengan skala kemiskinan semacam itu, pemikiran dan tindakan penanganannya sungguh sempit dan sederhana. Pemikiran yang muncul sangat dominan “perkuat peran pemerintah”.

Peran pemerintah pun dirumuskan dengan sempit, apakah itu alokasi anggaran yang lebih besar, metode pendistribusian dana lebih baik, yang semuanya seperti sedang menghadapi situasi darurat jangka pendek. Hampir tidak ada pemikiran meletakkan persoalan penanganan kemiskinan dalam kerangka pembangunan baru, misalnya, model birokrasi dan model pendidikan yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Pemerintah hingga sekarang masih memakai kerangka peran negara yang sudah ketinggalan zaman. Negara selalu dianggap sebagai penyedia dari kebutuhan rakyat miskin. Dalam pandangan semacam itu, negara dipandang dapat memenuhi legitimasinya. Padahal, dalam persoalan kemiskinan, negara harus membuat pihak lain dapat ikut membantu. Legitimasi negara digunakan untuk meningkatkan legitimasi kelompok masyarakat lain.

Demikian pula dengan peran organisasi sosial. Mereka harus mampu mendorong pemerintah mentransformasikan perannya. Mereka harus dapat menghasilkan norma, ukuran, dan metode kinerja pemerintah yang dapat mengukur perbaikan kesempatan dan mutu hidup bagi kelompok miskin. Sebenarnya, dengan disediakan standar semacam itu, pemerintah memiliki legitimasi tersebut, dapat menghadapi lawan-lawan politik yang umumnya gemar terlibat dalam wacana tanpa dasar.

Meuthia Ganie-Rochman, Pengajar di Universitas Indonesia


Opini

Rabu, 28 Februari 2007

Menghitung Hari-hari SBY

Indra J Piliang

Tanggal 20 Oktober 2009, atau 32 bulan lagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengakhiri tugasnya. Karena itu, sudah saatnya Susilo Bambang Yudhoyono menghitung mundur hari-harinya. Andai dalam satu bulan satu persoalan dapat diselesaikan, maka hingga 2009 ada 32 masalah terselesaikan, terlepas skalanya.

Dalam pidato awal tahun, Yudhoyono menyebut empat program. Pertama, pengadaan air bersih untuk rakyat. Kedua, pembangunan infrastruktur pedesaan yang meliputi jembatan dan jalan desa, irigasi, tambatan perahu, air bersih, dan sanitasi. Ketiga, pembangunan bioenergi untuk rakyat, termasuk pembangunan Desa Mandiri Energi khususnya pengganti minyak tanah. Keempat, program reforma agraria, untuk pendistribusian tanah untuk rakyat secara bertahap.

Pidato itu mencantumkan grafik kenaikan uang atau barang selama dua tahun pemerintahan untuk berbagai bidang. Yudhoyono mampu mengenali sembilan persoalan yang menyangkut investasi, tetapi alternatif penyelesaian masalah pun kurang dirumuskan dengan spesifik.

Bidang pertanian

Selain para menteri dan kepala daerah, Unit Kerja Presiden untuk Percepatan Program Reformasi (UKP3R) diberi tugas khusus memantau pelaksanaan program itu. Namun, dengan kuantitas persaingan politik yang meningkat tajam, tampaknya konsentrasi Yudhoyono harus terarah untuk mengurusi persoalan elite politik.

Apakah program-program itu bisa dijalankan? Tampaknya Yudhoyono memang serius, termasuk dengan cara menanam padi, memanen lele, sampai mendatangi desa bioenergi alternatif dengan bahan baku biji jarak. Sebulan setelah pidato, Yudhoyono terlihat lebih banyak pergi ke pedesaan, kecamatan, dan kabupaten, ketimbang menemui jajaran elite pemerintahan pusat dan provinsi.

Yudhoyono terlihat nyaman dengan ilmu di bidang pertanian. Tinggal pengamalan atas ilmu itu yang coba dibuktikan. Ia hadir di Jakarta untuk urusan banjir dan kegiatan seremonial lainnya, sebagai bagian tugas kenegaraan. Namun, setelah itu, ia terlihat kian tertarik atau ditarik untuk pergi ke banyak desa, pola yang juga dilakukan Soeharto dengan cara Temu Kelompencapir-nya.

Dengan mulai fokus kepada daftar pekerjaan yang diusungnya, barangkali Yudhoyono harus mulai mengabaikan kebisingan politik. Yudhoyono telanjur berjanji untuk lebih tegas dan konkret dalam menjalankan tahun 2007. Namun, komunikasi politik yang dilakukan juga terkesan menegasikan ketegasan itu. Keluarnya PP No 37/2006 dan akibat-akibat politik yang mengikutinya seakan memaksa Yudhoyono keluar dari garis kebijakannya sendiri, lantas kembali masuk model politik harian yang berbuih kata, ketimbang bersimbah peluh.

Tanpa kompromi

Untuk menghindari kepentingan politik yang meluap dalam tahun 2007-2008, Yudhoyono layak melakukan model politik tanpa kompromi. Ia perlu menerapkan manajemen konflik tertutup ketimbang terbuka. Pembicaraan dari hati ke hati dengan para tokoh kunci dalam pemerintahannya jauh lebih bermanfaat ketimbang mencoba rileks dengan cara bernyanyi, misalnya. Sementara, ketika muncul di publik, Yudhoyono layak untuk hemat kata dan kalimat.

Memang, demokrasi kian menyubur dengan segala jenis polemik politik, tetapi yang juga kita mulai lihat adalah politik semakin individualistis. Bagi Syamsuddin Haris (Kompas, 23/2/2007), personalisasi kekuasaan kian mengental. Lebih detailnya, personalisasi kekuasaan itu tidak bertumpu dalam diri seseorang, tetapi menyebar pada banyak tokoh. Padahal, demokrasi juga butuh sistem, terutama sistem yang efisien. Namun, penulis kurang sependapat jika saling bantah dan saling sanggah antarpejabat negara disebut sebagai merugikan kepentingan publik. Justru cara ini efektif untuk memberikan bonus kepada rakyat tentang bagaimana cara penyelenggara negara berpikir dan bekerja.

Yudhoyono membantah semua ekspektasi tentang potensi militerisme dalam dirinya, kenyataannya muncul sebagai seorang demokrat yang bahkan kadang bertelinga tipis. Bagi kepentingan demokrasi, sikap seperti ini sungguh menguntungkan. Tetapi, bagi penyelesaian aneka masalah jangka pendek dan menengah, Yudhoyono harus memberi pesan kepada para pembantunya, terutama dari kalangan politikus, bahwa sikap sebagai pemimpin yang keras kepala juga diperlukan.

Soliditas pemerintahan amat ditentukan oleh capaian atas program yang disusun, bukan bagaimana cara mencapainya. Seorang menteri yang mengurusi teknologi tinggi, misalnya, tidak perlu berbicara terlalu banyak karena disibukkan detail pekerjaan yang membutuhkan kejelian dan ketelitian. Ada pemikiran yang muncul, betapa seorang menteri harus mengerti dan mencari tahu konstelasi politik harian. Jika pemikiran itu diteruskan, yang terjadi adalah menteri itu akan kehilangan waktu untuk mengembangkan talenta dan potensi diri.

Dibandingkan dengan pola penyusunan Program 100 Hari Pemerintahan Yudhoyono, yang kini terlihat jauh lebih tidak bisa dikalkulasikan lagi. Sulit kita menemukan bahwa kementerian ini sedang bergerak menyelesaikan persoalan itu, lengkap dengan target waktu dan cara penyelesaiannya. Kepala-kepala daerah yang terpilih secara langsung pun sepertinya mengabaikan soal penyusunan Program 100 Hari ini, yang pada intinya tidak berhenti setelah 100 hari, tetapi harus bertahan selama lima tahun.

Fase transisi

Tahun 2008 adalah sepuluh tahun kita melewati fase transisi penting dalam politik dan pemerintahan. Namun, apa yang teraih selama hampir sembilan tahun ini belum begitu banyak. Yang hadir ke publik adalah bendera-bendera partai politik, lalu jatuh bangunnya pengaruh para tokoh politik. Sebagian impian akan kebebasan politik dan berbicara sudah didapatkan, tetapi imajinasi kolektif tentang akan hadirnya bangsa yang kuat dan berwibawa selalu muncul dalam wajah yang pesimis.

Indra J Piliang Analis Politik CSIS, Jakarta


Opini

Sabtu, 03 Maret 2007

Rumah bagi Semua

Ivan A Hadar

Pemerintah mencanangkan pembangunan “1.000 Towers” yang bisa diterjemahkan sebagai pembangunan sejuta rumah susun. Diperkirakan kebutuhan perumahan mencapai 5,5 juta unit dan akan bertambah sekitar 1 juta unit per tahun.

Angka yang amat besar, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang ada karena belum mempertimbangkan sekian juta keluarga yang meski tercatat memiliki tempat tinggal, kondisi perumahan mereka tidak layak, termasuk akibat bencana (alam).

Secara umum, krisis perumahan ditandai perumahan kumuh di perkotaan, termasuk bedeng serta gubuk liar di bantaran sungai dan kolong jembatan. Fenomena krisis perumahan juga ditandai banyaknya rumah yang dihuni melebihi kapasitas, tingkat kepadatan yang amat tinggi di kawasan tertentu, tiadanya ruang privasi, hilangnya ruang publik dan rekreasi, serta lokasi yang jauh ke tempat pekerjaan.

Krisis perumahan

Sebagai anggota Habitat Internasional, Indonesia meratifikasi klausul rumah sebagai kebutuhan dasar. Konstitusi pun dengan tegas menyatakan, Negara berkewajiban membantu mengadakan rumah yang layak bagi rakyat Indonesia (UUD 1945, Pasal 48 H). Juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas dan UU Bangunan Gedung 2003 (Pasal 43 Ayat 4) yang mewajibkan pemerintah daerah memberdayakan masyarakat miskin yang belum memiliki akses pada rumah. Semua arahan konstitusional itu memberi aksesibilitas rumah bagi rakyat Indonesia, terutama kelompok lemah ekonomi.

Secara teknis, teori krisis perumahan dan solusinya bisa dibagi dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama, melihat masalah perumahan sebagai “persoalan modal dan penghasilan”. Kelompok kedua menganggapnya sebagai “persoalan kebersihan, kesehatan, dan keteraturan”.

Bagi kelompok pertama, krisis perumahan dianggap identik dengan tingginya harga lahan, spekulasi, serta pengendalian stok rumah dan kapling oleh sekelompok orang. Teori ini berhasil “menelanjangi” perilaku melenceng para developer perumahan. Kritik terhadap spekulasi lahan dan properti ini di beberapa negara berhasil memicu gerakan reformasi perumahan. Solusi yang ditawarkan berangkat dari aspek keuangan, seperti kurangnya dana bagi pembangunan rumah sederhana, tingginya bunga kredit, maraknya manipulasi hipotek yang diberikan untuk pelelangan lahan secara spekulatif, dan rendahnya penghasilan masyarakat.

Sementara itu, teori yang diusung kelompok kedua mereduksi masalah perumahan menjadi sekadar persoalan “renovasi dan peremajaan kampung”, “budaya kemiskinan”, serta “kurangnya pengawasan negara akibat mekarnya perumahan kumuh”. Berbagai asumsi itu mewarnai sejarah panjang kebijakan perumahan di Indonesia.

Kenyataan maraknya korupsi di sektor perumahan yang disubsidi pemerintah memunculkan upaya pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat. Namun kini berbagai inisiatif ini pun jauh dari prinsip solidarity, bergantung pada bantuan dana pihak luar dan hanya mampu membangun segelintir pilot projects.

Sementara itu, keterbatasan dana menuntut kontribusi di luar batas kemampuan mereka yang membutuhkan rumah sehingga terjadi semacam seleksi dengan mengorbankan mereka yang lemah. Dilema itu berakar pada kenyataan, masalah perumahan terkait pendanaan, di mana konsep self help oleh masyarakat sendiri tak akan mampu mengatasi permasalahan dalam cakupan yang begitu luas.

Pelajaran

Beberapa pelajaran dari mancanegara kiranya bermanfaat sebagai masukan dalam upaya mencari sistem perumahan sosial yang sesuai dengan kondisi kita.

Singapura adalah contoh dominannya peran pemerintah dalam upayanya mengatasi masalah perumahan. Negeri pulau ini membentuk Housing Development Board (HDB) yang memiliki akses penguasaan lahan murah serta mengontrol 65 persen suplai rumah, yaitu pangsa pasar perumahan menegah bawah. HDB dinilai sukses membangun rumah yang disewakan kepada masyarakat dari strata sosial itu. Singapura juga memiliki Central Providence Fund, yakni dana yang dihimpun dari masyarakat dengan cara memotong gaji pekerja dan karyawan untuk pembangunan perumahan.

Bagi Indonesia, lahan tidur yang disita dari pengembang besar bermasalah oleh BPPN bisa dipertimbangkan untuk dialihkan peruntukannya bagi perumahan menengah bawah yang banyak menghadapi kendala akibat mahalnya lahan perkotaan. Sementara Tabungan Perumahan bisa dikembangkan untuk memperoleh cakupan lebih luas.

Jerman bisa menjadi contoh lain. Seusai Perang Dunia II, negeri yang sebagian besar kotanya diluluhlantakkan bom sekutu ini menjadikan pembangunan perumahan sebagai motor pembangunan ekonomi dengan memberi insentif pajak, dan kredit murah kepada developer yang membangun perumahan bagi masyarakat menengah bawah. Meski keuntungannya relatif kecil, tingkat kepastian memperoleh keuntungan nyaris 100 persen.

Tak heran, lebih dari 60 persen perumahan di Jerman dibangun oleh developer jenis ini. Mereka yang menginginkan keuntungan lebih harus mengikuti aturan pasar yang berisiko.

Dari paparan itu, ada peluang untuk menyelesaikan krisis perumahan di Tanah Air. Kemauan politik pemerintah dan kemauan semua pihak dalam mencari keseimbangan di antara berbagai kepentingan pelaku perumahan adalah dua persyaratan utama yang harus dipenuhi. Selebihnya adalah masalah teknis.

Ivan A Hadar Arsitek, Pemerhati Sosial-Ekonomi, Tinggal di Jakarta


Opini

Rabu, 07 Maret 2007

Solusi Sama-sama Menang yang Konyol

Tjipta Lesmana

Saya dapat mengatakan KPK benar dan Yusril juga benar. Ini dari sisi prosedural penunjukan langsung,” kata Wapres Jusuf Kalla ihwal “perseteruan” antara Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki.

Substansi penegasan ini mirip pernyataan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono terkait dugaan korupsi Menteri Perhubungan Haryanto Dhanutirto di pengujung 1995. “Menhub tak terbukti menggunakan uang negara.., [tetapi] Irjenbang juga tidak salah. Itu tugas Irjenbang.” Kasus itu mencuat saat surat Inspektur Jenderal Pembangunan (Irjenbang) Mayjen TNI Kentot Harseno kepada Presiden Soeharto “bocor”. Surat rahasia itu antara lain berisi laporan serangkaian kejanggalan (penyimpangan) di lingkungan BUMN di bawah Departemen Perhubungan. Kasusnya lalu diambil alih Presiden.

Atas perintah Presiden, Wapres Try Sutrisno meneliti. Kesimpulannya, “Sebagian laporan Irjenbang tentang penyimpangan di lingkungan Departemen Perhubungan ada yang mengandung kebenaran, ada yang kebenarannya tidak didukung bukti-bukti kuat, ada pula yang tidak tepat dalam menarik kesimpulan…,” bahasa yang sarat akan konteks tinggi yang hanya dipahami Moerdiono sendiri. Dengan pernyataan ini, the case is closed.

Opini publik

Awal Februari 2007, selama delapan jam KPK memeriksa Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra terkait penunjukan langsung pengadaan alat sidik jari di Departemen Kehakiman dan HAM yang diduga merugikan negara Rp 6 miliar. Saat itu Yusril menjabat Menteri Kehakiman dan HAM. Beberapa petinggi departemen itu sudah dikenai status tersangka. Seusai diperiksa, kepada pers Yusril berkata, ia akan segera melaporkan Ketua KPK Taufiequrachman ke KPK karena kasus penunjukan langsung oleh Ruki dalam pembelian alat sadap untuk KPK.

Dari kedekatan waktu antara pemeriksaan dan pernyataan Yusril untuk melaporkan Ketua KPK, siapa pun bisa menarik kesimpulan. Pertama, Yusril jengkel atas pemeriksaan dirinya oleh KPK. Kedua, Yusril merasa diperlakukan diskriminatif oleh KPK. Ketiga, Yusril menggugat kalau Ketua KPK boleh membeli barang atas penunjukan langsung, mengapa saya selaku menteri tidak boleh? Di sini Yusril melakukan apa yang disebut faulty analogy dalam ilmu logika.

Opini publik jelas, “berpihak” kepada Ketua KPK. Yusril dianggap kekanak-kanakan dan emosional sebab langsung menyerang Ruki seusai diperiksa oleh anak buah Ruki. Namun, “Yang saya gugat adalah penggunaan standar ganda KPK. Saya tidak punya masalah dengan Taufiequrachman. Itu cuma karangan media massa!” ucapnya kepada saya pada 21 Februari malam saat bertemu di TVRI.

Yusril lupa, Ketua KPK menunjuk langsung pihak yang mengadakan barang setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Dan Presiden memberi persetujuan setelah menerima dan mempelajari Memorandum Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra No M 907/M. Sesneg/10/2005 yang menyatakan, pengadaan alat penyadap di KPK sudah sesuai Keppres No 80/2003. Dalam hal penunjukan langsung, pengadaan alat sidik imigrasi tidak “diperkuat” persetujuan tertulis Presiden.

Masyarakat dibuat bingung: apa sebenarnya yang terjadi di balik perseteruan Yusril dan Ruki? Apakah keduanya korup? Atau isu ini penuh nuansa politis, diprovokasi pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu? Atau Istana sendiri yang merekayasa sebagai “pintu masuk” untuk reshuffle kabinet?

Harapan masyarakat

Terus terang, masyarakat semula berharap agar “konflik” kedua petinggi ini dibuka. Bukankah sejak awal Presiden sudah bertekad memberantas korupsi dalam segala bentuknya? Namun, lihat antiklimaks yang terjadi. Setelah Yusril dan Ruki dipertemukan di rapat kabinet terbatas, Presiden berucap, “Penunjukan langsung yang dilakukan Yusril maupun Ruki benar secara hukum. Saya sudah selesaikan, tidak perlu pecah satu sama lain.” Maka, the case is closed meski SBY segera menambahkan, “Kalau ada temuan atau bukti penyimpangan, itu wilayah hukum. Saya serahkan kepada penegak hukum!” “Itu tanggung jawab pelaksana (baca: pimpro)!” kata Jusuf Kalla.

Pada masa Orde Baru, ada tuduhan, sarang korupsi ada di eselon III. Menteri, dirjen, dan direktur bersih korupsi. Stigma ini tampaknya diangkat kembali pada pemerintahan SBY. Ketika Yusril dan Ruki sama-sama dinyatakan benar, saat itu juga sebenarnya tudingan atau segala kecurigaan terhadap kedua petinggi ini ditepis. Kalaupun terjadi korupsi, itu pasti dilakukan oleh pimpinan proyek yang umumnya pejabat eselon III.

Win-win solution seperti ini sepintas elegan, tipikal kultur Jawa yang enggan ribut. Namun, dari semangat memerangi KKN, solusi itu amat konyol dan kontraproduktif, menimbulkan persepsi, Presiden tak berani membersihkan lingkungan Istana dari kemungkinan praktik korupsi. Padahal, kita masih ingat pernyataan SBY, pemberantasan korupsi akan dimulai dari lingkungan Istana.

Tjipta Lesmana Widyaiswara Lembaga Ketahanan Nasional


Opini

Jumat, 02 Maret 2007

Mengapa Politik Perlu?

M Alfan Alfian

Peraih Nobel Perdamaian 2006 Muhammad Yunus rupanya benar-benar cancut tali wandha, bertekad bulat hijrah ke dunia politik justru ketika politik Banglades terlilit benang kusut. Aktivis Bank Grameen yang lekat dengan rakyat kecil itu tidak punya pilihan lain kecuali memenuhi panggilan politik. Akankah Yunus berhasil? Bukankah dunia politik amat lain dengan dunia yang ia geluti sebelumnya?

Pria kelahiran 1940 ini paham, dunia politik penuh risiko. Rumus baku dunia politik amat berbeda dengan yang di luar politik. Dalam politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, kecuali kepentingan. Idealisme kerap terbentur pragmatisme.

Dalam wajahnya yang buruk, politik ditandai banyak hal yang menyakitkan. Dunia politik kerap digambarkan bak dunia mafioso dalam novel Mario Puzo, The Godfather, di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur yang satu sama lain diametral berupa kesetiaan, pengkhianatan, hadiah, hukuman, pujian, cercaan, harapan sekaligus penyesalan. Butuh mentalitas khusus untuk masuk dunia abu-abu ini.

Dan, Yunus terobsesi ke sana. Namun, bukan politik dalam wajahnya yang negatif yang ia kehendaki, tetapi politik yang, meminjam M Amien Rais, tingkatannya tinggi (high politics). Yunus prihatin terhadap kondisi bangsanya yang tengah karut-marut, ditandai adanya instabilitas politik, kemiskinan, dan korupsi.

Partai politik yang dideklarasikan Nagorik Shakti (Kekuatan Rakyat) diimpikan sebagai partai ideal yang melibatkan banyak “orang jujur” (Kompas, 23/2/2007).

Yunus berbekal idealisme “pengentasan kemiskinan”. Seperti dikutip The Independent (5/5/1996), Yunus pernah mengatakan, suatu hari cucu-cucu kita harus pergi ke museum untuk melihat seperti apa kemiskinan itu. Ia jengah dengan kemiskinan dan terus berjuang melawannya, bahkan dengan berpolitik sekalipun. Bekal lainnya adalah popularitas yang sejatinya telah jauh melampaui politik.

Obsesi kepolitikannya, kepemimpinan yang kuat dan pemerintahan yang baik. Untuk itu ia akan memanfaatkan popularitas dan jaringan “konstituennya” di desa- desa untuk menghidupkan mesin politik partai barunya. Kelihatannya Yunus akan mudah melakukan itu. Namun, ia akan kesulitan dalam menghadapi serangan para lawan politiknya, terutama kalangan oposisi Liga Awami pimpinan mantan PM Sheikh Hasina di satu sisi, dan Partai Nasional Banglades (BNP) pimpinan mantan PM Begum Khaleda Zia di sisi lain.

Faktor tentara

Politik Banglades, sebagaimana negara- negara berkembang lain, amat dinamis. Sistem demokrasi parlementer yang diterapkan membuka peluang timbul-tenggelamnya kepemimpinan politik. Selain itu, tentara masih menjadi faktor menentukan. Jadi, apakah ia akan mendapat dukungan politik riil dari berbagai pihak dan bisa membentuk kepemimpinan yang kuat dan pemerintahan yang baik? Yunus harus bekerja keras, sekaligus mampu mengubah dengan cepat pola pikir aktivis sosial ke pola pikir politik kekuasaan yang sarat dengan perebutan dukungan.

Kisah tentang majunya Yunus ke arena politik itu jika direfleksikan dengan kepolitikan Indonesia sekarang lumrah saja. Sejak reformasi bergulir, panggung politik kita kebanjiran tokoh, termasuk yang amat populer sebagai “tokoh reformasi” yang berlatar belakang intelektual publik. Partai politik telah menjadi kendaraan mereka untuk tampil meraih dukungan. Namun, realitas politik membuktikan, hadirnya “tokoh reformasi” pun nyatanya tak sejajar dengan besarnya dukungan politik. Ibarat pepatah, gayung pun tak bersambut.

Meski demikian, dewasa ini para tokoh yang seharusnya ada di level resi, sebagaimana Yunus, terpaksa masuk ke gelanggang politik secara lebih total, mendirikan partai dan siap bersaing dengan yang lain. Ambil contoh, apa yang dilakukan Wiranto dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang dideklarasikan belum lama ini. Sebagaimana Nagorik Shakti, ia punya kemiripan, setidaknya berangkat dari keprihatinan yang sama: kondisi bangsa tak kunjung membaik akibat kepemimpinan yang lemah.

Dengan serius masuk dunia politik, terlepas apakah akan mendapat dukungan politik yang signifikan atau sebaliknya, bagaimanapun, baik Yunus maupun Wiranto lebih ksatria. Jika idealismenya ingin terwujud lewat politik, dunia politik harus dimasukinya meski besar risikonya.

Stabilitas politik

Di sisi lain, tantangan kepolitikan Banglades dan Indonesia dalam hal demokratisasi juga mirip: masing-masing berupaya keras mewujudkan stabilitas politik yang demokratis. Di Banglades, kemelut demi kemelut politik seolah tak berakhir. Kegaduhan politik yang menyita tenaga telah membelenggu kemajuan ekonomi negara yang kerap tertimpa musibah itu. Stabilitas politik rupanya masih menjadi arang yang amat mewah di Banglades.

Indonesia juga berkepentingan dengan terwujudnya kondisi politik yang demokratis tetapi stabil. Sistem kepolitikan presidensial yang berpadu dengan realitas multipartai penuh jebakan instabilitas. Kegaduhan politik yang kerap muncul pun berpeluang membelenggu gerak perkembangan ekonomi. Kondisi demokrasi (politik) di Indonesia belum mencapai level aman. Menurut Menko Perekonomian Boediono, pendapatan per kapita Indonesia yang kini diperkirakan sekitar 4.000 dollar AS masih jauh dari level aman demokrasi, kecuali jika sudah mencapai 6.600 dollar AS (Kompas, 25/2/2007).

Kemajuan ekonomi agaknya selaras dengan keberlanjutan demokrasi. Untuk mencapainya, rumus stabilitas politik masih relevan. Selain yang utama adalah faktor kepemimpinan yang hingga kini masih menjadi sorotan. Untuk itu, politik masih diperlukan.

M Alfan Alfian Dosen FISIP Universitas Nasional; Direktur Riset The Akbar Tandjung Institute, Jakarta


Opini

Kamis, 01 Maret 2007

 

 

 

Reformasi Tanah dan Pertanian

Ahmad Erani Yustika

Hasil Sensus Pertanian 2003 mengabarkan jumlah rumah tangga petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar—baik milik sendiri maupun menyewa—meningkat 2,6 persen per tahun, dari 10,8 juta rumah tangga (1993) menjadi 13,7 juta rumah tangga (2003).

Persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan juga meningkat, dari 52,7 persen (1993) menjadi 56,5 persen (2003) (Kompas, 3/1/2004).

Kini pemerintah memaklumatkan rencana melakukan reformasi tanah (land reform) yang dikoordinasi Badan Pertanahan Nasional untuk mengatasi masalah kepemilikan lahan petani yang amat sempit itu. Jumlah tanah yang akan dibagikan mencapai delapan juta hektar lebih, yang akan terus ditambah jika program tersebut menunjukkan hasil menggembirakan. Program itu direncanakan dengan membagi tanah milik negara (misalnya, Perhutani) yang selama ini tidak digunakan atau dipakai tetapi tidak optimal.

Kesejahteraan petani

Sebenarnya, program reformasi tanah sudah lama berjalan, tetapi amat lamban meski telah ada undang-undang yang mengaturnya, yakni UU Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Data menunjukkan, tahun 1960 hingga 2002, melalui reformasi tanah telah didistribusikan 885.000 hektar dan itu tidak lebih dari 2 persen total luas tanah pertanian. Tanah seluas itu dibagikan kepada 1,3 juta keluarga petani atau 7 persen dari total rumah tangga pertanian, sedangkan yang diredistribusikan rata-rata 25.000 bidang tanah/tahun. Tanah yang dibagi ulang cuma 52 persen sehingga obyek reformasi tanah yang belum didistribusikan masih 48 persen (Kompas, 28/9/2003). Jadi, rencana reformasi tanah sekarang sebetulnya bukan program baru karena sudah diinisiasi sejak 40 tahun lalu. Dengan begitu, persoalan yang kini harus ditangani adalah bagaimana mempercepat intensitas proses reformasi tanah itu.

Secara empiris, reformasi tanah kelihatannya sulit ditempuh akibat adanya hambatan psikologis dan politis karena pengalaman beberapa negara menunjukkan perlawanan politik terhadap program reformasi tanah amat tinggi.

Namun, beberapa pengalaman negara lain yang pernah melakukannya terbukti dapat mengatasi persoalan kepemilikan lahan. Di Jepang, misalnya, reformasi tanah sudah dilakukan seusai Perang Dunia II dan berhasil memengaruhi pemerataan pendapatan. Program reformasi tanah di Jepang ini berhasil karena ada dua titik temu, di satu sisi rakyat kuat menuntut dan di sisi lain pemerintah mempunyai kemauan politik yang tidak kalah kukuh (Hayami, 1997).

Hal yang sama juga terjadi di Zimbabwe, program tersebut berhasil mengurangi kemiskinan (Waeterloos dan Rutherford, 2004). Dengan demikian, rintangan politik di atas harus disandingkan dengan potensi ekonomi yang bakal diraup petani (secara lebih luas) maupun negara.

Di Indonesia, rencana reformasi tanah harus disegerakan karena tingkat kesejahteraan petani yang terus menurun. Petunjuk itu bisa dilihat dari nilai tukar petani (NTP), yakni instrumen yang mengukur rasio antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani, yang dalam satu dekade terakhir ini terus menurun. Data BPS dari Januari 1994 hingga Mei 2006 yang memotret perkembangan NTP tahun 1994–2006 dengan amat jelas menunjukkan NTP yang kian menurun, khususnya sejak tahun 1999. NTP sempat melonjak cukup tajam tahun 1997-1999 sebagai respons kejutan atas terjadinya krisis ekonomi.

Namun, situasi itu tidak bertahan lama sehingga sejak tahun 1999 NTP menuju lereng negatif hingga kini (Berita Resmi Statistik, No 39/IX/1 Agustus 2006). Realitas tersebut dengan sendirinya terus menguatkan sinyalemen bahwa pemerintah tidak benar-benar serius memikirkan pembangunan sektor pertanian.

Reformasi pertanian

Reformasi tanah bagi petani merupakan bagian esensial di sektor hulu, yang hanya akan bermakna jika kebijakan dan tindakan di sektor hilir juga direformasi. Reformasi di sektor hilir tidak lain adalah reformasi pertanian (agrarian reform).

Berbagai kajian yang telah dilakukan selama ini secara telanjang menunjukkan kekalahan petani merupakan proses struktural yang amat sistematis sehingga tidak mungkin perubahan tersebut dibebankan kepada komunitas petani itu sendiri.

Sistematisasi persoalan itu tidak lain ketidakberdayaan petani menghadapi pelaku ekonomi di sektor hilir yang berkuasa absolut untuk menentukan harga dan waktu pembelian/penjualan komoditas-komoditas pertanian. Inilah yang kemudian melonjakkan biaya transaksi (transaction costs) yang harus ditanggung petani.

Persoalan ini tentu tidak akan tampak jika didekati dari perspektif teori klasik/neoklasik karena yang menjadi acuan hanya biaya produksi. Kebutuhan reformasi pertanian baru kuat apabila dibedah dengan analisis (ekonomi) kelembagaan.

Realitas kelembagaan yang tidak dapat disembunyikan adalah jaringan distribusi dan pemasaran produk pertanian sepenuhnya dikuasai pelaku di sektor hilir sehingga peningkatan harga (seperti terjadi dalam komoditas beras) tidak pernah dinikmati petani karena semuanya sudah ada di tangan tengkulak/distributor.

Titik-titik inilah yang harus cepat direformasi pemerintah. Secara kelembagaan, dua agenda kelembagaan berikut bisa dilakukan pemerintah. Pertama, menerbitkan statuta hubungan antarpelaku ekonomi yang lebih menjanjikan kesetaraan (misalnya, petani dengan tengkulak atau petani dengan koperasi).

Kedua, memperluas basis kegiatan produksi dan distribusi melalui penguatan organisasi ekonomi petani sehingga mengurangi kekuasaan pelaku di sektor hilir untuk mengontrol seluruh sirkulasi kegiatan ekonomi, termasuk penentuan harga. Dengan jalan inilah, reformasi tanah akan lebih bermakna terhadap perbaikan tingkat kesejahteraan petani.


Opini

 

 

 

 

Senin, 05 Maret 2007

 

 

 

Pertautan Ekonomi dan Demokrasi

A Tony Prasetiantono

Setelah sejak Mei 1998, jalan reformasi kita lalui hampir sembilan tahun, kita acap digelisahkan pertanyaan, apakah jalan yang kita tempuh sudah “benar”?

Kalau “ya”, mengapa pertumbuhan ekonomi tak beranjak cepat sehingga tak cukup mengenyahkan pengangguran? Jangan-jangan eforia reformasi dan demokrasi tidak cocok untuk karakteristik negara berkembang seperti Indonesia? Jangan-jangan yang cocok bagi kita adalah gaya pemerintahan otoriter dan sentralistik? Bukankah Singapura, misalnya, juga bisa makmur tanpa perlu menempuh jalan reformasi dan demokrasi?

Pertanyaan inilah yang ingin dijawab Menteri Koordinator Perekonomian Boediono melalui pidato pengukuhan guru besarnya di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia, 24/2/2007).

“Public choice”

Kesadaran bahwa ada pertautan antara disiplin ilmu ekonomi dan ilmu politik sudah lama dikemukakan oleh ekonom. Perbedaan keduanya adalah politisi pada dasarnya lebih mengedepankan kepentingan umum (public interests), sedangkan pelaku ekonomi umumnya lebih mendahulukan kepentingan pribadi (private interests). Namun keduanya tidak selalu menjadi dikotomi, bisa dikombinasikan.

Inilah awal mula lahirnya cabang ilmu ekonomi yang disebut public choice, yang di era modern digagas Duncan Black (1948), James Buchanan (1949), dan Kenneth Arrow (1950, 1951), Anthony Downs (1957), James Buchanan dan Gordon Tullock (1962), serta Mancur Olson (1965). Namun, jauh sebelumnya, sebenarnya sudah ada John Stuart Mill (Considerations on Representative Government, 1861).

Lebih spesifik, Downs (1957) mengajukan teori dan analisis ekonomi tentang demokrasi (An Economic Theory of Democracy), sedangkan Arrow (1951) terkenal karena aksiomanya, tak ada institusi yang bisa menghasilkan Pareto optimal dan nondiktatorial. Pareto optimal adalah situasi di mana tidak seorang pun mendapat manfaat lebih banyak tanpa pengorbanan orang lain. Inilah esensi realokasi.

Dalam kasus Indonesia kini, kita menemukan fakta, betapa eforia demokrasi bisa menjadi kerikil sandungan dalam pembangunan ekonomi. Dewasa ini persoalan terbesar perekonomian Indonesia adalah sulitnya mendorong sektor riil karena adanya sejumlah kendala. Meski suku bunga perbankan sudah meluncur turun, sektor riil tidak juga bisa bergerak. Masih ada banyak kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur, hambatan birokrasi, struktur pasar monopolistik, hingga eforia demokrasi.

Dalam tesis Profesor Boediono, eforia demokrasi akan mengikuti lekuk kurva J. Artinya, dalam jangka pendek, eforia demokrasi akan memanen dampak negatif, seperti tergambar dalam lekuk di awal kurva J. Namun, pada titik tertentu, kurva ini menjulang ke atas. Mengutip Zakaria (2003), studi empiris 1950–1990 menunjukkan, batas kritis bagi demokrasi adalah pendapatan per kapita 6.600 dollar AS berdasar purchasing power parity (PPP).

Metode PPP merupakan perhitungan pendapatan yang sudah menghilangkan bias harga setempat. Kini, pendapatan per kapita Indonesia secara nominal adalah 1.300 dollar AS. Namun, karena harga barang dan jasa di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan dengan di Amerika Serikat, secara PPP pendapatan per kapita Indonesia terkoreksi ke atas menjadi sekitar 4.000 dollar AS.

Artinya, benih demokrasi baru akan bersemai dengan baik jika suatu negara mencapai pendapatan per kapita PPP sebesar 6.600 dollar AS. Karena pendapatan per kapita PPP kita baru sekitar 4.000 dollar AS, diperlukan sekitar sembilan tahun untuk mencapai “zona aman”. Asumsinya, kita mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata tujuh persen, sedangkan pertumbuhan penduduk 1,2 persen.

Implikasinya, selama sembilan tahun ke depan, kita akan menghadapi berbagai kerawanan demi kerawanan. Inilah hal yang mungkin bisa membantu pemahaman kita terhadap adanya berbagai dinamika (persisnya kerawanan-kerawanan), yang kita alami dalam sembilan tahun terakhir sesudah kita memasuki era reformasi.

Profesor Boediono berpendapat, bangsa kita sudah di jalur yang benar (on the right track) dalam menjatuhkan pilihan jalan demokrasi. Namun, ibarat tanaman, benih demokrasi ini merupakan jenis tanaman jangka panjang. Pada tingkat pendapatan per kapita rendah, kemungkinan kegagalan demokrasi amat tinggi, dan secara progresif menurun seiring dengan kenaikan pendapatan. Tanaman demokrasi akan kita panen hasilnya secara ekonomis dalam jangka panjang.

Menuju “zona aman”?

Agenda mendesak kita adalah mendorong pertumbuhan ekonomi agar bisa segera mencapai “zona aman” 6.600 dollar AS. Sesudah itu, menurut Boediono, demokrasi dan ekonomi akan menjalin hubungan timbal balik yang positif, saling memperkuat, dan menjadi penentu keberlanjutan (sustainability) peningkatan kemakmuran. Di sinilah kita mulai memanen “lingkaran surga” (virtuous circle).

Namun, justru di sinilah masalahnya. Belum ada indikasi perekonomian kita tumbuh tujuh persen per tahun karena investasi belum bergerak. Tahun ini paling-paling pertumbuhan enam persen. Sementara itu, karakteristik pertumbuhan ekonomi juga berubah. Lima tahun lalu setiap persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 300.000 angkatan kerja baru. Kini, daya serap itu tinggal 200.000. Itu sebabnya, pertumbuhan ekonomi 5,5 persen (2006) hanya menyerap 1,1 juta orang. Padahal, angkatan kerja baru mencapai dua juta orang sehingga pengangguran terbuka meningkat dari 10 juta menjadi 10,9 juta. Penyebabnya, industri kita kian capital intensive daripada labor intensive.

Dengan demikian, meningkatnya pengangguran terbuka akan menciptakan jurang perbedaan pendapatan. Pada titik ini agaknya kita kembali ke isu klasik trade off antara pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan. Kurva yang kita hadapi pun mirip, yakni kurva U, sebagaimana tesis Simon Kusnetz (1955).

Profesor Boediono telah membuka ruang diskusi isu strategis baru, tentang pertautan antara ekonomi dan demokrasi. Sambil terus mendorong kerja keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata tujuh persen—yang tampaknya seperti jalan terjal—barangkali kita perlu melonggarkan waktu tunggu, tidak sembilan tahun untuk menuju “zona aman”, tetapi lebih panjang. Bukannya pesimistis, tetapi bertambahnya angka pengangguran kita akhir-akhir ini cukup rawan menciptakan dampak negatif eforia demokrasi, yang pasti berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi.


Opini

 

 

 

 

Selasa, 06 Maret 2007

 

 

 

Bangsa Ini Niscaya Belajar

Limas Sutanto

Kabar duka tidak hanya menyelimuti, tetapi meresapi bangsa Indonesia. Surat kabar, radio, dan televisi Indonesia menangkap kedukaan dengan kabar bencana alam, pemenjaraan pelaku korupsi, wabah penyakit, kemiskinan, dan kecelakaan.

Kabar duka yang bermunculan itu kian menyesakkan pikiran, memuakkan, bahkan mengerikan. Kabar duka bertubi-tubi itu juga mengesankan betapa khazanah berita di negeri ini nyaris hanya warta kedukaan, tak tersisa lagi ruang untuk membicarakan kegembiraan, keceriaan, pengharapan, keberhasilan, dan kecerahan. Inikah tanda bangsa sedang mengalami destruksi yang tak bakal membalik (irreversible)? Sedemikian berlebihkah bangsa ini terjebak dalam daur-setan (circulus vitiosus) proses destruksi tanpa ampun?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu bisa ya atau tidak, tergantung bagaimana bangsa ini menjawab kenyataan mendalamnya resapan kedukaan. Jika bangsa menjawab kenyataan kedukaan dengan sikap enggan belajar, tidak pelak kita dapat menegaskan, bangsa Indonesia benar-benar sedang dalam proses destruksi tanpa ampun.

Namun, jika bangsa Indonesia menjawab duka nestapa yang parah itu dengan sikap mau dan rajin belajar, lebih-lebih jika bangsa Indonesia meniscayakan diri untuk belajar, kita tentu akan mampu menghalau dan menampik destruksi atas diri sendiri. Justru keputusan kita untuk meniscayakan diri belajar dari berbagai kedukaan mendalam itu akan menempatkan diri dalam spiral tumbuh-kembang, proses konstruktif, yang akan terus memberi harapan.

Kesediaan untuk belajar

Salah satu pembeda pokok antara bangsa yang akan bertumbuh kembang dan bangsa yang akan hancur adalah kesediaan bangsa- bangsa itu untuk belajar dari pengalaman nyata yang dialami.

David Kolb—penggagas the cyclical experiential learning model—bahkan menegaskan betapa pengalaman nyata adalah titik awal tumbuh-kembang yang akan dialami manusia yang belajar. Pengalaman adalah sumber pembelajaran dan tumbuh-kembang. Berbagai pengalaman kedukaan yang kini dialami bangsa Indonesia niscaya merupakan sumber pembelajaran dan tumbuh-kembang. Titik gawat terletak pada sikap bangsa atas seluruh pengalaman nestapa itu. Saat bangsa Indonesia melewatkan berbagai pengalaman kedukaan, yang diperoleh adalah destruksi, bahkan mungkin destruksi yang tak bakal membalik.

Di pihak lain, jika bangsa Indonesia menjadikan pengalaman buruknya sebagai concrete experience yang menggulirkan pengamatan reflektif, lalu mengkristalisasikan abstraksi konseptual yang mengubah sikap, perilaku, tindakan, perbuatan, dan kebiasaan, dapatlah kita yakini seluruh pengalaman buruk itu bukan kesia-siaan atau kesialan, tetapi pengalaman berharga yang menghidupkan dan menumbuhkembangkan bangsa Indonesia.

Lima kelompok duka

Berbagai pengalaman duka dapat dikategorikan dalam lima kelompok—bencana alam, korupsi, wabah penyakit, kecelakaan, dan kemiskinan. Berbagai pengalaman itu memadai untuk menegaskan lewat proses abstraksi konseptual bahwa bangsa ini niscaya belajar mengatasi kebodohan, keserakahan, kemunafikan, keserampangan, dan kesewenangan. Kelima hal terakhir itu saling menjalin dan menghantam bangsa ini dengan berbagai pengalaman buruk dan berefek menghancurkan. Kini bangsa Indonesia niscaya benar-benar tergugah dan bangun untuk merajut sikap, perilaku, tindakan, perbuatan, dan kebiasaan baru yang dilandasi serta dihidupi keugaharian dan pengendalian-diri (lawan keserakahan), keterdidikan (lawan kebodohan), kejujuran (lawan kemunafikan), kedisiplinan (lawan keserampangan), dan keadilan (lawan kesewenangan).

Upaya pembangunan fisik perlu dibarengi penumbuhkembangan keugaharian dan pengendalian-diri, keterdidikan, kejujuran, kedisiplinan, dan keadilan. Bisakah pemerintah menyerap gagasan ini? Jika kita menyadari bahwa di balik semua refleksi dan abstraksi ini ada keprihatinan mendalam yang bisa dikatakan telah membentur pada perkara hidup-mati bangsa, amat diharapkan pemerintah dan rakyat Indonesia bisa menyerap prinsip-prinsip gagasan itu, lalu kita benar-benar berubah, terus hidup, bertumbuh kembang dan menjadi lebih baik.

LIMAS SUTANTO Psikiater Konsultan Psikoterapi, Tinggal di Malang


Opini

 

 

 

 

Selasa, 06 Maret 2007

 

 

 

Utopia Republik

Imam Cahyono

Does your society have more memories than dreams or more dreams than memories? (Thomas Friedman)

Rentetan derita dan kenangan pahit seperti mimpi buruk tak kunjung berlalu. Tertatih-tatih bangkit dari empasan krisis multidimensi, Indonesia jatuh bangun digempur bencana, entah oleh siklus alam atau ulah manusia. Nyaris satu dekade, kita tenggelam dalam jurang keterpurukan.

Mayoritas rakyat hidup sengsara dikejar harga kebutuhan pokok. Kendati pemerintah keras berupaya, beban rakyat tak pernah surut. Sejak reformasi, Indonesia seolah meniti labirin tanpa terminal. Perjalanan menuju masa depan yang lebih baik seperti tanpa ujung. Keadaan kacau-balau menyeret Indonesia terbawa arus tanpa mampu mengendalikan.

Membangkitkan harapan

Dalam kepungan trauma, pesimisme dan apatisme nyaris tak ada ruang untuk membangkitkan harapan. Namun, putus asa bukan jalan keluar dari persoalan! Pengalaman pahit (memoria passionis) di masa lalu harus dapat memunculkan tindakan baru dalam praksis sosial. Memori penderitaan harus diikuti memori kebangkitan (memoria resurrectionis).

Policymakers dan para analis cenderung mengukur masyarakat dengan ekonomi klasik dan statistik sosial, seperti berapa rasio defisit terhadap PDB, tingkat pengangguran, atau tingkat literasi kaum perempuan. Intinya, indikator sosio-ekonomi harus terkoreksi. Menurut Friedman (2005), ada indikator lain yang juga penting—meski sulit diukur—yakni apakah masyarakat memiliki lebih banyak memori ketimbang mimpi atau sebaliknya.

Jika masyarakat memiliki lebih besar memori ketimbang mimpi, yang terjadi adalah romantisme. Mereka menghabiskan waktu untuk melihat ke belakang (looking backward), memaknai masa kini dengan mengunyah dan mengagungkan masa silam. Mereka hidup dalam bayangan dan kesadaran masa lalu ketimbang berimajinasi ke masa depan yang lebih baik dan berusaha untuk mewujudkannya. Mereka terpenjara kenangan masa lalu tanpa berusaha melihat jauh ke depan.

Sebaliknya, jika mimpi lebih besar dari ingatan, muncullah utopia, sebuah gambaran ideal tentang suatu yang diimpikan. Utopia merupakan imajinasi untuk membangkitkan cita-cita dan harapan di masa depan. Pada dasarnya, tiap orang memiliki gambaran akan kesempurnaan yang dicitakan. Mimpi positif atau imajinasi kreatif harus berangkat dari realitas. Imajinasi positif harus dipupuk dengan motivasi dan stimulasi untuk membangun optimisme dengan aksi. Jadi, imajinasi positif tidak berakhir pada tahap mimpi, tetapi harus diikuti tindakan nyata.

Ben Anderson menyebut bangsa (nation) sebagai komunitas imajiner, sebuah komunitas yang dibayangkan. Anggota nasion berupaya menjaga imajinasi akan kebersamaan dan masa depan yang dicitakan selalu hidup dalam bayangan mereka. Ini merupakan upaya agar keberadaan dan keutuhan sebuah bangsa tetap terjaga.

Uniknya, masyarakat politik Indonesia ternyata tidak bisa hidup tanpa suatu utopia yang jelas (Kleden, 2001). Soekarno menggiring rakyat Indonesia pada sebuah utopia bernama revolusi. Soeharto mengusung utopia baru pembangunanisme. Presiden-presiden periode selanjutnya tidak mampu menawarkan utopia apa pun. Mereka sibuk mengumbar janji, tetapirakyat tidak tahu pasti ke arah mana bangsa ini hendak dikemudikan. Tanpa utopia, rakyat seperti kehilangan harapan dan semangat hidup.

Optimisme kritis

Bangsa yang bijak akan belajar dari sejarah tanpa terkungkung pengalaman traumatik masa lampau, berani memandang kenyataan masa kini yang memprihatinkan namun tetap memiliki harapan kemajuan. Sejarah masa lalu dan masa kini harus dipandang dengan keterbukaan yang kritis sambil menjaga gerak bandul sejarah menuju masa depan yang lebih baik. Memori penderitaan masa silam harus memunculkan energi yang membangkitkan perubahan dan menggerakkan masa depan.

Utopia Indonesia sebagai sebuah Republik harus dibangun berdasar optimisme menuju masa depan yang adil dan beradab. Mewujudkan utopia Republik berarti menemukan sosok Indonesia, sebuah Republik yang ada karena dan untuk rakyat. Maka, negara bertanggung jawab melindungi masyarakat. Kekuasaan negara harus berorientasi untuk dan melindungi rakyat. Jika hak rakyat ditelantarkan, negara—siapa pun rezimnya—harus digugat!

Indonesia sejatinya memiliki semua potensi untuk maju dan berdiri tegak sebagai bangsa yang terhormat. Berlimpahnya kekayaan zamrud khatulistiwa hingga homo erectus, cikal bakal manusia purba termodern di bumi, dapat ditemukan pada peradaban Nusantara. Untuk melangkah ke depan, tidak cukup hanya mengenang Mahapatih Gajah Mada, mengagungkan kemasyhuran Sriwijaya, atau memuja pejuang kemerdekaan. Kini, kita hidup dengan tantangan yang kompleks!

Kita tak bisa hanya bersikap inward looking, tetapi juga perlu bersikap outward looking. Kancah percaturan global serta situasi internasional harus menjadi bahan pertimbangan. Di era kompetisi tanpa batas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi harga mati. Peran pemerintah dalam menstimulasi imajinasi kreatif rakyatnya amat dibutuhkan dalam rangka menghadapi persaingan global yang tak terelakkan.

Sekitar 20 tahun lalu, India tersohor sebagai negeri pawang ular, rakyatnya yang miskin dalam bimbingan Bunda Teresa. Kini, India menjadi raksasa produsen manusia pintar dan teknologi supercanggih. Pemerintah India memprioritaskan kepentingan rakyat untuk mengembangkan diri, menerjemahkan imajinasi positif menjadi kenyataan, memberi stimulus untuk maju. Para pendiri bangsa dan negarawan berhasil menumbuhkan semangat cinta dan bangga kepada Tanah Air. Akses modal dan representasi politik dapat dipenuhi sehingga ketegangan antar-agama, diskriminasi antar-etnis serta kesenjangan ekonomi bisa diredam.

Indonesia harus fokus pada langkah dalam merespons tantangan, bukan mencari siapa yang harus menjadi kambing hitam! Pemerintah harus melakukan tindakan nyata, memfasilitasi rakyat untuk meraih impian. Sayang jika bangsa ini hanya menjadi Republik Mimpi!


Opini

 

 

 

 

Selasa, 06 Maret 2007

 

 

 

Korupsi dan Pemurnian Diri

YF La Kahija

Manusia, ibarat pohon ini. Semakin dia naik ke ketinggian dan menuju cahaya, semakin mantap akarnya menembus bumi, ke bawah, ke kegelapan, dan kedalaman—menuju kejahatan.

(Friedrich Wilhelm Nietzsche)

Membicarakan korupsi dan segala bentuk ketidakadilan pada rakyat, seakan tak kenal kata akhir karena topik itu menusuk ke jantung eksistensi manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya mengandung benih-benih kejahatan.

Memerangi korupsi lewat penegakan hukum yang tegas adalah seruan dan tindakan mulia. Namun sejak dikumandangkan, upaya pemerintah belum menunjukkan kemajuan signifikan. Hukum yang dimaksudkan untuk membuat jera koruptor justru berbuah sebaliknya, para korup- tor berusaha membuat jera hukum. Mengapa ini terjadi?

Kita pahami, keinginan baik tumbuh bersama keinginan jahat dalam diri manusia. Menurut Edgar Cayce, beda keduanya amat tipis. Perbedaan itu hanya bisa dikenali melalui introspeksi dan refleksi. Hakim yang sebenarnya bagi perilaku bukan yang berada di pengadilan, tetapi motivasi di balik perilaku sendiri.

Rata-rata manusia memiliki dorongan untuk lekat dengan materi. Menurut eksistensialis Gabriel Marcel, salah satu makna penting dari kata memiliki (avoir) adalah menguasai dan mengontrol. Artinya, manusia bisa menguasai dan mengontrol kemelekatannya, seperti pemilik mobil yang bisa menguasai dan mengontrol mobilnya.

Bagaimanapun, kejadiannya bisa berbalik. Manusia yang sejatinya memiliki materi bisa dikuasai oleh materi itu. Dalam cara itulah korupsi, egoisme, dan aneka kejahatan kerah-putih (white-collar crime) yang dilakukan pejabat tumbuh subur.

Karena itu, institusi yang dikemas dengan istilah “antikorupsi” atau sejenisnya perlu menyadari ini dalam kinerjanya. Cara ideal yang bisa ditempuh adalah serempak memberantas korupsi dan memulihkan sisi antikorup dalam diri sendiri. Praktisnya, penegakan hukum sekaligus penyadaran diri.

Mengatasi pikiran

Metafora yang diterjemahkan dari bagian I, Bab 8, buku karya Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, itu membawa pesan penting dalam memahami hakikat kejahatan sekaligus tantangan untuk menemukan cara mengatasi kekuatan-kekuatannya.

Sekilas, Nietzsche memandang tiap kejahatan sebagai alamiah dan manusiawi. Namun di balik itu, ada pesan lebih berbobot yang banyak disuarakan oleh pemikiran Timur. Orang bijak menganggap penting sisi jahat sebagai komponen psikis yang harus dihadapi lebih dulu untuk masuk ke level lebih sakral dalam struktur kejiwaan kita.

Dalam proses itu, tidak ada kejahatan dan kebaikan. Yang ada hanya pikiran jahat dan baik. Ada ilustrasi. Seorang biarawan berkata, “Lihat, bendera bergerak.” Biarawan lain menanggapi, “Tidak, bukan bendera yang bergerak, tetapi angin.” Sang guru menengahi perdebatan, bendera dan angin tidak bergerak. Pikiranlah yang bergerak.”

Secara psikologis, pikiran amat liar karena dipengaruhi interaksi unsur-unsur yang kompleks dalam kesadaran dan ketidaksadaran, seperti sensasi, persepsi, emosi, afek, perasaan, atau suasana hati (mood). Berhasil menenangkan semua berarti membuka keran menuju nilai-nilai kebaikan universal.

Dari situlah mengalir hidden morality (moralitas tersembunyi) yang menjadi roh tiap hukum dan undang-undang. Moralitas ini hanya dialami oleh mereka yang berhasil menaklukkan sisi jahatnya dan memberi keluasan kepada kesadaran untuk menemui roh universal. Pada gilirannya, pengalaman ini akan terejawantahkan dalam perilaku. Secara kasar, itulah pencerahan.

“Leap of faith”

Kembali ke fungsi penguasaan. Perilaku korup tidak berakar pada uang, tetapi pada pikiran dan kecintaan pada uang. Penguasaan diri adalah prasyarat penting untuk menjadi sensitif dalam memilah perbuatan baik dan jahat Tanpa sikap ini, institusi antikorupsi hanya akan menghadapi masalah yang kian kompleks.

Perilaku korup adalah pemberontakan terhadap kebaikan bersama; dan penegakan hukum adalah perlawanan terhadap perilaku korup. Namun, pikiran korup selalu “cerdas” mengisi celah-celah kosong dalam hukum sembari berusaha membenarkan diri. Oleh psikolog, ini disebut rasionalisasi dan oleh awam disebut pemutarbalikan fakta.

Pertanyaan untuk direfleksikan, bagaimana sikap batin kita dalam menghadapi dorongan korup pada orang lain dan diri sendiri? Idealnya, penegakan hukum tidak hanya didasari teks dalam undang-undang berikut argumen rasionalnya, tetapi juga oleh nilai-nilai universal yang menetas dari sumber kebaikan dalam diri setiap orang.

Memang, penegak hukum butuh loncatan keyakinan (leap of faith) luar biasa. Gelombang protes hampir pasti bergelora. Ini juga proses wajar menuju perubahan ke arah yang benar. Ucapan Schopenhauer amat baik untuk direnungkan, “All truth passes through three stages: first, it is ridiculed; next it is violently attacked; finally, it is held to be self-evident.”

YF La Kahija Pengajar pada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang


Opini

 

 

 

 

Sabtu, 10 Maret 2007

 

 

 

Merah Putih

Jakob Sumardjo

Bendera Indonesia, Merah Putih, sering diartikan “berani” dan “suci”. Apakah ini pemaknaan budaya modern atau budaya Indonesia promodern? Mengapa kini bangsa Indonesia memilih simbol merah dan putih sebagai jati diri? Mengapa merah di atas dan putih di bawah, bukan sebaliknya? Dari mana simbol ini berasal?

Berbagai pertanyaan itu tak pernah diajukan orang sejak Mohammad Yamin menjelaskannya dalam buku yang tak pernah dicetak ulang. 6000 Tahun Sang Saka Merah Putih, tahun 1958. Dijelaskan, warna merah simbol matahari dan warna putih sebagai simbol bulan. Merah putih bermakna “zat hidup”. Hanya tidak dijelaskan makna “zat hidup”. Buku ini ingin membuktikan, Merah Putih sudah menjadi simbol bangsa Indonesia sejak kedatangan mereka di kepulauan Nusantara 6.000 tahun lampau.

Makna merah-putih tidak cukup ditelusuri dari jejak arkeologi bahwa warna merah, putih, dan hitam dapat dijumpai pada berbagai peninggalan prasejarah, candi, dan rumah adat. Artefak- artefak itu hanya ungkapan pikiran kolektif suku-suku di Indonesia. Maka, arkeologi pikiran kolektif inilah yang harus digali dan masuk otoritas antropolo- gi-budaya atau antropologi-seni. Alam pikiran semacam itu masih dapat dijumpai di lingkungan masyarakat adat sampai sekarang.

Warna merah, putih, hitam, kuning, dan campuran warna- warna itu banyak dijumpai pada ragam hias kain tenun, batik, gerabah, anyaman, dan olesan pada tubuh, yang menunjukkan keterbatasan penggunaan warna- warna pada bangsa Indonesia. Kaum orientalis menuduh bangsa ini buta warna di tengah alamnya yang kaya warna. Benarkah bangsa ini buta warna? Atau bangsa ini lebih rohaniah dibandingkan dengan manusia modern yang lebih duniawi dengan pemujaan aneka warna yang seolah tak terbatas?

Alam rohani dan duniawi

Alam rohani lebih esensi, lebih sederhana, lebih tunggal. Sedangkan alam duniawi lebih eksisten, kompleks, dan plural. Bangsa Indonesia pramodern memandang hidup dari arah rohani daripada duniawi. Inilah sebabnya penggunaan simbol warna lebih sederhana ke arah tunggal. Jika disebut buta warna, berarti buta duniawi, tetapi kaya rohani.

Berbagai perbedaan hanya dilihat esensinya pada perbedaan dasar, yakni laki-laki dan perempuan. Semua hal yang dikenal manusia hanya dapat dikategorikan dalam dualisme-antagonistik, laki-perempuan. Matahari itu lelaki, bulan perempuan. Dan puluhan ribu kategori lain.

Pemisahan “lelaki”-“perempuan” itu tidak baik karena akan impoten. Potensi atau “zat hidup” baru muncul jika pasangan-pasangan dualistik itu diharmonikan, dikawinkan, ditunggalkan. Itu sebabnya tunggalnya merah dan putih menjadi dwitunggal. Satu tetapi dua, dua tetapi tunggal. Dwitunggal merah-putih menjadi potensi, zat hidup.

Harmoni bukan sintesis. Sintesis merah-putih adalah merah jambu. Bendera Indonesia tetap Merah Putih, dwitunggal. Dalam sintesis tidak diakui perbedaan karena yang dua lenyap menjadi satu. Bhinneka Tunggal Ika bukan berarti yang plural menjadi satu entitas. Yang plural tetap plural, hanya ditunggalkan menjadi zat hidup. Sebuah kontradiksi, paradoks, yang tidak logis menurut pikiran modern.

Dalam pikiran modern, Anda harus memilih merah atau putih atau merah jambu. Lelaki atau perempuan atau banci. Dalam pikiran pramodern Indonesia, ketiganya diakui adanya, merah, putih, merah jambu. Merah jambu itulah Yang Tunggal, paradoks, Zat Hidup, karena Yang Tunggal itu hakikatnya Paradoks. Jika semua ini berasal dari Yang Tunggal, dan jika semua ini dualistik, Yang Tunggal mengandung kedua-duanya alias paradoks absolut yang tak terpahami manusia. Tetapi itulah Zat Hidup yang memungkinkan segalanya ini ada.

Yang Tunggal itu metafisik, potensi, being. Yang Tunggal itu menjadikan Diri plural (becoming) dalam berbagai pasangan dualistik. Inilah pikiran monistik dan emanasi, berseberangan dengan pikiran agama-agama samawi. Harus diingat, merah-putih telah berusia 6.000 tahun, jauh sebelum agama-agama besar memasuki kepulauan ini. Warna merah, putih, dan hitam ada di batu-batu prasejarah, candi, panji perang. Putih adalah simbol langit atau Dunia Atas, merah sim- bol dunia manusia, dan hitam simbol Bumi atau Dunia Bawah. Warna-warna itu simbol kosmos, warna-warna tiga dunia.

Alam pikiran ini hanya muncul di masyarakat agraris. Obsesi mereka adalah tumbuhnya tanaman (padi, palawija) untuk keperluan hidup manusia. Tanaman baru tumbuh jika ada harmoni antara langit dan bumi, antara hujan dan tanah. Antara putih dan hitam sehingga muncul merah. Inilah yang menyebabkan masyarakat tani di Indonesia “buta warna”.

Buta warna semacam itu ada kain-kain tenun, kain batik, perisai Asmat, hiasan rumah adat. Meski dasarnya triwarna putih, merah, hitam, terjemahannya dapat beragam. Putih menjadi kuning. Hitam menjadi biru atau biru tua. Merah menjadi coklat. Itulah warna-warna Indonesia.

Kehidupan dan kematian

Antropolog Australia, Penelope Graham, dalam penelitiannya di Flores Timur (1991) menemukan makna merah dan putih agak lain. Warna merah dan putih dihubungkan dengan darah. Ungkapan mereka, “darah tidak sama”, ada darah putih dan darah merah. Darah putih manusia itu dingin dan darah merah panas. Darah putih itu zat hidup dan darah merah zat mati. Darah putih manusia mendatangkan kehidupan baru, kelahiran. Darah merah mendatangkan kematian.

Darah putih yang tercurah dari lelaki dan perempuan menimbulkan kehidupan baru, tetapi darah merah yang tercurah dari lelaki dan perempuan berarti kematian. Makna ini cenderung mengembalikan putih untuk perempuan dan merah untuk lelaki, karena hanya kaum lelaki yang berperang. Mungkin inilah hubungan antara warna merah dan keberanian. Merah adalah berani (membela kehidupan) dan putih adalah suci karena mengandung “zat hidup”.

Mengapa merah di atas dan putih di bawah? Mengapa tidak dibalik? Bukankah merah itu alam manusia dan putih Dunia Atas? Merah itu berani (mati) dan putih itu hidup? Merah itu lelaki dan putih perempuan? Merah matahari dan putih bulan? Merah panas dan putih dingin? Artinya, langit-putih-perempuan mendukung manusia-merah-lelaki. Asal manusia itu dari langit. Akar manusia di atas. Itulah sangkan-paran, asal dan akhir kehidupan. Beringin terbalik waringin sungsang. Isi berasal dari Kosong. Imanen dari yang transenden. Merah berasal dari putih, lelaki berasal dari perempuan.

Jelas, Merah-Putih dari pemikiran primordial Indonesia. Merah-putih itu “zat hidup”, potensi, daya-daya paradoksal yang menyeimbangkan segala hal: impoten menjadi poten, tak berdaya menjadi penuh daya, tidak subur menjadi subur, kekurangan menjadi kecukupan, sakit menjadi sembuh . Merah-putih adalah harapan keselamatan. Dia adalah daya-daya sendiri, positif dan negatif menjadi tunggal.

Siapakah yang menentukan Merah-Putih sebagai simbol Indonesia? Apakah ia muncul dari bawah sadar kolektif bangsa? Muncul secara intuisi dari kedalaman arkeotip bangsa? Kita tidak tahu, karena merah-putih diterima begitu saja sebagai syarat bangsa modern untuk memiliki tanda kebangsaannya.

Merah-Putih adalah jiwa Indonesia.

Jakob Sumardjo Esais

 

Opini

 

 

 

 

Kamis, 01 Maret 2007

 

 

 

Menuju Masyarakat Investor

Susidarto

Seiring penurunan BI Rate ke level 9,25 persen dan penurunan penjaminan bank, para pemilik “uang menganggur”, terutama nasabah kakap (korporasi), mulai mengintip portofolio investasi lain, yang bisa memberi imbal hasil lebih tinggi.

Incarannya adalah surat utang negara (SUN), obligasi korporat, reksadana, atau investasi lain. Tercium indikasi adanya gelagat hengkangnya nasabah korporasi besar dari portofolio deposito bank.

Fenomena ini tentu akan segera diikuti para deposan perorangan (kakap) lainnya, untuk membagi portofolio investasinya ke berbagai bentuk investasi nondeposito.

Fenomena ini menjelaskan adanya pergeseran kebiasaan yang ada di masyarakat, dari kebiasaan menabung menjadi kebiasaan berinvestasi.

Masyarakat investasi

Pascapenurunan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS, per 22 Maret 2007 tinggal Rp 100 juta), semua bentuk simpanan “adem ayem” di bank pada dasarnya memiliki risiko.

Memang, selama ini nasabah bank banyak dimanja oleh mekanisme full blanket guarantee. Pola penjaminan penuh ini ternyata telah memanjakan nasabah bank untuk tidak cerdas berinvestasi. Toh, dengan tidur pulas, uangnya akan beranak pinak.

Namun, seiring lahirnya LPS, mereka mulai terganggu tidurnya. Secara gradual, penjaminan bank mulai dikurangi. Konsekuensinya, berinvestasi di mana pun tempatnya, termasuk di bank, tetap memiliki risiko.

Karena itu, sekaranglah momentum yang paling pas untuk mengubah paradigma dari masyarakat penabung menjadi masyarakat investor. Ini bisa dimulai dari sejak selimut penjaminan di bank mulai bertahap ditarik. Pembelajaran berinvestasi ini sebenarnya sudah dimulai sejak bank-bank gencar memasarkan produk reksadana dan obligasi ritel (ORI) belum lama ini.

Di banyak negara maju, nilai aktiva bersih reksadana (mutual fund) amat besar jumlahnya, hampir menyamai total aset perbankan. Di Indonesia berkebalikan. Dana yang masuk kocek perbankan jumlahnya per November 2006 mencapai Rp 1.635 triliun, sementara kekayaan industri reksadana per September 2006 hanya Rp 42,26 triliun. Rekor tertinggi reksadana selama ini hanya Rp 110,77 triliun (Februari 2005).

Dengan semakin bergesernya paradigma masyarakat, harapan cerah terbentang di depan mata. Industri reksadana akan kembali bergairah. Tak hanya itu, pasar obligasi (baik SUN maupun korporat) diperkirakan akan kian semarak.

Penerbitan ORI tahun 2006 membuktikan hal itu. Dari Rp 2 triliun yang ditawarkan, penawarannya mencapai Rp 3 triliun lebih. Fenomena ini membuktikan amat besarnya minat para penabung pasif (deposan) untuk berinvestasi.

Hal ini tentu menggembirakan. Di tengah macetnya intermediasi perbankan, naiknya perolehan dana kelolaan manajer investasi jelas merupakan angin segar. Dana masyarakat yang selama ini menganggur di perbankan (disimpan di SBI) kini benar-benar bermanfaat.

Bayangkan, posisi SBI per Januari 2007 sempat menyentuh Rp 235 triliun. Pembengkakan SBI membuat biaya pengendalian moneter BI tahun lalu mencapai Rp 20 triliun lebih. Dana idle ini harus segera dimanfaatkan.

Dengan berpindahnya sebagian dana masyarakat seperti deposito (perorangan atau korporasi) ke berbagai bentuk investasi, dana-dana itu akan lebih bermanfaat bagi negara untuk membiayai pembangunan (dalam bentuk SUN) maupun korporat (obligasi atau saham) untuk menambah permodalan yang pada gilirannya menumbuhkan skala bisnis korporasi itu.

Efek ganda

Jelas, multiplier effect yang dihasilkan dari pergeseran masyarakat penabung menuju masyarakat investor amatlah besar. Efek gandanya amat dahsyat dan ini akan melengkapi rencana bank-bank memulihkan fungsi intermediasinya.

Memang, proses pembelajaran ini kadang harus dibayar mahal oleh para investor. Crash reksadana akhir tahun 2005 setidaknya membuktikan hal itu. Namun, hal ini jangan menjadi penghambat langkah masyarakat untuk terus belajar berinvestasi. Risiko investasi selalu ada, tetapi bisa dieliminasi dengan proses pembelajaran berinvestasi.

Hal yang paling krusial, janganlah menaruh telur di keranjang yang sama, tetapi bagilah ke dalam banyak portofolio investasi. Nilailah investasi Anda dengan kondisi kebutuhan, profil risiko, serta horizon investasi Anda (tujuan keuangan jangka panjang). Niscaya investasi Anda akan menghasilkan return yang tinggi dan aman tenteram.

Susidarto Praktisi Perbankan di Yogyakarta


Opini

 

 

 

 

Selasa, 27 Februari 2007

 

 

 

Benarkah KPK Tidak Pernah Bersalah?

Amir Syamsuddin

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki menyesalkan pihak-pihak yang menaifkan peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai bagian pemberantasan korupsi sehingga berupaya membunuhnya.

Padahal, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah bagian amanat rakyat pada era reformasi. Sementara itu, upaya peniadaan Pengadilan Tipikor dan kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap kemunduran dalam perubahan UU Pemberantasan korupsi.

Kekhususan

Korupsi adalah extraordinary crimes dan sulit sehingga pencegahan dan pemberantasannya memerlukan cara-cara yang luar biasa pula. Namun, keluarbiasaan dari cara-cara yang diambil tidak berarti harus memiliki berbagai kekhususan, misalnya harus ada Penyidikan Khusus Korupsi, Penuntutan Umum Korupsi, dan Pengadilan Khusus Korupsi.

Keluarbiasaan cara pemberantasan korupsi hanya bisa dilihat dari bagaimana upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara terpadu, terus-menerus dan sistemik, melalui penerapan hukum pidana formal dan materiil secara konsisten dan benar.

Selama ini, keluarbiasaan dari pemberantasan korupsi hanya dilihat dari berapa banyak kasus korupsi sampai ke pengadilan dan berapa besar hukuman yang diterima terpidana koruptor. Akibatnya, para hakim menjadi lebih pandai menghukum daripada mengadili termasuk mengorupsikan berbagai masalah konflik sipil, bisnis, dan administratif yang terjadi di masyarakat.

Bertitik tolak dari alasan dasar keluarbiasaan penegakan hukum korupsi itu, maka keberadaan Pengadilan Tipikor bukan bagian dari keluarbiasaan itu, tetapi hanya merupakan bagian dari kekhususan. Kekhususan tidak selamanya menjadi luar biasa.

Yang terpenting dari “keluarbiasaan” pemberantasan korupsi adalah tidak menjustifikasi adanya pelanggaran terhadap hukum material maupun formal, karena justifikasi atasnya akan menjadikan hukum kita mati suri.

Akhirnya dunia peradilan hanya menjadi bagian bisnis baru yang menggiurkan anak muda.

KPK tidak pernah salah?

Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dalam tulisannya di Kompas menyatakan selama ini terdakwa perkara korupsi yang diajukan KPK ke Pengadilan Tipikor tidak pernah ada yang dibebaskan. Itu semata-mata karena KPK menjalankan tugas secara hati-hati dan profesional. Dengan alat bukti dan argumentasi kuat, KPK mampu meyakinkan hakim pada Pengadilan Tipikor sehingga tidak ada satu pun terdakwa yang diajukan KPK dapat lolos dari tuntutan di Pengadilan Tipikor.

Menarik menyimak pernyataan Ruki. Benarkah KPK tidak pernah salah? Pernyataan itu seakan-akan menjustifikasi KPK tidak pernah salah. Pernahkah terbetik di pikiran kita, apakah seorang yang telah disidik dan dituntut KPK di pengadilan pasti bersalah. Lihat saja berbagai tuntutan penuntut umum KPK dan putusan Pengadilan Tipikor yang menghukum orang sebagai koruptor hanya dengan pembuktian formal. Misalnya kasus Daan Dimara, yang bersangkutan dihukum karena melakukan penunjukan langsung sehingga dapat merugikan keuangan negara, sementara secara material sama sekali tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara. Ini merupakan bukti Pengadilan Tipikor begitu mudah menghukum orang dengan tuduhan formal yang kontroversial.

Langkah maju

Tim Pembahasan RUU Pemberantasan Korupsi dituduh ingin meniadakan keberadaan Pengadilan Tipikor dan mengalihkan kewenangan penuntutan KPK ke kejaksaan. Hal ini diyakini sebagai langkah mundur.

Sebenarnya tidak demikian. Ini justru langkah maju. Penetapan Pengadilan Khusus Korupsi pada Pengadilan Umum lebih efektif dan efisien karena kita tahu selama ini hakim, panitera, dan petugas pengadilan pada Pengadilan Tipikor diambil dari hakim-hakim peradilan umum plus hakim nonkarier.

Sementara itu, kewenangan penuntutan akan dialihkan kepada kejaksaan, tidaklah salah karena selama ini tidak semua kasus korupsi hanya ditangani KPK, tetapi juga oleh kejaksaan. Selain itu, langkah ini untuk memperbaiki penerapan asas hukum universal yang selama ini telah diabaikan, yaitu hak terdakwa/tersangka untuk dihentikan penyidikan dan penuntutan jika ada kekeliruan dalam penyidikan dan penuntutan atau tidak cukupnya bukti dalam suatu kasus dugaan korupsi. Hal ini bukan berarti memberi peluang kepada para tersangka/terdakwa untuk bebas dari jerat hukum, tetapi semata-mata merupakan penghormatan terhadap asas-asas hukum yang berlaku sebagaimana dianut oleh KUHAP.

UU Tipikor dan UU KPTPK perlu diubah dan diperbaiki. Perubahan perundang-undangan itu harus dilandasi filosofi pidana bahwa orang yang diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah orang yang telah terbukti secara material melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara.

Artinya, seseorang tidak dapat dihukum sebagai koruptor hanya berdasarkan pembuktian formal.

Amir Syamsuddin Praktisi Hukum, Jakarta


Opini

 

 

 

 

Selasa, 27 Februari 2007

 

 

 

Membongkar Jerat Kemiskinan

PRUDENSIUS MARING

Membongkar jerat kemiskinan berhubungan dengan kejujuran dan akurasi data, kebijakan pemerintah, tindakan konkret, perilaku masyarakat dan bagaimana kita memaknai kemiskinan.

Sejak krisis sosial-ekonomi, gerak angka kemiskinan menarik perhatian banyak pihak. Meski kecil, sejak tahun 1998 terus terjadi pengurangan angka kemiskinan dari 49,50 juta atau 24,23 persen (1998) hingga 35,10 juta atau 15,97 persen (2005).

Berkurangnya angka kemiskinan menjadi dalih pemerintah mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi. Namun, pada Maret 2006 terjadi peningkatan angka kemiskinan menjadi 39,05 juta (17,75 persen) (Susenas, 2006). Ini memancing kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Sikap menolak

Masalah dasar pengurangan kemiskinan bermula dari sikap dan pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Ia seharusnya menjadi pusat perhatian, orientasi pemerintah dan masyarakat.

Sajian Kompas (23/12/2006) dan Institute for Ecosoc Rights (2006) tentang kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT), menunjukkan dinamika kemiskinan riil. NTT menjadi potret kemiskinan yang dibalut budaya korupsi, lemahnya visi dan kebijakan pemerintah, perilaku boros, cepat puas, dan lilitan adat. Ini pun terjadi di tempat lain.

Realitas itu tidak sepenuhnya diterima. Pada acara HUT provinsi NTT di Jakarta, Desember 2006, wakil gubernur menganggap itu sebagai stigma yang menyulitkan NTT. Padahal, pada Maret 2006, jerat kemiskinan menyebabkan 523 anak balita menderita busung lapar, 1.251 anak balita gizi buruk, dan 86.275 anak balita kurang gizi (Kompas, 23/12/2006).

Di tempat lain pun terjadi. Pengalaman Multistakeholder Forestry Programme (Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan DFID-UK), di beberapa kabupaten Jayapura, masyarakat menolak predikat miskin yang dimasukkan dari luar. Mereka merasa berkelimpahan.

Ini mengingatkan konsep kebudayaan kemiskinan (Oscar Lewis, 1966) yang menggambarkan pertalian si miskin dengan lingkungan kemiskinan. Jerat kemiskinan membuat kesadaran kritis tentang kemiskinan buyar. Masyarakat sulit melepas jerat kemiskinan karena dipandang sebagai hal biasa. Ini diperkuat perilaku pemerintah yang menghubungkan kemiskinan dengan nasib kekuasaannya.

Di sini, penting penegasan AF Saifuddin (24/1/2007), guru besar antropologi Universitas Indonesia, perhatian yang tercurah pada angka makro bisa melahirkan kebanggaan semu. Ia tak mampu menyelami dinamika antara garis kemiskinan dan strategi pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Bagaimana masyarakat berjuang menggapai garis tidak miskin dan tak jatuh kembali?

Kini, berbagai LSM, akademisi, dan pemerintah daerah berusaha membangun definisi, kriteria, dan indikator lokal. Upaya ini berusaha mendekati kemiskinan secara mikro.

Keluar dari jerat

Adakah jalan keluarnya? Jawabannya dengan memperbarui cara pandang kemiskinan, memastikan kelompok sasaran, memperkuat sumber penghidupan, dan memperhitungkan implikasi kebijakan serta aspek sosial-budaya masyarakat miskin.

Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan memandang kemiskinan sebagai “kondisi saat seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat”. Tekanannya pada kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan, bukan ketidakberdayaan ekonomi (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2005).

Jelas, masyarakat miskin harus difasilitasi dan dilayani. Mereka harus mendapat pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, partisipasi, akses sumber daya, rasa aman, dan keadilan gender. Masalahnya, bagaimana memastikan efektivitas pemenuhan hak-hak dasar masyarakat itu.

Pengalaman dengan masyarakat sekitar hutan dan lembaga kajian kemiskinan (Center for Economic and Social Studies dan Overseas Development Institute) menunjukkan pentingnya memastikan kelompok sasaran, memperkuat strategi penghidupan, dan memperhitungkan dampak kebijakan.

Kita tidak bisa mengklaim bekerja menanggulangi kemiskinan tanpa mengetahui kondisi riil. Jika tidak, kita terjebak pendekatan makro, menyamaratakan masyarakat miskin desa atau perkotaan. Di mana orang miskin berada, perlu dipetakan akurat. Sumber penghidupan masyarakat harus diketahui pasti. Termasuk potensi dan hambatan yang dihadapi.

Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan perlu memperhitungkan analisis kemiskinan mikro. Upaya ini membutuhkan visi dan nurani pemerintah yang sensitif terhadap masyarakat miskin. Orientasi program kerja pemerintah harus berpusat pada kemiskinan.

Prudensius Maring Mahasiswa S-3 Antropologi Universitas Indonesia; Dosen Politani Kupang

 


Opini

 

 

 

 

Jumat, 02 Maret 2007

 

 

 

Menanti Kejutan dari Banglades

Zainal Alimuslim Hidayat

Tahun lalu Muhammad Yunus membuat kejutan. Meski tak disebut-sebut sebelumnya, ia berhasil menyabet Nobel Perdamaian 2006 berkat kiprahnya mengembangkan kredit mikro di pedesaan Banglades.

Kini menjelang pemilu di negara itu, kejutan baru datang dari Yunus. Akademisi lalu bankir yang dijuluki banker for the poor ini memutuskan terjun ke gelanggang politik.

Akankah Muhammad Yunus dan Partai Nagarik Shakti (Kekuatan Rakyat) yang didirikannya membuat kejutan lain?

Krisis Banglades

Dalam beberapa hal, lanskap politik dan ekonomi Banglades memiliki kemiripan dengan Indonesia. Mayoritas penduduknya Muslim, identik dengan Islam moderat, tetapi di sisi lain memperlihatkan tren bangkitnya kelompok Islamis. Meski bukan faktor utama, identitas dan simbol agama memiliki pengaruh kuat dan menentukan dalam percaturan politik.

Ekonomi Banglades telah mengalami perkembangan dibandingkan dengan dua dekade lalu. Dari semula tergantung pada bantuan luar negeri kemudian lebih mengandalkan perdagangan luar negeri.

Namun, reformasi ekonomi ala Washington Consensus kini justru memunculkan tumpukan persoalan. Industri yang menjadi andalan tak lagi berkembang karena terdesak liberalisasi perdagangan.

Kombinasi kegagalan negara dan pasar sekaligus dapat dikatakan berpotensi menjerumuskan Banglades sebagai negara gagal (failed state).

Akibatnya, dalam pandangan ekonom ternama negara itu, Rehman Sobhan (2002), rata-rata rakyat Banglades kini sudah tak sudi lagi berharap negara akan memberi pelayanan dan memecahkan masalah mereka.

Namun, mereka masih menghibur diri dengan harapan minimal negara takkan lebih membahayakan kehidupan mereka lagi.

Di tengah situasi ekonomi yang suram, kekerasan politik kembali merebak pada tahun 2005. Puncaknya pemerintah koalisi BNP dipaksa mundur pada tengah malam 28 Oktober 2006 setelah kekerasan dua hari antarpendukung koalisi empat partai pemerintah dan kalangan oposisi. Kini negara dinyatakan dalam keadaan darurat dan kekuasaan dijalankan pemerintahan sementara dengan tugas menggelar pemilu yang batal dilaksanakan Januari lalu.

Gejolak politik di Banglades berakar pada pertikaian dua kekuatan politik tradisional, BNP dan Liga Awami. Ketika menjadi oposisi, kedua partai itu sama- sama selalu berupaya mengambil alih kekuasaan melalui demonstrasi, pemogokan buruh, dan blokade transportasi.

Keadaan ini mendorong terjadinya polarisasi politik dan sikap partisan. Seperti Indonesia tahun 1960-an, di Banglades saat ini partai politik memiliki sayap mahasiswa, buruh, perempuan, pemuda, hingga asosiasi-asosiasi profesional. Tak heran, di tengah suasana seperti ini korupsi begitu merebak untuk membangun dan mempertahankan kekuatan politik.

Tantangan

Situasi lebih rumit akan dihadapi setiap pemain baru dalam politik Banglades. Meski dengan popularitas sebagai peraih Nobel, sukses mengangkat nasib jutaan penduduk miskin, ditambah kedekatan dengan komunitas internasional, masih perlu kerja keras menerjemahkannya menjadi kekuatan perubahan. Setidaknya tiga tantangan akan dihadapi Muhammad Yunus.

Pertama, isu agama tampaknya akan dipakai lawan-lawan politiknya untuk membendung pendatang baru. Belum lama ini tokoh oposisi sekaligus bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina misalnya mengkritik bahwa Grameen Bank tak lebih dari memelihara kemiskinan karena mengutip bunga (riba) sebesar 30-50 persen dari kaum miskin.

Kedua, kekerasan politik bukanlah sesuatu yang tabu dalam pentas politik Banglades dewasa ini. Upaya pembunuhan terhadap Sheikh Hasina pernah terjadi pada 2004 dalam sebuah pawai politik yang diorganisasi partai oposisi. Beberapa upaya pembentukan partai politik baru juga gagal akibat adanya intimidasi dan tindak kekerasan.

Ketiga, tak mudah memecah polarisasi politik yang sudah demikian lekat dengan kekuatan uang. Di sisi lain mengacu pada Bangladesh Economic Review 2005, angka melek huruf di negara itu baru sekitar 62,66 persen. Kenyataan ini memberi sinyal akan ada banyak pemilih yang mungkin tak jeli memilih sosok pemimpin yang tepat.

Dalam politik popularitas selalu bergerak naik turun dan amat dinamis. Persepsi publik terhadap tokoh bisa berbeda ketika berada di luar dan di dalam arena politik.

Sama halnya di Indonesia, banyak akademisi dan pengusaha terpandang mendirikan partai politik tetapi gagal meraih dukung signifikan meski dengan niat tulus dan misi suci. Namun, waktu pula yang akan memastikan apakah kita akan mendengar kejutan lain dari Banglades.

Zainal Alimuslim Hidayat Koordinator Forum for Development Initiative, Menetap di Depok


Opini

 

 

 

 

Senin, 05 Maret 2007

 

 

 

Kesejahteraan Umum

William Chang

Tunawisma, tunakarya, dan tunasusila adalah masyarakat yang belum menikmati kesejahteraan umum (bonum publicum).

Minimal 16,09 juta (sekitar 7,5 persen) penduduk kita di bawah garis kemiskinan dengan daya beli kurang dari 1,0 dollar AS per hari (International Finance Corporation).

Dalam republik (res publica) yang sama, sebagian masyarakat kita kebanjiran duit. Pejabat teras pemerintah pusat dan daerah tampak enteng mendapat duit. Rumah mereka superluks, kendaraannya sekelas BMW dan Mercedes Benz yang amat jarang dikendarai rakyat biasa di Jerman.

Kerumitan menata negara seluas Indonesia yang serba majemuk dan belum memiliki sistem sosial yang solid mengakibatkan kesenjangan sosial. Kecemburuan sosial tumbuh subur. Keadaan ini mengundang pergesekan dan perbenturan antarkelas sosial di sejumlah kawasan. Korban nyawa acap kali muncul akibat perebutan kesejahteraan.

Kekerasan yang muncul saat pemilihan kepala daerah merupakan side effect kecemburuan sosial dan perebutan kursi basah dalam sistem pemerintahan.

Menuju “successful society”?

Sudah 62 tahun bangsa kita berkutat dengan masalah sembilan bahan pokok. Kelaparan masih melanda beberapa kawasan. Penyaluran bensin, solar, dan minyak tanah sering dipermainkan. Bangunan liar bertebaran. Seakan melupakan successful society yang didambakan arsitektur negara. Beberapa butir pikiran Kishore Mahbubani secara tak langsung menekankan pentingnya gagasan pokok Bung Karno dan kawan-kawan (K Mahbubani, Can Asians Think?, Times Books International, 2002).

Pertama, successful society menghargai mereka yang terdidik dan pintar membangun negara. Para pakar alumni luar negeri dijadikan pasangan dan mendapatkan fasilitas dalam membangun negara. Taiwan bisa semaju sekarang karena kembalinya warga negara dari pendidikan di luar negeri. Dunia computer software India berkembang pesat setelah brain drain yang pernah mengecap pendidikan di luar negeri kembali membangun negerinya.

Kedua, successful society terus mengusahakan damai sejahtera. Konflik dan perang menghancurkan kemanusiaan dan segala bentuk pembangunan. Kuasa dan kemakmuran dapat dicapai secara damai tanpa kekerasan, perbenturan sosial, dan langkah-langkah kotor. Kedamaian menjadi modal dasar pembangunan seluruh tanah air dan dunia. Tanpa jaminan damai, penanaman modal asing akan meninggalkan suatu negara.

Ketiga, successful society menjunjung tinggi sikap jujur dalam menghadapi jiwa koruptif yang selama ini amat mempermalukan orang-orang Asia. Masyarakat ini memiliki kelompok elite fungsional, sedangkan masyarakat yang unsuccessful dibanjiri kelompok elite koruptif. Diperlukan jurus-jurus khusus memerangi korupsi, yang tampaknya menjadi gaya hidup sejumlah anak bangsa. Terkesan hukum belum berani menyentuh para tokoh yang terlibat korupsi keuangan negara.

De facto, occupational marginality dan ecological marginality kian melilit bangsa kita. Bagaimana gagasan meritokrasi, damai, dan kejujuran bisa diterapkan dalam suatu negara yang dikepung bencana alam?

PP No 37 dan “bonum publicum”

Hingga pertengahan Februari 2007 pemerintah belum menemukan solusi terbaik mengenai revisi PP No 37/2006 (Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan). Adkasi, Adeksi, BKPDPSI menuntut pelaksanaan PP kontroversial ini. Sikap pemerintah yang lebih arif dan kepastian hukum masih dinantikan. Secara yuridis, setiap UU dan PP harus seirama dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah titik tolak pertimbangan dalam merevisi PP ini. Benarkah PP ini mendukung perwujudan negara yang adil dan beradab?

Kontroversi PP ini perlu melibatkan tipe etis-yuridis, yaitu epikeia, sehingga penyelesaian masalah ini tidak hanya berdimensi yuridis. Tanpa meremehkan pendekatan yuridis, dimensi humaniora yang amat ditekankan arsitektur negara perlu diangkat sebagai bahan dasar pertimbangan. Jadi, latar belakang, motivasi, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan seharusnya mendukung bonum publicum (Plato, Aristoteles, Cicero, John Rawls) sebagai nilai penentu hidup sosial dan bukan kesejahteraan sektarian. Kesetaraan antarwarga masyarakat seharusnya menjadi concern pemerintah (bandingkan E Ranci Ortigosa, Benessere e sicurezza sociale, NDTM, 94-104).

Anggota DPR(D) dan siapa pun sah-sah saja berdemonstrasi menuntut pelaksanaan PP No 37. Masalahnya, apakah penyusunan PP ini benar-benar mempertimbangkan jiwa dan semangat dasar Pancasila dan UUD 1945 yang mendambakan kemanusiaan yang adil beradab dan keadilan sosial? Sejauh manakah pelaksanaan PP akan mewujudkan bonum publicum atau hanya menyejahterakan segelintir anak bangsa? Mungkin, ada baiknya aneka pertanyaan ini direfleksikan sebelum merevisi PP itu.

William Chang Ketua Pascasarjana STT Pastor Bonus; Dosen STIE Widya Dharma


Opini

 

 

 

 

Selasa, 27 Februari 2007

 

 

 

Masa Depan Indonesia

Tata Mustasya

Di hari-hari yang serba sulit dan disesaki kebutuhan riil yang harus dipenuhi segera, tak banyak orang sempat berpikir bagaimana masa depan Indonesia, misalnya, 50 tahun ke depan?

Kita seolah tak punya waktu untuk cemas dan berefleksi, apalagi melaksanakan tindakan yang terencana dengan baik. Padahal, Amerika Serikat (AS)—dengan sumber daya sosial-ekonomi yang kuat— saja masih khawatir tentang masa depannya, terutama terhadap tantangan nyata dari China, India, dan Rusia.

Fareed Zakaria dalam artikel “How Long Will America Lead the World” (Newsweek, 12/6/2006) mengingatkan, AS bisa bernasib seperti Inggris. Tahun 1897 atau 110 tahun silam, Inggris merupakan negara adikuasa, memerintah seperempat penduduk dunia. Banyak orang berpikir kehebatan Inggris berlangsung selamanya. Jika terlena seperti Inggris, AS berpotensi kehilangan supremasinya.

Faktor korupsi

Masa depan suatu negara ditentukan perekonomiannya di hari esok. Dalam era modern, kita tak bisa membayangkan masa depan budaya, sosial, dan politik yang cerah tanpa perekonomian yang mapan, sekaligus lentur dan kompetitif.

Schumpeter (1933) menyatakan kewirausahaan sebagai penentu siklus ekonomi jangka panjang. Ada juga teori—masih terkait dengan teori Schumpeter—yang menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia. AS, sebagai contoh, memiliki 54 universitas di jajaran 200 universitas terbaik di dunia dan sinergi pendidikan-pasar yang memungkinkan transformasi teknologi menjadi produk bernilai guna tinggi, seperti Google dan iPod. Lainnya, kualitas institusi—bank sentral, pengadilan, dan birokrasi—mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi.

Apa yang membuat kita terus berada dalam mediokritas untuk memiliki hal di atas? Penyebabnya adalah korupsi yang parah. Akibatnya, alih-alih mendukung, perilaku pemerintah justru kerap destruktif. Wirausaha dan pertumbuhan investasi, misalnya, lebih memerlukan “perlucutan” peran pemerintah dibanding aneka aturan dengan dalih “dukungan”. Bentuknya bisa deregulasi dan kebijakan satu pintu dalam urusan bisnis yang konsisten diterapkan.

Korupsi yang mengakar juga tidak memungkinkan lahirnya strategi pendidikan dan teknologi yang bervisi karena prioritasnya adalah bagi-bagi kesempatan membocorkan anggaran. Sama mustahilnya dengan keberadaan institusi publik yang mampu memberikan kepastian bagi kalkulasi agen-agen ekonomi.

Tidak berlebihan jika dikatakan, masa depan Indonesia adalah masa depan pemberantasan korupsi. Bagaimana masa depan pemberantasan korupsi itu sendiri?

Memandang korupsi yang begitu kompleks hanya sebagai persoalan governance merupakan simplifikasi. Lebih dari itu, korupsi di Indonesia telah menjelma sebuah struktur—dalam definisi Anthony Giddens—yang menyebabkan usaha memberantasnya kerap kandas.

Pertama, dari sisi struktur penandaan atau budaya, korupsi telah begitu lazim. Nyaris tak ada urusan yang bisa selesai tanpa korupsi. Contoh sederhana, lembaga-lembaga konsultan sudah paham betul harus memberikan kick-back hingga 40 persen dalam proyek-proyek pemerintah.

Saking kuatnya budaya korupsi, aplikasi beberapa “standar” dalam dunia bisnis pun hanya menjadi formalitas dan kehilangan ruhnya. Internal audit, program good corporate governance, dan sebagainya dilaksanakan sebagai selubung praktik korupsi yang masih eksis.

Kedua, koruptor dengan jaringannya memiliki dominasi ekonomi dan politik yang kuat. Mereka tersebar sebagai petinggi, pengusaha besar, dan pihak-pihak berpengaruh lainnya. Sebagai contoh, banyak lembaga filantropi dan organisasi keagamaan—formal maupun informal—yang menggantungkan pendanaan pada para koruptor. Korupsi adalah lingkaran setan yang membuat reformasi politik 1998 berhasil dibajak oleh mereka yang minus komitmen, tetapi memiliki aset ekonomi dan politik yang besar.

Ketiga, korupsi telah memiliki “pembenaran” dan legitimasinya sendiri. Secara normatif, masyarakat nyaris tak pernah mengucilkan koruptor sebagai bentuk sanksi sosial. Ini terkait dampak merusak korupsi yang invisible. Secara legal-formal, perang melawan korupsi baru simbol. Dalam banyak kasus, kuatnya posisi penegak hukum di hadapan koruptor malah meningkatkan “harga” putusan penegak hukum di pasar suap.

Masa depan

Korupsi memang bukan sekadar kebocoran anggaran 30 persen-40 persen atau ratusan triliun rupiah. Yang lebih berbahaya, korupsi melemahkan daya saing, memiskinkan dan mengenyahkan potensi lapangan kerja, menggeser kekuatan ekonomi-politik kepada “si jahat”, dan menghancurkan kepercayaan (trust) kepada institusi-institusi publik.

Namun, teori strukturasi Giddens mengabarkan harapan tentang masa depan kita. Struktur korup—yang terbentuk dari praktik sosial selama puluhan tahun—bisa dirombak oleh praktik-praktik sosial baru. Yang diperlukan sekarang dan ke depan, kerja keras dan keberanian orang-orang “baik” untuk masuk ke pusat kekuasaan melalui partai politik.

Juga, ada peluang besar dari variabel eksternal karena usang dan tidak kompatibelnya praktik korupsi ketika dihadapkan kompetisi global yang kian ketat.

Setelah menghancurkan struktur korup, di masa depan, kita baru punya ruang untuk lepas dari mediokritas. Kita bisa dengan tenang melakukan banyak hal: inovasi teknologi, pendidikan dan riset, kebijakan industri, dan memanfaatkan globalisasi.

Tata Mustasya Analis Ekonomi-Politik di The Indonesian Institute


Opini

 

 

 

 

Jumat, 02 Maret 2007

 

 

 

Mempercepat Realisasi Investasi

Carunia Mulya Firdausy

Badan Pusat Statistik menyatakan, pertumbuhan ekonomi tahun 2006 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2005 (Kompas, 17/2/2007). Tahun 2005 angka pertumbuhan mencapai 5,6 persen, tetapi tahun 2006 hanya mencapai 5,5 persen.

Menko Perekonomian Boediono mengatakan, penyebabnya adalah karena sumbangan investasi pada tahun 2006 relatif lebih kecil dibandingkan dengan ekspor dan pengeluaran pemerintah. Investasi hanya menyumbang 0,7 persen, sedangkan ekspor dan pengeluaran pemerintah masing- masing berkontribusi sebesar 4,1 persen dan 0,7 persen. Lantas, mengapa realisasi investasi lambat?

Sudah banyak yang mengungkapkan faktor penyebab mengapa realisasi investasi lambat. Majalah The Economists (Maret, 2006) menyatakan tiga faktor L sebagai penyebabnya, yaitu: legal certainty, local regulation, dan labour rigidity.

Begitu juga dengan Chatib Basri (Kompas, 17/11/2006) yang menyatakan perbaikan iklim investasi merupakan syarat perlu (necessary) dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, pengelolaan supply chain amat penting dalam menyempurnakan masuk dan berkembangnya investasi.

Daya beli masyarakat

Saya mendukung kedua pemikiran itu. Namun, jika boleh ditambahkan, selain kedua pemikiran itu, penting pula diperhatikan demand chain management, khususnya faktor daya beli masyarakat.

Argumentasi ini saya kemukakan berdasarkan penelusuran terhadap pengalaman keberhasilan rezim Orde Baru dalam membangun investasi. Dalam rezim Orde Baru, di tengah tingginya tingkat korupsi dan bentuk keterpurukan iklim investasi yang terjadi saat itu, investasi tetap mengalir dan berkembang secara luar biasa.

Hal ini mengindikasikan faktor iklim investasi yang tidak kondusif pada rezim Orde Baru itu tidak terbukti berperan utama dalam menghambat realisasi investasi.

Dari pengalaman itu, maka faktor kunci dalam mempercepat realisasi investasi (dalam dan luar negeri) terletak pada daya beli masyarakat. Faktor daya beli ini meski diakui telah beranjak baik sejak krisis moneter, tetapi sejak tahun 2004 menunjukkan penurunan.

Data statistik mencatat, tingkat konsumsi masyarakat yang semula di atas 40 persen PDB pada 2004 menjadi di bawah 30 persen PDB pada tahun 2005, bahkan pada tahun 2006 mengalami penurunan lebih dahsyat.

Tiga faktor

Turunnya daya beli masyarakat ini terjadi antara lain karena tiga faktor. Pertama, merupakan imbas kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM dan listrik. Kedua, lemahnya nilai tukar rupiah. Ketiga, tingginya konsumsi masyarakat pada barang impor.

Untuk yang disebut terakhir ini, masuknya produk impor yang amat leluasa, terutama dari China, telah menyebabkan sumber pendapatan yang semestinya kita peroleh tersedot ke negeri China. Apalagi masuknya barang impor ini didukung pembangunan mal- mal yang tidak disadari justru “menghancurkan” konsumsi masyarakat terhadap produk domestik.

Karena itu, solusi untuk mempercepat realisasi investasi ke depan berkorelasi linear dengan upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk itu upaya berikut mutlak diperlukan.

Pertama, pemerintah penting melakukan kebijakan moneter ekspansif, baik melalui penurunan suku bunga pinjaman maupun kemudahan pinjaman lainnya.

Kedua, kebijakan fiskal disinsentif, khususnya pengurangan subsidi pada faktor-faktor produksi harus dikurangi.

Ketiga, kebijakan peningkatan daya saing dan gemar produk dalam negeri harus terus dilakukan.

Keempat, kebijakan perdagangan yang berorientasi pasar dalam negeri harus dijadikan prioritas dalam waktu dekat ini.

Dari keempat upaya itu, kebijakan peningkatan daya saing dan gemar produk dalam negeri serta kebijakan perdagangan yang berorientasi pasar dalam negeri agaknya masih menjadi buah bibir. Pasalnya, selain karena masalah ketidakkonsistenan, juga disebabkan tidak adanya insentif masyarakat untuk mendayagunakan potensi sumber daya alam serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi domestik.

Selain itu, pemanfaatan aset masyarakat (social capital), seperti kelembagaan masyarakat, hubungan masyarakat, sikap, dan nilai yang ada di masyarakat, belum dimanfaatkan optimal. Padahal, aset sosial ini telah terbukti ampuh di beberapa negara (seperti China, Italia, dan Kuba) dalam membangun masyarakat untuk gemar produk domestiknya (lihat Boschma 2000).

Singkatnya, solusi mempercepat realisasi investasi bukan lagi persoalan konsep, melainkan lebih pada komitmen kita untuk melakukannya.

Carunia Mulya Firdausy Deputi Menteri Negara Ristek Bidang Dinamika Masyarakat


Opini

 

 

 

 

Kamis, 01 Maret 2007

 

 

 

Perubahan Iklim Global

Firdaus Ali

Adakah hubungan antara banjir besar di Jakarta dan perubahan iklim global? Jika ada, apa implikasinya terhadap bencana ekologi dan manajemen sumber daya air kita?

Banjir dan kekeringan (kelangkaan air) pada dasarnya terkait dengan kemampuan alam dan manusia mengelola ketersediaan air di Bumi. Banjir terjadi karena jumlah air hujan yang turun di daratan dalam intensitas berlebihan pada saat alam tidak mampu menampung. Sementara itu, kekeringan terjadi karena jumlah hujan yang turun tidak mencukupi kebutuhan kehidupan.

Ketersediaan air yang kian terbatas akan meningkatkan kompetisi untuk mendapatkan dan tidak jarang menimbulkan konflik dalam pemanfaatan. Kompetisi untuk mendapatkan/memanfaatkan sumber daya air (SDA) ini terjadi karena faktor kelangkaan akibat peningkatan kebutuhan, bersamaan terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi akibat perubahan iklim global (PIG) serta perubahan tata guna lahan pada daerah tangkapan air dan daerah aliran sungainya.

PIG dan bencana ekologi

The Intergovernmental Panel on Climate Change dalam pertemuannya di Paris akhir Januari 2007 mengungkapkan bukti-bukti terbaru terkait dengan masalah PIG serta dampaknya terhadap kehidupan. PIG yang bersifat ekstrem dipicu pemanasan global akibat kian tingginya emisi gas rumah kaca dari hasil pembakaran bahan bakar fosil yang kian tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu permukaan Bumi dan air laut secara signifikan.

Peningkatan suhu secara global menyebabkan terjadinya percepatan pelelehan lapisan es di Kutub Utara dan Kutub Selatan sekaligus terjadinya pencairan dan penipisan lapisan gunung-gunung es di dunia. Hasil monitoring World Glacier Monitoring Service yang bermarkas di Zurich, Swiss, pada 2005, menunjukkan, terjadinya penipisan lapisan es yang amat mengkhawatirkan sekali dengan tingkat penipisan rata-rata 66 sentimeter dalam 10 tahun terakhir. Data ini amat mengerikan jika dibandingkan data tahun 1980 yang hanya 10,6 sentimeter.

Kemarau panjang yang disebabkan fenomena El Nino yang memengaruhi siklus hidrologi lokal dan regional akan menyebabkan kian kritisnya ketersediaan air untuk menopang kebutuhan 6,5 miliar penduduk Bumi saat ini. Selain itu, PIG juga dapat menyebabkan intensitas dan frekuensi badai tropis yang kian tinggi yang akan mengubah pola pada siklus hidrologi. Intensitas curah hujan yang amat ekstrem dalam waktu lama akan menjadi penyebab banjir besar dan longsor di banyak tempat.

Potensi banjir di Jakarta

Gangguan terhadap siklus hidrologi yang berdampak terhadap musim hujan dan kemarau akan berdampak serius terhadap manajemen ketersediaan air bagi kota metropolitan Jakarta.

Dampak lain yang juga serius adalah meningkatnya tinggi muka air laut yang terjadi hampir bersamaan dengan penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang diakibatkan penurunan muka air tanah karena eksploitasi air tanah yang berlebihan di Ibu Kota. Keadaan ini akan menyebabkan sebagian wilayah kota yang selama ini relatif aman dari ancaman banjir akan menjadi daerah potensi banjir baru.

Jika eksploitasi air tanah terus berlangsung, terutama akibat terbatasnya suplai air bersih perpipaan dan kian tingginya tarif air bersih perpipaan, penurunan muka tanah dan intrusi air laut kian sulit dicegah dan dikendalikan. Kondisi ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan di kota Jakarta kian parah dan membutuhkan biaya besar untuk dapat memulihkannya.

Solusi terpadu

PIG bersamaan dengan buruknya sanitasi lingkungan dapat memicu penyebaran wabah penyakit menular yang membahayakan. Penyakit-penyakit baru (emerging deseases) yang disebabkan bakteri patogen dan virus kian mengancam kehidupan manusia dewasa ini.

Flu burung dan leptospirosis yang mematikan, DBD, diare, muntaber, dan tifus adalah bentuk wabah penyakit yang sepenuhnya disebabkan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk dan manajemen SDA (banjir dan kekeringan).

Bayangan menakutkan yang terkait bencana ekologi itu tidak kita harapkan. Untuk itu, diperlukan keseriusan bersama untuk segera melakukan pembenahan, terkoordinasi dan secara terpadu. Inovasi pengembangan teknologi yang mampu memecahkan masalah secara simultan yang tidak terkendala oleh masalah seperti pembebasan lahan merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan masa depan kita bersama.

Untuk itu, perlu dikembangkan teknologi pemanfaatan air hujan yang terintegrasi dalam model pengendalian banjir dan penanganan limbah cair.

Inovasi konsep pengelolaan SDA masa depan yang terintegrasi satu dengan yang lain akan menjadi satu-satunya pilihan bagi metropolitan Jakarta.

Firdaus Ali Anggota Badan Regulator PAM DKI Jakarta; Anggota Dewan Pengarah Kemitraan Air Indonesia; Pengajar dan Peneliti PS Teknik Lingkungan FTUI

 

Opini

 

 

 

 

Jumat, 23 Februari 2007

 

 

 

Tinggalkan Beras, Beralihlah ke Tepung Lokal

Muslimin Nasution

Hingga kini beras masih menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Padahal di masa datang, produksi beras tidak mungkin lagi mencukupi kebutuhan nasional. Jika tidak ada perubahan pola makan, tahun 2007 dipastikan akan mengulangi tindakan tahun-tahun sebelumnya yang selalu dibumbui pro-kontra impor beras.

Sudah waktunya kita tinggalkan polemik perlu tidaknya impor beras. Faktanya adalah selama puluhan tahun kita nyaris selalu kekurangan komoditas ini, dan dalam puluhan tahun itu pula impor telah menjadi kebiasaan. Sejak masa Orde Lama hingga saat ini, kita tercatat hanya dua kali swasembada beras, yaitu pada tahun 1984 dan tahun 2004.

Selama puluhan tahun itu, selain mengimpor, kita terbiasa menyiasati kekurangan beras dengan cara meningkatkan produksi. Berbagai teknologi telah diterapkan, mulai dari budidaya padi hingga pengolahannya menjadi beras. Dengan penerapan yang kontinu, teknologi perberasan Indonesia menjadi yang terefisien di Asia. Produktivitas tanah kita pun lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Namun demikian, kita tetap saja kekurangan beras. Pada tahun-tahun mendatang, ketika jumlah penduduk semakin meningkat dan tanah-tanah telah mengalami fatigue, ancaman kekurangan beras semakin tak terelakkan.

Kita pun pernah melaksanakan megaproyek beras nasional, di antaranya adalah rice estate di Palembang dan lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan. Kegagalan dua megaproyek ini seharusnya menjadi peringatan betapa muskilnya mengembangkan areal sawah baru.

Jadi, di hadapan kita saat ini terbentang dua pilihan: tetap tergantung pada beras dan terus mengimpor, atau berhenti mengimpor dan mencari alternatif sumber karbohidrat lain. Pilihan pertama tentu paling mudah. Namun, mengambil pilihan ini dalam kondisi ekonomi bangsa yang sedang terpuruk merupakan tindakan yang menginjak-injak akal sehat dan hati nurani. Pilihan kedua lebih sulit, tetapi dalam jangka panjang bisa menjadi penyelamat dan memperkuat kemandirian pangan serta ketahanan nasional bangsa kita.

Potensi tepung lokal

Kita memiliki potensi umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat. Ada lebih dari 30 jenis umbi-umbian yang biasa ditanam dan dikonsumsi rakyat Indonesia. Dibandingkan dengan padi, membudidayakan umbi-umbian itu jauh lebih mudah dan murah. Sebagai contoh, menanam ubi kayu secara intensif membutuhkan biaya hanya sepertiga dari biaya budidaya padi. Di sisi lain, kandungan karbohidrat umbi-umbian juga setara dengan beras.

Umbi-umbian itu kemudian dapat diproses menjadi tepung. Dalam bentuk tepung, umbi-umbian dapat difortifikasi dengan berbagai zat gizi yang diinginkan. Bentuk tepung juga mempermudah dan memperlama penyimpanan hingga dapat tahan berbulan-bulan, bahkan hingga tahunan. Selain itu, dalam bentuk tepung akan mempermudah pengguna mengolahnya menjadi berbagai jenis makanan siap saji dan menyesuaikannya dengan selera yang disukai.

Teknologi pengolahan umbi-umbian menjadi tepung sangat sederhana dan murah. Dengan teknologi itu, usaha skala kecil-menengah mampu menghasilkan tepung dengan kualitas yang tidak kalah bagus dibandingkan tepung terigu yang diproduksi perusahaan besar.

Jika kita membuka peta zona agroekologi, kita akan menemukan fakta bahwa nyaris seluruh wilayah Indonesia dapat ditanami umbi-umbian. Katakanlah 500.000 hektar di antaranya ditanami ubi kayu secara intensif, maka akan dihasilkan setidaknya 10 juta ton ubi kayu segar atau setara dengan 3 juta ton tepung ubi kayu. Jika diasumsikan konsumsi tepung per kapita sebesar 100 kg per tahun, jumlah sebesar itu dapat menjadi bahan pangan untuk 30 juta orang. Itu baru dari lahan 500.000 hektar, padahal kita memiliki lahan telantar jutaan hektar. Belum lagi jika dilihat efeknya dari penciptaan lapangan kerja baru. Lahan seluas itu dapat menyerap setidaknya 300.000 pekerja baru atau setara dengan kontribusi satu persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Strategi pengembangan

Sering dipersoalkan penerimaan masyarakat yang rendah terhadap bahan pangan nonberas. Mengonsumsi beras dianggap lebih bergengsi dan lebih manusiawi dibandingkan mengonsumsi umbi-umbian. Persepsi ini dahulu juga pernah tertanam di benak masyarakat Jepang. Tahun 1960-an konsumsi per kapita beras rakyat Jepang setara dengan rakyat Indonesia. Namun sekarang, mereka berhasil menurunkannya menjadi setengahnya. Kekurangan beras ditutup dengan sumber karbohidrat lain yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. Perfektur Kagoshima misalnya, menempatkan diri sebagai sentra produsen ubi jalar dan berbagai produk olahannya. Perfektur lainnya mengembangkan komoditas umbi-umbian lain yang paling cocok dengan kondisi agroekologinya.

Pada tahap awal, tentu bukan perkara mudah mengalihkan konsumsi beras pada umbi-umbian. Selain menghadapi persoalan teknis, pengalihan ini juga memerlukan perubahan pola pikir. Karena itu, segala upaya dan sumber daya perlu dialokasikan untuk mendorong konsumsi pangan nonberas ini. Di samping meniru Jepang, kita dapat pula meniru teladan Pemerintah Korea Selatan. Selain memberikan berbagai subsidi dan mengeluarkan kebijakan proteksi, Pemerintah Korea Selatan sampai merasa perlu mewajibkan sehari tanpa beras dalam seminggu.

Upaya serupa sesungguhnya juga pernah dilakukan Pemerintah Indonesia. Saat Orde Lama telah diperkenalkan “beras tekad”, yaitu beras yang dicampur telo (ubi jalar), kedelai, dan jagung. Pemerintah Orde Baru juga mengampanyekan program konsumsi pangan lokal nonberas, seperti tiwul. Namun, karena berbenturan dengan agenda kampanye terigu nasional, program tersebut tidak berkembang.

Kini kita tak bisa mengabaikan upaya pengembangan pangan lokal sebab UU Pangan telah mewajibkannya. Amanat UU Pangan ini dapat diwujudkan sesegera mungkin, salah satunya melalui penyusunan road map pengembangan tepung lokal. Dalam road map ini terkandung rencana sistematis mengenai komoditas umbi-umbian apa yang dikembangkan, di mana akan dikembangkan, dari mana pembiayaannya, akan dipasarkan dalam bentuk apa, bagaimana saluran pemasarannya, dan seterusnya.

Pengembangan tepung lokal tidak boleh dilakukan secara sporadis. Jika pengembangan bahan bakar nabati dikelola oleh suatu tim nasional, patut dipertimbangkan pula adanya tim serupa untuk pengembangan tepung lokal.

Muslimin Nasution Direktur Institut Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan/ Ketua Majelis Wali Amanat IPB


Opini

 

 

 

 

Jumat, 23 Februari 2007

 

 

 

Kehidupan
Kemiskinan Pedesaan dan “Seasonal Cash for Work”

Teguh Dartanto

Tahun baru memberikan harapan baru bagi sebagian besar orang, tapi bagi kelompok miskin di Indonesia tidaklah demikian. Tahun telah berganti 10 kali, namun kondisi kemiskinan di Indonesia tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2006 (17,75 persen) hampir sama dengan persentase jumlah penduduk miskin tahun 1996 (17,47 persen).

Jika kita telaah lebih dalam, persentase penduduk miskin pedesaan tahun 2006 (21,90 persen) lebih tinggi 2,12 persen dibandingkan tahun 1996 (19,78 persen) (BPS, 2006). Selama sepuluh tahun dana triliunan rupiah dan berbagai macam program pengentasan kemiskinan tidak banyak mengubah komposisi penduduk miskin di Indonesia, bahkan terjadi proses pemiskinan masyarakat pedesaan di Indonesia.

Tahun baru akan memberikan harapan baru bagi kelompok miskin jika pemerintah mau melakukan evaluasi, desentralisasi kebijakan pengentasan kemiskinan, serta mampu memahami karakteristik kemiskinan. Sifat dan karakteristik kemiskinan sendiri berbeda-beda pada tiap-tiap daerah sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan tidak bisa diseragamkan.

Penyeragaman kebijakan kemiskinan seperti bantuan langsung tunai (BLT) Rp 100.000 per bulan per rumah tangga bukanlah kebijakan yang adil karena dampak kenaikan BBM lebih banyak dirasakan oleh kelompok miskin perkotaan. Selain itu, implementasi BLT juga menyulut kecemburuan sosial, merusak tatanan dan ikatan sosial di daerah pedesaan (Dartanto, 2005). Pemerintah akhirnya mengubah BLT menjadi bantuan langsung bersyarat (BLB), tetapi kebijakan seperti BLB, bantuan operasional sekolah (BOS), dan asuransi kesehatan miskin merupakan kebijakan pengentasan kemiskinan jangka panjang yang tidak akan mampu menyelesaikan problem kemiskinan jangka pendek di pedesaan.

Problem kemiskinan

Permasalahan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan memang merupakan permasalahan besar yang dihadapi kelompok miskin pedesaan, tetapi ada permasalahan lain yang lebih krusial, yaitu pendapatan mereka sangat tergantung pada aktivitas sektor pertanian dan perikanan sehingga kondisi alam, iklim, dan cuaca sangat memengaruhi volatilitas pendapatan kelompok ini (LPEM FEUI, PSP IPB, PSE KP UGM, 2004).

Pada musim penghujan, aktivitas pertanian membutuhkan tenaga kerja besar sehingga masyarakat pedesaan dengan mudah memperoleh penghasilan, tetapi di musim kemarau aktivitas pertanian berkurang drastis sehingga mendorong peningkatan pengangguran dan kemiskinan musiman.

Bagi kelompok miskin usia produktif akan menyikapi kondisi ini dengan berurbanisasi untuk mendapatkan pekerjaan di sektor konstruksi di perkotaan. Tetapi, kelompok miskin yang berusia di atas 50 tahun, dengan kondisi fisik dan kesehatan tidak mendukung untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan di perkotaan, hanya bisa berdiam diri. Kelompok ini sangat rentan terhadap kemiskinan musiman.

Berdasarkan pengalaman penulis hidup di lingkungan pedesaan, selain permasalahan ketergantungan terhadap alam, permasalahan pelik yang dihadapi kelompok miskin di pedesaan adalah sistem sosial seperti gotong royong yang sangat kuat sehingga setiap ada acara seperti pernikahan, sunatan, dan pembangunan rumah seluruh penduduk desa akan membantu, baik dengan barang, tenaga, maupun uang.

Sistem gotong royong merupakan sistem sosial yang sangat baik dan perlu terus dilestarikan, tetapi di sisi lain pertumbuhan penduduk pedesaan akan menimbulkan beban tersendiri bagi masyarakat pedesaan, terlebih ketika acara-acara tersebut diadakan pada masa paceklik. Pada bulan-bulan tertentu seperti Bulan Haji yang dianggap sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, sebagai bulan baik untuk melangsungkan hajatan, maka pada bulan ini sebuah keluarga bisa mendatangi hajatan lebih dari 2-3 per hari.

“Seasonal Cash for Work”

Kondisi alam, iklim, dan cuaca merupakan kondisi yang hanya bisa diterima dan diramalkan tanpa bisa diubah. Sedangkan sistem sosial gotong royong tidak mungkin diubah karena merupakan bagian dari kehidupan masyarakat pedesaan.

Pemerintah seharusnya tanggap dan mampu melahirkan kebijakan yang tepat untuk menjawab problem di atas. Kebijakan seperti cash for work pada masa paceklik dan/atau masa hajatan sangat tepat untuk diimplementasikan. Cash for work diarahkan untuk pekerjaan publik, seperti pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan sanitasi lingkungan, kegiatan penghijauan, dan kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Penanggung jawab utama program ini adalah pemerintah daerah karena merekalah yang mengetahui kondisi dan kebutuhan di daerah masing-masing. Pemerintah pusat hanya memberikan garis besar kebijakan, sedangkan implementasi lapangan kapan, di mana, dan bentuk kegiatan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Pendanaan seasonal cash for work bisa berbentuk Dana Alokasi Khusus sehingga terdapat pembagian pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Dartanto, 2006). Sistem DAK akan mendorong tanggung jawab dan partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan.

Kebijakan seasonal cash for work harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan distorsi pada pasar tenaga kerja di suatu daerah. Artinya, kebijakan ini tidak akan mendorong kenaikan upah dan perpindahan tenaga kerja. Untuk menjaga kedua hal di atas, sebaiknya upah cash for work ditetapkan sedikit di bawah upah di pasar tenaga kerja pedesaan sehingga tidak memberikan insentif bagi orang-orang yang sudah bekerja ikut berpartisipasi dalam program cash for work (Basri, 2006).

Dengan demikian, orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah orang-orang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan dan sudah tidak mampu berkompetisi di pasar tenaga kerja, baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Kebijakan seasonal cash for work bukanlah program yang bersifat charity seperti BLT, tetapi kebijakan produktif sehingga diharapkan mampu mengurangi pengangguran musiman, membantu menjaga stabilitas konsumsi kelompok miskin, serta mampu menjaga kelompok miskin terhindar dari jebakan utang.

Teguh Dartanto Peneliti LPEM FEUI; Sedang studi di Hitotsubashi University, Jepang


Opini

 

 

 

 

Jumat, 23 Februari 2007

 

 

 

Pejabat Publik, Korupsi, dan Personalisasi Kekuasaan

Syamsuddin Haris

Perseteruan antara Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki belum berakhir, bahkan memasuki babak baru.

Seperti diwartakan media, DPR berencana mengundang Yusril dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa yang terjadi sehingga DPR terlibat? Bagaimana memandang masalah ini?

Terlepas dari kasus pengadaan barang di KPK dan Departemen Hukum dan HAM yang melibatkan Yusril sebagai saksi, saling bantah dan serang pejabat publik di muka umum patut disesalkan. Ironisnya saling serang dan menyalahkan di antara sesama pejabat publik justru terkait isu pemberantasan korupsi yang sedang gencar dilakukan. Tidak heran jika muncul skeptisisme masyarakat, pemerintah dan aparat negara belum menegakkan prinsip persamaan di depan hukum, tidak terkecuali menteri dan pejabat publik.

Standar ganda

Pernyataan Yusril bahwa tindakannya melaporkan Ketua KPK dalam kasus pengadaan alat penyadap untuk menghindari standar ganda dalam pemberantasan korupsi mungkin cukup positif. Namun, pernyataan itu bisa dinilai sebaliknya jika dikemukakan saat Yusril tersangkut kasus pengadaan sistem pemindai sidik jari otomatis bagi instansi Imigrasi yang dipimpinnya saat menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan (2004). Langkah Yusril dinilai reaktif karena tidak didukung data indikasi korupsi di balik pengadaan alat penyadap KPK, padahal ia menjadi saksi karena ada indikasi penggelembungan dalam pengadaan barang di instansinya.

Bahwa KPK masih menggunakan standar ganda, mungkin benar. Dalam kasus tuduhan korupsi terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum, misalnya, KPK cenderung tebang pilih. Begitu pula kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia serta korupsi di lingkungan perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara. Ironisnya standar ganda yang sama cenderung dilakukan pemerintah melalui Kejaksaaan Agung sehingga acap kali hukum hanya menyentuh mereka yang jauh dari kekuasaan, dan sebaliknya cenderung melindungi mereka yang ada dalam lingkaran kekuasaan.

Para pejabat publik, yakni pejabat negara (sipil maupun militer) dan politisi di parlemen (nasional dan daerah), adalah mereka yang masih menikmati privilege akibat standar ganda dan tebang pilih dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Akibatnya, kekuasaan politik pada tingkat apa pun menjadi arena yang seolah steril dari hukum.

Personalisasi kekuasaan

Maraknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan pada era reformasi merupakan indikasi paling jelas bahwa cara pandang pejabat publik terhadap kekuasaan belum berubah. Kekuasaan masih diperlakukan sebagai milik pribadi atau kelompok, bukan mandat dari publik yang harus dipertanggungjawabkan secara publik pula. Tak heran jika banyak pejabat publik mengatasnamakan kepentingan diri sebagai kepentingan publik. Akibatnya, kekuasaan menjadi amat personal dan pejabat mencampuradukkan kepentingan pribadi, partai atau kelompok, dan kepentingan umum.

Lebih jauh, tak sedikit pejabat publik kita memosisikan diri sebagai personifikasi negara, pemerintah, parlemen, wakil rakyat, atau institusi publik lain yang selama era otoriter kebal dan tidak tersentuh hukum. Dalil bahwa negara, pemerintah, parlemen, atau tentara tidak pernah bersalah seolah masih berlaku. Dilemanya, pemilu-pemilu kita, meski berlangsung demokratis, cenderung masih menghasilkan “Soeharto-Soeharto kecil” yang lebih banyak menuntut hak dan perlakuan istimewa ketimbang memikirkan nasib rakyat dan bertanggung jawab secara publik.

Jika pemerintahan hasil Pemilu 2004 benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi, perseteruan Yusril dan KPK seharusnya diakhiri secara proporsional. Dalam hal ini, KPK melanjutkan pengusutan kasus pengadaan pemindai sidik jari otomatis yang ada di bawah tanggung jawab Yusril, sebaliknya Mensesneg Yusril melengkapi data yang dimiliki jika pengadaan alat penyadap KPK terindikasi korupsi.

Menghindari politisasi DPR

Oleh karena itu, rencana DPR mengundang Yusril dan pimpinan KPK belum tentu sikap bijak. Di satu pihak, DPR bisa memperteguh komitmen KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu dan meminta Yusril menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Di lain pihak, membiarkan DPR ikut terlampau jauh dalam masalah ini juga membuka peluang politisasi atasnya oleh elite partai-partai di parlemen. Apalagi masih ada kecenderungan Dewan atau partai serta politisi untuk mencari sekaligus mencuri kesempatan menjadi “pahlawan” bagi publik. Belum lagi bagi beberapa anggota DPR yang mungkin terindikasi korupsi dan melanggar kode etik serta bagi mereka yang memburu kursi lowong di Kabinet Indonesia Bersatu.

Di sinilah urgensi campur tangan langsung Presiden Yudhoyono dalam perseteruan Menteri Yusril dan KPK. Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi sudah mengklarifikasi kasus penunjukan langsung pengadaan alat penyadap bagi KPK. Namun, sebagai publik, kita tahu ada disharmoni dalam relasi Yusril dan Sudi Silalahi sehingga tetap diperlukan klarifikasi dari Yudhoyono. Setidaknya Presiden perlu menegaskan, tak seorang pun kebal hukum, termasuk para menteri.

Kalau tidak, fenomena personalisasi kekuasaan para pejabat publik dan standar ganda pemberantasan korupsi akan berlangsung terus. Maka, agenda pemberantasan korupsi pun akhirnya tak lebih dari gincu politik belaka.

Syamsuddin Haris Ahli Peneliti Utama Ilmu Politik LIPI


Opini

 

 

 

 

Rabu, 28 Februari 2007

 

 

 

Hukum bagi Si Miskin

KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO

Hukum di Indonesia itu asing bagi masyarakat pedesaan. Sejak awal, hukum memang bukan untuk komunitas itu. Ada pula kemiskinan dan ketidakadilan di sana.

Masalahnya, apa itu “miskin” menurut hukum? Siapakah “si miskin” itu? Apa kontribusi hukum bagi mereka? Bagaimana kaitannya dengan keadilan sosial?

Hakikat kemiskinan

Dalam bahasa Latin ada istilah esse (to be) dan habere (to have). Oleh sebagian (besar) orang, persoalan kemiskinan lebih dipahami dalam konteks habere. Orang miskin adalah orang yang tidak menguasai dan memiliki sesuatu. Urusan kemiskinan merupakan urusan ekonomis semata. Orang miskin juga sering dicurigai sebagai orang yang malas. Kenyataannya, banyak orang harus bekerja keras dengan pendapatan kecil. Sebaliknya, harta free riders bertambah setiap saat, tanpa berbuat apa pun. Ada ketidakadilan di sini.

Jadi, masalah kemiskinan tidak hanya urusan ekonomi. Ada masalah hukum, terutama terkait martabat manusia. Atas dasar itu pengertian kemiskinan harus dimaknai dalam konteks esse. Miskin berarti, martabatnya sebagai manusia diabaikan. Di sinilah hukum harus menjadi wahana dan sarana cinta guna membangun dan mereksa keadilan sosial dan kehidupan.

Proses modernitas

Fenomena ini terkait modernitas, yang ditandai dengan kapitalisme. Sumitro Djojohadikusumo (1991:198) menulis, kaum kapitalis itu terdorong nafsu yang tanpa batas untuk menumpuk kekayaan. Ada nuansa keserakahan. Memang, dari kapitalisme kita belajar untuk senantiasa berkembang. Namun, Machiavelli (Discorsi 1981:118) mengingatkan, untuk mempertahankan apa yang dimiliki, golongan kaya selalu menambah kekuasaan mereka.

Di lain pihak sosialisme bukan alternatif yang memuaskan bagi upaya memajukan martabat manusia, meski berangkat dari keprihatinan tentang penindasan manusia oleh manusia. Namun, dalam sejarah sosialisme ternyata menghasilkan utopia sosialisme serta etatisme (Franz Magnis-Suseno, 1992:74).

Selain itu, kapitalisme maupun sosialisme didasari materialisme dan teknokrasi. Materi dikejar demi materi, teknologi dikejar demi teknologi, kekuasaan dikejar demi kekuasaan. Manusia hanya faktor produksi. Teknologi justru kadang merusak martabat manusia. Materi dan teknologi merupakan faktor penting dalam proses kemajuan manusia. Namun, faktor-faktor itu adalah untuk memajukan martabat manusia, bukan sebaliknya.

Jadi, modernitas harus disatu-napaskan dengan urusan keadilan sosial. Menurut Franz Magnis-Suseno (1986:362), keadilan sosial merupakan keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan di masyarakat. Kemiskinan itu bukan masalah nasib, tetapi masalah ketidakadilan akibat struktur cara berproduksi.

Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan dalam arti pengucilan manusia oleh sesamanya juga terjadi di Indonesia. Sejak awal sejarah, kekuasaan yang berpusat pada raja senantiasa mengucilkan kawasan pedesaan, yang ironisnya harus menghidupi orang kota melalui pelbagai jenis pajak, tanpa diperhatikan martabatnya. Istilah wong ndeso (Jawa) atau jelma kampung (Sunda) merupakan istilah untuk menunjukkan konsep yang merendahkan harga diri manusia.

Pengucilan masyarakat pedesaan diperkuat pada zaman Belanda. Orang Belanda membentuk permukiman di tengah pedesaan. Permukiman ini dinamai stadsgemeente. Stadsgemeente inilah yang kelak menjadi kota seperti dikenal kini. Fokus perhatian Belanda adalah kepentingan orang Belanda ini. Pedesaan, sekali lagi, terkucilkan.

Situasi seperti ini masih berlangsung hingga kini. Pengaturan tentang pemerintahan desa terbengkalai. Apalagi pengaturan dan perlindungan hukum atas kehidupan masyarakat pedesaan.

Pada masa Orde Baru, masyarakat pedesaan dikorbankan melalui program Bimas. Selain itu, Gunawan Sumodiningrat (Kompas, 6/9/2004) menunjukkan, Soeharto menggunakan beras sebagai alat politik. Caranya, pemerintah berupaya agar beras tetap murah dan tersedia di pasar. Dengan demikian, petani harus menyubsidi orang kota demi stabilitas politik kawasan perkotaan. Dengan cara ini seolah Soeharto berpihak kepada rakyat.

Pada masa Reformasi ada Program Gerbang Mina Bahari serta Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Celakanya, kedua program pertanian ini tidak mempunyai dasar hukum. Suatu tragedi hukum bagi Indonesia yang negara hukum. Dapat dimengerti jika kedua program ini tetap tinggal sebuah naskah, tanpa jelas kapan dan bagaimana pelaksanaannya.

Selain itu sebagian besar pertanian di Indonesia diusahakan oleh rakyat dengan skala kecil dengan areal amat sempit, sehingga tidak efisien. Hal senada juga ada di kalangan nelayan.

Rendahnya pendidikan petani dan nelayan merupakan profil pertanian Indonesia. Ironisnya sistem pendidikan Indonesia bertujuan untuk menghasilkan manusia yang saleh. Pertanyaannya, mampukah petani Indonesia yang saleh itu berhadapan dengan korporasi raksasa sekelas Monsanto atau McDonald’s?

Untuk itu, hukum harus menjadi sarana mempersempit kesenjangan sosial demi terciptanya keadilan sosial. Si kuat tidak dapat dibiarkan menumpuk keuntungan sebesar-besarnya atas nama kebebasan. Perlu ada kejelasan untuk siapa, untuk apa, dan bagaimana keuntungan itu diambil. Nuansa habere harus digeser ke esse.

Meski demikian, fungsi hukum bukan untuk menghancurkan kaum kaya, melainkan untuk mengangkat kaum miskin sejajar kaum kaya sebagai sesama manusia.

Hukum memang harus memihak demi terciptanya kesetaraan. Upaya hukum ini tidak boleh dilandasi rasa benci ataupun dendam. Tidaklah mungkin kita mengonstruksi kehidupan yang adil dan beradab dengan upaya yang destruktif.

Hukum pertanian

Belum ada perubahan sosial sejak penjajahan hingga kini. Penguasa selalu lebih memerhatikan masyarakat perkotaan dengan mengorbankan masyarakat pedesaan. Pedesaan yang bertumpu pada sektor pertanian masih miskin dan terbelakang. Artinya, pertanian dan petani-nelayan perlu perlindungan hukum. Pokok perhatian ialah bagaimana pertanian serta petani gurem, buruh tani, dan nelayan kecil dapat hidup layak sebagai manusia.

Di sinilah diperlukan hukum pertanian, yang mengatur dan melindungi pertanian, petani-nelayan, dan pangan. Hukum pertanian mengatur masalah agraria dan keanekaragaman hayati, aspek pertanian modern, serta kedaulatan pangan. Hukum pertanian memberi perlindungan hukum bagi manusia dan alam terhadap dampak kehidupan modern, selain berupaya jangan sampai bangsa Indonesia didikte bangsa lain melalui pangan.


Opini

 

 

 

 

Selasa, 27 Februari 2007

 

 

 

Partai Nasionalis Mencari Ideologi

Retor AW Kaligis

Pada buku disertasi di Cornell University, J Eliseo Rocamora memberi judul bernada tautologis, Nationalism in Search of Ideology. Bukankah nasionalisme itu sebuah ideologi?

Dari penelitiannya terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI) 1946-1965, ia memandang sejarah nasionalisme sebagai proses pencarian ideologi yang tak kunjung usai.

Menurutnya, PNI adalah entitas yang dinamis karena pertentangan berbagai unsur di dalamnya. PNI adalah Jawasentris dan sekuler, tetapi mencakup unsur non-Jawa dan Islam. Kelompok birokrat priayi, lapisan sosial atas berpendidikan Barat, dan kapitalis nasional menguasai pimpinan partai ini, tetapi selalu mendapat tentangan dari angkatan muda dan buruh.

Kegamangan PNI dalam isu-isu kunci, seperti aksi sepihak PKI dan ide Angkatan Kelima 1964-1965, adalah pertarungan merumuskan ideologi dan cara perjuangan partai yang bercampur upaya merebut kendali partai atau pemerintahan.

Persaingan itu melahirkan perpecahan dengan adanya Partai Rakyat Nasional dan Partai Indonesia Raya tahun 1950-an hingga PNI Asu versus PNI Osa-Usep tahun 1960-an. Rocamora menyimpulkan, riwayat PNI juga riwayat nasionalisme Indonesia dalam mencari ideologi pascakemerdekaan.

Kontradiksi nasionalisme

Benang merah kesimpulan Rocamora itu dapat ditarik dari perpecahan partai nasionalis sesudahnya. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hasil fusi tahun 1973 terus dirundung konflik yang tak terlepas dari persoalan kemandirian dalam memaknai ideologi dan cara perjuangan di era represi Orde Baru.

Setelah menjadi PDI Perjuangan, sejumlah kadernya yang resah terhadap pola kepemimpinan dan pengorganisasian partai mendirikan PNBK, PITA, dan terakhir Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).

Berbeda dengan agama yang disatukan oleh konsep “umat” atau komunisme yang mewadahi perjuangan kelas proletar, nasionalisme memiliki kontradiksi karena penyatuan rakyat dilakukan bukan atas nama mereka, tetapi atas nama bangsa dan negara dengan menyubordinasikan identitas primordial.

Persoalan mengemuka di masyarakat bekas jajahan yang wilayah dan penduduknya merupakan warisan kolonial sehingga tidak terdapat batas ekonomi, politik, dan sosial budaya yang sama.

Lalu partai nasionalis sering mencari figur karismatis untuk menyatukan pengikutnya. Pendukungnya yang memiliki beragam identitas primordial dan kelas sosial menemukan wadah kulturalnya, yakni budaya feodal yang masih berakar kuat.

Pada era 1950-an, PNI mendistorsi informasi dengan menyebut Soekarno sebagai pemimpin PNI, padahal itu terjadi pada era 1920-an.

Kecuali Partai Golkar yang berhasil membangun jaringan melalui represi Orde Baru, belum ada partai nasionalis menjadi besar tanpa figur sentral-karismatis, hal yang tidak dilakukan PKI (komunis) serta Masyumi dan PKS (Islam).

Fenomena ini juga terjadi di India, bekas jajahan yang masyarakatnya juga majemuk. Sama seperti PNI dan PDI Perjuangan yang mengandalkan Soekarno dan keturunannya, sepeninggal Nehru, partai nasionalis the Indian National Congress (INC) terus mengandalkan keluarganya, dari anaknya (Indira Gandhi), cucunya (Rajiv Gandhi), hingga istri mendiang Rajiv, Sonia Gandhi.

Pada akhir 1960-an sejumlah pemimpin INC yang kecewa terhadap kepemimpinan Indira Gandhi membentuk the Indian National Congress (Organisation) atau INC (O). INC kembali terpecah pada 1999 dengan terbentuknya the Nationalist Congress Party (NCP) sebagai penolakan terhadap Sonia yang bukan asli India.

Penonjolan figur karismatis berdampak pada lemahnya manajemen konflik, tersumbatnya ruang-ruang kritis, dan ketidakjelasan ukuran punishment-reward.

Dari segi eksternal, hal itu bisa mengakibatkan dukungan kualitatif dari rakyat tidak terbaca karena tersembunyi di balik data kuantitatif hasil pemilu. Artinya, rakyat belum tentu disadarkan akan pilihan politik yang terbaik baginya. Jadi bukan hanya organisasi yang tidak sehat, tetapi juga pada kapasitas ideologi untuk selalu berpihak pada rakyat.

Orientasi ideologis

Perpecahan partai nasionalis tidak harus dipandang negatif jika mereka dapat bersaing secara sehat melalui perbaikan kinerja organisasinya.

Seperti di India, INC dan The Janata Party (kemudian berganti nama menjadi the Bharatiya Janata Party atau BJP) secara bergantian memenangi pemilu. INC kalah pada Pemilu 1977 setelah rakyat kecewa terhadap pemerintahan Indira Gandhi yang otoriter.

Namun, pemerintahan The Janata Party hanya bertahan dua tahun karena dianggap korup dan Indira kembali menjadi perdana menteri. Terakhir INC menang pada 2004 melalui isu populisme versus kebijakan pasar bebas dari pemerintahan BJP. Jika ditelusuri, The Janata Party atau BJP didirikan oleh pecahan INC sendiri, yakni INC (O).

Yang terpenting, partai nasionalis harus menemukan orientasi ideologis dengan mempertimbangkan kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya di masyarakat, sehingga menjangkau–meminjam istilah Antonio Gramci (1971)—kaum subaltern, yakni kelompok-kelompok yang tersumbat aksesnya dalam hegemoni kekuasaan, seperti petani, buruh, kaum miskin kota, dan masyarakat adat.

Pada era liberalisasi ekonomi, misalnya, partai nasionalis harus memperjuangkan peningkatan daya saing petani, bukan sekadar menolak beras impor. Nasionalisme tidak dapat menjadi bagian dalam diri kaum subaltern jika sejarahnya berpihak pada kelompok dominan.

Hal itu tentu memerlukan penemuan pola kepemimpinan dan pengorganisasian yang lebih demokratis, aspiratif, transparan, dan akuntabel sehingga ruang-ruang organisasi lebih terbuka untuk memaknai ideologi nasionalisme dalam dinamika bangsa dan zaman.

Retor AW Kaligis Koordinator Link (Lingkaran Komunikasi) Nusantara; Sedang Menyelesaikan Program Doktoral Sosiologi FISIP Universitas Indonesia


Opini

 

 

 

 

Senin, 26 Februari 2007

 

 

 

Karawang (Kembali) Bergoyang

Toto Subandriyo

Terminologi “Karawang bergoyang” merupakan personifikasi gejolak harga gabah/beras di Tanah Air.

Kabupaten Karawang, di pantai utara Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu lumbung beras di Tanah Air. Secara geografis, letak Karawang yang dekat pusat pemerintahan membuat para penentu kebijakan—eksekutif dan legislatif—menjadikan daerah ini sebagai pantauan situasi pangan.

Karawang juga sering dijadikan laboratorium teknologi pertanian. Berbagai inovasi sering diterapkan sebagai program nasional, di antaranya program Bimas (Bimbingan Massal).

Lagu lama

Gejolak perberasan yang mewarnai sejarah bangsa merupakan lagu lama. Dalam buku Seperempat Abad Bergulat dengan Butir-butir Beras, Sidik Moeljono menulis, gejolak beras di Tanah Air muncul tahun 1655. Saat itu terjadi kekeringan dan Amangkurat I (1645-1677) melarang ekspor beras guna menekan gejolak harga beras dalam negeri.

Tahun 1847, harga beras naik 200 persen. Untuk pertama kali diimpor beras dari Saigon. Sejak itu, persoalan beras selalu bergulir dari waktu ke waktu.

Bahkan, Presiden Soekarno mengingatkan lagi masalah beras, saat meletakkan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian UI di Bogor (kini IPB). Jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, beras akan selalu menjadi persoalan bangsa.

Kini, kita menghadapi masalah beras lagi. Meski pemerintah telah melakukan operasi pasar (OP) di beberapa daerah, upaya itu belum berhasil menurunkan harga. Harga beras di beberapa daerah bahkan meroket dan menembus harga Rp 6.000 per kilogram. Untuk itu, seharusnya para pemimpin negeri melakukan safari dan peninjauan langsung ke Karawang, melihat kondisi nyata.

Dalam situasi seperti sekarang, tidak lagi relevan memperdebatkan politik pangan, perlu impor atau tidak. Aksi nyata pemerintah untuk stabilisasi harga beras di pasar amat ditunggu rakyat. Sementara itu, upaya peningkatan produksi beras dalam negeri harus dilaksanakan dengan serius.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu mencanangkan skenario Peningkatan Produksi Beras Nasional untuk meraih swasembada beras berkelanjutan. Pada tahun 2007 diharapkan produksi padi mencapai 58,18 juta ton gabah kering giling (GKG), atau setara dua juta ton beras, meningkat dibandingkan dengan Angka Ramalan III tahun 2006. Pada tahun 2008 meningkat menjadi 61,09 juta ton GKG dan pada tahun 2009 menjadi 64,15 juta ton GKG.

“Political will”

Sayang, ketika pemerintah berniat meningkatkan produksi beras, alam berbicara lain. Anomali iklim mengakibatkan pertanaman padi di beberapa provinsi mundur beberapa bulan dari jadwal. Bahkan di beberapa daerah, utamanya di pantura Jawa Tengah, ratusan hektar tanaman padi kekeringan dan kebanjiran dalam kurun waktu yang sama. Fenomena ini potensial mengancam produksi beras nasional. Departemen Pertanian Amerika Serikat bahkan memprediksi produksi padi nasional 2007 tak jauh dari 52 juta ton GKG.

Namun kita tidak boleh menyerah kepada alam karena teknologi modifikasi cuaca sudah dikuasai bangsa ini. Teknologi hujan buatan harus dimanfaatkan menjelang berakhirnya musim hujan tahun ini. Upaya ini dapat meminimalkan dampak dari anomali iklim terhadap produksi beras nasional maupun penyediaan air bersih.

Pencapaian swasembada beras dapat ditempuh melalui pendekatan peningkatan produktivitas lahan yang didukung perbaikan infrastruktur pengairan. Hal lain yang tak kalah penting ialah penyediaan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, yang memenuhi prinsip enam tepat. Selain itu perlu didukung kredit pembiayaan usaha tani yang mencukupi dan mudah diakses petani serta pelaku usaha pertanian.

Peningkatan produksi juga dapat ditempuh dengan berbagai input teknologi budidaya, seperti pengelolaan tanaman terpadu (PTT), system of rice intensification (SRI), sistem tanam jajar legowo, penggunaan benih unggul tipe baru maupun hibrida. Selain itu peningkatan produksi juga dapat ditempuh melalui perbaikan pascapanen untuk menekan kehilangan hasil (losses) yang mencapai sekitar 12 persen.

Namun, sekali lagi, semua upaya ini tidak akan berhasil tanpa political will semua pihak. Kepada kita, pengalaman mengajarkan kisah sukses meraih prestasi swasembada beras tahun 1984 tidak lepas dari gerakan nasional Bimas yang dikomando langsung oleh RI-1. Seluruh organ negara dijadikan instrumen untuk menyukseskan gerakan itu.

Kita juga dapat berkaca dari keberhasilan Thailand dalam membangun pertanian. Keberhasilan negeri Gajah Putih tak lepas dari kekuatan istana kerajaan yang mempunyai visi kuat membangun pertanian. Ke mana pun raja pergi selalu membawa bibit unggul yang dibagikan kepada rakyat. Di Korea Selatan, gerakan membangun pedesaan (semaul undong) dipimpin langsung oleh Park Chung Hee, kelak menjadi landasan kuat bagi industrialisasi di Korea Selatan.

Saatnya kita bangun visi dan komitmen guna mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagai kesepahaman bersama. Tanpa upaya sinergis dan dukungan stakeholder terkait, semua upaya akan sia-sia.

Toto Subandriyo Wakil Ketua HKTI Kabupaten Tegal, Jateng


Opini

 

 

 

 

Senin, 26 Februari 2007

 

 

 

Gerakan Kembali ke Sawah

Posman Sibuea

Operasi pasar beras yang dilakukan pemerintah seperti menyadarkan kita bahwa ketahanan pangan Indonesia masih rapuh. OP beras sebesar-besarnya tanpa batas dalam upaya menekan harga, hasilnya belum optimal. Meski OP dapat menurunkan harga, harga beras di pasaran sekitar Rp 6.000 per kilogram masih terlalu mahal untuk warga miskin.

Fenomena memprihatinkan terjadi di lapangan. Beras yang seharusnya untuk kebutuhan orang miskin jatuh ke tangan pedagang. Mereka yang memiliki bakat berdagang memanfaatkan operasi pasar (OP) sebagai tambang emas untuk meraup untung. Akhirnya, hukum “besi” pasar terjadi di antara sesama warga untuk memperebutkan beras OP. Biasanya anak- anak, kaum wanita, dan orang usia lanjut tak memperoleh apa-apa karena kalah bersaing dengan kaum muda yang masih kuat. Anak-anak korban kelaparan kini kerap ditayangkan media. Penderitaan anak bangsa ini merupakan refleksi jeritan jutaan rakyat miskin lainnya.

Nasi aking

Harga beras yang makin mahal memaksa sebagian besar warga mengonsumsi nasi aking, nasi sisa konsumsi yang diawetkan dengan cara dijemur. Fenomena ini adalah cerminan pemerintah yang setengah hati mengawal ketahanan pangan.

Bangsa yang kaya sumber daya pertanian, ternyata menjadi negeri busung lapar karena pemerintah tak mampu memberi kebutuhan dasar warganya. Pemerintah harus sampai pada tingkat kesadaran masalah kelaparan adalah ancaman masa depan, ancaman lost generation.

Lost generation bukan hanya kehilangan daya saing dan rendahnya kemampuan intelektual akibat gangguan perkembangan fisik dan mental, tetapi juga bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Rakyat tak mendapat kebutuhan dasar berupa pangan bergizi. Pelanggaran HAM berat ini bukan sekadar persoalan kurangnya persediaan pangan dan menurunnya daya beli, melainkan tak lepas dari buruknya pengelolaan negara sehingga pemerintah tak mampu memberi perlindungan terhadap warga miskin dan kelaparan.

Pemerintah boleh saja menyebut dalam pidato kenegaraan angka kemiskinan dan pengangguran selama tahun 2006 turun dibandingkan dengan tahun 2005. Namun, di tengah klaim keberhasilan ini masih banyak orang Indonesia mengalami rawan pangan di negeri yang dipujikan subur dan makmur. Antre beras murah lewat OP mengingatkan kita terhadap sejarah pada era Orde Lama. Saat itu terjadi pagelaran kelaparan yang mempertontonkan antrean panjang selama berjam-jam lamanya untuk mendapatkan 1-2 kilogram beras.

Apa yang terjadi dengan pembangunan pertanian kita? Apakah krisis ekonomi yang belum pulih menjadi faktor pendorong untuk melupakan pembangunan pertanian?

Kembali ke sawah

Selama ini pembangunan pertanian dihadapkan kepada soal krusial, yakni kaum muda cenderung enggan bekerja di sektor pertanian karena dianggap tak menjanjikan masa depan. Kondisi ini mengakibatkan tenaga kerja di sektor pertanian didominasi oleh mereka yang berusia tua yang tidak lagi memiliki kreasi tinggi dalam mengembangkan pertanian.

Era globalisasi yang menempatkan semangat kebendaan telah menggiring kaum muda lebih menekuni teknologi perbankan karena dianggap sebagai mesin pencetak uang. Orang tua pun menginginkan anaknya bekerja sebagai akuntan, dokter, wartawan, dan hakim, yang diyakini memiliki masa depan lebih baik.

Implikasinya, produksi beras tahun 2006 yang jumlahnya sekitar 35 juta ton hanya meningkat tiga juta ton dari produksi tahun 1997 sebesar 32 juta ton. Pertumbuhan produksi beras selama 10 tahun ini hanya sekitar 0,94 persen per tahun, di bawah pertumbuhan penduduk yang rata-rata 1,7 persen per tahun.

Untuk itu, pemerintah menargetkan peningkatan produksi beras nasional sebesar dua juta ton tahun 2007. Pencanangan peningkatan sebesar 6 persen ini adalah kesempatan emas untuk mengembalikan prestasi swasembada beras. Namun, tidak bisa kita mengharapkan semuanya terwujud dengan sendirinya. Target ini harus dicapai dengan kerja keras dan jangan pernah berharap akan muncul keajaiban.

Jika berpegang pada prinsip waktu tanam, berat bagi pemerintah mewujudkan target ini, mengingat datangnya musim banjir dan kemarau sejak Desember 2006 hinggga Februari 2007. Produksi beras 2007 adalah akumulasi hasil panen yang ditanam dalam periode 1 Oktober 2006-31 September 2007. Kesempatan hanya ada pada periode April-September. Jadi, dibutuhkan gerakan kembali ke sawah.

Untuk itu, tak bisa lagi menunda pelaksanaan kebijakannya. Dana yang ada harus langsung disalurkan agar bisa diterima petani dalam bentuk benih, pupuk, atau bantuan lain. Harus dilakukan koordinasi agar setiap departemen teknis yang terkait langsung dengan pembangunan pertanian mengarahkan sasaran untuk peningkatan produksi beras. Mulai dari perbaikan jalan desa, irigasi, dan penyediaan benih hingga pengadaan pupuk.

Gerakan kembali ke sawah sebagai upaya menggalang peningkatan produksi beras perlu didukung kebijakan yang kuat di bidang pembangunan pertanian. Pembangunan yang mengakar di pedesaan ini akan mengurangi kecenderungan perpindahan tenaga kerja yang berlebihan dari desa ke kota. Bahkan sebaliknya, daerah yang sudah padat penduduknya, seperti Jakarta, bisa melakukan program transmigrasi menyalurkan tenaga kerja ke daerah lain untuk dipekerjakan di sektor pertanian.

Karena itu, pemerintah harus melakukan investasi besar-besaran untuk mentransformasikan pertanian tradisional ke pertanian modern yang memiliki peralatan berteknologi tinggi di bidang pengolahan tanah, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, serta pemanenan. Ini akan menciptakan sektor pertanian yang lebih menantang bagi kaum muda karena selama ini mereka hanya mengenal pertanian sebagai pekerjaan kotor dan melelahkan tetapi hasilnya tidak sebanding dengan tenaga yang tercurah.


Opini

 

 

 

 

Rabu, 07 Maret 2007

 

 

 

Selesaikan Pelanggaran Berat HAM

Chris Siner Key Timu

Untuk menyelamatkan masa depan, pelanggaran berat HAM pada masa lalu harus diselesaikan. Terkait dengan pelanggaran HAM, tulisan Budiman Tanuredjo, “Menanti Arah Politik Penyelesaian Presiden” (Kompas, 30/1), perlu disimak.

Mayoritas masyarakat kita enggan mempersoalkan penyelesaian pelanggaran berat HAM pada masa lalu. Padahal, pelanggaran berat HAM selama Orde Baru (Orba) berkuasa berlangsung secara sistematis dan masif. Kita akan dinilai sebagai bangsa yang tak beradab, jika mengetahuinya, tetapi mengunci hati nurani, seolah-olah tidak pernah terjadi.

Kemauan politik

Presiden harus punya kemauan politik untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Namun, selama ini kemauan politik itu tak terlihat.

Sebagai contoh, presiden tidak menanggapi dua surat Ketua Komnas HAM guna membicarakan kondisi dan kasus pelanggaran berat HAM tahun 1997- 1998. Kasus penculikan aktivis dibiarkan mengambang. Presiden jarang bicara jelas soal pelanggaran berat HAM dan penyelesaiannya.

Presiden juga bersikap tidak peduli terhadap Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Panitia seleksi calon KKR telah menyampaikan 42 nama ke presiden, tetapi lebih dari satu tahun presiden tidak mengutiknya untuk memilih 21 nama sesuai perintah Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR. Bahkan sesudahnya Mahkamah Konstitusi membatalkan UU itu. Presiden seolah-olah sengaja membiarkan Mahkamah Konstitusi membantai UU itu.

Penyelesaian pelanggaran berat HAM di luar pengadilan melalui KKR tidak digubris presiden. Penyelesaian melalui Pengadilan HAM Ad Hoc pun tidak dihiraukannya.

Akibatnya, kasus Trisakti, Semanggi I dan II, serta kasus Munir tidak menentu arah penyelesaiannya. Apalagi kasus Tragedi 27 Juli 1996, Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, Lampung, Sampang, kasus Tragedi Tahun 1965/1966. Presiden hanya berbasa-basi, sedangkan Kejaksaan Agung dan DPR saling tuding.

Akar permasalahan

Taufik Abdullah seperti dikutip oleh Budiman dalam tulisannya menyatakan, “Masa lalu adalah negeri asing. Siapa tahu di sana, di negeri asing itu, terletak sumber ketidakberesan yang kini atau ’di sini’ kita rasakan. Kalau perjalanan ke masa lalu, seperti juga ke negeri asing, bisa dilakukan, bukankah sebaiknya unsur-unsur yang menyebabkan ketidakberesan itu diperbaiki di sana agar yang terjadi di sini baik-baik saja.”

A Syafi’i Ma’arif pernah mengatakan, bangsa kita berada dalam kerusakan yang hampir sempurna. Sudah tentu keadaan ini melalui proses panjang dalam kurun waktu lama. Kerusakan ini tidak dapat ditimpakan begitu saja pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, maupun BJ Habibie.

Kerusakan itu warisan pemerintahan Orba pimpinan Presiden Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Kepada Orba-lah kerusakan itu harus ditimpakan. Akan tetapi, pertanggungjawaban Soeharto dan Orde Baru tidak pernah dituntut.

Kerusakan mendasar

Kerusakan yang mendasar adalah dalam jiwa dan karakter bangsa. Karena itu, kini kita tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan salah, baik dan buruk, adil dan tidak adil, halal dan haram, patut dan tidak patut.

Orde Baru membangun kekuasaan, menumbuhkan, berusaha mempertahankan dan melestarikannya dengan menipu, membunuh, dan mencuri secara sistematis dan masif. Terlalu lama kita membiarkan sistem dan budaya destruktif itu merajalela tanpa penolakan, kecuali oleh kelompok kritis tertentu dan generasi muda mahasiswa. Akibatnya, nurani menjadi tumpul, akal sehat menjadi rusak, dan kehendak baik menjadi lumpuh.

Mutu penyelenggaraan negara dan kekuasaan pemerintahan merosot. Peradaban politik tidak ada, diganti politik uang. KKN berlanjut melalui jaringan kolusi para pengusaha dan jajaran birokrasi. Wakil rakyat mulai menipu dan mencuri uang rakyat secara legal melalui rekayasa.

Reformasi tidak melakukan tindakan tegas dan berani memutuskan dan meninggalkan sistem dan budaya destruktif warisan Orde Baru. Bahkan melanjutkan dengan pelaku stok Orde Baru yang berkarakter dan bertabiat sama.

Ajakan Taufik Abdullah agar unsur-unsur yang menyebabkan ketidakberesan diperbaiki ternyata tidak dipedulikan. Bahkan, unsur-unsur itu kembali mendominasi penyelenggaraan negara dan kekuasaan pemerintahan.

“Quo vadis” presiden

Presiden seharusnya mengeliminasi unsur-unsur yang menyebabkan ketidakberesan itu. Langkah tegas dan berani harus diambil.

Terkait penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu, pesan untuk presiden jelas, yaitu selesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu sebagai conditio sine qua non guna menyelamatkan masa depan bangsa.

Melalui mekanisme pengadilan (cara hukum), presiden harus segera mendorong dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc terhadap berbagai kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Melalui mekanisme di luar pengadilan (cara sosial, politik, dan budaya), yaitu jalan kebenaran menuju rekonsiliasi nasional.

Presiden dapat segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kendati Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan UU No 27/2004, tetapi substansi yang melandasi visi dan misi KKR dapat digunakan. Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang KKR.

Penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM harus menjadi prioritas utama program politik presiden pada tahun 2007. Ini tugas historis guna memulihkan harmoni sosial dan kerukunan nasional. Beban sosial dan beban sejarah bangsa harus dapat dieliminasi.

Dalam hal ini dibutuhkan manusia yang memiliki keberanian, kemauan politik, berkarakter, dan bervisi kenegarawanan untuk menyelamatkan bangsa.

Chris Siner Key Timu Pemerhati Masalah Sosial Politik

 

Opini

 

 

 

 

Jumat, 23 Februari 2007

 

 

 

Tak Ada Lagi Stasiun Televisi Nasional

Ade Armando

Secara tidak langsung, tulisan Ishadi, “KPI, Regulasi Siaran TV dan Radio” (Kompas, 9/2), mengecam gagasan kewajiban pengembangan sistem jaringan televisi nasional sebagai pengganti stasiun televisi nasional sebagaimana diamanatkan UU Penyiaran 2002.

Dalam konteks itu, ia menilai UU Penyiaran 2002 memperlakukan industri penyiaran sebagai monster, anak kandung kapitalisme yang serakah, tidak bermoral, mementingkan kepentingan pemerintahan Jakarta.

Ketidakadilan

Tulisan itu penting ditanggapi karena Ishadi tampaknya mewakili industri pertelevisian di Jakarta yang berharap anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2007-2010 terbentuk untuk mengabaikan amanat UU Penyiaran itu. Harapan tersebut agak berbahaya karena yang diperjuangkan UU Penyiaran adalah kompetisi sehat di seluruh di Indonesia. UU ini hendak merombak sistem pertelevisian komersial yang amat sentralistis yang memungkinkan segelintir elite media di Jakarta menguasai khalayak Indonesia.

Bisa dikatakan, UU Penyiaran sekadar mengembalikan ke rel yang benar. Pada 1989, RCTI hanya diizinkan bersiaran di Jakarta, di Bandung ada RCTI Bandung, di Surabaya ada SCTV. Ketiga stasiun itu adalah stasiun lokal yang menjadi anggota jaringan RCTI dengan isi siaran yang lebih kurang sama. Keadaan berubah saat TPI hadir, yang—karena mengklaim diri sebagai televisi pendidikan—diizinkan bersiaran nasional. RCTI yang merasa diperlakukan tidak adil mendesak Presiden Soeharto untuk mengizinkan mereka bersiaran nasional. Sejak itu semua stasiun televisi komersial bersiaran secara nasional. Stasiun-stasiun televisi lokal tidak ada karena pemerintah melarang pendirian stasiun televisi di luar Jakarta.

Ketidakadilan ini yang hendak dirombak UU Penyiaran 2002. Melalui UU ini, Indonesia diharapkan dapat mengikuti apa yang sudah dikembangkan banyak negara yang memiliki karakteristik serupa Indonesia, berwilayah luas, memiliki keragaman latar belakang budaya, dan percaya pada kompetisi stasiun televisi komersial. Yang ada bukan stasiun nasional, tetapi jaringan stasiun televisi komersial. Jadi, di negara-negara itu tidak ada stasiun televisi komersial yang bisa memancarkan siaran langsung ke seluruh penduduk. Jika sebuah stasiun televisi hendak menjangkau penonton nasional, ia harus menggunakan rangkaian stasiun lokal yang bergabung dalam sebuah jaringan. Untuk Indonesia, analoginya adalah TVRI, di mana ada TVRIPusat dan Regional.

Menghormati

Hanya dengan sistem jaringan inilah masyarakat di luar Jakarta dihormati. Dalam jaringan, ada stasiun televisi lokal yang pada gilirannya dapat diawasi masyarakat daerah setempat. Jadi, bila ada muatan siaran yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat setempat, masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan ke stasiun televisi lokal itu. Jika keluhan tersebut sah, sebuah stasiun anggota jaringan bisa memutus acara, diganti program lokal.

Kedua, masyarakat daerah bisa menyaksikan berita tentang daerah atau lingkungannya sendiri. Tiap stasiun lokal anggota jaringan dapat menyiarkan acara atau program lain yang dibuat oleh dan untuk masyarakat setempat. Stasiun lokal bisa menyiarkan berita kota, kriminal, politik DPRD dan pemda, atau menyajikan sinetron lokal atau musik lokal.

Ketiga, Jakarta tidak perlu menyerap 100 persen keuntungan ekonomi. Sebagian pemasukan iklan Jakarta secara proporsional bisa dibagi-bagi ke tiap televisi anggota jaringan. Stasiun lokal pun bisa mencari sendiri iklan- iklan yang secara spesifik ditujukan pada konsumen daerah setempat. Stasiun lokal juga bisa membuka lapangan kerja bagi bakat-bakat daerah dan ikut menggerakkan roda bisnis rumah produksi, biro iklan lokal, bahkan lembaga pendidikan lokal. Jadi sistem stasiun jaringan adalah model terbaik bagi negara seperti Indonesia.

KPI periode 2007-2010 tentu perlu bersahabat dengan industri penyiaran. Namun, mudah-mudahan, sikap bersahabat itu tidak diwujudkan dalam bentuk pengkhianatan atas amanat desentralisasi siaran.

Ade Armando Anggota Komisi Penyiaran Indonesia 2003-2006


Opini

 

 

 

 

Senin, 26 Februari 2007

 

 

 

Kebijakan Darurat Kehutanan

Dimpos Manalu

Dampak perambahan hutan dan kerusakan lingkungan telah kita rasakan di seantero republik dalam bentuk banjir dan longsor pada musim hujan, kekeringan pada musim kemarau, dan lainnya.

Namun, setiap kali bencana muncul pemerintah bertindak reaktif, tidak pernah melakukan hal yang menyentuh persoalan.

Bahwa hutan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lain telah digunduli, sudah jelas. Siapa yang menggunduli serta aktor-aktor di belakangnya juga sudah ada di tangan pihak berwenang. Masalahnya, pemerintah tidak memiliki keberanian untuk melakukan tindakan nyata dan tegas untuk menghentikannya.

20 tahun lagi

Data Departemen Kehutanan menunjukkan, sekitar 59 juta hektar dari 120 juta hektar hutan asli Indonesia habis. Laju deforestasi meningkat: 1,6 juta hektar/tahun (1985-1997), 2,1 juta/tahun (1997-2000), 2,8 juta/tahun (2001-2005). Kerugian negara Rp 30 triliun/tahun (Kompas, 9/1/2007). Karena itu, jika kerusakan tidak dikendalikan, 15-20 tahun lagi seluruh hutan alam Indonesia akan lenyap!

Selain bencana, kemiskinan dan keresahan sosial berpotensi muncul. Puluhan juta rakyat yang menggantungkan hidup pada hasil dan kekayaan hutan bisa marah. Keresahan sosial hanya membutuhkan sedikit pemicu untuk bereskalasi menjadi kerusuhan sosial dan berbagai bentuk kekerasan.

Hutan tidak mungkin lagi diharapkan sebagai penyumbang devisa negara. Jika selama ini bisa memberi kontribusi terbesar setelah migas, ke depan anggaran negara justru terkuras memperbaiki hutan (reboisasi).

Jika sejak sekarang pemerintah tidak mengambil langkah atau kebijakan darurat (emergency policy), semua dampak negatif akibat penggundulan hutan akan berkembang dan mengancam.

Kebijakan darurat dimaksud adalah diberlakukannya peraturan pengganti undang-undang (perpu) atau undang-undang (UU) yang khusus ditujukan menjerat pelaku (mafia) perambahan hutan, yang kabarnya kini dalam proses legislasi di DPR.

Proses legislasi tidak boleh ditunda. Para mafia harus segera diseret ke pengadilan karena tindakan mereka tidak beda dengan pelaku teror bom atau konglomerat hitam yang membangkrutkan bangsa ini.

Perpu atau UU baru ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan pada UU sebelumnya, seperti UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, UU No 23/1997 tentang Lingkungan Hidup, dan UU No 41/1999 tentang Kehutanan.

Perangkat hukum yang ada kini belum mampu mengerem laju perusakan hutan dan pelakunya. Sebab, tidak ada pemegang otoritas (eksekutor) tunggal, terlalu banyak instansi terlibat dan kewenangannya sepotong-sepotong. Belum lagi, masing-masing memiliki pemahaman dan kepentingan berbeda.

Departemen Kehutanan, kejaksaan, kepolisian, dan instansi lain, selama ini berjalan sendiri-sendiri dan secara kolektif terbukti mandul. Mungkin hal ini dikarenakan para pelaku perambahan hutan ini dibekingi oknum pejabat sipil dan militer dari Jakarta dan daerah, bahkan berjaringan internasional.

Satu-satunya jalan, perpu atau UU yang baru ini harus menetapkan presiden sebagai pemegang kendali otoritas. Presiden harus memimpin langsung upaya penyelamatan hutan. Presiden tentu bisa membentuk tim yang beranggotakan para menteri atau pejabat setingkat dan kinerja tim itu diawasi langsung presiden.

Selain itu, kebijakan darurat ini harus diikuti penataan ulang seluruh industri yang terkait dengan hutan, seperti industri pulp dan kertas, industri pengolahan kayu (chipmills), perkebunan sawit dan perkebunan monokultur lainnya. Penertiban dan pengawasan penggunaan izin HPH harus lebih ketat. Pemerintah juga perlu membatasi ekspansi industri pulp, kertas, dan sejenisnya. Pemberian izin baru investasi yang sudah terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal harus ditinjau ulang. Kebijakan ini perlu diambil sampai kondisi hutan membaik dan memiliki daya dukung yang cukup.

Untuk memenuhi kebutuhan kertas domestik, pemerintah bisa mendorong pengembangan industri pulp dalam negeri untuk memproduksi kertas. Selanjutnya meregulasi agar mereka mengalokasikan sebagian produksi untuk kebutuhan domestik.

Dimpos Manalu Peneliti pada Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat Parapat, Sumatera Utara


Opini

 

 

 

 

Sabtu, 24 Februari 2007

 

 

 

Pejabat Negara dan Berita Bencana

Triyono Lukmantoro

Tidak sedikit pejabat negara merasa gerah saat menyimak berita-berita bencana yang disajikan media.

Lihat saja, ada menteri yang menyalahkan media yang dinilai membesar-besarkan bencana. Menurut sang menteri, meski kena bencana, banyak pengungsi masih bisa tersenyum. Etiskah pernyataan itu?

Selain itu, pejabat negara selayaknya mengerti mekanisme kerja media. Mengapa? Sejak hilangnya pesawat AdamAir awal Januari 2007, tanpa henti media menyajikan sejumlah bencana. Tragedi kecelakaan transportasi kian menarik diberitakan.

Belum lagi muncul kecelakaan AdamAir saat mendarat di Surabaya dan terbakarnya kapal Levina I, memicu media meningkatkan frekuensi penyajian berita bencana. Belum lagi, merebaknya berbagai penyakit mematikan.

Realitas media berbeda dengan realitas sosial. Berbagai bencana yang ditampilkan media bukan cermin yang merefleksikan seluruh peristiwa sosial. Media melakukan mekanisme pemilihan dan pembingkaian yang menjadikan fenomena sosial terkesan penuh bencana. Media tidak mungkin, atau kecil peluangnya, untuk menyajikan aneka kejadian normal secara bombastis. Media mencari berbagai peristiwa alam dan sosial yang bercorak abnormal. Semakin abnormal suatu peristiwa, dengan sendirinya, memiliki nilai berita tinggi.

Melawan kenormalan

Rumus semacam itu dikemukakan Charles A. Dana tahun 1882, bunyinya, “When a dog bites a man that is not news, but when a man bites a dog that is news”.

Berita yang ditampilkan media pasti berisi peristiwa yang tidak jamak, aneh, bertentangan dengan kelaziman dan melawan kenormalan. Media tidak mungkin memberitakan aktivitas transportasi yang selamat karena hal itu dianggap layak dan sering terjadi. Media juga tidak akan memberitakan rutinitas rumah sakit yang berisi dokter dan perawat yang menyembuhkan mereka yang sedang sakit.

Benarlah hipotesis Johan Galtung dan Mari Ruge (sebagaimana dimuat dalam Stanley Cohen dan Jock Young [eds], The Manufacture of News: Social Problems, Deviance and the Mass Media, 1981) yang menyatakan, berbagai peristiwa yang tidak diharapkan (unexpected) dan langka (rare) pasti menjadi berita bagus. Jika logika berpikir dalam hipotesis itu dibalik, maka berbagai peristiwa sosial yang berjalan mulus sesuai harapan dan sering terjadi, pasti dipandang media sebagai bernilai berita rendah, atau sama sekali dianggap tidak berkualifikasi jika disampaikan kepada khalayak.

Tragisnya, entah disadari atau tidak, masyarakat selalu menempatkan media sebagai instrumen yang menghasilkan kabar-kabar yang tidak menggembirakan. Jadi, ketika ada kabar mengenai perangkat transportasi yang dilengkapi dengan alat-alat penyelamatan yang andal, penemuan obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit menular yang membahayakan, dan sejenisnya, masyarakat sendiri memperlakukannya sebagai berita biasa-biasa saja. Ada semacam konsensus di antara jurnalis (media) dan masyarakat (khalayak) bahwa yang disebut dengan berita setidaknya harus memuat bencana. Jika bencana itu tragis atau berdarah-darah, media dan masyarakat akan “menyantapnya” secara bergairah.

Dalam perspektif teknis dari mana berita berasal, berbagai peristiwa yang memuat bencana lebih memiliki keunggulan. Deborah Potter (dalam Handbook of Independent Journalism, 2006: 7) berpendapat, jurnalis mendapat berita dari tiga hal, yaitu (1) peristiwa-peristiwa yang terjadi secara natural atau alami, seperti bencana alam dan kecelakaan; (2) aneka aktivitas yang direncanakan, seperti pertemuan dan konferensi pers; dan (3) usaha-usaha yang dilakukan reporter.

Dalam domain ini, berbagai kejadian yang dianggap alami mendapat sorotan berlebih dari media. Sebab, kecelakaan dan bencana alam merupakan peristiwa yang tidak diduga dan jarang terjadi. Terlebih, dalam peristiwa kecelakaan dan bencana alam biasanya mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi.

Efek pemberitaan

Hanya, jika media berlebihan mengekspos berita-berita bencana, masyarakat dapat menuai bencana secara psikologis. Itulah bencana yang merupakan efek dari pemberitaan. Memang, berita-berita bencana yang disajikan media memberi pengetahuan bagi masyarakat untuk waspada mengenai bahaya yang mungkin menimpa kehidupan mereka. Berita-berita bencana juga mengungkap ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola keselamatan dan kesehatan penduduk.

Pertanyaan penting yang layak dikemukakan adalah mengapa pemberitaan media yang mengekspos berbagai bencana justru dapat mendatangkan efek bencana berikutnya? Problem ini hanya dapat dijawab jika kita mengungkap bagaimana kalangan jurnalis mengolah fakta-fakta sosial yang berisi bencana itu sendiri. Dalam lingkup ini, setidaknya ada dua kesalahan jurnalis dalam menjalankan aktivitasnya.

Pertama, persoalan yang terkait teknik pemberitaan bencana. Jurnalis yang terlibat persaingan media hanya mengandalkan kecepatan dalam memberitakan bencana, tetapi tidak memerhatikan akurasi. Berita-berita bencana pun sering diwarnai kesimpangsiuran, seperti jumlah dan nama korban tewas, cedera, dan lokasi kejadian. Jurnalis hanya mengandalkan pernyataan yang dikeluarkan pihak resmi, seperti kepolisian dan pejabat berwenang lainnya. Padahal, jurnalis tidak seharusnya memercayai pernyataan mereka karena yang lebih penting adalah melakukan verifikasi agar mendapat data yang lebih akurat.

Kedua, problem yang terkait etika pemberitaan bencana. Acapkali untuk menarik perhatian khalayak, jurnalis tidak memerhatikan aspek etika. Akibatnya yang terjadi, jurnalis terjebak menciptakan sensasionalisme, seperti menghadirkan secara vulgar korban yang tewas dan terluka. Padahal, yang selayaknya dijalankan jurnalis adalah memberi simpati bagi korban yang tidak berdaya. Bukankah simpati (dari kata syn yang berarti ’dengan’ dan pathos yang bermakna ’penderitaan’) memiliki pengertian sebagai penderitaan yang harus direngkuh bersama-sama?

Namun, jika ada pejabat negara menyalahkan media yang memberitakan berbagai bencana merupakan keangkuhan negara di tengah bencana. Kalangan pejabat negara justru harus berterima kasih kepada media yang konsisten memberitakan kekurangan pemerintah dalam menangani korban-korban bencana.

Triyono Lukmantoro Pengajar Sosiologi Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang


Opini

 

 

 

 

Jumat, 23 Februari 2007

 

 

 

Momentum Baru Reforma Agraria

Usep Setiawan

Realisasi reforma agraria kini menemukan momentum baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan memulainya tahun 2007.

Presiden beberapa waktu lalu menyebutkan, program reforma agraria, yakni pendistribusian bertahap tanah untuk rakyat, dilaksanakan mulai 2007. Dialokasikan tanah bagi rakyat termiskin dari hutan konvesi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan di Indonesia boleh diperuntukan bagi kepentingan rakyat. Presiden menyebutnya sebagai prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat (Kompas, 12/2/2007). Rencana besar ini patut diapresiasi dan menuntut persiapan matang.

Batang terendam

Sebelumnya, Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto menegaskan, pemerintah akan melaksanakan reforma agraria pada 2007 hingga 2014. Untuk tahap awal, pemerintah mengalokasikan 8,15 juta hektar tanah untuk diredistribusi.

Disebutkan, tanah yang akan dibagikan berasal dari lahan kritis, hutan produksi konversi, tanah telantar, tanah milik negara yang hak guna usahanya habis, maupun tanah bekas swapraja.

Reforma agraria dimaksudkan untuk memberi rakyat akses atas tanah sebagai sumber ekonomi, mengatasi sengketa, dan konflik pertanahan. Pemberian tanah bagi keluarga miskin diharapkan meningkatkan taraf hidup mereka (Kompas, 13/12/2006).

Riwayat pembaruan (reforma) agraria di Indonesia panjang berliku. Sejak merdeka, reforma agraria telah mengisi benak Bung Karno yang lalu meluncurkan gagasan land reform sebagai inti reforma agraria.

Pertengahan tahun 1960 land reform dipraktikkan. Saat itu land reform bertujuan menumpas ketimpangan penguasaan tanah sisa feodalisme dan kolonialisme. Masa keemasan raja-raja pribumi dan penjajah asing pra-Indonesia dalam penguasaan tanah-air di Nusantara coba dikikis. Tanah-tanah yang kepemilikannya melewati batas maksimum dan dikuasai di luar ketentuan Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dijadikan objek land reform.

Sayang, land reform yang menurut Bung Karno “bagian mutlak revolusi kita” ternyata ternoda konflik vertikal dan horizontal. Kericuhan sosial dipengaruhi polarisasi ideologis-politis massa rakyat yang terkotak-kotak bingkai ideologi dan partisan. Kelompok “kiri” pendukung land reform bersitegang dengan “kanan” penolak land reform. Stabilitas politik nasional terguncang.

Pada era Bung Karno, land reform yang baru dimulai terhenti akibat pergantian rezim. Kolaborasi kepentingan elite dalam negeri dengan kekuatan asing anti-reform mengganjal land reform. Jika Soekarno menganut politik agraria pro-rakyat kecil, Soeharto pro-modal besar.

Sepanjang 30 tahun Orde Baru, land reform tak hanya diabaikan, tetapi dimusuhi, ide maupun penganut-penganjurnya. Kini, Presiden Yudhoyono membangkitkan “batang yang terendam”.

Kematangan bersama

Perlu pengkajian pengalaman mempraktikkan land reform pada masa lampau dan menjadikannya pelajaran berharga. Kita kenali cita-cita pendiri bangsa sambil membedah ulang bentuk dan model reforma agraria, agar tidak terjerembap ke lubang kekeliruan yang sama.

Kita harus berangkat dari kesadaran reforma agraria sebagai keniscayaan bagi bangsa. Karena itu, birokrasi dan masyarakat perlu disiapkan paralel terintegrasi. Perlu keuletan kerja dan komunikasi intensif semua pihak. Khalayak luas diberi pengertian utuh-jernih mengenai agenda ini. Salah pengertian dan gesekan yang tak perlu antarkomponen masyarakat dan masyarakat-pemerintah harus dicegah.

Mustahil reforma agraria dapat dijalankan seorang presiden, satu-dua pejabat, maupun tiga-empat instansi. Reforma agraria ialah panggilan mendesak bagi segenap anak bangsa. Pejabat dan instansi pemerintah yang terkait urusan tanah dan kekayaan alam harus bekerja keras, tepat, cepat.

Ketegasan dan konsistensi presiden memang wajib. Namun, juga harus dipastikan para gubernur, bupati/wali kota, dan pemerintahan daerah menggulirkan agenda reforma agraria.

Arah, prinsip, tujuan, dan garis besar program reforma agraria perlu ditetapkan pemerintah pusat sebagai guideline. Kekhasan model implementasi reforma agraria di daerah tetap diakomodasi. Perbedaan teknis sejatinya kekayaan kebhinekaan bangsa.

Agar pembaruan agraria berhasil, jajaran pemerintahan mesti tahu, mau, dan mampu menjawab akar problem agraria. Keikutsertaan rakyat melalui organisasi yang sejati perlu ditumbuhkembangkan. Tanpa kematangan pemerintah dan rakyat, reforma agraria terancam menyimpang dari tujuan dan gagal sasaran.

Setelah pidato pada awal tahun diucapkan, kini publik menanti langkah nyata Presiden dan jajarannya. Waktunya tidak lama, Detik sekarang hingga Pemilu 2009 ialah pertaruhan menyiapkan (memulai) reforma agraria secara lebih matang.

Kemauan Presiden memulai reforma agraria adalah momentum baru yang harus dioptimalkan. Kita tak tahu kapan momentum berulang. Begitu momentum menguap, mimpi reforma agraria patut digantungkan kembali di bibir langit

Usep Setiawan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria


Opini

 

 

 

 

Sabtu, 24 Februari 2007

 

 

 

Militansi dan Nasionalisme

Saurip Kadi

Fenomena akhir-akhir ini menggambarkan karakter sebagian elite bangsa begitu rusak. Sementara kohesivitas, toleransi, solidaritas, dan kebanggaan sebagai “Indonesia” untuk sebagian warga sudah amat rendah.

Kondisi ini melahirkan kekhawatiran kolektif, mungkinkah ke depan ada kesinambungan eksistensi bangsa dan negara? Menjawab kegelisahan ini, diperlukan revitalisasi militansi bangsa atau lebih tepat disebut “semangat nasionalisme”.

Militansi perlu disoroti karena belakangan sejumlah pihak “berjuang” di berbagai forum dengan mengatasnamakan kepentingan bangsa dan negara. Padahal betulkah mereka berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara? Bukankah militansi mereka tak lebih dari upaya menyelamatkan diri atau “mencuci tangan” dan sebagian tak lebih karena kepentingan pribadi dan golongan.

Unsur nasionalisme

Pada hakikatnya, tujuan tiap negara adalah terwujudnya rasa aman, sejahtera, dan harga diri sebagai sebuah negara. Ketiga unsur ini melahirkan perasaan kolektif sebagai bangsa untuk terus mengikat diri dan mempertahankan dalam satu wadah (negara) dengan segala konsekuensinya. Rasa demikian disebut rasa kebangsaan alias nasionalisme.

Karena itu, rasa kebangsaan tidak mungkin bersifat statis. Ia harus dinamis selaras dinamika yang dihadapi bangsa itu sendiri.

Dulu di masa penjajahan, nasionalisme dibuktikan dengan ikut berperang. Kini, hal itu ditunjukkan dengan penguatan semangat kebangsaan. Maka, para elite perlu mengubah strategi dalam mengelola nasionalisme masyarakat. Karena kecermatan dan keberanian seorang pemimpin mampu mengubah peradaban bangsa dan membangkitkan nasionalisme bangsanya.

Margaret Thatcher pernah mengesampingkan cemooh berbagai kalangan saat mengundang Sony dan Honda yang berasal dari “Timur”. Namun, ia tahu yang dibutuhkan rakyatnya adalah aspek kesejahteraan. Maka ia lupakan “harga diri” untuk kebaikan bangsanya.

Dalam praktik, sebagian pemimpin dalam mengembangkan nasionalisme memproyeksi kesalahan pada bangsa lain, seolah penyebab kerusakan karena dominasi bangsa lain. Betul, ada dominasi negara tertentu, terutama yang menguasai aset ekonomi dunia, tetapi hal itu bukan sebab utama. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemimpin tampil sebagai panutan bagi warganya dalam mengembangkan semangat kebangsaan. Dalam kaitan ini, pejabat yang terlibat korupsi merusak nasionalisme itu sendiri.

Kalau ada anak bangsa yang tidak lagi peduli terhadap keutuhan negara Republik Indonesia dan hendak memisahkan diri, para elite seharusnya tidak hanya meletakkan kesalahan pada anak bangsa itu. Harus diakui tuntutan pemisahan diri tidak lepas dari kegagalan pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Saya tidak percaya ada tuntutan separatisme jika setiap orang di Republik Indonesia ini merasakan hidup yang adil, makmur, atau minimal negara memperlakukan setara, manusiawi, dan bermartabat.

Mengerahkan TNI

Dalam konteks ini, TNI jangan buru-buru dikerahkan. Ke depan, paradigma penanganan aspek keamanan harus diubah, tidak lagi persoalan siapa yang harus bertanggung jawab, polisi atau TNI.

Keamanan harus dilihat sebagai out put sistem sipil. Manakala ada bagian sistem yang tidak beres, saat itulah muncul masalah keamanan. Dalam kondisi normal di mana cara-cara sipil (beradab) masih efektif, masalah keamanan menjadi porsi sipil dan salah satunya adalah polisi.

Sebaliknya, manakala cara-cara sipil tidak lagi efektif, yang menangani masalah keamanan meski untuk satu orang pun atau sebuah kondisi yang secara terukur dapat dipastikan akan menimbulkan jatuhnya korban besar atau timbulnya petaka kemanusiaan, dan atau bencana kemanusiaan dan alam, saat itu menjadi porsi TNI.

Dengan demikian, pengerahan TNI di luar masalah pertahanan yang tidak didukung rule of engagement yang jelas dan mengakibatkan jatuhnya korban di antara anak bangsa, harus diposisikan sebagai kejahatan politik politisi sipil.

Sayang, bangsa ini terlambat mengubah paradigma dalam menangani keamanan. Setelah negara melewati tahap konsolidasi, semestinya segera refungsionalisasi alat kelengkapan negara.

Dalam keadaan normal, TNI diterjunkan dalam menangani segala persoalan yang dihadapi bangsa yang seharusnya menjadi porsi sipil. Hal ini membuat sebagian masyarakat diposisikan sebagai musuh oleh tentaranya sendiri. Dari sanalah akumulasi delegitimasi yang dihadapi TNI pascalengsernya Suharto.

Ini semua perlu diperhatikan, terutama dalam perdebatan serius mengenai Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Jangan sampai terbangun opini publik bahwa TNI dan Polri tidak akur. Kalau TNI dan Polri tidak akur, bagaimana rakyatnya?

Tanpa bermaksud mencampuri, apalagi pro-kontra terhadap rencana pembahasan RUU Kamnas, persoalan mendasar dalam mengelola keamanan adalah pentingnya pemisahan kapan bangsa ini menerapkan supremasi sipil dan kapan supremasi militer. Dengan demikian, deviasi dalam implementasi penanganan keamanan utamanya oleh TNI yang asasnya harus top-down bisa terukur. Kesadaran ini terkait semangat nasionalisme.

Lalu di kalangan masyarakat, yang perlu dikembangkan nasionalisme inklusif. Sebab, ini adalah bangsa terbuka, setiap orang diakui dan dihargai tanpa dikotomi dan tirani apa pun.

Saurip Kadi Mayor Jenderal TNI


Opini

 

 

 

 

Kamis, 22 Februari 2007

 

 

 

Menyoal Rencana PK Pollycarpus

Eddy O Hiariej

Setiap putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati (Res judicata pro varitate habetur). Itulah postulat dasar dalam ilmu hukum. Namun, seperti itukah yang berlaku bagi Pollycarpus Budihari Priyanto?

Beberapa bulan lalu, dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Mahkamah Agung membebaskan Pollycarpus atas dakwaan membunuh Munir.

Pollycarpus dijatuhi vonis dua tahun penjara karena “hanya” terbukti menggunakan surat tugas palsu.

Dengan putusan itu, kasus pembunuhan Munir—aktivis hak asasi manusia—kembali menemui jalan buntu.

Meski demikian, bukan berarti kasus Munir telah usai. Dalam rangka mencari kebenaran materiil dalam hukum pidana, seyogianya yang dilakukan aparat penegak hukum adalah membuka kembali hasil temuan tim pencari fakta kasus Munir dan menghubungkan dengan bukti-bukti yang muncul di persidangan.

Mungkinkah PK?

Kesesuaian antara temuan tim pencari fakta dan bukti yang muncul di persidangan diharapkan menjadi titik terang guna menemukan pembunuh Munir yang sebenarnya. Bahkan Kepala Polri Sutanto pernah memberikan keterangan pers, kini Polri telah menemukan novum (bukti baru) dalam kasus pembunuhan Munir dan sedang diteliti di AS.

Pertanyaannya, dengan ditemukan bukti baru atas kasus pembunuhan Munir, Pollycarpus bisa kembali diseret ke meja hijau melalui upaya hukum peninjauan kembali (PK)? Untuk menjawabnya, ada dua hal penting. Pertama, putusan bebas itu sendiri dan kedua adalah hakikat peninjauan kembali.

Perihal yang pertama, jika seseorang diputus bebas oleh pengadilan, berarti perbuatan pidana yang dituduhkan terhadapnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Atas putusan bebas ini, tidak bisa diajukan upaya hukum apa pun, entah itu banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, maupun PK. Mengapa?

Bagi seseorang yang telah diputus bebas, berarti pengadilan memberi hak itu kepadanya. Kalaupun putusan bebas yang dijatuhkan semata-mata kekeliruan hakim, tidak sepantasnya kekeliruan hakim ditanggung terdakwa yang diputus bebas. Hal ini berdasarkan adagium dalam hukum acara pidana in dubio pro reo (jika terdapat keraguan dalam diri hakim, ia harus memutus sedemikian sehingga menguntungkan terdakwa (Sudikno Mertokusumo, 2001, 1951).

Perihal kedua, hakikat PK adalah hak terpidana atau ahli waris jika ada bukti baru, adanya pertentangan antara pertimbangan dan putusan hakim atau kekhilafan nyata dari putusan hakim. Secara eksplisit, hal ini diatur dalam Pasal 263 KUHAP, “Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli waris dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Pertanyaan selanjutnya apakah karena jaksa tidak disebut dalam ketentuan Pasal 263 sebagai pihak yang berhak mengajukan PK, lalu berarti jaksa boleh atau tidak dilarang untuk mengajukannya?

Adalah logika hukum yang keliru jika jaksa mengartikan, dia berhak mengajukan PK. Sebab, maksud pembentuk undang-undang, PK adalah untuk melindungi kepentingan terpidana. Oleh karena itu, dalam ketentuan KUHAP, apabila PK diterima Mahkamah Agung, putusan yang boleh dijatuhkan adalah putusan bebas, lepas dari segala tuntutan, tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, atau menjatuhkan pidana lebih ringan (reformatio in melius: Sudikno Mertokusumo, 2001, 66).

Bukan yurisprudensi

Atas rencana PK terhadap Pollycarpus yang akan dimohonkan oleh jaksa dengan alasan menggunakan teori interpretatie a contrario dan yurisprudensi pengajuan PK oleh jaksa (Kompas, 19/1/2007), ada beberapa tanggapan penulis.

Pertama, dalam konteks hukum acara pidana, rencana PK tidak dapat diterima dengan logika hukum yang sehat. Sebab, hakikat upaya hukum yang dilakukan jaksa adalah untuk memperberat hukuman terpidana, sementara dalam konteks PK, jika permohonannya diterima, Mahkamah Agung tidak boleh menjatuhkan putusan yang lebih memberatkan. Apa ada putusan lebih ringan dari putusan bebas yang diterima Pollycarpus?

Kedua, ketentuan Pasal 263 KUHAP mengenai pihak yang berhak mengajukan PK sangat jelas, yakni terpidana atau ahli warisnya. Dalam konteks hukum acara pidana sebagai hukum formal, berlaku asas lex stricta bahwa ketentuan hukum yang sudah tegas tidak boleh diinterpretasikan lain dari apa yang tertulis.

Dengan demikian, penggunaan teori interpretatie a contrario menjadi tidak relevan atau salah pada tempatnya. Sebab, metode interpretatie itu adalah penemuan hukum dalam lapangan hukum materiil, bukan dalam lapangan hukum formal.

Ketiga, yurisprudensi jaksa mengajukan peninjauan kembali. Kiranya harus diingat, dalam kasus Muchtar Pakpahan saat itu adalah untuk melindungi kepentingan politik sesaat di zaman Orde Baru, bukan untuk dijadikan yurisprudensi tetapi lebih sebagai catatan hitam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Terlebih-lebih sistem hukum di negara kita tidak menganut asas the binding of precedent.

Eddy O Hiariej Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM


Opini

 

 

 

 

Sabtu, 24 Februari 2007

 

 

 

Kultur Beras yang Memiskinkan

F Rahardi

Tahun 2001, harga beras kualitas sedang masih di bawah Rp 2.000 per kilogram. Pertengahan Februari 2007 harga beras kualitas sama telah tembus ke Rp 6.000. Berarti terjadi kenaikan harga beras sampai 200 persen.

Kenaikan 130 persen terjadi Desember 2006 sampai Februari 2007. Dari tahun 2001 sampai 2006 terjadi kenaikan 70 persen. Tipis kemungkinan harga beras turun menjadi Rp 5.000, apalagi Rp 4.000 per kg dalam waktu dekat. Itu karena panen raya paling cepat Maret 2007. Panen raya pun biasanya menjatuhkan harga gabah, tidak disertai penurunan harga beras. Selain karena faktor inflasi, kenaikan harga beras juga disebabkan volume pasokan dan permintaan yang kian tak imbang.

Masyarakat Indonesia, terutama masyarakat miskin, dikenal sebagai pemakan nasi dengan volume besar. Awalnya, kultur makan beras hanya pada sebagian penduduk Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara itu, masyarakat Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berkultur makan umbi-umbian, sagu, dan sukun. Namun, sejak “revolusi hijau” 1970-an, kultur makan beras masuk sampai pedalaman Papua. Indonesia menjadi pengimpor beras terbesar di dunia.

Selama empat dekade terakhir, terjadi deversifikasi kultur menyantap karbohidrat. Sayang, pergeseran kultur lebih kuat mengarah ke gandum, dalam bentuk mi dan roti, bukan jagung atau umbi-umbian. Satu-satunya umbi yang mampu menciptakan kultur baru adalah singkong, dengan menasionalnya bakso. Bakso adalah paduan tapioka (pati singkong), dengan daging sapi yang belum dilayukan, atau ikan. Menasionalnya bakso cukup menggembirakan sekaligus menyedihkan karena kita telah tergusur sebagai pengekspor tapioka dan casava ke MEE.

Kultur makan umbi-umbian

Kultur makan beras datang dari daratan Asia, khususnya India dan Indochina sebab padi liar (Oryza sativa), adalah tumbuhan asli pegunungan Himalaya, Tibet, dan daratan China. Selain Oryza sativa, juga dikenal Oryza glaberrima dari Afrika Barat. Oryza sativa terdiri dua varietas, Oryza sativa varietas Indica dan Oryza sativa varietas Japonica. Padi IR, adalah hasil pemuliaan (silangan) varietas Indica dan Japonica. Silangan alami ini menghasilkan varietas Javanica. Kini, padi merupakan serealia ketiga paling banyak dibudidayakan, setelah jagung dan gandum.

Sebelum kultur makan beras menyebar ke Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, penduduk kepulauan ini mengandalkan umbi-umbian. Terutama talas (Colocasia Sp), Senthe (Alocasia Sp), suweg (Amorphophallus campanulatus), dan uwi-uwian (Dioscorea Sp). Adapun keladi (Xanthosoma Sp), singkong (Manihot Sp), ganyong (Canna edulis), garut (Marantha arundinacea), ubi jalar (Ipomoea batatas), dan kentang (Solanum tuberosum) adalah umbi-umbian asli Amerika Tropis. Kecuali ubi jalar, masuknya umbi-umbian Amerika adalah karena dibawa bangsa Eropa. Ubi jalar justru sudah menyebar dari Amerika Latin ke Polynesia sampai Papua, Taiwan, dan Jepang, sejak abad III.

Hingga kini, masyarakat NTT, Maluku, dan Papua, masih mengandalkan umbi-umbian, terutama singkong dan ubi jalar, sebagai sumber karbohidrat, selain sagu (Metroxylon sago/Metroxylon rumphii). Namun, desakan kultur makan beras membuat masyarakat malu mengonsumsi umbi-umbian. Akibatnya, beras bukan sekadar kebutuhan biologis sumber karbohidrat, tetapi juga simbol status. Hanya mereka yang miskin yang mengonsumsi umbi-umbian. Kultur ini begitu kuat hingga kian memiskinkan masyarakat. Sebab, petani terpaksa menjual umbi-umbian dengan harga amat rendah, untuk membeli beras dengan harga tinggi.

Jepang, Taiwan, dan Thailand merupakan bangsa dengan kultur beras cukup fanatik meski umbi-umbian tetap dihargai tinggi. Konyaku dan shirataki adalah menu prestisius umbi iles-iles (Amorphophallus konyak). Tepung tempura berbahan baku ubi jalar. Di Taiwan, uwi-uwian yang berumbi ungu bisa disajikan di hotel berbintang sebagai menu favorit. Di restoran Thai, singkong yang dimasak dengan gula merah dan santan merupakan appetizer terhormat. Di Indonesia, yang naik daun baru bakso dan ubi cilembu. Uwi-uwian terancam punah karena habitatnya rusak, petani tidak mau membudidayakannya.

Peran kapitalisme

Revolusi hijau yang terjadi sekitar tahun 1970-an sebenarnya amat merugikan petani. Yang diuntungkan hanya kapitalisme global sebab industri benih, pupuk, dan pestisida, adalah jaringan kapitalisme global. Revolusi hijau telah memiskinkan petani karena harus membayar mahal untuk benih, pupuk, dan pestisida, tetapi dibayar murah oleh tengkulak. Konsumen beras harus membayar lebih mahal, tetapi tidak menguntungkan petani karena tingginya harga beras, terutama disebabkan tidak efisiennya jaringan distribusi. Selain dirugikan secara ekonomis, petani juga dirugikan secara kultural sebab telah kehilangan peluang untuk mengembangkan komoditas karbohidrat nonberas.

Bangsa Eropa pun aslinya bukan pemakan gandum. Kultur makan gandum berasal dari daratan Asia, berkembang sejak milenium 8 SM. Juga kultur makan jagung dan kentang masyarakat Indian. Ketika kultur makan beras menyebar dari daratan Asia ke Jawa dan sekitarnya, yang diadopsi bukan hanya teknik budidaya, tetapi juga distribusi. Jadi Jawa, sebelum kedatangan bangsa Eropa, merupakan pengekspor beras kualitas terbaik. Pemiskinan petani di Jawa pertama-tama dilakukan bangsa Belanda saat sawah subur dialihfungsikan untuk komoditas tebu, tembakau, dan kenaf.

Daya rusak revolusi hijau secara ekonomis dan kultural, juga disebabkan mental aparat pemerintah dan LSM yang korup. Ketika mengadopsi teknik budidaya padi ala revolusi hijau, pemerintah dan LSM tidak menyertai dengan pengembangan kelembagaan petani dan permodalan. Hingga jaringan distribusi dan pemasaran beras, tidak dikuasai organisasi petani, tetapi oleh tengkulak dan Bulog.

Praktis, kultur perberasan peninggalan pra-Hindia Belanda yang masih utuh tinggal di Bali dan sedikit di Kalimantan. Lainnya sudah rusak, hingga petani tidak hanya dimiskinkan secara ekonomis, tetapi juga secara kultural.

F Rahardi Penyair, Wartawan


Opini

 

 

 

 

Kamis, 22 Februari 2007

 

 

 

“Kotak Hitam” Politik Indonesia

Boni Hargens

Bencana banjir yang lalu sempat terekam sempurna di media. Di televisi terselip gambar korban tersenyum, bahkan tertawa. Tetapi dengan enteng pemerintah berkesimpulan, korban banjir tidak kesusahan seperti diberitakan pers. Mereka masih bisa tertawa. Kalau saja Ranggawarsito bisa diintervensi, boleh jadi yang diteriakkan bukan “zaman sudah edan!”, tetapi “pemerintah sudah edan!”.

Betapa tidak. Pada saat publik menuntut sensitivitas negara dalam mengatasi bencana, pemerintah mereduksi persoalan agar tangan tercuci bersih. Maka logis jika dalam rapat bencana, Wakil Presiden bersama sejumlah menteri terkait dan Gubernur Sutiyoso tampak tertawa tanpa beban. Sebuah opera politik yang menunjukkan keterbentangan jarak amat jauh antara pemerintah dan rakyat (korban). Ujung-ujungnya pemerintah sulit peduli secara tulus.

Kelihatan, kepedulian hanya muncul dari lembaga swadaya masyarakat dan sejumlah partai politik. Bagi partai politik, ini teladan yang bermakna jika didasari “kehendak tulus” (Schumpeter, 1957). Setidaknya tercipta titik balik dalam sejarah kepartaian karena terpahat keyakinan, uang dan bualan kampanye bukan lagi komoditas mutlak. Tetapi, apakah itu das Sein atau semua masih dalam rangka mobilisasi simpati publik? Persis ini yang butuh falsifikasi, sebab tidak kecil posibilitas, keterlibatan yang selalu didahului pengibaran bendera partai paralel dengan menjadikan bencana sebagai komoditas politik.

Jika itu yang terjadi, tercatat hipotesis ganda dalam kekinian politik, yaitu (a) krisis kepedulian pemerintah dan (b) kepedulian instrumental di kalangan partai politik. Suatu kepedulian sarat pamrih.

Revisi UU Politik

Dalam konteks ini, usulan membuka calon independen dalam revisi Undang-Undang Politik sungguh relevan dan pendapat tokoh partai yang dengan arogan menyubordinasi calon independen dengan dalih kader partai lebih berkualitas, menjadi runtuh. Pilkada Aceh yang nyaris sempurna membuktikan itu. Jika partai politik sedikit rendah hati, pengalaman Aceh menjadi tohokan yang membangunkan partai dari “tidur politis”.

Betapa tidak. Hakikat partai politik dibentuk untuk menyederhanakan kompleksitas kepentingan masyarakat politik (the polity) yang luas. Dengan adanya partai, proses politik tidak membuang energi besar untuk mendefinisikan persoalan di masyarakat. Maka, partai politik menjadi “kotak hitam” yang merekam seluruh persoalan di masyarakat, lalu memetakan solusi realistis. Selanjutnya, saat partai merekrut kader ke dalam sistem politik, dipastikan ada komprehensi, visi, dan misi, berikut program yang siap dijalankan.

Sebagai “kotak hitam” politik kebangsaan, partai politik harus menjadi panduan, locus di mana masyarakat meredefinisi diri dan masalahnya serta menemukan harapan untuk pembenahan. Dengan demikian, partai dituntut memiliki kemampuan lebih dalam memahami persoalan ketimbang masyarakat, dan sedapat mungkin memberi evaluasi sekaligus solusi. Jika tidak, sistem politik yang dijejali berbagai masalah—selain mengalami kemacetan di segala lini—juga bakal kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Inilah yang terjadi belakangan.

Maka dapat disimpulkan, partai politik adalah setrum seluruh persoalan politik. Artinya, memahami kotak pandora politik Indonesia cukup dengan memahami partai politik, termasuk memahami genealogi pemerintahan yang kurang peduli terhadap masyarakatnya. Sebab pemerintah adalah produk sekaligus cermin jati diri partai politik. Dengan kata lain, partai dan pemerintah ada di garis linear yang sama.

Pembenahan

Karena itu, pembenahan politik amat signifikan dimulai dari partai politik. Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, perlunya pengembangan kesadaran bahwa partai politik sebagai “kotak hitam” politik kebangsaan. Jika selama ini suksesi politik sering mengunggulkan para pecundang, tentu tidak lepas dari kinerja partai yang asal-asalan dan masih terikat logika power-centered. Sebagai kotak hitam, partai harus memiliki kapabilitas untuk (a) menjelaskan duduk persoalan, (b) memberi evaluasi, dan (c) memberi orientasi bagi masyarakat politik.

Kedua, meski sebagai “kotak hitam”, partai politik bukan subyek bisu, tetapi subyek yang aktif bertindak sebagai parrhesiast (pan = semua; rhesis/rhema = ekspresi, perkataan) sejati dalam pengembangan politik demokrasi. Secara sederhana, parrhesia dalam arti positif dipahami sebagai keterbukaan, keterusterangan, dan kebebasan berbicara (Konrad Kedong, 2004). Dalam arti negatif, parrhesia berarti berbohong. Maka parrhesiast bisa dilihat sebagai subyek terbuka, terus terang, bebas berbicara, bisa juga dipahami sebagai pembual atau pembohong.

Diharapkan partai politik menjadi parrhesiast sejati yang mengatakan hal benar dengan terus terang. Dengan demikian, partai tidak hanya mendidik masyarakat untuk bersikap demokratis, ia juga berjasa mengembangkan prinsip kebebasan sejati dalam demokrasi. Untuk itu, dibutuhkan keberanian sikap. Lagi pula parrhesia selalu berhadapan dengan risiko dalam mengungkap kebenaran. Misalnya, saat mengkritik, serentak di dalamnya termuat kritik-diri. Lewat kritik atas orang lain, sebenarnya kita sedang mengkritik diri. Implikasinya, saat suatu partai berkuasa dan partai lain oposisi, kritik selalu mengandung efek otokritik. Hanya dengan demikian kritik menjadi produktif dan partai tidak terjebak negativitas parrhesia.

Ketiga, untuk meminimalkan “politik uang” dalam perekrutan politik, partai perlu mematangkan kondisi keuangan internal, dengan progresif mencari sumber- sumber pendanaan baru. Selama ini partai mati-matian membela kadernya yang korup karena mereka diperlakukan sebagai sapi perah. Partai-partai baru yang belakangan bermunculan pun bakal menjadi prototipe partai lama jika finansialnya tidak matang. Dengan kecukupan dana, ada peluang partai mengembangkan diri sebagai “kotak hitam” politik kebangsaan.

Boni Hargens Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia; Direktur Bidang Riset PARRHESIA (Institute for Nation-State Building)


Opini

 

 

 

 

Rabu, 21 Februari 2007

 

 

 

Kesejatian Hidup Bersama

Aloys Budi Purnomo

Dalam konteks hidup berbangsa Indonesia, umat Kristiani—khususnya umat Katolik—kembali memasuki masa puasa dan pantang. Masa ini juga disebut masa pra-Paskah, masa pertobatan dan pengolahan rohani menyambut Paskah.

Masa puasa dan pantang dimulai hari Rabu (21/2) ini dan berlangsung selama empat puluh hari hingga Hari Raya Paskah (8/4). Selama masa pra-Paskah, umat Katolik diajak untuk tidak hanya mengolah hidup batin secara spiritual, tetapi juga mengasah kepekaan melalui olah sosial melalui Aksi Puasa Pembangunan (APP).

Dengan demikian, olah batin melahirkan praksis belarasa nyata yang membangun kehidupan bersama, terutama yang kecil, lemah, miskin, telantar dan tertindas.

Kesejatian hidup

Tema besar APP Nasional tahun ini berlaku hingga tahun 2011 adalah “Pemberdayaan Kesejatian Hidup”.

Tema tahun 2007 difokuskan pada pemberdayaan kesejatian hidup dalam konteks hubungan sosial. Disadari bahwa hubungan sosial yang tidak harmonis akan melahirkan berbagai macam persoalan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan manusia kehilangan kesejatian hidup.

Sebenarnya, kesejatian hidup diberdayakan manakala berbagai persoalan hidup berbangsa dapat diselesaikan secara bijak. Kesejatian hidup hanya dapat diberdayakan apabila manusia ditempatkan dalam jati dirinya sebagai khalik (citra) Allah.

Justru karena manusia diciptakan secitra dengan Allah, segala cara untuk membangun kemanusiaan perlu dilandasi bukan hanya pada aspek sosial-ekonomi semata, tetapi juga dan terutama pada aspek spiritual-religius. Perpaduan aspek sosial-ekonomi dan spiritual-religius dalam memberdayakan kesejatian hidup bermuara pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan lahir batin.

Meminjam pernyataan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dalam Nota Pastoral KWI 2006, pemberdayaan kesejatian hidup harus dimulai dengan menyadari panggilan untuk mewartakan harapan akan keadilan di tengah dunia yang ditandai berbagai praktik ketidakadilan. Harapan tersebut dapat terpenuhi jika ada pertobatan.

Empat langkah pertobatan dalam memberdayakan kesejatian hidup perlu ditempuh. Pertama, membarui tekad untuk bersama kaum miskin dan lemah terus menumbuhkan sikap berani memulai dengan kekuatan dan potensi yang ada, betapa pun kecilnya, tanpa menggantungkan diri pada inisiatif pemilik modal besar.

Kedua, mendorong mereka yang diberkati dengan kekuatan ekonomi besar agar lebih jujur dan saksama dalam mencari jalan untuk memperbaiki hidup kaum miskin dan lemah.

Ketiga, mendorong dan mendesak para pembuat kebijakan publik untuk berubah dari kecenderungan memperdagangkan jabatan dan mandat rakyat bagi keuntungan sendiri menuju keberanian membuat dan melaksanakan kebijakan publik yang sungguh-sungguh berpihak kepada kaum miskin dan cita-cita kesejahteraan bersama.

Keempat, mendorong para cerdik cendekia untuk aktif terlibat mengkaji dan menentang gagasan serta cara-cara berpikir, termasuk dalam bidang ekonomi, yang merugikan kaum miskin dan lemah. Kajian itu diharapkan menjadi jalan bagi penemuan cara berpikir dan gagasan-gagasan yang menempatkan kesejahteraan bersama sebagai cita-cita utama.

Konteks berbangsa

Dalam menghayati pertobatannya, umat Kristiani tidak bisa melepaskan diri dari konteks hidup berbangsa. Justru karena itulah, kontribusi dalam hidup berbangsa harus menjadi bingkai pertobatan.

Belajar dari dinamika yang diserukan Keuskupan Agung Semarang (KAS), pertobatan dalam konteks hidup berbangsa dapat dimulai dari unit unsur kebangsaan paling kecil, yakni keluarga. Seperti diterangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999), keluarga merupakan unit terkecil sebuah bangsa. Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang amat mendasar dalam masyarakat.

Salah satu butir Arah Dasar KAS 2006-2010 berbunyi, “Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sedang berjuang mengatasi korupsi, kekerasan, dan kerusakan lingkungan hidup, umat Keuskupan Agung Semarang terlibat aktif membangun habitus baru. Habitus baru dibangun bersama-sama dalam keluarga dengan menjadikannya basis hidup beriman” (Nota Pastoral Dewan Karya Pastoral KAS, 2007:7).

Kehidupan keluarga yang adil, damai, dan sejahtera dapat diekstrapolasikan pada kehidupan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera. Keluarga yang rukun dan harmonis menjadi penopang terbangunnya bangsa yang rukun dan harmonis. Keluarga yang saling menghormati antaranggotanya menjadi modal bagi bangsa yang terhormat pula.

Sebagaimana keluarga yang tidak hanya mengutamakan kebutuhan sosial-ekonomi belaka, tetapi juga kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan, bahkan hidup beriman yang mendalam; begitu juga seharusnya sebuah bangsa dibangun.

Sesungguhnya, persoalan hidup berbangsa dalam segala bentuk dan level-nya, dapat diatasi dengan baik jika setiap keluarga yang menjadi unit terkecil sebuah bangsa dapat mengembangkan kecerdasan dan kreativitas demi terciptanya persatuan, keadilan, dan kesejahteraan.

Budaya yang amat khas yang mendorong para founding father dalam membangun keluarga Indonesia sebagai bangsa adalah kerja sama, gotong royong, dan keselarasan. Itulah yang diperjuangkan Soekarno saat merebut dan mengisi kemerdekaan bagi bangsa ini. Itulah juga yang diteruskan Soeharto dalam membangun sistem politiknya (Vedi R Hadiz, 2001:153).

Belajar dari masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan Soeharto, keduanya sebagai “bapak” untuk “keluarga bangsa Indonesia”, mereka amat anti terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan disintegrasi teritorial Indonesia. Persatuan dan kesatuan bukan sekadar retorika, melainkan perjuangan nyata.

Apabila unsur ini dijadikan bekal buat membangun kesejatian hidup berbangsa, mulai dari keluarga-keluarga yang merupakan unit terkecil sebuah bangsa, kita boleh yakin, ke depan bangsa ini akan tetap berdiri tegak dan jaya dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada.

Inilah kiranya kontribusi yang bisa disumbangkan dalam membangun kesejatian hidup berbangsa. Kontribusi ini akan kian mantap dan kuat bila dapat bersinergi dengan kehidupan masyarakat lintasagama.

Aloys Budi Purnomo Rohaniwan; Pemimpin Redaksi Majalah INSPIRASI, Lentera yang Membebaskan, Semarang

Opini

 

 

 

 

Kamis, 22 Februari 2007

 

 

 

Argumentasi dalam Komunikasi Politik

Sebastianus Parera

Ribut-ribut di kalangan elite politik menyusul demonstrasi cabut mandat oleh Hariman Siregar dan teman-teman beberapa waktu lalu mengerucut pada diskusi soal komunikasi politik.

Sebagian publik menilai reaksi pemerintah, antara lain diwakili Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng, berlebihan dalam menangkis “serangan”.

Salah satu yang menarik ialah analisis Sukardi Rinakit (Kompas, 23/1/2007). Keliru jika pemerintah, tulisnya, defensif, menutup diri dari dialog. Pemerintah harus memperbaiki strategi komunikasi politiknya. Bagaimana?

Dialog versus propaganda

Jika sistem politik kita diandaikan sebuah mesin kebijakan, maka komunikasi politik seharusnya sebuah proses koneksi yang mengintegrasikan bagian- bagian dari sistem itu. Kata kuncinya adalah dialog.

Pidato anggota DPR saat me- ngunjungi masyarakat, tanpa tukar-menukar gagasan, bukanlah komunikasi politik. Sebaliknya, demonstrasi yang melontarkan kritik/opini, diliput media, mendapat tanggapan, dan tercipta dialog adalah sebuah komunikasi politik. Di sana ada aktivitas menyampaikan gagasan /informasi, tanggapan, serta proses deliberasi menuju kesepahaman.

Tentu saja kita bicara dalam konteks masyarakat terbuka, di mana setiap orang ataupun pers memiliki kebebasan berekspresi yang luas. Jangan bayangkan Indonesia pada zaman Soeharto. Saat itu pemerintah bahkan tidak membutuhkan strategi komunikasi politik khusus.

Juga, lupakan teori komunikasi ala Harold Lasswell yang diracik saat radio berjaya sebagai alat propaganda dan alat agitasi politik pada periode Perang Dunia dan Perang Dingin. Kini model Lasswell, “who, says what, to whom, in which channel, with what effect”, yang menempatkan audiensi sebagai pihak pasif dan mudah dipengaruhi, cenderung menjebak pengirim pesan dalam lingkaran propaganda hitam yang tak berkesudahan.

Kita tentu belum lupa, betapa setelah menginvasi Irak, tingkat kesukaan dunia terhadap AS merosot. Di Indonesia, misalnya, tingkat kesukaan masyarakat terhadap AS merosot dari 61 persen tahun 2002, menjadi 15 persen menjelang akhir 2003 (Pew Research Center, AS). Padahal, negara adidaya itu telah melakukan berbagai propaganda mahal, termasuk menayangkan iklan khusus tentang kerukunan beragama. Ini contoh fenomena yang menandai rontoknya pola komunikasi politik satu arah, sekaligus kelahiran era baru yang lebih berorientasi kepada dialog, keterbukaan, kejujuran, dan niat baik.

Proses belajar

Thomas Risse, ahli politik Jerman, pada 2000 menulis artikel menarik di jurnal International Organization, “Let’s Argue: Communicative Action in World Politics”. Tesis utama Risse adalah komunikasi politik di ruang publik berlangsung dalam tiga logika: logika akibat (logic of consequentialism), logika kepantasan (logic of appropriateness), dan logika argumentasi (logic of arguing).

Manakala upaya menemukan kebenaran dan kesepahaman menjadi tujuan, logika argumentasi yang didahulukan. Tentu yang dimaksud bukan eyel-eyelan, perang emosi, dan adu mulut, tetapi pertukaran opini atau kritik berbasis fakta dan logika yang rasional. Untuk itu ada syaratnya, setiap pihak terbuka untuk memengaruhi dengan, atau dipengaruhi oleh, argumentasi-argumentasi yang lebih baik.

Risse mengacu pada Jurgen Habermas (The Theory of Communicative Action, 1985) menyebut proses argumentatif sebagai “perang” klaim validitas.

Ada tiga klaim yang pada kasus pemerintah versus Hariman. Pertama fakta, apakah pernyataan pemerintah gagal didukung bukti-bukti akurat? Kedua moral, apakah meributkan kekuasaan bermanfaat dan dibenarkan saat ada persoalan lain yang lebih mendesak? Ketiga kredibilitas, pihak yang terlibat—yang menggugat dan membela presiden— sungguh mementingkan negara dan masyarakat, atau “berpolitik” untuk tujuan pribadi?

Dalam adu klaim validitas, logika argumentasi menjadikan komunikasi politik sebuah proses belajar. Artinya, jika gagal bersepakat, paling tidak terjadi pertukaran informasi, data, dan pengetahun moral yang baru.

Jika kita setia berargumentasi, akan tercipta pijakan yang sama bagi penguasa dan masyarakat untuk mereevaluasi dan menyinkronkan preferensi serta kepentingan politiknya.

Sebastianus Parera Pemerhati Komunikasi, Tinggal di Jakarta


Opini

 

 

 

 

Rabu, 21 Februari 2007

 

 

 

Virus Flu Burung Tidak Terkendali

G N Mahardika

Virus avian influenza subtipe H5N1, populer disebut virus flu burung, belum terkendali pada sumbernya, unggas.

Laporan kasus penyakit AI pada unggas memang menurun drastis. Namun, jika diasumsikan infeksi pada manusia dan mamalia dari unggas, jumlah kasus tercurigai (suspect) dan terkonfirmasi pada manusia sejak awal 2007 hingga kini merupakan indikasi kuat, virus flu burung tidak terkendali. Jenis hewan yang tertular kian banyak merupakan akibat merajalelanya virus. Sejak 2006, babi, kucing, dan anjing dilaporkan sudah tertular.

Topeng

Penurunan kasus pada burung merupakan kejadian alami. Saat wabah, sebagian unggas terpapar dan “selamat”. Wabah biasanya diikuti fase endemik, artinya virus tetap di wilayah bersangkutan. Unggas-unggas ini akan mempunyai kekebalan yang menjadi bemper penjalaran penyakit.

Yang perlu dicermati tentang flu burung pada unggas adalah agen AI secara genetis mudah berubah dan siklus hidup unggas relatif pendek. Perubahan genetis virus AI terjadi akibat mutasi dan pencampuran materi genetis dengan sesama virus flu burung.

Perubahan genetis menyebabkan munculnya letupan-letupan kecil karena kekebalan yang ada tidak lagi mampu menahan penyebaran virus (baru). Letupan-letupan kecil ini sesekali akan diikuti letupan yang signifikan akibat akumulasi mutasi atau pencampuran materi genetis.

Siklus hidup unggas yang pendek juga menyebabkan status kebal unggas bersifat sementara. Jika ada unggas baru, letupan-letupan seperti itu dapat terjadi.

Faktor kedua yang menyebabkan penurunan kasus adalah vaksinasi. Vaksin flu burung memang dapat menekan gejala klinis. Namun, jika terpapar oleh virus ganas, unggas yang divaksin akan mengeluarkan virus (virus shedding) lewat kotoran.

Keadaan tersebut dikenal sebagai “efek topeng” (masking effect) dari vaksinasi. Jika virus yang dikeluarkan telah mengalami mutasi, letupan-letupan dapat setiap saat terjadi.

Akibat keadaan itu, kontaminan virus pada lingkungan akan tetap tinggi. Kontaminan bahkan dapat lebih tinggi dibandingkan saat wabah. Saat itu unggas banyak yang mati sehingga siklus pencemarannya terpotong.

Bahwa virus flu burung masih bebas berkeliaran akan kelihatan jika kita rajin berkunjung ke peternakan unggas skala kecil. Banyak peternak yang bergegas menjual unggas peliharaannya bila terjangkit. Alasannya, mengurangi kerugian. Unggas yang sakit dan tidak laku dijual biasanya masih ada di kandang. Jika dibawa ke lab, virus AI H5N1 dapat dilacak.

Kampanye

Karena lonceng pandemi belum berdentang, kita masih mempunyai sedikit waktu untuk memfokuskan penanggulangan AI. Tujuan yang realistis adalah menekan penyebaran virus AI (containment). Tujuan penghapusan virus dari bumi nusantara mustahil tercapai.

Sifat virus yang dapat menginfeksi berbagai jenis hewan membuatnya sulit diberantas. Lalu lintas unggas, telur, dan kotoran antardaerah juga tidak mudah diawasi. Peluang pemasukan virus baru bersama burung-burung liar tidak bisa dikendalikan sama sekali.

Meski sudah sangat terlambat pemusnahan terbatas unggas tertular, yang kontak dengannya, dan yang ada dalam radius ancaman, seharusnya menjadi ujung tombak strategi pengendalian. Vaksinasi di sekeliling daerah wabah dapat diterapkan untuk mengerem persebaran, asalkan efek topeng vaksin dipantau.

Kompensasi akibat kebijakan ini harus disediakan dengan prosedur yang cepat, sederhana, dan dengan nilai nominal yang dapat diterima. Dalam keadaan luar biasa, prosedur yang ribet untuk pencairan kompensasi harus disederhanakan.

Basis dari strategi itu adalah pemahaman (awareness) dan perubahan perilaku seluruh warga. Kampanye perilaku aman flu burung harus dilakukan dengan gencar, mirip kampanye pemenangan pemilihan umum, baik untuk DPR, presiden, DPRD, gubernur, atau bupati yang biasanya dilakukan dengan semangat, ingar bingar, meriah.

Kampanye flu burung masih jauh dari level tersebut. Kesannya loyo.

Ini aneh. Para pejabat dan partai politik Indonesia terkenal jago dalam kampanye. Dana digelontorkan untuk memenangkan pilihan publik. Baliho, spanduk, dan bendera besar dipasang di mana-mana. Televisi menampilkan iklan calon setiap hari, setiap jam. Kaum profesional dibayar mahal untuk mendesain kampanye.

Syarat berikutnya adalah surveilans aktif oleh sumber daya terdidik dan berkomitmen serta didukung teknologi canggih.

Surveilans aktif sangat diperlukan. Setiap waktu ada orang yang memantau suatu desa atau peternakan. Untuk itu, diperlukan tenaga terlatih dan berkomitmen. Tenaga yang bekerja karena birokrasi kantoran yang tidak berkomitmen sebaiknya tidak disertakan dalam surveilans.

Teknologi pendukung surveilans harus dapat membantu diagnosis dengan tepat dan cepat. Ini penting. Jika tidak, penyakit telanjur meluas.

Melihat sifat virus yang mudah berubah, teknologi untuk mengetahui dinamika virus juga perlu diadakan. Dengan demikian, gelagat pandemi dapat diungkap sejak dini.

G N Mahardika Staf Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana


Opini

 

 

 

 

Sabtu, 17 Februari 2007

 

 

 

Dicari, Imlek Bangsa Indonesia

P Agung Wijayanto

Beberapa tahun lalu, pemerintah Indonesia menyatakan, perayaan Imlek sebagai hari libur nasional. Sejak itu menjamur berbagai model perayaan Imlek yang ditawarkan berbagai kalangan, terutama dunia perdagangan.

Sekarang pun ada banyak anggota masyarakat Indonesia yang dengan penuh semangat merayakan Imlek. Mereka yang tidak merayakan Imlek pun tidak terlalu dirugikan, paling tidak bisa menikmati kesempatan berlibur pada hari raya itu.

Penekanan perayaan Imlek tanpa memerhatikan konteks Indonesia akan menyebabkan irrelevansi perayaan itu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Misalnya, Imlek ditekankan sebagai perayaan musim semi. Indonesia tidak mengenal adanya empat musim. Karena itu, pemasangan pernik-pernik lambang musim semi tidak akan banyak menolong penghayatan perayaan Imlek.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, penekanan secara berlebihan perayaan Imlek akan dapat meninggalkan permasalahan yang dapat membahayakan keutuhan bangsa.

Namun, pelarangan atau pengendalian berlebihan atas praktik perayaan Imlek di Indonesia akan merupakan langkah mundur dari usaha perwujudan nilai reformasi yang telah diperjuangkan bersama.

Daripada membuat permasalahan yang tidak perlu, akan jauh lebih bermanfaat bila bangsa Indonesia mulai mencari dan menemukan hal-hal penting dan layak untuk dirayakan bersama pada setiap hari libur nasional yang dimiliki, termasuk makna spiritual Imlek.

Pada gilirannya, demi kepentingan bersama, perkembangan perayaan Imlek perlu dicermati bersama. Pertanyaannya, perayaan Imlek macam apa yang perlu dikembangkan bangsa Indonesia? Ini menjadi relevan untuk dijawab.

Makna spiritual Imlek

Perayaan Imlek yang dirayakan oleh berbagai bangsa (China, Jepang, Korea, Vietnam, dan lainnya) selama berabad-abad menyediakan makna spiritual yang amat kaya, bahkan mampu berperan dalam menyatukan mereka dalam semangat hidup yang sama.

Mengingat Imlek bukan perayaan keagamaan, maka “makna spiritual” perayaan Imlek tidak pertama-tama digali dalam ajaran agama tertentu. Semula, Imlek merupakan perayaan petani. Makna spiritual Imlek perlu digali dari pengalaman kehidupan dan dunia makna yang berkembang di antara kaum petani. Dalam perjalanan waktu, Imlek juga dirayakan oleh masyarakat yang bukan dari golongan petani. Karena itu, tidaklah mencukupi pemaknaan spiritual Imlek hanya dibatasi dari dunia pertanian.

Beberapa makna spiritual yang pantas dikedepankan, antara lain:

Pertama, kasih sebagai faktor pemersatu kehidupan. Imlek memperlihatkan pengalaman perjumpaan para petani dengan realitas kehidupan yang ada di sekitarnya. Bagi petani, realitas di dunia ini disatukan, disemangati, ditumbuhkan oleh kasih. Karena itu, mereka menemukan dan menggunakan berbagai macam barang, tanaman, atau binatang yang ada di lingkungan mereka untuk menunjukkan pengalaman kasih yang menghidupkan itu. Mereka mengungkapkan harapan kehidupan yang lebih berkualitas dengan menggunakan obyek-obyek itu. Misalnya, ikan dipandang sebagai lambang kelimpahan berkat kasih yang menghidupkan. Dengan memasang gambar ikan atau memakan ikan, mereka mengharap datangnya kelimpahan itu.

Kedua, Imlek merupakan perayaan pengalaman kasih yang membahagiakan dan terbagikan kepada sesama. Bagi petani, kasih yang membahagiakan itu mereka terima dari kemurahan alam. Karena itu, mereka pun harus belajar bermurah hati kepada sesama. Kasih yang membahagiakan itu layak untuk dinikmati dalam kebersamaan dengan yang lain, dalam semangat solider kepada sesama, terutama yang lemah, miskin, dan papa.

Warna dasar perayaan Imlek adalah merah, yang berarti kebahagiaan dan semangat hidup. Sebagaimana darah dalam nadi, pengalaman hidup yang penuh semangat dan membahagiakan itu harus mengalir dan meresapi berbagai bagian tubuh untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam perayaan Imlek, dibagikan kepada anak-anak, orang-orang miskin, sederhana, dan papa, hal-hal yang dapat membahagiakan mereka: uang, makanan, hadiah, atau berbagai bentuk bantuan lain. Dengan berbagi kebahagiaan, kasih yang berlimpah itu diharapkan dapat semakin merasuki berbagai sektor kehidupan mereka dan akhirnya akan memberikan kebahagiaan lebih besar lagi.

Ketiga, pengalaman kasih dimulai di keluarga. Inti kasih itu tidak terletak dalam banyaknya kata-kata, tetapi dalam tindakan untuk saling memberikan diri kepada subyek yang dikasihi. Kemampuan mengasihi seperti ini disadari oleh para petani dan nonpetani, berawal di dalam keluarga. Pusat perayaan Imlek terletak pada kesediaan seluruh anggota keluarga untuk berkumpul bersama, meninggalkan kepentingan diri, dan berbagi pengalaman kasih dalam keluarga. Puncak perayaan itu diungkapkan dengan kesediaan makan bersama, saling menghormati, bercerita pengalaman hidup yang membahagiakan, mengampuni, berbagi rezeki, menyampaikan salam berupa doa atau harapan untuk hidup lebih baik, dan sebagainya.

Keempat, Imlek adalah perayaan kebebasan yang inklusif. Kesederhanaan alam pikiran petani tidak banyak memberi tempat pada rumitnya aturan yang harus ditaati. Pada dasarnya Imlek tidak memiliki aturan baku. Seandainya ada, peraturan itu amat umum, tidak menyertakan hukuman bagi pelanggarnya. Dengan demikian, dunia tidak mengenal adanya model tunggal perayaan Imlek. Setiap pribadi, keluarga, atau kelompok masyarakat apa pun, diizinkan merayakan Imlek dengan segala kemampuan, keterbatasan, latar belakang, simbol, dan sistem pemaknaan masing-masing. Kebebasan seperti ini menjadikan Imlek perayaan yang inklusif karena tidak mengeliminasi siapa pun untuk tidak diizinkan merayakannya.

Disesuaikan kondisi bangsa

Perayaan Imlek yang terlalu mengedepankan sisi glamor dan konsumerisme, mengkhianati makna spiritual yang dijunjung tinggi dalam perayaan Imlek dan akan melukai perasaan banyak orang yang masih hidup dalam kemiskinan. Perayaan semacam itu akan berujung pada eksklusivisme, bukan inklusivitas. Penjiplakan perayaan Imlek dari bangsa lain tanpa memerhatikan suasana batin dan kerohanian yang ada di Indonesia, pada gilirannya dapat menjadi bumerang bagi perkembangan bangsa Indonesia.

Sebaliknya, pengaturan ketat terhadap praktik perayaan Imlek atau penekanan satu model Imlek sebagai warisan kebudayaan bangsa tertentu sama-sama mengkhianati nilai kebebasan yang inklusif yang ditawarkan oleh Imlek.

Pemahaman mendalam terhadap kekayaan makna spiritual yang terkandung dalam perayaan Imlek diharapkan mampu memberi inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk dapat menemukan sendiri model perayaan Imlek yang sesuai nilai-nilai kasih dan kehidupan yang dihayati bangsa Indonesia.

Penemuan model perayaan Imlek yang lebih sesuai dengan konteks kehidupan bangsa Indonesia merupakan pekerjaan bersama yang pantas untuk segera dimulai.

Semoga hari libur nasional Imlek juga dapat menjadi saat yang reflektif dan kreatif bagi penemuan langkah penyelesaian krisis bangsa Indonesia yang sudah berlangsung lama. Gong xi xin nian. Wan shi ru yi.

P Agung Wijayanto Pengajar Agama dan Kebudayaan Timur Program Studi S2 Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta


Opini

 

 

 

 

Selasa, 20 Februari 2007

 

 

 

Banjir dan Kebiasaan “Nyampah”

Al Andang L Binawan

Banjir datang lagi. Bahkan Jumat dan Sabtu lalu beberapa tempat di Jakarta terendam air. Namun, adakah banjir merupakan fenomena alam semata?

Menjawab ya, berarti manusia mau mengelak dari tanggung jawab. Tidak, berarti manusia arogan. Tanpa bermaksud menunjuk hidung siapa (atau apa) yang bersalah, tulisan ini memberikan usulan agar upaya meminimalkan dampak bencana alam bisa maksimal.

Hasil rekayasa

Kebiasaan sosial, atau habitus dalam istilah Pierre Bourdieu (sosiolog Perancis, 1990), adalah perilaku perorangan yang juga dilakukan kebanyakan orang. Sebagai kebiasaan, perilaku itu berlangsung berulang dengan spontanitas sebagai salah satu cirinya, sedangkan yang dilakukan kebanyakan orang adalah ciri sosialnya.

Kebiasaan sosial tidak muncul dari ketiadaan. Kalau kebiasaan menjadi spontan, dilakukan tanpa paksaan atau iming-iming hadiah, maka itu lebih menunjukkan usia suatu kebiasaan dalam masyarakat, bukan spontanitas yang bersifat instingtif. Artinya, kebiasaan sosial perlu direkayasa.

Salah satu contoh kebiasaan sosial yang masih relatif muda adalah antre. Kini antre cenderung menjadi kebiasaan sosial, meski belum bisa dikatakan “utuh”, seperti berjalan di sebelah kiri sebagai kebiasaan sosial lain. Spontanitas antre yang muncul di tempat umum masih sering dibantu sarana pengingat berupa tali atau petugas satpam yang menegur penyerobot.

Dalam proses pembentukan kebiasaan sosial antre, tampak adanya sarana bantu. Spontanitas orang tidak muncul begitu saja, apalagi pada kebanyakan orang. Maka, ketika kebiasaan antre mau direkayasa, ada tulisan, pagar, dan polisi. Dalam perkembangannya, tulisan tetap ada, tetapi tidak sebanyak dulu. Pagar tidak lagi besi, cukup tali. Polisi diganti petugas satpam. Jika antre sudah menjadi kebiasaan sosial yang utuh, sarana bantu atau struktur luar tidak lagi diperlukan.

Struktur luar dalam rekayasa sosial bisa bermacam-macam, kelihatan maupun tidak kelihatan. Hukum (aturan) adalah struktur pendukung yang tidak kelihatan dan menjadi sarana vital dalam pembentukan kebiasaan sosial. Struktur ini, meski sering dirasa membatasi, diperlukan manusia karena tak ada manusia yang tidak membutuhkan aturan, terlebih apabila hidup bersama dengan orang lain.

Imperatif bagi negara menjadi jelas karena hukum ada dalam wilayah kewenangannya. Negara dalam hal ini bukan hanya pemerintah dalam batas eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif. Cakrawala hukum untuk membentuk kebiasaan sosial yang berkeadaban publik harus dibuat legislator, dilaksanakan eksekutor, dan diawasi yudikator.

Baik diingat, terbentuknya berbagai kebiasaan sosial yang sesuai zaman adalah salah satu ukuran kemajuan sosial. Dengan kata lain, kemajuan sosial tidak hanya diukur dari jumlah gedung, mal, kendaraan bermotor, dan jalan tol yang dibangun. Semua infrastruktur itu, jika tidak disertai kebiasaan sosial baru, akan membuat megapolitan tetap tampak kampungan! Maka, kebiasaan sosial adalah pencapaian sosial. Ia mengukur kemajuan masyarakat sebagai kebersamaan, bukan sekadar kerumunan.

Kebiasaan “nyampah”

Dengan cara pandang ini, tugas negara “memimpin kemajuan” masyarakat menjadi amat menentukan. Tanggung jawab negara bukan sekadar mengatur saat pintu air dibuka dan ditutup, membangun dan memelihara saluran air, melainkan juga menyediakan sarana dan prasarana pembentukan berbagai kebiasaan sosial.

Kebiasaan sosial buruk yang terkait banjir adalah nyampah atau membuang sampah sembarangan. Sudah terbukti sampah menutup saluran air dan mendangkalkan sungai. Sampah juga memperburuk keadaan karena memicu berbagai penyakit. Ini berarti kebiasaan sosial buruk harus diubah menjadi kebiasaan sosial baru yang baik untuk mengurangi banjir. Salah satunya adalah menaruh sampah pada tempatnya, syukur-syukur sampai memilah dan mengolah.

Kelemahan

Memang sudah ada upaya dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Stiker pemilahan sampah basah dan kering serta penyediaan tempat-tempat sampah di berbagai tempat umum sudah dilakukan. Pernah juga diuji coba kantong-kantong plastik untuk pemilahan sampah. Sayang, “struktur” untuk membentuk kebiasaan sosial itu sangat lemah sehingga kurang “memaksa” masyarakat melakukannya.

Kelemahan itu tampak dalam beberapa sisi. Pertama, kurangnya penerangan intensif dan ekstensif pada masyarakat, bekerja sama dengan semua aparat negara dan lembaga nonpemerintah.

Kedua, sarana dan prasarana amat terbatas. Misalnya, keluarga atau kelompok masyarakat yang sudah berusaha memilah sampah sering putus asa karena tidak ada sistem pengangkutan yang dibedakan.

Ketiga, tidak ada kesinambungan gerakan. Alokasi dana APBD untuk ini seharusnya diprioritaskan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Semua itu adalah bagian dari aneka upaya sistemik lain guna meminimalkan banjir dan dampaknya. Tetapi, justru karena menjadi bagian integral, upaya ini tidak boleh dilupakan. Artinya, seperti negara atau pemerintah yang tidak bisa sepenuhnya disalahkan dalam perkara banjir, masyarakat juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Mengatasi kontroversi ini, yang diperlukan adalah pembentukan kebiasaan sosial dengan rekayasa sosial yang sistemik.

Dalam hal ini negara, khususnya pemerintah, punya peran vital. Namun, ini perlu disertai keseriusan dan keterlibatan masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk para penggiat bisnis. Karena itu, mari kita mulai bersama.

Al Andang L Binawan Penggiat Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Opini

 

 

 

 

Selasa, 20 Februari 2007

 

 

 

Kemajemukan Peradilan

Mohammad Fajrul Falaakh

Kemajemukan sistem peradilan Indonesia tidak berarti tak ada kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi menilai sebaliknya dan menuntut unifikasi peradilan khusus korupsi.

MK menyatakan, keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tetap sah sampai UU KPK 2002 diubah paling lambat tiga tahun terhitung sejak putusan MK diucapkan. Putusan MK membatasi masa berlakunya UU, padahal perubahan UU bukan wewenang MK.

Putusan MK menimbulkan kebingungan di lingkungan kepresidenan (Kompas, 26/12/2006) hingga tim perubahan UU Pemberantasan Tipikor 1999/2001 (Kompas, 2/2/2007).

Keanekaragaman kebijakan

Berdasar politik konstitusi, sistem dan lembaga peradilan adalah bagian distribusi kekuasaan negara. Pasal 24 (2) UUD 1945 menentukan, Mahkamah Agung (MA) dan MK pelaksana kekuasaan kehakiman dengan lima yurisdiksi. Empat yurisdiksi peradilan eks UU Kekuasaan Kehakiman 1970 ditransformasikan ke dalam konstitusi, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara (TUN), dan tetap dilaksanakan MA. Wewenang dan kewajiban MK (Pasal 24C (1) UUD 1945), yang dilembagakan di luar MA, menjadi yurisdiksi peradilan konstitusi.

Pasal 24A (5) UUD 1945 menempatkan rincian pembentukan lembaga peradilan di ranah kebijakan kehakiman, terutama UU KK 1970/2004. Hasilnya, kemajemukan sistem peradilan berdasar pengkhususan yurisdiksi atau kompetensi. Pasal 10 (1) UU KK 1970/2004 menyebut dua pengkhususan: pengkhususan yurisdiksi dan pengkhususan lebih lanjut dalam tiap yurisdiksi.

Pertama, pengkhususan yurisdiksi peradilan berdasar status (agama, militer) dan jenis perkara tertentu (sengketa TUN). Peradilan umum adalah peradilan bagi “rakyat umum” untuk semua jenis perkara (general jurisdiction), sedangkan peradilan agama, militer, dan TUN merupakan peradilan dengan yurisdiksi khusus (special jurisdiction). Peradilan konstitusi merupakan yurisdiksi khusus, lebih-lebih jika merupakan salah satu “kamar” di MA.

Kedua, tiap yurisdiksi mengalami pengkhususan berdasar status, jenis perkara, bahkan faktor kewilayahan. Ukuran dan cara pengkhususan peradilan tetap di ranah kebijakan kehakiman, bukan di pengadilan (bukan politics of the judiciary).

Berbagai peradilan khusus dibentuk dalam peradilan umum: Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Hak-hak Asasi Manusia. Bahkan, pengadilan HAM terdiri atas peradilan HAM ad hoc untuk pelanggaran berat HAM sebelum UU No 26/2000, dan peradilan HAM bukan ad hoc untuk pelanggaran berat HAM yang terjadi sejak 2000.

Pada peradilan TUN ada Pengadilan Pajak, yang merupakan peradilan khusus perpajakan dengan yurisdiksi khusus TUN. Peradilan khusus militer memeriksa sengketa TUN militer. Untuk otonomi daerah, di Aceh Mahkamah Syar’iyah menggabung kekhususan dua yurisdiksi khusus sebagai “pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama” dan sebagai “pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum” (Pasal 15 (2) UU KK 2004).

Jadi, ada berbagai UU yang mengatur dan membentuk peradilan. Pengadilan Niaga dibentuk dengan UU Kepailitan 1998. Pengadilan Perburuhan dibentuk melalui UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2004, dan diatur bersama dengan mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi di bidang perburuhan. Pengadilan Perikanan diatur melalui UU Perikanan 2004.

Pengadilan Tipikor

Pengadilan Tipikor bertugas memutus perkara yang diajukan KPK. Dalam pemberantasan korupsi, koordinasi dan supervisi KPK atas kepolisian dan kejaksaan merupakan kebijakan pidana dalam manajemen penyidikan dan penuntutan perkara (Bab II dan VI UU KPK 2002), bukan dalam manajemen pemeriksaan di pengadilan (Bab VII UU KPK 2002).

Hukum pidana khusus, di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai hukum material oleh pengadilan khusus korupsi maupun peradilan pidana umum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana digunakan sebagai hukum acara pengadilan ditambah aturan khusus menurut UU Pemberantasan Tipikor 2001, misalnya tenggat pemeriksaan perkara oleh hakim.

Pengadilan Tipikor ditempatkan dalam peradilan umum dan untuk pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 53-54 UU KPK 2002), bersama peradilan pidana umum yang juga menangani tipikor. Sesuai Pasal 24A (5) UUD 1945, seharusnya MK membatalkan frase “dengan Keputusan Presiden” pada Pasal 54 (3) UU KPK 2002. Namun, Putusan MK No 012-016-019/PUU-IV/2006 menilai Pasal 53 inkonstitusional karena melahirkan ketidakpastian hukum yang dijamin Pasal 28D (1) UUD 1945. MK menyamakan ketakseragaman dengan ketakpastian hukum, tetapi putusannya menyatakan, Pasal 53 UU KPK 2002 “tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan”.

Putusan MK telah memasuki ranah kebijakan kehakiman. Sesuai distribusi kekuasaan negara, peradilan biasanya menahan diri (menerapkan prinsip judicial self-restraint). Rencana perubahan UU Pemberantasan Tipikor akan membuktikan apakah pembentuk UU mempertegas kebijakan atau peradilan yang menentukannya.

Mohammad Fajrul Falaakh Dosen FH UGM; Anggota Komisi Hukum Nasional

 


Opini

 

 

 

 

Sabtu, 17 Februari 2007

 

 

 

Membuka Pintu bagi Masa Depan

M Nursam

Sejarawan Sartono Kartodirdjo hari Kamis (15/2/2007) genap berusia 86 tahun. Kondisi kesehatannya kian menurun. Sartono tidak saja memberi contoh di wilayah publik sebagai Bapak Sejarah Indonesia, tetapi juga memberi teladan dan inspirasi sosok pribadinya. Ia memilih hidup asketis.

Mengapa memilih hidup asketis? Nilai-nilai apa yang mendasarinya? Bagaimana pergulatan hidup asketisnya?

Dilahirkan tengah malam di Wonogiri, 15 Februari 1921, dari pasangan Tjitrosarojo dan Sutiya, sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara kandung, Sartono dibesarkan dalam ruang sosial budaya abangan. Sebagai manusia Jawa, ruang inilah yang paling awal membentuk pandangan dunianya. Salah satu medium dalam proses pembentukan adalah dunia pewayangan. Melalui wayang, ia menyerap psikologi tokoh Arjuna, Krisna, Rama, dan tokoh-tokoh Pandawa. Dengan kata lain, dunia pewayangan merupakan bagian kosmologi Sartono.

Dalam pendidikan formal—HIS, MULO, HIK— Sartono menyerap budaya Barat. Di HIK Muntilan, selain menyerap budaya Barat secara lebih intensif, Sartono juga menyerap nilai-nilai dan ajaran Kristiani. Ketika di MULO, ia membaca buku karya Thomas A Kempis, De Imitatione Christio (Meniru Kristus), yang diakui amat memesona kepribadiannya. Buku ini amat kuno dan bisa dianggap “buku babon” bagi umat Kristiani, berisi doa-doa yang semula ditulis oleh Kempis untuk sesamanya, rahib.

Di HIK, nilai Kristiani membentuk kepribadian Sartono karena ia mendapat pendidikan khusus sebagai (calon) bruder. Meski akhirnya memilih karier guru, nilai-nilai yang diserap selama di HIK tetap menjadi pemandu dalam perjalanan hidupnya.

Sebagai sejarawan

Karier sebagai sejarawan dimulainya ketika tahun 1950 memilih studi di Jurusan Sejarah UI dan menyelesaikannya enam tahun kemudian, 1956. Sepuluh tahun kemudian, 1966, ia meraih doktor di Universitas Amsterdam dengan disertasi, The Peasants’ Revolt of Banten in 1888, It’s Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Sosial Movements in Indonesia menjadi batu loncatan dalam studi sejarah Indonesia.

Petani atau orang kecil yang dalam sejarah konvensional menjadi non-faktor, dalam karya Sartono menjadi aktor sejarah. Ini merupakan akibat pendekatan baru dalam kelompok New History, yaitu penganut aliran yang dikenal dengan istilah social scientific approach. Pendekatan ini memberi cahaya dalam jalur perkembangan dan arah historiografi Indonesiasentris.

Prof Dr WF Wertheim, promotor Sartono, mengatakan bahwa disertasi tersebut berharga tidak hanya terletak dalam memunculkan secara rinci peristiwa sejarah dengan bagus dan jelas, tetapi juga keluasan dan kedalaman dalam menempatkan sejarah pada ranah ilmu sosial secara umum. Karya Sartono itu menjadi buku babon historiografi Indonesia.

Dari segi intelektual—mengutip Kuntowijoyo—perkembangan pemikiran Sartono dapat dibagi menjadi tiga periode.

Pada dasawarsa pertama, ia disibukkan pemikiran substansi sejarah. Pada Seminar Sejarah Nasional tahun 1957 di Yogyakarta ia mengemukakan pikirannya tentang periodisasi sejarah. Ia menolak periodisasi berdasarkan politik sebab periodisasi demikian berarti pengurangan terhadap cita-cita integrasi. Sartono melihat pendekatan politik sebagai kekurangan, dan mengusulkan pendekatan sosiokultural dan ekonomi dalam periodisasi.

Dalam dasawarsa kedua, pemikirannya ditujukan pada metodologi sejarah. Didorong keinginannya untuk memperbaiki perkuliahan guna menyiapkan calon-calon sejarawan, sejak kembali Indonesia, 1967, ia memperbarui metodologi sejarah. Dua kata kunci yang selalu keluar ialah sejarah multidimensional dan sejarah struktural. Pembaruan metodologi ini dipengaruhi perkembangan historiografi di AS dan Eropa, saat orang mencoba mendekatkan sejarah dengan ilmu sosial.

Pada dasawarsa ketiga, mutakhir, ia disibukkan pemikiran tentang pendekatan interdisipliner ilmu-ilmu sosial. Kedudukannya sebagai Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM (1973-1982) berpengaruh pada perkembangan pemikirannya. Pendekatan interdisipliner inilah yang membuat sekali perluasan pemikiran historiografi dan ilmu sosial Sartono mengalami perkembangan baru. Tema-tema baru muncul dalam tulisan-tulisannya.

Pada periode ini, ia juga banyak menulis masalah sosial dan budaya, terutama yang terkait pembangunan, yaitu tema-tema sosial kemiskinan, modernisasi, migrasi, tukang becak, sistem gotong royong, keresahan, dan masalah pembangunan lainnya. Tema yang selalu disorot adalah soal kelembagaan, kepemimpinan, partisipasi, pembangunan dari bawah, pembangunan manusia, teknologi manusiawi. Tampaknya, ia amat dipengaruhi konsep perubahan dan transformasi sosial dari pemikir non-Marxis, seperti Weber dan Durkheim.

Usia bukan halangan

Sebagian besar manusia Indonesia menjadikan disertasinya sebagai karya puncak dan terakhir. Kalaupun kemudian menulis, yang ditulis hanya repetisi dari yang sudah ditulisnya. Sartono tidak demikian. Pada ulang tahunnya yang ke-80, 2001, ia masih menerbitkan buku berjudul Indonesian Historiography.

Apa yang ingin diperlihatkan oleh Sartono adalah usia bukan alasan untuk berhenti berkarya. Kerja seorang ilmuwan adalah kerja tanda henti. Dalam setiap kesempatan, ia selalu mengingatkan siapa pun, khususnya murid-muridnya, ilmuwan “jangan seperti pohon pisang, yang hanya berbuah sekali lalu mati.”

Apa yang telah dihasilkan Sartono adalah buah ketekunan dalam belajar, kesungguhan mengerjakan tugas keilmuan; baik sebagai pengajar, peneliti, maupun sebagai penulis yang dibalut kedisiplinan yang tinggi. Integritas intelektualnya amat luar biasa. Ia tidak mau melakukan kompromi dengan kejujuran intelektualnya. Demi menjaga kekritisannya, ia mengambil jarak dengan kekuasaan dan memilih hidup asketis. Pilihan ini mendapat pijakan dari nilai-nilai yang telah membentuk dan membangun kepribadiannya: Jawa, Barat, dan Kristiani.

Sebagai manusia biasa, ia pernah mengalami berbagai keraguan dan kebimbangan dalam hidupnya, baik saat merintis karier maupun mempertahankan integritasnya sebagai sejarawan. Dalam kondisi demikian, menurut Sartono, dibutuhkan ketetapan hati berdasar keyakinan, “setiap usaha membawa pahalanya sendiri”. Pada titik-titik kisar seperti itu, peran istrinya, Sri Kadaryati, yang dinikahinya hampir 50 tahun silam, memiliki peran besar.

Bagi Sartono, dalam pembangunan bangsa, sejarawan memberi sumbangan dalam merekonstruksi sejarah nasional sebagai lambang identitas nasional. Fungsionalisasi pelajaran sejarah dapat merevitalisasi nasionalisme pada generasi muda sehingga dapat dijiwai lagi etos nasionalismenya. Dengan demikian, generasi baru dengan spirit baru dapat menghadapi masa depan dengan menengok ke belakang sesuai semboyan, melupakan sejarah berarti menutup pintu bagi masa depan. Hidup dan karya Prof A Sartono Kartodirdjo telah diabdikan untuk “membuka pintu bagi masa depan”.

M Nursam Alumnus Ilmu Sejarah UGM; sedang Merampungkan Biografi Sartono Kartodirdjo, Bermukim di Yogyakarta

 


Opini

 

 

 

 

Kamis, 15 Februari 2007

 

 

 

Pertanian dan Pergeseran Iklim

Didiek Hadjar Goenadi

Melalui Departemen Pertanian, pemerintah mencanangkan produksi beras tahun 2007 meningkat dua juta ton atau sekitar 6,0 persen.

Komitmen itu dicanangkan Presiden di Kampus Departemen Pertanian, Ragunan. Asumsi target ini adalah tidak ada bencana banjir dan kekeringan. Dengan kondisi seperti saat ini, mungkinkah itu tercapai?!

Pergeseran iklim

Perubahan iklim sedang terjadi. International Food Policy Research Institute (edisi Desember 2006) menampilkan pertanyaan menarik, “Dapatkah pertanian menyesuaikan dengan iklim yang sedang bergeser?”

Sejak tahun 1900 suhu rata-rata global dilaporkan meningkat 0,7 derajat Celsius. The Intergovernmental Panel on Climate Change menyimpulkan, akibat gas rumah kaca ke atmosfer bertanggung jawab terhadap pemanasan paling tidak dalam kurun waktu 50 tahun terakhir.

Emisi yang telah dipancarkan hingga kini, meski emisi global dihentikan total, suhu bumi diperkirakan akan tetap naik sekitar 0,5 hingga 1,0 derajat Celsius dalam beberapa dekade mendatang. Sebaliknya jika emisi global tetap berlangsung seperti saat ini, suhu akan meningkat 2-5 derajat Celsius pada saat mencapai kesetimbangan. Bahkan jika berlangsung dengan laju seperti saat ini, kenaikan suhu bisa mencapai 3-10 derajat Celsius.

Iklim benar-benar sedang berubah dan perubahan selanjutnya tidak dapat dihindari. Perubahan ini berakibat kacaunya pola curah hujan di wilayah lain, bahkan menimbulkan bencana banjir seperti di Jabodetabek pekan lalu.

Petani harus dipersiapkan

Petani di negara-negara berkembang perlu disiapkan untuk menghadapi ancaman perubahan iklim. Praktik bercocok tanam perlu diubah. Di wilayah-wilayah yang lebih kering, cuaca lebih panas, petani perlu mengganti jenis tanaman atau varietas yang ditanam dengan yang lebih toleran terhadap kekeringan. Perlu dipertimbangkan kembali padi gogo dengan sistem gogo rancah seperti masa lalu di wilayah-wilayah yang airnya amat terbatas.

Ketergantungan petani terhadap bahan tanaman yang toleran terhadap musim kering yang intensif akan makin tinggi. Praktik budidaya lain yang dapat diajarkan kepada petani adalah sistem wanatani (agroforestry). Hasil penelitian Pusat Wanatani Dunia (ICRAF) bersama Pusat Penelitian Karet, Lembaga Riset Perkebunan Indonesia di berbagai wilayah Indonesia membuktikan, menanam pohon (seperti karet) di antara tanaman pangan mampu mencegah erosi, mengembalikan kesuburan tanah, dan menciptakan iklim mikro yang kondusif bagi tanaman, serta mampu meningkatkan pendapatan secara nyata.

Konsep wanatani juga bermanfaat untuk mitigasi perubahan iklim. Wanatani diperkirakan mampu menyerap karbon hingga 600 juta m>sup<3>res<>res< tahun 2040 jika dibandingkan dengan 120 juta m>sup<3>res<>res< tanaman pangan. Pertukaran emisi karbon sebagai bagian mekanisme pembangunan bersih dalam Protokol Kyoto menawarkan insentif yang mampu membangkitkan semangat petani untuk mengubah pola tanamnya.

Terobosan

Sistem usaha tani memiliki faktor risiko tinggi karena sebagian besar bergantung pada alam yang tidak dapat dikendalikan dengan teknologi. Untuk membagi risiko kegagalan usaha, konsepsi asuransi tanaman (crop insurance) yang pernah ada pada tahun 1990-an perlu dipertimbangkan kembali. Masalahnya, perlu dicari formula premi yang tidak mahal bagi petani kecil. Mungkin subsidi pemerintah diperlukan guna memberi kekuatan petani untuk bangkit dari kegagalan panen, paling tidak dengan memperoleh penggantian biaya untuk dapat bertanam kembali.

Terobosan lain yang perlu disiapkan kepada petani adalah dengan memberi informasi cuaca selama musim tanam di wilayah-wilayah pertanaman secara spesifik. Jadi persoalannya bukan hanya memperbaiki informasi cuaca, tetapi juga seberapa komunikatif data termaksud bagi petani. Tidak dapat dimungkiri bahwa informasi cuaca di negara-negara berkembang seperti Indonesia masih didominasi pemanfaatannya oleh kalangan penerbangan dan militer. Belum banyak yang dimanfaatkan untuk kepentingan petani kecil.

Kelemahan kita dalam mengantisipasi perubahan iklim dan kondisi cuaca bagi kepentingan pertanian tampaknya akan membawa dampak kerugian yang signifikan bagi petani. Untuk itu, diperlukan berbagai tindakan cepat dan terobosan yang dibutuhkan guna memperkecil tingkat kerugian petani akibat perubahan iklim. Tanpa fasilitas pemerintah, petani tidak akan mampu menghadapi dampak pergeseran iklim. Akibatnya, target sasaran peningkatan produksi beras nasional tahun ini yang sudah dicanangkan akan amat sulit, untuk tidak mengatakan tidak mungkin, mencapainya.

Didiek Hadjar Goenadi Direktur Eksekutif Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI), Bogor


Opini

 

 

 

 

Senin, 19 Februari 2007

 

 

 

Krisis Panduan Berbangsa?

Garin Nugroho

Mengapa tidak muncul panduan untuk masyarakat di tengah aneka bencana? Mengapa tidak muncul kepemimpinan elite politik yang menumbuhkan solidaritas sosial? Ke mana kerja birokrasi dalam pelayanan publik?

Pertanyaan itu muncul di mana-mana, dari taksi hingga warung kopi. Para bijak berujar, perilaku pemecahan masalah di tengah aneka krisis adalah cermin nilai berbangsa suatu masyarakat dan negara.

Catatan itu menunjuk satu aspek terpenting berbangsa, yakni rendahnya kemampuan panduan komunikasi di tengah krisis sebagai bagian strategi komunikasi berbangsa, baik panduan pemecahan krisis akibat bencana, panduan mengelola krisis solidaritas sosial hingga krisis konflik agama, maupun krisis partisipasi warga atas kebijakan pemerintahan.

Pertanyaannya, ada apa dengan panduan komunikasi kita?

Humas dan jubir

Pada hakikatnya, panduan komunikasi berbangsa mensyaratkan tiga hal. Pertama, ada lembaga yang status dan perannya melakukan sosialisasi dan konsultasi publik kebijakan pemerintah, sekaligus panduan arah kebijakan pemecahan persoalan di tengah aneka krisis. Misalnya, panduan pemecahan bencana banjir atau demam berdarah saat ini. Sebuah panduan yang mengandung manajemen bencana. Atau dengan kata lain, diperlukan lembaga seperti Departemen Penerangan, tetapi tanpa menjadi alat kontrol dalam perspektif politik komando layaknya era Orde Baru.

Sayang, status dan peran Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) tidak berperan dalam perspektif lembaga penerangan. Aspek penerangan yang diletakkan kepada kehumasan dan juru bicara di berbagai departemen atau struktur pemerintahan, justru mendulang kritik keras, termasuk dari Wakil Presiden sendiri.

Peran kehumasan atau jubir tidak lebih menyiapkan upacara, menunjuk penyelenggara berbagai acara, mengumpulkan wartawan, maupun pendamping pemimpin untuk membawakan map berisi naskah pidato. Padahal, abad ini, seluruh masalah bertumbuh deret ukur dalam skala yang kompleks, termasuk di daerah. Bahkan, aneka masalah di berbagai wilayah lokal senantiasa dalam dimensi tekanan global. Sebut saja kasus Poso hingga gejolak politik di Papua. Dengan kata lain, keterampilan kehumasan seperti deret hitung, masalah dan krisis seperti deret ukur.

Pemberdayaan masyarakat

Prasyarat kedua, terwujudnya panduan komunikasi publik yaitu tumbuhnya media berkarakter publik, misalnya TVRI, yang berwibawa dan kompetitif terhadap media komersial. Salah satu kewajiban televisi publik adalah meliput kebijakan pemerintah secara kritis dan memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat sipil, terutama di tengah situasi bencana.

Sebagai contoh, ketika krisis ekonomi dan politik terjadi di Korea Selatan, skala prioritas utama adalah membangun televisi publik, KBS. Tugas utama KBS, membantu menumbuhkan panduan komunikasi di berbagai kebijakan pemecahan krisis, dibarengi konsultasi publik dan partisipasi pengawasan publik. Sebut, program bantuan santunan warga miskin, bisa diakses dan didialogkan serta dilaporkan lewat KBS. Atau sebagai contoh kecil di Indonesia, televisi publik pada situasi bencana banjir seperti ini wajib terus menghadirkan peta lalu lintas dan skala banjir, serta jalan-jalan alternatif untuk membantu lancarnya lalu lintas manusia kerja dan menormalkan produktivitas bangsa.

Prasyarat ketiga, panduan komunikasi merupakan produk kesiapan manajemen koordinasi lembaga-lembaga birokrasi dalam pelayanan publik. Karena itu, jika presiden berbicara telah menginstruksikan seluruh lembaga agar menuntaskan suatu masalah, atau juru bicara pemerintah telah menyosialisasikan bahaya banjir, sebenarnya manajemen bencana telah disiapkan dalam kondisi siaga.

Sebutlah tersedia alat-alat berat di daerah longsor, infrastruktur evakuasi di wilayah banjir, bangsal-bangsal darurat di wilayah kemungkinan menyebarnya demam berdarah, serta sentra-sentra berbagai perspektif informasi. Celakanya, meski di suatu wilayah demam berdarah dan longsor terjadi berulang-ulang, kesiapan dasar tersebut juga tidak muncul. Bahkan, pejabat sering mengumumkan kebijakan tertentu, sementara birokrasi belum terkoordinasi.

Pada akhirnya, panduan komunikasi sebagai produk manajemen birokrasi memerlukan kepemimpinan yang dipenuhi rasa krisis itu sendiri. Sayang, hingga kini di berbagai wilayah bencana, masyarakat belum mendapat figur kepahlawanan kepemimpinan birokrasi maupun elite politik.

Bukan reaksi spontan

Catatan itu mengisyaratkan, panduan komunikasi berbangsa tidak sekadar reaksi spontan atas masalah, instruksi, dan wanti-wanti seperti iklan layanan masyarakat. Namun, sebagai kerja strategi komunikasi, yang memiliki media publik yang berwibawa dan terakses, diperkuat kehumasan di berbagai lembaga yang terampil, serta kerja pelayanan publik dari birokrasi yang terintegrasi, yang mengandung manajemen sosial dan psikologi krisis, hingga kepemimpinan yang mampu melahirkan solidaritas sosial dan partisipasi publik lewat pemahaman kebijakan.

Kalaupun catatan itu tidak terjadi, harap mafhum, jika kritik, demonstrasi, histeria kepanikan, ketidakpuasan dan apatisme selalu muncul di setiap bencana.

Garin Nugroho Direktur Yayasan Sains Estetika Teknologi (SET)

 


Opini

 

 

 

 

Selasa, 20 Februari 2007

 

 

 

Banjir dan Masalah Pengadaan Air

Hartarto Sastrosoenarto

Banjir besar melanda Jakarta dan daerah lain. Bahkan, akhir pekan lalu masih terjadi banjir di beberapa tempat. Adakah cara menyelesaikannya sekaligus upaya memanfaatkan air untuk kebutuhan pada musim kemarau?

Intinya adalah memanfaatkan luapan air hujan dan sungai. Namun, upaya ini memerlukan koordinasi ketat dan di tingkat nasional dipimpin Menko Perekonomian beserta para menteri terkait, antara lain Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menteri Kehutanan, Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Menteri Dalam Negeri.

Untuk DKI Jakarta, tim mengoordinasi langkah-langkah dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, serta Bupati Bogor, Bupati Bekasi, Bupati Karawang, Gubernur Banten, dan Bupati Tangerang. Sedangkan untuk daerah lain, tim mengoordinasi setiap gubernur.

Masalah air perlu ditangani serius mengingat diperkirakan persediaan air di Pulau Jawa akan kritis seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Masalah pengelolaan air sekaligus mencegah banjir, secara singkat telah saya sampaikan dalam buku Industrialisasi serta Pembangunan Sektor Pertanian dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030 (halaman 135-137).

Jangka panjang

Upaya mengelola air sekaligus mencegah/mengurangi banjir disusun dengan langkah jangka panjang (multi years project).

Pertama, jangka panjang. Diyakini, Menteri PU memiliki rencana jangka panjang berdasar masukan para pakar, antara lain Blommestein, 1939. Meski mungkin tak lagi cocok, rencana itu mencakup pembangunan sejumlah bendungan, kanal, dan irigasi di sungai-sungai tertentu yang menampung air hujan dan luapan air guna mencegah banjir sekaligus bisa dimanfaatkan pada musik kemarau.

Pembangunan proyek-proyek itu memerlukan waktu panjang. Biaya yang diperlukan mungkin bisa diatasi dengan pinjaman lunak dari Jepang, Bank Pembangunan Asia, atau Bank Dunia.

Hambatan besar pembangunan bendungan, terutama terkait lokasi, adalah mungkin daerah yang dituju telah menjadi permukiman. Masalah ini perlu diatasi secara bijaksana demi kepentingan yang lebih luas. Perlu diingat, Amerika Serikat membangun Tennessee Valley Project tahun 1930-1970. Proyek itu berperan besar terhadap pertanian sekaligus mencegah banjir.

Jangka pendek-menengah

Untuk jangka pendek dan menengah, yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

Pertama, Menko Perekonomian memimpin tim pengelolaan sungai dan daerah aliran sungai (DAS) di seluruh Indonesia, termasuk kanal-kanal di kota. Tugas tim pengelola sungai dan DAS:

(a) Mengadakan penghijauan di daerah hulu sungai. Jika tanah itu milik masyarakat, disarankan agar dipilih tanaman yang bernilai tinggi dan penebangannya dilakukan secara tebang lestari. Atau, tanah itu dibeli pemerintah dengan harga yang dapat diterima masyarakat.

(b) Memelihara kedalaman sungai dan DAS, antara lain membebaskan sungai dari permukiman dan menetapkan garis sepadan.

(c) Pengambilan air diatur agar tidak mengganggu aliran sungai.

(d) Buangan limbah industri dan lainnya ke sungai ditetapkan persyaratannya, sedangkan pembuangan sampah tidak diperbolehkan.

Kedua, pengelolaan sungai ditetapkan oleh tim yang diketuai gubernur dengan anggota Dinas Kehutanan yang bertanggung jawab atas kelestarian hutan di hulu sungai, Dinas PU yang bertanggung jawab atas kedalaman dan pengamanan DAS, Dinas Perhubungan untuk pengamanan angkutan sungai.

Selain itu, pengambilan air untuk minum, pertanian, perindustrian, pertambangan, dan lain-lain ditetapkan oleh tim setelah berkonsultasi dengan dinas teknis terkait.

Ketiga, jika aliran sungai melewati beberapa provinsi, gubernur yang bersangkutan beserta dinas-dinasnya ikut aktif dalam tim, penetapan ketua tim diatur secara konsensus.

Jangka panjang

Jika sungai-sungai tertentu dikelola dengan baik, dapat menjadi unit ekonomi yang menguntungkan. Pendapatan itu diperoleh dari penjualan air untuk minum dan industri, sedangkan air untuk pertanian digratiskan.

Pola semacam ini dapat dipelajari dari pengelolaan Sungai Han di Korea Selatan yang mampu memberi keuntungan puluhan juta dollar AS setiap tahun.

Selain itu, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, danau-danau di setiap provinsi agar dikelola dengan baik.

Kedua, reboisasi hutan dilakukan secara kontinu dengan penanaman bibit unggul pohon yang bernilai ekonomi tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk bahan baku industri. Reboisasi ini sekaligus akan mencegah/mengurangi banjir. Jika hal ini dilakukan tahun 2007, diharapkan tahun 2013/2014 kita dapat memanfaatkan kayu itu untuk perkembangan industri hasil hutan, yang mampu menjadi world player, antara lain plywood, furnitur, rumah jadi, pulp, kertas, dan serat rayon untuk tekstil. Penyediaan kayu untuk pabrik pulp dapat ditangani investor dengan membangun hutan tanaman industri. Selain bernilai ekonomi besar bagi bangsa, langkah itu dapat mencegah banjir. Juga disarankan agar pulau-pulau kosong ditanami jenis pohon bernilai ekonomi tinggi. Dalam tujuh tahun bisa diperoleh hasil menguntungkan.

Ketiga, penambangan bahan galian perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan Departemen Pertambangan dan Menteri Lingkungan Negara Hidup. Karena itu, diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan penambangan.

Keempat, perlu dibangun pabrik pengolahan sampah di daerah Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan beberapa daerah lain. Sampah bisa diolah menjadi kompos atau pembangkit energi. Di daerah-daerah yang skala ekonomi belum dimungkinkan, pembuangan sampah harus ditetapkan di tempat-tempat khusus. Masyarakat dilarang membuang sampah di sungai.

Kelima, pengaturan tata ruang. Pemerintah daerah perlu disiplin mengatur agar tanah-tanah resapan air seperti daerah Puncak, beberapa daerah di DKI Jakarta, dan daerah lain tidak digunakan untuk perumahan.

Selain itu, pembangunan riolering agar memenuhi persyaratan teknis sehingga air mampu mengalir secara gravity sampai ke penampungan untuk kemudian dialirkan ke sungai atau laut.

Para developer perlu diingatkan untuk menyadari pentingnya riolering. Di kota Paris riolering berdiameter hampir 2 meter dan dibangun pada abad ke-18 masih berfungsi baik hingga kini.

Hartarto Sastrosoenarto Mantan Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi

 

Opini

 

 

 

 

Jumat, 16 Februari 2007

 

 

 

“Membunuh” Pengadilan Tipikor

Taufiequrachman Ruki

Akhir-akhir ini di media massa muncul pendapat sejumlah tokoh dan praktisi hukum terkait ketidaksetujuan terhadap keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kehadiran pengadilan ini pun, dalam entitas sistem peradilan di Indonesia, tidak dikehendaki. Mereka juga menafikan peran Pengadilan Tipikor sebagai bagian dari pemberantasan korupsi.

Sebenarnya keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bukti keseriusan pemerintah dan DPR atas tekad pemberantasan korupsi, yang dilandasi fakta ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga penegakan hukum yang ada saat itu.

Ini menjadi konsideran dalam Huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi, “lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi”.

Selain mengatur pembentukan KPK, Pasal 53 UU No 30/2002 tegas menyebutkan pembentukan Pengadilan Tipikor. Harus diakui, ide pembentukan Pengadilan Tipikor sebenarnya merupakan pemikiran besar meski tereliminasi karena penuntutannya dilakukan KPK.

Sebenarnya, inilah penyebab mengapa Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan memutuskan perkara korupsi yang berasal dari KPK. Bila mengikuti pemikiran awal, pengadilan ini seharusnya juga memeriksa dan memutus semua perkara korupsi yang dituntut penuntut umum pada KPK dan pada kejaksaan. Pasal 1 Angka 3 UU 30/2002 pun menegaskan, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan pada semua lembaga, dengan segala cara dan pada setiap proses.

Mengapa harus dilakukan di semua lini, termasuk di lembaga peradilan? Bukan rahasia lagi, praktik mafia peradilan dan berbagai bentuk judiciary corruption yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia justru menjadikan aparat penegak hukum sebagai bagian dari masalah, bukan bagian dalam memecahkan masalah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Karena itu, tidak perlu diperdebatkan pembentukan Pengadilan Tipikor merupakan bagian integral upaya pemberantasan korupsi, sehingga mempersoalkan eksistensinya sama dengan pengingkaran terhadap kehendak reformasi untuk memberantas korupsi secara progresif.

Bahkan, bisa jadi pengingkaran itu merupakan penolakan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang cepat atau lambat akan menyentuh mereka yang menikmati suasana koruptif yang terjadi di lingkungannya. Apalagi bila diingat prestasi yang dibuat Pengadilan Tipikor selama tiga tahun keberadaannya menjadi sosok yang ditakuti, bahkan menjadi “kuburan” bagi pelaku korupsi.

Pengadilan Tipikor juga tidak memberi peluang untuk bergerilyanya mafia peradilan, yang semuanya dapat terjadi, karena sistem yang baik dan integritas hakim dan paniteranya.

Bukan bagian KPK

Pengaturan pembentukan Pengadilan Tipikor dalam sebuah undang-undang yang sama dengan pengaturan pembentukan KPK, yakni UU No 30/2002, tidak dapat diartikan pengadilan itu merupakan bagian KPK. Ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya hubungan organisasi dan administratif antara kedua lembaga itu.

Pengadilan Tipikor ada di bawah lingkup pengadilan umum. Segala hal yang terkait dengan pembinaan sumber daya dan pengorganisasiannya menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung (MA).

KPK merupakan lembaga negara yang independen dan tidak ada satu aspek pun dari manajemen sumber daya dari Pengadilan Tipikor yang menjadi tanggung jawab KPK. Hubungan yang ada hanya bersifat fungsional antara KPK sebagai penuntut umum dan pengadilan, seperti antara kejaksaan dan pengadilan.

Jika selama ini terdakwa dalam perkara korupsi yang diajukan KPK ke Pengadilan Tipikor tak pernah ada yang dibebaskan, itu semata-mata karena penyidik dan penuntut umum pada KPK dengan kehati-hatian dan profesional melaksanakan tugasnya.

Alat bukti yang disajikan dan argumentasi yang dibangun mampu meyakinkan hakim pada Pengadilan Tipikor. Hingga kini tidak satu pun terdakwa yang diajukan KPK dapat lolos dari tuntutan di Pengadilan Tipikor.

Namun, itu bukan berarti tak terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum pada KPK dan hakim tipikor. Ini dibuktikan dengan banyaknya KPK mengajukan banding, bahkan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tipikor, meski tak pernah membebaskan terdakwa korupsi yang diajukan KPK.

Mengatur Pengadilan Tipikor

Ada perdebatan menarik tentang di mana sebaiknya pembentukan Pengadilan Tipikor diatur. Apakah UU, dalam arti dibentuk melalui sebuah UU yang diterbitkan secara khusus untuk membentuk Pengadilan Tipikor, seperti UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak, atau dalam UU lain, dalam pengertian pengadilan ini dapat dibentuk dalam UU lain yang tidak secara spesifik. Ini tetap dimungkinkan dalam sistem hukum di negeri ini.

Dengan cara berpikir seperti ini, jika UU 30/2002 tidak berjudul Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi Pemberantasan Korupsi, mungkin tidak timbul masalah terhadap Pengadilan Tipikor, termasuk keinginan untuk “membunuhnya”. Keinginan itu tentu dengan beragam latar belakang kepentingan, tak sekadar murni persoalan legislasi dan konstitusi.

Akhirnya, perdebatan tentang keberadaan Pengadilan Tipikor sebaiknya ada di ranah legislatif. Sebab, dengan pendekatan legalitas formal, baik dengan UU sendiri maupun dalam UU lain, keberadaan Pengadilan Tipikor adalah legal dan sah.

Ini adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang diamanatkan rakyat pada era Reformasi.

Taufiequrachman Ruki Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

 


Opini

 

 

 

 

Sabtu, 03 Maret 2007

 

 

 

Raja Siam di Tengah Globalisasi

Emmanuel Subangun

Pernah mendengar nama “davos”? Davos adalah sebuah tempat di Swiss. Dulu, bagi orang Indonesia, “Davos” adalah permen mentol yang dijual murah. Namun kini, “Davos” adalah ikon untuk sebuah pertemuan akbar tahunan orang-orang superkaya dan superkuasa.

Juga pernah dengar “Washington Consensus”? Ini bukan kesepakatan biasa di Amerika karena kesepakatan itu adalah pengentalan akhir sisa konflik ideologi semasa perang dingin dan kesepakatan itu adalah sebuah penegasan, tanpa kapitalisme dunia hanya masuk kebiadaban.

Dan poros Davos-Washington inilah porosnya globalisasi!

Pergeseran kekuatan

Dalam pertemuan tahunan Davos beberapa waktu silam, tema pembicaraan adalah “pergeseran kekuasaan” (power shift), yang secara implisit hendak mengatakan zaman Amerika sedang menjadi masa silam dan zaman Asia sedang menjelang! Sebuah tema lama dan biasa, tetapi kini aktual. Asia yang dimaksud adalah kawasan negeri konfusian, seperti China dan Jepang, tidak termasuk Indonesia atau Thailand.

Sebelum krisis keuangan 1998, Indonesia atau Thailand masih termasuk daftar “macan kecil” dalam negeri industri baru, tetapi kini kita sudah terlempar keluar. Apa hubungan terdepaknya Indonesia atau Thailand dari poros Davos-Washington itu?

Masalahnya berkenaan dengan kematangan politik pemimpin negeri ketika berhadapan dengan kenyataan globalisasi.

Selama lima tahun terakhir, globalisasi di sejumlah negeri kaya menghasilkan gambaran tidak cerah, kesejahteraan buruh turun dan kemakmuran pengusaha meningkat. Secara keseluruhan, angka untuk pekerja turun dari 56 persen (2001) dan 54 persen (2006). Angka untuk majikan 10 persen menjadi 16 persen.

Pergeseran pembagian pendapatan seperti itulah yang akan menjelaskan mengapa arah perubahan politik di negeri kaya akan cenderung ke “kiri”, seperti di Amerika atau Perancis kini.

Masalah seperti ini terjadi karena meski nasib buruh kian memburuk, tetapi karena serikat buruh tidak lagi bisa berbuat banyak, perjuangan hanya mungkin disalurkan lewat partai. Karena dilanda persaingan globalisasi, serikat buruh di tiap negeri tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki keadaan pada tingkat upah atau kondisi kerja, maka suara mereka berpindah ke pilihan politik.

Sementara itu, di banyak negeri Asia yang sedang melesat, arah politik nasional justru sebaliknya. Contoh paling gamblang adalah China. Negeri ini terus melaju dengan pertumbuhan tinggi, tabungan yang lebih dari tingkat investasi. Dan masalahnya, meski volume ekonomi China sudah mengambil porsi lima persen ekonomi dunia, pasar modalnya baru satu persen. Itu berarti kecepatan peredaran barang kurang cepat dibandingkan dengan peredaran alat bayar.

Dalam keadaan demikian, sebuah “liberalisasi” perdagangan uang digencarkan. Bank-bank terbesar China, yang adalah BUMN, dimasukkan dalam daftar di pasar modal sehingga penanam modal asing dapat masuk dan hal itu diperkirakan akan memperbaiki kinerja industri uang setempat, yang akhirnya akan menjadikan sektor perbankan China akan lebih efisien.

Diterjemahkan dalam bahasa politik, itu berarti teknokrat China di bawah Hu Jintao akan semakin ke “kanan”.

Menghindari badai lagi

Kita ingat, krisis melanda Asia hampir 10 tahun, diawali depresiasi baht (mata uang Thailand) terhadap mata uang asing sekitar 55 persen. Badai itu lalu menyapu ekonomi Indonesia juga.

Di tengah badai itu, orang masih ingat apa yang dikatakan Raja Bhumibol, “orang mengatakan kita adalah macan kecil, lalu menjadi macam besar. Padahal sekarang ini menjadi macan tidaklah penting”.

Setelah badai itu, apa yang penting? “Kita harus mengambil langkah mundur yang penuh kehati-hatian.”

Datanglah kemudian pengusaha besar Thaksin menjadi pimpinan, yang salah satu tindakannya yang cemerlang adalah menjual perusahaan keluarganya, Shin Corp, yang bergerak dalam telekomunikasi kepada perusahaan negeri Singapura, Temasek.

Segera saja kalangan tentara merasa gusar dengan tindakan yang “mengglobal” (artinya menyepelekan harga diri nasional) sehingga kudeta dijalankan bulan September lalu.

Sejak mantan jenderal menjadi pimpinan, apa yang disabdakan sang raja kian menjadi kenyataan. Salah satunya adalah perbaikan pada undang-undang penanaman modal asing, yang memberlakukan sebuah pola skala prioritas seperti di Indonesia zaman dulu, dan kontrol atas modal asing yang tidak lagi dengan mudah menguasai ekonomi nasionalnya. Lalu lintas uang yang liar yang disebut spekulasi dicegah.

Menteri Keuangan Negeri Siam menjelaskan latar belakang langkah yang amat kurang disenangi pemodal asing itu dengan data kecenderungan pasar uang, sampai tengah Desember lalu baht sudah kena apresiasi terhadap dollar AS sebanyak 17 persen, sementara China hanya tiga persen dan Asia bergerak 7-8 persen. Maksudnya, Negeri Gajah itu tidak mau peristiwa 1997/1998 terulang lagi, di mana seluruh bangunan ekonomi roboh karena masalah arus keuangan.

Raja dan tentara Thailand amat paham arti gejolak pasar uang untuk ekonomi nasional. Dan mereka tidak bergerak ke “kiri” atau “kanan”, tetapi ke “tengah”.

Filsafat masuk ekonomi

Sabda raja yang disebut di atas itulah yang kini dirumuskan dalam sebuah pandangan yang disebut sufficiency economy, terjemahan dari bahasa Thai sethakit phophiang. Istilah itu mudah diartikan oleh orang luar sebagai sikap anti-asing, autharchy.

Untuk menjelaskan pengertian “ekonomi secukupnya”, Menteri Keuangan Pridiyathorn menulis surat pembaca di Wall Street Journal (31/1/2007). Dijelaskan, konsep itu mengandung dua hal. Pertama, prinsip moderation, yakni kesederhanaan, dan kedua self-immunity. Maksudnya, ekonomi nasional harus dibangun dan dijalankan menurut daya yang ada dalam negeri itu dan tidak menggantang asap dalam pasar keuangan global. Hidup bersahaja dan bertumbuh sesuai dengan kemampuan.

Namun, karena Thailand adalah negeri Buddhis, apa yang disebut moderation sebenarnya mengakar pada pengertian kebajikan Buddhis yang adalah maitri, karuna, mudita, dan upeksha. Sebuah konsep filsafat moral yang tak mudah dimengerti orang lain sehingga orang asing mengeluhkan adanya “jurang filsafat” (philosohy gap), yakni ketika sebuah faham mendasar dari Buddhisme diterjemahkan ke arah pengelolaan ekonomi nasional.

Maka, bercermin pada sethakit phophiang ini, jika Indonesia tidak sedang menuju kehancuran, pertanyaannya adalah “di mana sedang bersembunyi ekonomi Pancasila?” yang sampai akhir hayatnya tahun silam, Mubyarto, dari Universitas Gadjah Mada, terus menyerukan konsep dan namanya sejak 1970-an itu?

Artinya, hanyalah jika kebijakan ekonomi dan politik didasarkan atas pandangan mendasar (sering disebut filsafat), seperti sufficiency economy yang berdasar atas Buddhisme atau socialist market yang bersumber pada Marxisme, maka rasa arah ke depan itu berpijak pada nalar, bukan pada mimpi dan lamunan. Karena tanpa dasar nalar, pernyataan politik ekonomi hanya isapan jempol.

Raja Thailand dan Hu Jintao adalah contoh pemimpin Asia yang tidak lari dari globalisasi, tetapi juga tidak pasrah mati pada poros Washington-Davos.

Emmanuel Subangun Pemerhati Sosial dan Budaya, Menetap di Yogyakarta


Opini

 

 

 

 

Senin, 19 Februari 2007

 

 

 

Sosok Baru Pertahanan Jepang

Anak Agung Banyu Perwita

Jepang melakukan perubahan kebijakan pertahanan. Puncaknya saat parlemen menyetujui usulan PM Jepang Shinzo Abe untuk membentuk Departemen Pertahanan sebagai peningkatan status Badan Pertahanan Jepang atau Japan Defence Agency dan diwujudkan 9 Januari 2007.

Sepanjang sejarah pasca-Perang Dunia II berkembang isu kebijakan pertahanan, terutama berkisar pada posisi dan peran Jepang dalam memelihara stabilitas keamanan Asia Pasifik.

Perubahan berawal dari pengumuman Pemerintah Jepang 9 Desember 2004 tentang National Defence Program Outline.

Garis besar kebijakan pertahanan yang baru ini memetakan kebijakan pertahanan Jepang 10 tahun ke depan, menitikberatkan program pembangunan sarana pertahanan jangka menengah, peremajaan alat utama sistem pertahanan, dan rencana formasi struktur pasukan pertahanan.

Fokus utama kebijakan pertahanan Jepang yang baru adalah seperti kemungkinan serangan senjata balistik Korea Utara, China, dan terorisme internasional.

Hal menarik, jika pada kebijakan pertahanan tahun 1995 Jepang secara eksplisit menghindari menyebut Korea Utara dan China sebagai ancaman utama, dalam dokumen terbaru kedua negara itu disebut sebagai ancaman militer terbesar Jepang. Bagi Jepang (dan AS), kedua negara itu merupakan major destabilizing factors Asia Pasifik. Jepang ingin menjaga perimbangan kekuatan kawasan.

Fokus berikut merujuk cakupan dan sifat baru tanggung jawab pertahanan Jepang. Kebijakan pertahanan Jepang yang baru menggariskan dua misi utama pertahanan: mempertahankan tanah air dan bekerja sama untuk memelihara perdamaian internasional. Misi ini tampaknya agak kabur.

Orientasi kekuatan pertahanan Jepang mengalami perubahan, dari semula bersifat deterrent effect-oriented menjadi response capability-oriented. Dengan kata lain, Jepang akan ikut berperan aktif dalam berbagai aktivitas pemeliharaan perdamaian internasional. Namun, dokumen ini tegas menyatakan, aliansi militer Jepang dan AS adalah sesuatu yang tak terpisahkan.

Sebagai bagian integral modernisasi pertahanannya, Jepang akan menyederhanakan struktur kekuatan pertahanan menjadi a multifunctional, flexible and effective force, siap menghadapi ancaman senjata nuklir, kimia, dan biologi.

Tiga poin

Memerhatikan perubahan strategis militer Jepang, ada—paling tidak—tiga poin yang perlu diperhatikan.

Pertama, pertahanan baru ini merupakan keinginan kuat Jepang untuk mendapat pengakuan internasional. Jepang ingin dipandang sebagai kekuatan ekonomi sekaligus militer dunia. Revisi pasal 9 Konstitusi Jepang menunjukkan keinginan Jepang menjadi “negara normal”.

Kedua, perubahan ini juga ingin menunjukkan keinginan Jepang “menjaga jarak” dengan AS dalam aspek pertahanan dan keinginan untuk terlibat lebih aktif dalam kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik.

Ketiga, perubahan kebijakan ini secara jelas ingin menunjukkan rivalitasnya dengan China yang sedang pada titik terendah sejak Perang Dingin berakhir. “Gerakan Anti-Jepang” di beberapa kota besar di China Maret 2005, terkait kian meningkatnya ketegangan hubungan kedua negara. Hal ini terutama disebabkan kekhawatiran China atas kembalinya kekuatan militer Jepang di Asia Timur.

Perubahan fundamental dalam orientasi kebijakan pertahanan Jepang, menimbulkan kontroversi di kawasan Asia Timur. Di satu sisi, perubahan ini adalah hak prerogatif Jepang dalam melindungi dan mencapai kepentingan keamanan nasionalnya, di sisi lain menimbulkan kecurigaan negara-negara tetangga, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara. Penyebab kecurigaan, sikap ekspansionis militer Jepang pada Perang Dunia dan aneka kecenderungan memburuknya lingkungan keamanan di kawasan.

Tingkat transparansi yang ditunjukkan Jepang dalam kebijakan pertahanan dan kemauan politiknya dalam melibatkan diri secara multilateral dalam berbagai isu keamanan kawasan bisa menjadi elemen penting untuk mengurangi tingkat kecurigaan dan persepsi ancaman negara-negara tetangga atas perubahan kebijakan pertahanan Jepang.

Anak Agung Banyu Perwita Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan

Opini

 

 

 

 

Rabu, 14 Februari 2007

 

 

 

Hilangnya “Sense of Crisis”

Mas Achmad Santosa

Membongkar kembali arsip yang berisi pernyataan, komitmen, dan janji pejabat pemerintah menangani banjir pada tahun 2002, wajar jika kini kita ragu dan khawatir, sibuknya pejabat menghadapi banjir akan berhenti, sejalan surutnya air dan pemberitaan di media. Lenyapnya kesibukan pejabat sejalan surutnya banjir terlihat jelas pada tahun 2002.

Seperti biasa, setelah banjir, semuanya menjadi business as usual. Apalagi dalam hitungan bulan, periode kepemimpinan Gubernur Sutiyoso akan berakhir, semuanya terfokus kepada kampanye calon gubernur DKI. Kekhawatiran yang sama, pemerintah pusat dan DPR memiliki prioritas lain yang tidak terkait penanganan banjir. Fenomena hangat-hangat tahi ayam ini tidak hanya terjadi dalam konteks banjir, tetapi juga dalam penanganan kebakaran hutan serta lahan, yang dari tahun ke tahun tidak pernah membaik.

Kita semua sepakat, penanganan banjir di Jakarta membutuhkan solusi terintegrasi. Artinya, solusi pembenahan di wilayah hulu (daerah tangkapan air) dan hilir (di Jakarta); solusi politis dan solusi teknis; solusi yang melibatkan berbagai wilayah administrasi (DKI, Jawa Barat, dan Banten); solusi yang melibatkan interdepartemen di tingkat pusat; solusi yang melibatkan lintas disiplin ilmu; dan solusi yang menuntut tidak hanya peran eksekutif, tetapi juga DPR dan masyarakat.

Persoalannya, bagaimana kita menuangkan solusi yang terintegrasi itu menjadi sebuah rencana aksi dengan capaian, kerangka waktu, skala prioritas, pendanaan dan penanggung jawab yang jelas.

Secara teknis, pekerjaan pembuatan rencana aksi tidak sulit karena rencana induk penanganan banjir di Jakarta, sejatinya sudah disusun sejak sembilan tahun lalu dan di-up date tahun 2002. Draf rencana induk yang konon memuat solusi penanganan banjir yang terintegrasi kini terbengkalai. Semua pejabat terkait angkat bahu jika ditanya penyebab keterbengkalaian ini. Ini yang saya katakan cara kerja yang “hangat-hangat tahi ayam”, tidak konsisten, tidak memiliki sense of crisis.

Sinkronisasi

Beberapa dokumen kebijakan yang terkait penanganan banjir, yang kini dalam penyelesaian, perlu disinkronkan dengan Rencana Induk Banjir, yaitu RUU Penataan Ruang (pengganti UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang), RUU tentang DKI Jakarta, dan Rancangan Perpres tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Dalam rangka itu perlu diperhatikan berbagai faktor.

Pertama, tidak efektifnya Keputusan Presiden No 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bopunjur.

Kedua, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan belum memberi fokus pada pencegahan banjir sebagai krisis.

Ketiga, lack of strong leadership di tingkat pusat yang mampu memfasilitasi solusi win-win antara pemda terkait.

Keempat, daya penegakan (enforceability) yang amat lemah di sektor tata ruang.

Kelima, korupsi di tingkat perizinan dan pengawasan yang membiarkan kawasan Bopunjur tidak terkendali. Berbagai faktor itu harus diantisipasi para perumus kebijakan agar berbagai dokumen itu tidak hanya berlaku di atas kertas.

Ekosistem

Sebagai sebuah produk pengaturan, Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 amat lemah. Kelemahan paling menonjol adalah izin-izin pembangunan yang telah diterbitkan meski tidak sesuai dengan tata ruang Bopunjur, diberi justifikasi untuk tetap berdiri sampai masa berlaku izin habis (Pasal 31).

Jadi, keppres ini tidak bisa dijadikan alat penertiban bangunan yang jelas merusak ekosistem Jabopunjur. Sedangkan aneka bangunan baru yang muncul setelah keppres (ratusan vila), meski bertentangan dengan keppres, tidak bisa dijatuhi sanksi apa pun. Sebab, Keppres No 114/1999 maupun UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang (sebagai induk) tidak menyediakan ancaman hukuman pidana. Sanksi administrasi yang mengandalkan aparat kabupaten terkendala pengaruh dan kekuatan para pemilik vila.

Di sisi lain, RTRW 2010 DKI (Perda No 6/1999) belum melihat banjir sebagai masalah extraordinary. Realitas ini dapat dilihat dari persentase luas keseluruhan kawasan hijau lindung dan hijau binaan hingga 2010 (di atas kertas) hanya ditetapkan 13,94 persen dari luas kota Jakarta. Menurut Walhi, untuk wilayah Jakarta yang membutuhkan banyak daerah resapan air, ruang terbuka hijau minimal 27, 5 persen. Meski dalam RTRW 2010 telah ditetapkan program-program pengendalian banjir, termasuk pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT), ikhtiar radikal (extraordinary) seperti pembangunan penampungan air bawah tanah skala besar (Firdaus Ali, 2007), kolam-kolam retensi (retarding basin) di bagian tengah dan hulu dari 13 sungai yang mengalir ke jantung kota Jakarta (Maryono, 2007), revitalisasi dan pembangunan situ-situ baru tidak tampak. Mudah ditebak, RTRW 2010 tidak memiliki orientasi pembangunan berkelanjutan yang menempatkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi yang sama pentingnya.

Mandeknya Rencana Induk Penanganan Banjir Jakarta, tersendatnya pembangunan BKT, dan tidak terkendalinya tata ruang Bopunjur, apa pun dalihnya, merupakan bukti penanganan banjir secara terintegrasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat, termasuk komitmen dan nyali. Gubernur Sutiyoso merasa powerless untuk sendirian menangani banjir, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri PU juga merasa beyond his capacity jika harus bekerja sendiri. Untuk itu, Presiden perlu segera membentuk lembaga/badan seperti BRR Nias-Aceh yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas badan itu memfasilitasi pelaksanaan dan mengawasi Rencana Induk maupun Rencana Detail Penanganan Banjir di Jakarta secara terintegrasi, sekaligus tata ruang Jabodetabekpunjur.

Semua itu bergantung pada UU Penataan Ruang yang baru—apakah DPR dan pemerintah mau sungguh-sungguh merefleksikan sustainable development yang berbasis good governance dalam UU ini. Apakah kita berani tegas memberlakukan ancaman hukuman keras terhadap pelanggar tata ruang termasuk kepada pejabat pemberi izin.

Jadikan penanganan banjir terintegrasi sebagai magnum opus (prestasi) sisa periode kepemimpinan SBY- JK. Semoga kali ini tidak lagi “hangat-hangat tahi ayam”.

Mas Achmad Santosa Pemerhati Hukum Bekerja pada Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia


Opini

 

 

 

 

Senin, 19 Februari 2007

 

 

 

Ekonomi Jangka Pendek

Umar Juoro

Perkembangan ekonomi Indonesia kian berciri jangka pendek. Stabilitas ekonomi makro pascakrisis tidak bertahan lama, hanya sekitar satu tahun sebelum inflasi kembali, baik karena kenaikan harga administratif, seperti BBM, bahan pangan, maupun permintaan lebih tinggi daripada penawaran.

Ketika inflasi rendah, suku bunga juga menurun dan sektor ekonomi tertentu, terutama keuangan, perdagangan, perumahan, dan penjualan kendaraan bermotor mendapat peluang besar untuk tumbuh tinggi.

Belakangan ini kita lihat peningkatan yang tinggi dari indeks pasar modal, minat yang tinggi terhadap obligasi yang dikeluarkan pemerintah dalam denominasi rupiah dan dollar, minat tinggi pada obligasi perusahaan bahkan untuk perusahaan yang merugi, seperti PLN karena jaminan pemerintah, minat pada saham PGN suatu BUMN di bidang infrastruktur, menunjukkan tingginya permintaan atas aset keuangan (liquid asset).

Investor juga lebih tertarik investasi strategis dengan membeli saham perusahaan yang ada daripada melakukan investasi baru. Bagi banyak investor strategis, setiap saat mereka dapat menjual kembali perusahaan yang dibeli dengan mendapat keuntungan (capital gain) tinggi. Sedikit investor strategis yang mempertahankan perusahaan yang dibelinya dalam jangka menengah apalagi jangka panjang.

Begitu pula masyarakat pemilik dana. Perhatian mereka ada pada aktivitas ekonomi yang relatif aman dan menguntungkan dalam jangka pendek. Karena itu, sekitar 70 persen Dana Pihak Ketiga di perbankan nasional adalah deposito satu bulan, meski deposito ini cenderung dipertahankan pemiliknya untuk satu bulan selanjutnya (rollover). Konsekuensinya, bank tidak berani memberi kredit jangka panjang, di atas 10 tahun, dan amat hati-hati bahkan untuk jangka menengah, 3-5 tahun. Karena itu, konsentrasi kredit perbankan ada pada modal kerja dan kredit konsumsi. Untuk kredit konsumsi umumnya, seperti kredit kepemilikan rumah, bunga tetap hanya pada tahun pertama karena ketidakpastian ke depan.

Bank tidak berani memberi bunga jangka panjang deposito lebih menarik karena ketidakpastian ke depan. Instrumen kebijakan moneter yang paling diminati pun yang jangka pendek, yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulan.

Dampak ekonomi jangka pendek

Ekonomi jangka pendek tidak akan menghasilkan perekonomian kokoh dan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Orientasi pada investasi portofolio tidak memberi sumbangan pada penciptaan kesempatan kerja. Di tambah hambatan struktural investasi yang tidak dapat diatasi pemerintah, maka realisasi investasi langsung—domestik maupun asing—juga rendah, meski peminatnya cukup tinggi. Distribusi pendapatan masyarakat akan kian timpang dengan mereka yang mempunyai aset keuangan yang mendapat imbal hasil (return) yang lebih tinggi. Sementara bagi sebagian besar masyarakat untuk mendapat pekerjaan dengan pendapatan tetap saja kian sulit.

Upaya mengarahkan dana pensiun bagi investasi jangka panjang juga jauh dari memuaskan. Bahkan, dana pensiun sendiri kebanyakan didepositokan, sedangkan pasar modal hanya sebagai sarana masuknya dana jangka pendek dari luar negeri yang memperebutkan saham yang tergolong unggulan sehingga harganya terus meningkat, kurang sepadan dengan kinerja perusahaan bersangkutan daripada sebagai sarana untuk mendapat modal bagi perusahaan umumnya.

Sebenarnya pemerintah cukup dipercaya untuk mendapat dana jangka panjang—dollar maupun rupiah—sebagaimana ditunjukkan dari tingginya permintaan obligasi jangka panjang—hingga 30 tahun—yang diterbitkan pemerintah. Namun, di sisi pengeluaran, belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersifat tahunan, dan pengeluaran terbesar untuk pengeluaran rutin, termasuk pembayaran utang dan alokasi dana ke daerah, dengan persentase belanja modal yang relatif kecil. Karena itu, pemanfaatan dari pinjaman melalui obligasi jangka panjang tidak terkait langsung investasi publik jangka panjang.

Program pembangunan infrastruktur kurang mendapat minat dari investor swasta. Praktis hanya investor China yang terlibat, itu pun masih membutuhkan negosiasi berkepanjangan. Ironisnya, perusahaan China itu pada umumnya BUMN yang tentu menuntut garansi dari Pemerintah Indonesia.

Lemahnya kemampuan pemerintah dalam memberi kepastian kepada investor— menyediakan lahan, membangun infrastruktur—dan hanya kampanye, kian tidak menarik untuk diwujudkan.

Rentan

Selama orientasi ekonomi masih jangka pendek, perekonomian Indonesia rentan terhadap membaliknya inflasi dan keluar masuknya dana jangka pendek dari luar negeri untuk investasi portofolio. Pemerintah bisa mendorong investasi jangka panjang mulai dari diri sendiri, antara lain dengan mendapatkan persetujuan DPR untuk pembiayaan proyek pembangunan dalam APBN dan APBD, dalam beberapa tahun.

Lalu, penerbitan obligasi yang spesifik—untuk pembangunan infrastruktur— berjangka panjang juga dapat dilakukan untuk memanfaatkan minat investor pada aset keuangan. Pemberian garansi oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangkit listrik, adalah cara untuk memberi kepastian investor. Namun, pemerintah perlu bersifat selektif agar pengalaman yang terkait masalah akuntabilitas sebelum krisis tidak terulang. Langkah ini diharapkan diikuti investor swasta dalam jangka panjang.

Kita juga perlu terus mendesak agar pemerintah memperbaiki iklim investasi. Akan tetapi, perbaikan iklim investasi tampaknya tak bisa diciptakan dalam waktu dekat karena kemampuan pemerintah yang rendah untuk menjalankannya dan lemahnya dukungan pihak lain, DPR maupun organisasi masyarakat, seperti serikat pekerja, dalam revisi UU Ketenagakerjaan yang lebih fleksibel bagi penciptaan kesempatan kerja. Namun, perlu diingat, tidak ada jalan pintas untuk mewujudkan semua itu.

Umar Juoro Ketua Center for Information and Development Studies (CIDES); Senior Fellow pada the Habibie Center


Opini

 

 

 

 

Kamis, 15 Februari 2007

 

 

 

Komersialisasi Epidemi

Hayyan ul Haq

Kasus komersialisasi vaksin avian influenza (N5H1) berdasar strain Indonesia yang dilakukan Australia (Tempointeraktif, 7/2/2007) membuktikan bahwa subyek hukum—orang, badan hukum atau negara—kian agresif mengeksploitasi produk intelektualnya.

Agresivitas ini ternyata tidak hanya menjamur di ranah netral, tetapi juga memasuki wilayah yang sensitif. Bisa dibayangkan, dari 76 orang yang terinfeksi flu burung di Indonesia, 57 (lebih dari 75 persen) meninggal dunia (WHO, 22/1/ 2007). Ini berarti, wabah H5N1 benar-benar mengancam kelangsungan hidup kita. Secara etik dan hukum, seharusnya upaya untuk mengatasi epidemi H5N1 menjadi tanggung jawab bersama, bukan diprivatisasi dan dikomersialkan.

Sebenarnya eksploitasi aset di ranah publik ini merefleksikan kematian akal sehat karena menoleransi: (i) privatisasi dan komersialisasi penderitaan manusia (kesakitan dan kematian), (ii) perbuatan melawan hukum, dan (iii) perbuatan yang mengancam kepentingan publik dan sustainabilitas kehidupan bersama.

Komersialisasi penderitaan

Secara etik, eksploitasi kekayaan orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan tidak bisa dibenarkan. Apalagi yang dieksploitasi bukan kreativitas dan produktivitas, tetapi derivat penderitaan masyarakat. Dalam hal ini, tidak patut Australia memproduksi vaksin avian influenza (flu burung) berdasarkan strain Indonesia, menjualnya ke Indonesia, apalagi dengan harga tinggi (Tempointeraktif, 7/2/2007).

Lebih fatal lagi, vaksin yang ditawarkan ke Indonesia itu diproduksi dengan membajak specimen yang dikirim Pemerintah Indonesia ke empat pusat penelitian flu burung di Washington, London, Tokyo, dan Melbourne (Dialog dengan Kepala Balitbang Depkes, 7/2/2007). Hal ini dapat dibuktikan dari dokumen yang merekam hasil pembacaan urutan rangkaian asam amino RNA virus H5N1 strain Indonesia dari setiap kasus flu burung di Indonesia ke Bank Genom Dunia agar bisa diakses dan diteliti lembaga-lembaga penelitian.

Komitmen dan sikap pemerintah untuk memperluas aset dan sumber daya di ranah publik direduksi untuk kepentingan komersial. Privatisasi dan komersialisasi ini membatasi pemanfaatan sumber daya kolektif untuk tujuan kemanusiaan. Tidak heran jika Menteri Kesehatan menghentikan pengiriman specimen H5N1 ke lembaga penelitian itu (Radio NHK, Jepang, 8/2/2007).

Perbuatan melawan hukum

Ulah Australia menggunakan specimen H5N1 dari Indonesia untuk tujuan komersial tanpa izin Pemerintah Indonesia bukan saja tidak didasarkan akal sehat, melainkan juga melanggar hukum.

Pertama, tidak ada argumen yang cukup rasional dan dasar hak yang kuat yang dapat memvalidasi tindakan itu.

Kedua, perbuatan itu dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) karena dilakukan dengan sengaja dan merugikan pihak Indonesia.

Selain itu, perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, baik dalam tataran internasional maupun nasional, seperti Universal Declaration of Human Right Pasal 12 dan 25 tentang kewajiban setiap negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang baik bagi warganya tanpa mengambil keuntungan.

Selanjutnya, beberapa pasal yang mewajibkan penginformasian yang patut kepada pemilik sah atas obyek yang diteliti atau dikembangkan (informed consent) dapat ditemukan pada the Convention on the Protection for Human Rights and Fundamental Freedom (Pasal 5) yang diubah dengan Protocol No 11, Roma 4 November 1950, dan Oviedo Convention (Pasal 5); Recital 26 European Union Biotechnology Directive tentang donor of body material dan Convention on Human Rights and Biomedicine 1997 tentang pematenan bioteknologi (Pasal 22).

Sedangkan pada tataran nasional, komersialisasi itu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 H yang menempatkan hak atas kesehatan sebagai salah satu komponen inti hak fundamental, UU No 23/1992 tentang Kesehatan, yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan dan mendistribusikan pelayanan kesehatan tanpa tujuan komersial, dan Peraturan Pemerintah No 39/1995 Pasal 5, 6, 7, 8 dan Pasal 10 14, 16, yang mengatur hubungan hukum, hak, dan kewajiban peneliti dan lembaganya, serta akibat hukum dari kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.

Solusi hukum

Secara hukum, sebenarnya pemerintah dapat mengajukan tuntutan pidana (PP No 39/1995 Pasal 19) dan gugatan perdata (PP No 39/1995 Pasal 14) kepada pihak yang telah menyalahgunakan specimen itu untuk kepentingan komersial tanpa izin dari pemilik sah (PP No 39/1995 Pasal 16).

Selain mempertimbangkan dasar hukum itu, argumen ini juga didasarkan akal sehat. Adalah fakta, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan potensi, waktu, dan investasi untuk menghimpun specimen H5N1 dari setiap kasus flu burung yang terjadi di Indonesia. Karena itu, Pemerintah Indonesialah pemilik sah specimen virus H5N1.

Dengan demikian, Pemerintah Indonesialah yang berhak menentukan arah optimalisasi pemanfaatan segala derivat dari specimen H5N1. Karena itu, terbuka kemungkinan bagi pemerintah untuk mengembalikan hak kolektif itu dengan menuntut bagi hasil atau memproduksi sendiri melalui mekanisme lisensi wajib (TRIPs Agreement Pasal 8 dan UU No 14/2001 tentang Paten Pasal 74-87) sehingga dapat digunakan untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak demi memelihara sustainabilitas kehidupan bersama tanpa harus membayar dengan harga amat tinggi.

Hayyan ul Haq Pengajar di FH Unram; Kandidat Doktor Ilmu Hukum, Universitas Utrecht


Opini

 

 

 

 

Selasa, 13 Februari 2007

 

 

 

Arus Balik Mediokrasi

Yudi Latif

Segala hal di Batavia,” puji WA van Rees (1881), pelancong, “lapang, terbuka, dan elegan”. Pada titik ini, kemolekan Jakarta belum beranjak dari gambaran Tomé Pires tiga abad sebelumnya, “sebuah pelabuhan yang indah, salah satu yang terbaik di Jawa”.

Ketika pelabuhan Jayakarta dijadikan pangkalan VOC oleh Jan Pieterszoon Coen dan mengganti nama menjadi Batavia, 12 Maret 1619, Batavia merupakan benteng terisolasi di tengah belantara. Pada abad ke-18, hutan di sekitar kota dikonversikan menjadi sawah dan perkebunan tebu.

Pada 1808, Herman Willem Daendels ditunjuk Pemerintahan Napoleon menjadi gubernur jenderal dengan misi, “menjaga Batavia dari serangan Inggris”. Ia tinggalkan Batavia tua di dataran rendah pelabuhan. Ia bangun Batavia baru di dataran lebih tinggi bagian selatan, dinamai Weltevreden (Menteng), artinya ’sungguh memuaskan’. Untuk kenyamanan dan kelancaran birokrasi, kantor pusat pemerintahan dipindah ke Buitenzorg (Bogor), yang lebih ramah terhadap cita rasa Eropa. Semua ini merupakan usaha mewujudkan Batavia sebagai the Queen of the East.

Pembangunan fisik Batavia dan sekitarnya seiring dengan pembangunan jiwanya. Klub-klub bergaya Eropa, sekolah, lembaga penelitian, jurnal ilmiah, dan media massa bertumbuh. Klub eksklusif—Harmonie, berdiri 1815, disusul Concordia (1830)—menjadi pusat pergaulan, informasi, dan bacaan. Terinspirasi semangat pencerahan, sekolah dasar Eropa didirikan di Menteng pada 1817. Kebun Raya Bogor dengan institut-institut terkait didirikan 1817, disusul Perhimpunan Ilmu-ilmu Alam Hindia, 1850. Mengantisipasi pertumbuhan Jakarta-Bogor yang kian mekar, sejak 1873 kedua kota itu dihubungkan oleh kereta api pertama di Hindia.

Perkembangan kota memenuhi bayangan Max Weber, “suatu tempat yang direncanakan bagi kelompok ’berbudaya’ dan ’rasional’. Ini dimungkinkan oleh birokrasi pemerintahan yang kapabel. Birokrasi kolonial memang represif, tetapi tetap mengupayakan prinsip rasionalitas birokrasi. Seperti diisyaratkan Weber (1952), “Agar aturan-aturan teknis bisa diaplikasikan secara rasional, pelatihan khusus diperlukan. Hanya orang-orang yang terlatih dan kredibel yang boleh menjadi staf birokrasi.”

Ditambahkan, “Dalam tipe rasional, merupakan prinsip bahwa staf birokrasi mesti sepenuhnya terpisah dari pemilik alat-alat produksi dan administrasi.” Dengan demikian, birokrasi bisa dijalankan secara impersonal, bebas kolusi dan nepotisme. Pemerintahan kolonial Belanda mengupayakan prinsip pertama secara baik, lewat pendirian pusat pelatihan dan sistem perekrutan yang rapi. Birokrasi kolonial juga mampu memisahkan diri dari pemilik ala-alat produksi meski layanannya sedikit beraroma diskriminasi.

Semua ini membuat Batavia menjadi Mooi Indie berjiwa kosmopolitan. Meski harus diakui, di sana ada masalah yang imbasnya masih kita warisi. Masalah utamanya diisyaratkan Clifford Geertz dalam The Social History of an Indonesian Town (1965). Dalam desain kota kolonial, ada kesenjangan antara sektor komersial padat modal di tangan orang asing dan sektor subsisten padat karya di tangan penduduk lokal. Di sini, terjadi segregasi secara radikal di antara sektor ekonomi, sosial, dan budaya modern dan tradisional. Implikasinya, gejala urbanisasi di Indonesia bukan proses konversi dari desa ke kota melalui perubahan secara gradual dari nilai dan institusi yang ada.

Sifat kosmopolitanisme yang muncul bukan hasil pencanggihan tradisi-tradisi parokial dari elemen-elemen utama dalam masyarakat setempat, tetapi merupakan intrusi aneka kelompok asing yang berwatak kosmopolitan ke dalam kepompong lokal. Dengan kata lain, gejala urbanisasi itu datang sebagai tekanan dari luar bukan berkembang secara organik dari dalam.

Kolonialisme berlalu dengan meninggalkan jejak fisik, tetapi tak mewariskan rasionalitas dan mentalitas kemodernannya. Di sana ada ruang hampa, karena tampilan luar modernitas kita tiru tanpa penguasaan sistem penalarannya. Di bawah gedung-gedung pencakar langit dan apartemen mewah, mentalitas udik bertahan, menjadikan kota bak hutan beton tanpa jiwa. Jakarta berubah dari Queen of the East dalam imaji Belanda menjadi kota “heterogenik” dalam gambaran Lewis Mumford, yang penuh ambiguitas, kekerasan, disintegrasi, anarki, dan tragedi.

Dalam kota hampa seperti itu, pemerintah menyeret warganya untuk melakukan the cult of philistism (pemujaan terhadap budaya kedangkalan). Rasionalitas birokrasi diruntuhkan lemahnya sistem pelatihan dan perekrutan pegawai yang buruk. Situasi ini diperburuk berimpitnya penguasaan birokrasi, penguasaan alat-alat produksi, yang menghancurkan perencanaan dan rancang-bangun perkotaan. Yang terwaris dari kolonial hanya buruknya, berupa kecenderungan diskriminatif dalam skala yang lebih parah.

Meritokrasi dihancurkan penurunan standar ekselensi dan kolusi. Di sini, destruksi tidak disebabkan keberlebihan rasionalitas pencerahan dalam pembangunan, seperti dikeluhkan di Barat. Alih-alih, karena kurangnya asupan dan pertimbangan rasionalitas yang membuat mediokrasi melanda semua lini kehidupan.

Banjir yang menerjang Jakarta merupakan arus balik manajemen perkotaan yang memuja mediokrasi. Benar, dari dulu Jakarta terancam banjir. Tetapi, dalam ketersediaan rasionalitas birokrasi dan meritokrasi, selalu ada cara adekuat untuk mengatasinya. Ketika banjir melanda sebagian besar Ibu Kota, melumpuhkan lalu lintas dan perekonomian, kita paham isyarat yang tersembunyi: lumpuhnya rasionalitas oleh kolusi dan mediokrasi.

Yudi Latif Deputi Rektor Universitas Paramadina


Opini

 

 

 

 

Rabu, 14 Februari 2007

 

 

 

Empat Program Pengelolaan Banjir

Emil Salim

Bila banjir mulai reda, tiba saatnya untuk belajar dari banjir akbar Jabodetabek 2007 dan menyusun empat program kerja pengelolaan banjir.

Program pertama, menarik genangan air hujan ke sistem tata air. Hingga kini Jakarta memakai pola Van Breen (1923) yang dikembangkan pemerintah bersama NEDECO Belanda (1974, 1999) dan JICA Jepang (1997, 2004) menjadi Rencana Induk Pengelolaan Banjir dengan menata 13 sungai dan membangun Banjir Kanal Barat dan Timur. Program ini mencakup pengelolaan daerah aliran sungai, pengerukan berkala kedalaman sungai, serta pemeliharaan situ regulator dan waduk retensi sebagai terminal banjir dalam rangka storm water management.

Memindahkan ibu kota

Program kedua, mengendalikan bangunan yang menutup tanah agar tidak menghambat air meresap ke dalam tanah. Pada 1970-an, 60 persen air hujan diserap tanah. Kini yang diserap hanya 10 persen. Konstruksi bangunan menutup tanah, menghasilkan run off air, memerlukan penyesuaian tata drainase. Banjir akbar 2007 timbul di bangunan kompleks yang dikonstruksi tanpa penyesuaian tata drainase memadai. Karena itu, perubahan tata guna lahan dan tata ruang perlu disinkronkan dengan izin lokasi bangunan disertai ketentuan building code dan penyesuaian sistem drainase.

Dinas Pertambangan DKI Jakarta dan LPM Institut Teknologi Bandung telah menyusun peta geologi berdasarkan komposisi batuan dengan ukuran daya tanah menyerap air. Kawasan tanah berdaya serap air tinggi perlu diselamatkan dari bangunan menutup tanah, sedangkan kawasan berdaya serap air rendah perlu menerapkan “solusi engineering” dalam konstruksi bangunan dengan tata drainase khusus.

Merosotnya daya serap air hujan Jakarta adalah pertanda beban pembangunan bangunan dan infrastruktur melampaui daya dukung lingkungan kota. Untuk tidak memperparah kondisi Jakarta, “gula-gula” pembangunan harus disebar ke luar kota, seperti memindahkan Bandara Soekarno-Hatta ke Cengkareng, Kampus UI ke Depok. Perlu lebih banyak sentra kegiatan pembangunan dipindahkan ke luar Jakarta, seperti perluasan Pelabuhan Tanjung Priok, pengembangan kawasan industri, pembangunan hipermarket, mal, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan.

Fungsi utama Jakarta sebagai ibu kota negara. Hadirnya bangunan Istana Presiden, Kompleks Bank Indonesia, kantor departemen dan kedutaan asing memberi isi pada fungsi utama kota. Karena itu, “memindahkan ibu kota negara atau kegiatan pemerintahan ibu kota ke luar Jakarta” adalah gagasan yang mahal dan tidak menyentuh persoalan utama. Beban kota hanya bisa dikurangi dengan menyederhanakan fungsi kota dan menyebarkan “gula-gula” ke luar kota. Dengan pendekatan “solusi engineering” perlu dikembangkan arsitektur bangunan dan drainase air agar tetap utuh berfungsi.

Jasa penduduk

Program ketiga bertujuan untuk mengoreksi pasar dengan memperhitungkan jasa penduduk memelihara lingkungan. Jika penduduk hilir ingin menghindari “banjir kiriman”, selayaknya mereka dan pemda membayar “jasa memelihara ekosistem meredam banjir kiriman” kepada penduduk dan pemda di hulu. Pemerintah pusat dan daerah kawasan hilir yang berkepentingan dengan keutuhan daerah tangkap hulu sungai perlu mengompensasikan pelestarian yang dilakukan daerah dan penduduk lokal di hulu. Jasa memelihara hulu sungai tidak gratis, perlu diberi nilai ekonomi melalui pajak, subsidi, retribusi, dan pungutan resmi sebagai koreksi pasar.

Pembangunan ibu kota negara dan megapolitan Jakarta hendaknya tidak dijadikan alasan untuk Jakarta sentris dengan menundukkan pembangunan daerah Bodetabek-Puncak-Cianjur. Bukankah Presiden tidak berpikir “istana sentris”, menyelamatkan istana dari banjir jika rakyat dikorbankan dan kebanjiran? Daerah Bodetabek-Puncak-Cianjur adalah otonom dengan penduduk yang berhak mengelola pembangunan meningkatkan kesejahteraannya. Karena itu, perencanaan pembangunan kawasan Jabodetabek-Puncak-Cianjur harus dilakukan bersama guna menyejahterakan penduduk kawasan.

Program keempat, mengefektifkan pelaksanaan program. UU Penataan Ruang Nomor 10 Tahun 1992 memberikan wewenang kepada pemerintah pusat memimpin perencanaan tata ruang yang mencakup lebih dari satu provinsi. Setelah banjir Jakarta 2002, ditandatangani “Kesepakatan Bersama” 27 Februari 2002 antara pemerintah pusat (Departemen Kimpraswil) dan wakil pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kawasan Jabodetabek-Puncak-Cianjur untuk bekerja sama mengendalikan banjir (2002-2012). Dengan perubahan presiden dan kabinet (2004), program bersama ini terhenti.

Guna menjamin keberlanjutan program pengelolaan banjir yang bersifat lintas sektor dan berjangka panjang multitahun, maka anggaran program seperti ini perlu diberi “kode bintang khusus” dalam APBN. Dan ditetapkan “penanggung jawab utama” mengoordinasikan mata anggaran lintas sektor, dan dijamin peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Ketika semua ini dilaksanakan, Bappenas, BPPT, LIPI, dan universitas perlu menjajaki inovasi baru pengendalian banjir agar air tidak terbuang mubazir, tetapi bisa melestarikannya.

Emil Salim Mantan Menteri Lingkungan Hidup


Opini

 

 

 

 

Rabu, 21 Februari 2007

 

 

 

Pendidikan Antikorupsi

Mochtar Buchori

Tanggal 8 Februari 2007 lalu saya seharusnya ikut diskusi tentang pendidikan untuk membasmi korupsi. Diskusi ini diselenggarakan oleh Indonesian Corruption Watch. Namun karena hujan dan saya berada dalam “pengungsian”, keinginan itu terpaksa dibatalkan.

Ada tiga gagasan yang ingin saya sampaikan. Pertama, korupsi hanya dapat dihapuskan dari kehidupan kita secara berangsur-angsur. Kedua, pendidikan untuk membasmi korupsi sebaiknya berupa persilangan (intersection) antara pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, pendidikan untuk mengurangi korupsi harus berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi.

Kemajuan bangsa

Banyak di antara kita yang habis kesabaran saat menyaksikan berbagai usaha menghapus korupsi tidak menunjukkan kemajuan berarti. Kita seperti lari di tempat; secepat apa pun larinya, kita selalu menemukan diri di tempat yang sama.

Perlu disadari, di mana pun di dunia ini korupsi tidak pernah bisa dihapus secara mendadak. Penyusutan, pemudaran, dan pelumpuhan korupsi dari suatu bangsa selalu berangsur-angsur. Dalam kasus Indonesia, mungkin diperlukan 15-20 tahun sebelum kita bisa merasakan, korupsi benar-benar terkendalikan dalam kehidupan kita.

Mengapa? Karena korupsi bukan suatu bahaya di luar diri kita. Benih-benih korupsi ada dalam tubuh kita sebagai bangsa. Bangsa adalah keseluruhan, dari lapisan-lapisan generasi yang ada pada suatu waktu. Generasi tua menurun ke generasi dewasa, generasi hampir dewasa, generasi remaja, sampai ke generasi muda. Dengan demikian, mengendalikan atau mengurangi korupsi bagi suatu bangsa adalah keseluruhan upaya untuk melahirkan generasi baru yang mampu mengembangkan sistem nilai yang menolak korupsi secara lebih tegas, lebih definitif daripada yang kita lakukan kini.

Apa yang dilakukan generasi sekarang terhadap korupsi? Secara lahiriah, mencela dan mengutuk, tetapi dalam hati membiarkan dan memaafkan korupsi. Dengan sikap batin seperti ini, kita tidak akan pernah tegas mampu menolak godaan-godaan untuk berkorupsi.

Dilihat dalam konteks pendidikan, tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi adalah keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima ke sikap tegas menolak korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbarui sistem nilai yang dirwarisi, sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa.

Sistem nilai adalah keseluruhan norma-norma etika yang dijadikan pedoman oleh bangsa untuk mengatur perilakunya. Perubahan dari sikap membiarkan, memahami, dan memaafkan korupsi ke sikap menolak korupsi secara tegas hanya akan terjadi setelah lahir generasi yang mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam sistem nilai yang mereka warisi dan mampu memperbarui sistem nilai warisan itu berdasar situasi-situasi baru.

Pada gilirannya, hal ini baru akan terjadi jika di masyarakat telah lahir generasi-generasi yang benar-benar memahami berbagai hubungan sebab-akibat antara perjalanan nasib bangsa selama kurun waktu tertentu dengan aneka tindakan yang secara sadar dilakukannya sebelumnya atau selama kurun waktu yang hampir bersamaan.

Pada dasarnya sistem nilai yang lebih baik, yang lebih dewasa, datang dari berbagai pengalaman nyata yang bersifat dramatis atau dari tilikan-tilikan yang lahir dari kontemplasi mendalam mengenai makna aneka peristiwa kehidupan yang dijumpainya selama suatu kurun waktu. Keduanya merupakan hal langka. Berbagai peristiwa dramatis merupakan hal langka, dan pengungkapan makna baru dari aneka peristiwa dalam kehidupan bangsa juga merupakan suatu hal yang jarang terjadi. Dengan demikian, yang akhirnya terjadi ialah perubahan sistem nilai bangsa berlangsung lambat, lebih lambat dari berbagai perubahan nyata dalam kehidupan.

Sikap ragu-ragu yang kini kita perlihatkan merupakan gejala yang mengkhawatirkan! Korupsi yang dibiarkan terus berlangsung menjadi penghambat kemampuan bangsa membangun diri. Korupsi merupakan suatu kekuatan destruktif, sedangkan kemajuan bangsa memerlukan kekuatan konstruktif. Jadi, jika kita sebagai bangsa ingin maju, yang harus dilakukan ialah menjaga agar kekuatan konstruktif bangsa selalu lebih besar daripada kekuatan destruktif.

Dalam konteks pendidikan, “mencabut korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang telah terjadi. Harus dilakukan usaha-usaha untuk melahirkan perubahan radikal dalam sikap bangsa terhadap korupsi. Dapatkah dilakukan? Pendidikan seperti apa yang dapat menimbulkan sikap seperti ini pada generasi mendatang?

Pendidikan watak

Korupsi dapat dipandang sebagai hasil persilangan antara keserakahan dan ketidakpedulian sosial. Yang tega melakukan korupsi adalah mereka yang tidak dapat mengendalikan keserakahan dan tidak peduli atas dampak dari perbuatannya terhadap bangsa dan negara.

Dengan demikian, pendidikan yang akan melahirkan sikap tegas menolak korupsi mau-tidak-mau harus berupa program yang mengandung unsur-unsur pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan. Ini kedengaran sepele, tetapi jika diletakkan dalam bingkai tradisi pendidikan yang ada selama ini, akan segera terlihat, masalah ini merupakan suatu persoalan cukup berat.

Selama ini tradisi pendidikan kita memandang pendidikan watak sebagai suatu program indoktrinasi, dan pendidikan kewarganegaraan sebagai program untuk “menjinakkan dan menyeragamkan” masyarakat. Masyarakat dengan jiwa pembaruan, masyarakat yang berani dan mampu memperbarui sistem nilai yang ada tidak pernah “jinak” dan “seragam”. Dan juga tidak berpikir secara doktriner.

Jadi, pelaksanaan program pendidikan yang bermaksud mendorong lahirnya generasi yang mampu memperbarui sistem nilai harus berjalan melawan beberapa arus yang kini ada dalam sistem pendidikan kita.

Pendidikan antikorupsi segera saja menjadi pendidikan nilai. Pendidikan antikorupsi dan pendidikan watak jelas-jelas merupakan pendidikan nilai. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan mengandung segmen pendidikan nilai yang cukup besar.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi ini yang penting untuk ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai bukan memupuk kemaniran beretorika tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi. Yang jauh lebih penting ialah menggunakan pengetahuan tentang dan ketaatan terhadap nilai-nilai untuk memupuk kemampuan membimbing bangsa ke pembaruan cara hidup (way of life), sesuai realitas yang ada serta aspirasi tentang masa depan yang masih hidup dalam diri bangsa.

Pendidikan nilai tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai. Ia masih harus berlanjut ke pemahaman nilai-nilai, ke penghayatan nilai-nilai, dan ke pengamalan nilai-nilai. Hanya dengan siklus yang bulat seperti ini dapat diharapkan, pendidikan nilai akan dapat membawa bangsa ke kemampuan memperbarui diri.

Untuk ini, dibutuhkan suatu transforming leadership, suatu jenis kepemimpinan yang dapat mengajak seluruh bangsa memperbarui dirinya.

Mochtar Buchori Pendidik


Opini

 

 

 

 

Jumat, 16 Februari 2007

 

 

 

Dari Mekkah ke Ramallah

Broto Wardoyo

Mahmoud Abbas dan Ismail Haniya akhirnya menemukan kata sepakat di Mekkah. Kesepakatan Mekkah itu diharapkan mampu meredakan kekerasan internal Palestina dan menarik dukungan Barat.

Meski demikian, kesepakatan itu mengandung dua ancaman. Pertama, pemilihan kata menghormati (to respect) resolusi-resolusi internasional dan kesepakatan yang ditandatangani PLO membuka kemungkinan perdebatan lebih lanjut. Kedua, kesepakatan itu lebih banyak berurusan dengan pembagian kekuasaan belaka.

Masalah Israel

Salah satu isu penting hubungan Hamas-Fatah adalah pengakuan terhadap Israel. Selama ini Hamas bersikukuh tidak mengakui eksistensi Israel sesuai amanat Piagam Hamas yang menyerukan pembentukan negara Islam Palestina di seluruh tanah (bekas mandatoris) Palestina. Sikap itu membuat Hamas dicap kelompok antiperdamaian dan mempersulit proses perdamaian yang dilakukan PLO.

Sikap Hamas ini didasari dua alasan. Selain alasan ideologis, Hamas tidak melihat adanya keuntungan dari pengakuan itu. Dalam pandangan Hamas, pengakuan itu memberi peluang bagi Israel untuk menekan Palestina dalam pembicaraan damai. Masyarakat internasional, termasuk Israel, cenderung hanya melihat sikap itu sebagai implementasi ideologis Hamas.

Perbedaan pendapat itu bisa dipahami sebagai usaha Hamas mempertahankan eksistensinya dalam politik domestik Palestina. Pilihan Hamas didasari kebutuhan menjadi beda dengan PLO, yang didominasi Fatah. Dengan kata lain, pilihan itu merupakan nilai unik Hamas di publik Palestina, setidaknya sampai Hamas berkesempatan menunjukkan kinerjanya yang sebanding atau lebih baik dari Fatah.

Dalam bagian akhir kesepakatan Mekkah—berwujud surat dari Abbas kepada Haniya—kalimat menghormati, dalam bayangan Hamas, adalah pernyataan sikap bahwa pemerintah koalisi yang akan dibentuk “diharapkan” mematuhi resolusi-resolusi internasional, salah satunya Liga Arab, yang menyerukan pembentukan dua negara. Namun, bagi Fatah, kalimat itu dibaca sebagai “memastikan”, kabinet baru akan melanjutkan proses perdamaian yang dimulai PLO, lebih dikenal sebagai proses Oslo.

Kalimat “bersayap” itu akan membuka celah baru bagi ketidaksepakatan internal kabinet Palestina yang akan dibentuk. Jika hal itu pecah terlalu dini, kesepakatan Mekkah tak akan bermakna apa pun bagi Palestina.

Selain itu, kesepakatan Mekkah lebih banyak mengurusi pembagian kekuasaan antara Hamas dan Fatah. Tidak ada masalah substansial yang lebih penting diselesaikan. Pembagian kekuasaan tidak akan berdampak apa pun tanpa kesamaan visi kebangsaan Palestina.

Nasionalisme

Definisi nasionalisme Palestina, apakah sekuler, Islam, atau perpaduan keduanya, menjadi masalah mendasar yang harus dipecahkan. Bangunan nasionalisme akan menjadi lem perekat bagi pendukung Hamas, Fatah, atau faksi-faksi lain dalam perjuangan kemerdekaan. Sekaligus berfungsi sebagai mekanisme kontrol bagi kekuatan berkuasa guna memastikan fokus pada kepentingan publik Palestina, seperti dikehendaki butir ketiga kesepakatan Mekkah.

Pembicaraan masalah-masalah praktis diperlukan, tetapi fokus kebijakan kabinet koalisi harus tetap mengarah dua hal: jaminan keamanan dan peningkatan kesejahteraan.

Pembagian kekuasaan hanya akan berguna jika kabinet baru bisa memastikan minimnya tekanan keamanan dari Israel dan adanya pengaturan keamanan di Palestina. Pemilihan figur dalam posisi kunci, Mendagri dan kepala keamanan, bisa menjadi kunci. Dijatuhkannya posisi ini pada tokoh independen tidak akan bermakna apa pun tanpa komitmen kedua pihak terhadap otoritas tokoh independen itu.

Hamas dan Fatah juga harus mampu bekerja sama dalam menarik dukungan internasional. Penandatanganan kesepakatan Mekkah, meski dengan hasil amat minim, tentu terkait dengan dukungan finansial yang akan diterima Palestina dari negara-negara Arab, terutama Saudi.

Dukungan finansial itu masih harus ditambah suntikan dana dari Eropa dan AS, juga pengumpulan pajak dari Israel, yang selama bertahun-tahun merupakan sumber dana utama Palestina.

Untuk sementara, langkah terbaik bagi Hamas dan Fatah adalah mengendapkan kesepakatan Mekkah dalam bentuk seperti saat ini. Mengambangkan dan bukan membuka interpretasi terhadap butir-butir kesepakatan Mekkah akan lebih berguna bagi Palestina saat ini. Termasuk tidak menyentuh masalah pengakuan dan memanfaatkannya untuk menarik simpati publik. Komitmen yang kuat bagi kepentingan publik adalah jaminan terbaik untuk mengatasi kesulitan Palestina dalam jangka pendek. Langkah-langkah lunak yang diambil para pemimpin Hamas dan Fatah, termasuk pernyataan Meshaal mengenai konsep negara Palestina di tanah 1967, harus terus dipertahankan.

Masih panjang jalan yang harus ditempuh Palestina agar perdamaian bisa datang dari Mekkah ke Ramallah.

Broto Wardoyo Pengajar di Departemen Ilmu HI Universitas Indonesia


Opini

 

 

 

 

Rabu, 14 Februari 2007

 

 

 

Menyelamatkan Uang Rakyat

Denny Indrayana

Di tengah bencana banjir Ibu Kota, lebih dari 500 anggota DPRD bertindak di luar batas kepantasan dengan mendesak pemerintah untuk tetap menaikkan gaji mereka melalui pemberlakuan PP Nomor 37 Tahun 2006.

Presiden Yudhoyono sebaiknya tidak lagi disetir pikiran sesat elite asosiasi DPRD dan konsisten mencabut PP No 37/2006. PP itu adalah kebijakan memperkaya elite di tengah papanya rakyat serta rentetan bencana yang melanda negeri. Apalagi, PP No 37/2006 adalah skandal kebijakan pada tingkat substansi, perumusan, hingga tahap pelaksanaan.

Pasal siluman

Secara proses, PP itu lahir dari desakan elite asosiasi DPRD yang menganggap tunjangan berdasarkan PP No 24/2004 maupun PP No 37/2005, masih kurang. Terjadilah komunikasi dua arah antara asosiasi DPRD dan pemerintah pusat, sayang nihil proses transparan dan melibatkan masyarakat.

Sebagai contoh, Pasal 14D PP No 37/2006 yang paling kontroversial. Aturan yang memberlakukan tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional dibayarkan mundur sejak 1 Januari 2006 adalah pasal siluman. Harus dicari siapa yang merumuskan pasal koruptif itu.

Kabarnya, saat dipresentasikan dalam rapat kabinet, masalah rapelan tunjangan tidak disampaikan kepada Presiden. Jika benar, ini adalah “kudeta administratif” pada Presiden.

Presiden Yudhoyono wajib mencari tahu pada proses mana perumusan PP telah melahirkan pasal siluman rapelan yang akhirnya berpotensi merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Lebih jauh, Presiden harus memberi sanksi keras kepada pihak-pihak yang melakukan “kudeta administratif” itu.

Elite asosiasi DPRD tidak dapat berdalih, PP No 37/2006 adalah kebijakan pusat yang membuat mereka menjadi kambing hitam. Adalah benar PP No 37/2006 ditandatangani Presiden. Namun, adalah fakta, elite asosiasi DPRD amat aktif melakukan lobi dengan mengunjungi banyak pihak, antara lain Wakil Presiden, Komisi II DPR, dan Departemen Dalam Negeri.

Masalah pembayaran rapelan per 1 Januari 2006, misalnya, ada andil dari asosiasi DPRD. Buktinya, pada situs Adkasi 2 Agustus 2006 dimuat pernyataan direkturnya, Adkasi mendesak agar perubahan tunjangan diberlakukan mulai tahun anggaran 2006.

Korupsi diskresi

Secara substansi, PP No 37/2006 harus dicabut karena wujud nyata korupsi diskresi (discretionary corruption). Korupsi diskresi adalah korupsi yang lahir dengan tameng penyalahgunaan kebijakan bebas yang dimiliki aparatur negara. Pada masa Orde Baru, banyak sekali korupsi diskresi berbaju keputusan presiden. Mengenai korupsi diskresi, Ketua Mahkamah Agung ketika melantik beberapa ketua pengadilan tinggi secara tegas mengatakan, “kepada para hakim untuk bersikap hati-hati dan cermat karena dapat dimungkinkan putusan administrasi pun sejak awal dibuat dengan tujuan korupsi” (Kompas, 3/11/2006).

PP No 37/2006 bisa dikualifikasikan sebagai bentuk korupsi diskresi karena unsur-unsur korupsi—perbuatan melawan hukum, memperkaya orang lain, dan merugikan keuangan negara—telah terpenuhi.

Tentang melawan hukum, aturan dalam PP banyak bertentangan secara vertikal dengan undang-undang, maupun secara horizontal dengan PP lain. Misalnya, Pasal 14D yang jelas bertentangan dengan UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Butir 107-nya mengatur penentuan daya laku surut tidak diadakan bagi peraturan yang memberi beban pada masyarakat. Tentang unsur memperkaya orang lain, jelas tergambar dengan kian makmurnya anggota DPRD. Unsur merugikan keuangan negara terbukti banyaknya PAD dan APBD yang tergerus untuk membayar dana rapelan tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional.

Pada tingkat pelaksanaan pembayaran rapelan, delik korupsi kian jelas tergambar. Di banyak daerah, kemampuan keuangan daerah dan beban tugas tidak dijadikan dasar penentuan besarnya tunjangan. Penyusunan peraturan daerah APBD yang mendasari pembayaran rapelan dilakukan secara kilat, tanpa melibatkan masyarakat sehingga bertentangan dengan UU No 10/2004 yang mensyaratkan partisipasi publik. Lebih parah lagi, ada daerah yang mengambil dana untuk alokasi bencana guna membayar rapelan tunjangan tersebut.

Alternatif solusi

Dengan proses pembuatan yang konspiratif, dokumen dan pelaksanaan PP No 37/2006 yang koruptif, PP itu amat tidak layak dipertahankan seperti tuntutan demo elite asosiasi DPRD. PP itu wajib dicabut melalui mekanisme executive review. Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mencabut PP yang dikeluarkan.

Terkait uang rapelan yang sudah dibayarkan, dalam PP pencabutan PP No 37/2006, pada ketentuan penutup, dapat diatur, PP No 37/2006 batal demi hukum. Artinya, semua konsekuensi hukum yang lahir dari PP No 37/2006 harus dinyatakan tidak pernah terjadi. Dengan demikian, uang rapelan harus dikembalikan. Mekanisme umum pengembalian dapat diatur dalam ketentuan peralihan.

Perlu dicatat, skandal PP No 37/2006 hanya puncak gunung es dari problem utama sistem remunerasi aparatur negara yang karut-marut. Ke depan sistem penggajian harus mencegah penyalahgunaan kewenangan dan benturan kepentingan. Untuk itu, UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak administratif dan keuangan para pejabat negara perlu direvisi dan diperbarui.

Selanjutnya, dalam konstitusi perlu diatur, parlemen boleh menaikkan gaji, tetapi berlaku setelah pemilu selanjutnya. Juga diatur, presiden tidak boleh naik gaji dalam periode jabatannya. Aturan serupa ada dalam konstitusi Amerika Serikat.

Hanya dengan sikap tegas mencabut PP No 37/2006, Presiden justru menyelamatkan DPRD dari kemungkinan terperosok pada jebakan korupsi. Pencabutan No 37/2006 adalah penyelamatan Presiden dan DPRD. Yang lebih penting, pencabutan merupakan tindakan konkret untuk menyelamatkan uang rakyat.

Denny Indrayana Ketua Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum UGM

Opini

 

 

 

 

Kamis, 08 Februari 2007

 

 

 

Akan Ada Banjir Lebih Besar?

Hariadi

Ingat banjir 2007, ingat tahun 2002. Saat itu, banjir besar berkepanjangan melanda Jakarta dan sekitarnya. Semuanya berawal dari hujan lebat yang terjadi pada akhir Desember 2001.

Hujan lebat pada dini hari itu terjadi di Jakarta Utara, tercatat di penakar hujan di Stasiun Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Tanjung Priok sebesar 210 milimeter (mm). Hari-hari berikut, hujan turun tak henti. Puncak hujan terjadi 29 Januari 2002, tercatat 250 mm di Bekasi. Banjir berskala besar pun terjadi pada akhir Januari dan awal Februari 2002.

Setiap awal musim hujan tiba muncul pertanyaan, apakah banjir kali ini akan seperti tahun 2002? Hingga tahun ini pun, pertanyaan itu masih ada. Kini, pertanyaan itu sudah terjawab. Banjir kali ini luar biasa besar. Ini dapat dilihat dari besarnya dampak yang ditimbulkan. Seluruh Jakarta hampir tenggelam.

Menghitung curah hujan

Untuk memastikan banjir 2007 lebih besar dibandingkan dengan 2002, bisa dilihat dari banyaknya air yang jatuh dari langit. Pada periode yang sama, akumulasi jumlah curah hujan dari tanggal 29 Januari hingga 3 Februari 2002 sebesar 5.288 mm, sedangkan pada 2007 curah hujan sebesar 7.065 mm. Artinya, curah hujan 2007 lebih besar 1.777 mm dari Tahun 2002.

Pada tahun 2007, data curah hujan di semua pos pengamatan tercatat tinggi, kecuali di pos pengamatan Tanjung Priok. Perbedaan amat ekstrem terlihat di Ciledug sebesar 457 mm, Halim 378 mm, dan Puncak 230 mm. Nilai-nilai itu membuktikan, curah hujan yang jatuh pada tahun 2007 jauh lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2002.

Maka, kegagalan penanganan banjir disebabkan bukan saja karena hingga kini kita belum mampu memprediksi cuaca dengan amat akurat, melainkan juga karena kita belum mampu menghitung jumlah curah hujan yang akan jatuh.

Curah hujan diukur dalam besaran mm. Hujan 1 mm berarti hujan yang terukur setinggi 1 mm pada luasan 1 m2. Terukur dalam penakar hujan 1 mm, artinya air hujan yang jatuh adalah 1 mm x 1 m2 = 0,001 m3= 1 dm3, atau 1 mm = 1 liter.

Hujan yang tercatat pada 29 Januari hingga 3 Februari 2007 sebesar 7.065 mm. Jika luasan tempat terjadi hujan itu 100 km2, maka kita dapat menghitung besarnya curah hujan yang jatuh yaitu 7.065 mm x 100.106 m2 = 7,065. 1011 liter.

Mengingat permukaan tanah tidak rata, air akan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Jika diasumsikan semua air mengalir tidak ada yang diserap, maka air itu dapat menggenangi setinggi 1 meter untuk daerah seluas 7,065.1011/1.000= 706,5 km2.

Cuaca Jakarta

Memahami aktivitas cuaca di Jakarta, kita akan berkenalan dengan wilayah yang unik, karena wilayah ini terletak di benua maritim Indonesia. Indonesia diapit dua samudra, dua benua, dan secara geografis ada di ekuator. Karena letaknya itu, cuaca di Jakarta secara umum ditentukan oleh perubahan parameter cuaca, baik dalam skala global, regional, maupun lokal.

Kita juga telah memahami, cuaca Jakarta secara umum terbentuk dari aktivitas monsun Asia dan Australia. Sayang, waktu dan intensitas musim kemarau dan musim hujan tidak sama setiap tahun.

Menurut para ahli cuaca/kelautan, perbedaan itu terjadi karena dinamika laut dan atmosfer dalam skala global selalu berubah-ubah. Misalnya, perubahan suhu muka laut di Samudra Hindia atau Samudra Pasifik.

Mengingat Jakarta terletak di daerah tropis, terbentuknya awan hujan lebih didominasi oleh proses konveksi daripada proses fisis lain seperti adveksi masa udara. Meski demikian, proses adveksi udara ini amat berperan penting terhadap setiap kejadian banjir di Jakarta. Adveksi terjadi saat monsun Asia masuk wilayah Jakarta, bersamaan dengan masa udara dari Samudra Hindia. Pertemuan ini dalam istilah ilmu cuaca dikenal sebagai daerah konvergensi antartropis (ITCZ).

Pada daerah yang dilalui ITCZ, kondisi atmosfer cenderung menjadi amat tidak stabil, memungkinkan tumbuhnya awan atau hujan lebat dalam waktu panjang dan cenderung merata.

Pada musim hujan, hujan lebat berkepanjangan cenderung terjadi di wilayah yang dilalui ITCZ, yaitu wilayah pertemuan angin dari utara khatulistiwa yang bermasa udara lebih dingin dengan angin dari selatan khatulistiwa yang membawa massa udara lebih hangat.

Saat pertemuan yang menyebabkan ketidakstabilan udara yang amat hebat itu, tumbuh awan Cumulonimbus raksasa (awan yang menjulang tinggi) atau awan Nimbostratus (awan rendah tebal mendatar). Awan-awan itu silih berganti tumbuh dan mati berkesinambungan dengan menurunkan hujan lebat, beberapa jam sampai kadang beberapa hari ke depan.

Jakarta banjir lagi?

Bagaimana kondisi Jakarta pascab