Pemikiran Indonesia Januari 2007 2

 

RUU Kamnas, Polri, dan Wawasan Multikultur

Novel Ali

Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) menimbulkan polemik, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan reposisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Khususnya akses dikembalikannya Polri di bawah Departemen Dalam Negeri, dalam kon- disi sekarang langsung di bawah Presiden.

Di tengah masyarakat tercium kabar, RUU Kamnas merupakan hasil pemikiran Departemen Per- tahanan. Hal itu ditolak tegas- tegas oleh Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pembahasan RUU Kamnas Mayor Jenderal TNI Dadi Susanto.

Ia mengatakan, RUU Kamnas bukan semata-mata hasil pemikiran Dephan, tetapi sudah didasarkan atas kesepakatan dan pertemuan antardepartemen. Sebelum pertemuan di PTIK, sudah ada pertemuan di Menko Polhukam yang di- hadiri Mendagri, Menhan, Menlu, Panglima TNI, dan Kapolri. Jadi, prosesnya berkenaan dengan pihak yang terkait, dan Dephan tidak mengada-ada.

Dalam konteks ini, Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto menegaskan, dirinya menyerahkan hal itu kepada rakyat, karena semua hal yang dilakukan aparat, tentu yang dinilai membawa manfaat bagi rakyat. Kapolri yakin, kalangan DPR akan mengambil keputusan yang tepat dalam persoalan ini.

RUU Kamnas yang antara lain menyinggung soal reposisi Polri di Indonesia, bukan sesuatu yang berlebihan. Biarlah pro kontra tentang hal itu tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, hingga benar-benar mampu mewujudkan dinamika diskursus publik, sesuai konsekuensi demokrasi yang tengah digalakkan negara kita.

Sebab, di tengah masyarakat multikultur di negeri ini, maka ciri dominan komunikasi antarmanusia, komunikasi kelompok dan komunikasi lewat media massa (pers), terutama adalah komunikasi berbasis kultur. Kebiasaan, pola sikap, dan perilaku manusia, tidak terkecuali juga norma hukum tertulis, adat istiadat dan lain sebagainya, dibentuk atau terbentuk, dikembangkan atau berkembang, lewat komunikasi langsung dan tidak langsung.

Pendekatan

Karena pola komunikasi antarmanusia, kelompok, dan lewat media massa, merupakan hasil atau produk pendekatan budaya dan bukan produk pendekatan kekuasaan (proses kekuasaan), maka wajar- wajar saja kalau Polri akan ditempatkan di mana, tidak dipandang sebagai sesuatu yang serius bagi masyarakat.

Sebab, bagi kebanyakan war- ga, mau ditempatkan di bawah Departemen Dalam Negeri, atau di bawah Departemen Pertahanan, atau di bawah Departemen Hukum dan HAM, atau tetap di bawah Presiden, yang penting bagi rakyat Polri mampu meningkatkan pelayanannya di samping tidak bertindak arogan.

Berdasar inti komunikasi multikultur diuraikan terdahulu, seharusnya RUU Kamnas, atau kepentingan Polri di dalamnya, tidak menutup akses komunikasi berwawasan multikultur di Indonesia.

Sebab, salah satu persoalan di tengah masyarakat Indonesia, yaitu intensitas dan ekstensitas konflik hingga krisis multidimensi yang diprediksi akan tetap eksis sekarang atau masa mendatang, mustahil dapat mengabaikan fungsi, peran, dan tugas pokok Polri. Khususnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itulah sebabnya, mengapa baik persoalan RUU Kamnas di satu sisi, maupun kemungkinan reposisi Polri di sisi lain, mestinya disikapi dengan senantiasa mempertahankan keanekaragaman nilai serta kepentingan di tengah masyarakat.

Dalam kaitan itu, seyogyanya juga kepentingan nasional diletakkan jauh di atas kepentingan subjektif pribadi, kelompok, dan golongan. Baik dalam masyarakat, maupun di tingkat birokrasi pemerintahan.

Karenanya, diskursus publik seputar RUU Kamnas dan Polri, mestinya senantiasa didorong berbasis satuan kepentingan budaya, yang eksis di tengah masyarakat ma- jemuk. Di dalam kepentingan demikian, idealnya dapat diangkat pula kepentingan keluarga, kelompok, adat, etnik, ras, profesi, organisasi bisnis, masyarakat rural dan urban, dan lain sebagainya.

Semua itu diperlukan, terutama agar RUU Kamnas dimana di dalamnya tersentuh kepentingan Polri, tidak bersifat diskriminatif. Di samping, yang tidak kalah pentingnya, tidak mengakses prioritasisasi kepentingan mayoritas berbasis kultur dominan, sehingga mengakibatkan tersisihnya basis kultur minoritas (tidak dominan).

Kemajemukan Wawasan

Dalam konteks ini, segala bentuk pelayanan yang diupayakan birokrasi negara, sipil atau militer, parlemen, media massa dan lain-lain, perlu selalu dijauhkan dari segala bentuk pendekatan kekuasaan, apalagi yang sarat muatan kepentingan dominan.

Artinya pemerintah sebaiknya membiarkan wawasan multikultur lebih berperan dalam mensosialisasikan RUU Kamnas, khususnya yang bersinggungan dengan reposisi Polri di masa mendatang.

Dengan cara ini, pemerintah akan dinilai tidak memiliki kepentingan langsung, independen, dan tidak berpihak, jika kelak RUU Kamnas itu disahkan menjadi UU Kamnas. Dengan demikian, pemerintah akan dinilai masyarakat telah mampu mempertahankan kemajemukan wawasan di negeri ini, sesuai sifat dan watak komunikasi multikultur bangsa kita secara keseluruhan.

Kesan demikian perlu dibentuk, karena pemerintah (tetap saja) diposisikan publik sebagai berperan inti dalam setiap proses komunikasi sosial, komunikasi politik dan komunikasi kebudayaan di Tanah Air kita.

Posisi paradigmatik pemerintah ini, akan membawa manfaat bagi sebesar mungkin warga masyara- kat, jika pemerintah tidak terje- bak dalam kepentingan subyektif dengan menempatkan di bawah departemen apa sebaiknya Polri berada di masa mendatang, sebagaimana diamanatkan UU Kamnas, pasca pengesahan RUU Kamnas itu sendiri.

Masih dalam konteks ini, justru pemerintah sebaiknya memotivasi masyarakat luas untuk secara terbuka menyatakan hasrat, keinginan dan tuntutan mereka (yang pasti akan berbeda-beda), di mana sebaiknya Polri kelak berada.

Itu semua akan bermanfaat bagi siapa pun yang bertindak selaku legal drafter. Khususnya para wakil rakyat, yang memiliki kewenangan membahas sampai mengesahkan RUU Kamnas itu sendiri.

Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro anggota Komisi Kepolisian Nasional


Last modified: 15/1/07


 

Praktik Komunikasi Politik Kontemporer

Oleh M Jamiluddin Ritonga

Elite politik selalu memanfaatkan isu tertentu untuk meraup keuntungan pribadi, kelompok, atau partainya. Suatu isu acapkali dijadikan “peluru” untuk membombandir lawan politiknya yang berasal dari partai lain. Bahkan isu tertentu sengaja ditumpangi untuk membonsai rekan separtainya yang bukan termasuk klik atau kubunya.

Praktik demikian, bagi elite politik, sudah semacam permainan politik yang dikemas melalui komunikasi politik yang kadangkala dirancang secara sistematik dan disampaikan secara elegan. Pesan-pesan politik yang disampaikan dikemas secara indirect, sehingga khalayak yang menerimanya tidak merasakan bahwa pesan tersebut permainan elite politik tertentu yang mendompleng isu tertentu pula. Di sini sang elite politik tersebut ingin meraih keuntungan politik atau ekonomi atau keduanya diatas penderitaan elite politik lainnya yang didera kasus tertentu.

Namun permainan politik semacam itu kerap pula diperagakan secara sporadis dan vulgar, tanpa mengindahkan etika politik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap elite politik. Pesan-pesan politik dikemas secara direct, yang ditujukan langsung untuk menjatuhkan objek sasaran. Karena itu, khalayak sasaran biasanya mudah menangkap motif dari pesan politik semacam ini.

Praktik komunikasi politik yang bermaksud menghujat dan menjatuhkan lawan-lawan politiknya itu sebetulnya bukan hal baru di negeri ini. Setidaknya sejak negeri ini di proklamirkan praktek komunikasi politik semacam itu sudah kerap terjadi dengan beragam operandi. Tulisan ini coba mengungkap hal itu, terutama praktek komunikasi politik yang memanfaatkan isu kontemporer.

Belakangan ini ada dua isu yang banyak menyedot perhatian elite politik. Pertama, isu mengenai pornografi (seks). Isu ini setidaknya sudah marak dibicarakan sebelum RUU Pornografi dan Pornoaksi dibahas di DPR hingga RUU tersebut ditunda pembahasannya sampai waktu yang tidak ditentukan. Wacana ini hingga sekarang terus mengemuka di media massa, yang umumnya terbelah menjadi pro dan kontra.

Psikologis dari pandangan dua kutub tersebut kiranya dimanfaatkan elite politik untuk menangguk keuntungan dengan mengangkat kasus seks sebagai kemasan pesan komunikasi politik. Apa yang dialami Yahya Zaini dengan video mesumnya bersama Maria Eva merupakan kasus aktual yang menghebohkan. Beredarnya video mesum itu tampaknya dirancang secara sistematis oleh elite politik tertentu, tidak hanya untuk mendepak Yahya Zaini dari Senayan tapi juga minimal ingin mempermalukan kubu Yahya Zaini di Partai Golkar.

Kalau sinyalemen itu benar, maka komunikasi politik melalui video mesum diduga sebagai permainan politik elite politik di intern partai Golkar. Intrik antar klik atau kubu di Golkar menggunakan isu ini dengan memanfaatkan psikologis khalayak yang tidak dapat menerima perbuatan asusila. Isu ini kemudian dimanfaatkan elite politik dari partai lain untuk mengangkat image pribadi dan partainya. Dengan turut terlibat dalam wacana video mesum itu, elite politik dari partai lain ingin mengatakan pada khalayak bahwa dirinya dan partainya tidak mentolerir perbuatan asusila.

Hebatnya, dalam kasus tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seolah-olah berempati dengan psikologis khalayak dan elite politik lainnya. Respon yang cepat dari Presiden Yudhoyono dalam menyetujui pengunduran diri Yahya Zaini sebagai anggota DPR merupakan indikasi ke arah itu. Perlakuan yang berbeda dilakukan Presiden Yudhoyono dalam menyetujui pemecatan Aziddin sebagai anggota DPR, yang tersandung dalam kasus percaloan di Departemen Agama.

Kedua, isu mengenai poligami. Isu ini marak diperbincangkan masyarakat setelah Aa Gym berpoligami. Para perempuan, khususnya ibu-ibu, seperti bersatu padu melantunkan penolakan terhadap poligami. Istilah poligami yang sebelumnya berkonotasi netral dan positif, sekarang menjadi negatif. Akibatnya, orang-orang yang berpoligami dipandang seperti nazis, yang selayaknya dijauhi dan tidak boleh disentuh.

Isu poligami itu juga dimanfaatkan oleh elite politik untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Salah satu elite politik yang menjadi korban akibat permainan politik dengan mendompleng isu poligami adalah Zaenal Ma’arif. Keputusan DPP Partai Bintang Reformasi (PBR) yang ditandatangani Ketua Umum Bursa Zarnubi, menarik Zaenal Ma’arif sebagai Wakil Ketua DPR. Salah satu alasannya karena terkait keberpihakan melindungi hak perempuan, sehingga PBR tidak menganjurkan kadernya melakukan poligami, apalagi dilakukan secara demonstratif.

Isu yang sama juga dimanfaatkan Presiden Yudhoyono untuk mendongkrak popularitasnya yang sempat anjlog akibat kebijakannya menaikkan BBM. Bahkan Presiden Yudhoyono dengan memanfaatkan isu poligami, berupaya melaksanakan kembali aturan larangan poligami bagi pejabat dan pegawai negeri. Dalam kasus ini terlihat Presiden Yudhoyono berhasil “menambat” hati para ibu-ibu yang alergi dengan poligami.

Dua isu tersebut setidaknya mengubah pesan komunikasi politik di negeri ini dalam menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Sebelumnya, saat rezim Orde Baru berkuasa, pesan politik komunikasi yang dominan digunakan untuk menjatuhkan lawan politik adalah isu ideologi komunis, yang lebih populer dengan sebutan PKI. Saat memasuki era reformasi, isu yang dominan adalah antek-antek Orde Baru. Karena dua isu terakhir ini sudah tidak laku lagi dijual untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya, maka sekarang digunakan stigma seks dan poligami.

Mengingkari Reformasi

Praktik komunikasi politik yang diperagakan sebagian elite politik tampaknya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan elite politik di era sebelumnya. Muatan pesan komunikasi politik yang mengemuka masih bernuansa negatif, menyudutkan, dan menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Pesan komunikasi politik semacam ini berkembang ditataran sesame elite politik dengan pendekatan horizontal, sementara khalayak (rakyat) hanya menjadi penonton yang pasif dan dijadikan justifikasi dukungan.

Dikaitkan dengan tuntutan era reformasi, praktik komunikasi politik semacam itu tampaknya sudah tidak relevan lagi. Di era reformasi, dengan sistem politik terbuka dan rakyat sebagai pemilik negara, sepatutnya komunikasi politik lebih dominan menggunakan pendekatan bottom up. Melalui pendekatan ini, elite memposisikan sebagai pendengar yang aktif, sementara rakyat yang lantang menyuarakan aspirasinya. Elite politik lah yang harus menyalurkan aspirasi rakyat.

Melalui pendekatan semacam itu diharapkan komunikasi politik di negeri ini menjadi produktif. Aspirasi rakyat dimanage dengan baik sehingga dapat dijadikan bahan oleh elite politik untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Elite di eksekutif dan yudikatif pun mendapat masukan yang riil suara rakyat, bukan suara elite politik yang mengatasnamakan rakyat. Hal ini kiranya dapat menjadi bahan renungan bagi elite politik, terutama para kader partai politik dalam mempraktekkan komunikasi politik.

Penulis adalah Dosen Metode Penelitian Komunikasi di Universitas Parama dina dan Universitas Indonusa Esa Unggul

 

Last modified: 15/1/07


 

Tiga Model Pelayanan Gereja

Agus Wiyanto

Bicara tentang kiprah pelayanan gereja dalam pemberdayaan anggotanya, bahkan sampai menyentuh kepentingan masyarakat luas, serta membangun kua- litas kehidupan manusia yang le-bih baik, dapat digolongkan dalam tiga model pendekatan pelayanan karitatif, reformatif dan transfor-matif.

Pelayanan diakonia sebenarnya tidak hanya dilakukan institusi gereja. Lembaga Swadaya Masyarakata (LSM) sudah amat akrab dengan pemberdayaan masyarakat, tanpa membedakan agama, golongan, suku. Bagi institusi gereja praktik berdiakonia dilakukan sebagai suatu “panggilan iman” untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik, damai sejahtera dapat dialami umat manusia, dibebaskan dari penderitaan, kelaparan dan mereka mendapatkan hak hidup yang layak.

Pelayanan karitatif adalah model tertua dari bentuk pelayanan gereja yang dilakukan, dan sampai saat ini masih juga dilakukan. Pelayanan ini cepat dirasakan manfaatnya, dan sangat tepat dalam situasi darurat yang amat mendesak dan sangat membutuhkan pertolongan yang bersifat segera, misalnya bencana alam.

Bentuknya misalnya bantuan kepada janda atau warga jemaat yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan pemberian beras, uang. Di masyarakat bentuknya pasar murah, pembagian sembako, pengobatan masal, posko kesehatan di daerah bencana. Tentu saja kalau dipraktikkan, maksudnya bukan untuk menjaring anggota luar masuk menjadi anggota gereja, tapi kita ingin berbagi cinta kasih yang tulus kepada mereka.

Pelayanan Reformatif

Model kedua merupakan pengembangan diakonia karitatif yang dirasakan tidak dapat menjawab persoalan untuk jangka panjang. Setelah banjir berlalu, dan persediaan sembako habis, lalu subyek yang dilayani mau apa? Apakah mereka hanya makan dan cukup gizi pada bulan Desember ketika ada pasar murah untuk mereka?

Pertanyaan ini mengusik perhatian banyak orang dan para tokoh dalam gereja yang berpikir kritis untuk memandirikan subyek yang dilayani dan dapat menghidupi di- rinya sendiri. Seiring keprihatinan tersebut, munculnya suatu konsep “ideologi pembangunan” yang dipromosikan negara maju, terutama oleh Amerika pada pertengahan tahun 1960.

Model diakonia ini lebih menekankan aspek pembangunan, daripada sekadar tindakan kharitas- amal kasih semata-mata. Pendekatan yang dilakukan memakai pola Community Development (CD) dengan pengembangan masyarakat seperti pembangunan kesehatan dan penyuluhannya, kelompok usaha bersama dengan kelompok simpan pinjam, pemberian beasiswa untuk pendidikan.

Perlu dicatat, Konferensi Gereja dan Masyarakat di Jenewa tahun 1966 dan Sidang Raya Dewan Gereja sedunia IV di Upsala-Swedia tahun 1968 telah meletakkan dasar pijakan teologis tentang partisipasi gereja dalam pembangunan dan masalah sosial masyarakat.

Akibatnya, muncul kesadaran gereja untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan memikirkan persoalan kemasyarakatan lainnya. Gereja tidak lagi mau menjadi menara gading untuk dirinya sendiri. Ada masalah-masalah sosial yang muncul dipermukaan, yang harus diatasi seperti terjadinya diskriminasi, ketidakadilan internasional, dan tugas-tugas politik gereja membangun kesejahteraan umat manusia.

Maka diakonia gereja mulai bergeser dari diakonia karitatif ke diakonia reformatif, termasuk Gereja-gereja di Indonesia melalui DGI dengan didirikannya Yayasan Darma Cipta (development centre) pada Sidang Raya DGI pada Tahun 1971 di Pematang Siantar. Tentu saja pelayanan reformatif ini membantu masyarakat dalam menaikkan pendapatan termasuk pendapatan perkapita.

Pemerintah di seluruh dunia, terutama di dunia ketiga mulai mengintrodusir program pembangunan yang berorientasi pada model barat yaitu pertumbuhan ekonomi dengan bertumpu pada pembangunan teknologi tinggi. Pembangunan industri dengan teknologi canggih, penggunaan pestisida dalam pertanian, penyediaan bibit hibrida dan menciptakan pasar yang berorientasi ekspor.

Akibatnya dari ideologi ini banyak kota-kota modern dan pabrik megah yang dibangun. Tapi hasil panen yang menumpuk tetapi tidak dimiliki atau dinikmati oleh masyarakat luas. petani malah terjebak dalam kemiskinan.

Bahkan kenyataannya di beberapa negara, pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi hanya menciptakan kemiskinan baru dan memperluas gap antara kelompok orang yang kaya dan yang miskin, bahkan merusak lingkungan ekologis bumi untuk kebutuhan jangka panjang.

Pelayanan transformatif muncul sebagai alternatif ke tiga menjawab permasalahan kemiskinan dan ketidakadilan struktural yang muncul di permukaan. Sejarah lahirnya dipelopori oleh gereja Amerika Latin mencari jawaban atas kemiskinan yang sangat parah di sana.

Asumsi yang mendasari pelayanan ini adalah kalau ada orang lapar, tidak cukup diberi roti, sebab besok ia akan datang kembali untuk meminta roti (menghapus mental ketergantungan); Juga tidak cukup, kalau kita memberinya pancing atau pacul untuk mencangkul, karena masalahnya terletak pada pertanyaan, di mana mereka dapat mengail dan mengolah tanah? Bila tanah dan laut dimiliki kaum pemilik modal yang mempunyai kapital?

Karena itu berilah dia hak hidup melalui pendampingan dan perberdayaan bagi mereka. Pendekatan yang dilakukan adalah pola Community Organization (CO) dengan pendekatan pengorganisasian komunitas untuk dapat merancang dan merencanakan hidup mereka sendiri.

Pengalaman Gereja di Amerika Latin mulai meredifinisi kembali peran gereja dan tugasnya di dunia saat ini. Gereja tidak lagi diartikan sebagai gedung yang statis, melainkan sebagai suatu “gerakan” yang terbuka bagi pembaharuan (agent of change) dan aktif menjalankan visi misi kerajaan Allah. Karena itu gereja tidak harus menjadi besar dan megah fisiknya, melainkan Nilai Injil Kerajaan Allah harus hadir dan meresap dalam seluruh sendi kehidupan manusia.

Peran gereja selama ini dalam mentransformasikan dunia dirasakan belum optimal. Maka teolog pembebasan merumuskan “ekklesiologi baru” (ilmu tentang gereja) dan merefleksikan gereja secara kontekstual. Tokoh yang berperanan di antaranya adalah Gustavo Gutierrez dengan pendekatan ortopraksis.

Digunakannya analisis sosial budaya masyarakat, analisis SWOT dan perencanaan partisipatif dan melakukan jejaring dengan insti- tusi sosial yang ada, dan melaku-kan monitoring dan evaluasi partisipatif.

Pelayanan transformatif bukan mau menciptakan oposisi bagi pemerintah dan penguasa, tetapi menjadikan kelompok yang diberdayakan sebagai mitra dalam membangun kualitas kehidupan yang lebih baik.

Penulis adalah Rohaniwan

 

Last modified: 13/1/07


 

Tanda Zaman, Solidaritas dan Pertobatan

Thomas Koten

Alarm bencana -holocaust- ekologi dan aneka bencana lainnya masih terus berdering. Belakangan ini berupa banjir dan tanah longsor, serta tenggelamnya kapal dan jatuhnya pesawat. Korban nyawa pun berjatuhan. Sehingga, bencana ini menambah panjang litani angkara alam. Ibarat sebuah episode drama kepedihan yang terus berulang, bencana demi bencana tersebut telah membuat air mata rakyat tak pernah kering.

Aneka macam tragedi yang mengenaskan itu pun akhirnya menenggelamkan masyarakat bangsa ke dalam perasaan ketidakberdayaan pada tataran makrokosmos. Pasti ada rasa gamang dan putus asa. Tak pelak, sejumlah pertanyaan membuncah ke depan di balik perenungan yang mendalam. Hingga kapan monster kerusakan ekologi dan bencana lainnya berhenti memburu manusia?

Pertanyaan reaktif memang wajar. Manusia wajib bertanya dan mencari jawaban di tengah persoalan-persoalan eksistensial yang terus menggerogoti kehidupannya. Manusia yang berakal budi tentu tidak puas dan berhenti hanya dengan analisa-analisa geologis dan berkutat pada alasan-alasan geografis, apalagi ini sudah menyangkut nyawa manusia yang sudah mencapai ratusan ribu jumlahnya. Bukankah setiap kali meski hanya satu orang meninggal akibat penyakit atau kecelakaan lainnya, kita percaya bahwa itu adalah kehendak Sang Ilahi?

Tanda Zaman

Pantas kalau manusia kini terus-menerus menengadah ke langit, minta jawaban dan pertanggungjawaban dari yang “empunya” semesta ini. Pada saat bersamaan manusia mencoba mencari penjelasan filosofis dan teologis. Anehnya, semakin manusia bertanya dan berusaha menemukan jawaban, ruang-ruang kehampaan dan kekosongan kian terbuka lebar. Meminjam kata-kata mistikus Spanyol Juan de la Cruz, ia memasuki noche oscura, malam gelap. Ibarat menghadapi sebuah lingkaran setan problematika atau terjebak dalam lorong-lorong gelap tanpa secercah cahaya pun. Apa yang mesti kita lakukan?

Istilah “tanda zaman” (sigma temporum) muncul pada abad XIX MD Chenu dalam Signas de los tiempos (Madrid; 1970) seperti dikutip Robert Bala (2006), mengisahkan, aneka peristiwa yang terjadi (tragedi maupun yang mencengangkan) meninggalkan pertanyaan eksistensial, tidak terjawab. Manusia bergelut untuk mencari makna yang bisa dikais di baliknya.

Dengan melihat tragedi demi tragedi dengan korban nyawa dalam jumlah yang sangat besar, misalnya, manusia merasa tidak cukup meminta pertanggungjawaban Tuhan. Manusia yakin, Allah yang Mahabaik, Mahabijaksana tidak mungkin membiarkan tragedi terus terjadi. Apalagi bila hal itu dilaksanakan akibat kemurkaanNya terhadap kelalaian atau keberdosaan manusia. Mustahil. Apalagi jika Allah dituduh Sang “haus darah”. Seakan Ia baru “puas” setelah ratusan ribu nyawa manusia tergeletak dan terkubur.

Pada sisi lain, manusia tentu tidak bisa membebankan dirinya dengan sebuah akibat yang mungkin secara kasat mata, bukanlah ulahnya sebagai biang keladinya. Gempa bumi dan tsunami, misalnya, tidak bisa dilihat sebagai akibat dosa manusia kini. Ia bisa dikatakan sebagai bagian dari siklus evolutif alami. Lalu, apakah Allah sebagai yang Mahakuasa tidak bisa mencegahnya? Atau, apakah Allah tidak mau?

Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu pun sudah menjadi dilema klasik sebagaimana sejak lama diajukan Epikurus (341-270) dalam Lee Strobel, The Case for Faith Zondervan (2000), …. Atau, Tuhan mau menghapus keburukan, tetapi tidak mampu, atau sebenarnya Ia mampu, tetapi tidak mau, atau Ia tidak mampu dan tidak mau. Jikalau Ia mau, tetapi ia tidak mampu, ia lemah…. Jikalau Ia mampu, tetapi tidak mau, Ia jahat,… Tetapi, jikalau Tuhan mampu dan mau menghapus kejahatan, … lantas bagaimana kejahatan ada di dunia? (Lihat, Dr Paulus Budi Kleden, dalam buku “Membongkar Derita”, Ledalero (2006), yang mencoba menjawab dilema yang tengah dihadapi manusia sepanjang masa dengan tragedi kehidupan yang terus terjadi.

Lalu, apa yang mesti kita lakukan? Barangkali hanya satu inti makna yang bisa diselami. Bahwasanya, aneka peristiwa yang terus terjadi dalam satu zaman coba dicari pesan yang terkandung di dalamnya. Peristiwa tragis yang beruntun, yang muncul dalam ruang-ruang dan waktu tertentu, lalu menjadi tanda zaman, karena mengarakterisasikan sebuah zaman, sambil menyibak makna yang dapat memberi arah dan orientasi baru bagi kebutuhan dan kerinduan manusia yang tengah melewati zaman dan garis waktu.

Artinya, tanda zaman yang dimaksudkan di sini, secara filosofis, bukan sekadar satu peristiwa sensasional yang mencoba, yang terjadi secara kebetulan, kemudian dilupakan. Tetapi, ia merupakan peristiwa zaman yang pesannya dapat muncul dalam konteks filosofis. Sedangkan, secara teologis, tanda zaman bukan sekadar peristiwa yang berdampak luas, melainkan peristiwa yang sekaligus dapat ditafsir secara teologis, sebagai satu langkah keterlibatan Allah, yang dapat disimak makna positif yang menggiring manusia pada penyempurnaan kemanusiaan manusia yang hidup pada zamannya.

Solidaritas, dan Pertobatan

Lalu, apa makna yang dapat dipetik dari aneka macam bencana yang menghempas negeri ini? Arah kehidupan mana yang perlu dilewati dalam ruang dan waktu pada aras zaman yang dibungkus gempa bumi dan tsunami serta banjir dan tanah longsor atau bencana lainnya? Pertama, korban bencana yang begitu banyak kiranya telah menyadarkan kita akan tindakan penuh kewaspadaan. Perlakuan sewenang-wenang terhadap alam berakibat “murkanya” alam, harus menjadi satu sumber utama perenungan.

Mengingat parahnya kondisi kerusakan hutan yang telah terjadi di negeri ini, yang kemudian menimbulkan banjir dan tanah longsor, bahkan timbulnya berbagai jenis penyakit yang aneh-aneh merupakan akibat dari hilang atau putusnya keseimbangan ekosistem.

Semua itu adalah fenomena puncak gunung es yang mulai menyembul ke permukaan. Bencana dan wabah penyakit dapat merupakan bahasa alam untuk menegur manusia atas prilakunya yang serakah mengeksploitasi lingkungan. Para ahli telah mengatakan, medan magnit bumi telah tergeser, prilaku binatang yang sudah memperlihatkan ketidakwajaran, virus-virus telah bangkit dari “tidur”nya, karena perubahan suhu global, mereka juga cepat bermutasi serta kian ganasnya membunuh manusia.

Kedua, tragedi yang terus menerjang negeri ini dengan memakan korban yang sangat besar, dapat dilihat sebagai momentum emas untuk terus membangun solidaritas dan persaudaraan di tengah dunia yang penuh kompetisi, egoisme dan nafsu menang sendiri dalam semangat kapitalisme. Lihat, fenomena globalisasi dan pasar bebas yang disanjung, yang menekankan persaingan, telah menimbulkan kemelaratan mayoritas masyarakat miskin. Kejamnya pasar menggusur kaki lima, mematikan pasar-pasar tradisional, menciptakan pengangguran dan mengusir gelandangan.

Ketiga, bencana akibat kerusakan lingkungan harus sudah menjadi sumber inspirasi kesadaran sekaligus momentum pembentukan kepribadian dan jiwa kosmis dalam diri manusia, agar alam tidak hanya dilihat dari sisi menguntungkan secara ekonomi, melainkan lebih pada sudut mencintai dan memelihara.

Itu akan berhasil bila langsung diikuti suatu pertobatan sikap dan mental manusia. Suatu prilaku pengendalian diri dari sikap ingin memiliki sebanyak-banyaknya menjadi sikap hemat, tahu batas, sikap sosial-berbagi. Dan itu akan sangat efektif bila didukung oleh penegakan hukum yang optimal bagi para perusak hutan. Ingat, live cannot be imagined without forest.

Penulis adalahseorang sarjana filsafat dan teologi, Direktur Social Development Center


Last modified: 9/1/07


 

Ombak dan Derita Nelayan

Saleh Husin

Awal tahun 2007 kita sambut dengan peristiwa bencana yang sangat memilukan. Tenggelamnya beberapa kapal di perairan nusantara memakan korban jiwa yang cukup besar. Sementara di wilayah pesisir, nelayan seperti tidak berdaya lantaran ombak begitu besar sehingga mereka tidak bisa berlayar untuk menangkap ikan.

Badan Metreologi dan Geofisika (BMG) melaporkan bahwa wilayah perairan kita terutama di sepanjang utara Pulau Jawa dan beberapa perairan lain, mengalami gelombang yang cukup besar.

Bahkan, Departemen Perhubungan mengeluarkan pengumuman agar untuk sementara waktu kapal-kapal dilarang berlayar. Kapal-kapal pun berlabuh di pelabuhan sambil menunggu gelombang reda dan diperbolehkan berlayar.

Besarnya gelombang laut yang bisa mencapai tiga sampai lima meter menyebabkan kapal nelayan rawan kecelakaan jika melaut. Apalagi ditambah dengan kerasnya tiupan angin yang mencapai 60 km/jam. Bagi nelayan yang ukuran dan kondisi kapalnya sangat terbatas, situasi tersebut jelas sangat berbahaya.

Kondisi cuaca yang tidak bersahabat ini tentunya sangat berpengaruh pada kehidupan nelayan. Sebagai kaum yang selama ini terpinggirkan, situasi sekarang seperti menggiring mereka ke dalam jurang yang tak berujung.

Sebagai mata pencaharian utama, aktivitas menangkap ikan sulit dilakukan, sementara kebutuhan hidup semakin besar dan harga-harga yang melambung tinggi.

Laut yang menjadi lumbung hidup mereka sementara waktu tidak bisa diarungi. Maka, nelayan berada dalam situasi yang dilematis dan merana.

Sehubungan dengan hal tersebut ada upaya untuk memberikan bantuan bagi nelayan dengan memberikan sembako yang dibutuhkan. Namun hal tersebut bukanlah jalan keluar terbaik.

Untuk kondisi darurat, pemberian bantuan tersebut cukup membantu tapi dalam jangka panjang nelayan tidak bisa bergantung dari bantuan. Lagipula siapa yang mau memberikan bantuan cuma-cuma dalam tempo lama.

Yang ada, jika nelayan terus diberi bantuan, mereka akan semakin manja dan enggan bekerja.

Menyikapi kondisi tersebut, kita seharusnya segera tanggap. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai lembaga negara yang berkaitan dengan nelayan harus segera bertindak membantu nelayan mengatasi kesulitan ini. Memang, sudah cukup banyak upaya yang dilakukan DKP guna meningkatkan taraf hidup nelayan, tapi sifatnya masih sangat parsial.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan program yang harus disokong dengan sepenuh hati. Upaya peningkatan pendapatan dengan membuka peluang usaha baru yang dilakukan dengan pihak perbankan ini memang sudah dinikmati nelayan, meski belum bisa dikatakan maksimal.

Pemberian kredit dengan sistem bunga yang terjangkau dan masa cicilan yang fleksibel cukup menarik minat nelayan untuk mengembangkan usahanya.

Tapi upaya tersebut belum bisa dikatakan maksimal lantaran masih banyak nelayan yang belum bisa menikmati tawaran ini, karena belum menyebar merata ke seluruh perkampungan nelayan.

Sementara, hanya nelayan yang berada di wilayah kabupaten saja yang bisa menikmati fasilitas ini. Padahal, nelayan yang jauh dari pusat kota lebih sangat membutuhkannya.

Mata Pencaharian Alternatif

Upaya membuka mata pencaharian alternatif menjadi salah satu solusi jangka menengah maupun panjang. Dengan membuka peluang pencaharian alternatif selain menangkap ikan, nelayan diberikan pilihan yang lebih baik, atau setidaknya, mereka mempunyai mata pencaharian lain ketika tidak bisa melaut. Persoalannya, mata pencaharian seperti apa yang bisa digarap nelayan.

Mata pencaharian alternatif (MPA) yang bisa dilakoni nelayan seperti budi daya rumput laut. Nelayan di Maumere adalah contoh sukses program MPA. Dahulu, nelayan di sana menggunakan bom untuk menangkap ikan yang menimbulkan kerusakan terumbu karang sangat parah.

Sekarang mereka melakukan budi daya rumput laut yang hasilnya ternyata lebih besar dibanding menangkap ikan dengan cara mengebom. Rata-rata penghasilan minimal yang diperoleh mencapai Rp 2 juta setiap bulannya.

Namun budi daya rumput laut bukanlah tanpa risiko. Arus laut yang terlalu besar juga kurang bagus bagi perkembangan rumput laut. Makanya, kegiatan budi daya ini lebih efektif dilakukan di wilayah teluk.

Alternatif lain yang bisa dijadikan mata pencaharian adalah dengan mengelola hutan mangrove. Untuk yang satu ini bersifat jangka panjang. Meski begitu bisa dijadikan acuan bagi pemegang keputusan untuk segera merealisasikannya. Sebagaimana diketahui, hutan mangrove mempunyai potensi yang cukup bagus guna dikelola dan diberdayakan.

Memang saat ini belum ada penelitian yang valid mengenai besarnya potensi ekonomis dari keberadaan hutan mangrove. Namun dari berbagai literatur, ternyata hutan mangrove bisa diberdayakan untuk kepentingan masyarakat, baik dalam konteks ekonomis maupun kelestarian lingkungan.

Hutan mangrove di Teluk Kotania, Maluku adalah contoh besarnya potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomis. Indarto Happy Supriyadi dan Sam Wouthuyzen, dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI pada tahun 1999 melakukan penelitian mengenai “Penilaian Ekonomi Sumber Daya Mangrove di Teluk Kotania, Seram Barat, Provinsi Maluku”. Hasilnya, potensi ekonomi mangrove di teluk itu mencapai Rp 64,8 miliar atau Rp 60,9 juta/ha.

Potensi yang bisa dimanfaatkan yaitu kayu mangrove yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Serasah daun mangrove juga bisa dijadikan sebagai pupuk alami setelah diolah lebih dahulu.

Selain itu, hutan mangrove yang ditanami dengan jarak tanam yang ideal bisa menjadi area bagi tumbuh kembangnya ikan dan udang yang bisa dimanfaatkan secara ekonomis.

Selain keduanya, ada juga kepiting bakau yang bisa dijual dengan harga bersaing. Dalam konteks luas, hadirnya hutan bakau bisa menjadi sumber makanan bagi habitat laut lainnya yang berarti bisa menjadi tempat bagi ikan-ikan dalam jarak yang tidak jauh dari pantai.

Selain hutan mangrove, memberdayakan nelayan dengan membuka pusat-pusat kerajinan dari hasil laut bisa menjadi alternatif yang cukup menjanjikan. Perajin hasil laut di Teluk Penyu Banyumas misalnya, selalu mengalami lonjakan pesanan dari Malaysia setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Lonjakan pesanan bisa mencapai 20 persen dari biasanya. Soal harga, tergantung dari jenis kerajinan yang dibuat. Untuk harga terendah mencapai Rp 2.000 dengan jumlah pesanan yang bisa mencapai ratusan buah untuk tiap jenis ke- rajinan.

Peluang lain yang harus dibuka untuk nelayan adalah dengan melibatkan pihak investor yang membuka perusahaan di sektor kelautan. Nelayan dilibatkan dalam berbagai kegiatan seperti proses pengalengan ikan hingga distribusinya.

Persoalan serius yang harus segera dijawab adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada nelayan bahwa menangkap ikan bukanlah satu-satunya mata pencaharian yang bisa dikerjakan.

Hal ini sangat penting mengingat kebanyakan dari mereka adalah nelayan turun temurun. Anggapan bahwa mereka hanya bisa menangkap ikan saja harus dihapuskan dari benak nelayan.

Pemerintah melalui penyuluh lapangan harus bisa membangkitkan kesadaran nelayan agar mau mencoba untuk memilih profesi alternatif.

Penulis adalah pemerhati industri maritim dan perikanan

 

Last modified: 12/1/07


 

Menimbang Sistem Buka Tutup Pemilu 2009

Potsdam Hutasoit

Pembahasan RUU Bidang Politik hingga berakhirnya tahun 2006 masih belum jelas ujung pangkalnya. Pada awal 2007 ini, Pansus yang diberi tugas menyelesaikan landasan hukum Pemilu 2009 itu agaknya juga masih jauh dari tuntas. Padahal, pemilu mendatang tinggal dua tahun lagi.

Menyambung wacana yang berkembang seputar tarik ulur pembahasan RUU Bidang Politik itu, saya terpanggil untuk turut melontarkan satu gagasan yang saya anggap sangat penting untuk diperhatikan wakil kita di Senayan dan oleh pemerintah.

Gagasan ini pada dasarnya untuk menyempurnakan sistem pemilu legislatif dalam UU No 12/2003 yang kita praktikkan pada 2004. Sebagaimana diketahui, pada pemilu terakhir itu kita menggunakan sistem proporsional terbuka yang memberi kewenangan partai menentukan nomor urut calon wakil rakyat dari pusat hingga daerah. Namun pada saat bersamaan rakyat dibebaskan memilih langsung wakilnya dengan menusuk tanda gambar calon.

Menurut pendapat saya, praktik Pemilu legislatif 2004 lalu tidak hanya menggunakan sistem yang kabur, namun juga menipu rakyat tanpa pilihan rasional. Mengapa demikian? Sebab, sistem itu niscaya mengelabui pemilih secara tidak langsung karena jika pilihan terhadap calon tidak mencukupi bilangan pembagi pemilih (BPP), maka aturan dikembalikan ke nomor urut.

Celakanya, seperti diketahui bersama dari hasil evaluasi Pemilu 2004, dari 500 lebih wakil rakyat di Senayan, ternyata hanya dua orang saja yang memenuhi BPP.

Hasil Pemilu 2004 nyaris seratus persen sama dengan sistem tertutup mutlak dari pusat sampai daerah dengan kedok sistem proporsional terbuka.

Tegasnya, sistem itu hanya dapat dilaksanakan 0,04 persen saja. Sistem yang demikian kecil presisinya itu jelas sama sekali tidak applicable dan tidak dapat dilanjutkan untuk pemilu selanjutnya.

Sistem Buka Tutup

Berangkat dari kelemahan di atas dan untuk menjawab kebutuhan Indonesia di masa mendatang, saya menawarkan “Sistem Pemilu Legislatif Buka-Tutup”.

Dalam sistem ini, penentuan anggota legislatif di daerah tingkat kota atau kabupaten bersifat terbuka, sementara untuk tingkat pusat dan propinsi ditentukan bersifat tertutup.

Ada beberapa alasan yang melatari gagasan di atas. Pertama, pilihan ini saya ajukan setelah menelaah konteks historis dan justifikasi diadakannya pemilu di tanah air sejak kita merdeka.

Ternyata, pemilu dilaksanakan tidak samata-mata untuk memenuhi kriteria sebagai negara demokratis, namun juga demi tetap bersatunya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Itulah sebabnya, Orde Baru menerapkan sistem tertutup penuh.

Hanya saja, sistem tertutup dari pusat hingga daerah ini sangat tidak mencerminkan kehendak atau aspirasi lokal, meski kebutuhan untuk menjamin NKRI tercapai. Oleh karena itu, harus ada titik tengah untuk memenuhi kriteria negara modern yang demokratis dan menjawab aspirasi masyarakat.

Kedua, sebagai bangsa yang cakupan wilayah geografisnya sangat luas, partai politik sebagai salah satu pintu rekrutmen penyelenggara negara harus diberi peluang menentukan kader terbaiknya sebagai wakil di jabatan legislatif bahkan di wilayah eksekutif.

Oleh karena itu, sistem tertutup di tingkat pusat dan provinsi sangat dimungkinkan untuk dipraktikkan pada pemilu 2009 nanti. Setelah menelaah jauh ke belakang, ternyata kita memang diharusnya mengikat NKRI, salah satunya dengan menerapkan sistem pemilu legislatif tertutup di pusat dan provinsi, yang kita diprognose sebagai sistem pusat simpul kendali.

Ketiga, untuk menghindari masuknya “kucing ke dalam karung” yang kemudian masuk ke lembaga legislatif di level penentu kebijakan negara melalui partai politik, maka sistem tertutup yang kewenangan penentuannya ada di tingkat pusat, akan menjamin tertahannya para petualang berkeliaran dengan bebas.

Pangkaderan akan dapat dikontrol dan pembeli suara tidak akan dapat semaunya mencalonkan diri dari partai tertentu asal mampu membayar pengurus partai di daerah tertentu. Cara ini sangat efek- tif untuk menahan masuknya ca- lon wakil rakyat yang tidak kompeten di tingkat nasional dan di provinsi sebagai kepanjangantangan pusat.

Keempat, pada zaman Orde Baru pemilu dilaksanakan secara tertutup penuh dari pusat hingga tingkat kabupaten dan kota. Bahkan diperketat dengan lembaga penelitian khusus (litsus) yang membuat rakyat sama sekali tidak mendapat ruang demokrasi sehingga terjadi rutinitas pesta demokrasi lima tahunan dan menghasilkan “demokrasi seoal-olah”, maka pada pemilu mendatang, aspirasi rakyat akan diserap melalui sistem terbuka di tingkat paling bawah, yaitu dalam pemilu legislatif tingkat kabupaten atau kota untuk mengisi anggota dewan di tingkat II.

Kelebihan utama sistem terbuka di tingkat II ini jelas akan menghasilkan wakil rakyat yang paling mengakar dan paling dekat dengan konstituen secara psikologis dan secara apa pun yang lain.

Sebagai wakil rayat di level paling menempel dengan urusan rakyat sehari-hari, keharusan wakil dari kalangan mereka sendiri sangat mendesak. Oleh karena itu, pada tingkat ini harus diterapkan sistem terbuka.

Keadilan Terusik

Saya sepenuhnya menyadari, bahwa ada yang berpendapat jika masih digunakan sistem tertutup di pusat dan provinsi, maka rasa keadilan orang daerah akan terusik. Benarkah akan demikian? Mari kita bahas lagi. Keterwakilan aspirasi daerah secara mutlak selama ini sudah terwadahi melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui tokoh-tokoh yang mencalonkan secara individu.

Selain itu, melalui pengurus partai di daerah, kader terbaik dari manapun dapat juga mengusulkan kadernya untuk masuk sebagai calon anggota legislatif di tingkat pusat dan provinsi, asal mereka sudah memenuhi kriteria sebagai wakil rakyat penentu kebijakan penting negera.

Walhasil, menimbang praktik sistem pemilu legislatif di negara maju dan negara besar lain, kebijakan sistem pemilu tertutup di tingkat pusat-provinsi dan terbuka di tingkat kabupaten dan kota saya yakini sangat cocok untuk kebutuhan Indonesia mendatang. Sistem Buka-Tutup ini patut dipikirkan sebagai landasan hukum pemilu legislatif 2009.

Penulis adalah Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan, mantan anggota DPR/MPR 1999-2004


Last modified: 11/1/07


 

Tantangan Masa Depan Demokrasi ASEAN

Oleh Bawono Kumoro

Pada tanggal 10-15 Januari 2007, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT-ASEAN) diselenggarakan di Cebu, Filipina. Memasuki tahun 2007, ASEAN dihadapkan pada sejumlah tantangan besar, salah satunya adalah soal demokrasi. Memang, demokrasi telah dijadikan sebagai tujuan bersama oleh negara-negara ASEAN, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai dokumen pertemu- an dan deklarasi para pemimpin ASEAN, guna mewujudkan sebuah masyarakat ASEAN pada 2015.

Akan tetapi, kudeta militer di Thailand beberapa bulan lalu seakan menjadi isyarat betapa sulitnya menegakkan demokrasi di kawasan Asia Tenggara, terlebih jika kita menoleh pada rezim junta militer di Myanmar. Demokrasi memang telah disepakati bersama sebagai pedoman kehidupan bernegara di kawasan Asia Tenggara. Namun, secara de facto demokrasi di kawasan tersebut belum dapat dilaksanakan secara utuh, bahkan beberapa di antaranya masih semu.

Harus diakui, dijadikannya demokrasi sebagai tujuan bersama ASEAN memang secara perlahan telah mendorong beberapa negara anggotanya untuk secara serius mengimplementasikan demokrasi. Brunei misalnya, kini terdorong untuk menghidupkan lembaga parlemen yang selama ini praktis hampir tidak terdengar.

Negara-negara yang berhaluan sosialis seperti Vietnam dan Kamboja juga mulai berpikir untuk mengembangkan sistem multipartai. Keran kebebasan berpendapat sebagai salah satu unsur terpenting demokrasi juga sudah mulai dibuka di Malaysia dan Singapura, walaupun secara perlahan. Sejumlah tema yang berkaitan dengan demokrasi, seperti pemberdayaan civil society, good governance, akuntabilitas, dan transparansi telah sering menjadi topik bahasan dalam berbagai pertemuan ASEAN.

Menyimak realitas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dari sisi ide dan gagasan tidak ada lagi persoalan yang cukup berarti. Namun, pada tataran praksis demokrasi di ASEAN masih jauh dari bentuknya yang ideal.

Peran Indonesia

Jika kita lakukan pemetaan, dari 10 negara ASEAN praktis hanya Indonesia yang sudah mencapai taraf demokrasi dan mendekati bentuknya yang ideal. Tak heran jika dunia internasional menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan AS. Akan tetapi, sayangnya demokrasi di Indonesia tidak seiring jalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand, pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih rendah dari negara-negara tersebut.

Realitas inilah yang kemudian memunculkan kegamangan di kalangan elite negara-negara ASEAN mengenai pengaruh demokrasi dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Demokrasi Indonesia yang sedang tumbuh subur dan baik, seringkali diperbandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya yang belum mempraktekkan demokrasi secara sungguh-sungguh.

Kondisi demikian jelas menjadi tantangan bagi para diplomat Indonesia dalam mengokohkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan mempromosikan demokrasi ke negara-negara ASEAN lainnya. Selama ini, demokrasi diyakini oleh banyak pihak sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Secara umum masyarakat dunia, termasuk masyarakat Asia Tenggara, terlanjur menyakini bahwa stabilitas dan keberlangsungan demokrasi sangat terkait erat dengan perkembangan kesejahteraan sebuah bangsa. Semakin sejahtera suatu bangsa yang menganut demokrasi, maka semakin stabil dan mantap demokrasinya.

Pada titik inilah, dibutuhkan sebuah pemahaman yang lebih komprehensif mengenai demokrasi. Dan ini harus menjadi bagian integral dari misi diplomatik Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Demokrasi hendaknya jangan hanya dilihat dari aspek fungsionalnya saja, tetapi demokrasi harus dilihat juga sebagai isu yang substantif.

Demokrasi memang hadir untuk meningkatkan partisipasi rakyat dan sasarannya pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Tetapi, demokrasi hendaknya jangan hanya dilihat sebagai alat untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi semata. Jika hanya dilihat sebagai alat, maka demokrasi akan ditinggalkan bila dirasa kurang pas. Demokrasi harus dipandang sebagai sebuah tujuan.

Hemat saya, masalah ekonomi tidak selalu otomatis berkaitan dengan demokrasi karena ekonomi memerlukan berbagai hal. Sesungguhnya, masalah ekonomi termasuk di dalamnya soal kesejahteraan rakyat, lebih berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintahan sehari-hari, bukan dengan persoalan mandat rakyat yang diberikan kepada kepala negara/pemerintahan. Jika negara gagal dalam hal ekonomi, maka persoalannya bukan pada bagaimana mencabut mandat yang telah rakyat berikan, tetapi lebih pada apa kebijakan yang harus dibuat dan dijalankan oleh pemerintah. Jika paradigma berpikir seperti ini yang digunakan, maka niscaya demokrasi di Asia Tenggara akan semakin matang dan prospektif.

Sebagai contoh mari kita lihat India! Sejak merdeka India telah menjatuhkan pilihan pada demokrasi sebagai sistem politik yang dianutnya, namun perekonomiannya cenderung tidak berkembang karena ia menerapkan sistem perekonomian yang sosialis. Sekarang setelah India mengubah haluan ekonominya ke arah yang lebih liberal, perkembangan ekonomi India pun menjadi sedemikan pesatnya.

Begitu juga dengan China. Negeri Tirai Bambu tersebut berkiblat pada sosialis/komunis, yang otoriter secara politik dan dalam rentang waktu yang sangat lama menganut ekonomi tertutup. Kini, ketika China mengubah haluan ekonominya menjadi lebih liberal, maka kehidupan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya pun berkembang pesat.

Apa arti dari semua itu? Realitas yang kita jumpai pada kedua negara tersebut menandakan bahwa ekonomi memiliki dinamika tersendiri, sedangkan sistem politik itu mengatur kehidupan yang jauh lebih luas. Dengan menjadikan demokrasi sebagai sistem politik dan menjalankannya secara sungguh-sungguh, maka tata pemerintahan yang baik (good governance) akan relatif lebih mudah untuk ditegakkan karena adanya tuntutan yang begitu kuat terhadap akuntabilitas, transparansi, dan sebagainya. Pemahaman inilah yang mesti disuarakan secara intensif oleh Indonesia dalam kaitannya dengan menumbuhkembangkan kesadaran negara-negara ASEAN akan pentingnya demokrasi.

Pelajaran Berharga

Terjadinya kudeta militer di Thailand terhadap pemerintahan Thaksin Shinawatra yang terpilih secara demokratis dapat menjadi pelajaran berharga bagi ASEAN, sekaligus dapat pula dilihat sebagai bentuk kemunduran demokrasi (decline of democracy) di ASEAN.

Adanya dukungan dari gerakan-gerakan pro demokrasi di Thailand terhadap kudeta militer sangat jelas menggambarkan bahwa demokrasi di negeri gajah putih tersebut belum terkonsolidasi dengan baik, sehingga intervensi militer ke wilayah politik dapat terjadi kapan pun. Militer masih memandang dirinya sebagai kekuatan pretorian. Hal itu ditambah lagi dengan adanya sosok raja dalam sistem politik Thailand. Jika raja sudah memberikan dukungannya terhadap kudeta militer, maka mustahil rasanya mengharapkan elemen-elemen masyarakat sipil untuk menentangnya. Dalam konteks demikian, konsolidasi demokrasi menjadi suatu hal yang sulit untuk dicapai.

Pada titik inilah, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, lagi-lagi dituntut untuk dapat memainkan peran yang signifikan. Jika eksperimen demokrasi Indonesia dapat berhasil, maka Indonesia dapat menjadi ideal type bagi negara-negara ASEAN yang lain.

Penulis adalah peneliti dan analis


Last modified: 8/1/07


 

Sanksi bagi Pelanggar UU Perkawinan

Masalah poligami kembali menjadi berita hangat setelah Aa Gym menikah lagi untuk kedua kalinya. Polemik dan demo terkait pro-kontra poligami merebak dimana-mana. Sebetulnya sudah tidak perlu ada lagi tulisan tentang poligami karena sudah terlalu banyak kita membicarakan hal itu.

Tetapi head-line sebuah harian di Jawa Timur tentang pernikahan Wakil Ketua DPR Zainal Ma’arif dan berita penggantiannya dari jabatan Wakil Ketua DPR oleh PBR mendorong penulis untuk membuat tulisan ini.

Dalam berita itu, disebutkan bahwa Zainal Maarif tidak ingin menikah secara diam-diam karena telah diketahui istri dan putra- putranya. Demikian pula dengan pernikahan Aa Gym yang telah mendapat izin dari istrinya.

Artinya, menurut mereka tidak ada yang salah dari pernikahan itu. Tidak perlu ada komentar negatif terhadap pernikahan itu, karena sudah sesuai dengan hukum agama dan juga hukum negara. Benarkah pernikahan itu sudah sesuai dengan hukum negara?

Penggantian Zainal Maarif dari jabatan Wakil Ketua DPR oleh PBR juga menunjukkan kerancuan berpikir dari PBR. Mengapa dikatakan kerancuan berpikir, antara lain karena berpoligami yang kemudian justru menimbulkan reaksi negatif dari sebagian kelompok di dalam PBR karena dianggap PBR melenceng dari khittahnya sebagai partai Islam. Mengapa tidak meninjau perkawinan Zainal Maarif itu dari sudut UU?

Dampak Negatif

Dari sudut pandang hukum Islam, poligami diperbolehkan tetapi diberi persyaratan harus bisa berlaku adil. Ada pihak yang menafsirkan bahwa Islam sebetulnya melarang poligami karena tidak mungkin ada suami yang bisa berlaku adil. Kita menghormati pendapat itu sejauh diberlakukan untuk dirinya. Tetapi kalau pendapat itu hendak dijadikan aturan yang mengikat semua umat Islam, tentu tidak mungkin.

Ada juga kelompok dalam umat Islam yang mengatakan bahwa poligami itu sunnah rasul dan tidak boleh dilarang serta dibatasi dengan persyaratan. Sebagai pendapat pribadi atau kelompok, tentu tidak ada yang bisa melarang.

Tetapi kalau pendapat itu mau dijadikan aturan negara untuk mengatur masyarakat, tentu juga tidak mungkin, karena kita sudah banyak melihat dampak negatif dari poligami didalam kehidupan masyarakat.

Didalam kehidupan bernegara di Indonesia telah ada UU No 1/1974 tentang perkawinan yang mengatur juga masalah poligami, yang dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu ada PP No 10/1983 yang disempurnakan dengan PP No 45/1990.

Menurut UU itu, suami hanya boleh melakukan poligami kalau memenuhi kondisi tertentu dan mendapatkan izin dari istri serta pengadilan agama. Kondisi tertentu itu ialah salah satu dari: Pertama, istri tidak bisa memberi keturunan; Kedua, istri sakit permanen dalam waktu lama;

Ketiga, istri tidak bisa berfungsi sebagai istri dalam masalah biologis. Walau ketentuan itu dirasakan tidak adil, namun kita harus menaati ketentuan tersebut.

Setelah kondisi itu terpenuhi, baru suami memenuhi syarat untuk bisa melakukan poligami, tetapi tidak berarti harus berpoligami. Kalau memang ingin berpoligami, maka suami harus meminta izin pada istrinya dan pengadilan.

Apakah pernikahan seperti Zainal Maarif dan Aa Gym yang tidak memenuhi persyaratan UU No 1/1974 (karena tidak memenuhi syarat adanya kondisi khusus) itu sah menurut hukum negara?

Mengapa petugas KUA mau menikahkan dan mencatat pernikahan itu? Hal ini menambah deretan hal yang seharusnya tidak boleh terjadi, namun nyatanya terjadi di negara kita.

Tidak Ada Sanksi

Apakah Zainal Maarif yang juga Wakil Ketua DPR -lembaga pembuat UU- pernah bertanya kepada dirinya, apakah pernikahannya yang kedua itu melanggar UU atau tidak? Kalau tidak pernah bertanya, berarti Zainal Ma’arif tidak memahami atau tidak mau memahami UU atau tidak menghormati UU. Itu adalah contoh yang buruk dari perilaku pejabat pembuat UU.

Pernikahan kedua tokoh itu yang mendapat izin dari istri pertama (tanpa ada kondisi khusus yang bisa membolehkan mereka berpoligami) dan lebih banyak lagi pernikahan yang tidak mendapat izin istri pertamanya, kita saksikan didepan mata kita.

Dan kita tahu bahwa tidak ada sanksi apapun bagi para pelakunya, karena memang UU tidak mengaturnya. Jadi apa gunanya diberi persyaratan kalau tidak ada sanksinya?

DPR perlu didorong untuk memasukkan adanya sanksi kepada pelaku poligami yang tidak memenuhi ketentuan UU. Hal itu bisa dilakukan melelui revisi UU No 1/ 1974.

Juga perlu sanksi kepada petugas KUA yang menikahkan lagi suami yang tidak memenuhi kondisi khusus yang dibutuhkan walaupun mendapat izin istri, apalagi yang tidak mendapat izin istri.

Apakah mungkin DPR dapat memenuhi harapan untuk memasukkan ketentuan tentang sanksi terhadap para pelanggar UU Perkawinan itu, karena jumlah anggota DPR yang perempuan jumlahnya hanya sedikit?

Bahkan diantara anggota DPR yang perempuan itu mungkin ada yang mendukung poligami. Kita perlu mensosialisasikan usul di atas kepada masyarakat dan melakukan tekanan politik kepada DPR. Penulis yakin bahwa banyak juga anggota DPR lelaki yang menentang poligami yang dilakukan dengan melanggar UU No 1/1974.

Penulis adalah Ketua PP Muslimat NU

 

Last modified: 8/1/07


 

Agama dan Pasar Bebas

Josef Purnama Widyatmadja

“Ketika uang dan pasar

menjadi hambatan untuk

mengatasi krisis pangan

maka percaya pada kekuatan rakyat dan gotong royong

bisa menjadi pilihan”.

Hiruk pikuk globalisasi telah membuat peran agama dan pasar makin bergengsi. Dalam globalisasi manusia bukannya menanggalkan agama tapi makin keranjingan. Tak jarang manusia terjebak dalam ibadah baru yaitu menyembah dewa kenikmatan dan keserakahan.

Rumah sembahyang dan mal menjadi tempat manusia beribadah dan bersaing secara bergantian. Tak jarang manusia terlibat konflik dalam persaingan agama dan pasar. Manusia merasa tak cukup mengumpulkan kekayaan di bumi ini tapi juga di akhirat. Melarat di bumi dan sengsara di surga sudah tentu menjadi pantangan.

Kemajuan ilmu dan teknologi telah mengubah cara kerja agama dan pasar. Saat ini para pemimpin agama memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menyebarkan ajaran. Pada zaman teknologi para imam dapat mewartakan keselamatan kepada para pengagumnya dari jarak ribuan kilometer.

Tawaran keselamatan dan doa kesembuhan bisa diberikan melalui layar kaca ditempat manusia tinggal. Sentuhan manusiawi tidak lagi diperlukan karena orang hanya dituntut untuk mengamini apa yang ditayangkan. Semua yang dikatakan pantang untuk dipertanyakan.

Bagaimana dengan pasar? Para aktor pasar menggunakan teknologi baru untuk menyebarkan produk dan melipatgandakan keuntungan. Para aktor pasar kalau perlu tidak perlu lagi mengirim pramu niaga untuk mendatangi konsumen dari rumah ke rumah. Penawaran produk bisa melalui komputer. Transaksi jual beli berlangsung tanpa sedikitpun sapaan. Percaya apa yang ditawarkan menjadi keharusan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan.

Agama dan pasar apa hubungannya? Bukankah dua fenomena itu berbeda dan bertolak belakang? Agama, menurut anggapan banyak orang adalah hal-hal yang mengurus masalah akhirat dan kerohanian. Sedangkan pasar adalah hal-hal yang berhubungan dengan keuntungan dan kebutuhan badan. Untuk apa agama berbicara dan bersikap terhadap pasar? Apakah agama sudah keluar dari domainnya ketika tokoh agama berbicara kritis tentang keserakahan pasar?

Sejak dahulu hingga sekarang agama dan pasar saling bersinggungan. Dalam kehidupan sehari-hari nampak bahwa pasar membutuhkan legitimasi agama sedangkan agama sendiri tidak bebas dari pasar. Para pemimpin pasar dan agama bisa saja bekerja sama ataupun saling berseberangan.

Konflik kepentingan agama tak jauh beda dengan konflik kepentingan pasar. Konflik di Irak Sudan dan Somalia dan tempat lain bukan sekadar konflik agama dan suku tapi konflik yang mengatasnamakan agama dan suku yang tumpang tindih dengan geografis, histories dan kepentingan pasar. Perang dan kekuasaan juga memerlukan dukungan pasar dan legitimasi agama.

Selama perang candu, para pendukung perang di Inggris dan Eropa percaya semboyan Jesus is free market and free market is Jesus. Perang candu tidak sekedar membutuhkan legitimasi agama tapi juga dukungan pasar. Menurut banyak pihak, persetujuan Nanjing (1842) sebagai akibat perang candu tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat pada pengusaha candu tapi juga lembaga keagamaan yang dianggap menyebarkan agama sebagai candu.

Pilihan

Bagaimana sikap Yesus menghadapi krisis pangan ketika terdapat lebih 5000 orang lapar di bukit (Markus 6:30 – 44)? Ditinjau dari lokasi (sunyi dan terpencil) dan waktu (mulai gelap di mana warungpun tutup) sangat sulit mengatasi krisis pangan yang terjadi. Para murid menyuruh semua orang membeli makanan bagi diri sendiri di tengah krisis pangan. Yang punya uang bisa mendapat makanan, yang tak punya salahnya sendiri.

Ini tak beda dengan anjuran IMF dan Bank Dunia yang menekan negara yang dalam krisis menghapus subsidi sosial, kesehatan dan pendidikan dan mempromo-sikan swastanisasi sektor sosial seperti air, kesehatan dan pendi-dikan.

Dalam krisis 1997 Orde Baru mengandalkan pasar uang IMF, dan dalam krisis beras 2006/7 pemerintah mengandalkan impor beras. Memobilisir potensi rakyat diabaikan. Dalam mengatasi krisis, Yesus menolak ketergantungan pada uang, pasar dan persaingan seperti yang diusulkan para murid. Kekacauan bisa terjadi. Yesus punya rencana agung yaitu menyuruh muridnya memberi makan tanpa kecuali supaya hidup.

Yesus mengutamakan sumber daya (resource) dan solidaritas (gotong royong) ketimbang uang dan makanan di pasar. Perintah Yesus menimbulkan kecemasan/scare (uang tak cukup) di antara para murid dan dianggap sebagai ketidakmungkinan dan pemborosan. Yesus meminta para murid memberikan apa yang mereka miliki bukan apa yang tak ada pada mereka. Yesus tidak memberikan makanan dari pasar yang dikendalikan pemerintah Romawi, tapi memberikan makanan yang dimiliki rakyat sebagai gantinya.

Ketika uang dan pasar menjadi hambatan untuk mengatasi krisis pangan maka percaya pada kekuatan rakyat dan gotong royong bisa menjadi pilihan. Makna pemberian makan pada 5000 orang bukan terletak pada kemahakuasaan manusia super mengubah jumlah roti, tapi merupakan tindakan orang Nazaret merubah hati nurani.

Yesus merubah krisis menjadi kairos (momentum) yaitu merubah sikap dari scare dan egoisme menjadi share (berbagi) dan care (merawat) , dari nafsu profit (laba) menjadi benefit (manfaat) bagi semua, dari bergantung pada kapital menja- di bertumpu pada sumber daya/ resource.

Dengan kata lain mujizat lima ketul dan dua ikan hanya terjadi ketika seorang pemimpin percaya pada kekuatan rakyat dan membangun semangat gotong royong. Semangat ekonomi “gotong royong” atau mandiri bersama rakyat (resource) seharusnya menggantikan semangat ekonomi “keserakahan” dan ketergantungan pada “kapital” yang berselubung pada “pertumbuhan” (tanpa keadilan) serta “kebebasan pasar” (bukannya kebebasan orang).

Yesus tidak saja menolak bergantung pada pasar dan uang yang diusulkan muridnya tapi ia juga menentang praktek pasar uang yang sudah meracuni rumah sembahyang (Markus 11: 15-19). Akibatnya keselamatan menjadi taruhan sehingga ia disalibkan. Ekonomi dengan semangat share care, benefit dan resource tentunya bisa menjadi pemikiran bagi semua orang apapun agama dan jabatannya di tengah pembangunan ekonomi Indonesia yang sedang bergulat mengurangi kemiskinan.

Pembangunan yang menjadikan pasar dan kapital sebagai berhala tak akan mampu menyelesaikan problem kemiskinan dan negara kesatuan. Hanya dengan percaya diri dan semangat gotong royong (yang sudah dilupakan dan diabaikan) bangsa Indonesia bisa pulih kembali dari keterpurukan.

Untuk mengatasi krisis bangsa, pemerintah perlu berjiwa besar dan melakukan tindakan nyata untuk melaksanakan kebijakan pembangunan yang berpusat pada kekuatan rakyat dan gotong royong. Bukannya gontok-gontokan untuk merebut kekuasaan ataupun mengucapkan pidato kosong di pasar, senyum di mimbar ataupun doa kemunafikan di rumah sembahyang tentunya.

Penulis adalah pengamat masalah internasional

 

Last modified: 6/1/07


 

2007, Tahun Kebangkitan Poligami di Indonesia

oleh: Sarlito Wirawan Sarwono

Di akhir tahun 2006 dan awal 2007, orang sangat disibukkan dengan berbagai bencana alam dan kecelakaan pesawat terbang dan kapal laut, yang meminta teramat banyak korban. Tetapi ada gejala lain yang makin marak, yang hanya sebentar-sebentar saja menarik perhatian kita, dan selanjutnya seakan terlupakan begitu saja, padahal untuk jangka panjang gejala itu bisa mengubah struktur masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Gejala yang saya maksudkan adalah poligami.

Poligami sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Sejak dulu para bangsawan, priyayi, dan kyai biasa beristeri ganda. Bung Karno pun berpoligami. Cuma semasa Pak Harto saja poligami seakan-akan jadi barang haram (PP 10 melarang PNS dan anggota ABRI berpoligami). Kata orang, karena pengaruh Bu Tien yang tidak mau bernasib seperti Ibu Fatmawati.

Tetapi bagaimanapun, arus utama (mainstream) budaya Indonesia, memang bukan budaya poligami. Budaya arus utama Indonesia adalah monogami. Lain dengan di Arab Saudi, yang arus utama budayanya memang poligami, dan hampir semua laki-laki beristeri lebih dari satu. Di Indonesia rakyat biasa, petani, nelayan, pegawai, dosen, guru, dan sebagainya, kebanyakan beristeri satu saja.

Kalau pun ada yang beristeri lebih dari satu, hanya merupakan kekecualian, dan itu pun dilakukan diam-diam. Apalagi setelah era RA Kartini di awal abad XX, makin banyak perempuan Indonesia yang mengecap pendidikan tinggi, makin setara kedudukan perempuan dengan kaum pria Indonesia dan makin terpojoklah posisi poligami di arus utama kebudayaan Indonesia.

Arus Poligami Menguat

Namun, sejak reformasi, nampaknya arus poligami mulai menyusun kekuatan dan muncul ke atas, mendesak arus utama. Di mulai oleh para pejabat yang terang-terangan sudah berpoligami sejak awal (Contoh: Wapres Hamzah Haz) atau menikah lagi (termasuk Menteri Yusril Ihza Mahendra) dan tetap menduduki jabatannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, maka para pengusaha pun ikut.

Pengusaha restoran ayam bakar “Wong Solo” yang beristeri empat dan bisa berfoto dengan keempat isterinya sekaligus, berani memberikan “Polygami Award”.

Para artis tidak ketinggalan (termasuk Mandra, Basuki, Mamik Srimulat), dan akhirnya seakan-akan di-gong-i oleh para ulama, Kosim Nurseha, Zainuddin “Sejuta Umat” MZ, dan yang paling mutakhir Aa “Jagalah Hati” Gym yang selama ini jadi favoritnya umat (termasuk yang non-muslim).

Maka sempurnalah kesan bahwa poligami memang sedang naik daun di dalam arus budaya Indonesia. Bukti naik daun yang paling nyata adalah demo pro-poligami yang menandingi demo anti-poligami di Bunderan HI di akhir tahun 2006 (di tempat yang sama, di hari yang sama).

Yang menarik adalah bahwa dalam barisan pro-poligami terdapat banyak wanita, yang oleh barisan anti-poligami dianggap sebagai golongan yang tertindas dalam sistem poligami. Mana mungkin yang tertindas berdemo membela penindasnya sendiri (laki- laki)?

Lebih seru lagi, pendemo pro- poligami ini, menolak kesetaraan jender yang begitu gigih diperjuangkan oleh golongan anti-poligami.

Walaupun begitu, realita juga membuktikan, bahwa di tengah budaya monogami, perselingkuhan pun terus naik daun. Kasus “YZ dan ME” adalah salah satu video-clip yang beredar di HP-HP masyarakat (dari kalangan atas sampai tingkat sopir taksi), dan mungkin yang paling disorot oleh media massa di tahun 2006, tetapi bukan satu-satunya.

Selain “YZ-ME” masih ada beberapa video-clip serupa yang berjudul “Banyuwangi”, “DPRD Kaur Provinsi Bengkulu”, dan sebagainya.

Anehnya, si ME yang sudah jelas melanggar segala norma (agama, hukum, susila, sampai moral), justru makin dielu-elukan masyarakat. Penyanyi dangdut yang dulu jarang terdengar namanya itu, sekarang langsung jadi top, berkali-kali jadi tamu di aneka talk show TV, dan makin banyak dapat panggilan.

Sementara itu, Aa Gym yang secara ilmu fiqh dan syariah tidak melanggar apa-apa, malah ditinggalkan penggemarnya (pesantrennya tidak dikunjungi bus-bus lagi, ceramah-ceramah dibatalkan, bahkan ada ibu-ibu yang tidak mau lagi mendengar lagu “Jagalah Hati”).

Hidup Berdampingan

Mungkin dunia monogami yang penuh kebohongan itulah yang membuat sebagian dari umat Islam kita kesal dan berdemo (termasuk kaum perempuannya). Mungkin sekali tidak terlalu salah kata dokter Naek Tobing, “Dua di antara tiga pria selingkuh”.

Maka para poligamis pun berpikir, daripada pura-pura setia, tetapi terbukti selingkuh juga, kenapa tidak sekalian berpoligami saja? Mengapa kita lebih takut kepada isteri daripada kepada Tuhan?

Tetapi itulah yang terjadi di era globalisasi informasi ini. Sekarang tidak ada lagi dominasi-dominasian dan azas-tunggal-azas tunggalan. Barat dan Timur harus hidup bersama-sama.

Kapitalis dan Marxis akan muncul berbarengan. Individualisme dan kolektivisme juga akan berendeng. Maka jangan heran kalau di tahun 2007 ini kaum poligamis akan berusaha sekuat tenaga untuk makin bersejajar dengan kaum monogamis.

Saya sendiri termasuk blok monogami dan akan terus berjuang di situ. Namun saya sadar sepenuhnya, bahwa kaum poligami akan bermunculan di sekitar saya, di antara teman-teman saya, mahasiswa saya, dan sebagainya.

Buat saya biarlah mereka dengan pandangan mereka sendiri, asalkan “sesama bus kota jangan saling mendahului” (maksud saya, asalkan mereka tidak mengganggu anak-isteri saya).

Penulis adalah

Guru Besar

Psikologi UI

 

Last modified: 5/1/07


 

Melibatkan Akuntan Dalam Pemerintahan

Oleh Baharuddin Aritonang

Hemat saya salahsatu pangkal pokok kerumitan yang kita hadapi didalam pengelolaan keuangan negara antara lain juga dipicu oleh ketidakmampuan kita mendayagunakan para akuntan.

Para akuntan kita banyak bertumpuk menjadi pemeriksa. Republik Indonesia memiliki pemeriksa keuangan negara berupa BPK dan banyak pengawas yang fungsinya memeriksa seperti BPKP, Itjen, SPI, Bawasda, dan sebagainya.

Padahal, kita amat membutuhkan bagaimana melakukan pekerjaan yang benar, sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolalan keuangan negara yang baik.

Bagaimana mengawasi jalannya pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu. Bagaimana pula memperbaikinya agar sesuai dengan semestinya.

Karena itu, tidak banyak para akuntan yang terlibat di dalam penyusunan atau pembuatan pembukuan, khususnya di lingkungan penyelenggaraan negara. Terutama kalau kita melihatnya di sektor pemerintahan (Karena itu pula yang banyak berperan di organisasi profesi seperti IAI ini misalnya, biasanya para akuntan yang bergerak di Kantor Akuntan Publik atau KAP. Sedikit dari sektor publik).

Di Departemen Kesehatan misalnya, yang menjadi bendaharawan justru para dokter atau dokter gigi. Demikian pula halnya para pemegang kas dan pemegang buku. Paling-paling lulusan SLTA yang diisi dengan kemampuan pembu- kuan.

Demikian juga departemen atau lembaga pemerintah lainnya, sesuai dengan keahlian dan bidangnya. Misalnya para insinyur pertanian di Departemen Pertanian dan lainnya.

Termasuk yang mengawasi pembukuan serta pengelolaan dan tanggung jawab keuangan itu sendiri (Ini juga diakui oleh Dr Hekinus Manao, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Depkeu . “Dari 19.670 Satuan Kerja ( Satker ) hanya terdapat 4 orang akuntan!”, katanya.

Makanya ada pemeo yang menarik, bahwa di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang mengelola uang puluhan triliun rupiah (sebagaimana kita ketahui anggaran Depdiknas untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp 38 Triliun) hanya memiliki satu orang akuntan.

Voucher Pendidikan

Dan itu tak lain adalah menterinya sendiri (yang kebetulan akuntan). Bisa jadi pengelolaan uang disitu hanya diurus para guru, atau sarjana ilmu pendidikan, dan semacamnya. Tragis kan? Maka tak heran bila salah seorang pejabatnya yang di tanya wartawan tentang amburadulnya soal voucher pendidikan menjawab akan di evaluasi oleh BPK.

Saya katakan kalau kerja BPK bukan untuk mengevaluasi program dari departemen itu, apa fungsi pengawas internalnya? Apa fungsi Itjen Depdiknas ? Hal yang lebih tragis lagi di daerah-daerah, jarang pemegang buku, pemegang kas, dan yang menyusun pembukuan dari latarbelakang akuntan.

Apalagi para pengawasnya. Ini yang kerap saya ingatkan, termasuk perlunya bantuan dari pihak universitas yang memiliki jurusan akuntansi. Dari sekitar 44.000 orang akuntan di Indonesia tak sampai 10 persen yang bekerja dilingkungan pemerintah dan lembaga negara, termasuk di BPK. Dan tak sam- pai separuhnya yang bertugas di daerah.

Saya melihat bahwa pemikiran penyusun Undang-Undang Wajib Kerja Sarjana (UU WKS) yang terkenal di tahun 60-an sesungguhnya sudah memiliki visi terhadap hal ini. Sebagaimana kita ketahui, UU itu mewajibkan 3 jenis kesarjanaan untuk bekerja dilingkungan pemerintah, khususnya ke daerah-daerah.

Ketiga jenis kesarjanaan itu adalah Dokter, Apoteker, dan Akuntan. Untuk kedua jenis kesarjanaan pertama tampaknya kita berhasil, tapi hemat saya, gagal untuk jenis yang ketiga. Memang banyak para akuntan yang masuk menjadi pegawai negeri, tapi umumnya berada di Jakarta.

Itupun setelah menyeleseaikan masa kerjanya yang 3 tahun, memilih keluar dan bekerja di tempat-tempat yang perspektif, khususnya ditinjau dari segi materi, atau perusahaan-perusahaan swasta.

Menumpuk

Akibatnya pemerintahan pun kembali kering dengan keilmuan para akuntan. Sebaliknya yang bersisa justru menumpuk di lingkungan pemeriksa (dan pengawas yang pada intinya juga menjadi pemeriksa) seperti BPK dan BPKP.

Tidak banyak yang menyebar di departemen-departemen dan pemerintah daerah. Pemeriksaan bertubi-tubi, usai Bawasda, datang Itjen, SPI, BPKP, bahkan KAP, dan terakhir BPK.

Yang diperiksa babak belur, tapi perbaikan tak kunjung tiba. Karena tidak jelas, apa sesungguhnya kerja pengawas internal itu, khususnya dalam memperbaiki pembukuan, kerugian negara, dan menata pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk tahun-tahun mendatang. Kesalahan berulang dan tak kunjung ada perbaikan .

Karena para akuntan yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang baru-baru ini mengadakan Kongres di Jakarta mestinya perlu menyentuh hal ini, bagaimana lebih melibatkan para akuntan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Bagaimana profesi ini lebih terlibat didalam membangun sistem atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bagaimana para akuntan lebih banyak menyebar dalam usaha perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Bagaimana mereka lebih melibatkan diri didalam pelaksana pengelola, termasuk sebagai pengawas, sebelum diperiksa oleh BPK.

Pengelolaan yang baik tentu memudahkan pengawasan, dan lebih memudahkan lagi dalam pemeriksaannya. Para akuntan dituntut lebih banyak bertugas di sektor pemerintahan, termasuk di daerah-daerah. Dan Fadel Mohamad sudah memeloporinya di Gorontalo.

Mengangkat akuntan itu sebagai stafnya dalam pemerintah daerah, bukan sebagai konsultan atau membantu dari luar.

Dengan begitu mereka lebih bertanggungjawab. Beberapa daerah lain saya sarankan untuk melakukan hal yang sama. Langkah inilah antara lain yang dapat membuat penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik (clean and good government ) yang ingin kita bangun.

Penulis adalah

Anggota BPK

 

Last modified: 3/1/07


 

Kuat dan Resep Kuat 2007

oleh : Rinny Soegiyoharto

“You must be the change

you wish to see in the world.

If you want love in the world,

you must be love. If you

want kindness, you must be kind. If you want less aggression,

you must be less aggressive”.

-Mahatma Gandhi-

Kaleidoskop 2006 yang digelar beragam versi oleh masing-masing komunitas dan media massa saat mengakhiri tahun 2006 lalu, terasa mirip satu sama lain. Pengambilan sudut yang hampir-hampir sama tersebut mengesankan betapa fokus perhatian kita; individu, kelompok dan tentu sebagai masyarakat bangsa ini sesungguhnya satu.

Artinya, terdapat getaran yang sama yang mestinya mampu mempersatukan bangsa. Baik itu mengenai duka dan keprihatinan mau- pun segelintir kebahagiaan dan sukacita.

Evaluasi dan penelusuran jalan hidup sepanjang satu tahun melahirkan semangat pencanangan resolusi untuk tahun yang ada di depan. Tahun 2007 sudah mulai ditapaki. Peristiwa duka membuka hari pertama, yakni kabar jatuhnya pesawat penumpang boing 737-400 milik maskapai penerbangan Adam Air di wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Barat (yang ternyata masih simpang siur kabar beritanya, sampai Selasa malam). Kecelakaan transportasi dan kondisi alam kembali menelan korban jiwa manusia.

Mengabaikan Kecerdasannya

Tantangan alam dan kecelakaan bukan barang baru bagi bangsa ini, namun selalu baru dengan peristiwa berbeda. Meski hampir tak dapat diprediksi dan dikendalikan, apakah peristiwa yang sudah-sudah tak mungkin disarikan sebagai pelajaran?

Manusia cerdas pasti mau belajar dari pengalaman. Persoalannya, berapa banyak manusia cerdas yang mau dan mampu, suka dan senang, mengekspresikan kecerdasannya tersebut secara optimal, demi kemanusiaan dan pembangunan.

Benar bahwa tidak semua hal berada di bawah kendali manusia, meski dengan kecerdasan yang super brilian sekalipun. Akan tetapi salah apabila manusia tidak mengatur dan mengendalikan segala sesuatu yang merupakan bagiannya.

Manusia sudah terlalu sering mengabaikan kecerdasan dan karunia yang diterimanya sebagai satu paket tugas dan tanggung jawab insan ciptaan Sang Khalik.

Beberapa media mengatakan kecelakaan KM Senopati di perairan Jepara Jawa Tengah pada penghujung 2006 lalu tergolong human error, atau kealpaan manusia mematuhi prosedur keselamatan transportasi.

Demikian pula meski kondisi alam yang buruk tak bersahabat telah menerjang pesawat terbang Adam Air dalam perjalanannya ke Manado, namun kealpaan manusia pun tidak dapat dilepaskan dari peristiwa naas di awal tahun 2007 ini.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam investigasinya pada beberapa sektor transportasi negeri ini menemukan ke- lemahan-kelemahan sumber daya manusia yang seharusnya dapat diatasi.

Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) yang awalnya ditengarai sebagai penyebab kematian pelantun “Aku Tak Biasa”, Alda Risma, -tapi selanjutnya berkembang simpang-siur-, jelas-jelas termasuk kealpaan manusia mengendalikan diri. Tak terkecuali skandal seks yang melanda wakil rakyat, oknum pegawai negeri sipil dan beberapa peristiwa senada yang mengukir persepsi, opini dan memori masyarakat Indonesia sepanjang 2006.

Semua itu memproyeksikan betapa manusia adalah makhluk yang lemah, mudah goyah dan terjatuh. Tapi manusia bisa dan harus kuat menghadapi tantangan kehidupan. Apabila 2006 begitu kerasnya, maka 2007 pasti akan lebih dahsyat menguji setiap orang.

Berserah pada Tuhan tentu sangat baik, tapi menyerah pada nasib dan kelemahan diri adalah kebodohan. Kecerdasan manusia menjadi sia-sia.

Menjadi Kuat dan Cerdas

Orang yang kuat, dalam hal karakter dan kepribadian, tak mudah goyah oleh macam-macam gempuran dan godaan. Kepercayaan diri, pikiran dan jiwa terbuka, kemauan terus belajar dan mengasah diri, adalah sebagian ciri-ciri orang berkepribadian kuat.

Mungkin klise dan hampir tak ada sihirnya lagi kata-kata bijak yang dulu sering kita dengar; lakukan yang baik dengan memulai dari diri sendiri, pada hal-hal yang kecil dan mulai saat ini juga.

Sebaiknya manusia yang cerdas tak perlu terhanyut emosi negatif kepada pemopuler jargon itu. Uji saja siapa yang sesungguhnya lebih kuat di dalam masalah-masalah seperti ini.

Ilmunya bagus, kalau yang menjalankannya kuat dan cerdas, pasti bagus juga buah dari ilmu itu. Sebagian besar orang mungkin pesimistis pada resep kuat memasuki rimba kehidupan yang kian karut- marut.

Bisa banyak yang sinis memandang kasus korupsi tak terbendung, bagaimana mungkin dihadapi hanya oleh satu-dua pribadi kuat?

Ingat teori “Mestakung” dari Prof Yohanes Surya, PhD? Semesta akan mendukung yang kita pikirkan dan lakukan apabila kita dengan cerdas, tangkas, teguh, kuat dan sungguh-sungguh menempatkan diri pada kondisi kritis hingga terjadi pengorganisasian dengan sendirinya.

Dalam hal ini perjuangan menghendaki pengorbanan, rasa tanggungjawab, pengendalian diri dan kearifan menjalani hidup.

Resep kuat agar menjadi kuat tak lain dan tak bukan adalah dengan memiliki nilai kearifan yang tinggi. Wisdom atau arif atau bijaksana mencerminkan sosok mahaguru luar biasa dan tak tertandingi. Bijak berarti mengoptimalkan anugerah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Steven Covey (1996) mengemukakan 4 human endowment, atau empat karunia Illahi yang dimiliki manusia secara cuma-cuma dan harus diberdayakan dengan kecerdasannya.

Empat karunia Illahi tesebut, yakni Self Awareness (Kesadaran Diri), Imagination (imajinasi), Conscience (Hati Nurani) dan Independent Will (Kehendak Bebas). Mari membangun negeri dengan pengoptimalan empat karunia Illahi dalam diri kita dengan cerdas, bijak dan mulai dari diri sendiri pada saat ini juga. Resep kuat adalah bagaimana menjadi pribadi kuat. Jadilah cerdas dan bijak!

Penulis adalah

psikolog di BPK Penabur

Jakarta

Last modified: 4/1/07


 

Tahun Baru 2007:

Tekad Baru Menggereja

Weinata Sairin

Wajar tahun baru 2007 yang hadir menyeruak ke tengah- tengah kekinian sejarah patut disambut dengan rasa syukur melimpah ruah ke hadirat Allah, Khalik semesta alam. Tangan-tanganNya yang ramah telah begitu setia menggandeng kita dalam menapaki perjalanan panjang penuh tantangan di tahun 2006.

Bencana alam, kelaparan, kemiskinan, semburan lumpur panas Lapindo, konflik dan perilaku anarkis sebagian kelompok masyarakat, kesukaran melakukan ibadah di gereja dan sulitnya membangun tempat-tempat ibadah Kristiani, yang terjadi sepanjang tahun 2006 adalah bukti nyata bahwa sebuah kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk masih perlu ditata dengan lebih adil dan berkeadaban.

Perayaan Natal yang dapat berlangsung relatif baik di seluruh tanah air yang melibatkan pengamanan dari berbagai kelompok lintas agama, membuktikan dengan jelas adanya kesadaran kuat di kalangan umat beragama bahwa perayaan hari besar keagamaan, pelaksanaan ibadah agama dan kerukunan antar umat beragama tidak boleh dinodai oleh intrik-intrik politik yang acap muncul dengan kemasan agama.

Perayaan hari besar keagamaan dalam sebuah negara Pancasila yang memberi respek terhadap eksistensi agama-agama semestinya dapat berjalan dengan baik, tanpa dibayangi oleh berbagai ketakutan.

Pada tahun ini tatkala hari raya Natal berdekatan waktunya dengan hari-hari akhir tahun dan hari raya Idul Adha dapat dijadikan momentum yang amat tepat bagi umat beragama di Indonesia untuk makin mengembangkan kerjasama sinergis sehingga peran profetis agama-agama di negeri ini mampu dioptimalisasi.

Agama-agama punya tugas historis yang amat besar di negeri ini yaitu membuktikan kepada khalayak bahwa agama-agama pada dirinya adalah sesuatu yang sakral, memiliki dimensi vertikal dan transdental, sehingga tidak bisa dicemari dan atau direduksi menjadi kendaraan politik.

Agama-agama harus mampu memberi arah, visi ke depan dan mengungkapkan daya kritisnya terhadap berbagai perkembangan kontemporer, terutama yang berkecenderungan menafikan atau menyimpang dari nilai-nilai agama.

Tatkala agama-agama membutakan diri dan atau membisu terhadap berbagai kenyataan empirik yang secara diametral bertentangan dengan ajaran agama, bahkan melegitimasi berbagai kebijakan yang nyata-nyata berseberangan dengan ajaran agama, maka agama akan mandul dan mengingkari hakekatnya yang transenden.

Penegasan Ulang

Menarik untuk digarisbawahi bahwa Deklarasi Kyoto Agustus 2006 yang dalam penyusunannya juga dihadiri oleh tokoh-tokoh lintas agama dari Indonesia memberikan penegasan ulang bahwa agama-agama hadir untuk perdamaian, oleh karena itu agama-agama terpanggil untuk menentang kekerasan dalam berbagai bentuknya.

Deklrasi Kyoto telah merumuskan seruan yang amat penting dan strategis untuk dilaksanakan oleh komunitas-komunitas keagamaan, pemerintah, lembaga internasional dan dunia usaha, antara lain; menolak dan menentang setiap penyalahgunaan agama untuk kepentingan-kepentingan tindak kekerasan; menjadi pendidik yang berhasil guna, membela pelaku transformasi konflik, menegakkan keadilan, membangun perdamaian dan kemajuan yang berkesinambungan; menguatkan pendidikan perdamaian di setiap lapisan; menjaga akuntabilitas dalam kesungguhan mereka bekerja demi rakyat; membentuk jejaring pada tingkat lokal, nasional, regional dan sedunia untuk memajukan kerjasama secara multi-agama di antara lembaga-lembaga keagamaan; mengambil posisi sentral dari agamawan perempuan dan menempatkan keprihatinan akan masalah gender di tempat utama agenda untuk rasa aman bersama; menjaga keprihatinan dan agenda dari kaum muda agamawan, serta mengusahakan keterlibatan mereka secara penuh dan memajukan rasa aman bersama.

Deklrasi Kyoto seharusnya juga menjadi agenda dalam rangka program bersama yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan di Indonesia.

Gereja-gereja dan umat Kristen di Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Dia bukan komunitas yang elite, eksklusif, dan mengurung diri dalam ghetto-ghetto. Gereja-gereja, dan umat Kristen Indonesia sejatinya adalah komunitas yang mampu membaur dengan masyarakatnya yang sedia mengungkapkan solidaritas nyata dengan sesamanya.

Sesuatu yang Wajar

Resistensi masyarakat terhadap kehadiran gereja acapkali terjadi karena ekslusifisme dan bahwa arogansi gereja yang mewujud dalam berbagai bentuk. Program-program diakonia, pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, pengembangan masyarakat yang acap diselenggarakan oleh gereja harus terbuka bagi masyarakat luas dan tidak boleh jatuh menjadi “instrumen dakwah”.

Bahwa melalui kegiatan tersebut Injil Yesus Kristus yang memberitakan syalom Allah diperkenalkan secara elegan kepada masyarakat luas, tentu merupakan sesuatu yang wajar.

Dalam rasa syukur kepada Tuhan, Allah yang bertindak dalam sejarah, gereja-gereja dan umat Kristen Indonesia memasuki tahun 2007 dengan tekad dan komitmen kuat untuk mewujudkan kehidupan gereja secara baru dengan lebih cerdas, elegan, kreatif dan akuntabel.

Seiring dengan itu gereja-gereja dan umat Kristen Indonesia harus makin solid dan bersatu, mengembangkan paradigma ekkslesiologis yang baru, mampu memetakan konteks, dan bersedia membangun relasi dengan lingkungan sekitar, meningkatkan kemampuan manajerial sambil menyiapkan SDM yang andal, memahami kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, mampu mengembangkan kepemimpinan yang melayani sebagai hamba, dengan meniadakan arogansi kekuasaan.

Hanya dengan mengandalkan Tuhan, kesediaan untuk membangun relasi dengan sesama warga bangsa, mengubah dan membarui diri, maka tekad baru gereja-gereja untuk mengukir karya terbaik di tahun 2007 dapat diwujudkan.

Penulis adalah

teolog, Wakil Sekum PGI

 

Last modified: 2/1/07


 

Modus Operandi Kejahatan Lintas Negara

Oleh John Haba

Terdapat pemikiran bahwa “Kejahatan Lintas Negara” (Transnational Border Crime) belum dapat diklasifikasikan dalam jaringan sebuah organisasi kejahatan. Dalam perkembangan kemudian, dampak sangat besar dari kejahatan lintas negara itu, mendorong pihak keamanan dan pemerintah untuk mengkontekskan perbuatan tersebut sebagai “Transnational Organized Crime” (TOC).

Kejahatan terorganisir antarnegara tersebut semakin diawasi setelah penyerangan terhadap “Menara Kembar” di New York tanggal 11 September 2001. Modus operandi itu, kini diperhitungkan sebagai sebuah fenomena dan tindakan kriminal (terorisme) baru.

Kendatipun “belum” ada defenisi jelas tentang TOC, tetapi salah satu faktor pemicunya adalah kemudahan akses internasional, di sektor telekomunikasi, teknologi dan informasi. Karena lemahnya penegakan hukum di negara-negara berkembang antara lain Indonesia, berakibat juga pada maraknya kejahatan lintas negara itu.

Sebuah perbuatan diklasifikasikan sebagai kejahatan lintas negara atau kejahatan terorganisasi antarnegara, apabila memenuhi dua aspek utama. Pertama, terjadinya perbuatan lintas batas yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok secara ilegal; ditinjau dari sisi hukum dan keamanan dua atau lebih negara terkait. Dari sudut pandang dua negara bersangkutan, perbuatan serupa dikelompokkan sebagai “perbuatan melawan hukum”.

Kedua, dari perspektif internasional, perbuatan kriminal serupa itu jelas melanggar berbagai perjanjian bilateral, trilateral, multilateral, konvensi atau deklarasi tentang isu dan kasus yang sudah disepakati. Artinya, telah ada kekuatan hukum sebagai dasar dan rujukan untuk menilai sebuah perbuatan melawan hukum negara, dan patut dihukum.

Kejahatan lintas negara itu adalah sebuah kejahatan yang kompleks dan melibatkan para pihak (stakeholders); yang sungguh mengancam keamanan global. Lima faktor penyebab meliputi isu militer, ekonomi, politik, lingkungan, dan sosial. Lima elemen ini pada tataran konsepsional dapat dibedakan, tetapi pada level praksis, ketika timbul ancaman keamanan, substansi keterhubungan antar faktor-faktor itu menjadi rumit dan sulit dipilah.

Artinya, sangat sukar secara sepihak mendeterminasi bahwa, sebuah ancaman keamanan nasional, regional, dan internasional hanya disebabkan oleh satu faktor saja (a single factor), misalnya faktor ketidakadilan ekonomi atau diskri- minasi politik.

Pergeseran Paradigma

Setelah era Perang Dingin (the Cold War) usai, terjadilah pergeseran paradigma untuk memahami ancaman dan praktik keamanan antara lain -kejahatan lintas negara- tidak saja pada aspek militernya, tetapi sudah lebih terfokus pada aspek non-militer dan lebih rumit substansi permasalahannya.

Salah satu ancaman keamanan lintas negara terutama di daerah perbatasan setiap negara di dunia yakni: penyelundupan orang dan barang. Modus operandi ini menjadi potensi ancaman besar bagi keamanan lintas negara yang sulit diberantas. Senator Amerika Serikat, John Kerry menganggap kejahatan lintas negara yang saat ini mengglobal sudah menggurita, yang erat terpaut dengan aspek bisnis yang sangat menggiurkan.

Kejahatan lintas negara juga melibatkan organisasi mafia, beraliansi dengan mitra lokal, pihak militer, birokrat, pebisnis dan masyarakat. Perdagangan ilegal antarnegara meliputi obat-obat terlarang, senjata, barang elektronik, manusia untuk tenaga kerja murah, perjualan organ tubuh, industri seks dan modal.

Berdasarkan data Bank Pembangunan Asia (ADB) tahun 2006, setiap tahun, jumlah manusia yang “diantarnegarakan” berjumlah antara 1.500.000 – 2.000.000 di seluruh dunia. Sebanyak 150.000 orang berasal dari Asia Barat, dan 225.000 dari Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, Indonesia dan Filipina merupakan pusat dan negara transit bagi pria, wanita, dan anak-anak.

Untuk menghadapi salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang terorganisir, maka Indonesia dan Filipina telah mengambil sejumlah langkah preventif untuk memberantas perdagangan manusia (human trafficking). Filipina melegislasi Anti-Trafficking in Person Act of 2003″ (Republic Act No 9208).

Kalau dibandingkan dengan Filipina, hingga tahun 2006, Indonesia “belum memiliki” satupun legislasi yang secara khusus disiapkan untuk memberantas perdagangan manusia (human trafficking). Di Indonesia, pada tahun 2004, pemerintah sudah menangani 141 kasus berkaitan dengan human trafficking, 51 kasus sementara diproses secara hukum, dan 45 kasus sudah diputuskan/dikenakan sanksi.

Jumlah 45 terhukum itu saja telah menunjukkan angka kenaikan sebesar 85 persen; kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, persoalan penyelundupan kayu ke luar negeri seperti ke Malaysia dan China juga sangat merugikan negara. Penyebabnya adalah harga jual kayu di pasar internasional yang lebih tinggi, merajalelanya praktik KKN dalam negeri, banyaknya pajak terselubung, dan kayu ilegal adalah sumber keuangan yang mudah.

Sudah disepakati piranti hukum di antara negara-negara ASEAN tentang TOC, sejak tahun 1970an, seperti “Sosek Malindo”, “The Declaration of Asean Concord“, dan Perjanjian antara Malaysia, Indonesia dan Filipina pada Mei 2002 seperti “Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures“.

Perjanjian-perjanjian antarnegara itu untuk memberantas terorisme, pencucian uang (money laundering), penyelundupan, bajak laut, pembajakan, memasuki negara lain secara ilegal, drug trafficking, pencurian sumber daya laut, polusi laut dan penyelundupan senjata, tetapi sebaliknya kejahatan multidimensi tersebut terus bertambah.

Langkah Solusi

Untuk mengatasi kejahatan lintas negara yang kian menjamur di wilayah Asia Tenggara, maka sejumlah langkah perlu dilakukan. Pertama, untuk Indonesia agar DPR segera menetapkan undang-undang mengenai human trafficking dan perbuatan sejenis, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Filipina. Kedua, meningkatkan kerja sama antarnegara (bilateral, trilateral, dan multilateral) dalam memberantas “Transnational Crime atau Trans Organized Crime”.

Ketiga, penegakan hukum sangat diwajibkan bagi para pelaku kejahatan, tanpa pandang latar belakang sosial. Keempat, mempersiapkan perangkat hukum, fasilitas dan sumberdaya manusia yang andal dan berintegritas untuk menangani kasus-kasus kejahatan lintas negara.

Perbaikan ekonomi dalam negeri, merupakan salah satu syarat pokok, untuk mencegah maraknya tingkat dan kualitas kejahatan dalam negeri dan lintas negara. Mekanismenya dapat melalui kerja sama regional dan internasional, dengan melibatkan berbagai pihak seperti Polri, Bea Cukai, Imigrasi, Interpol, Departemen Kehutanan dan masyarakat.

Penulis adalah peneliti PMB-LIPI, Jakarta

Last modified: 26/1/07


 

Hikmah dari Tragedi KM Senopati Nusantara

Oleh Albert Daandel MMar

Sekian lama penulis mendengar, menyaksikan, dan mengevaluasi melalui televisi dan surat kabar tentang tenggelamnya KM Senopati Nusantara di utara Pulau Mandalika, perairan laut Jepara. Bahwa, KM Senopati Nusantara adalah kapal Ro-Ro yang bertolak dari Pelabuhan Sungai Kumai pada tanggal 27 Desember 2006 dengan tujuan Pelabuhan Semarang, dengan penumpang sekitar 600 orang dan beberapa truk yang diangkut sesuai dengan tipe kapal Ro-Ro tersebut.

Sejak keluar dari muara Pelabuhan Kumai, kapal berada di perairan Laut Jawa yang dahulunya dikenal dengan dangkalan Sunda di mana kedalaman air sekitar 60 m, dan kapal dihantam angin barat/barat laut dan ombak dari lambung kanan selama dalam pelayaran tersebut, dan menjelang tiba di pelabuhan Semarang, kapal mengalami kemiringan dan terus terbalik.

Terbaliknya kapal ini akibat titik pusat muatan keluar dari bidang maya yang membagi dua kapal secara membujur, yang dikenal sebagai bidang maya center line. Pada center line ini adalah juga pusat gaya yang menimbulkan oleng kapal serta titik metacentrum, selama dari Muara Pelabuhan Kumai sewaktu kapal kena ombak terus-menerus, sehingga kapal menjadi oleng dengan momen penegak/righting momen yang baik, sebab itu kapal mengoleng sempurna, mungkin 15 derajat ke kiri dan ke kanan selama pelayaran.

Pada saat akan terbaliknya kapal, momen penegak itu hilang, dan justru timbul kopel yaitu dua gaya yang membalikkan kapal, gaya tersebut sebesar tonnage kapal dan muatan yang berpindah.

Hal tersebut berlangsung sangat singkat, menurut analisa penulis, nakoda KM Senopati Nusantara mengetahui hal tersebut beberapa saat sebelum kapal terbalik, namun tidak sempat mengambil tindakan stop mesin dan lego jangkar untuk mengurangi kemiringan kapal. Saat itu, kedalaman air di perairan tersebut sekitar 30 meter dan kapal menghadapi angin/ombak.

Belum sempat mencari apa penyebab kapal miring, tentunya termasuk muatan berupa truk-truk di dek kapal, kapal sudah terbalik. Kepanikan membuat cara meninggalkan kapal/abandon ship tidak dilaksanakan sesuai prosedur karena waktu terbalik sangat singkat.

Akibat kejadian tersebut pejabat-pejabat Departemen Perhubungan menjadi kalang kabut, sehingga menyatakan bahwa tenggelamnya KM Senopati Nusantara pada tanggal 28 Desember 2006 sore adalah dikarenakan cuaca buruk. Hal ini tidak mungkin sebab jika alasan cuaca buruk di Laut Jawa, maka sejak di Muara Sungai Kumai kapal tersebut seharusnya sudah terbalik.

Ironis

Perlu diketahui, kapal laut itu konstruksinya dipersiapkan dan dirancang untuk laut yang berombak, dan saat kejadian, begitu banyak kapal nelayan yang beroperasi, toh yang lain tidak terbalik. Ada pun lambung bebas kapal nelayan kurang dari 1 meter sedangkan lambung bebas KM Senopati Nusantara lebih dari 1 meter.

Instruksi Menteri Perhubungan tentang larangan berlayar selama cuaca buruk sangat ironis, selama 61 tahun kemerdekaan RI baru kali ini ada larangan demikian. Keputusan harus atau tidak berlayar ada di tangan nakoda, jika ada pejabat yang melarang berlayar jika asumsinya benar, maka nakoda memperbaikinya dan nakoda menentukan waktu bertolak sesuai Surat Izin Berlayar.

Bahwa keselamatan kapal dan keselamatan pelayaran sudah diatur dalam aturan SOLAS, ISM code (international safety management code), STCW (mengenai Nakhoda + Perwira + Awak Kapal) dan lain-lain.

Untuk mencapai transportasi laut yang aman untuk keselamatan, maka pelaksana-pelaksana yang berkaitan dengan pengawasan keselamatan kapal dan pelayaran yaitu nakoda dan awak kapal, pemilik kapal, syahbandar harus menata diri, terutama pemilik kapal dan syahbandar harus bertanggung jawab atas kecelakaan kapal. Kesalahan bukan seluruhnya pada nahoda.

Hal tersebut penulis kemukakan karena pemilik kapal sering terlalu “nakal”, misalnya jika mengoperasikan kapalnya sebanyak 10 buah, maka pada saat pemeriksaan syahbandar di atas kapal, peralatan/kelengkapan tampak komplit namun saat syahbandar turun maka peralatan tersebut dipindahkan untuk pemeriksaan di kapal lainnya. Ironis, bukan?

Kelemahan dari syahbandar pada pelabuhan berikutnya adalah karena sertifikat kesempurnaan yang dikeluarkan oleh syahbandar kelas I, tidak diperiksa lagi oleh syahbandar berikutnya. Ada tidaknya persyaratan peralatan tersebut di atas jarang dicek ulang dan akhirnya kapal pun diloloskan untuk diberangkatkan kembali. Ini salah satu contoh yang kerap terjadi dalam dunia pelayaran.

Hal lain yang perlu diketahui adalah kewenangan pemeriksaan oleh BKI, hak ini diberikan oleh pemerintah. Ada kapal sesudah 24 jam diperiksa BKI, dan tenggelam?

Dengan kondisi pengecekan seperti itu, kedudukan nakoda pada saat tiba di pelabuhan tujuan, bila selamat ya syukur. Nakoda tetap wajib berlayar dengan alat keamanan seperti apa adanya. Tetap berlayar atau dipecat, hal ini bukan sesuatu yang baru.

Dalam kaitannya dengan itu, setiap kecelakaan kapal pasti diperiksa oleh syahbandar dan Mahkamah Pelayaran sesuai undang-undang. Sedangkan tugas fungsi KNKT adalah untuk pemeriksaan awal saja. Mahkamah Pelayaran berwenang memeriksa nakoda, perwira kapal dan awak kapal dan menjatuhkan hukuman administrasi, sedangkan pejabat perhubungan yang terkait dengan kecelakaan tersebut belum pernah diperiksa dan diberikan sanksi karena undang-undang.

Untuk mencapai transportasi laut yang aman dan selamat, maka banyak hal yang harus dibenahi, terutama pelaksana-pelaksana di lapangan, Undang Undang tentang Keselamatan Kapal, dan peraturan-peraturan yang menunjang.

Penulis Adalah Mantan Marine Inspector, Syahbandar, Hakim Mahkamah Pelayaran. Saat Ini Pengajar Pelaut Di BP3IP, STIP Pasar Minggu

 

Last modified: 26/1/07


 

Antara Kemiskinan, Kurang Gizi, dan TB

Oleh Ayu Lathifah

Indonesia menempati urutan ketiga dalam daftar negara dengan angka kasus tuberculosis (TB) terbanyak di dunia setelah India dan Cina. Bayangkan, tiap tahun penderita TBC di Indonesia bertambah 500.000 orang.

Hasil survey kesehatan rumah tangga (SKRT) tahun 1995 menunjukkan bahwa tuberkulosis merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit saluran pernapasan pada semua golongan usia dan nomor 1 dari golongan infeksi.

Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa bakteri mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan TB adalah bekteri pembunuh massal. WHO memperkirakan bakteri ini membunuh sekitar 2 juta jiwa setiap tahunnya.

Antara tahun 2002-2020 diperkirakan sekitar 1 miliar manusia akan terinfeksi. Dengan kata lain pertambahan jumlah infeksi lebih dari 56 juta tiap tahunnya.

Sebagian besar penderita TB adalah golongan miskin dan penduduk yang tinggal di pemukiman padat. Hal ini serupa dengan data WHO yang menyatakan bahwa 95 persen dari angka kematian akibat TB setiap tahun berada di negara berkembang yang relatif miskin. Ini menjadi pertanda bahwa TB terkait erat dengan masalah kemiskinan.

Rakyat miskin di Indonesia hadir dalam jumlah yang luar biasa, sekitar 40 juta-55 juta orang. Bersamaan dengan pemulihan ekonomi pascakrisis, jumlah rakyat miskin terus meningkat.

Bahkan, kemiskinan yang sudah mengerikan, yang berdampak pada kelaparan dan korban jiwa anak-anak negeri dalam jumlah yang tidak sedikit. Kondisi ini telah diperparah oleh sejumlah privatisasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah pascareformasi politik 1998.

Di antara implikasinya, biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup rakyat menjadi mahal dan sangat memberatkan.

Cekikan kemiskinan dan kemelaratan pun tak terkirakan, bahkan sampai level paling dasar pun yakni kebutuhan makan yang notabene merupakan persoalan hidup dan mati, tak sedikit rakyat negeri ini yang terpaksa menyerah kalah untuk bisa memenuhinya.

Akibatnya fenomena memakan nasi aking yang nota bene “makanan sisa” sebagaimana santer diberitakan pun tak terelakkan.

Usia Produktif

Fenomena tersebut membuahkan kekhawatiran bakal terbentuknya lingkaran penderita TB. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa 75 persen penderita TB adalah mereka yang berusia produktif.

Dengan terganggunya produktivitas kerja akibat penyakit ini, maka bukan tidak mungkin penderita TB akan kehilangan pekerjaannya.

Jika ini terjadi, maka sumber nafkah keluarga dan investasi masa depan keluarga itu akan hilang. Dr Umar Fahmi Ahmadi, Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular Departemen Kesehatan (Depkes) menyatakan bahwa jika dalam sebuah keluarga terdapat usia produktif yang menderita TB maka mereka akan kehilangan 20 sampai 30 persen pendapatan rumah tangga.

Kalau hal itu dibiarkan berlangsung maka keluarga tersebut bisa semakin terpuruk dalam kemiskinan yang bisa berakibat kekurangan gizi dan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya.

Kekurangan gizi pada anak-anak akan mengantarkan pada kondisi yang sangat rentan untuk tertular berbagai penyakit, di antaranya TB. Dari sinilah terbentuk lingkaran penderita TB.

Jika ini terjadi kita khawatir apa yang disebut lost generation alias generasi yang hilang akan menimpa bangsa ini.

Merebaknya kasus gizi buruk di negeri ini semestinya membangunkan kesadaran kita bagaimana kelanjutan negeri ini di masa datang. Kekurangan pangan dan gizi akan berakibat menurunnya kecerdasan calon generasi muda bangsa.

Kondisi gizi buruk akan mempengaruhi banyak organ dan sistem tubuh, memporak-porandakan sistem pertahanan tubuh, yang dalam kondisi akut, gizi buruk bisa mengancam jiwa karena berbagai disfungsi yang di alami.

Jika fase akut tertangani namun tidak di follow up dengan baik, anak masih harus dihadapkan dengan persoalan bagaimana harus mengejar ketertinggalannya. Karena dalam jangka panjang kondisi ini berdampak buruk terhadap pertumbuhan maupun perkembangannya.

Jika kondisi gizi buruk terjadi pada masa golden period perkembangan otak (0-3 tahun), dapat dibayangkan jika otak dan juga mental tidak dapat berkembang sebagaimana anak yang sehat, dan kondisi ini akan irreversible (sulit untuk dapat pulih kembali).

Dampak terhadap pertumbuhan otak ini menjadi vital karena otak adalah salah satu “aset” yang vital bagi anak untuk dapat menjadi manusia yang berkualitas di kemudian hari.

Beberapa penelitian menjelaskan, dampak jangka pendek gizi buruk terhadap perkembangan anak adalah anak menjadi apatis, mengalami gangguan bicara dan gangguan perkembangan yang lain.

Dampak

Sedangkan dampak jangka panjang adalah penurunan skor tes IQ, penurunan perkembangn kognitif, penurunan integrasi sensori, gangguan pemusatan perhatian, gangguan penurunan rasa percaya diri dan tentu saja merosotnya prestasi akademik di sekolah.

Kurang gizi pun berpotensi menjadi penyebab kemiskinan lantaran rendahnya kualitas sumber daya manusia dan produktivitas. Anak-anak terganggu pendidikannya, karena jaminan kecukupan pangan dan gizi serta ketentraman kejiwaan mereka nyaris tidak ada.

Tidak heran jika gizi buruk yang tidak dikelola dengan baik, pada fase akutnya akan mengancam jiwa dan pada jangka panjang akan menjadi ancaman lost generation, hilangnya sebuah generasi penerus bangsa.

Bisa dibayangkan, anak-anak negeri yang dua-tiga puluh tahun mendatang akan memegang tampuk keberlangsungan negeri ini, akan hilang begitu saja.

Mengingat penyebabnya sangat kompleks, pengelolaan gizi buruk memerlukan kerja sama yang komprehensif dari semua pihak, baik orang tua/keluarga, masyarakat terutama para tenaga medis, dan tentu saja pemerintah. Kasus gizi buruk mengajak semua komponen bangsa untuk peduli.

Melihat kondisi anak-anak di bawah usia lima tahun alias balita di Indonesia yang masih banyak menderita akibat kekurangan gizi, bahkan busung lapar, pemerintah mencanangkan tercapainya “Keluarga Sadar Gizi” pada tahun 2009. Kebijakan ini memang patut di- hargai.

Namun jangan sampai ini menjadi solusi parsial lantaran berbagai kasus gizi buruk yang dialami anak-anak negeri ini bukan semata-mata disebabkan keluarga tersebut belum sadar akan pentingnya gizi.

Jeratan kemiskinanlah yang telah memaksa mereka tak lagi berpikir bergizi atau tidak! Menyehatkan atau tidak! Dalam kondisi serba kekurangan, bagi mereka yang penting anak-anak mereka bisa makan dan kenyang.

Penulis adalah Peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara

Last modified: 24/1/07


 

Membangun Sikap Mental dan Strategi Ketahanan Pangan

Agus Pakpahan

Pengertian berdikari, swasembada pangan atau food self- sufficiency pada hakekatnya adalah suatu pernyataan yang di dalamnya terkandung makna sikap mental, yaitu sikap mental yang menyatakan bahwa kita ini ingin memiliki kedaulatan politik-ekonomi-sosial budaya di bidang pemenuhan kebutuhan pangan rakyat.

Hampir setiap negara, khususnya negara-negara besar membangun dirinya dengan dasar sikap mental ini. Baik negara-negara Barat maupun Timur yang berhasil, sudah sukses membangun surplus pangannya.

Sikap mental yang sangat penting untuk kita bangun bersama adalah bahwa status pertanian bukanlah status yang rendah. Pertanian adalah sumber kehidupan dari segala kehidupan lainnya yang lebih baik. Jadi, kalau pertanian ini sukses, maka yang lainnya pun akan berhasil maju.

Pandangan yang sudah membudaya tidaklah begitu. Misalnya, telah terjadi perkembangan bahwa status beras sudah lebih rendah dari status gandum. Fabiosa (2006) dalam tulisannya “Westernization of the Asian Diet: The Case of Rising Wheat Consumption in Indonesia”, menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 persen pendapatan masyarakat Indonesia, konsumsi pangan yang dibuat dari gandum meningkat dalam kisaran 0.44 persen – 0.84 persen.

Sebaliknya, elastisitas konsumsi beras terhadap perubahan pendapatan dan urbanisasi bertanda negatif. Skenario liberalisasi perdagangan diperkirakan akan menurunkan harga tepung terigu sekitar 13.66 persen, sehingga konsumsi terigu diperkirakan akan meningkat 7.06 persen atau setara dengan pertumbuhan impor tepung terigu sebesar 7.04 persen. Skenario ini akan memberikan manfaat besar bagi Australia, RRC, India dan Amerika Serikat.

Crop Prospect and Food Situation, No 4, November 2006 (FAO) memperlihatkan bahwa secara keseluruhan produksi serealia (gandum, beras dan biji-bijian) dunia pada tahun 2006 akan lebih rendah dari produksi dunia tahun 2005, yaitu produksi serealia diperkirakan akan menurun sekitar 2.7 persen, atau menurun dari 2.048, 7 juta ton menjadi 1.993,9 juta ton.

Adapun produksi dunia untuk gandum akan menurun sebesar 5.2 persen, beras menurun 0.2 persen, dan biji-bijian (coarse grains) menurun 2.1 persen. Dampak penurunan produksi ini sudah terlihat dengan meningkatnya harga impor dari komoditas pangan dunia.

Pasar dunia untuk komoditas pangan pada dasarnya adalah pasar yang sifatnya residual, yaitu pasar untuk bagian sisa dari kebutuhan pangan di negara-negara produsen yang sedang mengalami surplus. Oleh karena itu, menggantungkan kebutuhan pangan pokok kepada negara lain mengandung risiko besar apabila dunia mengalami paceklik.

Sikap Mental

Trend perubahan pola konsumsi terhadap terigu bukan hanya mengandung makna kita menuju ke ketergantungan akan kebutuhan pangan kepada negara lain, tetapi juga mengandung arti pertanian pangan kita menghadapi persoalan yang pelik. Persoalan ini dimulai dari ketegasan sikap kita sebagai bangsa akan kedaulatan kita pada masa mendatang.

Kembali, sebelum ke hal-hal yang bersifat teknis, persoalan ini berawal dari sikap mental kita semua tentang pilihan strategi membangun budaya pangan nasional kita.

Pertanian pangan merupakan elemen ekonomi yang penting untuk sumber pertumbuhan. Tetapi ini tidak selamanya berlaku. Hukum Engel menunjukkan bahwa proporsi peningkatan pendapatan rumah tangga yang dibelanjakan untuk makanan akan menurun, walaupun dalam jumlah yang dibelanjakan untuk meningkat.

Dengan elastisitas pendapatan yang nilainya kurang dari 1 (satu) ini, maka sumber pertumbuhan dari pangan tidak terletak dalam pangan dalam bentuk bahan baku, tetapi dalam bentuk hasil pangan olahan. Penemuan Fabiosa (2006) di atas merupakan fenomena empiris dari hukum Engel. Oleh karena itu, strategi ketahanan pangan yang sifatnya organik tidak terlepas dari strategi bagaimana ketahanan pangan tersebut didukung oleh pembangunan industri pengolahan pangan yang berbahan baku dari hasil pertanian di tanah air.

Dengan menggunakan sudut pandang industrialisasi sebagai basis ketahanan pangan dengan dua sasaran utama: (a) promosi selera/preferensi akan pangan baru yang dapat dinamakan “Pangan Nasional”, (b) peningkatan nilai tambah (total value creation) sebagai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, pendapatan dan lapangan pekerjaan, maka industrialisasi perdesaan dengan bahan baku lokal yang tersedia di setiap wilayah, kita bukan hanya akan berhasil mewujudkan ketahanan pangan, tetapi juga akan berhasil mewujudkan keseimbangan kota-desa, ketahanan energi, penanggulangan kemiskinan dan aspek-aspek lain yang selama ini belum dapat dicapai.

Industrialisasi perdesaan ini sebagai instrumen transformasi ekonomi dalam rangka menciptakan sasaran-sasaran jangka pendek dan sekaligus pula menyiapkan landasan untuk mencapai sasaran-sasaran jangka panjang.

Sawah merupakan sistem pertanian warisan leluhur yang sudah siap menunggu investasi besar yang akan mampu mentransformasikan perekonomian perdesaan. Selama ini sawah hanya dilihat sebagai penghasil padi (beras) saja.

Selain padi, sawah bisa menghasilkan listrik dari sekamnya yang diolah dengan potensi sekitar 8000 Gwh per tahun; tepung beras, sta- bilized rice bran, rice cooking oil, rice ash husk, merang, jerami dan lain-lain yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun/tahun. Dengan model pengembangan ini, selain produktivitas padi dapat ditingkatkan, juga pendapatan petani serta status petani dapat dikembangkan.

Tim 9 BUMN menaksir bahwa pendapatan petani dengan mengembangkan model Badan Usaha Milik Petani (BUMP) akan mencapai paling tidak Rp 2 juta/ha/bulan dan status petani menjadi pemilik dari perusahaan tersebut (share holder), tanpa mengganggu status kepemilikan lahan petani.

Potensi yang sangat besar ini tentunya hanya akan terwujud apabila kita melihat status pertanian ini bukanlah sebagai usaha gurem, tetapi kita melihat sebagai suatu sumber energi transformasi yang sangat besar.

Dengan berfokus pada persawahan saja,misalnya, perubahan besar akan bisa diwujudkan apabila kita bisa dan kuat memanfaatkan sebesar-besarnya dari potensi yang tersedia di persawahan itu. Indonesia tidak akan kekurangan makanan, dan westernization of Indonesian diet akan mendapatkan perlawanan.

Indonesia akan berhasil mencapai cita-citanya apabila status pertanian ini ditempatkan pada tempat yang semestinya dan dimanfaatkan secara total. Ini adalah alat untuk melepaskan diri dari ketergantungan akan bangsa-bangsa lain. Cita- cita kita bukan hanya swasembada tetapi berperan aktif dalam mengisi pasar pangan dunia.

Penulis adalah natural resource economist


Last modified: 22/1/07


 

Memaknai Pentingnya Bela Negara

Arissetyanto Nugroho

Di tengah hiruk-pikuk reformasi, antara lain, gencarnya sorotan terhadap penegakan hukum, perbaikan perekonomian, pemberantasan narkoba, kita melupakan satu hal yang tidak kalah penting dalam membangun karakter bangsa; yakni : membangun kecintaan terhadap Tanah Air Indonesia melalui pemahaman dan penghargaan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam merebut kemer- dekaan.

Pemerintah memang telah menetapkan banyak peristiwa bersejarah sebagai sebuah momentum untuk mengingatkan seluruh lapisan masyarakat mengenai perjuangan bangsa Indonesia. Sebut saja, peringatan Proklamasi pada setiap tanggal 17 Agustus, Hari Pahlawan 10 November, Sumpah Pemuda 28 Oktober, Hari Kartini 21 April, Serangan Umum 1 Maret, G 30 S PKI dan 1 Oktober sebagai hari Kesaktian Pancasila, dan masih banyak lagi hari-hari lain.

Yang menarik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 19 Desember 2006 lalu, mencanangkan Hari Bela Negara. Momentum tanggal 19 Desember diambil berkaitan dengan peringatan Agresi Militer Belanda tanggal 19 Desember 1948 di mana Belanda menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta dan sejumlah menteri. Penangkapan tersebut serta-merta disertai pengumuman, bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Namun, perhitungan Belanda meleset, sebelum ditangkap Presiden dan Wakil Presiden masih sempat menggelar rapat kabinet darurat.

Ada tiga keputusan penting yang dikeluarkan, pertama, memerintahkan Panglima Besar Soedirman untuk memimpin perlawanan militer, kedua, menugasi Menteri Kemakmuran Mr Syafroeddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintah darurat, ketiga, sebagai cadangan sekiranya pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia gagal, maka Duta Besar Dr Soedarsono di India membentuk Pemerintah Indonesia dalam pengasingan.

Pada saat itu, walaupun tidak menerima telegram langsung, setelah mendengarkan siaran radio didudukinya Yogyakarta, Menteri Syafroeddin Prawiranegara bersama para pejabat teras RI membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Persiapan dilakukan di Bukittinggi 19 Desember 1948 dan diresmikan di Halaban, dekat Payakumbuh tanggal 22 Desember 1948.

Dalam buku PDRI dalam Perang Kemerdekaan, Dr Saafroedin Bahar (Ketua Umum Kekerabatan Nusantara) menulis PDRI bukan saja mampu mengarahkan dan mengendalikan perjuangan kemerdekaan di dalam negeri, termasuk operasi gerilya yang dilakukan secara desentralisasi penuh tetapi juga melakukan kontak berlanjut dengan delegasi RI di PBB. Artinya, PDRI memenuhi syarat sebagai unsur konstitutif Ne- gara yang ditentukan oleh Konvensi Montevideo 1933.

Diungkapkan, secara teratur Panglima Besar Soedirman menyampaikan laporan kepada PDRI melalui jaringan radio, yang memanfaatkannya untuk menyusun kebijakan dan strategi lanjutan. Dengan demikian, walaupun perlawanan gerilya dilakukan secara desentralisasi penuh, namun kebijakan dan strateginya adalah terpusat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Artinya, jika tidak ada PDRI maka setelah ditawannya pimpinan nasional, maka RI telah kehilangan salah satu unsur konstitutifnya sebagai negara. Sehingga dalam hukum internasional juga akan kehilangan eksistensinya sebagai negara. Terbentuknya PDRI menandai pindahnya sentral perjuangan dari Jawa ke Pulau Sumatera.

Pencanangan Presiden Yudhoyono itu tidak mendapat sambutan luas dari para pengamat politik, sejarawan, dan juga pers Indonesia. Padahal, dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, pendirian PDRI memiliki peran strategis ketika kemerdekaan Bangsa Indonesia direbut kembali oleh kompeni Belanda melalui Agresi Militer Belanda II.

Lebih dari itu, Prof Dr Kusnadi Hardjosumantri (mantan Rektor UGM) posisi Bukittinggi bersama Yogyakarta merupakan dua pilar pada masa-masa sulit untuk menegakkan keutuhan RI. Sejarah kemudian mencatat, pimpinan PDRI setelah itu menyerahkan kembali mandat yang diberikan kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta.

Fakta ini menunjukkan, bahwa RI pasca Proklamasi Kemerdekaan pernah memiliki Kepala Negara dan Pemerintahan bernama Dr Syafroeddin Prawiranegara dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Pemerintahannya berlangsung sejak 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949.

Alasan kesejarahan dalam konteks pentingnya Bela Negara bagi Bangsa Indonesia pada masa sekarang-merupakan upaya reaktualisasi untuk menumbuhkan semangat kebangsaan. Apalagi sangat jelas ditunjukkan, bagaimana upaya para pendiri negara melakukan strategi politik perjuangan untuk “mengakali” Belanda yang memiliki keunggulan dalam banyak hal dibandingkan RI yang baru merdeka.

Reaktualisasi Sejarah

Kecerdasan dalam melaksanakan strategi untuk mengatasi krisis memiliki nilai penting dalam reaktualisasi pemahaman sejarah di tingkat SMA dan Perguruan Tinggi. Bela Negara hendaknya bukan sekadar sebuah wacana politik, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk penghayatan yang lebih subtansial. Informasi secara lengkap terhadap siswa dan mahasiswa mengenai PDRI akan sangat berharga untuk mengembangkan pemikiran positif mengenai upaya pertahanan keutuhan wilayah RI dari sergapan bangsa asing.

Sikap Syafroeddin Prawiranegara yang bersedia mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno padahal memiliki kesempatan luas untuk tetap “menguasai” pucuk pimpinan PDRI dengan mendirikan, misalnya, “Negara Sumatera Barat” atau “Negara Bukittinggi”, tidak dilakukan, menunjukkan kematangan sebagai seorang nega- rawan.

Banyak hal sesungguhnya yang bisa dipetik dari pencanangan Bela Negara tersebut. Bukan saja ber-kaitan pentingnya menggugah patriotisme di kalangan generasi muda, mengungkapkan pentingnya kemampuan manajerial sebuah kri- sis kenegaraan oleh pemimpin Indonesia di masa sekarang dan akan datang.

Kita bisa menyaksikan bagaimana kekompakan antara pejuang bersenjata, pejuang diplomasi, dan pimpinan pemerintahan, bersama seluruh lapisan masyarakat, bahu-membahu mempertahankan eksistensi Republik Indonesia di mata dunia internasional.

Implementasi terhadap Bela Negara juga harus dilaksanakan dalam pelajaran sejarah dari SD sampai Perguruan Tinggi. Sebut saja mengenai tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI. Jika selama ini tercatat Presiden RI pertama Ir Soekarno, maka Presiden RI kedua adalah Dr Syafroeddin Prawiranegara baru kemudian dikembalikan kepada Soekarno.

Yang tidak kalah penting, adanya Bela Negara seharusnya mengubah pula persepsi masyarakat; tentang dikotomi sipil-militer. Artinya, bukan hanya tugas tentara untuk menjaga kedaulatan RI, tetapi seluruh lapisan masyarakat. Setiap Warga Negara Indonesia terikat kontrak untuk bersedia berjuang menjadi komponen atau pasukan apabila negara dalam keadaan bahaya dari intervensi kekuatan mi- liter asing.

Pemahaman demikian, kiranya cukup penting ditanamkan melalui pelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah. Kita memang harus memaknai Bela Negara secara lebih luas. Suri tauladan yang diberikan oleh para pejuang merupakan moralitas tersendiri, apa yang dilakukan bukan sekadar “sepotong kue” kekuasaan dan “keuntungan finansial” dari kursi kekuasaan yang diduduki. Itulah makna Bela Negara yang sesungguhnya.

Penulis adalah Wakil Rektor Universitas Mercu Buana

Last modified: 23/1/07


 

Hujan Bencana, Bagaimana Menyikapinya?

Josef Purnama Widyatmadja

Cabut mandat bukan penyelesaian masalah, sebaliknya kebal muka dan tutup telinga akan memperparah keadaan.

Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintah, rupanya Indonesia tidak sepi bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun oleh keteledoran (error) manusia. Tahun 2004 Indonesia menjadi terkenal karena adanya tsunami di mana sekitar 150 ribu orang diperkirakan meninggal.

Bantuan internasional pun berdatanganan dan nama Indonesia menjadi kondang. Kemudian disusul bencana tanah longsor, gempa di Yogya dan bagian tempat lain di Indonesia. Penduduk dunia mulai bosan untuk memberikan uluran tangan atas bencana yang terjadi di Indonesia.

Tahun 2006 di Indonesia bencana diwarnai bencana ulah/keteledoran manusia. Bencana kapal laut, disusul dengan bencana jatuhnya pesawat.

Seringnya kecelakaan di udara dan laut menyebabkan orang ingin lari ke angkutan darat yang dianggap lebih aman. Tapi apa lacur di laut maupun darat maut pun tak bisa ditolak.

Belum tuntas pertolongan pada korban kecelakaan di laut dan udara, tanggal 16 Januari 2007 bencana di darat berupa kecelakaan kereta api dekat Purwokerto melengkapi kecelakaan angkutan umum Indonesia.

Sebagai seorang warga negara yang sedang merantau di negeri orang (saat ini di Thailand), rasanya kesedihan dan rasa penyesalan tak bisa diungkapkan. Seolah-olah negeri Indonesia ingin minta perhatian dengan melalui muzibah kecelakaan, bencana alam maupun wabah penyakit (flu burung).

Sudah dipastikan semua akan cuci tangan dan lempar tanggung jawab. Tak ada kesan penyesalan dari penjabat yang bertanggung jawab atau pun tekad untuk perbaikan kinerja.

Tidak itu saja, bencana lumpur Lapindo di Jawa Timur menjadi kutuk atas keserakahan dan ulah manusia. Dan tidak ada hukuman atas penyimpangan dan penyelewengan.

Rakyatlah yang jadi korban. Dari impian keuntungan menjadi kebuntungan. Dalam kegiatan jasa pelayanan haji Indonesia pun tak luput dari sorotan. Jemaah haji Indonesia terpaksa berpuasa dan kelaparan atas dasar keterpaksaan.

Dan sayangnya, banyak ulah kecelakaan dan musibah dilakukan oleh pembantu atau orang dekat presiden. Silat lidah dan pasang kuda-kuda antarkekuatan menjadi kebiasaan ketika musibah tiba.

Buruk Sangka

Orang tak perlu berburuk sangka terhadap presiden yang saat ini memerintah Indonesia di negeri jamrud khatulistiwa. Semuanya bisa terjadi siapa pun yang memerintah Indonesia.

Memang bisa dikatakan keberuntungan (hokkie) tidak berpihak kepada presiden yang dipilih dengan mandat rakyat. Selama pemerintahan dengan mandat rakyat, diwarnai dari satu bencana ke bencana berikutnya.

Bentrokan yang mengatasnamakan agama tak kunjung selesai. Korban bom dan penembakan masih mewarnai kehidupan masyarakat di Poso. Korupsi dan penegakan hukum belum menampakkan hasilnya karena dianggap tebang pilih.

Semua ini menyebabkan gerakan untuk cabut mandat makin mendapat tempat dan kesempatan memperjuangkan tuntutannya.

Kalau presiden yang mendapat mandat dari rakyat dicabut siapa penggantinya dan siapa rakyat sesungguhnya yang berhak mencabut mandat itu? Dan kapan dan dengan alasan apa suatu mandat bisa dicabut?

Orang tak perlu mempersoalkan apakah gerakan cabut mandat itu konstitutional atau tidak? Apakah gerakan itu perlu didengarkan atau tidak?

Yang ingin mencabut harus membuktikan dulu bahwa pencabutan mandat akan membawa perbaikan bukannya negara makin runyam.

Melakukan Perbaikan

Sebaliknya, yang mendapat mandat pun harus membuka telinga dan melakukan perbaikan bukannya menulikan telinga.

Cabut mandat bukan penyelesaian masalah sebaliknya kebal muka dan tutup telinga akan memperparah keadaan.

Semua komponen bangsa harus restropeksi dan berkaca diri bukan saling tuding di tengah krisis. Tak perlu pamer jasa dan kepatriotan untuk melampiaskan kebencian.

Ada apa yang salah dengan bangsa kita baik yang memberi maupun yang menerima mandat? Semua komponen bangsa ikut salah baik yang menerima maupun yang memberikan mandat.

Semua perlu pertobatan dan berbalik ke arah yang benar. Negara lain bergerak maju menjadi bangsa yang terhormat dalam menghadapi persaingan globalisasi.

India, Tiongkok dan bangsa bangsa lain yang punya tekad bisa menjadi bangsa dan negara yang disegani dalam persaingan globalisasi.

Tapi negeri terbesar di ASEAN malah jauh tertinggal, dan memerlukan belas kasihan dan bantuan dan sering dipecundang oleh negara tetangga.

Kapan alunan “bangkitlah Indonesia, bersatulah Indonesia” menjadi tekat semua insan Indonesia?

Penulis adalah pengamat masalah internasional

Last modified: 22/1/07


 

Refleksi Tahun Baru Islam 1428 H

Solusi Pembaruan Islam

Proses transformasi tahun kembali terjadi dalam hari-hari ini. Kini, giliran tahun baru Islam 1428 H yang hadir menyapa setiap aspek kehidupan masyarakat. Ketika tahun baru Islam kembali datang menyapa dan mewarnai tatanan kehidupan umat Islam, maka proses refleksi diri dan introspeksi diri yang diharapkan berlanjut pada jenjang pembenahan dan rekonstruksi diri baru yang lebih baik dan ideal dari sebelumnya merupakan salah satu fenomena utama yang menjadi “daya tarik” dan hikmah di balik proses transformasi tahun yang merupakan tradisi alamiah mutlak dalam kehidupan kita. Tahun baru merupakan waktu yang paling tepat untuk diposisikan sebagai momentum refleksi diri dan rekonstruksi diri guna menyambut era baru umat Islam.

Menyambut tahun baru Islam 1428 H, maka tulisan ini mencoba melakukan proses refleksi atas sejarah keislaman di Indonesia selama setahun terakhir ini dalam dua dimensi ruang yang berseberangan -internal maupun eksternal- yang nantinya berlanjut pada suatu rekonstruksi konsep baru dalam memahami dan merespon segala tantangan tersebut (baik tantangan internal maupun eksternal) sehingga kita dapat mempertahankan kemurnian doktrin-doktrin dasar Islam sebagai sebuah agama “langit” (samawi) yang merupakan konsep sempurna Tuhan dengan segala kekuatan transendensiNya.

Tantangan internal berat yang diterima oleh Muslim Indonesia setahun ini pada dasarnya terbingkai dalam satu tantangan besar dan berat yaitu fenomena interpretasi atas konsep-konsep dasar Islam (Alquran), sehingga polemik yang terjadi pun berlangsung adalah polemik seputar pencarian objektivitas atas interpretasi mereka akan konsep-konsep dasar Islam (Alquran). Serangkaian fenomena internal yang muncul setahun ini yaitu: pertama, fenomena identifikasi antara Islam dan terorisme yang kemudian berlanjut pada diskriminasi atas konsep Islam dan Muslim di seluruh dunia. Kedua, fenomena poligami yang dinilai kontradiktif dengan konsep keadilan bagi kaum hawa.

Pada dasarnya, dua fenomena keislaman yang muncul dan gencar diperbincangkan dalam setahun tersebut berpangkal dari tantangan akan interpretasi atas konsep-konsep dasar dalam Islam. Dengan kata lain, fenomena-fenomena kehidupan keislaman umat Islam di Indonesia yang muncul setahun ini merupakan serangkaian fenomena agama yang berada dalam bingkai hermeneutika yang potensial menghasilkan ragam makna yang berbeda, bahkan paradoks.

Fenomena identifikasi antara Islam dan terorisme pada dasarnya berpangkal dari realisasi jihad yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian dari komunitas Muslim dan menjustifikasi tindakan salahnya tersebut dengan konsep jihad dalam Islam yang berangkat dari interpretasi subjektif mereka atas ayat-ayat jihad dalam Alquran.

Selain itu, fenomena poligami dan keadilan bagi kaum hawa yang juga sempat menjadi topik utama polemik sengit antarkaum agamawan pada dasarnya juga berangkat dari interpretasi sepihak dari ayat-ayat Alquran tentang poligami yang kemudian dibenturkan dengan interpretasi atas keadilan kepada kaum hawa dalam Islam pula. Dengan kata lain, konsep jihad, poligami dan keadilan bagi kaum hawa dalam Islam merupakan serangkaian konsep yang bersemayam dalam bingkai hermeneutika.

Tantangan Eksternal

Selain itu sebagai sebuah agama yang dinamis (lintas zaman), setahun ini umat Islam juga mendapat tantangan eksternal. Tantangan terbesar yang diterima kaum Muslim setahun terakhir ini yaitu fenomena pembaruan menuju era modernisme dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek keagamaan yang kemudian menuntut Islam sebagai salah satu subjeknya (sebagai agama) untuk kemudian tanggap atas arus modernisasi tersebut. Akibatnya, secara mutlak Islam sebagai agama yang mengklaim dirinya bersifat dinamis (lintas zaman) tertuntut untuk melakukan pembaruan guna menjelma menjadi suatu agama yang dapat merespons segala bentuk fenomena arus modernisme.

Namun, di sisi yang paradoks, Islam juga dituntut untuk tetap mempertahankan dan mensosialisasikan nilai-nilai esensialnya yang cenderung klasik guna mempertahankan kemurnian doktrin-doktrin dasar Islam sebagai sebuah agama “langit” (samawi) yang merupakan konsep sempurna Tuhan dengan segala kekuatan transendensiNya.

Menaggapi dua tuntutan paradoks tersebut, maka fenomena keislaman pun semakin padat dan kental mewarnai khazanah pemikiran keislaman umat Islam. Fenomena liberalisme, sekulerisme, pragmatisme, relatifisme, hingga pluralisme merupakan serangkaian fenomena-fenomena keislaman yang muncul seiring berseminya tuntutan arus modernisme dalam setahun in sebagai bentuk respons atas dua tuntutan paradoks tersebut. Namun, serangkaian fenomena-fenomena keislaman tersebut masih ternilai belum dapat menjawab dua tuntutan berat yang paradoks tersebut. Fenomena-fenomena pembaruan Islam tersebut ternilai masih mengesampingkan, bahkan mendiskriminasikan salah satu dari dua tuntutan tersebut.

Berangkat dari sini, maka tuntutan dasar untuk memenuhi tuntutan internal dan dua tuntutan paradoks eksternal tersebut yaitu terletak pada tuntutan bagi umat Islam untuk dapat menguak dimensi kontekstualis dan dinamisitas yang memang dimiliki oleh Islam sebagai suatu agama yang komperhensif dan lintas zaman. Dalam hal ini, solusi elternatif tersebut terletak pada hak preogratif interpretator untuk menginterpretasikan teks suci.

Dalam hal ini, interpretator Muslim diharapkan dapat membentuk suatu gaya interpretasi yang lebih mensingkronkan antara teks suci dengan realita yang ada (tuntutan modernisme). Upaya mempertimbangkan faktor “konteks” ini, sebagai landasan fundamental dari pola pembacaan dan penafsiran kontekstual sebagai upaya untuk meminimalisir potensi reduksi realitas oleh teks suci.

Disebut meminimalisir, karena bagaimanapun teks suci tersebut merupakan representasi dari realitas masa lampau. Sehingga bagaimana pun, disadari atau tidak, akan terjadi proses reduksi “luasnya” realitas ke dalam “sempitnya” teks suci. Sebab dalam pola pembacaan dan penafsiran yang demikian, yang akan ditangkap bukanlah makna serta maksud literal dari teks suci itu, melainkan makna dan maksudnya dalam konteks dimana teks suci tersebut lahir atau tercipta. Setelah makna dan maksud kontekstualnya diketahui, maka itu berarti keberhasilan dalam menangkap sisi dinamis Islam berupa “semangat teks suci pada zaman dan tempat kelahirannya”.

Atau dapat juga disebut “semangat kontekstualnya” dari teks suci. Nah, “semangat kontekstual” dari sebuah teks suci inilah yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak dan acuan utama dalam melakukan pembacaan dan penafsiran kontekstual atas teks suci. Dan pembacaan serta penafsiran kontekstual inilah, yang menjadi bekal utama seorang reinterpretator dalam menjalankan tugas reinterpretasinya atas teks suci, sehingga dapat memenuhi dua tuntutan paradoks tersebut.

Gaya interpretasi tersebut merupakan solusi dasar atas tuntutan internal Islam dan dua tuntutan paradoks eksternalnya. Di mana, solusi hermeneuitis tersebut dapat memenuhi tantangan internal Islam, tuntutan “langit” untuk tetap mempertahankan dan mensosialisasikan nilai-nilai dasar teks suci Tuhan serta tuntutan zaman untuk menampilkan Islam yang modernis dan mampu merespons segala fenomena modernisme.

Penulis adalah Ketua Lembaga Studi Filsafat dan Agama Study of Philosophy (Sophy) Jakarta

Last modified: 19/1/07


 

KA Kembali Merenggut Tumbal

Oleh Fahmi Fahriza

Kecelakaan kereta api kembali terjadi. Senin (15/1) sekitar pukul 24.00 WIB Kereta Api (KA) ekonomi Bengawan jurusan Tanah Abang-Solo anjlok saat melintas di jembatan Pager, Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Musibah ini menyebabkan lima orang tewas dan ratusan penumpang lainnya luka-luka.

Peristiwa ini pun kembali mengundang tanya. Mengapa kasus- kasus kecelakaan kereta api kerap terjadi? Berdasarkan catatan Indonesian Railway Watch, sepanjang dua tahun belakangan terjadi lebih dari 100 kali kecelakaan KA, baik tabrakan antarkereta, anjlok, maupun terguling.

Jumlah terbanyak terjadi pada 2005 yang mencapai 100 kali kecelakaan KA. Dari data itu jumlah kereta anjlok dan terguling sebanyak 99 kali sedangkan tabrakan antarkereta 10 kali. Kecelakaan terjadi kebanyakan karena persoalan teknis dan kelalaian manusia.

Setahun sebelumnya, terjadi 97 kali kecelakaan kereta dengan jumlah kasus terbanyak, yakni kereta anjlok atau terguling yang mencapai 90 kali. Faktor penyebab kecelakaan beragam mulai dari persoalan teknis, faktor alam, dan human error.

Perkeretaapian di Tanah Air memang masih sangat memprihatinkan. Tidak terhitung lagi, berapa nyawa anak bangsa telah terenggut, digilas roda kereta yang terus berpacu membawa penumpang. Meski demikian moda angkutan ini masih saja menjadi alat angkutan yang paling diminati.

Selain bertarif murah, juga tidak mengenal arti macet. Sehingga tak heran banyak orang menjadikannya sebagai pilihan sarana mereka mencapai tujuan, walau bahaya tetap saja mengintai.

Membicarakan perkeretaapian memang tidak hanya sebatas masalah angkutan. Tapi juga sarana dan pengelolaannya. Karena faktor-faktor itulah yang selama ini turut menyumbang terjadinya kecelakaan.

Banyaknya perlintasan tanpa pintu misalnya, menjadi satu faktor terjadinya peristiwa kecelakaan itu. Selain masalah rel dan kelalaian petugas.

Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 8.000 perlintasan kereta yang otomatis bersentuhan dengan kendaraan lain. Dari jumlah itu hanya 15 persen yang dijaga petugas. Padahal dari jumlah perlintasan yang ada, 82 persen di antaranya merupakan perlintasan resmi.

Meski PT Kereta Api Indonesia telah berupaya mengatasi masalah perlintasan ini di antaranya dengan melakukan berbagai pembinaan dan penambahan jumlah petugas serta meminta kepada pihak pemda di masing-masing daerah yang memiliki jalur kereta api untuk menutup pintu-pintu perlintasan yang jelas-jelas liar, namun kenyataannya, keinginan itu tidak mudah diwujudkan dan kecelakaan terus saja terjadi.

Berbagai kasus kecelakaan kereta api memang telah melahirkan kecaman dan tuntutan dari banyak pihak. Semua bermuara pada arah perlunya pembenahan baik dalam pengelolaan maupun sarana dan prasarana perkeretaapian di Tanah Air.

Peningkatan tarif yang terus dilakukan, faktanya tidak diikuti perbaikan sarana dan pelayanan bagi masyarakat pengguna angkutan ini. Tudingan kecelakaan karena kekeliruan atau kelalaian manusia akhirnya menjadi alasan yang selalu didengungkan pihak PT Kereta Api Indonesia setiap kali terjadi kecelakaan.

Padahal kelalaian dan kekeliruan bisa diminimalkan jika perkeretaapian dikelola dengan manajemen yang lebih baik.

Rencana Pembenahan

Departemen Perhubungan memang tampak menyikapi terus terjadinya kasus kecelakan ini dengan membuat rencana pembenahan secara menyeluruh. Tidak saja sarana dan prasarana, tapi juga pemberdayaan sumber daya manusia.

Dalam sebuah rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Menteri Negara BUMN Sugiharto dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa memaparkan rencana pembenahan itu.

Mereka menyebut angka Rp 11 triliun untuk melaksanakan rencana itu, termasuk perbaikan rel sampai perbaikan dan penambahan jumlah pintu lintasan. Dan mere- ka berharap rencana itu cepat di- setujui.

Namun para wakil rakyat punya pandangan lain. Menurut mereka, permintaan Hatta Rajasa dan Sugiharto sungguh tidak rasional. Apalagi jika mengingat pendapatan PT Kereta Api Indonesia yang selama ini cukup besar dan meningkat setiap tahun.

Mereka mempertanyakan penggunaan dana keuntungan itu. Bahkan sebagian meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap manajemen PT Kereta Api Indonesia.

Logika mereka, angka pendapatan itu selama ini tidak berkorelasi dengan pelayanan yang dirasakan warga pengguna kereta. Terutama pada penumpang KRL ekonomi yang sudah diberi subsidi. Namun menurut PT Kereta Api Indonesia, pendapatan yang mencapai triliunan rupiah itu masih belum bisa menutupi biaya operasional.

Hampir 60 persen dari pendapatan itu digunakan untuk membayar gaji pegawai PT Kereta Api Indonesia yang jumlahnya mencapai 32 ribu orang.

Terlepas argumentasi siapa yang lebih kuat dalam persoalan ini, yang jelas faktor keselamatan penumpang adalah hal yang perlu mendapat perhatian serius baik pemerintah (dalam hal ini Departemen Perhubungan dan Kementerian Negara BUMN, terlebih khusus PT Kereta Api Indonesia) maupun para wakil rakyat kita di DPR.

Pembenahan kinerja PT Kereta Api Indonesia adalah sebuah keharusan dengan prinsip mengutamakan service oriented bukan mengejar profit oriented.

Pemerintah jangan hanya mengurusi BUMN yang meraup keuntungan besar seperti perusahaan sektor perbankan, keuangan, dan telekomunikasi saja, tapi juga harus peduli pada BUMN yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti perkeretaapian ini.

Berbagai musibah akan terus mendera para penumpang angkutan darat yang satu ini jika para pimpinannya tidak mengubah sikapnya. Sampai kapan dan harus minta jumlah korban berapa lagi, jika pemerintah tidak segera membenahi kinerja PT Kereta Api Indonesia.

Penulis adalah pengguna jasa kereta api

Last modified: 17/1/07


 

Jakarta dan Permasalahannya

Eddie Kusuma

Sepanjang sejarah modernisasi Jakarta, entah sudah berapa kali Ciliwung meluap. Perkampungan penduduk di kanan kiri DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung pun terendam. Setelah beberapa hari kemudian, ketika banjir surut, apakah yang tersisa dari musibah itu? Jika rajin membaca koran atau menonton televisi, maka kita akan melihat jari pejabat Pemda yang menuding ; “sampah”

Sampah, banjir dan kemacetan lalu lintas, adalah tiga mata rantai permasalahan latent yang saat ini dihadapi Jakarta. Sampah, barang-barang bekas pakai alias limbah ini, bukan saja telah berhasil meningkatkan PAP (Pendapatan Asli Pemulung) di Jakarta, tapi juga telah menimbulkan kepanikan luar biasa terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas penanganannya. Lebih-lebih setelah Jakarta, sejak beberapa tahun terakhir, rutin direndam air.

Maka ketika kemudian Gubernur DKI, pejabat yang paling berkompeten terhadap sistem drainase di wilayah Jakarta menyinggung-nyinggung soal sampah sebagai salah satu penyebab banjir di Jakarta, kita cuma bisa mengurut dada.

Tanpa sedikitpun menyinggung ketidaksempurnaan rencana tata ruang dan tata kota di DKI Jakarta, Gubernur dan aparatur Pemda DKI seperti melupakan ambisi pembangunan Jakarta yang mengabaikan keseimbangan ekosistem.

Padahal, telah sejak lama sejumlah aktivis lingkungan mengingatkan bahwa telah terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup di negeri ini, terlebih-lebih di Jakarta sebagai ibukota negara. Penurunan kualitas itu ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, udara dan atmosfir.

Umumnya pencemaran air dari kegiatan manusia disebabkan oleh kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pertanian. Padahal perubahan kualitas udara dan atmosfir yang terjadi secara berkelanjutan dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi berbagai unsur dan senyawa yang membahayakan kelangsungan kehidupan ekosistem. Apalagi, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem ,organisasi maupun program kerja pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, masih belum berjalan dengan baik.

Sebagai daerah yang dilintasi 13 buah sungai dengan 40 persen wilayahnya berada di bawah permukaan air laut, maka adanya tumpukan sampah di beberapa tempat di Jakarta – baik sebagai warisan banjir maupun yang bukan warisan banjir – memang dengan jelas memperlihatkan bagaimana apologisnya pemerintah daerah Jakarta soal sampah ini.

Faktor Penyebab

Sekalipun, kalau dilakukan penelitian yang melibatkan semua pihak yang perduli pada lingkungan, andil sampah sebagai penyebab banjir bisa jadi cuma sepersekian persen dibanding andil oleh sebab lain misalnya, ketidakberesan rencana tata ruang dan rencana tata kota Jakarta yang menyalahi bahkan mengabaikan keseimbangan ekosistem itu.

Dalam hal banjir misalnya, paling tidak ada empat faktor atau penyebab yang dapat menimbulkan banjir dan genangan air di Jakarta. Pertama, faktor air pasang laut yang selalu menggenangi kawasan Jakarta Utara. Kedua, hujan lebat yang turun dan mengguyur kota Jakarta hingga beberapa jam lamanya.

Ketiga, curah hujan yang tinggi, yang turun di daerah Bogor dan keempat, sistem drainase yang buruk. Namun sayangnya, para pejabat yang berwenang di Jakarta terlalu malu untuk mengakui adanya kekeliruan dalam perencanaan tata kota tersebut. Bahkan para pejabat Pemda selama ini mengakui bahwa sesungguhnya reklamasi di beberapa tempat di wilayah Jakarta -cepat atau lambat- justru akan ikut menenggelamkan kota Jakarta.

Adapun soal sampah, menurut data Dinas Kebersihan Jakarta, sampai saat ini produksi sampah warga Jakarta mencapai 30.000 M3 perhari. Termasuk 1.500 ton sampah yang setiap harinya diproduksi PD Pasar Jaya.

Dengan sekitar 1.000 truk sampah yang beroperasi, dari jumlah itu yang terangkut setiap harinya hanya 85 persennya saja, sedangkan 15 persen atau 4.500 M3 sampah itu kemudian menumpuk di tepi-tepi jalan atau melimpah dan menimbulkan bau tak sedap di bak-bak penampungan.

Jumlah di atas akan semakin membengkak jika kita ditambah dengan 2.546 M3 sampah yang setiap hari mengapung di permukaan air kali Ciliwung.

Padahal soal sampah ini, selain ditangani oleh Dinas Kebersihan, sesungguhnya ada instansi lain yang terlibat dalam penangannya, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan PD Pasar Jaya dengan mitra kerjanya. Tapi demikianlah, ditangani tiga instansi bukan lantas penanganan sampah makin mudah. Yang terjadi, seperti ujar seorang petugas kebersihan di Jakarta, justru tumpang-tindih pelaksanaan dalam penanganannya.

Terlepas dari ego sektoral di lingkungan instansi terkait dalam hal penanganan sampah itu, dan terlepas dari makhluk jenis apa yang memegang andil terbesar sebagai penyebab banjir di Jakarta, keberadaan dan tumpukan sampah di beberapa wilayah DKI Jakarta memang sudah sampai pada taraf memprihatinkan.

Menumpuknya sampah di berbagai tempat setiap kali banjir usai misalnya, mau tidak mau menggambarkan bagaimana sesungguhnya pola hubungan dan prilaku sosial orang Jakarta dengan alam lingkungannya yang berlangsung selama ini.

Hidup Bersih

Pertanyaan kemudain adalah; benarkah kebiasaan hidup bersih sudah tak bisa lagi ditumbuhkan dalam diri jutaan penduduk yang tinggal dan menetap di dalamnya? Benarkah heterogenitas penduduk kota Jakarta justru menjadi kendala yang sukar didobrak bagi menciptakan pola hubungan kemasyarakatan yang gotong royong demi kepentingan bersama?

Anggapan bahwa persoalan sampah bukanlah persoalan baru bagi kota seperti Jakarta, seharusnya tidak menjadi alasan bagi warga Jakarta untuk membiarkan keadaan tersebut tetap sebagaimana adanya.

Bahwa sejak dulu pun sampah sudah menjadi menu rutin orang Jakarta, hendaknya hal itu tidak dijadikan alasan untuk menerima keadaan tersebut begitu saja.

Keterbatasan petugas dan sarana yang dimiliki Dinas Kebersihan DKI Jakarta dengan semua mitra kerjanya, seharusnya tidak menghambat orang Jakarta untuk menciptakan Jakarta menjadi kota yang bersih, bebas sampah, bebas banjir dan anti macet.

Melihat gunungan sampah di beberapa wilayah di Jakarta -bahkan ada yang tidak terangkat sampai dua tiga hari- betapapun menunjukkan bagaimana sesungguhnya orang Jakarta memperlakukan lingkungannya.

Hal ini menunjukkan pula betapa masih banyaknya orang Jakarta yang belum mampu melepaskan diri dari sikap hidup gampangan dan suka memandang remeh segala persoalan.

Kecenderungan memandang remeh dan gampangan ini, bahkan diperlihatkan dengan seenaknya saja oleh warga Jakarta, tak terkecuali mereka yang berasal dari kalangan berkecukupan.

Sebab tidak sedikit pula penghuni kompleks perumahan mewah yang membuang sampah sembarangan tanpa perduli akibat yang biasa ditimbulkan. Padahal, jika kebiasaan menganggap remeh itu terus berlanjut, bukan mustahil hal itu akan merugikan mereka sendiri.

Karenanya, adalah baik jika masyarakat Jakarta mengevaluasi kembali gaya hidup, pola pikir dan tata pergaulan mereka dengan lingkungannya. Adalah patut kalau orang Jakarta, siapapun dia, mengoreksi kembali visi dan persepsi mereka tentang makna hidp bersih dan sehat tersebut.

Sebab memerangi sampah tidaklah cukup hanya dengan menyetorkan sejumlah uang iuran untuk Dinas Kebersihan , lalu menyerahkan semua urusan pada petugas yang ada.

Penulis adalah Ketua Umum Suara Kebangsaan Tionghoa

Last modified: 16/1/07


 

Pidana Penjara, Mau Diarahkan ke Mana?

Oleh Petrus Irwan Panjaitan

Mendengar pidana penjara siapa pun orangnya di Indonesia, akan merasa takut, apalagi bagi seorang terdakwa. Mengapa demikian, karena keberadaan Lembaga Pemasyarakatan yang jauh dari standar sebagaimana ukuran penjara, atau perilaku penghuni yang “saling memangsa”, dan alasan lain adalah diasingkannya terpidana dari lingkungan sosialnya sehingga kemerdekaannya dibatasi.

Hilangnya kemerdekaan, seperti: makan, tidur serta bertemu dengan anggota keluarga termasuk aktivitas olah raga, karena semuanya ditentukan oleh petugas. Mungkin hal terakhir inilah yang paling ditakutkan, kebutuhan seks yang sangat tidak mungkin terpenuhi.

Bila melihat hal itu, maka pantaslah pembentuk undang-undang mencantumkan bab khusus mengenai ketentuan pidana di dalam perundang- undangan, seakan-akan undang-undang tiada berarti tanpa jenis sanksi ini. Benarkah demikian?

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa apa tujuan dijatuhkannya pidana penjara bagi pelaku tindak pidana serta apakah ada efek negatifnya. Seringkali bekas narapidana ditolak masyarakat atau praktik-praktik buruk yang selama ini terjadi yang dilakukan oleh mantan orang yang dipenjara.

Bila dampak negatif lebih menonjol, perlu dicari jalan keluarnya, hendak dibawa ke mana pidana penjara yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sekarang serta perundangan-undangan terkait lainnya.

Pidana Penjara

Pidana penjara dalam sejarahnya telah menjadi primadona, sekaligus menjadi “momok” yang menakutkan, tidak saja bagi pelaku kejahatan, tetapi dapat menyentuh pelaku usaha, karena kegiatan di bidang perekonomian dapat saja dikriminalisasi.

Pidana penjara awal mulanya sebagaimana pemikiran Jeremy Bentham mengatakan, pesakitan menerima hukuman adalah lebih besar dari kesenangan yang didapat. Dalam pada itu, lebih lanjut dikatakan: bahwa hukuman tidak harus dijatuhkan bila tidak memiliki dasar, pelarangan itu tidak efektif, karena tidat dapat mencegah kejahatan, bila tidak bermanfaat atau pun terlalu mahal .

Bersamaan dengan itu, banyak pemikiran lain, seperti Immanuel Kant dan Hegel yang melihat pidana sebagai pembalasan atas kejahatan.

Sebagai suatu sanksi, pidana penjara telah menimbulkan efek negatif pada diri terpidana, baik saat di penjara maupun setelah bebas.

Efek negatif yang paling dirasakan saat dipenjara antara lain berupa pembatasan kebebasan, bahkan tidak jarang petugas melakukan “kekerasan” maupun “pemerasan” terhadap narapidana.

Sedangkan efek negatif pasca menjalani hukuman menunjukkan masyarakat cenderung menolak bekas narapidana kembali ke masyarakat, di samping ada keraguan pada diri narapidana apakah bisa bekerja di masya- rakat.

Sejalan dengan ini, RA Koesnoen sebagai seorang ahli dan bertugas di bidang pemasyarakatan, mengatakan: pencabutan kemerdekaan seseorang akan dirasakan lebih berat dari pidana mati atau pidana badan pun, masyarakat akan lebih takut melihat adanya orang-orang yang dicabut kemerdekaannya untuk bertahun-tahun lamanya.

Sedangkan Gary C Walters dan Joan E Grusec, melihat pidana penjara dapat menimbulkan efek samping berupa: First, Punishment has been said to lead to a subseguent increase in aggressive behaviour; second, Punishment is supposed to lead to psychal or psychological avidance; third, punishment maybe capable of producing serve and chronic emotional disturbance. Efek negatif lain yang cenderung terjadi adalah munculnya konflik sesama narapidana maupun terhadap petugas.

Ada pun pemicunya lebih disebabkan situasi penjara yang menekan, seperti munculnya kelompok yang berpengaruh berdasarkan kesukuan maupun latar belakang sosial, serta jumlah penghuni yang melampaui kapasitas serta tidak cukup tersedianya sarana ditambah jatah makan yang minim. Kenyataan ini dapat menyebabkan frustrasi dan penderitaan tambahan bagi narapidana.

Mau ke Mana?

Kita sadari pelaksanaan pi-dana penjara membutuhkan infrastruktur dan biaya tidak se- dikit.

Sedangkan hasil yang diperoleh cenderung tidak memuaskan, seperti munculnya residivis, padahal pidana penjara tujuan utamanya untuk penjeraan, menakut-nakuti calon pelaku, menekan angka kejahatan serta melindungi masyarakat terlihat jelas, namun harus diakui hal itu belum bisa mengembalikan kerugian dan penderitaan korban.

Sedangkan bagi masyarakat, pidana ini belum memberi rasa aman, karena kejahatan masih saja mengancam.

Sejalan dengan itu, perkembangan hukum pidana dan masyarakat menginginkan agar pidana penjara itu direvisi, setidak-tidaknya harus jelas arah dan tujuannya.

Berbagai pemikiran ahli kepenjaraan sampai saat ini cenderung mengatakan pidana penjara itu untuk pengamanan dan rehabilitasi narapidana, karena sebelum ada gantinya, negara mempunyai kesempatan memperbaiki pelaku kejahatan.

Pembaharuan terhadap nasib orang hukuman di Indonesia telah dipelopori oleh Sahardjo dengan ide pemasyarakatan, di mana ide ini harus dipahami secara sistemik. Di sini hakim diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan penegak hukum dalam menentukan hukuman, di samping melihat kesiapan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal ini penegak hukum harus melihat kenyataan sesungguhnya bahwa kekerasan, perlakuan buruk serta keresahan di kalangan narapidana sering terjadi, sehingga patut menjadi pertimbangan.

Bila ini diabaikan maka pidana penjara tidak memberikan efek yang menguntungkan. Juga masih ada stigma serta penolakan masyarakat, sehingga bisa mengakibatkan rasa frustasi narapidana.

Oleh karena itu, agar pidana penjara itu memiliki makna dan jelas manfaatnya, diperlukan juga partisipasi masyarakat, salah satunya dengan mendirikan rumah singgah (half way house), bagi bekas narapidana.

Dengan cara demikian, masyarakat disadarkan agar mau menerima keberadaan bekas narapidana serta hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Halfway House diperlukan, mengingat pasca menjalani hukuman bekas narapidana diperhadapkan pada: terbatasnya informasi yang dimiliki masyarakat tentang perubahan perilaku bekas narapidana.

Di samping itu, agar bekas narapidana membangun komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian tercipta suatu perdamaian di dalam masya- rakat.

Juga, perlu dipertimbangkan oleh negara agar terlebih dahulu memberi kesempatan pelaku berdamai dengan korban atau keluarganya melalui peran hakim, hal ini untuk mencegah tindakan balas dendam.

Bila ini dilaksanakan beban narapidana menjalani pidana menjadi hal yang meringankan, karena pelaku telah “membayar hutang” sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang menodai norma-norma di masyarakat.

Perlu Dipertahankan

Pidana penjara harus diakui “masih” perlu dipertahankan untuk penanggulangan kejahatan, memperbaiki pelaku serta melindungi korban.

Namun untuk sekarang ini, pidana penjara tidak sekadar dari bentuk perdamaian pelaku dan negara semata bahkan tidak digunakan untuk kepentingan kekuasaan.

Pidana penjara adalah sarana mengembalikan kerugian masyarakat serta memperbaiki pelaku dengan memenuhi hak-haknya sebagaimana warganegara tanpa ada penolakan dan stigma. Semoga.

Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum UKI Jakarta

Last modified: 22/1/07


 

Simfoni Kemiskinan Nelayan

Victor PH Nikijuluw

Kenapa engkau biarkan dirimu

melarat, hingga anak cucumu teraniaya semua. Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih

suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas.

Alinea di atas ini adalah cuplikan cerpen“Robohnya Surau Kami” oleh AA Navis, sastrawan ternama Indonesia. Sesungguhnya ratapan Navis puluhan tahun yang lalu itu, masih terjadi di nusantara tercinta yang kaya sumberdaya alam ini.

Hal itu ditandai dengan masih adanya sekitar 35 juta rakyat miskin hidup di sini. Di tengah dan antara alam yang kaya akan sumberdaya ekonomi, mereka tinggal melarat, miskin, merana, dan menderita.

Sekitar empat juta dari mereka adalah nelayan dan buruh nelayan. Dengan istri dan dua anak, jumlah mereka ditaksir 16 juta jiwa. Mereka tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil, terpencil, terisolasi, menghadap laut yang penuh dengan ikan, rumah dan lumbung ikan yang mungkin tak akan habis.

Tuhan memang telah menciptakan laut nusantara ini sebagai rumah dan lumbung ikan. Di laut nusantara ini, bermacam ikan dan organisme laut hidup dan bertumbuh.

Membuat laut nusantara seumpama “serengetis”, habitat hewan pemangsa kelas tinggi. Bila pemangsa seperti itu hidup, maka di sana sudah pasti tersedia banyak mangsa alias ikan-ikan kecil.

Ikan-ikan kecil itu bergantung pada mikro-organisme laut sebagai makanannya. Rantai biologi ini hanya terjadi di laut yang subur, seperti laut nusantara.

Tetapi meskipun laut nusantara itu subur, sebagai rumah dan lumbung ikan, hal itu bukan merupakan satu-satunya jaminan untuk orang-orang yang memanfaatkannya hidup makmur. Fakta ironis sedang terjadi, kemiskinan di tengah kelimpahan. Ibarat tikus mati di lumbung padi, nelayan menderita di lumbung ikan.

Jeritan penderitaan itu makin nyaring di kala ombak, gelombang, dan angin tak henti-hentinya menyerang laut nusantara seperti pada dua bulan terakhir ini. Semakin lama angin keras bertiup, entah itu dari arah barat, timur, selatan, dan utara, semakin panjang derita itu. Nelayan berhenti menjala dan memancing.

Perahu-perahu nelayan ditambat di pelabuhan. Desa nelayan sepi. Istri nelayan berhenti mengolah dan menjual ikan. Dapur tidak berasap. Tabungan keluarga sudah tiada. Lalu berhutang menjadi solusi jangka pendek, tetapi sekaligus jeratan jangka panjang.

Paceklik atau gagal produksi terjadi, kendati sejatinya di laut tak ada paceklik. Sebetulnya ikan hanya berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi lain, dari pesisir ke laut yang dalam, dari perairan tepi ke tengah Nelayanlah yang kurang cerdas untuk mengejarnya, karena nelayan Indonesia terlalu kecil. Mereka pasrah pada alam, pasrah pada nasib.

Akan tetapi Navis mungkin juga benar. Di negeri yang kaya sumberdaya alam ini, rakyatnya malas serta saling menipu dan saling memeras.

Nelayan juga malas dan boros. Pemimpin pun bingung harus berbuat apa. Maka setiap tahun bila datang musim gelombang dan badai, penderitaan pun memuncak. Derita nelayan pun terulang kembali, seperti tidak berkesudahan, suatu unceasing symphony.

Mengapa Terjadi

Simphoni kemiskinan nelayan sudah lama mengalun, sejak lebih dari 50 tahun yang lalu ketika bangsa ini mulai membangun. Simphoni itu berlangsung hingga kini dan mungkin akan terus berlanjut bila tidak ada kehendak dan tindakan nyata untuk menghentikannya.

Simphoni itu akan terus bergema bila negara mengabaikannya. Nelayan yang merupakan kelompok termiskin akan makin terperosok bila tidak diperha- tikan.

Publik cenderung mengabaikan nelayan. Ketika seharusnya nelayan dibagikan dana paceklik pada musim gelombang dan taufan seperti sekarang ini, ternyata dana paceklik tersebut, berdasarkan regulasi yang ada, sudah digunakan untuk pos belanja lain.

Padahal dana paceklik adalah tabungan masing-masing nelayan yang dikumpulkan dari sebagian hasil penjualan ikannya. Hasil cucuran keringat nelayan yang merupakan hak mereka ternyata dipakai untuk kepentingan lain. Itu terjadi karena kebijakan yang tidak memihak nelayan.

Pengabaian publik yang memicu kemiskinan, menurut Rick Warren, disebabkan oleh kekurangan para pemimpin yang melayani (lack of servant leaders). Hal ini bukan lagi phenomena tetapi kenyataan.

Yang memimpin menipu yang dipimpin. Yang besar menipu dan memeras yang kecil. Tuan menipu dan memeras hamba. Hulubalang menipu dan memeras rakyat jelata. Celakanya, tipu menipu itu dibungkus secara formal dengan aturan dan regulasi.

Tetapi bagaimana simphoni penderitaan itu dapat dihentikan bila ternyata di tengah dunia yang sudah sangat modern ini masih ada sekitar 122 ribu rumah tangga nelayan Indonesia yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu sama sekali.

Dapatkah hanya dengan berenang dan menyelam mereka menangkap ikan? Aneh memang. Tetapi itu sungguh terjadi di Indonesia.

Sementara itu masih terdapat 233 ribu rumah tangga lainnya yang menangkap ikan dengan perahu layar. Terdapat sekitar 165 ribu rumah tangga nelayan yang menggunakan perahu bermotor tempel.

Tetapi itupun dalam ukuran yang kecil. Untuk setiap 100 rumah tangga nelayan, hanya 12 di antaranya yang menangkap ikan dengan menggunakan kapal bermotor.

Dengan teknologi seperti ini, apa yang bisa nelayan lakukan untuk menaklukkan laut yang kadang begitu ganas. Sudah pasti, mereka hanya bisa tinggal di tepi pantai menunggu ikan datang menghampiri mereka.

Bila laut nusantara hanya sebuah kolam yang bisa ditaklukkan dengan sekedar sampan, kail dan jala, maka nelayan mungkin bisa hidup sejahtera. Namun laut nusantara bukan kolam.

Bagaimana simphoni kemiskinan nelayan itu juga dapat dihentikan bila hampir semua mereka tidak menguasai ilmu dan teknologi terbaru karena rendah tingkat pendidikan. Hanya ada tiga dari 10.000 orang nelayan yang pernah duduk di perguruan tinggi.

Sementara, 79,50 persen nelayan tidak tamat SD, sekitar 17,39 persen tamat SD, 1,90 persen tamat SMP, dan 1,36 persen tamat SMA. Dengan komposisi prestasi pendidikan seperti ini, jangan harap akan terjadi adopsi teknologi terbaru.

Nelayan akan tetap percaya dan mengandalkan teknologi tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Pewarisan teknologi nenek moyang juga berlangsung pada kegiatan pasca panen. Itu ditandai dengan sekitar 80 persen produk nelayan berupa ikan kering atau asin. Indonesia adalah produsen dan sekaligus konsumen ikan asin terbesar di dunia.

Sesuatu yang sebenarnya tidak patut dibanggakan karena negara lain sudah jauh lebih maju menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang memberikan kontribusi pendapatan yang besar kepada nelayan sebagai produsennya.

Dengan dominasi ikan asin, penerimaan dan pendapatan rendah. Dengan rendah pendapatan, tidak ada yang bisa ditabung. Tidak ada tabungan, tidak ada investasi baru.

Tanpa investasi baru, produktivitas tetap rendah, penerimaan juga rendah, dan pada akhirnya pendapatan juga rendah. Jadilah lingkaran setan kemiskinan yang membuat simphoni penderitaan nelayan terus bergema.

Pro “Poor”

Simphoni kemiskinan akan berhenti bila Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang lahir sejak delapan tahun lalu dapat lebih meningkatkan peranannya dalam program yang pro orang miskin. Sejalan dengan itu pula, instansi di tingkat provinsi serta kabuapaten/kota yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat nelayan harus betul-betul dapat lebih berperan.

Bila sebelumnya, orientasi pembangunan lebih fokus pada melayani dan memfasilitasi pengusaha skala besar, maka ke depan usaha menengah dan kecil harus diberikan prioritas yang sama.

Implementasi kebijakan pemerintah tentang revitalisasi industri pengolahan ikan, pengembangan perikanan tangkap terpadu, ekstensifikasi budidaya perikanan, serta pengembangan sentra (klaster) usaha perlu diwujudkan segera.

Secara lebih fokus, nelayan dan buruh nelayan patut dibantu pemerintah dalam berbagai aspek, terutama modal, teknologi, dan pasar, supaya mereka dapat keluar dari kemiskinan.

Lewat kebijakan-kebijakan ini, banyak lowongan kerja di sektor perikanan akan tercipta. Nelayan kecil yang selama ini ada dalam industri penangkapan (fishing activities) dapat memiliki peluang dan alternatif untuk beralih ke kegiatan lain (non-fishing activities). Dengan begitu produksi, produktivitas, dan pendapatan mereka bisa meningkat.

Bila kebijakan dan program pemerintah tidak diaktualisasikan maka 16 juta jiwa keluarga nelayan akan tetap miskin. Potret terdepan penduduk Indonesia ini bisa memberi citra buruk tentang nusantara yang kaya sumberdaya alam.

Penulis adalah PhD in Resource Economics Tinggal di Bogor

Last modified: 23/1/07


 

The global nexus

“Think Tank”, “Lobby” dan “Kingmaker”

Christianto Wibisono

Saya tiba di Jakarta 12 Januari 2007 dan menyaksikan teater politik Indonesia sudah demam pilpres tahun 2009. Hariman Siregar masih ingin mengulangi metode demo era Orde Baru, pada era refomasi dan demokrasi.

Jendral (Purn) Wiranto mengerti perubahan zaman karena itu setelah mendirikan Partai Hanura mendatangi ketua DPR mengumumkan pencalonan tanpa “ewuh pakewuh” Apakah resep, misi dan visinya berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan laku dijual, tentu akan kembali kepada rakyat pemilih.

Mengikuti perkembangan politik Indonesia sejak reformasi, kita memang masih melestarikan warisan Orde Baru sehingga kompetisi politik tidak ber- jalan secara transparan dan lugas.

Karena masih ada politisasi kasus yang sebetulnya masuk wilayah pidana, kriminal tapi dianulir karena pelakunya adalah politisi atau incumbent (pejabat yang sedang bercokol). Memang ada yang ditindak, tapi hanya kelas menengah yang tidak ber-resiko politik.

Sugeng Saryadi menyatakan bahwa di Indonesia, kalau ada pengusaha mengalami kredit macet, malah jadi ketua partai sehingga bank BUMN nya tidak berani menagih karena kalah wibawa politiknya. Reformasi politik memang harus dilanjutkan dan dikawal dengan perangkat institusi dan konvensi politik yang lebih menjamin kepentingan nasional di atas kepentingan partisan.

Di Washington terdapat belasan think tank yang beraliran Demokrat maupun Republik yang bersaing secara profesional melahirkan produk gagasan policy yang akan dimanfaatkan oleh Presiden atau Partai politik yang berkuasa.

Di Indonesia think pertama di zaman Orde Baru adalah CSIS, Centre for Strategic and International Studies yang tidak ada hubungannya dengan CSIS di Washington DC.

Pola hubungan think tank dan pusat kekuasaan sangat monolit dan sepihak. Selama beberapa tahun praktis tidak ada think tank alternatif karena Soeharto sebagai Penguasa Tunggal memang tidak menghendaki pemikiran lain kecuali dukungan atau legitimasi.

Setelah Soeharto tidak suka dengan Ali Murtopo dan CSIS, maka ICMI mengembangkan CIDES yang juga surut dengan mundurnya Habibie dari kepresidenan. Habibie sendiri malah mendirikan The Habibie Center yang lebih dikenal dengan program pemberian bea siswa dan penghargaan.

Era Tumbunhya “Think Tank”

Era Reformasi seharusnya menjadi era tumbuhnya think tank alternatif yang tidak berkiblat kepada penguasa, partai atau presiden tapi usianya bisa melintasi masa jabatan kerpesidenan. Sehingga Brookings Institution yang dikenal sebagai kubu Demokrat, tidak bisa dikebiri oleh Presiden dari Partai Republik. Begitu pula sebaliknya, bila Presiden dari Partai Demokrat berkuasa maka think tank konservatif seperti American Enterprise Institute dan Heritage Foundation tetap segar bugar, kreatif dan produktif.

Para pengusaha dan pakar juga tidak perlu takut kalau presiden berganti, partai baru berkuasa nanti periuk nasinya terguling karena dikucilkan dan diharamkan oleh Presiden atau partai bercokol.

Di Indonesia dulu kalau ada orang berani menantang Soeharto maka periuk nasi, mata pencaharian, sumber nafkah akan dipotong habis dan diperlakukan persona non grata.

Di era reformasi ini perkembangan dunia sudah demikian pesat dalam real time sehingga putusan politik atau kebijakan yang dikeluarkan di Brussel (Uni Eropa) bisa mempengaruhi ASEAN atau Afrika. Juga putusan Beijing bila ingin mentransfer cadangan devisa dari dolar AS ke Euro pasti akan mempengaruhi ekonomi global secara signifikan. Jika Arab Saudi memasang harga US$ 50 untuk minyak, maka industri etanol sebagai alternatif energi tidak akan bisa bersaing.

Hasil studi ketergantungan minyak AS pasti mempengaruhi keputusan politik OPEC untuk mempermainkan harga. Putusan Beijing untuk meliberalisasi casino di Macau dengan mengundang kelompok Las Vegas masuk ke Macau berdampak bagi Singapura, Malaysia dan Indonesia.

Putusan-putusan politik dan bisnis bisa saling mempengaruhi tanpa disadari oleh pejabat bahkan dari negara seperti AS. Misalnya dalam soal penolakan terhadap Dubai Port World (DPW) yang mendadak mengakuisisi P&O, perusahaan management pelabuhan yang mengelola New York, Los Angeles, Baltimore dll. Sebetulnya penawar P&O yang pertama adalah PSA International Singapore, tapi kalah dari DPW.

Seandainya Lee Hsien Loong punya kejelian diplomasi tentunya ia bisa menelepon Tony Blair bahwa jika PSA kalah dari DPW, pasti AS akan geger. Bisa juga Indonesia diajak jadi mitra minoritas dalam PSA dengan imbalan nanti PSA mengelola pelabuhan di Indonesia. Ini tentu memerlukan diplomasi multi-dimensi.

Banyak kasus lain yang memerlukan kombinasi kearifan diplomasi dan semangat kompetisi bisnis global yang harus dicermati dan menjadi masukan untuk pengambil putusan agar Indonesia tidak ketinggalan dalam pecaturan bisnis global.

Kata-kata Klise

Banyaknya think tank di Washington memang merupakan paradoks dengan Jakarta dimana think tank-nya “paceklik” sedang partainya tumbuh seperti jamur. Yang ada hanya beda orang dan personalitas, kalau ditanya programnya apa maka jawabannya hanya kata kata klise yang tidak mungkin ditagih janjinya.

Karena tidak didukung oleh ide dan program profesional. Di Washington, baik Partai Demokrat maupun Republik sadar bahwa defisit anggaran tidak mungkin diatasi dalam waktu singkat.

Karena itu perdebatan memasuki rincian tehnis dengan jangka panjang kapan proyeksi defisit berkurang bila dilakukan langkah pengurangan pajak atau peningkatan pajak.

Setelah itu memang harus ada kemauan politik. Itulah gunanya pemikiran alternatif. Kalau Partai Republik tidak mau melaksanakan, ya tunggu sampai Partai Demokrat menang. Begitu pula sebaliknya kalau program tidak cocok untuk Demokrat, maka menunggu Partai Republik masuk Gedung Putih. Bisa juga terjadi Gedung Putih dan Kongres berhadapan, tapi debat dan diskusi dilakukan tuntas secara terbuka

Saatnya barangkali sudah tiba untuk menegakkan tradisi think tank sebagai lobbyist sekaligus kingmaker yang harus survive walaupun mengalami pergantian presiden atau partai berkuasa. Jadi think tank tetap berfungsi memikir dan menghasilkan produk gagasan kebijakan untuk setiap waktu bisa diterapkan bila partai pemenang berkenan dan cocok dengan program ter-sebut.

Kondisi Indonesia sekarang banyak orang berambisi jadi presiden hanya menjual personalitas dan kurang didukung program yang konkret. Ketimbang membuat banyak partai lebih baik mendirikan think tank yang bisa berpikir jernih, berwawasan global, berkiblat pada kepentingan nasional.

Agar bisa menjadi kingmaker bagi capres yang masih berpola Orde Baru untuk merubah orientasi, misi dan visinya ke arah Indonesia yang punya harkat martabat sebagai nation state ke-4 dan demokrasi terbesar ke-3 sedunia.

Penulis adalah pengamat masalah internasional

Last modified: 22/1/07


 

Kecelakaan dan Korupsi

RP Borrong

Rasanya kecelakaan di negeri ini sudah seperti penyakit menular. Dari kereta api, ke kapal laut, lalu ke pesawat terbang dan kembali lagi ke kereta api. Belum lagi kendaraan lain, bus, kendaraan pibadi, dan sepeda motor.

Kecelakaan juga sudah menjadi seperti lingkaran setan, sekali kecelakaan terjadi, seolah sulit keluar dari lingkaran kecelakaan yang terus menerus terjadi tersebut. Seperti mengikuti mistik dan nasib, kecelakaan tak bisa ditolak atau dielakkan. Kecelakaan seolah membenarkan pesimisme bahwa kita tak berdaya mengurangi apalagi mencegah terjadinya kecelakaan.

Benarkah demikian? Saya adalah satu dari banyak bahkan mungkin mayoritas rakyat Indonesia yang tidak percaya dan tidak menerima bahwa kecelakaan hanyalah bagian dari nasib yang tidak dapat dielakkan atau dicegah oleh manusia.

Memang betul kita harus mengakui adanya faktor alam dan faktor sarana transportasi sebagai penyebab kecelakaan, namun demikian selalu harus diakui dan disadari bahwa kecelakaan yang bertubi-tubi sangat banyak ditentukan oleh faktor manusia, bukan saja dalam arti “human error” (kesalahan manusia), tetapi terutama dalam arti “human undisciplined” (manusia tak berdisiplin) yang sesungguhnya berakar di dalam “human greed” (ketamakan manusia). Bahkan sarana transportasi yang menyebabkan kecelakaan adalah juga faktor manusia sebab manusia yang seharusnya bertanggung jawab memelihara sarana transportasi itu dengan baik.

Kalau kita menyimak berita-berita yang terkait dengan berbagai kecelakaan akhir-akhir ini, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak dari peristiwa kecelakaan itu disebabkan oleh pelanggaran atau pengabaian aturan-aturan standar transportasi udara, laut dan darat.

Tiadanya Disiplin

Dengan kata lain, kebanyakan kecelakaan terjadi akibat tiadanya disiplin dari pengusaha, penguasa, pengemudi/pengendara, petugas pengendali maupun konsumen atau masyarakat luas. Kita akan coba melihat beberapa contoh pengabaian atau ketidak-displinan itu dan kaitannya dengan ketamakan manusia.

Pertama, pihak pengusaha. Ketika terjadi kecelakaan Adam Air, banyak ulasan dilontarkan di TV, koran, tabloid, majalah, dan internet bahwa banyak pengusaha penerbangan menerapkan tiket murah dengan mengabaikan standar keselamatan penerbangan, misalnya dalam kelaikan pesawat, jumlah bahan bakar, kondisi kelelahan kru, jalur penerbangan dan lain sebagainya.

Pengabaian standar itu memang bertujuan untuk menolong masyarakat mendapatkan tiket murah tetapi dengan taruhan nyawa manusia karena ancaman kecelakaan. Kalau ditelaah lebih dalam, ujung-ujungnya adalah uang.

Kebijakan yang menerapkan pengabaian standar penerbangan demi keuntungan material dan finansial perusahaan tidak lain dari pada korupsi yaitu memanipulasi aturan demi keuntungan perusahaan, walaupun dengan dalih menolong para penumpang mendapatkan biaya perjalanan murah.

Pengabaian serupa bisa terjadi dalam perusahaan kapal laut, kereta api dan bus umum. Kelaikan kendaraan diabaikan karena harus meminimalkan biaya untuk mendapatkan keuntungan. Sudah sering terjadi kapal rusak mesin di tengah laut atau memuat penumpang dua kali lipat sehingga muatan kapal melebihi kapasitas.

Anjloknya kereta api dua hari lalu ditengarai karena membawa penumpang melebihi muatan. Kelaikan bus sering tidak diperiksa sehingga terjadi kecelakaan karena rem yang tidak berfungsi atau karena sebab lain, misalnya kebakaran mesin dan sebagainya.

Itu adalah contoh-contoh pengabaian standar kendaraan yang bermotif menghemat demi keuntungan yang banyak dilakukan oleh pengusaha di bidang transportasi umum dan itu jelas adalah korupsi yang didorong oleh ketamakan manusia. Ingin cepat untuk dengan mengorbankan keselamatan konsumen.

Kedua, petugas/penguasa/ pemerintah. Petugas tertentu, baik di lapangan maupun di kantor seringkali juga tidak disiplin sesuai dengan fungsi masing-masing. Ada pejabat yang menandatangani dokumen perjalanan tanpa melakukan pemeriksaan kelaikan dan kapasitas sarana transportasi baik karena malas maupun karena sudah mendapatkan suap atau sogokan.

Ketika terjadi kecelakaan Adam Air, banyak orang mempertanyakan pemberlakuan standar kelaikan terbang pesawat-pesawat di Indonesia oleh otoritas pemerintah.

Seringkali terjadi kolaborasi antara pengusaha dengan penguasa memberikan kelonggaran atau dispensasi yang melanggar ketentuan atau standar keselamatan alat transportasi untuk keuntungan dan kepentingan masing-masing pihak. Pihak pengendara/pegawai terpaksa mengikuti saja walaupun sadar akan risikonya yang sangat besar baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi masyarakat pemakai jasa transportasi.

Petugas yang tidak disiplin atau mudah disogok membuat banyak pertaturan transportasi di Indonesia tidak diperhatikan baik oleh pengusaha maupun oleh pengendara. Kereta api dibiarkan memuat penumpang sampai di atap karena tidak pernah ditindak oleh petugas.

Kapal laut mengisi penumpang atau barang melebihi kapasistasnya karena ketidak displinan petugas yang kadang sering membiarkan karena mendapatkan sogokan pengusaha.

Ketika kecelakaan terjadi mereka saling menuding atau saling mempersalahkan padahal sudah sangat jelas bahwa kedua pihak tidak berdisiplin keduanya harus bertanggung jawab. Disini jelas sekali peran korupsi dalam kecelakaan transportasi.

Salah satu tugas yang sangat sering diabaikan oleh penguasa adalah pembangunan infrastruktur yang layak dan mamadai sesuai standar keselamatan transportasi.

Sudah sering kita mendengar banyaknya dana-dana proyek jalan raya, lapangan terbang, pelabuhan dan jalur kereta api yang tidak dibangun sesuai standar karena sarat dengan korupsi.

Dalam kasus-kasus seperti ini, penguasa dan pengusaha berkolaborasi mengurangi mutu infra struktur dengan mendapatkan keuntungan sangat besar. Banyak kecelakaan kecil misalnya sepeda motor jatuh ke lobang di jalan raya, atau kecelakaan besar seperti tabrakan diperlintasan kereta api terjadi karena sarana yang tidak mamadai.

Paling tidak ada pengabaikan infra struktur yang menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan. Ini juga contoh ketidak-disiplinan dan korupsi yang dilakukan penguasa atau pejabat pemerintah.

Ketiga, pihak pengendara. Pengendara juga sangat sering tidak disiplin yang menyebabkan terjadinya banyak kecelakaan. Hal ini terutama terjadi pada beberapa sopir bus antar kota atau bus kota yang suka kebut-kebutan sehingga menyebabkan kecelakaan.

Para sopir yang biasa kebut-kebutan adalah mereka yang membawa bus dengan sistem setoran. Mereka mengebut karena mengejar setoran, tidak mau didahului kendaraan lain supaya cepat dapat jumlah uang yang akan disetorkan.

Kasus seperti ini bisa juga terjadi dengan para sopir taksi atau kendaraan umum lainnya. Mengapa harus menejar setoran? Karena pengusaha ingin sekali mendapatkan keuntungan besar, maka jumlah setoran yang haris dibayar oleh para sopir begitu tinggi sehingga mereka mengebut.

Maka kita melihat bahwa ujung-ujungnya juga adalah duit. Ketidak disiplinan beberapa sopir bus, sopir taksi dan mobil angkutan lainnya sesungguhnya didorong oleh keinginan untuk secepatnya mendapatkan keuntungan besar.

Dengan demikian, ketidak disiplinan para pengendara juga adalah bentuk korupsi, yaitu menghalalkan cara mendapatkan keuntungan yang merugikan orang lain.

Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar adalah juga bentuk lain dari kecelakaan yang disebabkan oleh ketidak displinan para pengendara. Mereka berhenti seenaknya untuk mendapatkan penumpang sebanyak- banyaknya, akibatnya semua kendaraan dibelakangnya tidak dapat maju.

Ketidak-displinan seperti inipun sesungguhnya menjadi cerminan dari kerakusan manusia yang tidak peduli kebutuhan, kepentingan dan keselamatan orang lain, demi mendapatkan keuntungan sendiri. Dengan demikian bisa juga dikategorikan sebagai korupsi karena merugikan orang lain untuk keuntungan sendiri.

Keempat: konsumen. Masyarakat pun tidak disiplin sebagai konsumen. Banyak atau mayoritas penumpang tidak pernah peduli pada keselamatannya sendiri ketika bepergian. Satu-satunya perhatiannya adalah segera berangkat dan sampai di tempat tujuan.

Ada calon penumpang kapal yang bahkan rela menyogok petugas untuk bisa naik kapal yang sudah penuh asal ia bisa berangkat. Memang hal seperti ini tidak bisa terjadi dengan pesawat terbang sebab semua penumpang pesawat udara harus mendapatkan tempat duduk.

Walaupun saya juga pernah naik pesawat kecil yang terpaksa menambah satu orang penumpang yang tidur di lorong karena penumpang itu baru mengalami kecelakaan dan harus dibawa ke kota besar di mana ada rumah sakit yang bisa merawatnya.

Tentu saja itu adalah pengecualian yang sangat amat terpaksa dilakukan. Kendaraan yang paling sering berlebihan penumpang adalah kapal laut dan kereta api. Kedua alat transportasi ini sering mengalami atau menyebabkan kecelakaan karena kelebihan penumpang.

Kelebihan penumpang merupakan bentuk ketidak-disiplinan beberapa pihak. Pihak pengusaha, pihak penguasa, pihak pengendara dan pihak konsumen sekaligus dengan motif yang berbeda.

Keuntungan Besar

Pengusaha ingin mendapatkan keuntungan sangat besar, petugas/penguasa/pejabat berwenang mengizinkan karena mendapatkan keuntungan baik dari sogokan pengusaha maupun dari penumpang, pengendara juga tentu mendapatkan pendapatan tambahan dan konsumen bisa segera berangkat. Kolaborasi semua pihak itu seolah menguntungkan, namun sangat merugikan mereka sendiri dan masyarakat umum.

Kecelakaan lalu lintas di kota besar juga sebagian disebabkan ketidak disiplinan penumpang. Walaupun telah di sediakan halte tempat menunggu bus, calon penumpang bisa berdiri di mana saja dan menghentikan bus sekehendaknya sendiri.

Saya pernah menabrak kendaraan umum yang tiba-tiba berhenti di depan saya tanpa memberi tanda karena diberhentikan calon penumpang. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa para calon penumpang yang tidak disiplin itu tidak korupsi.

Namun kalau diperhatikan dengan saksama, ternyata ketidakdisiplinan itu didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan pribadi di atas kerugian orang lain, sekurang-kurangnya kenyamanan orang lain dirugikan. Oleh karena itu dapat juga dikategorikan sebagai korupsi.

Kelima, masyarakat. Masyarakat sangat tidak peduli pada situasi amburadulnya layanan transportasi Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakatpun turut tidak berdisiplin. Kita semua, institusi terutama yang terkait dengan tugas-tugas pengelolaan transportasi seperti DPR/DPRD, Lembaga Konsumen Indonesia, LSM dan juga pers kurang peduli pada keselamatan transportasi di Indonesia.

Kita hanya mempersoalkannya dipermukaan tetapi tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengubah perilaku masyarakat yang tidak disiplin tersebut. Sebaliknya, kita turut membenarkan dan mendukung saja keadaan tersebut.

Mestinya ada gerakan masyarakat yang dipimpin oleh para wakil rakyat untuk penegakan disiplin.

Sebagai contoh, budaya antri, yang di negara Barat sangat dipatuhi, di Indonesia ternyata sangat sulit diterapkan. Anehnya, mereka yang sudah sering bisa antri ketika berkunjung ke negara maju, saat berada di Indonesia, ikut tidak displin lagi.

Ketidakpedulian masyarakat, khususnya para pemimpin yang seharusnya menjadi panutan, menyebabkan seluruh komponen bangsa ini seolah sepakat untuk membiarkan saja pengelolaan transportasi di Indonesia berlangsung tanpa disiplin dan mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan.

Ketika kecelakaan terjadi, kita semua hanya bisa bergumam tetapi tidak ada usaha yang signifikan dilakukan untuk belajar dari kecelakaan tadi berusaha menegakkan disiplin kepada pengusaha, penguasa, pelaksana, konsumen dan diri kita masing-masing.

Kalau lembaga transparasi Internasonal menempatkan Indonesia sebagai salah negara terkorup di dunia, maka amburadulnya pengelolaan transportasi yang ditandai dengan sangat seringnya terjadi kecelakaan, adalah salah satu bukti nyata bahwa korupsi memang banyak terjadi di Indonesia.

Kita mestinya belajar dari rangkaian kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini untuk tidak mengabaikan disiplin dan tanggung jawab kita masing-masing dalam menjalankan kegiatan transportasi yang aman dan nyaman.

Sudah waktunya seluruh komponen bangsa melakukan introspeksi diri dan tidak hanya menuding alam sebagai penyebab kecelakaan.

Sifat yang harus segera diubah adalah sikap egoistik dan rakus yang hanya memikirkan keuntungan dan kepentingan diri sendiri sambil mengorbankan kepentingan dan nyawa orang lain, sesama anak bangsa.

Penulis adalah ketua STT Jakarta

Last modified: 19/1/07


 

Menanti Kreativitas dan Inovasi Penyaluran Kredit

Ryan Kiryanto

Dikeluarkannya delapan ketentuan baru oleh Bank Indonesia (BI) baru-baru ini, yang menarik adalah spirit yang tak henti-hentinya ditunjukkan bank sentral untuk mendorong fungsi intermediasi. Tak heran apabila dari delapan ketentuan baru tersebut, substansinya lebih banyak memberikan kelonggaran kebijakan di bidang kredit. Maklum, ketatnya peraturan BI dituding sebagai salah satu sebab kredit tidak mengucur sehingga sektor riil mandeg.

Kedelapan arah dan strategi kebijakan sebagaimana disampaikan oleh Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, tersebut adalah, pertama, BI akan lebih aktif berperan sebagai medium penyambung (katalisator) dalam mendorong proses intermediasi perbankan. BI akan memosisikan sebagai salah satu pusat informasi, kajian dan database perekonomian/industri nasional, regional, dan sektoral yang dapat dimanfaatkan untuk bantuan teknis penelitian, termasuk advis profesionalnya oleh semua pihak, termasuk perbankan, UMKM, pemda, dan pemerintah pusat. Untuk ini, BI segera merevitalisasi fungsi dan peran kantor-kantor BI di daerah.

Kedua, BI akan berupaya meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah untuk menata kembali industri perbankan, khususnya melalui revitalisasi peran bank-bank BUMN. BI sangat mendukung dan menyambut baik langkah-langkah kebijakan yang telah diambil pemerintah untuk memperbaiki kinerja bank-bank persero saat ini.

Ketiga, BI akan berupaya memfasilitasi proses merger. Sejumlah insentif telah diberikan sebagaimana PBI yang lalu. Untuk itu, BI harus terlibat secara lebih decisive, untuk mendorong bank-bank yang berpotensi menimbulkan instabilitas dapat memberikan respon secara positif. BI akan mencoba mengambil peran dalam negosiasi yang mengacu pada prinsip-prinsip honest brokering, yang netral, fair, wajar, dan optimal, untuk terlaksananya match-making process yang lebih terarah.

Keempat, BI akan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan. Kebijakan-kebijakan yang diterbitkan dalam waktu dekat, selain ada yang akan mengubah isi PBI tertentu, ada pula yang hanya akan berupa surat penegasan atas penafsiran beberapa ketentuan lalu, antara lain: ketentuan mengenai tata cara penilaian kolektibilitas kredit. Selama ini tata cara penilaian kualitas aktiva produktif yang bernilai lebih dari Rp 500 juta harus didasarkan pada tiga pilar kriteria, yaitu ketepatan membayar, prospek usaha, dan kondisi keuangan debitur.

Beberapa penyesuaian tersebut antara lain penilaian aktiva produktif yang bernilai sampai dengan Rp 5 miliar dapat dilakukan dengan hanya mengacu pada kriteria ketepatan membayar. Pengecualian terhadap penerapan tiga pilar kriteria penilaian tersebut diberikan pula bagi pembiayaan kepada debitur/proyek yang memperoleh jaminan pemerintah yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PBI No 7/2/PBI/ 2005 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum.

BI akan lebih menitikberatkan pada kemampuan risk management perbankan dalam proses pemberian dan penilaian kredit dibandingkan dengan pemenuhan berbagai persyaratan yang bersifat secondary qualifications. Penyesuaian berapa ketentuan yang terkait dengan prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan, antara lain batas nilai aktiva produktif dalam penerapan uniform classification yang saat ini Rp 500 juta dinaikkan menjadi Rp 5 miliar dan atau cukup untuk 50 debitur terbesar.

Jenis agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan penghapusan aktiva (PPA) akan diperluas antara lain dengan memasukkan mesin dan resi gudang. Penegasan kembali atas ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sebesar 30 persen bukan hanya bagi BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur, tetapi juga di berbagai sektor pembangunan lainnya.

Penegasan bahwa debitur bermasalah masih dimungkinkan menerima kredit, sepanjang kredit bermasalah terjadi karena alasan-alasan di luar kemampuan debitur, dengan tetap memerhatikan analisis yang komprehensif atas kelayakannya.

Kelima, BI akan mengeluarkan panduan yang akan memandu bank milik asing untuk berperan lebih optimal dalam proses intermediasi dan mengeluarkan kebijakan khusus pembatasan tenaga kerja asing di level middle management serta kewajiban melaksanakan transfer of knowledge. Tenaga kerja asing yang akan dibatasi hanya sampai dua tingkat di bawah direksi kecuali untuk bidang-bidang yang tidak mampu diisi oleh tenaga kerja domestik.

Keenam, BI akan proaktif mengambil peran dalam pengembangan pasar dan instrumen keuangan (financial market deepening). Terbatasnya produk-produk keuangan dengan maturitas dan risiko yang terdiversifikasi serta pasar primer dan sekunder yang menopang perdagangannya membuat konsentrasi portfolio placement pada pasar SBI, SUN, dan saham. Dengan demikian, liquidity overhang yang ada saat ini membutuhkan outlet yang lebih luas agar dapat mendorong indirect intermediation.

Ketujuh, BI akan menerapkan program akselerasi perbankan syariah Indonesia. Program tersebut akan mencakup tiga hal, yaitu program sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, mendorong pengayaan produk dan jasa serta outlet pelayanan keuangan syariah sehingga dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas dan membantu pendalaman pasar keuangan nasional.

Kedelapan, BI akan mengkaji ulang pengaturan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka peningkatan dan perluasan peran dan kontribusinya ke sektor UMKM di seluruh pelosok Tanah Air.

Stimulus

Arah kebijakan yang akan ditempuh adalah melaksanakan linkage program yang lebih fokus untuk pemberdayaan masyarakat desa dan mendukung penyelesaian berbagai distorsi mikro di pasar barang yang local-specific karena kurang luasnya partisipasi ekonomi di tingkat akar rumput (grass-roots).

Pada intinya, relaksasi kebijakan kredit itu dimaksudkan untuk memberikan stimulus bagi kalangan perbankan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyalurkan kredit. Maklum, BI telah berupaya keras menurunkan suku bunga BI (BI Rate) dan merelaksasi kebijakan melalui paket deregulasi Oktober 2006 (Pakto 2006), namun dorongan intermediasi dirasakan masih kurang. Selama semester kedua tahun ini terjadi penurunan BI Rate secara konsisten hingga menyentuh level 9,75 persen (7/12) dan berlanjut menjadi 9,5 persen (5/1/2007). Pnurunan BI Rate telah direspon Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan menurunkan LPS Rate setara dengan posisi BI Rate (9,5 persen) agar segera diikuti penurunan suku bunga perbankan.

Penurunan suku bunga simpanan memang terjadi, namun tidak serta merta dibarengi penurunan suku bunga kredit. Dengan dalih ada time lag berkisar tiga- enam bulan, bank-bank terkesan enggan menurunkan suku bunga kredit. Lalu memasuki semester kedua 2006 hingga kini, kondisi makroekonomi cukup bagus, terlihat dari stabilnya kurs rupiah, rendahnya inflasi dan harga minyak di pasar dunia.

Namun momentum yang baik itu belum sepenuhnya direspon pelaku sektor riil untuk meningkatkan ekspansi usahanya. Ini terlihat dari rendahnya permintaan kredit baru, penambahan fasilitas kredit dan pencairan fasilitas kredit yang sudah disetujui namun belum dimanfaatkan (undisbursed loan atau disponible kredit).

Secara faktual hal itu terlihat dari masih rendahnya angka pertumbuhan kredit tahun 2006 yang berkisar 6 persen. Jauh dari yang ditargetkan sebesar 18 persen. Penyebabnya adalah melemahnya daya beli masyarakat pascakenaikan harga BBM Oktober 2005 sehingga menyebabkan pelaku usaha enggan melakukan ekspansi usaha karena khawatir produksinya tidak dapat diserap konsumen. Kenaikan harga BBM rata-rata di atas 100 persen juga telah melambungkan biaya operasional sehingga memberatkan dunia usaha.

Di sisi lain, kegiatan ekonomi yang didorong oleh kegiatan pembangunan dengan sumber pendanaan dari APBN (government spending) di tingkat pusat atau APBD untuk tingkat daerah juga tidak jalan karena sudah menjadi rahasia umum tidak sedikit pejabat negara yang enggan menjadi pimpinan proyek. Bahkan dana yang seharusnya untuk mendorong kegiatan pembangunan justru ‘diparkir’ di instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang menyebabkan lonjakan biaya moneter.

Kredit Bermasalah

Dari sisi perbankan sendiri, rendahnya pertumbuhan kredit juga dipicu oleh faktor masih tingginya rasio kredit bermasalah (NPL) yang secara nasional berkisar 8 persen di mana bank persero yang punya core business segmen korporasi menjadi kontributor utamanya sehingga menyebabkan kalangan bankir takut ekspansi karena khawatir NPL bakal melonjak.

Tingginya NPL juga menyebabkan bank-bank enggan menurunkan suku bunga kredit karena takut mengganggu kinerjanya. Pada gilirannya, pelaku sektor riil juga enggan mengajukan fasilitas kredit kalau suku bunga masih tinggi di tengah berbagai kendala yang masih dihadapi terutama terkait dengan masalah high cost economy.

Dari setting di atas, tampaknya faktor perlambatan pertumbuhan kredit disokong oleh faktor internal bank dan juga oleh faktor eksternal bank. Faktor eksternal bank -seperti terbatasnya daya serap sektor riil karena rendahnya kegiatan belanja pemerintah- relatif sulit dikendalikan bank karena berada di luar jangkauan bank. Yang bisa dilakukan perbankan adalah melakukan kreativitas dan inovasi melalui pembiayaan ke sektor usaha dengan karakteristik sebagai berikut.

Pertama, skala usaha yang akan dibiayai adalah tergolong usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) sehingga kalau terjadi akibat yang paling buruk sekalipun -seperti kredit macet- maka pengelolaannya masih berada di bawah otoritas manajemen bank. Ini terutama berlaku bagi bank persero yang rujukan hukumnya terlalu banyak dan secara substansial sering kali menyulitkan ruang gerak mereka karena tumpang tindihnya penafsiran hukumnya.

Bahkan dengan potensi pasar yang luar biasa besar di segmen UMKM, kini bank-bank mulai berebut memasuki pasar tersebut. Bank asing maupun “bank asiong” (bank yang dimiliki investor asing) kini agresif masuk ke pasar UMKM. Sadar atau tidak, pangsa pasar pembiayaan ke segmen UMKM kini mulai bergeser dari bank yang sebelumnya memimpin pasar ke bank asing dan “bank asiong” yang sebelumnya justru unggul di segmen menengah dan korporasi.

Kedua, sektor usaha yang dibiayai memang memiliki dasar pijakan fundamental yang kuat sehingga memiliki tingkat kepastian pengembalian (repayment capacity) yang tinggi. Melalui pendekatan sistem manajemen risiko, terutama sistem manajemen risiko kredit, bank bisa mendeteksi sektor-sektor usaha yang prospektif dan sustain.

Ketiga, sektor usaha yang dibiayai mampu menghasilkan arus kas (cash flow) yang stabil bagi debitur dan bank. Sektor agribisnis memiliki kemampuan menghasilkan arus kas yang baik dan stabil ketika masa panen tiba sehingga potensi NPL relatif dapat dikendalikan. Disamping itu, sumber pendapatan bank juga relatif stabil atau tidak fluktuatif.

Keempat, sektor-sektor usaha tertentu yang dibiayai oleh BUMN relatif memiliki ketahanan dan kemampuan untuk menahan kualitas kredit. Lebih-lebih apabila BUMN tersebut memiliki sifat monopolistis dalam operasi usahanya. Lebih-lebih pula apabila ada referensi berupa Peraturan BI (PBI) yang memberikan kelonggaran ekstra bagi bank-bank untuk membiayai bidang-bidang usaha yang dikelola oleh BUMN.

Mestinya potensi terjadinya NPL pada debitur-debitur berstatus BUMN relatif kecil dan terkendali karena secara politik selalu ada “keberpihakan” atau “pembelaan” terhadap BUMN-BUMN apabila mereka dihadapkan pada suatu problem finansial atau manajemen yang serius. Skim penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN-BUMN yang mengalami kesulitan finansial merupakan salah satu solusi dalam menangani problematika BUMN.

Kelima, sektor-sektor usaha yang memperoleh “dukungan politis” pemerintah dan DPR seperti proyek-proyek infrastruktur dan pertanian relatif mampu memberikan prospek yang baik. Disamping bank harus mengukur kemampuannya dalam membiayai sektor-sektor tersebut, paling tidak proyek-proyek yang didukung pemerintah memiliki peluang pengembalian yang lebih baik dibandingkan dengan proyek-proyek yang tidak memperoleh dukungan pemerintah.

Akhirnya, soal kreativitas dan inovasi dalam mengucurkan kredit terpulang kepada komitmen para bankir. Dari khittah-nya, bank adalah lembaga penghimpun dana dan penyalur kredit. Dari statusnya, bankir berkewajiban mengelola dana publik untuk ditransmisikan ke sektor riil guna menciptakan profit melalui aktivitas pembiayaan. Jadi, amanah sebagai bankir harus dijunjung tinggi melalui tindakan nyata dengan tetap berpedoman kepada prinsip kehati-hatian serta bertumpu pada filosofi 5-C (character, capacity, capital, condition of economy, collateral).

Penulis adalah Senior Economist BNI dan praktisi perbankan

Last modified: 17/1/07


 

Sekilas Membedah PP No 37 Tahun 2006

Soehandoyo, SH

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 14 November 2006, sudah bergulir menjadi bola panas. PP No 37/2006 tersebut merupakan perubahan kedua atas PP No 24/2004. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan publik.

Pertama, kenaikan pendapatan anggota DPRD yang sangat signifikan disebabkan adanya dua pos tambahan, yaitu tunjangan operasional pimpinan dewan, dan tunjangan komunikasi intensif bagi anggota. Kedua, adanya pasal yang menyebutkan bahwa pembayaran tunjangan tersebut dibayarkan terhitung per 1 Januari 2006 (pasal 14D).

Tak pelak, kedua pasal tersebutlah yang menyulut protes publik, karena di tengah penderitaan, bencana, lahir peraturan untuk menaikkan gaji DPRD. Dalam pandangan sebagian kalangan, hal itu merupakan wujud strategi pemerintah pusat menghadapi tekanan parpol. Kritikan tajam atas lahirnya PP No 37/2006 terus mengalir. Untuk menjawab semua kritikan atas terbitnya PP No 37/2006 perlu hendaknya membedah kronologis kelahiran PP No 37/2006 yang diharapkan mampu membuka pemahaman publik.

Membedah PP No 37/2006 tidak bisa lepas dari peran dan posisi dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi dan otonomi daerah yang implementasinya di lapangan masih belum mulus. Di dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan bahwa DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan.

Artinya, DPRD dalam kacamata UU No 32/2004 bukanlah badan legislatif yang memiliki wewenang dan kekuasaan sebagaimana dimiliki oleh DPR. Kondisi tersebut sangat berbeda di saat berlakunya UU No 22/1999, regulasi yang memayungi sebelum UU No 32/2004.

Akibatnya, ruang gerak DPRD menjadi sempit, ditambah lagi aspek legal yang mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah hanya diatur regulasi setingkat menteri di bawah Mendagri. Sehingga logika hukumnya menjadi confuse karena legislatif daerah dalam praktik cukup diatur oleh lembaga eksekutif.

Menuntut Kinerja

Setiap diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan UU, sudah selayaknya memuat ketentuan yang memperjelas ketentuan pokok. Hal tersebut maksudkan untuk menghindari multi tafsir. Terbitnya PP yang selalu mengalami perubahan atau penyempurnaan dalam satu UU mengisyaratkan bahwa penyusun rancangan PP tersebut belum melalui proses yang teliti, cermat dan komprehensif.

Menginventarisir PP yang bermasalah dapat ditelusuri dari beberapa kasus, misalnya: pertama, PP No 110/2000 sebagai peraturan pelaksana UU No 22/ 1999 tentang Otonomi Daerah yang bermuara dilakukan judicial review yang membuahkan sebagian pimpinan dan DPRD menginap di hotel prodeo, karena terjerat tindak pidana korupsi berjamaah. Padahal apabila ditelusuri salah satu penyebabnya tidak lain adanya keterlambatan dalam mencabut dan menggantikan PP tersebut dengan regulasi yang baru.

Kedua, Berlakunya PP No 24/2004 setelah lahirnya UU No 32/2004 karena suatu hal telah berubah dengan PP No 37/2005 (perubahan pertama). Ketiga, belum kering tanda tangan presiden lahirlah PP No 37/2006 sebagai perubahan kedua PP No 24/2006. Inkonsisten tersebutlah yang menuai berbagai ketidakpastian baik decesion maker di daerah dan pada ujungnya melahirnya protes publik, dan image yang bruk.

Tanggapan publik atas lahirnya PP No 37/2006 yang usianya belum genap dua bulan ternyata tidak berpihak pada DPRD. Berbagai ragam kritikan semua diarahkan kepada pimpinan dan anggota DPRD tersebut. Menyoroti mulai dari aspek kinerja, moral dan kepatutan. Resiko yang harus diterima, apalagi informasi tersebut diperoleh langsung dari statement beberapa pimpinan dan anggota DPRD yang secara terus terang menyampaikan besaran gaji tanpa mensosialisasikan secara konkret latar belakang kelahiran PP No 37/2006.

PP No 37/2006 ini telah bergulir di penjuru pelosok tanah air, suatu bukti, bahwa pemerintah dengan pertimbangan yang realistis telah mengakomodir usulan perubahan kedua aturan PP No 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam waktu relatif cepat. Lahirnya perubahan tersebut dimaksudkan karena faktor-faktor antara lain: pertama, mendorong peningkatan kinerja DPRD dan untuk menyesuaikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan PP No 58/ 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kedua, mempertimbangkan prinsip kesetaraan antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan pimpinan DPRD, sehingga penggunaannya tetap memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.

Dari aspek yuridis, PP No 37/ 2006 telah menjadi payung hukum bagi pimpinan dan anggota DPRD bersama eksekutif untuk mengalokasikan atau menetapkannya. Ada beberapa hal yang perlu untuk dicermati antara lain: pertama, prinsip bahwa penerapan PP No 37/2006 tidak bertentangan ruh UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, dimana menginsyaratkan adanya keinginan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, proses pengalokasian dana penghasilan pimpinan dan anggota DPRD setelah ditambah dengan tunjangan komunikasi intensif, dana operasional yang berlaku mundur (rapel) terhitung 1 Januari 2006, ditetapkan melalui APBD yang berlandaskan pada asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan bertanggung jawab. Ketiga, Pengaturan hak-hak keuangan tersebut harus memperhatikan kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Keempat, prinsip proporsional. Artinya, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD tersebut mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional. Kelima, prinsip berjenjang, yaitu formulasi penentuan besaran uang representasi ketua DPRD dan anggota disetarakan dengan gaji kepala daerah, sebagai wujud kesetaraan dan kemudahan antara DRPD dan pemerintah daerah.

Kemampuan Keuangan

Berkaitan dengan uang tunjangan komunikasi intensif dan dana tunjangan pimpinan DPRD/anggota berlaku rapel sejak 1 Januari 2006 serta penghasilan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 10 PP No 37/2006 telah diberikan rambu-rambu yang sangat ketat yaitu dengan ketetapan setinggi-tingginya. Artinya, bahwa untuk menetapkan besarnya tunjangan harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta nurani kepekaan dalam mengamati kepentingan rakyat. Ketentuan bahwa terhadap tunjangan komunikasi intensif serta dana operasional wajib dibebani pajak penghasilan kepada penerima langsung bukan dbebankan kepada APBD (PPN 21).

PP No 37/2006 yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan payung hukum sah yang dapat dijadikan pedoman pimpinan/anggota DPRD bersama eksekutif untuk menetapkan kedudukan keuangan DPRD.

Selain itu, dalam menyusun alokasi keuangan pimpinan/ anggota DPRD tetap harus mengedepankan kepekaan terhadap kepentingan rakyat dalam bentuk anggaran yang langsung menyentuh kepentingan rakyat seperti anggaran pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepatutan.

Dalam mengalokasikan keuangan DPRD perlu dipertimbangkan untuk dianggarkan melalui APBD 2007, khususnya kepada daerah yang belum merealisasikan pembayaran dana operasional dan komunikasi intensif dengan pertimbangan tertib secara anggaran, adminstrasi dan pertanggungjawaban.

Agar setiap pengelolaan anggaran tetap memperhatikan rambu-rambu yang tertera dalam PP No 37/2006 atau peraturan perundangan lainnya, untuk menghindari perbuatan penyalahgunaan anggaran daerah yang berimbas tindakan koruptif.

Penulis adalah anggota Dewan Penasehat Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Mantan Kapuspenkum Kejagung

Last modified: 16/1/07


 

Klorin versus Pangan

Oleh C Hanny Wijaya

Tulisan ini untuk meluruskan informasi dalam artikel “Pidana, Klorin untuk Pangan” yang dimuat di Pembaruan, Jumat 12 Januari 2007. Pemahaman secara utuh akan permasalahan ini perlu diketahui publik agar tidak terjadi kerancuan dalam persepsi dan menimbulkan distorsi reaksi yang tak perlu terjadi.

Penulis tidak bertemu langsung dengan wartawan pembuat artikel. Pembicaraan hanyak dilakukan melalui handphone. Membaca berita yang disajikan, tampak adanya pemahaman yang tidak sinkron tentang apa yang diucapkan penulis dengan apa yang tertangkap oleh wartawan penulis artikel.

Selain itu juga terdapat juga beberapa pernyataan yang sebetulnya merupakan info dari sang wartawan tetapi tertulis seakan informasi tersebut adalah kutipan dari ucapan menulis, misal kutipan tentang penggunaan “bayclin” dalam kasus beras berklorin ini.

Pada awal pembicaraan sudah penulis tegaskan bahwa bila ingin membicarakan tentang klorin harus tahu dulu komponen klorin yang menjadi subjek pembicaraan itu apa? Klorin yang dimaksud itu dalam bentuk molekul seperti apa, klorin atau klorin oksida atau kaporit atau apa?

Dalam pembicaraan, sang wartawan menginformasikan tentang adanya penggunaan “bayclin” pemutih pakaian untuk mencuci beras agar nampak lebih putih sehingga harga meningkat. Jadi sekali lagi informasi tentang penggunaan “bayclin” bukan dari penulis seperti yang terkesan dalam artikel di atas.

Pembicaraan dilanjutkan tentang fenomena penggunaan “bayclin” tersebut. Berbicara tentang bahan pemutih yang bukan untuk pangan (bukan food grade) dan digunakan untuk produk pangan tentu saja melanggar hukum. Menurut UU No 7 Tahun 1996 tentang pangan dan peraturan pangan tentang keamanan pangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Oleh karenanya pernyataan “pidana, klorin untuk pangan” tidak tepat menjadi kesimpulan dari pembicaraan antara penulis dengan sang wartawan. Bukan klorin untuk pangan, tetapi bayclin yang digunakan pada produk panganlah yang merupakan tindakan pidana.

Memang bahan aktif utama dalam bayclin seperti yang tertulis pada labelnya adalah sodium hipoklorit (NaClO). Komponen ini juga digunakan pada pengolahan produk pangan.

Namun harus disadari bahwa di dalam bayclin ada kemungkinan terkandung komponen-komponen kimia lain yang tidak aman bagi tubuh, selain juga konsentrasi bahan aktif yang tidak tepat dapat mengundang bahaya bila terkonsumsi oleh manusia. Bayclin memang tidak ditujukan untuk digunakan dalam produk pangan, sehingga dengan alasan apa pun sangatlah tidak tepat menggunakannya di dalam produk pangan sebelum diuji keamanannya.

Apakah Klorin Itu?

Klorin yang dikenal juga sebagai bertolit mempunyai formula empiris Cl2. Komponen ini terdapat di lapisan permukaan bumi dan air laut, merupakan suatu gas hijau kekuningan.Untuk kepentingan komersial klorin umumnya dikemas sebagai cairan dalam kemasan khusus bertekanan terkendali. Densitas uapnya sekitar 2.5 kali udara. Pada suhu 60 F dan tekanan atmosfir, sekitar 0.362 kg klorin dapat larut di dalam 45.4 kg air.

Jenis klorin lain yang juga cukup dikenal kegunaannya dalam keseharian adalah klorin dioksida yang mempunyai rumus empiris ClO2. Komponen yang juga berbentuk gas ini dikenal dengan nama lain seperti klorin oksida, alsida, klorin peroksida, kloroperoksil dsb. Klorin dapat terbentuk dari beberapa reaksi diantaranya reaksi potasium klorat dan asam sulfat atau klorin dan sodium klorit.

Klorin dapat ditambahkan ke dalam suatu produk melalui bentuk molekul yang lain. Pada perlakuan pemutihan pati misalnya, klorin dapat ditambahkan dalam bentuk sodium hipoklorit yang berbentuk padat. Sodium hipoklorit dengan rumus empiris ClO-Na atau NaClO dikenal juga dengan nama klorozon, garam hipoklorit atau kloropool. Khlorin juga dapat ditambahkan dalam bentuk kalsium hipoklorit dengan rumus empiris Ca(OCl)2. Molekul yang berbentuk padat ini, di Indonesia lebih dikenal dengan nama kaporit.

Penggunaan klorin dalam pangan bukan suatu hal yang asing. Selain pada kolam renang, klorinasi air merupakan kegiatan sanitasi yang sangat umum dalam berbagai industri pangan. Pada air minum (PAM), klorin banyak digunakan sebagai desinfektan mengingat klorin sangat efektif membasmi spora dan residu klorin mudah diukur, selain klorinasi air dengan gas klorin atau sodium hipoklorit adalah mudah dan murah.

Residu klor harus dapat terdeteksi untuk memastikan bahwa klorinasi telah berlangsung dengan baik. Residu klorin pun harus diukur karena residu yang terlalu tinggi dianggap membahayakan kesehatan dan juga menyebabkan korosif pada peralatan besi. Atau penyebab kebocoran pada pengalengan, sedangkan bila terlalu rendah tidak efektif sebagai desinfektan. Di Indonesia klorinasi banyak dilakukan dengan menggunakan kalsium dioksida alias kaporit.

Pada buku prinsip-prinsip kimia pangan karangan John M De Man (1999) tercantum bahwa klorin digunakan sebagai zat pemutih sekaligus pematang pada tepung gandum. Di Amerika serikat, klorin tercatat sebagai bahan tambahan pangan yang diperbolehkan. Di dalam pangan klorin dapat berfungsi sebagai pengoksidasi/preduksi, pengontrol/modifikasi pH, antimikroba atau sebagai sanitizer/fumigasi.

Penggunaan klorin sebagai bahan tambahan pangan (BTP) terbatas pada tepung-tepungan dan diatur dalam peraturan FDA 21 CFR 137.105. Jumlah limit penggunaan klorin sebagai BTP tidak lebih dari 45 ppm. Sementara di Eropa, klorin juga dikenal sebagai BTP dengan nomor E (E number) 925 yang berfungsi sebagai anti mikroba, anti kapang, pemutih, pematang dan pengoksidasi. Batas aman konsumsi setiap hari (ADI) untuk klorin tidak ada (no ADI), mungkin dikarenakan masih terjadi kontroversi dalam hal keamanannya.

Klorin dioksida juga dikenal sebagai BTP di Amerika serikat. Klorin dioksida digunakan sebagai sanitizer atau digunakan dalam fumigasi khususnya untuk produk tepung. Pengaturan klorin dioksida oleh FDA sama halnya dengan klorin.

Sementara di Eropa, klorin dioksida sebagai PBT dengan kode E 926 yang mempunyai lebih banyak fungsi dalam pangan. Selain sebagai pemutih dan pengoksidasi pada tepung, komponen ini juga digunakan sebagai pemutih pada lemak dan minyak dll, selain juga untuk purifikasi air, untuk antiseptik dan bakteriosidal serta pengontrol rasa dan bau pada air. Batas penggunaan ADI adalah 0-30 mg/kg berat badan.

Di Amerika serikat sodium hipoklorit juga dimasukkan dalam kelompok BTP, walau hanya diperbolehkan terbatas sebagai bahan pembantu pengolahan (processing aid). Kegunaannya dalam pangan sebagai pengoksidasi/pereduksi dan sanitizer/fumigasi. Penggunaan sodium hipoklorit dalam proses modifikasi pati diatur dengan peraturan 21 CFR 172.892, sedang penggunaannya pada buah dan sayur- an segar diatur dengan 21 CFR 173.315.

Batas penggunaan pada modifikasi pati dihitung sebagai klorin dengan batasan tidak lebih dari 0.055 pound klorin per pound pati kering, sedangkan sebagai bahan pembantu pengupasan buah dan sayuran batasan tidak lebih dari 0.2 persen dalam air pencuci. Di Eropa, Sodium hipoklorit tidak tercatat sebagai BTP. Menurut Winter (1999), sodium hipoklorit digunakan sebagai pengawet dalam pencucian “curd” keju cottage.

Sementara di Indonesia, menurut peraturan menkes No 722/Menkes/Per/IX/88, baik klorin maupun klorin dioksida tidak tercatat sebagai BTP dalam kelompok pemutih dan pematang tepung. Sedangkan kaporit dan sodium hipoklorit umum digunakan sebagai sanitizer dengan perannya sebagai desinfektan yang handal.

Tentang elemen klor (Cl) sendiri terutama dalam bentuk ion klorida (Cl-) dapat masuk ke dalam tubuh manusia dalam berbagai bentuk senyawa, mulai dari konsumsi garam dapur (NaCl) atau suplemen Kalsium klorida (Ca Cl2) hingga dalam bentuk asam klorida (HCl) sebagai pengontrol pH atau tetrakis (hidroksimetil) fosfonium klorida sebagai humektan, katalis dan emulsifier. Klorida merupakan elemen mineral yang berperan dalam metabolisme tubuh manusia.

Amankah?

Gas klorin dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Dalam jumlah besar (30 ppm) dapat menyebabkan batuk, sesak nafas dan iritasi pada mata. Pada kasus ekstrim, kesulitan pernafasan dapat menyebabkan mati lemas karena tercekik. Larutan klorin dapat menyebabkan kulit dan mata terbakar bila kontak langsung dengan larutan ini. Di Amerika tersedia petunjuk penanganan klorin yang aman seperti pada Chlorine Manual yang disediakan oleh Chlorine Institute, Suite 506, 2001 L. Street. N.W., Washington, DC 20036

Maurice Hanssen dan Jill Marsden dalam bukunya E for Additive (1987) menyampaikan bahwa klorin merupakan zat pengiritasi yang sangat kuat sehingga berbahaya bila dihirup.

Tepung yang diputihkan dengan klorin tidak pernah terbuktikan sebagai 100 persen aman. Proses pemutihan ini dilaporkan menurunkan mutu nutrisi tepung, terutama merusak kandungan vitamin E.

Sementara klorin yang digunakan dalam air minum sering menyebabkan keberadaan senyawa karbon tetraklorida dalam air minum tersebut, suatu kontaminan yang bersifat karsinogenik yang terbentuk selama proses produksi. Proses klorinasi terkadang juga dapat membentuk senyawa karbon siklis yang tidak diinginkan seperti toluen, xilen, stiren di dalam air minum. Senyawa-senyawa ini ini juga dicurigai sebagai karsinogen.

Klorin dioksida merupakan gas yang dapat mengiritasi saluran pernafasan, namun karena umumnya hanya digunakan sebagai bahan pembantu proses pengolahan maka residu yang tertinggal di tepung dalam jumlah kecil yang tidak membahayakan. Walau demikian sama halnya dengan klorin, pemutihan tepung dengan klorin dioksida juga tidak dapat menunjukkan keamanan 100 persen.

Pemutihan dengan komponen ini mengurangi mutu nutrisi tepung dan merusak sejumlah besar vitamin E. Klorin dioksida diizinkan digunakan untuk menggantikan nitrogen triklorida yang diketahui menyebabkan sawan pada anjing sehingga dicurigai keamanannya bagi manusia (Hassen dan Marsden, 1987).

Kalsium hipoklorit dalam “a consumer’s dictionary of food additives” yang ditulis oleh Ruth Winter (1999) dilaporkan sering menyebabkan kasus keracunan dengan terlepasnya gas klorin ketika orang mencampurkan beberapa larutan pembersih. Sama halnya dengan komponen berklorin lainnya, komponen ini juga dapat mengiritasi kulit, dan membran mukous.

Tertelannya komponen dapat menimbulkan nyeri dan inflamasi pada mulut, kerongkongan, lambung dan perut serta iritasi membran mukosa perut. Indikasi yang sama juga diperlihatkan oleh sodium hipoklorit. Klorin juga dikenal sangat mudah bereaksi dengan material organik. Klorin diketahui sangat reaktif terhadap protein namun penulis belum menemukan informasi lengkap tentang hal ini.

Masalah keamanan lain yang terkait dengan keberadaan klorin dalam proses pengolahan pangan ialah kasus terbentuknya senyawa 3-monokloro propan 1,2-diol yang lebih dikenal sebagai MCPD, suatu senyawa yang terbentuk pada proses pengolahan pangan atau pembuatan flavor pada suhu tinggi (process flavor) serta hydrolised vegetable protein.

Keberadaan senyawa yang diduga bersifat karsinogenik ini pada beberapa produk pangan seperti kecap telah menyebabkan kasus ditolaknya produk tersebut dalam perdagangan internasional. Isu tentang MCPD dan batas aman keberadaannya dalam produk pangan masih menjadi bahan perdebatan saat ini, terutama terkait dengan level residu klorin dalam air PAM di Indonesia.

Harus diakui informasi yang tertulis di sini masih sangat terbatas. Masih banyak informasi yang dapat digali. Menanggapi suatu situasi yang terkait dengan penggunaan bahan-bahan kimia yang tak lazim dalam suatu produk pangan kiranya perlu menempatkan informasi dalam bentuk utuh dan pemahaman yang memadai.

Hal ini untuk mengurangi tindakan atau penanganan yang kurang tepat sehingga merugikan banyak pihak mengingat isu menyangkut kepentingan publik. Pemahaman yang setengah-setengah akan melahirkan prasangka yang keliru dan bila pemahaman tersebut dijadikan dasar dalam penanganan masalah selanjutnya akan menuai dampak yang tidak saja merugikan yang bersangkutan tetapi juga dapat membawa korban pihak-pihak yang tak berdosa.

Penulis adalah Staf Pengajar Bagian Kimia Pangan Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB

Last modified: 15/1/07


 

100 Jam Pertama Kongres Ke-110

The Global Nexus

Christianto Wibisono

Presiden Franklin Rossevelt menciptakan istilah 100 hari pertama yang menjadi acuan semua pemimpin dunia termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kali ini, Nancy Pelossi, wanita pertama yang menjadi Speaker atau Ketua DPR AS menyatakan akan mengebut pada 100 jam pertama ia memimpin Kongres ke-110.

Tapi, Kongres yang baru dilantik hari Kamis 4 Januari ternyata baru mulai hearing hari Selasa 9 Januari untuk melaksanakan rekomendasi Komisi 911. Bulan Januari ini ada 5 masalah yang akan diputuskan yaitu kenaikan upah minimum, penelitian stem cell, negosiasi penurunan tarif obat resep, penurunan suku bunga pinjaman kuliah mahasiswa dan pengurangan subsidi untuk perusahaan minyak dan investasi energi terbarukan.

Tentu saja 5 masalah domestik itu akan “tenggelam” ditelan oleh isu terbesar bagaimana menyelesaikan perang Irak yang gagal menciptakan suatu Irak yang demokratis. Sebaliknya malah terancam perang saudara dan failed-state.

Presiden Bush dalam pidato tanggal 10 Januari malah menambah jumlah pasukan sambil me-reshuffle pejabat teras militer. Jenderal Casey dan Jenderal Abizaid diganti oleh Jenderal Petraes dan Laksamana Fallon. Direktur National Intelligence Center yang setara menteri kabinet, John Negroponte malah bersedia turun pangkat menjadi Deputy Menlu. Ia ditugasi mendekati Iran dan Syria sesuai rekomendasi Iraq Study Group. Irak memang di ambang perang saudara yang bisa mengancam seluruh Timur Tengah.

Bila Irak pecah menjadi 3, yaitu wilayah Sunni, Kurdistan dan wilayah Syiah maka sebagian penduduk Kurdi di Turki, Syria dan Iran bakal ingin bergabung menjadi Kurdistan Merdeka. Iran tentu akan membalas dengan mencaplok bagian wilayah Irak yang mayoritas penduduknya Syiah.

Sisa Irak yang dihuni kelompok Sunni akan bergabung atau menjadi klien Arab Saudi. Inilah skenario alternatif bila pasukan AS meninggalkan Irak yang akan merubah Timur Tengah menjadi Balkan, eks Yugoslavia yang lenyap berantakan.

“Money Politics”

Risiko geopolitik seperti itulah yang menjadikan Partai Demokrat dan Nancy Pelossi tidak bisa gegabah mengubah kebijakan AS secara mendadak tanpa memperhitungkan dinamika Timur Tengah yang berada di luar kendali AS.

Terobosan yang dikampanyekan Demokrat tentang penghentian praktik money politics dan pengurangan pengaruh lobby juga tidak sedrastis seperti pidato kampanye. Dalam pemantauan Centre for Responsive Politics (CRP) masyarakat AS melalui jaringan asosiasi kepentingan menyalurkan dana kampanye politik secara berimbang kepada dua partai yang berkuasa, maupun yang beroposisi.

Selama periode kampanye pemilu 2002, 2004 sampai 2006 dana yang mengalir US$ 1,7 miliar, US$ 933 juta ke Partai Republik dan US$ 782 juta ke Partai Demokrat. CRP membagi kelompok donor dalam 10 grup kelompok sektor bisnis keuangan, asuransi dan real estate merupakan sinterklas terbesar dengan donasi US$ 438 juta, US$ 187 untuk Demokrat dan US$ 248 untuk Republik.

Kelompok pengacara dan lobbyists dengan US$ 366 juta, lebih condong ke Demokrat US$ 206 juta ketimbang Republik US$ 99 juta. Kelompok bisnis retail, minuman keras dan jasa US$ 256 juta, US$ 108 untuk Demokrat dan US$ 146 untuk Republik. Tiga sektor lain di atas US$ 100 juta ialah Kesehatan US$ 195, Komunikasi elektronik US$ 131, dan Konstruksi US$ 105. Mengherankan bahwa sektor pertahanan menjadi juru kunci hanya menyumbang US$ 35 juta dengan US$ 16 untuk Demokrat dan US$ 19 untuk Republik. Tiga sektor lain ialah Agribisnis US$ 95 juta, Lingkungan dan Sumber Daya Alam US$ 93 juta serta transportasi US$ 88 juta.

Senator Hillary Clinton memegang rekor penerima dana dari 3 kelompok bisnis dengan total donasi US$ 9,5 juta. Dari sektor komunikasi elektronik yang didominasi AT & T dengan sumbangan US$ 7,4 juta, Hillary memperoleh US$ 2,4 juta.

Dari sektor pengacara dan lobbyist, National Association of Trial Lawyers menyumbang US$ 7,4 juta dan Hillary memperoleh US$ 4,3 juta. Dari US$ 6,8 juta donasi National Beer Wholesalers Association Hillary menerima US$ 2,8 juta.

Rekannya sesama Demokrat dari New York Senator Charles Schumner menduduki ranking kedua dengan dana US $ 6 juta dari US$ 10 juta donasi oleh National Association of Realtors. Senator Joe Liebermann dari Connecticut yang muncul sebagai calon independen pada pemilu 2006 setelah Demokrat menarik dukungan, memperoleh dana US$ 5,1 juta. Liebermann adalah Ketua Komisi Homeland Security.

Mantan ketua DPR dari Republik, Dennis Hastert dengan US$ 2,3 juta memang masih diatas Nancy Pelossi yang hanya mencapai US$ 750.000. Tapi setelah Nancy Pelossi jadi Ketua DPR maka jelas dana kampanye akan mulai deras mengalir.

Bersama 7 senator, Hastert menghimpun dana kampanye lebih dari US$ 2 juta. Dan 9 Senator dan 5 anggota Kongres merupakan kelompok penerima dana diatas US$ 1 juta.

Tindak Pidana

Dengan transparansi dan regulasi ketat, masih saja bisa terungkap tindak pidana dalam mekanisme lobbying dan donasi dana kampanye seperti kasus Jack Abramoff. Kongres ke-110 memang sudah menerbitkan pengetatan dan larangan bepergian bagi anggota Kongres atas undangan atau fasilitas masyarakat.

Juga tenggang waktu antara saat mantan anggota Kongres dan Senat berhenti dari jabatan untuk menjadi lobbyist diperpanjang untuk mengurangi dampak konflik kepentingan.

Tapi lobbying di Washington DC sekarang bukan hanya menjadi medan percaturan domestik AS. Kedutaan Besar negara- negara asing juga memelihara dan mengontrak kantor lobbyist untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan mereka dalam pengambilan putusan di Kongres.

Negara yang lihai bisa melakukan pancingan, dengan modal ratusan ribu dolar melakukan lobby, maka negara tersebut bisa mempengaruhi Kongres untuk menyetujui rencana bantuan ekonomi militer atau hibah bernilai jutaan dolar bahkan miliar bila tercapai suatu kondisi kemitraan strategis.

Rusia, Arab Saudi, China, Taiwan, Jepang, Israel, Korea dan India serta banyak negara telah memanfaatkan medan percaturan diplomasi yang unik ini. Indonesia tidak terkecuali seperti pernah terungkap kasus kontrak lobby sejak era reformasi dan sumbangan dana kampanye zaman Presiden Bill Clinton.

Setelah mendalami seluk- beluk lobbying di Washington maka saya berkesimpulan bahwa Indonesia perlu memahami dan menguasai seluk-beluk lobbying bila ingin memperoleh manfaat maksimalisasi hubungan bilateral RI-AS secara intangible maupun tangible.

Tanpa sarana lobby seperti yang dilakukan juga oleh banyak negara dengan hasil konkret, maka sulit mengoptimalkan percaturan diplomasi RI-AS.

Tentu saja disamping lobby, peranan lembaga pemikir (think tanks) yang secara cepat tanggap bisa ber-reaksi terhadap perkembangan global semakin relevan untuk Indonesia.

The Global Nexus yang akan digelar dalam waktu dekat ini akan menjadi lembaga think tank sekaligus lobbyist untuk mengorbitkan Indonesia di peta dunia sesuai harkat dan martabatnya sebagai nation-state terbesar ke-4 di dunia.

Sudah cukup lama kita membuang waktu untuk berwacana dan ber-retorika. Saatnya tiba untuk melakukan gebrakan nyata, substansial dan efektif untuk menempatkan Indonesia di ranking dunia.

Penulis adalah pengamat masalah internasional

Last modified: 15/1/07


 

CATATAN JAKARTA

Presiden George Bush Pantang Mundur

Sabam Siagian

Peristiwa yang dinanti-nantikan dan menjadi bahan spekulasi akhirnya berlangsung: Presiden George Bush menyampaikan pidatonya Rabu malam atau Kamis pagi WIB. Pidato itu diharapkan akan menguraikan suatu konsep kebijakan baru tentang peranan Amerika Serikat (AS) di Irak. Peranan tersebut yang menyangkut operasi militer dan telah makan korban lebih dari tiga ribu tentara AS, dan telah berlangsung hampir tiga tahun.

Pidato itu diperkirakan akan mengandung beberapa saran yang telah dikemukakan oleh Kelompok Studi Irak yang dipimpin bersama oleh mantan Menlu James Baker dan mantan anggota DPR, Lee Hamilton.

Kelompok yang dinilai berprestise tinggi menyarankan supaya pasukan AS ditarik secara bertahap mulai awal 08 dan se- cara berangsur melimpahkan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah Irak beserta aparatnya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Nuri Al-Maliki.

Pidato Presiden Bush Rabu malam itu patut ditinjau dalam kerangka hasil pemilu sela awal November lalu. Partai Demokrat sekarang dominan baik di Dewan Perwakilan Rakyat maupun di Dewan Senat. Logika politik mengatakan, ruang gerak Presiden Bush sebagai tokoh Partai Republik akan menciut sekali.

Apalagi, hasil pemilu sela awal November itu ditafsirkan sebagai pernyataan politik dari sebagian besar rakyat AS bahwa mereka telah jemu memikul beban perang Irak. Itu berarti, sudah waktunya menarik pulang pasukan-pasukan AS yang berjumlah sekira 130 ribu prajurit itu.

*

Ternyata, Presiden George Bush berpegang pada logika politiknya sendiri. Berikut ini beberapa butir penting dari pidatonya Rabu malam (Kamis pagi WIB, 11/1):

“Perlu mengadakan perubahan dalam strategik di Irak ; prioritas yang paling urgen adalah pengamanan ibu kota Baghdad dan sekitarnya seluas radius 35 km. Delapan puluh persen dari jumlah konflik berdarah terjadi di wilayah tersebut; Mulai menarik pulang pasukan AS sekarang dapat meruntuhkan pemerintah PM Maliki yang belum mantap karena terus dirongrong oleh pertikaian senjata antara pengikut Sunni dan pengikut Syiah; untuk memantapkan kondisi sekuriti di Baghdad dan sekitarnya akan dikirim tambahan pasukan sejumlah 21.500 prajurit dalam 5 brigade secara bertahap; Negara-negara Timur Tengah lainnya yang berhaluan moderat juga berkepentingan bahwa misi AS di Irak tidak boleh gagal. Menlu Condoleezza Rice ditugaskan mengunjungi Arab Saudi, Yordania, Mesir dan beberapa negara di Teluk untuk menggalang usaha bersama membantu Irak; Perang di Irak jangan dianggap sebagai konflik militer saja. Ia patut ditempatkan dalam kerangka seluruh Timur Tengah di mana suatu konfrontasi ideologis sedang berlangsung: Antara mereka yang mendukung kebebasan dan sikap moderat dan mereka yang merupakan kelompok ekstrimis yang suka membunuh mereka yang tidak bersalah dan telah menyatakan bertekad untuk menghancurkan tata gaya hidup kita; tujuan keterlibatan kita di Irak adalah menyelamatkan negara demokrasi muda”.

*

Apakah kesan-kesan yang menonjol setelah mengikuti pidato Presiden George Bush yang memaparkan suatu konsep kebijakan baru di Irak? Ia ternyata seorang pemimpin dengan beban psikologis, karena kuatir dituduh sebagai pemimpin yang lemah dan cenderung mundur menghadapi tantangan.

Ia juga tidak mau mengakui bahwa sedari mulanya keterlibatan AS di Irak dari sudut konsepsional politik dan militer sudah keliru.

Pidatonya itu juga mengungkapkan bahwa Presiden George Bush senang main poker politik. Meskipun Partai Demokrat dominan di lembaga-lembaga perwakilan dan para tokoh partai itu sudah terang-terangan menyatakan tidak setuju dengan penambahan pasukan ke Irak, Presiden Bush berspekulasi bahwa baik DPR maupun Dewan Senat tidak akan berani menghentikan anggaran untuk perang di Irak karena Partai Demokrat akan dituduh sebagai tidak loyal pada para prajurit yang telah mempertaruhkan nyawa mereka.

Namun sudah dapat diduga, sikap Presiden George Bush yang pantang mundur di Irak akan menimbulkan suasana konfrontatif baik di Dewan Perwakilan Rakyat maupun di Dewan Senat. Apalagi di kedua lembaga perwakilan itu sudah ada beberapa anggota Partai Demokrat yang menyatakan bahwa dia akan mengajukan diri sebagai calon presiden dalam pemilu awal November 08.

Sementara pengamat meragukan, apakah PM Nuri Al-Maliki dari kelompok Syiah berse- dia bekerjasama dan mampu mendukung apa yang disebut sebagai strategi baru Presiden Bush.

Startegi itu amat mengandalkan tentara Irak dan pasukan polisi Irak yang sementara ini menjalani latihan intensif dengan para instruktur AS.

Direncanakan, mereka akan melakukan patroli bersama dengan pasukan AS untuk “membersihkan” Baghdad, distrik demi distrik. Apakah PM Maliki sekali ini akan menginstruksikan pasukannya menumpas lasykar bersenjata yang merupakan pendukung Moktada al-Sadr, tokoh agama yang radikal dari kelompok Syiah?

Pengaruh politiknya juga cukup kuat, karena ada enam menteri anggota kabinet PM Maliki merupakan pendukung Mokta-da al-Sadr.

Alhasil, pidato Presiden George Bush yang menguraikan “strategi baru” di Irak mengandung elemen-elemen spekulasi yang mendekati permainan poker baik dalam menghadapi lembaga-lembaga perwakilan yang didominasi oleh Partai Demokrat, maupun dalam menangani situasi politik-militer di Irak.

Karena itu, sebaiknya Indonesia jangan terlalu berambisi untuk memainkan suatu peranan diplomasi di Irak seperti diungkapkan oleh Menlu Hassan Wirajuda Senin lalu (8/1) dalam suatu pertemuan di Deplu.

Apalagi pangkal tolaknya ialah “justru kehadiran militer AS di Irak merupakan bagian dari permasalahan”.

Pangkal tolak itu ada benarnya tapi Presiden George Bush justru memungkiri pangkal tolak demikian dengan menambahkan jumlah pasukan AS di Irak. Kita akan melihat seorang George Bush akan frustasi dan cepat melampiaskan kejengkelannya kalau spekulasinya di Irak ternyata meleset.

Sementara Partai Demokrat terus menyerangnya. Dalam suasana psikologis demikian, Indonesia harus menghindarkan diri jangan sampai menjadi sasaran dari frustasi dan kejengkelan Gedung Putih karena dianggap “sok tahu”.

Kalau hal itu sampai terjadi, maka percumalah diplomasi Istana Bogor dan Kebun Raya yang kita terapkan ketika menyambut Presiden Bush November lalu.

Penulis adalah pengamat masalah perkembangan politik internasional


Last modified: 13/1/07


 

 

Ocean Korea 21, Laut Indonesia 09

Victor PH Nikijuluw

Korea Selatan adalah salah satu negara yang cerdas memanfaatkan potensi ekonomi lautan dunia. Negara semenanjung Korea yang kira-kira 2/3 luas pulau Jawa ini menyadari bahwa sumberdaya daratan miliknya terbatas dan tidak mampu menopang ekonomi negara ini di masa depan. Bagi negara ini, masa depan ekonominya sudah dipastikan bukan di darat, tetapi di laut.

Kendati pantai yang dimilikinya hanya 2,413 km, sungguh tidak sebanding dengan panjang pantai Indonesia yang 81.000 km, tetapi pantai tersebut dimanfaatkan secara optimal sebagai landasan dan frontier untuk meraih kekayaan sumberdaya lautan dunia.

Negara ini dibatasi dan memiliki yurisdiksi laut yang tidak begitu luas yaitu Yellow Sea, Sea of Japan, dan Korean Strait masing-masing di sebelah barat, timur, dan selatan. Tetapi semangat mereka untuk memanfaatkan sumberdaya laut tidak hanya terbatas pada perairan di bawah yurisdiksinya saja. Korea Selatan boleh dikatakan merajai dunia dari sisi pemanfaatan sumberdaya dan ruang laut.

Taifun atau angin kencang yang diikuti hujan lebat dan banjir sering melanda negara ini. Gempa bumi adalah sesuatu yang umum di bagian tenggara. Hutan yang dimiliki sekitar 65 persen luas lahan dipelihara betul untuk keseimbangan alam. Lahan untuk pertanian boleh dikatakan terbatas.

Karena itu, orang Korea harus melihat laut sebagai potensi pembangunan ekonominya. Pemerintah Korea Selatan sudah memutuskan bahwa hanya melalui ekonomi dan industri berbasis kelautan mereka akan terus dapat mempertahankan posisinya sebagai negara kaya Asia dan sebagai negara maju dunia.

Pilihan Korea Selatan atas sektor kelautan sebagai pilar ekonominya di masa depan patut dijadikan insipirasi dan pelajaran bagi Indonesia agar dapat kembali mengevaluasi strate- gi pembangunan ekonominya. Sungguh sayang bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan lebih dari 17,000 pulau, dengan kekayaan biodiversitas dan mineral, serta dengan letak geografis strategisnya, sejauh ini belum memberikan perhatian serius bagi potensi ekonomi kelautan.

Tidak seperti Korea Selatan, matra darat memang sangat menguasai kebijakan dan strategi pembangunan di Indonesia. Kita memang harus belajar dari bangsa Korea.

Ocean Korea 21

Dalam publikasi resmi pemerintah Korea Selatan yang berjudul Vision and Policies for the Blue Revolution, dirumuskan Ocean Korea 21 yaitu Rencana Dasar Pembangunan Kelautan berupa rancangan komprehensif untuk membangun Korea Selatan menjadi “Marine Superpower” dunia. Karena itu maka rencangan tersebut memiliki dimensi temporal yang panjang yaitu 100 tahun, sepanjang abad 21.

Rancangan dasar tersebut dijiwai oleh Ocean Charter 2005, suatu pengakuan diri pada tahun 2005 bahwa Korea Selatan adalah suatu bangsa maritim. Ocean Charter 2005 ini secara eksplist menyatakan hal-hal berikut.

Pertama, laut adalah fondasi kehidupan dan eksistensi umat manusia serta merupakan frontir terakhir bagi manusia untuk melindungi dan membangun masa kini dan masa datang. Kedua, laut ada batu penjuru (cornerstone) untuk di atasnya dibangun kesejahteraan bangsa dan diwujudkan cita-cita dan harapan.

Karena pentingnya laut bagi kami sebagai bangsa Korea Selatan maka kami harus memanfaatkannya dengan bijaksana serta mewariskan kepada anak cucu kami supaya mereka bisa menjadi bagian dari masyarakat dunia yang sejahtera. Karena itu, sebagai suatu bangsa kami berkomitmen untuk memanfaatkan sumberdaya laut sembari menjaga keberlanjutannya.

Kami juga mengakui bahwa laut adalah kehidupan kami (our life), harapan kami (our hope), sumber kemakmuran kami (source of our prosperity), masa depan kami (our future), gerbang kami ke dunia luar (our gateway to the world), semangat bangsa kami (spirit of our nation), dan arena untuk perdamaian (sphere of peace).

Berdasarkan pengakuan yang begitu tinggi yang diberikan kepada sumberdaya lautan maka pada Ocean Korea 21 dikemukakan bahwa ekosistem lautan dilindungi dan dipelihara serta sumberdayanya dimanfaatkan dengan cara yang ramah lingkungan.

Dikemukakan juga bahwa demi kemakmuran maka dikembangkan iptek kelautan yang kreatif serta didorong pengembangan industri kelautan yang menghasilkan nilai tambah tinggi.

Demi masa depan yang penuh persaingan global maka kapabilitas serta keahlian dalam bidang kelautan dipelihara dan akan secara konsisten dikembangkan, kedaulatan dan keamanan ditingkatkan, sementara aspirasi masyarakat tentang kelautan diberi peluang untuk diaktualisasikan.

Karena laut adalah semangat bangsa maka semangat tersebut terus dipromosikan sambil menciptakan budaya laut yang baru (new ocean culture). Laut juga dijadikan wahana untuk membangun semangat kebersamaan internasional melalui pemanfaatan bersama secara damai.

Dalam wujud nyata, Ocean Korea 21 fokus pada pembangunan infrastukrtur pelabuhan secara besar-besaran. Targetnya yaitu kota pelabuhan seperti Busan, Masan, Ulsan, Incheon, dan Gwangyan menjadi pusat pelayanan dunia dalam hal transportasi laut, pusat logistik, serta pusat industri berbasis kelautan dan perikanan. Sejalan dengan itu, industri pembuatan kapal dan docking dikembangkan untuk melayani seluruh jenis kapal.

Dalam bidang pemanfaatan sumberdaya hayati, fokus tidak hanya pada penangkapan ikan baik di laut nasional serta di laut internasional tetapi juga dalam bidang pengembangan industri bioteknologi kelautan khususnya dalam menciptakan produk bernilai tambah tinggi.

Melalui industri ini, Korea Selatan ingin menjadi penghasil produk pangan dan obat-obatan nomor satu dunia, diprediksi mulai diwujudkan pada tahun 2013.

Melalui Ocean Korean 21 juga, wisata bahari dikembangkan di 3,579 pulau kecil yang terletak di sepanjang semenanjung pesisir Korea. Upaya yang serius diarahkan juga untuk memanfaatkan sumberdaya mineral laut dalam (deep sea mineral) yang memang tidak ditemukan di darat serta pengembangan energi bersih (clean energy) yang berasal gelombang dan konversi suhu permukaan air.

Dari sisi kelembagaan, sejak tahun 1996 pemerintah Korea Selatan sudah memiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian ini dibentuk melalui proses penyatuan 13 lembaga pemerintah. Sekarang ini, kementerian tersebut memiliki 10 lembaga setingkat direktorat jenderal dan 19 organisasi subsider yang independen. Melalui kementerian ini maka revolusi biru abad 21 diprediksi akan secara gemilang dicapai Korea Selatan.

Laut Indonesia 09

Indonesia sesungguhnya lebih beruntung dari Korea Selatan dalam hal potensi kelautan. Selain lebih luas kawasan laut dan pantai yang mengandung berbagai sumberdaya hayati dan non-hayati, Indonesia juga memiliki akses yang lebih dekat ke perairan internasional.

Karena itu selayaknya pembangunan kelautan lebih berkembang di Indonesia dari pada Korea Selatan. Namun sayang, faktanya sangat lain. Pembangunan kelautan belum begi- tu mendapat perhatian di negeri ini.

Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang merupakan titik awal sejarah bangsa Indonesia yang memandang pulau dan laut sebagai suatu kesatuan politik yang bernama wilayah Indonesia ternyata tidak disertai dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Lebih dari 40 tahun, sumberdaya keluatan Indonesia yang begitu besar jumlahnya tidak secara sistematis dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa. Ironisnya, justru bangsa lain yang memanfaatkan sumberdaya tersebut.

Hanya sejak awal era reformasi, sumberdaya kelautan ini mulai dilihat sebagai suatu alternatif pembangunan ekonomi, ketika pemerintahan Abdurrahman Wahid membuat terobosan dengan membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan.

Saat ini di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota, sektor kelautan dan perikanan sudah mendapat tempat penting, setidaknya dengan adanya slogan bahwa laut adalah sektor unggulan daerah.

Kendati demikian, secara nasional pemahaman dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap laut dan sumberdayanya masih sangat dangkal.

Superstruktur politik belum melihat infiltrasi nelayan asing, pendudukan pulau perbatasan oleh tetangga, ekspor pasir yang merusak ekosistem pulau dan memperbesar wilayah tetangga, serta dominasi cargo dan pelayaran asing sebagai suatu ancaman serius.

Prihatin memang karena bagi bangsa ini, laut belum diakui sebagai kehidupan, harapan, sumber kemakmuran, gerbang ke dunia luar, semangat bang- sa, dan arena mewujudkan perdamaian.

Namun yang lebih memprihatinkan lagi yaitu pada tahun 2009 nanti Departemen Kelautan dan Perikanan akan dibubarkan, menurut Rancangan Undang-Undang tentang Kementrian Negara yang diusulkan DPR ke pemerintah.

Bila itu terjadi, kiamat bagi laut Indonesia. Sumberdaya terakhir yang masih dimiliki ini ternyata diabaikan. Bukti bahwa bangsa ini memang sangat tidak cerdas untuk menyadari bahwa Tuhan mentakdirkannya sebagai negara kepulauan.

Penulis adalah Ph.D in Resource Economics Dosen Pasca Sarjana, IPB-Bogor

Last modified: 9/1/07


 

 

Menuju Sistem Proporsional (Setengah) Terbuka

Muhtadin AR

Wacana penghapusan nomor urut dalam pemilu legislatif yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata mendapat reaksi beragam. Para aktivis LSM yang selama ini berkecimpung dalam proses demokratisasi sangat setuju dengan usulan tersebut. Tetapi partai-partai secara terang-terangan menolaknya.

Penolakan dari partai-partai ini sepenuhnya bisa dipahami, karena dari 550 anggota DPR sekarang, hanya dua orang yang memenuhi kualifikasi UU pemilu, yakni Hidayat Nur Wahid (PKS) dan Saleh Djasit (Partai Golkar). Selebihnya, 99,64 persen atau 548 anggota DPR lainnya adalah kumpulan orang- orang yang berlindung di balik kekuasaan partai politik.

Seperti diketahui, bahwa sistem yang digunakan dalam Pemilu 2004 lalu sesuai UU No 12 tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1 adalah proporsional terbuka. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.

Pada awalnya, sistem ini sebenarnya ingin memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menentukan wakilnya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Atau dengan bahasa lain, stigma pemilu legislatif yang sering disebut dengan “membeli kucing dalam karung” pun coba dihilangkan.

Namun setelah menelaah pasal-pasal berikutnya, sistem proporsional terbuka ini ternyata tidak pernah ada. Proporsional terbuka yang pada hakikatnya tidak hanya sekedar mencantumkan daftar caleg, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peraih suara terbanyak, ternyata sulit diwujudkan karena eksekusi terakhir pada akhirnya juga dikembalikan pada kekuasaan partai politik.

Ini bisa kita lihat dari pasal tentang sah tidaknya surat suara, dan pasal tentang ketentuan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Tentang sahnya surat suara, Pasal 84 Ayat 1 disebutkan: pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar partai politik peserta pemilu dan mencoblos satu calon di bawah tanda gambar partai politik peserta pemilu dalam surat suara.

Sementara tentang BPP Pasal 107 Ayat 2 poin b disebutkan: “Nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan”.

Pertentangan antarpasal ini jelas mengebiri kepentingan masyarakat karena pilihan langsungnya kemudian diperhadapkan dengan kebijakan partai politik. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan pilihan secara langsung juga tidak bermakna apa-apa karena eksekusi terakhir ada di tangan partai politik.

Sekedar ilustrasi, kasus caleg Nurul Arifin yang maju dari daerah pemilihan Jawa Barat VI (Karawang Purwakarta) mungkin bisa dijadikan contoh hilangnya substansi proporsional terbuka. Artis yang maju dengan nomor urut 3 ini mendapat 86.576 suara.

Sementara nomor urut 1 dan 2 Ade Komaruddin dan Wasma Prayitno hanya mendapat 60.064 suara, dan 78.513 suara. Namun, karena suara Nurul tak mencapai BPP sebesar 239.355, maka jatah dua kursi yang didapat Partai Golkar di DP tersebut, diberikan pada Ade dan Wasma meskipun suaranya di bawah sang artis.

Kualitas dan Popularitas

Sekilas, gagasan penghapusan nomor urut ini memang hanya akan menguntungkan tokoh-tokoh publik yang memiliki popularitas. Sementara kader-kader lain seperti dinafikan keberadaannya karena sepak terjangnya memang tidak pernah terpublikasikan secara luas di masyarakat.

Namun bila dicermati secara saksama, gagasan ini justru memuat pesan yang sebaliknya. Gagasan ini sesungguhnya merupakan momentum untuk menilai seberapa dekat seorang caleg dengan masyarakat dan wilayah geografisnya.

Dengan mengambil hukum pasar, menyerahkan pilihan sepenuhnya pada masyarakat, seorang caleg ditantang apakah dia pantas mewakili masyarakatnya atau tidak. Apakah dia cukup mengenal kebutuhan dan karakter masyarakat pendukungnya atau tidak. Juga apakah dia mengetahui kebutuhan daerah pemilihannya atau tidak.

Hal demikian karena sistem ini mengandaikan munculnya perpaduan antara kualitas dan popularitas yang harus dimiliki oleh caleg. Seorang caleg tidak hanya dituntut populer, tetapi juga memiliki kapasitas yang memadai untuk menyelesaikan problem yang sedang dihadapi konstituennya.

Caleg populer bukanlah seorang selebritis yang wajahnya sering menghiasi layar televisi, juga bukan orang yang pintar berorasi. Tetapi adalah orang- orang yang memiliki kedekatan dengan masyarakatnya.

Kelebihan dari sistem ini juga untuk menghentikan fenomena caleg “drop-dropan” dari Jakarta, serta caleg paketan dari partai politik, seperti yang terjadi dalam pemilu-pemilu sebelumnya, karena secara otomatis dia akan berhadapan secara fair dengan tokoh-tokoh lokal yang kesehariannya hidup di tengah-tengah masyarakat.

Memang untuk mendapatkan batasan BPP, atau sekitar 200 – 400 ribu suara untuk Pulau Jawa, dan 100 – 200 ribu suara untuk luar Pulau Jawa bukanlah pekerjaan mudah. Ia butuh pikiran dan kerja keras serta biaya yang tidak sedikit. Namun ketika suara terbanyak dikembalikan pada mekanisme nomor urut karena tidak memenuhi BPP, ini sama halnya dengan menghilangkan mandat masyarakat.

Karena itu, yang pertama harus diubah untuk mewujudkan sistem ini di samping menghilangkan nomor urut adalah merasionalkan angka minimal BPP. Menurut hemat saya, suara yang paling realistis untuk seorang caleg adalah 30 persen dari BPP sebelumnya, atau sekitar 140 ribu suara untuk Pulau Jawa dan 60 ribu untuk luar Pulau Jawa. Dan kedua dengan cara mengurangi dominasi partai sebagai eksekutor jadi tidaknya seorang caleg menjadi anggota legislatif.

Memupuk Harapan

Munculnya wakil-wakil rakyat yang mengerti problem konstituennya sekarang ini bukanlah kebutuhan, tetapi merupakan keharusan. Meningkatnya jumlah penduduk miskin, dari 15,97 persen (35,10 juta) di tahun 2005 menjadi 17,75 (39,05 juta) di tahun 2006, antara lain karena para wakil rakyat memang tidak pernah memperhatikan nasibnya. Melonjaknya harga BBM adalah bukti bahwa para wakil rakyat kita ini memang sama sekali tidak peduli dengan nasib rakyat yang diwakilinya.

Namun dengan gagasan dihapuskannya nomor urut yang berarti hanya wakil terbaik- lah yang akan menjadi wakil rakyat, kita pun menjadi optimis. Harapan terhadap munculnya masa depan yang lebih baik yang selama ini sirna, kembali tumbuh.

Gagasan ini sudah barang tentu akan mendapatkan wakil-wakil yang berkualitas, wakil rakyat yang benar-benar bisa mewakili kepentingan rakyat.

Kita sudah bosan dengan wakil rakyat yang pekerjaannya hanya duduk manis, membaca koran, menjadi makelar politik, (pura-pura) interupsi, dan sesekali berkelahi atau main perempuan.

Harus diakui, karena fanatisme masyarakat pada partai sudah terbentuk sedemikian rupa, sehingga pada saat pencoblosan berlangsung mereka tidak lagi mempedulikan siapa caleg yang ada di dalamnya, termasuk nomor urutnya.

Namun jangan sampai hal ini justru menjadi “kunci” yang selalu dimanfaatkan oleh partai itu sendiri. Masyarakat memang tidak mengerti lika-liku dan manuver politik yang dilakukan oleh partai. Tapi terus membodohi dan memanfaatkan ketidakmengertian masyarakat, adalah tindakan yang tidak elegan.

Dan semua itu hanya bisa kita dapati kalau undang-undang yang mengatur mekanisme mendapatkan wakil rakyat, diubah. Dengan perubahan undang- undang, kita optimis akan mendapatkan wakil-wakil rakyat yang bisa menyelesaikan masalah dengan elegan.

Dan itu berarti undang-undang yang dihasilkannya juga akan semakin berkualitas. Dan dengan undang-undang yang baik serta pelaksana yang jujur, dan bertanggung jawab, terwujudnya negara sejahtera hanyalah persoalan waktu.

Terakhir, gagasan ini sekaligus seleksi alam bagi para caleg yang memiliki kebiasaan kurang baik, suka berfoya-foya, main ke diskotek, dan suka membohongi rakyat.

Dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk menentukan wakil-wakilnya sendiri, kita berharap bisa memiliki wakil-wakil rakyat yang berpikir maju, dan kebijakannya selalu berpijak pada kepentingan masyarakat, dalam arti yang sesungguhnya.

Penulis adalah trainer Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jakarta

Last modified: 12/1/07


 

Diskusi Panel

Taufiq Effendi

Di suatu malam, saya menonton sebuah acara berbentuk diskusi panel yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi. Temanya tentang “Aa Gym menikah lagi.” Tulisan ini sama sekali tidak bermaksud nimbrung mengomentari pro kontra pernikahan itu dikarenakan sudah sangat banyak yang memberikan pendapat. Di sini saya hanya ingin menggambarkan makna tersirat di balik acara tersebut.

Acara tersebut tersaji seru! Iya, acara itu sangat seru, tetapi lebih tepat kalau saya katakan seram lagi menggemaskan. Pasalnya, diskusi itu lebih beraroma adu hebat, adu kepintaran, adu argumen, dan adu-adu yang lain daripada mendudukkan persoalan yang sebenarnya untuk kemudian dicarikan solusi pemecahannya.

Menariknya lagi, sang presenter kelihatan begitu puas karena mampu mengantarkan diskusi ke suasana panas menegangkan. Begitu acara itu selesai, presenter lalu masuk kamar ganti untuk membersihkan make-upnya, sembari berujar, “hebat ya gua!” Dia memang lihai “mengadu” para narasumber termasuk mengadu emosi pemirsa, sampai akhirnya masing-masing “berantem” dan menyisakan onggokan ketidakpuasan, bahkan dendam.

Atas tayangan itu, ada sesuatu yang paradoks tengah terjadi. Paradoks yang pertama adalah sebagian kita senang dengan perbedaan yang tidak ada titik temunya sampai akhirnya menuai benih-benih ketidakmesraan. Sedangkan paradoks yang kedua adalah sebagian kita masih ada yang bahagia melihat orang lain menderita, dan menderita ketika melihat orang lain bahagia. Jadi, harap dimaklumi jika rating tayangan infotainment yang mengorek masalah-masalah pribadi orang terus meningkat di berbagai stasiun televisi.

Pertanyaannya adalah, apakah hidup seperti ini sehat? Pasti Anda semua sudah punya jawaban.

Mengelola Perbedaan

Perbedaan merupakan sunatullah dan bagian dari sesuatu yang sangat azali. Oleh sebab itu perbedaan tidak perlu dihilangkan tetapi dikelola secara apik. Dengan kalimat lain, yang dibutuhkan adalah pengelolaan terhadap perbedaan itu hingga dicapai bentuk pola kerja sinergis fungsional, dimana masing-masing pihak dapat berperan maksimal sesuai kemampuan fungsinya.

Gambarannya persis sebuah mobil yang di dalamnya ada sekrup, setir, roda, spion, dan lain-lain. Masing-masing komponen menjalankan fungsinya sebagai sebuah sistem dalam rangka menjalankan mobil secara sempurna.

Perbedaan adalah bagian dari identitas seseorang, golongan, ataupun kelompok. Indonesia punya pengalaman menarik tentang pengelolaan perbedaan ini. Pada masa Orba, perbedaan dianggap tabu.

Selama kurun waktu 32 tahun perbedaan nyaris tidak dimunculkan ke permukaan. Semuanya seolah seragam dan kompak, seperti koor sebuah lagu. Tapi apa lacur, perbedaan itu tetap saja tidak dapat dihilangkan. Akhirnya, perbedaan itu tumbuh seperti bisul yang akhirnya pecah menyemburkan nanah; kekuasaan Pak Harto berakhir yang dibarengi dengan berbagai kerusuhan dan huru-hara.

Sudah tentu pengalaman pahit ini tidak perlu diulang. Pekerjaannya tinggal bagaimana kita mengelola perbedaan itu agar menjadi sebuah sistem yang mampu menggerakkan cita-cita berbangsa dan bernegara kita.

Di sinilah letak makna penting Bhineka Tunggal Ika, yaitu menghormati perbedaan untuk kesatuan. Seorang yang doyan pedas tidak bisa dipaksa menjadi doyan manis.

Socrates selalu bilang, “Saya menghargai hak Anda bicara dan berpendapat, hak Anda mengemukakan suatu saran atau pikiran, meskipun saya tidak setuju.” Demokrasi jelas aturan mainnya, ada “empan papan,” tidak memaksakan pendapat atau kehendak. Bebas bicara dan berpendapat tetapi tentu saja jangan memaksakan kehendak ataupun pendapat.

Tetapi, lagi-lagi kita atau sebagian kita masih terjebak dalam keasyikan perbedaan dan mempertajam perbedaan. Mestinya, yang dikedepankan bukanlah perbedaan itu sendiri tetapi dicari persamaannya.

Disebabkan oleh kebiasaan mencari perbedaan itulah, maka rasionalisasi dan pembenaran atas suatu tindakan kerap dilakukan. Akhirnya, cara berpikirnya menjadi sepotong-sepotong tidak komprehensif. Yang penting menguntungkan! Barangkali inilah bagian dari bentuk penerapan yang tidak tepat atas pandangan Jurgen Hubermas, seorang filsuf Jerman, yang mengatakan bahwa knowledge is power.

Berpikir Komprehensif

Pada panel itu, ada yang mewakili agama (Islam), ada yang mewakili HAM, mewakili gender, serta ada pula yang mewakili birokrasi. Namun demikian, diskusi tersebut kelihatannya terjebak (maaf) dalam debat kusir karena masing-masing mempertahankan pendapatnya meskipun kurang argumentatif.

Contoh, yang mewakili HAM bilang bahwa poligami itu bertentangan dengan HAM karena masa hanya laki-laki saja yang boleh kawin lagi. Perempuan kan punya hak yang sama, toh antara laki-laki dan perempuan sama-sama manusia?! Kalau laki-laki boleh memiliki lebih dari satu istri, maka perempuan juga punya hak dong untuk kawin lagi.

Sementara pihak yang mewakili agama berpendapat lain. Menurutnya, meskipun manusia itu dilahirkan sama, tetapi mereka punya takdir yang berbeda-beda. Ada yang gendut, kurus, ada yang cukup bini satu, ada juga yang tidak cukup.

Untuk yang tidak cukup satu istri, maka lebih baik kawin lagi daripada berzinah. Sementara panelis dari pihak yang mewakili gender dan birokrasi juga ikut nimbrung ngotot berdasarkan argumennya masing- masing.

Terus terang saya bingung dengan diskusi itu. Tetapi barangkali memang acara itu dibuat untuk membingungkan orang. Di tengah kebingungan saat menonton layar kaca itu, saya tidak sadar kalau ternyata ada kawan saya di samping yang ikut nonton. Dia memang selalu muncul di saat kegalauan menghampiri saya.

“Bingung kan?” katanya tiba-tiba setengah meledek. Sambil menatap saya tajam, dia bilang, “Ini terjadi karena kalian bernafsu mempertemukan sesuatu yang tidak mungkin bertemu diakibatkan oleh cara ber- pikir yang tidak komprehensif. Kalian tidak berpikir holistik tetapi sangat partial demi memuaskan hati sendiri atas nama orang lain. Kalian juga tidak pernah berpikir jujur tetapi suka mengorek-orek kelemahan orang lain dan tidak menya- da ri kesalahan sendiri dan suka mengingat-ingat dosa-dosa orang lain, tapi lupa akan dosa sendiri. Saya hanya kasihan sama bangsa ini. Proses pembodohan terus berlangsung. Orang-orang tidak tahu tapi tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Ngomong seperti seorang pakar yang paling jago. Kalian juga mencoba melawan takdir dengan pikiran yang dangkal. Coba lihat manusia itu ada yang pendek ada yang jangkung, ada yang kurus dan ada yang gendut, ada yang nyakil dan ada juga yang monyong. Apakah ada yang salah? Tidak ada. Yang salah adalah cara berpikirnya, yaitu tidak utuh!”

Dia terus menatap saya tajam seolah sedang mendapati sesuatu yang salah pada diri saya. Sambil terus menatap, dia kembali menceramahi saya memberikan contoh, “Si A yang tinggi badannya 130 cm mau melamar jadi tentara. Padahal untuk menjadi tentara disyaratkan tinggi minimal 170 cm.

Apakah kalau A ditolak lamarannya dapat dikategorikan tentara melanggar HAM? Jika si A menjadi tentara, maka dia harus berpakaian seragam. Kalau mau bebas ya jangan jadi tentara. Di sini tidak ada urusannya dengan agama ataupun HAM.

Dia baru berurusan dengan agama dan atau HAM jika dia tidak beragama dan atau menjadi tentara yang suka ngamuk, suka merusak, suka memaksakan kehendak, dan lain-lain, yang sifatnya mencederai hak manusia.

Jadi, agama, HAM, gender, birokrasi, dan lain sebagainya punya platform-nya sendiri-sendiri dan tidak boleh dicampurbaurkan. Tidak apa barangkali kalau pencampuran itu terjadi karena ketidaktahuan. Yang berbahaya adalah kalau pencampuran itu dibuat secara sengaja demi keuntungan-keuntungan jangka pendek. Tau ah…, Kamu pikir aja sendiri! “

Tiba-tiba kawan saya menghilang entah kemana. Kursi di samping saya kembali kosong, dan seketika itu harum bunga kamboja dan dupa mewangi pekat di kursi yang tadi ditempatinya. Suara burung gagak hitam dan burung hantu menyusul bersahutan…….

Entah kemana lagi kawan saya itu pergi. Saya bingung atas pandangan-pandangannya.

Lalu saya berpikir, “benar juga.” Alangkah baiknya apabila acara diskusi dan acara-acara semisal ditata dengan lebih apik serta lebih bertanggung jawab. Misalnya tentang topik yang sama tetapi yang bicara ada dokter dari segi medis, kemudian psikolog dari segi kejiwaan, seorang sosiolog dari segi kemasyarakatan, dan mungkin juga didatangkan ahli antropologi, ahli ethnologi.

Dengan demikian akan didapat kedalaman pemahaman dalam diskusi, di samping juga memberikan dampak pendidikan dan pencerdasan.

Diskusi atau acara serupa bertujuan bukan untuk perdebatan, melainkan pemahaman dan dilaksanakan. Tetapi kalau motifnya untuk sesuatu yang lain, misalnya hanya untuk tontonan semata, maka tidak salah kalau acara-acara tersebut dikemas sebegitu rupa yang penting banyak pembelinya.

Tetapi yang perlu diingat hal seperti ini akan membuat kita terjerembab dalam kedunguan dan kemalasan berpikir. Akhirnya, orang lain menonton kita dan berkata, “Lihat pesta pembodohan dan mempermalukan sedang berlangsung dengan ceria di negeri ini!”

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Last modified: 8/1/07


 

Musibah dan Kematian

Tjipta Lesmana

Terhadap musibah dan bencana yang tiada henti-hentinya menimpa Indonesia selama dua tahun terakhir, sikap masyarakat kita tampaknya terpecah tiga. Kelompok pertama berpendapat semua ini pertanda pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak “direstui” oleh Sang Pencipta.

Buktinya, hanya sesaat setelah Yudhoyono dilantik MPR sebagai Presiden pada 20 Oktober 2004, rombongannya yang mau melintas jalan tol telah mengakibatkan kecelakaan beruntun dan menewaskan beberapa orang. Kecelakan di tol itu diyakini sebagai “tanda sial” bagi perjalanan pemerintahannya.

Kelompok kedua mungkin bisa diwakili oleh pandangan Prof Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muhammidiyah. Ucapkanlah “Innaa lillaahi waa innaa ilaihi raaji’uun” setiap kali kita menghadapi musibah yang menelan korban manusia.

Kita hanya bisa berpasrah dan mengakui bahwa manusia memang berasal dari Allah dan kepada Allah juga kita kembali. Secara tidak langsung Din mengingatkan kita semua agar tidak berpikir macam-macam menyikapi musibah. Allah punya maksud yang tidak mungkin diketahui oleh manusia.

Sikap ketiga adalah kombinasi sikap pertama dan kedua. Tuhan murka kepada bangsa kita, karena kita kualat atau murtad. Kita merusak sendiri alam ciptaanNya dan sering angkuh sehingga Tuhan Murka. Murka Tuhan bisa dimanifestasikan dengan berbagai jalan, antara lain dengan mendatangkan bencana dan musibah. Oleh sebab itu, kecelakaan demi kecelakaan merupakan peringatan Tuhan kepada kita agar segera kembali ke jalanNya.

Kematian sejak ribuan tahun yang silam sudah diakui sebagai salah satu misteri besar yang tidak bisa dipahami manusia -termasuk para rohaniawan dan filsuf- secara tuntas. Maksimal yang bisa kita lakukan hanyalah “meraba-raba” atau menduga apa kira-kira pesan yang hendak disampaikan oleh Sang Pencipta.

Seorang pria, misalnya, tiba-tiba kehilangan isteri yang dicintainya karena “mendadak”dipanggil Tuhan. “Mengapa bukan saya yang dipanggil, isteri saya itu rajin sembahyang, sedang saya penuh dosa?” protes lelaki itu.

Mendapat pertanyaan seperti itu, seorang pastor menjawab: “Tuhan pasti punya maksud yang tidak kita ketahui. Mungkin isteri Anda dipanggil karena begitu besar cinta Tuhan padanya, supaya ia tidak tercemar oleh lingkungannya yang kotor itu…”

Seorang biksu bercerita kepada saya. Suatu hari ia mau pergi ke Bandung dengan bus. Sesampai di Terminal Pulogadung, bus baru saja bergerak. Ia kejar, tapi tidak berhasil. Dengan kesal ia menunggu bus berikutnya. Sore hari biksu memperoleh kabar bahwa bus yang mestinya ia tumpangi mengalami kecelakaan dan masuk jurang. Semua penumpangnya tewas….

Terhadap kisah nyata ini, kita mungkin akan berpendapat: “Tuhan mengasihi biksu itu, sebab sang biksu masih mengemban tugas-tugas dari Tuhan.”
Lalu, siapa yang berani mengatakan bahwa Tuhan telah memalingkan mukanya dari orang- orang yang menjadi korban kecelakaan bus yang fatal itu? Sama halnya dengan kematian, musibah pun kerap sebuah misteri.

Ambil contoh tsunami di Aceh dua tahun lalu. Apa maknanya? Kenapa tiba-tiba Tuhan mengirim bencana alam yang begitu dahsyat sehingga ratusan ribu manusia tewas? Ada sekelompok orang yang percaya bahwa tsunami diciptakan untuk menyadarkan para pemimpin Indonesia dan GAM untuk mengakhiri perang di Aceh.

Buktinya, perang di Aceh berhenti -didahului oleh MOU Helsinki- tidak lama setelah tsunami. In contrario, peperangan di Aceh mungkin akan semakin ganas jika tidak ada tsunami.

Kesalahan Manusia

Lalu, apakah kecelakaan pesawat Adam Air dan musibah KM Senopati Nusantara juga “ciptaan” Tuhan? Ada orang yang menyatakan, jangan bawa-bawa nama Tuhan. Faktor human error dan keangkuhan manusia pasti mencolok dalam kedua kecelakaan ini. Misalnya, pesawat yang kurang dilengkapi peralatan yang minimal, atau radar di Cengkareng yang tidak berfungsi.

Kapal yang sarat penumpang; atau surat layak berlayar yang bisa diterbitkan instansi berwenang karena disuap dan lain sebagainya. Dalam banjir banding yang menghantam salah satu daerah di Aceh Utara, terlihat ratusan kayu gelondongan yang terbawa arus deras dan menghantam rumah-rumah serta penduduk. Salah kita sendiri karena membiarkan para pelaku illegal logging membabat gundul hutan-hutan.

Tapi, bagaimana dengan cerita seputar korban yang raib/ mati? Dua orang korban “tragedi Adam Air” adalah lulusan Akademi Kepolisian RI (Akpol) yang baru diwisuda Desember 2006. Mereka berangkat dari Surabaya ke Manado karena ditugaskan oleh pimpinan.

Ternyata, belum sempat tugas perdana itu dijalankan,
mereka sudah dipanggil oleh Sang Pencipta. Kenapa pimpinan tidak menugaskan mereka di Jawa atau Sumatera, misalnya? Kenapa ke Manado dan naik pesawat pas yang mengalami naas itu? Que sera sera, kata petuah orang Barat yang kemudian dijadikan judul lagu melankolik.
Sepasang suami-isteri baru saja menikahkan puteri mereka di Surabaya. Rencananya, dari Surabaya mereka mau kembali ke Manado untuk menyelenggarakan pesta serupa.

Mestinya mereka terbang dengan Adam Air hari Selasa, 2 Januari. Tapi, Minggu 31 Desember diperoleh kabar bahwa kakak sang suami meninggal.
Maka, mereka minta agar pemakaman ditunda menunggu kedatangannya. Jadilah, rombongan terdiri atas 6 orang itu -suami, isteri, tiga anaknya dan seorang menantu- terbang pada 1 Januari pagi, pas hari naas buat pesawat yang membawa 102 penumpang tersebut.

KM Senopati dihantam ombak besar dan tenggelam ketika berlayar dari Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Tanjung Emas (Semarang). Salah satu ABK (Anak Buah Kapal) yang turut tewas, hari itu sebetulnya sedang off. Tapi, oleh pimpinan ia diminta menggantikan ABK yang hari itu tidak bisa bertugas karena sakit. Apakah Anda akan mengatakan ABK yang mestinya bertugas hari itu “telah diselamatkan oleh Tuhan”?

Sudah takdir atau suratan, kilah kita sebagai umat beragama. Tapi, orang-orang atheis menyerang orang-orang beragama dengan tudingan bahwa Tuhan
hanya dijadikan kambing-hitam dari ketidakberdayaan manusia. Sebagai manusia siapa pun kerap “memprotes” Tuhan ketika maut sekonyong-konyong menyambar orang yang paling kita kasihi.

Perpisahan, apalagi perpisahan abadi, selalu ditangisi manusia. Bagi yang ditinggalkan, rasa sedih itu bukan main dalamnya. Tapi, bagaimana bagi orang yang meninggalkan kita? Hal ini, tampaknya, tergantung apa definisi Anda tentang ke- matian.

Tubuh dan Roh

Bagi Socrates, kematian sesungguhnya suatu berkah (blessing). Kenapa mesti ditangisi? Pertama, death is nothing and has no perception of anything, Mati berarti tidur selama-lamanya tanpa mimpi (dreamless sleep). Bukankah ini suatu kenikmatan, karena Anda tidak lagi dibebankan oleh tetek-bengek urusan duniawi?

Kedua, mati berarti relokasi roh dari dunia ini ke dunia lain. Socrates percaya pada pemahaman yang kedua. Manusia hidup terdiri atas tubuh (jasad) dan roh, tulis Socrates. Ketika ia mati, yang mati adalah tubuhnya, jasadnya (“sebab engkau
debu dan engkau kembali menjadi debu”, Kejadian 3:19); sedang rohnya tetap hidup.

Karena keyakinannya itu, Socrates sama sekali tidak sedih, bahkan merasa senang, ketika eksekusi mati atas dirinya segera dijalankan. Ia malah menyuruh teman-temannya supaya memberitahukan pihak penjara untuk secepatnya melaksanakan eksekusi.

Melalui kematian, ia yakin bisa bertemu dan berfilsafat kembali dengan orang-orang yang dikaguminya yang sudah mati lebih dulu. Murid Socrates, Plato, kemudian mengembangkan konsep kematian Socrates dengan membuktikan bahwa roh sesungguhnya immortal, abadi sifatnya.

Jika konsep kematian ini yang kita anut, maka orang yang tewas tergilas kereta api, atau hancur berkeping-keping tubuhnya di laut setelah pesawat terbang yang ditumpanginya meledak, atau dibacok perampok sadis, sesungguhnya, hanya merasa sakit beberapa detik.

Setelah itu, rohnya secara instan ke luar dari jasad dan terbang menemui, atau mungkin, dijemput oleh orang-orang yang
dikasihinya. Akhirnya, kebahagiaan abadi yang diperolehnya.
Pada zaman Socrates dan Plato, manusia belum mengenal agama. Yang ada hanyalah kepercayaan pada dewa-dewa atau mistik. Setelah agama muncul, manusia diajarkan bahwa roh milik Sang Pencipta.

(“Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya”, Kejadian 2:7). Oleh sebab itu, yang berhak mengambil roh tadi hanya Sang Pencipta. Bagaimana “nasib” selanjutnya roh tergantung bagaimana perilakunya selama hidup di dunia.

Dan apa sebab roh dicabut dari jasad seseorang? Hanya Tuhan juga yang tahu. Manusia takkan pernah tahu. Kalau manusia tahu segalanya, apa beda manusia dengan Tuhan? Que sera sera.

Maka, hiduplah seoptimal mungkin sesuai pedoman Sang Pencipta. Dengan demikian, hidup atau mati sama saja. Dengan kematian, mungkin kita lebih bahagia di alam sana; sementara kesedihan yang dialami mereka yang ditinggalkan takkan lama!

Namun, pemahaman kematian ala Socrates seperti itu tidak menghapus kewajiban kita untuk menghukum siapa saja yang mempermainkan alam atau sengaja atau lalai mencelakakan orang banyak.

Maka, jika terbukti bahwa KM Senopati Nusantara yang tenggelam sebenarnya tidak layak beroperasi, atau sejumlah peralatan penting pesawat Adam Air yang naas ternyata tidak berfungsi. Terhadap mereka yang bertanggung jawab harus dihukum seberat-beratnya.

Penulis adalah pengajar di Uni versitas Pelita Harapan

Last modified: 11/1/07


 


The Global Nexus

Palestina Lebih Prioritas daripada RI

Christianto Wibisono

Pada 15 Desember 2006 Or- ganization of Economic Cooperation and Development (OECD) mengumumkan ranking prioritas bantuan luar negeri AS ke Dunia Ketiga.

Diluar Irak dan Afghanistan, Indonesia masuk sebagai juru kunci dari 10 besar. Dan yang mengejutkan, Palestina di nomor 9 memperoleh bantuan US$ 180 juta. Sedang Indonesia hanya US$ 161 juta.

Karena penduduk Indonesia lebih dari 220 juta, maka jelas per kapita bantuan AS ke Palestina jauh berlipat ganda dibanding Indonesia.

Bantuan ke Irak melebihi US$ 10 miliar begitu pula Afghanistan US$ 1,4 miliar. Di luar dua negara yang sedang perang itu, maka Sudan menduduki ranking pertama dengan US$ 771 juta, Ethiopia 625 juta, Mesir 397 juta, Pakistan 362 juta, Yordania 354 juta , Kolumbia 334 juta Uganda 242 juta, Serbia/Montenegro 181 juta.

Setelah Palestina dan Indonesia, maka 8 negara lain ialah Haiti US$ 154 juta, Eritrea dan Congo masing masing 141 juta, Kenya 138 juta, Afrika Selatan 137 juta, Meksiko 129 juta, Zambia 124 juta, dan Nigeria 120 juta.

Angka bantuan itu di luar bantuan militer yang jelas sangat besar untuk Pakistan dan Mesir dalam perang teror maupun dalam perimbangan terhadap Israel.

Perkembangan mutakhir kemelut internal Palestina mengungkapkan bahwa Mesir memberi bantuan kepada kelompok Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas untuk menandingi Hamas.

Sebanyak 2.000 laras senjata laras otomatis dan 22.000 dengan dua juta peluru diserahkan melalui Mesir kepada kelompok Fatah.

Sementara di Teheran, Wali Kota Mohamad Baqer Qalibaf, pensiunan Marsekal Angkatan Udara, menguasai DPRD Teheran dan hanya menyisakan dua kursi untuk klik pendukung Presiden Ahmadinejad.

Qalibaf sangat populer ka- rena memperbaiki jalan raya Teheran yang berkubang, membersihkan sampah, dan membangun rekreasi kanak-kanak di daerah kumuh di selatan Teheran.

Ahmadinejad dinilai hanya pintar berpidato mengutuk AS, tapi tidak melakukan tindakan konkret bagi perbaikan ekono-mi dan nasib penduduk miskin Iran.

Menghadapi Iran, elite politik Arab Saudi juga terpecah dua. Waperdam dan Menhan Pangeran Sultan termasuk garis keras yang tidak ingin melihat Iran menjadi polisi regional Timur Tengah bersenjata nuklir. Sementara kubu Menlu Saud al Faisal bisa menerima dialog dengan Teheran.

Akibatnya terjadi dualisme politik Arab Saudi yang tercermin dalam heboh pergantian Dubes Arab Saudi di Washington DC. Selama 22 tahun, Pangeran Bandar (putra Pangeran Sultan) menjadi dubes terlama di Ibukota AS.

Baru 15 bulan lalu ia digantikan oleh Pangeran Turki bin Faisal (saudara dari Menlu Pangeran Saud) yang ditarik dari Dubes di London. Sebelumnya Turki adalah Kepala Dinas Intelijen Arab Saudi, yang mengatur pengungsian keluarga Bin Laden dari AS , segera setelah teror 911.

Pangeran Bandar tetap mondar mandir ke Washington bahkan Dubes Turki bin Faisal tidak tahu menahu kedatangan apalagi misi Bandar ke Ibukota AS.

Ternyata Bandar melakukan manuver langsung ke Gedung Putih untuk tidak terlalu moderat dalam menghadapi Iran.

Dubes Turki al Failsal mengundurkan diri dan akan digan- ti oleh diplomat muda Adel Al Jubier alumnus Georgetown University Washington DC. Adel sudah menjadi jubir dan public relations andal untuk Arab Saudi, bahkan sejak era Dubes Bandar bin Sultan.

Diplomasi Global

Di tengah percaturan diplomatik global yang serba “selingkuh” itu, bagaimana Indonesia bisa mencuat agar bisa mempunyai leverage atau bargaining position yang kuat dan memperoleh prioritas dalam ranking kepentingan global AS.

Eduardo Lachica, mantan kolumnis The Wall Street Journal adalah pengagum Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia heran mengapa ide cemerlang Yudhoyono tentang Irak yang dilontarkan di Bogor tidak bergema. Saya menyatakan bahwa orang di Indonesia semua sibuk dan was-was kalau ada insiden dalam kunjungan mampir Bush ke Bogor.

Jadi orang tidak mempunyai gagasan, wawasan, atau wacana untuk memanfaatkan pertemuan itu secara substansial. Kecuali mengamankan teater diplomatik itu secara audio visual.

Substansi apa yang mestinya diperjuangkan oleh Indonesia dalam diplomasi global yang begitu rumit bila kita terjebak pada sikap apriori anti-AS, anti-Bush, anti-Barat, antiasing dan segala macam retorika yang lebih Hamas dari Hamas, lebih Hezbollah dari Hezbollah, dan mungkin lebih Arab dari Arab Saudi sendiri.

Hamas dan Hezbollah pun sekarang harus belajar berdiplomasi jika ingin memasuki medan kekuasaan politik dan tidak bisa lagi mengandalkan teorisme atau kekerasan.

Fatah di bawah Mahmoud Abbas sekarang malah menjadi mitra yang dipercaya AS dalam melahirkan Palestina yang bersedia berkoeksistensi dengan Israel.

Mesir dan Yordania dengan cerdik berdiplomasi dengan Israel dan kemudian menagih kuitansi bantuan militer ekonomi ke AS, yang jumlahnya tercermin dalam ranking yang diumumkan OECD. Begitu pula Pakistan dan India, semuanya berbentuk kemitraan strategis bernilai miliaran dolar.

Pertanyaan Eduardo Lachica yang gagasannya untuk mengorbitkan ide perdamaian Timur Tengah dari Jakarta tentu sulit saya jawab karena publik dan elite di Jakarta, dalam persaingan domestik kadang-kadang tidak memperhitungkan kepentingan nasional secara arif bijaksana.

Lebih Agresif

Artinya, kalau Riyadh, Kairo, dan Amman berhati-hati dalam menyambut kemenangan Hezbollah yang berarti dominasi Iran di Timur Tengah yang semakin kokoh, maka elite Jakarta tampaknya malah lebih agresif dari Arab Saudi, Mesir, dan Yordania dalam “mengagungkan Teheran” sebagai kiblat dan model kekuatan mbalelo anti-AS.

Dengan permainan diplomatik seperti itu, tentu saja Jakarta sulit “menjual agenda strategis”.

Penasihat Presiden Dr Syahrir menyatakan tidak akan mungkin kekuatan ekstremis radikal merebut kekuasaan di Indonesia. Kekuatan moderat, toleran, dan pluralis akan tetap dominan, mayoritas, dan menentukan politik luar negeri RI.

Mudah-mudahan optimisme Bung Syahrir benar dan Jakarta bisa tegak punya misi, visi, dan strategi sendiri untuk mengutamakan kepentingan nasional Indonesia ketimbang menjadi “antek” siapapun.

Mungkin kalau nanti ada waktu Eduardo Lachica yang akan berkunjung ke Jakarta untuk menjual ide Jakarta Plan for Middle East Peace Settlement, bisa bertemu Dr Syahrir dan juga Presiden Yudhoyono.

Tentu saja semua itu harus bermuara konkret supaya Indonesia, tidak sekadar jadi “anak bawang”. Melainkan benar benar memperoleh posisi dan intangible maupun tangible benefit yang setara dengan posisinya. Lucu sekali kalau demo di depan Hotel Indonesia memaki AS dan membela Palestina.

Sementara Palestinanya sendiri kebagian bantuan yang jauh berlipat ganda dari RI yang malah cuma jadi footnote dalam daftar bantuan AS. Semua hanya gara-gara kita kurang bisa berdiplomasi, tapi ahli dalam demonstrasi hura maki tanpa manfaat.

Penulis adalah pengamat masalah internasional

Last modified: 8/1/07


 

Ketika Alam Menjadi Kambing Hitam

Benyamin F Intan

Bencana terus melanda Indonesia tiada henti, seakan ingin me- lahap semua orang dalam murkanya, itulah yang terlontar dari mulut orang-orang yang luput dari bencana dan menyaksikan bagaimana mengerikannya maut menjemput setiap orang yang menjadi korban dalam bencana.

Memang harus diakui, wilayah tanah air kita memiliki potensi tinggi terjadinya tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor, yang kesemuanya ini merupakan pemberian dari sang pencipta yang tidak bisa kita tolak. Namun hal itu tidak berarti lalu kita sama sekali tidak berdaya menghadapi datangnya ben- cana.

Keganasan alam bisa tetap terjadi, tapi manusia sebagai citra Allah (imago Dei), melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seharusnya mampu mendeteksinya, paling tidak mengurangi dampak bencana. Karena alam yang teratur terbaca oleh pemikiran manusia dan kemajuan teknologi adalah cara mengatasi keganasan akibat negatif dari alam.

Dengan demikian, bencana yang terjadi bukan semata karena keganasan alam melainkan karena manusia tidak mampu mengelola alam dengan bijak. Tapi herannya, keganasan alam selalu dianggap penyebab utama bencana yang menelan korban manusia.

Bencana asap yang berlarut-larut melanda negeri ini dan negara-negara tetangga akhirnya bisa teratasi, berkat turunnya hujan. Pemerintah mengakui hanya hujan yang mampu menghentikan asap, pengakuan itu memang ada benarnya tapi lebih banyak salahnya.

Asap memang sudah tidak lagi menunjukkan kepongahannya di langit Indonesia pada musim penghujan, dan tidak ada lagi yang perlu diekspor ke negara-negara tetangga. Tapi, hujan yang dianggap dewa penolong itu justru menunjukkan kepongahannya melebihi asap yang telah disingkirkannya, pasalnya banjir dengan tanah longsor di berbagai tempat telah menelan korban manusia dan harta benda yang tidak sedikit.

Bencana banjir serta tanah longsor telah menjadi langganan di negeri ini, apalagi pada musim penghujan, kita seakan pasrah dengan kondisi ini.

Mandailing Natal, Sumatera Utara, harus mengakui keganasan tanah longsor yang menelan rumah-rumah penduduk serta nyawa manusia, demikian pula dengan Aceh, belum juga pulih akibat bencana tsunami dua tahun lalu, kini terkapar dihantam banjir.

Belum cukup sampai disitu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memprediksi banjir bandang dan tanah longsor yang mengerikan masih mungkin terjadi di 11 provinsi di Indonesia pada bulan Januari 2007 ini.

Korban manusia hampir pasti akan bertambah, mudah-mudahan dengan peringatan ini antisipasi terhadap bencana dapat lebih serius dilakukan, paling tidak dapat mengurangi jatuhnya korban manusia.

Kesalahan Manusia

Bencana yang terjadi di Indonesia bukan hanya terjadi karena keangkuhan alam (natural evil), tetapi juga terkait dengan keteledoran manusia dalam mengantisipasi bencana (moral evil).

KM Senopati yang berpenumpang 571 orang dihantam gelombang besar di perairan Pulau Mandalika, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 29 Desember 2006, sampai saat ini baru ditemukan 207 penumpang dengan 11 orang meninggal.

Departemen Perhubungan secara resmi melarang semua jenis kapal melaut selama sepekan, terhitung mulai Senin, 1 Januari 2007, mengingat tenggelamnya beberapa kapal akibat cuaca buruk.

Tapi anehnya, alam kembali dijadikan kambing hitam bencana, padahal cuaca buruk bukan tidak dapat dideteksi, tapi sebelum ada korban sering kali tidak digubris.

Realitas ini juga nyata pada hilangnya pesawat Adam Air yang sampai kini belum ditemukan. Badan Metereologi dan Geofisika (BMG) Juanda, Surabaya, sebenarnya telah memperingatkan adanya cuaca buruk di sekitar Makasar dan Manado sebelum keberangkatan pesawat Adam Air dari Surabaya. Meski ada peringatan, Pilot Revri Agustian Widodo memutuskan tetap berangkat pukul 12.59.

Walaupun pantauan BMG telah disampaikan kepada semua maskapai penerbangan dan pilot wajib mengambil dokumen yang berisi prakiraan cuaca pada rute yang dilewati sebelum menerbangkan pesawat, laporan BMG tersebut tampaknya tidak menjadi perhatian serius.

Namun, ketika bencana terjadi, lagi-lagi alam dijadikan kambing hitam, padahal kenyataan alam dapat dibaca oleh manusia dan dapat dihindari lewat prakiraan cuaca walau tidak pasti.

Politik Bencana

Mengingat letak Indonesia pada “Ring of Fire” yang rawan bencana, kehadiran politik bencana merupakan suatu keharusan mutlak (absolute necessity). Namun sayangnya hingga kini pemerintah belum memiliki program politik bencana yang membuat bencana tak pernah dapat diantisipasi secara dini. Pencarian pesawat Adam Air yang hilang ternyata mengandalkan laporan radar Singapura, pasalnya Indonesia belum mampu mengawasi seluruh daerah kepulauannya, apalagi melindunginya.

Demikian juga dengan peristiwa tsunami di Pangandaran, peringatan dini sudah diberikan melalui alat pendeteksi tsunami dari negara tetangga, yaitu Jepang, tetapi tetap tidak diantisipasi oleh pemerintah.

Indonesia bukannya tidak mempunyai alat pendeteksi tsunami, tetapi alat itu tidak terawat baik, apalagi bicara orang yang bertanggungjawab mem-beri peringatan, tentunya lebih sulit untuk ditemukan.

O alangkah benarnya pepatah kita: “lebih baik mencegah daripada mengobati.”

Ongkos membangun sistem pendeteksian dini dengan perlengkapan sumber daya manusia yang memadai jauh lebih murah dibandingkan ongkos merehabilitasi pasca bencana.

Selain memberi peringatan dini, lingkup tanggung jawab politik bencana termasuk di dalamnya upaya pemerintah menanggulangi pasca bencana dengan membangun ketahanan masyarakat di dalam menghadapi bencana. Masyarakat disosialisasikan bagaimana menyelamatkan diri dari ancaman bencana.

Amat disayangkan, dalam pasca bencana pesawat Adam Air yang hilang, ketika keluarga korban sedang dirundung duka yang dalam, kesibukan mencari korban oleh tim SAR, serta keingintahuan masyarakat luas tentang nasib penumpang dan penyebab kecelakaan, muncul kekeliruan informasi dari pemerintah yang sangat fatal.

Informasi yang sempat disiarkan seluruh media massa bahwa pesawat Adam Air telah ditemukan dengan 90 korban tewas dan 12 penumpang selamat, ternyata berita itu tidak benar.

Kesimpangsiuran informasi yang diterima ini sempat meningkatkan kegelisahan keluarga korban, menunggu kepastian siapa di antara ke-12 penumpang yang dinyatakan masih hidup. Bahkan di dalam mengantisipasi informasi ini, sebagian keluarga korban sudah datang ke Makassar mencari kepastian kalau- kalau ada anggota keluarganya yang selamat.

Pemerintah hendaknya tidak gegabah dengan informasi yang menyangkut nyawa orang banyak. Kesalahan fatal dan kebohongan publik ini seharusnya bisa dihindari asalkan pemerintah mau melakukan konfirmasi di lapangan, dengan tanpa begitu saja percaya omongan pihak-pihak yang belum jelas.

Terjadinya musibah dalam angkutan transportasi umum baik bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara adalah bukti perlunya introspeksi diri untuk tidak mengulangi bencana yang sama.

Kesadaran manusia sebagai penakluk alam seharusnya mendorong manusia terus mempelajari alam serta bersikap bijak dengan alam; dengan demikian, niscaya alam akan makin bersahabat dengan kita.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Reformed Center for Religion and Society

Last modified: 6/1/07


 

Pertanian Organik Solusi Bagi Sampah Kota

Oleh Amir Hadad

Apakah anda pernah mendengar slogan back to nature? Ya, ini slogan gaya hidup sehat dengan meninggalkan pola hidup lama, yang banyak memanfaatkan bahan kimia seperti pupuk, pestisida kimia sintetis dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian.

Pelaku gaya hidup ini adalah masyarakat yang mengonsumsi bahan pangan yang diproduksi dengan metode baru : pertanian organik. Sebuah metode bertani tanpa bahan-bahan non alami alias anorganik.

Disaat petani konvensional kalang kabut, setiap kali pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Seperti dikatakan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, bahwa pada Januari 2007 nanti, harga eceran tertinggi pupuk akan naik 50 persen (kendati kemudian diralat).

Ternyata, ada sekelompok petani yang tidak kuatir akan kenaikan harga pupuk buatan pabrik tersebut. Mereka adalah petani organik, yang membuat pupuk sendiri dari bahan sampah dari sekitar kebunnya.

Fenomena yang terjadi saat ini, adalah dampak dari penerapan green revolution yang kebablasan. Revolusi penggunaan pupuk kimia buatan pabrik, pestisida sintetis, perangsang tumbuh, antibiotika, dan lain-lain untuk meningkatkan produksi pangan yang tidak terencana dengan baik.

Memang dengan cara ini, produksi meningkat tajam. Tetapi disisi lain, kehadiran produk pabrik tersebut dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan.

Selain itu, ketergantungan pada bahan kimia yang harganya mahal, bahkan kadang-kadang langka, menyebabkan produksi merosot dan biaya produksi tinggi. Alhasil, keuntungan yang dicapai tidak sebanding dengan kerusakan hara tanah yang dialami petani dalam jangka panjang.

Residu kimia tadi, bila dikonsumsi dalam rentang waktu tertentu, tidak bisa diremehkan akibatnya. Residu akan mengganggu tubuh dan menyebabkan kerja organ-organ penting -seperti paru- paru, jantung, ginjal, lever, darah, alat vital, dan lainnya -tidak maksimal. Penampakannya bisa macam- macam, seperti kanker, disfungsi ereksi, stroke, tensi darah naik, asam urat, diabetes, juga penyakit penyakit lain yang banyak dialami orang di masa ini.

Pertanian Organik

Persoalan yang dihadapi pertanian konvensional dapat diselesaikan dengan mengembangkan pertanian organik. Pertanian yang mirip dengan keseimbangan yang terjadi di hutan, dimana kesuburan tanah berasal dari pelapukan bahan organik yang terjadi secara alamiah.

Siklus ini coba diadopsi, dengan menggunakan kompos alami dari sampah organik. Guna menghadirkan kesuburan hutan di kebun hingga di halaman rumah kita. Sekaligus, menyempurnakan cara bertani organik awal, yang dilakukan peladang berpindah dahulu.

Memang, pasar produk organik di Indonesia masih kecil, terbatas di kalangan menengah atas dan terdidik saja. Namun, seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, prospek produk pertanian ini terbuka.

Bahkan menurut World Safefty Food Forum (WSFF), pasar produk organik ke negara negara maju setiap tahunnya tumbuh 20 persen.

Suatu pertumbuhan yang sangat besar dan peluang menggiurkan untuk dimanfaatkan. Sementara, penghematan konsumsi pupuk kimia, bisa diekspor demi mendatangkan devisa bagi negara. Mengingat disparitas harga di dalam dan diluar negeri sangat tinggi.

Masyarakat di negara maju sudah lama sadar, menjadikan makanan organik sebagai gaya hidup mereka. Disamping khawatir akan dampak residu kimia, mereka meyakini produk organik lebih tinggi kandungan unsurnya dibanding produk pertanian konvensional.

Hal ini didukung oleh penelitian Rutgers University di Amerika Serikat, menemukan bahwa jumlah zat besi dalam tomat dan bayam organis berbeda tajam dengan varietas non organis.

Banyak trace elemen (unsur mikro) penting yang melimpah jumlahnya pada pangan organis, tapi tidak cukup lengkap dalam pangan non-organis.

Budidaya secara organis juga lebih baik dampaknya bagi kualitas tanah. Pupuk buatan membuat tanah menjadi kering dan menggumpal. Pupuk organik, sebaliknya, membuat tanah lebih gembur dan subur.

Ketandusan tanah yang terjadi hari ini, disebabkan petani selama ini tak pernah mengembalikan seresah sebagai bahan organik, berakibat produktivitas usaha tani menjadi stagnan. Semua itu karena kandungan bahan organik tanah terkuras habis.

Saat ini, kondisi tanah persawahan di Indonesia sangat memprihatinkan. Sebuah penelitian menyebutkan, 80 persen dari 7,4 juta hektar sawah di Indonesia memiliki kandungan bahan organik kurang dari satu persen, padahal idealnya lima persen. Ini berarti, untuk bisa mengembalikan tingkat produktivitas lahan ke tingkat ideal, diperlukan input dua kali lipat, dibanding lahan yang kandungan bahan organiknya dua persen. Sesuatu pemborosan yang luar biasa apabila tidak diatasi.

Sampah Kota

Dan yang pasti, hasil berbagai riset menunjukkan, penggunaan teknologi pupuk organik ternyata juga mampu menghemat penggunaan pupuk kimia hingga 50 persen. Dan biaya pemupukan antara 15-46 persen, tergantung jenis tanamannya. Dengan asumsi biaya pemupukan adalah 60 persen dari biaya produksi, peningkatan margin keuntungan petani bisa mencapai 9-18 persen.

Rekomendasi dari Departemen Pertanian, untuk pertanian tanaman padi dianjurkan memakai kompos 250 kg per ha per tahun. Saat ini, diperkirakan luas pertanian padi mencapai 11 juta ha. Artinya, setiap tahun diperlukan 2,75 juta ton kompos per tahunnya. Pertanyaannya? Dari mana bisa didapat jumlah kompos sebanyak itu? Penulis menyarankan kenapa tidak digunakan sampah kota?

Volume sampah di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya pada 2006, secara berurutan jumlahnya mencapai 6.000, 7.500, 1.724, 1.000 dan 2.175 ton per hari. Suatu jumlah yang cukup besar untuk menimbulkan masalah.

Jumlah besar inilah yang sempat membuat Kota Bandung, yang selama ini dikenal sebagai Parijs van Java, berubah men- jadi “Parijs van sampah” yang kotor dan jorok. Akan tetapi, suatu jumlah yang sangat besar dan berguna, untuk dimanfaatkan sebagai pupuk kompos bagi petani.

Di tingkat keluarga, diharapkan melakukan langkah 3R, yakni reduce (mengurangi), recycle (mendaur-ulang) dan reuse (menggunakan kembali). Dengan begitu, sejak awal sampah dipilah pada jenis organik, logam dan plastik.

Harus dihindarkan, jangan sampai sampah dibuang ke drainase. Pemerintah dan rekan- rekan LSM harus turun tangan mensosialisasikan pengelolaan sampah terpadu pada masya- rakat.

Pelajar bisa dijadikan motivator bagi lingkungannya. Dengan mengajari mereka bertani organik di sekolah, kemudian mengembangkan di rumahnya masing-masing, agar ditiru masyarakat. Selain itu, perlu dikembangkan industri berbasis sampah yang bisa membuka banyak lapangan pekerjaan baru.

Dalam skala besar, seharusnya pemerintah daerah memanfaatkan sampah kota untuk diubah sebagai pupuk organik. Kota-kota besar dunia nan bersih dan indah di Eropah, Amerika dan negara maju di Asia, sudah lama mengubah sampah-sampah kota menjadi pupuk kompos dan biogas.

Hasilnya dibagikan kepada petani. Maka, ketimbang sibuk mengurus ke mana hendak dibuang, lebih baik memanfaatkannya sebagai pupuk organik.

Bukankah ini seperti sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui? Daripada mencemari, lebih baik sampah kota dijadikan kompos. Di samping menolong petani meningkatkan kesuburan tanah, pencemaran lingkungan pun bisa dihindarkan. Yang terpenting, kesehatan manusia lebih terjamin.

Penulis adalah

pengamat masalah pertanian

dan sosial ekonomi,

lulusan Sosial Ekonomi

Pertanian IPB Bogor

Last modified: 3/1/07


 

Makna Bahasa Terang Presiden Yudhoyono

oleh : Teguh Imawan

Setelah dua tahun menjalankan pemerintahan, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “buka kartu”. Presiden merasa dirinya telah tiba saatnya memasuki tahun ketiga kekuasaannya dengan melakukan tindakan konkret (bukan wacana), langsung (tidak melalui birokrasi berbelit), dan memakai bahasa terang (bukan citra) dalam mengelola bangsa dan negara.

Di balik tekad itu menyeruak semacam pengakuan sekaligus penegasan bahwa mulai 2007 ini, Presiden Yudhoyono merasa perlu menjalankan roda kekuasaan melalui bahasa lugas, jelas, dan tak multi tafsir sehingga bisa dilihat rakyat.

Pilihan seperti itu mengisyaratkan pula adanya kegalauan betapa komunikasi presiden dengan rakyat tidak sesuai yang diharapkan. Bisa jadi, selama dua tahun berlalu, banyak sekali pemikiran, tindakan, dan perbuatan Presiden Yudhoyono yang salah dimengerti, rumit dipahami, dan sulit ditangkap rakyat selaku pemegang saham langsung atas terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden.

Politik Wacana

Istilah bahasa terang tersebut mengingatkan kita pada sikap Confusius (1551-479 SM). Saat itu Confusius (Khonghucu) ditanya, “apakah yang pertama-tama akan ia lakukan jika ia harus mengelola sebuah negara?”

Jawabnya, “Tentulah meluruskan bahasa!”

Orang yang bertanya tadi menjadi heran, “Mengapa?”

“Jika bahasa tidak lurus, apa yang dikatakan bukanlah apa yang dimaksudkan, maka apa yang seharusnya diperbuat tetaplah tidak dilakukan. Jika tetap tidak dilakukan, moral menjadi merosot. Jika moral merosot, keadilan pun akan tidak jelas arahnya. Jika keadilan tak tentu arah, rakyat hanya akan berdiri dalam kebingungan yang tak tertolong. Maka dari itu, tidaklah boleh ada kesewenang-wenangan dengan apa yang dikatakan (bahasa). Inilah yang paling penting di atas segala-galanya,” jawab Confusius.

Apa yang dipaparkan Confusius itu memang sangat relevan hingga kini. Bagaimanapun, sebuah kata mempunyai beribu makna, dan pilihan makna itu sangat bergantung pada “siapa” yang memaknainya, sehingga, menjadi tidak aneh, kalau apa yang dikatakan tak selalu apa yang seperti dimaksudkan.

Jadi, setiap “siapa” dapat menciptakan kata berdasar kepentingan masing-masing. Dan setiap “siapa” senantiasa berjuang mengalahkan “siapa-siapa” lainnya dalam mengendalikan atau menafsirkan makna kata.

Itulah yang tenar dikenal dengan politik wacana, yang menurut Confusius sebagai manifestasi kesewenang-wenangan terhadap apa yang dikatakan. Buah buruk dari politik wacana adalah lahirnya kekerasan bahasa/simbolik (dalam istilah Confusius: keadilan menjadi tak jelas arahnya).

Sisi negatif wacana sedemikian itu merupakan dampak dari cara pandang pemakai bahasa dengan muatan kepentingan tertentu. Melalui wacana, seseorang dapat menguak, menekankan, menonjolkan, memperjelas, mempertegas, dan memaksa pihak lain melihat sisi kontradiktif realitas sosial yang tersamar. Pengetahuan manusia sendiri pada dasarnya tak dapat lepas dari subjektivitas individu, sehingga cenderung menangkap realitas berdasar perspektifnya sendiri.

Masalahnya, pengetahuan yang telah tercemar oleh kepentingan, perasaan, dan aneka subjektivitas lainnya acapkali secara sadar atau tidak dipakai untuk “menipu” orang untuk kepentingan pribadi. Dalam palagan politik, hampir semua praktik penggunaan bahasa ditujukan untuk mempertahankan, menambah, atau merebut kekuasaan.

Dalam pertarungan bahasa, bangsa Indonesia telah begitu merasakan betapa maraknya pernyataan dan sepinya kenyataan.

Ada semacam arak-arakan wacana terhadap beberapa fakta kontroversial dua tahun terakhir. Misalnya, peristiwa berdimensi hak asasi manusia melalui ikon kematian aktivis Munir tanpa ada kejelasan siapa pembunuhnya.

Realitas mengenaskan soal molornya kompensasi dan derita warga yang permukimannya diluberi lumpur panas Lapindo. Juga kontroversi pengutipan angka jumlah penduduk miskin di Indonesia dan melambatnya laju perburuan koruptor yang terkesan tebang pilih.

Yang termutakhir dan masih segar dalam ingatan, bagaimana jagat politik dipanaskan dengan perdebatan soal pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Percepatan Program Reformasi (UKP3R). Meski hampir semua kekuatan politik sepakat bahwa program reformasi belum memuaskan, tetapi begitu presiden membentuk unit kerja untuk mempercepatnya para elite politik tampak buas membahasnya.

Problem mendasar bukanlah pada segi komunikasi politik pemerintah (Presiden Yudhoyono), namun di balik onggokan masalah kontroversial itu, siapa yang menangguk untung, dan siapa berada pada posisi merugi?

Melihat gunungan perang kepentingan di balik peristiwa kontroversial, maka solusi tak cukup lagi secara kosmetik, public relations instan, semacam menaiki kendaraan golf berdua (Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla). Toh, kenyataannya, model komunikasi temporal-parsial terbukti gagal meredam kesan tidak tegas, karena telah diolah secara penuh semangat oleh “siapa-siapa” dalam panggung politik. Banyak sekali “siapa-siapa” lain yang mampu membelokkan maksud sejati yang diungkapkan melalui bahasa bersayap berlandaskan asumsi, kerangka pikir, dan rasionalitas tertentu.

Benarlah apa yang diungkapkan Norman Fairclough (1995) bahwa wacana sebagai representasi fakta, pengaturan pihak yang terlibat, serta relasinya senantiasa diiringi beroperasinya ideologi, pemaknaan yang melayani kekuasaan (meaning in the service of power). Lazimnya, kepentingan/ideologi seseorang menyusup dalam wacana/bahasa untuk memproduksi dan mereproduksi relasi kekuasaan yang tak seimbang alias dominasi.

Manipulasi Fakta

Kalau kita kembali lagi ke pernyataan Presiden Yudhoyono untuk menggunakan bahasa terang mendatang, berarti ada semacam upaya Susilo Bambang Yudhoyono memompa kekuatannya sekaligus melawan dominasi lawan politik (againts fight back).

Biasanya, bahasa terang cenderung menanggalkan dan meninggalkan dimensi kekerasan simboliknya. Esensi bahasa bahasa terang adalah tiada lagi manipulasi fakta melalui bahasa.

Ada beberapa cara mengenali berlangsungnya kekerasan bahasa di pentas masyarakat. Pertama, stigmatisasi/labelisasi adalah penggunaan kata atau istilah ofensif (dicapkan/dilabelkan) kepada seseorang/kelompok/tindakan sehingga melahirkan pengertian lain dari keadaan sesungguhnya, misalnya, provokator, politisi poligami, antek kapitalis/komunis, ekstrem kanan, ekstrem kiri, anti-pembangunan, dan mbalela.

Kedua, eufemisme adalah menghaluskan fakta melalui kata/kalimat sehingga maknanya berbeda dari sesungguhnya. Misalnya, rawan gizi untuk kelaparan; pra sejahtera untuk miskin, menaikkan harga menjadi disesuaikan; suap menjadi sumbangan yang tak diminta, buruh menjadi pekerja.

Ketiga, disfemisme adalah mengasarkan/mengeraskan fakta melalui kata/kalimat sehingga maknanya berbeda dari sesungguhnya, misalnya, penjarah intelektual, preman politik, politisi karbitan.

Keempat, pemakaian jargon, adalah kata atau istilah khas yang digunakan sebuah kelompok masyarakat tertentu, yang kemudian dipakai dalam konteks ideologi kekuasaan dan diadopsi masyarakat luas, misalnya di-BKO-kan (dibawah koordinasi operasikan); satu untuk semua dan semua untuk satu, dan aman-terkendali.

Akhirnya adalah penggunaan slogan/semboyan, istilah atau kalimat pendek yang maknanya mudah diingat dan memberi semangat dan membawa efek menggerakkan (me-mobilisasi) dukungan. Misalnya: bersama kita bisa, jer basuki mawa bea, pembangunan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Melihat panjangnya rangkaian kekerasan bahasa, kini kita hanya bisa menanti. Apakah bahasa terang benar-benar berlaga atau gamang berpentas pada tahun 2007. Time will heal, hanya sang waktu yang mampu menjawabnya.

Penulis adalah

dosen Fikom Universitas

Indonusa Esa Unggul Jakarta

juga sebagai Ketua KameliaTV (Komunitas Melek Media TV)

Last modified: 4/1/07


 

CATATAN JAKARTA

Pesona dan Kinerja, Dua-duanya Penting

Sabam Siagian

Aapat dipaha-mi kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara pribadi merasa tersinggung oleh ucapan rekan yang digantikannya, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Entah siapa yang mengkonsepkan pidatonya, yang bersangkutan cocok sekali bekerja sebagai “copywriter” untuk perusahaan iklan yang besar.

Pemerintah supaya mengurangi kegiatan “tebar pesona” dan benar-benar “tebar kinerja”, demikian Megawati ketika menyambut hari ulang tahun ke-34 partai yang dipimpinnya, PDI-Perjuangan.

Sejak pidatonya itu yang disampaikan di Sanur, Bali pada 10 Januari lalu, “tebar pesona” menjadi semacam pemeo di masyarakat. Meskipun kata-kata itu ditujukan kepada “pemerintah”, tapi alamatnya jelas. Yang dimaksud adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang selama dua tahun menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan agak sering melakukan kunjungan ke luar negeri.

Karena penampilan Yudhoyono dengan postur yang mengesankan dan menguasai bahasa Inggris secara fasih sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan yang agresif tanpa teks, maka persepsi tentang Presiden RI yang sekarang ini di dunia internasional baik sekali.

Sedangkan sepanjang ingatan kita, Presiden Megawati dulu menangkis pertanyaan para wartawan selama kunjungan di luar negeri cukup dengan senyum manis saja. Sekali-sekali kedengaran kata-kata: “Thank you…”.

Keesokan hari setelah Megawati mengucapkan pidatonya tersebut di Bali, Yudhoyono bereaksi melalui staf khusus Presiden, Sardan Marbun. Nama keluarganya mengungkapkan dia dari Sumatera Utara, karena itu gaya pernyataannya “tembak langsung”. “Beliau-beliau, para mantan pejabat yang mengkritik itu agar mengaca. Selama menjadi pejabat, apa yang mereka telah perbuat dan apa pula kegagalannya”, demikian Marbun di kantor Presiden kepada para wartawan.

Harian Kompas menurunkan keterangan staf khusus Presiden itu dalam edisi 12 Januari 2007 (hal 2) dengan judul berita: “Istana Meminta Megawati Introspeksi”.

Kata-kata yang diucapkan oleh Sardan Marbun itu agaknya ditujukan juga kepada sejumlah para mantan pejabat senior, termasuk dari kalangan militer, yang akhir-akhir ini mengorganisir berbagai gerakan sebagai ungkapan dari ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintahan Yudhoyono – Kalla selama dua tahun ini.

*

Sebagai ketua umum dari partai politik besar yang sedang beroposisi, tentu adalah hak Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan kritik-kritik politik. Namun kalau dalam pidatonya tersebut, dia menyindir “Tiada dusta di antara kita”, maka sudah waktunya dia mengatasi kejengkelan pribadinya terhadap Yudhoyono yang selama menjadi anggota kabinet yang dipimpinnya tidak mau secara terang-terangan menyatakan punya ambisi menjadi presiden.

Gumpalan masalah yang dihadapi negara dan bangsa begitu berat dan rumit sehingga masyarakat jangan lebih dibingungkan lagi dengan polemik antara seorang mantan presiden dan presiden yang sedang berfungsi yang sebenarnya bersumber pada unek-unek yang tidak begitu relevan bobot politiknya.

Di sisi lain juga, anjuran kolumnis ini kepada Presiden Yu-dhoyono, meminjam kata-kata di sampul muka mingguan berita Tempo yang beredar minggu ini: “Kenapa Harus Cemas..(?). Memang wajah Presiden yang dilukiskan di sampul muka majalah itu mengungkapkan kecemasan.

Padahal Presiden ini sepanjang sejarah politik Republik Indonesia adalah pemimpin nasional yang berhasil meraih landasan politik yang paling solid melalui pemilihan langsung. Yu- dhoyono-Kalla dalam Pemilu 2004 menang dengan merebut 61 persen dari jumlah suara dan unggul di 28 provinsi dari 32 provinsi, termasuk di provinsi-provinsi yang dianggap sebagai kubu PDI-P.

Juga menghadapi tokoh- tokoh militer, antara lain para mantan Kasad, yang dilaporkan aktif dalam berbagai kegiatan politik, Yudhoyono sebagai presiden dan panglima tertinggi tidak usah terlalu memusingkannya. Kita lihat, umpamanya, dalam foto malam peringatan HUT ke-34 PDI-P di Bali, mantan Kasad Jenderal Ryamizard Ryacudu duduk di baris depan, di samping kanan Taufiq Kiemas, suami Megawati Soekarnoputri.

Juga dikabarkan mantan Kasad Jenderal Tyasno Sudarto terlibat dalam apa yang disebut sebagai Dewan Revolusi (yang dibantah secara tegas oleh yang bersangkutan) tapi memang aktif di Gerakan Revolusi Nurani sebagai ketua umum.

Sepanjang para jenderal purnawirawan ini aktif secara terbuka ikut memikirkan nasib bangsa dan negara, maka kegiatan itu oke-oke saja.

Lagi pula pola sosiologi politik di Indonesia di dekade awal abad ke-21 ini sudah amat berubah dibandingkan, umpamanya, dengan dekade 1950’an, ketika TNI Angkatan Darat baru keluar dari perang rakyat melawan Belanda dan sedang meneterapkan modernisasi menyeluruh. Pada waktu itu, seorang mantan pejabat Kasad, Kolonel Zulkifli Lubis yang melancarkan suatu gerakan oposisi subversif dapat menimbulkan instabilisasi politik.

*

Sekarang ini diversifikasi kekuatan politik dan ekonomi yang nampak di masyarakat Indonesia sudah kompleks dan menu informasi yang menjadi pilihan masyarakat sudah amat bervariasi karena kecanggihan teknologi informasi, sehingga tidak mudah untuk begitu saja melancarkan hasutan makar.

Menghadapi sisa tiga tahun dari kepemimpinan Yudhoyono – Kalla ini penting sekali untuk memaksimalkan apa yang sudah dirintis selama dua tahun. Supaya lebih meningkatkan kinerjanya, penyusunan ulang kabinet merupakan syarat mutlak.

Agaknya Presiden pun menyadarinya. Ia pun sudah mengetahui, siapa-siapa yang perlu diganti. Reshuffle kabinet sebenarnya adalah hal yang tidak begitu mengejutkan. Perdana Menteri Australia, John Howard, baru saja mengadakan perubahan dalam kabinetnya menghadapi pemilu pada akhir tahun ini .

Tahun 2007 ini pemerintahan Yudhoyono – Kalla patut berkonsentrasi pada pokok-pokok program yang dianggap urgen. Menurut informasi, kantor Wakil Presiden telah menyiapkan sebuah risalah yang menyimpulkan, apa-apa saja yang perlu digarap setiap departemen secara urgen.

Kemudian, bidang-bidang mana saja yang merupakan prioritas untuk ditangani (umpamanya, memperlancar investasi luar negeri).

Agaknya, Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan sepengetahuan dan anjuran Presiden telah bekerja secara intensif dengan menghubungi sejumlah pejabat-pejabat untuk mencari tahu permasalahan tertentu. Karena risalah itu masih bersifat konfidensial, tidak etis untuk mengutipnya secara terperinci. Namun, kalau program-minimal pemerintah ini dapat didorong pelaksanaannya dengan kerja sama serba sinkron antara RI-1 dan RI-2, maka kinerja pemerintah Yudhoyono – Kalla ini pasti meningkat.

Sementara itu, Presiden terus berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai lembaga perwakilan untuk secara berkala menyampaikan semacam “progress report”. Ia pandai menerangkan masalah yang ruwet secara jelas dan sederhana.

Dalam memimpin pemerintahan di negara dengan wilayah yang begitu luas dan struktur masyarakat yang kompleks seperti Republik Indonesia, maka kharisma pemimpin (pesona) itu diperlukan untuk mensukseskan suatu kebijakan yang menjadi keputusan pemerintah.

Kinerja tok tanpa pesona sering tidak mencapai sasaran, sedangkan tebar pesona tanpa kinerja merupakan usaha yang hampa makna.

Ternyata, baik pesona maupun kinerja, dua-duanya penting.

Penulis adalah pengamat perkembangan politik nasional

Last modified: 26/1/07


 

Dari Sidang MPL PGI 22-26 Januari 2007

Melestarikan Keutuhan NKRI

Weinata Sairin

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dengan 83 Gereja Anggota dan PGI Wilayah mengadakan sidang tahunan yaitu Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) di Manado, 22-26 Januari 2007. PGI Wilayah Sulawesi Utara bersama dengan gereja dan masyarakat di wilayah itu menjadi tuan rumah dari pertemuan akbar yang amat penting ini.

Sidang MPL PGI diselenggarakan dalam sorotan tema: “Berubahlah oleh Pembaruan Budimu” (Roma 12:2b); Pikiran Pokok: “Meneguhkan ulang Komitmen Kebangsaan demi Mempertahankan Keutuhan NKRI”. Pikiran pokok ini agaknya akan menjadi aksentuansi, nafas dan benang merah sidang tahunan yang akan lebih didalami melalui ibadah, pemahaman Alkitab, ceramah, sehingga melalui pendalaman itu sidang dapat merumuskan pemikiran-pemikiran yang strategis dan bernas bagi gereja dan bahkan bagi masyarakat dan bangsa.

Sidang MPL PGI yang merupakan instansi tertinggi kedua sesudah Sidang Raya (SR), dari tahun ke tahun memiliki arti amat penting dan strategis. Sidang MPL Manado akan mengevaluasi perjalanan pelayanan PGI dan gereja-gereja selama kurun waktu dua tahun sekaligus akan menetapkan langkah-langkah pelayanan ke depan di tengah berbagai perubahan yang sedang terjadi. Hasil-hasil Sidang MPL PGI 2007 di Manado akan menjadi acuan untuk memantapkan kebersamaan gereja-gereja dalam menghadapi berbagai perubahan cepat dan mendasar baik pada aras nasional maupun internasional.

Dari konteks itu sidang ini memiliki arti yang amat khusus. PGI dan gereja-gereja di Indonesia menyambut dengan gembira kesediaan gereja-gereja, masyarakat dan pemerintah Sulawesi Utara untuk menjadi tuan rumah persidangan ini. Melalui aktivitas ini pada satu sisi membuktikan bahwa sidang-sidang gerejawi dari sebuah lembaga oikoumenis nasional terbuka dan dilakukan di seluruh wilayah tanah air Indonesia pada sisi lain. Realitas ini merupakan kesempatan bagi gereja-gereja dan masyarakat setempat untuk saling berinteraksi, memperkuat tali silaturahmi sebagai sama warga bangsa dari sebuah Indonesia yang amat majemuk. Wakil Presiden membuka secara resmi Sidang MPL PGI kali ini.

Menurut data yang ada, Provinsi Sulawesi Utara yang kini dipimpin oleh Gubernur S Sarundayang terdiri dari 6 kabupaten, 3 kota, 97 kecamatan dengan komposisi agama Kristen (69,3 persen), Islam (29,5 persen), Hindu (0,5 persen), Buddha (0,2 persen), dengan total penduduk lebih kurang 4,5 juta jiwa. Sulawesi Utara terkenal dengan semangat kerukunan antarumat beragama yang kukuh dan tangguh, sebab itu tak pernah terjadi konflik di wilayah ini.

Manado sebagai Ibukota Provinsi mempunyai motto Si Tou Timou Timou Tou, yang dipopulerkan oleh Sam Ratulangi yang berarti “Manusia hidup untuk memajukan orang lain”, atau “Baku Bekin Pande”.

Isu Sentral

Sidang MPL PGI 2007 ini memiliki makna yang penting dan strategis ditinjau dari beberapa aspek; Pertama, sidang ini dilaksanakan di tengah-tengah gereja dan masyarakat Sulawesi Utara dengan nilai budaya dan agama yang amat kuat. Para peserta Sidang MPL PGI bisa menimba pengalaman berharga bagaimana gereja hidup dan memberi rasa aman bagi “kelompok minoritas”, bagaimana kerukunan dibangun dan diwujudkan secara nyata.

Kedua, Sidang MPH PGI ini adalah pelabuhan ketiga dalam pelayanan bahtera oikumene, sejak Kinasih 2004 menuju Mamasa 2009. Di antara Bali dan Manado telah ada banyak hal yang terjadi dalam gerakan oikumene baik pada aras lokal, regional, nasional maupun internasional. Ketajaman untuk menangkap tanda-tanda zaman, menganalisis berbagai peristiwa dan keputusan yang diambil akan sangat membantu dalam memperlancar pelayanan bahtera oikumene menuju pelabuhan-pelabuhan berikutnya.

Ketiga, Sidang MPL PGI ini dilaksanakan di tengah-tengah suasana bangsa dan negara yang masih mengalami kegamangan akibat krisis yang belum sepenuhnya bisa diatasi. Krisis berkepanjangan yang kemudian melahirkan berbagai konflik, ketidakpercayaan terhadap pimpinan, perlawanan terhadap sesuatu yang mapan dan sentralistik, demoralisasi di berbagai kalangan, politisasi agama, praktek-praktek suap dan korupsi, merebaknya kekerasan/terorisme, kentalnya semangat pemberlakuan hukum agama, hambatan dalam melaksanakan kebebasan beragama menjadikan kehidupan tidak lagi aman, bencana alam yang merebak, semburan lumpur Lapindo, kecelakaan angkutan darat, laut dan udara.

Ketiga aspek itu paling tidak melatari persidangan MPL PGI 2007 di Manado sehingga pokok pikiran yang menjadi nafas dari Sidang MPL PGI 2007 ini amat tepat. Sidang MPL PGI telah sejak lama dilaksanakan secara bergiliran di berbagai wilayah Indonesia dengan maksud agar pada satu sisi gerakan okumene itu menjadi gerakan yang menyebar ke wilayah, tidak menggumpal di satu tempat.

Pada sisi lain, agar wawasan kebangsaan warga gereja semakin mantap sebagai hasil proses interaksi warga gereja. Kedua wawasan tersebut menjadi sesuatu yang sangat esensial untuk dikembangkan oleh warga gereja di Indonesia, agar kehadirannya di bumi Nusantara menjadi kehadiran yang bermakna bagi masyarakat Indonesia yang majemuk.

Tema dan subtema SR XIX PGI telah disepakati bersama menjadi roh yang menghidupkan degup jantung PGI serta gereja-gereja selama kurun waktu 2004-2009. Artinya tema dan subtema itu menjadi referensi serta acuan dasar bagi PGI dan gereja-gereja dalam melaksanakan program pelayanannya di seluruh wilayah Indonesia selama rentang waktu 5 tahun, tahun 2004-2009.

Dalam rangka memandu gerak pelayanan setiap tahun, maka ditetapkan pikiran pokok yang pada satu sisi merupakan penjabaran Tema dan Subtema SR PGI, pada sisi lain mengakomodasi dinamika serta pergumulan aktual yang dihadapi gereja dan masyarakat di suatu tempat dalam suatu rentang sejarah.

Agenda Pokok

Dengan memahami peta permasalahan yang ada maka agenda pokok Sidang MPL PGI 2007 ini benar-benar menjadi amat penting dan mendasar bagi bangsa dan negara. Menguatnya primordialisme suku, agama yang merupakan masalah ikutan dari otonomi daerah disikapi dengan bijaksana.

Muara dari pengentalan primordialisme ini akan mencabik-cabik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bertentangan secara diametral dengan komitmen awal the founding fathers.

Kondisi mengentalnya faham keagamaan yang dilanjutkan dengan keinginan untuk menjadikan hukum agama sebagai hukum positif berjalan seiring dengan gagalnya Pancasila menjadi way of life dari bangsa ini. Hal ini bertambah parah karena umat Kristen tercerai-berai tidak hanya dari segi teologi dan denominasi, tetapi juga dalam pandangan politik yang dibuktikan dengan afiliasi politik praktis warga gereja.

Sidang MPL PGI perlu memberikan catatan kritis terhadap realitas ini sambil memberikan wisdom bagi gereja-gereja dan masyarakat. Pengembangan sikap inklusif, penguatan kebersamaan di kalangan gereja dan dengan berbagai komponen ganda, penyadaran tentang kemajemukan sebagai aset berharga, upaya pengendapan kelaksanaan suatu jabatan dengan bermoral berkeadaban, adalah hal-hal yang semestinya menjadi agenda yang tidak dilupakan.

Hal yang tak bisa dilupakan adalah bagaimana MPL bersuara kritis terhadap beberapa rancangan perundangan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat; pornografi, pendidikan, penyiaran, kebebasan beragama. Nuansa diskriminatif yang ada dalam ketentuan perundangan, marginalisasi kekristenan melalui ketentuan perundangan reduksi terhadap Pancasila dan UUD 1945 harus ditentang secara tegas dan konsisten oleh gereja.

Di Manado akan dibahas gereja-gereja yang mencalonkan diri menjadi anggota PGI yaitu Gereja Kemah Injil Indonesia, Gereja Kristus Yesus, Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, Gereja Protestan Soteria Indonesia. Kehadiran gereja- gereja ini dalam arak-arakan oikumenis di bawah payung PGI akan memberi makna tersendiri bagi PGI dan gereja-gereja dalam memainkan peran optimal di tengah sejarah.

Adalah hal yang wajar jika gereja-gereja anggota PGI menyambut kehadiran gereja-gereja baru ini sebagai kawan sekerja dalam perjalanan ber-PGI demi kesaksian yang lebih nyata gereja-gereja di tengah masyarakat majemuk Indonesia.

MPL PGI di Manado – Sulawesi Utara memiliki agenda yang amat penting. Dari Manado itulah kita berharap sebuah komitmen baru tercipta, sehingga dinamika gereja masyarakat dalam merespon perubahan benar-benar dapat dirasakan oleh umat dan masyarakat.

Kebersamaan gereja-gereja amat dibutuhkan di hari-hari ke depan; kebersamaan di antara seluruh komponen bangsa adalah hal yang terus-menerus mesti diwujudkan di masa depan. Dari Manado, suara profetis gereja, visi baru dan energi baru diharapkan lebih mewujud.

Penulis adalah teolog, Wakil Sekum PGI

Last modified: 24/1/07


 

Menghormati Bapak Bangsa

Salahuddin Wahid

Dalam perjalanan wisata di Kota Mumbai (Bombay), pemandu wisata membawa kami ke Many Bhavan (Grha Many), tempat yang disediakan untuk Mahatma Gandhi oleh Many (salah seorang kawan Gandhi).

Di tempat itulah Gandhi tinggal cukup lama dan menjadikannya “markas”, di mana beliau memimpin perjuangan mendirikan bangsa dan negara India. Yang sungguh menarik, Mahatma Gandhi tidak mau menjadi PM tetapi menunjuk salah seorang pengikutnya, yaitu Jawaharlal Nehru.

“Markas” Gandhi itu kini dipakai sebagai museum, tempat untuk mempertunjukkan perjalanan sejarah Sang Bapak Bangsa India berjuang dari usia muda sampai akhir hayatnya pada usia menjelang 80 tahun. Prinsip-prinsip perjuangan beliau diperkenalkan dengan peragaan yang sederhana tetapi jelas. Bangunan itu tidak besar dan amat sederhana, sesuai dengan prinsip hidup beliau.

Menurut pemandu wisata, anak-anak sekolah sejak kecil dididik untuk mengenal dan menghormati beliau. Diperkenalkan pada pengorbanan dan perjuangan beliau untuk mendirikan bangsa India dengan prinsip tanpa kekerasan dan hidup mandiri serta sederhana dengan menenun sendiri baju beliau. Beliau memperjuangkan India yang satu untuk semua warga India, apa pun agamanya dan apa pun sukunya.

Ternyata India pecah menjadi India dan Pakistan, yang lalu pecah lagi menjadi Pakistan dan Bangladesh. Di India masih sering terjadi bentrok fisik antarkelompok Hindu dengan Islam. Kini kita lihat sejak 1995 India telah muncul menjadi bangsa dan negara yang maju dan mempunyai masa depan gemilang. Bersama China, India dianggap sebagai kekuatan masa depan.

Sikap Hemat

Berkat sikap sederhana dan hemat yang diajarkan oleh Mahatma Gandhi, bangsa India tumbuh menjadi bangsa yang hemat. Sampai saat ini di Mumbai masih beroperasi ribuan taksi tua (Fiat 1100 tahun 1959/1960), sebagian besar tanpa AC. Mulai beberapa tahun belakangan sejak kebijakan terbuka diterapkan, baru muncul taksi baru buatan India (TATA).

Sikap hemat dan sederhana itu juga terlihat dalam banyak hal. Bangunan-bangunan tua tetap dipertahankan dan tidak dicat ulang sehingga terlihat kusam. Bagi mereka yang penting ialah fungsi, kenyamanan dan estetika dinomorduakan.

Sikap hemat itu membuat India bisa menghasilkan Human Development Index yang tinggi walaupun anggarannya tidak terlalu tinggi. Negara bagian Kerala yang miskin bisa mempunyai angka harapan hidup yang sama dengan Amerika Serikat dan angka buta huruf yang amat rendah. Pendidikan bermutu dan merata. Siswa di Kerala lebih memilih buku daripada uang.

Sikap mandiri diperlihatkan dengan keberhasilan industriwan India untuk mendirikan industri dasar yang kuat.

Industriwan India bersikeras untuk mempergunakan nama India bersama nama luar negeri dalam produk yang digunakan di India walau lisensinya dan materialnya sebagian besar diimpor. Misalnya mobil Suzuki, di India dipasarkan dengan merk Maruti-Suzuki.

Kita tentu kenal dengan merk Bajaj. Produk mereka diekspor ke Thailand dan Indonesia. Bahkan sekarang Bajaj membuka pabrik sepeda motor di Indonesia.

TATA sebagai pabrik baja lalu mengembangkan usahanya ke arah industri mobil yang banyak diminati warga India. Industri otomotif yang lain ialah Mahindra. Industri farmasi berkembang dengan menghasilkan sendiri bahan baku.

Banyak sekali tenaga kerja terdidik dari India bekerja di luar negeri; Eropa, Amerika, dan Asia. Mereka bekerja di berbagai lapangan pekerjaan terutama IT. Mereka mengajak saudara dan kawan untuk ikut bekerja di luar negeri sehingga makin lama jumlahnya makin banyak. Tahun 1985 India mengalami kekurangan devisa.

Maka pemerintah India meminta para warga negara maupun keturunan India di berbagai belahan bumi untuk mendepositokan uang mereka dengan bunga yang menarik. Segera dana mengalir ke India.

Saat ini dari sekitar US $140 miliar cadangan devisa India, separuh adalah milik warga India di luar negeri. Hal itu wujud dari sense of belongings mereka terhadap tanah kelahiran.

Dapat disimpulkan bahwa bangsa India menghormati Bapak Bangsa walaupun tidak ada kota atau pun negara bagian yang diberi nama mengambil nama beliau. Tidak seperti USA yang mempunyai negara bagian dan kota Washington. Kebijakan ekonomi yang berorientasi pada sosialisme akan menuju kapitalisme (terbatas?).

Apakah kebijakan pintu terbuka pemerintah India akan tetap mengikuti ajaran Bapak Bangsa? Apakah prinsip sederhana dan mandiri akan tetap dipertahankan? Hal itu masih perlu dibuktikan kemudian.

Pengalaman Indonesia

Kita punya dua proklamator yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama RI. Merekalah yang layak disebut sebagai Bapak Bangsa RI. Tetapi sayang sekali kedua tokoh itu hanya bisa bekerja sama tidak lama, sekitar 12 tahun.

Bung Hatta merasa Bung Karno tidak memperhatikan usul beliau terutama mengenai keseimbangan pembangunan daerah dengan Jawa, kerjasama dengan PKI dan demokrasi. Maka Bung Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

Bung Karno akhirnya terlempar dari kekuasaan karena memihak komunis dalam pertikaian ideologi yang sudah berjalan hampir dua puluh tahun. Terkuburlah nama Bung Karno, tetapi secara bertahap kemudian muncul kembali.

Pengikutnya sampai sekarang masih setia dengan ajarannya walaupun di dalam realitas, ajaran itu tidak diterapkan bahkan oleh putrinya sendiri yang menjadi presiden.

Para pemuda yang dulu menjatuhkan Bung Karno dari kekuasaan sebagian kembali melihat beliau sebagai inspirator bagi bangsa. Nasionalisme ekonomi mulai didengungkan kem- bali.

Pak Harto yang tahun 1965 dianggap sebagai penyelamat bangsa dan pernah dianggap sukses dalam memimpin bangsa melalui pembangunan yang pernah dipuji sebagai salah satu “keajaiban Asia”, akhirnya juga terpaksa mundur dari kekuasaan 2 bulan setelah terpilih kembali sebagai presiden untuk yang keenam kalinya.

Kita pernah mengalami kehidupan yang relatif baik saat pembangunan di era Orde Baru. Tampaknya pembangunan yang berlandaskan pertumbuhan (developmentalisme) itu telah gagal dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Pak Harto dan para arsitek ekonomi dianggap telah menyimpang dari ajaran para Bapak Bangsa. Tetapi tampaknya kebijakan ekonomi itu masih dipertahankan oleh seluruh pemerintah pasca-Soeharto.

Hasilnya adalah keterpurukan, mental yang menyedihkan dari bangsa kita, berkurangnya secara signifikan patriotisme dan rasa kebangsaan sebagian besar rakyat terutama yang kaya. Mereka memarkir dana sebesar US $ 70 miliar di Singapura.

Padahal kita membutuhkan dana untuk menggerakkan ekonomi kita yang agak mandek. Sikap itu kontras dengan sikap warga India di luar India yang menaruh uang mereka di India untuk membangun India.

Maukah Kita Mengakui?

Kita tampak mengalami kebingungan dan kegamangan untuk menentukan siapakah sesungguhnya Bapak Bangsa Indonesia? Penyusunan kembali sejarah bangsa Indonesia tengah disusun oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Prof Taufik Abdullah.

Kabarnya tim itu pun mengalami kesulitan untuk menulis kembali sejarah Indonesia.

Kalau para ahli sejarah pun mengalami kesulitan seperti itu, apalagi masyarakat awam. Bisa dibayangkan kesulitan guru sejarah untuk mengajarkan sejarah yang benar kepada para anak didik.

Sebenarnya, apa pun yang terjadi terhadap Bung Karno pada tahun 1965, kita harus berani mengakui Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Bapak Bangsa. Hal itu harus ditegaskan secara formal.

Perlu dibuat sebuah museum walaupun tidak perlu besar yang menggambarkan perjalanan perjuangan kedua tokoh itu dan juga peristiwa penting yang terjadi di dalam sejarah bangsa seperti berdirinya Budi Utomo (1908), kegiatan Perhimpunan Indonesia di Belanda (1925), Kongres Pemuda Indonesia (1928), Proklamasi, Resolusi Jihad (Oktober 1945), Peristiwa 10 Nopember 1945, KAA dan masih banyak lagi lainnya.

Peristiwa penting dalam sejarah yang disebut dicatas cukup diwujudkan dalam model yang tidak terlalu besar.

Memang sejarah kita penuh dengan lembaran hitam berupa pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Mulai dari pemberontakan PKI di Madiun, lalu Peristiwa 17 Oktober 1952, Pemberontakan PRRI/Permesta, Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Sulsel dan Aceh, Pemberontakan G30S/Dewan Revolusi Indonesia/PKl.

Juga separatisme di Aceh, Maluku dan Papua. Peristiwa 1965 membawa ekses parah yang sampai sekarang belum tuntas penyelesaiannya.

Salah satu kesulitan kita ialah menempatkan posisi Pak Harto. Tuntutan diselenggarakannya pengadilan terhadap Pak Harto menunjukkan bahwa masih banyak warga masyarakat yang belum bisa memaafkan. Perlu waktu lama untuk bisa melunakkan hati warga masyarakat itu.

Tetapi di lain pihak ada sejumlah warga masyarakat yang merindukan era Pak Harto. Kita serahkan pada sejarah, seper- ti apa penerimaan masyarakat terhadap Pak Harto sepuluh tahun lagi atau bahkan 15 tahun lagi.

Dengan jarak waktu yang cukup jauh, bangsa Indonesia akan bisa menimbang dengan baik tanpa prasangka, apa jasa dan juga apa kesalahan Pak Harto.

Penulis adalah Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

Last modified: 26/1/07


 

The Global Nexus

Tahun “Babi Api” 2007

Christianto Wibisono

Menurut almanak, Imlek tahun 2007 adalah tahun shio Babi dengan unsur Api menggantikan tahun Anjing Api 2006. Tepatnya pergantian tahun Imlek baru akan terjadi 18 Februari 2007. Hari pertama tahun Babi Api diawali secara tragis dengan bom berantai di Bangkok disaat Jenderal Sonthi yang memimpin kudeta, sedang menjalankan ibadah Haji.

Sementara Saddam Hussein yang di-eksekusi hari Sabtu masih berada dibawah naungan tahun Anjing Api. Saddam lahir 28 April 1937 dalam tahun Kerbau Api, tapi astrologi China maupun Barat dan Timur lain seperti India dan Jawa tetap mengandung unsur tidak pasti.

Sebab seseorang yang lahir bersamaan hari tanggal bahkan jam, bisa berbeda nasibnya bagaikan bumi dan langit. Faktor astrologi zodiak hanya salah satu acuan, tapi bukan determinan utama dalam perjalanan nasib seseorang, suatu bangsa atau bahkan umat manusia.

Tahun Babi Api merupakan siklus 60 tahunan sejak 1947 dan capres AS Hillary Clinton lahir 26 Oktober, Megawati 23 Januari dan Wiranto 4 April termasuk dalam shio Babi Api tahun 1947. Generasi yang lahir pasca perang dunia kedua angkatan terakhir, sudah menjadi pimpinan puncak di pelbagai negara.

Setelah itu mereka akan digantikan oleh generasi 1950-an dan 1960-an. Karena itu bagi Wiranto, Megawati dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (lahir 9 September 1949), pilpres 2009 adalah putaran final yang bisa mereka ikuti. Wapres Jusuf Kalla lahir 15 Mei 1942 adalah tokoh “tertua” untuk pilpres 2009.

Indonesia termasuk yang agak lamban dan susah dalam mengorbitkan kader elite, akibat “mogoknya” lokomotif tua Soeharto, bikinan tahun 1921. Ia mestinya sudah lengser tahun 1980-an, untuk memberi peluang kepada generasi berikutnya.

Gara-gara lokomotif tua mogok, macet di rel selama 32 tahun, tidak ada lokomotif lain yang bisa lewat, semuanya terganjal dan antre. Tidak heran bila dalam 6 tahun sejak dia lengser, Indonesia harus memberi peluang kepada empat presiden. Sekarang juga semua orang ngebet, kebelet ingin jadi presiden tidak sabar menunggu masa jabatan 5 tahunan.

Kalau elite politik berpenyakit kanak-kanak maka NKRI bisa mengalami nasib seperti Sierra Leone dengan barisan milisia kanak-kanak yang kejam dan brutal terhadap generasi tua atau bahkan orang tua sendiri.

Film Blood Diamond menggambarkan betapa kejamnya rezim fasis RUF (Revolutionary United Front) dibawah Foday Sankoh. RUF mengajar anak yatim piatu menjadi algojo membunuhi generasi lebih tua termasuk orang tua mereka.

Memang ada unsur adu domba atau intervensi multinasional, tapi unsur kekejaman dari dalam tubuh bangsa asli Afrika sendiri memegang peran penting dalam pelbagai genoside seperti di Rwanda, Sierra Leone, Darfur dan sekarang dalam perang Ethiopia – Somali. Sudah sejak 13 tahun lalu, mariner AS dibantai di ibukota Mogadishu (film Black Hawk). Tanpa invasi pasukan Ethiopia, rakyat Somali akan habis dibunuhi oleh perang saudara seperti nasib Sudan dan Darfur.

Sementara itu mantan presiden Gerald Ford meninggal dunia dalam usia 93 tahun yang menandai pola hidup minoritas penduduk bumi di kawasan makmur dan kondusif untuk manusia usia lanjut.

Masalah Ketimpangan

Dunia tahun 2007 pasti belum akan berhasil mengatasi masalah ketimpangan kemiskinan yang sudah berumur setua manusia. Karena manusia sendiri belum sepakat tentang sistem terbaik yang bisa mengentaskan mayoritas manusia dari kemiskinan seperti yang terjadi di Barat (Eropa dan AS).

Manusia masih menolak sistem liberalisme pasar bebas dan HAM di Barat tapi lebih percaya kepada retorika ratu adil. Entah itu bernama komunisme, Marxisme, sosialisme ataupun solidaritas rakyat atas dasar etnis, ras, agama dan anti etnis, ras, agama yang berbeda.

Akibatnya, rezim fasis berdasar kebencian untuk melenyapkan unsur yang dianggap penindas seperti pengusaha dan mereka yang sukses secara profesional, produktif dan kreatif.

Fasisme hanya melahirkan bangsa yang gagal menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan dalam jangka panjang lintas generasi.

Rezim-rezim otoriter seperti Nazi dan komunisme serta diktator Dunia Ketiga hanya sibuk berebut kuasa dan setelah itu menyalahgunakan kekuasaan untuk membantai dan melenyapkan lawan politik.

Sekaligus tidak rela, iri dan cemburu bila elite lain mempunyai basis kekuatan seperti bisnis dan kinerja sosial mandiri. Semua harus di tundukkan dibawah rezim totaliter penguasa bercokol.

Itulah kelemahan, kekurangan dan kesalahan Dunia Ketiga yang selalu ditutupi dengan dalih, kepribadian, kepentingan atau kedaulatan nasional yang tidak boleh ada campur tangan unsur asing.

Padahal jika terjadi pembantaian sesama elite atau monopoli kekuasaan seperti selama 32 tahun Soeharto berkuasa, terjadi kemandekan mutlak di segala bidang. Celakanya, secara ekstrem setelah Soeharto lengser, setiap orang merasa boleh dan bisa menjadi Soeharto kecil pada tingkat menteri, gubernur, bupati, walikota, legislator, hakim, jaksa, polisi, bahkan aktivis dan NGO.

Semua merasa jadi dewa atau nabi baru yang mengkhotbahkan kebaikan, rencana keselamatan dan peranan sebagai ratu adil. Tapi dalam praktek terjadi kemunafikan luar biasa karena semuanya ternyata terlibat money politics, KKN dan juga hanya bisa mempropagandakan ide muluk tapi hidupnya tidak sesuai dengan perkataan dan pidatonya. Do what I say, don’t ask what I do and don’t follow what I do. Sebab yang mereka lakukan ternyata adalah replikasi zaman Soeharto.

Akibatnya, orang menjadi jenuh dan keki terhadap reformasi, malah mengidamkan kembali ke zaman Orde Baru. Ini juga mencuat di Irak, rindu dikuasai tangan besi Saddam, ketimbang terpecah belah jadi perang saudara. .

Tahun Babi Api 2007 akan tetap mementaskan kisah lama, bila tidak ada kemauan politik dari elite untuk benar-benar mengentaskan bangsa ini kearah demokrasi yang lebih substansial ketimbang prosedural.

Sudah bukan zamannya lagi untuk terus menerus berdemo apalagi demo berdarah untuk jadi martir dan bermuara kudeta ala Orde Baru, Malari 1974, peristiwa ITB 1978 dan the rape of Jakarta Mei 1998.

Juga bukan zaman dinasti Tang yang penuh intrik antara raja, ratu, permaisuri, ibusuri dan para pangeran dalam film The Banquet dan Curse of the Golden Flower.

Atau kemelut model Timur Tengah perebutan kekuasaan antara Pangeran Bandar dan Pangeran Turki, keturunan raja Saud Bandar tidak suka berunding dengan Iran sedang Turki bisa menerima Iran.

Turki baru saja berhenti jadi Dubes Arab Saudi di AS hanya 15 bulan menggantikan Bandar yang memegang rekor Dubes 22 tahun. Mereka sedang berebut jabatan Menlu yang dijabat oleh Pangeran Saud.

Penulis adalah pengamat masalah internasional

Last modified: 2/1/07


 

Sistem Perkeretaapian di Indonesia Perlu Diganti

Oleh Atmonobudi Soebagio

Kecelakaan kereta api di negara kita seakan sudah menjadi lumrah karena terlalu sering terjadi.

Belum tiga minggu kita memasuki tahun 2007 sudah ada dua rangkaian kereta api yang anjlog. Berita terbaru adalah anjlognya gerbong BBM di Pasuruan.

Banyak tulisan di media massa yang lebih menyoroti aspek operator/masinis dan tidak menyoroti aspek teknis. Tulisan ini mengangkat “kasus kejanggalan” di dalam sistem perkeretaapian di Indonesia yang “tidak tercermati” atau “terabaikan” oleh para perencana sistem transportasi di Departemen Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Kejanggalan tersebut adalah sebagai berikut:

Lebar rel (atau lebar poros roda) KA di Indonesia yang hanya 114 cm, dan tidak berubah sejak dibangun di zaman pendudukan Belanda.

Pada masa itu gerbong-gerbong penumpang memang ukurannya lebih pendek, ramping, dan sebagian karoserinya terbuat dari kayu. Kecepatan KA di masa itu tidak lebih dari 80 km/jam.

Ukuran gerbong KA yang ada sekarang mengacu pada ukuran standar Eropa dan Amerika yang lebih besar dimensinya. Ironisnya, lokomotif dan gerbong yang berdimensi besar tersebut menggunakan roda dengan lebar poros yang hanya 114 cm, padahal lebar poros roda KA di Eropa dan Amerika adalah 4 feet 8.5 inches atau 143.5 cm; yang berarti lebih lebar 29.5 cm dari pada yang ada di Indonesia.

Di samping itu, ukuran batang rel KA di Eropa juga lebih besar dibandingkan dengan batang rel KA di Indonesia. Meskipun ada ketidaksesuaian antara ukuran gerbong dan lebar poros roda, kereta api tersebut dioperasikan dengan kecepatan 100 km/jam; bahkan di jalur-jalur tertentu melaju dengan kecepatan di atas 100 km/jam.

Melampaui Batas

Kecelakaan yang sering terjadi antara lain berupa anjlok, terguling, dan tergelincir keluar rel. Anjlok maupun tergelincirnya KA terjadi apabila berat lokomotif dan gerbongnya melampaui batas daya dukung rel sehingga membuat batang rel menggeliat (melintir atau melengkung).

Tergulingnya KA umumnya lebih disebabkan oleh gaya sentrifugal di saat membelok/menikung. Semakin besar kecepatan di saat membelok, semakin besar pula gaya sentrifugal yang di alaminya.

Kecepatan di saat membelok serta ketidaksesuaian antara lebar poros roda dengan lebar gerbong/lokomotif inilah yang diduga menjadi penyebab utama tergulingnya kereta api oleh gaya tersebut.

Sebaliknya, KRL eks Jepang (bekas pakai) maupun produk nasional yang melayani jalur Kota – Bogor, Kota – Bekasi, dan Serpong – Tanah Abang – Manggarai, hampir tidak pernah mengalami kecelakaan, meskipun pada jam-jam tertentu jumlah penumpangnya melampaui kapasitas angkutnya.

Mengapa relatif lebih aman? Alasannya adalah karena ukuran gerbong KRL lebih ramping dari pada ukuran gerbong KA cepat yang ada saat ini.

Mengganti rel KA dengan rel yang lebih lebar dan lebih besar batang relnya di seluruh jalur KA tentunya sangat mahal di samping akan mengganggu kelancaran transportasi.

Untuk itu solusinya sebaiknya dilaksanakan secara bertahap. Tulisan ini menawarkan empat tahap solusi yang dimulai dengan yang biayanya terendah, yaitu:

Ditetapkannya peraturan pemerintah tentang jumlah maksimum penumpang dan batas kecepatan KA di jalur lurus dan jalur yang rawan kecelakaan, misalnya kecepatan KA di jalur lurus tidak boleh melewati 100 km/jam dan harus mengurangi kecepatannya di tikungan/belokan maupun di jalur-jalur yang masih menggunakan bantalan kayu (kalau masih ada).

Peraturan ini harus diikuti dengan fungsi pengawasan disertai penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut. Konsekuensi dari penerapan ini adalah lama perjalanan akan sedikit bertambah.

Memenuhi Dimensi

Pembuatan maupun pembelian gerbong dan lokomotif yang baru harus memenuhi dimen- si yang sesuai dengan lebar rel yang ada saat ini, yaitu lebih ramping.

Untuk itu perlu dibuat spesifikasi dari gerbong dan lokomotif yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Solusi tahap ke-2 ini tidak perlu dilakukan apabila pemerintah memutuskan untuk mengganti dengan rel yang lebarnya 143.5 cm.

Dipasang dua jenis rel di atas bantalan rel yang sama. Rel lebar untuk KA cepat jarak jauh, sedangkan rel yang lebih kecil untuk KRL.

Contoh semacam ini dapat dilihat pada jalur KA di kota Perth yang mengarah ke Adelaide, Australia. Rel yang lebar digunakan oleh KA cepat Perth – Adelaide dan rel yang lebih ramping untuk jenis Subway.

Mengganti seluruh rel berikut roda lokomotif dan roda gerbong-gerbongnya sesuai standar yang berlaku di Eropa.

Dengan dimensi rel yang baru ini, KA dapat meluncur dengan nyaman dan aman hingga kecepatan 140 km/jam sebagaimana yang ada di Eropa.

Apa pun solusinya, pemerintah harus segera memperbarui kebijakannya. Kalau perlu merombak total sistem perkeretaapian di Indonesia dengan mengadopsi sistem di negara lain yang jauh lebih maju dan andal serta terbukti lebih aman.

Penulis adalah Guru Besar FT UKI dan Mantan Rektor UKI

Last modified: 19/1/07


 

 

PSSI Bergantung pada Pelatnas?

Oleh Amir Hadad

Kita semua sudah tahu, kesebelasan Indonesia yang dikirim ke Asian Games 2006 di Doha, Qatar, gagal total. Harus diakui, untuk bersaing dengan Korea Selatan, China, Arab Saudi, dan Jepang rasanya sangat berat.

Jangankan menantang empat macan Asia itu, melawan Irak dan Suriah saja, kesebelasan PSSI kalah telak.

Akan tetapi, PSSI tidak pernah belajar dari buang biaya sebesar Rp 28 miliar, dengan tetap menjalankan pelatnas jangka panjang untuk tim nasional U-23, tanpa memulai roda kompetisi pemain sejak usia-usia muda.

Penonton bola di negeri ini tak ada yang tak kenal Zinedine Zidane dan Roberto Carlos. Di balik aksi-aksinya yang menawan, orang lupa bahwa usia pemain Prancis dan Brasil itu sudah 34 tahun (Zidane pensiun di usia ke-34), tergolong usia senja untuk pemain bola.

David Beckham, pujaan anak muda yang kini bermain di Real Madrid itu sebenarnya tak muda lagi: umurnya 31 tahun. Tapi daya jelajah mereka tinggi, selama 2 X 45 menit mereka terus berlari, umpan-umpannya terukur, tendangannya bertenaga.

Di lapangan, tak pernah tampak ada tanda-tanda kelelahan fisik yang membedakan mereka dengan pemain 20-an tahun.

Mari kita lihat pemain-pemain lokal yang berlaga di liga Indonesia. Jangankan yang usianya kepala tiga atau lebih, yang usianya di bawah 30 tahun pun hanya bertenaga di menit-menit awal, katakanlah setengah jam babak pertama.

Selanjutnya, kelelahan mulai hinggap, akibatnya umpan-umpan sering ngawur, tendangan melenceng, dan karenanya emosi mudah terpancing. Seperti mobil kehabisan bensin, fisik dan stamina pada pemain-pemain Indonesia tidak memadai untuk bermain cantik selama 90 menit.

Hal ini berkaitan erat dengan kebugaran fisik dan ketahanan stamina yang prima serta maximum oxygen uptake (VO2 Max), kemampuan menyerap oksigen secara maksimal yang dimiliki seorang atlet atau pesepakbola. Agar mampu tampil prima sepanjang pertandingan, seorang pesepakbola profesional memerlukan VO2 Max yang tinggi.

Pemain di liga Eropa, paling tidak VO2 Max-nya mencapai 70 – 80. Kalau kurang dari angka itu, pemain tidak akan mempunyai daya tahan kecepatan yang tinggi, yaitu kemampuan untuk terus bergerak cepat dalam waktu yang lama.

Sekolah Tinggi Olahraga (FPOK) pernah meneliti, pemain sepakbola di liga Indonesia 2005 yang diwakili oleh Persija Jakarta, memiliki VO2 Max rata-rata pemainnya kurang dari 50. Nilai tertinggi yang dicapai pemain Persija adalah 57,6.

Angka itu jauh bila dibandingkan dengan Tim Pra-Olimpiade Australia di Olimpiade Sidney 2004 yang memiliki VO2 Max rata-rata 59,7. Pemain Korea Selatan sewaktu berhasil masuk semifinal Piala Dunia 2002, nilai rata-ratanya 70.

Jangan anggap remeh angka-angka VO2 Max ini. Perbedaan sepuluh poin saja berdampak mencolok pada mobilitas pergerakan pemain di lapangan, apalagi berbeda lebih dari itu. Menurut Edward L Fox, dalam bukunya Sport Physiology, kemampuan VO2 Max seseorang dipengaruhi oleh perkembangan jantungnya.

Perkembangan paling pesat, sekitar 50 persen, terjadi pada usia dini antara 6 – 14 tahun, usia murid SD sampai SLTP. Di atas usia 15 tahun, potensi berkembangnya jantung tinggal 50 persen.

Selain jantung, perkembangan neuromaskuler, otot-otot syaraf yang mengatur koordinasi gerak, terjadi sekitar 70 persen pada usia 6 – 14 tahun.

Neuromaskuler inilah yang mengatur ketrampilan fisik, di antaranya skill dan kelincahan seseorang. Usia di atas itu potensi perkembangannya tinggal 30 persen.

Pada tahun 1975, sewaktu Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai Ketua KONI Pusat, pernah diadakan lokakarya nasional tentang sports facility, sarana dan prasarana olahraga, dengan mendatangkan Profesor Claereci, ahli sarana dan prasarana olahraga dari Italia.

Lokakarya yang dihadiri oleh menteri olahraga pada waktu itu, perwakilan hampir seluruh instansi pemerintah, Asosiasi Real Estate, Departemen PU, Dalam Negeri, Pendidikan Nasional, Perindustrian, seko- lah tinggi olahraga seluruh In-donesia, Dinas Tatakota, itu menghasilkan komitmen yang ditandatangani bersama oleh seluruh peserta tentang rasio bangunan dan sarana prasarana olahraga.

Sudah disepakati, untuk sekolah dasar, harus ada lapangan keras dengan luasan tertentu, juga sarana olahraga tertentu. Begitu juga untuk tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi. Suatu kawasan industri dan real estate harus mempunyai lapangan sepak bola, basket dan volley.

Setiap wilayah kelurahan dan kecamatan harus memiliki fasilitas olahraga tertentu. Pelaksanaannya? Sampai hari ini tidak jelas juntrungannya.

Pelatnas PSSI

Lalu kenapa PSSI masih mengadakan pelatnas jangka panjang untuk tim nasional U-23, yang jelas-jelas telah gagal? Lebih baik kita berpikir bagaimana memutar roda kompetisi usia dini, agar kelak, sekitar sepuluh tahun lagi, Indonesia punya bibit pemain sepakbola sekelas Park Ji-sung atau Hidetoshi Nakata.

Kalau dari sekarang Indonesia menggarap anak-anak usia SD sampai SLTP dengan intensif, tentu disertai kesediaan menyediakan fasilitas lapangan dan mencarikan sponsor, mungkin sepuluh tahun lagi kita akan panen bibit unggul.

Kita tak perlu dulu bicara Wayne Rooney, Christiano Ronaldo, atau Shaun Wright Phillips yang sudah moncer prestasinya di usia yang begitu muda. Padahal, mereka tidak hidup di gurun-gurun Afrika, atau pantai-pantai Brasil, tempat lahirnya para maestro bola. Mereka produk kesuksesan pembinaan usia dini yang dilakukan negara-negara Eropa.

Mereka melesat ke tangga dunia karena memiliki kebugaran tinggi dan stamina yang prima. Semua ini dapat dicapai dengan pola latihan yang kontinyu, dengan frekuensi teratur, dan yang terpenting dilakukan sejak usia dini.

Mungkin pembinaan inilah yang menjelaskan mengapa Kurniawan Dwi Julianto, pemain andalan Indonesia yang jebolan Primavera Italia, hanya mampu bermain sampai tingkat perserikatan, sedangkan Alessandro del Piero, rekan seangkatannya di Italia dulu, sudah mendunia dan menjadi andalan utama tim nasional Italia pada piala Dunia 2006 lalu.

Belum lagi kalau kita mengamati Brasil dan Argentina, yang setiap tahun selalu memunculkan bintang muda ber-bakat.

Belum habis kita berdecak kagum oleh aksi meliuk-liuk yang menawan dari Robinho, sudah muncul lagi Fernando Gago, Gonzalo Higuain, dan Marcello, yang telah mendunia di usia belia dan sekarang memperkuat klub Real Madrid sebagai jugador-jugador muda.

Seakan tidak habis-habisnya stok pemain di kedua negara tersebut. Ini tidak lain, adalah hasil dari kompetisi usia muda berjenjang, yang teratur dilakukan di kedua negara tersebut.

Jadi, kalau kita tak mau menanam, jangan pernah berharap akan memanen bibit-bibit unggul pemain sepakbola. Jangan pernah berharap mencapai pentas dunia.

Penulis adalah pengamat sepakbola tinggal di Jakarta

Last modified: 17/1/07


 

Kompetisi Artifisial Tender Produk Agribisnis

Adig Suwandi

Keberhasilan sebuah produk yang dihasilkan dari aktivitas panjang kegiatan ekonomi akan sangat ditentukan bagaimana pasar memberikan nilai berbentuk harga.

Meskipun logika pasar mengatakan harga cenderung rendah ketika jumlah produk ditawarkan lebih banyak dibanding permintaan, namun cara-cara transaksi, keunikan produk, waktu melepas, dan kondisi sekitar akan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya harga.

Tender terbuka dengan melibatkan banyak peserta merupakan salah satu cara mendapatkan harga terbaik dan relatif menguntungkan produsen. Seolah menjadi hukum alam, peserta yang memberikan penawaran tertinggi dibanding kompetitornya, per definisi dinyatakan sebagai pemenang.

Persoalan tender produk agribisnis mencuat setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan indi- kasi 11 perusahaan mitra usaha PTPN XI dalam penjualan gu- la yang rata-rata dalam tiga ta- hun terakhir menguasai 65 per- sen pangsa pasar setempat, berasal dari kelompok usaha yang sama.

Meskipun pada akhirnya KPPU memutuskan PTPN XI dan 11 perusahaan dimaksud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap pasal 19 huruf a dan d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Usaha Tidak Sehat, namun menyisakan persoalan pelik dan mengharuskan semua pihak berpikir tentang cara-cara memasarkan gula dan produk agribisnis lain secara lebih bermartabat dan tanpa prasangka.

Melalui keputusan tadi, memang PTPN XI per definisi tidak terbukti melakukan diskriminasi terhadap peserta tender, demikian pula mitra usa- hanya yang tidak ada indikasi kuat melakukan monopoli pembelian gula.

Dari cross silang atas kepemilikan dan manajemen 11 perusahaan yang berasal dari 3 orang dalam satu atap kelompok usaha yang ditengarai KPPU mengarah kompetisi semu atau artifisial, setidaknya menimbulkan banyak pertanyaan rumit dengan solusi tidak mudah.

Kompetisi Semu

Salah satu di antaranya, apakah orang atau kelompok usaha tidak boleh mendirikan lebih dari satu badan usaha komersial yang bergerak di berbagai bidang kegiatan? Pertanyaan lain, kalau saja 3 orang tadi hanya menggunakan nama satu perusahaan tetapi secara terus- menerus (karena harga penawarannya tertinggi) menang dalam tender hingga akhirnya menguasai hampir keseluruhan produk yang dilepas, apakah juga masih disebut monopoli dan membatasi akses persaingan. Kalau kondisi terakhir yang terjadi, apakah masih dapat disebut kompetisi semu juga.

Larangan bagi seseorang atau kelompok orang untuk mendirikan badan usaha lebih dari satu belum muncul. Dengan begitu penjual produk yang menggelar transaksi melalui tender, secara logika juga tidak memiliki kapabilitas untuk melarang badan usaha tadi ke kancah tender.

Tender gula seperti yang dilakukan PTPN XI dan BUMN lain pada umumnya selalu terbuka untuk diikuti siapa saja asalkan sejumlah persyaratan seperti tercatat sebagai rekanan terpenuhi. Justru kalau pihak penyelenggara tender melarang salah satu atau lebih perusahaan tadi dapat dinilai diskriminatif, apalagi meski berada dalam kelompok usaha, namun masing-masing memiliki badan hukum sendiri.

Kalau dalam perkembangan selanjutnya, salah satu dari perusahaan tersebut memasukkan penawaran harga lebih tinggi dibanding peserta lain dan dinyatakan penyelenggara ten- der sudah di atas harga perhitungan sendiri (price idea), jelas tidak ada alasan lagi untuk tidak menyatakannya sebagai pemenang.

Pangsa pasar sendiri menjadi rancu akibat ketidakjelasan batasan, apakah yang dimaksud sebatas produksi perusahaan penyelenggara tender ataukah pasar secara nasional untuk produk sama. Ketidakjelasan inilah yang kemudian menimbulkan multi-interpretasi.

Masing-masing yang menginterpretasikan berangkat dari pemahaman dan kepentingan berbeda. Namanya juga produk hukum yang pengambilan keputusannya memerlukan persetujuan parlemen, tentu pertimbangan politik jauh lebih menonjol.

Meskipun parlemen dalam berbagai pernyataan politiknya menyatakan sebagai penjelmaan dan penyambung aspirasi rakyat, tetapi karena mereka per individu adalah kader partai yang tunduk pada kepentingan induk organisasinya, jelas muatan politik lebih mengemuka.

Banyaknya gugatan berujung tereduksinya kepercayaan publik terhadap parlemen dapat dijadikan indikasi betapa parlemen belum berfungsi sebagaimana mestinya, apalagi dalam banyak kasus sejumlah anggota parlemen terbukti melakukan tindakan yang kurang pada tempatnya sehingga berujung diperiksa Badan Kehormatan.

Tampaknya ada kontradiksi antara kompetisi dalam batasan khas Indonesia dengan manajemen pemasaran yang secara umum terkait pemberian pelayanan dan nilai lebih kepada konsumen. Pelayanan lebih baik dapat saja dikatakan persekongkolan jahat karena peserta lain tidak mendapatkan produk diinginkan.

Padahal peserta lain tadi dinyatakan kalah karena memasang harga lebih rendah ketika tender berlangsung. Reformasi dan keterbukaan politik tampaknya harus dikelola secara profesional dan bermartabat untuk memberikan garansi kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat tidak disalahgunakan sejumlah orang jahat untuk memfitnah dan menghabisi lawan-lawan bisnisnya dengan memanipulasi kondisi obyektif di lapangan.

Peserta tender gula yang kalah dan tidak menerima peristiwa kekalahan secara lapang dada bisa saja membawa persoalan ke medan lain seperti KPPU.

Karena KPPU sendiri sesuai tugas dan fungsi pokoknya harus memeriksa setiap pengaduan masyarakat setelah pihak pelapor diketahui secara jelas identitasnya, persoalan tuduh-an diskriminasi dan monopoli yang sebenarnya bersifat business to business masuk ke ranah politik.

Terlepas pengaduan tadi berbau fitnah atau mengandung kebenaran, pemeriksaan harus dilakukan. Bahwa pada akhirnya dari hasil pemeriksaan, pernyataan saksi, pengumpulan bukti, penyusunan kesimpulan, dan putusan tidak terbukti adanya pelanggaran, itu persoalan lain.

Fenomena Umum

Energi telah banyak dikuras untuk kepentingan yang sebenarnya kurang produktif, tetapi itulah realitas yang meski kita hadapi sebagai konsekuensi pilihan format politik. Sudah menjadi fenomena umum bahwa banyak orang kita memang kurang dapat menerima kenyataan kalau ada pihak lain dinyatakan lebih unggul dan keluar sebagai pemenang.

Padahal dalam bisnis, seharusnya bisa orang belajar dari kiat sukses pihak lain untuk menumbuhkembangkan usaha yang dilakukan.

Tidak mengherankan, meski sudah banyak orang pintar dan berpredikat doktor, negeri ini tetap saja terpuruk. Banyak persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara ekonomi dan manajerial murni, menjadi kompleks dan rumit ketika masuk ke kawasan politik yang abu-abu. Barrier to entry dalam berdagang gula memang demikian ketat.

Orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi yang secara latah berkeinginan masuk ke dalamnya harus menghadapi banyak rintangan. Kenyataan empirik menunjukkan, mereka sebenarnya pemburu rente (rent seekers) yang hanya ingin mendapatkan manfaat ekonomi dari gula.

Mereka kemudian menjual gula kepada pemain lain yang telah memiliki sarana pergudangan dan jaringan distribusi lebih rapi sehingga rantai distribusi bertambah panjang.

Pelajaran dari gula hendaknya menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya pemasaran produk agribisnis yang harus dilakukan secara hati-hati, transaparan, memiliki kerangka pertanggungjawaban jelas, dan menguntungkan, agar tidak menimbulkan benturan kepentingan dan berpotensi menyulitkan diri sendiri.

Cara-cara cerdas menjadi kata kunci dalam kerangka pemasaran produk yang customer based oriented, di sisi lain dipersyaratkan untuk tidak melanggar undang-undang dengan menerapkan prinsip kompetisi secara benar.

Bukankah Michael Porter dari Harvard Business School telah mengingatkan, selain dihadapkan pada lingkungan ekonomi, sosial, dan perubahan teknologi, semua usaha juga dihadapkan pada lingkungan politik dan peraturan perundang-undangan (political and legal environment) yang berlaku dan berubah setiap saat?

Dengan kata lain, semua pelaku usaha, termasuk produsen gula dituntut kapabilitasnya untuk dapat mengelola lingkungan secara tepat dan bijak dengan tanpa kehilangan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dan kemampuannya menghadapi kompetisi masa depan (competing for the future) yang semakin kompleks.

Penulis adalah praktisi agribisnis

Last modified: 16/1/07


 

Flu Burung Masih Mengintai

Oleh DA Puspitasari

Flu burung kembali merenggut nyawa anak bangsa ini. Yang paling mutakhir terjadi akhir pekan lalu, dua penderita flu burung yang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan (Jakarta) akhirnya meninggal setelah gagal napas. Dengan tambahan dua korban meninggal itu, maka dari 79 orang di seluruh Indonesia yang positif flu burung, sebanyak 61 orang meninggal. Artinya, tidak tanggung-tanggung, 77 persen penderita flu burung tidak dapat diselamatkan.

Angka itu merupakan statistik resmi yang disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan dr I Nyoman Kandun dalam jumpa pers, Sabtu (13/1). Dalam kenyataan, bisa jadi jumlah korban lebih banyak, mengingat masih kuatnya kecenderungan menutup-nutupi hal yang negatif di jajaran birokrasi.

Yang terakhir pantas menjadi perhatian. BBC beberapa waktu lalu memasang headline bahwa jumlah kasus flu burung mungkin jauh lebih banyak dari jumlah resmi. Banyak kasus terlewatkan karena tidak menunjukkan gejala demam dan sesak napas, sindroma yang dianggap khas flu burung.

Dengan argumentasi seperti itu, kasus flu burung di Indonesia dan dunia dapat diibaratkan sebagai puncak gunung es. Di bawah permukaan, jumlah kasus dapat jauh lebih banyak. Dengan sistem kesehatan yang ada sekarang ini, kemungkinan terdapat banyak kasus yang tidak tercatat, entah karena tidak sempat diperiksa, tidak dicurigai sama sekali, atau didiagnosa penyakit lain, demam berdarah, misalnya. Di desa-desa, penyakit flu burung dengan perkembangan yang cepat dapat saja dianggap sebagai penyakit mistik kiriman (santet).

Yang jelas, Indonesia kini menempati urutan pertama dalam hal jumlah penderita dan kematian akibat flu burung. Daerah penyebaran kasus flu burung pada manusia di Indonesia juga, pelan tetapi pasti, kian meluas. Mula-mula di Jawa Barat dan Jakarta, kemudian semakin melebar ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Bekasi, Tangerang.

Berbagai kejadian terakhir menjadi peringatan bagi pihak-pihak terkait dan masyarakat luas bahwa flu burung masih belum lenyap di Tanah Air. Bahkan, kini bertambah lagi kasus cluster. Yaitu, kasus orang dalam satu keluarga diserang flu burung dan meninggal dunia. Akan tetapi, sekalipun kasus cluster bertambah, pemerintah tetap berpandangan bahwa belum ada bukti virus flu burung dapat menular dari manusia ke manusia. Pandangan yang benar, namun hendaknya jangan meninabobokan atau menganggap remeh. Sebab, virus itu bisa bermutasi, sehingga akhirnya dapat menular dari manusia ke manusia.

Tingkatkan Kewaspadaan

Bahkan, pemerintah mestinya lebih meningkatkan lagi kewaspadaan, sebab bukan tidak mungkin mutasi virus flu burung itu hingga bisa menular dari manusia ke manusia justru terjadi di Indonesia. Mengapa? Alasannya sangat sederhana, yaitu mengingat kenyataan negara lain yang terlebih dahulu terkena flu burung praktis sukses mengatasinya. Misalnya, nyaris tidak terdengar lagi ada warga China yang meninggal karena flu burung.

Sebaliknya, korban flu burung di Indonesia terus meningkat. Penyakit ini terus bermigrasi, bahkan semakin mendekati Jakarta (terakhir terjadi di Bekasi dan Tangerang). Dan yang paling penting mesti diwaspadai satu cluster lagi terjadi.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat tidak boleh anggap enteng. Keduanya harus bersama-sama mengambil langkah-langkah yang lebih progresif. Misalnya, memperluas radius pemberantasan hingga sejauh 5 kilometer dari tempat ditemukannya korban positif virus flu burung. Dalam radius itu, semua burung dan ayam harus dimusnahkan secara serentak.

Kenyataan Indonesia berada dalam kondisi darurat flu burung sehingga membutuhkan penanganan yang cepat untuk memutus rantai penyebaran penyakit tersebut.

Kondisi ini membutuhkan penanganan yang serius. Pemerintah harus terus meningkatkan upaya pencegahan dan penyebaran virus flu burung secara sungguh-sungguh. Selama ini, pencegahan yang dilakukan terkesan tidak jelas dan tidak berkesinambungan. Ketika serangan flu burung mengganas, upaya pengendalian berlangsung ramai. Tetapi saat flu burung mereda, pihak-pihak terkait dan masyarakat pun mulai lengah.

Bila bangsa ini terus terlena dan tidak segera bertindak serentak mengatasi ancaman wabah flu burung, waspadalah. Korban-korban bakal berjatuhan. Bukan itu saja, bangsa Indonesia bisa-bisa dicap sebagai bangsa yang lalai dan tidak peka terhadap ancaman penyakit yang sangat ganas itu.

Celakanya lagi, bangsa Indonesia bukan hanya dinilai lamban, melainkan juga sebagai sumber ancaman penyebaran virus flu burung ke negara lain. Memang, kemunculan secara acak di tempat-tempat tertentu pada wilayah Indonesia yang luas, menyebabkan pencegahan flu burung tidak mudah. Namun, upaya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan kesadaran tinggi akan ancaman flu burung, setidaknya, dapat mengeliminasi perkembangan virus yang ganas itu.

Dunia kedokteran internasional, melalui WHO, telah memalingkan perhatiannya kepada Indonesia sejak kasus kematian warga di Kabupaten Karo beberapa waktu lalu. Indonesia seolah menjadi laboratorium klinis, guna menguak lebih jauh misteri penyakit yang sumber utamanya adalah unggas ini.

Melihat perkembangan tersebut, terasa memprihatinkan kita semua. Sebelumnya, serangan flu burung lebih terasa di Vietnam, Hong Kong, dan Thailand. Meskipun mulai jatuh korban jiwa, Indonesia sempat tidak masuk radar wilayah yang dianggap genting dalam penyebaran virus AI.

Namun, seolah beroperasi di bawah tanah, serangan flu burung di negara kita justru mengganas di saat isunya meredup. Terbukti dengan timbul tenggelamnya kasus ini. Kenyataan ini, sekaligus membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengatasi dan mencegah penyebaran virus AI, belum optimal. Hasil kerja instansi terkait, dalam hal ini Departemen Pertanian dan Departemen Kesehatan, layak dipertanyakan.

Kita pantas bertanya-tanya, keseriusan aparat pelaksana di lapangan dalam menangkal sumber penyebaran virus tersebut. Meski di pihak lain kita pun menyadari ada kendala yang datang dari masyarakat sendiri, seperti tidak rela unggasnya dimusnahkan dengan alasan nilai ganti rugi yang sangat kecil. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesehatan dan kelangsungan hidup warganya, pemerintah seharusnya mampu bertindak tegas untuk menjamin kesehatan publik.

Namun, kita juga mengingatkan, pemerintah menyiapkan kebijakan komprehensif. Semisal menjaga keseimbangan pasokan unggas sebagai bahan pangan, apabila langkah pemusnahan massal terpaksa harus dilakukan. Sebab, tak bisa dimungkiri langkah itu bakal membawa dampak ekonomi dan sosial yang luas di masyarakat. Kita berharap tak ada lagi kasus kematian akibat flu burung di Indonesia, asalkan pemerintah benar-benar mampu merumuskan program yang terarah, dan melaksanakannya secara serius.

Penulis adalah Alumnus Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB)

Last modified: 15/1/07


 

Menjelang Pilkada Jakarta

Rumitnya Mencari Cagub DKI

Salahuddin Wahid

Pilgub DKI kian mendekat tetapi tampaknya tidak mudah bagi partai untuk menentukan siapa cagub/ cawagub yang diajukan. Tiga unsur -cagub, cawagub dan partai yang mencalonkan- semuanya penting dan komposisi ketiganya akan menentukan keberhasilan.

Karena itu tidak mudah untuk menentukannya. Tidak hanya bagi partai yang harus berkoalisi, tetapi juga bagi partai tunggal. Jadwal penentuan calon yang telah disusun oleh partai terpaksa mundur.

Sampai hari ini belum ada satu pasang calonpun yang telah ditetapkan. Tidak mudah bagi partai untuk menentukan sikap karena situasinya memang rumit. Kerumitan dan ketidakjelasan itu nampak dengan jelas karena banyak calon mendaftar pada banyak partai.

Fauzi Bowo dan Sarwono Kusumaatmaja mendaftar pada PDI-P, Partai Demokrat dan PKB. Agum Gumelar mendaf- tar atau mendekat pada Partai Demokrat, PDI-P, PPP dan PAN.

Rano Karno dijadikan cagub oleh PKB tapi mendaftar di PDI-P dan PPP karena diminta oleh partai itu. Bahkan ada seorang ketua DPW sebuah partai tunggal yang bisa mencalonkan, mendaftar sebagai cawagub pada partai lain.

Bukan Era Militer Lagi

Tiga walikota Jakarta adalah tokoh sipil, Syamsurijal (Masyumi), Suwirjo dan Sudiro (eyangnya Tora Sudiro) dari PNI. Gubernur yang sipil hanya Henk Ngantung. Gubernur lain adalah militer yaitu Soemarno, Ali Sadikin, Tjokropranolo, Soe- prapto, Wiyogo, Surjadi Soedirdja dan Sutiyoso.

Tampaknya kecenderungan memilih gubernur militer sudah berkurang. Dua tokoh militer berminat jadi cagub yaitu Agum Gumelar dan Bibit Waluyo. Tetapi tampaknya peluang Bibit menjadi cagub PDI-P kecil. Peluang Agum Gumelar juga tidak besar.

Satu-satunya peluang yang masih tersisa ialah melalui koalisi PAN dengan partai-partai kecil yang tidak punya kursi di DPRD.

Duet sipil (cagub) dan militer (cawagub) yang semula dianggap sebagai sesuatu yang ideal, kini juga mulai memudar. Tampaknya hanya Partai Demokrat yang masih mendukung duet sipil-militer.

Dalam situasi yang sudah tidak ada lagi dikotomi sipil- militer, pemunculan seorang jenderal polisi sudah kehilangan banyak makna.

Kualitas Pribadi

Maka yang menjadi dasar pertimbangan bagi pemilih bukan latar belakang sipil, militer atau polisi, tetapi betul-betul kualitas yang ada pada diri si calon : kemampuan dan karakter (integritas, keteladanan, kepemimpinan) serta akseptabili- tasnya.

Dari segi kemampuan kompetensi tentu Fauzi Bowo unggul dalam penguasaan masalah. Faisal Basri sudah cukup lama mempersiapkan diri menjadi cagub dengan mempelajari masalah-masalah utama DKI.

Sarwono Kusumaatmaja sejak mengajukan diri menjadi calon anggota DPD dari DKI sudah mempelajari seluk-beluk DKI. Agum Gumelar dan Adang Darajatun sejauh saya tahu tampaknya belum banyak menguasai masalah.

Rano Karno sudah sekitar enam bulan mempelajari berbagai masalah DKI secara garis besar. Tampaknya dia bukan jenis selebriti yang hanya mengandalkan popularitas, tetapi mau belajar dan juga cepat menguasai masalah.

Dari segi karakter (integritas, kepemimpinan, keteladanan, kesederhanaan), saya tidak banyak punya catatan.

Karena itu diperlukan masukan informasi dari banyak pihak tentang karakter para calon yang bisa dilakukan melalui media.

Bukan bermaksud membongkar kekurangan atau aib seseorang tetapi sebagai suatu upaya untuk memperoleh calon yang tepat. Seseorang yang bermaksud menjadi bupati, gubernur atau presiden, harus bersedia untuk diawasi secara terbuka oleh masyarakat.

Salah satu kualitas yang dibutuhkan oleh seorang gubernur ialah etika. Seseorang yang beretika itu peka dalam membedakan antara yang boleh dan tidak boleh walaupun hukum tidak mengaturnya. Jika menemui aturan yang multitafsir, orang yang beretika tidak memanfaatkan hal itu sebagai celah.

Orang yang beretika tidak memanfaatkan posisinya pada lembaga pemerintahan atau ormas demi kepentingan dirinya. Posisi di lembaga pemerintahan atau ormas yang menimbulkan konflik kepentingan sekecil apapun, kalau menjadi cagub harus dilepaskan. Orang yang tidak beretika cenderung menyalahgunakan kekuasaan.

Dari sekian banyak tokoh yang pernah memimpin Jakarta, kebanyakan dilantik pada usia menjelang 50 tahun sampai pertengahan 50-an.

Termuda adalah Ali Sadikin yang dilantik pada usia sekitar 40 tahun.

Cagub yang tua ataukah yang muda yang ideal bagi DKI pada saat ini? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Dari sekian banyak calon yang muncul, calon tertua adalah Sarwono (64 thn). Lalu Agum Gumelar (62), Fauzi Bowo (59) dan Adang Darajatun (58). Yang muda ialah Faisal Basri, Rano Karno (47) dan Biem Benyamin (belum 40).

Faktor usia berkaitan dengan kondisi kesehatan, kematangan jiwa serta dinamika yang menjanjikan perubahan. Kesehatan semua calon tidak mengkhawatirkan. Kematangan jiwa dari para calon yang ada perlu dibahas oleh ahlinya.

Saya melihat para calon usia muda lebih menjanjikan perubahan karena paradigma mereka. Paradigma Sarwono -walau tidak muda- juga menjanjikan perubahan.

Faktor lain yang besar perannya dalam meraih tiket pencalonan oleh partai ialah dana. Di berbagai daerah si calon memberi dana kompensasi kepada partai yang mencalonkan. Tampaknya hal serupa juga berlaku di DKI. Tidak mungkin menafikan hal yang secara nyata dibutuhkan oleh partai.

Tetapi tragis kalau masalah itu yang menjadi faktor utama atau bahkan faktor satu-satunya dalam menentukan siapa yang dipilih sebagai calon. Yang cukup menggembirakan ialah adanya partai yang tidak meminta dana kompensasi.

Satu atau Dua Putaran

Tampaknya mungkin ada 2 atau 3 pasang calon yang akan bertanding. Kemungkinan munculnya 4 pasang ada, walaupun tidak terlalu besar.

PKS akan mencalonkan Adang dengan cawagub Ritola Tasmaya atau tokoh internal. Peluang Rano menjadi cawagub PKS masih ada.

Partai Demokrat tampaknya akan mencalonkan Fauzi Bowo dengan kemungkinan cawagub Ferial Sofyan.

Kalau PD berkoalisi dengan partai-partai lain maka cawagubnya besar kemungkinan bukan tokoh partai, bisa tokoh militer bisa juga Rano Karno.

PDI-P mungkin mencalonkan Fauzi Bowo bersama banyak partai termasuk PD. PDI-P juga mungkin mencalonkan Sarwono dengan cawagub tokoh internal. Kalau ini yang terjadi, peluang PDI-P untuk menang tidak besar.

Kalau Sarwono dipasangkan dengan Rano Karno, maka peluangnya untuk maju ke putaran kedua cukup besar.

Pasangan keempat yang mungkin muncul (walaupun kecil) ialah Agum Gumelar dengan Rano Karno yang diusung oleh PAN, PKB dan partai kecil lain. Pasangan Faisal Basri dengan Rano Karno sebenarnya punya peluang cukup besar karena keduanya masih muda dan jelas menjanjikan perubahan. Masalahnya, apakah ada partai yang jeli melihat peluang itu.

Kalau calonnya lebih dari 2 pasang, tampaknya pemilihan akan berlangsung dua putaran. Adang amat berpeluang maju ke putaran kedua. Fauzi Bowo juga cukup berpeluang, apalagi ka-lau berpasangan dengan Rano Karno.

Sarwono dan Agum Gumelar kalau tidak berpasangan dengan Rano praktis tidak berpeluang maju ke putaran kedua. Itu semua perkiraan kasar berdasar survey yang dibuat beberapa lembaga.

Dalam putaran kedua, semua partai akan bergabung mela-wan PKS. Kesannya seperti partai eksklusif melawan partai inklusif.

PKS akan menghadapi uji- an sejauh mana kesetiaan pe- milihnya pada Pemilu 2004, setelah melihat kinerja PKS yang tidak begitu bagus termasuk di dalam proses memilih cagub DKI ini.

Situasi kini seperti orang bermain kartu yang sedang menunggu siapa yang paling awal memainkan kartu. Setelah itu baru yang lain bisa memainkan kartu mereka.

PKS yang sudah punya cagub bisa mulai memainkan kartu. Tetapi tampaknya analisis PKS terhadap para calon yang ada belum tuntas.

Penulis adalah Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

Last modified: 15/1/07


 

“The New Learning” di Perguruan Tinggi

K Bertens

Dalam tulisan se-belumnya kami mencoba berefleksi tentang metode pendidikan di sekolah yang disebut the new learning dan sekaligus menambahkan beberapa catatan kritis (Suara Pembaruan, 9/12/2006). Dalam tulisan ini kami ingin melanjutkan refleksi itu dalam konteks perguruan tinggi.

Kalau kini sering terdengar bahwa pengajaran di perguruan tinggi harus student-centered dan tidak lagi boleh teacher-centered, gagasan itu dengan jelas dilatarbelakangi metode tersebut.

Di antara para akademisi senior sekarang yang mengikuti pendidikan tinggi 40 atau 50 tahun lalu, mungkin banyak orang merasa jengkel dengan slogan ini. Seolah- olah profesor-profesor mereka dulu tidak student-centered! Seolah-olah kuliah dulu seluruhnya berpusatkan pada orang yang mengajar!

Memang benar, dalam sistem perkuliahan tradisional para mahasiswa umumnya diam saja. Ruang kuliah waktu itu sering disebut auditorium, artinya “tempat di mana orang mendengarkan”.

Profesor atau dosen beraksi dengan talk and chalk: hanya dia yang berbicara dan menjelaskan uraiannya dengan menulis di papan tulis. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa mahasiswa pasif saja. Mendengarkan saja dapat merupakan aktivitas yang menghasilkan banyak.

“Teacher-Centered”

Tentu saja, dalam sistem tradisional selalu ada mahasiswa yang mengantuk atau malah tertidur dalam kuliah. Ada juga yang suka membolos kuliah. Hal seperti itu akan terjadi di segala zaman. Tetapi mahasiswa serius di perguruan tinggi yang bermutu belajar banyak dengan mendengarkan saja. Apalagi, profesor memberi course atau “kursus” (dalam hal ini lebih tepat daripada “kuliah”).

Ada sistematika. Dari kuliah ke kuliah, mahasiswa menyaksikan perkembangan pemikiran. Dan pada akhir semester mahasiswa sudah merasa secara lengkap diperkenalkan dengan suatu ilmu atau topik ilmiah.

Kini kadang-kadang diberi kesan bahwa dosen sudah mempraktekkan the new learning dengan mengadakan diskusi dalam kelas. Alih-alih kuliah yang berpusatkan pada pengajar, kelas dipecahkan menjadi beberapa kelompok diskusi dan setengah jam terakhir hasil diskusi dikumpulkan dan dirangkum dalam semacam “sidang pleno”.

Tetapi kualitas belajar dari cara diskusi seperti itu patut diragukan. Terutama karena dua alasan. Pertama, setiap kali diadakan diskusi, kita mengalami bahwa tidak semua peserta mengambil bagian di dalamnya.

Yang aktif berdiskusi hanya beberapa orang dan hampir selalu akan kita dengar orang-orang yang sama. Kedua dan lebih penting, jika 10 orang bodoh mengadakan diskusi, mereka sesudahnya tetap bodoh. Diskusi serupa itu tidak membawa banyak kemajuan. Sebaliknya, jika kita mendengar kuliah seorang profesor yang sungguh-sungguh ahli di bidangnya, ia akan membuka perspektif baru bagi kita. Kita mengalami kemajuan dengan berguru padanya. Melalui kuliahnya, kita merasa diangkat dari ketidaktahuan ke taraf pengertian.

Setelah tamat dalam program studinya, banyak akademisi tidak pernah melupakan profesor-profesor tertentu yang menyampaikan keahliannya kepada mereka, sedangkan profesor dan dosen yang di kemudian hari tidak begitu diingat lagi, pasti ada pengaruh juga dalam pendidikannya. Akan tetapi, apa yang akan diingat lagi oleh mahasiswa dari diskusi-diskusi yang pernah diadakan dalam suasana penuh improvisasi? Tidak banyak. Kecuali tentu mahasiswa yang ketemu pacarnya pada kesempatan itu! Hanya saja, hubungan dengan ilmu di sini tidak begitu jelas.

Beberapa kritisi dengan sedikit nakal akan menegaskan bahwa diskusi-diskusi seperti itu justru lebih cenderung teacher-centered, sebab untuk para dosen paling mudah. Mereka tidak perlu mempersiapkan kuliahnya, sedangkan dalam sistem tradisional para dosen memakai banyak waktu dan energi untuk mempersiapkan kuliah.

Sistem Ujian

Hal yang sama dapat dikatakan tentang cara menyelenggarakan ujian. Kini ujian sering diadakan dalam bentuk pilihan ganda (multiple choice). Namun, cara kerja itu dengan jelas bersifat teacher-centered, karena bagi dosen jauh lebih mudah untuk mengoreksi ujian macam itu ketimbang harus membaca beratus-ratus halaman ujian dalam bentuk esai, yang kerap kali ditulis dengan tulisan gaya cakar ayam.

Di Eropa dulu kebanyakan ujian diadakan secara lisan. Siapa akan menyangkal bahwa cara itu lebih student-centered? Bahkan saat itu sering kali mahasiswa sendiri dapat menentukan hari dan waktu ujian. Memang betul, sekarang cara ujian seperti itu di kebanyakan fakultas tidak mungkin diadakan lagi. Alasan utama adalah jumlah mahasiswa yang kini jauh lebih besar.

Dulu di Eropa para mahasiswa merupakan suatu kelompok eliter. Sekarang siapa saja yang berbakat dan berminat dapat masuk perguruan tinggi. Perkembangan yang sangat menggembirakan, namun sekaligus menuntut penyesuaian manajemen pendidikan.

Mereka yang banyak menekankan sifat student-centered dalam pendidikan tinggi tidak jarang menimbulkan kesan seolah-olah proses belajar mahasiswa harus diatur dengan tuntas, juga di luar ruang kuliah. Bahkan sampai mau menjadwalkan waktu untuk belajar mandiri di perpustakaan. Dalam sistem tradisional dulu tidak begitu. Saat itu mahasiswa diberi kebebasan. Terserah pada mahasiswa sendiri bagaimana mau menggunakan kebebasan itu.

Dalam kenyataan, banyak yang membentuk kelompok diskusi. Kalau dalam kuliah biasanya mereka diam saja, di luar kuliah mereka banyak mengadakan diskusi, baik tentang ilmu yang sedang digeluti maupun tentang masalah kemasyarakatan yang lebih luas.

Mereka juga membaca semua buku yang penting dari profesornya. Bukan karena diwajibkan begitu, melainkan karena mereka secara spontan mengerti bahwa hal itu perlu untuk memahami pemikiran profesornya. Dan banyak terjadi juga mahasiswa sendiri menyelenggarakan pers kampus, termasuk juga majalah ilmiah tentang bidang yang mereka geluti. Di Eropa Barat, banyak orang berhasil menjadi tokoh besar di bidang media massa, karena pernah mulai terjun dalam media kampus yang dipegang oleh mahasiswa.

Dengan semuanya ini tentu tidak mau dikatakan bahwa metode baru dalam pengajaran tidak berguna. Penilaian terakhir selalu akan tergantung pada hasilnya. Kadang-kadang dapat kita dengar bahwa hasil itu cukup baik. Misalnya, tentang suatu universitas besar di Eropa dikabarkan bahwa dalam program studi kriminologi di sana sebagian kuliah tidak diberikan lagi secara tradisional.

Sebelum tatap muka dengan dosen, mahasiswa sendiri harus mempelajari bahan secara mendalam. Sesudah itu kelompok kecil yang terdiri atas lima mahasiswa bertatap muka dengan dosen atau asisten yang hanya menyinggung tentang beberapa kesulitan khusus, lalu langsung beralih ke aplikasinya. Setelah tiga pertemuan ada suatu evaluasi (atau ujian) sementara. Dikabarkan, para mahasiswa puas dengan metode ini dan hasil studinya menjadi lebih baik.

Perlu digarisbawahi lagi bahwa metode baru semacam itu tidak mudah. Harus ada perencanaan matang. Mahasiswa harus bersedia mempersiapkan diri dengan serius (menurut pemberitaan tadi mereka memakai 5-6 jam seminggu untuk tujuan itu).

Dibutuhkan banyak tenaga pengajar (asisten). Diungkapkan dalam kategori finansial, metode ini menjadi juga lebih mahal. Karena itu, bagaimana pun caranya, studi tetap berarti: bekerja keras. Yang tidak bersedia bekerja keras, jangan masuk perguruan tinggi, apa pun metode pengajaran yang digu- nakan.

Penulis adalah anggota staf Pusat Pengembangan Etika, Universitas Atma Jaya, Jakarta


Last modified: 13/1/07


 

Asimilasi Warga Keturunan Tionghoa

Oleh Iskandar Jusuf

Empat puluh enam tahun lalu, tepatnya tanggal 15 Januari 1961, ada 30 tokoh masyarakat keturunan Tionghoa, menandatangani “Piagam Asimilasi”. Kemudian tahun 1963 didirikanlah Lembaga Penghayatan Kesatuan Bangsa (LPKB) untuk menperjuangkan dan menyebarkan paham asimilasi kepada masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia.

Tetapi kelompok LPKB mendapat tantangan hebat dari kelompok Badan Permasyarakatan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Sebab, Baperki memang antiasimilasi.

Baperki mencita-citakan agar orang Tionghoa peranakan tetap memelihara ketionghoaan mereka. Baperki selalu menghubung-hubungkan pengertian asimilasi dengan kata “paksaan” sehingga orang bisa mendapat kesan bahwa asimilasi sama dengan paksaan ganti nama, paksaan kawin campur, paksaan ganti agama dan lain-lain macam paksaan.

Pandangan Baperki sangat keliru. Hal itu dapat dibuktikan. Asimilasi antara penduduk Hindia Belanda, atau keturunan Tionghoa dengan penduduk pribumi telah terjadi sejak berabad-abad tanpa ada paksaan. Asimilasi terjadi dengan sendirinya karena kesadaran, karena kebutuhan biologis manusia dan karena adanya kepentingan yang sama dari masing-masing pihak yang berasimilasi.

Kalau dilihat dari berbagai sumber sejarah, maka asimilasi orang Tionghoa di Indonesia sudah terjadi sejak berabad-abad lalu. Fa Hsien dalam bukunya berbahasa Mandarin dengan judul Catatan tentang Negara Budhha mencatat bahwa Jawa sudah dikenal orang Tionghoa sejak awal abad ke-5 Masehi.

Kemudian pada abad ke-8 Masehi setelah terjadi pemberontakan orang-orang Tionghoa Islam di Tiongkok, dan upaya makar itu gagal dan digempur oleh Kaisar dari Dinasti Sung. Maka terjadilah pengungsian besar-besaran komunitas Tionghoa ke sepanjang pesisir Asia Tenggara termasuk ke Pulau Jawa. Pada awal abad ke-13 Masehi bangsa Mongol (Dinasti Yuen) yang waktu itu sudah menguasai Tiongkok dan sebagian besar negara-negara di Asia, bermaksud untuk menaklukkan Kerajaan Singasari. Pasukan Mongol ditumpas oleh Raden Wijaya hingga cerai berai. Sebagian dari pasukan itu pulang ke Tiongkok, tetapi masih banyak yang tertinggal, terdampar dan menetap di berbagai kota di Nusantara.

Komunitas eks tentara Mongol yang menetap di Nusantara itu, tentu berasimilasi dengan penduduk pribumi dan melakukan perkawinan dengan perempuan pribumi.

Perkawinan

Setelah itu, Pada awal abad ke-15 M, Ma Huan yang turut dalam ekspedisi Cheng Ho yang pertama, mencatat bahwa para pendatang dari Tiongkok di Jawa yang sebagian besar laki- laki, banyak di antaranya yang mengadakan perkawinan dengan perempuan pribumi, baik perempuan bangsawan keraton maupun rakyat biasa.

Tome Pires, pengembara Portugis juga mencatat bahwa orang Tionghoa hidup dengan harmonis dengan orang Jawa. Bahkan, Pires mencatat, ada beberapa penguasa Tiongkok yang dengan sukarela mengirim salah seorang anak perempuannya kepada Vasal (bangsawan di kerajaan-kerajaan kecil) Jawa untuk dinikahi.

Kisah perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Putri Ong Tin dari Tiongkok pada abad ke-16 M seperti tertulis pada Babad Cirebon, mendukung informasi Tome Pires. Demikian juga Leonard Blusse dalam bukunya Persekutuan Aneh, berkisah. Pada abad ke-17 M hanya sekali terjadi seorang wanita Tionghoa totok datang dari Tiongkok ke Batavia (Jakarta), karena sebelumnya belum pernah ada seorang pun wanita Tionghoa totok datang ke Batavia.

Di Batavia pada waktu itu, karena tak ada wanita Tionghoa totok, banyak orang Tionghoa menikah dengan wanita pribumi. Yang paling banyak terjadi adalah kawin dengan wanita Bali.

Tapi menurut Dr Heidhues dalam bukunya Bangka tin and Mentok pepper, sesudah tahun 1750 makin banyak orang Tionghoa didatangkan dari Tiongkok untuk bekerja di tambang timah di Bangka dan Belitung. Datangnya orang Tionghoa itu melahirkan masyarakat Tionghoa setempat, umumnya mereka bujangan.

Kemudian mereka menikah dengan perempuan pribumi, dari perkawinan itu lahirlah “peranakan Tionghoa”. Konon, menurut Dr Heidhues, pada abad ke-19, hampir semua wanita di Bangka adalah keturunan kawin campur.

Pada tahun 1740, terjadi peristiwa pemberontakan orang Tionghoa terhadap VOC. Ketika itu terjadi perburuan besar- besaran terhadap orang Tionghoa. Sesudah peristiwa pemberontakan itu, banyak orang Tionghoa melebur ke dalam masyarakat pribumi.

Pada tahun 1766 orang Tionghoa yang beragama Islam sedemikian banyaknya sehingga Belanda mengangkat Kapitein Tionghoa muslim tersendiri. Banyaknya orang Tionghoa yang masuk Islam dan memakai nama pribumi adalah kecenderungan dari meleburnya (asimilasi) orang Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi.

Peraturan-peraturan

Proses asimilasi antara penduduk keturunan Tionghoa dengan penduduk pribumi setempat yang makin meluas, membuat pemerintah Belanda pada waktu itu sangat khawatir.

Untuk menghambat makin meluasnya asimilasi orang Tionghoa dengan pribumi dan untuk mencegah menyatunya orang Tionghoa bersama-sama dengan orang pribumi menentang pemerintah Hindia Belanda, maka pemerintah Belanda merasa perlu untuk mengawasi orang-orang Tionghoa dengan lebih ketat.

Maka orang-orang Tionghoa diharuskan tinggal dalam satu kampung Tionghoa. Wijkenstelsel (stelsel kampung Tionghoa) dan passenstelsel (stelsel surat jalan) diberlakukan terhadap orang Tionghoa untuk merintangi pembauran orang Tionghoa dengan orang pribumi. Selain dari Wijkenstelsel dan Passenstelsel, pemerintah Belanda juga membuat peraturan Artikel 163 IS (Indiesche Staatsregeling) dan Artikel 131 IS (Indiesche Staatsregeling) untuk memecah belah penduduk Tionghoa dan penduduk pribumi, agar proses asimilasi dapat terhambat.

Artikel 163 IS membagi penduduk Hindia Belanda menjadi golongan Eropa, golongan Timur Asing (Tionghoa dan bukan Tionghoa) dan golongan pribumi. Artikel 131 IS menentukan hukum yang berbeda-beda yang berlaku bagi masing-masing golongan.

Dari masa penduduk Hindia Belanda, kemudian lahirlah bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, banyak peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 tahun 1945, Artikel 163 IS dan Artikel 131 IS sudah dapat dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian hambatan untuk berasimilasi sudah disingkirkan.

Tanggal 1 Agustus 1958 mulai berlaku Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 62 tahun 1958). Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu, maka sebagian besar masyarakat keturunan Tionghoa memilih melepaskan kewarganegaraan Tiongkok dan menjadi Warga Negara Indonesia.

Orang Tionghoa memang harus berasimilasi ke dalam masyarakat Indonesia. Guru Besar Antropologi, Prof Koentjaraningkrat menyatakan: “Asmilasi atau assimilation adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, saling bergaul secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan-kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah wajudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campur“.

Dalam Piagam Asimilasi 1961 antara lain dikatakan: “Dalam hubungan masalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, asimilasi berarti masuk dan diterimanya orang- orang keturunan Tionghoa ke dalam tubuh bangsa (nation) Indonesia Tunggal sedemikian rupa sehingga akhirnya golongannya semula yang khas tak ada lagi“. “Konsekuensinya adalah meninggalkan golongan keturunan Tionghoa dan tidak ingin mempertahankan golongan tersebut sebagai golongan“.

Adanya bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa adalah das Sein (kenyataan), tetapi pembauran ke dalam masyarakat Indonesia (asmilasi) adalah das Sollen (keharusan). Maka sudah sepatutnya orang-orang keturunan Tionghoa yang sudah menjadi bangsa Indonesia, mendukung dan terus-menerus secara intensif melaksanakan proses asimilasi warga keturunan Tionghoa ke dalam sesama bangsa Indonesia menuju masyarakat baru Indonesia.

Penulis adalah seorang konsultan hukum di perusahaan swasta

Last modified: 10/1/07


 

Catatan Kritis atas PP No 37/2006

Derita Rakyat bagi Kemakmuran DPRD

Oleh Robert Endi Jaweng

Memasuki tahun 2007 ini, anggota DPRD di seantro negeri tampil dengan wajah sumringah. Betapa tidak, menjelang akhir 2006 lalu, pemerintah pusat kembali menambah jumlah dan jenis tunjangan penghasilan mereka, sebagaimana terlihat dalam hasil revisi PP No 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dari matriks perbandingan dengan aturan sebelumnya (PP No 24/2004 dan perubahannya PP No.37/2005), terdapat sejumlah klausul baru yang isinya secara umum amat menguntungkan pihak Dewan yang selama ini merasa tak mendapat dukungan dan imbalan finansial cukup dari negara (APBD).

Pertama, tambahan jenis- jenis penghasilan, yakni (1) tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan (2) dana operasional bagi Pimpinan DPRD.

Kedua, penegasan sejumlah sub-penghasilan menjadi jenis-jenis penghasilan tersendiri, yakni (1) tunjangan keluarga; dan (2) tunjangan beras.

Ketiga, penerapan berlaku surut, yakni tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 (bandingkan dengan masa penetapan PP, yakni 14 November 2006).

Keempat, adanya tanggungan negara (APBD) atas pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersumber dari Uang Representasi, Uang Paket dan berbagai Tunjangan (Keluarga, Beras, Jabatan, Panmus, Komisi, Panggar, BK, dan Alat Kelengkapan Lainnya).

Berkelimpahan Uang

Tampaknya, di mata para elite kita, Indonesia masih berkelimpahan uang, setidaknya untuk menggaji mereka. Hanya terjadi di negeri ini, anggaran (APBN/D) banyak tak terpakai, di mana daya serap dan efektivitas penggunaannya cuma berkisar 70 persen.

Celakanya, alih-alih mengakui fakta buruknya perencanaan anggaran dan manajemen pembangunan yang ada, politisi justru melihat hal itu sebagai tanda kemakmuran. Mereka pun bersekongkol untuk membagi uang rakyat tersebut bagi kemakmuran dirinya sendiri.

Sebagi suatu jabatan politik, di mana yang diutamakan adalah symbolic reward dan bukan material reward seperti yang terjadi di negara-negara demokrasi maju, tunjangan kesejahtera- an yang diperoleh DPRD sela- ma ini sesungguhnya cukup memadai.

Tunjangan itu hanya terasa kurang kalau mereka memang memaknai jabatannya bukan sebagai panggilan untuk berkhidmat kepada rakyat, tetapi sekadar tempat kerja guna menumpuk harta kekayaan.

Apalagi jika melihat sejumlah substansi perubahan di atas, semua anggaran tersebut adalah tunjangan kesejahteraan ba- gi pribadi anggota Dewan dan bukan belanja penunjang bagi institusi DPRD yang diterima dan dikelola oleh pihak sekre- tariat.

Malahan ironis, sisi belanja penunjang DPRD yang selama ini dinilai belum memadai, di mana penggunaannya terkait dengan kerja lembaga dan kepentingan konstituen mereka, justru tidak berubah sama se- kali. Secara lebih rinci, sekurangnya ada dua catatan kritis lagi yang menunjukan permasalahan pokok dari beberapa klausul baru dalam PP No 37/2006 tersebut.

Pertama, dibebankannya pajak penghasilan (PPh) Dewan kepada anggaran negara (APBD) jelas mengidap cacat ganda. UU No 7/1983 sebagaimana diubah menjadi UU No 17/2000 tentang Pajak Penghasilan tak mengenal pengecualian tanggungan PPh-terutang bagi pejabat negara (termasuk anggota DPRD) atau mengalihkannya kepada kewajiban negara.

Justru UU tersebut memasukan setiap penghasilan dalam setahun yang melebih Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pajak terutang.

Dasar yuridis yang mengatur adanya tanggungan negara atas PPh pejabat negara ini baru diatur dalam bentuk hukum lebih rendah, yakni PP No 45/1994 dan dijabarkan dalam Kepemenkeu No 636/KMK.04/1994.

Namun keduanya sudah menjadi masa lalu, karena: (1) dasar pertimbangan ekonomi dan kemudahan administrasi keuangan oleh Bendaharawan Negara waktu itu, sekarang tidak berlaku lagi dengan kian tingginya jumlah gaji yang kini diterima pejabat negara; dan (2) secara legal, kedua aturan tersebut sudah batal dengan diubahnya UU No 7/1983 sebagai konsideransnya.

Mengherankan bahwa adanya cacat ganda secara ekonomi, administrasi dan legal tersebut tak disadari pemerintah saat menetapkan klausul tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) PP No 37/2006.

Kedua, pemberlakuan surut bagi tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional secara nyata telah melanggar asas hukum kita.

Hanya diberlakukan dalam kasus teramat khusus (seperti untuk pelanggaraan HAM masa lalu), pelanggaran asas ini bagi kepentingan subyektif dan kemakmuran elite politik terasa menggelikan dan hanya memperlihatkan egoisme mereka.

Dalam konteks itu, UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan, pengeluaran tak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeuaran tersebut tidak tersedia dalam APBD (Pasal 192 ayat 3).

Artinya, pengeluaran bagi dana operasional dan tunjangan komunikasi tidak bisa berlaku surut, bahkan juga tidak dapat diberlakukan sejak PP tersebut disahkan (14/11/2006) sampai dengan tutup buku APBD 2006 (31/12/2006).

Ini disebabkan karena baik APBD maupun APBD-Perubahan tidak mungkin diutak-atik lagi. Termasuk pula bahwa APBD-Perubahan yang dibuat untuk menampung segala usulan perubahan anggaran yang datang di kemudian hari sudah tidak bisa berubah lagi sejak tanggal 31 September 2006 sebagai tenggat akhir bagi perubahan suatu APBD (Pasal 183 ayat 3 UU No 32/2004 dan Pasal 80 ayat 1 UU No 33/2004).

Dengan demikian, terlepas dari berbagai konteks masalah dan cacat substansi yang ada, dari sisi waktu pemberlakuan, PP ini hanya bisa berlaku efektif pada tahun anggaran baru, yakni APBD 2007 dan seterusnya.

Rela Menunda

Apa boleh buat, kalangan DPRD dan Pemda tampaknya harus rela menunda pemberlakuan PP ini dalan jabaran kebijakan anggaran mereka pada tahun 2007 ini.

Demi keamanan dan kepastian hukum mereka sendiri, amat penting disadari oleh kalangan DPRD untuk tidak bertindak nekat lagi, mengingat adanya preseden sejarah sebelumnya di mana amat banyak anggota DPRD 1999-2004 harus berurusan dengan pihak pengadilan atas tuduhan korupsi berjamaah yang mereka lakukan.

Mencoba bersikap legalistik bahwa ada PP yang melandasi kebijakan mereka, sebagaimana disampaikan angota Dewan di sejumlah daerah belakangan ini, rasanya tidak banyak membantu, karena toh DPRD terdahulu juga berlindung di balik dalil hukum (PP No 110/2000) semacam itu, namun mereka tetap saja kalah dan harus meringkuk di penjara.

Pada aras lain, sebelum PP baru ini akhirnya menjerumuskan para wakil rakyat terhormat, ada baiknya mereka sendiri, atau melalui asosiasi Dewan seperti ADEKSI dan ADKASI meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) terlebih dahulu soal aman-tidaknya menjabarkan PP ini di level kebijakan anggaran daerah.

Demikian pula, suatu wujud strategi lain namun bertujuan sama, organ-organ masyarakat sipil juga perlu meminta uji material (judicial review) ke MA.

Dengan semua langkah itu, selain menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi DPRD dan Pemda, kita juga bisa menyelamatkan uang rakayat dari bentuk praktik kejahatan anggaran seperti selama ini.

Rakyat tidak harus selalu menderita hanya untuk kemakmuran yag tak halal para wakil mereka.

Penulis adalah peneliti di KPPOD, Jakarta

Last modified: 12/1/07


 

 

Satu Catatan

Dampak Penyediaan Energi Alternatif

Oleh Thoby Mutis

Kebijakan jangka pendek maupun panjang soal konsumsi energi kian hari kian menarik buat disimak. Kebutuhan akan energi kian hari kian meningkat sementara sumber-sumber energi alternatif belum banyak dipacu.

Amerika Serikat (AS) misalnya, telah “tertinggal” 12 tahun dari Brasil dalam pemanfaatan keanekaragaman energi bahan bakar seperti etanol dan aneka biodisel lainnya, mereka mulai secara fokus mengikuti langkah Brasil.

Sekelompok ahli mengatakan bahwa AS sebagai negara adidaya tidak perlu malu mengikuti jejak negara lain yang sudah berhasil memanfaatkan keanekaragaman energi. Secara khusus, banyak diperbincangkan tentang energi yang dapat diperbarui (renewable energy) antara lain etanol dan biodisel.

Menurut mereka, kedua jenis energi tersebut dapat ditanam di ladang-ladang petani yang mana dapat memperkokoh keberdikarian energi dalam negeri. Hal ini tidak hanya berdampak mengurangi ketergantungan minyak pada negara lain, akan tetapi juga membantu para petani karena adanya suatu pasar baru bagi hasil-hasil panen mereka.

Muncul kewirausahaan dan pemasaran hasil-hasil pertanian untuk konsumsi dalam negeri yang lebih banyak, juga membuka kesempatan atau peluang bisnis baru yang lebih besar bagi kalangan akar rumput dalam lingkup Biobased Economy; serentak memperkuat posisi tawar para petani dalam negeri.

Menurut suatu studi tahun 2004 yang dilakukan Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam AS, harga biodisel dan etanol diperkirakan dapat menjadi US$ 1 per galon (4,5 liter) pada tahun 2020. Hal ini dapat menghemat US$ 20 milliar, sebab harga biodisel dan etanol yang dihasilkan di ladang-ladang petani lebih murah dari minyak impor. Pada saat yang bersamaan juga berdampak memberikan keuntungan bagi para petani sebesar US$ 5 miliar.

Kebutuhan Amerika akan minyak diperkirakan dapat bertumbuh menjadi 30 juta barel per hari pada tahun 2020. Biodisel dan etanol dapat memberikan kontribusi sekitar 8 juta barel per hari atau 28 persen dari total kebutuhan.

Juga pada masa mendatang, Amerika akan menggantungkan diri pada energi angin, dimana diperkirakan akan mampu mensuplai 12 persen dari kebutuhan energi listriknya sebagai substitusi atas penggunaan minyak dan gas alam.

Menurut Asosiasi Energi Angin Amerika, kincir dan menara angin memproduksi sekitar 90 sampai 200 megawat energi, mengurangi jumlah gas alam yang dibakar bagi energi sekitar 4 sampai 5 persen pada tahun 2020. Jadi, ketergantungan kepada bahan bakar fosil semakin berkurang sebab ada kiat substitusi energi yang berkesinambungan.

Skenario-skenario di atas menarik untuk disimak terutama mengenai perencanaan jangka panjang untuk penyediaan energi. Bagaimana dengan Indonesia? Negara kita kaya akan aneka sumber energi alternatif, seperti: tanaman jarak, tebu, singkong dan aneka kelapa.

Keunggulan aneka tanaman itu antara lain mampu juga beradaptasi di areal lahan kering dan perawatannya relatif lebih murah dan mudah.

Dampak Keanekaragaman

Selain itu Indonesia sebagai negara bahari memiliki gelombang laut yang bisa menjadi sumber energi alternatif. Menurut para pakar, gelombang laut bisa dibuat Pembangkit Lis- trik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL) dengan sistem bandulan menjadi energi alternatif.

Ide konversi energi memang menarik buat disimak secara arif. Peraturan Presiden (PP) No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional telah menetapkan beberapa langkah kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi. Penyediaan energi antara lain melalui pengoptimalan produksi energi dan pelaksanaan konservasi energi.

Berdasarkan blue print program pengembangan bioenergi nasional, hingga 2010 pemerintah menargetkan penanaman tanaman penghasil bioenergi di areal seluas 5-7 juta hektar.

Pemerintah merencanakan dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan akan mengembangkan biofuel sebagai sumber energi alternatif. Untuk mewujudkan rencana tersebut, lahan-lahan akan didayagunakan.

Koperasi diminta untuk menggerakkan anggotanya di daerah-daerah untuk menjadi tulang punggung penyediaan energi alternatif, antara lain dengan menjadi pemasok bahan baku biofuel. Anggota-anggota koperasi dapat menanami lahan mereka dengan aneka tanaman yang menjadi bahan baku biofuel. Pengalaman aneka koperasi di Brasil patut dicontoh dalam hal ini.

Hemat penulis, keanekaragaman penyediaan energi alternatif bisa berdampak pada delapan hal: (1) perluasan kesempatan bekerja dan berwirausaha dalam lingkup pemerataan; (2) menggerakkan pertumbuhan bisnis energi yang sesuai potensi dan konteks daerah dalam lingkup keanekaragaman yang luas dengan memperhatikan kombinasi biaya terkecil (at least cost combination); (3) substitusi impor BBM seraya memperkuat keberdikarian dan penghematan devisa; (4) memacu tatanan bisnis yang lebih adil serta memperhatikan orang miskin dan kalangan akar rumput di sektor formal dan informal; (5) memperkuat posisi tawar para petani dan usaha bersama mereka seperti koperasi, seraya memperbaiki tatanan term of trade bagi petani; (6) membebaskan Indonesia dari eksploitasi kapitalisme yang ganas dalam perdagangan minyak internasional dengan kompradornya di dalam negeri; (7) memacu revitalisasi pertanian dengan paradigma baru bahwa pengembangan pertanian dan kewirausahaannya ditopang oleh sektor industri dan jasa secara timbal balik; serta (8) menimba kearifan lokal dari aneka suku bangsa di Indonesia berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan energi sesuai konteks setempat seraya menguatkan daya dukung lingkungan (ekosistem).

Spirit Dialog

Dalam Forum Energi yang berlangsung pada 14-15 September 2006 di Oslo, Norwegia, pemerintah telah berupaya menarik minat pemerintah dan swasta Norwegia untuk masuk ke Indonesia menggarap bersama potensi dan sumber energi yang besar di Indonesia.

Kecuali itu, PP Nomor 5 tahun 2006 memberikan kemudahan dan insentif kepada pelaksana konversi energi dan pengembang sumber energi alternatif. Hal-hal ini merupakan permulaan yang baik dan perlu didukung semua elemen masyarakat secara kritis dan konstruktif.

Meski begitu, diperlukan pula suatu spirit untuk dialog tentang bagaimana pemanfaatan sumber energi dari angin, air, panas surya, biofuel dan sebagainya secara komprehensip. Dalam hal ini Bappenas perlu menunjukkan peran maksimal untuk mendisain secara arif kebijakan pemilahan keanekaragaman sumber dan pemanfaatan energi, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Bila perlu dibentuk suatu Dewan Ketahanan Energi, Ekosistem dan Pangan Nasional yang bertugas mengkoordinasi pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan serentak memelihara kantong-kantong keanekaragaman produksi pangan nasional.

Memang tidak mudah untuk mengubah kebijakan energi nasional karena hal itu berpautan dengan aneka aspek seperti produksi, transportasi, infrastruktur, local advantage and disadvantage, kebiasaan dan aspek sosial budaya setempat, dan sebagainya.

Diperlukan pembuatan peta penyediaan energi alternatif sesuai potensi semua daerah di Indonesia dan upaya penajaman prioritas sumber energi sesuai konteks masing-masing daerah seraya disinergikan dalam lingkup nasional.

Untuk itu diperlukan suatu dialog nasional yang melibatkan semua elemen masyarakat guna mengatasi aneka kesenjangan yang ada dalam semangat keterbukaan dan ketulusan. Kita lakukan dalam visi masa depan dengan solusi yang elegan dan berpengharapan.

Penulis adalah Rektor Universitas Trisakti, Jakarta

Last modified: 11/1/07


 

Pemilu Tanpa Nomor Urut, Siapa Takut?

Oleh Benget Silitonga

Kalau waktunya masih tersisa dua tahun lagi, genderang politik 2009 tampaknya mulai ditabuh. Selain disibukkan dengan kemunculan parpol baru, rivalitas antarelite, dan skandal politik, dinamika politik juga disemarakkan dengan aneka gagasan untuk menjadikan Pemilu 2009 (legislatif) makin demokratis dan berbobot.

Salah satu gagasan populer yang kini bergulir adalah agar Pemilu Legislatif 2009 tidak lagi menggunakan sistem nomor urut calon. Bahkan Presiden Yudhoyono, melalui Jubir Andi Mallarangeng, termasuk pihak yang mendorong agar sistem Pemilu 2009 tidak lagi memakai nomor urut.

Munculnya gagasan Pemilu 2009 tanpa nomor urut lahir dari refleksi dan evaluasi Pemilu 2004 yang menyisakan banyak masalah. Beberapa di antaranya bisa disebutkan. Pertama, Pemilu 2004 yang memakai sistem proporsional daftar terbuka dengan nomor urut, telah memperkosa hak politik para calon yang memiliki suara terbanyak tetapi tidak mencapai BPP (bilangan pembagi pemilih).

Banyak calon yang menurut ukuran demokratis, “menang” dalam Pemilu 2004 namun dikalahkan oleh sistem dan mekanisme politik yang berlaku. Kedua, sistem Pemilu 2004 masih berwatak political parties minded. Sistem tersebut memberi privelege (hak politik istimewa) yang terlampau berlebihan kepada calon tertentu dan kepada parpol. Hal itu dilakukan dengan praktik memberi otoritas penuh kepada parpol menentukan nomor urut dan membuat ketentuan teknis bahwa suara sah adalah yang suara yang menusuk tanda gambar parpol dan tanda gambar calon, atau hanya menusuk tanda gambar parpol saja.

Suara yang hanya memilih tanda gambar calon dianggap tidak sah. Akibatnya Pemilu legislatif 2004 menghasilkan politisi yang menang karena mereka memiliki privilege politik, bukan karena kompetisi politik fair. Ketiga, sistem Pemilu 2004 telah melanggar prinsip dasar demokrasi yakni kedaulatan rakyat/kedaulatan pemilih, diganti menjadi kedaulatan parpol.

Kedaulatan pemilih yang dipraktikkan lewat suara terbanyak kepada salah seorang calon, akhirnya menjadi hampa, dan digantikan kedaulatan parpol, hanya karena sang calon secara teknis tak mencapai BPP. Lebih dari sekadar harga sebuah kursi, BPP telah menjadi jerat bagi banyak calon legislatif yang potensial. Keempat, sistem Pemilu 2004 masih bersifat elitis dan sentralis, dan karenanya sulit dikontrol dan jauh dari aspirasi lokal.

Sistem tersebut pada akhirnya ramah dengan praktik konsesi politik elitis yang diwarnai politik uang dan intrik serta deal orang kuat partai dalam menentukan calon. Kelima, sistem Pemilu 2004 ternyata belum menghasilkan anggota legislatif yang kualitas representasinya lebih baik dari sebelumnya.

Prestasi dan kinerja anggota legislatif, lokal maupun nasional, hingga penghujung tahun 2006 masih jauh dari harapan publik. Bahkan legislatif ditengarai sebagai salah satu lembaga yang paling korup di negeri ini (Survey Transparancy Internasional 2006).

Lebih jauh lagi, sistem Pemilu 2004 juga tidak membawa perubahan berarti bagi kinerja parpol dalam melakukan rekrutmen politik. Padahal sebuah sistem politik seharusnya bisa menjadi political engineering bagi institusi politik yang ada. Namun itu tidak terjadi karena sistem Pemilu 2004 dibuat dengan gagasan demokratis namun masih berwatak oligarkis.

Tanpa Nomor Urut

Soalnya kemudian apakah sistem pemilu legislatif tanpa nomor urut bisa menjadi panasea (obat mujarab) untuk mengatasi berbagai problem di atas? Di sinilah letak masalahnya. Sebagai sebuah gagasan progresif, gagasan tersebut ternyata banyak mendapatkan kritikan dan penolakan dari berbagai kalangan politisi dan analis politik.

Beberapa argumen utama yang dikemukakan adalah bahwa sistem pemilu legislatif tanpa nomor urut akan merusak institusionalisasi politik dan menjadi ajang de-parpolisasi, menghapus kewenangan parpol, dan makin menyuburkan politik uang.

Kekhawatiran soal rusaknya institusionalisasi politik, di satu sisi memang beralasan bila mindset-nya adalah parpol. Bagaimanapun keberadaan sebuah parpol adalah instrumen ter-penting untuk membangun demokrasi.

Demokrasi bukanlah sekadar kedaulatan konstituen. Demokrasi membutuhkan tertib politik, atau yang sering disebut dengan institusionalisasi politik. Dalam sistem politik modern parpol adalah cerminan dari institusionalisasi politik.

Namun amat menyesatkan bila ada yang mengasumsikan parpol sebagai satu-satunya bentuk institusionalisasi politik. Ada banyak institusionalisasi politik yang sesungguhnya tumbuh pada lapisan bawah masyarakat kita yang sering luput dari perhatian.

Apa yang terjadi dengan Pilkada Gubernur NAD menjelaskan hal tersebut. Menangnya pasangan independen yang berasal dari GAM dan tumbangnya pasangan yang diusung parpol mainstream bisa dilihat sebagai bentuk kemenangan institusi politik informal atau “parpol” bernama GAM yang bertumbuh di rakyat lapis bawah.

Walau dalam pola yang berbeda, potret yang demikian sesungguhnya bisa kita temukan dalam Pemilu 2004 di tingkat kabupaten. Beberapa anggota legislatif menang padahal ia hanya memakai kanal partai-partai kecil. Itu terjadi karena ia didukung institusi politik informal atau shadow parpol, baik berbasis agama, suku, dan profesi, di wilayah tersebut.

Dengan sistem tanpa nomor urut, institusi politik informal di lapis bawah justru akan makin terinstutisionalisasi ke parpol yang ada. Di satu sisi para aktor politik yang selama ini terpinggirkan akan makin didorong berkompetisi lewat kanal parpol. Di sisi lain parpol juga akan makin berkepentingan merekrut calon yang mengakar dan mendapat dukungan konstituen, agar parpolnya eksis.

Parpol yang memaksakan calon yang tidak populer akan tergusur dengan sendirinya. Dengan demikian yang akan terjadi sesungguhnya bukan de-parpolisasi, tetapi re-parpolisasi.

Logika akan hilangnya kewenangan parpol dengan sistem pemilu tanpa nomor urut jelas tidak mengena. Dengan sistem tanpa nomor urut, parpol masih tetap memiliki kewenangan kontrol terhadap penentuan calon dan terhadap legislator pascaterpilih.

Pada tahap seleksi calon legislatif parpol tetap memegang peran vital. Perbedaanya, dalam sistem lama seleksi tersebut tergantung kepada selera elite parpol sementara dengan sistem tanpa nomor urut, parpol akan “dipaksa” untuk menyaring calon yang benar-benar memiliki dukungan rill dari konstituen.

Kalaupun parpol ingin memaksakan pencalonan elite atau tokohnya yang kurang populer, maka parpol akan dipaksa bekerja keras untuk mempengaruhi suara konstituen.

Dengan kata lain, tidak ada lagi privilege yang dimiliki calon tertentu, bahkan yang dimiliki oleh parpol. Semua calon yang bertarung posisinya adalah setara dan memiliki peluang yang sama untuk menang dan kalah. Dengan demikian akan terjadi kompetisi politik yang fair.

Kontrol Parpol

Pascapemilu, praktik politik di lembaga legilatif pun tetap akan merujuk kepada kontrol parpol. Untuk mengatasi ketakutan parpol terhadap sang legislator yang kelak membangkang maka sebuah regulasi mengenai recalling barangkali masih tetap relevan.

Dalam konteks ini aturan dan syarat recalling harus diatur lebih rinci dan memang secara spesifik harus diperuntukkan untuk mengoptimalkan kinerja sang legislator, bukan menjadi momok bagi legislator yang kritis. Guna menghindari agar recalling tidak menjadi tirani otoritas parpol, maka sebuah lembaga independen yang menangani kasus-kasus recall menjadi urgen.

Dugaan bahwa sistem ini hanya akan mengalihkan politik uang dari parpol kepada pemilih memang ada benarnya. Karena tidak lagi membutuhkan nomor urut, para calon akan terjun bebas ke akar rumput menggalang suara, dan biasanya dengan memakai kekuatan uang yang massif.

Namun kalau sistem baru ini langsung di-judge akan makin menyuburkan praktik politik uang, tampaknya itu masih serba spekulatif. Patut dicatat sebagus apapun sistem pemilu, termasuk di negeri yang paling demokratis sekalipun, yang namanya politik uang tetap menjadi sebuah real politic.

Untuk meminimalisir praktik politik uang, selain membuat regulasi yang spesifik dan ketat mengatur hal tersebut, pendekatan yang layak dimajukan adalah memperbaiki representasi politik. Dalam konteks itu, walau belum ideal, setidaknya sistem pemilu legislatif tanpa nomor urut sudah merupakan langkah maju untuk memperbaiki kualitas representasi politik rakyat. Si calon dan parpol akan dipaksa bekerja keras untuk lebih dekat mengambil hati pemilihnya.

Dalam jangka panjang, dengan pemilih yang makin sadar dan kritis sistem ini akan menjadi political engineering (rekayasa politik) yang akan mempercepat perubahan watak dan mindset parpol agar makin representatif. Secara teoritis, representasi politik yang makin baik akan melahirkan kontrol konstituen terhadap elite, dan pada gilirannya kontrol konstituen akan mengikis praktik politik uang.

Merujuk kepada analisis di atas pemilu tanpa nomor urut tak perlu ditakuti oleh mereka yang memiliki basis politik kuat. Sistem ini menakutkan hanya bagi mereka yang tidak rela privilege politiknya dicabut.

Bagaimanapun sistem ini lebih prospektif daripada tetap mempertahankan atau menyiasati sistem lama yang telah terbukti memperkosa hak politik dan kedaulatan pemilih.

Penulis adalah analis politik di INSPIRES (Institute for Policy Reform Studies) Medan

Last modified: 8/1/07


 

Indonesia 2020: Pergumulan Masa Depan Negara Bangsa

Oleh H Sampurno

Dunia mengakui Indonesia adalah negara yang besar, setidaknya dalam luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk. Wilayah republik ini membentang dari Sabang sampai Merauke sejauh jarak antara Teheran dan London. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk 218,86 juta jiwa (2005) – nomor empat terbesar di dunia.

Kekuatan sekaligus kelemahan negeri ini adalah kemajemukan, baik dalam etnik, agama, bahasa, maupun budaya. Struktur Indonesia yang sangat majemuk tersebut telah lebih dari 60 tahun berada dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks wacana, adalah sangat sulit dan rumit ratusan sub etnik, bahasa, dan budaya dengan agama yang berbeda-beda dapat menyatu dalam satu ikatan negara bangsa (nation state). Masing-masing sub etnik dan sub kultur tentu mempunyai aspirasi dan interes sendiri-sendiri yang bisa jadi tidak kompatibel dengan interes nasional.

Pertanyaannya adalah apa yang menjadi alasan kuat negara bangsa Indonesia ini dahulu bisa didirikan dan bagaimana ke depan dapat dilestarikan (sustainable). Yang jelas negara bangsa Indonesia didirikan bukan karena kesamaan etnik, budaya, dan agama. Sejak awal tiga dimensi itu realitasnya justru sangat beraneka dan majemuk.

Dari sejarah nasional kontemporer kita dapat menarik kesimpulan bahwa rasa kebersamaan nasiblah sesungguhnya yang menghantarkan lahirnya negara bangsa Indonesia. Penjajahan Belanda yang kronik dan pendudukan Jepang yang kejam serta perang kemerdekaan yang heroik, telah mengkristalkan nasionalisme keindonesiaan.

Tentu saja founding father Indonesia sangat luar biasa peranan dan kontribusinya. Semua sub etnik di Nusantara pada era itu merasa mempunyai satu musuh bersama yaitu penjajah yang menyengsarakan mereka. Mereka berjuang dengan segala daya bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk menegakkan Indonesia yang merdeka.

Evolusi Keindonesiaan

Generasi awal yang mendirikan negara bangsa Indonesia mempunyai keinginan dan harapan yang sama -apapun etnik mereka- yakni negara merdeka yang dapat memakmurkan dan mensejahterakan rakyat secara adil dan merata.

Sebelum merdeka, generasi awal tersebut telah membuat konsensus yang luar biasa monumentalnya, yaitu Sumpah Pemuda yang merupakan embrio lahirnya negara bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai landasan ideologis yang mengakomodasikan kebhinekaan Nusantara.

Harus diakui bahwa karakter generasi Angkatan 45 di awal-awal kemerdekaan sangat kental dengan nasionalisme keindonesiaan yang diwarnai semangat perjuangan dan pengorbanan. Tapi waktu terus bergulir -generasi silih datang dan berganti- yang tentu saja persepsi dan penghayatan keindonesiaannya bisa berbeda.

Generasi Angkatan 45 yang berjuang mendirikan republik ini tentu sangat berbeda dengan generasi yang lahir pada tahun 80-an. Perbedaan persepsi dan penghayatan ini dapat menimbulkan evolusi keindonesiaan.

Generasi 80-an yang lahir di Maluku, Papua, NTT, dan Aceh bisa jadi ada gradasi persepsi dan penghayatan keindonesiaannya, karena dalam realitasnya negara menyapa dan menyentuh mereka dengan cara dan intensitas yang berbeda dengan generasi sebayanya yang ada di Pulau Jawa.

Mereka merasa tertinggal (ditinggal) terlalu jauh, ada gap yang cepat atau lambat akan mereduksi keindonesiaan mereka. Jika tidak segera diberlakukan politik dan kebijakan equalitas yang konsisten, bisa terjadi evolusi keindonesiaan yang buram yang tidak mampu menyangga negara bangsa Indonesia.

Suatu negara akan lestari jika negara tersebut dapat memberikan equalitas yang adil kepada seluruh rakyatnya pada semua tatanan kehidupan: politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam.

Negara selain harus memberi perlindungan dan pengayoman kepada seluruh komponen bangsa, juga harus mampu memberikan peluang dan space yang equal untuk aktualisasi diri bagi semua sub etnik dan sub kultur yang ada di negeri ini.

Dengan kata lain semua sistem yang ada dalam negara bangsa Indonesia tidak boleh sedikit pun mengandung elemen dan unsur diskriminatif. Hal ini perlu digarisbawahi karena in-equality sekecil apapun dan dalam bentuk apapun bisa sangat destruktif terhadap nasionalisme keindonesiaan.

Pertanyaannya; apakah kita telah secara konsisten melaksanakan prinsip-prinsip equalitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Ataukah kita justru bergerak dengan arah sebaliknya, yaitu makin memperlebar disparitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang membahayakan masa depan negara bangsa? Marilah kita lihat data dan realitas sambil berani mengukur seberapa kuat kita istiqomah (konsisten) terhadap cita-cita Indonesia merdeka.

Jika kita melihat Indonesia dalam perspektif pembangunan kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI) nyata sekali gap yang ada dan itu telah berakumulasi lebih dari 60 tahun. Berdasarkan data PDRB (Produk Domestik Bruto) yang dipublikasikan BPS pada tanggal 15 Februari 2006 diketahui dalam lima tahun terakhir dominasi KBI justru meningkat.

Pada tahun 2004, ekonomi Indonesia 83 persen tercipta di KBI dan hanya 17 persen di KTI. Demikian juga pertumbuhan ekonomi, 88 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh pertumbuhan ekonomi KBI. Pada tahun 2004, tiga provinsi di Jawa menyumbang 47 persen perekonomian Indonesia, sementara tiga provinsi besar di KTI hanya menyumbang 9,5 persen, yaitu Kalimantan Timur 5,7 persen, Sulawesi Selatan 2,32 persern, dan Papua hanya 1,5 persen. Kalau kita analisis lebih lanjut di KBI sendiri terjadi disparitas yang sangat mencolok antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Pada tahun 2006, DKI Jakarta mendapat alokasi anggaran dalam DIPA sebesar Rp 87,3 triliun, jauh lebih besar dibanding DIPA seluruh Sumatera. Yang lebih mencengangkan lagi 80 persen pasokan listrik Indonesia adalah untuk DKI Jakarta dan Banten. Artinya Indonesia minus DKI Jakarta dan Banten hanya dipasok 20 persen. Kalau peta pasokan energi Indonesia seperti itu berarti secara tidak sadar industrialisasi di Indonesia diplot di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Hal ini antara lain yang menyebabkan perekonomian Indonesia sebagian besar bergulir di Jakarta dan sekitarnya dengan peredaran uang mencapai sekitar 75 persen. Ketimpangan ini harus dihentikan dan tidak boleh terus berlanjut karena dapat menghancurkan negara bangsa Indonesia.

Demikian pula dalam layanan publik termasuk pendidikan dan kesehatan terdapat disparitas yang sangat besar. Sekolah dan universitas yang terbaik ada di pulau Jawa dengan rekrutmen mahasiswa lebih dari 80 persen berasal dari sekolah- sekolah di Jawa. Mestinya universitas terbaik di Indonesia UI, UGM, ITB, dan IPB memberikan kuota kepada siswa SLTA dari luar Jawa; jika perlu diberikan program matrikulasi satu tahun agar mereka bisa mengejar saudara-saudaranya lulusan SLTA di Jawa.

Bagaimana dengan layanan kesehatan? Layanan kesehatan pada semua strata di KTI jauh lebih buruk di bandingkan dengan KBI khususnya di Pulau Jawa. Lebih dari 50 persen puskesmas di KTI tidak memiliki dokter apalagi di daerah terpencil dan pedalaman. Layanan kesehatan ini tidak boleh diartikan secara sempit hanya untuk menyembuhkan sakit tetapi adalah bentuk kepedulian negara kepada rakyatnya dimanapun mereka berada.

Rakyat kita di Pulau Seram di Maluku, Pulau Rote di NTT, dan Lembah Baliem di Papua, mempunyai hak yang sama dengan rakyat Indonesia di Bekasi dan Bogor terhadap akses pelayanan kesehatan.

Tidak boleh ada diskriminasi dengan alasan apapun termasuk alasan tingginya unit cost pelayanan kesehatan di daerah pedalaman dan terpencil. Itu risiko menjadi Indonesia yang harus dibayar.

Indonesia 2020

Apabila pembangunan Indonesia berhasil dengan laju pertumbuhan rata-rata di atas 5 persen tiap tahun, maka pada tahun 2020 GDP per kapita Indonesia bisa mencapai sekitar US$ 5.000. Pada saat itu telah terjadi transformasi struktural perekonomian Indonesia, dimana kontribusi sektor sekunder industri pengolahan dan sektor tersier jasa- jasa lebih besar dibandingkan dengan sektor primer pertanian tradisional.

Pendek kata, pada tahun 2020 jika semua berjalan mulus Indonesia telah menjadi negara industri baru (new industrilized country) yang sangat diperhitungkan di ASEAN bahkan di Asia. Jumlah penduduk yang besar dengan daya beli yang kuat akan makin mempercepat perkembangan ekonomi Indonesia.

Tetapi kalau disparitas dan gap antara KTI dan KBI, antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terus berlanjut dan makin melebar sampai tahun 2020, maka bahaya besar akan mengancam negara bangsa Indonesia. Disparitas dan gap itu akan menggerus jiwa dan raga keindonesiaan. Kalau itu terjadi berarti kita kalah dalam pergumulan hari depan negara bangsa.

Penulis adalah Direktur Center for Strategic Management Studies di Jakarta

Last modified: 8/1/07


 


2007: Tahun Pendidikan Nilai

Kasdin Sihotang

Kita baru saja lima hari meninggalkan tahun 2006 dan memasuki tahun 2007. Selama tahun 2006 banyak pengalaman pahit yang dialami bangsa kita. Kita bisa memetakan sumber pengalaman pahit itu dalam dua kelompok.

Kelompok pertama adalah pengalaman pahit yang datang dari alam semesta. Beberapa pengalaman pahit dari alam itu antara lain gempa yang menghantam Yogyakarta dan Jawa Tengah di awal tahun 2006, kemudian menyusul tsunami di Pangandaran dan Pantai Selatan Jawa di pertengahan tahun.

Belum pulih penderitaan itu, muncul lagi tragedi PT Lapindo Brantas Tbk yang membuat penduduk di beberapa desa Sidoarjo, Jawa Timur sengsara karena kehilangan masa depan, akibat tanah kelahiran serta harta miliknya tenggelam dalam lautan lumpur panas.

Tragedi Baturaden saat sebagian besar masyarakat merayakan Hari Kemenangan (Idul Fitri) menambah deretan sengsara bangsa ini. Menjelang akhir tahun muncul lagi Galado (tanah longsor) di Solok, Sumatera Selatan yang menghilangkan 19 nyawa anak-anak muda yang sedang menekuni kegiatan kerohanian. Ini adalah sejumlah litani kesengsaraan bangsa yang bersumber dari alam di tahun 2006.

Kelompok kedua datang dari insan-insan bangsa ini, khususnya elite politik. Di tengah-tengah keterpurukan bangsa, mencuat perilaku- perilaku tidak etis dari kalangan elite politik.

Deviasi Moral

Perilaku tidak etis itu dapat dipetakan dalam dua butir berikut. Pertama adalah apatisme sosial. Di kala rakyat sedang sengsara dan kesulitan uang bahkan kelaparan, para elite politik justru melancong ke luar negeri secara diam-diam dan ramai-ramai memperjuangkan kenaikan tunjangan.

Demikian halnya demi penyambutan Presiden Amerika Serikat, pemerintah dengan begitu mudah menghamburkan uang miliaran rupiah, sementara rakyat di Sido-arjo begitu susah pa- yah untuk mendapatkan hak-haknya demi sesu- ap nasi.

Kedua, terkait dengan hilangnya teladan moral dari elite politik. Kita masih ingat tentunya berita-berita yang menimpa anggota dewan di daerah maupun di pusat. Di beberapa daerah ada anggota dewan yang tertangkap basah mengkonsumsi narkoba, selain terlibat dalam korupsi.

Sementara di pusat, dari gedung wakil rakyat di Senayan, beredar berita yang tidak sedap yang melibatkan seorang anggota dewan terhormat karena terlibat skandal seks dengan artis dangdut.

Tanpa menafikan rasa tanggung jawab yang diperlihatkan oleh anggota dewan yang bermasalah di pusat itu dengan mengundurkan diri dari keanggotaannya dari partai politik berlambang pohon beringin dan dari keanggotaan sebagai dewan terhormat, namun beredarnya video mesum itu telah menambah aib elite bagi bangsa ini.

Apa yang pernah dinyatakan Michael Foucoult bahwa kekuasaan selalu terkait dengan nafsu birahi (seks) menjadi sebuah kenyataan di kalangan elite politik.

Terhadap sumber penderitaan yang pertama kita memang tidak bisa berkomentar banyak. Tetapi terhadap sumber bencana bangsa yang kedua, barangkali pantas kita refleksikan dalam mengawali tahun 2007.

Kasus-kasus yang menimpa bangsa akibat dari perbuatan elite politik menunjukkan fakta bahwa moralitas masih jauh dari para pemimpin kita.

Dengan kata lain, implementasi nilai-nilai etis dalam praksis kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengemban tugas mulia yang dipercayakan masyarakat masih jauh dari harapan. Ini sebenarnya merupakan sebuah tanda yang sangat jelas bahwa bangsa kita telah terhinggapi krisis nilai yang mendalam.

Nilai Moral

Mengingat sumber krisis nilai ini muncul dari elite politik, maka dampak sosialnya sangatlah luas. Krisis nilai moral ini membuat generasi muda bangsa ini kehilangan panutan. Situasi ini merupakan situasi kehampaan panutan moral. Mereka tidak melihat lagi ada orang-orang yang layal dijadikan sebagai teladan moral.

Karena itu pula mereka mengalihkan perhatian pada film-film yang mereka tonton dari televisi yang menampilkan kekerasan, penindasan, egoisme, hedonistik, serta pragmatisme yang sempit. Karena itulah dapat dimengerti mengapa anak-anak begitu mudah meniru adegan-adegan Smack Down yang mereka tonton.

Pertanyaan mendasar tentunya; sebagai bangsa yang ber-Pancasila, apakah situasi ini harus dibiarkan berlarut-larut? Menurut hemat penulis kita harus melakukan sesuatu di tahun 2007 ini. Sesuatu itu adalah perhatian pada nilai-nilai moral. Karena itu pula kita sebagai bangsa dapat menjadikan tahun ini sebagai tahun pendidikan nilai.

Kita sudah merasakan betapa banyaknya dampak negatif akibat lalainya bangsa ini memberikan perhatian pada nilai-nilai selama ini secara nasional.

Tentu bisa kita lanjutkan pertanyaan berikut, pendidikan nilai itu mulai dari mana? Penulis sangat setuju dengan pendapat Romo Benny Susetyo Pr dalam acara Seminar dan Bedah Buku Korupsi dan Kebudayaan, yang diselenggarakan oleh PT Sinar Harapan, LP3ES, dan Kedutaan Amerika Serikat bekerja sama dengan Pusat Pengembang- an Etika di Unika Atma Jaya, 14 Desember 2006 lalu.

Romo Benny secara jelas mengajak kita semua agar memberikan perhatian pada pendidikan nilai kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kita tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengadakan seminar-seminar tentang pemberantasan korupsi. Kita diajak justru lebih giat untuk mengadakan tindakan preventif bagi generasi-generasi muda bangsa sejak dini.

Nilai-nilai yang sangat urgen mendapat perhatian pada anak didik adalah kejujuran, sikap adil, peduli terhadap dirinya dan orang lain, disiplin dan penghargaan terhadap hasil jerih payah sendiri secara maksimal. Ini memang tugas yang sangat berat. Akan tetapi menurut hemat penulis upaya ini harus kita lakukan secara bersama- sama sebagai bangsa.

Biarlah para elite politis yang bermasalah ditangani oleh para aparat penegak hukum dan masyarakat mengawasi dan tidak lagi sibuk mengadakan seminar-seminar tentang itu, melainkan langsung melakukan aksi terhadap anak-anak bangsa. Jadi, yang perlu kita perhatikan adalah kualitas dari penerus bangsa in dengan menyiapkan mereka menjadi tulang punggung bangsa yang berbobot etis untuk sepuluh tahun mendatang.

Menurut hemat penulis tiga lembaga yang sangat memiliki andil besar di sini, yakni keluarga, sekolah, dan institusi keagamaan. Ketiga institusi ini perlu secara sinergis menggaungkan nilai-nilai pada generasi muda sesuai dengan porsi dan bidang masing-masing. Semoga. Selamat Tahun Baru!

Penulis adalah Lektor Etika di FE dan staf inti PPE Unika Atma Jaya, Jakarta

Last modified: 6/1/07


 

Sering Terjadi Pelanggaran Regulasi

Akar Masalah Kecelakaan Angkutan Laut

Oleh Totok Siswantara

Kecelakaan angkutan laut yang menelan banyak korban jiwa dan harta benda terjadi silih berganti. Namun, akar penyebab kecelakaan angkutan laut yang secara prinsip merupakan fenomena “gegar” regulasi itu belum ditangani secara serius oleh pemerintah, khususnya departemen perhubungan.

Akibatnya bahaya maut selalu mengintai pengguna jasa angkutan laut setiap saat. Seperti halnya kecelakaan KMP Tri Star yang tenggelam di perairan Palembang dan kecelakaan kapal Senopati Nusantara di perairan Jepara baru-baru ini.

Ironisnya, dipagi-pagi buta pihak KNKT dan departemen perhubungan telah mengkambing hitamkan cuaca buruk sebagai penyebab kecelakaan. Padahal banyak faktor teknis dan regulasi yang merupakan penyebab kecelakaan angkutan laut.

Potret transportasi laut saat ini boleh dikatakan sangat buram. Buruknya sistem transportasi laut itu juga disebabkan tidak adanya pengadilan maritim yang menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di laut.

Kasus kejahatan di laut, seperti pelanggaran regulasi, perompakan, penyelundupan bbm dan pencurian ikan, selama ini ditangani oleh orang yang kurang mengerti persoalan teknisnya.

Sehingga putusan pengadilan umum terhadap kasus-kasus di laut tidak sepadan dengan nilai kejahatan yang telah diperbuat.

Hingga saat ini pemerintah belum mampu mengatasi persoalan angkutan laut yang esensial yang menyangkut sistem pemeriksaan kepelabuhan, kelayakan kapal, hingga buruknya manajemen perusahaan pelayaran.

Pelanggaran Regulasi

Angkutan laut merupakan moda transportasi yang sarat regulasi. Untuk itu, Indonesia harus meratifikasi berbagai konvensi yang dikeluarkan oleh The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) serta berkewajiban mentaati berbagai regulasi.

Di PBB ada badan khusus yang menangani bidang maritim, yakni International Maritime Organization (IMO), yang secara umum mengatur keamanan angkutan laut, pencegahan polusi serta persyaratan, pelatihan dan pendidikan awak kapal.

Dengan adanya IMO tiap negara anggota (flag state) mempunyai tanggung jawab untuk melakukan berbagai konvensi internasional bagi kapal-kapal yang mengibarkan bendera negaranya.

Namun hingga saat ini kondisi kapal-kapal berbendera Indonesia masih banyak yang tidak mampu memenuhi ketentuan IMO, bahkan banyak terjadi pelanggaran regulasi.

Prinsip dasar keselamatan pelayaran menyatakan bahwa kapal yang hendak berlayar harus berada dalam kondisi seaworthiness atau laik laut.

Artinya, kapal harus mampu menghadapi berbagai case atau kejadian alam secara wajar dalam dunia pelayaran.

Selain itu kapal layak menerima muatan dan mengangkutnya serta melindungi keselamatan muatan dan anak buah kapal (ABK)-nya. Kelayakan kapal mensyaratkan bangunan kapal dan kondisi mesin dalam keadaan baik.

Nakhoda dan ABK harus berpengalaman dan bersertifikat. Perlengkapan, store dan bunker, serta alat-alat keamanan memadai dan memenuhi syarat. Dan yang tidak kalah penting adalah selama beroperasi di laut kapal tidak boleh mencemari lingkungan.

Kondisi di lapangan terutama di pelosok tanah air menunjukkan bahwa aturan yang menyangkut pelaporan sistem manajemen keselamatan (safety management system) sering dimanipulasi.

Padahal untuk menjaga keselamatan kapal dan lingkungan, diberlakukan sistem ISM Code yang disertai dengan Designated Person Ashore (DPA) untuk pengawasan kapal dan mana- jemen perusahaan secara periodik.

Tujuan dari ISM Code adalah untuk memberikan standar internasional mengenai mana- jemen dan operasi kapal yang aman dan mencegah terjadinya pencemaran.

Bagi kapal yang memenuhi regulasi akan diberikan Safety Management Certificate (SMC) sedang manajemen perusahaan pelayaran yang memenuhi regulasi diberikan Document of Compliance (DOC) oleh Biro Klasifikasi Indonesia.

Sistem Komunikasi

Penyebab kecelakaan angkutan laut yang diakibatkan cuaca badai atau gelombang pasang relatif mudah ditanggulangi, karena adanya sistem komunikasi dan laporan BMG yang semakin cepat dan akurat.

Namun pemicu terjadinya kecelakaan angkutan laut akhir-akhir ini lebih disebabkan oleh pelanggaran regulasi serta mudahnya Petugas Pemeriksa Kepelabuhanan (PPK) melakukan manipulasi dalam menjalankan tugasnya.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa begitu mudahnya memanipulasi sertifikat dan dokumen untuk kapal-kapal yang sudah tua serta secara teknis tidak memenuhi kaedah seaworthiness tetapi begitu saja “disulap” sehingga bisa bebas ber- operasi.

Begitu pula, penanganan kecelakaan laut selama ini lebih bersifat administratif dan dokumentatif yang mana terapinya jauh dari akar persoalan keselamatan pelayaran.

Kondisinya masih diperparah lagi dengan belum optimalnya fungsi tugas Mahkamah Maritim seperti di negara-ne- gara lain.

Akibatnya, saat terjadi kecelakaan, jaksa yang menangani perkara tersebut kurang menguasai seluk-beluk teknis yang menjadi penyebab kecelakaan angkutan laut.

Dampaknya berbagai perkara kecelakaan di laut baik dalam “skala Tampomas” hingga skala yang lebih kecil tidak pernah tuntas.

Hingga saat ini pemerintah, khususnya otoritas perhubungan laut, masih gagal menjalankan kewenangan PPK sesuai dengan IMO Resolution A 787 (19). Dalam hal ini implementasi port state control yang menghindarkan kapal dalam keadaan tidak aman belum dijalankan secara baik.

PPK di pelabuhan-pelabuhan Indonesia masih belum melakukan penilaian dan pertimbangan secara profesional terhadap kelaikan kapal.

Sehingga accidental damage atau kerusakan secara tak terduga sering dialami oleh kapal pada saat berlayar. Seharusnya PPK lebih berani melakukan detention order atau perintah penahanan terhadap kapal yang tidak laik.

Selama ini proses pemeriksaan oleh PPK atau Port State Control Officer (PSCO) lebih terkesan formalitas semu bahkan nampak basa-basi.

Dilain pihak data statistik IMO menunjukkan bahwa 80 persen dari semua kecelakaan kapal di laut disebabkan oleh kesalahan manusia akibat buruknya sistem manajemen perusahaan pemilik kapal.

Oleh karena ada penekanan khusus bahwa perusahaan pelayaran harus bertanggungjawab atas keselamatan kapal selain nakhoda, perwira serta ABK dari kapal itu.

Selain itu UU No 21 Tahun 1992 tentang pelayaran telah meratifikasi dan memberlakukan konvensi IMO.

Aspek Perlindungan

Yang mana terkandung beberapa konvensi antara lain Safety of Life at Sea (SOLAS), Convention 1974/78, yakni konvensi yang mencakup aspek keselamatan kapal, termasuk konstruksi, navigasi, dan komunikasi.

Juga masalah Marine Pol- lution Prevention (Marpol), Convention 1973/78, yakni konven- si yang membahas aspek per- lindungan lingkungan, khususnya pencegahan pencemaran yang berasal dari kapal, alat apung dan usaha penanggulangannya.

Selain itu juga Standard of Training Certification and Watchkeeping of Seafarers (SCTW) merupakan konvensi yang berisi tentang persyaratan minimum pendidikan atau pe- latihan yang harus dipenuhi oleh ABK untuk bekerja sebagai pelaut.

Namun, berbagai konvensi tersebut masih belum diaplikasikan dengan baik, masih menjadi hiasan meja pejabat departemen perhubungan.

Akibatnya sektor perhubungan laut di republik ini selalu dicengkeram oleh mara bahaya yang sewaktu-waktu bisa menelan korban jiwa dan harta benda pengguna jasa angkutan laut.

Penulis adalah

Pengkaji Masalah Transformasi Teknologi dan Industri

Last modified: 3/1/07


 

Kasus Hilangnya Pesawat Adam Air

Berita Harus Menunjuk pada Fakta

Oleh Binsar A Hutabarat

Berita seharusnya menunjuk pada fakta, lazimnya kita sebut sebagai berita benar, tapi ternyata tidak selalu demikian. Berita tidak jarang terpisah jauh dari fakta, berita seringkali juga tidak mampu menunjuk pada fakta, kita menamakannya berita bohong, meski penyampai berita adalah orang yang dipercaya atau memiliki kompetensi untuk menyampaikan berita benar.

Mengucapkan berita tanpa mampu menunjuk pada fakta jauh lebih mudah dibandingkan menyampaikan berita yang menunjuk pada fakta. Sayangnya, hanya sedikit orang yang mengerti, sehingga ada banyak berita tidak mampu menunjuk pada fakta. Parahnya, akibat buruk yang dihasilkan sering kali tak pernah terpikirkan.

Berita tanpa fakta yang begitu mudah terucap biasanya berdampak buruk bagi orang yang membutuhkan berita itu, realitas ini terbaca dalam peristiwa hilangnya pesawat Adam Air, pada penerbangan ke Manado dari Surabaya 1 Januari lalu, dan diberitakan Jatuh di Desa Rangoan, Kecamatan Matanga, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Berawal dari pengumumam Komandan Pangkalan Udara Marsekal Pertama Eddy Suyanto yang mengatakan bahwa bangkai pesawat Adam Air telah ditemukan di Desa Rangoan, Kecamatan Matanga, Kabupaten Poliwali Mandar, pukul 08.15 WIB.

Media elektronik dan surat kabar tanpa ragu menyebarluaskannya, apalagi berita itu dikonfirmasikan oleh pernyataan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa pukul 09.15 WIB tentang telah ditemukannya pesawat tersebut dengan 90 korban tewas dan 12 orang selamat. Berita itu menimbulkan harapan bagi keluarga penumpang.

Mereka berharap salah satu dari 12 orang yang selamat itu adalah keluarga mereka. Tidak heran, seorang istri yang sedang hamil tujuh bulan berusaha ke Makassar dengan harapan dapat menjumpai suaminya yang termasuk salah seorang dari 12 penumpang yang selamat.

Pukul 12.45 WIB, Marsekal Eddy Suyanto kembali menegaskan penemuan pesawat Adam Air dengan sedikit perubahan namun sangat penting bahwa 12 orang yang dinyatakan selamat belum ditemukan, masih dicari, tetapi 90 korban meninggal telah ditemukan.

Berita ini mengecilkan harapan keluarga korban, karena 12 orang yang diberitakan selamat, ternyata belum ditemukan, bisa jadi nasibnya akan sama dengan 90 korban lainnya.

Pukul 17.26 WIB, rombongan wartawan yang sudah berjalan 30 kilometer dari Desa Rangoan, menemukan fakta bahwa warga setempat belum melihat satupun jenazah korban Adam Air. Tetapi pukul 18.00 WIB, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tetap menyatakan laporan tentang adanya korban tewas 90 orang, meskipun tim SAR tidak bisa bergerak karena hujan.

Herannya, walaupun tim SAR belum tiba pada lokasi reruntuhan pesawat, aparat yang berwenang, dalam hal ini KNKT, begitu bernafsu untuk memberitakan berita yang tidak terkait dengan fakta.

Pukul 18.50 WIB, Adam Air menggelar jumpa pers dan menyatakan bahwa 90 orang tewas dan 12 selamat adalah informasi yang bersumber dari masyarakat. Padahal masyarakat yang mana masih menjadi misteri, karena sumber utama yang dianggap sebagai pembawa berita menampiknya.

Di sini tampak bahwa orang-orang yang dipercaya sebagai pembawa berita benar, masih belum mampu memahami pentingnya berita yang harus disampaikan.

Alasan desakan keluarga sebagai pembenaran penyampaian berita tanpa fakta, tentu saja tidak dapat dibenarkan.

Pukul 19.00 WIB, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa menggelar jumpa pers untuk mengoreksi berita bohong. Kabar palsu itu tersebar dari masyarakat ke kantor Kepolisian Resor Polewali Mandar, diteruskan ke kantor Kepolisian Wilayah Pare-pare, lantas ke Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Panglima Kodam hingga ke tangan Menteri.

Melihat alur berita yang masuk ke tangan Menteri dan kemudian diberitakan kepada masyarakat tidaklah beralasan jika berita bohong itu semata-mata ditimpakan pada masyarakat pembawa berita pertama, sedang pembawa berita pertama pun tidak mampu diketahui secara tepat.

Antara Kata dan Fakta

Di sini tampak bahwa orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat sebagai pembawa berita benar, masih jauh dari kesadaran akan besarnya tanggung jawab yang diembannya.

Filsafat bahasa mengajarkan kepada kita, bahwa kata (bahasa) bukanlah fakta. Kata hanya menunjuk pada fakta, dan kata bukan fakta, sehingga kata akan kehilangan nilainya ketika ia tidak mampu menunjuk pada fakta.

Namun, kata yang tidak menunjuk pada fakta tidak akan kehilangan otoritasnya, kata tetap berkuasa membawa pendengarnya pada apa yang diperkatakan. Kata yang memiliki otoritas akan sangat berbahaya ketika kata tidak mampu menunjuk pada fakta, bukan saja kata menjadi tidak bernilai, tetapi berdampak pada individu yang menjadi pendengar.

Kata menjadi menyesatkan pendengar dan melahirkan tindakan-tindakan yang tidak produktif bahkan menghancurkan pendengar yang menjadi penurut berita, itulah yang sering kali dilupakan.

Kemudahan mengucapkan kata (berita) sering kali dianggap tidak berakibat fatal. Padahal setiap berita (kata) yang terucap entah ia menunjuk pada fakta atau tidak, tetap tidak kehilangan otoritasnya.

Artinya, berita (kata) memiliki otoritas membawa pendengar pada apa yang benar atau penyesat, apalagi ketika sang pemberita mendapatkan kepercayaan masyarakat, otoritas makin kuat menyertai berita, akibatnya semua berita akan di- telan mentah-mentah oleh pendengar.

Kenyataan ini sangat merugikan pendengar, karena itu pihak yang memiliki otoritas harus lebih berhati-hati untuk menyampaikan berita.

Harapan keluarga penumpang pesawat Adam Air menemukan anggota keluarganya sebagai bagian dari 12 orang yang selamat, tentu saja akan membuat mereka berjuang keras dengan segala upaya untuk segera menemukannya, jika mungkin segera menuju lokasi ditemukannya jatuhnya pesawat.

Namun mimpi bertemu dengan keluarga walau harus mengorbankan segalanya menjadi tidak bermakna ketika berita yang didengar tidak menunjuk pada fakta, karena ketika mereka menuju lokasi yang diberitakan, ternyata mereka tidak menemukan apa yang dimimpikan.

Ini adalah penderitaan baru yang tidak harus ditanggung jika pembawa berita bertanggung jawab menyeleksi berita yang harus disampaikan.

Berita bohong yang menyesatkan masyarakat Indonesia tidak akan terdengar jika kita memahami bahwa kata (berita) memiliki otoritas.

Menyalahkan pembawa berita pertama boleh saja, tetapi menerima berita tersebut bulat- bulat tanpa mencari fakta adalah kesalahan lain, dan tidak bisa dianggap kecil, apalagi berita itu telah menjadi makanan masyarakat pada skala nasional.

Pejabat berwenang tidak hanya perlu meminta maaf, tetapi harus menyadari bahwa tugas menyampaikan berita benar adalah sangat penting, sehingga peritiwa pendustaan pada skala nasional ini tidak terulang kembali.

Memang tugas untuk menyampaikan berita yang menunjuk pada fakta tidaklah mudah, sang pemberita harus berjerih lelah menjumpai fakta yang ditunjuk oleh kata atau berita, setidaknya memastikan ada perjumpaan dengan fakta barulah ada berita yang disampaikan.

Pekerjaan berat ini akan menjadi kebahagiaan seandainya kita tahu bahwa pendengar berita akan sangat diuntungkan dengan berita benar.

Apalagi di tengah-tengah dunia yang gemar menyampaikan berita bohong untuk membinasakan sesamanya, yang terbaca pada banyaknya pertentangan, kerusuhan, penganiayaan, pembunuhan, berdasarkan berita tanpa fakta.

Penulis adalah

peneliti pada Reformed Center for religion and Society

Last modified: 4/1/07


 

Indonesia pada Posisi 130 dari 163 Negara Terkorup

Pemberantasan Korupsi (Masih) Setengah Hati

Trimedya Panjaitan SH

Pemberantasan korupsi selama tahun 2006 berlangsung cukup gencar. Tapi, di akhir gegap gempita penangkapan, penyidikan, penahanan atau persidangan para (terduga) penjarah keuangan negara di tahun 2006, perlu dievaluasi apakah pemberantasan korupsi sudah berjalan sesuai harapan.

Perburuan Dharmono K Lawi, misalnya meramaikan pemberitaan media massa selama medio November-Desember lalu. Kisah perburuan terpidana korupsi dana APBD Banten 2003 ini berakhir sukses alias happy ending. Dharmono tertangkap di Bandung, Selasa (19/12), setelah menjadi buron sejak jatuhnya putusan Mahkamah Agung pada 2 Februari 2006.

Keberhasilan Kejaksaan Agung menangkap Dharmono, berkat informasi dari masyarakat, memang perlu diapresiasi. Tapi, Dharmono bisa dibilang kelas teri dibanding para buronan lain. Apalagi, ia sepertinya tidak serius bersembunyi. Masa saat buron masih meladeni banyak wartawan untuk wawancara.

Apresiasi baru sepenuhnya layak diterima jajaran Kejaksaan jika bersama aparat penegak hukum lain berhasil menangkap buronan kelas “kakap” semacam Samadikun Hartono, Bambang Sutrisno, Eko Edy Putranto, Sherny Konjongian, dan buronan korupsi triliunan lainnya. Mereka berempat termasuk gelombang pertama buronan yang ditayangkan di televisi.

Kasus Dharmono diungkapkan sebagai contoh mutakhir betapa gerakan pemberantasan korupsi masih berjalan setengah hati. Pemberantasan korupsi baru menjangkau kulit luar atau permukaan dari praktek korupsi yang sudah demikian sistematis, bahkan disebut sudah membudaya di negara ini.

Aparat penegak hukum belum atau tidak mampu menuntaskan kasus-kasus besar dan penting yang bisa menjadi landmark pemberantasan korupsi. Contohnya kasus dana BLBI dan kasus mantan Presiden Soeharto. Untuk kasus Soeharto, Kejaksaan bahkan sudah “melempar handuk” dengan menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan.

Kejaksaan, Kepolisian dan KPK belum mampu menuntaskan dan membongkar kasus korupsi di birokrasi. Penanganan kasus korupsi di Keimigrasian kurang terdengar gaungnya. Sementara Bea dan Cukai serta Perpajakan, yang juga diduga menjadi sarang praktek korupsi, nyaris belum tersentuh oleh tangan- tangan aparat penegak hukum.

Dua kasus korupsi di birokrasi memang sudah diproses hukum, yaitu kasus korupsi dana abadi umat (DAU) di Departemen Agama dan kasus dana nonbudgeter di Departemen Kelautan dan Perikanan. Tapi yang dijerat hanya mereka yang sudah di luar kekuasaan, mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri.

Sehingga alih-alih menjadikan pemberantasan korupsi di birokrasi sebagai shock therapy bagi para birokrat agar tidak coba-coba korupsi yang timbul adalah kesan bahwa hukum dipolitisasi dan diarahkan kepada pejabat dari era pemerintahan sebelumnya.

Tebang pilih juga terjadi dalam penanganan kasus korupsi berjamaah di Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang merupakan landmark pemberantasan korupsi oleh KPK. Kesan pemberantasan korupsi dilakukan secara pandang bulu sangat menyolok karena ada anggota KPU yang disidik, dituntut dan diadili hingga dua kali, tapi di sisi lain ada anggota KPU yang tak tersentuh hukum.

Secara Tegas

Merujuk pengalaman negara-negara yang sukses memberantas korupsi seperti Singapura dan Hong Kong (Membasmi Korupsi, Robert Klitgaard, Yayasan Obor, Jakarta 2001), kedua negara itu sukses menurunkan tingkat korupsi secara luar biasa karena pemberantasan korupsi dilakukan secara tegas, tuntas, menyeluruh dan tidak tebang pilih.

Komisi Independen Anti Korupsi (Independent Comission Against Corruption/ICAC) Hong Kong, misalnya, dari Februari 1974 hingga Oktober 1977 berhasil membongkar korupsi di tubuh kepolisian dan menahan 260 perwira polisi. Gebrakan ini berhasil “menimbulkan rasa takut di dalam hati mereka yang korupsi”. Korupsi sindikat polisi berhasil dihancurkan. Selanjutnya, ICAC juga bergerak menyidik korupsi di departemen- departemen lainnya.

Di Indonesia, gerakan pemberantasan korupsi memang sudah menimbulkan rasa takut untuk korupsi. Tapi, merujuk fenomena tebang pilih dalam pemberantasan korupsi, ketakutan tersebut boleh jadi baru menghantui mereka yang berada di luar kekuasaan.

Keberhasilan pemberantasan korupsi selama dua tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, antara lain tergambar dari hasil survei Transparency International pada 2006 yang menyebutkan Indonesia masih bertengger pada posisi 130 dari 163 negara terkorup di dunia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2,4 atau hanya naik 0,2 dari 2,2 pada tahun sebelumnya.

Dibandingkan hasil survei pada tahun 2004, yang diumumkan bersamaan dengan pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada perubahan signifikan. Saat itu IPK Indonesia 2,0 dari skala 10,00 dan berada di urutan 137 dari 146 negara yang disurvei. Ada perbaikan dari segi peringkat negara, tapi dari segi IPK tidak ada perubahan berarti.

Kinerja Aparat

Secara umum kinerja lembaga pemberantasan korupsi belum sesuai harapan. Kejaksaan seperti keasyikan memburu dan menangani sebanyak-banyaknya kasus dugaan korupsi anggota DPRD yang hanya bernilai puluhan atau ratusan juta rupiah ketimbang kasus korupsi triliunan rupiah yang dilakukan pengemplang dana BLBI dan koruptor big fish lainnya.

Terkait penanganan kasus dugaan korupsi dana APBD, DPR sudah merekomendasikan agar PP Nomor 110 Tahun 2000 dan PP Nomor 105 Tahun 2000 tidak lagi digunakan. Tapi, Kejaksaan cenderung mengabaikan rekomendasi ini. Dua putusan terbaru kasus DPRD yang membebaskan para terdakwa, dari Pengadilan Negeri Denpasar dan Garut, mestinya bisa “menyadarkan” Kejaksaan tentang perlunya arah baru pemberantasan korupsi.

Sementara penanganan perkara korupsi di bawah koordinasi Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, dan bermasa kerja dua tahun, berjalan lamban. Kejaksaan baru berhasil mengajukan ke pengadilan lima dari 14 perkara yang ditangani. Sembilan perkara lainnya masih tahap penyidikan atau penye- lidikan.

Di Kepolisian, pemberantasan korupsi menjadi titik lemah. Dibanding pelaksanaan tugas lain kepolisian di bidang penegakan hukum, seperti pemberantasan narkoba dan perjudian yang relatif berhasil, pemberantasan korupsi oleh Polri terlihat kurang bergigi.

Apalagi di Polri sendiri belepotan dengan dugaan praktik korupsi. Misalnya kasus dugaan korupsi dalam penanganan alat komunikasi dan jaringan komunikasi Polri, dugaan korupsi dana kredit ekspor di lingkungan Polri, dan dugaan suap kepada petinggi Polri dalam penanganan kasus BNI. Sementara kasus dugaan korupsi di luar Polri yang menjadi sorotan adalah kasus PT PLN.

Bagaimana dengan KPK? Selama dua tahun kiprahnya, KPK memang menggebrak dengan membongkar berbagai kasus korupsi. Belakangan ini KPK sedang menunjukkan taringnya dengan menangkap dan menahan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan praktek korupsi.

Tapi, sebenarnya, kinerja KPK juga belum memuaskan. Dari segi kuantitas, KPK hanya menyelesaikan penyidikan 26 kasus dari 120 kasus yang ditangani. Dari segi kualitas, belum ada perkara yang benar-benar kakap yang ditangani dan praktek tebang pilih masih terasa. Sementara aset negara yang berhasil dikembalikan KPK hanya Rp 25,7 miliar atau hanya 10 persen dari biaya operasional KPK yang mencapai Rp 250 miliar.

Selain itu KPK juga belum memperlihatkan kinerjanya secara optimal sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan undang-undang. KPK belum berperan sebagai “dirigen” sekaligus “pemain” dalam gerakan pemberantasan korupsi nasional. Saat ini peran yang lebih menonjol baru sebatas “pemain”.

Maka tidak mengherankan apabila muncul keluhan-keluhan teknis dari para petingginya, seperti kurangnya personel, pendanaan, hingga lengkapnya undang-undang pendukung. Keluhan itu beralasan jika KPK merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggungjawab memberantas korupsi. Padahal tidak begitu realitanya.

Keluhan itu tidak akan timbul jika KPK sudah mengoptimalkan perannya sebagai dirigen pemberantasan korupsi. Sebagai dirigen, KPK harus lebih berperan mengarahkan irama pemberantasan korupsi, dan tidak perlu terlalu banyak tu-run untuk menangani kasus korupsi.

Penulis adalah Ketua Komisi III DPR

Last modified: 2/1/07


 

Mempersoalkan Legitimasi Kekuasaan

Andre Ata Ujan

Kalau Indonesia dijuluki “negeri sejuta bencana”, itu pantas. Bencana demi bencana datang silih berganti. Wilayah cakupan musibah pun lengkap: kapal-kapal terjungkal di laut, pesawat terbang tergelincir, gagal terbang, bahkan jatuh dan lenyap tak berimba, kereta api begulingan lepas dari relnya. Longsor dan banjir di mana-mana. Semuanya berlalu membawa korban nyawa dan harta sambil menyisakan di belakangnya nestapa tak terobati.

Tidak hanya itu. Masih harus ditambahkan satu lagi: korupsi, bencana kronis yang tak akan pernah hilang karena ia berakar dalam nafsu keserakahan manusia sendiri. Akibatnya pun sama: nestapa mendalam bagi rakyat kecil karena apa yang disebut kesejahteraan tetap saja menjadi angan-angan yang tak tergapai. Apa yang sedang terjadi di negeri para agamawan dan kaum pendoa ini? Bagaimana gejala-gejala ini harus dibaca?

Legitimasi Kekuasaan

Dalam situasi seperti itu legitimasi kekuasaan pantas dipersoalkan. Sekurang-kurangnya itulah pelajaran yang dapat ditarik dengan berkaca pada paham kekuasaan Jawa. Dalam paham ini, bencana demi bencana menjadi pertanda bahwa Sang Pemilik kekuasaan tidak lagi berkenan mempercayakan otoritasnya pada “wadah” politik yang kini mengembannya. Jelasnya, hadirnya berbagai bencana adalah tanda bahwa kekuasaan melemah.

Kendati bersumber pada Yang Ilahi, kekuasaan dalam paham kekuasaan Jawa (Magnis-Suseno, Etika Politik, 1987: 38-43), menuntut tiga hal pokok: pertama, penguasa secara empiris harus membuktikan bahwa ia memang layak menjadi pemimpin.

Untuk itu ia harus pandai dan sekaligus bijak menghadapi situasi pelik yang sedang dihadapi rakyatnya. Keberanian dan ketegasan dalam mengambil keputusan serta kesediaan mengambil tanggung jawab atas akibat buruk dari keputusan, menjadi keutamaan yang patut dikedepankan.

Kedua, dan ini yang paling penting, adalah bahwa rakyat yang dikuasai merasa tenteram di bawah kepemimpinan penguasa; rakyat secara empiris mengalami bahwa mereka berada dalam situasi adil makmur tata-tentrem-kerta-raharja. Penguasa hanya menjadi penguasa dalam arti sesungguhnya apabila situasi itu terpenuhi.

Dan, ketiga, penguasa harus berbudi luhur: sepi ing pamrih, bekerja demi kebaikan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyatnya, bukan memperkaya diri sendiri atau kroni-kroninya. Dengan kata lain, penguasa sejati dalam paham kekuasaan Jawa jauh dari sikap oportunistik. Ia bukan gemar membicarakan melainkan tekun bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya.

Karena kekuasaan dalam paham Jawa mendapatkan basisnya pada Yang Ilahi maka rakyat, sebagaimana ditegaskan Romo Magnis, praktis tidak memiliki hak untuk mengkritik, mengkoreksi, apalagi merebutnya. Tetapi itu tidak berarti kekuasaan berjalan tanpa kontrol. Kendali tetap ada: pertama, kendali eksternal, yakni lewat kesejahteraan empiris faktual rakyat yang dikuasai. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menjadi kontrol etis atas kekuasaan. Karenanya, ketika situasi semakin tidak menentu dan rakyat semakin putus asa menghadapinya, penguasa yang baik seharusnya menyadari bahwa ia tidak layak lagi berkuasa.

Kedua, kendali internal, berupa kesadaran diri penguasa sendiri; atau, barangkali lebih tepat, tahu diri, sebuah sikap etis yang dilandasi kerendahan hati dan kebesaran jiwa untuk tidak terbelenggu oleh nikmat kekuasaan. Untuk itu dibutuhkan kepekahan penguasa untuk membaca “tanda-tanda kekuasaan”. Di sini dituntut keberanian untuk mempertanggung-jawabkan kekuasaan, bahkan kalau perlu, meminjam istilah yang kini lagi populer, dengan “melempar handuk” seperti yang diperlihatkan mantan Presiden Soeharto.

Celakanya, tindakan “melempar handuk” cenderung dibaca sebagai kekalahan. Yang dilupakan adalah bahwa tindakan seperti itu justru menjadi tanda kebesaran seorang negarawan. Lebih dari itu, tindakan melepaskan kekuasaan adalah bukti pengakuan tulus akan ketidakmampuan serta keberanian untuk mengatakan bahwa penguasa pun bisa bersalah.

Sayang, kemampuan otokritik memang telah lama menjadi nilai mewah. Padahal semua orang tahu bahwa perubahan hanya dimulai dari kemampuan dan keberanian untuk mengatakan bahwa saya, siapa pun saya, bisa salah.

Formalistik

Dari segi budaya pasti ada yang tidak beres di negeri ini. Salah satunya yang cukup menggejala adalah sikap formalistik.

Di bidang hukum, misalnya, budaya seperti ini termanifestasi dengan baik lewat kecenderungan mengedepankan pertanggungjawaban prosedural ketimbang substansial. Keadilan lalu disamakan begitu saja dengan pemenuhan prosedural. Para penegak keadilan terjebak dalam positivisme vulgar ala John Austin yang secara sadar mengabaikan pertimbangan nilai dalam penerapan hukum.

Kaum legislatif pun tak ketinggalan. Kasus pembatalan peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi yang berujung pada pengerdilan wewenang Komisi Yudisial, dan kini masih ada sederet peraturan perundang-undangan yang menunggu giliran dikaji ulang, adalah contoh bagus betapa dimensi substansi tidak cukup mendapat perhatian akibat dorongan pemenuhan formalistik-prosedural. Targetnya lalu lebih kuantitatif daripada kualitatif. Harga yang harus dibayar pun mahal: kebingungan publik akibat ketidakpastian hukum.

Dari sisi birokrasi pada umumnya, formalisme menjadi nyata lewat kepandaian pejabat publik menciptakan impresi. Impresi memang laku karena kemampuannya membungkus kelemahan penciptanya. Gaya bahasa yang indah, retorika yang menawan, atau tutur kata yang santun-religius memang bisa menipu.

Kita tidak membutuhkan seorang Rene Descartes untuk meyakinkan kita akan kenyataan semu seperti itu. Pengalaman dan nasib petani kecil, nelayan gurem, serta pengusaha-pengusaha kecil yang serba terpinggirkan menjadi suara lantang kesemuan sebuah impresi.

Di atas segalanya, formalisme pada akhirnya adalah ekspresi tanggung jawab “setengah-hati”, etos moral minimalistik. Kapal terbakar, pesawat jatuh, kereta api terguling, banjir dan longsor, peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang tidak reliable, serta korupsi yang terus menggurita, semuanya menjadi bukti betapa aparatus politik gagal melaksanakan fungsi regulasi dan kontrol secara bertanggung jawab.

Karena itu, selama sikap moral minimalistik yang ditandai dengan kinerja formalistik aparatus politik, boleh dipastikan negeri ini tak akan pernah jenuh menuai bencana. Dan bersama dengan itu budaya Jawa mengingatkan kita bahwa gejala yang sama juga menjadi pertanda gamblang lunturnya kekuasaan.

Penulis adalah Staf Pusat Pengem bangan Etika dan Dosen Filsafat Fakul tas Ekonomi Unika Atma Jaya, Jakarta

Last modified: 26/1/07


 

Peringatan Hari Gizi di Republik Aking

Oleh Salman Darajat

Tanggal 25 Januari kita peringati sebagai Hari Gizi Nasional. Namun ada kondisi ironis yang terpampang di depan mata. Potret kehidupan masyarakat kita kian buram. Melambungnya harga beras belakangan ini telah membuahkan kegetiran hidup yang kian memuncak.

Banyak keluarga miskin di republik ini yang terpaksa makan nasi aking lantaran mahalnya harga beras. Minimnya pendapatan sementara harga beras kian hari kian melambung, akhirnya makan nasi pun tinggal mimpi. Agar tetap bisa bertahan hidup, banyak di antaranya terpaksa menelan kegetiran karena hanya aking yang mampu dibe-linya.

Mereka tak lagi berpikir aking itu sehat apa tidak? Bergizi apa tidak? Yang terpenting, anak-anaknya bisa makan kenyang. Betapa ironisnya! Aking merupakan nasi sisa (tak jarang berasal dari sisa makanan orang, yang sudah bercampur sayuran dan kemudian dipilah kembali, bahkan mungkin dalam kondisi sudah basi) yang kemudian dijemur atau dikeringkan.

Bila ditanak, nasi aking akan tampak berwarna kekuningan dengan rasa hambar, bahkan kadang-kadang terasa getir.

Kasihan rakyat republik ini yang “hari gini” masih makan nasi aking. Sampai kapan kegetiran ini akan terus dirasakan mereka? Bukankah hal semacam ini sebenarnya bisa dicegah dan dikendalikan oleh pemerintah? Berbeda dengan bencana alam yang datangnya tiba-tiba, sesungguhnya bencana kelaparan (akibat mahalnya harga pangan pokok) tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pembiaran oleh negara terhadap warganya yang tidak bisa mendapatkan haknya untuk memperoleh makanan dan penghidupan yang layak.

Krisis Ekonomi

Selama ini, pemerintah tampak kurang mengantisipasi segala masalah sosial yang bergumul di masyarakat, termasuk masalah kemiskinan. Krisis ekonomi berkepanjangan sejak 1997 dengan sendirinya akan berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan dan kelaparan.

Artinya, kemiskinan dan kelaparan yang terjadi, bukanlah tiba-tiba muncul, melainkan ia muncul karena ada sebab dan ada proses panjang. Maka, dalam konteks inilah kita mesti mengatakan, keluarga-keluarga yang tersebar di berbagai daerah yang terpaksa memakan “sisa makanan” belakangan ini adalah cermin kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan ekonomi rakyat terkait problem kemiskinan.

Negara lalai dalam menentukan prioritas pembangunan. Pemerintah selama ini lebih menomorsatukan pertumbuhan ekonomi. Itu yang selalu menjadi isu utama dalam komunikasi politik ekonomi pemerintah dulu dan kini, tetapi pemerintah selalu lalai soal pemerataan.

Fenomena nasi aking ini menguatkan premis Amartya Sen, penerima Hadiah Nobel Ekonomi Tahun 1998. Dalam buku The Poverty and Famines (1981), Sen menulis, terjadinya kelaparan di suatu negeri bukan semata-mata disebabkan kurangnya bahan pangan di negeri itu.

Tragedi kelaparan dapat disebabkan tiadanya akses pangan (food entitlements) penduduk miskin. Artinya, ketersediaan pangan makro (nasional) tak selalu berbanding linier di tingkat mikro (keluarga).

Dan, tampaknya hal itu terjadi di negeri ini. Selama ini paradigma yang dianut pemerintah adalah bahwa sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.

Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara. Penggunaan Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai alat untuk mengetahui berapa produktivitas rata-rata orang di negara ini cenderung menjadikan kebijakan pembangunan negara terfokus pada peningkatan PNB semata-mata.

Padahal nilai PNB/kapita/ tahun (income per kapita) ini sama sekali tidak dapat mencerminkan pemerataan dan kemakmuran rakyat. Sebab tolok ukur tersebut hanya menunjukkan nilai rata-rata.

Banyak terjadi, sebagian kecil orang di dalam suatu negara memiliki kekayaan yang melimpah, sedangkan sebagian besar lainnya justru hidup dalam kemiskinan.

Di Amerika saja misalnya yang income per kapita-nya mencapai US $400 dapat dijumpai kantong-kantong kemis- kinan.

Menurut laporan John Gaventa, seorang ilmuwan politik dari AS mengatakan bahwa di suatu lembah di Pegunungan Appalachia Tengah, Amerika terdapat komunitas penduduk yang miskin sekali, padahal daerah tersebut amat kaya sekali dengan tambang batubara yang dieksploitasi oleh sebuah perusahaan tambang raksasa.

Jelas bahwa penggunaan PNB sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pembangunan telah menjadikan kemiskinan suatu negara tersembunyi di balik angka-angka tersebut.

Rakyat Miskin

Fakta itu pulalah yang telah menimpa rakyat miskin di Indonesia dan membuat rakyat semakin banyak yang hidupnya terkungkung dalam kemelaratan dan kebodohan dalam puluhan tahun pembangunan ekonomi.

Kemiskinan di negeri ini masih menghimpit lebih dari 50 juta penduduk.

Kemiskinan terus dan terus menjalar hingga berdampak pada kelaparan dan korban jiwa anak-anak negeri dalam jumlah yang tidak sedikit.

Kondisi tersebut terjadi seiring dengan biaya pendidikan dan kesehatan yang juga mahal. Rakyat pun terpaksa hidup dalam cekikan kemiskinan dan kemelaratan. Bahkan untuk dapat makan dengan layak pun sudah menjadi barang langka. Akibatnya nasi sisa, makanan basi pun terpaksa dijadikan pengganjal perut.

Dalam kasus ini, pemerintah terlambat mengantisipasi harga beras. Ketidakjelasan produksi dan simpang siurnya jumlah stok beras nasional menjadi kesempatan bagi pedagang dan spekulan untuk menahan cadangan beras.

Kondisi semacam ini sebenarnya telah lama terjadi dan bahkan terus berulang. Namun anehnya, hal ini tidak menjadi bahan pelajaran dan koreksi pemerintah.

Bukankah kenaikan harga beras atau kebutuhan dasar apa pun lazim terjadi tiap tahun? Dengan kata lain, naiknya harga beras semestinya tak terlalu terkait stok karena musim tanam padi sudah biasa bergeser satu sampai dua bulan karena iklim. Dari sini kita lihat bahwa pemerintah terlambat mengantisipasi situasi.

Kebijakan ad hoc, seperti impor beras, pun selalu menjadi pilihan pemerintah untuk mengatasi persoalan ketahanan pangan nasional.

Padahal, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pernah mengingatkan, negara berpenduduk lebih dari 100 juta seperti Indonesia, rakyatnya tidak akan pernah hidup makmur dan sejahtera jika pemenuhan kebutuhan pangannya selalu bergantung dari impor.

Kondisi tersebut seharusnya menggugah kesadaran kita. Bagaimana kita berharap negeri ini akan maju dengan sumberdaya manusia tangguh jika kekurangan pangan (juga gizi) masih belum jua berhasil kita atasi.

Bagaimana nasib bangsa ini ke depan jika putra-putri bangsa ini harus terganggu pendidikannya, karena jaminan kecukupan pangan dan gizi serta ketentraman kejiwaan mereka nyaris tidak ada.

Bahaya lost generation harus segera diwaspadai. Jika tidak, anak-anak negeri yang di masa mendatang akan memegang tampuk keberlangsungan negeri ini, akan hilang begitu saja.

Akankah terus kita biarkan benih-benih generasi ini menyantap “makanan sampah” tersebut. Oh, betapa ironisnya republik ini. Jangan sampai republik ini mendapat julukan baru “Republik Aking”.

Penulis adalah Alumnus IPB, Bekerja di Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Aceh Timur

Last modified: 26/1/07


 

Stop Terorisme di Poso!

Tjipta Lesmana

Apa sebab manusia membentuk Negara dan negara kemudian membentuk sebuah pemerintah? Karena manusia ribuan tahun yang lalu yang hidup berkelompok-kelompok menyadari bahwa dengan bersatu mereka dapat lebih efektif mengatur kehidupan, terutama untuk menghalau musuh bersama (common enemy).

Dengan demikian, Ilmu Negara mengajarkan bahwa fungsi tertua dari Negara (baca: pemerintah) adalah to protect life and property. Anthony Gregory menambahkan satu elemen lagi yang harus dilindungi oleh pemerintah, yakni people’s liberty. “Protecting rights to life, liberty, and property must be the government sole’s function,” demikian tulis Gregory, seorang penulis kenamaan yang bermukim di Berkeley, California.

Hal itu berarti pemerintah harus mampu memberikan perlindungan atas jiwa dan harta-benda segenap rakyatnya, supaya rakyat dapat hidup tenteram, tidak selalu dihantui oleh ketakutan atau rasa tidak aman.

Di Amerika, misalnya, Pre-siden mempunyai kewajiban konstitusional untuk melakukan tindakan apa pun, manakala ada seorang pun warganegaranya yang mati di luar negeri, lepas dari apa penyebab kematiannya.

Ketika terjadi insiden berdarah di Timika (Papua) yang menewaskan dua warganegara Amerika, pemerintah Bush tidak pernah berhenti menekan pemerintah kita untuk melakukan penelitian saksama, menyeret serta menghukum mereka yang bertanggung jawab.

Sampai-sampai Bush mengirimkan beberapa petugas FBI untuk membantu Kepolisian RI untuk mengugkap insiden bersenjata tersebut.
Para pendiri bangsa kita, sebenarnya, juga mengakui ajaran di atas, ketika mereka menyusun Undang Undang Dasar 1945 sebagai hukum da-sar Negara yang akan mereka dirikan.

Perhatikan baik-baik bunyi Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945: “..untuk membentuk pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..” Ini berarti pagi-pagi sekali para Pendiri Negara kita mengakui bahwa tugas dan fungsi utama pemerintah adalah melindungi nyawa dan harta-benda segenap bangsa kita.

Maka, tatkala ada sekelompok masyarakat di suatu daerah Tanah Air yang hidup selalu dihimpit rasa takut, yang nyawa dan harta-bendanya setiap saat bisa dirampas oleh kelompok lain, ketika itulah pemerintah tidak punya alternatif lain, kecuali memberikan perlindungan all out, apa pun risiko tindakan yang akan diambilnya.

Akhir-akhir ini Poso bergolak kembali. Selama 10 hari terakhir, polisi telah dua kali melancarkan serangan terhadap “markas DPO”, masing-masing pada 11 Januari 2007 dan 22 Januari 2007. Pada kedua serangan ini jatuhnya korban tidak bisa dihindarkan. Paling sedikit 10 orang tewas -termasuk satu anggota Brimob- dalam operasi 22 Januari, disamping 21 korban luka-luka.

Dari dua serangan polisi ini, paling tidak kita bisa menarik empat kesimpulan. Pertama, konflik Poso kelihatannya nyaris sudah “lepas kendali”. Artinya, konflik tsb. Sudah memasuki tahap “to be or not to be“. Pemerintah berani menegakkan kembali law and order, atau pemerintah takkan pernah mampu mengendalikan situasi. Kita menilai pemerintah, dalam hal ini aparat keamanan, sudah terlambat mengatasinya, sehingga situasi semakin sulit dan semakin kompleks.

Kedua, situasi pelik itu, antara lain, ditandai oleh pecahnya konflik vertikal, yaitu antara komunitas yang dituduh “teroris” dan aparat kepolisian; bukan lagi konflik vertikal, yaitu antar kelompok masyarakat.

Ketiga, peredaran senjata api di kalangan masyarakat sudah mencapai tahap amat memprihatinkan. Dewasa ini, siapa pun -termasuk polisi- tidak tahu berapa banyak senjata api ilegal yang bertebaran di Poso dan Sulawesi Tengah. Kecuali itu, kualitas senjata api yang mereka miliki terbilang canggih.

Dalam operasi penggebrakan 11 Januari, misalnya, senjata api yang berhasil disita polisi ter-masuk M16, SS1, Revolver dan GLM. Amunisi yang disita berjumlah ratusan dari berbagai jenis senjata. Poso sudah seperti medan perang.

Keempat, kelompok DPO berhasil menggunakan penduduk sebagai perisai untuk menahan serangan aparat. Situasi ini mirip-mirip situasi di Irak menjelang pesawat pesawat tempur AS menjatuhkan bom-bom di atas wilayah Irak.

Saddam Hussein terang-terangan menggunakan rakyat sebagai perisai sehingga ketika serangan udara dimulai, ratusan bahkan ribuan rakyat mati konyol. Dan Amerika pun dicacimaki sebagai pelanggar HAM terberat di dunia.

Hukum Harus Ditegakkan

Apa sebenarnya sumber konflik berdarah di Poso dan Palu? Konflik yang sudah berlangsung lebih dari 6 tahun itu telah menciptakan benang kusut yang sungguh kusut.

Orang tidak lagi tahu mana sebab dan mana akibat. Kelompok DPO tidak mau tunduk pada ancaman polisi sebelum tuntutan mereka dipenuhi.

Tuntutan mereka: lepaskan semua rekan-rekan mereka dari tahanan. Karena polisi bersikeras untuk tidak mau memenuhi tuntutannya, mereka pun bertambah keras.

Polisi mustahil memenuhi tuntutan pelepasan orang-orang yang diindikasi kuat telah melakukan tindakan kejahatan teror yang menghilangkan nyawa kelompok lain. Langkah polisi ini sudah benar. Hukum harus ditegakkan, apa pun resikonya.

Sejak akhir Oktober tahun lalu, Adnan Arsal -pimpinan kelompok DPO- dikabarkan sudah berjanji akan menyerahkan anak-buahnya kepada aparat kepolisian. Namun, hampir dua bulan, janji itu tidak direalisir. Setelah berkali-kali melakukan langkah persuasif, akhirnya polisi “terpaksa” menempuh langkah kekerasan.

Tindakan polisi, menurut hemat kita, sudah benar. Bahkan banyak kalangan menilai sudah terlambat. Kenapa polisi selama ini terkesan ragu, jawaban yang kita peroleh: karena pimpinan Polri merasa tidak memperoleh “patung politik” dari pemerintah, sehingga mereka takut
kena “ranjau HAM”.

Ketika masih menjabat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada era pemerintahan Megawati, Susilo Bambang Yu- dhoyono diam-diam sebenarnya mengkritik Presiden Megawati yang dinilai tidak berani melawan terorisme secara tegas.

Tapi, kini setelah menjadi Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono justru melakukan sikap serupa dengan Megawati: selalu ragu dan ragu. Serangan polisi tanggal 11 Januari, tampaknya, diambil karena ada KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Salah satu topik utama KTT ASEAN adalah terorisme.

Dalam pernyataan bersama usai bertemu, para pemimpin ASEAN menyatakan tekadnya untuk bersatu memerangi segala bentuk terorisme.

Singkat kata, serangan di Poso diambil untuk konsumsi ASEAN, untuk menunjukkan kepada negara-negara ASEAN bahwa Indonesia serius dalam memberantas terorisme.

Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu UU No 1 tahun 2002. Dalam UU tersebut ditandaskan bahwa “terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas atau hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta-benda, oleh karena itu perlu dilaksa- nakan langkah-langkah pemberantasan”.

Lalu, kenapa lagi kita ragu memerangi terorisme? Kenapa aparat ragu mengejar siapa saja yang dicurigai memiliki senjata api? Jika pemerintah tidak mampu melaksanakan fungsi pokoknya, yaitu to protect life and property of the citizens, permasalahan akan semakin ruwet dan semakin ruwet.

Tatkala muncul kelompok-kelompok dalam masyarakat yang membentuk “milisi bersenjata” sendiri, itulah tanda-tanda kiamat bagi suatu negara. Lihat misalnya Lebanon. Pemerintah negeri itu tidak mampu melumpuhkan kelompok-kelompok bersenjata yang ada.

Makin Kuat

Kelompok bersenjata ini makin lama makin kuat dan membesar. Akhirnya, pemerintah hanya menjadi bulan-bulanan permainan mereka.

Maka, melalui forum ini kita mengingatkan kembali pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono untuk secepatnya memulihkan keamanan dan ketertiban di Poso. Korban jiwa yang jatuh sudah terlalu banyak. Terorisme harus dilawan secara rigid dan terus menerus.

Siapa pun yang memperjuangkan idealismenya dengan senjata api tidak boleh ditolerir. Untuk ini, kita juga mengimbau agar TNI diberikan peranan yang lebih besar. Tidak cukup hanya dijadikan aparat “pembisik intelijen” kepada Polri.

Aparat intelijen TNI, kabarnya, kecewa karena data intelijen yang diberikan kepada Polri seringkali tidak ditindaklanjuti karena berbagai sebab.

Bukankah di dalam UU No 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan dengan jelas (Pasal 7 ayat 2) bahwa tugas pokok TNI antara lain “mengatasi terorisme”? Demi kepentingan masyarakat luas, polisi jangan lagi “jual gengsi” sehingga tidak mau meminta bantuan TNI !

Penulis adalah Pengajar Universitas Pelita Harapan, anggota Kelompok Kerja Kewaspadaan Nasional LEMHANNAS

Last modified: 24/1/07


 

Sia-sialah Segala UU Kalau Manusianya Tak Berubah

Melakukan Pertobatan Nasional

Andreas A Yewangoe

Beberapa waktu lalu, KH Dr Hasyim Muzadi, Ketua Umum PB NU menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan tobat nasional. Seruan itu disampaikan menyikapi berbagai bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana buatan manusia.

Sejak tsunami di NAD dan Nias pada 26 Desember 2004, kelihatannya bangsa kita terus-menerus dilanda bencana, susul-menyusul, tidak habis-habisnya. Ada tanah longsor, banjir besar, gunung meletus, semburan lumpur “Lapindo”, flu burung, busung lapar, diare, dan seterusnya.

Seakan-akan itu belum cukup, ditambah lagi dengan bencana-bencana buatan sendiri, baik sengaja maupun sebagai akibat kecerobohan kita sendiri. Bom-bom yang diledakkan di Poso misalnya, adalah contoh bencana kemanusiaan yang dengan sengaja kita lakukan.

Kita, dengan sengaja menempatkan masyarakat manusia di dalam penguasaan teror dan terorisme, yang pada gilirannya menghalangi berbagai kegiatan-kegiatan untuk membangun kehidupan bersama.

Berbagai kecelakaan-kecelakaan angkutan: jatuhnya pesawat terbang, anjloknya kereta api, tenggelamnya kapal laut, tabrakan-tabrakan mobil di jalan tol, termasuk semburan lumpur “Lapindo”, dan seterusnya adalah akibat kecerobohan kita karena kita tidak berdisiplin.

Tsunami, gempa bumi dan gunung meletus memang murni bencana alam, tetapi tanah longsor dan banjir besar adalah akibat pengkhianatan kita kepada hukum alam.

Kita tidak mampu memahami siklus dan mata rantai ekologi yang sesungguhnya sangat vital dalam mekanisme penyelamatan alam-semesta.

Kita memperlakukan alam hanya sebagai obyek belaka, yang dengan sewenang-wenang dieksploitasi. Kita tidak memahaminya sebagai “ibu” yang mengayomi kita dengan menyediakan berbagai prasyarat bagi kehidupan.

Kerusakan Hampir Sempurna

Demikianlah bencana-bencana yang tidak berkeputusan ini menghantar kita kepada perenungan mendalam, ada apa sebenarnya dengan bangsa kita ini. Adakah semua peristiwa bencana ini mempunyai sangkut-pautnya dengan perilaku beragama kita yang cenderung ritualistik, tanpa menyentuh segi-segi moral dan etika di dalam praksisnya? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui.

Tetapi kita memang diserukan untuk benar-benar memperlihatkan perilaku yang konsisten dengan apa yang kita imani di dalam agama yang kita anut. Prof Syafii Maarif, mantan Ketua Muhammadiyah, pernah menyatakan dengan gelisah bahwa kerusakan bangsa kita telah hampir sempurna.

Ucapan yang kedengarannya pesimistis ini sebenarnya mau mengajak kita semua untuk berpikir lebih dalam, dan mengambil langkah-langkah konkret menyelamatkan bangsa ini.

Dalam pandangan teologi Kristen, pertobatan adalah sisi lain dari beriman. Tidak mungkin ada iman tanpa pertobatan. Tetapi pertobatan memang mengasumsikan adanya perubahan yang sungguh-sungguh di dalam sikap dan perilaku. Tentu saja dengan kesadaran, bahwa pertobatan tidak dapat dilakukan sekali saja, dan sesudah itu selesai.

Pertobatan adalah akta yang terus-menerus. Martin Luther, salah seorang pembaru gereja abad ke-16 mempergunakan istilah simul iustus et peccator.

Artinya, orang beriman memang dibenarkan (baca: diampuni dosanya), tetapi pada saat yang sama ada kecenderungan untuk terjatuh ke dalam dosa lagi. Maka pertobatan mestilah secara terus-menerus.

Itulah tidak lain dari memperlihatkan perubahan mendasar dan konkret di dalam sikap dan perilaku sehari-hari di dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial.

Sidang Raya ke 14 PGI di Jakarta (2004) menyadari betul kecenderungan manusiawi kita itu. Itulah alasannya mengapa SR itu memilih tema: “Berubahlah oleh Pembaruan Budimu”.

Inilah penggalan kalimat rasul Paulus kepada jemaat di Roma (Rm 12:2b). Dalam seruan ini diminta agar ada perubahan ke arah yang baik, yang sungguh-sungguh berasal dari dalam.

Budi, yang adalah terjemahan dari istilah Yunani nous mengacu kepada kemanusiaannya manusia.

Itulah hakekat kemanusiaan yang membuat ia disebut manusia, bukan binatang. Itulah inti kemanusiaan yang membentuk kepribadiannya. Inti itulah yang mesti berubah. Itulah pula yang mesti mengalami pembaruan.

Jadi, kendati begitu banyak aturan-aturan dan UU disusun, berbagai sistem diciptakan, dan sebagainya, tetapi kalau manusianya sendiri tidak berubah, sia-sialah segala aturan dan UU itu.

UU untuk Dilanggar

Ambillah sebagai contoh, pemberantasan korupsi. Adanya korupsi bukan karena tidak ada UU, tetapi karena manusia melanggar UU tersebut.

Bahkan ada adagium yang sarkastis dan ironis sekaligus: “UU ada untuk dilanggar”.

Di era pemerintahan Susi- lo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas program, justru korupsi makin beranak-pinak.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, adanya para koruptor yang tidak mampu malu. Bahkan dengan bangganya mereka tampil dalam wawancara televisi, dan seterusnya.

Alhasil, seruan tobat nasional bukanlah sesuatu yang tidak bermakna. Maka seruan itu mestilah sungguh-sungguh disikapi. Tentu saja berbagai akta religius bisa diadakan.

Setiap umat beragama dapat melakukannya dengan menjalankan ritus-ritus agamanya masing-masing. Tetapi tidak kurang pentingnya, dan biasanya lebih sukar adalah, apa yang dilakukan sesudah itu.

Dengan kata-kata lain, bagaimana memperlihatkan bahwa sungguh-sungguh perubahan telah terjadi? Ini tidak seperti membalik telapak tangan. Namun demikian, ada baiknya kalau perubahan itu dimulai di dalam unit yang paling kecil, keluarga misalnya.

Bagaimanakah relasi-relasi antar anggota keluarga ditata dan dijalankan? Kemudian di jalan raya.

Apakah kita menaati peraturan-peraturan lalu-lintas? Lalu, di dalam tempat pekerjaan kita masing-masing. Apakah kita masuk pada waktunya dan keluar pada waktunya?

Apakah pekerjaan kita benar-benar produktif, ataukah kita menghabiskan waktu hanya dengan mengobrol? Dan seba- gainya.

Dalam kaitan dengan hak kita. Adakah kita mengambil sesuatu sesuai dengan hak kita? Gaji misalnya, adakah berlebih-lebihan atau memadai sesuai dengan kepentingan.

Ini mengandaikan bahwa mestinya kita hidup sesuai dengan kemampuan kita, tidak lebih besar pasak dari tiang. Kecenderungan yang dikatakan terakhir inilah yang memicu kecenderungan mengambil lebih yang bukan hak kita.

Semua yang dikatakan ini adalah bukti pertobatan. Pertobatan ritual yang tidak disusul dengan pertobatan praksis, cenderung menjadi semacam ritualisme saja.

Bahkan bukan tidak mungkin kita menyembunyikan perbuatan-perbuatan tidak patut kita itu di balik akta ritualisme tadi. Dengan kata-kata lain, kita menjadi orang berpura-pura hidup suci dan beragama, pada hal di dalam kenyataannya tidak demikian.

Barangkali itulah sebabnya terjadi paradoks ini, kita sangat dikenal sebagai orang beragama, tetapi pada saat yang sama juga penuh dengan berbagai kecurangan dan perbuatan tidak senonoh lainnya.

Alhasil, tobat nasional entah itu diserukan atau tidak diserukan mesti merupakan bagian dari hidup kita sehari-hari. Tetapi baik juga kepada kita diserukan agar kita ingat bahwa kewajiban beragama kita adalah untuk menjadi berkat bagi sesama.

Penulis adalah Ketua Umum PGI

Last modified: 22/1/07


 

Kritik Pensiunan, Tuluskah?

Redi Panuju

Jendral (Purn) Try Soetrisno, yang sebelumnya (minimal ketika beliau berjaya di bawah naungan Presiden Soeharto) sosoknya dikenal sebagai pemimpin yang teduh, tak banyak bicara, dan lebih banyak mengalah, akhir-akhir ini berubah sembilan puluh derajat menjadi sosok yang “garang”.

Kritiknya yang tajam terhadap pemerintahan Yudhoyono tak henti ditohokkan, bahkan sempat menggelembungkan massa menjadi gerakan mekanistik terbuka hingga ke jalan raya.

Banyak pertanyaan muncul di benak rakyat Indonesia. Sudah berubahkah Pak Try? Apa memang betul, Pak Try sudah tak sabar lagi melihat keadaan yang konon tak kunjung berubah: kemiskinan makin meningkat, pemberantasan korupsi jalan di tempat dan tebang pilih, manajemen bencana kacau balau, serta lainnya. Tentu saja, yang tahu persis jawabannya hanya beliau dan Tuhan Yang Kuasa.

Rakyat hanya mampu menebak nebak sesuai prasangka yang dimiliki. Bagi yang negative thinking mungkin akan memaknai bahwa sikap keras Pak Try (yang merefleksikan kaum pensiunan) itu merupakan indikasi post power syndrome.

Situasi psikologis di mana individu tak dapat menerima runtuhnya kekuasaan yang dimiliki atau minimal pengaruhnya dalam perpolitikan nasional. Ada perasaan galau, rendah diri, dan merasa tidak dimanusiakan (ora diwongne, istilah Ja-wa-nya) ketika tak lagi dilibatkan dalam urusan kenegaraan. Saya kira ini bukan masalah pribadi Pak Try yang mengalami gejala “sakit hati” seperti itu.

Dalam banyak kasus, di negeri ini memang menunjukkan gejala yang sama, bahwa para “orang tua” enggan untuk mengubah perannya dari ing ngarsa sun tulada (di depan memberi contoh) menjadi tut wuri han- dayani (mendukung dari belakang).

Diprioritaskan

Filosofi tut wuri handayani yang dipopulerkan oleh Ki Hadjar Dewantara itu tampaknya hanya berlaku di dunia pendidikan, sedangkan dalam konteks politik tidak atau belum dapat diterima oleh masyarakat kita. Para “orang tua” ini cenderung menginginkan selalu yang di depan, selalu diprioritaskan, dan selalu menjadi pemenang.

Maka, banyak orang pensiunan yang seharusnya tinggal menikmati hari tuanya untuk lebih mendekatkan diri (bertobat) kepada Tuhan, masih saja ambisinya menyala-nyala.

Mereka yang semula pensiun dari pegawai negeri sipil masih saja mencari cara untuk tetap dapat peran pekerjaan, entah itu sebagai tenaga widya iswara atau pun lembaga sosial yang samar samar dibiayai dengan anggaran APBN/APBD.

Yang berasal dari lingkungan swasta minta tempat sebagai pembina, penasehat, pengawas, atau apalah namanya supaya tetap aksis. Di beberapa PTS di Jatim para Guru Besar yang sudah pensiun di PTN-nya (usianya sudah 80 tahun ke atas) tetap minta menjadi Guru Besar emeritus atau pindah ke swasta menjadi rektor selama-lamanya.

Memang, menjadi pemimpin atau berkuasa itu hak setiap individu atau hak asasi manusia tanpa memandang usia. Kalau memang mampu, sehat jasmani dan rohani dan didukung oleh lingkungannya, apa salahnya. Mungkin pemimpin yang berusia tua dianggap akan mampu mengayomi semua kalangan dan menjadi simbol pemersatu.

Namun, kata orang ketika usia menginjak kepala delapan, perangainya akan kembali menjadi seperti anak-anak; mudah lupa, minta dilayani, senang dipuji, dan menganggap segala sesuatu sebagai kesenangan belaka (permainan belaka).

Seringkali para orang tua ini justru merepotkan banyak orang karena permintaannya yang macam-macam (dan harus dipenuhi), selalu meminta anak buah terus menerus berkorban untuk dirinya, akibatnya kalau tidak mengembangkan mana- jemen “carmuk” (cari muka) maka satu satunya cara adalah menggunakan manajemen “tangan besi”.

Ekses lain akibat dari tak mau “menggeser ke samping” (seperti di Singapura misalnya atau di Afrika Selatan) dari para orang tua ini, antrian panjang generasi berikutnya menjadi semakin panjang.

Banyak orang di usia senja yang punya lima sampai sepuluh jabatan, namun di sisi lain banyak generasi muda yang penuh potensi dan menyimpan energi berlebihan, tak punya satu pun mata pencaharian.

Jadi, banyaknya pengangguran sesungguhnya tak lepas dari kultur status quo. Jika jabatan rangkap atau pekerjaan ganda yang digenggam oleh orang pensiunan ini diserahkan kepada generasi muda yang lebih membutuhkan, saya kira akan dapat menjadi solusi mengurangi pengangguran.

Generasi senior yang sudah kenyang makan “asam-garam” harus berani mengubah cara pandangnya, dari terhormat harus di depan, menjadi luhur dengan posisi di belakang.

Toh, bergeser ke samping atau mundur ke belakang, tidak berarti kehilangan muka. Kehormatan tidak selalu identik dengan kekuasaan. Banyak contoh membuktikan bahwa sikap mengalah tak kalah luhurnya dengan sikap menang menangan.

Nelson Mandela dari Afrika Selatan dan Lee Kuan Yew dari Singapura adalah contoh, betapa sosoknya masih tetap disegani meski tidak lagi berkuasa. Pemikiran bahwa generasi muda hanyalah duplikat dari generasi sebelumnya, seperti dilansir seorang antropolog Margarett Mead, harus diubah.

Bahwa generasi penerus punya cita rasa sendiri, punya masa depannya sendiri, dan sudah barang tentu punya caranya sendiri untuk menggapi apa yang dicita-citakan. Kalau cita rasa, visi, dan cara menggapainya berbeda dengan generasi sebelumnya belum tentu disebabkan generasi penerus tidak menghargai generasi sebelumnya.

Mungkin persoalannya lebih banyak pada tantangan yang dihadapi, memang sudah jauh berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Kalau zaman sudah berubah (social change) namun kita tetap berkepala batu tak mau menyesuaikan diri justru itu suatu malapetaka. Kita akan menjadi bangsa yang terpinggirkan oleh perubahan yang penuh dengan kompetisi dan membutuhkan kecepatan tinggi menyikapinya.

Bila Tulus

Kalau konteks gerakan Pak Try dkk dalam bingkai seperti di atas, maka sungguh contoh yang sangat tidak bijak. Contoh yang hanya membuat generasi penerus bingung dan cenderung memutar ke belakang, akibatnya tak punya kepercayaan diri dalam mengambil sikap.

Namun, bila apa yang dilakukan Pak Try dkk sungguh-sungguh tulus, sebagai wujud dari kecintaan beliau kepada generasi penerus dan bukti cintanya kepada negara bangsa ini, maka sungguh sebuah langkah yang patut ditiru oleh generasi muda.

Betapa usia tidak menjadikan mereka loyo dan kehilangan idealismenya. Ini justru sebuah tamparan keras bagi generasi muda kita yang lembek, apatis, dan tak mau tahu terhadap keadaan. Vakumnya gerakan advokasi dan kontrol terhadap kekuasaan dari kalangan muda ini menyebabkan generasi tua “geregetan” (tak tahan berpangku tangan).

Dilihat dari kacamata ini memang nampak kita kehilangan “stok” pejuang dari kalangan muda. Setelah generasinya Hariman Siregar (Malari) tahun 1980-an dan Budiman Sudjatmiko serta Munir (almarhum) tahun 90-an, nyaris tak menelorkan pencitraan kaum muda yang punya gelora idealisme tinggi.

Memasuki abad ke-21, generasi muda kita mengalami stagnan dan “mati suri” dalam pergerekan yang mungkin disebabkan masih mabuk kemenangan dalam gerekan reformasi tahun 1998.

Sekali lagi, tuluskah Pak Try dengan gerekannya itu, hanya Pak Try sendiri yang tahu. Sejarahlah yang akan membuktikan agenda cintakah di balik semua itu ataukah agenda kekuasaan?

Penulis adalah Peneliti pada Surabaya Media School (SMS) dan Dosen Fikom Universitas Dr Soetomo Surabaya

Last modified: 23/1/07


 

Pembatalan UU KKR

Prospek Buram Penegakan HAM Tahun 2007

Oleh Victor Silaen

Keterangan pers awal tahun yang disampaikan Imparsial, sebuah ornop (organisasi nonpemerintah) yang concern dengan masalah penegakan hak asasi manusia (HAM), menilai bahwa hingga kini pemerintah masih membiarkan berbagai tindakan yang membelenggu kebebasan. Akibatnya, keberadaan pluralisme di Indonesia masih akan terus terancam.

Kondisi seperti ini disebabkan lemahnya penegakan hukum, terlihat dari pembiaran yang dilakukan Polri terhadap berbagai aksi kekerasan yang mengancam pluralisme (Suara Pembaruan, 5 Januari 2007).

Pencederaan pluralisme ini, menurut Imparsial, bukan hanya berwujud ancaman, tetapi juga aksi-aksi yang melanggar hukum dan HAM. Hal itu dapat dilihat pada beberapa kasus yang terjadi pada 2006, seperti penyerangan berulang kali terhadap Jamaah Ahmadiyah, penyerangan terhadap Islam Salafi, penutupan gereja secara paksa, pengadilan atas keyakinan, dan penerapan Perda Syariah di berbagai daerah yang dibiarkan saja oleh Departemen Dalam Negeri.

Umat Hindu pun pernah terpaksa menelan pil pahit intoleransi beragama itu. Pada 5 Februari 2006, sebuah rumah mewah yang digunakan sebagai pura, bernama Pura Guedwara Dharma Kalsa di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, disegel.

Warga setempat keberatan dengan penggunaan rumah itu sebagai pura, dengan alasan tidak ada pemeluk Hindu yang tinggal di sekitarnya.

Jika pemerintah dan aparatnya mengulangi sikap yang sama, dikhawatirkan fundamentalisme dan radikalisme bernuansa agama akan semakin merajalela di sepanjang tahun ini dan selanjutnya.

Inilah yang membuat kita prihatin sekaligus heran. Di satu sisi, Indonesia dipuji sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dan kekuatan utama di ASEAN, yang juga dinilai telah memainkan peran penting dalam mendorong pelaksanaan HAM di kawasan Asia-Pasifik.

Demikian dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Norwegia Kjetil Skogrand dalam Dialog HAM ke-5 Indonesia-Norwegia, 27 April 2006. Peran Indonesia di bidang penegakan HAM juga diakui dunia, terbukti dengan terpilihnya negara ini menjadi anggota Dewan HAM PBB pada 9 Mei 2006 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Kita patut bangga dengan itu. Namun, mengapa fakta-fakta di dalam negeri sendiri menunjukkan banyak hal yang bertolak-belakang? Apalagi ketika 7 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang membuat KKR harus mati sebelum lahir.

Padahal, KKR dimaksudkan untuk menjadi lembaga negara yang independen untuk menyelesaikan secara elegan kasus- kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau. Karena, kasus- kasus tersebut tidak akan diproses secara hukum sebagaimana kasus-kasus lainnya.

Namun, tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian tersebut diharapkan dapat memunculkan kebenaran-kebenaran yang belum terkuak di balik kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lampau itu.

Kebenaran-kebenaran itu niscaya menghasilkan kesimpulan perihal siapa saja pelaku yang terlibat dalam sebuah kasus, yang kemudian akan dituntut untuk mengakui kesalahannya secara terbuka dan selanjutnya meminta maaf kepada para korbannya.

Setelah itu mungkin saja masih ada tahapan lain semisal rehabilitasi dan pemberian santunan kepada para korban. Tapi, satu hal yang terpenting, kasus tersebut akan dinyatakan “selesai” setelah pihak pelaku meminta maaf dan pihak korban memberi maaf.

Inilah yang disebut “keadilan transisional”, karena keadilan tersebut diputuskan terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lampau yang terjadi di suatu negara yang sedang mengalami era transisi dari otoritarianisme ke demokrasi.

Yang digunakan dalam konteks ini adalah konsep keadilan restoratif, yang sifatnya memperbaiki dan memperbarui, tapi tidak menghukum. Jadi yang terpenting adalah memaafkan, tapi tidak melupakan apalagi mengabaikan.

Korban Pelanggaran HAM

Di berbagai negara, KKR lazimnya dibentuk menyusul terpinggirnya sebuah rezim otoritarian yang selama pemerintahannya telah menimbulkan banyak korban pelanggaran HAM berat.

Di Indonesia sendiri, tak lama setelah terpinggirnya Soeharto -presiden yang selama 32 tahun pemerintahannya telah mempraktikkan berbagai bentuk kekerasan yang menimbulkan sejumlah kisah tragis dan horor, sejarah yang penuh gelimang darah, serta penderitaan-penderitaan yang menggores rasa kemanusiaan- disahkanlah UU No 27 Tahun 2004 tentang KKR itu tadi.

Inilah landasan hukum yang niscaya mengukuhkan eksistensi dan kewenangan KKR dalam melaksanakan tugasnya.

Karena pada saat UU itu disahkan, era pemerintahan Megawati Soekarnoputri tak sampai setahun lagi akan berakhir, maka KKR itu sendiri direncanakan untuk dibentuk setelah Pemilu 2004. Masuk ke era Susilo Bambang Yudhoyono, embrio KKR pun disiapkan.

Sebuah tim penyeleksi dibentuk. Sejak Maret 2005, dimulailah proses seleksi ketat tahapan demi tahapan yang diharapkan akan menghasilkan 21 kandidat anggota KKR untuk kemudian dilantik oleh Presiden pada Agustus 2005.

Namun, sampai lebih setahun dari batas waktu yang ditargetkan itu, Yudhoyono belum melantik siapa pun untuk menjadi anggota KKR itu. Sampai tiba-tiba terdengar berita bahwa MK telah membatalkan UU yang menjadi landasan pembentukan KKR itu.

Terkait itu, setidaknya ada beberapa pihak yang patut dipersalahkan. Pertama, pihak pemerintah, khususnya Presiden Yudhoyono (yang harus melantik para anggota KKR itu). Sebab, sebuah UU yang dihasilkan oleh DPR merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Kedua, pihak DPR, khususnya Komisi III yang membidangi hukum dan perundang-undangan, HAM, dan keamanan. Para wakil rakyat ini mestinya memanggil untuk mempertanyakan alasan presiden sehingga belum juga melaksanakan secara tuntas apa yang sudah diamanatkan oleh UU.

Pernahkah DPR menggunakan hak-hak politiknya, semisal hak angket, sekaitan hal itu? Mengapa seolah mereka tak risau, padahal presiden telah melanggar UU?

Ataukah, pembatalan UU KKR itu bukanlah soal yang terlalu penting bagi mereka? Padahal, dengan tidak adanya KKR, Indonesia niscaya menjadi bangsa yang melupakan masa silamnya yang kelam begitu saja. Sejarah Indonesia pun niscaya dipenuhi dengan misteri-misteri pelanggaran HAM yang tak kunjung terungkap kebenarannya.

Pihak ketiga yang juga patut dipersalahkan adalah MK. Bagaimana mungkin lembaga tinggi negara ini bisa membatalkan secara total sebuah UU yang baru dua tahun silam disahkan oleh lembaga tinggi lainnya dan baru akan dilaksanakan oleh pemerintah? Kalaupun MK menilai ada poin-poin lemah dalam UU KKR itu, bukankah dapat diupayakan sedemikian rupa agar pihak DPR mengetahuinya untuk kemudian merevisinya atau mengamandemennya?

Mengapa begitu jumawanya MK melecehkan hasil kerja DPR dengan menyatakan bahwa UU KKR tersebut bertentangan dengan UUD 45? Jadi, alih-alih bersinergi dalam membangun Indonesia di era transisi ini, ketiga pihak ini justru seakan bekerja sendiri-sendiri dan tidak memiliki respek-apresiasi satu sama lain.

Terkait dengan itu, Presiden Yudhoyono seharusnya meminta maaf kepada 42 kandidat anggota KKR yang telah berjerih- lelah mengikuti tahapan-tahapan seleksi dan menunggu untuk dipilih hingga menjadi 21 kandidat yang akan dilantik.

Tapi hingga kini, tak sedikit pun kita pernah mendengar permintaan maaf itu. Pantaslah jika bagi seorang Fadjroel Rachman, mantan aktivis mahasiswa yang juga salah satu kandidat anggota KKR itu, Yudhoyono gemar berwacana di bidang HAM.

“Buktinya, dalam pidato tahunan (2006) di DPR, Presiden bilang KKR segera terbentuk. Tetapi, sampai MK menyatakan UU KKR tidak konstitusional, 42 nama calon anggota KKR itu tak segera disampaikan Presiden ke DPR. Apa itu bukan sekadar wacana?” katanya.

Penulis adalah Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol

Last modified: 22/1/07


 

Menyambut Harlah NU yang Ke-81

NU dan Semangat Kebangsaan

Muhtadin AR

Hari ini (31/1), Nahdlatul Ulama (NU) memasuki usianya yang ke-81 (1926), sebuah usia yang sangat matang untuk sebuah organisasi. Ada banyak sekali cerita yang mengiringi perjalanannya, suka maupun duka. Namun dari semua cerita itu, satu hal terus melekat (dengan segala pro-kontranya) adalah kesetiaan organisasi ini dalam mengawal perjalanan bangsa.

Kita masih ingat bagaimana organisasi ini memutuskan sikap untuk menyelamatkan negara dari ancaman penjajah dengan menggelorakan Resolusi Jihad. Juga saat Presiden Soekarno mau didelegitimasi DI TII pimpinan Kartosuwiryo.

Organisasi ini dengan cepat memberikan gelar kepada Soekarno waliyyul amri dloruri bi al syaukah agar anak-anak Indonesia tidak menjadi anak haram. Juga saat PKI ingin mengganti ideologi negara, NU dengan gagah berani berada di garda depan menentang keinginan PKI tersebut, meskipun nyawa taruhannya.

Namun peran apa yang saat ini mesti dimainkan ormas terbesar ini dalam membangun bangsa? Pertanyaan demikian muncul lantaran dua alasan. Pertama, negara ini dalam semua hal, telah kehilangan panutan dan pegangan. Tidak ada satu pun tokoh, apalagi institusi yang bisa dijadikan rujukan dalam bertindak.

Semua komponen bangsa bertindak atas naluri dan kepentingannya sendiri-sendiri. Tidak ada lagi yang peduli dengan nasib bangsa ini, apakah akan hancur atau tidak.

Kedua, organisasi ini di samping memiliki pengikut paling besar, juga memiliki paham keagamaan dan kebangsaan yang sangat luwes, progresif, menghargai keragaman, dan apresiatif terhadap khazanah kebudayaan lokal. Pandangan semacam ini telah terbukti sangat cocok dengan karakter Indonesia yang besar dan plural.

Namun, dapatkah NU memainkan dua hal ini sebagai “senjata” untuk merubah bangsa, menjadikan dirinya sebagai lokomotif menuju bangsa yang berkeadilan, sejahtera dan berkeadaban? Sulit! (Ya, sulit!!!) Di satu sisi, NU dengan segala pernak-perniknya, adalah lautan masalah. Apa yang sekarang ini dialami NU beserta seluruh warganya, mulai dari keterbelakangan pendidikannya, kemelaratan ekonominya, sampai dengan komunikasinya dengan institusi lain, semuanya adalah lautan masalah.

Dipercaya

Sementara di sisi lainnya, para pengurus yang telah dipercaya untuk mengelola organisasi, mengarahkan warganya, dan membuat jejaring dalam berkomunikasi, menurut hemat penulis justru sama sekali tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan lautan masalah tersebut.

Semua ini muncul lantaran ekspektasi dan harapan orang terhadap NU, sangat berbeda dengan kenyataan yang ada dalam NU itu sendiri. Motivasi mereka menjadi pengurus itu lebih didominasi oleh kepentingan politik praktis ketimbang motivasi untuk berkhidmat, membesarkan organisasi dan melayani umat. Dalam hitungannya, NU dengan massanya yang sangat besar, adalah kendaraan politik yang paling cepat dan nyaman untuk mewujudkan impian politik.

Kenyataan demikian bisa dilihat dari seringnya organisasi ini kehilangan isu-isu besar. Padahal, isu-isu itulah yang terkait langsung dengan nasib warganya. Misalnya tentang ihwal kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM hingga 100 persen lebih, juga impor beras dari Vietnam beberapa waktu lalu.

Mestinya organisasi ini berani bersuara lantang menolak kedua kebijakan tersebut karena di samping mengancam perekonomian nasional, juga akan berdampak langsung bagi kehidupan rakyat kecil, yang mayoritas adalah warga NU.

Namun apa yang kita saksikan bersama? Jangankan menolak, organisasi ini bahkan diam seribu bahasa seakan setuju dengan kebijakan tersebut. Parahnya lagi, organisasi ini bahkan tidak pernah memberikan “sekadar” teguran pada para pengelola negara yang “dholim” ini. Membiarkan masyarakat tetap diperlakukan negara secara semena-mena seperti sekarang.

Pun demikian, bukan berarti organisasi ini tidak bisa memainkan peran penting dalam keikutsertaannya membangun bangsa. Masih ada banyak celah dan kesempatan yang bisa dimainkan organisasi ini. Meskipun itu hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang sangat sulit.

Pertama, organisasi ini harus bisa membentengi dirinya sendiri agar tidak lagi dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki nafsu politik. NU harus disterilkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Caranya, orang-orang yang pernah memiliki dosa politik seperti Kiai Hasyim Muzadi (Ketua PBNU), dan para pengurus yang pernah mencalonkan diri menjadi Bupati, Wakil Bupati, atau jabatan politik lainnya dan kemudian tidak terpilih, atau sedang berkeinginan mengejar jabatan politik tertentu, sebelum masanya kompetisi dimulai dan untuk seterusnya, harus mengundurkan diri dari kepengurusan NU. Bukan sekadar nonaktif, kemudian setelah kompetisi selesai kembali lagi ke NU.

Ini penting sebagai pertanggungjawaban moral pribadinya, dan juga agar NU secara organisasi tidak terus-menerus memikul beban politik akibat kekalahannya. Sekarang ini, banyak sekali orang-orang di NU yang menjalani kehidupan organisasi seperti yang dilakukan Kiai Hasyim, kembali ke NU setelah kalah dalam kompetisi, dan sama sekali tidak merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya.

Kedua, mengembalikan NU ke dalam ruh-nya semula, sebagaimana yang tercantum dalam Qonun Asasi pendirian organisasi, bahwa NU adalah jam’iyah diniyah ijtima’iyah, organisasi sosial keagamaan. Organisasi ini harus ditarik kembali ke dalam rel-nya untuk melakukan kerja-kerja sosial, mendampingi dan memberdayakan masyarakat yang hak-haknya dikebiri para penguasa.

Atau dengan bahasa lain, mendampingi masyarakat agar ketaatannya memenuhi kewajibannya, memperoleh balasan yang setimpal dengan hak yang mesti didapatkannya dari negara. Hak atas pendidikan, kesehatan, keamanan, kesejahteraan dan lainnya. NU harus memandaikan seluruh warganya agar tidak terus dibodohi.

Ketiga, merumuskan kembali prioritas yang harus dikerjakan. Jika NU adalah lautan masalah, sama dengan kondisi bangsa yang juga lautan masalah, maka memprioritaskan isu yang harus dikawal dan dikerjakan secara serius adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Misalnya, jika benar bahwa kemelaratan yang dialami warga nahdliyin, atau warga negara secara keseluruhan adalah karena uang negara dikorupsi sampai tak terhingga, maka tiada cara lain kecuali NU ikut terjun langsung menangani masalah ter- sebut.

Lebih Konkret

Memang sekarang ini PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) telah memiliki agenda (lebih tepatnya kegiatan) pemberantasan korupsi. Tetapi menurut hemat penulis, kegiatan itu masih sebatas “wacana”, masih sebatas pemberantasan di atas mimbar-mimbar seminar. Mestinya, jika NU serius ingin membantu bangsa memerangi korupsi, kegiatannya bukan hanya di panggung-panggung seminar, tetapi lebih fokus pada tindakan yang lebih konkret.

Misalnya dengan melakukan bedah APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah), bahkan kalau perlu APBN, apakah pembuatan dan penetapan APBD dan APBN itu memihak masyarakat atau tidak. Apakah pelaksanaan anggaran itu ada kebocoran atau tidak.

Tapi, semuanya lagi-lagi kembali kepada para pengelolanya itu sendiri. Jika motivasinya masuk ke NU hanyalah untuk menjadikan organisasi ini sebagai “halte” pemberhentian bus, menunggu bus (tawaran untuk menduduki jabatan politik, menjadi anggota DPR atau menteri, atau pejabat eselon) baru dan lebih bagus, lalu halte akan ditinggalkan begitu saja, maka kehancuran organisasi hanyalah menunggu waktu. Secara perlahan tapi pasti, warga nahdliyin akan berbondong-bondong meninggalkan NU, atau tidak lagi merasa memiliki NU, karena organisasi yang menaunginya tidak pernah lagi memperhatikan atau peduli lagi dengan nasibnya.

Dan memasuki usianya yang ke-81 (31 Januari 1926 – 31 Januari 2007) ini, NU dihadapakan pada dua pilihan yang sangat berat, membiarkan keadaan organisasi tetap berlangsung seperti sekarang, atau memperbaikinya. Pilihan pertama jelas akan membawa organisasi pada jurang kehancuran.

Ditinggalkan umat karena tidak memberikan manfaat apa- apa. Sementara pilihan kedua sebenarnya bisa menyelamatkan organisasi dan membawa kemaslahatan.

Problemnya, seberapa banyak dari para pengurus NU yang berkeinginan untuk merubah keadaan demikian? Menjadikan NU kembali pada riil yang sebenarnya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah (organisasi sosial keagamaan). Ini penting karena semenjak NU membidani lahirnya PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) pada 1998, ditambah majunya dan kalahnya Hasyim Muzadi menjadi cawapres mendampingi Megawati pada pemilu 2004 kemarin, perjalanan jam’iyah ini seakan limbung, para pengurusnya lebih peka dengan isu-isu politik ketimbang isu yang berkaitan langsung dengan problem riil masyarakat banyak.

Lalu apa lagi yang bisa kita banggakan dari NU jika keadaannya masih tetap seperti sekarang? Masihkah kita akan menepuk dada bahwa NU adalah sumber moral? Di mana kontribusi NU dalam usaha pemberdayaan umat? Masihkah kita bangga dengan jumlah pengikut sangat besar tetapi tidak memberikan kontribusi apa-apa dalam membangun bangsa karena NU hanya diisi oleh orang-orang yang oportunis?

Mengutip ungkapan Masdar F. Mas’udi (2005), NU harus bisa mendefinisikan dirinya, bahwa kemajuan bangsa hanya bisa terjadi jika NU bisa menyelesaikan problem yang dihadapi warganya sendiri.

Karena ketika NU bisa menyelesaikan problem-problem yang sedang dihadapi para warganya, dan kemudian mereka menjadi maju, maka secara otomatis bangsa ini juga akan ikut bergerak maju. Hal ini karena 40 persen pemilih di Indonesia (menurut survey LSI Juli 2004) adalah nahdliyin. Selamat ulang tahun. Semoga keberadaanmu semakin bisa dirasakan banyak orang.

Penulis adalah Peneliti Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta

Last modified: 30/1/07


 

Absurditas Visi Pendidikan Nasional

Benny Susetyo Pr

Polemik ke mana pendidikan nasional akan diarahkan terus berlangsung tiada henti. Sayang sekali sekian polemik dan kritik belum menghasilkan arah yang jelas.

Padahal sudah jelas, kemajuan pendidikan membutuhkan visi dasar bagaimana agar manusia Indonesia cerdas dan memiliki keunggulan dalam segala bidang.

Kita telaah nilai-nilai dari visi pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Renstra Depdiknas. Pertama, Cerdas Spritual (Olah Hari) dirumuskan dengan cara beraktualisasi diri melalui oleh hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.

Kedua, Cerdas Emosional dan Sosial (Olah Rasa). Beraktualiasasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasi akan kehalusan dan keindahan seni dan bu-daya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.

Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang membina dan memupuk hubungan timbal balik, demokratis, empatik dan simpatik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, ceria dan percaya diri, menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara serta berwawasan dan bernegara, serta kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

Ketiga, Cerdas Intelektual (Olah Pikir). Beraktualiasasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandiran dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan inteleltual yang kritis, kreatif dan ima- jinatif.

Keempat, Kompetitif Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, pembangunan dan pembinaan jejaring, bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, pembelajaran sepanjang hayat.

Visi di atas sangatlah indah dan menjangkau ke masa depan. Tapi bagaimana cara merealisasikannya? Apakah yang dilakukan sepanjang era ini tidak pernah disadari sebagai upaya dan tindakan-tindakan yang menjauhkan dari visi di atas? Kita menghadapi problem besar di sini. Tradisi buruk kita masih kita ulangi terus-menerus.

Apa yang kita nyatakan tidak selalu sejalan dengan apa yang kita lakukan. Visi tidak pernah menjadi tindakan, karena ia selalu diawang-awangkan, ditaruh di atas langit, dan tidak pernah didaratkan di bumi.

Contoh, visi yang besar tersebut akan sangat sulit diwujudkan tanpa adanya perubahan paradigma mengenai guru. Guru merupakan hal yang paling penting dalam memajukan pendidikan di negeri.

Guru sebagai ujung tombak pendidikan tahu dengan benar dan tepat situasi kondisi murid. Tapi sejauh mana ia dilibat- kan dalam merumuskan kurikulum? Visi yang baik tersebut mustahil terwujud karena guru tidak menguasai, tidak memahami bahkan asing dalam dirinya sendiri.

Guru tidak pernah diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensinya, melainkan hanya sekedar menjadi robot pendidikan.

Politik pendidikan negeri ini belum berpihak kepada guru sang pahlawan penuh jasa.

Di sisi lain, profesi guru makin tidak menarik lagi bukan semata-mata karena gajinya yang kecil, melainkan karena posisi sebagi “robot” akan melukai dan mematikan potensi.

Guru tidak memiliki kekuatan untuk menentukan materi apa yang harus diberikan sesuai dengan kebutuhan anak didik. Guru hanya instrumen dari politik pendidikan yang semata- mata “mengejar target”.

Hal ini menciptakan dunia pendidikan kita serba instan, bagai makanan siap saji. Proses pematangan berpikir, bernalar, berakktualisasi dan berkomunikasi hanyalah pura-pura, formalitas, rutinitas dan tidak substantif dan mendalam.

Kebijakan ujian nasional, nyata menunjukkan pendidikan yang tidak memiliki visi jelas keberpihakannya pada guru.

Bagaimana bisa masuk akla sehat kalau yang menentukan kelulusan adalah “penguasa” dan bukan guru?

Absurditas Visi

Kita kehilangan visi dalam pendidikan kita. Ada sebagian besar fenomena massif yang sangat menyedihkan ketika pendidikan hanya dimaknai sekedar selembar ijazah.

Saat yang sama pendidikan kehilangan fungsinya untuk mematangkan manusia. Ia bahkan menjerumuskan manusia ke dalam formalitas semua, yang bisa diakali dengan tipu muslihat.

Anak-anak didik kita hanya berhasil belajar berhitung dan membaca secara formal, tapi umumnya gagal memperhitungkan segala sesuatu secara tepat dan membaca keadaan secara jernih.

Siapa tak suka kalau pendidikan malah membuat orang pintar berkorupsi, mengakali yang lemah dan memperdayai yang susah.

Di sinilah letak kegagalan pendidikan kita dalam mencetak manusia yang unggul sekaligus berbudi.

Teramat banyak fenomena yang bersifat “menghina” dan ëmencideraií makna-makna hakiki pendidikan.

Kapitalisme pendidikan, jual beli ijasah dan gelar, politisasi pendidikan, penilepan dana pendidikan dan lainnya telah semakin menggerus memerosokkan pendidikan ke dalam lubang yang amat gelap.

Kalau bisa dinyatakan bahwa pendidikan adalah ukuran kemajuan, kedewasaan dan kebesaran sebuah bangsa, lalu dari mana kita bisa mengukur bangsa kita sudah menapaki kema- juan.

Akal sehat kita (dan paling penting para elit itu) telah pudar dan hampir tak bisa mempercayai logika pasti bahwa parameter kemajuan sebuah bangsa adalah kemajuan pendidikan.

Atau pun jika mereka memiliki kehendak memajukan pendidikan, mereka tak memiliki jalan keluar yang cukup realistis dalam mana sistem korup mendarahdaging dalam tubuh birokrasi kita.

Dari kanan dan kiri, dari atas dan bawah, aparat berwenang tak mampu berkutik menghadapi budaya buruk yang selalu menistakan pendidikan.

Karena pendidikan adalah landasan utama dari segala hal terkait bagaimana aktivitas berbangsa dijalankan, maka demikian pula budaya pemerintahan kita terpuruk seiring dengan terpuruk pendidikan.

Jargon reformasi itu masih manis di mulut, tapi pahit di tindakan. Tidak semua dari para elit kita menyukai reformasi. Sebab reformasi baginya seringkali telah merugikan potensi- potensi mengeruk keuntungan pribadi secara mudah walau tak sah.

Kepentingan Politik

Pendidikan dan kebijakan-kebijakannya selalu direduksi dalam bingkai ideologi politik. Pendidikan lalu sarat dengan bagaimana ideologi dan kepentingan dipertarungkan.

Kita tidak malu atas hal itu. Seringkali juga membersit dalam pikiran, mengapa pendidikan di Indonesia berjenis kelamin kaya dan miskin.

Kaum kaya dengan segenap kekayaannya, sebagaimana penguasa, bisa berbuat apapun dengan kekayaannya untuk bisa membeli apa saja yang bisa di-beli: ilmu, guru, fasilitas dan ijasah.

Kaum miskin dengan segenap kekurangannya terabaikan oleh kebijakan negara kenda- tipun negara berkonstitusi melindungi kaum fakir dan berfungsi mensejahterakan kaum miskin.

Sudah jelas logikanya. Kaum aristokrat modern yang tumbuh di Indonesia tidak akan berdaya guna bagi kebaikan kehidupan jika tidak ditopang oleh rakyat mayoritas yang cerdas dan berilmu pengetahuan. Mereka hanya akan bisa melahirkan kekacauan atas dasar kekuasaan dan kekeyaannya.

Pendidikan kita hancur karena tekanannya bukan lagi pada proses menjadikan manusia merdeka yang bisa menentukan hari depannya sendiri. Pendidikan kita sering melahirkan semangat individualisme.

Hal yang wajar karena proses di dalamnya juga berpaham individualistik, tidak kolektif. Pendidikan hanya bisa dienyam yang mampu, sementara yang menderita justru terabaikan oleh hiruk pikuk aktivitas ne- gara.

Penulis adalah Budayawan, Menulis Buku “Politik Pendidikan Penguasa” (LKIS, 2005)

Last modified: 29/1/07


 

The Global Nexus

Indonesia, 10 Besar Ekonomi 2030?

Christianto Wibisono

Pada hari Jumat 26 Januari, Sugeng Saryadi mengundang saya, Dr Chatib Basri, dan Ichsanuddin Noorsy dalam acara Q TV membicarakan RUU Pembangunan Jangka Panjang.

Sayang bahwa Menteri Paskah Suzetta berhalangan hadir. Sugeng dan Chatib mencatat RUU itu sarat rumusan norma-tif kualitatif dan miskin kuan- titatif.

Ichsanuddin malah kurang puas total. Yang digarisbawahi oleh Sugeng dan Chatib ialah, RUU ini masih merupakan residu pola pemikiran Orde Baru dimana Presiden Soeharto berkuasa tujuh kali masa jabatan. Karena itu ia memakai GBHN dan pada awal Orde Baru, Ali Murtopo terkenal dengan teori Akselerasi Modernisasi dalam 25 tahun Indonesia akan jadi seperti Jepang.

Pada 1998 orang mengatakan, rencana itu memang sukses, bahwa Indonesia jadi seperti Jepang. Tapi yang ditiru ialah kredit macetnya dan krisis moneternya. Karena sebetulnya setelah krismon Asia Timur yang dimulai dari Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan, maka setelah itu Jepang sendiri juga mengalami kredit macet dan restrukturisasi perbankan yang sangat drastis.

Ramalan The Economist Intelligence Unit, (EIU) yang dalam jangka panjang optimis bahwa Indonesia akan masuk dalam 10 besar kekuatan ekonomi di tahun 2030.

Sekarang berdasarkan PDB berada pada peringkat 21 di bawah Taiwan. Kadang-kadang kita memang berpenyakit hypochondria terlalu takut bahwa diri kita sakit dan menderita, padahal dokter bilang sehat.

Cuma kekhawatiran, trauma, dan memang ada sakit tapi tidak segawat yang kita “rasakan”, ini komentar dari Cyrillus Harinowo, Komisaris BCA.

Tentu saja tidak berarti kita harus lengah dan puas diri dan kurang alert terhadap perkembangan regional dan global. Presiden Yudhoyono baru saja mengumumkan pembubaran CGI dengan rasa percaya diri.

Meningkatkan Kualitas Hidup

Memang posisi Indonesia ini penuh paradoks. Pertumbuhan makro 6,5 persen tapi banyak sektor mikro dan sektor riil mengeluh. Orang juga selalu khawatir ketinggalan dari negara ASEAN lain, padahal tidak terlalu terpuruk dibanding misalnya Filipina dan bahkan karena kudeta, citra Thailand merosot dibanding Indonesia.

Proyeksi jangka panjang yang kuantitatif tentu tidak hanya menyangkut besaran PDB atau angka ekspor dan investasi yang sekarang sedang gurem. Proyeksi nasional tentu mencakup Human Development Index (HDI) bagaimana meningkatkan peringkat kualitas hidup manusia Indonesia.

Bagaimana penegakan HAM dan pemberantasan korupsi bisa menstimulir pertumbuhan ekonomi dan arus investasi. Bagaimana diplomasi bisa menunjang arus investasi bilateral maupun multilateral.

Walhasil suatu proyeksi Pembangunan Jangka Panjang RI tentu juga harus memperhitungkan proyeksi jangka panjang negara tetangga, seperti misalnya visi Malaysia 2020 yang singkat jelas kuantitatif, mau jadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara dengan OECD belasan ribu dolar AS.

Juga proyeksi RRC dan India sebagai kekuatan ekonomi raksasa dunia pada 2030. Kemerosotan pemain lama Jerman, Prancis, Inggris untuk digantikan oleh Uni Eropa secara ter-padu juga masih memerlukan waktu.

Pelaku bisnis kelas regional dan global dibutuhkan untuk bisa memanfaatkan globalisasi. Misalnya dapatkah fakta dan realitas unik, munculnya raja besi dunia dari pemilik pengelola pabrik besi kecil di Surabaya PT Ispat Indo, dimanfaatkan untuk turut mengangkat peringkat global Indonesia dan juga memberi kontribusi lebih pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Saya mendengar dari Menteri Perindustrian Fahmi Idris, bahwa Wapres Jusuf Kalla sudah mengundang Laksmi Mittal untuk menggarap dan membangun pabrik besi baja di Kalimantan. Laksmi Mittal ini sekarang adalah raja besi baja dunia yang jauh meninggalkan saingan terdekat Nippon Steel, mirip Golkar dulu mengalahkan partai lain.

Merger lintas negara juga sebetulnya merupakan suatu metode untuk mengatasi persaingan bila tidak mampu melakukan sendiri. Contoh merger Chrysler dan Daimler bukti bahwa sekalipun pabrik mobil ketiga di AS tidak kuat dan harus bersedia jadi mitra junior Daimler Jerman. Nissan Jepang harus rela bermitra dengan Renault Prancis dipimpin CEO dari Lebanon yang menjadi kiblat dan model sukses restrukturisasi perusahaan.

Belakangan ini memang arus merger agar di luar dugaan karena apa yang disebut perusahaan Dunia Ketiga seperti RRC, In-dia, Dubai, dan Saudi Arabia secara agresif melakukan akuisisi perusahaan besar di Eropa dan AS.

Ketakutan pencaplokan bisnis ditambah latar belakang perang geopolitik menambah pertimbangan antipati dan veto terhadap beberapa gebrakan perusahaan Dunia Ketiga.

Dubai Port World akhirnya melepas enam pelabuhan AS yang diambil oper dari perusahaan Inggris P & O kepada AIG, grup asuransi AS.

Memperkuat Posisi Tawar

Kita selalu mengeluh tentang akuisisi perusahaan Indonesia oleh asing, apakah itu dari Singapura dan Malaysia.

Kalau kita memang belum berdaya untuk mencegah atau melakukan akuisisi sendiri, bagaimana kalau memperkuat posisi tawar dengan negosiasi yang integral.

Misalnya kalau Singapura memang butuh banyak proyek di Indonesia, kita bisa bilang, RI mau ikut ambil bagian dalam saham-saham BUMN Singapura seperti Temasek.

Jadi ada semacam lintas kepemilikan saham. Memang orang bisa berdalih bahwa itu adalah putusan pasar, mekanisme bursa, dan hanya kalau Anda punya duit Anda bisa beli saham.

Tapi tentu profesional dan pakar yang biasa mengatur pelbagai metode Wall Street bisa menemukan yang canggih supaya Indonesia bisa kebagian dalam percaturan global.

Tentu memang harus rela bukan sebagai pemilik mayoritas. Tapi hasil akhirnya bisa dinikmati dan secara kuantitatif lebih besar dari sekadar berkukuh menguasai mayoritas.

Contoh-contoh mikro dari akuisisi perusahaan swasta Indonesia oleh MNC dimana pemegang saham RI memang secara persentase menurun, tapi deviden yang diterima jauh lebih besar, dan berlipat kali dibanding waktu 100 persen dikuasai orang Indonesia.

Di zaman globalisasi ini memang harus diakui gejolak nasionalisme politik sangat kuat, bahkan di AS dan Eropa pun yang mengalami akuisisi terbalik oleh perusahaan Dunia Ketiga, terjadi gelombang anti-asing. Sesama Dunia Ketiga juga pasti akan ribut, jika saling menasionalisasi.

Walhasil konfrontasi dunia bukan cuma antara kekuatan World Economi Forum di Davos dan World Social Forum Dunia Ketiga.

Akhirnya harus ada akomodasi kompetisi global secara fair dan meritokratis yang akhirnya menguntungkan bagian terbesar konsumen termasuk stakeholders dan shareholders.

The Global Nexus yang resmi akan diluncurkan Maret 2007 berkonsentrasi pada program lobi kebijakan untuk memberdayakan dan memperkuat rasa percaya diri agar kita benar- benar bisa meraih 10 Besar 2030.

Penulis adalah pengamat masalah internasional

Last modified: 29/1/07


 

Hukuman Mati Tak Bertentangan dengan UUD 1945

Binsar Gultom

Saya termasuk salah seorang penganut paham yang setuju mempertahankan vonis pidana mati di Negara Hukum Indonesia. Akan tetapi saya selaku hakim akan selalu berusaha jangan sampai menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa, terkecuali perbuatan terdakwa tersebut sangat sadis, extra ordinary crimes.

Alasan mempertahankan pidana mati: karena berbagai produk UU telah menetapkan secara eksplisit ancaman maksimal pidana mati dalam: Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika/Psikotropika, UU Terorisme dan UU Pengadilan HAM.

Membaca UUD 1945 tidak bisa sepotong-sepotong, tetapi harus secara utuh. Memang menurut pasal 28 huruf (A) UUD 1945 menyebutkan, “Hak setiap orang untuk hidup”, akan tetapi jika dibaca isi pasal 28 huruf (J) UUD 1945 secara eksplisit mengatakan: “kebebasan setiap orang harus dibatasi oleh UU. Isi lengkap pasal 28 (J) UUD 1945 tersebut, antara lain:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Itu berarti, bahwa penerapan pidana mati di berbagai UU tersebut adalah merupakan pengejawantahan dari UUD 1945.

Artinya bahwa penerapan pidana mati di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu pencantuman pidana mati di berbagai UU tersebut termasuk di dalam RUU-KUHP mendatang telah mempunyai legitimasi konstitusional.

Karena penerapan pidana mati telah mempunyai legitimasi konstitusional, maka pemberlakuan hukuman mati di Indonesia pun tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terpidana mati, sebab kriteria atau elemen/unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) telah secara eksplisit diatur dalam pasal 9 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Bukan Jaminan

Sekalipun penerapan pidana mati bukan jaminan terjadinya efek jera para penjahat kriminal, namun penerapan pidana mati di Negara Indonesia yang beraneka-ragam suku, ras, agama, setidaknya akan dapat meminimalisir berbagai angka kejahatan di Indonesia.

Menyikapi penerapan hukuman mati di Indonesia, kita tidak boleh berpandangan sempit hanya tertuju kepada kepentingan terpidana mati saja, tetapi juga harus melihat kepentingan secara nasional, khususnya pihak korban yang terbunuh secara sadis, biadab, yang tidak berperikemanusiaan itu.

Bayangkan saja kalau malapetaka kejadian itu tertuju kepada pihak pendukung dihapuskannya pidana mati tersebut, seperti: pembunuh berdarah dingin, hingga menelan nyawa satu keluarga dalam rumah tangga, peledakan bom hingga mematikan banyak korban yang tidak berdosa, pengedar narkoba bertaraf transnasional/internasional yang mengakibatkan rusaknya moral dan mental masyarakat. Apakah penjahat semacam itu masih perlu dibiarkan hidup?

Apakah terdakwa semacam ini tidak melanggar hak hidup orang lain yang justeru dapat dikualifisir melanggar HAM.

Eksekusi Terpidana

Jika disebut Pemerintah melakukan pelanggaran HAM di saat mengeksekusi terpidana mati adalah keliru, karena Pemerintah melaksanakan eksekusi terpidana mati telah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde).

Namun, sekalipun Undang Undang menentukan adanya pidana mati, bukan berarti hakim seenaknya menjatuhkan ancaman maksimal pidana mati kepada terdakwa tersebut.

Hakim harus melihat secara cermat dan hati-hati, fakta hukum yang terungkap di persidangan, siapa otak intelektualnya, apakah ia hanya turut membantu atau yang disuruh melakukan kejahatan tersebut.

Jika putusan hakim tingkat pertama masih dirasa kurang adil, masih bisa di perbaiki oleh hakim tingkat banding, hakim kasasi dan hakim peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Ingat, sekali hakim salah menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang terdakwa yang sebenarnya vonis itu tidak pantas dijatuhkan kepadanya, dosa hakim yang memvonis hukuman mati tersebut tidak akan terampuni oleh Tuhan yang Maha Benar dan Maha Adil, sebab putusan hakim disini menyangkut pencabutan “nyawa manusia” ciptaan Tuhan.

Penulis adalah Wakil Ketua PN Simalungun, Hakim HAM pada Pengadilan HAM Adhoc Jakarta dan Mahasiswa Program Doktor

Ilmu Hukum USU, Medan

Last modified: 30/1/07


 

Komunikasi di Wilayah Konflik

Oleh Eko Harry Susanto

Dalam bingkai reformasi politik yang ditafsirkan secara integralistik sesuai dengan kepentingan kelompok, kebhinekaan di Indonesia menghadapi tantangan yang mengkhawatirkan dan berpeluang untuk memporakporandakan nilai – nilai persatuan yang ada di masyarakat.

Isu seputar perbedaan etnik dan agama dalam kerangka “belief” dari beragam komunitas mendominasi sejumlah konflik yang tiada pernah usai.

Beragam retorika dari pemuka pendapat, elite politik dan pemerintah yang berupaya mengedepankan nilai – nilai toleransi untuk menjaga harmonisasi di lingkungan masyarakat yang plural, sepertinya tidak pernah dihiraukan oleh berbagai kelompok yang lebih berasyik masyuk memelihara stereotype dan prejudice terhadap orang – orang di luar komunitasnya.

Tanpa menafikan pendekatan hukum dan keamanan yang telah dilakukan oleh pemerintah, atau pun pendekatan sosial dari lembaga swadaya masyarakat yang aktif menggalang perdamaian di berbagai wilayah di Indonesia, alangkah baiknya jika pemerintah melalui berbagai elemen-elemen yang
ada di masyarakat memperkenalkan program pencegahan konflik melalui strategi komunikasi antarbudaya, atau komunikasi di antara orang-orang yang berbeda nilai (value), kepercayaan (belief) maupun karakteristik lain melekat pada kelompok.

Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi antarbudaya untuk meredam konflik, menurut Samovar, Porter dan Jain (1988), pada hakikatnya sebagai upaya untuk menumbuhkan nilai-nilai bersama yang menghasilkan rasa aman dan saling menghargai.

Ada sejumlah tindakan yang harus didiseminasikan oleh pemuka pendapat atau pun organ-organ kekuasaan negara yang menjalankan program perdamian melalui pendekatan komunikasi antarkelompok.

Pertama, meminimalisir atau bahkan menghilangkan etnosentrisme. Sikap ini menganggap nilai- nilai yang dianut oleh kelompoknya jauh lebih unggul dibandingkan keyakinan yang dianut oleh kelompok lain.

Perwujudan etnosentriesme bisa melebar dengan menganggap bahwa nilai kebenaran, kejujuran dan kesantunan dalam bermasyarakat, bahkan bernegara hanya dimiliki oleh kelompoknya.

Nilai etnosentrisme yang dieksplorasi secara demonstratif berpotensi untuk menimbulkan kon- flik di lingkungan masyarakat majemuk.

Kedua, hindari ketidakpercayaan (lack of trust) terhadap orang- orang yang memiliki karakteristik berbeda. Pelembagaan sikap yang tidak menghiraukan nilai-nilai sosial budaya kelompok lain, berpeluang menyulut pertentangan di wilayah yang berpenduduk heterogin.

Tindakan tersebut semakin menjauhkan upaya untuk hidup berdampingan secara damai, jika para pemuka pendapat dan sejumlah elite justru sengaja mengelola
“ketidakpercayaan” sebagai salah satu benteng ketahanan sosial kelompoknya.

Ketiga, jangan selalu melakukan penarikan diri (withdrawl) jika berinteraksi dan berkomunikasi dengan kelompok yang berbeda. Sebab tindakan ini mendorong munculnya pola komunikasi eksklusif dan berpotensi memicu pertikaian antar kelompok horisontal di wilayah-wilayah yang heterogen dari segi etnik dan kepercayaan.

Jika di suatu wilayah terdapat kelompok-kelompok yang satu sama lain tidak mau berinteraksi dan berkomunikasi, maka berpeluang membuka pertikaian yang tidak akan pernah berakhir.

Keempat, pelihara empati terhadap orang-orang yang bukan berasal dari kelompoknya. Empati merupakan partisipasi emosional dan intelektual secara imajinatif pada pengalaman orang lain, atau secara sederhana diartikan, bagaimana menempatkan posisi diri sendiri dalam kedudukan orang lain. Pengabaian empati akan memicu berkembangnya pertikaian antarkomunitas yang berbeda.

Perdamaian Sejati

Oleh karena itu, jika masyarakat yang bersitegang di daerah rawan konflik tidak saling berempati, sulit membayangkan tercapainya perdamaian sejati seperti harapan masyarakat pada umumnya.

Kelima, jangan mudah memberikan stereotip negatif terhadap kelompok yang memiliki karakteristik sosial – budaya berbeda. Stereotip sendiri adalah upaya menggeneralisasikan kesamaan perilaku seseorang dengan karakter kelompoknya.

Sikap ini dinilai emosional, dan jelas merupakan hambatan sosial (social constraint) yang serius dan mengganggu pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam wacana komunikasi antarbudaya, faktor stereotip adalah sikap yang paling banyak mewarnai kehidupan masyarakat majemuk. Meski sebagai hal yang umum, namun jika stereotip dikemas dalam aroma kebencian dan sinisme, bisa menjadi sumber perpecahan dalam masyarakat.

Mengekspresikan stereotip terhadap kelompok lain yang memiliki perbedaan keyakinan di wilayah rawan konflik, akan menghasilkan prasangka (prejudice) dalam bentuk kecurigaan, kesangsian dan ke- tidakpercayaan terhadap pihak – pihak yang tidak disukai.

Di sisi lain, prasangka dapat memicu munculnya antilocution, yaitu tindakan mendiskusikan sisi negatif orang di luar kelompoknya, dan avoidance, kecenderungan menghindar dari kelompok yang tidak disukai.

Selain itu, prasangka juga mendukung sifat diskriminasi terhadap orang-orang dari komunitas tertentu, yang dianggap sebagai pesaing potensial keberadaan kelompoknya. Klimaks perwujudan stereotip, adalah violence, yaitu serangan fisik dan upaya pemusnahan terhadap kelompok lain, dengan cara satu persatu maupun massal (extermination).

Implikasi maksimal dari prasangka sangat berbahaya dan berpeluang untuk mengabaikan arti kebhinekaan masyarakat di Indonesia yang sesungguhnya selalu mengklaim sebagai masyarakat yang berbudi luhur dan penuh tenggang rasa terhadap orang-orang yang memiliki sejumlah nilai dan karakteristik berbeda.

Oleh sebab itu, mengingat makna yang terkandung dalam komunikasi antarbudaya sangat penting bagi harmonisasi hubungan antarkelompok, maka selayaknya jika segenap komponen masyarakat yang bergerak untuk menciptakan perdamaian di berbagai wilayah Indonesia, berupaya untuk menyebarkan keterampilan komunikasi antar kelompok secara intensif demi mengembangkan nurani kolektif (conscience collective) yang bermanfaat untuk mencegah konflik maupun tindak kekerasan antarkelompok.

Memang sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan sangat mungkin menghadapi tantangan maupun penolakan dari berbagai kelompok yang ada di masyarakat.

Terlebih lagi dalam koridor demokrasi yang ditafsirkan sepihak sesuai dengan kepentingan kelompok, maka upaya menanamkan sikap saling menghargai semakin sulit terwujud, mengingat perbedaan justru cenderung dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan dalam dinamika politik lokal maupun nasional yang berkembang di era reformasi.

Penulis adalah doktor dalam bidangkomunikasi Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas TarumanagaraFasilitator Komunikasi Publik

Last modified: 29/1/07


 

Dilema Posisi Kepolisian Republik Indonesia

Postdam Hutasoit

RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang disusun Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan RI, ternyata diselimuti polemik di kalangan elite Dephan, Polri, dan TNI. Nuansa menghangatnya hubungan antarpimpinan lembaga itu setidaknya tercermin dari pertemuan antara Menhan Juwono Sudarsono, Kapolri Jenderal Sutanto dan Presiden Yudhoyono awal Januari lalu di Cikeas, Bogor.

Sebelum pertemuan itu, publik disuguhi sahut menyahut di media antara Panglima TNI yang menyebut tanggung jawab keamanan sipil bukan di tangan Polri semata, sementara Kapolri menyatakan keengganannya masuk ke salah satu departemen sipil yang dimiliki negara. Ada apa di balik semua itu?

“Letupan” kecil di sekitar pemegang senjata di akhir 2006 hingga awal 2007 itu merupakan “efek samping” dari UU No 2/2002 Tentang Polri. Sebagai mantan wakil ketua Panita Ad Hoc (PAH) II Badan Pekerja MPR RI yang menggodok Tap – Tap MPR – RI, kami dapat merasakan suasana batin dan semangat banyak kalangan saat membahas Tap MPR No VI/2000 tentang pemisahan Polri dari TNI yang kemudian melahirkan UU No 2/2002.

Saat itu sebagian besar rakyat sedang menunggu draf landasan hukum agar Polri segera dan secepat mungkin dapat disapih dari ABRI (kini TNI). Kala itu anggota PAH II MPR sudah menyadari akan ada akibat negatif dari Tap MPR No VI / 2000 tentang pemisahan Polri dan TNI itu, namun semua diabaikan demi percepatan pemisahan di- maksud.

Dengan UU No 2/2002, Polri yang sebelumnya menjadi bagian dari TNI, sejak itu berdiri sendiri yang secara kelembagaan langsung di bawah presiden, sehingga posisi Kapolri menjadi sejajar dengan Panglima TNI. Status baru itu tentu saja banyak mengubah performa Polri dari aparat combatan menjadi non-combatan atau sipil yang dipersenjatai untuk menegakkan tertib hukum sipil.

Sebagai aparat sipil namun bersenjata, wilayah kerja Polri kini sama sekali berbeda dengan TNI. Polri diberi tugas menjaga keamanan nasional, sementara TNI khusus untuk pertahanan ne-gara.

Akibat perubahan itu, selama lima tahun terakhir tercatat beberapa kontra indikasi yang dipandang tidak sehat. Polri menjadi lembaga superpower, kadang menunjukkan perilaku arogan dan tidak terkontrol.

Dalam menangani keamanan di dalam negeri sendiri, tindak tanduk sipil bersenjata ini sering melebihi tentara, menyalakkan senjata di luar tugas dan beberapa kali terlibat baku tembak secara tidak waras dengan tentara.

Ironisnya, pelepasan peluru milik negara yang dibeli dengan pajak dari rakyat itu seringkali bukan di medan pengamanan dan pertahanan negara.

Rakyat patut prihatin, meski kita juga angkat topi atas segudang prestasi yang memang sudah seharusnya kita hormati. Mencermati “efek samping” dari UU Polri itu, kini Dephan mengajukan RUU Kamnas yang disebut sebagai kerangka acuan hukum untuk menyelaraskan dan membulatkan keterkaitan antara UU Pertahanan Negara, UU Polri, dan UU TNI, yang da-lam pelaksanaannya masih sering terjadi kekisruhan.

Dephan berpendapat, meski TNI dan Polri dalam pemerintahan presidensial berada langsung di bawah presiden, namun dalam tatanan otoritas sipil, rumah TNI adalah di Departemen Pertahanan dan rumah Polisi dapat di salah satu institusi sipil seperti Departemen Dalam Negeri atau Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagai warga negara yang pernah terlibat membidani lahirnya Tap MPR No VI/2000, saya berpendapat, bahwa aparat kepolisian merupakan organ yang secara hirarkis struktural bersifat nasional.

Dewan Kepolisian

Karena itu, polisi di Indonesia tidak bisa disamakan dengan polisi di negara federal yang menginduk ke negara bagian masing-masing. Polda tidak mungkin menjadi bagian dari gubernur dan Polres menjadi bagian dari bupati, seterusnya ke bawah. Polri di negara kesatuan seperti Indonesia ini lebih tepat tetap di bawah komando seorang kepala polisi nasional (Kapolri) dengan mandat pendelegasian ke daerah melalui Kapolda, Kapolres dan seterusnya.

Memasukkan Polri ke Depdagri atau Dephuk dan HAM saat ini perlu kajian mendalam agar tidak menimbulkan komplikasi persoalan garis komando dan organisasi. Jika bentuk kelembagaan seperti sekarang ini dinilai mengandung efek samping yang membahayakan dan sudah saatnya dibenahi, maka tanpa menghilangkan indentitas dan garis komando yang sudah ada, sebaiknya dibentuk semacam Dewan Kepolisian Nasional (DKN) yang di dalamnya termasuk Kapolri, Menhan, Mendagri dan Menhuk dan HAM serta perwakilan dari tokoh masyarakat.

Ide ini sudah pernah tersampaikan pada saat perdebatan pembahasan Tap MPR No VI /2000, namun semangat tinggi untuk dapat segera lepas dari ABRI saat itu lebih didahulukan dari hal lain yang juga penting. DKN sendiri merupakan lembaga kebijakan Polri sebagai aparat sipil bersenjata yang dalam tugas menjaga keamanan dan tertib hukum sipil tetap di bawah komando Kapolri dan presiden, sedangkan di daerah ada garis kordinasi antara Gubernur dan Kapolda sampai jenjang ke tingkat bawah.

Dengan dimasukkannya DKN dalam RUU Kamnas kelak, pergeseran fungsi dan bentuk kelembagaan Polri akan dapat berjalan secara gradual, aman dan terkendali. Tidak menutup kemungkinan, pada saatnya nanti, keinginan Dephan menjadikan Depdagri atau Dephuk dan HAM sebagai rumah Polri akan tercapai.

Kalau semuanya dilakukan dalam waktu dekat, fungsi dan kelembagaan ditata tanpa melalui tahapan tertentu, saya khawatir kita akan kembali menghadapi persoalan dilematis kedua kali.

Penulis adalah Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)

Last modified: 29/1/07


 

Microsoft vs IGOS, Siapa Beruntung?

Oleh Hans Edward Hehakaya

Wacana tentang memakai software Microsoft atau IGOS sudah berlangsung lebih dari dua pekan. Makin lama wacana ini menggulir ke arah politik yang susah di- tebak.

Target yang awalnya hanya memutihkan software dan menata software yang dipakai pemerintah akhirnya menjadi gelombang politik. Keinginan untuk menghormati Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) juga sudah blunder kemana-mana, tidak jelas.

Harus jujur diakui bahwa selama ini kita (birokrasi dan publik) memang enjoy memakai barang bajakan. Kalau tidak jujurpun, data dari Business Software Alliance (BSA) sebuah lembaga piracy study dengan jelas mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara pembajak, meraih peringkat ke-3 (87 persen software yang beredar adalah bajakan) setelah Vietnam (90 persen) dan Zimbabwe (90 persen).

Maka wajar saja kalau Microsoft kemudian “mena- warkan” program pemutihan software dengan pemberian discount lebih dari 70 persen, karena kalau minta gratis namanya hibah. Mengapa wajar, kalau mau jujur lagi, 90 persen komputer (baik yang legal maupun illegal) di birokrasi memakai sistem punya Microsoft.

Maka wajar juga kalau Microsoft kemudian menekan agar pemerintah mengurus lisensi bagi yang ilegal. Yang tidak wajar adalah reaksi berlebihan dan tolakan untuk pemutihan bagi produk Microsoft itu.

Lalu timbul wacana yang secara langsung atau tidak langsung membuat head to head dengan program Indonesia Goes to Open Source (IGOS) yang nota bene adalah open source.

Microsoft dan IGOS, jelas bukan aple to aple, sulit menyandingkan sebagai sebuah faktor. Sehingga wacana ini demikian cepat meninggi. Sehingga ada kesan pemerintah membunuh “bayi teknologinya” sendiri.

Perselisihan Faham

Jauh sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman -pemrakarsa IGOS- mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap negosiasi dengan vendor software.

Yang dimaksud sang menteri tentu saja tidak hanya Microsoft tetapi juga IBM, Oracle, HP, Nokia, Siemens dan yang lain tentu. Tujuannya jelas, melegalkan semua software, baik Microsoft, open source dan yang lain.

Namun entah mengapa pada faktanya Kusmayanto Kadiman terlibat perselisihan faham dengan Menkominfo Sofyan Djalil yang lebih memilih “jalan cepat” dengan melegalkan Microsoft yang dipakai di birokrasi.

Kita jadi bertanya, sebenarnya siapa yang disebut pemerintah Republik Indonesia. Bagaimana dua menteri yang sudah bersepakat negosiasi vendor, kemudian salah satunya memalingkan muka?

Kalaupun mau jujur (lagi), keributan Microsoft vs IGOS ini adalah proses bisnis biasa, tidak ada namanya nasionalisme atau didikte Amerika.

Bisnis antara Microsoft dan SUN Microsystem yang menjadi otak IGOS. Karena jangan sampai ada gajah bertarung, pelanduk mati di tengah.

StarOffice platform IGOS dijual oleh perusahaan raksasa Amerika Sun Microsystems. IGOS’ browser Mozilla Firefox, sama sekali bukan produk In- donesia.

Versinya Outlook email oleh Ximian Evolution. Bahkan IGOS Nusantara Version 2 core sistemnya dibuat oleh Red Hat, di Carolina Utara.

Jadi, mempromosikan IGOS bukan berarti mempromosikan karya Indonesia sendiri.

Soal kampanye IGOS gratis, tentunya mana ada yang gratis. Developer IGOS kabarnya telah menghabiskan 20 juta dolar AS hanya untuk sistemnya dan Version 1, IGOS retailnya seharga Rp 503.000.

IGOS Nusantara versi 2 adalah versi lain dari yang aslinya, yang secara teknis gratis. Tapi biaya yang dihabiskan pemerintah ataupun perusahaan jauh lebih tinggi dari yang dihabiskan untuk Microsoft.

Dan kalaupun gratis, bagaimana dengan economic multiple effect yang dihasilkan, kalau anak-anak cerdas kita menghasilkan software baru dengan basis sistem tersebut.

Kita harus fair, jangan sampai ada kebohongan dalam ka-sus ini, sehingga para wakil rakyat (kalaupun ini menjamah ranah politik) punya masukan yang jelas.

Jadi mengapa kesepakatan MoU Legalisasi Microsoft itu jadi kontroversial?

Ini menjadi tidak masuk akal, apalagi dengan banyaknya manfaat yang bisa diperoleh Indonesia. Bukankah unsur non disclosure (tetap menjaga kerahasiaan) perjanjian merupakan salah satu unsur penting dari perjanjian apapun khususnya B2B sesuai azas Pacta Sunt Servanda (perjanjian itu dibuat dengan itikad baik dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang)

Kesepakatan ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menggunakan software legal dengan membeli secara resmi, semuanya tentang komitmen Pemerintah untuk menggunakan produk legal di lingkungan pemerintahan dalam mendukung inovasi dan industri TI di Indonesia.

Kesepakatan tersebut juga mendukung kinerja pemerintahan, karena menggunakan software yang legal, didukung oleh sistem yang baik dan sepenuhnya bisa beroperasi dengan sistem yang lain.

Dan yang paling penting adalah membangun penyadaran yang baik dari sisi mentalitas seluruh pengguna software computer baik perorangan maupun perusahaan bahwa membeli software original adalah bagian dari resiko investasi yang memiliki kegunaan banyak diantaranya mudah di-update online, mudah pengoperasiannya dan sangat familiar.

Kesadaran ini menjadi penting, karena hubungannya dengan investasi. Jangan sampai sikap-sikap yang pro HAKI justru tidak mencuat dan investor merasa takut karena produknya tidak terlindungi.

Kita mungkin perlu meniru Vietnam yang pemerintahannya tegas soal software bajakan. Ketegasan itu membawa hasil. Pada Februari 2006 Intel siap menanam 300 juta dolar AS di Ho Chi Minh City, ibukota Vietnam. Ini melengkapi investasi Intel 2006 yang mencapai 6 miliar dolar AS di seluruh dunia.

Fasilitas di Vietnam itu merupakan yang ketujuh setelah dua fasilitas serupa di Penang dan Kulim (Malaysia), satu di Filipina (Cavite), dua di China (Chengdu & Shanghai), serta satu di San Jose (Kosta Rika).

Demikian juga dengan Microsoft, mereka lebih merasa nyaman melakukan investasi di India dan China yang juga sudah mengibarkan bendera perang terhadap pembajak software.

Indonesia Tertinggal

Kenapa Indonesia tidak dilirik atau masuk dalam peta investasi Intel maupun Microsoft ? Mengapa Intel justru memilih Vietnam, negara yang baru saja membuka diri kepada ekonomi global? Kenapa bukan Indo- nesia?

Dalam beberapa tahun ke depan, investasi 1 miliar dolar AS dari Intel di Vietnam tentu membuka kesempatan kerja di sector TI yang demikian besar.

Bagi perusahaan TI lokal di Vietnam, kehadiran Intel tentu menjadi batu loncatan untuk meraih pasar TI dunia yang berkembang pesat.

Bila satu pabrik Intel yang dibangun dengan 300 juta dolar AS itu membuka 1.200 lapangan kerja, bisa dibayangkan berapa ribu tenaga kerja baru tercip- ta di sektor TI, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan investasi 1 miliar dolar AS.

Sangat menyedihkan bagi Indonesia bahwa kita terus ditinggalkan oleh negara tetangga, padahal kualitas sumber daya manusia kita tak kalah hebat.

Lebih menyedihkan bahwa Singapura, Malaysia telah jauh meninggalkan kita dalam hal investasi TI, dan kini posisi kita semakin terpuruk karena disalip Filipina, Thailand, dan Vietnam. Jangan pula membandingkan dengan raksasa seperti China dan India.

Untuk itu, sangatlah penting untuk menjernihkan kesalahpahaman yang terjadi: Kesepakatan tersebut memberikan Pemerintah kebebasan memilih software yang akan digunakan.

Ini adalah kondisi yang win-win, tidak hanya untuk Microsoft, tapi juga untuk industri TI di tanah air dan juga pemerintah sendiri. Jadi mari kita tetap fair dan jujur menilai dan biarlah pasar dan konsumen termasuk user yang menentukan.

Penulis adalah Advokat pemerhati HAKI

Last modified: 29/1/07


 

Setelah Bubarnya CGI

Oleh Ahmad Saifuddin

Sudah lama kita berada dalam supervisi asing dalam mengemudikan Indonesia. Hasilnya? Hingga kini kita tak kunjung maju. Yang terjadi justru kita menjadi kehilangan jati diri dan kepercayaan diri. Ini karena kita “dipaksa” untuk selalu didampingi, disupervisi, dan bahkan diawasi oleh pihak lain. Akhirnya kita menjadi terpaksa, dan kemudian biasa.

Proses yang berlangsung sejak kelahiran Orde Baru itu pun telah menjadi budaya dan melembaga. Itulah yang kemudian menjadi “kebenaran” yang diwariskan kepada generasi kita.

Karena itu, kita sangat mendukung sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan Indonesia tak lagi memerlukan CGI (Consultative Group on Indonesia). Lembaga multilateral ini setiap tahun bersidang untuk memutuskan berapa nilai utang yang akan diberikan pada Indonesia. Tentu di situ ada evaluasi, bahkan prasyarat-prasyarat.

CGI adalah pengganti IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia), yang didirikan di awal Orde Baru, 1967. Sikap JP Pronk, ketua IGGI, yang bak gubernur jenderal pemerintahan kolonial, telah membuat Soeharto marah dan kemudian membubarkan IGGI pada 1992. IGGI memang berpusat di Belanda, sedangkan CGI di Prancis.

Sebelum ini, pemerintahan Yudhoyono juga telah melunasi utangnya ke IMF. Walau demikian, ternyata lembaga ini tetap memberikan bantuan teknis kepada Indonesia.

Sehingga, harapan agar Indonesia bisa benar-benar lepas dari jerat IMF tak terpenuhi benar. Padahal, IMF terbukti gagal memberikan resep yang mujarab terhadap krisis Indonesia. Apakah langkah Yudhoyono terhadap CGI juga akan simetris dengan langkahnya terhadap IMF?

Kita berharap langkah Yu- dhoyono merupakan upaya untuk mengubah nasib bangsa menuju kemandirian. Selama ini, kita telah menikmati utang seolah milik kita. Padahal, utang adalah milik generasi setelah kita, karena merekalah yang harus membayarnya.

Akibatnya kita gegabah dalam mengelola utang: korup, memupuk fasilitas mewah, dan menaikkan gaji seenaknya. Belum lagi kita salah dalam melakukan strategi pembangunan maupun salah dalam memilih teknologi. Kita berharap dengan pembubaran CGI, kita lebih memiliki daya tawar dalam berutang. Pendekatan bilateral lebih berdaya pilih daripada pendekatan multilateral.

Jurang Krisis

Sadar atau tidak sadar, strategi pembangunan yang mengandalkan pembiayaan dari utang luar negeri melalui CGI selama ini telah mendorong ekonomi Indonesia ke jurang krisis yang semakin dalam.

Krisis ekonomi yang berawal pada 1997/1998 adalah krisis paling buruk dalam sejarah ekonomi Indonesia. Kondisi ini tercermin dari peningkatan kebangkrutan usaha, kehancuran perbankan nasional, peningkatan pengangguran, serta peningkatan beban utang dalam dan luar negeri Indonesia selama lima tahun terakhir.

Tambahan beban utang dalam dan luar negeri meningkat menjadi dua kalinya. Kewajiban utang dalam negeri yang tadinya nol rupiah menjadi Rp 650 triliun (US$ 72 miliar) menjadi bom waktu yang akan menghancurkan perekonomian nasional.

Dengan demikian merupakan keputusan tepat Indonesia menghentikan transaksi pembuatan utang baru melalui CGI karena hanya memperparah keadaan.

Melalui cara ini, Indonesia memiliki fleksibilitas dan ruang gerak kebijakan yang lebih besar untuk mempersiapkan kondisi Indonesia menjadi negara yang maju secara ekonomi dan sosial.

Setelah secara seksama mempelajari berbagai kasus dan peranan CGI selama masa Soeharto dan pasca-Soeharto, atau masa pra-krisis dan pascakrisis, maka sampailah kita pada kesimpulan bahwa CGI ternyata bukan solusi, melainkan bagian dari persoalan.

Perjalanan IGGI dan CGI selama 32 tahun di bawah Soeharto merupakan indikasi kuat tentang sifat hubungan yang tidak setara, yakni hubungan dominasi oleh kreditor atas debitor. Dan pola hubungan itu belum bisa disimpulkan berubah. Kasus- kasus berikut ini menjelaskan.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat jumlah orang miskin meningkat, menjadi lebih dari 40 juta rakyat Indonesia miskin. Masalah kemiskinan di Indonesia adalah masalah struktural yang penanganannya pun harus sistematis dan tidak tambal sulam.

Kemiskinan juga berarti hilangnya kesempatan bagi anak-anak. Akibat kemiskinan, jutaan anak-anak putus sekolah dan ini berarti investasi SDM Indonesia di masa depan akan semakin suram, dan Indonesia akan masuk ke dalam lingkaran setan (vicious circle) kemiskinan.

Memperparah Kemiskinan

Kemampuan CGI membantu penanggulangan kemiskinan sebenarnya sudah sejak lama diragukan banyak kalangan. Alih- alih menghapus kemiskinan, CGI justru memperparah kemiskinan, karena, Pertama, peranan anggota CGI dalam promosi dan liberalisasi sektor keuangan sebelum krisis dan peranan CGI pascakrisis dalam penalangan utang-utang sektor swasta, baik nasional maupun asing, telah menjerumuskan anggaran Indonesia mengambil alih utang swasta menjadi milik utang publik, dan akibatnya melonjakkan beban keuangan negara serta penjualan aset-aset produktif nasional (BUMN dan lainnya).

Sebesar 635 triliun lebih obligasi pemerintah menghasilkan beban utang yang berat. Dengan kata lain, CGI telah sangat berperan dalam memiskinkan anggaran lewat beban utang dan telah ikut menyusutkan aset-aset produktif yang sangat diperlukan dalam usaha penanggulangan kemiskinan.

Kedua, Bank Dunia sebagai koordinator CGI gagal mengaitkan penanggulangan kemiskinan dengan peringanan beban utang. Bank Dunia dan anggota CGI lainnya terus bertindak sebagai kreditor yang menagih utang sambil mengklaim bahwa mereka sedang menjalankan program-program prorakyat miskin.

CGI sebagai forum menolak tuntutan pengurangan utang atau penghapusan utang. Sebagai gantinya adalah, pemberian utang murah (IDA untuk Bank Dunia dan ADF untuk ADB) dan penjadwalan ulang oleh Paris Club (I dan II) senilai 10 miliar dolar.

Kedua hal ini telah diklaim oleh Bank Dunia dan anngota CGI lainnya sebagai bentuk peringanan utang. Langkah ini sudah terbukti tidak berhasil. Defisit APBN 2001 dan suara-suara DPR meminta penjadwalan kembali Paris Club lagi adalah bukti bahwa penjadwalan ulang ala Paris Club adalah jalan keluar tambal sulam dan tidak memadai bagi Indonesia.

Ketiga, apa pun strategi dan model penanggulangan kemiskinan, urusannya adalah dimulai dengan besar kecilnya APBN. Sementara itu, karena beban warisan utang masa lalu dan program penyehatan sektor kuangan, belanja/pengeluaran APBN terbesar adalah membayar utang baik untuk utang dalam negeri/obligasi maupun cicilan utang LN. Peranan CGI sebagai forum kreditor seharusnya bisa membantu agar anggaran Indonesia ekspansif dan memadai dalam mendorong pemulihan ekonomi penanggulanan kemiskinan.

Namun, pada kenyataannya, anggaran Indonesia terus saja berdarah-darah, dan salah satu sebab utamanyanya adalah tidak adanya peringanan utang yang signifikan.

Pada kenyataannya CGI hanya sekadar berperan sebagai perpanjangan tangan para kreditur. CGI tidak memperlihatkan kemitraan sejati dengan pemerintah dan rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah sepakat untuk memperluas cakupan reformasi untuk memberi kesan baik kepada para donor dan kreditur serta untuk meyakinkan mereka agar menjanjikan dan mengucurkan dana.

Juga ada masalah ketidakjelasan dan ketidakserasian antara program-program dan kebijakan-kebijakan yang berbeda dari para donor tentang Indonesia. Masalah lainnya adalah kepemimpinan CGI ada ditangan Bank Dunia dan IMF serta posisi pemerintah Indonesia sebagai “bawahan” di CGI. Mudah-mudahan keputusan untuk membubarkan CGI akan mengembalikan perekonomian kita kepada track yang benar.

Penulis adalah Direktur KALAM Center, tinggal di Bogor

Last modified: 30/1/07


 

Tetap Jadikan Teknologi sebagai Budak, Bukan Menjadi Tuan

Benyamin F Intan

Angkutan udara dan laut adalah sarana transportasi yang paling bisa diandalkan untuk negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki lebih dari 20.000 pulau.

Melalui kemajuan teknologi, kedua sarana transportasi yang memudahkan mobilitas manusia dan barang dari satu daerah ke daerah lain ini, ternyata tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi manusia, tetapi juga melahirkan derita.

Hilangnya pesawat Adam Air bersama seluruh penumpang dan awak pesawat karena keterbatasan teknologi pesawat mengatasi ganasnya alam adalah potret pedihnya derita yang diakibatkan oleh teknologi yang tak lagi terkendali.

Kegirangan Indonesia menikmati alat transportasi udara yang diekspresikan dengan ambisi menciptakan pesawat secara mandiri pada masa BJ Habibie tidak membuat Indonesia dapat menikmati kemajuan teknologi itu secara maksimal.

Pasalnya Indonesia yang katanya telah mampu membuat pesawat udara itu ternyata adalah negeri dengan kecelakaan pesawat udara tertinggi di Asia, dan menurut data internasional, potensi risiko kecelakaan pesawat di Indonesia menempati ranking ketiga besar, setelah Amerika Latin dan Rusia.

Setiap tahun, kecelakaan udara di Indonesia mulai pesawat tergelincir sampai pesawat jatuh rata-rata terjadi sembilan kali. Derita akibat kecelakaan transportasi udara masih harus ditambah dengan kecelakaan yang terjadi di laut.

Pada bulan Desember 2006 saja tercatat 5 kecelakaan kapal laut yang menelan korban manusia. Dan yang paling mengenaskan adalah tenggelamnya KM Senopati Nusantara dengan 628 penumpang, yang mana hingga kini masih ratusan penumpang belum berhasil ditemukan dengan korban meninggal yang telah ditemukan puluhan orang.

Jeratan Teknologi

Kecelakaan beruntun pada angkutan udara dan laut yang berteknologi tinggi itu, mengingatkan kita pada film klasik Amerika Frankenstein yang menceritakan keberhasilan seorang ilmuwan menghidupkan manusia yang telah mati.

Namun sayangnya manusia yang telah dihidupkan itu kemudian berubah menjadi monster Frankenstein, makhluk jahat dan buas yang pada akhirnya membunuh manusia dan penciptanya sendiri.

Walau Frankenstein hanya sebuah film, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengingatkan kita supaya berhati-hati dengan teknologi yang dicipta, apabila tak lagi terkendali, akan berpotensi membunuh manusia.

Angkutan udara dan laut yang terus membawa petaka, apabila tidak diantisipasi dan dicegah dengan introspeksi dan koreksi, akan bermetamorfosa menjadi Frankenstein-Frankenstein teknologi yang terus-menerus membawa ancaman serius bagi keselamatan manusia.

Keterkaitan erat manusia dan teknologi tidak bisa dipungkiri. Manusia sebagai citra Allah (imago Dei) digambarkan Benjamin Franklin sebagai man is a tool-making animal, manusia adalah binatang pembuat perkakas.

Maksudnya, kemampuan membuat perkakas (baca: teknologi) adalah ciri penting yang membedakan manusia dari binatang. Tanpa teknologi, manu- sia tak ada bedanya dengan binatang.

Bagaikan dua sisi dari mata uang logam, manusia dan teknologi merupakan kesatuan yang tak terpisahkan.

Kehadiran teknologi dalam kehidupan manusia memiliki Janus face, bermuka dua. Di satu pihak, membawa berkah yang tak terkira, hidup manusia dibuat nyaman olehnya, efisiensi kerja dapat ditingkatkan, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat. Tapi di lain pihak, teknologi dapat membawa petaka.

Kebergantungan yang sangat pada teknologi lambat laun membuat hidup manusia tak terpisahkan dari lingkungan teknologi yang dibuatnya. Akibatnya manusia tidak lagi hidup dalam lingkungan alamiah, melainkan dalam lingkungan yang diciptakan oleh teknologi.

Hal demikian, menurut pemikir Perancis, Jacques Ellul, sangat berbahaya oleh karena lingkungan teknologi memiliki sifat automatism (technical automatism) yang berkembang menurut hukumnya sendiri (self-directing) dan bersifat nihilistik tanpa tujuan, tanpa tata nilai.

Ellul mempertanyakan, mungkinkah manusia yang telah hidup dalam lingkungan teknologi, mampu melepaskan dirinya dari peradaban teknologi yang arahnya ditentukan oleh hukum-hukum dari teknologi itu sendiri? (The Technological Society, hal. 79-94).

Contohnya mobil, penemuan teknologi yang diharapkan mendatangkan banyak manfaat ba- gi manusia. Dengan mobil pekerjaan menjadi lebih efisien, ke- hidupan menjadi jauh lebih nyaman.

Tapi di lain pihak, mobil sumber petaka. Meninggal akibat kecelakaan mobil terus bertambah, melampaui meninggal akibat penyakit. Tahun 2005 yang lalu, jumlah yang tewas di jalan raya 36.000 orang, artinya 99 warga kita tewas setiap hari! Dengan angka tersebut, Indonesia menduduki ranking dunia kedua besar setelah Nepal.

Polusi dan kemacetan akibat kepadatan mobil telah melebihi ambang batas. Pertanyaannya sekarang, mampukah manusia melepaskan kebergantungan hidup tanpa mobil? Rasanya mustahil.

Menarik bahwa setelah hilangnya pesawat Adam Air, angkutan udara tetap diminati orang, walau beberapa waktu lalu mulai dijauhkan orang karena cuaca buruk, tapi itu hanya untuk sesaat. Sementara korban terus saja berjatuhan, ibarat tinggal tunggu waktu.

Pelanggan Adam Air tetap saja ramai seperti biasanya, hilangnya pesawat Adam Air sepertinya tidak membuat masyarakat jera, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu.

Manajemen Transportasi

Di sinilah dilemanya, kita tahu permasalahannya tapi tidak mampu mengatasinya. Lalu, siapakah yang salah? Menurut Peter Drucker, jika harus dicari kambing hitamnya, maka yang bersalah bukan “alat” (baca: teknologi) tetapi manusia yang membuat alat itu.

Kebergantungan pada teknologi apabila tidak dibarengi dengan penguasaan atas teknologi akan membuat teknologi yang tadinya melayani kebutuhan manusia, menjelma menjadi tuan yang menguasai kehidupan manusia.

Pelan tapi pasti dominasi teknologi yang berpotensi meluluh-lantahkan kehidupan manusia, mengungkung dan menggerogoti hidup manusia. Itu sebabnya mengapa penguasaan terhadap teknologi menjadi suatu keharusan.

Ketidakmampuan manusia mengendalikan teknologi bukan tidak mungkin akan membuat teknologi menjelma menjadi monster yang ganas.

Penguasaan teknologi angkutan udara dan laut harus dimulai dengan membenahi manajemen transportasi publik.

Sehingga isu pemaksaan pilot yang menjadi penyebab malapetaka pesawat Adam Air tidak perlu terjadi, demikian juga laik atau tidaknya penerbangan tidak perlu lagi dipermasalahkan, jika memang manajemen angkutan udara telah berjalan dengan baik.

Kelalain pilot memperhatikan laporan cuaca dari Badan Metereologi dan Geofisika tidak akan terjadi jika ada sanksi tegas dari pihak manajemen. Persoalan buruknya cuaca yang mengakibatkan tenggelamnya KM Senopati adalah bukti amburadulnya sistem manajemen transportasi kita.

Disana jelas terbaca kapten kapal tidak lagi peduli dengan cuaca buruk yang akan membahayakan pelayaran, belum lagi penggunaan kapal yang tidak pada tempatnya.

Kabarnya, KM Senopati yang seharusnya digunakan sebagai kapal penyeberangan ternyata difungsikan sebagai kapal penumpang. Lebih parah lagi ketika kapal itu tenggelam, alat-alat bantu keselamatan tidak tersedia dengan cukup untuk semua penumpang dapat menyelamatkan diri, tidak heran jumlah yang meninggal dan hilang mungkin tenggelam bersama dengan kapal sangat banyak.

Manajemen transportasi yang baik terkait erat dengan penguasaan teknologi demi meminimalkan pembalikan fungsi teknologi, dan secara bersamaan memaksimalkan teknologi bagi kebahagiaan manusia.

Disini disiplin yang tinggi menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memenuhi tuntutan hukum teknologi yang harus dipenuhi.

Mudah-mudahan bencana transportasi pada segala model transportasi dapat menyadarkan pentingnya manajemen transportasi bagi penguasaan teknologi, untuk tetap menjadikan teknologi sebagai budak bukan tuan dari manusia.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Reformed Center for Religion and Society

Last modified: 29/1/07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s