Pemikiran Indonesia Februari 2007 2

Tionghoa dan Cawagub DKI Jakarta, Sebuah Harapan

Adjie Susanto

Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) DPD PDI Perjuangan telah berlangsung dua hari yakni 16 dan 17 Desember 2006, yang bertujuan menjaring bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dalam Rakerdasus itu 6 cagub tampil memaparkan visi dan misinya.

Keenam bakal calon gubernur itu 3 di ataranya berasal dari unsur Purnawirawan TNI yakni Bibit Waluyo, Agum Gumelar, Eddy Waluyo, dan 3 Non TNI yakni Fauzi Bowo, Sarwono Kusumatmaja dan Faisal Basri. Juga tampil 10 orang bakal calon wakil gubernur Slamet Kirbiantoro, Djasri Marin, Audi Tambunan, Maringan Pangaribuan, Eddy Syahrial, Prabowo Soenirman, Rano Karno, Biem Benyamin, H Sudarto dan Eddie Kusuma, satu-satunya dari Etnis Tionghoa.

Desas-desus pun muncul di tengah masyarakat Tionghoa karena tampilnya seorang Tionghoa yang bernama Eddie Kusuma. Berbagai tanggapan baik pro maupun kontra terjadi terhadap dirinya, namun kesimpulan pro dan kontro hanya mempersoalkan etnistas kehadirannya, seorang Tionghoa ikut dalam Pilkada DKI Jakarta.

Masyarakat Tionghoa di Jakarta terdapat 3 kelompok di bidang politik, mereka adalah kelompok emosional dengan etnistasnya yang disebut juga kalangan emosional; kelompok rasional yakni kaum terpelajar dan kelompok apatis yang tidak mau tahu urusan politik.

Kelompok emosional seharusnya lebih besar daripada kelompok rasional yang sesungguhnya kedua kelompok ini sangat minum jumlahnya, katakanlah paling banyak pun hanya 25 persen jumlah seluruh komunitas Tionghoa yang ada di Jakarta.

Yang 75 persen adalah kelompok apatis, yakni pedagang, ibu rumah tangga, dll. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah Eddie Kusuma mewakili etnis Tionghoa dalam Pilkada masih relevan?

Dalam beberapa kali penerbitan surat kabar, Eddie Kusuma sendiri mengaku bahwa dia bukan orang Tionghoa, akan tetapi ia mengaku Orang Indonesia yang berdarah Tionghoa, ja- di tidak bedanya dengan orang Indonesia lainnya yang berdarah Jawa, Sunda maupun Batak dll.

Jadi seharusnya permasalahan pro dan kontra ini tak perlu terjadi apakah dia mewakili Tionghoa atau tidak, yang pasti adalah dia adalah warga Jakarta dan memiliki KTP Jakarta memenuhi syarat sebagai bakal calon wagub DKI Jakarta.

Setiap warga negara atau setiap warga Jakarta mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap negara ataupun daerahnya, apakah ia memilih ataupun dipilih, begitu juga ia mempunyai kewajiban membangun bangsa dan atau daerahnya, jadi semuanya tergantung pada jiwa dan semangat individualnya.

Semangat Mambangun

Ternyata apa yang pernah dipaparkan Eddie Kusuma dalam berbagai sosialisasi baik dalam kalangan PDI Perjuangan maupun dengan masyarakat luas menunjukkan dia seorang nasionalis sejati yang tidak emosional Tionghoa-nya, bahkan jauh dari itu ia memiliki kemampuan mengetengahkan dirinya berperan dalam pembangunan

Jika demikian adanya, bukan etnistas yang harus ditonjolkan, akan tetapi seorang yang mempunyai semangat membangun Jakarta yang harus lebih diutamakan Tionghoa ataupun bukan Tionghoa tidak menjadi masalah, yang penting seorang pemimpin yang mampu membangun Jakarta, jadi Tionghoa dan calon wagub DKI Jakarta bukanlah sebuah topik utama.

Jakarta membutuhkan seorang pemimpin yang visioner yang entrepreneurship. Problem Jakarta yang itu-itu saja tidak terselesaikan akibat dari kepemimpinan yang jauh dari jiwa entrepreneur yang layak, kinerja profesional adalah mutlak.

Sekarang kita hanya mendapatkan pemimpin yang profesional, belum memiliki entrepreneurship yang tinggi, memimpin pemerintahan seharusnya berorientasi seperti seorang bisnis, karena ada in out cash flow yakni APBD, tapi bukan mengurus seperti sebuah perusahaan yang mencari keuntungan.

Memimpin pemerintahan boleh berorientasi seperti bisnis akan tetapi demi kemakmuran pemerintahan dan masyarakatnya, itu yang perlu dipikirkan kita semua.

Kondisi sekarang ini bukan hanya di Jakarta daerah lainnya juga, jarang ada kepala daerah yang berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi yang ada, kecuali potensi alam, sehingga semua mengharapkan kucuran APBN, ini problem bangsa kita Indonesia sehingga hutang APBN pun terus tak terbayar, gali lobang tutup lobang.

Pendapatan Asli Daerah di Jakarta sungguh banyak yang dapat diperoleh. Seharusnya pimpinan daerah Jakarta harus merubah pola kepemimpinannya, Jakarta tidak bisa berharap dari agraris lagi, Jakarta harus berkembang sebagai pusat jasa dan industri pariwisata, apalagi Jakarta sebagai Ibu Kota mempunyai peluang yang besar untuk itu, namun kenyataannya proyek Ancol yang berdiri di awal tahun 60 an sampai sekarang tida ada pengembangan baru, sehingga masyarakat Jakarta pun tidak bisa memanfaatkan rekreasi yang lain, lebih banyak yang stres daripada yang sehat.

Buktinya, hampir setiap akhir pekan masyarakat mengungsi dari Jakarta. Kenapa masalahnya tidak pernah dicari tahu, apalagi diupayakan solusinya, ini sebuah kelemahan manajerial pemerintahan kita.

Kita berharap datangnya seorang Indonesia yang berdarah Tionghoa yang akan membawa harapan dapat terwujud. Kita harapkan datangnya Eddie Kusuma yang juga mempunyai kemampuan untuk itu dapat mengubah wajah Jakarta. Adalah penting Jakarta sebagai Ibu Kota, barometer dan jendela bangsa Indonesia, Jakarta yang baik, indah dan nyaman serta beradab adalah sebuah cermin bangsa Indonesia. Semoga!

Penulis adalah pengamat masalah sosial, Ketua Dewan pembina Suara Kebangsaan Tionghoa Indonesia

Last modified: 1/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Kontroversi Pidana Mati Berakhir di Tangan MK?

Oleh Thurman Marpaung

Berita tentang permohonan pencabutan hukuman mati yang diajukan terpidana mati kasus narkotika ke Mahkamah Konstitusi (MK) sangat menarik perhatian. Selama ini masalah hukuman mati sudah sering menjadi bahan perdebatan, seminar atau pun diskursus dengan ragam pendekatan mulai dari aspek hukum, sosiologis, HAM, teologis, moralitas bahkan dengan pembandingan ke negara-negara tertentu.

Namanya perdebatan atau seminar maka apa pun hasilnya akan terhenti sampai di situ saja, karena tidak memasuki sistem formal yang bersifat mengikat. Dan pidana mati, sekalipun sah tetap dianggap sebagai kontroversi. Apakah memang kita, manusia memiliki hak untuk mencabut nyawa sesama atas nama hukum dan keadilan? Itu sebabnya berita permohonan ke MK ini menjadi sangat menarik perhatian karena hasilnya, apapun itu tentu akan konkret (implementatif) serta mengikat, di sisi lain sepertinya akan menyudahi perdebatan perihal pidana mati yang selama ini selalu berulang.

Bisa jadi banyak pihak menjadi greget karena permohonan ini justru datang dari kasus narkotika yang notabene kalangan pengedar dan mungkin akan lain halnya bila tadinya muncul dari terpidana kasus lain, pembunuhan ataupun korupsi. Ada tingkat emosi dalam memandang delik-delik pidana mati ini.

Akan tetapi tulisan ini tidaklah hendak membahas layak tidaknya atau patut tidaknya suatu pidana mati yang paling tidak secara legal formal hal itu merupakan kompetensi majelis di MK, demikian sistem hukum yang kini kita anut dan tentunya harus pula kita hormati. Dengan alasan konstitusional dan HAM misalnya, MK bisa saja mengabulkan permohonan tersebut, demikian pula sebaliknya dapat saja menolaknya dengan alasan yang kuat pula.

Di sini, penulis justru lebih tertarik melihat posisi MK dalam menangani kasus serupa ini yang tampaknya bisa jadi akan terbentur pada suatu diktum dilematis hingga memerlukan reposisi dari aspek kewenangan agar putusannya komprehensif dan adil. Tanpa niat mencampuri substansi vonis MK nantinya, dalam melihat posisi MK tersebut penulis mencoba mengandaikan MK mengabulkan permohonan para terpidana narkotika ini.

Cabut Hukuman Mati

Dengan dikabulkannya permohonan para pemohon berarti MK mencabut pidana mati untuk kasus kejahatan narkotika. Harus pula disadari, pada saat itu pula muncul dilema keadilan, karena pidana mati untuk kasus-kasus lain masih tetap berlaku. Dengan kata lain, diktum putusan serupa ini seolah-olah, untuk kejahatan semisal pembunuhan (berencana), korupsi patut mendapat hukuman mati tapi tidak untuk kejahatan narkotika. Artinya nilai-nilai keadilan memperoleh ruang untuk diperdebatkan, apalagi untuk sebuah hukuman optimum, pidana mati!

Akan disertai pembanding di antara delik-delik tersebut yang bisa-bisa tiba pada kesimpulan menyalahkan putusan MK karena dinilai tidak adil. Padahal kalau ditelusuri secara jernih, kalaupun MK memberikan vonis serupa itu, tidaklah dapat dipersalahkan karena kewenangannya tatkala mengadili perkara tersebut hanyalah sebatas mengadili pidana mati kasus narkotika sesuai dengan agenda perkara yang dimohonkan.

Sebaliknya, justru kalau majelis di MK hendak bersikap bijaksana atau mencoba untuk adil dengan sekaligus menghapuskan pidana mati untuk seluruh kasus-kasus pidana lainnya, akan dianggap bersalah karena melabrak rambu hukum. Dengan mengambil putusan serupa itu MK berarti melakukan ultra petita yakni mengabulkan melebihi permohonan/gugatan. Ini menyangkut asas dan merupakan pelanggaran serius dalam ilmu hukum hingga konsekuensi logisnya putusan tersebut menjadi batal demi hukum.

Inilah posisi dilematis MK sehingga kuat mengundang pertanyaan, haruskah dilakukan reposisi kewenangan MK untuk dapat memberikan keputusan lebih luas untuk kasus-kasus tertentu agar putusannya menjadi adil? Dengan kata lain apakah konsep ultra petita harus dirumuskan khusus untuk MK dalam menangani kasus tertentu dengan dalih untuk keadilan dan tegaknya konstitusi?

Tampaknya MK menyadari hambatan-hambatan ini dan bahkan dengan elegan telah mengambil sikap. Lihat, beberapa putusan MK sebelumnya mendapat sorotan karena dianggap melakukan ultra petita, terakhir dalam putusan pencabutan pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP.

Kalau dilihat Bab II KUHP yang mengatur mengenai kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, dari 11 pasal yang tersedia, tinggal tiga pasal yang tersisa. Kemudian MK menghapuskan ketiga pasal terakhir (Pasal 134, 136 dan 137) pada sidang tertanggal 6 Desember 2006.

Sejauh ini MK tampak bergeming barangkali karena merasa apa yang dilakukannya sudah benar dan adil adanya. MK tampak lebih mengedepankan doelmatigheid (tujuan hukum) daripada rechtmatigheid (kepastian hukum), suatu pilihan yang tentunya tetap menyisakan perdebatan.

Demikian pula nantinya apabila, sekali lagi seandainya MK mengabulkan permohonan para bandar narkotika ini, apapun alasan hukumnya, majelis tentu dalam posisi dilematis tapi harus pula memberikan suatu putusan. Apalagi bila hanya mengabulkan pencabutan pidana mati kasus narkotika sebagaimana dikupas di atas, perdebatan publik merupakan keniscayaan.

Sebaliknya kalau atau seandainya MK menolak permohonan tidak pula kedap perdebatan. Akan timbul pemikiran, apakah dengan demikian MK memang bersikap pro pidana mati? Artinya apakah apa-bila terpidana mati untuk kasus- kasus di luar narkotika mengajukan permohonan akan serta merta ditolak oleh MK?

MK selaku penjaga konstitusi (The guardian of constitution) memang berwenang penuh untuk meniadakan segala bentuk peraturan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi (UUD 45), itu sudah merupakan kesepakatan nasional tatkala kita mendirikan MK yang digariskan di dalam UUD 1945 dan didirikan berdasarkan UU. Bahkan untuk itu judicial review di MK didesain hanya dalam satu putusan dan langsung mengikat. Sekalipun belakangan banyak ahli melihat kelemahan dari desain ini dan berpikir untuk suatu lembaga appeal di MK.

Dalam hal hukuman mati yang bukan saja menyangkut masalah hukum tapi menjadi ukuran tingkat budaya dan moral bangsa secara legal formal memang berada di tangan MK. Lagi-lagi, seandainya MK dengan keeleganan konstitusi dan ketatanegaraannya menghapuskan seluruh pasal-pasal pidana mati yang pada hakekatnya merupakan kompetensinya, maka suka atau tidak suka Indonesia akan menjadi negara yang menolak diberlakukannya hukuman mati.

Demkian pula sebaliknya. Meskipun sebelumnya masalah pidana mati sudah diperdebatkan oleh hampir segenap kelompok masyarakat, akademisi, kalangan ahli, parlemen dan pegiat-pegiat HAM akan tetapi yang representatif adalah putusan MK. Perdebatan publik berulang selama ini tidak lebih dari sebuah wacana dan kemungkinan hanya menjadi salah satu pemikiran bagi majelis MK dalam mempertimbangkan putusannya.

Semua ini hendaknya menjadi pemikiran bagi kita semua untuk memberikan perspektif atau reposisi kewenangan MK agar putusan-putusan MK bersifat komprehensif dan adil tanpa melanggar rambu-rambu hukum yang hanya akan mengurangi martabat MK secara tidak perlu.

Penulis adalah pengamat masalah hukum

Last modified: 2/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Mengikuti sang Guru Melayani

Agus Wiyanto

Semasa hidupnya di dunia, Yesus disebut sang Guru yang sudah memberikan teladan indah dalam melayani umat manusia. KataNya: “Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi umat manusia”.

Kini tugasNya telah tuntas dikerjakan, setelah Ia menyelesaikan apa yang dimandatkan sang Bapa. Ia sudah melayani dan memberikan diri secara total dalam karya dan pelayananNya untuk umat manusia. Ia bersedia masuk ke dalam jalan derita melalui salib dan pengorbananNya.

Ia telah dibangkit Allah dan naik ke sorga, masuk ke dalam kemuliaan. Kini Ia memberikan tongkat estafet itu kepada para muridNya untuk meneruskan karyaNya di dunia.

Apa artinya mengikut sang Guru dan siap dijadikan muridNya? Kita bukan hanya duduk santai, karena sudah mendapatkan tiket karunia keselamatan di tangan. Bukan memisahkan diri dengan pergumulan dunia dengan membuat benteng pertahanan yang tinggi dan kokoh, supaya tidak tercemari virus luar yang tidak baik. Bukan membuat isolasi yang rapat dan membuat sekat antara yang profan dengan yang sakral.

Tapi kita diutus untuk terus melakukan apa yang sudah dikerjakan sang Guru semasa hidupNya. Sang Guru telah mewariskan tugas itu kepada kita untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakannya, sampai suatu periode nanti saat sang Guru akan datang kembali ke dalam dunia pada akhir zaman.

Tugas muridNya yang hidup pada masa antara, yaitu periode kedatangan pertama sang Guru, sampai dengan kedatangan kedua adalah terus menerus aktif mengikut jejak sang Guru melayani di tengah dunia. Seperti sang Guru menjumpai orang yang sakit dan terlantar, diberikan kekuatan baru; kepada orang yang tidak berdaya, putus harapan dan termarginalisasikan oleh kekuatan sosial ekonomi dan politik diberikan pengharapan baru dan dikuatkan menjalani kerasnya arus kehidupan.

Seperti sang Guru yang mau menjadi sahabat yang menerima semua orang, demikian pula dengan diri kita harus mampu menerima berbagai macam perbedaan suku, ras, agama dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik sebagai sesama saudara.

Dan berjuang bersama dengan semua orang untuk mengupayakan kehidupan bersama di bumi kita yang lebih baik dan lebih manusiawi, dalam tatanan masyarakat yang saat ini tercengkeram dan dihinggapi roh kapitalisme sempit. Bukan yang kuat dan punya posisi yang harus jaya dan meraih sukses makin besar, sementara itu orang kecil akan tumbang dimakan oleh serigala yang buas dalam iklim kompetitif yang tidak fair dan jelas aturan mainnya.

Tugas untuk menciptakan iklim yang sehat untuk berkompetisi dengan fair dan jujur dalam semua bidang kehidupan, dan mewujudkan rasa keadilan bagi semua orang adalah tugas yang tidak pernah selesai dilakukan sang Guru, yang sekarang juga harus kita mulai melakukan bersama seluruh elemen bangsa dalam membangun tatanan negara kita.

Bagaimana Caranya?

Menjadi muridNya berarti kita dipanggil untuk mau keluar dari titik kenyamanan diri (comfortable zone) yang membelenggu kita selama ini. Kita kadang mengalami sulit keluar dari titik kenyamanan diri. Namun kegelisahan melihat realitas yang terjadi di sekeliling kita, akan membuat kita sadar dan dicerahkan untuk melakukan sesuatu tampa menunggu apa yang sudah dilakukan orang lain.

Seperti sang Guru yang bersedia menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggang, dan menuangkan air dalam basi kemudian membasuh kaki para muridNya satu persatu (Yohanes 13: 4-5).

Mengikut sang Guru berarti kita bersedia menanggalkan jas dan dasi kita yang membuat sekat dan perbedaan dengan orang kebanyakan yang kita jumpai. Dan berani melakukan tindakan kepeloporan yang tidak pernah disentuh tangan orang lain. Seperti sang Guru yang seharusnya dilayani para murid, justru mau bertindak yang sebaliknya. Ia terlebih dahulu melayani muridNya. Padahal melayani adalah pekerjaan hina yang biasanya dilakukan seorang budak atau pekerja kasar untuk tuannya.

Sekarang pekerjaan kasar ini diberikan muatan teologis yang melambangkan inti pelayananNya sang Guru di tengah dunia, yang mau menempatkan diri sebagai hamba bagi semuanya.

Keluar dari titik kenyamanan diri, berarti kesediaan masuk untuk melakukan pekerjaan seorang hamba, dengan meninggalkan posisi, status dan kedudukan kita siapapun kita dan bagaimanapun kita; lalu dengan rendah hati kita berempati, dan masuk ke dalam problema hidup dan pergumulan orang kecil yang ada disekeliling kita.

Dari empati yang mendalam, merupakan dasar untuk melakukan kontak dan perjumpaan yang lebih intensif dengan orang lain di ruang publik dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Tanpa motif memperalat orang lain menjadi alat untuk kepentingan kita.

Ruang publik adalah tempat bertemunya umat manusia dengan segala macam aktivitas kesehariannya, termasuk dengan pergumulan hidup dan keprihatinannya. Dengan Ketakutan masa depan dan air mata tangisannya yang tidak berdaya. Perjumpaan yang intensif dilandasi oleh cinta kasih yang tulus kepada sesama, merupakan warisan sang Guru yang dimandatkan kepada kita.

Markus 6:6b-13 menggambarkan inti pengutusan sang Guru kepada para muridNya yaitu, pertama, seperti para MuridNya dahulu, kitapun diperintahkan mau bergerak keluar, tidak berada di satu tempat yang amat nyaman dan aman, serta mau berlama lama menikmati bagi diri sendiri, kedua: kita diutus untuk mau pergi menjangkau orang yang paling membutuhkan pertolongan dan pendampingan dan dituntunnya menyusuri lorong kehidupan.

Apa Ukurannya?

Mengikuti sang Guru tidak cukup hanya berbagi derma, memberikan sejumlah uang dan tindakan karitatif kepada orang kecil. Itu tidak akan membuat mereka mandiri tapi akan menciptakan mental ketergantungan, apalagi kalau perilaku kita berlagak sebagai sosok pahlawan yang berjasa bagi orang kecil amat ditabukan oleh sang Guru. Tindakan pelayanannya bukan sekedar tindakan humanis kemanusiaan seperti pelayanan sosial yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat

Tapi panggilan iman untuk mengikuti sang guru. Melayani berarti melakukan tindak pelayanan yang membebaskan subjek yang dilayani, bersifat transformatif baik kepada individu yang dilayani, maupun memberikan kesaksian positif bagi lingkungan, dan melakukan pelayanan yang utuh, yang integral terpadu tidak memisahkan secara tajam dikotomi yang jasmani lebih rendah dan yang rohani dianggap yang lebih tinggi.

Kalau kita sedang giat melakukan pelayanan, apakah secara jujur kita sedang melakukan tugas Yesus dan melanjutkan pekerjaanNya di bumi yang dimandatkan ke dalam tangan kita? Atau jangan jangan hanya sekedar interese sosial, atau melakukan hobi baru dan mengisi waktu luang dengan kesibukan. Sang Guru menandaskan: Di mana aku berada, di situlah juga pelayanku berada.

Penulis adalah rohaniwan

Last modified: 3/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

“Suara Pembaruan”, Setelah 20 Tahun Maju Terus

Sabam Siagian

Dua puluh tahun merupakan umur yang cukup tua bagi sebuah harian seperti Suara Pembaruan. Apalagi kalau kita tinjau sejenak, perkembangan kemasyarakatan di Indonesia selama dua puluh tahun ini yang penuh dengan gejolak, bahkan krisis yang paling parah sekalipun.

Karena itu, para pengelola harian ini patut diliputi suatu rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Kasih yang telah menyertai usaha ini selama dua puluh tahun. Dan, kita berdoa agar Dia tetap menyertai dan membimbing para pengelola harian ini dalam mengarungi masa depan, yang pasti tidak akan bebas dari tantangan yang serba sulit.

Saat-saat memperingati ulang tahun ke-20 harian Suara Pembaruan juga mendorong kita untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada rekan- rekan yang telah mengelola harian ini, baik di bidang manajemen maupun redaksional. Karena ketekunan serta rasa dedikasi merekalah maka harian ini dapat tiba dengan selamat sampai sekarang.

Sungguh kompleks tantangan yang dihadapi para perintis Suara Pembaruan ketika mulai terbit pada tanggal 4 Februari 1987, yang terdiri dari Saudara Albert Hasibuan SH sebagai Pemimpin Umum, Dr Sutarno sebagai Pemimpin Redaksi dan (almarhum) Bapak Soedarjo sebagai Pemimpin Perusahaan. (Putranya, Sasongko Soedarjo setahun kemudian menjadi Direktur Keuangan dari PT Media Interaksi Utama, Penerbit Suara Pembaruan).

Kompleksitas tantangan tersebut terutama disebabkan oleh konteks sosial politik pada waktu itu yang mendorong lahirnya koran baru.

Harian Sinar Harapan, setelah baru saja memperingati ulang tahunnya ke-25, dilarang terbit pada tanggal 9 Oktober 1986.

Harian itu sudah mengalami pembreidelan berkali-kali dan setiap kali masih dapat dicarikan jalan keluarnya. (Pada awal 1978, ketika saya bertugas sebagai Wakil I Pemimpin Redaksi Sinar Harapan, harian tersebut juga dibreidel, bersama-sama dengan harian Kompas dan harian lainnya).

Sekali ini, sikap penguasa pada waktu itu: “Tiada ampun bagimu”. Terlalu ruwet untuk menguraikan latar belakang sikap “harga mati” itu. Dengan mengungkapkan informasi secara polos tentang konsep sejumlah peraturan/deregulasi tata niaga (yang sedang diperjuangkan oleh tim teknokrat yang dipimpin Prof Dr Widjojo Nitisastro) yang dimuat di halaman muka Sinar Harapan, rupanya telah menyentuh situasi segitiga superpeka antara Presiden Soeharto, Tim Teknokrat Ekonomi, dan para cukong pendukung keluarga Presiden.

Soalnya, harian dan majalah berita lainnya di ibu kota juga memiliki informasi tentang konsep deregulasi itu tapi sadar benar akan pertarungan internal yang sedang berlangsung pada tingkat tinggi. Mereka menahan diri dan tidak mengungkapkannya.

Apakah hal ini berarti Sinar Harapan lebih perkasa dibandingkan terbitan lainnya? Ataukah, mekanisme penyaringan internal redaksi sudah kendor sehingga realitas politik tidak diperhitungkan lagi?

Namun, setelah penguasa menyatakan bahwa tidak ada kompromi dan Sinar Harapan tidak boleh terbit, apakah keputusan itu harus diterima dengan sikap pasrah saja?

Dengan berbagai usaha pendekatan, akhirnya pemerintahan Soeharto melalui Menteri Penerangan Harmoko menyetujui bahwa didirikan sebuah badan penerbit baru untuk menerbitkan koran baru dengan judul yang baru dan pimpinan redaksi yang baru.

*

Bulan-bulan menuju terbitnya Suara Pembaruan penuh dengan pergumulan internal “di kalangan sendiri”.

Saya mengikuti prosesnya dari agak jauh, karena sejak akhir April 1983 saya bertugas sebagai Chief Editor The Jakarta Post, harian berbahasa Inggris. Penerbit Sinar Harapan, PT Sinar Kasih ikut dalam usaha patungan bersama Grafiti Pers (Majalah Tempo), Gramedia (harian Kompas) dan PT Anugerah Surya Gama (keluarga Jusuf Wanandi) menerbitkan harian berbahasa Inggris The Jakarta Post. Saya “disumbangkan” oleh PT Sinar Kasih mengasuh terbitan baru tersebut sebagai Chief Editor.

Tahun-tahun awal Suara Pembaruan tidaklah mudah. Berbagai gap komunikasi perlu diatasi,terutama dalam jajaran redaksi yang sebagian besar terdiri dari staf eks Sinar Harapan. Dari sudut bisnis, koran itu sukses sampai krisis moneter 1997 yang menimbulkan kesulitan besar bagi perekonomian In- donesia.

Dunia bisnis Indonesia menjadi lesu. Dengan sendirinya, Suara Pembaruan kena dampaknya. Iklan berkurang dan sirkulasi menurun.

Rasionalisasi terpaksa diterapkan baik di bidang pengeluaran maupun di bidang personalia. Kecenderungan itu seperti sulit dibendung, meski kadang-kadang nampak perbaikan sementara.

Sementara itu saya ikut duduk di Dewan Komisaris PT Media Interaksi Utama. Jelas, perkembangan ini mempriha-tinkan.

Yang mengesankan selama bertahun-tahun konsolidasi ini adalah tekad bersama untuk mengatasi berbagai kesulitan supaya Suara Pembaruan tetap terbit.

Rapat-rapat evaluasi secara intensif dilakukan antara semua jajaran: Direksi, redaksi, sirkulasi, iklan, dan para komisaris.

Setiap organisasi secara periodik mengalami perubahan dalam struktur kepemimpinan. Saudara Sasongko Soedarjo menggantikan Saudara Albert Hasibuan sebagai Presiden Direktur pada tahun 2001.

Jasa Koko (panggilan akrabnya) selama bertahun-tahun masa sulit itu, yang terus melakukan rasionalisasi sambil mengoptimalkan peluang yang ada dan tetap memelihara harmoni kerja internal, patut dihargai.

Perannya penting sekali dalam mempersiapkan PT MIU dan Suara Pembaruan pada awal 2007 memasuki tahap perkembangan yang baru.

Peranan Saudara Johny Rachmat juga patut dicatat sebagai general manager pada tahun 2002/20003 yang telah melakukan perbaikan organisatoris. Pada 2004, Saudara Hendra Setiawan yang berpuluh tahun bergumul di bidang keuangan (sejak PT Sinar Kasih) dengan tulus memasuki masa pensiun.

Redaksi sebuah media selalu berusaha melakukan penyesuaian untuk menimba ide-ide serba segar.

Setelah Dr Sutarno mengundurkan diri sebagai pemimpin redaksi pada tahun 2001, pos itu secara berturut dipegang oleh Saudara-saudara: Bonar Simorangkir, Bondan Winarno, Cyprianus Aoer (kemudian terpilih sebagai anggota DPR), Sabar Subekti, dan Willy Hangguman. Mereka masing-masing telah memberikan sumbangan yang signifikan supaya harian Suara Pembaruan tetap mempertahankan relevansinya di masyarakat.

*

Sekarang PT MIU dan Suara Pembaruan memasuki tahap baru dan memperkuat diri untuk menghadapi tantangan-tantangan baru. Tidak mungkin perjuangan dapat dilanjutkan tanpa dukungan segar.

Saudara Edwin Soeryadjaya dengan PT Pandu Dian Pertiwi dan Saudara James Riady bersama Saudara Wim Tangkilisan dengan PT Gita Adi Muliatama, memperkuat PT MIU dan Suara Pembaruan. Saudara Wim Tangkilisan sekarang bertugas sebagai Presiden Direktur dan Pemimpin Redaksi.

Namun, menaungi semua perubahan dan penyesuaian selama 20 tahun ini, visi, misi, keyakinan dan tekad yang tersimpul dalam Pedoman Dasar Pengelolaan (PDP) Suara Pembaruan tetap merupakan pegangan dan tali pengikat. Pedoman tersebut disusun oleh para pemikir teologi dan sosial yang kita kenal baik, yaitu Dr Sutarno, Dr Eka Dharma Putra (almarhum), dan Dr Manase Mallo (almarhum).

Salah satu tugas harian ini, seperti dalam PDP Suara Pembaruan, adalah penyuara dan pembela kepentingan yang menderita. Oleh berbagai situasi dan kondisi, tidak semua orang mempunyai akses untuk menyuarakan kepentingan dan persoalan yang dihadapinya.

Dalam rangka menegakkan keadilan dan peri kemanusiaan, mereka yang menderita wajib dibela dan disuarakan, agar mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Berdasarkan visi dan misi yang tersimpul dalam PDP itu, harian Suara Pembaruan tetap berjuang untuk ikut menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kerukunan bagi seluruh bangsa Indonesia.

*

Baru-baru ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandaskan betapa urgenya memperkecil persentase rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Presiden juga menekankan pentingnya usaha menciptakan lowongan kerja.

Harian ini akan tetap memperhatikan dua masalah besar itu dan akan mendorong para pakar kita untuk mencari solusi yang efektif.

Suara Pembaruan sadar bahwa Republik Indonesia dengan wilayah negara kepulauan yang amat luas dan jumlah penduduk sekitar 230 juta manusia, maka kerukunan antarumat berba- gai agama berdasarkan azas saling menghargai sungguh krusial.

Negara kesatuan dapat terus berlangsung kalau hukum di- patuhi dan diterapkan keti- ka hak asasi sesama bangsa di- langgar.

Sebuah koran sore, di manapun di dunia, mengalami ruang gerak yang bertambah sempit. Suara Pembaruan juga harus menghadapi realita ini. Pada waktunya suatu penyesuaian yang tepat harus dilakukan setelah dilancarkan suatu penelitian yang seksama.

Pada bulan Oktober 2004, Pusat Kajian Komunikasi FISIP Universitas Indonesia menye- lesaikan sebuah Laporan Pene-litian. Judulnya: “Profil Pem- baca Yang Menunjukkan Po- tensi Harian Sore Suara Pem- baruan“.

Laporan penelitian itu menunjukkan bahwa dengan perbaikan kualitas dan mempercepat awal sirkulasi, Suara Pembaruan masih mempunyai peluang pertumbuhan yang cukup me-narik.

Mari kita tarik pelajaran dari pengalaman serba kaya selama 20 tahun sebagai modal berharga dalam mendorong Suara Pembaruan melangkah maju.

Tanpa kerja sama erat berdasarkan visi bersama, sulit untuk mengharapkan suatu kemajuan. Semoga Kasih Tuhan Allah Bapa selalu menyertai kita.

Penulis adalah Ketua Dewan Redaksi dan Komisaris Utama PT Media Interaksi Utama, penerbit “Suara Pembaruan”, dan mantan Wakil I Pemimpin Redaksi Harian “Sinar Harapan”

Last modified: 5/2/07



SUARA PEMBARUAN DAILY

Banjir Akibat Rusaknya DAS

Oleh Endah Sulistyowati

Banjir telah melakukan “kudeta” di ibukota. Akibatnya berbagai aktivitas Jakarta dan sekitarnya menjadi lumpuh total. Pemerintah tidak berdaya dan hanya bisa mengharapkan kesabaran dan ketabahan rakyat dalam menghadapi bencana banjir. Bencana banjir selain diakibatkan oleh faktor cuaca yang ekstrem juga disebabkan oleh rusaknya ekosistem DAS (Daerah Aliran Sungai).

Bangsa ini sudah dilanda collective ignorance dan kehilangan kearifan dalam mengelola DAS. Berbagai undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hanya menjadi macan kertas yang tidak pernah dijalankan secara konsisten. Penegakan hukum lingkungan yang antara lain mengenai ketentuan tentang sempadan sungai banyak dilanggar.

Wilayah Jakarta yang dibelah oleh 14 sungai sudah seharusnya membutuhkan manajemen pengelolaan DAS yang konsisten dan berkelanjutan. Rencana untuk membangun megaproyek kanalisasi untuk mencegah banjir belum tentu berhasil membebaskan Jakarta dari sergapan banjir jika masalah sempadan sungai tidak ditanganai secara tuntas. Begitupun, banjir juga tidak bisa ditangani secara parsial di wilayah Jakarta saja, tetapi harus menyangkut sepanjang DAS yang melewati propinsi Jawa Barat dan Banten.

Karena kehancuran ekosistem DAS juga terjadi di daerah hulu. Hampir seluruh DAS yang ada di propinsi Jawa Barat dan Banten dalam kondisi kritis, terutama DAS Citarum, Ciliwung. dan Cisadane. Egoisme sektor kedaerahan dan buruknya koordinasi wilayah menambah parah situasi.

Untuk itulah konsep Megapolitan yang bermaksud memperluas koordinasi teknis dan integrasi kebijakan pembangunan penyangga ibu kota sebaiknya segera diwujudkan dengan titik berat kepada aspek lingkungan hidup. Ketidakberdayaan propinsi Jawa Barat dan Banten untuk menghentikan laju deforestasi di wilayahnya akan berdampak lebih buruk lagi di waktu mendatang.

Sempadan Sungai

Dibutuhkan tindakan tegas tanpa pandang bulu untuk melindungi dan membenahi zona sempadan sungai. Sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, kanal, saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi dari kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Kriteria sempadan sungai terdiri dari: (a) Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri-kanan sungai besar dan 50 meter di kiri- kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman. Sesuai dengan PP No 35 Tahun 1991 tentang Sungai. (b) Untuk sungai di kawasan pemukiman lebar sempadan sungai seharusnya cukup untuk membangun jalan inspeksi yaitu antara 10 sampai dengan 15 meter. Sesuai dengan PP No 35 Tahun1991.

Selain penegakan hukum yang lemah, kerusakan sempadan sungai juga disebabkan oleh aspek land tenure (penguasaan lahan). Aspek tersebut banyak melanggar Amdal untuk kegiatan pembangunan di daerah lahan basah. Akibat lemahnya penegakan hukum terjadilah kerusakan fungsi ekologis lahan basah yang berdampak erosi genetik dan penurunan potensi.

Ada beberapa hal penting yang perlu diingat sehubungan dengan ekosistem lahan basah. Antara lain, Ekosistem lahan basah sesungguhnya memiliki potensi alami yang sangat peka terhadap setiap sentuhan pembangunan yang merubah pengaruh perilaku air (hujan, air sungai, dan air laut) pada bentang lahan itu. Ekosistem lahan basah bersifat terbuka untuk menerima dan meneruskan setiap material (slurry ) yang terbawa sebagai kandungan air, baik yang bersifat hara mineral, zat atau bahan beracun maupun energi lainnya, sehingga membahayakan.

Ekosistem lahan basah sesungguhnya berperan penting dalam mengatur keseimbangan hidup setiap ekosistem darat di hulu dan sekitarnya serta setiap ekosistem kelautan di hilirnya. Kerusakan DAS selama ini kurang ditangani secara serius. Hanya dibenahi ala kadarnya saja, seperti dalam bentuk proyek pengerukan yang menelan dana milyaran rupiah.

Proyek semacam itu kurang efektif untuk menanggulangi bencana banjir atau kekeringan jika tidak disertai dengan reklamasi total jalur sempadan sungai yang disertai dengan gerakan budaya dan terapi psikososial. Banjir merupakan hukum karma akibat lemahnya penegakan hukum lingkungan.

Zonasi Lahan Basah

Padahal, banjir di ibu kota yang sudah menjadi tradisi itu mestinya bisa ditanggulangi secara teknis geologis dan reklamasi lingkungan yang disertai dengan gerakan budaya mengelola DAS secara arif. Namun, secara telanjang rakyat sering disuguhi oleh inkonsistensi pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup.

Saat ini pemerintah boleh dibilang telah gagal menyeimbangkan keberadaan lahan basah untuk tetap terjaga dan tidak dialihkan fungsinya guna mengurangi bencana banjir dan tanah longsor. Zonasi terhadap Kepmeneg Lingkungan Hidup tentang lahan basah seharusnya diterapkan secara konsisten. Zonasi itu diterapkan berdasarkan kekuatan air sungai dan air pasang.

Ekosistem lahan basah sesungguhnya memiliki potensi alami yang sangat peka terhadap setiap sentuhan pembangunan yang merubah pengaruh perilaku air (hujan, air sungai, dan air laut) pada bentang lahan itu. Untuk itulah kewajiban pemerintah untuk mendefinisikan secara tegas dan tanpa pandang bulu tentang zonasi yang ideal dari lahan basah. Secara teori ekologis, kawasan yang harus dijaga dan dipertahankan fungsinya meliputi:

Kawasan Resapan Air, yaitu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan akifer (tempat pengisian air bumi) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan kawasan yang bersangkutan.

Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu mere-sapkan air hujan secara besar-besaran. Sempadan Sungai, yaitu kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, kanal, saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Sempadan Pantai, adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan dan melindungi kelestarian fungsi pantai dari gangguan berbagai kegiatan dan proses alam. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk, adalah kawasan tertentu di sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, yaitu kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Penulis adalah Pemerhati Psikososial dan Kebijakan Lingkungan Hidup

Last modified: 6/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Demokrasi untuk Geopolitik

Josef Purnama Widyatmadja

Sikap standar ganda telah membuat demokrasi kehilangan makna dan menimbulkan bencana di mana-mana.

Hasil jajak pendapat kinerja Presiden George Bush mencapai titik terendah. Kegagalan di Irak tidak menyebabkan Bush kendur dari petualangan perangnya. Ada indikasi Bush ingin mencari kambing hitam untuk mengalihkan perhatian kekalahan perangnya dan kegagalan demokrasi di Irak. Rupanya Iran dan Suriah merupakan sasaran empuk untuk jadi kambing hitam seperti halnya Irak. Ada alasan Bush untuk men-jadikan Suriah dan Iran sebagai kambing hitam.

Pertama, kedua negara Suriah dan Iran sama-sama memiliki perbatasan dan hubungan tradisional dengan Irak. Kedua, Suriah dituduh terlibat dalam pembunuhan almarhum mantan PM Lebanon Hariri. Suriah dan Iran merupakan pendukung dari laskar Hizbullah yang sedang berusaha untuk menjatuhkan pemerintah Lebanon dukungan Amerika.

Di samping itu, Amerika dan negara Barat terlibat persengketaan dengan Iran soal pembangunan fasilitas nuklirnya. Barat menuduh Iran secara sembunyi merencanakan pembuatan senjata nuklir melalui selubung program nuklir untuk maksud damai. Konfrontasi Iran dan Amerika rupanya tak terhindarkan karena Amerika sudah melakukan persiapan perang dan diplomasinya untuk menyerang Iran dalam waktu dekat.

Bush rupanya ingin mengulang petualangan Amerika di Vietnam dengan mencari gara-gara dengan Iran. Amerika akan mencari pemicu dan pembenaran untuk melakukan serangannya atas Iran. Staf diplomatik Iran di Irak telah ditahan dengan tuduhan melakukan kegiatan jaringan teroris.

Selain itu dalam pidato tahunan dan wawancaranya Bush berulang-ulang mengancam untuk menyerang Iran atas dasar tuduhan mendukung milisi Syiah. Jika perang terjadi, harga minyak akan membumbung tinggi karena pasokan minyak dari Teluk Hormuz akan terganggu.

Popularitas Amerika di dunia khususnya di negara Muslim akan makin jatuh. Konflik sektarian antara Syiah dan Sunni akan meluas ke seluruh Timur Tengah dan akhirnya akan menjadi boomerang bagi kehadiran Amerika di Timur Tengah. Dukungan rakyat Iran terhadap pemerintahnya akan menjadi kuat di tengah kemerosotan citra Presiden Ahmedinejad.

Sudah banyak saran dari tokoh Amerika termasuk James Baker, Madeline Albrecht, Henry Kissinger yang minta Bush berdialog dengan Iran dan Suriah. Rupanya Bush tidak suka berbagi peran politik dengan Suriah dan Iran untuk menjaga stabilitas Timur Tengah.

Sudah dipastikan petualangan Bush untuk memperluas perang di Timur Tengah akan menambah jumlah korban tidak saja dari tentara Amerika tapi juga penduduk sipil yang tak berdosa. Hubungan Islam dan Barat (termasuk dengan Kristen) akan rusak karena petualangan Bush dan penegakan demokrasi menjadi suram.

Makin Berpengaruh

Sejak peristiwa 911 tahun 2001, Tiongkok makin memperluas pengaruhnya dalam segala bidang. Tidak melalui perang dan menjual demokrasi, tapi melalui jual beli barang dan promosi kebudayaan. Bukan saja perkembangan ekonomi Tiongkok yang dikhawatirkan oleh Amerika tapi juga dalam bidang politik dan pertahanan.

Ada dua peristiwa yang harus dicatat di awal tahun 2007. Pertama, Tiongkok melakukan uji tembak satelitnya. Sejauh ini Amerika tidak melakukan kecaman atas uji tembak satelit itu karena Amerika dan Rusia pernah melakukan hal yang sama di tahun 80-an.

Dengan keberhasilan Tiongkok untuk menembak satelit di ruang angkasa, maka semua satelit untuk keperluan militer Amerika dan sekutunya dalam jangkauan tembaknya. Melalui uji tombak satelit itu Tiongkok telah menyiapkan diri bila terjadinya konflik dengan Amerika di Selat Taiwan.

Kedua, diplomasi perdamaian Hu ke delapan negara Afrika yaitu Kamerun, Liberia, Mozambik, Zambia Namibia, Afrika Selatan, Sudan dan Seychelles yang berlangsung awal Febuari 2007. Tahun 2006 Tiongkok berhasil mengumpulkan sebagian besar kepala negara Af- rika dalam suatu pertemuan Forum on China Africa Cooperation di Beijing. Dalam forum tersebut pihak Tiongkok tidak saja menghapuskan utang negara Afrika, tapi juga memberikan pinjaman lunak dan bantuan hibah.

Dalam kunjungan kali ini Tiongkok tidak saja memberikan tambahan bantuan pada negara Afrika, tapi Tiongkok mulai terjun melakukan diplomasi perdamaian dalam menyelesaikan masalah konflik di Sudan. Selama ini Tiongkok menghindari mengaitkan bantuan luar negeri dengan masalah dalam negeri suatu negara seperti penegakan HAM, demokrasi dan perang etnik. Dipastikan Tiongkok akan muncul menjadi kekuatan yang berpengaruh yang bisa membantu perdamaian di Afrika seperti di Sudan dan tempat lain di dunia.

Di mata negara Afrika, kebijakan bantuan Tiongkok bisa menjadi alternatif ketika bantuan luar negeri Barat dikaitkan dengan HAM dan demokrasi. Dalam pandangan pemimpin negara, berkembang demokrasi yang dipasarkan oleh Amerika yang sering berakhir dengan pertumpahan darah dan perang sektarian. Banyak negara memandang Amerika tidak tulus dan menyalahgunakan demokrasi untuk kepentingan geopolitiknya. Sikap standar ganda telah membuat demokrasi kehilangan makna dan menimbulkan bencana di mana-mana.

Dalam tulisannya berjudul Empire and Democracy (2007), Chalmer Johnson berkata bahwa demokrasi telah dipakai oleh Amerika untuk kepentingan mengukuhkan Empire sehingga akhirnya menyatukan kekuatan lokal dan global untuk menentang imperialisme Amerika.

Bukan salah demokrasi sehingga banyak negara masih menolak demokrasi yang dipasarkan dengan intervensi militer dan tekanan ekonomi. Selama ini di tingkat global, “demokrasi Barat” telah diperalat untuk mengukuhkan imperialisme baru dan menguasai sumber alam suatu negara. Sebaliknya, tak jarang di berbagai negara kelompok mayoritas menyalahgunakan “demokrasi” untuk menindas hak dan aspirasi kelompok minoritas.

Boleh dikatakan demokrasi se-jati yang menghargai dan melindungi rakyat kecil dan kelompok minoritas masih jauh dari harapan. Memenangkan suara melalui penyalahgunaan simbol keagamaan dalam pesta demokrasi merupakan pengingkaran nilai luhur dari demokrasi itu sendiri.

Apalagi kalau kemenangan dalam pesta demokrasi oleh kelompok mayoritas berakibat diskriminasi terhadap golongan minoritas baik suku maupun keagamaan. Penyalahgunaan simbol dan ajaran agama dalam pesta demokrasi akan dengan mudah berubah menjadi pesta devil crazy. Dan itu seharusnya yang harus dihindari oleh partai politik dengan nafas keagamaan dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden mendatang di Indonesia.

Penulis adalah pengamat masalah internasional

Last modified: 7/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Dinamika Intelektual Kaum Muda NU

Oleh Bawono Kumoro

Akhir Januari lalu, Nahdlatul Ulama (NU) merayakan hari lahirnya yang ke-81 tahun. Terhitung sejak didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh KH Hasyim Asy’ari.

Di usianya yang semakin mendekati satu abad, derap langkah NU sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia akan semakin mendapat sorotan luas dari masyarakat. Salah satunya perihal dinamika intelektual kaum muda NU dalam beberapa tahun terakhir ini. Apa yang terjadi pada kaum muda NU sejak beberapa tahun terakhir memang sungguh fenomenal. Telah terjadi “ledakan” intelektual yang teramat dahsyat di sana.

Berbeda dengan Muhammadiyah yang sejak awal memang menginginkan dirinya menjadi modernis, NU sebagai gerakan sosial keagamaan tradisional tentu tidak lebih terbuka terhadap pemikiran- pemikiran baru. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar.

Setidaknya, dalam sepuluh tahun terakhir kaum muda NU terlihat menunjukkan corak pemikiran yang jauh lebih kritis, progresif, dan bahkan liberal. Mereka semakin menarik perhatian masyarakat luas tatkala mengartikulasikan ide-idenya melalui berbagai tulisan di sejumlah media massa, jurnal, dan buku-buku yang ditebitkan.

Banyak kalangan muda NU yang tampil vokal menyuarakan wacana-wacana kritis progresif sebagai sebuah ikhtiar dalam mencari problem solving dari persoalan- persoalan yang dihadapi masyarakat. Ini adalah suatu hal yang sangat mengesankan mengingat mereka memiliki latarbelakang NU, yang notabene merupakan kelompok Islam tradisionalis.

Apa yang terjadi pada kaum muda NU, sebagaimana di ungkapkan di atas, tentu disebabkan oleh sejumlah faktor.

Pertama, ini merupakan faktor dominan, pengaruh diskursus civil society yang dibawa oleh Gus Dur sejak memangku jabatan Ketua Umum PBNU pascamuktamar Situbondo 1984. Diskursus itu sendiri dilakukan sebagai bagian dari gerakan kembali ke khittah 1926.

Kembali ke khittah 1926 merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan NU kepada jati dirinya sebagai sebuah gerakan sosial dan kultural, bukan gerakan politik Pilihan untuk mengusung diskursus civil society secara tidak langsung telah memposisikan NU sebagai kekuatan oposisi terhadap tindakan-tindakan represif negara.

Diskursus-diskursus civil society yang dibawa oleh Gus Dur ternyata tertanam kuat dalam diri kaum muda NU. Hal tersebut dapat dilihat ketika di tahun 1998 Gus Dur mulai berpaling ke dunia politik, namun intelektual-intelektual muda NU tersebut tetap konsisten untuk bergerak pada wilayah civil society.

Bahkan, mereka dengan bangga mengidentifikasikan diri sebagai sebuah kelompok yang tidak berorientasi politik atau dengan kata lain tetap pada jalur kultural. Pada saat yang sama, rupanya di dalam lingkungan internal NU telah terjadi sebuah proses pengayaan pemikiran, terutama yang berkaitan dengan tema-tema civil society.

Seiring berjalannya waktu, kaum muda NU ini pun akhirnya memiliki keyakinan mendalam dalam diri mereka bahwa pengembangan civil society, baik dari sisi wacana maupun praksis, merupakan bagian integral dari kewajiban NU terhadap negara. Singkatnya, produktivitas dan keberanian yang ditunjukkan Gus Dur telah memiliki andil besar dalam memberi inspirasi bagi kalangan muda NU untuk lebih berani dan terbuka mengungkapkan gagasan.

Kedua, booming kaum muda NU yang memasuki dunia perguruan tinggi pada kurun waktu 1970-an dan 1980-an, khususnya IAIN. Sebelum itu anggapan umum yang berkembang di kalangan NU ialah jika ingin belajar agama, maka datanglah ke pesantren! Anggapan itu lama kelamaan memudar seiring dengan berkembang pesatnya IAIN, terutama IAIN Jakarta (kini UIN Jakarta).

IAIN yang tengah marak dengan atmosfer pemikiran pembaruan tersebut juga turut andil dalam memberikan pengaruh kepada kaum muda NU yang tengah menempuh studi di sana.

Ketiga, adanya arus kaum muda NU yang belajar ke Timur Tengah, khususnya Mesir. Ini juga merupakan faktor penting lainnya karena melalui cara inilah mereka dapat melakukan interaksi intelektual secara langsung dengan para intelektual muslim dunia yang mengusung pemikiran-pemikiran progresif dan liberal, seperti Hassan Hanafi dan Nasr Abu Zayd.

Berbagai Bidang

Dalam perkembangannya, kaum muda NU ini ternyata tidak berada di dalam satu tubuh. Kaum muda NU menyebar dan berada di mana-mana, tidak saja dalam arti ruang politik, tetapi juga wilayah ideologi, lingkup gerakan sosial, maupun daerah tempat pergumulan pemikiran. Banyak kaum muda NU yang kemudian membentuk LSM dalam berbagai bidang.

Ada yang bergerak dalam tataran pemikiran dan wacana serta ada pula yang bergerak pada tataran praksis, seperti advokasi terhadap masyarakat tertindas. Maraknya kaum muda NU aktif di dalam LSM tidak terlepas dari adanya sebuah warisan perasaan di dalam diri mereka tentang termarginalkannya kalangan NU dari jaringan birokrasi sepanjang era orde baru. Maka, untuk melakukan mobilitas vertikal mereka harus memilih jalur alternatif di luar birokrasi dan pilihan pun kemudian jatuh pada jalur LSM.

Pertanyaan yang muncul kemudian ialah di mana kita menempatkan para intelektual muda NU ini dalam peta Islam Indonesia kontemporer? Tradisionalis, post-tradisionalis, modernis, ataukah neo-modernis? Jika kita tanyakan hal ini pada mereka, bisa jadi tentu jawabannya akan beragam.

Tetapi, hemat saya, mereka masih sangat kental diwarnai oleh nuansa identifikasi diri sebagai kalangan tradisionalis. Betapapun mereka telah melakukan sebuah pembaruan pemikiran sedemikian liberalnya, tetapi identifikasi tersebut akan sangat jelas terlihat terutama ketika terjadi konflik dengan negara ataupun konflik horisontal dengan kelompok modernis. Pada saat seperti itu, maka kuat kecenderungan mereka akan kembali pulang ke ‘kandang’ (baca: NU).

Di samping itu, satu hal yang tak boleh dilupakan ialah kaum muda NU ini, melalui berbagai lembaga yang dihuninya, juga tetap mengusung hal-hal yang secara historis telah lama diperjuangkan oleh kaum tradisionalis. Kaum muda NU ini tetap merasa berkepentingan untuk membela pelaksanaan ritual-ritual ibadah tradisional yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam lokal, yang selama ini dipandang sebagai sebuah bid’ah oleh kalangan modernis. Hanya saja kini bedanya berbagai usaha pembelaan tersebut seringkali dihiasi oleh wacana-wacana HAM modern.

Pada akhirnya, saya meyakini bahwa kehadiran para intelektual muda NU ini akan sangat besar artinya bagi proses pembaruan tradisi dan kultur NU ke depan. Kehadiran mereka juga penting artinya dalam rangka membendung arus radikalisasi Islam di Indonesia, karena ideologi dan teologi yang mereka perjuangankan lebih dekat dengan apa yang diyakini oleh mayoritas umat Islam Indonesia.

Penulis adalah peneliti dan Analis pada Laboratorium Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Last modified: 7/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Pers dan Pilkada Kita

Muhammad Qodari

Hari ini tanggal 9 Februari 2007 kita memperingati Hari Pers. Momentum peringatan ini tepat untuk merefleksikan peran dan fungsi pers dikaitkan dengan aneka persoalan kontemporer di masyarakat. Ada banyak persoalan menarik yang dapat dikaitkan dengan pers.

Persoalan yang paling dekat mungkin banjir dan dampaknya. Itulah yang paling banyak kita saksikan di berita media pada hari-hari ini. Berita terbesar tentu saja tentang banjir di Jakarta karena sejumlah alasan. Pertama, daerah terparah terkena banjir kali ini adalah Jakarta. Kedua, Jakarta adalah Ibukota negara. Jakarta pusat pemerintahan dan bisnis. Dampak banjir di Jakarta merembet ke seluruh Indonesia.

Namun pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan kaitan pers dengan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada). Alasannya sederhana saja: masalah banjir kali ini belum sepenuhnya selesai. Refleksi yang lebih menyeluruh tentang pers dan banjir ada baiknya dilakukan setelah masalah banjir ini reda. Dengan begitu, refleksi tentang pers dan banjir akan lebih komprehensif.

Tentang pers dan pilkada, esensi hubungan keduanya dapat dikembalikan pada peran dan fungsi pers sebagai alat komunikasi dan kontrol publik. Untuk keduanya, kesimpulan sementara dari pengalaman pilkada di berbagai wilayah di Indonesia, peran yang pertama nampaknya lebih optimal ketimbang yang kedua. Seperti apa persisnya, itulah yang akan kita diskusikan pada tulisan ini.

Alat Komunikasi

Jika Anda menjadi seorang calon kepala daerah, entah itu gubernur, bupati atau wali kota, tingkat pengenalan publik terhadap diri anda (sosok, wajah, minimal nama) menjadi syarat yang fundamental. Seberapa hebat pun kompetensi dan bagus rekam jejak Anda, Anda tidak mungkin menang apabila nama dan wajah Anda tidak dikenal publik. Yang menang bisa-bisa adalah calon yang tidak kompeten dan buruk rekam jejaknya. Untuk terpilih, Anda harus menjadi calon yang kompeten sekaligus dikenal luas oleh pemilih di daerah pemilihan Anda.

Untuk dapat dikenal oleh seluas mungkin pemilih, media massa atau pers menjadi salah satu instrumen utama. Hal ini terutama berlaku untuk daerah pemilihan yang wilayahnya luas dan/atau penduduknya banyak. Seorang calon gubernur, misalnya, boleh jadi sangat rajin berkeliling daerahnya untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Namun sehebat-hebatnya seorang calon gubernur, sulit baginya untuk dapat bisa bertemu dengan sebagian besar pemilih di daerahnya. Apalagi kebanyakan calon, memutuskan ikut pilkada dalam waktu singkat, misalnya satu atau dua tahun sebelumnya. Alhasil, waktu yang tersisa tidaklah memadai.

Untuk mengatasi kesulitan itu, calon dapat menggunakan aneka cara lain agar dikenal publik. Salah satunya adalah dengan media massa. Dengan nama, wajah, gagasan dan sikapnya terhadap persoalan di daerah, seorang calon dapat “menyapa” pemilih di aneka wilayah tanpa ia sendiri harus datang bertemu dengan pemilih itu. Dengan media massa, entah itu koran, radio, atau televisi, seorang pemilih dapat dikenal oleh banyak orang dalam waktu yang singkat, bahkan serentak.

Di sisi lain media massa tidak hanya bermanfaat bagi sang calon. Peran media massa dalam menyosialisasikan para kandidat, juga bermanfaat bagi masyarakat luas selaku pemilik suara dalam pilkada. Banyak pemilih yang tidak punya kesempatan mengenal langsung para kandidat, entah karena jarak geografis (tinggal berjauhan) atau jarak sosial (hierarki sosial) di antara mereka. Ini merupakan persoalan karena para pemilih hendaknya memiliki pengetahuan yang (relatif) memadai tentang semua kandidat. Ini agar ia dapat membuat keputusan yang terbaik tentang siapa yang pantas diberikan amanat memimpin daerah dalam waktu lima tahun ke depan.

Lebih dari itu, yang berkepentingan dengan peran pers dalam pilkada bukan hanya calon (berikut jajarannya seperti partai pendukung dan tim sukses) serta masyarakat yang berhak memilih, pemangku kepentingan lain yang perlu difasilitasi oleh pers adalah KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) selaku penyelenggara pilkada. Kepentingan KPUD adalah menyosialisasikan tahapan, jadwal, dan aneka peraturan terkait pilkada. Soal jadwal dan peraturan pilkada misalnya, ikut menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada. Pengalaman di sejumlah wilayah menunjukkan, ada warga yang tidak ikut memilih karena ia tidak mengetahui tanggal coblosan pilkada atau syarat-syarat agar berhak ikut mencoblos dalam pilkada.

Informasi lain yang penting diketahui publik adalah syarat kemenangan calon. UU No 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pilkada, menyaratkan perolehan minimal 25 persen suara untuk seorang calon dinyatakan sebagai pemenang pilkada. Aturan ini penting disosialisasikan karena ada pemahaman umum di masyarakat bahwa pemenang harus mendapatkan 50 persen suara atau lebih. Jika ada daerah yang pemenangnya mendapat suara di bawah 50 persen (tapi di atas 25 persen) bisa muncul penolakan dari pendukung calon yang kalah karena menganggap belum ada pemenang.

Dalam literatur ilmu politik, pers sering disebut sebagai pilar demokrasi keempat setelah pilar eksekutif, legislatif dan yudikatif karena perannya sebagai kontrol sosial. Dalam konteks sebagai kontrol sosial ini sebaiknya pers memberikan porsi pemberitaan yang berimbang terhadap semua kandidat. Berimbang itu dapat dioperasionalisasikan dalam dua bentuk. Pertama, dalam sebuah berita, jika ada komentar atau pernyataan tentang satu isu tertentu, apalagi yang negatif, hendaknya yang dimintai tanggapan tidak hanya satu calon atau pasang calon tertentu saja. Calon yang lain sebaiknya diberi kesempatan pula untuk menanggapi.

Kedua, semua calon diberikan kesempatan untuk muncul di media untuk diberitakan kegiatan atau pernyataan mereka. Ini penting karena tidak semua kandidat memiliki kemampuan yang sama untuk membeli ruang di media massa.

Hal-hal inilah yang berdasarkan satu setengah tahun pelaksanaan pilkada semenjak Juni 2005 belum berjalan dengan optimal. Kerap terjadi, satu berita hanya berisi pernyataan satu kandidat saja. Di sisi lain, ada koran di daerah yang hanya memberikan ruang berita pada satu atau dua calon saja padahal calonnya ada lima. Hal ini mungkin terjadi bukan sebagai kesengajaan karena dalam pers berlaku adagium “name makes news”. Calon-calon yang incumbent atau penantang yang populer sering mendapat perhatian lebih dari calon yang kurang populer. Di sisi lain, ada pula bias yang disebabkan pengaruh yang sengaja diterapkan oleh calon tertentu terhadap media massa di daerah mereka.

Bias kepentingan atau intervensi kekuasaan inilah yang menjadi tantangan bagi media massa di daerah. Tantangan ini paling berat dihadapi oleh institusi pers di daerah yang umumnya memiliki kemapanan terbatas. Apalagi institusi pers di daerah biasanya dimiliki oleh tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari konstelasi politik lokal. Di beberapa daerah, malah sang pelaku pers itu sendiri menjadi calon yang ikut berkompetisi. Misalnya pemimpin redaksi harian Jawa Pos yang menjadi calon wakil wali kota Surabaya atau pemimpin redaksi harian Kaltim Pos yang menjadi calon wakil wali kota Balikpapan. Cara kontrol yang ditempuh biasanya adalah sang pelaku media berhenti atau cuti selama masa pencalonan.

Era pemilihan langsung pejabat publik, semakin menunjukkan peran penting pers dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kandidat kepala daerah dapat dikenal luas pemilih lewat pers. Masyarakat pemilih mendapat informasi tentang para calon lewat pers.

Ada sinyalemen bahwa oplah pers, khususnya koran, meningkat signifikan pada masa pelaksanaan pilkada di suatu daerah yang artinya ada dampak pilkada bagi kemajuan bisnis pers. Ada sinergi dan kontradiksi antara kepentingan calon, masyarakat, KPUD dan institusi pers itu sendiri dalam pilkada.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Indo Barometer, Jakarta

Last modified: 9/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Arip bin Sengkle

Harlan Sumarsono

And twenty summers had passed away -Yes, twenty winters of snow and frost.Had he in the mountain slumber lost; Yet his love for stories was all the same, and he often told of the nine-pin game. But the age was getting a little fast- The Revolution had come and passed, And Young America, gathered about, Received his tales with many a doubt

Berita Rip van Winkle adalah kisah aneh tapi cukup menarik. Irving sang penulis kisah menceriterakan Rip van Winkle tertidur selama duapuluh tahun, namun ia hanya merasakan terlelap semalam. Catatan dan pesan khusus apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Ada pesan moral apa ketika zaman terasa lebih cepat berubah?

Di sinilah letak perbedaan kisah ini dengan dongeng anak-anak lain. Dalam kisah itu, Rip hidup sebelum Revolusi Kemerdekaan Amerika, saat idealisme Mayflower Compact tentang kebebasan dan keadilan masih merupakan angan-angan. Ketika lama tertidur, ia tentu tidak menyaksikan perjuangan kemerdekan Amerika atas kolonial Inggris. Ia juga tidak menyaksikan Declaration of Independence dan First Inaugural Address-nya George Washington saat dilantik sebagai Presiden Amerika yang pertama.

Ketika terbangun, terkejutlah bahwa ternyata ia telah tertidur selama 20 tahun. Keadaan dirinya telah keriput, istrinya yang setia bahkan telah tiada. Bahkan ia sendiri terheran-heran ketika orang Amerika menyebut pemimpinnya dengan sebutan Presiden Washington bukan King George.

Irving, tentu ingin menyampaikan satu hal, bahwa manusia yang tidak cepat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka akan merasa terasing di masyarakatnya sendiri. Lalu bagaimana jika si penulis mengubah cerita menjadi versi Indonesia. Rip van Winkle menjadi sosok manusia Indonesia, sehingga warna kulitnya sawo matang. Mungkin sebutan namanya pun berubah menjadi Arip bin Sengkle, yang hidup di masa romantika akan lahirnya Republik Indonesia di tahun 20-an. Sebelum ia tertidur panjang. Inilah mungkin yang ia alami.

Si Arip ini sering membaca tulisan pemimpin pemimpin pergerakan. Baginya – tulisan yang paling berkesan adalah tulisan berjudul “Orang Indonesia Tjukup Nafkahnya Sebenggol Sehari” yang ditulis Soekarno. Isinya mengisahkan betapa nestapanya rakyat Indonesia dengan pendapatan 6 sen sehari padahal ia masih harus membayar pajak.

Bagi Arip, tulisan- tulisan pemimpin pemuda semacam Soekarno, Hatta dan Syahrir menjadi penjelasan yang mudah mengapa kemelaratan menjangkiti rakyat terlebih ketika membaca cuplikan berita koran: Darmokondo, 11 Juli 1932:

Di kampoeng Pagelaran Sukabumi ada hidoep satu soeami istri bernama Moesa dan Oenah, dengan ia poenya anak lelaki yang kesatu enam tahoen, yang kedoea 3 tahoen dan yang ketiga baroe 1 tahoen. Itu familie ada sangat melarat, dan soedah beberapa boelan ia tjuma hidoep sadja dengan daoen-daoenan dalam hoetan, jang ia makan boeat gantinya nasi. Lama kelamaan itu soeami istri merasa jang ia tidak bisa hidoep selama-lamanya dengan tjoema makan itu matjam makanan sadja. Boeat sambung iapoenja jiwa serta anak-anaknya, itu soeami isteri telah dapatkan satoe fikiran, jaitu…dijoeal sadja anaknja pada jang maoe beli…

Di masa itu, semua berkeyakinan bahwa kelahiran negara Bangsa Indonesia akan memecahkan masalah kemiskinan di Indonesia karena kemelaratan bangsa yang terjadi memang akibat dari hisapan kolonial dan imperialisme. Terlebih evolusi intelektual di Eropa mulai dari pemikiran Edmund Burke, Adam Smith, Rousseau, Hegel, John Stuart Mill, Imanuel Kant hingga Karl Marx mulai mempengaruhi pergerakan dan kalangan pemikir-pemikir Indonesia. Tapi jelas baginya yang paling berkesan adalah revolusi Prancis yang melahirkan manifesto of revolution,”Men are born and remain free and equal in rights. The purpose of state is to secure the citizen in enjoyment of his rights..

Barangkali, Arip bin Sengkle tertidur beberapa puluh tahun, sehingga ia tidak menyaksikan tahapan tahapan kejadian penting berikutnya.

Proklamasi Kemerdekaan, Aksi Polisionil Belanda 1 dan 2, Pemberontakan komunis pimpinan Muso. Barangkali Arip bin Sengkle juga luput dari masa-masa pemberontakan-pemberontakan daerah dan provokasi federalisasi van Mook, masa-masa konfrontasi dengan Malaysia, peristiwa G30S/ PKI, masa awal orde baru hingga kejatuhan Presiden Soeharto di tahun 1997, amandemen konstitusi, hingga Pilpres dan Pemilu langsung di tahun 2004.

Di tatanan global, mungkin Arip tidak melihat Kekalahan Belanda oleh Jepang, Kekalahan Jerman oleh Sekutu, Bom Atom Hiroshima dan Nagasaki, atau Kekalahan Amerika dari Vietnam. Dan yang pasti, mungkin juga tidak memperoleh penjelasan tentang Runtuhnya Imperium Uni Soviet, -negeri yang diidam-idamkan Karl Marx- yang ditandai dengan ditariknya tentara Soviet dari Afganistan dan bersatunya Jerman. Berakhirnya perang dingin ini yang kemudian mengubah China menjadi bangsa semi kapitalis dan menjadikan China sebagai bangsa dengan one nation two system.

Lalu saat Arip terbangun ketika matahari merekah di ufuk timur pada awal Februari tahun 2007 ia melihat sekelilingnya hanya rumah- rumah yang terendam banjir. Maka terheran-heranlah dengan berbagai realita bahwa Indonesia yang diimpikan para pemoeda Indonesia telah terwujud dan telah menerapkan prinsip-prinsip negara modern. Selain itu, ia juga tidak lagi melihat tentara bule dan antek-anteknya yang bukan bule di Hindia Belanda, melainkan produk-produk bule diikuti produk Jepang, Korea dan kini produk China di negeri yang kemudian ia ketahui bernama Indonesia.

Ternyata pun, sudah lima Presiden memimpin Indonesia. Orang pun sudah tidak berbicara lagi mengenai sebuah negara ideal yang berdasarkan sosio-demokrasi berazaskan Musyawarah dan Mufakat. Indonesia kini sangat bebas mulai dari demokrasi yang liberal, ekonomi yang liberal, bahkan ironisnya etika pun sangat liberal. Singkatnya Indonesia bisa jadi lebih liberal dari Amerika biang dari negara liberal di jagat. Lalu kemana cita-cita sosio demokrasi dan sosio-ekonomi yang pernah dicita-citakan pemuda Indonesia saat merintis kemerdekaan?

Entahlah, yang jelas Bangsa Indonesia sedang semangat-semangatnya berbicara tentang satu hal yang menurutnya menakjubkan: demokrasi. Bagaimana tidak haibat (saking hebatnya), bangsa ini memilih pemimpinnya secara langsung dari mulai tingkat Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota hingga Kepala Desa.

Tapi apa lacur, Arip bin Senkle masih juga tak bangga dengan demokrasi Indonesia sekarang. Sebab tidak lagi mensyaratkan keharusan terhadap adanya keteraturan, atau kejelasan aturan main dalam demokrasi yang dapat mendukung kestabilan dan mampu menghasilkan konsensus yang harus ditaati bersama, seperti yang diidamkannya. Yang tak kalah sedihnya, Rip melihat Demokrasi di Indonesia, “luar biasa” demokratis karena demokrasi sendiri menjadi tujuan akhir bukan suatu proses yang memunculkan konsensus yang berkualitas.

Hasilnya? Yang pasti ia lihat saat ini di negeri yang dibangga-banggakan kekayaannya ini, sekitar 16,09 juta jiwa atau 7,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia masih hidup dengan daya beli kurang dari 1 dollar AS atau kurang dari 9.100 perak per hari atau di bawah garis kemiskinan.Sampai tahun 2005 dari 214,5 juta jiwa, sebanyak 52,4 persen di antaranya merupakan penduduk yang hanya memiliki daya beli di bawah 2,15 dollar AS atau setara dengan Rp 18.200 per hari dan tingkat pengangguran di Indonesia terus meningkat dengan rata-rata 9,5 persen per tahun yang masih dibebani berbagai macam pajak dan pungutan. Singkat cerita apa pun yang terjadi, kisah dalam tulisan Soekarno “Orang Indonesia Tjukup Nafkahnya Sebenggol Sehari” masih terjadi bahkan semakin banyak.

Lalu Arip bin Sengkle teringat kembali revolusi Perancis yang banyak mengilhami kelahiran suatu negara demokrasi dan melahirkan manifesto of revolution,”Men are born and remain free and equal in rights..The purpose of state is to secure the citizen in enjoyment of his rights..

Penulis adalah Direktur Eksekutif Institut Paradigma Indonesia

Last modified: 10/2/07


 


SUARA PEMBARUAN DAILY


Negara Kepulauan Nusantara

Victor PH Nikijuluw

Negara ini adalah negara kepulauan. Itu suatu realita ciptaan. Tapi realita ini sering tidak disadari dan diterima anak bangsa. Padahal sejak mengenal sekolah dasar, berkali-kali mereka diajari bahwa negaranya adalah kepulauan terbesar di dunia, suatu gugusan pulau di antara benua Asia dan Australia, memisahkan Lautan Pasifik dan Hindia, persis berada di khatulistiwa, dengan limpahan sinar mentari dan angin yang tinggi kelembaban, dengan jutaan spesies ciptaan Tuhan. Suatu berkat dari Pencipta, Resource Endowment, yang tiada bandingnya.

Namun Jakarta sering mengikari fakta ini. Kebijakan tidak pro negara kepulauan, tidak pro air. Laut dan pulau-pulau kecil diabaikan. Orientasi daratan (pulau besar) menjadi aliran utama pembangunan. Maka hanya kawasan tertentu seperti utara Jawa yang menikmati pembangunan. Sementara luar Jawa tertinggal, apalagi kawasan timur negeri yang didominasi laut dan pulau-pulau kecil. Apa penyebabnya? Ketidak-tahuan, kekurangan pahaman di pihak pengambil kebijakan.

Gus Dur belum lama ini mengatakan bahwa banyak pemimpin dan penentu kebijakan negara yang sudah lupa peta Indonesia. Ya benar, mereka lupa bahwa negara ini adalah tanah air, bukan hanya tanah yang ada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tetapi juga air yang dijumpai di mana-mana. Sekitar 70 persen negeri ini adalah lautan. Adalah suatu kebodohan bila realita ini diabaikan dalam kehidupan dan pembangunan manusia.

Syukur bahwa perkembangan yang luar biasa secara legalitas formal sudah terjadi belakangan ini. Pasal 25A UUD 45 menurut hasil amandemen ke-2 secara eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan ciri nusantara. Suatu pengakuan bangsa yang baru muncul setelah lebih 60 tahun merdeka. Terlambat pengakuan ini. Tetapi lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali.

Sekarang tinggal bagaimana pengakuan legalitas formal ini diimplementasikan di dalam kehidupan nyata. Itu mau tidak mau harus dilakukan, bila bangsa ini tidak ingin terus tertinggal secara ekonomi oleh bangsa lain di dunia.

Dalam laporan ekspedisinya tentang kepulauan ini, ahli biologi Alfred Russel Wallace membandingkan Indonesia dengan belahan dunia lain. Dilaporkannya bahwa kepulauan yang terletak di belahan timur dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa dan tidak ada bandingnya. Banyak vegetasi daratan, biota perairan, serta fauna di darat dan udara tidak ditemukan di negeri lain. Sebagai suatu kesatuan, Wallace menamakan kepulauan ini “Malay Archipelago“. Tanah Sorga menurut Koes Plus. Land of Paradise karena hanya di sini hidup bird of paradise (burung cendrawasih).

Namun jauh sebelum kedatangan orang Eropa, seperti Wallace, ke nusantara baik untuk kepentingan dagang, eksplorasi sumberdaya alam, misionari, dan pada akhirnya pendudukan secara permanen selama 3,5 abad, kepulauan ini telah memiliki kejayaannya sendiri melalui negara atau pemerintahan yang terdapat di hampir setiap pulau. Memang raja atau sultan yang memimpin negara-negara tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap kesatuan nusantara.

Mahapatih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit umpamanya, menilai pentingnya penyatuan nusantara. Melalui Sumpah Amukti Palapa, dia ingin mewujudkan kesatuan Jawa dengan pulau-pulau lainnya, dia mau panji-panji Majapahit berkibar baik di laut dan di darat. Namun sayang bahwa visi nusantara Gajah Mada tersebut tidak berlanjut di kemudian hari. Politik kolonialisme menyuburkan semangat kedaerahan, membangkitkan kerajaan di pedalaman, serta mematikan kejayaan dan kebudayaan di lautan.

Dua belas tahun setelah merdeka, visi negara kepulauan kembali dibangkitkan setelah perdana menteri Juanda mengeluarkan pengumuman pemerintah tentang wilayah perairan negara Republik Indonesia. Pengumuman Pemerintah yang dikenal dengan Deklarasi Juanda ini pada intinya menyatakan kepada dunia bahwa nusantara termasuk tanah dan air adalah suatu kesatuan yang utuh.

Deklarasi Juanda sekaligus menyatakan bahwa prinsip batas laut teritorial menurut Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordinantie 1939 tidak berlaku bagi Indonesia. Negara lain akhirnya mengakui prinsip negara kepulauan Indonesia ini setelah UNCLOS 1982 yang diratifikasi dengan UU 17 tahun 1985. Meskipun demikian, selama Orde Baru dan seterusnya, pembangunan nasional masih tetap beorientasi daratan.

Memang ada Deklarasi Bunaken oleh Presiden Habibie pada 26 September 1998 yang meminta semua jajaran pemerintah dan masyarakat memberikan perhatian untuk pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan potensi kelautan Indonesia. Demikian pula ada Seruan Sunda Kelapa oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 27 Desember 2001 yang menyerukan rakyat nusantara untuk membangun kembali wawasan bahari, menegakkan kedaulatan di laut, mengembangkan industri jasa maritim, mengelola kawasan pesisir, dan mengembangkan hukum nasioinal di bidang maritim. Akan tetapi deklarasi dan seruan ini belum mampu meningkatkan keberpihakan bagi pembangunan tanah dan air.

Sekaranglah Saatnya

Maka sekarang setelah pembangunan berbasis kelautan (marine-based development) menjadi trend global, setelah banyak negara-negara maju mengharapkan masa depan mereka dari sumberdaya lautan, setelah sumberdaya lahan makin berkurang serta ruang di daratan menjadi barang langkah dan mahal, setelah pemanasan global dan kerusakan lingkungan menjadi isu penting, setelah dunia mengahadapi kekurangan protein hewani dan krisis pangan, setelah negara jiran melihat kekosongan pembangunan di lautan kita sebagai peluang mereka untuk mengeksploitasi sumberdaya kelautan kita baik secara legal dan illegal, setelah diplomasi politik perbatasan negara menjadi hal-hal yang selalu tertunda serta merupakan potensi infiltrasi asing, maka sudah saatnya negara kepulauan nusantara ini dibangun dengan basis kelautan.

Betul bahwa salah satu misi rencana pembangunan nasional 2005-2025 yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Akan tetapi meskipun 2025 masih lama, misi yang visioner ini patut diupayakan perwujudannya mulai dari sekarang. Artinya, tidak ada waktu untuk menunda dimulainya pembangunan berbasis kelautan tersebut. Sekarang adalah momentumnya ketika pembangunan nasional jangka panjang tersebut baru dimulai dua tahun yang lalu. Bila momentum tersebut tidak dimanfaatkan sekarang maka bisa saja semua pihak melupakan misi tersebut dan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang kuat hanya sekadar wacana lagi.

Pembangunan berbasis kelautan tidak akan melupakan daratan. Bedanya dengan arus utama pembangunan selama ini yaitu bahwa pembangunan itu harus dimulai dari laut dan berdampak ke darat, dimulai dari pulau kecil-kecil dan berdampak ke pulau besar, dimulai dari pesisir dan berdampak ke pedalaman. Bila dini dilakukan maka pulau-pulau di luar Jawa, pulau kecil di perbatasan, serta kawasan timur akan maju. Dampak selanjutnya, hasil pembangunan akan merata, urbanisasi dicegah, migrasi ke Jawa khususnya ke Jabotabek akan berkurang, keseimbangan daya dukung dan pemanfaatan lahan baik di Jawa maupun di luar Jawa akan terjaga, serta pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah diwujudkan.

Pada akhirnya, karena spektrum pembangunan berbasis kelautan di negara kepulauan nusantara ini sangat luas dan komprehensif maka semua departemen dan instansi pemerintah bertanggung jawab akan hal ini. Program nasional setiap departemen patut dirumuskan kembali dan disinergikan untuk mencapai resultante hasil pembangunan secara lebih nyata dan besar.

Untuk sinergitas program pembangunan ini pula, Departemen Kelautan dan Perikanan memang harus menjadi ujung tombak. Batang dan hulu tombaknya adalah departemen dan instansi pemerintah lainnya. Dengan kata lain, cita-cita pembangunan negara kepulauan nusantara sulit dicapai bila tanggung jawabnya hanya ada pada satu pihak.

Penulis adalah Ph.D in Resource Economics Tinggal di Bogor

Last modified: 12/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Gandhi dan Satyagraha

Hadi Satyagraha

Tanggal 29 dan 30 Januari 2007, di New Delhi diadakan konperensi “Peace, Non-Violence and Empowerment: Gandhian Philosophy in the 21st Century.” Konperensi tersebut diadakan untuk memperingati seabad Satyagraha, ajaran Gandhi yang paling berpengaruh dan sarat nilai, yang dilahirkan oleh sang Mahatma (Great Soul) Mohandas Karamchand Gandhi di Afrika Se- latan pada 11 September 1906.

Ketua Partai Kongres India, Sonia Gandhi memimpin dan membuka konperensi. Menteri Luar Negeri India, Anand Sharma, menjelaskan konperensi membahas empat topik: (1) pendekatan non-kekerasan untuk menyelesaikan konflik, (2) relevansi falsafah Gandhi untuk menghapuskan kemiskinan dan pemberdayaan rakyat, (3) mendorong dialog antar manusia dan antar budaya, dan (4) menuju dunia yang bebas senjata nuklir dan bebas kekerasan.

Konperensi ini dihadiri para tokoh penting seluruh dunia. Para pemenang Nobel seperti Uskup Agung Desmond Tutu (Afrika Selatan), Lech Walesa (Polandia) dan Muhammad Yunus (Bangladesh) memberikan pidato mereka. Hadir juga antara lain Ahmed Kathrada, pejuang kebebasan Afrika Selatan, strategy guru CK Prahalad dan ekonom Hernando de Soto (Peru). Dari Indonesia diundang Ketua Umum Partai Golkar Wapres Jusuf Kalla -yang memberikan pidato dalam sesi “A Non-violent Approach to Conflict Resolution and Peace Building“, dan Ketua Umum PDI-P (mantan) Presiden Megawati Soekarnoputri, namun berhalangan hadir.

Gandhi dilahirkan tahun 1869 di Porbandar, pelabuhan dan ibukota Kathiawar yang kini berada di Gujarat. Anak terkecil dari enam bersaudara keluarga kasta Vaisya (pedagang). Pada usia 19 tahun, Gandhi tiba di London, Inggris untuk menjadi sarjana hukum. Lewat ketulusan dan kesungguhannya Gandhi berhasil menyelesaikan kuliah hukumnya dan lulus ujian Matrikulasi London.

Konon Gandhi muda sempat mendalami ajaran Kristiani. Tidaklah heran kalau prinsip non-kekerasan, kasih, menjadi dasar perjuangannya. Ia sempat berpesan bahwa seorang belumlah menjadi seorang Hindu sejati bila ia tidak mau memelihara dan membesarkan seorang anak yatim yang Muslim. Di India semasa Gandhi, hubungan Hindu dan Muslim tidaklah bersahabat. Ajaran mengasihi seteru ini amat sejalan dengan ajaran Isa Almasih agar mendoakan bahkan orang yang memusuhi pengikutNya.

Lahirnya Satyagraha

Satyagraha lahir di Johannesburg, Afrika Selatan, tanggal 11 September 1906. Satyagraha secara literal berarti ‘berpegang kepada kebenaran’ (holding on to truth). Satyagraha berasal dari kata Satya dan Agraha. Satya berarti kebenaran (truth) dan berimplikasi kasih sedangkan Agraha berarti ketegasan (firmness) berimplikasi kekuatan. Satyagraha adalah kekuatan yang berasal dari kebenaran dan kasih. Satyagraha adalah kekuatan kebenaran (the power of truth). Dalam buku Non-violent Resistance, Gandhi mendefinisikan SatyagrahaIts root meaning is holding on to truth, hence Truth-force. I have also called it Love-force or Soul-force.”

Kelahiran Satyagraha dipicu oleh kebijakan rasis terhadap penduduk kulit berwarna seperti India dan Asia lainnya di Afrika Selatan waktu itu. Saat menjejakkan kaki di Afrika Selatan ia sudah mengalami diskriminasi: diusir dari gerbong kelas satu. Ada segregasi di gerbong kereta api: warga kulit berwarna tidak boleh duduk di gerbong kelas satu. Gandhi membuat serangkaian petisi memprotes berbagai ketidakadilan terhadap warga India. Namun karyanya yang fundamental adalah mendirikan Kongres India Natal yang bertujuan mengorganisir dan mendidik warga India.

Gandhi memilih berjuang untuk mengubah kebijakan pemerintah yang diskriminatif pada semua fron; mengajukan protes resmi sampai tingkat pemerintahan tertinggi, mempublikasikan keluhan warga India, dukungan dari India dan tidak henti-henti menyadarkan warga India di Afrika Selatan untuk memperbaiki nasib mereka sendiri. Gandhi mulai aksi non-kekerasannya (non violent) untuk menghasilkan perubahan kebijakan.

Gerakan perlawanan pasif (passive resistance) seperti yang diajarkan pemikir Barat -Thoreau, Tolstoy dan Ruskin- dianggapnya kurang cocok. Passive resistance yang populer di Eropa saat itu dapat diinterpretasikan sebagai senjata kaum lemah. Ini dapat mengakibatkan kebencian. Pada gilirannya kebencian akan membuahkan kekerasan. Gandhi beranggapan bahwa prinsip-prinsip etika dan tindakan efektif mengharuskan rakyat penentang menerima tanggung-jawab penuh atas perbuatannya, menghormati lawannya, terbuka terhadap posisi lawan, dan mencari solusi kreatif yang dapat diterima pihak-pihak yang berkonflik. Sebuah konsep baru harus didasarkan atas prinsip tanpa-kekerasan (non-violence). Konsep inilah yang dinamakannya Satyagraha.

Gandhi pun menyerukan kepada warga India untuk memilih penjara daripada mengikuti peraturan yang diskriminatif. Gerakan massa penentang diskriminasi dan ketidakadilan memuncak pada tahun 1909-1909. Massa melakukan mogok, membakar sertifikat registrasi dan melakukan lintasan ke Transvaal. Gandhi pun berkali-kali dipenjara karena aksinya. Walaupun ia disiksa oleh sesama narapidana dan dipaksa bekerja keras, ia tetap menganjurkan para Satyagrahi (pengikut Satyagraha).

Agar gerakan Satyagraha dapat berlanjut, Gandhi menempatkan anggota keluarga Satyagrahi yang dipenjara dalam sebuah perkebunan koperasi di pinggir Johannesburg. Di bawah bimbingannya para keluarga warga India yang beragama Hindu, Muslim, Parsi dan Kristen diajarkan berbagai kerajinan tangan dan menerapkan prinsip swasembada dan swadisiplin. Tahapan akhir gerakan Satyagraha di Afrika Selatan adalah gerakan besar (great march) dari para penambang In- dia ke Transvaal. Jenderal Jan C Smuts, menteri yang mengurusi masalah warga India, terpaksa memberikan sejumlah konsesi memenuhi tuntutan Gandhi dan pengikutnya. Jan Smuts yang kemudian menjadi Perdana Menteri Afrika Selatan mengakui bahwa Gandhi adalah “yang terbesar” dan menyebutnya Gandhi “malaikat.” Ia berkata “It was my misfortune that I had to be against him.

Sekembali Gandhi ke India, ia memimpin bangsanya dengan gerakan Satyagraha. Lewat swadeshi, non-koperasi dan pembangkangan sipil yang dilakukan secara nasional akhirnya India berhasil memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Satyagraha juga digunakan oleh Martin Luther King di Amerika dalam memperjuangkan persamaan bagi orang berkulit hitam.

Saat massa kulit hitam marah besar karena rumah King dibom, ia mengatakan bahwa kekerasan harus dihadapi dengan non-kekerasan. Lewat gerakan non-violence yang dianjurkan King, akhirnya dihapuskan praktek segregasi dalam bus yang memisahkan tempat bagi warga kulti putih dan kulit berwarna. Nelson Mandela juga menerapkan Satyagraha yang menekankan non-kekerasan dalam mengakhiri kebijakan apartheid pemerintah Afrika Selatan.

Ajaran Gandhi Satyagraha juga relevan bagi kita di Indonesia. Kita dapat belajar dari ajaran Gandhi lewat Satyagraha untuk menyelesaikan konflik antar kelompok seperti yang terjadi di Poso. Prinsip-prinsip Satyagraha seperti menghormati lawan, terbuka terhadap posisi lawan, dan mencari solusi kreatif yang dapat diterima semua pihak masih amat relevan saat ini. Bila prinsip-prinsip tersebut diterapkan dengan tulus oleh pihak-pihak yang bertikai di Poso, niscaya damai dan tenteram akan kembali di bumi Poso seperti semula. Jelas sekali prinsip-prinsip tersebut telah dilanggar oleh semua pihak.

Pada tanggal 30 Januari 1948, saat akan memulai pertemuan doa menjelang malam hari, Gandhi tewas ditembak seorang Hindu fanatik. Simpati Gandhi terhadap minoritas Muslim India dianggap telah melemahkan India yang mayoritas Hindu. Gandhi dianggap harus bertanggung jawab untuk itu. Namun kebesaran Gandhi sang Mahatma lewat Satyagraha tetap hidup sampai kini. Konperensi di New Delhi untuk memperingati seabad Satyagraha merupakan pengakuan atas kontribusi Gandhi bagi gerakan non-kekerasan dalam penyelesaian konflik antar manusia dan antar budaya. Tidaklah keliru bila Albert Einstein menyatakan “Generations to come, it may be, will scarce believe that such one as this, ever in flesh and blood, walked upon this earth.”

Penulis adalah anggota Badan Pembina Yayasan Bethel di Jakarta Anggota GPIB Gloria di Bekasi

Last modified: 12/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Fenomena Banjir dan Tebar Pesona

Susaningtyas NH Kertopati

Musibah banjir besar yang melanda Jakarta dan sekitarnya masih menyisakan penderitaan. Tidak saja rakyat kecil harus berkalang tanah hingga mencapai angka 60 jiwa tewas, tetapi juga ratusan ribu jiwa harus merelakan rumahnya tergenang air.

Jika ditilik lebih jauh lagi, roda ekonomi berhenti berputar, tumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok tidak terangkut, distribusi BBM di Plumpang terhambat serta ratusan industri berhenti berproduksi.

Daya destruksi banjir 2007 ini dipastikan lebih dahsyat ketimbang banjir 2002 lalu. Hampir semua media mewartakan derita korban banjir. Media seakan melupakan sejenak kontroversi dana rapelan anggota DPRD akibat keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37, musibah raibnya pesawat Adam Air di perairan Majene, atau tenggelamnya KM Senopati Nusantara. Semuanya beralih kepada musibah bersama yang bernama banjir.

Secara otomatis, semua program televisi mengubah fokus tayangannya menjadi banjir dan banjir. Yang beraliran infotainment, gencar memberitakan aksi peduli artis A, selebritis sinetron atau penyanyi.

Sedangkan yang mengusung program berita, setiap saat, entah itu lewat breaking news atau liputan khusus, entah live atau taping, mengulas masalah banjir.

Pemirsa menjadi mafhum dengan yang namanya Katulampa, BMG atau komentar Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, maupun Menko Kesra, Aburizal Bakrie, yang kerap muncul di layar kaca.

Ajang Tebar Pesona

Akibat kekuatan media televisi yang mampu “menyihir” pemirsa menjadikan layar kaca ajang tebar pesona yang paling efektif. Tebar pesona dengan konteks meningkatkan citra pribadi melalui media seakan mematahkan pakem kuno nenek moyang kita.

Jika tangan kanan kita memberi maka sebaiknya tangan kiri kita tidak perlu tahu, kini seakan menjadi ungkapan yang kadaluarsa. Padahal orang tua kita dahulu mengajarkan agar pantang berpamrih bila berbuat kebaikan dan tak perlu pamer.

Namun, yang terjadi sekarang ini justru kebalikannya. Di luar pemberitaan bantuan sumbangan untuk korban banjir yang diliput media yang dilakukan pejabat atau selebritis yang bersifat tulus, tidak sedikit pula yang memanfaatkan banjir sebagai ajang jual kecap atau promosi.

Lihatlah, hampir semua kandidat Gubernur DKI Jakarta jadi “rajin” menyapa derita rakyat kecil. Mereka semuanya berubah menjadi sosok “sinterklas” yang rajin membagikan sembako.

Sedangkan yang artis, dengan lagak bak adegan di sinetron, mereka berubah menjadi figur yang bersahabat dengan penderitaan.

Bukan maksud penulis untuk menggugat makna sumbangan yang dinanti para korban banjir namun lebih tertuju pada makna dan hakikat dari pola pemberitaan media yang terkesan “membabi buta” dalam mempublikasikan segala persona yang dianggap public figure.

Akibatnya, sosok yang begitu tidak peduli, dengan bantuan media berubah menjadi figur yang penuh perhatian dan baik. Mereka yang “tertangkap” lensa kamera ini merasa takut dicap sebagai entitas yang tidak tahu diri dan tidak punya hati.

Cukup menarik apa yang dilakukan pasangan artis Dian Nitami dan Anjasmara yang bertekad rela menyambangi korban banjir di pengungsian tanpa liputan pers.

Jika pers berkilah pemberitaan aksi sosial dari para tokoh dan selebritis di head lines media hanyalah memancing aksi solidaritas yang lainnya, namun pers juga memiliki andil menumbuhkan sikap tebar pesona yang bertujuan sesaat.

Dramatisasi

Terlepas dari besar kecilnya kuantitas sumbangan yang diberikan para selebritas maupun para tokoh politik, namun dengan rekayasa penempatan gambar di televisi atau kamera maka besar sumbangan bisa dibuat dramatisasi.

Lensa kamera televisi kerap tidak mengupas lebih jauh setelah aksi si artis atau tokoh politik telah usai mengunjungi lokasi bencana banjir.

Mau cukup atau tidak memadai, mau rebutan atau malah jadi biang keributan di antara sesama korban banjir, media melupakan pemberitaan pascapemberian sumbangan. Media kerap membonceng aksi tebar pesona. Setelah itu, media massa seakan telah menyelesaikan tugasnya.

Bisa dipahami jika perusahaan-perusahaan besar yang melakukan rangkaian kegiatan community relations sudah terbiasa menghadapi musibah yang bersifat dadakan.

Giat sosial yang bersifat da- dakan seperti banjir ini dapat di- golongkan sebagai community out-reach atau penjangkauan masya- rakat.

Dalam praktiknya secara lebih rinci, giat sosial tersebut dapat dikatakan sebagai corporate philanthropy yakni suatu upaya pemberian bantuan dana bagi individu maupun masyarakat yang dianggap membutuhkan.

Oleh karena itu, kepedulian korporasi sering didomplengi artis atau tokoh politik hanyalah untuk mempertebal pencitraan yang ingin dibangun.

Jika mau berpikir jernih, para korban sebetulnya tidak peduli dengan umbul-umbul perusahaan atau partai politik yang memancangkan kata “peduli banjir”. Para korban banjir akan lebih menghargai bantuan tulus yang mereka terima pada timming yang tepat.

Sungguh sangat menyedihkan warga yang terkena musibah secara tidak sadar dijadikan media sebagai “panggung” yang dipakai tokoh politik atau artis dalam menaikkan nilai jual dirinya.

Sebagai kata pamungkas, musibah banjir adalah musibah kita semua. Penggalangan bantuan dari para tokoh politik atau selebritis melalui media massa sah-sah saja dilakukan asalkan tetap mengindahkan asas keseimbangan. Justru media memiliki nilai strategis bagi masyarakat sebagai medium pendidikan untuk sadar lingkungan.

Media memiliki peran edukasi yang efektif bagi masyarakat. Mengajak masyarakat untuk peduli sesama bukan menonjolkan bantuan yang “terselubung” seharusnya patut mendapat porsi besar di media. Sebuah renungan yang bisa ditarik dari musibah banjir.

Penulis adalah mahasiswa doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Padjad jaran, mantan anggota DPR (1999-2004)

Last modified: 14/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Imlek Perayaan Agama atau Budaya?

Oleh Benny G Setiono

Pada 18 Februari 2007 masyarakat Tionghoa di Indonesia kembali akan merayakan Tahun Baru Imlek 2558 secara terbuka dan meriah, yang pada masa rezim Orde Baru mustahil dilakukan karena adanya larangan dari pihak penguasa yang sangat otoriter dan represif.

Seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan berlangsungnya reformasi maka saat ini hampir seluruh peraturan yang mendiskriminasi etnis Tionghoa, termasuk kesempatan untuk menjadi presiden dan pelarangan ritual kepercayaan, agama, tradisi, bahasa, dan aksara Tionghoa boleh dikatakan hampir seluruhnya telah dieliminasi.

Yang tersisa adalah peraturan-peraturan dalam Staatsblad yang mengatur Catatan Sipil yang mudah-mudahan dengan Undang-undang mengenai Administrasi Kependudukan yang RUU-nya sedang digodok di DPR akan lenyap untuk selama-lamanya.

Selaras dengan dihapuskannya pelarangan-pelarangan tersebut, Tahun Baru Imlek yang telah dinyatakan sebagai hari libur nasional dengan sendirinya bebas untuk dirayakan secara terbuka.

Tahun Baru Imlek yang semasa Orde Baru dijauhi dan dianggap haram oleh sebagian kalangan masyarakat Tionghoa karena takut kepada penguasa, sekarang telah menjadi bahan rebutan dan klaim-klaiman dari sebagian kalangan Tionghoa tersebut.

Imlek bagi sekelompok “tokoh” Tionghoa tersebut telah menjadi komoditi yang perlu dikuasai. Argumentasi kelompok ini perayaan Imlek adalah perayaan budaya yang menjadi milik seluruh masyarakat Tionghoa dan bukan milik sekelompok Tionghoa saja.

Di sisi lain bagi Matakin (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia) yang mewadahi umat Khonghucu di Indonesia, Tahun Baru Imlek adalah puncak dari ritual keyakinannya, namun walau begitu mereka tentunya tidak berhak untuk mengklaim bahwa Tahun Baru Imlek hanya milik umat Khonghucu saja dan memang selama ini belum pernah ada pernyataan yang berisi klaim tersebut.

Dengan jujur kita harus mengakui bahwa karena keyakinannya, di masa rezim Orde Baru umat Khonghucu tetap konsisten merayakan Tahun Baru Imlek dengan ritual Sembahyang Tahun Baru, Sembahyang Tuhan Allah, Capgomeh dan sembahyang ke litang-litang atau kelenteng-kelenteng.

Keluarga umat Khonghucu tetap menyambut Tahun Baru Imlek dengan berpakain baru, makan bersama, saling mengucapkan selamat dan membagi angpao.

Yang menjadi masalah bagi sekelompok “tokoh” Tionghoa tersebut mereka penasaran dan tidak merasa nyaman bahwa perayaan Imlek nasional yang diselenggarakan umat Khonghucu yang pada umumnya kalangan peranakan menengah ke bawah setiap tahun dihadiri oleh presiden yang dimulai oleh Presiden Abdurrahman Wahid kemudian diteruskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan terakhir oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penghapusan Pelarangan

Di setiap perayaan Imlek itulah presiden-presiden tersebut mengeluarkan pernyataan yang menyangkut penghapusan pelarangan-pelarangan terhadap tradisi, agama, dan budaya Tionghoa di Indonesia. Presiden Yudhoyono pada saat menghadiri perayaan Imlek 2006 menyatakan bahwa Khonghucu adalah agama yang sah di Indonesia.

Sebagian golongan yang merasa tidak nyaman itu juga lupa atau tidak menyadari bahwa presiden-presiden tersebut menghadiri perayaan Imlek yang diselenggarakan Matakin seperti juga menghadi- ri perayaan Natal, Waisak dan Galungan.

Apakah presiden pernah menghadiri perayaan tahun baru Masehi atau tahun baru internasional (Gregorian)? Apakah perayaan Natal yang diselenggarakan oleh gabungan umat Kristen/Katolik yang dihadiri Presiden hanya satu-satunya perayaan Natal yang diselenggarakan umat Kristen/Katolik?

Tahun ini sekelompok golongan itu berusaha membuat perayaan tandingan dan berusaha mengundang Presiden Yudhoyono untuk menghadirinya, padahal dalam setiap perayaan Imlek yang diselenggarakan Matakin wajah-wajah merekalah yang muncul di media masa.

Kalau tujuannya memang mau merayakan Imlek, rayakan saja dan tidak usah iri kalau Presiden menghadiri perayaan Imlek yang diselenggarakan umat Khonghucu. Sekali lagi kalau memang mau merayakan Imlek, rayakan saja dengan atau tanpa kehadiran Presiden.

Sungguh ironis sekali ketika Imlek sekarang telah menjadi hari libur nasional dan bebas dirayakan, malah ditebarkan bibit perpecahan di kalangan masyarakat Tionghoa karena memperebutkan kehadiran Presiden! Numpang Tanya, ketika Imlek dilarang di manakah mereka?

Imlek seperti juga Natal, Tahun Baru, dan Idul Fitri sekarang telah menjadi komoditi bisnis. Toko-toko, mal, restoran, café, media massa baik cetak maupun elektronik berlomba-lomba menjual produknya.

Di samping itu banyak keluarga Tionghoa yang beragama baik itu Kristen, Katolik, dan Budha, sekarang juga telah kembali merayakan Imlek dengan makan bersama, membakar kembang api dan membagikan angpao tanpa melakukan sembahyang Tahun Baru tentunya.

Seluruh Masyarakat

Jadi memang Imlek di samping dirayakan oleh umat Khonghucu sebagai ritual agama sekarang telah kembali menjadi milik seluruh masyarakat Tionghoa di Indonesia. Di daratan Tiongkok sendiri Imlek dirayakan dengan luar biasa meriah sebagai pesta menyambut musim semi.

Demikian juga di Korea dan Jepang dirayakan sebagai Lunar New Year. Di Vietnam dirayakan sebagai Tahun Baru Tet. Imlek tahun ini didahului dengan berbagai bencana yang menimpa negeri kita. Gempa bumi, tsunami, banjir bandang, longsor, tragedi Lumpur Lapindo, dan puncaknya banjir besar yang merendam hampir seluruh Jakarta.

Berjuta-juta rakyat Indonesia hidup menderita, kedinginan, kelaparan, kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, dan anak-anak ke- hilangan kesempatan untuk ber- sekolah. Daripada uang bermiliar-miliar dihamburkan untuk rebutan perayaan Imlek, lebih baik kalau uang tersebut disumbangkan untuk korban bencana tersebut sebagai bentuk peduli dan empati kita sebagai sesama anak bangsa.

Marilah kita rayakan Imlek dengan sederhana dan penuh keprihatinan sebagai momen mawas diri dan bukan untuk pesta-pesta menghambur-hamburkan uang di tengah-tengah penderitaan sebagian besar rakyat kita.

Janganlah kita menyakiti hati rakyat yang sedang menderita! Marilah kita rayakan Imlek sebagai momen untuk persatuan bangsa terutama di kalangan masyarakat Tionghoa dan bukan menjadi sumber perpecahan!

Penulis adalah pengamat politik dan sosial

Last modified: 14/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Peranan DPD dan Dukungan Partai

Jeffrie Geovanie

Upaya Dewan Perwakilan Da-erah (DPD) untuk menguatkan posisi serta meningkatkan peranannya dalam sistem ketatanegaraan kita dengan mengajukan tuntutan amendemen kelima Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan merevisi peraturan-peraturan lain yang menjadi dasar hukum keberadaan DPD mulai mendapat respons positif.

Dikatatakan mendapat respons positif setelah Senin (12/2) sembilan Pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memberikan dukungan dengan membubuhkan tanda tangan.

Dengan demikian, dukungan terhadap usulan penyempurnaan UUD 1945 -terutama yang berkaitan dengan DPD, dari semula 128 anggota (dari DPD) bertambah sembilan (dari FKB) menjadi 137 anggota. Artinya DPD masih harus mengupayakan tambahan dukungan 89 anggota lagi karena syarat perubahan pasal UUD harus ditandatangani minimal satu pertiga anggota MPR, untuk periode ini setara 226 anggota (Pasal 37 ayat 1 UUD 1945).

Untuk menimbang perlu tidaknya DPD, sudah ada perdebatan panjang yang kemudian -dalam proses amendemen ketiga- melahirkan Bab VIIA UUD 1945 mengenai DPD. Namun isi Bab VIIA, terutama Pasal 22D belum memberikan posisi dan peranan signifikan bagi DPD, terutama sebagai alat kelengkapan negara yang diharapkan berperan maksimal dalam proses perluasan otonomi daerah.

Dalam pasal itu, peranan DPD hanya sebatas mengusulkan, ikut membahas, dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah. Setelah UU disahkan, DPD hanya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU dimaksud.

Bagaimana nasib usulan, pertimbangan, dan pengawasan DPD sepenuhnya tergantung pada political will DPR.

Ketergantungan DPD pada DPR inilah yang membuat para “senator” itu ibarat ornamen belaka di jajaran MPR. Dalam melahirkan UU yang terkait otonomi daerah, anggota DPD tak bisa berbuat maksimal karena tidak bisa memutuskan. Harapan akan munculnya sistem bikameral dalam proses pengambilan keputusan di MPR hanya angan- angan belaka. Pada faktanya, DPD tersubordinasi oleh DPR.

Bayangkan, berapa besar jumlah dana terbuang sia-sia, untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur DPD dan untuk menggaji seluruh anggota DPD setiap bulan.

Padahal, kalau kita perhatikan, fungsi dan peranan DPD tak jauh berbeda dengan LSM, Ormas, atau masyarakat umum yang juga bisa mengusulkan, ikut memberikan masukan, dan melakukan pengawasan terhadap DPR. Keberadaan DPD merupakan proyek kemubaziran nasional jika tidak dilakukan amendemen terhadap UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi, dan peranan DPD.

Dukungan Partai

Lahirnya DPD didasarkan atas keinginan untuk memaksimalkan demokratisasi yang antara lain mensyaratkan peningkatan otonomi daerah. Jika keinginan ini benar-benar dipahami oleh masyarakat, terutama mereka yang berasal dari partai politik, se- yogianya mendukung upaya-upaya peningkatan fungsi dan peranan DPD.

Karena partai politik merupakan -salah satu- pilar demokrasi. Minimnya dukungan partai politik terhadap DPD bisa menjadi bukti minimnya kesadaran partai politik akan fungsinya sebagai pilar demokrasi.

Pimpinan FKB MPR sudah memulai untuk menumbuhkan kesadaran itu, dengan memberikan dukungan perubahan kelima UUD 1945, tentu akan lebih baik lagi jika kesadaran pimpinan itu ditularkan kepada seluruh anggota FKB yang jumlahnya 52 orang.

Itu pun masih jauh dari cukup. Masih dibutuhkan dukungan anggota fraksi yang lain. Saya kira, partai-partai yang selama ini mengklaim sebagai pendukung demokratisasi seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan lain-lain perlu memberikan dukungan agar kesia-sia- an keberadaan DPD ini bisa dihen-tikan.

Untuk mendapatkan dukungan dari partai politik, mungkin perlu dipertimbangkan adanya usulan kemungkinan keberadaan DPD yang tidak hanya berasal dari calon- calon independen, tapi juga bisa berasal dari partai politik, atau malah diajukan secara resmi oleh partai politik.

Di negara-negara demokrasi yang menganut sistem parlemen dua kamar (bikameral), keberadaan majelis tinggi (senator) yang mewakili daerah (negara bagian), pada umumnya diusulkan oleh partai politik. Para senator di Amerika misalnya, seperti juga anggota konggres (DPR), diusulkan oleh partai politik.

Meskipun tetap membuka peluang munculnya calon independen, partai politik di Amerika berhak menominasikan calon pasangan presiden-wakil presiden, calon anggota konggres, dan calon senator.

Anggota DPD di Indonesia, mungkin akan lebih baik jika secara resmi diusulkan oleh partai politik (dengan tetap membuka peluang munculnya calon independen). Bagi DPD, posisi ini akan lebih menguntungkan.

Secara kelembagaan, keberadaannya akan lebih kuat dan tentu akan lebih mudah menjalin kerja sama dengan DPR, terutama dalam memperjuangkan aspirasi daerahnya masing-masing.

Jadi, ada dua hal pokok yang bisa diajukan dalam perubahan kelima UUD 1945 berkaitan dengan DPD. Pertama, perlunya kekuasaan DPD dalam merancang dan mengesahkan UU bersama DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

Kedua, mengenai proses pencalonan anggota DPD, yang selama ini tidak boleh berasal dari partai politik, perlu diubah dengan ketentuan yang membolehkan (memberi hak) kepada partai politik untuk mengajukan calon anggota DPD. Jika anggota DPD yang sekarang mengusulkan perubahan UUD sepakat dengan ini, mungkin akan lebih banyak anggota DPR yang akan memberikan tanda tangan dukungan.

Penulis adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Last modified: 15/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Imlek adalah Perayaan Budaya

Eddie Kusuma

Menjelang peringatan Imlek tanggal 18 Februari 2007 ini, masih ada yang mempertanyakan apakah Imlek itu perayaan agama atau budaya. Untuk itulah penulis ingin menjelaskan bahwa perayaan Imlek adalah sebuah tradisi masyarakat Tionghoa yang telah membudaya. Perayaan Imlek tidak membedakan agama maupun asal usulnya, akan tetapi tradisi yang mewujudkan silaturahmi keluarga, kerabat, teman, dan tetangga.

Jembatan bagi orang yang beragama menyatakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan doa dan harapan mendapat perlindungan dari Sang Pencipta, Panjang Umur, Rezeki Melimpah, Kesehatan dan Sukses selalu. Jadi tidak heran di Tiongkok.

Perayaan Imlek dilakukan oleh umat Islam, Kristen, Katolik, Budha dan agama lainnya, bahkan orang yang tidak beragama (atheis) pun merayakannya karena Tiongkok adalah negara komunis. Jika dikatakan Imlek perayaan agama atau tahun baru sebuah agama, menurut saya itu keliru. Tapi boleh-boleh saja karena keyakinan seseorang umat yang beragama sepanjang tidak mengklaim Imlek adalah miliknya.

Tahun baru Imlek adalah kebudayaan yang lahir dari para petani. Imlek merupakan tahun baru masyarakat Tionghoa yang ditandai dengan penanggalan berdasarkan sistem lunar (Yin li) yaitu sistem penanggalan berdasarkan peredaran bulan. Jadi tidak ada hubungannya dengan kepercayaan dan ajaran agama apapun. Sistem ini berbeda dengan sistem solar yaitu penanggalan masehi yang berdasarkan peredaran matahari Yang Li

Dalam kehidupan masyarakat di Tiongkok, sistem lunar lebih cocok bagi para petani, sebab pada setiap tanggal 15 Imlek, rembulan akan bulat dan setiap rembulan bulat, air laut akan pasang. Oleh karena bertani sangat bergantung pada kondisi alam, maka kalender lunar menjadi kebutuhan para petani. Sampai sekarang petani di Tiongkok mempergunakan penanggalan Imlek guna menyambut datangnya musim semi yang membahagiakan mereka.

Di Tiongkok, tradisi perayaan Imlek diwarisi ribuan tahun yang lalu yakni sejak 2698 SM yang sampai sekarang telah mencapai 4705. Telah mengakar dalam hati sanubari masyarakat Tionghoa dimanapun, baik yang di daratan maupun diluar Tiongkok seperti Korea, Jepang, Malaysia, Singapore, Amerika, Australia maupun Indonesia.

Menurut Dr Kai Kuok Liang dalam buku “Festival Tradisi Budaya Tionghoa” perayaan Imlek berawal di zaman pemerintahan kaisar Huang Ti Yu (2698-2598 SM), tetapi baru merata di masyarakat pada zaman pemerintahan kaisar Chin Che Huang (246-210 SM). Sistem penanggalan Huang Ti kemudian diterapkan oleh dinasti Xia (2205-2197 SM), namun ketika dinasti Xia jatuh diganti oleh Shang (1766-1122 SM) sistem penanggalan diganti dengan penanggalan Shang.

Ketika dinasti Shang runtuh dan diganti oleh dinasti Zhou (1122-475 SM) sistem penanggalannya pun diganti dengan sistem penanggalan Zhou. Dinasti Zhou jatuh, berdirilah dinasti Qin (221-207 SM) dengan kaisarnya Qin Shi Huang dan sistem penanggalan diubah lagi. Jadi boleh dikatakan daratan Tiongkok pernah memakai empat macam penanggalan dari zaman Xia sampai dengan dinasti Qin.

Pada masa revolusi Xin Hai tanggal 10 Oktober 1911 yang dicetuskan Dr Sun Yat Sen, tahun baru Imlek diubah menjadi festival musin semi (kuo chun ciek) dan saat tahun baru Imlek inilah muncul Sin Cun Ju Ie yang berarti keluarga baru yang sehat, sentosa dan lancar, sesuai rencana. Sedang Gong Xi Fat Cai adalah salam bahagia dan makmur selalu

Imlek di Indonesia

Di Indonesia perayaan Imlek baru berlangsung semarak dan dilakukan secara terbuka pascareformasi 1998. Imlek dapat dirayakan karena reformasi dan Presiden KH Abdurrahman Wahid menerbitkan Kepres No 6 Tahun 2000 yang intinya mencabut Inpres No 14 Tahun 1967 yang menghimbau kegiatan seni budaya, adat istiadat, aksara China di Indonesia diselenggarakan secara kekeluargaan dan di tempat ibadah.

Inpres No 14/1967 dampaknya sangat besar, karena aparat birokrat menafsirkannya sebagai larangan. Contohnya, seni budaya barongsai dan liong (naga) dilarang dipertontonkan kepada masyarakat.

Nyatanya, seni budaya barongsai maupun liong bukan hanya kepunyaan masyarakat Tionghoa, tetapi digemari semua elemen bangsa.

Sekarang pemain barongsai dan liong bukan lagi A Kau, A Ho ataupun A Hok, tapi sudah turut bermain Paiman, Paidjo dan Parman sebagai cerminan barongsai dan liong sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia sebagai bagian dari budaya bangsa atau budaya nasional. Lahirnya Kepres No 19 Tahun 2002 tentang Imlek sebagai hari nasional dan juga libur nasional lebih mempertegas makna Imlek. Wujud nyata pemerintah sangat memberi perhatian hak-hak hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Namun perhatian pemerintah terhadap Imlek tidak terlepas dariberbagai peran dan perjuangan masyarakat Tionghoa kala itu. Contohnya, Jerry H Lo bersama Yongki dan Anda Hakim dan lainnya di masa Orde Baru, menyelenggarakan seminar mengenai Imlek menjelang perayaan Imlek 1998. Hadir dalam acara tersebut pejuang reformasi seperti Sabam Sirait dan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan dengan moderator dr Frans Tjsai. Di balik itu, begitu getolnya tokoh spritual Suhu Acai dan kelompoknya menyelenggarakan Imlek secara besar-besaran di Hotel Sahid Jaya tahun 1999

Kelompok Amien Rais juga sangat mendorong etnis Tionghoa berani menyelenggarakan Imlek dan menampilkan naga dan barongsai. Tidak ketinggalan pimpinan agama Konghucu memanfaatkan momen ini menyelenggarakan perayaan Imlek nasional bagi kelompoknya yang didukung para pengusaha nasional Tionghoa dan menghadirkan Presiden RI dalam acara perayaan tersebut dari tahun ke tahun.

Tahun 2007 ini, menurut rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan hadir pada perayaan Imlek Nasional Indonesia Bersatu 2007. Konon, Perayaan Imlek Nasional ini atas prakarsa bersama Duta Besar RI di Beijing dan Duta Besar RRT di Jakarta dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama kebudayaan kedua negara. Perayaan Imlek Nasional Indonesia bersatu 2007 sifatnya nasional dan panitia penyelenggaranya terdiri dari berbagai unsur yakni staf kedutaan, tokoh masyarakat Tionghoa.

Imlek dan bencana alam adalah dua variabel yang berbeda namun saling berkaitan. Imlek dirayakan dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran adalah sebuah harapan yang diinginkan termasuk menghindari bencana alam. Sekalipun bencana alam terjadi diluar perhitungan dan perkiraan manusia, adalah relevan melalui perayaan Imlek dilakukan kegiatan sosial membantu sesama terutama korban bencana alam, ini momen yang baik dalam membangun semangat kebersamaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.

Berbagai kelompok masyarakat Tionghoa telah mengaitkan perayaan Imlek ini dengan kegiatan sosial termasuk bantuan kepada korban bencana alam, terutama bencana banjir yang baru terjadi di Jakarta. Sebelum Imlek masyarakat Tionghoa sangat peduli terhadap bencana yang terjadi, contoh tsunami, gempa Nias, gempa Yogya dan lainnya dan kini para pengusaha maupun ormas-ormas Tionghoa telah bergabung dalam sebuah organisasi yang bernama Masyarakat Tionghoa peduli bencana alam.

Perayaan Imlek Nasional tahun 2007 akan berlangsung dengan sangat sederhana, tidak di ruangan yang mewah. Panitia sangat memahami kondisi masyarakat sekarang, sehingga memilih tempat perayaan di ruang pamer PRJ Jakarta.

Ini juga sebuah wujud prinsip kesederhanaan, namun tidak mengurangi makna perayaan. Yang penting melalui momen Imlek ini mari kita membangun kebersamaan antar masyarakat dan juga antar bangsa seperti kerjasama yang akan terjadi dalam perayaan Imlek Nasional Indonesia bersatu yang akan berlangsung dalam rangka meningkatkan kerjasama antara RI dan RRT. Ini perlu dipetik maknanya, disamping menggalang persatuan dan persatuan juga menjalin yang lebih harmonis antar bangsa dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Melalui Imlek kita introspeksi kembali pemikiran dan pandangan kita yang jernih dan bersih dalam membangun bangsa Indonesia yang tercinta.

Penulis adalah Ketua Umum Suara Kebangsaan Tionghoa Indonesia, Alumnus Lemhannas RI

Last modified: 16/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Bursa Cagub DKI Pascabanjir

Salahuddin Wahid

Pemilihan gubernur DKI makin mendekat dan memasuki tahap menentukan yaitu penentuan cagub/cawagub oleh (koalisi) partai yang berhak mengajukan calon. Setiap partai yang punya kursi cukup lumayan di DPRD sibuk melakukan komunikasi politik di antara mereka dan juga dengan para tokoh yang dianggap layak untuk diajukan sebagai calon (gubernur/wakil gubernur).

Tampaknya nama-nama yang akan muncul sebagai cagub/cawagub makin mengerucut pada beberapa nama: Fauzi Bowo, Adang Dara- djatun, Agum Gumelar, Sarwono Kusumaatmadja, Faisal Basri dan Bibit Waluyo. Untuk cawagub, nama yang menonjol adalah Rano Karno. Lainnya ialah Dani Anwar, Jasri Marin, Biem Benyamin, Asril Tanjung.

Tiba-tiba terjadi bencana banjir dahsyat yang melumpuhkan DKI. Tudingan menyalahkan Gubernur Sutiyoso tidak bisa dielakkan. Sayangnya Sutiyoso sibuk mencari kesalahan di luar dirinya dan pemprov. Kita tahu bahwa terjadinya banjir dahsyat ini kesalahan banyak pihak termasuk Pemprov DKI. Sutiyoso menyatakan bahwa banjir ini siklus lima tahunan. Pernyataan ini dibantah sejumlah pakar. Hal ini menunjukkan bahwa gubernur tidak memahami apa yang terjadi.

Koran The International Herald Tribune dan The Financial Times menyatakan bahwa bencana di Indonesia (termasuk banjir DKI tentunya, SW), bisa dikurangi secara amat berarti apabila korupsi (penyalahgunaan kekuasaan) bisa dibasmi dan birokrasi pemerintah bekerja dengan baik. Saya menggarisbawahi pendapat itu.

Tentu Fauzi Bowo tidak bisa melepaskan diri dari masalah tersebut. Saya tidak mendengar atau membaca langsung wawancaranya, tetapi Bambang Pranowo di media menulis bahwa Fauzi Bowo menyatakan banjir itu adalah peristiwa alam dan tidak mungkin bisa dikendalikan manusia. Upaya melawan banjir oleh warga di Pluit dan manajemen Hotel Regent/Four Seasons, yang ditahun 2002 terkena banjir dan sekarang tidak, menunjukkan bahwa kita bisa melawan banjir.

Pertanyaan yang muncul ialah apakah posisi Fauzi Bowo sebagai bagian dari pemprov yang disalahkan karena terjadinya banjir itu akan mempengaruhi “nilai jualnya” di dalam pandangan para pemilih dan karena itu juga didalam penilaian partai yang mencalonkan? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu. Secara rasional partai yang berminat terhadap Fauzi Bowo perlu mempertimbangkan kembali dengan serius pencalonannya. Tetapi seringkali politik memang tidak rasional.

Beberapa bakal cagub (Sarwono, Faisal Basri, dan Adang Darajatun) sudah ikut menyampaikan pandangannya tentang masalah banjir di dalam dialog di Metro TV (8-2-2007) bersama Sutiyoso, Menteri PU dan anggota DPD Marwan Batubara. Tentu dialog singkat itu tidak mungkin bisa mengungkap apa visi mereka tentang penanggulangan banjir.

Masyarakat menunggu penyampaian gagasan para tokoh yang berminat jadi cagub DKI untuk mengungkap visi dan misinya tentang masalah penanggulangan banjir dan banyak masalah lainnya. Para calon harus menguraikan secara cukup rinci, tidak hanya normatif, apa yang akan dilakukannya didalam melawan banjir. Termasuk di dalam menentukan prioritas anggaran.

Pedoman Partai

Apa pedoman partai di dalam memilih calon gubernur/calon wakil gubernur DKI? Sejauh informasi dan kabar burung yang saya peroleh, tampaknya yang paling menentukan ialah ketersediaan dana dalam jumlah amat besar. Bisa mencapai ratusan miliar. Partai yang bisa mengajukan calon tanpa koalisi tentu memasang tarif yang tinggi. Partai yang punya kursi lumayan saja ada yang memasang tarif tinggi.

Yang bisa melakukan negosiasi adalah DPD/DPW dan DPP. Seorang ketua umum dan pimpinan sebuah partai yang punya beberapa kursi di DPRD DKI (sebut saja partai A) didatangi seorang tokoh -yang tampaknya tidak punya dana besar- yang minta didukung menjadi cagub bersama partai lain. Salah seorang pimpinan dengan enteng dan lugas tanpa rikuh bertanya, berapa dana yang dipunyai.

Ada partai yang menyaring para pendaftar cagub/cawagub melalui proses dari bawah termasuk pemaparan visi dan misi oleh para peminat yang mendaftar. Ini adalah suatu proses bottom-up yang bagus. Tetapi ternyata proses seleksi itu tidak mengikat karena keputusan tetap ada di tangan DPP. Apakah penentuan oleh DPP itu juga mempertimbangkan faktor dana yang disediakan oleh balon untuk kas partai atau tidak, tidak jelas.

Tentu hasil survey juga menjadi acuan bagi partai di dalam menentukan calon, tetapi bukan acuan utama. Yang utama tampaknya kemampuan dana, baik untuk “menyewa kendaraan politik” atau untuk biaya kampanye. Visi dan misi serta kemampuan para bakal calon tampaknya hanya pemanis. Apalagi karakter (kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, ketegasan) si bakal calon.

Sebenarnya masih banyak lagi masalah yang perlu ditanyakan kepada para cagub, selain masalah yang selama ini sudah banyak dibicarakan seperti transportasi, pendidikan, kesehatan. Yaitu antara lain masalah penggusuran PKL dan pedagang lama di pasar yang dibangun kembali.

Untuk kasus Blok M Square, menurut saya telah terjadi pelanggaran HAM terhadap para pedagang lama yang tergusur dan kehilangan haknya untuk bekerja karena tarif yang ditentukan PD Pasar Jaya (BUMD) amat tinggi dan tidak wajar serta tidak adil. Bisa jadi hal serupa terjadi di beberapa pasar lain yang diremajakan. Gubernur/wagub/ DPRD tidak ada yang bersuara membela para pedagang itu.

Saya khawatir banjir dahsyat yang melumpuhkan Jabodetabek tidak mampu menyadarkan penduduk DKI bahwa perlu ada perubahan dalam cara kita mengelola DKI dengan memberi perhatian lebih banyak kepada rakyat termasuk para PKL dan pedagang tradisional yang selama ini dianaktirikan oleh pemda. Saya juga khawatir para pemimpin partai lebih mengutamakan mencari dana dari para calon yang mereka dukung.

Kalau itu yang terjadi dan calon-calon yang muncul adalah mereka yang berparadigma lama -membela yang kuat dengan menindas yang lemah, memperhatikan yang kuat dan mengabaikan yang lemah- maka tidak akan terjadi perubahan apa pun. Artinya pemilihan langsung tidak banyak gunanya karena tidak merubah apa pun.

Karena itu, perlu ditanamkan kesadaran rakyat untuk memilih calon yang mampu, jujur, bertanggung jawab, tidak mencari kekuasaan untuk menumpuk harta, sederhana dan pro-rakyat. Masalahnya apakah tokoh semacam itu -ada beberapa di antara sejumlah bakal calon- akan dipilih sebagai calon oleh partai-partai yang punya legalitas mengajukan calon?

Kalau ternyata memang ketersediaan dana lebih penting daripada kemampuan, akseptabilitas dan karakter di mata partai-partai, tampaknya kita perlu menggugat monopoli yang kita berikan kepada partai di dalam mengajukan calon saat pilkada. Kita harus mendesak agar calon independen diperbolehkan ikut seperti di NAD, di dalam pilkada mendatang. UU yang mengatur masalah itu harus diubah.

Penulis adalah Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

Last modified: 18/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Jubileum Gerakan Ekumene Asia Berbalik Arah, Perlukah?

Josef Purnama Widyatmadja

Jubileum bukan sekadar seremoni untuk menepuk dada dan unjuk prestasi tetapi panggilan untuk meluruskan jati diri dantekad mewujudkan visi.

Awal Maret 2007 Christian Conference of Asia atau CCA dulu bernama East Asia Christian Confrence of Asia (EACC) akan memperingati usia ke lima puluh di Parapat Sumatra Utara. Mengapa di Parapat? Karena di Parapat lah bayi yang bernama EACC dilahirkan. Lima puluh tahun lalu dengan semangat “hidup bersama untuk bersaksi di Asia”.

Gereja di Asia berkehendak agar Asia tidak dijadikan menjadi medan atau objek pekerjaan korporasi missi dari luar. Di saat Perang Dingin dan suburnya semangat nasionalisme Asia-Afrika yang dikukuhkan dalam konperensi Bandung 1955, maka gereja di Asia perlu memperbarui cara bersaksi dan kehadirannnya di tengah perjuangan dan harapan rakyat Asia. World Council of Churhces/ WCC yang bermarkas di Jenewa dan lembaga misi di Barat kurang mendukung prakarsa gerakan gereja di Asia untuk membentuk wadah regional yang mandiri.

Dengan semangat gotong royong gereja di Sumut menjadi tuan rumah bagi kelahiran EACC pada tahun 1957. Presiden Soekarno memberikan sambutannya walaupun situasi politik dan keamanan Indonesia pada waktu itu kurang kondusif. Hadirin dari luar negeri terkesan dengan pidato Bung Karno yang memperkenalkan “Pancasila dan gotong-royong” sebagai alternatif di tengah Perang Dingin.

Seluruh rakyat Indonesia patut bangga bahwa rakyat Sumut bisa menjadi tuan rumah lahirnya gerakan ekumene di Asia. Kalau Bandung adalah tempat lahir gerakan kemerdekaan Asia dan Afrika, maka Parapat merupakan palungan gerakan hidup bersama gereja atau gerakan ekumene di Asia.

Kini tahun 2007 sekali lagi rakyat Sumut dengan semangat gotong-royong dan kemandiriannya menjadi tuan rumah peringatan lima puluh tahun CCA. Tak kurang 150 tamu dari luar negeri akan hadir dari tanggal 3 – 8 Maret 2007. Pada tanggal 7 Maret di Medan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan akan memberikan sambutan di hadapan 70.000 hadirin dalam peringatan ulang tahun tersebut.

Kontemplasi

Selama lima puluh tahun CCA mengalami banyak suka dan duka. CCA maupun anggotanya telah memberikan sumbangan yang tidak sedikit dalam persoalan yang dihadapi rakyat Asia baik dalam soal menghadapi bencana alam, penegakan HAM, hubungan antariman, kemajuan demokrasi (misalnya di Korea dan Filipina), gerakan perdamaian (selama perang Vietnam), gerakan hak petani dan buruh, dan sebagainya.

Berdirinya Asia Migrant Center dan Asia Human Right Resource Center di Hong Kong tak lepas dari prakasa CCA untuk memberikan advokasi kepada mereka yang diperlakukan tidak adil. Kepedulian urban rural mission bagian dari unit CCA yang mempedulikan nasib mereka yang tersisih dalam era “pembangunan” seperti yang terjadi di Kedungombo, Jawa Tengah pada waktu itu menyebabkan banyak rejim otoriter seperti di Indonesia, Korea Selatan, Singapura, Filipina, dan Taiwan mencap CCA sebagai agen komunis. Pada tahun 1987 pemerintah Singapura menutup kantor CCA di Singapura.

Setelah lima puluh tahun perjalanan CCA yang lahir dari kontek Perang Dingin, kini telah menjadi organisasi usia setengah abad dalam kontek globalisasi dan Perang Teror. Organisasi CCA mulai menjadi tua dan berjalan tertatih-tatih dalam merespon tantangan zaman. Kesibukan menyambut perayaan lima puluh tahun dengan segala keramahan dan perhelatannya di Parapat, CCA bersama anggotanya tak boleh lupa untuk melakukan kontemplasi diri.

Apa yang saat ini memprihatinkan dalam tubuh gerakan ekumene? Apa yang sudah dicapai dan apa yang menyimpang dari semangat pendirian gerakan ekumene? Jubileum bukan sekadar perayaan untuk menepuk dada dan unjuk prestasi tetapi panggilan untuk meluruskan jati diri dan tekad mewujudkan visi. Untuk itulah di Sukamakmur, Sumut, akan berlangsung konperensi “Rerouting Mission and Ecumenism in Asia”, 1-2 Maret 2007.

Perjalanan lima puluh tahun suatu organisasi tidak bebas dengan kelemahan dan kekurangan. Tantangan terbesar yang dihadapi suatu organisasi bukan musuh dari luar tapi dari dirinya sendiri. Tantangan dari luar mudah diatasi dengan spiritualitas bertahan (seperti rumput yang rentan).

Usia organisasi yang makin tua biasanya menyebabkan tatanan organisasi kehilangan pemikiran dan tindakan yang jernih dan kreatif dalam menjawab persoalan. Organisasi yang makin tua cenderung mengabaikan vision dan mission dan mulai sibuk dengan fashion demi menghidupkan mesin organisasi dan untuk memenuhi selera dan tuntutan pemberi dana.

Biasanya tidak ada bantuan dana dari donor tanpa sengat (sting) dan tali (string). Ketertarikan pada dana pembangunan menyebabkan banyak gerakan terjebak menjadi “sub-contractor ” dari pemilik mega dana dan gerakan mengalami proses NGO-nization.

“Rerouting Mission”

Setelah lima puluh tahun CCA masih berjuang untuk mencapai visi menjadi gereja yang benar-benar truly Asia baik dalam substansi, kinerja maupun citranya. Perubahan nama EACC menjadi CCA belum mengubah makna dan peran CCA di seluruh Asia karena gereja di Asia Tengah dan Asia Barat maupun gereja di Tiongkok belum berkiprah dan bersaksi bersama CCA di Asia.

Orang Majus salah jalan ketika mencari bayi Yesus. Mereka bertandang ke Istana Herodes bukannya di palungan di mana Bintang Timur bersinar di atasnya.

Dalam mimpi malaikat Allah datang pada orang Majus agar tidak kembali pada Herodes, tetapi mereka harus mencari jalan lain (rerouting) untuk melindungi bayi dari ancaman Herodes kaki tangan EmperiumRomawi.

Rerouting mission and ecumenism sekali lagi diperlukan oleh gereja dan gerakan ekumene di Asia supaya gereja di Asia tidak dianggap taat pada raja Herodes dan Empire abad dua puluh satu di mana dana itu berada.

Dalam bidang dana, gereja di Asia sebenarnya mampu memberikan mas, mur dan kemenyan pada bayi Yesus, dan tidak memerlukan bantuan dari raja Herodes yang menjanjikan untuk menyembah bayi Yesus.

Persoalan gerakan ekumene bukannya tidak mampu tapi tidak mau seperti apa yang terjadi dengan orang lumpuh yang keenakan berbaring minta sedekah di depan pintu Elok di bait Allah (Kisah 3).

Ada tiga keharusan yang perlu dilakukan oleh gereja dan gerakan ekumene untuk mencari jalan lain/rerouting mission dan eceumenism di Asia. Pertama,metanoia/ pertobatan” atau berbalik arah. Dari pelaku untuk menjalankan misi Herodes yaitu menemukan keberadaan bayi itu, menjadi pelaku misi Allah untuk menyelamatkan bayi yang miskin itu. Kedua, kenosis” atau pengosongan dan penyangkalan diri dengan cara tidak menganggap orang lain yang berbeda lebih rendah dari dirinya.

Ketiga, yaitu “agape/cinta kasih” yang di semangati “koinonia/ solidaritas” di tengah penderitaan dan harapan rakyat Asia. Tak ada kata terlambat untuk memulai arah baru misi dan gerakan ekumene di Asia di Parapat, kalau mau.

Penulis adalah Sekertaris Eksekutif “Faith Mission and Unity” – CCA

Last modified: 19/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Menjadikan Politik Sebagai Panggilan

Oleh Victor Silaen

Citra buruk para politisi Indonesia akhir-akhir ini semakin kerap dipersoalkan, baik secara lisan di berbagai forum diskusi maupun dalam tulisan di berbagai media massa. “Politisi Indonesia saat ini sedang terjun bebas menuju titik nol,” demikian dikatakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif dalam kolokium bertema “Moralitas Politik Indonesia: Wajah Politisi Jelang 2009″ yang diselenggarakan oleh Keluarga Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, 14 Februari lalu. “Politisi Buruk Muka”, demikian artikel Teguh Imawan di harian ini edisi 19 Februari lalu.

Sesungguhnya wajar saja jika banyak orang memberi penilaian buruk terhadap para politisi Indonesia dewasa ini. Sebab, hampir semua politisi memang mengecewakan kinerjanya. Ada yang hobinya jalan-jalan ke luar negeri dengan dalih studi banding, padahal hasilnya nyaris tidak ada dan tidak pula pernah diumumkan kepada publik. Belum lagi kalau politisi yang studi banding ke luar negeri itu pakai bawa-bawa orang lain (entah keluarganya, asistennya, dan entah siapa lagi). Tidak pernahkah mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sudah menghabiskan uang negara (yang notabene berasal dari uang rakyat) secara tidak produktif?

Ada lagi yang hobinya main-cinta, bukan dengan pasangan sahnya. Sehingga, tidak mengherankan jika muncul rumours bahwa di Senayan sana selalu ada makelar-cinta yang siap-sedia memasok kalau ada politisi yang memberi order. Memang, sangat sulit membuktikan kebenaran rumours ini. Tapi, bukankah tak ada asap kalau tak ada api? Kalau tak ada fakta, masakan muncul berita?

Ada satu hal lagi yang juga menjadi kegemaran para politisi itu, yakni: mencari uang sebanyak-banyaknya bagi diri sendiri. Caranya, antara lain, dengan mengusulkan (dan memperjuangkannya mati- matian) kenaikan gaji dan tunjangan ini-itu. Apakah ini sembarang tuduh? Rasanya tidak, karena buktinya ada. Yakni, 14 Februari lalu, ketika sekitar 1.000 anggota DPRD seluruh Indonesia hadir di Jakarta. Mereka menggelar Rapimnas di sebuah hotel bintang lima. Tujuannya bulat: menolak revisi PP 37/2006.

Untuk diingat, PP 37/2006 ini memberi tambahan penghasilan kepada anggota dan pimpinan DPRD berlipat ganda. Tambahan penghasilan yang menonjol adalah yang disebut sebagai tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional untuk pembinaan konstituen. Dua mata anggaran ini dibayar mundur dengan sistem rapel untuk satu tahun.

Setelah protes keras dan luas yang diajukan oleh berbagai kalangan, pemerintah kemudian merevisi PP 37/2006. Celakanya, beberapa daerah sudah telanjur membayar uang rapel kepada anggota DPRD. Padahal, salah satu poin yang dinyatakan amat tegas dalam revisi adalah membatalkan uang rapel tersebut. Dan kepada anggota yang telah menerimanya, diharuskan untuk mengembalikannya.

Yang menarik, selain menggelar Rapimnas, para anggota DPRD yang tergabung dalam Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) dan Adeksi (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) itu juga melakukan demonstrasi di Gedung DPR di Senayan. Luar biasa bukan? Sebab, biasanya yang berdemo itu rakyat biasa, tapi kali ini justru wakil rakyat yang terhormat. Isunya apa? Tak lain dan tak bukan, agar uang yang sudah mereka terima itu tidak jadi dikembalikan (bahkan kalau bisa mereka tentu berharap agar revisi PP 37/2006 yang bakal memberi tambahan penghasilan kepada anggota dan pimpinan DPRD itu tidak jadi diberlakukan).

Aksi Memalukan

Apa yang patut kita komentari dari aksi demo para anggota DPRD itu? Rasanya tidak ada kata lain selain “memalukan”. Sebab, seharusnya mereka sadar bahwa revisi PP tersebut dilakukan pemerintah setelah munculnya protes keras dan luas dari berbagai kalangan masyarakat. Pemerintah memang telah melakukan kesalahan besar dengan mengeluarkan kebijakan itu. Sebab, di saat negara kekurangan dana dan rakyat kesusahan, pemerintah malah berniat menggelembungkan pundi-pundi anggota DPRD secara membabi-buta. Kendati begitu, toh akhirnya pemerintah mau juga mendengar aspirasi rakyat. Sementara anggota DPRD yang datang beramai-ramai ke Senayan dan menggelar demonstrasi itu, mereka berjuang untuk aspirasi siapa?

Tidakkah para wakil rakyat yang terhormat itu terbuka mata-hatinya bahwa banyak rakyat yang untuk makan sehari-hari saja susah, sehingga terpaksa makan nasi aking atau tiwul? Tidakkah para wakil rakyat yang terhormat itu tersentuh hati-nuraninya bahwa bencana alam yang bertubi-tubi, wabah penyakit yang mematikan, dan terakhir banjir besar yang menghancurkan harta-benda telah membuat semakin banyak saja rakyat yang menderita hidupnya? Lalu, mengapa mereka justru menuntut kenaikan pendapatan bagi diri sendiri? Dapatkah mereka disebut wakil rakyat yang sejati, kalau begitu? Jelas tidak. Sebab, jika memang mereka sejati sebagai wakil rakyat, seharusnya mereka justru tergerak untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk menolong rakyat yang sedang kesusahan.

Agaknya memang langka wakil rakyat sejati seperti itu dewasa ini. Apa sebabnya? Menurut Syafii Maarif, karena politik masih dipandang sebagai sumber mata pencaharian, bukan pengabdian. Menjadi politisi bukan lagi sebagai panggilan hidup, melainkan sebagai sumber nafkah setelah gagal melamar pekerjaan di tempat lain. Hanya bermodalkan pintar bicara dan memengaruhi orang, banyak tenaga muda menjadi politisi dan anggota DPRD. Karena itulah, lembaga politik dan pusat-pusat kekuasaan sebagian besar dihuni oleh politisi tanpa idealisme.

Inilah hal penting yang patut menjadi keprihatinan kita bersama. Di kala pekerjaan berpolitik dan profesi politisi telah dijadikan sumber nafkah dan bukan sebagai panggilan untuk memperjuangkan idealisme demi meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menegakkan kebenaran dan mewujudkan keadilan, negara dan bangsa ini sesungguhnya sedang berjalan menuju kehancuran. Jadi, apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki semua ini?

Pertama, saya mengusulkan agar kepada para politisi itu (bahkan kepada para pejabat negara di lembaga-lembaga lainnya) diberikan ceramah-ceramah tentang etos kerja. Tidak usah repot-repot mencari narasumbernya ke luar negeri. Orang Indonesia sendiri banyak yang kompeten untuk melakukan tugas mulia itu. Salah satunya adalah rekan saya, “guru etos” Jansen Sinamo, yang selalu mengajarkan bahwa kerja adalah rahmat (sehingga harus bekerja tulus penuh syukur); kerja adalah amanah (sehingga harus bekerja benar penuh tanggung jawab); kerja adalah panggilan (sehingga harus bekerja tuntas penuh panggilan); kerja adalah aktualisasi (sehingga harus bekerja keras penuh semangat); kerja adalah ibadah (sehingga harus bekerja serius penuh kecintaan); kerja adalah seni (sehingga harus bekerja kreatif penuh sukacita); kerja adalah kehormatan (sehingga harus bekerja tekun penuh keunggulan); kerja adalah pelayanan (sehingga harus bekerja sempurna penuh kerendahan hati).

Kedua, ke depan perlu diadakan semacam acara uji-publik untuk para calon anggota DPR dan DPRD. Kalau acara serupa selalu diadakan untuk para calon anggota komisi negara, mengapa tidak untuk para anggota lembaga legislatif itu? Ketiga, perlu dibuat sebuah undang-undang khusus yang mengatur agar: 1) masa jabatan para anggota lembaga legislatif itu dibatasi hanya boleh dua kali berturut-turut; 2) mereka yang sedang menjalani masa jabatan sebagai anggota lembaga legislatif tidak boleh mencari atau menerima jabatan di lembaga negara lainnya). Poin pertama, tujuannya agar sama dengan presiden (yang masa jabatannya dibatasi hanya boleh dua kali berturut-turut). Poin kedua, tujuannya untuk mencegah adanya orang-orang yang haus kekuasaan dan petualang politik, yang ketika sedang menjadi anggota DPR/DPRD tapi masih mengincar jabatan lain.

Penulis adalah Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol

Last modified: 20/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

OP dan Impotensi Negara

Oleh Triyono Lukmantoro

Logistik tidak sebatas bermakna sebagai pengadaan barang. Logistik pada prinsipnya merupakan seni dan pengetahuan untuk mengatur dan mengendalikan barang dan jasa dari sumber produksi ke dalam arena pasar. Tegasnya, logistik seharusnya memiliki landasan filosofis yang tegas. Jadi, jika Perum Bulog mengalami kedodoran dalam menyeimbangkan harga beras yang mengalami kenaikan, persoalannya bukan sekadar pada tataran teknis melainkan filosofis.

Kenyataan ini dapat disimak ketika Bulog menjalankan operasi pasar (OP) justru masyarakat kecil tidak menikmati hasilnya. Para pedagang yang malah lebih lihai memanfaatkan harga beras murah Bulog. Tujuan para pedagang itu, tentu saja, menjual kembali beras berharga murah untuk meraup keuntungan yang berlimpah. Mengapa pedagang yang lebih diuntungkan ketimbang rakyat kebanyakan? Tidak lain akibat logika dan doktrin pasar terlanjur menguasai kesadaran penduduk. Negara yang diharapkan melakukan intervensi terbukti mengalami impotensi atau ketakberdayaan. Operasi pasar pun menjadi salah sasaran serta cenderung mengalami kegagalan.

Operasi pasar harus dilihat sebagai wujud konkret dari hasil pertarungan antara lembaga kekuasaan negara dengan kekuatan pasar. Sementara itu, posisi masyarakat layaknya boneka tanpa daya yang diombang-ambingkan kedua institusi kekuasaan itu. Benarlah pernyataan kalangan filosof dan ilmuwan sosial yang menegaskan bahwa negara dan pasar merupakan dua kekuatan besar yang menentukan hidup atau matinya masyarakat.

Jurgen Habermas menyatakan kondisi itu dengan menunjuk masyarakat sebagai entitas sosial yang bermukim di wilayah dunia kehidupan (life-world). Dalam domain dunia kehidupan ini terjadilah interaksi yang bersifat spontan serta saling mengisi, sehingga membentuk relasi yang berkarakter intersubyektif (relasi yang setara antara subyek sosial yang satu dengan subyek sosial yang lain). Tetapi, ketika negara dan pasar melakukan intervensi, bahkan menjalankan penjajahan, yang terjadi kemudian adalah perubahan radikal.

Campur tangan negara terhadap dunia-kehidupan menghasilkan penciptaan administrasi yang bersifat kaku. Pihak yang menjalankan program ini adalah aparat birokrasi yang secara sekilas hanya mencatat, namun sebenarnya lebih berkekuatan untuk menjalankan pengawasan.

Sedangkan lembaga pasar melakukan tindakan intervensionis bukan melalui mekanisme administratif. Pasar tidak pernah memiliki kepentingan untuk mengatur masyarakat dalam bentuk pendisiplinan yang ketat sehingga masyarakat menjalankan kepatuhan secara terpaksa. Pasar hanya bergerak dengan mekanisme yang cukup sederhana untuk memutar modal (uang), yaitu melalui aktivitas menjual-membeli yang disokong oleh aktivitas pendukungnya dalam bentuk penawaran-permintaan.

Moralitas Masyarakat

Memang, pasar bekerja sedemikian sederhana. Hanya saja yang diserang pasar adalah moralitas masyarakat itu sendiri yang pada titik puncaknya membentuk kebiasaan-kebiasaan yang bercorak normatif. Bahkan lebih dari itu, karena pasar bekerja layaknya hukum-hukum alam, maka pasar pada akhirnya dapat menundukkan kekuasaan negara dan kehidupan sosial. Pasar pun menjadi dogma yang tidak dapat dikalahkan. Ketika negara dikalahkan pasar, apa yang terjadi selanjutnya? Negara memberikan kepatuhan yang berlebihan terhadap kekuasaan pasar.

Negara, yang dapat dipahami sebagai lembaga kekuasaan yang mempunyai monopoli untuk melakukan kekerasan dan meminta kepatuhan penduduknya, akhirnya tidak lebih bekerja sebagai bawahan pasar. Kekuatan negara untuk melindungi rakyat yang paling miskin pun mudah dihempaskan. Kemampuan negara untuk melakukan penyeimbangan terhadap kekuatan pasar, misalnya saja dalam bentuk pemberian subsidi atau operasi pasar, akhirnya dengan mudah dijungkalkan.

Apabila negara masih sudi untuk memberikan proteksi kepada rakyat, maka seharusnya negara mengimbangi kekuatan pasar serta melakukan berbagai kebijakan yang populer (pro-rakyat). Tetapi, kalau kalangan pejabat negara serta kalangan staf ahlinya hanya berpikir bahwa pasar berskala global (sebagai nama dan mantra paling halus dari ideologi neoliberalisme) tidak dapat dibendung kekuatannya, maka yang terjadi adalah negara dengan sengaja mengorbankan rakyatnya sendiri.

Pemberlakuan operasi pasar justru menghasilkan pemiskinan yang bertubi-tubi. Negara yang seakan-akan peduli nasib rakyatnya sebenarnya sedang melakukan perjudian untuk membiarkan rakyat diterjang gelombang ideologi neoliberalisme.

Padahal, siapakah yang dimenangkan neoliberalisme? Kita dapat merujuk pada gagasan Anthony Giddens (dalam Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial, 2000: 13-17) yang menyatakan bahwa tesis utama neoliberalisme adalah kekuasaan negara sengaja diminiminalisasikan. Ini dengan maksud agar masyarakat dapat berkembang sendiri untuk menjalankan mekanisme solidaritas sosial. Apabila dalam kehidupan masyarakat ditemukan ketidaksetaraan justru dianggap picik dan tidak rasional, bahkan lebih dari itu dianggap bertentangan dengan gagasan egaliterianisme. Puncaknya, neoliberalisme menempatkan negara kesejahteraan adalah destruktif karena dipandang sebagai kekuasaan yang menjadi sumber segala kejahatan.

Penganut neoliberalisme berpikir ortodoks dengan memberikan penegasan bahwa individualisme yang bercorak otoriter merupakan penyelesaian segala masalah. Persoalan yang luput dari penganut garis-keras neoliberalisme adalah sumberdaya finansial atau modal ekonomis dari setiap individu dan kelompok dalam masyarakat tidak berimbang.

Negara dibutuhkan kehadiran dan peranannya untuk melakukan dukungan terhadap pihak yang lemah serta secara sistematis dimiskinkan. Sebab, jika hal itu tidak dilakukan negara, yang muncul adalah individu-individu menjadi makhluk ekonomi (homo economicus) yang memposisikan manusia lain layaknya serigala yang saling menerkam (homo homini lupus).

Melalui argumentasi semacam itu pun, penganut neoliberalisme mudah bersilat lidah dengan menyodorkan dalil yang dikemukakan Adam Smith mengenai “tangan- tangan tak kelihatan”. Yaitu, individu-individu mengejar tujuan-tujuan yang pada hakikatnya terarah pada diri sendiri, namun sebagai akibatnya, banyak tujuan lainnya dicapai: keinginan-keinginan orang-orang lain terpuaskan, efisiensi produktif meningkat, apa yang merupakan barang-barang mewah menjadi barang-barang konsumsi sehari-hari, dan seterusnya. Benar bahwa dalam persoalan ini pasar sangat mengutamakan efisiensi produktif. Namun, naik-turunnya penawaran dan permintaan akan menguntungkan yang beruntung, dan menghukum yang sial (lihat Ross Poole, Moralitas dan Modernitas: Di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme, 1993: 5-6).

Sudikah para pemain pasar menolong mayoritas masyarakat kecil yang berkedudukan sebagai pihak “terhukum yang sial”? Jawabannya: Tidak! Sebab, pasar beroperasi layaknya hukum Darwinisme Sosial yang memiliki dua doktrin pokok, yakni perjuangan untuk hidup (struggle for life) serta yang paling kuat sajalah yang layak melangsungkan kehidupan (survival of the fittest). Bagaimana dengan lembaga negara? Setali tiga uang alias sama saja! Negara yang sudah ditundukkan oleh kekuatan pasar hanya bisa menegaskan bahwa kekuatan pasar (apalagi yang berskala internasional atau global) sulit dijinakkan hegemoninya.

Operasi pasar pada akhirnya tidak lebih sebagai perangkat bagi negara untuk “mengurangi beban-beban dosa”. Sebab, pada realitasnya, petani masih saja merana dan rakyat kecil terus sengsara.

Penulis adalah pengajar filsafat pada FISIP Universitas Diponegoro Semarang

Last modified: 21/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Banjir dan Derita Anak Didik

Oleh Mohammad Yasin Kara

Setiap terjadi banjir, apalagi dalam skala besar seperti saat ini, yang paling menderita dan dirugikan adalah orang-orang miskin, kaum perempuan, anak-anak dan dunia pendidikan.

Dalam banjir di Jakarta dan sekitarnya, sedikitnya ada 1.499 gedung sekolah yang terendam banjir atau sekolah tersebut digunakan untuk menampung para pengungsi korban banjir itu.

Menurut data dinas Provinsi DKI, dari 2.158 gedung sekolah dasar (SD), sebanyak 1.295 gedung (sekitar 60 persen) yang terendam banjir, ada 174 gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 30 Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara di Tangerang disinyalir ada 69 sekolah yang terendam dan sekitar 14 ribu siswa diliburkan.

Tentu saja akibat banjir itu banyak juga aspek lainnya yang turut menderita. Akan tetapi orang-orang miskin seperti kuli bangunan, para petani yang sawahnya teremdam air, para petambak ikan dan seterusnya adalah komunitas sosial yang tidak berdaya akibat banjir itu.

Demikian pula halnya dengan kaum perempuan dan anak-anak yang secara psikis dan psikologis terdapat perbedaan signifikan dengan kaum laki-laki dan orang dewasa, maka dengan banjir ini tentu mereka akan sangat menderita.

Kalangan anak-anak menjadi kian menderita karena gedung sekolah mereka terendam air. Mereka tidak lagi bisa belajar dan seterusnya. Masalah pendidikan ini layak kita apresiasi terkait dengan masa depan peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini.

Meminjam penjelasan Peter Drucker dalam Managing the Next Society (2001), bahwa masa depan merupakan masyarakat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan menjadi kunci pembangunan sumber daya dan tenaga kerja akan didominasi oleh pekerja pengetahuan.

Mengubah Dunia

Atau, dalam penjelasan WH. Auden (1989:10) yang mengatakan, The true man of action in our time, those who transform the world, are not the politicans and statesmen, but the scientist. Manusia yang benar-benar bisa mengubah dunia dalam era kehidupan kita saat ini adalah para ilmuwan, bukan politikus atau negarawan.

Berpijak pada kerangka pemikiran ini, pertanyaan yang layak dikedepankan adalah mengapa banjir yang kini sudah kian dahsyat terus terjadi di negeri ini? Fenomena banjir yang merusak gedung-gedung pendidikan dalam skala relatif besar ini merupakan bukti bahwa pemerintah selama ini tidak menjadikan dunia pendidikan sebagai masalah penting.

Akibatnya, desain kebijakan publik dan politik terkait dengan hancurnya ekologi (lingkungan hidup) yang menyebabkan terjadinya banjir hanya ditentukan oleh para politisi dan atau pejabat negara di kekuasaan birokrasi yang tidak memiliki kompetensi ilmu pengetahuan.

Kalau mengacu pada pemikiran WH. Auden, semestinya kaum ilmuwan (scientist) selalu dilibatkan pada setiap proses pengambilan kebijakan publik dan politik sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Jika demikian dapat menjadi kesadaran kognitif di kalangan pejabat negara dan para ilmuwan selalu dilibatkan secara intens pada setiap proses pengambilan kebijakan publik dan politik itu, saya yakin banjir tidak akan terjadi separah saat ini.

Ada korelasi paralel antara kerangka pemikiran yang cenderung menempatkan dunia pendidikan hanya bersifat komplementer dengan paradigma pembangunan tata ruang kota sehingga ketika musim penghujan datang, gedung-gedung sekolah kebanjiran tanpa ada yang mampu untuk membendung. Memang, kesalahan paradigmatik pembangunan tata ruang kota bukan hanya mengakibatkan banjir/rusaknya gedung-gedung sekolah.

Barangkali inilah peringatan dari Tuhan, terutama mereka yang berada di teras pengambilan kebijakan publik dan politik di pemerintahan yang cenderung tidak menempatkan dunia pendidikan sebagai pembangunan bangsa yang utama.

Sekali lagi, barangkali banjir ini adalah peringatan dari Yang Maha Kuasa agar kita belajar untuk menghargai dunia pendidikan dan para ilmuwan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Haruslah diakui, penyebab banjir di Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya lebih disebabkan oleh kebijakan pembangunan tata ruang kota yang tidak memiliki kerangka pemikiran yang baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek terburuk, yang mungkin terjadi di masa depan, seperti banjir yang kini mengepung kota ini.

Memang, secara geologis (ilmu bumi) Kota Jakarta sangatlah memungkinkan menjadi langganan banjir karena posisinya lebih rendah dari permukaan laut. Namun demikian, desain pembangunan tata ruang kota telah memperburuk situasi.

Bahkan, desain pembangunan tata ruang kota ini bisa menjadi faktor diterminan terjadinya banjir yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur lainnya selama ini.

Kebijakan Politik

Berbicara soal desain pembangunan tata ruang kota, tidak terlepas dengan masalah kebijakan politik yang melahirkan kebijakan tata ruang kota itu. Oleh karenanya, kalau ditarik satu garis/titik fokus maka secara substansial banjir itu terjadi karena kesalahan fundamental kebijakan politik pembangunan.

Pertama, desain tata ruang kota sangat tidak kondusif bagi kota Jakarta yang bebas banjir. Cobalah kita bayangkan, kali yang dahulu lebarnya enam belas meter kini diuruk sehingga hanya tersisa empat meter. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya patut dipersalahkan? Sumber kesalahan semua ini adalah kebijakan politik pemerintah yang memberi ijin terhadap mereka yang melakukan pengurukan kali.

Oleh karena itu, untuk mengurungi banjir yang kian parah di masa depan, pemerintah harus segera memperbaiki sistem dan mekanisme kebijakan pembangunan tata ruang kota. Dan yang terpenting, pemerintah mestinya melibatkan para ilmuwan yang memiliki kemampuan desain tata ruang kota, termasuk ahli ekologi.

Kedua, agar banjir bisa diminimalisasi di masa depan, pemerintah sebaiknya segera melakukan kajian terhadap desain pembangunan tata ruang kota itu.

Termasuk rumah-rumah penduduk mestinya memiliki dan atau mengikuti design tata ruang kota yang memungkinkan terminimalisasinya banjir yang membahayakan. Dalam konteks ini, pemerintah sebaiknya melakukan kontrol terhadap penerbitan ijin mendirikan bangunan (IMB).

Bangunan yang didirikan masyarakat haruslah sesuai dengan tata ruang pembangunan kota. Saya yakin, tata ruang pembangunan kota merupakan faktor yang signifikan bagi terjadinya banjir selama ini tanpa mengabaikan aspek-aspek lain yang akan penulis uraikan selanjutnya.

Ketiga, faktor yang turut menyebabkan banjir itu adalah kecenderungan perilaku koruptif di kalangan para pejabat negara di lingkungan perairan yang memiliki kewenangan memberi kebijakan ijin mendirikan bangunan (IMB) kepada masyarakat di atas tanah/sawah yang sebenarnya merupakan daerah resapan air.

Akibatnya, air hujan tidak lagi bisa tertampung dan banjir menjadi tidak terhindarkan. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah segera menertibkan penggunaan tanah negara, apalagi di atas rawa-rawa yang merupakan daerah serapan air agar permalahan tidak menjadi kian rumit dan kompleks di kemudian hari.

Keempat, secara umum, negara mesti segera mengatur secara ketat terhadap penggunaan tanah untuk pembangunan. Jangan sampai daerah serapan air didirikan bangunan. Salah satu yang harus segera ditata adalah di daerah puncak.

Seperti telah menjadi pemandangan umum, hutan dan perbukitan yang dahulu sangat rindang di daerah puncak kini telah disulup menjadi vila yang menyebabkan air tidak terserap bumi. Akibatnya, ketika musim hujan, Kota Jakarta dan sekitarnya pun menjadi banjir dan anak-anak didik kembali menderita, termasuk masyarakat miskin dan kaum perempuan.

Penulis adalah Anggota Komisi X DPR RI Sekretaris Fraksi PAN

Last modified: 23/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Tatkala Sengsara Mendera

Weinata Sairin

Kehidupan yang kita jalani dalam beberapa tahun terakhir ini, adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan derita dan sengsara. Sedu sedan, air mata, ratap tangis, erang dan jerit mewarnai jalan-jalan kehidupan kita. Dan itu semua adalah kenyataan yang tak terbantahkan.

Sejak tsunami menerjang dan meluluh-latahkan sebagian wilayah Aceh dan Nias, derita yang mendera bangsa ini seakan tak pernah berhenti. Bencana alam, tanah longsor, angin puting beliung, kecelakaan alat transportasi umum: darat, laut, udara, wabah penyakit, semburan lumpur Lapindo, bencana banjir, kesemuanya hadir menerpa kehidupan dan mengalirkan duka dan luka. Derita dan sengsara mendera anak bangsa; realitas yang menyedihkan seperti itu datang beruntun, berangkai dan bertubi-tubi.

Derita dan sengsara berkaitan erat dengan kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan yang juga masih tetap menjadi bagian integral dari kehidupan kita sebagai bangsa. Sayangnya “suasana penderitaan” seperti yang dialami oleh sebagian besar anak bangsa bangsa tidak dirasakan oleh para elit kepemimpinan. Kasus PP 37 tahun 2006 tanggal 14 November yang telah memicu kontroversi di tengah masyarakat adalah bukti nyata bahwa pada tingkat pimpinan, suasana penderitaan yang dialami rakyat sama sekali tidak ditangkap dengan cerdas.

Peraturan Pemerintah tersebut yang mengatur berbagai macam tunjangan yang diterima oleh para anggota DPRD, diberlakukan mulai Januari 2006. Dengan ketentuan tersebut mereka akan menerima puluhan juta rupiah; sementara rakyat yang mereka wakili tetap hidup merana. Kita mengalami ketumpulan berpikir, kita menafikan penderitaan yang hadir di depan mata.

Banyak orang takmau tahu tentang penderitaan sesamanya, bahkan tragisnya ada juga mereka yang mengambil untung dari penderitaan orang lain.

Yesus dari Nazaret adalah sosok yang unik dan spesifik. Ia bukan saja concern terhadap penderitaan, Ia bahkan mendatangi penderitaan itu. Ia merangkulnya, dan menjalaninya dengan berani. Yesus menyatakan kepada murid-murid-Nya bahwa diri-Nya akan menanggung banyak penderitaan, bahkan akan dibunuh (Markus 8:31 dst).

Sejak awal Yesus mengungkapkan hal ini agar pengikut Yesus sadar bahwa jalan yang ditempuh Yesus dalam menyelamatkan manusia adalah jalan derita, jalan salib, bukan dengan power, kekerasan, dan arogansi.

Pilihan Satu-satunya

Petrus merasa bahwa pernyataan Yesus itu kontra-produktif bahkan bisa merusak image Yesus sebagai “hero” bagi banyak orang saat itu. Itulah sebabnya Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus: “Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu! Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau”! Yesus memberikan jawaban yang amat pedas terhadap pernyataan Petrus. Ia berkata: “Enyahlah Iblis. Engkau suatu batu sandungan bagi-Ku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang apa yang dipikirkan manusia” (Matius 16:22,23).

Perkataan tajam dari Yesus kepada Petrus yang menyamakan dengan Iblis, dan pernyataan bahwa orientasi berpikir Petrus bukan pada Allah, tetapi kepada manusia, membuktikan bahwa bagi Yesus penderitaan adalah pilihan satu- satunya.

Tak bisa seorangpun mengganggu gugat pilihan itu. Ia menjalankan dengan setia, dan bertanggung jawab skenario yang telah disusun oleh Bapa, sebab itu ketika Petrus menginterupsi dan berupaya merevisi skenario itu Yesus mengecam dengan kata-kata yang tajam.

Penderitaan bagi Yesus tidak boleh hanya menjadi bagian dari sejarah kehidupan Yesus, tetapi mesti integral dengan kehidupan setiap orang yang menjadi pengikut Dia. Yesus dengan tegas, menyatakan bahwa setiap orang yang mau menjadi murid-Nya harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia (Matius 16:24).

Dalam kehidupan gereja-gereja, penderitaan Yesus memiliki makna yang amat mendalam, bukan saja karena ada banyak penderitaan yang dialami oleh gereja dan umat Kristen, tetapi juga karena gagasan tentang Yesus yang menderita itu dicemooh dan ditolak dalam masyarakat luas.

Ada sinisme dunia terhadap penderitaan yang dijalani oleh Yesus, sejak dulu hingga di zaman modern.

Banyak orang memang sulit memahami bagaimana seorang Yesus yang menyatakan diri sebagai Anak Allah, Juru selamat Dunia harus mengalami penderitaan seperti itu.

Berangkat dari kesulitan itu sejak dulu telah ada upaya untuk menolak l penderitaan Yesus. Ajaran gnostik misalnya amat menekankan keilahian Yesus sehingga kelahiran, penderitaan dan kematian Yesus dianggap semu dan maya.

Logika dan kerangka berpikir mereka tak bisa menerima bahwa Yesus mengalami proses kehidupan sebagaimana layaknya manusia, apalagi mesti menderita, dan mati dengan cara hina seperti itu.

Gereja-gereja melalui Pengakuan Iman Rasuli menegaskan bahwa Yesus benar-benar manusia: Ia lahir dan menderita dalam suatu kurun waktu tertentu, di era pemerintahan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus adalah pejabat negara yang ditempatkan Pemerintah Romawi sebagai Gubernur atas Yudea, Samaria dan Idumee (th 26-36).

Pilatus dapat dikatagorikan sebagai birokrat busuk karena menggunakan kekuasaan secara tidak bermoral. Josefus dan Asebius, sebagai ahli sejarah mencatat tindakan Pilatus yang memakai uang perbendaharaan Bait Suci untuk membangun saluran air ke Yerusalem dari sumber air yang berjarak 40 km. Tentara Pilatus membunuh orang-rang Yahudi yang berdemonstrasi menentang proyek itu.

Sejumlah orang Samaria juga telah dibunuh Pilatus di gunung Gerizim. Seorang penulis menggambarkan Pilatus dengan sejumlah karakter yang amat negatif: ia bertabiat kasar dan keras kepala, pendendam keji dan penyuap. Sosok Pontius Pilatus inilah yang dimaksudkan dalam pengakuan Iman Rasuli. Dengan demikian, jelaslah bahwa penderitaan Yesus bukan fiktif, semu, dongeng atau mitos. Penderitaan itu benar-benar terjadi di tengah- tengah realitas sejarah.

Gereja-gereja sejak tanggal 18 Februari hingga tanggal 1 April 2007 ini selama tujuh minggu memasuki minggu-minggu sengsara untuk mendalami, menghayati-ulang penderitaan Yesus.

Hal mendasar yang mesti menjadi perhatian gereja pada minggu-minggu sengsara ini pertama-tama adalah kesadaran umat agar sedia menjalani jalan penderitaan demi solidaritas yang utuh terhadap pergumulan umat manusia.

Gereja tidak boleh menjadi komunitas yang eksklusif, yang tercabut dari akar sosiologisnya. Gereja mesti bersedia menapaki jalan penderitaan agar manusia mengalami keadilan, damai dan sejahtera seutuhnya. Tatkala derita dan sengsara mendera, kita harus meneladani Yesus yang telah lebih dulu bersedia menderita bagi manusia.

Penulis adalah wakil Sekum PGI

Last modified: 24/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Primordial dan Nasionalisme

Kata nasionalisme sering kali dipertentangkan dengan golongan primordial, khususnya etnik dan agama. Dalam pembahasan berikut terlihat bahwa golongan primordial telah menyumbang bagi perkembangan nasionalisme. Elemen primordial seperti identitas, simbol, dan ritual, masih mempunyai fungsi-fungsi yang tidak dapat dipenuhi oleh nasionalisme, namun perlu dilihat juga di mana batas antara primordial dan nasionalisme.

Pernyataan mengenai nasionalisme Indonesia dikemukakan oleh Perhimpunan Indonesia dengan Manifesto Politik (Unity, Liberty, Equality) di Belanda pada 1925. Selanjutnya pada Sumpah Pemuda tahun 1928 para pemuda mendeklarasikan suatu bangsa, yakni bangsa Indonesia dalam negara kolonial Belanda. Format yang ada sebelumnya adalah negara kolonial Belanda dengan masyarakat “kasta” yang terdiri atas Belanda/Barat; Timur asing; dan pribumi yang terdiri atas berbagai etnik dan agama.

Pada Sumpah Pemuda tahun 1928 telah terjadi “revolusi” secara mental dan simbolik terhadap negara kolonial Belanda. Mereka menyatakan: “Kami Poetra dan Poetri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia.” Selain itu mereka juga mengaku untuk bertanah air dan berbahasa Indonesia. Pada saat itu tidak digunakan kata “kita” namun “kami” sebagai suatu pengelompokan dan dihadapkan pada “kamu” yakni kolonial Belanda. Selain itu, pengakuan bahwa wilayah Hindia Belanda merupakan tanah air Indonesia dapat berarti “pengusiran” terhadap Belanda.

Pada Proklamasi 1945, keberadaan bangsa Indonesia telah dilengkapi dengan negara Indonesia. Setelah itu diikrarkan Pancasila sebagai “Sumpah Bangsa Indonesia” di mana Nasionalisme atau Persatuan dilengkapi dengan Ketuhanan, Kemanusiaan, Kerakyatan, dan Keadilan.

Nasionalisme Inklusif

Namun nasionalisme pada Sumpah Pemuda tidak menghilangkan identitas primordial (etnik dan agama) walaupun pada tahun 1930 organisasi pemuda melebur menjadi Indonesia Muda. Pada saat itu berbagai organisasi keagamaan (NU dan Muhammadiyah) serta bahasa daerah masih tetap ada.

Dengan kata lain Sumpah Pemuda menambahkan identitas nasionalisme pada identitas etnik dan agama, bukan menghilangkannya. Singkatnya, terjadi proses dari Bhinneka (keragaman) menuju ke Bhinneka Tunggal Ika (Bangsa, Tanah Air, Bahasa). Hal itu bukan hanya penekanan Tunggal Ika tanpa melihat kebinekaan. Setelah kemerdekaan identitas dan emosi ke-kami-an tetap ada dan mencerminkan keragaman etnik dan agama dalam konteks ke-kita-an (bangsa Indonesia).

Pendapat bahwa etnik dan agama mengancam nasionalisme atau keindonesiaan tidaklah tepat. Terdapat beberapa contoh di mana nasionalisme didukung oleh keberadaan etnik dan agama sehingga menghasilkan sinergi.

Pertama, sejarah munculnya (embrio) nasionalisme Indonesia telah didukung oleh golongan primordial yang berprinsip Bersatu Kita Teguh dalam menghadapi musuh bersama (Belanda). Kedua, organisasi keagamaan yang besar seperti NU dan Muhammadiyah berperan dalam pembangunan bangsa dan integrasi sosial, dan sumber pemimpin berwawasan nasionalisme (muslim nasionalis).

Ketiga, elemen primordial seperti doa dan sumpah dalam acara kenegaraan serta identitas (nama) diri, ritual kelahiran, perkawinan, dan kematian maupun makanan, pakaian, serta kesenian masih tetap bertahan. Keempat, emosi primordial dapat membantu emosi nasionalisme dalam menghadapi globalisasi. Singkatnya, elemen primordial tersebut mengisi ruang kosong yang belum atau tidak mampu diisi oleh nasionalisme.

Namun, identitas primordial ini dapat berperan negatif jika mulai menunjukkan sifat diskriminatif dan tidak toleran. Dua hal yang penting adalah kesederajatan dan hak warga negara yang didukung oleh konstitusi dalam kebebasan beragama (Pasal 29 Ayat 2 dan Pasal 28E) dan partisipasi politik (Pasal 28D Ayat 3). Hendaknya berbagai peraturan yang lebih rendah seperti perda yang eksklusif atau diskriminatif segera direvisi oleh pihak- pihak yang telah membuatnya.

Selain itu publik dapat mengajukan judicial review ke MK (untuk UU) atau MA (untuk yang di bawah UU). Demikian pula para dosen dan mahasiswa -khususnya ilmu hukum- dapat “mengaudit” berbagai peraturan untuk menghindarkan anarki perundang-undangan, di mana setiap lembaga merasa berhak membuat peraturan tanpa menyelaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hendaknya masalah nasionalisme perlu ditegaskan dalam UUD karena sila ketiga ini (Persatuan Indonesia) relatif kurang terbahas dan jelas dibandingkan dengan sila-sila lainnya.

Demikian pula keharusan “pu- tra daerah” atau aksi kekerasan terhadap hak beragama hendaknya diselesaikan secara hukum, baik untuk pelaku maupun aparat negara yang gagal. Dalam hal ini nasionalisme yang didukung negara berfungsi melindungi warga negara (dan warga bangsa) dari tekanan primordial.

Clifford Geertz menyatakan (1973): “the nationalists would make the state, and the state would make the nation.” Dalam hal ini para pejabat negara (eksekutif dan legislatif) yang merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan bangsa.

Nasionalisme Transformatif

Secara sosiologis, kelompok primordial lebih berkaitan dengan struktur horizontal dan berkaitan dengan horizontal comradeship (Ben Anderson, 1983). Namun nasionalisme -seperti agama dan etnik- yang sering dilihat sebagai kelompok homogen, sebenarnya mempunyai pula dimensi vertikal yang dapat mengarah pada nasionalisme elitis, nasionalisme kelas menengah, atau nasionalisme populis.

Berdasarkan hal itu perlu dikembangkan kebijakan yang mendukung dimensi vertikal seperti kedaulatan rakyat dan keadilan sosial serta organisasi (misalnya pimpinan parpol) yang terbuka secara vertikal untuk “Indonesia Bagian Bawah” (70 persen dari penduduk Indonesia). Keadaan ini dapat menghasilkan nasionalisme inklusif yang multistrata dan mencakup bangsa Indonesia bagian atas, menengah, dan bawah. Integrasi vertikal itu dapat membantu mencegah konflik horizontal maupun regional yang dapat mengarah pada etnonasionalisme dan separatisme.

Demikian pula kontak dan kerja sama sosial perlu dilakukan oleh masyarakat di pusat dengan masyarakat di daerah (misalnya, program sister cities, atau sister schools). Hal itu menunjukkan bahwa masalah integrasi nasional dan nasionalisme bukan hanya menjadi tugas negara melainkan juga tugas masyarakat (people to people).

Sejarah Sumpah Pemuda menunjukkan keinginan mereka untuk bersatu walaupun pada saat itu belum ada negara Indonesia. Keadaan itu semakin mendesak jika kelompok masyarakat di daerah mengalami bencana alam dan bencana sosial (konflik) sehingga diperlukan aksi solidaritas kemanusiaan yang dapat meningkatkan perasaan sebagai satu bangsa. Dalam hal ini diperlukan wawasan, emosi, dan aksi kebangsaan yang transformatif -bukan statis dan beku- sehingga masyarakat Indonesia menjadi lebih maju dalam berketuhanan, berkemanusiaan, berkedaulatan dan berkeadilan.

Demikian pula inklusi dan transformasi ini perlu pula terlaksana dalam ritual kebangsaan terpenting yakni perayaan proklamasi. Selama ini upacara proklamasi di Istana Merdeka -sebagai teater utama kebangsaan- telah direduksi menjadi upacara kenegaraan bahkan kemiliteran dengan dominannya barisan militer/polisi.

Dalam hal ini perlu format baru dan menambahkan barisan peserta upacara dari berbagai perwakilan komponen bangsa (multikultur dan multistrata), seperti organisasi-organisasi: veteran, etnik, perempuan, guru, pemuda, keagamaan, kesenian, pengusaha, profesi, UKM, buruh, petani, dan parpol.

Dinamika nasionalisme menunjukkan bahwa proses pembangunan bangsa harus dinegosiasikan dan diredifinisi secara terus-menerus sehingga dibutuhkan nasionalisme yang inklusif, transformatif, dan populis. Dalam hal ini diperlukan dialog secara damai dan mufakat dalam menentukan sejauh mana identitas primordial (etnik, dan agama) serta kelompok vertikal (stratifikasi) dapat mewarnai nasionalisme.

Pengembangan kesenian dan bahasa daerah dan hari libur nasional bagi agama akan memperkaya kebinekaan. Inilah hakikat dari nasionalisme yang lebih matang. Nasionalisme yang matang itu akan mempermudah integrasi nasional antara pusat dan daerah.

Penulis adalah sosiolog FISIP-UI, Depok

Last modified: 26/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Titik Nadir Pelayaran Nasional

Oleh Totok Siswantara

Rentetan kecelakaan angkutan laut membuktikan bahwa langkah pemerintah dalam menangani persoalan transportasi laut masih belum efektif. Otoritas perhubungan terlihat mati langkah, lalu sibuk mencari kambing hitam. Hal itu bisa dilihat pasca tenggelamnya Kapal Senopati Nusantara dan terbakarnya kapal Levina I.

Sebab akibat terbakarnya Kapal Levina I seharusnya tidak dilihat secara parsial saja, yakni dari aspek keteledoran salah satu muatannya yang berisi bahan kimia. Karena aspek tersebut sebenarnya mengkait terhadap kebobrokan sistem yang lebih luas lagi.

Pelayaran nasional telah jatuh ke titik nadir, karena didera persoalan yang sangat kompleks dan sangat parah di semua lini. Kompleksitas persoalan itu secara garis besarnya adalah banyaknya pelanggaran regulasi, kondisi kapal yang tidak seaworthiness (laik laut), buruknya manajemen perusahaan pelayaran, rendahnya integritas dan kompetensi birokrat di pelabuhan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pelayaran.

Potret transportasi laut saat ini benar-benar buram. Di tengah kecelakaan angkutan laut yang terjadi silih berganti, implementasi UU Pelayaran juga mendapat resistensi yang cukup luas. Terpuruknya sistem transportasi laut juga diperparah oleh belum adanya pengadilan maritim yang kapabel dan berwibawa dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di laut.

Kasus kejahatan di laut selama ini ditangani oleh orang yang kurang mengerti persoalan teknis-nya. Sehingga putusan pengadilan umum terhadap kasus-kasus di laut tidak sepadan dengan nilai kejahatan yang telah diperbuat.

Ironisnya, di dalam menyelesaikan persoalan transportasi yang sering terjadi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla lebih cenderung menggunakan pendekatan teoretis dan kajian akademis serta jalan pintas untuk mencari kambing hitam. Setelah itu disusul dengan penjatuhan sanksi “sandiwara” berupa pencabutan izin operasional. Namun, masalah esensial yang menjadi penyebab seringnya terjadi kecelakaan justru tidak tersentuh.

Tuntutan publik untuk mendapatkan layanan angkutan laut yang murah dan aman hanya ditanggapi pemerintah dengan pembentukan badan ekstra pemerintahan seperti contohnya Timnas Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi lewat Keppres Nomor 3 Tahun 2007.

Pembentukan badan-badan ekstrapemerintahan, selain menunjukkan sifat eksesif, juga menyebabkan inefisiensi, duplikasi serta tumpang-tindih kelembagaan. Sifat eksesif itu telah membutakan diri dari kenyataan bahwa birokrasi pemerintahan sekarang ini sebetulnya sudah sangat gemuk namun miskin kompetensi dan kurang integritas.

Selain sudah ada dirjen perhubungan darat, laut, udara, dan kereta api, portofolio Departemen Perhubungan juga telah dilengkapi dengan berbagai lembaga fungsional seperti KNKT (Komisi Nasional Keselamatan Transportasi), DSKU (Dinas Sertifikasi dan Kelaikan Udara), litbang departemen, dan lain-lainnya. Yang mana semuanya memiliki sejumlah SDM dan program kerja.

Jadi, lebih efektif jika pemerintah terlebih dahulu memperbaiki kinerja portofolio departemen perhubungan. Bila perlu secepatnya membuat perubahan besar dengan merombak dan mengganti para pejabat struktural yang kinerja dan kompetensinya kurang bagus.

Masalah Operasi Muatan

Pelayanan angkutan laut bisa dikatakan baik apabila muatan yang diangkut tiba tepat waktu tanpa mengalami kerusakan atau hilang. Selain itu freight atau tarif uang tambang masih feasible. Selama ini kapal-kapal perusahaan pelayaran nasional masih belum mampu beroperasi secara efisien, karena ruwetnya birokrasi pelabuhan dan buruknya fasilitas untuk menerima atau membongkar muatan. Hitungan ekonomi menunjukkan bahwa operating movement cost (ongkos selama berlayar) maupun detention cost (ongkos di pelabuhan) masih timpang bila dibandingkan dengan negara lain.

Seperti diketahui bahwa kapal jenis RoRo (Roll-on, Roll-off) adalah kapal yang didesain untuk muat bongkar barang ke kapal di atas kendaraan roda. Kapal yang termasuk jenis RoRo antara lain kapal feri, kapal pengangkut mobil (car ferries), kapal general cargo yang beroperasi sebagai kapal RoRo.

Banyak tempat yang masih luang dalam kapal RoRo, namun hal itu sering menimbulkan persoalan mengenai prosedur pemadatan muatan di kapal.

Pemadatan muatan di kapal adalah kegiatan untuk menyusun muatan di ruangan muatan kapal sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat pemadatan yang baik (good stowage). Dalam arti muatan yang satu dengan yang lainnya tidak saling merusak atau berbenturan akibat pemadatan yang salah. Begitu pula jika ombak mengganas muatan tidak bergeser secara ekstrem sehingga mengganggu stabilitas kapal.

Selain itu pentingnya dunnage yaitu prosedur untuk melindungi muatan. Begitu juga mengenai pengangkutan muatan bahan berbahaya dalam kapal harus mengikuti ketentuan International Maritime Dangerous Goods (IMDG). Untuk muatan berbahaya dikelompokkan dalam berbagai class dengan treatment khusus, seperti pengemasan dan persyaratan penyimpanan (stowage requirement). Karena amburadulnya sistem kerja petugas pemeriksa pelabuhan maka prosedur operasi muatan dan dunnage selama ini sering diabaikan hingga membahayakan keselamatan pelayaran.

Sungguh ironis, untuk menutupi bobroknya sistem transportasi laut pagi-pagi buta pemerintah sudah mencari kambing hitam. Profesi yang paling mudah dijadikan kambing hitam adalah yang bertugas di garis depan, yakni nakhoda, ABK, dan syahbandar.

Itulah sebabnya aparat begitu cepatnya menetapkan nakhoda Kapal Levina I Andi Kurniawan sebagai tersangka utama. Begitu juga Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok, dijadikan “tumbal” kebobrokan sistem transportasi laut. Padahal kebobrokan itu sekarang ini sudah menyangkut integritas dan kompetensi di jajaran eselon satu ke atas. Tanggung jawab atas berbagai kecelakaan transportasi sudah semestinya berada di pundak eselon satu ke atas, termasuk Menteri Perhubungan.

Angkutan laut merupakan moda transportasi yang sarat dengan regulasi. Untuk itu Indonesia harus meratifikasi berbagai konvensi yang dikeluarkan oleh The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) serta berkewajiban mentaati berbagai regulasi.

Di United Nations ada badan khusus yang menangani bidang maritim, yakni International Maritime Organization (IMO), yang secara umum mengatur keamanan angkutan laut, pencegahan polusi serta persyaratan, pelatihan dan pendidikan awak kapal. Dengan adanya IMO tiap negara anggota (flag state) mempunyai tanggungjawab untuk melakukan berbagai konvensi internasional bagi kapal-kapal yang mengibarkan bendera negaranya.

Namun hingga saat ini kondisi kapal-kapal berbendera Indonesia masih banyak yang tidak mampu memenuhi ketentuan IMO, bahkan banyak terjadi pelanggaran regulasi secara terang-terangan.

Kebobrokan sistem transportasi laut antara lain disebabkan oleh seringnya terjadi manipulasi dan penyelewengan yang menyangkut pelaporan sistem manajemen keselamatan (safety management system). Padahal untuk menjaga keselamatan kapal dan lingkungan, diberlakukan sistem ISM Code untuk pengawasan kapal dan manajemen perusahaan secara periodik. Tujuan dari ISM Code adalah untuk memberikan standar internasional mengenai manajemen dan operasi kapal yang aman dan mencegah terjadinya pencemaran.

Petugas pemeriksa kepelabuhanan dalam hal itu administrator pelabuhan dan syahbandar masih berkinerja di bawah standar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan IMO Resolution A.787 (19). Yakni, implementasi port state control yang menghindarkan kapal dalam keadaan tidak aman.

Data statistik IMO telah menunjukkan bahwa 80 persen dari semua kecelakaan kapal di laut disebabkan oleh kesalahan manusia akibat buruknya sistem manajemen perusahaan pemilik kapal dan terpuruknya budaya kerja birokrat pelabuhan. Administrasi pelabuhan dan syahbandar belum memiliki budaya kerja yang baik. Kondisinya diperparah lagi dengan komplikasi Undang-undang Pelayaran Nasional serta tidak adanya visi yang tangguh dari pemerintah untuk membenahi pelayaran nasional.

Sialnya lagi, berbagai instansi yang berurusan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan menjelma menjadi tempat yang sarat dengan manipulasi dan modus sogok-suap. Akibatnya, terpuruklah reputasi pelayaran nasional ke titik nadir serta bahaya kecelakaan yang selalu mengancam pelayaran nasional setiap saat.

Penulis adalah pengkaji masalah transformasi teknologi dan industri

Last modified: 27/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

PP 37 dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Muhtadin AR

Pro-kontra penerbitan PP No 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD akan segera berakhir setelah beberapa hari lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merivisi PP tersebut. Salah satu poin penting revisi itu adalah meniadakan rapelan tunjangan komunikasi intensif bagi anggota DPRD. Mereka yang sudah telanjur menerima diwajibkan mengembalikan kepada negara.

Namun, masalahnya menurut hemat penulis bukan terletak di situ, tetapi seberapa efektif revisi itu bagi keuangan negara. Karena faktanya di beberapa daerah, uang itu telanjur dicairkan. Dan itu berarti sangat sulit untuk diminta kembali. Jika demikian, bukankah itu memberatkan keuangan daerah?

Pertama, sumber uang negara itu berasal dari masyarakat, baik yang dibayarkan melalui pajak, retribusi, maupun sumbangan. Karenanya, kedua, masyarakat harus mengetahui (diberi tahu) ke mana uang itu didistribusikan. Ketiga, pengelola negara sebenarnya hanyalah orang-orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola kekayaan negara. Dia bukan pemilik dari kekayaan itu sendiri.

Karena itu, sangat masuk akal apabila munculnya PP ini terus mendapat sorotan luas. Di samping menghambur-hamburkan uang negara, pengelola negara ini dianggap tidak memiliki sense of crisis. Bagaimana bisa di tengah masyarakat yang hidup dalam kesusahan akibat kondisi perekonomian yang tidak kunjung membaik, pengelola negara justru berfoya-foya dengan uang rakyat?

Tapi inilah substansi masalahnya, apakah kenaikan penghasilan yang besar, berbanding lurus dengan selamatnya uang negara? Apakah ketika penghasilan anggota DPRD dinaikkan, ada jaminan dia tidak akan melakukan korupsi? Apakah uang negara bisa diselamatkan dengan menaikkan penghasilan orang-orang yang memiliki kewenangan untuk “mengatur”, merancang dan mendistribusikan uang negara ini?

Tulisan berikut akan mencoba menganalisa seberapa besar relasi antara kenaikan penghasilan dan penggelapan uang. Ini penting karena jumlah uang negara yang dikorup setiap tahun jumlahnya semakin besar, sementara penghasilan orang-orang yang mengelola uang negara setiap tahun juga selalu dinaikkan. Lalu di mana letak masalahnya?

Motif Korupsi

Penulis sebenarnya punya keyakinan, munculnya PP 37 ini dilandasi dengan semangat baik. Argumennya, jika penghasilannya naik, dia pasti tidak akan lagi “rakus”, dan akan lebih memperhatikan konstituennya. Namun, dilihat dari sudut naluri dasar manusia, terutama jika dilihat dari motif orang melakukan korupsi, semangat baik itu akan sulit diterapkan di lapangan.

Jika benar salah satu motif orang menyelewengkan uang negara adalah karena keinginannya untuk menaikkan kesejahteraan, maka hilangnya uang negara sebenarnya tidak ada kaitannya dengan naiknya penghasilan anggota dewan. Pasalnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, apa yang sudah diperoleh para pejabat (termasuk para anggota dewan) dari gaji, tunjangan, dan biaya-biaya lainnya, sudah lebih dari cukup.

Akan lain masalahnya jika motif orang melakukan korupsi adalah untuk menutup semua kebutuhan yang mesti dia bayarkan. Semakin besar biaya yang harus dia keluarkan setiap bulannya, akan semakin besar pula motifnya mengemplang uang negara. Hal itu terjadi karena semua orang yang memiliki jabatan tertentu di negeri ini, pasti tidak akan luput dari iuran, sumbangan, dan palakan (dipaksa).

Padahal, pendapatan yang dia terima sangat tidak cukup untuk menutup besarnya iuran dan sumbangan yang mesti dia keluarkan. Akibatnya, tidak ada jalan lain baginya kecuali dengan mengemplang uang negara.

Motif itu akan semakin parah jika pejabat itu ternyata memiliki karakter senang menumpuk kekayaan. Seberapa pun penghasilannya, tidak akan pernah merasa cukup dengan penerimaan yang didapat. Karena jabatan adalah kesempatan emas yang tidak akan pernah datang berulang, yang ada di pikiran adalah bagaimana cara memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya, dengan memanfaatkan seluruh potensi jabatan yang sedang disandangnya.

Jika itu yang terjadi, hilangnya uang negara dengan naiknya penghasilan tidak berkorelasi sama sekali. Antara naiknya penghasilan dan hilangnya uang negara ada di jalannya sendiri-sendiri. Itu karena motif orang untuk melakukan korupsi, jauh lebih besar ketim-bang rasio pikiran manusia secara umum. Artinya, keinginan dia untuk memiliki sesuatu, jauh lebih besar ketimbang kemampuan dia untuk mendapatkannya.

Inilah tantangan yang mesti kita carikan jalan keluarnya agar korupsi bisa dikurangi, terlebih dihilangkan dari negeri ini. Hal demikian karena peraturan yang berbicara tentang korupsi, sampai saat ini tidak memiliki “daya dan kemampuan” apa pun untuk mengurangi niat pejabat mengemplang uang negara.

Bayangkan, saat ini tidak kurang 8 UU, 1 Tap MPR, 6 PP, 5 Inpres, 4 Keppres, 4 Surat Edaran yang berbicara tentang penyelenggaraan negara bersih bebas korupsi. Tapi apa yang terjadi di lapangan, korupsi bukannya surut, justru menjadi-jadi. Indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan TI (Transparency International) tahun 2005 bahkan menyebutkan, Indonesia berada di posisi ke-6 negara terkorup di dunia. Suatu posisi yang sangat memalukan.

Dilema

Lalu apanya yang salah? Jelas manusianya. Celah dalam segala macam peraturan tidak mungkin ada jika manusianya memang memiliki iktikad baik.

Kita sedang menghadapi dilema yang luar biasa dalam upaya memberantas korupsi. Pada saat masyarakat sadar akan keadaan negerinya, pengelola negara justru kehilangan kesadaran. Masyarakat kecil yang selalu hidup dalam kesulitan selalu sadar akan arti hidup bersih dan makan uang halal. Tetapi, mereka yang menentukan hitam-putih negeri ini justru sama sekali tidak paham atau mau mengerti arti penting hidup bersih dan makan uang halal.

Kenyataan itu tentu menjadi pukulan telak bagi penggiat good governance. Itu karena beberapa cara yang ditempuh untuk memberantas korupsi selalu menemui jalan buntu. Misalnya tentang penayangan wajah koruptor di televisi. Penayangan itu kurang begitu efektif karena masyarakat secara luas memang tidak mengenal wajah-wajah para koruptor tersebut.

Kekurangefektifan itu bisa dimaklumi karena wajah para koruptor memang tidak pernah dilihat masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat bisa mengenal wajah mereka, wong para koruptor ini tidak pernah kenal tetangga. Mereka hidup di rumah sebelah tetapi dibatasi tembok yang sangat tinggi.

Sementara para kolega koruptor yang kenal dengan wajahnya, tidak mau berterus terang memberikan kesaksian kepada aparat penegak hukum karena mereka memang “berteman”. Sekali para kolega itu membocorkan persembunyian sang koruptor, habislah riwayatnya. Para koruptor secara timbal balik juga akan dengan terus terang mengatakan, dia bisa mengkorup uang negara karena bantuan sang kolega.

Mata rantai setan inilah yang mesti kita putus. Kita tidak boleh putus asa menghadapi “cobaan” ini. Sekali kita membiarkan tangan kotor menjarah uang negara, itu sama artinya dengan menghancurkan masa depan bangsa (Bertrand Russel, 1993).

Karena itu, munculnya PP 37 menurut penulis harus ditempatkan dalam konteks untuk membulatkan tekad sebagai upaya memberantas korupsi. Beberapa pejabat di KPK dan Kejaksaan Agung mungkin sudah memiliki tekad tersebut. Tetapi, mayoritas aparat penegak hukum, sama sekali tidak memiliki tekad, bahkan tidak memiliki niat menyelamatkan masa depan bangsa ini. Itu karena virus korupsi memang telah masuk dan menyebar ke relung hati paling dalam.

Penulis adalah trainer Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) – P3M Jakarta

Last modified: 27/2/07


 

Pesan Kenabian dari Bumi Nyiur Melambai

Andreas A Yewangoe

Tidak biasa sebuah persidangan gerejawi didahului oleh tanda-tanda alam. Tetapi kali ini memang begitu. Tepatnya sehari menjelang dibukanya Sidang Maje-lis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja- gereja di Indonesia (MPL-PGI) pada 21 Januari 2007, gempa bumi menghantam Manado, tempat diselenggarakanya pertemuan nasional ini.

Gempa yang berkekuatan 6,5 pada skala Richter dengan potensi tsunami ini sempat membuat panik penduduk setempat, tidak terkecuali para peserta sidang. Mereka yang berasal dari seluruh Tanah Air ini ketar- ketir bahkan gelisah, bukan saja akan masih adanya kemungkinan gempa-gempa susulan, tetapi juga pertanyaan apakah sidang tetap akan dilanjutkan.

Untunglah sidang tetap berlangsung. Kekuatiran berangsur-angsur hilang, kendati gempa-gempa susulan masih terus terjadi. Tuhan memang lebih berkuasa dari berbagai bencana alam, sebagaimana dikatakan secara tegas oleh Gembala Teddy Batasina Ketua Pucuk Pimpinan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, Tuan dan Nyonya Rumah persidangan ini.

Segala acara persidangan memang berjalan baik. Berbagai ceramah dan penelahan-penelahan Alkitab yang menyoroti peranan gereja dan orang-orang Kristen Indonesia di dalam meneguhkan ulang komitmen kebangsaan berlangsung dengan sukses. Baik amanat yang disampaikan oleh Wakil Presiden, H Mohammad Jusuf Kalla, mau pun ceramah-ceramah yang antara lain dibawakan oleh Dr Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR-RI, serta diskusi panel oleh pimpinan majelis-mejelis agama di Indonesia, bukan saja menambah dan memperluas wawas- an, tetapi juga tekad bersama untuk makin memperkokoh kesetiaan kita kepada kebangsaan Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah novum, artinya sebelumnya belum pernah ada di atas panggung sejarah dunia tidak dapat dipandang hanya sebagai sesuatu yang given. Ia tidak bisa dimaknai secara statis. Sebaliknya, Indonesia mesti terus-menerus direaktualisasikan. Dengan mengutip Anderson, seorang Indonesianis kondang, Indonesia sebagai sebuah proyek mesti dibangun terus-menerus. Kita senantiasa mengindonesia.

Bagian Integral

Demikianlah, gereja-gereja dan orang-orang Kristen Indonesia sejak semula tidak pernah merasa diri asing di dalam negara, bangsa dan masyarakat ini. Mereka adalah bagian integral bangsa ini dan nasionalis tulen. Karena itu mereka merasa terpanggil ikut-serta bahkan memelopori pembangunan bangsa bersama-sama dengan saudara-saudara sebangsanya.

Tentu saja ada diskusi hangat sekitar bagaimana mestinya komitmen kebangsaan itu diwujud-nyatakan.

Mestikah rasa kebangsaan itu secara institusional diragakan di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ataukah masih terbuka kemungkinan bagi adanya bentuk-bentuk lain? Sebagai wacana ditegaskan bahwa NKRI bukanlah tujuan.

NKRI adalah kendaraan, kendati tetap yang terpenting. Maka pada satu pihak, NKRI memang tidak perlu disakralkan, tetapi pada pihak lain, selama belum ada bentuk lain yang jauh lebih baik untuk mengemban cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945, maka NKRI tetap absah untuk diper-tahankan.

Adapun cita-cita berbangsa dan bernegara itu dikalimatkan sebagai mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka dalam rangka komitmen kepada kebangsaan Indonesia itulah, Sidang MPL-PGI ini memberi perhatian sangat serius terhadap berbagai persoalan-persoalan di Tanah Air yang sedikit-banyaknya dapat mengancam persatuan dan eksistensi kita sebagai bangsa.

Poso makin menghangat. Menyiasati apa yang terjadi di Poso, ketika terjadi kontak senjata antara alat negara dengan orang- orang sipil bersenjata, sidang MPL-PGI menegaskan bahwa pemegang otoritas negara memang berwenang menggunakan kewenangannya dalam menangani mereka yang memakai senjata secara tidak sah itu.

Sementara itu disinyalir bahwa kasus Poso adalah akibat dari penanganan yang tidak tuntas dan berlarut-larut. Bahkan setelah memasuki tahun ke-8 sejak terjadinya konflik horizontal tanda-tanda normalisasi kehidupan sosial dan politik belum terlampau nampak.

Meskipun demikian, jatuhnya korban-korban sipil dalam proses penegakan hukum (law enforcement) itu tetaplah sangat mendukakan. Kepada pemerintah didesak untuk menangani persoalan Poso dengan arif namun tegas, agar dengan demi- kian kedamaian dan kerukunan antar penduduk dapat kemba- li lagi.

Persoalan Papua pun tidak kalah rumitnya. Ketertinggalan dan keterbelakangan rakyat Papua sangatlah kontras dengan kekayaan tempat tinggal mereka. Setelah sekian puluh tahun Papua bersama-sama dengan Indonesia, keadaannya cenderung begitu-begitu saja.

Sumber Daya Manusia Papua masih belum terlihat peningkatannya yang signifikan. Komitmen Pemerintah untuk memacu pertumbuhan dan pembangunan Papua dengan memperhatikan adat dan budaya lokal sudah ditunjukkan dalam pemberian Otonomi Khusus Papua (UU 21/2001). Maka gereja-gereja menyerukan agar Pemerintah melaksanakan pembangunan di Papua berdasarkan kebijakan tersebut secara konsekwen.

Tentu saja berbagai bencana, baik yang disebabkan oleh alam, maupun yang disebabkan oleh keteledoran manusia tidak luput dari perhatian gereja-gereja. Sidang MPL-PGI mencatat, bahwa Indonesia sedang berada pada masa-masa teramat sulit setelah diterpa berbagai bencana itu.

Secara Transparan

Maka kepada Pemerintah diserukan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam upaya pencegahan jatuhnya korban yang besar di masa mendatang, seraya secara transparan pula memperlihatkan penanganan terhadap korban-korban.

Akar persoalan disinyalir terletak pada kurangnya disiplin baik di kalangan masyarakat, maupun di aras pejabat-pejabat. Diserukan agar disiplin diperkuat di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di negeri kita. Ini berarti pula meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan berbagai hal termasuk trans- portasi.

Setelah menapaki tahun ke 9 lepas dari kungkungan rezim Orde Baru, demikian disinyalir selanjutnya, proses demokratisasi mestinya terus digalakkan. Proses itu harus terlihat dalam hadirnya good governance yang mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara.

Kelihatannya Pemerintah terkesan berlaku terlampau hati-hati, sehingga cenderung lamban dalam merespon dan menyelesaikan banyak persoalan-persoalan yang bersifat krusial.

Persoalan Perda bernuansa Syariah misalnya, hanyalah salah satu contoh dari sikap tersebut. Akibatnya muncullah friksi keberagamaan dan kegamangan terhadap perasaan sebagai satu bangsa.

Oleh karenanya, sidang MPL-PGI menyerukan agar Pemerintah menggunakan otoritas yang dimilikinya untuk membatalkan Perda-Perda yang bertentangan dengan simbol-simbol persatuan dan konstitusi.

Dengan kata-kata lain, mestinya tidak perlu ada Perda-Perda yang berada di luar dari koridor Pancasila dan UUD 1945.

Gereja-gereja dan orang- orang Kristen Indonesia terus-menerus bergumul dengan konteks kemajemukan kita sebagai bangsa. Kemajemukan bukan sebagai yang disesali, tetapi sebagai habitat yang di dalamnya kita hidup serasi dan harmonis sebagai bangsa yang mempunyai nasib dan harapan-harapan yang sama.

Gereja sebagai “Gereja bagi Orang Lain” ingin menegaskan bahwa kehadirannya di bumi Indonesia mestinya menjadi berkat bagi sesamanya.

Maka “Kabar Baik” yang mau diteruskan kepada bangsa ini tidak pernah boleh berubah menjadi kabar buruk. Kalau hal itu terjadi, maka gereja dan orang-orang Kristen mesti melakukan pemeriksaan diri secara sangat mendalam dan khusyuk. Lalu dengan segala kerendahan hati mengakui segala dosa-dosa mereka.

Penulis adalah Ketua Umum PGI

Last modified: 1/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Ekonomi Prosumen

Oleh Thoby Mutis

Ekonomi uang menjadi dambaan banyak orang. Bagi kaum kapitalis, ekonomi uang menjadi bagian yang sentral. Golongan ini akan menempuh aneka upaya untuk masuk dan menjadi bagian dari ekonomi uang. Pertanyaannya adalah, masih adakah orang yang mendambakan ekonomi bukan uang?

Atau masih adakah orang di zaman ini yang mau bersusah payah bekerja tanpa memikirkan uang? Jika ada, bagaimana orang-orang itu bekerja? Lantas bagaimana jadinya ekonomi suatu bangsa apabila ekonomi nir- uang menjadi dominan dalam roda perekonomian? Ulasan sederhana ini mencoba menjawab aneka pertanyaan di atas berangkat dari refleksi dan pengalaman penulis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar manusia butuh uang. Setiap hari orang bekerja, menempuh aneka cara dan gaya untuk mendapatkan uang, walau mungkin hanya cukup untuk makan sehari. Alvin Toffler dan Heidi Toffler dalam bukunya Revolutionary Wealth (2006) memaparkan aneka cara atau jalan yang ditempuh orang untuk masuk dalam ekonomi uang. Menurut Toffler, untuk masuk ke dalam ekonomi uang, orang harus melewati satu dari apa yang disebut “Jalan Menuju Uang.”

Jalan ini cukup panjang dengan aneka pintu yang terkunci dan untuk melewatinya tentunya melelahkan. Setiap pintu akan mengatakan apa yang harus dilakukan untuk membuka kunci-kunci pintu guna memasuki ekonomi uang. Beberapa jalan antara lain adalah, orang harus menciptakan sesuatu yang dapat dijual dan kemudian mencaritemukan pembeli. Di samping itu, orang harus bekerja agar bisa memperoleh uang.

Berbeda dengan manusia yang hidup dalam ekonomi uang, ada manusia yang hidup tanpa memasuki ekonomi uang. Bahkan ada yang tidak pernah masuk dalam sistem uang dunia, karena pada dasarnya mereka hanya mengonsumsi apa yang mereka hasilkan sendiri tanpa melalui pasar. Mereka hidup dalam sistem ekonomi bukan uang. Ekonomi tanpa pasar dan tanpa uang terbuka bagi siapapun. Tidak ada persyaratan untuk masuk. Semua orang memiliki kelayakan dan kepantasan untuk masuk.

Ekonomi Prosumer

Menurut Toffler, ekonomi bukan uang yang tak kelihatan ini berbeda dengan ekonomi underground atau ekonomi “hitam” di mana bisa terjadi pencucian uang (money laundry) atau penggelapan pajak. Ekonomi “hitam” digunakan untuk mengirimkan dan menyembunyikan uang, berbeda dengan ekonomi “tersembunyi” di mana tak terukur dan tak terbayar.

Dalam ekonomi uang, orang yang menghasilkan barang, jasa atau pengalaman untuk dijual disebut “produser”, sementara prosesnya disebut proses “produksi.” Bagaimana dengan proses menghasilkan dalam ekonomi bukan uang? Toffler menjelaskan pula bahwa orang yang menghasilkan barang, jasa atau pengalaman bagi kegunaan atau kepuasan atau kebutuhan diri sendiri, bukan untuk dijual atau diperdagangkan disebut prosumer.

Ketika, sebagai individu atau kelompok, orang memproduksi dan menggunakan apa yang dihasilkan sendiri, disebut “prosuming.” Ia mirip dengan apa yang disebut subsistem ekonomi di masa lampau.

Sebagai contoh, jika kita mencabut ubi yang kita tanam sendiri lalu membakar dan juga memakannya, kita adalah prosumer. Tetapi prosuming tidak hanya menyangkut perbuatan individual. Bagian dari manfaat membakar ubi adalah bahwa ubi tersebut mungkin bisa dibagikan kepada keluarga atau orang lain secara gratis tanpa mengharapkan imbal jasa uang atau ekuivalennya kembali.

Kita dapat menjadi prosumer kapan saja dan di mana saja karena banyak dari kebutuhan pribadi kita dan apa yang kita inginkan tidak ada atau tidak dapat disediakan pasar. Bisa saja karena ekonomi uang tidak bisa memenuhi kebutuhan; juga karena ada idealisme dan panggilan hati nurani atau panggilan alamiah (natural calling) menjadi prosuming. Misalnya, tak ada pasar breast feeding (menyusui). Seorang ibu setia menyusui anaknya bukan karena faktor uang tapi karena panggilan hati dan cinta kepada anaknya.

Tentang hal ini, Kompas edisi 4 Agustus 2006 menurunkan ulasan menarik di bawah judul: ASI Eksklusif demi Sang Anak. Bahwasannya setiap ibu memiliki kerinduan untuk memelihara anaknya dengan air susu ibu alias ASI eksklusifnya. Seorang ibu akan memiliki kebahagiaan dan kebanggaan tiada tara jika ia berhasil menyusui bayinya. Karena itu, para ibu yang bekerja memilih aneka cara unik untuk tetap menyusui bayinya, antara lain mereka mengeluarkan ASI dengan menggunakan pompa elektrik sebanyak dua kali selama bekerja di kantor.

Ibu-ibu yang merawat dan membesarkan bayi dengan ASI-nya sendiri adalah angkatan kerja dalam barisan prosumen. Ekonomi prosumer memiliki isian sosial yang dinamis dan berupaya bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi lebih dari itu ada kerelaan dan ketulusan untuk membagi, terutama kepada yang membutuhkan. Dari pengalaman, ekonomi tanpa uang justru menghidupkan solidaritas dan pekerjaan sosial yang bernilai.

Dalam lingkup ekonomi pasar, beberapa kenyataan di Indonesia saat kini menunjukkan bahwa banyak kalangan PNS atau pegawai swasta/karyawan menyadari bahwa penghasilan atau gaji yang diperoleh hanya mencukupi kebutuhan hidup selama dua minggu, mereka lalu bekerja lagi di rumah sebagai prosumen. Mereka menghasilkan sesuatu untuk digunakan sendiri, misalnya berkebun, beternak untuk keperluan konsumsi sendiri atau orang lain yang menjadi tanggungannya. Hal-hal seperti merupakan sesuatu yang riil tetapi sering tidak diperhitungkan dalam analisa dan kalkulasi ekonomi.

Ekonomi prosumer juga bermanfaat bagi kepentingan masa depan. Bagi para orang tua, hal itu berguna bagi pendidikan anak-anak untuk masa depan yang lebih baik. Juga penting bagi para eksekutif dan strategic planner dalam menyusun strategi menuju tujuan yang diinginkan. Secara khusus, hal itu penting bagi para pembuat kebijakan-kebijakan publik dan para pemimpin politik yang ingin memimpin kita secara arif ke masa depan.

Ada aneka saluran penting melalui mana para prosumer berinteraksi. Dalam interaksi itu para prosumer bisa merubah nilai secara berkesinambungan. Para prosumer biasanya melayani diri sendiri atau orang lain yang dibantu dan melakukan pekerjaaan yang tidak dibayar dalam interaksi ekonomi.

Mereka mengurangi biaya kerja -dan jumlah pekerjaan- dalam ekonomi uang. Sebagai contoh, seorang ibu yang bekerja sebagai direktur sebuah perusahaan swasta, pada suatu saat mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memilih berkantor di rumah sebagai seorang konsultan.

Para prosumer bisa memperoleh dan mendayagunakan barang-barang modal, tetapi hasil produksi mereka diberikan secara cuma-cuma kepada orang lain atau kepada masyarakat. Mereka kerap menggunakan gergaji sampai komputer dan kamera digital yang membantu menciptakan nilai bagi mereka sendiri dan orang lain dalam ekonomi bukan uang.

Dalam banyak kejadian, para prosumer meminjamkan peralatan dan modal mereka kepada orang lain, misalnya meminjamkan komputer kepada orang lain bagi kepentingan kesehatan, penelitian lingkungan, observasi astronomik dan banyak manfaat sosial lainnya tanpa imbalan keuangan. Bill Gate yang kaya sebagai produser, kini masuk dalam kegiatan ekonomi prosuming melalui kegiatan-kegiatan sosial dan yayasan sosialnya untuk memberi pelayanan sosial tanpa dibayar. Dia masuk ekonomi prosumen secara terarah.

Kerap kita jumpa pula bahwa para prosumer bekerja sebagai sukarelawan. Mereka bekerja secara sukarela untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Mereka membantu para korban bencana alam tanpa dibayar. Mereka memerangi para geng, membentuk atau memelihara organisasi lingkungan, organisasi keagamaan, dan organisasi atau kelompok lainnya yang memberikan kontribusi bagi persatuan dan kedamaian masyarakat.

Banyak pemimpin agama, pendidik yang masuk dalam prosuming ekonomi karena mereka bekerja, mewartakan ajaran agama atau mendidik tanpa mau dibayar. Di seluruh dunia diperkirakan sekitar satu miliar orang aktif dalam prosuming ekonomi setiap hari. Tak heran ada pendapat bahwa saat ini ada tiga pilar ekonomi, yaitu produsen, konsumen dan prosumen (baca: prosumer). Masing-masing punya kontribusi. Hanya saja statistik tentang prosumen hampir tak pernah ada. Hitungan GNP dan GDP belum menyentuh aktivitas dalam lingkup prosumen.

Para prosumer menyediakan informasi bebas yang dapat bernilai bagi aneka lembaga dan organisasi pendidikan tentang kekritisan sebagai konsumen dimana sering diberikan lembaga-lembaga sosial dalam lingkup prosumen. Hal ini biasanya diberikan lembaga sosial atau LSM yang menggerakkan kesadaran lingkungan, kesadaran untuk menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Mereka melakukan ini dengan menguji produk-produk baru, melengkapi penelitian, membantu mengidentifikasi kebutuhan para pelanggan baru, dengan “viral marketing” dan dengan melakukan aneka layanan gratis bagi mereka. Mereka membagi referensi tentang apa yang dapat dibeli atau tidak dibeli. Sembari memberi perhatian kepada aneka masalah kesehatan, sebagai contoh, sering meneguhkan pasien dalam hubungannya dengan para dokter.

Para prosumer mempercepat inovasi. Mereka melatih satu sama lain untuk menggunakan teknologi mutakhir secara cepat. Juga menambah kecepatan teknologi dan meningkatkan produktivitas di dalam ekonomi. Mereka produktif. Para prosumer secara cepat menciptakan pengetahuan, menyebarkannya dan menyimpannya di dalam cybersphere untuk digunakan dalam pengetahuan berlandaskan ekonomi. Banyak data, informasi dan pengetahuan tersedia di dalam cyberspace disumbangkan secara cuma-cuma oleh para perancang software, para pakar keuangan, sosiolog, antropolog, ilmuwan, teknisi dan para pakar lainnya.

Para prosumer memberikan sumbangan yang sangat besar layaknya orang tua yang memberi perhatian serius pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Dengan mensosialisasikan nilai-nilai moral, etika, dan lain-lain kepada anak-anaknya, mereka mempersiapkan generasi masa datang yang berdayaguna dan berdayacipta.

Akhirnya, nilai yang tak kalah penting untuk disimak ialah, prosumer menggambarkan bahwa banyak produk (barang dan jasa) di dunia yang bisa diperoleh tanpa perlu adanya uang. Uang bukan segala-galanya. Ada tata nilai dan idealisme tertentu yang menggerakkan prosumen dalam lingkup bukan uang. Studi tentang prosumen selama ini terabaikan oleh ekonom konvensional kita.

Penulis adalah Rektor Universitas Trisakti

Last modified: 2/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

CATATAN JAKARTA

Ibukota RI Lumpuh

Sabam Siagian

Siap awal tahun penduduk Jakarta Raya memperkirakan curah hujan lebat yang pasti mengganggu kegiatan rutin sehari-hari. Namun, hujan lebat terus menerus sejak Kamis malam (1/2) yang menyebabkan banjir di beberapa bagian Metropolitan ini sudah di luar perkiraan semula.

Pada Jumat (2/2) kemarin, jalan-jalan protokol seperti Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman terpaksa ditutup selama beberapa jam. Sejumlah pemukiman terendam sehingga warga terhalang pergi ke tempat kerja. Dan mereka yang terdorong oleh rasa tanggung jawab yang besar tidak mau absen baru tiba di kantor atau tempat kerja mereka setelah berjam-jam mengatasi berbagai hambatan.

Rapat-rapat yang penting sekalipun terpaksa dibatalkan. Demikian juga berbagai pertemuan yang secara potensial dapat menghasilkan keputusan yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia harus diundur. Umpamanya, pertemuan yang sudah lama direncanakan antara seorang anggota kabinet dan seorang investor asing yang besar skala investasinya.

Tidaklah terlalu didramatisir: Ibukota Republik Indonesia praktis lumpuh pada hari Jumat kemarin. Jelas, hal ini bukanlah peristiwa sepele yang dapat dilupakan setelah segala sesuatunya normal kembali. Kalau sampai roda pemerintahan dan lembaga-lembaga finansial yang mengatur penghidupan beratus juta warga Indonesia sempat terganggu oleh banjir yang melumpuhkan ibu kota negara yang luas ini, maka kita wajib meneliti sebab-sebabnya secara kritis.

*

Seyogyanya, setiap kali setelah Jakarta Raya dilanda banjir pada awal tahun, maka dilakukan suatu evaluasi yang lengkap dan teliti. Bagian-bagian mana saja di Kota Metropolitan ini yang sungguh parah menderita akibat curahan hujan yang melimpah, bagian mana yang setengah parah.

Apa saja sebab-sebabnya? Apakah ada kali, gorong-gorong, parit dan riol tersumbat, antara lain oleh tumpukan sampah? Atau mungkin juga oleh bangunan pertokoan luas yang tidak memperhitungkan arus air di lokasi tersebut. Dan tidak membangun saluran yang dapat mengalihkan arus air hujan atau menampungnya sementara, karena ingin menekan ongkos konstruksi.

Semua data ini yang meneliti secara diperinci sebab-sebab dari akibat banjir yang disebabkan hujan deras selama berhari-hari dapat diolah secara sistematis. Termasuk juga suatu gambaran yang berurut tentang kemacetan lalu lintas di jalan-jalan yang dianggap vital. Mengetahui sumber-sumber kemacetan amat membantu untuk mengurangi intensitas kemacetan di suatu titik rawan.

Seyogyanya pula, setelah musim hujan selesai dan akibat banjir sudah lewat, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data evaluasi akibat banjir melakukan rencana konkret untuk menangani sebab-sebabnya secara sistematis.

Musim hujan tahunan tentu tidak bisa dihindarkan. Malahan diperlukan untuk pertanian dan keperluan hidup, umpamanya, sebagai bahan baku untuk air minum. Tapi akibat banjir yang sudah dapat diperkirakan akan terjadi setiap tahunnya itu dapat dikurangi seminimalnya.

Namun apa yang kita lihat selama bertahun-tahun ini? Setelah banjir berlalu, memang ada usaha kecil-kecilan dan sewaktu-waktu untuk membersihkan kali-kali yang melintasi beberapa bagian Ibukota ini. Tapi tidak secara menyeluruh dan tuntas.

Sampah yang menumpuk di pintu air Manggarai, umpamanya, kadang-kadang dibersihkan. Kemudian, setelah beberapa waktu, timbunan sampah nampak lagi.

Kita jadi bertanya, para pejabat dan staf teknis berbagai dinas dan suku dinas di kantor-kantor wali kota, apa saja kerjanya? Pasti akan ditonjolkan faktor anggaran. Bahwa anggaran untuk angkutan sampah, pembersihan kali-kali, gorong-gorong, riol, dan perbaikan saluran air tidak mencukupi.

Tapi masalah banjir di Ibukota RI tidak terjadi baru awal tahun 2007 ini. Apakah selama tahun-tahun ini tidak dapat diperjuangkan anggaran yang mencukupi mengingat pentingnya menjaga kelancaran roda pemerintahan pusat dan memelihara denyut jantung lembaga-lembaga finansial?

Ada alasan lain yang mungkin akan dikemukakan birokrat-birokrat di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Yakni, anggaran yang diperlukan untuk menanggulangi akibat banjir diturunkan tidak tepat waktu. Malahan, ada yang terlambat sampai berbulan-bulan, karena itu sulit untuk mengadakan perencanaan.

Apalagi, beberapa pekerjaan yang agak besar tidak mampu ditangani oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum di kantor wali kota tertentu, sehingga perlu dilelangkan. Tanpa jaminan anggaran, maka hal itu sulit dilakukan.

Timbul pertanyaan: setelah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla melakukan konsolidasi, apakah persoalan “anggaran terlambat,” apalagi untuk keperluan Ibukota RI, masih belum dapat diatasi?

Mungkin juga soal keterlambatan anggaran itu disebabkan oleh salah urus (“mismanagement”) di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta?

*

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan segala aparatnya di berbagai kantor wali kota ternyata telah gagal mengantisipasi akibat banjir yang sampai melumpuhkan Ibukota. Konklusi ini terpaksa ditarik berdasarkan berbagai laporan media cetak dan elektronik, yang cukup diperinci.

Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang terus menerus tentu sulit dihindarkan. Malahan sudah harus diperhitungkan setelah terjadi bertahun-tahun secara berturut-turut. Dengan demikian, akibatnya dapat dikurangi sehingga dampak negatifnya minimal.

Berdasarkan tolok ukur “penyelenggaraan pemerintahan secara rapi” (good governance), maka Gubernur Sutiyoso telah lalai melakukan persiapan yang sempurna untuk mengantisipasi banjir besar ini.

Ia tidak gigih mendorong jajaran birokrasi Provinsi DKI Jakarta, melakukan pengecekan di lapangan dan memperjuangkan anggaran yang memadai yang dicairkan pada waktunya.

Kalau ia dapat bangga tahan menampung maki-makian sehubungan dengan pembangunan “busway”, monorail, dan subway maka seyogyanya ia juga jangan ragu-ragu melakukan tindakan drastik dalam rangka antisipasi akibat banjir. Umpamanya, pembersihan hunian liar di sepanjang tepi kali yang melintasi Ibukota.

Alhasil, dalam menilai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang baru menjelang pemilihan Agustus nanti, tolok ukur yang patut diterapkan adalah rencana dan komitmen tiap pasangan untuk menanggulangi akibat banjir yang setiap awal tahun menghantui Jakarta.

Kita sebagai calon pemilih berhak menuntut dari masing-masing para calon gubernur/wakil gubernur itu suatu keterangan yang jelas dan konkret tentang konsep mereka menangani masalah banjir di provinsi yang menjadi wilayah tanggung jawab mereka.

Penulis adalah warga Jakarta; pengamat perkembangan Ibukota RI

Last modified: 3/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

The Global Nexus

Pasar Bebas Indonesia – AS?

Christianto Wibisono

Pada Kamis 18 Januari 2007 di Washington DC, Usindo menggelar diskusi studi Toward a US-Indonesia Free Trade Agreement. Gary Hufbauer dan David Katz dari Kantor USTR (US Trade Representative) membahas studi yang disusun Gary dan Sjamsu Rahardja.

Gary menyebut alasan positif, faktor geopolitik Indonesia sebagai tokoh kunci ASEAN, pengimbang pengaruh RRC di kawasan Asia dan posisi unik dalam perang teror global. Kendalanya, gejala “fatigue” kejenuhan pasar bebas di AS, tuntutan reformasi plus di Indonesia, dan publik opini Indonesia yang kurang “positif” terhadap AS.

Rabu 7 Februari 2007 lusa, Usindo mengundang Richard Ness, CEO PT Newmount Indonesia yang sedang terancam hukuman pidana kasus lingkungan. Ini yang disebut distorsi data makro yang cerah dengan kendala mikro yang menyebabkan Indonesia langka investor.

Arus investasi AS ke Indonesia turun lima persen dibanding 2001 dan Gary menyebut UU Tenaga Kerja sebagai salah satu hambatan utama. Ekspor AS ke ASEAN meningkat lima kali lipat dari US$ 9 miliar 1980 ke US$ 50 miliar 2005. Program Presiden Bush Enterprise for ASEAN Initiative tahun 2002 untuk memacu hubungan AS – ASEAN hanya jadi pesona dan wacana.

Sementara Indonesia terus dilanda keluhan klasik zaman Orde Baru ialah diskrepansi sektor moneter dan sektor riil. Gubernur Bank Indonesia, Burhanudin Abdullah, Rabu (31/1), menyebut ekonomi Indonesia ibarat tumbuh satu mesin karena risiko kredit berdampak dana menganggur di SBI/SUN.

David Lin, Kepala Perwakilan Taiwan di Jakarta menyebut kendala tiga UU, yaitu UU Tenaga Kerja, UU Investasi, dan UU Perpajakan. Kalau tenggang waktu perizinan masih bertele-tele, maka investasi akan belok ke Vietnam.

Presiden Yudhoyono dalam pidato akhir tahun, Rabu (31/1) malam mengakui masih ada masalah. Tapi Indonesia jauh dari kekhawatiran “oposisi” akan menuju kehancuran.

Secara objektif memang ada sektor yang maju dan menikmati pertumbuhan. Tetap ada sektor yang tertinggal sehingga kritik dan kecaman juga relevan.

Ketertinggalan investasi infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus segera ditanggulangi. Banjir besar rutin yang melanda Jakarta 1 Februari mengingatkan urgensi pembangunan banjir kanal ketimbang dana ricuh rapel PP 37.

Balapan pembangunan dunia memang berlangsung dalam suasana sangat kompetitif. Negara berlomba menurunkan tarif pajak, Singapura akan menurunkan sampai 20 persen karena Hong Kong mematok tarif tinggi hanya 17 persen.

Kalau Indonesia masih bertahan pada 30-35 persen dan tidak segera melakukan reformasi, jelas akan kurang daya tariknya.

Menkeu dan Dirjen Pajak akan menggalakkan jumlah wajib pajak dari penduduk berpenghasilan tinggi hingga ke perusahaan kecil. Di AS National Taxpayers Union yang tergabung dalam World Federation of Taxpayers Association mempunyai data klasifikasi WP.

Sebanyak 1persen pembayar pajak terbesar di AS, menyetor 36,89 persen total pajak penghasilan Federal. Sebanyak 5 persen kelompok atas mencapai 57,12 persen, lalu 10 persen WP menyetor 68,19 persen dan 25 persen mencapai 84,86 persen. Separuh tingkat bawah hanya menyumbang 3,3 persen.

Demam Obama

Sasaran Ditjen Pajak 1,46 juta WP baru dari perorangan berpenghasilan tinggi dan target Rp 1-1,5 triliun memerlukan anatomi WP seperti AS. Agar tidak malah memperlemah daya saing bila tarif Indonesia masih tertinggi se-Asia.

Hubungan RI – AS tentu tidak cuma berkisar pada FTA (Free Trade Agreement). Masalah geopolitik perlu dituntaskan untuk memenuhi kriteria Hufbauer sebagai mitra strategik dalam perimbangan kekuatan regional Asia. Ada semacam demam Obama di kalangan publik Indonesia, dengan harapan jika senator kulit hitam campuran itu menjadi Presiden AS, bisa mempunyai hubungan batin yang lebih dekat dengan Indonesia.

Harus diingat bahwa sebetulnya Obama keturunan ayah dari Kenya dan ibu kulit putih AS. Setelah cerai dari ayahnya, sang ibu menikah lagi dengan orang Indonesia dan Obama tinggal di Indonesia.

Jadi hubungannya dengan Indonesia, hanya “indekos” karena ibunya menikah dengan suami kedua atau ayah tirinya. Faktor Obama di Indonesia malah mencuat jadi isu agama, dikaitkan dengan Muslim. Padahal resminya Obama masih anggota gereja penganut Kristen.

Sementara Hillary Clinton dan suaminya diketahui punya hubungan erat dengan kelompok bisnis Indonesia. Kita belum mengetahui calon definitif dari Partai Republik yang tampaknya akan berat menghadapi arus keinginan perubahan, akibat kegagalan Bush di Irak.

Sulit bagi capres Partai Republik untuk masuk Gedung Putih apalagi bila Bush nekad membuka front baru di Iran. Ancaman sanksi ekonomi terhadap Iran bahkan sudah ditentang Uni Eropa, sehingga AS dan Bush pasti tidak akan gegabah terjun ke Iran.

Momentum perang saudara Fatah-Hamas memberi nafas kepada AS dan dunia untuk turut memikirkan seperti upaya Pakistan dan Indonesia memprakarsai perdamaian.

Walaupun memang orang bisa sinis, kartu dan bobot apa yang dimiliki Indonesia untuk mendamaikan Israel – Palestina kalau Quartet AS, UE, PBB, dan Rusia saja tidak berhasil. RRC ingin masuk ke Quartet menjadi Quintet dan aktif di dalam mengakhiri krisis Timur Tengah.

Agenda bagi Indonesia tentu memperkuat kohesi nasional domestik, sebab kalau di dalam negeri saja konflik bernuansa agama berkelanjutan di Poso, maka sulit untuk menjual Indonesia sebagai model kerukunan majemuk.

Model Kerukunan

Prof Azyumardi Azra sedang memimpin delegasi IAG Islamic Advirosy Group ke Inggris untuk mengembangkan citra Muslim moderat bersama tujuh anggota antara lain Hasyim Muzadi, Din Syamsudin, Yenny Wahid, dan Nasarudin Umar.

Masalah politik dan ekonomi internasional memang berkait satu sama lain sebab selain ada kausa- litas antara kesenjangan ekonomi dan gerakan kekerasan, juga ada faktor kekerasan sebagai reaksi terhadap “political humiliation” yang bukan bermotif ekonomi. Riset oleh jurnal Democracy menemukan mayoritas teroris bukan berasal dari kelas melarat.

Mereka justru kelas menengah yang berpendidikan akademik, tapi menganggap ketimpangan dunia harus diselesaikan melalui konfrontasi kekerasan zero sum game.

Malapetaka 911 juga telah membuyarkan kemungkinan memasukkan arus migran dari Indonesia untuk menikmati ekonomi AS. Karena AS menjadi sangat selektif dan restriktif terhadap arus pekerja migran dari luar AS.

Masalah mendasar umat manusia adalah bagaimana merubah konflik destruktif anarko-nihilisme, menjadi kompetisi konstruktif ekonomi yang menyejahterakan sisa penduduk miskin dunia. Pasar bebas dunia masih merupakan “utopia” karena dunia belum bersih dari pemikiran sektarian sempit.

Pasar bebas AS – Indonesia juga belum akan lancar dan meluncur secepat diskusi atau kajian. Perlu lobi dan pembinaan opini publik agar Indonesia tidak ketinggalan oleh negara ASEAN lain dalam FTA dengan AS.

Penulis adalah pengamat masalah internasional

Last modified: 5/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Pers, antara Kebebasan dan Kebablasan

Oleh Fathor Rasyid Lt

Informasi apa yang tidak bisa diserap dari dunia pers kita saat ini. Mulai dari masalah politik hingga pernak-pernik kehidupan sehari-hari, semuanya tersaji dengan seunik dan semenarik mungkin, lewat bahasa komunikasi yang provokatif atau pula romantis, brutal atau sensual. Semua itu mudah disimak oleh kalangan apa saja, baik itu kaum gelandangan atau pun kaum yang kekenyangan, kaum yang buta huruf atau kaum cendikia, dan seterusnya.

Beragam acara, iklan dan berita saling tumpang-tindih. Dari yang saru hingga yang seru, dari yang lucu hingga yang mencekam, dari perselingkuhan sampai pencabulan. Kadang kita saksikan pembawa acara lawak merangkap sebagai moderator pada dialog interaktif, atau pula pemeran sinetron merangkap sebagai pembawa berita seputar selebritis dan kriminalitas.

Hal yang sama juga terjadi pada media cetak yang tidak hanya menyuguhkan sederetan berita, tapi juga tak kalah menampilkan segebuk iklan dan hiburan. Di halaman pojok atas dan bawah tak ada yang kosang dari informasi dan angka-angka, seolah-solah segalanya sangat penting. Walau terkadang sesuatu yang remeh dirumit, dan sebaliknya, yang rumit disepelekan.

Kebebasan dan Kebenaran

Begitulah dunia pers kita yang telah mendapatkan kebebasan sejak diruntuhkannya rezim otoritarianisme, Orde Baru. Seperti lepasnya seekor singa yang dikerangkeng selama bertahun-tahun, lari sana-sini entah kemana.

Banyak orang yang bertanya- tanya, “mau kemanakah kebebasan pers,” pasar ataukah kebenaran? Walau sepele, namun jika direnungi secara mendalam pertanyaan itu sebenarnya rumit untuk dijawab. Sebab perbedaan antara kebebasan yang berorientasi pada pasar dengan kebebasan untuk mengungkapkan kebenaran hampir sama. Kebebasan apa pun bisa saja mengatasnamakan kebenaran, demokrasi, hak asasi, dan seterusnya. Sehingga kita tidak bisa dengan mudah mengatakan “itu bukan kebenaran atau kebablasan.”

Memang perlu disadari bahwa, mengungkapkan dan memperjuangkan kebenaran yang sebenar-benarnya tidak semudah memajukan usaha penerbitan atau stasiun televisi, lebih dari itu, ongkos yang harus dibayar sangatlah mahal, kadang penerbitannya harus menerima pemberedelan dari otoritas kekuasaan, bahkan nyawa sekalipun siap dipertaruhkan.

Salah satu contoh adalah Anna Politkovkaya, seorang wartawan yang dibunuh karena ketajaman tulisannya menyoroti aparat keamanan, kadyroftsy, yang loyal kepada Perdana Menteri Ramzan Kadyrov yang pro-Moskwa (2006). Selama hidupnya sebagai wartawan, ia menjadi incaran pemerintah Rusia. Ia selalu pindah-pindah tempat, bersembunyi di bukit-bukit wilayah Checnya, padahal ia berstatus sebagai ibu dari dua anak, namun kenapa ia gigih memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, seperti yang ia katakan, “Orang kadang-kadang harus mengorbankan hidupnya karena mengungkapkan apa adanya seperti apa yang mereka pikir…”

Hal yang sama juga terjadi pada wartawan di Indonesia, di antaranya adalah Fuad Mohammad Syarifudin (Udin), waratawan Bernas yang hingga kini kematiannya belum terungkap. Permasalahannya juga tidak jauh beda dengan Politkovkaya yaitu, ketajaman kritiknya terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan. Dimana keterkaitan atas pembunuhan Udin diduga karena ketajaman tulisannya yang menyangkut adanya manipulasi tanah dan pemotongan dana Inpres desa tertinggal (IDT) di kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Kekerasan terhadap wartawan bisa terjadi di mana dan kapan saja. Era reformasi tidak bisa sepenuhnya menjamin waratawan terhindar dari kekerasan. Sebab kekuasaan akan selamanya mengincar keberadaan pers, jika pers tetap berada di garis lurus seperti diungkapkan Bill Kovach dan Tom Rosenstie (2006) bahwa, kewajiban utama dalam jurnalisme adalah kebenaran. Walau demi mengungkapkan kebenaran orang harus berhadapan dengan maut, namun dengan kebenaran pula akan tercipta rasa aman.

Politkovkaya atau pun Udin adalah segelintir contoh dari sekian banyak korban dari otoritas kekuasaan. Sebab mereka selalu berada di garis perlawanan, membela yang tertindas, teraniaya, dan termajinalkan. Bagaimana pun mereka tidak boleh dilupakan, sebab secara tidak langsung mereka telah meletakkan tonggak dasar makna kebebasan. Kemana kebebasan yang mereka arahkan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dicatat dan direnungkan.

Apalagi ditengah ketatnya persaingan media informasi yang saat ini nyata di depan mata, menuntut pasar sebagai orientasi dari segala-galanya. Hingga wajah kebebasan pasar dan wajah kebebasan atas ungkapan kebenaran tak bisa terdeteksi. Jika dalam bahasa Brwon (2002), kita telah memasuki dunia maya yang penuh teka-teki, sebab kita dihadapkan dengan bentangan cakrawala informasi dan komunikasi yang amat luas. Informasi seolah merupakan jalan raya yang tak bertepi dan tak berujung. Sehingga yang salah menjadi benar, yang kecil menjadi besar dan sebagainya.

Lantas seperti apakah wujud kebebasan dalam dunia maya, jika luasnya bentangan informasi akan membutakan mata. Di manakah kebebasan harus berdiri tegak dan dipertahankan. Sementara kebenaran berbaur dengan hiruk-pikuk persaingan. Jangankan mencari letak kebenaran, berpikir tentang kebenaran saja tak pernah muncul dalam file kepala kita.

Tak heran jika sewaktu-waktu kebenaran dapat berubah-ubah, semua itu tergantung pada pencitraannya. Hari ini boleh saja media massa bersikap kritis, tapi entah untuk esok lusa.

Penulis adalah Peneliti pada Lembaga Kajian Kutub Yogyakarata (LKKY)

Last modified: 6/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Menggugat “Pepesan Kosong” PT INKA

Oleh Totok Siswantara

Rentetan kecelakaan Kereta api (KA) yang akhir-akhir ini terus terjadi merupakan indikasi bobroknya manajemen dan rendahnya kompetensi SDM perkeretaapian nasional. Selain itu juga mencuatkan disergi antara pelaku perkeretaapian nasional yakni PT KA, INKA, Balai Yasa dan industri penunjang lainnya. Mestinya kondisi gerbong dan prasarana KA yang sudah tua bisa dirawat serta dimodifikasi secara benar oleh PT INKA (Industri Nasional Kereta Api).

Kapabilitas dan SDM INKA dan Balai Yasa KA yang telah menghabiskan dana investasi yang cukup besar seharusnya mampu memberikan solusi praktis terhadap persoalan teknis perkeretaapian sekarang ini. Namun, peran PT INKA bagaikan pepesan kosong. Kondisi disergi industri perkeretaapian nasional yang berlarut-larut mengakibatkan pemborosan nasional yang sangat merugikan rakyat.

Aset PT INKA di kota Madiun menempati lahan 22,5 hektare dengan luas bangunan industri 93.634 m2. Portofolio usahanya selain manufaktur kereta api juga berupa perdagangan, jasa rekayasa, dukungan purnajual, dan diversifikasi. Kapasitas produksi per-tahun direncanakan mampu membuat 60 unit kereta penumpang, 300 gerbong barang, 40 unit KRL/KRD, 200 unit boogie, dan produksi diversifikasi lainnya.

INKA yang selama ini merupakan warisan holding BPIS bikinan BJ Habibie selama ini selalu merugi dan setiap tahun selalu “mengatongkan” tangan untuk meminta kucuran subsidi dari APBN lewat PMN (Penyertaan Modal Negara). Peran INKA yang seperti “pepesan kosong” sepanjang hayatnya mestinya diakhiri dengan cara merger dengan PT KA. Karena menurut sejarahnya hampir semua fasiltas fabrikasi dan property yang sekarang ini dipakai oleh INKA sebelumnya adalah milik PT KA. Ironisnya, selama PT KA memesan produk atau jasa dari INKA selalu dikenai harga yang kelewat mahal bila dibandingkan dengan membeli produk dari luar negeri.

Masalah yang dihadapi oleh INKA merupakan masalah struktural, yakni volume penjualan yang sangat tidak seimbang dengan jumlah karyawan sehingga rasio penjualan per-karyawan sangat rendah. Akibatnya, beban overhead cost yang ditanggung perusahaan sangat besar, hingga perusahaan mengalami krisis likuiditas. Konkretnya dana tunai yang tersedia tidak mencukupi untuk menutup biaya rutin, termasuk untuk biaya upah karyawan.

Profil industri INKA dengan fokus usaha memproduksi lokomotif, gerbong dan pemeliharaan kereta api, dengan total aset Rp 227,9 miliar seharusnya lebih efisien dan kompetitif. Kinerja keuangan INKA neracanya selalu berdarah-darah setiap tahunnya karena overhead cost yang menanggung kumulasi upah karyawan tetap sebanyak 845 orang.

Mestinya sinergi industri dengan BUMN yang lain dapat ditempuh oleh INKA dalam mengatasi problema struktural yang membelit dirinya. Namun sinergi tersebut tidak terwujud, yang ada justru kondisi bertolak belakang, yakni disergi dengan kostumer utamanya yakni PT KA. Duduk perkara krisis keuangan INKA sebetulnya bukan semata-mata karena seretnya pembayaran kontrak penjualan 24 gerbong kereta api oleh PT KA senilai Rp 68 miliar.

Kontrak pembelian 24 gerbong tersebut juga dinilai oleh kostumer sebagai “cacat harga”. PT KA menilai bahwa harga yang dipaksakan tersebut terlalu mahal, akibatnya secara tidak langsung perusahaan ini harus memikul beban inefisiensi INKA. Di lain pihak perbankan nasional juga tidak mau memberikan kredit, karena jelas-jelas produk INKA tersebut dari kacamata perbankan tergolong high-risk.

Disergi industri antara PT KAI-INKA tidak hanya dalam hal pembelian gerbong kelas eksekutif saja, tetapi juga telah merambah kepada pengadaan KRL dan infrastruktur yang lain. PT KA beranggapan bahwa pengadaan KRL bekas dari luar negeri jauh lebih murah dan feasible, baik secara teknis maupun model pembiayaannya. Wajar kalau PT KA berusaha mencari model-model pembiayaan yang meringankan. Apalagi kalau KRL bekas dari luar negeri tersebut bersifat hibah, sehingga PT KA hanya mengeluarkan biaya angkutannya saja.

Mestinya Meneg BUMN Sugiharto tidak perlu kelewat hati-hati dalam mengambil keputusan tentang nasib INKA. Saatnya mengambil gebrakan dan banting setir untuk menuntaskan situasi buruk disergi industri dalam perspektif problem solving dunia perkereta-apian. Tidak ada jalan yang lebih baik selain memerger INKA kedalam PT KA. Sehingga seluruh kapabilitas INKA diintegrasikan ke dalam PT KA sebagai unit produksi. Lalu beberapa Balai Yasa KA dan depo- depo yang dimiliki oleh PT KA dapat beroperasi bersama.

Masalah laten beberapa industri “strategis” warisan BJ Habibie adalah kesulitan mencari modal kerja. Industri itu telah mendapatkan stigma tidak bankcapable, akibatnya entitas industri tersebut selalu kesulitan mencari modal kerja. Baik itu untuk skema pinjaman cash loan maupun non-cash loan (LC, bank garansi, dll ). Dengan adanya merger tersebut model-model pembiayaan dan investasi bisa lebih sederhana dan satu meja. Selain itu sisi positif langkah merger tersebut adalah lebih terbukanya finance instrumentation. Pembiayaan tidak hanya tergantung kepada conventional banking yang sangat sempit marginnya (bank-bank pemerintah). Model pembiayaan dapat diperluas kepada non-conventional banking dan non-banking financial institution.

Sebelum dilakukan langkah merger ditempuh terlebih dahulu Investigative Audit kepada PT INKA. Yakni audit habis-habisan untuk mengejar kebenaran formal dan material pada aspek investasi dan aset perusahaan. Dengan audit ini terapi manajemen dan segala macam bentuk KKN dapat diidentifikasi dan diambil tindakan hukum yang tegas bagi para pelakunya.

Penulis adalah Pemerhati Masalah Transformasi Teknologi dan Industri

Last modified: 7/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Kualitas PNS dan Penderitaan Masyarakat

Oleh Sarwoto & Nikmah Anwar

Banjir yang nyaris menenggelamkan hampir seluruh wilayah DKI dan sekitarnya telah melumpuhkan seluruh kegiatan di Jakarta sebagai ibukota negara, melengkapi kecelakaan sarana transportasi darat, laut dan udara yang terjadi secara beruntun di penghujung tahun 2006 dan awal 2007.

Sekaligus menambah sederetan musibah yang tak kunjung berkesudahan dua tahun terakhir, sehingga gelombang derita yang mendera bangsa Indonesia pun kian melambung dalam seluruh sendi kehidupan.

Bagaimana pun kadarnya, musibah tersebut bisa menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi yang diporak-porandakan oleh badai multi-krisis, antara lain krisis moneter sejak pertengahan tahun 1997. Perekonomian yang makin terpuruk karena musibah tersebut mengakibatkan pulihnya kondisi perekonomian yang dijanjikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanye pemilihan presiden tahun 2004 lalu, semakin menjadi dari kenyataan.

Di tengah penderitaan masyarakat yang masih diliputi suasana berkabung akibat berbagai macam musibah tersebut, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufik Effendi mengungkapkan sinyalemen tentang kualitas pegawai negeri sipil (PNS) yang sangat menyedihkan.

Pejabat negara itu beberapa waktu lalu menyatakan, 55 persen dari sekitar 3,5 juta PNS kualitasnya sangat rendah, sehingga keadaan akan menjadi lebih baik kalau mereka dirumahkan.

Kalau sinyalemen Menpan tersebut benar, tidak tertutup kemungkinan bahwa sangat rendahnya kualitas PNS merupakan salah satu penyebab terjadinya musibah dalam sarana transportasi darat, laut, maupun udara yang menimbulkan banyak korban jiwa.

Penyebab Musibah

Hipotesa itu didasarkan pada kenyataan, seluruh kegiatan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan diselenggarakan oleh PNS yang dikomandani oleh para menteri dan pejabat-pejabat negara lainnya, baik menteri berdepartemen maupun menteri tanpa porto folio, sesuai dengan fungsi masing-masing. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan ketiga sarana transportasi tersebut.

Dalam menetapkan syarat-syarat atau spesifikasi teknis bagi keselamatan sarana transportasi berikut perlengkapannya, kegiatan PNS memang hanya sebatas pada pekerjaan yang bersifat administratif.

Tapi bukan berarti pengetahuan, keahlian dan skill (keterampilan) PNS yang berkaitan dengan pekerjaan itu bisa dikesampingkan. Unsur-unsur tersebut justru sangat diperlukan oleh PNS dalam pekerjaan itu, bahkan dalam berbagai kegiatan di seluruh bidang.

Kegiatan yang berkaitan dengan sarana transportasi pada hakekatnya mengarah pada terlindunginya keamanan dan keselamatan jiwa manusia dalam kapasitas sebagai penumpang. Perlindungan diperlukan, sebab ketentuan dalam Pasal 28A UUD 1945 setelah diamandemen mengamanatkan, hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya adalah hak asasi manusia.

Dalam Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 itu antara lain bahkan ditegaskan, hak untuk hidup adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Beranjak dari ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, pemerintah secara yuridis maupun moral berkewajiban melindungi keamanan dan keselamatan seluruh penduduk yang sedang berada di mana pun, kapan pun, dan dalam keadaan apa pun. Tidak terkecuali mereka yang sedang berada dalam perjalanan menggunakan sarana transportasi darat, laut dan udara.

Untuk maksud tersebut, tentunya sudah diterbitkan berbagai peraturan perundang-undangan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden dan peraturan-peraturan lain.

Peraturan-peraturan itu tentunya mencakup berbagai unsur yang terkait dengan persyaratan atau spesifikasi teknis bagi keamanan dan keselamatan jiwa penumpang.

Kondisi mesin, umur teknis sarana transportasi, batas maksimum berat muatan, batas maksimum jam terbang bagi pesawat udara, maintenance (pemeliharaan/perawatan) secara berkala dengan spesifikasi teknis yang ditentukan bagi mesin, body dan peralatannya adalah unsur- unsur sangat vital yang keberadaannya tidak dapat dikesampingkan.

Spesifikasi teknis itu harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan pemilik sarana transportasi sehingga layak dioperasikan. Dengan demikian, keamanan dan keselamatan penumpang relatif dapat terjamin.

Peraturan lain yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penumpang sarana transportasi adalah kemampuan dan keterampilan pengemudi bus, masinis kereta api, naho- da kapal laut dan pilot pesawat udara.

Juga peraturan tentang kondisi jalan dan jembatan sebagai prasarana transportasi.

Tanpa peraturan-peraturan tersebut, kewajiban pemerintah melindungi keamanan dan keselamatan penumpang sarana transportasi bisa menjadi simpang siur, sulit dan bahkan mungkin tidak dapat dilaksanakan.

Bisa Dimanfaatkan

Untuk terpenuhinya spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan lain bagi keamanan dan keselamatan penumpang sarana transportasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itulah ketinggian kualitas PNS diperlukan.

Sangat rendahnya kualitas PNS karena tidak memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam fungsi masing-masing, bisa dimanfaatkan oleh perusahaan pelaksana peker- jaan untuk melakukan manipulasi.

Kapal laut dan udara yang sebenarnya tidak layak dioperasikan misalnya, memperoleh izin beroperasi dari PNS yang tidak mengetahui adanya manipulasi karena kualitas PNS itu sangat rendah, tidak menguasai bidangnya, sehingga terjadi musibah.

Namun terjadinya musibah itu juga bukan tidak mungkin disebabkan oleh adanya kolusi antara kedua belah pihak. Konkretnya, PNS sebenarnya memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan tapi menyalahgunakan wewenang jabatan. Sarana transportasi yang sebenarnya tidak layak operasi, diberi izin beroperasi karena “hadiah” yang diberikan oleh perusahaan sarana transportasi.

Jadi, setidaknya ada dua kemungkinan yang menyebabkan terjadinya musibah tersebut. Pertama, kualitas PNS yang ditugasi kegiatan itu memang sangat rendah seperti sinyalemen yang diungkapkan oleh Menpan. Kedua, PNS itu bukan sangat rendah kualitasnya, tapi menyalahgunakan wewenang jabatan.

Kenyataan selama bertahun-tahun bahwa empat dari lima gerbong kereta api tidak dilengkapi dengan rem, dapat dikemukakan sebagai contoh dua kemungkinan tersebut. Begitu pula sarana jalan yang baru saja diperbaiki, yang dalam waktu relatif singkat justru mengalami kerusakan yang lebih parah, yang tidak jarang ditemui dalam kenyataan.

Kerusakan jalan dan kecelakaan transportasi darat karena kerusakan jalan itu, begitu pula kecelakaan transportasi laut dan udara, bisa mengakibatkan semakin tingginya biaya produksi. Akibat selanjutnya, harga jual barang pun kian melambung sehingga menambah beban penderitaan masyarakat luas.

Hal itu berarti, kecelakaan transportasi darat, laut dan udara, secara langsung maupun tidak langsung bisa mengganggu dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, mana pun yang benar dari dua kemungkinan tersebut, tidak bisa dibiarkan berkepanjangan tanpa penyelesaian.

Kalau sebagian besar PNS memang sangat rendah kualitasnya sehingga terjadi kecelakaan sarana transportasi tersebut, agaknya memang logis kalau pendapat Menpan untuk merumahkan mereka ditindaklanjuti.

Tapi kalau ada penyalahgunaan wewenang jabatan yang mengakibatkan terjadinya musibah, supremasi hukum hen- daknya ditegakkan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ka- sus itu.

Meminjam istilah yang diutarakan oleh Presiden baru-baru ini, kesalahan dan kelalaian para penyelenggara transportasi yang menyebabkan terjadinya musibah kecelakaan harus ditindak tegas.

Kedua penulis adalah pemerhati masalah kepegawaian dan keselamatan kerja

Last modified: 7/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Pers Indonesia Kehilangan Idealisme

TjiptaLesmana

Pers Indonesia adalah pers perjuangan, tulis Rosihan Anwar tahun 1950-an. Pers ikut berjuang melawan penjajah Belanda. Pada tahun 1980, tema pers perjuangan dikumandangkan lagi oleh wartawan senior mantan Pemimpin Redaksi harian “Pe- doman” itu.

Bahkan Rosihan menegaskan sampai kapan pun, pers Indonesia tidak boleh meninggalkan cirinya sebagai pers perjuangan. Berjuang melawan apa setelah tidak ada penjajah? Jawab Rosihan: pers harus berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan.

Berjuang, apa pun objek yang diperjuangkan, tentu, memerlukan idealisme. Fakta menunjukkan bahwa setelah terjadi konglomerasi pers dan setelah banyak kalangan pebisnis besar terjun dalam dunia pers, idealisme pers Indonesia semakin luntur. Pada era reformasi, sepak-terjang sebagian pers kita malah tidak “karuan”.

Karakteristik pers Indonesia – umumnya- pada era reformasi adalah: (a) suka mencari sensasi; (b) tidak substantif dalam pemberitaan dan (c) tidak lagi berjuang untuk menegakkan keadilan serta kebenaran.

Masih ingat skandal sex Yahya Zaini dan Eva Maria? Ketika itu, hampir semua penerbitan pers mengekspos berita ini besar-besaran. Padahal, apa arti seorang Yahya Zaini dalam pentas perpolitikan di Indonesia? Ketika itu pers seakan lupa bahwa ada banyak permasalahan serius yang dihadapi bangsa dan negara.

Kasus lumpur panas Lapindo pun “terkubur” oleh skandal Yahya. Padahal, lumpur panas Lapindo sebuah kasus serius, karena membawa kerugian dahsyat terhadap rakyat, di samping menghancurkan banyak infrastuktur penting seperti kereta api dan PLN. Dalam konteks ini, saya melihat pers telah masuk dalam perangkap pihak-pihak tertentu.

Orang-orang yang punya kewenangan di news room tanpa disadari telah digiring ke medan lain semata-mata untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah yang lebih serus. Boleh jadi, skandal Yahya Zaini sengaja dibikin pihak tertentu untuk menohok Partai Golkar. Jangan lupa, skandal ini mencuat ti- dak lama setelah Istana dipermalukan oleh masalah UKP3R dengan suara lantang Golkar -termasuk Ketua Umum Jusuf Kalla- yang menghajar habis-habisan UKP3R.

Anehnya, ada pers yang melansir bahwa kasus ala Yahya Zaini sebenarnya juga menimpa sejumlah wakil rakyat. Hanya saja, Yahya sedang sial dan menjadi korban. Tiba-tiba muncul pula berita bahwa salah satu petinggi DPR juga punya “WIL” -wanita idaman lain. Sayang, setelah berita dibantah oleh yang bersangkutan, follow-up-nya sirna sama sekali.

Sementara pers kita memang berpenampilan seperti koran kuning. Ya, pers liberal -dalam sejarahnya di Inggris- memang kadang diidentikkan dengan koran kuning. Hantam kiri kanan tanpa bukti jelas dan menohok privacy seseorang.

Kurang Substantif

Sebagian pers kita malas, atau sengaja tidak mau, menulis berita secara serius. Banyak sekali permasalahan bangsa yang mestinya diangkat sungguh-sungguh, antara lain, melalui investigative reporting. Soal impor gelap barang-barang eks RRC, misalnya. Bukankah ini masalah serius sebagai salah satu penyebab matinya sekian banyak industri dan pabrik di dalam negeri? Produk elektronika, tekstil, keramik dan lain-lain eks RRC masuk secara gelap seperti air bah.

emerintah -terutama Departemen Perdagangan dan Bea Cukai- tidak berdaya sama sekali. Di depan mata telanjang, produk itu malang-melintang di mal-mal, mematikan produk sejenis buatan dalam negeri.

Dan setiap kali ada pabrik yang tutup, berapa pengangguran yang ditimbulkannya? Sayang, pers tidak tergerak untuk melacak dan membongkarnya habis-habisan.

Mana pula komitmen pers untuk ikut memerangi terorisme? Konflik Poso, misalnya, sebenarnya sudah memasuki lampu merah. Kekuatan kelompok bersenjata sudah menguat, menguasai ratusan senjata dari berbagai jenis dan merek. Kasus ini sudah masu dalam domain terorisme, sebab kelompok-kelompok bersenjata itu terus-menerus meneror masyarakat, dan membunuh lawan-lawan yang tidak berdosa.

Dalam meramu berita seputar Poso, sebagian wartawan kita lebih suka mendengar pihak LSM dan kelompok tertentu yang punya kepentingan dengan konflik Poso daripada aparat keamanan. Kalau aparat mengatakan bahwa jaringan terorisme Poso terkait erat dengan jaringan terorisme lain di Filipina, Malaysia atau bagian lain In- donesia, pers adakalanya tidak percaya.

Bahkan sumber lain yang mengatakan bahwa konflik Poso tidak lebih buatan oknum TNI di-blow-up. Pers juga ikut-kutan mengekspos masalah HAM, bukan ikut membantu aparat mengejar para teroris. Pers seolah tidak punya tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik In-donesia.

Menjelang kedatangan Presiden George Bush tempo hari, hampir semua pers nasional “menggebuki” pemerintah Yu- dhoyono yang seolah-olah diperbudak untuk melakukan apa saja -termasuk membangun helipad di Kebun Raya Bogor– demi memuaskan Washington.

Orang lupa bahwa Presiden RI mempunyai hak untuk mengundang kepala negara mana pun karena terkait dengan kepentingan nasional. Orang juga lupa bahwa sebagai negara adi-daya, di mana-mana Amerika memang menuntut optimal security arrangement terhadap pemerintah negara yang mau menerima kunjungan presidennya.

Bush bukan semata-mata Presiden AS, tapi seakan-akan “Presiden Dunia” karena kepentingan AS yang merajalela di seantero dunia…… Dan hampir tidak ada pers yang menulis bahwa seluruh biaya pembangunan helipad di Kebun Raya Bogor ditanggung oleh pemerintah AS. Banyak sekali kalangan yang ketiban rejeki dari kedatangan Bush dan rombongannya.

Kebenaran

Meski sudah hampir 9 tahun bereksperimen dengan teori libertarian, pers Indonesia tampaknya makin jauh dari pers perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Masalahnya, pers kita cenderung cepat emosional, tapi juga cepat melupakan persoalan……

Dua tahun yang lampau, pers mengekspos habis-habisan skandal korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penangkapan Mulyana W Kusuma dan Prof Nazaruddin Syamsuddin menjadi klimaks dari press coverage itu. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dipotretkan sebagai pahlawan yang hebat.

Namun, ketika sejumlah anggota KPU lain tidak disentuh oleh KPK, ketika Hamid Awaluddin dibiarkan lolos -walaupun 3 saksi mengatakan dengan tegas bahwa ia hadir dalam pertemuan di KPU yang menentukan harga segel- ketika itulah anti-klimaks dari berita seputar KPU. Pers Indonesia betul-betul kehabisan semangat dan motivasi! Pers hanya bisa ikut-ikutan menyangi lagu berjudul “Tebang Pilih”.

Banyak sekali kasus hukum yang semula dimunculkan pers dengan berapi-api, tapi kemudian lenyap. Contoh: penggebrekan KPK di kantor Mahkamah Agung. Ketika itu, Ketua MA Bagir Manan, seolah sudah menjadi “tersangka”.

Lalu, kasus dugaan korupsi di tubuh Polri seperti kasus BNI 1946 yang terasa sekali “tebang pilih”. Ketika ada petinggi Polri yang mengatakan bahwa kesaksian seorang penyidik tentang cek untuk Kapolri tidak lebih “mimpi”, pers pun diam seribu bahasa.

Bagaimana pula kelanjutan dari terbongkarnya sejumlah rekening pejabat Polri yang misterius dan pembelian alat komunikasi senilai ratusan miliar rupiah? Kenapa pers tidak terus mengejar Kapolri untuk dimintakan kejelasannya?

Dalam era reformasi, yang mengungkung sementara penerbitan pers tidak lagi pengusaha, tapi juga politisi. Sebagian pers kita, jujur saja, sudah partisan sifatnya. Sejumlah wartawan bekerja hanya sebagai batu loncatan menuju “jalan politik” yang sudah diincar sejak awal.

Ada wartawan yang tiba-tiba menjadi anggota DPR. Ada pula presenter radio yang kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Televisi pun tidak semuanya impartial atau objektif, sebab sudah sarat akan kepentingan politik tertentu.

Beberapa kali saya diminta ikut dalam talk-shows, tapi dengan catatan tidak boleh menyerang politisi ini. Atau sebaliknya, saya diminta mendukung politisi itu. Ketika saya menolak, maka saya pun di-black-list oleh media tsb.

Chris Frost, seorang pengajar senior pada Departemen Jurnalistik University of Central Lancashire (Inggris) dalam bukunya (“Media Ethics and Self Regulation“) mengakui bahwa penerbitan pers sulit memegang teguh prinsip impartiality.

Toh, menurut Frost, pers memiliki kewajiban untuk memberitakan kebenaran, “and this should limit the amount of slanting possible, although there is no obligation on a newspaper to present all sides of an argument”. (hal.139).

Slanting news -berita yang sudah dibelokkan- tampaknya sudah menjadi salah satu potret pers Indonesia pada era reformasi ini. Faktor uang dan kekuasaan menjadi penyebabnya.

Kalau sudah demikian, bagaimana lagi kita bisa berbica- ra tentang pers pejuangan? Inilah wajah pers Indonesia keti- ka memperingati Hari Pers Nasional….!

Penulis adalah pengajar “Hukum Pers” Universitas Pelita Harapan

Last modified: 9/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Bencana dan Gerakan Ekumene

RP Borrong

Bencana datang lagi. Kali ini lebih hebat dibanding banjir tahun 2002! Begitu komentar seorang Ibu di Gereja POUK Sunter, saat penulis berkunjung bersama teman ke Posko PGI Wilayah. Kalau banjir 2002 air hanya sampai ke tangga gereja, banjir 2007 air sampai persis di lantai gereja.

Kebetulan gedung gereja tersebut dibangun dengan mengantisipasi kondisi Jakarta yang selalu dilanda banjir. Karena itu gereja ini selalu menjadi tempat mengungsi warga sekitar ketika banjir datang. Jadilah rumah Tuhan ini menjadi gedung serba guna. Seperti itulah kondisi semua rumah ibadah di daerah-daerah rawan banjir.

Kenyataan seperti ini membawa makna tersendiri bagi hakekat keberagamaan dan kemanusiaan kita. Dalam keadaan normal, mungkin sangat jarang seorang pendeta menginjakkan kaki ke dalam sebuah masjid. Atau sebaliknya, seorang kiai mungkin sangat asing bagi ruang-ruang gereja. Tetapi dalam menghadapi bencana banjir ini, rumah-rumah ibadah menjadi tempat berkumpul orang-orang dari berbagai agama. Ruang-ruang ibadah benar-benar menjelma menjadi wahana gerakan ekumene.

Dulu teologi Kristen memahami gerakan ekumene hanya sebagai gerakan mempersatukan berbagai aliran atau denominasi gereja. Padahal kata ekumene yang secara etimologis berasal dari kata Yunani oikos (rumah atau dunia), dipahami sebagai dunia yang didiami secara bersama.

Gerakan Ekumene

Gerakan ekumene memahami dunia tempat Allah berkarya sebagai rumah bersama. Gereja yang mengakui dan percaya kepada Allah yang satu dan yang berkarya melalui Yesus Kristus, harus hidup di dalam kesatuan dan kebersamaan. Doa Tuhan Yesus untuk para pengikutNya: supaya mereka menjadi satu (ut omnes unum sint) menjadi motto yang elok dari gerakan itu. Dulu gerakan ekumene memang dipahami secara terbatas sebagai upaya mempersatukan berbagai denominasi gereja. Sektarianisme gereja harus ditinggalkan! Tembok segregasi harus diruntuhkan!

Sudah hampir dua dekade, pemahaman terhadap terminologi ekumene, khususnya gerakan ekumene mendapatkan maknanya yang lebih luas dan lebih dalam dari sekadar upaya denominasi gereja menyatukan diri. Sektarianisme yang perlu diatasi bukan saja kecenderungan dalam lingkungan Kristen, melainkan dalam lingkup yang lebih luas, seluas oikos itu sendiri, yaitu dunia ini dengan seluruh isinya. Maka gerakan ekumene mesti dipahami melampaui batas-batas gereja. Gerakan ekumene adalah gerakan kemanusiaan dan gerakan kosmik.

Ted Peters mengemukakan dua arti kata ekumenis yaitu kesatuan gereja yang disebutnya the ecumenical unity dengan kesatuan seluruh kosmos yang disebutnya sebagai the ecumenic unity. Menurutnya, memang benar gereja dipanggil untuk keluar dari dunia secara simbolis tetapi tujuannya ialah untuk membangun Kerajaan Allah yang inklusif yaitu kebaikan bagi seluruh dunia ini. Maka gerakan ekumene berarti kesatuan gereja yang menjadi representasi kesatuan seluruh dunia (Ted Peters, 1992, God the Wolrd’s Future, 336).

Menurut Ernst Conradie, penggunaan metafora oikos digunakan untuk mengembangkan pemahaman tugas sosial gereja yang terintegrasi. Metafora ini menunjuk kepada seluruh “rumah tangga” Allah. Kata ekumene yang berasal-usul dari kata dasar oikos tersebut berarti mengusahakan bersama suatu rumah tangga sejahtera di mana seluruh umat manusia bersama seluruh ciptaan hidup bersama menjadi satu keluarga (Conradie, 2001, Ecological Theology, 7).

Menurut pendapat penulis, gerakan ekumene yang asal-usulnya merupakan gerakan mempersatukan berbagai denominasi dan aliran gereja, telah dimaknai sebagai gerakan mempersatukan seluruh umat manusia dan seluruh dunia (baca: ciptaan/semesta).

Pengalaman menangani bencana banjir yang masih sedang berlangsung di Jakarta sungguh merupakan suatu gerakan ekumene sejati. Banjir ini telah mempersatukan seluruh komponen masyarakat bahu membahu menolong sesama yang menjadi korban, tanpa membedakan asal-usul atau pun anutan keyakinan agama. Pengalaman penulis bersama dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dan warga jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Koinonia Jatinegara, dan Yayasan Tanggul Bencana Indonesia, sungguh mencerminkan suatu gerakan ekumene sejati.

Hari Jumat, sesaat setelah banjir melanda Jakarta, khususnya di daerah Kampung Melayu, secara spontan ketiga lembaga tersebut melakukan bantuan darurat kepada para korban dalam bentuk kegiatan evakuasi, pembentukan posko (pos komando) dan pemberian bantuan yang bersifat emergency.

Dalam waktu singkat, tiga lantai ruang sederhana tempat belajar anak Sekolah Minggu (kebaktian anak) GPIB Koinonia disulap menjadi tempat penampungan pengungsi. Dengan segala keterbatasan, para relawan dengan sigap memberikan pelayanan kepada para pengungsi yang semuanya beragama Islam. Dengan sangat yakin pula para pengungsi yang terdiri atas orang tua dan anak-anak mereka, menerima uluran bantuan tanpa rasa asing.

Gerakan sederhana ini mengundang simpati dari berbagai pihak di Jakarta: gereja-gereja, ormas Islam, lembaga swadaya masyarakat dan perorangan segera turun tangan membantu tanpa canggung. Bemacam aliran gereja di Jakarta turut membantu secara spontan. Bantuan kebutuhan para pengungsi mengalir.

Ibu-ibu gereja dan para mahasiswa putri bersama pemuda- pemudi gereja serta karyawan Yayasan Tanggul Bencana segera menyingsingkan lengan dan menanak nasi, lauk pauk dan kebutuhan lain lalu membaginya dengan sabar. Ratusan korban banjir lainnya yang tidak dapat ditampung di gereja, dilayani dengan sabar. Sungguh ajaib, walaupun jumlah pengungsi terus bertambah, layanan kebutuhan mereka tak pernah kurang.

Dalam situasi normal, tidak mudah mempertemukan semua orang dari berbagai denominasi gereja dan anutan agama yang berbeda-beda. Tetapi dalam berbagi kasih, karena bencana yang menimpa sesama manusia, semua batas-batas itu dengan sendirinya pupus dan runtuh. Tidak bisa dibayangkan bahwa suatu saat seorang muslim datang salat di ruang ibadah sekolah minggu di lingkungan gereja. Tetapi itulah yang terjadi beberapa hari terakhir ini di lingkungan GPIB Koinonia, tempat menampung ratusan pengungsi. Sulit pula dibayangkan seorang ulama masuk kompleks gereja membawa bantuan kemanusiaan.

Kita perlu belajar dari pengalaman berharga ini. Historia vitae magistra (sejarah adalah guru kehidupan). Pengalaman bersama selama banjir atau bencana apa pun seharusnyalah menjadi guru kita untuk melihat kehidupan secara lebih utuh. Hidup yang bermakna adalah hidup yang dihidupi bersama dalam solidaritas dan kebersamaan. Hidup yang terpisah adalah hidup yang kurang bermakna.

Hidup yang Berharga

Hidup yang berharga adalah hidup yang berbagi, bukan hidup yang saling merampas dan mengeksploitasi. Hidup yang membawa kebahagiaan adalah hidup yang dibangun dalam irama yang harmonis dan seimbang. Mengapa harus menunggu banjir untuk bisa bahu membahu membangun kehidupan bersama? Mengapa harus mempersulit ibadah sesama kalau bisa difasilitasi?

Gerakan ekumene adalah gerakan hidup sejagat. Hidup yang dihidupi adalah hidup yang memberi dan membiarkan segalanya bertumbuh secara alami. Hidup yang berharga adalah hidup yang saling menopang dan membawa kegembiraan bagi semua. Hidup yang bermutu adalah hidup yang dijalani dalam kebahagiaan dan kesedihan bersama. Menangis bersama orang yang menangis dan tertawa bersama orang yang tertawa!

Gerakan ekumene adalah juga gerakan kemanusiaan dan gerakan kebangsaan yang bermitra. Rivalitas tidak pernah sungguh-sungguh membuat kita bahagia. Kita bisa berlomba untuk melakukan yang baik tetapi kita tidak seharusnya bersaing untuk saling mengalahkan. Kita perlu menggalang solidaritas yang saling membangun. Bukan hanya di antara sesama manusia dan sesama anak bangsa tetapi juga dengan sesama ciptaan. Banjir yang melanda Jakarta mengingatkan kita untuk menghargai lingkungan hidup. Kita diingatkan untuk tidak sewenang- wenang terhadap alam di sekitar kita. Itu juga gerakan ekumene.

Dalam arti yang luas itu, gerakan ekumene menjadi bagian dari pembangunan semesta yang tidak harus menunggu bencana datang baru bisa bekerja sama mengelola kehidupan. Sebaliknya, mengelola kehidupan bersama untuk mencegah terjadinya bencana. Gerakan ekumene tidak harus berlangsung dalam suasana bencana saja tetapi juga dalam suasana normal dari kehidupan sehari-hari.

Penulis adalah Ketua Umum PGI

Last modified: 10/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

The Global Nexus

Politik Banjir Megapolitan?

Christianto Wibisono

Masalah banjir sudah dibahas dengan pendekatan multidisiplin, multidimensi, multisektoral, multilateral dan entah multi apa lagi. Semua mencerminkan kegemasan, kecemasan dan frustrasi sosial yang tinggi.

Satu lagu lama yang mencuat ialah bahwa masalah banjir memerlukan pendekatan terpadu kawasan Jabodetabek- Punjur untuk pembenaran adanya “Menteri Megapo- litan”.

Paduan suara itu menjadi tidak relevan karena Profesor Sejarah Hubungan Eropa Asia Leonard Blusse dari Leiden menyatakan bahwa Belanda mampu mengatasi dampak penggundulan sungai Rhine di wilayah hulu di Jerman.

2/3 wilayah Belanda berada dibawah permukaan laut, demikian pula 40 persen Jakarta. Belanda menjadi ahli ekosistem bawah laut sehingga untuk membangun kembali New Orleans akibat banjir Katrina, AS mengundang tim ahli Belanda.

New Orleans di Lousiana dibangun oleh Prancis yang lebih mengutamakan estetika ketimbang ekosistem. Rencana pembangunan Banjir Kanal Timur sejak 1933 tetap relevan setelah 73 tahun. Apa yang dikerjakan elite nasional Indonesia selama hampir 62 tahun merdeka?

Problem banjir Jakarta dan aglomerasi kawasan megapolitan Jabodetabek merupakan konsekuensi logis dari konsentrasi kekuasaan politik selama setengah abad Orde Lama dan Orde Baru. Di zaman Hindia Belanda, Batavia hanya ibu kota politik.

Sedang pusat kegiatan ekonomi, bisnis, industri adalah Surabaya yang mirip New York terhadap Washington. Atau Shanghai terhadap Beijing dan Sydney dengan Canberra. Di zaman Belanda, Surabaya menjadi pelabuhan terbesar, kota dagang dan industri terkemuka yang produksi dan ekspornya diatas Jakarta. Jadi orang Surabaya dan Jawa Timur tidak perlu berbondong bondong sowan atau cari nafkah ke Jakarta.

Sistim politik kekuasaan manunggal disatu tangan kepresidenan dan eksekutif telah membuat Surabaya dan pusat-pusat kota lain yang dizaman Belanda punya prospek pertumbuhan setara dengan Jakarta, tersendat dan mencuatkan konsentrasi monster Jabodetabek Punjur. Disini segala macam penyalahgunaan dan hukum rimba bisa terjadi.

Pemda lokal tingkat dua, kabupaten, kota madya atau provinsi jelas tidak akan berani menolak.

instruksi, kehendak atau himbauan pejabat Jakarta, atau Istana dalam menikmati perubahan Tata Ruang dengan Tata Uang atau tekanan despot.

Rancangan Kolonial

Reformasi yang membuka desentralisasi dan dekonsentrasi serta otonomi daerah merupakan ayunan pendulum dari pola konsentrasi Orde Baru. Namun arus migrasi ke Jabodetabek tetap mengalir mirip arus imigran Amerika Latin ke AS.

Paralel dengan meningkatnya kebutuhan lahan, alokasi dana kurang mencerminkan kepedulian dan prioritas pengendalian banjir yang sudah dirancang sejak 1933 oleh pemerintah kolonial. Selama Indonesia merdeka, memang banyak bangunan baru dibangun oleh pemerintah RI.

Tapi pengendalian banjir Jakarta masih mengandalkan pintu air Manggarai warisan kolonial yang tidak pernah diperbaharui atau ditambah. Banjir Kanal Timur hanya jadi wacana dan rencana dengan alasan kurang dana.

Padahal dana yang diperlukan hanya Rp 5 triliun. Bandingkan dengan estimasi kerugian banjir menurut Menteri Kepala Bappenas, Paskah Suzetta Rp 4,1 trilyun untuk Jakarta saja. Ini berarti, seandainya pemerintah pusat dan DKI berkongsi konkret membangun banjir kanal maka kerugian itu bisa terhindar dan DKI sudah punya banjir kanal. Alokasi dana untuk busway melebihi keperluan pembebasan tanah banjir kanal.

Pembangunan megapolitan akibat konsentrasi ekonomi bisnis ke pusat ibukota politik tidak terhindarkan. Pusat-pusat pertumbuhan di luar Jakarta masih seperti Segitiga Jogya-Solo- Semarang dan Gerbang Kertosusilo di Jatim masih sulit menjadi magnet tandingan Jabodatabek.

Tapi memang aglomerasi ke kawasan metropolitan tidak terhindarkan, juga di AS. Diproyeksikan akan terjadi 4 konsentrasi urban yaitu Los Angeles, New York, Houston Texas dan Miami Florida. Sementara di Indonesia, bila tidak dikembangkan pemerataan ke daerah, maka situasi mirip 4 pusat urban AS ditumplek blek ke Jabodetabek men- jadi urban monster tak terji- nakkan.

Sekarang Presiden mencanangkan 1000 menara rusun untuk memelihara daerah resapan air. Sebab memang pertumbuhan penduduk dan migrasi ke Jabodetabek tidak bisa tertahan, kecuali pola pembangunan menyebar ke seluruh wilayah diluar ibukota digalakkan lebih proaktif.

Pembangunan banjir kanal dan penataan kembali Tata Ruang barangkali bisa melibatkan Bank Dunia dan tim ahli Belanda. Ali Sadikin pernah mempelopori program perbaikan kampung, yang menjadi acuan Bank Dunia dan memberi pinjaman lunak kepada Pemda DKI. Perbaikan kampung dijadikan pola bantuan negara berkembang lain.

Sekarang dalam pembangunan menara rusun untuk menghemat lahan dan urgensi pembangunan banjir kanal yang memerlukan dana jangka panjang, diuji kecanggihan diplomasi untuk melibatkan Bank Dunia. Paul Wolfowitz sedang berusaha merubah citra Bank Dunia sebagai lembaga pembiayaan peduli rakyat kecil.

Sok Populis

Suatu pembangunan banjir kanal terpadu sekaligus sebagai obyek wisata model kanal Amsterdam dan bis air (angkutan lewat kanal) dari hulu ke hilir bisa merupakan program dengan multiple effect dalam jangka panjang.

Elite sok populis biasa berteriak, kita cukup kaya, punya dana simpanan menganggur di bank berupa SBI/SUN karena itu kita tidak perlu utang lagi. Tapi kalau disuruh membangun banjir kanal, mengeluh tidak punya dana dan getol memaki go to hell. Di mana logika dan etika serta moral berpolitik.

Kalau memang ada dana ya cepat membangun, kalau tidak mampu mengalokasikan dana ya perlu pinjaman lunak, maka aktiflah berdiplomasi. Namun kalau berkepala batu arogan dan hanya menyalahkan orang lain, maka bencana banjir ini hanya salah satu musibah yang terus mengancam secara rutin.

Belanda menerima banjir kiriman dari sungai Rhine Jerman tapi tidak mengeluh dan mengatasi dengan teknologi tercanggih sedunia.

Orde Lama dan Orde Baru sudah salah, kebablasan dalam otonomi juga sudah jadi sejarah. Semua itu harus diakui dan kita harus melakukan terobosan baru yang benar-benar mengutamakan meritokrasi guna mencapai hasil optimal bagi rakyat.

Selama merdeka Jakarta dan Jawa hanya dilayani prasarana warisan Hindia Belanda seperti pintu air Manggarai, jalan pos Daendels. Jalan tol baru diawali oleh putra putri penguasa tunggal Orba.

Sekarang saatnya rakyat Jakarta menentukan pilihan bahwa hanya cagub yang mampu membangun banjir kanal dalam 3 tahun dengan segala kecanggihan tehnik diplomasi finansial dan menciptakan model pembangunan terpadu, layak jadi Gubernur DKI.

Kalau tidak mampu membangun banjir kanal ya tidak perlu berambisi jadi Gubernur DKI atau “Menteri belepotan” apalagi jadi capres 2009.

Beban citra dan reputasi kegagalan banjir tentu juga berdampak pada prospek pemilihan kembali duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Kalau banjir teratasi bisa menjadi bukti sukses kepemimpinan, maka saingan capres lain akan susah maju.

Namun bila Kabinet Indonesia Bersatu, gagal membangun banjir kanal, capres alternatif berpeluang untuk tampil secara independen. Seperti Gubenur NAD, karena rakyat sudah muak dengan “rezim parpol” yang korup, impoten dan inkompeten.

Penulis adalah pengamat masalah internasional

Last modified: 12/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Politik dan “Political Promiscuity”

Oleh Boni Hargens

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla cukup sibuk menangani bencana yang datang silih berganti. Tapi anehnya, meski begitu, pemerintah tetap saja mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik yang paradoksal. Sebut saja, PP 37/ 2006 yang menjadi bola panas dimana-mana lalu melahirkan konflik politik di tingkat daerah. Betapa tidak, kinerja wakil rakyat tidak optimal, fungsi perwakilan politik tidak produktif, malah gaji di- naikkan.

Selain itu, kebijakan impor beras yang ditentang kalangan petani domestik karena diduga menggusur beras lokal. Harga beras yang selisihnya cukup jauh jelas meresahkan petani yang hidupnya bersandar pada gabah dan beras.

Kalangan pemerintah bersikukuh melanjutkan kebijakan impor dengan berbagai argumentasi walau terkadang hanyalah rasionalisasi.

Diam-diam barangkali ada gundukan kepentingan lain, entah politis ataupun ekonomis, yang melatari kebijakan tersebut. Persis hal ini yang mendongkrak resistensi sejumlah fraksi di DPR yang menarik garis perlawanan terhadap kebijakan tersebut.

Dulu ketika harga bahan bakar minyak dinaikkan menyusul pencabutan subdisi pada 1 Oktober 2005, ada silang pendapat yang cukup sengit antara pemerintah dan para politisi dan pengamat yang kontra. Ujung-ujungnya kebijakan terus berjalan. Yang lumayan bisa direm hanya rencana kenaikan tarif dasar listrik.

Tak pelak kebijakan-kebijakan paradoksal ini menambah runyam konfigurasi politik kebangsaan, disamping praktek korupsi, penyuapan, eskalasi kemiskinan, pengangguran, partai politik yang korup, dan parlemen yang kurang akuntabel. Berpikir dalam konteks ini, isu reshuffle kabinet yang berhembus belakangan tentu bukan panasea mujarab.

Politik kebangsaan akan terus berkubang dalam transisi tak berujung, jika tiga “tradisi” dalam berpolitik berikut tetap dipertahankan.

Pertama, terjadi persetubuhan berbagai kepentingan dalam merumuskan suatu kebijakan. Rousseau (1712-1778) dalam “Kontrak Sosial” menegaskan bahwa satu-satunya dasar bagi Sovereign (yang berdaulat) dalam membuat kebijakan adalah “kehendak umum”. Di luar itu, kebijakan yang dihasilkan tidak akan pernah menciptakan “kebaikan umum”.

Kata kunci adalah kehendak umum. Artinya kehendak dari seluruh rakyat untuk kebaikan bersama sebagai bangsa. Apa yang terjadi dalam praktek politik kita, “kehendak umum” sudah digantikan oleh kehendak segelintir elite yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan. Kalau kehendak parsial itu berkiblat pada kebaikan umum barangkali tidak masalah.

Tapi menjadi celaka ketika kehendak parsial ini ternyata didasarkan pada kompromi berbagai kepentingan praktis yang samasekali tidak bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Di dalamnya, kepentingan pribadi penguasa bercampur dengan kepentingan partai, kepentingan kelas, dan masih banyak ana- sir lain yang terselubung di dalamnya.

Maka proses pembuatan kebijakan pun menjadi sebentuk persetubuhan politik (political promiscuity).

Persetubuhan ini cukup kentara dalam banyak kasus. Daan Dimara yang mantan anggota KPU bertikai dengan Hamid Awaluddin yang sekarang Menteri Hukum dan HAM mengenai keterlibatan Hamid dalam korupsi dana pemilu 2004.

Publik pun tentu heran, kenapa Hamid sulit diseret sementara yang lain sudah lama dipenjara. Apakah betul Hamid bersih atau ada apa dengan Hamid? Kasus lumpur panas PT Lapindo di Jawa Timur juga menyisakan kebingungan soal mengapa pemerintah tidak begitu tegas terhadap pihak perusahaan dalam mempercepat penanganan korban.

Sintesis

Sama persis kasus eksekusi mati Tibo dan dua rekannya yang masih menyiratkan kebimbangan soal esensi keadilan hukum yang gagal menjerat otak di balik kerusuhan Poso.

Hanya ada satu sintesis yang bisa merangkum seluruh fakta ini yakni bahwa persetubuhan politik sedang menjadi trend dalam proses berpolitik di Indonesia.

Tidak mengherankan kalau kasus hukum dengan mudah dipelintir menjadi kasus politik sehingga “yang jahat” pun luput dari jeratan pengadilan.

Yang tidak kuat secara politik, dengan gampang diproses lalu segera dibui, tetapi yang kuat secara politik, apa pun masalahnya, pasti selamat. Hanya karena persetubuhan politik.

Kedua, keselamatan partai di atas segalanya. Secara normatif, partai politik hanya jembatan yang menghubungkan rakyat dengan sistem politik. Melalui partai politik, orang yang terbaik dalam masyarakat bisa dipilih untuk duduk dalam sistem politik mewakili rakyat secara keseluruhan.

Maka partai politik jelas tidak lebih tinggi dan tidak lebih penting daripada rakyat. Tapi sekarang partai politik bahkan memposisikan dirinya sebagai yang paling penting dari segalanya. Apapun dilakukan agar partai selamat.

Maka ketika wakil partai ada di pemerintahan atau di parlemen, mereka lebih mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan bangsa.

Konsekuensinya kebijakan politik pun dibuat dengan lebih mempertimbangkan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat. Sebelum menjadi presiden, Susilo Bambang Yudhoyono sempat memandang partai politik dengan sebelah mata.

Tetapi setelah duduk di kursi presiden, segala strategi diterapkan untuk menarik dukungan kuat dari partai politik, sehingga Golkar yang tadinya tidak bersekutu justru menjadi bagian dari mesin politik pemerintah. Partai lain seperti PPP dan PKS pun menyusul sehingga kekuatan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla di parlemen hampir tidak diragukan lagi-kecuali kalau ada pengkianatan seperti biasanya dalam politik.

Ketiga, para menteri, anggota DPR, atau pejabat publik asal partai politik cenderung bertindak sebagai karyawan partai politik daripada pelayan rakyat. Orang partai di pemerintahan gandrung dijadikan “sapi perahan” oleh partai sehingga ada semacam “hukum tak tertulis”, kader yang punya jabatan politik harus menghidupi partai.

Ancaman

Minimal sekian persen gaji disetor ke partai. Maka kalau ada menteri atau legislatif yang begitu ngotot mempertahankan kursi sekalipun terlibat skandal korupsi, -bahkan partai membela!-, itu karena demi nasib partai. Di relung ini, rombak kabinet yang diembuskan belakangan jelas sebuah ancaman bagi partai tertentu yang takut kegusuran kader.

Padahal sekalipun reshuffle terjadi, dijamin tidak ada perubahan signifikan dalam hal kinerja pemerintah terkait “hukum tidak tertulis” tadi bah- wa menteri adalah karyawan partai.

Praktek terselubung seperti ini seringkali menjadi sebab paling serius mengapa pembenahan politik terseok-seok. Barangkali kalau dikuantifikasi dalam persen, perhatian para pejabat terhadap kepentingan bangsa jauh di bawah 50 persen.

Tiga hal di atas bahkan sudah menjadi semacam “tradisi” dalam berpolitik. Maka tidak akan ada kemajuan yang kru- sial di tangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sela- ma praktek buruk ini tidak di-basmi. Reshuffle pun bukan jalan keluar.

Sebab masalah bukan kualitas personal para menteri tetapi sukarnya berkoordinasi antarmenteri maupun antara menteri dan presiden-wakil presiden, termasuk antara presiden dan wakil.

Prinsip kolegialitas tidak berjalan karena pemerintahan tidak kompak. Mengapa? Masing-masing individu mengenakan jubah partai. Dan kalau sudah berjubah partai, otomatis tidak ada rasa saling percaya. Padahal tidak mungkin pemerintahan bekerja efektif tanpa saling-percaya.

Penulis adalah Pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia; Direktur Bidang Riset PARRHESIA (Institute for Nation-State Building)

Last modified: 12/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Hari Valentine dan Momentum Perdamaian

Oleh Masykur Arief Rachman

Pada tanggal 14 Februari 2007 ini dirayakan Hari Kasih Sayang alias Hari Valentine (Valentine’s Day). Sebagian masyarakat yang pro terhadap perayaan tersebut akan menyambut dan merayakannya dengan berbagai macam hiburan, mulai dari bagi-bagi kartu, rangkaian bunga, boneka, dan lain sebagainya.

Sedangkan bagi mereka yang kontra terhadap perayaan itu akan mencibirnya, dan menyatakan bahwa perayaan itu tidak jelas sejarahnya, menjurus pada kemaksiatan, bid’ah, dan seterusnya.

Begitulah, setiap tanggal 14 Februari, ada yang sibuk dengan perayaan Hari Valentine dan segala pernak-perniknya. Tapi, ada pula yang sibuk mencemoohnya dengan segala kekurangannya.

Terlepas dari pro dan kontra mengenai perayaan ini, di mana pada kali ini Hari Valentine dirayakan di tengah kepungan bencana yang terus melanda negeri ini, patut kiranya jika kita meninggalkan segala macam perselisihan yang sekiranya menjurus pada perpecahan antarsaudara, agama, ras, suku, budaya dan antargolongan.

Apalagi sampai mengganggu instabilitas berbangsa dan bernegara. Marilah kita sama-sama belajar menyikapi perbedaan dengan arif dan bijaksana. Seperti yang selalu diteriakkan oleh mereka yang cinta damai.

Hari Valentine biarkan berjalan dengan tenang tanpa cemoohan dan gangguan yang merugikan. Selama Hari Valentine ini dirayakan dengan tidak menyalahi koridor hukum, maka tidak pantas kita mencaci dan mencegahnya. Ingat, kita berpijak di negara hukum.

Apalagi pada saat ini negara kita dilanda berbagai macam bencana. Artinya, kita jangan menambah bencana baru.

Hari Valentine, yang menurut sebagian ahli sejarah berawal dari negara Eropa dan cenderung pada nuansa agama Kristen itu, telah menjalar ke berbagai negara.

Dan tidak ada salahnya jika kita mendukungnya. Sebab, bagaimana pun Valentine akan terus dirayakan karena telah membudaya di sebagian penduduk dunia, tidak pandang agama atau golongan apa pun telah ikut merayakannya juga.

Momentum Perdamaian

Ada beberapa hal yang patut kita dukung dari perayaan tersebut. Pertama, seperti yang kita ketahui, Hari Valentine mempunyai makna kasih sayang.

Nah, pada perayaan hari ini bisa menjadi satu momentum yang sangat tepat untuk menyuarakan kembali yel-yel kasih sayang, perdamaian, persaudaraan baik antarsuku, agama, ras, serta antarbangsa dan ne- gara.

Adanya pertikaian seperti yang terjadi di Poso beberapa waktu lalu mengimplikasikan bahwa, antarsuku dan antarpenganut agama tidak ada rasa kasih sayang.

Mereka cenderung menganggap golongan sendiri yang paling benar dan golongan lain salah.

Sehingga perlu dihabisi. Begitu juga dari segi agama, mereka cenderung “mendewakan” agama sendiri. Sedangkan agama lain dianggap seperti setan yang harus dihancurkan.

Pertikaian demi pertikaian akan terus berlanjut jika pandangan salah itu tetap dipelihara. Agama bukan lagi menjadi solusi terhadap permasalahan hidup manusia.

Sebaliknya, agama lahir menjadi bencana bagi manusia. Hal inilah yang perlu diluruskan oleh para tokoh agama. Pesan damai dan kasih sayang di an- tara masing-masing agama per- lu diinternalisasikan dalam di- ri penganut agama masing- masing.

Sehingga kerukunan dan perdamaian antaragama akan tercipta sebagaimana yang diidealkan oleh agama masing- masing tersebut.

Di samping itu, dialog antaragama perlu terus digalakkan, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Hal itu, tentunya pula perlu dukungan sepenuhnya dari pe- merintah.

Nah, Hari Kasih Sayang pada tanggal 14 Februari inilah salah satu mumentum menarik untuk mengajarkan dan menginternalisasikan kasih sayang dalam diri penganut agama masing- masing dan mengajarkan untuk saling menghargai perbedaan dalam keragaman.

Kedua, di tengah gempuran bencana yang terus melanda negeri ini, Hari Valentine dapat menjadi sarana untuk menggalang masyarakat bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, seperti, tsunami (Aceh), gempa bumi (Yogyakarta dan Jateng), banjir lumpur (Sidoarjo), dan akhi-akhir ini banjir (Jakarta).

Jadikanlah Valentine pada kesempatan kali ini, tidak hanya bersifat familialisme, yakni, sebatas antarpacar, kekasih, dan istri belaka atau golongan saja. Tetapi jadikanlah substansi makna Valentine secara universal, yaitu menyangi dan mengasihi saudara-saudara kita yang terkena bencana.

Mereka butuh kasih sayang dari kita, mereka butuh uluran tangan kita, mereka butuh bantuan kita.

Korban Bencana

Marilah kita bersama pacar kita masing-masing, istri kita masing-masing, golongan kita masing-masing, bersama-sama membuat hadiah Valentine untuk mereka yang terkena mu- sibah.

Kita sama-sama ikhlaskan hadiah yang dari pacar kita, suami atau istri kita, dari golongan-golongan kita, untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah tersebut. Baik berupa bunga dan boneka, itu bisa dipakai untuk mainan anak-anak yang mainannya hilang ditelan banjir.

Atau berupa makanan, mereka tentunya lebih dan sangat membutuhkan makanan dari hadiah Valentine itu. Oleh karena itu, berikanlah hadiah Valentine itu buat mereka yang terkena bencana.

Ketiga, lewat Hari Valentine ini, marilah kita juga maknai untuk sama-sama belajar memelihara, mencintai, menyayangi, dan mengasihi alam dan lingkungan di sekitar kita.

Kasus terjadinya banjir bisa jadi diakibatkan oleh ulah kita yang tidak mau memelihara fungsi-fungsi ekologis dan lingkungan.

Seperti, membuang sampah di sungai-sungai dan diselokan alias bukan pada tempatnya. Sehingga, ketika hujan turun deras, air meluap dari sungai- sungai dan selokan-selokan yang tersumbat sampah tersebut.

Dengan demikian, dalam kasus banjir seperti yang terjadi di Jakarta bisa jadi disebabkan masyarakat Jakarta yang membuang sampah secara sembarangan.

Oleh karena itu, selain merayakan Hari Kasih Sayang antarsesama manusia, secara bersamaan perlu juga ditanamkan etos dan komitmen serta kesadaran untuk mencintai lingkungan dan memeliharanya.

Karena, pada dasarnya lingkungan merupakan salah satu pendukung bagi kelangsungan hidup manusia.

Jika lingkungan hanya terus dieksploitasi tanpa harus memikirkan akibatnya, maka konsekuensi yang akan ditanggung akan lebih besar. Salah satu contohnya adalah banjir dan tanah longsor.

Akhirnya, pada perayaan Hari Valentine ini, pesan kasih sayang dari perayaan tersebut yang bersifat familialisme an sich, kita alihkan kepada yang lebih universal. Yaitu, mencintai lingkungan kita dan saudara-saudara kita sebangsa dan se- Tanah Air.

Penulis adalah peneliti pada Central for Studies of Religion and Culture (CRSC) Yogyakarta

Last modified: 14/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Ada yang Terlupakan untuk Papua

Oleh Frans Maniagasi

Setiap kali diskusi tentang Papua maka kecenderungan kita selalu menggunakan pendekatan ekonomi-politik. Lalu kemudian dinyatakan bahwa Papua harus dibangun dalam kerangka pendekatan ekonomi-politik.

Seperti menerobos isolasi wilayah dengan membangun jalan dan jembatan, mendatangkan investasi dan mengundang donatur untuk membangun Papua.

Pokoknya pendekatannya bersifat ekonomi-politik. Oleh karena itu sumber daya alam (SDA) Papua menjadi “target operasi” kebijakan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten/ kota.

Reaksi praksis dari pendekatan ini maka dirancang program-program pembangunan yang sifatnya juga ekonomi politik. Seperti pemekaran provinsi, kabupaten/kota, peningkatan PAD, pengucuran dana Rp 100 juta ke kampung-kampung, DAU, DAK, dana dekonsentrasi, dan lain-lainnya. Pendekatan ini tentunya tidak salah tapi sampai kini masih ada yang terupakan atau terabaikan, ada yang hilang dan tidak lengkap?

Yang dilupakan selama ini dalam menyelesaikan soal Papua adalah identitas kultural. Identitas kultural dalam perspektif Francis Fukuyama disebut trust (1995), di mana persoalan identitas kultural itu justru yang menjadi basis utama menopang pendekatan ekonomi-politik dari dinamika kultural lokal.

Artinya, identitas kultural mutlak harus digunakan dalam setiap implementasi pembangunan. Paradigma identitas kultural itulah yang dijadikan pokok inti oleh para intelektual dan cendekiawan Papua tatkala mereka merancang draf UU Otsus. Kesadaran intelektual dan cendekiawan Papua bahwa betapa pentingnya strategi kultural dalam mengatasi masalah Papua yang selama 40 tahun lebih integrasi pemerintah tidak mampu mengatasinya.

Awal dari kegagalan ini justru pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda pada saat Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 di Den Haag, bukan saja gagal menentukan status politik dari wilayah ini tapi kedua pemerintahan ini gagal memosisikan identitas kultural Papua dalam seluruh proses perundingan mereka tentang Papua. Sejak saat itu masalah Papua telah menjadi isu internasional hingga hari ini.

Kesadaran intelektual dan cendekiawan Papua pada waktu menyusun dan merancang draf Otsus hendak memosisikan identitas kultural ini agar memperoleh pengakuan politik sekaligus pengukuhan yuridis formal dalam sebuah undang-undang RI, yaitu UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Sehingga diharapkan lewat pengakuan dan pengukuhan itu identitas kultural ini akan menetralisir pendekatan ekonomi- politik dan keamanan yang selama ini mendominasi pembangunan Papua.

Identitas Kultural

Kegagalan negara selama ini telah mengabaikan identitas kultural seperti ditunjukkan melalui tayangan-tayangan televisi nasional. Di mana budaya populer Jakarta tidak pernah merepresentasikan identitas kultural orang Papua dalam siaran-siaran televisi nasional.

Masyarakat Papua justru dicekoki oleh siaran-siaran televisi nasional. Suka atau tidak, orang Papua “dipaksa” menyaksikan dinamika budaya populer Jakarta dalam ranah domestik mereka lewat siaran-siaran te- levisi Jakarta.

Dalam konteks itu maka rencana Pemerintah Provinsi Papua mendirikan televisi lokal -Metro Papua- kerja sama dengan Metro TV Jakarta mengundang pertanyaan apakah televisi lokal ini mampu mengangkat identitas kultural Papua di level nasional ataukah justru sebaliknya Metro Papua menjadi “perpanjangan tangan” siaran televisi nasional (Metro TV). Kalau itu yang terjadi maka samimawon, sama saja.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kehidupan modern di mana kebudayaan cenderung konvergen-identitas kultural menjadi aspek penting yang berkorelasi positif dengan struktur kekuasaan.

Dengan demikian ekspresi kebudayaan modern yang ditayangkan melalui siaran-siaran televisi nasional mencerminkan betapa dominannya strktur kekuasaan negara terhadap orang-orang Papua. Padahal aktualisasi kebudayaan pada hakekatnya merupakan perjuangan menegakkan dan mempertahankan identitas kultural sebuah komunitas sosial.

Dalam konteks ini masyarakat Papua jelas-jelas tidak representasi dalam arus budaya populer Jakarta. Masyarakat Papua di bawah todongan untuk menyaksikan tayangan televisi nasional lengkap dengan atribut aksenya “lue-gue” bukan “kitorang-kamuorang”.

Padahal simbol, aksen, dan idiom-idiom tayangan televisi nasional tidak relevan dan signifikan sama sekali dengan kondisi masyarakat Papua.

Hal ini menunjukkan kegagalan dari pendekatan ekonomi -politik mengakibatkan ketidakadilan negara terhadap masyarakat Papua. Padahal budaya populer berkorelasi erat dengan identitas politik.

Budaya populer adalah sarana modern di mana identitas, etnik, agama, dan kelas sosial saling memperjuangkan signifikasi dan dominasi dalam ruang politik publik (Chris Baker, 2003).

Targetnya adalah dominasi identitas. Pada latar ini masyarakat Papua tidak berdaya karena budaya populer Jakarta dominan tanpa memberikan ruang gerak bagi ekspresi budaya Papua. Maka tidak aneh pemerintah pusat dan DPR RI (Komisi I) “kebakaran jenggot” tatkala sekelompok orang Papua dipimpin oleh Herman Wanggai pada 24 Maret 2006 lalu minta suaka politik di Australia.

Permasalahannya bukan pusat harus mencak-mencak dan meminta Australia agar tidak mengabulkan permohonan suaka politik, tapi yang seharusnya dikoreksi bahwa selama ini yang terjadi adalah komunikasi budaya satu arah.

Dan kita lupa bahwa kangguru bukan hanya terdapat di Australia saja tapi juga di Papua. Pemerintah pusat, termasuk DPR RI menganggap lebih tahu segala-galanya tentang Papua sehingga tidak pernah memberikan peluang dan kesempatan mendengar aspirasi dan tuntutan orang- orang Papua.

Protes terhadap dominannya struktur kekuasaan negara terhadap Papua terjadi pada Fe- bruari 1999, oleh delegasi 100 orang Papua dipimpin oleh Tom Beanal di Istana Negara di depan Presiden BJ Habibie dan para menterinya termasuk Panglima TNI Jenderal Wiranto.

Pada waktu itu, mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutannya secara jujur, demokratis, dan bermartabat untuk “keluar” secara baik-baik dari NKRI. Hal itu kemudian diperkokoh lagi dengan munas pada Februari 2.000 di Hotel Sentani Indah dan Kongres Nasional ke-2 pada akhir Mei – awal Juni 2002.

Orang Papua terpaksa harus melakukan hal itu karena mereka menyaksikan berbagai ekspresi kultural di luar dirinya, sementara ekspresi budaya mereka tidak pernah diberikan tempat yang layak dan memadai dalam pusaran budaya populer Indonesia.

Papua tidak menguasai alat-alat produksi budaya populer. Dari sinilah muncul perasaan “dijajah” dan termarginalisasi merupakan faktor yang memicu bahwa orang-orang Papua bukan warga Indonesia. Ini realitas suka atau tidak suka.

Otsus Dilanggar

Solusinya Otsus yang pada hakekatnya telah menempatkan identitas kultural Papua sebagai paradigma penyelesaian masalah yang harus dihargai dan dihormati oleh negara.

Tapi sayang negara tidak mengindahkannya justru Otsus di by-pass dengan terbitnya Inpres No 1/2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dengan memaksakan percepatan pemekaran Papua menjadi Irian Jaya Barat (IJB) yang hingga hari ini Otsus terus dilanggar dengan kasus aktual pendeklarasian pergantian nama Provinsi IJB menjadi Provinsi Papua Barat pada 6 Februari 2006 oleh Gubernur dan DPRD IJB di Manokwari (IJB-Papua Barat) tanpa dasar hukum yang jelas bagi pergantian nama tersebut?

Hal ini semakin menambah panjang jalan upaya penyelesaian soal karena pendekatan ekonomi-politik dan security approach lebih dominan ketimbang penghormatan dan pengharga-an terhadap identitas kultural Papua.

Hal itu sedang diperjuangkan bagaimana agar identitas kultural Papua dalam arus budaya populer. Salah satu buktinya adalah apa yang dilakukan oleh Garin Nugroho melalui filmnya yang berjudul “Aku Ingin Menciummu Sekali Saja”.

Ketika film ini diputar sambutan masyarakat Papua luar biasa. Demikian pula film Denias yang disponsori oleh Ari Sihasale. Realitas ini membuktikan bagaimana masyarakat Papua ingin menjadi representasi dalam budaya populer Indonesia.

Strategi kebudayaan yang dilakukan oleh seorang Garin Nugroho dan Ari Sihasale, tanpa harus mendirikan sebuah stasiun televisi lokal adalah menempatkan identitas kultural Papua dalam aras pengakuan dan pengukuhan budaya populer Indonesia, bahwa orang-orang Papua juga bisa tatkala mereka dihargai martabat dan identitas kultural manusianya, bukan kerakusan akibat pendekatan ekonomi politik yang hanya mengeksploitasi SDA dan menghabiskan anggaran pembangunan daerah (APBD), sementara manusia Papua hanya sekadar menjadi etalase dari sebuah megamall yang namanya Indonesia.

Penulis adalah anggota Pokja Papua di Jakarta

Last modified: 14/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Etnis Tionghoa, Khonghucu dan Hak Asasi Manusia

Refleksi Perayaan Imlek Tahun 2558/2007, 18 Feb 2007

Oleh Agust Riewanto

Hingga hari ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang berpotensi melahirkan diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bagi agama mayoritas etnis Tionghoa Khonghucu di Indonesia.

Salah satunya adalah kebijakan Kantor Catatan Sipil yang menolak proses pencatatan perkawinan etnis Tionghoa yang beragama Khonghucu, karena agama ini dianggap di luar agama resmi versi pemerintah.

Padahal sejak ditetapkan UU No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mulai saat itu tidak berlaku lagi peraturan perkawinan Adat, hukum Islam, Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (HOCI), hukum perkawinan Perdata Barat (KUHPerdata) dan perkawinan campur (reglemennt Gemengde Huwelijken/RGH).

Oleh karena itu UU No 1 tahun 1974 adalah merupakan produk hukum perkawinan yang spektakuler, karena merupakan upaya pengkodifikasian hukum perkawinan Indonesia yang cukup komprehensif.

Bersamaan dengan diundangkannya UU.No 1/1974 itu, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1/1974.

Namun, patut disayangkan dalam UU perkawinan ini, masih bersemayam beberapa sisi diskriminasi terhadap agama Khonghucu (agama mayoritas etnis Tionghoa).

Adalah realitas yang tak terbantahkan bila Indonesia adalah negara multietnik, multiagama dan multikultural. Namun UU Perkawinan ini tampaknya tak cukup mengakomodasi kepentingan multietnik dan multi- agama itu.

Lihatlah, ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974 menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian Ayat (2) menyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperjelas tafsiran makna Pasal 2 Ayat (1) UU No 1 tahun 1974 itu, maka pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 477 Tahun 1978 yang menyatakan, bahwa agama resmi yang diakui oleh pemerintah hanya lima, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Sedangkan untuk memper- jelas maksud Pasal 2 Ayat (2) UU No 1/1974, dalam hal pencatatan perkawinan pemerintah telah membuat ketentuan sebagaimana maksud Pasal 2 PP No 9 Tahun 1975, tentang Penetapan Kantor Pencatatan Perkawinan, yakni untuk yang beragama Islam dilakukan sesuai amanat UU No 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Talak dan Rujuk yakni di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain di bawah institusi Departemen Agama. Sedangkan untuk yang beragama non Islam di lakukan di Kantor Catatan Sipil di bawah Institusi Depdagri.

SE Mendagri No 477 Tahun 1978 inilah yang menjadi petaka bagi lahirnya diskriminasi agama Khonghucu. Karena sam- pai hari ini masih banyak Kantor Catatan Sipil di beberapa daerah di Indonesia yang menolak pencatatan perkawinan bagi etnis Tionghoa yang beragama Khonghucu, dengan alasan utama karena agama ini, bukan merupakan agama resmi yang diakui pemerintah.

Sehingga secara hukum, perkawinan berdasarkan agama Khonghucu dan atau agama lain di luar lima agama resmi itu tidak dianggap sah. Dengan kata lain perkawinan berdasarkan agama Khonghucu dalam perpektif hukum perkawinan Indonesia tidak berkekuatan hukum.

Status Khonghucu

Padahal dalam perspektif HAM penolakan pencatatan perkawinan dengan alasan karena status agama Khonghucu tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, adalah merupakan tindakan yang diskriminatif dan berpotensi memasung hak-hak individu dalam sebuah negara dan pendistorsian dalam pemuliaan martabat manusia (human dignity).

Karena itu, penolakan pencatatan perkawinan hanya berdasar agama resmi dan tidak resmi versi pemerintah merupakan ciri dari negara yang telah mempraktekkan sinisme dan tafsir kebenaran tunggal atas suatu etnis dan agama tertentu.

Klaim agama resmi dan tidak resmi versi pemerintah ini sebenarnya merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Klaim pengakuan negara terhadap lima agama resmi ini juga telah melanggar HAM, yakni hak untuk mendapatkan pengakuan secara resmi oleh pemerintah untuk memeluk agama yang diyakininya.

Dengan demikian negara telah memproduksi pola diskriminasi terhadap warga negaranya yang seolah-olah telah menggiring warganya pada satu pilihan agama diantara lima agama resmi versi pemerintah itu.

Klaim ini juga menunjukkan, bahwa negara belum dapat secara pasti dan sungguh-sungguh dalam menjamin kebebasan warganya untuk menentukan pilihan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ada kesan negara telah mengingkari pluralisme agama dan ragam budayanya sendiri.

Sesungguhnya di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah diterbitkan Keputusan Presiden (Kepres) No 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat China. Maka berdasarkan Keppres No 6/2000 ini ekspresi budaya, agama, dan kepercayaan bagi etnis Tionghoa telah di bebaskan secara terbuka dengan tanpa ijin.

Kepres inilah yang mengilhami lahirnya pengakuan tradisi Imlek dirayakan setiap tahun, bahkan dijadikan sebagai hari libur nasional setara dengan hari-hari libur lainnnya. Namun Keppres ini masih sebatas pengakuan simbolik atas ekspresi bagi etnis Tionghoa dalam ranah publik dan belum menyentuh pada ranah agama dan kepercayaan Khonghucu.

Menurut sejarawan LIPI Asvi Marwan Adam (2004), pengakuan negara terhadap ekspresi tradisi China seharusnya bukan hanya menyentuh wilayah budaya, seperti peringatan Imlek setiap tahun, suguhan tarian barongsay dan liong.

Tetapi harus menyentuh wilayah agama dan kepercayaan, sehingga yang diperingati sebagai hari libur nasional bukan Tahun Baru Imleknya, melainkan pada perayaan agamanya, seperti pengakuan negara terhadap hari libur nasional selama ini, selalu identik dengana ekspresi agama bukan budaya, seperti Natal, Waisak, Nyepi, Idul Fitri, Idul Adha, Hijrah, Maulid, Kenaikan Isa As dan lain-lain.

Seandainya agama dan kepercayaan mayoritas etnis Tionghoa, yakni Khonghucu telah diakui setara dengan agama lain. Maka sebenarnya tak ada alasan untuk menolak pencatatan perkawinan bagi etnis ini pada Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan Perkawinan

Saatnya kini dipikirkan tentang mekanisme pencatatan perkawinan bagi semua golongan, etnis, agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia dijadi- kan dalam satu atap, yakni di bawah institusi Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI).

Argumentasi yang mendasari gagasan ini, adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU. No 1/1974 yang menyatakan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena esensi perkawinan adalah menyatukan unsur hukum positif (administrasi) dan hukum agama tertentu, maka secara administratif tidak perlu di pisahkan pencatatan perkawinannya antara yang beragama Islam (di Depag RI) dan non Islam (di Depdagri).

Bukankah Depag RI adalah departemen yang melindungi dan mengurusi masalah administrasi agama-agama di Indonesia? Karena itu selayaknya Depdagri melepaskan kewenangan pencatatan perkawinan non Islam pada departemen yang berkompeten mengurusi administrasi agama: Depag RI.

Di atas segalanya di tengah perayaan Imlek tahun 2007 ini, saatnya SE Mendagri No 477 Tahun 1978 segera di cabut, Pasal-Pasal dalam UU No 1 Tahun 1974, berikut peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berpotensi melahirkan diskriminasi hukum bagi etnis Tionghoa dan mungkin etnis lainnya untuk segera dilakukan pembaruan.

Penulis adalah Direktur Institute of Law, Human Right and Democracy (ILHaD) dan Anggota Dewan Pendiri Persada Indonesia

Last modified: 16/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

PP 37/2006 dan Kepatutan Perilaku

Andreas A Yewangoe

Sungguh ribet minggu ini. Yang saya maksud bukanlah karena air bah yang melanda hampir 70 persen Jakarta, sehingga nyaris menghilangkan kewibawaannya sebagai Ibukota negara. Juga bukan karena tanah longsor dan lumpur panas Sidoarjo.

Bukan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Bukan flu burung dan demam berdarah. Bukan hilangnya Adam Air dan teng-gelamnya KM Senopati.

Tetapi, demonstrasi anggota-anggota DPRD, yang tergabung dalam Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) dan Adeksi (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia). Konon unjuk rasa itu diikuti oleh seribu orang mewakili rekan-rekan mereka. Saya tidak tahu, apakah pernah tertulis dalam sejarah, ada demo seperti itu.

Mungkin ada. Mungkin juga tidak. Tetapi demo kali ini memang istimewa, bahkan sangat istimewa. Karena yang dituntut bukanlah kepentingan umum atau masyarakat luas. Atau hal-hal strategis dan substansial. Yang dituntut adalah kepentingan diri dan hal-hal sepele.

Anggota-anggota terhormat itu mendesak pemerintah konsisten memberlakukan PP 37/ 2006. “Kami mendesak DPR untuk memaksa Pemerintah menjalankan PP 37/2006 secara konsisten, yang syah secara hukum itu..”, demikian antara lain penggalan orasi mereka. Luar biasa memang. Apa pasal?

Bermula dari diterbitkannya PP 37/2006 itu. Maka hampir semua media-massa dalam minggu-minggu ini, selain sibuk dengan pemberitaan-pemberitaan tentang bencana alam, juga terbeban dengan pemberitaan mengenai PP 37 ini.

Dalam PP 37 itu, demikian pemberitaan sebuah surat kabar, diatur tambahan penghasilan bagi anggota-anggota DPRD. Dengan dalih untuk biaya komunikasi dengan konstituen mereka, PP itu mengatur pembayaran tunjangan kepada anggota-anggota DPRD. Ini diberlakukan mundur.

Lazimnya disebut rapel. Maka bisa dibayangkan. Berapa besar jumlah yang dibayarkan mundur itu.

Desakan

Tetapi belakangan, oleh kuatnya desakan-desakan di masyarakat untuk tidak memberlakukan PP tersebut, Pemerintah melakukan revisi “ringan”. Pasal 14 huruf d yang mengatur pembayaran tunjangan yang berlaku mundur itu dibatalkan. Masalah selesai? Ternyata tidak. Masyarakat terus menuntut membatalkannya.

Banyak daerah yang setelah melakukan pembayaran ternyata menguras habis kas daerah. Bahkan ada yang defisit. Jumlah yang dibayarkan tidak seimbang dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Maka pembatalan itu sungguh masuk akal. Tetapi konsekuensi pembatalan adalah, kepada yang telah telanjur dibayarkan, diminta untuk mengembalikannya. Tenggat waktu sampai Desember 2007. Penyelesaian yang adil bukan? Puas?

Ternyata tidak. Malah ada “serangan balik”. Dimulai dengan menggelar rapimnas di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta.

Tidak jelas atas biaya siapa. Atau dibebankan ke pos APBD mana. Tetapi itu tidak penting. Yang penting tuntutannya mesti diserukan sekuat-kuatnya. Menolak revisi. Sekaligus menolak pengembalian uang rapel.

Seakan itu belum cukup. Demo digelar. Maka riuh-rendahlah masyarakat kita. Dan media-massa memperoleh objek pemberitaan yang empuk!

Apakah “wakil-wakil kita” itu berhak menuntut? Atau melakukan demo? O, tentu saja berhak. Bahkan sangat berhak, seperti ditegaskan oleh Agung Laksono, Ketua DPR-RI. Bukankah semua sah menurut hukum? Bukankah mereka merasa “terpanggil” untuk menegakkan hukum? Sebagai anggota parlemen mereka tahu betul hak-haknya. Jadi tidak ada yang salah.

Toh, yang dilakukan mereka tetap menuai protes. Sinisme di mana-mana. Sebab persoalannya tidak sesederhana itu. Masalahnya bukanlah pada berhak atau tidak berhak.

Atau pada konsisten atau tidak konsisten. Juga bukan pada menegakkan atau tidak menegakkan hukum. Tetapi pada hal yang lebih dalam.Yang menyentuh lubuk hati kemanusiaan kita. Yang bersumber dari hati- nurani yang bersih.

Pertanyaannya adalah, patutkah perilaku seperti itu dipertontonkan, ketika kesengsaraan rakyat yang bertubi-tubi itu begitu nyata? Ketika ada ibu dan anak menanti berhari-hari di atas atap rumah karena ter- halang banjir untuk menyelamatkan diri ke tempat yang wajar?

Ketika seorang bayi terpak-sa direlakan pergi ke hadirat Tuhan, karena ketidakmampuan orang tuanya untuk membayar ongkos rumah sakit? Ketika sebagian rakyat Sidoarjo secara kasat-mata menyaksikan rumah-rumah dan harta benda lainnya berangsur-angsur ditelan lumpur panas Lapindo? Ketika kaum-kerabat korban-korban pesawat Adam Air dan KM Senopati “merelakan” keluarga mereka untuk terus hilang, karena pencariannya telah dihentikan? Ketika ancaman kekeringan dan puso sedang mengancam sebagian besar petani kita? Ketika harga beras tiba-tiba melambung tinggi? Dan seterusnya, dan sebagainya?

Alhasil, persoalannya bukanlah pada apakah kita tahu atau tidak tahu hukum. Tetapi apakah hukum mempunyai mata. Dan mata itu adalah mata kemanusiaan. Yang mampu menembus tirai-tirai formulasi dan kata-kata. Yang mengatasi perilaku legalistis.

Yang menemukan hakekat. Dengan kata-kata lain, masih mampukah “wakil-wakil” kita bersimpati bahkan berempati dengan sekian banyak insan tanpa daya, yang didera bencana tanpa berkeputusan itu? Hukum ditegakkan?

Rahasia Umum

Tetapi hukum yang mana? Bukankah telah menjadi rahasia umum bahwa hokum pun dapat dimanipulasi begitu rupa bagi kepentingan yang kuat? Dan rakyat selalu berada pada pihak yang kalah.

Ketika kepada anggota- anggota DPRD diserukan untuk mengembalikan uang rapel yang mereka terima, itu bukanlah sekadar persoalan teknis. Atau persoalan cara membayar. Atau karena telah habis terpakai, maka terpaksa berhutang.

Lebih dalam dari itu. Itu adalah peringatan untuk kembali mengingat hakekat penugas- an mereka sebagai wakil rak- yat. Itulah seruan untuk kembali kepada “habitat” mereka sebagai suara yang menyuarakan mereka yang tidak mampu bersuara.

Kalau mereka juga tidak mampu bersuara karena mulut mereka begitu penuh dengan hal-hal lain, betapa malangnya nasib rakyat yang mereka wakili. Karena itu, saudara-saudaraku wakil-wakil rakyat, janganlah takut untuk meluruskan kembali apa yang telah bengkok dijalankan.

Jangan takut untuk mengembalikan uang rapel yang telah diterima. Tetapi takutlah kepada sejarah yang tidak akan men- catat apa pun yang baik Anda lakukan. Sebaliknya dengan sangat royal sejarah akan men- catat hal-hal buruk yang Anda kerjakan.

Dengan demikian rakyat akan kembali menghormati wakil-wakilnya yang benar-benar telah memperjuangkan kepentingannya. Rakyat akan mengelu-elukan wakilnya yang benar-benar dengan sukarela mengembalikan semua apa yang selama ini mestinya bukan hak mereka untuk menerimanya.

Sebaliknya rakyat akan meludahkan dari mulut mereka semua wakilnya yang dianggapnya tidak lagi berjuang untuk mereka. Dan tinggallah Anda di sana, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa.

Bagi para pengambil keputusan dan pembuat aturan-aturan, inilah pelajaran sangat berharga tentang kehati-hatian di dalam menyusun UU dan peraturan-peraturan.

Maka baiklah semua mawas diri dan selalu mempertimbangkan dengan matang berbagai akibat yang bakal muncul di masyarakat, apabila kecermatan dan kehati-hatian itu absen dari pandangan.

Penulis adalah Ketua Umum PGI

Last modified: 16/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

The Global Nexus

Imlek dalam Perspektif Global

Christianto Wibisono

Semaraknya perayaan Imlek Tahun Babi Api 18 Februari 2007 dan suksesnya UU Ke-warganegaraan tidak dengan sendirinya mengubur masalah SARA etnis Tionghoa karena tragedi Mei masih belum diselesaikan tuntas.

Ketua DPR Agung Laksono meneruskan saran Komisi III DPR agar Presiden segera membentuk Peradilan HAM Ad Hoc kasus Mei, Trisakti dan Semanggi I/II. Ini suatu trobosan politik karena keterkaitan posisi historis capres Wiranto sebagai otoritas kekuasaan periode tersebut.

Masyarakat mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono melanjutkan langkah Agung Laksono untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan korban.

Perjuangan menuntaskan misteri tragedi Mei dan Semanggi I/II, peradilan, penghakiman dan penghukuman menurut kaidah hukum kemanusiaan universal merupakan bagian dari rekonsiliasi nasional.

Simultan dengan proses hukum terhadap pelaku dan author intellectual bisa diberlakukan amnesti setelah kompensasi bagi korban, seperti yang terjadi di Afrika Selatan.

Sayang, Mahkamah Konstitusi telah membubarkan ren- cana pembentukan Komisi Rekonsiliasi dan menutup peluang rekonsiliasi model Afrika Selatan.

Belajar dari perdamaian Aceh yang memberikan kompensasi kepada korban serta konsesi politik kepada mantan pemberontak, seyogyanya bangsa ini juga bisa berdamai dengan masa lalu, tahanan politik, dan lawan politik warisan sejarah.

Sebenarnya seluruh generasi yang pernah melakukan pemberontakan bersenjata sejak DI/ TII, PKI dan PRRI/Permesta sebagian besar telah meninggal dunia.

Sekarang adalah generasi anak cucu dan secara fair, yang paling menderita adalah eks PKI karena merekalah yang digebyah uyah dimatikan secara perdata oleh rezim Orde Baru.

Disamping eks PKI, para lawan politik Soeharto dari kalangan aktivis mahasiswa termasuk yang diculik dan masih hilang, perlu memperoleh kompensasi yang layak dari Pemerintah.

Kelompok etnis Tionghoa merupakan langganan sasaran kambing hitam manuver suksesi berdarah rezim politik. Sejak zaman revolusi dari peristiwa Tangerang 1946, rasialisme 10 Mei 1963, geger Solo dan Jawa Tengah 1980 hingga penjarahan Mei 1998 golongan Tionghoa selalu menjadi sasaran empuk yang tidak berdaya.

Pihak mantan penguasa dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebiadaban melenyapkan nyawa dan atau merampas harta orang lain itu dalam Peradilan HAM.

Kejahatan terhadap kemanusiaan itu harus tidak boleh terjadi lagi. Baik di Chili maupun Argentina terjadi suatu proses peradilan yang memberi ganti rugi kepada korban dan menghukum para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut.

Pelaku teroris bom Bali dan tindak kekerasan seperti Poso dan Ambon serta author intellectual-nya juga harus diusut tuntas dan dihukum setimpal. Masalah terorisme harus dilihat sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tidak boleh secara subyektif berlindung dibalik golongan tertentu. Sebab serangan model teror yang dilakukan Laskar Jundullah terhadap Garda Revolusi Iran membuktikan bahwa terorisme dapat juga terjadi secara internal dalam tubuh masyarakat Muslim sendiri.

Perang saudara antar faksi Hamas dan Fatah di Palestina yang baru didamaikan di Mekkah oleh Arab Saudi juga membuktikan bahwa kalau terorisme dibenarkan, maka yang akan hancur bukan cuma AS atau Bush. Tapi juga masyarakat Timur Tengah itu sendiri bunuh diri dalam perang saudara bergaya terorisme massal, kolektif dan berskala regional.

Lebanon adalah contoh bunuh diri masyarakat majemuk dari kota model menjadi puing porak poranda. Consociational democracy yang membagi kekuasaan antara presiden, perdana menteri dan ketua DPR atas dasar perwakilan agama buyar setelah Suriah dan Hezbollah memegang hegemoni politik de fakto. Sekalipun Suriah mundur dari Lebanon 2006, negeri itu tidak pernah kembali ke zaman ke “emas”an tahun 1950-60an

Rekonsiliasi Nasional

Rekonsiliasi Nasional model Nelson Mandela yang memaafkan sipir penjara yang pernah mengencingi di sel, merupakan hal yang langka.

Sebab biasanya pihak yang menang akan melakukan balas dendam terhadap pihak yang kalah dan begitu seterusnya turun temurun nyaris tidak akan berakhir. Rekonsiliasi Afrika Selatan memutus lingkaran balas dendam dengan kompensasi kerugian kepada korban. Dalam konteks ini pemerintah harus menyantuni karena membiarkan kejahatan dan gagal melindungi warganya. Semua korban petualangan dan kesewenang-wenangan politik hingga insiden Trisakti dan Semanggi I/II serta culik bunuh harus diberi ganti rugi.

UU Anti Diskriminasi yang sedang digarap di DPR harus memasukkan klausul hukuman bagi aparatur kekuasaan yang gagal melindungi anggota masyarakat.

Ini bukan sekedar masalah Tionghoa, tapi juga dalam masalah konflik yang menyangkut agama. Sebab diskriminasi dan tindakan kekerasan bukan cuma menyangkut kelompok etnis Tionghoa, tapi juga mencakup insiden kekerasan di Poso dan Ambon serta pembakaran dan perusakan tempat ibadah. Raison d’etre pemerintah adalah melindungi tanah tumpah darah dan rakyat penduduknya.

Jika Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat gagal melindungi warga negaranya, maka harus menanggung kompensasi kerugian masyarakat. Masalah perlindungan keselamatan hidup adalah masalah kemanusiaan mendasar. Tidak boleh menjadi dalih bagi mayoritas untuk menindas minoritas.

Menuntut

Di negara negara Eropa dan AS, golongan Muslim menuntut agar mereka diperlakukan adil dan tidak di diskriminasi atas dasar agama. Kelompok Muslim di Barat justru menuntut pluralisme sebagai landasan perjuangan HAM mereka sebagai minoritas dalam menuntut persamaan hak terhadap mayoritas non Muslim.

Saya sebut non-Muslim sebab Eropa bukan negara berdasar agama Kristen lagi melainkan sangat sekuler.

Majalah The Futurist Sep Okt 2006 mengutip data 6,5 miiyar manusia terbagi atas Kristen Protestan Katolik 2,1 miliar, Islam 1,3 miliar dan kelompok sekuler masuk 3 besar dengan 1,1 miliar, Hindu 900 juta dan tradisional China hanya 400 juta sedang Budha hanya 376 juta. Selebihnya penganut kepercayaan adat lokal tradisional dibawah 100 juta.

Tidak ada yang bisa mengklaim sebagai mayoritas. Semua agama adalah “minoritas” mirip parpol Indonesia yang tidak satupun mencapai 50 persen. Kalau orang bicara mayoritas menurut “kebangsaan” maka Tiongkok dan India bisa mengklaim sebagai dua bangsa terbesar di dunia.

Kita tentu tidak ingin bahwa dunia ini diurus hanya berdasar kuota jumlah penduduk. Dunia harus mengakui dan menghargai meritokrasi, siapa yang berkinerja dan bersistem optimal meningkatkan kesejahteraan, patut dan layak memperoleh tanggung jawab untuk membangun dunia yang lebih baik. Yang penting adalah tidak boleh ada kejahatan terhadap kemanusiaan antara bangsa maupun di kalangan bangsa sendiri.

Dalam perspektif global seperti itulah orang berharap langkah DPR untuk membentuk peradilan HAM Ad Hoc akan menuntaskan reformasi 1998. Langkah ini adalah peluang emas bagi suatu Rekonsiliasi Nasional, mengharamkan segala bentuk metode teror terhadap masyarakat yang tak berdaya.

Pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan harus dihukum agar tidak terulang terus-menerus. Jiwa besar kerelaan mengampuni bisa menyusul setelah pengadilan, pengakuan dan pertobatan.

Semoga bangsa ini dianugerahi kesempatan untuk sejahtera karena menempatkan moral dan etika sebagai panglima. Kong Hee Fat Choy bagi yang merayakan Imlek.

Penulis adalah pengamat masalah internasional

Last modified: 18/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Banjir Datang, Leptospirosis Mengadang

Oleh Mulyadi Tedjapranata

Banjir yang melanda Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang sejak Jumat (2/2) berangsur surut, masyarakat yang tinggal sepanjang Sungai Ciliwung dapat bernafas lega, namun air yang berwarna kecoklatan bercampur dengan sampah yang berasal dari perabotan rumah yang terendam air bersalutkan lumpur berserakan dimana-mana. Tampak bangkai tikus, anjing, kucing dan ayam yang menimbulkan aroma tak sedap.

Untuk sementara seolah-olah kita lupa akan penyakit demam berdarah dengue yang sudah meminta banyak korban, demikian juga penyakit flu burung yang merebak di Tangerang dan Bekasi.

Masih ada wabah pasca banjir yang harus diwaspadai yaitu wabah penyakit leptospirosis dimana pada pascabanjir lima tahun yang lalu membawa banyak korban meninggal.

Sarnata (61),warga Ketapang, Krukut, Jakarta Barat, dan Tabrani (44),warga Karet Tengsin, Jakarta Pusat, dinyatakan terjangkit penyakit leptospirosis. Keduanya dirawat di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat.

Leptospirosis adalah penyakit infeksi akut yang dapat menyerang manusia maupun hewan dan digolongkan sebagai zoonosis. Leptospirosis berdasarkan cara penularan merupakan direct zoonosis karena tidak memerlukan vector, dan dapat digolongkan sebagai amfiksenosa karena jalur penularannya dapat dari hewan ke manusia dan sebaliknya.

Leptospirosis disebabkan oleh leptospira, kuman yang berbentuk spiral, termasuk dalam ordo spirochaetales, famili leptospiraceae, genus leptospira.

Penyakit ini mempunyai nama lain yaitu: Autumnal fever, Canicola fever, Canine typhus, Cane Cutters, Flood fever, Haemorrhagic jaundice, Icteric leptospirosisTrench fever dan demam kemih tikus .

Hewan pejamu kuman leptospira adalah hewan peliharaan manusia seperti babi, lembu, kambing, kucing, anjing, kelompok ungas serta beberapa hewan liar, seperti tikus, bajing, ular dan lain-lain.

Sedangkan pejamu utama adalah tikus (roden), tikus jenis Rattus Infeksi norvegicus (tikus selokan), Rattus diardii (tikus rumah), Rattus exulans (tikus ladang) dan Suncus murinus (cerurut).

Secara alami leptospira terdapat di air yang terkontaminasi urin binatang pengidap dimana pada ph normal dapat bertahan selama 4 minggu. Dengan demikian penyakit ini sering ditemukan pada musim hujan, terutama pada daerah-daerah banjir. Kuman leptospira hidup di dalam ginjal pejamu reservoir dan dikeluarkan melalui urin saat berkemih.

Penularan leptospirosis dapat secara langsung. Pertama, melalui darah, urin atau cairan tubuh lain yang mengandung kuman leptospira masuk ke dalam tubuh.

Kedua, dari hewan ke manusia merupakan penyakit akibat pekerjaan, terjadi pada orang yang merawat hewan atau menangani organ tubuh hewan, misalnya pekerja potong hewan, atau seseorang yang tertular dari hewan peliharaan.

Ketiga, dari manusia ke manusia meskipun jarang, dapat terjadi melalui hubungan seksual pada masa konvalesen atau dari ibu penderita leptospirosis ke janin melalui sawar plasenta dan air susu ibu.

Penularan secara tidak langsung melalui genangan air, sungai, danau, selokan saluran air dan lumpur yang tercemar urin hewan.

Ada faktor-faktor risiko terinfeksi kuman leptospira apabila terjadi kontak dengan air yang terkontaminasi kuman leptospira, urin tikus saat banjir. Peternak, pemelihara hewan dan dokter hewan yang terpajan karena menangani ternak/hewan, pekerja potong hewan, tukang daging yang terpajan saat memotong hewan.

Anak-anak yang bermain di taman, genangan air hujan atau kubangan.

Petugas laboratorium yang sedang memeriksa specimen kuman leptospira, petugas kebersihan di rumah sakit dan paramedis dianggap mempunyai risiko tinggi terhadap penularan kuman leptospira.

Sampai saat ini patogenesis leptospirosis belum dimengerti sepenuhnya. Umumnya leptospira masuk ke dalam tubuh pejamu melalui luka iris atau luka abrasi pada kulit, konjungtiva atau mukosa utuh yang melapisi mulit, faring, osofagus, bronkus, alveolus dan dapat juga mauk melalui inhalasi droplet infectsius dan minuman air yang telah terkontaminasi.

Pernah dilaporkan adanya penetrasi kuman leptospira melalui kulit utuh yang lama terendam air, saat banjir.

Kuman leptospira yang virulen mengalami multiplikasi di darah dan jaringan, dan merusak dinding pembuluh darah kecil, sehingga menimbulkan radang pembuluh darah (vaskulitis) disertai kebocoran dan ekstravasasi sel.

Kuman leptospira menghasilkan endotoksin yang menyebabkan stimulasi perlengketan netrofil pada sel endotel dan trombosit, sehingga terjadi agregasi trombosit disertai trombositopenia. Kuman leptospira juga mempunyai fosfolipase yang menyebabkan lisisnya sel darah merah dan membrane sel lain.

Masa inkubasi penyakit leptospirosis berkisar antara 7-12 hari dengan rerata 10 hari. Beberapa ahli membagi penyakit menjadi leptospirosis anikterik dan leptospirosis ikterik, dimana diperkirakan 90 persen dari seluruh kasus leptospirosis di masyarakat adalah aniketerik yang berakibat underdiagnosis dan fatal.

Gejalanya

Gejala-gejalanya berupa demam ringan atau tinggi yang umumnya bersifat eremiten, disertai nyeri kepala, menggigil, mialgia (otot nyeri), mual, muntah dan anoreksia disertai nyeri di belakang mata (retro-orbita) dan fotofobia (silau). Nyeri otot terutama di daerah betis sehingga sukar berjalan, punggung dan paha.

Adanya conjunctival suffusion di mata, uveitis, iridosiklitis, limfadenopati, splenomegali, hepatomegali dan ruam makulopopular.

Leptospirosis anikterik merupakan penyebab utama fever of unknown origin di beberapa Negara Asia seperti Thailand dan Malaysia Angka kematian leptospirosis anikterik nol.

Pada leptospirosis ikterik sering dijumpai komplikasi berupa gagal ginjal akut, ikterik dan manifestasi perdarahan, yang merupakan gambaran klinik khas penyakit Weil.

Pencitraan paru yang paling sering adalah patchy alveolar pattern, yang berhubungan dengan perdarahan alveoli yang menyebar sampai efusi pleura.

Komplikasi berat seperti miokarditis hemoragik, kegagalan fungsi beberapa organ, perdarahan massif dan Adult Respiratory Distress Syndromes (ARDS) merupakan penyebab utama kematian pada pasien dengan leptospirosis ikterik.

Pada leptospirosis yang berat harus dibedakan dengan beberapa penyakit yang mempunyai gambaran klinis yang hampir sama seperti malaria falcifarum berat (demam, ikterik, gagal ginjal, manifestasi perdarahan, kesadaran menurun akibat malaria cerebral), haemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) yang disebabkan oleh infeksi hanta virus tipe Dobrava (demam, gagal ginjal, manifestasi perdarahan, injeksi subcongtiva, kadang-kadang ikterik) dan demam tifoid berat dengan komplikasi ganada (sindrom septicemia, ikterik, azotemia, tendensi perdarahan, soporokoma).

Manifestasi klinik sistim kardiovaskular dapat berupa miokarditis, gagal jantung kongestif, dan gangguan irama jantung. Komplikasi lain dan jarang adalah rabdomiolisis, thrombocytopenia purpura, kolesistitis akut, stenosis aorta, arthritis reaktif, eritema nodosum, epididimitis, arteritis serebral yang mirip penyakit Moyamoya dan sindroma Guillier Barre.

Untuk menegakkan diagnosis dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Pada anamnesis identitas, keluhan yang dirasakan dan data epidemiologis penderita harus jelas karena berhubungan dengan lingkungan pasien. Identitas pasien yang ditanyakan: nama, umur, jenis kelamin, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan jangan lupa menanyakan hewan pemeliharaan maupun hewan liar di lingkungannya, karena berhubungan dengan leptos- pirosis.

Pemeriksaan laboratorium yang khusus yaitu pemeriksaan mikroskopik dan immunostaining dapat mendeteksi kuman leptospira dalam darah, cairan peritoneal dan eksudat pleura, dalam minngu pertama, dan dalam urin pada minggu kedua.

Pemeriksaan PCR (polymerase chain reaction) untuk deteksi DNA kuman leptospira sensitive dan spesifik serta lebih baik dibandingkan uji serologi dan bakteriologi, dapat juga dilakukan pemeriksaan biakan dan inokulasi pada hewan percobaan.

Disamping itu dapat juga dilakukan pemeriksaan serologi dengan Microscopic Agglut- inationTest (MAT), Macrosco- pic Slide Agglutination Test (MSAT),Enzyme Linked Immunosorbentt Assay (ELISA,EIA) dan uji serologi saring Lepto Dipstick assay , Leptotek Dri Dot dan Leptotek Lateral Flow.

Diagnosa banding leptospirosis anikterik antara lain: influenza, demam dengue dan demam berdarah dengue, infeksi virus hanta, demam kuning, riketsiosis, boreliosis, bruselosis, malaria, pielonepritis, meningitis aseptic, keracunan bahan kimia, keracunan makanan, demam tifoid serokonversi HIV/AIDS dll.

Diagnosa banding leptospirosis ikterik antara lain: malaria falcifarum berat, hepatitis virus, demam tifoid dengan komplikasi ganda, Haemorrhagic fever with renal failure, demam berdarah virus lain dengan komplikasi.

Kuman leptospira

Kuman leptospira sensitif terhadap sebagian besar antibiotika seperti golongan benzyl penisilin (obat pilihan), tetracycline, doksisiklin, erytromisin, streptomisin terkecuali vancomysin, rifampisin dan metronidazole panas tinggi berikan antipiretik dan nutrisi dan cairan. Hati-hati pada keadaan hiperkalemia, asidosis metabolic, hipertensi, gagal jantung, kejang dan perdarahan.

Semua kasus leptospirosis ringan dapat sembuh sempurna, berbeda dengan leptospirosis berat dimana CFR nya tinggi anatara 5-40 persen.

Pencegahan penularan melalui intervensi sumber penyakit misalnya dengan mengurangi populasi tikus dengan penggunaan racun tikus, pemasangan jebakan, penggunann rodensida dan predator roden.

Melakukan tindakan isolasi dan membunuh hewan yang terinfeksi seperti sapi, anjing, babi Penularan dapat dicegah dengan memakai alat pelindung kerja seperti sepatu lars, sarung tangan, kaca mata, apron dan masker.

Mencuci tangan atau mandi dengan sabun antiseptic setelah terpapar dengan percikan urin, tanah dan air yang terkontaminasi. Intervensi pada pejamu manusia berupa menumbuhkan sikap waspada, memberikan profilaksis pascapajanan dan melakukan upaya edukasi kepada masyarakat.

Secara umum prognosisnya baik apabila ditangani dengan baik dengan perawatan yang dianjurkan. Angka kematian menjadi tinggi pada penderita dengan lanjut usia, yang mengalami jaundice berat, dating dengan komplikasi gagal ginjal akut dan dengan gagal perna- fasan akut

Leptospirosis merupakan penyakit yang masih banyak di Indonesia, terutama di musim penghujan dan pascabanjir. Leptospirosis dapat diobati dengan pemberian antibiotika pada fase awal ataupun fase lanjut dan perawatan yang baik.

Leptospirosis merupakan zoonosis klasik pada hewan, sebagai sumber infeksi utama, dengan jenis serovar dan cara penularan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Leptospirosis dapat dicegah dengan edukasi kepada masyarakat oleh karena itu diperlukan keterlibatan pemerintah, profesi kesehatan, dokter hewan dan masyarakat agar tidak menambah penderitaan pascabanjir.

Penulis adalah pemerhati masalah kesehatan

Last modified: 19/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Menyoal RUU Kementerian Negara

Oleh Edi Suharto

Saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas RUU Kementerian Negara (RUU KN). Presiden bahkan telah mengundang Mensesneg dan tiga Menko di kabinetnya khusus untuk membahas persiapan pemerintah dalam pembahasan RUU KN di DPR yang telah berlangsung sejak Januari lalu.

RUU KN merupakan wujud dari rekomendasi pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pembentukan, pembubaran, dan atau penggabungan kementerian negara harus diatur dalam UU. RUU tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang mengatur susunan dan kedudukan, pembentukan, pengubahan dan pembubaran, tugas, fungsi dan wewenang, pengangkatan dan pemberhentian Menteri Negara dan larangan rangkap jabatan.

Ketentuan tersebut juga memberikan rambu-rambu yang jelas tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri. Diharapkan pada masa yang akan datang tidak akan ada lagi seorang menteri yang diangkat atau diberhentikan atas dasar faktor-faktor politik pragmatis semata.
Penulis sangat setuju dengan perumusan RUU KN.

Mengingat pentingnya lembaga kementerian dalam tata kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, keberadaan kementerian negara perlu didukung oleh produk hukum yang kuat, yakni sebuah UU yang secara ekplisit mewakili suara rakyat. Perubahan struktur lembaga kementerian yang tidak terkendali akan membawa dampak negatif pada sistem penyelenggaraan pemerintahan. Mari menengok sejarah.

Di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid penambahan, penggabungan dan pembubaran departemen tanpa flatform yang jelas telah mengganggu kinerja pembangunan. Selain perancangan dan implementasi kebijakan publik menjadi tidak menentu, pengelolaan organisasi bidang kepegawaian, keuangan dan aset kekayaan negara menjadi kacau balau.

Konsekuensinya, kekacauan politik akibat gelombang protes yang luar biasa dari rakyat, DPR dan pegawai pemerintah bukan saja merugikan masyarakat, melainkan pula harus dibayar mahal oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Presiden Wahid dilengserkan dengan cara yang kita sedihkan bersama.

Salah satu isu menarik dari RUU KN adalah adanya wacana mengenai penggabungan Kementerian Kesehatan dan Sosial. Penggabungan Depkes dengan Depsos menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial pernah dilakukan di era Presiden Gus Dur. Pengalaman menunjukkan bahwa penggabungan itu ternyata tidak efektif.

Pembentukan beberapa Direktorat Jenderal dalam satu payung Depkes dan Kesos pada masa itu sangat tidak cukup untuk berfungsi menangani permasalahan kesehatan dan sosial di sebuah negara dengan penduduk dan orang miskin sangat besar ini. Pada pemerintahan Kabinet Gotong Royong, Presiden Megawati menyadari kekeliruan ini sehingga Depkes dan Depsos diperkuat kembali dengan memisahkannya.

Penanganan Kesehatan

Pentingnya penanganan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial dinyatakan secara tegas oleh konstitusi, baik dalam UUD 45 maupun perundang-undangan dan peraturan di bawahnya. Pembukaan UUD 45 menyatakan bahwa salah satu tujuan bernegara dan berbangsa ada-lah meningkatkan kesejahteraan umum.

Pasal 27 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 33 mengamanatkan pengelolaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial yang bersifat nasional.

Selain itu, tidak sedikit UU yang memberi pesan jelas tentang perlunya pembangunan sosial di Indonesia. UU Nomor 6 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial; UU Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat; UU Nomor 13 tahun 1997 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah beberapa contoh UU yang melandasi pentingnya pembangunan sosial pada tataran nasional.

Di beberapa negara maju, kementerian kesehatan dan kesejahteraan sosial memang ada yang digabungkan. Namun, di sebagian besar negara berkembang kedua bidang ini ditangani oleh kementerian yang berbeda. Di negara berkembang, urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial keduanya memiliki lingkup tugas yang sangat besar, kompleks dan berbeda.

Penggabungan kedua bidang tugas dalam satu kementerian dapat memperlambat baik pembangunan kesehatan maupun kesejahteraan sosial. Sebaliknya, pemisahan kedua kementerian tersebut memungkinkan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara lebih efektif, komprehensif, merata, dan berkelanjutan.

Penggabungan kedua kementerian ini juga akan memperlemah pencapaian Millenium Development Goals dan memperburuk capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang selama ini sudah semakin tertinggal oleh negara lain.

Perlu dicatat, peringkat IPM Indonesia tahun 2006 berada di urutan 108 dari 177 negara. Peringkat standar hidup ini masih berada di atas Vietnam (109), Kamboja (129), Myanmar (130), dan Laos (133). Namun, semakin jauh tertinggal oleh Singapura (25), Brunei Darussalam (33), Malaysia (61), Thailand (74), dan Filipina (84) (UNDP, 2006).

Rendahnya IPM menunjukkan bahwa Indonesia sangat memerlukan kementerian yang khusus mengurusi pelayanan dan perlindungan sosial yang melembaga. Buramnya pembangunan sosial ini selain memperlihatkan kegagalan pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, juga mengindikasikan rendahnya komitmen negara terhadap pembangunan sosial.

Pembangunan Sosial

Pertanyaannya, mengapa para penyelenggara negara (baca eksekutif dan legislatif) di Indonesia belum memiliki komitmen yang kuat mengenai pentingnya pembangunan sosial?

Pertama, pandangan mengenai pentingnya pelayanan dan perlindungan sosial yang melembaga seringkali terjegal oleh mainstream pemikiran ekonomi yang kapitalistik. Indikator-indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan investasi luar negeri seringkali dijadikan parameter utama keberhasilan pembangunan.

Mekanisme pasar bebas dan “trickle down effects” diyakini sebagai “tangan-tangan tidak kelihatan” yang akan mengatur beroperasinya pemecahan masalah sosial secara alamiah. Masalah sosial seperti kemiskinan dan ketelantaran dianggap akan hilang dengan sendirinya jika pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi mungkin. Karenanya, negara dipandang tidak perlu campur tangan mengurusi masalah sosial. Biarkan masyarakat mengatur dan memecahkan masalahnya sendiri.

Kedua, komitmen birokrat terhadap pembangunan masih bersifat jangka pendek berdasarkan kalkulasi ekonomi sederhana. Kegiatan pembangunan hanya dilihat dari seberapa besar kontribusinya terhadap APBN. Artinya, jika pemerintah mengeluarkan anggaran untuk pembangunan sebesar satu miliar, maka pemerintah harus memperoleh untung/laba yang lebih besar dari satu miliar.

Karena pembangunan sosial tidak dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dalam waktu singkat, maka tidak mengherankan kalau sebagian besar birokrat ogah-ogahan menjalankannya. Sayangnya, pandangan seperti ini telah merasuk pula ke birokrat di daerah. Dengan otonomi, banyak Pemda yang sangat bersemangat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya. Namun, terlihat loyo manakala diharuskan menangani permasalahan sosial di daerahnya.

Ketiga, sasaran utama pembangunan sosial adalah kelompok lemah dan kurang beruntung (disadvantegaed groups) yang secara politik memiliki posisi tawar rendah. Mereka tidak memiliki sumber dan akses yang dapat menyuarakan aspirasi politiknya.

Walhasil, meskipun kitab suci, ajaran moral dan UU menekankan pentingnya peran negara dalam membela dan melindungi kaum lemah, suara kelompok marjinal ini tidak pernah sampai ke telinga para birokrat. Mereka lebih tertarik mendengarkan aspirasi kelompok- kelompok kuat yang memililiki uang dan jaringan.

Akibatnya, hanya sektor pembangunan yang “basah” saja yang ada di benak birokrat. Pembangunan sosial seringkali dipandang sebagai sektor “kering” yang tidak akan menguntungkan pemerintah baik secara ekonomi maupun kekuasaan.

Lemahnya visi penyelenggara negara di atas menuntut adanya perubahan orientasi berpikir dan cara pandang terhadap pembangunan sosial. Dengan kata lain, diperlukan paradigma baru yang menempatkan pembangunan sosial sesuai maknanya yang otentik, yakni sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial secara melembaga, terencana dan berkelanjutan.

Selain diamanatkan secara jelas oleh konstitusi, pembangunan sosial merupakan piranti negara yang kongkrit dalam memenuhi hak-hak dasar warganya, terlebih mereka yang tergolong miskin.

Di negara-negara kapitalis dan bahkan atheis sekalipun, selalu ada sistem perlindungan negara untuk mencegah kaum lemah tergilas derap modernisasi dan industrialisasi.

Prinsip utama yang mendorong mengapa negara perlu berperan besar dalam memberikan pelayanan dan jaminan sosial adalah karena semua bentuk perlindungan sosial tersebut termasuk dalam kategori “hak-hak dasar warga negara”.

Salah satu wewenang yang diberikan publik kepada negara adalah memungut pajak dari rakyat. Karenanya, negara harus memenuhi hak politik warganya sebagai wujud kewajiban moral (moral obligation) terhadap konstituen yang telah memilih dan memberikan mandat kepadanya.

Sebagai pengemban amanat rakyat, para penentu keputusan di negeri ini sejatinya harus memiliki kemauan politik (political will) untuk memperkuat institusi pembangunan sosial yang sentral, mandiri dan kuat.

Penulis adalah Social Policy and Social Protection Specialist,Galway Development Services International (GDSI), Irlandia

Last modified: 20/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Kita Ini Orang Hebat

Taufiq Effendi

Kita bangsa Indonesia ini orang hebat. Nenek moyang ki- ta dikenal sebagai orang-orang tangguh, punya dedikasi, punya etos kerja tinggi, serta punya cita-cita besar dalam rangka membangun kejayaan dan kewibawaan. Banyak bukti sejarah menunjukkan hal itu, salah satunya adalah sejarah Gadjah Mada dari Kerajaan Majapahit.

Tampaknya, dewasa ini ada gejala pergeseran aplikasi ke- hebatan. Coba Anda lihat dan renungkan fakta-fakta di bawah ini! Kita ini sudah merdeka dari tangan penjajah sekitar 61 tahun. Namun, di usia yang sudah cukup tua itu, laku sebagian anak bangsa belum menunjukkan ketuaan (semakin tua mestinya semakin bijak). Akibatnya, suasana kisruh dan panas (bukan karena terik matahari) masih sering kita rasakan dan kita saksikan.

Sebagai contoh, kita masih sering saksikan kawan-kawan kita (dan mungkin kita sendiri) beradu hebat statemen, sampai kita sulit membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya cari popularitas dan simpatik. Menariknya, para kontestan itu ada yang bergelar doktor, ada yang jendral, ada yang profesor, ada yang kyai, dan lain-lain yang nota benenya mereka adalah (mestinya) menjadi pengayom masyarakat.

Tapi yang menggelitik, begitu usai adu statemen, mereka entah pada ngacir pergi ke mana. Mungkin pulang kampung takut kena banjir. Akhirnya rakyat kembali dibuat bingung dan ber- tanya-tanya. Hebat kan? Sangat hebat! Mau contoh lagi?!

Pada umumnya, sebagian bangsa ini tetep kekeh, ngeyel dan merasa benar dalam berpendapat, meskipun yang dikemukakan tidak mendasar dan bahkan salah. Bicaranya tidak perlu didukung oleh fakta-fakta.

Barangkali sebagian kita telah terjangkiti virus adagium politik yang mengatakan bahwa kebohongan yang disampaikan berulang-ulang akan menjadi kebenaran. Ini bahaya, sebab yang namanya kebohongan ya tetap kebohongan dan selamanya tidak dapat dibenarkan. Kebohongan itu sesat dan menyesatkan.

Dalam soal kepemimpinan, sebagian orang kita juga terkenal dengan sebutan “dursin.” Yaitu mundur isin, alias malu. Mundur dari jabatan dipandang sebagai lari dari tanggung jawab. Takut dianggap “tinggal gelanggang colong playu” sebagaimana dulu sering diucapkan oleh Bapak Soeharto.

Hebatnya lagi, dalam soal kepemimpinan ini, para mantan pemimpin sangat pandai menyalahkan pemimpin yang menggantikannya. Kritiknya tajam. Dia lupa kalau sebenarnya beberapa penghambat pembangunan (misalnya percepatan investasi terganggu) itu adalah akibat dari hasil karyanya sendiri saat menjabat.

Dialah dulu yang neken, menandatangani, kebijakan yang dikritiknya. Apa dia tidak sadar ya, atau malah tidak tahu dulu tanda tangan apa?

Kehebatan yang lainnya lagi adalah kita sangat canggih membuat penjara untuk diri sendiri, padahal orang lain sedang berlomba-lomba menuju kebebasan. Anehnya, setelah sukses membuat penjara, kita mengeluh dan marah lalu beramai-ramai merobohkkan dan menghancurkannya.

Dihancurkan Lagi

Begitu penjara roboh dan hancur penjara baru kembali dibangun. Lalu gerah lagi dan marah lagi dan dihancurkan lagi. Gila nggak? Padahal seperti dikatakan oleh pepatah “tak dua kali si buta kehilangan tongkat”. Ini mah berkali-kali. Apa seperti ini tidak hebat? Seperti apakah penjara-penjara itu?

Zaman Bung Karno dulu ada istilah Nasakom. Karenanya semuanya harus Nasakom, sampai organisasi OSIS sekalipun. Orang pada ketakutan. Beribadah pun rada-rada merinding, takut dicap sebagai ekstrimis kanan atau antek kapitalis borjuis dan anti Rusia.

Menariknya lagi, pada saat yang bersamaan lahir pula “penjara” bernama Demokrasi Terpimpin, yaitu demokrasi berbasis manajemen selera pemimpin panglima Besar Revolusi. Kalau tidak mentaatinya dipandang sebagai Kontra Revolusi atau Kontrev. Kita tahu risiko bagi orang yang dianggap Kontrev. Bisa masuk penjara atau dirumahkan. Tahu kan dirumahkan? Yaitu dicopot pekerjaannya.

Zaman orde baru lain lagi penjaranya, bukan Nasakom tapi musyawarah untuk mufakat. Voting sebagai salah satu mekanisme demokrasi -kala itu- diharamkan. Ngotot dan bersikeras melakukan voting dianggap anti pemerintah, anti republik, dan bisa-bisa dituduh makar. Demokrasi waktu itu berarti nurut tanpa boleh bertanya.

Karenanya waktu itu tiap jam dan tiap saat semua studio radio dan TV harus me-relay penjelasan Menteri Penerangan, yang telah mendapat “petunjuk” dari Bapak Presiden. Sampai-sampai pada saat itu ada lelucon (maaf) ada orang mau beli TV, tapi yang tidak ada gambar Harmokonya. Ya jelas nggak ada!

Kita jengkel dengan penjara produk Orde Baru, lalu penjara itu kembali dirobohkan dan sebagai gantinya adalah reformasi dan anti KKN. Tapi reformasi dan anti KKN kembali dijadikan penjara. Sedikit berbau Orba dianggap anti reformasi dan melanggengkan KKN.

Karena hal tersebut, sampai-sampai putra Pak Habibie yang lulus dengan predikat suma cumlaude di bidang ilmu pembuatan pesawat terbang tidak dibolehkan bekerja di IPTN karena dianggap KKN.

Lucu tapi nyata! Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk “lucu-nyata” lain, jika ditulis semua di sini pasti sangat panjang. Namun demikian, saya merasa perlu menuliskan satu kenyataan lucu yang kini sedang ramai karena digembor-gemborkan.

B

Sekarang ada yang bersuara “orang tua tidak boleh ikut lagi” dalam, misalnya, pencalonan presiden. Pikiran ini kedengarannya logis, terasa masuk akal, dan sepertinya baik untuk kesehatan. Tapi kalau direnungkan dalam-dalam pernyataan ini jelas tidak berangkat dari kenyataan sejarah.

Lihat Deng Xioping di Cina. Lihat Lee di Singapura, sudah punya buyut masih ditapuk sebagai Menteri Senior. Udahlah jangan konyol. Saudaraku, pandangan yang melarang “orang tua” itu muncul dari pelbagai alasan kepentingan.

Saya lupa dari negeri mana, tapi ada pepatah yang berbunyi “dari pada kau makan, lebih baik dimakan setan.” Ya Allah, ini pasti mengerikan, menyengsarakan, dan membuat kita menjadi tambah mikin.

Orang Indonesia memang hebat. Nyetir mobil sukanya lihat kaca spion, melihat ke belakang, bukan ke depan. Suka banget ngutik-utik atau mengungkit-ungkit yang sudah lalu meskipun tidak prinsipil. Hal yang demikian ini tidak salah, tidak haram, asalkan disertai alasan yang jelas.

Tapi ingat, waktu kita habis ngurusin soal-soal “belakang”, hingga lupa ngurus “ke depan.” Akhirnya kita mandeg dan jalan di tempat.

Kita ditertawakan oleh tetangga kita, kita disebut “indon”, panggilan yang sangat menyakitkan hati, yaitu sebutan orang sibuk, ewut, ribut, wah, rame, hiruk pikuk, tapi tidak menghasilkan apa-apa kecuali keributan itu sendiri.

Saudaraku, mari kita bangkit menuju kehebatan yang sesungguhnya, kehebatan yang dicontohkan oleh para leluhur kita. Dalam kondisi seperti se-karang, kita harus mau ban- ting stir.

Kita mau menjaga agar ke depan tidak ada lagi korupsi. Kita harus punya keberanian menghilangkan niat korupsi dan niat-niat jahat yang lain sembari kita secara bersama-sama mencari solusi dan mengatasinya secara holistik.

Kesempatan korupsi ditekan, kalau perlu dihilangkan, dengan system yang terencana, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, budaya kerja, information technology, dan lain sebagainya. Ayo bergerak ke depan, tangkap big fish. Insya Allah kita akan maju. Semoga!

Penulis adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Last modified: 21/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Fungsi Mitigasi Banjir dan Multifungsi Lahan Sawah

Oleh Irawan

Banjir di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) sudah lewat. Salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari kejadian banjir adalah pengakuan banyak pihak tentang perlunya revitalisasi situ, pembuatan saluran drainase (banjir kanal) dan pembuatan bendungan.

Walau terlambat masih bermanfaat untuk disadari dan diakui bersama bahwa selama ini pembangunan yang mengkonversi lahan pertanian di wilayah Jabodetabek tanpa memperhitungkan hilangnya fungsi-fungsi lingkungan lahan pertanian.

Salah satu fungsi lingkungan lahan pertanian adalah menahan air hujan sementara, meresapkan dan mengalirkannya secara alami dari hulu ke hilir DAS (daya sangga air).

Konversi lahan pertanian tanpa memperhitungkan hilangnya daya sangga air akan mengakibatkan banjir karena kemampuan wilayah untuk menahan dan meresapkan air hujan berkurang, sementara jumlah curah hujan relatif tetap, apalagi kalau bertambah.

Kejadian banjir di Jakarta dan kota-kota lainnya, seperti banjir rutin di Bale Endah dan Dayeuh Kolot dan sekitarnya di Kabupaten Bandung pernah terjadi di Kota Tokyo, Jepang tahun 1990-an yang disebabkan oleh pembangunan industri yang mengorbankan lahan sawah sekitar tahun 1980-an (Nishio 1999). Sejak saat itu Pemerintah Jepang melindungi lahan pertanian, khususnya sawah dengan berbagai cara.

Jepang adalah negara industri yang maju dan kaya raya. Tapi dalam soal pertanian, khususnya padi sawah Pemerintah dan masyarakat Jepang tergolong sangat konservatif. Jepang menolak perdagangan bebas bagi komoditas beras. Di Jepang petani padi sawah menjual gabah 285 yen per kg (Rp 22.800/kg) dan berasnya sekitar 350-400 yen per kg (Rp 30.000/kg).

Jika dibandingkan dengan harga di pasar internasional (FOB Bangkok) harga beras di Jepang lebih mahal 10 kali. Pemerintah dan masyarakat Jepang melindungi petani padi dan lahan sawahnya dari “gempuran” pasar beras internasional dengan berbagai cara, seperti pajak impor beras yang tinggi, bantuan atau pembayaran langsung kepada petani, dan lainnya.

Kebanyakan ahli ekonomi, termasuk ekonom Indonesia akan berpendapat Jepang boros alias tidak efisien. Mengapa harus repot menanam padi sendiri padahal Jepang bisa memborong beras yang ada di pasar internasional, bukankah itu lebih murah? Sejatinya Jepang berfilsafat seperti penyair Khairil Anwar ingin hidup seribu tahun lagi, berbeda dengan falsafah ekonom seperti yang dikatakan Keynes bahwa “in the long run we are all died“. Jepang tidak tergiur keuntungan jangka pendek, tetapi lebih mengutamakan kepentingan nasional jangka panjang.

Kepedulian Jepang terhadap perlindungan lahan sawah memang luar biasa. Walaupun hanya berada di urutan 10 besar penghasil padi, sementara Indonesia di urutan 3 setelah China dan India, Jepang menjadi pelopor bersama-sama Korea Selatan dan China menolak gerakan global yang diusung oleh negara-negara maju (OECD) untuk mengurangi areal lahan sawah di kawasan Asia karena alasan emisi gas methane.

AS, salah satu negara maju tersebut mempunyai sikap mendua, bahkan mencurigakan mengenai padi sawah. Vokal dalam menilai lahan sawah sebagai sumber emisi gas methane, tetapi AS juga melindungi petani padinya dengan subsidi sekitar Rp 5.000/kg.

Mengapa AS repot-repot menanam padi padahal padi bukan bahan makanan utama rakyatnya? Di sisi lain Paman Sam itu berkenan menjual berasnya dengan harga murah di pasar internasional. Boleh jadi, Jepang jeli melihat politik pangan AS. Sesungguhnya negara maju seperti AS sangat konsen terhadap ketahanan pangan untuk rakyatnya, tetapi juga berusaha merebut pasar pangan dunia.

Multifungsi Pertanian

Paradigma yang diusung Jepang dalam mempertahankan lahan sawah adalah multifung- si pertanian. Lahan pertanian, khususnya sawah diyakini mempunyai berbagai fungsi yang menghasilkan manfaat, baik bagi lingkungan biofisik, ekonomi, sosial, budaya, maupun ketahanan nasional.

Secara konvensional lahan sawah dipandang hanya sebagai tempat budidaya padi, palawija, dan ternak (terutama ikan).

Gabah, jagung atau ikan yang dihasilkan dari lahan sawah (marketable goods) dinilai berdasarkan mekanisme pasar, tetapi pasar tersebut tidak mampu menilai manfaat fungsi lingkungannya, berupa jasa atau barang tidak bisa dipasarkan(non-marketable goods).

Misalnya, selama sekitar 100 hari budidaya padi selain menghasilkan gabah 4-5 ton/ha lahan sawah juga menghasilkan oksigen 17,8 ton/ha dan menyerap karbon dioksida 24,4 ton/ha (SEO dan Ho-Seong, 2004).

Mekanisme pasar hanya bisa menangkap nilai gabah, tetapi nilai oksigen yang dihasilkan dan karbondioksida yang diserap luput dari penilaian. Jelaslah selama ini kita memberikan harga yang rendah terhadap hasil-hasil pertanian, khususnya gabah.

Akibat penilaian yang rendah terhadap pertanian tersebut maka profesi petani menjadi tidak menarik, tidak membanggakan dan alihfungsi (konversi) lahan pertanian. Misalnya, selama tahun 1999-2002 telah terjadi konversi lahan sawah lebih dari 0,56 juta ha dan akibatnya ada beberapa manfaat yang hilang.

Manfaat yang hilang antara lain produksi beras 2,7 juta ton dan potensi sumberdaya air 526 juta M3 yang sekaligus menjadi penyebab banjir di wilayah hilir karena air sejumlah tersebut tidak bisa ditahan lagi oleh lahan pertanian (wilayah).

Kerugian yang timbul berupa pendangkalan badan air (terutama sungai) yang memerlukan pengerukan, pengangguran khususnya di pedesaan sekitar 600 -700 ribu orang.

Kehilangan atau kekurangan produksi beras di satu wilayah masih dapat diatasi dengan mendatangkan beras dari luar wilayah atau impor, tetapi kehilangan atau kerusakan fungsi lingkungan akibat konversi lahan sawah di suatu wilayah tidak bisa digantikan dengan cara mencetak sawah baru di wilayah lain. Demikian juga masalah pengangguran masyarakat pedesaan di Jawa akibat konversi sawah besar-besaran tidak mudah diatasi dengan mencetak sawah baru di Papua.

Besaran manfaat yang hilang dan/atau kerugian yang diderita tersebut akan semakin besar dari tahun ke tahun seiring dengan laju konversi lahan sawah yang terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Itulah sifat kumulatif dampak konversi lahan sawah terhadap pengurangan produksi beras, pengangguran dan kerusakan lingkungan.

Usulan pembuatan bendungan di Bogor untuk penanggulangan banjir di Jakarta dan sekitarnya pada dasarnya merupakan pengakuan yang terlambat atas fungsi lingkungan lahan pertanian, khususnya sawah dalam mitigasi banjir.

Lahan sawah yang dikelilingi pematang dapat dipandang sebagai kumpulan dam-dam kecil atau kolam-kolam penahan air (water retention ponds) yang berguna untuk mitigasi banjir. Air hujan yang ditampung pada petakan-petakan sawah tersebut dialirkan atau dirembeskan secara perlahan ke badan-badan sungai dan daerah hilir sehingga bahaya banjir dapat dikurangi.

Fungsi mitigasi banjir lahan sawah tersebut memperoleh apresiasi tinggi dari Pemerintah dan masyarakat Jepang. Hal itu bisa dilihat dari nilai bantuan pemerintah setempat kepada petani lahan sawah berupa pembayaran langsung (direct payment) sebesar US$ 3.300/ha/tahun atau kepada petani lahan kering sebesar US$ 500 – 1.500 /ha/tahun tergantung pada kemiringan lahannya (MAFF 2001).

Selain itu masyarakat kota atau penduduk wilayah hilir DAS di Jepang bersedia membayar jasa lingkungan pertanian. Hasil penelitian Yoshida dan Goda (2001) dengan metode CVM (contingent valuation method) menunjukkan masyarakat Jepang bersedia membayar jasa lingkungan lahan pertanian sebesar 72.623 yen/keluarga/tahun (lebih dari Rp 5 juta) agar lahan pertanian tersebut, khususnya sawah tetap dipertahankan.

Dampak Penting

Memperhatikan sifat dampak lingkungan konversi lahan pertanian, khususnya sawah dapat dinyatakan bahwa kegiatan konversi lahan sawah berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Sifat-sifat dampak lingkungan yang diakibatkan oleh konversi lahan sawah dapat memenuhi kriteria dampak penting Keputusan Kepala Bapedal No 56 tahun 1994. Sebagaimana penjelasan di atas dampak lingkungan konversi lahan sawah bersifat kumulatif, tidak balik (irreversible), berlangsung secara terus menerus, dan multikom-ponen atau multiaspek lingkungan.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka rencana kegiatan konversi lahan pertanian, khususnya sawah seharusnya termasuk rencana kegiatan yang wajib AMDAL.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menggantikan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 17 tahun 2001 tentang hal yang sama perlu direvisi untuk menampung hal tersebut.

Mengingat konversi lahan sawah dimulai dari perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) maka pihak pemerintahlah yang terlebih dahulu mengantisipasi pengendalian dampak lingkungan yang akan timbul akibat konversi lahan sawah tersebut.

Dampak lingkungan yang perlu mendapat perhatian utama adalah terkait dengan aspek ketahanan pangan, perubahan sumber mata pencaharian petani dan penduduk pedesaan, perubahan wilayah resapan air, dan lainnya.

Sebagaimana kaidah kelayakan lingkungan dalam penyusunan AMDAL maka kegiatan konversi lahan sawah hanya dapat dilakukan apabila dampak lingkungan terhadap komponen-komponen lingkungan tersebut dapat ditanggulangi, diminimalisir, atau ditiadakan sama sekali. Hal sebaliknya lahan sawah mungkin perlu dijadikan kawasan lindung.

Hal ini perlu menjadi bahan pelajaran bagi kota-kota yang berada di dalam satu atau beberapa DAS, seperti Bandung, Semarang, Serang, dan lainnya.

Penulis adalah kandidat doktor pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB, Bogor

Last modified: 23/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

CATATAN JAKARTA

Andrew Steer, Wakil Bank Dunia Pamit

Sabam Siagian

Kantor Perwakilan Bank Dunia di Jakarta dibuka pada awal periode Orde Baru, tahun 1968 atau 1969, ketika Robert (“Bob”) McNamara, mantan Menteri Pertahanan AS, menjadi presiden lembaga dunia tersebut.

Bob McNamara agaknya prihatin melihat perekonomian Indonesia yang diwarisi dari rezim Presiden Soekarno yang serba kocar-kacir.

Inflasi membumbung sampai 600 (enam ratus) persen; beras, garam, gula, minyak tanah dan keperluan hidup yang pokok serba sulit.

Pemerintahan manapun yang mengambil oper kekuasaan dari Orde Lama yang dikuasai Presiden Soekarno tidak akan mantap kalau tidak ada stabilitas ekonomi.

Karena itu timbul kecurigaan bahwa Bank Dunia yang dipimpin Bob McNamara membuka kantor perwakilan di Jakarta, bukanlah terdorong oleh pertimbangan pri kemanusiaan (membantu berpuluh juta warga Indonesia mengangkat diri mereka dari jurang kemiskinan), tapi karena perhitungan geopolitik.

Bagaimana pun, Bob McNamara sebagai mantan menteri pertahanan yang pernah amat terlibat da-lam kebijakan perang Vietnam menganggap penting untuk menciptakan stabilitas politik di negara kepulauan paling luas di Asia Tenggara, melalui sta- bilitas ekonomi, sehingga po- sisi strategik AS di Asia Timur yang cukup direpotkan oleh perang Vietnam tidak bertambah repot.

Dalam kerangka pemikiran konspiratif demikian, maka Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta cenderung dipersepsikan sebagai sekadar mewakili kepentingan strategik AS saja.

Meskipun mungkin secara kebetulan, dipindahkannya kantor Perwakilan Bank Dunia dari Gedung Bappenas di Taman Suropati (Jakarta) ditafsirkan bahwa Profesor Dr Widjojo Nitisastro sebagai Menteri Negara/Ketua Bappenas pada tahun-tahun 1970 an ingin mengamankan persepsi “bebas dan aktif” tentang lembaga yang dipimpinnya.

*

Doktor Andrew Steer (55 tahun), warga Inggris yang telah memimpin kantor perwakilan Bank Dunia di Jakarta selama 5 tahun, telah mengubah persepsi umum tentang seorang pejabat senior lembaga tersebut.

Kalau dulu persepsi tentang seorang wakil Bank Dunia sebagai pejabat yang cenderung agak angkuh dengan gaji tinggi dan fasilitas serba nikmat yang tugasnya menulis laporan-laporan dan menekan pemerintah Indonesia supaya mengikuti garis kebijakan lembaga keuangan yang berkantor pusat di Washington DC (Ibukota AS) itu, maka Andrew Steer telah menciptakan citra yang baru sekali.

Perawakannya seperti seorang olahragawan, mungkin karena dia gemar jogging. Keramahan yang tidak dibuat-buat mengundang persahabatan bahkan kepercayaan.

Pandangannya tetap optimistik, khususnya tentang masa depan Indonesia. Optimisme yang bukan barang tiruan, tapi dikemukakan dengan angka-angka statistik dan grafik.

Ketulusan pribadinya itu terasa benar pada acara Natal kekeluargaan di rumahnya di daerah Kebayoran. Bersama istrinya, Liesbet dan putra-putrinya, Charlotte (6 tahun) dan Ben (5 tahun) mereka mengajak para undangan menyanyikan bersama lagu-lagu Natal.

Menatap gerak-geriknya dan gaya pembawaannya, pak Andrew seorang pemimpin yang mampu menimbulkan motivasi supaya mereka yang disapanya memelihara semangat kerja berdasarkan idealisme.

Rabu (21/2) malam lalu, sebagai salah satu acara perpisahan, dia bicara di depan sejumlah para diplomat, para pakar Indonesia dan undangan lainnya.

Ia gambarkan dengan mempergunakan tayangan elektronik kemajuan yang dicapai di bidang Program Pembangunan Kecamatan dan Program Pembangunan Perkotaan.

Sejumlah 75.000 desa di berbagai penjuru Indonesia sudah tersentuh oleh program pembangunan yang dipelopori Bank Dunia.

Desa-desa tersebut telah menikmati air bersih, sambungan listrik, sanitasi, Puskesmas, Sekolah Dasar, jalan menuju pa-sar terdekat, bahkan fasilitas telekomunikasi dalam bentuk Wartel.

Andrew Steer ingin menekankan bahwa yang penting dalam penyelenggaraan program pembangunan Bank Dunia, prakarsa datang dari bawah dan kepemimpinan lokal timbul dari masyarakat. Jadi bukan suatu program yang dipaksakan oleh para birokrat dari Pusat di Jakarta.

Ia tidak ragu-ragu menggambarkan kemajuan yang dicapai Indonesia di bidang demokra- tisasi politik “Apakah ada negara di dunia yang memilih presidennya dengan jumlah suara begitu besar secara langsung?,” ujarnya) dan tindakan anti- korupsi.

Namun, ia juga secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintah yang menghentikan impor beras, sehingga harga beras di pasar meningkat dengan dampak beriak yang memperbesar persentase rakyat di bawah garis kemiskinan.

Salah satu prestasi penting yang dihasilkan selama Dr Andrew Steer memimpin Kantor Perwakilan Bank Dunia adalah sebuah studi yang dihasilkan (dengan bantuan Bappenas dan Biro Statistik) dan diterbitkan November 2006.

Studi setebal lebih dari 300 halaman itu secara mendalam menganalisa pola dan lokasi kemiskinan di Indonesia. Ikhtisar dalam bahasa Indonesia setebal 50 halaman berjudul “Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”.

Studi tersebut bukan sekadar kritik. Malahan dimaksudkan sebagai suatu ajakan untuk memanfaatkan dan mengalokasikan aset (dana dan tenaga ahli) yang dimiliki Indonesia ke sektor-sektor yang tertinggal.

Dengan demikian Indonesia akan mampu melakukan suatu loncatan kuantum dalam 10 atau 15 tahun mendatang.

*

Redaksi harian The Jakarta Post mengundang DR Andrew Steer untuk jamuan makan dan diskusi Jumat (23/2) lalu.

Seorang rekan mengemukakan pendapatnya bahwa gambaran optimistik yang selalu disajikan oleh Andrew Steer tidak usah diragukan ketelitiannya.

Namun, kiranya dia juga agar sadar bahwa ada kekuatan-kekuatan negatif lainnya bergerak di negeri luas ini (produktivitas rendah, kurang disiplin, kelambanan pemerintah pusat mengambil keputusan sehingga gaya itu merembet ke eselon bawahan, konsumerisme meluas karena periklanan yang agresif, konsep pejabat tentang yang keliru), sehingga gambaran finalnya belum lagi jelas tentang masa depan Indonesia.

Agaknya kita tidak dapat mempersalahkan DR Adrew Steer bahwa dia tidak ikut-ikutan mengeluh tentang ketimpangan dan kejelekan negeri ini.

Kita perlu belajar dari sahabat Indonesia ini untuk memanfaatkan secara maksimal kesempatan yang ada dan mendorong maju faktor-faktor yang positif.

Penulis adalah pengamat perkembangan nasional dan internasional

Last modified: 24/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Yusril, Yunus, Nobel, dan Parpol

The global nexus

Christianto Wibisono

Setelah seminggu, geger perseteruan Yusril dengan KPK diselesaikan “secara adat” oleh Presiden Yudhoyono dalam sidang kabinet terbatas Jumat (23/2). Sementara di Dhaka, pemenang hadiah Nobel Perdamaian yang menyerobot SBY di tikungan, Muhammad Yunus mendirikan Partai Nagorik Sakti. Yunus ingin memimpin koalisi orang jujur untuk mengentaskan Bangladesh dari kubangan lumpur korupsi. Citra parpol di sana mirip Indonesia, sedang terbenam dalam keterpurukan

Partai politik memang merupakan produk Barat dan sistem politik modern. Sedang masyarakat feodal dengan pola otoriter despotik sudah berumur setua dinasti kerajaan kuno dari Mesir sampai Meksiko, dari Persia sampai Peru, dari Mongolia sampai Maghribi. Sekitar 5.000 tahun manusia diperintah oleh dinasti feodal turun-temurun atau berganti melalui suksesi perang saudara.

Demokrasi dan bentuk republik bila diukur dari perang kemerdekaan AS belum sampai 250 tahun. Karena itu sistem nilai feodal otoriter tetap mewarnai manusia, apalagi yang baru beranjak dari transisi otoriter ke demokrasi seperti Indonesia.

Partai politik segera terjebak menjadi alat kultus individu dari pemimpin besarnya atau diwariskan kepada keluarga.

Karisma kepala keluarga dan pendiri dinasti sangat dominan di Negara Dunia Ketiga. Bahkan di negara maju sekalipun, bekal nama keturunan merupakan modal awal yang memperlancar karier politik seseorang.

Bangladesh adalah contoh di mana cucu pendiri negeri itu, Sheikh Hasina membonceng karisma pendiri Shekih Mujibur Rahman yang dibunuh secara tragis. Begitu pula Begum Khalida Zia adalah janda almarhum PM Zia ur Rahman.

Benazir Bhutto di Pakistan adalah putri penerus Zulfikar Ali Bhutto yang digantung oleh Zia ul Haq yang akan terkena hukum karma, mati karena pesawat jatuh dibom.

Megawati mewarisi nama besar proklamator Bung Karno. Yang paling mencolok ialah Kim Jong-il yang melanjutkan kultus ayahnya Kim Il-sung membajak rakyat Korea menjadi inventaris pribadi keluarga Kim Il-sung. Di Suriah, Bashir Assad mewarisi negara dari ayahnya Hafez Assad, dan sekarang Gamal Mubarak ingin menggantikan ayahnya Hosni Mobarak di Mesir.

Di Malaysia generasi kedua putra-putri pendiri Malaysia sudah menduduki garda depan kekuasaan. Datuk Najib Razak, putra almarhum PM kedua Malaysia Tun Abdul Razak sudah menjadi Waperdam yang akan mengganti PM Badawi.

Sementara menantu Badawi, Khairy Jamalludin menjadi sorotan media karena praktik KKN menguasai BUMN dan Khazanah konglomerat partai bercokol UMNO. Di Indonesia Khazanah sudah membeli Bank Lippo dan Bank Niaga.

Putra putri mantan PM Mahathir digusur dari pusat kekuasaan karena Mahathir mengritik Badawi secara frontal. Putra PM ketiga Malaysia Huseinn Onn yang mengganti Mahathir, Hishamudin Onn sudah bersiap untuk menjadi waperdam bila Najib Razak menjadi PM.

Di Timur

Di Korea Selatan, Park Gyoe Hoen, putri almarhum Presiden Park Chung Hee sudah menjadi tokoh oposan yang siap ikut pilpres.

Orang Timur selalu punya dalih, ya tidak apa-apa, sebab Hillary Clinton kan seperti Hashina, Khaleda, dan Sirimavo Bandaranaike (janda almarhum PM Sri Lanka) yang juga jadi PM meneruskan jejak suami. Ya memang tidak apa-apa.

Tapi, di Barat, institusi partai sudah berfungsi, dan naiknya Hillary atau Bush, atau Kennedy, yang menyandang nama besar ayah atau kakak atau klan keluarga merupakan faktor penunjang dan bukan faktor satu-satunya dalam persaingan menuju puncak kekuasaan.

Di Timur institusi parpol identik dengan pendiri atau figur ketua umum yang bercokol jadi PM atau presiden. Mantan ketua, PM, atau presiden, tidak akan bisa berkutik dan malah bisa diperlakukan seperti paria dalam kasus Mahathir yang gagal memperoleh suara untuk berpidato di Muktamar UMNO.

Di Timur politik adalah zero sum game, winner takes all, baik politis maupun pribadi, keluarga dan perdata. Mantan pemimpin bisa dihabisi secara tuntas periuk nasinya atau bahkan kehilangan nyawanya, begitu seterusnya hukum karma akan bergulir secara berkelanjutan.

Indonesia cukup unik sehingga banyak pengamat yang mengatakan bahwa dibanding Korea, Pakistan, negara-negara Timur Tengah, Afrika serta Amerika Latin, yang mengadili dan menghukum mantan penguasa, maka Soeharto adalah penguasa paling nyaman karena tidak ada yang menuntut atau menyita hartanya.

Indonesia menjadi negara yang beralih dari diktator ke demokrasi secara sangat manusiawi dengan memaafkan secara tuntas dosa pelanggaran dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh mantan penguasa.

Tapi, sebenarnya yang terjadi ialah “sustainable kleptocracy” . Rezim korup berkelanjutan yang hanya berganti nama dan personalianya, dengan sistem yang seolah demokratis tapi dalam praktik adalah oligopoli parpol korup yang saling melindungi dan saling memelihara porsi untuk menikmati kekuasaan secara merata terbatas pada elite.

Pusat kekuasaan memang sudah terdiversifikasi dari Merdeka Utara (presiden) ke Senayan (DPR) dan kadang-kadang juga ke Mahkamah Agung, tapi solidaritas “incumbency” bisa menembus diferensiasi partai. Pemilih jadi bingung kenapa sudah capai-capai memilih, para politisi kemudian kong-kalikong untuk mempertahankan sistem yang hanya memelihara interest para incumbent.

Bangladesh

Dalam hal terjadi rivalitas yang menguak keluar seperti perseteruan Yusril KPK maka penyelesaian “secara adat”, membuktikan bahwa kepentingan untuk menutupi borok rezim dari masyarakat masih dominan. Jika memang semuanya bersih dan tidak ada korupsi, mengapa tidak diumumkan secara transparan data dan fakta yang menyebabkan kasus itu merebak keluar.

Mensesneg Yusril melakukan pre emptive strike sebelum dijuruskan jadi tersangka dari status saksi.

KPK dan Seskab terlalu dipojokkan untuk memberi reaksi, ini adalah gertak poker Yusril yang kemudian melapor ke Wapres sebelum ikut sidang kabinet penyelesaian adat.

Menyaksikan teater politik Yusril-Ruki, dan munculnya Yunus yang menyerobot SBY di tikungan Nobel, seperti melihat Yunus mempecundangi SBY untuk kedua kalinya. Yunus sudah muak dengan parpol yang korup dan warisan masa lalu. Karena itu ia membentuk partai baru dengan slogan kejujuran dan tekad membangun Bangladesh.

Ia sudah memperoleh Nobel, tapi ia merasa negara dan bangsa Bangladesh perlu perubahan kultur dan sistem politik secara radikal. Sekarang ia diuji apakah akan sukses dengan terjun ke partai atau akan tenggelam dalam pola oligarki korup Dunia Ketiga.

Sementara Presiden Yudhoyono lebih senang menyelesaikan “secara adat” konflik kasus hukum yang seyogianya diproses menurut asas Trias Politika, supremasi dan kepastian hukum oleh judiciary yang imparsial, independen dan berintegritas.

Skor menjadi 2-0 untuk Yunus dalam pertandingan merebut Nobel dan citra Supremasi Hukum serta reformasi parpol dari klub petualang menjadi politisi negarawan.

Penulis adalah pengamat masalah internasional

Last modified: 26/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Cuaca Buruk di Laut yang Sering Membawa Maut

Triyono Abas

Nenek moyangku seorang pelaut

Gemar mengarung luas samudera

Menerjang ombak, tiada takut

Menempuh badai, sudah biasa

Itu adalah lagu anak-anak, yang nada dan syairnya terdengar jelas dan mantap, dan tentunya tak asing pula lagu itu bagi kita. Sebuah lagu yang menggambarkan bahwa nenek moyang kita, pendahulu-pendahulu kita, adalah pelaut-pelaut yang ulung, handal.

Dengan negeri kita yang sepertiga luas seluruh negeri berupa daratan, dan yang dua per tiga lagi berupa lautan, membuat negeri kita dikenal sebagai negeri bahari. Kehebatan melaut lantas membuat bangsa kita menyandang nama bangsa bahari. Bidang kebaharian pun menjadi kebanggaan bangsa ini.

Memperlihatkan di mata dunia akan hal kebaharian, tersebutlah kapal layar bermesin Phinisi Nusantara. Kapal rakitan pelaut Bugis itu telah berhasil menjelajahi samudera, berkelana menuju Vancouver, mengikuti expo di Kanada.

Dalam sejarah nasional alkisah, tokoh Bugis yang dikenal luas bernama Aru Palaka. Ia adalah seorang raja, sekaligus “jago” dalam masalah kelautan. Aru Palaka dengan bala tentaranya berlayar mengarungi kepulauan Nusantara. Menerjang ombak dan menempuh badai tiada takut memang, dan sudah biasa. Jika keberanian semacam itu diterapkan pada kapal-kapal, kapal penumpang yang ada kini dengan segala situasi kondisi, sudah barang tentu bukan kehebatan lagi yang didapat, justru kekonyolan yang banyak membawa korban.

Bertolak dari awalnya, tentulah pelaut-pelaut kita tempo dulu tidak mempergunakan perahu-perahu canggih seperti yang ada sekarang. Sejarah menerangkan untuk sarana transportasi dipergunakan batang-batang pohon pisang, atau batang pepohonan yang dirangkai dan dapat mengapung di atas lautan, sungai, dan danau.

Tertoreh dalam kisah Jaka Tingkir, ia menaiki getek (rakit bambu). Jaka Tingkir dengan geteknya dipapah 40 ekor buaya yang bersahabat dengannya. “sang getek sinonggo bajul” kata lagu dalam kisah itu. Aneh tetapi nyata.

Tetapi, di lain hal, ada kisah nyata yang lebih unik. Yakni kisah si Umar Billah atau yang lebih dikenal dengan Johnny Indo. Ia kabur dari bumi Nusa Kambangan dengan segala risiko. Nekat berenang menerjang ombak Samudera Indonesia dari daratan Nusa Kambangan menuju Pulau Jawa. Entah bagaimana duduk ceritanya, yang penting kisah itu ada.

Perkembangan alat angkut yang semula amat tradisional kini semakin laju berkembang seiring kemajuan zaman. Tuntutan zaman tak memungkinkan orang mempergunakan lagi sarana transportasi hanya dengan mengandalkan misalnya saja kapal layar, yang tentunya berkapasitas kurang leluasa. Orang pun terus menguasai teknologi, muncullah kapal-kapal besar bermesin raksasa yang dapat mengangkut lebih banyak muatan.

Fasilitas sedemikian rupa, dilengkapi alat-alat hiburan macam tape, radio, video, televisi, serta ruangan ber-AC. Pada kapal-kapal besar bahkan terdapat kolam renang, shopping center, tempat-tempat hiburan. Pendeknya, fasilitas, sarana prasarana yang sangat memadai. Tetapi sayang, yang menyangkut soal keselamatan masih perlu dipertanyakan.

Banyak kapal penumpang menampung muatan melebihi kapasitas, tak pakai ilmu memuat lagi. Masih kurang jitu, malah berani melabrak cuaca buruk hingga teramat buruk menantang keganasan ombak dan badai. Jelas hal demikian akan berakibat fatal dan membawa malapetaka.

Tragedi Tampomas II

Jika diperhatikan, kecelakaan di laut kita banyak terjadi pada bulan Januari-Februari. Dan tampaknya pula cuaca buruk di perairan kita cenderung terjadi pada bulan Januari-Februari. Sedikit bisa diterangkan hal itu karena matahari kita pada bulan-bulan itu berada di selatan ekuator, yang membuat tekanan udara di selatan ekuator menjadi minimum. Akibatnya, melintaslah gerakan udara dari daratan Asia yang bersifat basah karena membawa karun anti jarah (uap air).

Pelepasan panas laten yang tersimpan dalam uap air kemudian diubah menjadi energi kinetik yang diwujudkan sebagai embusan angin. Makin besar panas laten yang tersimpan dan terlepas, angin yang terjadi akan semakin kuat. Jika di Kalimantan Barat terjadi fortex (pusaran), aliran udara dari utara ekuator itu akan terpengaruh dan berakibat cuaca buruk di daerah selatan ekuator/perairan Indonesia terutama laut Jawa dan sekitarnya. Hujan, angin, badai, serta ombak dan gelombang laut amat berbahaya bagi keselamatan pelayaran.

Peristiwa Januari kelabu 26 tahun lalu, seolah tidak ada peristiwa yang lebih memilukan kecuali peristiwa di ujung bulan. Saat itu, sebuah kapal kenamaan sekaligus andalan milik PT Pelni, Tampomas II, tenggelam dan terkubur ke dasar laut di perairan Masalembo, dalam perjalanan dari Tanjung Priok menuju Ujung Pandang (sekarang Makassar, Red). Penumpang yang berjumlah 1.024 orang harus berhadapan dengan dua pilihan pilihan, hidup atau mati.

Bantuan datang teramat lambat. Dalam waktu sembilan jam kapal pertama baru datang. Sekitar 20 jam kemudian disusul kapal kedua. Dan berikutnya empat kapal lagi. Sayang, kapal-kapal yang datang tak bisa berbuat banyak untuk menolong karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan.

Di tengah-tengah api yang menyala-nyala di tubuh Tampomas II, angin bertiup cukup kencang dan laut bergelombang tinggi. Sekitar 36 jam setelah api membara, Tampomas II mulai miring. Tepat tanggal 27 Januari 1981 pukul 12.45 WIB, KM Tampomas II tenggelam ke dasar laut yang hanya mempunyai kedalaman 70 meter. Tampomas II berlayar dalam kondisi cuaca buruk dan muatan berlebih. Dalam kondisi demikian hanya ada tiga hal yang bakal dialami. Antara luput, celaka, atau tewas.

Suatu hari, dalam kondisi cuaca setengah cerah, penulis pun lolos dari maut setelah diguncang ombak hebat di Laut Banda, di atas kapal raksasa, sebuah kapal penelitian TYRO. Kapal milik Pemerintah Belanda itu ikut serta dalam Ekspedisi Snellius II, dalam rangka kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda.

Menyimak tragedi tenggelamnya KM Tampomas II, seharusnya dunia pelayaran kita sudah berarti menenggak pil pahit, dengan harapan peristiwa serupa tidak akan terjadi atau terulang lagi di wilayah persada Nusantara ini. Tetapi berdasarkan data yang ada, tercatat ratusan kali kecelakaan kapal laut dalam serentetan kurun waktu. Pada 1986 hingga 1993 tercatat 803 kali kecelakaan. Pada 1994 hingga 2000, tercatat 641 kali kecelakaan.

Jumlah korban meninggal sebanyak masing-masing tahun 1994 tercatat 156 orang, tahun 1995 tercatat 49 orang, tahun 1996 tercatat 107 orang, tahun 1997 tercatat 17 orang , tahun 1998 tercatat 201 orang, pada 1999 tercatat 120 orang, pada tahun 2000 tercatat 1.228 orang meninggal.

Tragedi tenggelamnya KM Arta Rimba di perairan Laut Cina Selatan pun merupakan peristiwa besar kecelakaan di laut.

Kini kejadian pun tak henti-henti. Korban kecelakaan di laut ibarat cendol di atas tempayan. Belum lama ini KM Senopati Nusantara menambah tingginya angka kecelakaan pelayaran.

KM Senopati Nusantara yang berlayar dari Kumai, Kalimantan Tengah, menuju pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dihantam gelombang setinggi enam meter disertai hujan deras di perairan Pulau Mandalika, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Korban yang ditimbulkan adalah 421 orang. Pencarian korban terus berlanjut.

Sebuah catatan penting dalam setiap kejadian, bahwa mayoritas kejadian berada dalam kondisi cuaca buruk, serta penumpang berlebihan. Kondisi cuaca yang disampaikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) sebagai instansi resmi yang mengurus soal cuaca tak banyak dihiraukan. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono menekankan sejak semula bahwa dalam hal transportasi faktor cuaca amat penting untuk diperhatikan demi keselamatan.

Menekan angka kecelakaan di laut, maka kelengahan, kelalaian, kesombongan, keserakahan, kemasabodohan, merupakan kebobrokan mental sikap dan pikiran yang harus dikikis tuntas oleh seluruh insan pelayaraan.

Penulis adalah ahli geofisika dan meteorologi, pemerhati masalah kelautan, tinggal di Jakarta

Last modified: 27/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Otonomi Daerah, Etika, dan Budaya Politik Lokal

Immanuel E Blegur

Belakangan muncul banyak tuntutan dari daerah untuk pemekaran wilayah provinsi, kabupaten/kota. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, tuntutan seperti itu jelas mendukung penguatan masyarakat politik basis andai itu betul murni aspirasi rakyat.

Otonomi daerah yang sudah berjalan sejak UU 22/1999 yang direvisi menjadi UU 32/2004, merupakan bagian dari upaya pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, otonomisasi adalah bagian dari agenda neonasionalisme yang disebut nation and state building.

Untuk memperjelas itu, ada beberapa sumbangan yang diberikan oleh Kebijakan Otonomi Daerah dalam konteks pembangunan. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah domain eksekutif, para penyelenggaranya terkategori pula dalam lingkup aktor eksekutif.

Dalam Undang-Undang 32/ 2004 dengan tegas dibedakan fungsi dan aktor eksekutif dan mana legislatif. Bahkan dalam kaitan dengan pengesahan perda terdapat ketentuan bahwa pimpinan DPR tidak diperkenankan menandatangani perda, karena penandatanganan perda adalah domain eksekutif dan DPRD tidak termasuk dalam penyelenggara pemerintahan daerah.

Kedua, UU Otda telah membedakan secara jelas fungsi legislatif dan eksekutif sehingga tidak tumpang-tindih (overlapping). UU itu dengan tegas menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintah pusat adalah presiden yang dibantu para menteri, dan DPR RI tidak termasuk dalam penyelenggara pemerintahan. Ketentuan itu membedakan dengan tegas domain dan aktor eksekutif dengan domain dan aktor legislatif.

Ketiga, pembangunan nilai-nilai lokal. UU Otda menekankan demokratisasi yang menghargai nilai dan kearifan lokal. Lebih dari itu, demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi yang dibangun atas dasar pluralisme nilai dan budaya lokal yang ada dalam suatu masyarakat bangsa. Dalam konteks ini, tema tentang pemberlakuan nilai-nilai lokal dalam menjalankan otonomi daerah, menjadi sangat relevan.

Otonomi Daerah yang telah dijalankan sejak 2001 sebagai salah satu agenda Reformasi tahun 1998, justru dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai lokal yang selama ini diredam oleh nilai hegemonik yang dipaksakan secara nasional dari Pusat sampai ke sudut-sudut kampung di seluruh Tanah Air. Akibatnya, etika dan budaya politik lokal yang beragam di negeri ini tidak diberdayakan dan bahkan perlahan-lahan menjadi luntur.

Membangun demokrasi ke depan, dalam rangka membangun masa depan politik lokal yang lebih baik, tidak bisa dilakukan tanpa menghargai dan mengembangkan nilai-nilai etika dan budaya politik daerah. Karena bagaimanapun, etika dan budaya politik nasional dibangun dari norma-norma bu-daya politik daerah yang ma- jemuk itu.

Penulis mendefenisikan nilai-nilai lokal sebagai seperangkat nilai atau ajaran moral-politik yang dimiliki dan berkembang di suatu daerah tertentu dan menjadi jati diri atau karakter dalam interaksi politik demi mewujudkan kekuasaan politik yang beradab. Nilai-nilai lokal berbeda-beda di masing-masing daerah.

Penyelenggaraan politik dan pemerintahan lokal yang sudah mengalami otonomisasi seharusnya didasarkan pada etika politik lokal tersebut. Karena hanya dengan demikian, proses politik menjadi dekat dengan masyarakat dan masyarakat secara emosional merasa menjadi bagian dari sistem politik yang ada sehingga loyalitas atau kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah menjadi tinggi.

Nilai-nilai Budaya

Keempat, peran yang kuat dan final dalam pembuatan peraturan daerah. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dengan tegas menetapkan dalam Pasal (70) bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Apabila kita mencermati ketentuan di atas, jelas bahwa dalam perspektif UU No 22 Tahun 1999, selain wewenang pembuatan perda diserahkan secara final kepada aktor politik lokal, undang-undang ini juga memberikan kepercayaan penuh kepada aktor politik lokal, khususnya pemerintah daerah dan DPRD, untuk menyaring semua ketentuan dalam perda yang sedang disusun agar tidak bertentangan dengan perda lainnya, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal itu sejalan dengan pandangan kaum lokalis yang dimotori Jones dan Stewart. Keduanya beranggapan, hanya orang lokal yang dapat memahami kondisi dan nilai-nilai lokal, karena itu merekalah yang lebih berkompeten untuk membuat kebijakan publik dan keputusan politik lainnya. Mereka juga sangat antisentralisasi, sehingga menghendaki pengurangan, bahkan bila perlu penghapusan, peran pemerintah pusat.

Kelima, terkait dengan etika politik di Indonesia karena etika daerah ini beragam, yang dilandasi oleh konteks sosial masyarakat kita yang juga majemuk.

Namun demikian, dipercayai bahwa ada nilai yang umum yang bisa diterima sebagai nilai bersama masyarakat Indonesia, seperti kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat, yang sejatinya mengandung muatan etika politik daerah.

Dari sisi itu dapat dikatakan, etika politik daerah dapat terpancar dalam nilai-nilai budaya lokal maupun nasional. Demokrasi Pancasila yang dikembangkan oleh Orde Baru dibangun atas dasar nilai-nilai budaya itu.

Penulis berpendapat, budaya politik daerah sebetulnya lebih dalam dan kompleks daripada sekadar nilai kekeluargaan, musyawarah dan mufakat yang sudah lazim kita kenal. Dalam praktik, masyarakat budaya di Indonesia memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, sehingga dalam menjalankan politik di daerah sebetulnya juga tidak bisa seragam.

Karena itu, apabila semua bentuk politik lokal diterapkan secara uniformitas, akan menghilangkan “wajah budaya” dalam praktik berotonomi dan berdemokrasi.

Otonomi daerah adalah peluang bagi daerah untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan modal dan kemampuan daerah. Dalam hal ini, budaya politik daerah merupakan salah satu modal daerah yang perlu dikembangkan.

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi setiap pemerintah daerah untuk tidak mengembangkan kultur politik yang selaras dan sesuai dengan nilai budaya politik masyarakatnya.

Budaya Politik Daerah

Berpegang pada etika dan budaya politik lokal, setidaknya dua persoalan di Indonesia akan bisa diatasi, yakni menyangkut konflik horizontal dan perumusan kebijakan politik. Pertama, konflik horizontal. Konflik yang terjadi di masyarakat seringkali bersifat lokal, artinya penyebab, pelaku, dan medan konflik bersifat lokal.

Karena konflik bersifat lokal, maka otomatis solusinya pun harus bersifat lokal. Dalam hal ini, peran budaya, adat, dan kebiasaan masyarakat daerah sangatlah penting. Pela Gandong di Maluku misalnya merupakan bagian dari kekayaan budaya yang perlu dikembangkan sebagai modal bangsa dalam rangka resolusi konflik.

Ketika terjadi konflik antara masyarakat dan aparatur politik/negara, solusi yang paling efektif adalah memanfaatkan secara optimal pendekatan etika dan budaya politik setempat, bukan justru jalur hukum modern yang belum mengakar dalam memori kolektif masyarakat daerah.

Setiap kelompok masyarakat atau daerah niscaya mempunyai mekanisme resolusi konflik yang khas karena tidak ada kelompok masyarakat atau daerah yang tidak menghendaki perdamaian.

Dalam konteks ini, budaya politik daerah mesti dikembangkan dalam rangka pemberdayaan politik dan demokrasi di tingkat daerah, dan tidak sekadar media yang efektif bagi resolusi konflik.

Kedua, perumusan kebijakan politik. Dalam hal perumusan kebijakan politik, budaya politik daerah memiliki peran krusial. Metode pendekatan politik modern yang diterima dari negara maju sering kali tidak hanya sulit berhasil juga menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.

Pemerintah semestinya memahami kebiasaan, adat, budaya masyarakat setempat, termasuk di dalamnya bagaimana membuat kompromi atau musyawarah yang baik dalam rangka menghasilkan suatu kebijakan.

Ini yang dalam bahasa modern disebut community-based policy. Yang terjadi sering kali pemerintah tidak menghargai aspirasi masyarakat lalu tidak menggunakan metode budaya dalam memecahkan masalah sehingga yang terjadi adalah kekerasan demi kekerasan.

Pemerintah dengan gampang menghadirkan tentara dan polisi bersenjata sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat lokal yang sebetulnya hanya ingin pendekatan yang bersifat budaya. Jelaslah bahwa peran budaya politik daerah sangat penting dalam rangka membangun demokrasi di Indonesia.

Penulis adalah mahasiswa Program S3 Ilmu Politik FISIP UI, mantan anggota DPR/MPR RI (1999-2004)

Last modified: 27/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY


Tinjauan Kritis atas RPJP Nasional 2005 – 2025

H Sampurno

DPR-RI baru saja menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 untuk ditetapkan sebagai undang-undang. RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, yang memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional pada semua sektor.

Diharapkan dengan adanya RPJP Nasional ini seluruh upaya pembangunan dapat disinergikan, dikoordinasikan dan saling melengkapi dalam satu kesatuan gerak dan dinamika pembangunan nasional yang efektif.

Menyusun rencana pembangunan jangka panjang untuk sebuah negara seperti Indonesia, memang tidak mudah. Fixed cost yang menjadi beban negeri ini memang besar dan cenderung terus meningkat.

Kalau tidak ada terobosan dan inovasi strategis dalam pembangunan nasional, dapat dipastikan negeri ini akan terjebak secara permanen pada keruwetan yang makin kompleks.

Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pendidikan dan skill yang rendah, disparitas antarwilayah yang tinggi, turbulensi dan ketegangan politik yang cenderung over heated, adalah beban berat yang mesti dihadapi oleh Indonesia.

Tanpa “Grand Strategy”

Kalau kita membaca RPJP Nasional 2005-2025 kesan kuat yang kita peroleh adalah kurang adanya kedalaman (indepthness) dalam analisis maupun ketajaman prediksi ke depan.

Selain itu sangat inward looking, tidak mempertimbangkan dinamika regional dan global yang dipastikan mempunyai pengaruh yang signifikan pada pembangunan Indonesia di masa depan.

Dalam dokumen perencanaan nasional jangka panjang ini tidak ada grand strategy sebagai mainstream pembangunan nasional Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan Malaysia maupun Korea Selatan yang memiliki visi dan grand strategy yang sangat jelas.

Malaysia 2020 yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk “Malaysia‘s Multimedia Super Corridor (MSC)” adalah visi yang sangat jelas ke mana Malaysia akan dibangun.

MSC mereka posisikan sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi menuju Malaysia “fully developed country” tahun 2020 dengan GDP per kapita US$ 10.500. MSC berbasis pada revolusi ICT (Information and Communication Technology) yang diyakini dapat menciptakan ekonomi yang berdaya saing tinggi.

Sedangkan grand strategy Korea pada intinya adalah: “Technological Change“. Pembangunan Korea bertumpu pada perubahan dan kemajuan teknologi dengan faktor kuncinya pendidikan dan manajemen sumberdaya manusia.

Tahapan strategi pembangunan ekonomi Korea adalah sebagai berikut: 1) Tahun 1960-an; Membangun basis produksi untuk industri yang berorientasi ekspor; 2) Tahun 1970-an; Membangun kemandirian basis pertumbuhan; 3) Tahun 1980-an; Memperkuat industri padat teknologi dan 4) Tahun 1990-an; Mengembangkan inovasi teknologi tinggi.

Bagaimana dengan visi pembangunan Indonesia 2005 – 2025? Pada Bab III RPJP Nasional disebutkan bahwa visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 adalah: Indonesia yang Maju, Mandiri dan Adil.

Untuk mewujudkan visi ini ditempuh melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu: 1) Mewujudkan daya saing bangsa; 2) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; 3) Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu; 4) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 5) Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari; 6) Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya; dan 7) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Visi dan misi pembangunan nasional tersebut nuansanya sangat normatif dan tidak disertai dengan strategi yang jelas. Sasaran GDP per kapita ditargetkan US$ 6000, tetapi tidak jelas mesin pertumbuhan ekonomi (engine of economic growth) apa yang akan digunakannya.

Tanpa adanya kejelasan itu, visi dan 7 misi di atas akan terjebak pada retorika politik belaka. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa keberhasilan pembangunan Indonesia 2025 sangat tergantung pada kualitas dan manajemen human capital.

Karena dalam realitasnya manusialah yang mempunyai ide, menggerakkan dan melaksanakan berbagai program pembangunan, melakukan inovasi yang dapat menghasilkan nilai tambah yang besar serta me- nyelenggarakan pemerintahan dengan layanan publik yang prima.

Pertanyaannya adalah apakah kita telah memiliki cetak biru tentang penguatan human capital untuk kurun waktu 2005-2025?

Bagaimana sistem pendidikan nasionall kita, apakah sudah disiapkan dan inherent dengan dinamika dan tantangan 20 tahun ke depan? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dan prasyarat penting yang harus dipenuhi untuk mencapai Indonesia 2025.

Keberhasilan pembangunan di negara manapun di dunia ini sangat tergantung pada manusianya, bukan pada SDA (sumber daya alam) yang dimiliki oleh negara itu. Jepang, Korea dan Singapura tidak memiliki SDA, tetapi memiliki human capital yang andal yang bisa menciptakan nilai tambah ekonomi yang besar untuk kemajuan negara dan kemakmuran masyarakatnya.

Berbasis Pengetahuan

Selama empat dekade terakhir ini pertumbuhan ekonomi Korea tergolong paling cepat di dunia dan sustainable.

Pada medio tahun 1950-an ekonomi Korea masih morat-marit akibat penghancuran masal selama 4 tahun perang Korea.

GDP per kapita Korea pada waktu itu sama dengan negara-negara miskin di Afrika. Sampai dengan tahun 1960 GDP per kapita Meksiko sekitar 2,5 kali lebih besar dibandingkan dengan Korea. Tetapi setelah 45 tahun kemudian, GDP per kapita Korea meningkat dari US $100 (1960) menjadi lebih dari US$ 14.000 (2004) atau 24 kali lebih tinggi dibanding dengan GDP per kapita negara-negara Sub Sahara Afrika dan 2 kali GDP per kapita Meksiko (2003). Banyak pihak menyebutkan kemajuan spektakuler itu sebagai Korea‘s miracle rapid economic growth.

Yang terjadi sebenarnya adalah Korea membangun ekonomi yang berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) yang dilandasi oleh human capital yang tangguh.

Kontribusi pengetahuan (knowledge) pada semua aktivitas ekonomi Korea sangat besar dan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing yang tinggi.

Dengan kapabilitas teknologi yang terus dikembangkan yang didukung oleh human capital yang andal, Korea dapat melakukan transisi ekonomi relatif cepat dari ekonomi berbasis pertanian dan padat karya (1960) menjadi ekonomi berbasis industri manufaktur padat teknologi (1980) dan kemudian ekonomi berbasis pengetahuan yang bertumpu pada teknologi tinggi (1990).

Bagaimana dengan Indonesia 2025? Indonesia tentu tidak dapat mengisolir diri dari dinamika regional dan global. Malaysia, Thailand, Singapura, Korea dan India telah bergerak membangun ekonomi yang berbasis pengetahuan.

Jika hanya mengandalkan resource-based economy atau ekonomi tradisional yang bertumpu pada SDA, maka Indonesia tidak mungkin unggul dalam menghadapi persaingan regional maupun global.

Untuk itu sudah semestinya grand strategy pembangunan ekonomi Indonesia 2005 – 2025 adalah knowledge-based economy yang didukung oleh kualitas dan manajemen sumber daya manusia yang excellent dengan inovasi teknologi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan dalam transisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan mempersyaratkan beberapa elemen penting, yaitu: investasi jangka panjang pada pendidikan, membangun kapabilitas inovasi, modernisasi infrastruktur informasi dan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk transaksi.

Bank Dunia menyebut elemen-elemen tersebut sebagai pilar ekonomii yang secara bersama-sama merupakan kerangka kerja (framework) knowledge economy.

Sangat disayangkan dalam RPJP Nasional 2005-2025 kapabilitas pengetahuan (knowledge capabilities) tidak dikategori-kan sebagai modal dasar bang- sa yang perlu dikembangkan untuk membangun knowledge- based economy yang dinamis dan tangguh.

Penulis adalah Director of Center for Strategic Management Studies di Jakarta

Last modified: 1/2/07


SUARA PEMBARUAN DAILY

Kontroversi Hak Pengasuhan Anak

Oleh Reza Indragiri Amriel

Kehebohan kerapkali terjadi setelah sepasang suami-istri bercerai. Salah satu isu heboh yang menjadi masalah susulan adalah hak pengasuhan atas anak. Banyak penelitian, termasuk yang dilakukan oleh Connecticut Governor’s Commission on Divorce, Custody and Children (2002), menyimpulkan bahwa proses penentuan hak asuh tidak hanya menimbulkan efek stres besar bagi orang tua, tetapi juga traumatis bagi anak-anak.

Atas dasar itu, pertimbangan komprehensif menjadi keharusan bagi suami dan istri yang bercerai serta lembaga-lembaga hukum terkait sebelum menghasilkan putusan tentang hak pengasuhan anak. Problemnya, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan ihwal hak asuh ini menjadi begitu kompleks.

Pertama, ketegangan dan nuansa permusuhan yang muncul dalam persidangan kasus perceraian seringkali mendistorsi persepsi suami dan istri akan diri mereka. Di situ berlangsung proses filter mental, yakni masing-masing pihak menginventarisasi kebaikan-kebaikan pribadinya seraya menonjolkan keburukan-keburukan pihak lawan.

Masalah hak asuh pun terkena imbasnya. Baik suami (bapak) maupun istri (ibu), masing-masing beranggapan diri mereka yang lebih pantas mendapatkan hak pengasuhan. Anak diposisikan laksana properti, bahkan sebagai simbol kemenangan satu pihak atas pihak lain. Pihak yang diputuskan mendapatkan hak asuh akan serta-merta memandang dirinya sebagai pemenang. Sedangkan pihak yang tidak mendapatkan hak asuh tidak hanya “terposisikan” sebagai pecundang, tapi sekaligus dicitrakan sebagai orang tua yang tidak memiliki cukup kasih sayang bagi anaknya sendiri dan -bisa jadi- penista yang hanya akan menghancurkan hidup anak.

Watak egois di atas bertitik tolak dari terkesampingkannya prinsip tunggal yang semestinya secara universal diberlakukan dalam setiap wacana tentang proses tumbuh kembang anak. Yakni, perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan anak harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Argumentasi suami dan istri tentang hak asuh lebih didasarkan pada kalkulasi ekonomis.

Kedua, interpretasi atas hak asuh dalam hukum Islam juga menjadi persoalan tersendiri. Eksplisit disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105, saat terjadi perceraian, hak pengasuhan anak yang belum mumayiz (mampu membedakan mana baik dan buruk) ada pada ibunya. Setelah anak mumayiz, ia bebas memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Kriteria usia dan perilaku untuk mumayiz sangat beragam, tergantung mazhab. Antara lain, ada yang berpatokan pada usia dua belas tahun (akil baligh), sedangkan mazhab lain menjadikan usia enam tahun sebagai kategori mumayiz, karena cukup dengan melihat seberapa jauh kemandirian anak dalam menjalankan aktivitas kesehariannya.

Kesetaraan Hak

Namun, mengutip Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan Anak, Muhammad Joni (2006), “Hak pemeliharaan anak -menurut versi pasal 105 KHI itu- bukan ketentuan yang imperatif, namun bisa saja dikesampingkan dan diabaikan”. Ini diperkuat oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua (bapak atau pun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak.

Terlepas dari itu, dalam praktiknya hingga kini, secara umum terdapat penekanan bahwa istri (ibu) memiliki hak lebih besar akan pengasuhan anaknya. Para hakim kasus perceraian di Indonesia masih ragu-ragu untuk menghasilkan putusan yang “tidak biasa”. Alasannya, tidak hanya karena “masalah hak pengasuhan anak telah diatur hitam di atas putih”, tetapi juga dilandasi pada sejumlah tafsiran atas sejumlah hadis bahwa kodrat ibu sebagai manusia yang mengandung dan melahirkan menjadikannya sebagai manusia yang serta-merta dilengkapi dengan jiwa asih.

Hanya kondisi ekstrem yang tampaknya dapat memberanikan hakim untuk memutuskan bahwa hak pengasuhan diberikan kepada bapak. Misalnya, jika ibu tergolong pemabuk, pelacur, penjudi, dan sejenisnya. Sedangkan kondisi-kondisi psikologis berisiko (risk behaviors) yang sudah tampak pada ibu tetap dinilai masih belum cukup kuat untuk menjadi dasar dihasilkannya putusan “berani”.

Konservatisme para hakim laksana memosisikan anak pada situasi eksperimental yang penuh dengan risiko. Di sinilah dibutuhkan adanya penajaman pengetahuan ilmiah para hakim, sehingga putusan yang dihasilkan kelak lebih dilandaskan pada scientific knowldge ketimbang logika awam.

Pembagian peran seperti itu pada dasarnya selaras dengan riset Burns, Mitchell, dan Obradovich (1989). Berdasarkan studi lapangan dan laboratorium, ketiga ilmuwan tersebut menyimpulkan ayah sebagai agen utama dalam sex typing, sementara ibu adalah figur yang paling bertanggung jawab dalam aspek manajerial pengasuhan (penentuan jenis makanan, kesehatan, kegiatan harian, pendidikan, dan sebagainya).

Tetapi, tatkala peran gender pada masa kini sudah berubah sedemikian rupa (misal: bapak dan ibu sama-sama bekerja, namun sistem kerja ibu mengharuskannya untuk sangat sering menginap di luar kota, sedangkan bapak memiliki lebih banyak waktu untuk bertatap muka dengan anaknya), maka ketepatan dan relevansi tafsiran tentang hak pengasuhan dipertanyakan kembali. Jika realita ini tidak diindahkan, dikhawatirkan interpretasi tekstual atas hukum Islam hanya akan mengesankan Islam sebagai agama yang bias gender.

Ketiga, protokol penentuan hak pengasuhan di Indonesia masih belum memadai. Dalam praktik di banyak negara, evaluasi atas akses dan hak pengasuhan anak melibatkan proses assessment (child custody and access assessment) yang komprehensif. Dalam proses tersebut, para pihak maupun lembaga peradilan dapat menunjuk seorang asesor independen guna melakukan cermatan multiperspektif atas suami dan istri.

Secara spesifik, memertimbangkan peran krusial profesi psikolog, American Psychological Association sejak 1994 juga telah menyusun Guidelines for Child Custody Evaluations in Divorce Proceedings. Semua inisiatif tersebut dilakukan dalam rangka memastikan terkejawantahkannya prinsip kepentingan terbaik anak dengan cermatan pengetahuan ilmiah yang terukur.

Solusi Komprehensif

Lembaga peradilan Indonesia hingga kini masih terpaku pada rumusan bahwa hak pengasuhan anak jatuh ke salah satu pihak. Itu pun kurang didukung dengan basis pengetahuan ilmiah yang memadai.

Tanpa sengaja, konvensi seperti itu justru menyeret anak ke lingkaran pusat pertikaian suami istri. Padahal, berlandaskan akal budi dan hati nurani yang jernih, meskipun suami dan istri “baku hantam”, tetapi urusan anak harus tetap semaksimal mungkin diamankan. Konsekuensinya, patut diikhtiarkan sejauh mungkin agar perceraian tidak mengkontaminasi kepentingan anak, termasuk menyeret anak menjadi bagian dari masalah perceraian itu sendiri.

Pendekatan alternatif yang perlu lebih disosialisasikan adalah penerapan hak pengasuhan bersama. Dengan joint custody, bapak dan ibu memiliki hak serta tanggung jawab yang sama dalam membuat keputusan tentang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Hak pengasuhan bersama semakin beralasan apabila diketahui bahwa relasi bapak-anak serta relasi ibu-anak tidak bermasalah dan kedua pihak menunjukkan upaya yang dalam untuk mengekspresikan kasih sayang mereka kepada anak-anak.

Hak pengasuhan bersama dapat meminimalisasi konflik yang timbul akibat perceraian (American Psychological Association, 2002). Tanpa mengurangi arti penting kehadiran ibu, psikolog Sheila Tinman (2003) menegaskan, anak korban perceraian perlu melewatkan waktu yang sama dengan bapaknya agar bisa mendapatkan gambaran model peran (role model) yang memadai.

Pentingnya alokasi waktu yang setara antara bapak dan ibu juga didukung oleh peneliti psikologi anak, Robert Bauserman (2002). Lewat riset metanalisisnya, Bauserman menyimpulkan, anak korban perceraian yang berkesempatan menghabiskan waktu yang sama dengan masing-masing orang tuanya (walau pada kediaman yang berbeda) ternyata mempunyai kemampuan beradaptasi yang lebih baik.

Dengan penalaran di atas, hak pengasuhan bersama menjadi solusi praktis guna menambal fakta masih kurang memadainya basis pengetahuan ilmiah dalam proses penentuan hak pengasuhan anak. Dan, secara mendasar, putusan macam inilah yang benar-benar sebangun dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002.

Penulis adalah alumnus Psikologi Forensik The University of Melbourne

Last modified: 2/2/07

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s