Pemikiran Indonesia April 2007 2

 

Bank Merampok

Pande Radja Silalahi

Dalam beberapa waktu belakangan ini Wakil Presiden Jusuf Kalla sering melontarkan kritik kepada berbagai kalangan atau organisasi masyarakat. Baru-baru ini, kritik yang sangat menarik perhatian adalah kritik yang dilontarkan kepada pihak perban- kan. Sebagai akibat kritik tersebut boleh jadi pengelola bank resah, dan pengelola bank pemerintah sulit tidur, khawatir diganti sebelum masa jabatan normalnya berakhir.

Pernyataan Gubernur Bank Indonesia yang memberi warning agar pengelola bank tidak terlalu tergiur menempatkan dananya dalam bentuk SBI tampaknya telah menggelitik Wakil Presiden sehingga “mengancam” pengelola bank pemerintah yang tidak bekerja keras menyalurkan dana ke sektor riil. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah sikap Wakil Presiden tersebut dapat diterima atau apakah “ancaman” tersebut dalam perputarannya tidak justru menyebabkan ekonomi Indonesia semakin terpuruk?

Kalau disimak dengan tenang dapat dikatakan institusi perbankan yang beroperasi di Indonesia masih sarat dengan berbagai permasalahan. Sejak akhir tahun 2004, dana pihak ketiga yang ditempatkan pada perbankan memang terus meningkat. Dalam tahun 2005, pertumbuhan yang diraih sekitar 4,1 persen dan pada 2006 meningkat lagi sekitar 10,38 persen. Tetapi, raihan itu dianggap tidak sebanding dengan kemampuan bank menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

Pada 2005, pemberian kredit oleh perbankan meningkat 24,34 persen dan tahun 2006 meningkat 13,89 persen. Walaupun tingkat pertumbuhan kredit jauh melampaui pertumbuhan dana yang diterima, kinerja perbankan belum dapat dianggap memuaskan karena dengan raihan itu LDR bank hanya meningkat dari 49,95 persen pada akhir 2004 menjadi 61,56 persen di penghujung 2006.

Pengalaman menunjukkan, dalam keadaan normal LDR bank mendekati 100 persen. Kalau dilihat lebih terperinci akan dapat diketahui, kinerja bank pemerintah berada di bawah gambaran umum perbankan. LDR bank pemerintah (persero) meningkat dari 49,90 persen pada akhir 2004 menjadi 59,93 persen pada akhir 2006. Bahkan LDR beberapa bank besar BUMN jauh lebih kecil lagi.

Lambannya bank-bank pemerintah tertentu menyalurkan kreditnya ke sektor riil memang dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi bank-bank yang bersangkutan kurang berusaha mencari nasabah yang potensial. Data yang tersedia menunjukkan beberapa bank dapat meraih LDR di atas 85 persen. Walau demikian menimpakan seluruh kesalahan kepada pihak perbankan tampaknya juga kurang akurat dan kurang proporsional.

Fasilitas Kredit

Selama ini kita selalu disuguhi dengan jeritan sektor riil yang menyatakan sulit memperoleh kredit dari pihak perbankan. Tetapi kalau ditelaah lebih jauh, gambarannya tidak seperti yang sering dikemukakan. Betapa tidak. Sejak tahun 2004, fasilitas kredit yang belum ditarik meningkat secara berarti.

Bila pada akhir tahun 2004 jumlahnya mencapai Rp 126.819 miliar (22,67 persen dari kredit yang disalurkan), di penghujung 2006 telah meningkat menjadi Rp 162.988 miliar (20,57 persen dari kredit yang disalurkan). Untuk bank persero, fasilitas kredit yang belum ditarik untuk periode yang sama meningkat dari Rp 35.461 miliar (15,91 persen) menjadi Rp 47.703 miliar (16,57 persen).

Terjadinya peningkatan (bobot) kredit yang tidak ditarik oleh nasabah ini tampaknya menimbulkan kekhawatiran pengelola bank dalam menyalurkan kredit ke sektor riil. Kekhawatiran semakin menonjol karena sebagian terbesar dana masyarakat yang ditempatkan di perbankan bersifat jangka pendek.

Dalam tahun 2006 misalnya sekitar 89,35 persen deposito adalah berjangka pendek atau berjangka waktu sampai dengan enam bulan. Di sisi lain, non performing loan (NPL) masih relatif besar dan tidak menunjukkan pengurangan yang berarti. Pada akhir 2004, jumlah NPL adalah Rp 25.174 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 52.589 miliar pada akhir 2005, dan menurun sedikit hingga menjadi Rp 48.057 miliar di penghujung 2006. Selanjutnya, sebagian terbesar NPL tersebut berada di bank persero. Pada akhir 2006 jumlah NPL bank persero mencapai Rp 30.803 miliar, yang berarti sekitar 64,10 persen dari seluruh NPL perbankan.

Meningkatnya kekhawatiran seperti yang dikemukakan serta kurangnya usaha atau kemauan dari pengelola bank mengambil risiko dan mencari nasabah potensial (selama ini bank didatangi) pada gilirannya telah mendorong perbankan melakukan jalan pintas dan mudah, yaitu menanamkan dana yang dikuasainya pada SBI.

Pada 2004, dari sebesar Rp 94.058 miliar penempatan dana perbankan dalam bentuk SBI terdapat sebesar Rp 15.991 miliar (17,00 persen) yang berasal dari bank persero. Kemudian pada akhir 2006, dari sebesar Rp 179.045 miliar dana perbankan yang ditempatkan dalam bentuk SBI ternyata sebesar Rp 29.736 miliar (16,61 persen) berasal bank persero.

Keluar dari Sarang

Melihat data itu adalah benar bila dikatakan yang dikerjakan oleh bank adalah beternak uang, dan istilah yang dipakai oleh Wakil Presiden adalah “merampok” pemerintah, atau dalam hal ini Bank Indonesia. Seperti diketahui BI membayar bunga SBI sekitar Rp 20 triliun dalam tahun 2006.

Menyimak data dan fakta yang dikemukakan, dapatlah dikatakan kritikan dan bahkan “ancaman” yang dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mempunyai tempat berpijak. Keinginan Wakil Presiden agar pihak perbankan bekerja lebih keras, patut dihargai.

Walaupun ancaman ada manfaatnya, tetapi yang lebih penting dewasa ini adalah bagaimana caranya agar keinginan tersebut dapat direalisasikan. Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah bagaimana caranya agar keseimbangan optimal antara ketersediaan dan kebutuhan dana dapat tercipta. Pekerjaan itu bukan pekerjaan yang mudah. Untuk itu pihak perbankan perlu diberikan ruang yang lebih luas bermain dengan risiko.

Sehubungan dengan ini Menteri BUMN perlu memberi arahan dan batasan yang jelas agar pengelola bank tidak dihantui ketakutan dituduh macam-macam atau malah dipanggil aparat hukum.

Seiring dengan itu pihak pengelola bank (pemerintah) harus dengan cepat keluar dari sarangnya, mencari nasabah yang dapat dianggap potensial. Sikap menunggu yang mungkin selama ini dipraktikkan oleh bank pemerintah adalah sikap yang sangat tidak sesuai dengan tuntutan yang ada.

Turunnya tingkat bunga diharapkan akan membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku ekonomi melakukan kegiatannya. Namun demikian hendaknya tidak dilupakan Bank Indonesia tidak bebas secara penuh mengendalikan tingkat bunga.

Pengalaman di masa lalu dengan jelas mengajarkan kepada kita, bila tingkat suku bunga riil di Indonesia lebih rendah daripada suku bunga riil di luar negeri, yang akan terjadi adalah aliran modal keluar Indonesia. Kita tentu tidak mengharapkan keadaan seperti itu terjadi. Karena itu, kiranya perlu dikemukakan, kita semua boleh marah dan saling kritik, tetapi jangan sampai lupa melumpuhkan musuh yang sudah siap menerkam kita.

Penulis adalah ekonom di staf CSIS Jakarta

Last modified: 2/4/07


 

Simpang-siur Penghitungan Kerugian Negara

Sukowaluyo Mintorahardjo

Dalam perkara dugaan korupsi, baik yang ditangani kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pencarian bukti tentang kerugian negara merupakan hal mutlak. Ada tiga unsur dalam tindak korupsi yang ketiganya harus dipenuhi, yakni unsur melawan hukum, merugikan negara, dan memperkaya diri-sendiri atau korporasi atau orang lain. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak terbukti, tidak ada tindak pidana korupsi.

Masalah yang cukup penting dicermati -dalam rangka kepastian hukum- adalah cara menentukan kerugian negara. Dalam beberapa kasus dugaan korupsi, baik yang tengah diselidiki, disidik, yang sedang dalam proses hukum maupun yang sudah diputus, baik oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maupun pengadilan negeri, unsur kerugian negara itu terkesan simpang siur. Cara menghitung kerugian negara oleh penyidik, jaksa, atau hakim, sering membingungkan dan cenderung dilakukan secara sembrono, tidak akurat, atau hanya berdasar perkiraan belaka. Alhasil selain membohongi publik, perkiraan dan penghitungan kerugian negara secara serampangan, sangat merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa atau terpidana atas kebenaran dan keadilan.

Memang tidak ada metode baku cara menghitung kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi. Metode auditing yang dilakukan auditor, baik auditor publik maupun auditor negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sering kali juga tidak akurat karena juga terkait dengan opini auditor yang sangat subjektif. Beberapa contoh bisa dikemukakan, misalnya dalam perkara dengan terdakwa Gubernur non- aktif Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah. Terkesan kuat BPKP bertindak serampangan dalam menghitung kerugian negara. Dalam putusan yang membebaskan Suwarna dari dakwaan primer majelis hakim berpendapat perhitungan kerugian negara yang dilakukan ahli dari BPKP tidak valid.

Menurut majelis hakim, ahli BPKP hanya menghitung kerugian negara berdasarkan data yang dimiliki penyidik KPK dan tidak melakukan penelusuran ke lapangan. Apa yang dilakukan BKPK yang tidak melakukan verifikasi lapangan dan hanya berasumsi tentang adanya kerugian sangat merugikan hak asasi orang yang diduga merugikan negara. Dalam hal ini BPKP bertindak sewenang-wenang dan ahli yang menetukan besarnya kerugian negara tersebut seharusnya bisa dipidana.

Menurut perhitungan ahli BPKP, kerugian negara dalam kasus ini senilai Rp 346,823 miliar. Di pengadilan angka itu tidak terbukti. Karena tidak ada angka pembanding yang lebih akurat majelis hakim menghitung kerugian negara mendasarkan pada keuntungan yang diperoleh Surya Dumai Grup, perusahaan yang mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu dari sang Gubernur sebesar Rp 5,1 miliar.

Angka itu pun dirujuk hakim dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan Martias, pemilik perusahaan yang mendapatkan izin pemanfaatan kayu oleh penyidik KPK pada 3 Mei 2006. BAP itu sendiri sudah dicabut di sidang pengadilan. Itu ganjil, bagaimana kerugian negara dalam suatu persidangan merujuk pada dokumen lain di luar pengadilan itu yang sudah dicabut dalam pengadilan? Itu juga merupakan petunjuk kuat, bukan hanya metode penghitungan kerugian negara yang kacau, namun juga bagaimana ganjilnya pembuktian kerugian negara di dalam sidang pengadilan korupsi.

Kasus Polis Asuransi

Contoh lain, pengadilan korupsi terhadap Prof Nazaruddin Sjamsoedin, Ketua Komisi Pemilihan Umum. KPK, Jaksa KPK, dan Pengadilan Tipikor menyepakati sesuatu yang bisa dikatakan salah tentang bagaimana menghitung kerugian negara. Nazaruddin dihukum bersalah merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,8 miliar, yakni dana yang dikeluarkan untuk membeli polis PT Asuransi Bumi Putra Muda 1967 sebagai pertanggungan semua pekerja KPU di seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugas penyelenggaran rangkaian Pemilu 2004, dikurangi klaim yang dibayarkan asuransi itu sebesar Rp 607 juta.

Perhitungan seperti itu sama sekali tidak benar dan tidak adil bagi Nazaruddin. Semua tahu mekanisme asuransi, polis yang sudah dibayarkan merupakan nilai pertanggungan yang tidak bisa ditarik kembali ji-ka tidak ada klaim atau klaim tidak sebesar harga polis. Dalam hal ini klaim KPU kebetulan hanya Rp 607 juta, bagaimana kalau klaim KPU lebih dari nilai polis, taruhlah Rp 20 miliar? Apakah bisa dikatakan negara diuntungkan Rp 20 miliar dikurangi Rp 14,8 miliar?

Kerugian negara dalam hal ini seharusnya dihitung dari apakah nilai pertanggungan sebesar Rp 14,8 miliar tidak dilebih-lebihkan (mark-up). Nazaruddin memang hanya diminta mengganti Rp 5,032 miliar, namun dalam putusan terhadapnya, terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion). Hakim I Made Hendrakusuma dan Ahmad Linoch berpendapat, uang ganti rugi yang harus dibayar Nazaruddin Rp 13,392 miliar. Jumlah itu dihitung dari uang premi yang dikeluarkan KPU Rp 14,8 miliar dikurangi klaim yang dibayarkan Rp 607 juta, dan dana taktis yang dikembalikan Nazaruddin, Daan Dimara, dan Safder Yussac sebesar Rp 801 juta. Seperti saya tulis di atas, cara menghitung seperti itu menyesatkan dan tidak metodologis sehingga sangat merugikan terdakwa.

Hal yang sama terjadi dalam hal penjualan very large crude carrier (VLCC) Pertamina dalam lelang yang dimenangkan Frontline Ltd. Dalam hal ini Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang mengadili pelelangan itu menyatakan ada kerugian negara dalam lelang tersebut. KPPU menilai, harga jual itu jauh lebih rendah daripada harga pasar saat itu (Juli 2004), yang berkisar antara US$ 102-110 juta per unit dan US$ 204-240 juta untuk dua unit. Akibatnya, potensi penerimaan negara yang hilang dari selisih harga mencapai US$ 20-50 juta atau sekitar Rp 180 miliar-Rp 504 miliar.

Sebaliknya, Pertamina menyatakan justru diuntungkan karena ketika memesan dua unit kapal tanker VLCC kepada Hyundai Heavy Industries, harganya US$ 130 juta (November 2002) dan ketika dilelang pada April 2004 harga dua kapal tanker itu US$ 184 juta. Dari keuntungan itu, Pertamina bisa menutup obligasi untuk pembelian dua tanker itu dan sekaligus membeli empat kapal tanker ukuran lebih kecil.

Harga Pasar?

Perbedaan cara menghitung di atas memberikan dua hasil bertolak belakang. Namun, menurut penulis, penghitungan KPPU tidak sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang jujur dan adil, serta mengaburkan kebenaran materiil. Pertanyaan-pertanyaan metodologis yang muncul, bagaimana KPPU menemukan harga pasar VLCC pada November 2002? Sumbernya siapa? Apakah sumber itu valid? Yang dimaksud “harga pasar” itu apa, pasar di mana?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjawab, sampai kemudian penulis mendapat informasi angka harga pasar US$ 102-110 juta per unit hitungan KPPU berasal dari keterangan peserta lelang yang kalah dalam lelang VLCC tersebut, bukan dari hasil catatan perdagangan VLCC di pusat-pusat perdagangan kapal tanker di seluruh dunia pada saat penjualan. Jadi, ketiadaan metode baku untuk menghitung, menyebabkan berbagai pihak yang memiliki kewenangan menghitung kerugian negara menggunakan cara masing-masing, yang tentu saja bisa menjadi sangat subjektif, tidak fair, dan merugikan pihak-pihak yang seharusnya tidak bersalah.

Dalam penjelasan Pasal 32 ayat 1 UU No 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Tidak ada ketentuan tentang metode penghitungan yang objektif. Pasal ini pun bisa menjadi pasal karet.

Jika demikian, proses hukum dan peradilan dalam hal mengadili unsur kerugian negara ini bisa menjadi peradilan yang sesat. Situasi ini harus diperbaiki, agar hukum tidak menjadi alat politik penguasa dan alat untuk menindas hak-hak hukum dan asasi warga negara Indonesia.

Penulis adalah Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)

Last modified: 2/4/07


 

Tradisi Revisi UU Politik

Indra J Piliang

Wacana perubahan sejumlah pasal dalam paket Rancangan Undang-undang bidang politik sudah mengemuka. Secara umum, terdapat sejumlah upaya untuk meningkatkan kualitas aktor-aktor politik dan memperketat syarat-syaratnya. Namun, juga terdapat keinginan menambah jumlah anggota DPR RI, dari 550 orang menjadi 600 orang. Konsekuensinya, jumlah anggota DPD RI juga bertambah menjadi lima orang per provinsi.

Logikanya adalah jumlah anggota DPD RI tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR RI. Formulasi lain juga terlihat dengan adanya semacam “penambahan” atau “perluasan” area kekuasaan partai-partai politik, antara lain dengan kebebasan mendirikan badan usaha. Asumsi yang digunakan terlihat positifistik, yakni partai-partai politik selama ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik.

Dalam level lebih luas, seolah partai-partai politik sudah menjadi representasi dari publik. Padahal, berdasarkan riset Lembaga Survei Indonesia pada Maret 2007, hanya 23 persen dari pemilih yang mengidentikkan diri dengan partai politik. Sisanya adalah pemilih yang mudah berpindah dukungan atas partai-partai politik atau mengidentikkan diri dengan kelompok lain di luar partai-partai politik.

Apa pun itu, sudah menjadi kenyataan betapa paket undang-undang bidang politik sangatlah rawan untuk direvisi. Paket undang-undang politik pernah disusun menjelang Pemilu 1999 dan menjelang Pemilu 2004. Apabila menjelang pemilu 2009 ini paket undang-undang politik direvisi lagi, berarti revisi menjadi tradisi. Akan terjadi tarik-menarik antara sistem politik yang hendak dibangun dan kenyataan politik di lapangan.

Dua Pertanyaan

Untuk itu, menarik mempersoalkan dua pertanyaan berikut. Pertama, apakah sistem politik yang hendak disusun adalah upaya untuk menutupi kelemahan sistem politik sebelumnya? Kedua, ataukah sistem politik hanyalah bagian dari transaksi atau tukar menukar kepentingan dari pihak-pihak yang sedang menjalankan kekuasaan (sementara) pemerintahan?

Revisi sebelum 1999 memerlihatkan upaya untuk menutupi kelemahan sistem politik sebelumnya, sekaligus memberikan saluran bagi aspirasi dan partisipasi politik yang lebih luas, terutama kepada partai-partai politik.

Sementara, revisi sebelum 2004 dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan konstitusi hasil perubahan, termasuk dalam memperkenalkan sistem pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, serta pemilihan calon perorangan dalam DPD RI. Alasan-alasan untuk merevisi lebih substantif, disesuaikan dengan perubahan-perubahan psiko-politik dan sosio-politik.

Sementara, tidak terdapat alasan-alasan substantif dalam revisi paket undang-undang bidang politik menjelang Pemilu 2009 ini. Makanya, alasan-alasan teknis lebih banyak mengemuka, bahkan diselipkan dengan alasan lain yang dicari-cari, antara lain menyangkut gelar sarjana bagi calon presiden dan wakil presiden.

Persyaratan menyetorkan sejumlah dana deposito bagi partai-partai politik baru juga mengada- ada, sekalipun jumlahnya tidak signifikan, katakanlah Rp 5 miliar. Sementara, akar persoalan sebenarnya betapa partai-partai politik lebih banyak mencari penghasilan dari sumber-sumber keuangan negara tidak juga dibongkar.

Apakah dengan gelar sarjana, misalnya, keefektifan perjalanan pemerintahan akan berjalan? Gelar akademis juga tidak terlalu identik dengan bagus dan tidaknya pemerintahan, apabila dilihat dari mantan-mantan presiden sebelumnya. Anggota DPR periode 2004-2009 yang tingkat pendidikan akademisnya lebih tinggi daripada anggota DPR periode 1999-2004 juga tidak punya kecenderungan mempunyai kinerja lebih baik.

Juga, apakah dengan setoran Rp 5 miliar lantas akan mengurangi dana APBN untuk digunakan oleh politisi dan partai-partai politik?

Apakah partai-partai politik tidak lagi menjadi benalu bagi sejumlah pihak, misalnya perusahaan-perusahaan yang bermasalah akibat kelalaian usaha atau memang karena bergantung pada proyek-proyek pemerintah?

Monopoli

Memberikan tambahan kebebasan memiliki kekuasaan yang lebih kepada partai-partai politik hanya akan mengarah kepada monopoli kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika partai-partai politik sudah memasuki lahan-lahan basah kekuasaan eksekutif dan legislatif, lalu merambah kepada dunia bisnis, mana lagi yang tersisa bagi publik?

Negara yang sehat tidak hanya ditunjukkan oleh bagaimana kehidupan demokrasi elektoral dan perwakilan berjalan, melainkan juga bagaimana memberikan napas bagi setiap aktor, baik individu atau kelompok, memerankan fungsi masing-masing.

Dengan kondisi partai-partai politik yang masih sakit, antara lain
ditunjukkan dengan kinerja yang belum membaik, ketidakjelasan laporan keuangan, sampai peluang manipulatif dalam hubungan dengan konstituen, peluang penyakit itu berpindah kepada elemen-elemen negara lainnya juga terbuka.

Dalam persoalan semburan lumpur Lapindo, misalnya, kita melihat adanya tanggung jawab korporasi melebihi angka Rp 3 triliun. Lalu, bagaimana tanggung jawab nominal partai-partai politik yang notabene adalah milik publik dalam mengatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang muncul bertindihan akhir-akhir ini?

Ketika PT Garuda Indonesia menyerahkan uang santunan sebesar Rp 600 juta kepada keluarga korban kecelakaan di Yogyakarta, apakah cukup kita hanya melihat bendera-bendera partai politik berkibar dalam sejumlah areal bencana? Maka, tidak bisa tidak, betapa indeks kebebasan yang diberikan kepada partai-partai politik untuk menceng- keram kehidupan bernegara akan berhadapan dengan indeks keti- dakbebasan komponen-komponen lainnya.

Ketika Faisal Basri -tampaknya – gagal memeroleh tiket pencalonan dari PDI Perjuangan sebagai Gubernur DKI Jakarta, sudah kian nyata betapa hak Faisal sudah setengahnya dirampas partai-partai politik.

Ketika korban kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kehilangan upaya pencarian kebenaran, sebetulnya hak dari korban juga sudah diamputasi keputusan DPR.
Kita sedang membangun tradisi berpartai yang baik, tetapi bukan berarti partai-partai politik harus mengambil-alih semua bidang kehidupan.

Memang, partai-partai politik diakui -paling tidak dalam negara-negara demokrasi- sebagai satu- satunya organisasi yang paling bisa memerbaiki dirinya, terutama karena keterlibatan publik. Namun, bagi negara-negara yang masih hidup dengan indeks pembangunan manusia yang rendah, feodalisme terselubung, teokrasi yang bisa berubah menjadi anarki, serta etno-sentrisme yang irrasional, bisa jadi partai-partai politik yang hidup di dalamnya masih dihinggapi kepentingan dan pengaruh negatif itu.

Intinya, penyusunan paket undang-undang politik layak diletakkan dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara secara luas. Tujuannya bukan hanya menjadikan partai-partai politik makin sehat, tetapi justru juga memberikan kesempatan kepada sektor lain untuk berkembang.

Dengan kapasitas partai-partai politik yang masih rendah dalam menyerap kepentingan publik, akan membahayakan negara secara keseluruhan apabila pengaruh partai-partai politik terus diperluas dan dimaksimalkan.

Penulis adalah Analis Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta

Last modified: 3/4/07


 

Opsi Penyelesaian Padang Lawas

Oleh Sarluhut Napitupulu

Opsi yang ditawarkan Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri Kehutanan dalam penyelesaian permasalahan kawasan hutan Padang Lawas Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut) seharusnya sudah harus dimaknai sebagai keputusan pemerintah yang mengikat dan final. Karena opsi yang disampaikan adalah keputusan pemerintah. Sebagai penguasa tunggal dan perpanjangan tangan Presiden dalam melaksanakan pemerintahan di Sumut, opsi itu sudah mengandung makna solutif. Semua pihak tidak kehilangan muka.

Opsi Gubernur muncul setelah melalui pertimbangan sangat objektif dan komprehensif. Bukan hanya pengumpulan data administratif maupun data fisik lapangan tentang kondisi dan problem di kawasan hutan Padang Lawas, tetapi juga melalui analisis dan pengolahan data yang melibatkan Tim Terpadu Perumus Kebijakan Penanganan Hutan Negara Padang Lawas yang memang khusus dibentuk Gubernur pada 4 April 2006.

Tim Terpadu yang berjumlah 39 orang, dibentuk mengingat problem yang melilit kawasan Padang Lawas berlarut-larut sampai hampir sembilan tahun. Problem Padang Lawas bahkan dinyatakan sebagai satu dari lima kasus besar yang membelit Sumut. Kesemrawutan di Padang Lawas memunculkan kekhawatiran timbulnya goncangan sosial berkepanjangan di tengah masyarakat Sumut. Memperkuat data, Tim Terpadu secara maraton melakukan rapat-rapat di kantor Gubernur mematangkan temuan. Tim Terpadu pada 6 Juli 2006 mengadakan konsultasi dengan Bupati Tapsel (pemilik areal) untuk menyepakati kerangka kesimpulan dan saran kebijakan penanganan kawasan hutan Padang Lawas ke depan yang lebih baik.

Bupati Tapsel Ir Ongku Parmonangan Hasibuan MM menyatakan Pemda Tapsel sangat dirugikan dengan berlarut-larutnya problem di Padang Lawas. Pemda Tapsel sampai kini tak mendapat PAD satu sen pun dari kawasan Padang Lawas seluas 167.585 ha (luas Padang Lawas 178.508 ha) yang sejak tahun 1996 dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit oleh 43 perusahaan, koperasi, yayasan, PMDN, PMA, dan masyarakat perorangan. Padahal, pemasukan ke kas Pemda Tapsel dari kawasan itu mencapai Rp 20 miliar per tahun (bandingkan dengan PAD Tapsel Tahun 2005 hanya Rp 7,9 miliar). Jika dikalikan sembilan (sampai 2006), mestinya pemasukan telah mencapai Rp 180 miliar.

Pada 13 September 2006 Tim Terpadu menemui Menteri Kehutanan untuk mengkonsultasikan konsep rumusan saran kebijakan penanganan kawasan hutan Padang Lawas. Konsultasi berjalan lancar dengan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan (Sekjen Dephut) Dr Boen M Purnama, di ruang kerjanya di Gedung Manggala Wana Bhakti Jakarta. Tindak lanjut konsultasi, Sekjen Dephut menyurati Gubernur Sumut tertanggal 21 September 2006, menyatakan hasil kajian Tim Terpadu tersebut menjadi masukan bagi Tim Departemen Kehutanan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan hutan Padang Lawas ke depan.

Dua Opsi

Awal Januari 2007, Tim Terpadu merampungkan tugasnya dengan menyampaikan kesimpulan dan saran penyelesaian problem Padang Lawas kepada Gubernur. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan Tim Terpadu, Gubernur Sumut Drs Rudolf M Pardede, mengirim surat kepada Menteri Kehutanan tertanggal 19 Januari 2007 berisi dua opsi untuk penuntasan permasalahan Padang Lawas.

Pertama, terhadap areal kawasan hutan negara Padang Lawas yang diusahai Badan Usaha, masyarakat, dan sudah ditanami, diusulkan untuk pelepasan dari Menteri Kehutanan dengan cara kompensasi areal pengganti. Kedua, jika opsi pertama tak dapat dilakukan, disarankan untuk diberikan izin penggunaan kawasan Padang Lawas satu daur tanam sesuai jenis tanaman yang ada dan kewajiban menghutankan kembali.

Terbitnya opsi disambut gembira 43 perusahaan dan puluhan ribu masyarakat yang mengelola kawasan Padang Lawas. Opsi dinilai bersifat win-win solution. Tidak ada pihak yang dirugikan secara ekstrem.

Pengusaha tidak dikorbankan investasinya. Hutan terselamatkan kembali pada waktunya. Dan pemerintah tidak kehilangan muka. Opsi itu juga membuat sejuk karena tidak mempermasalahkan atau mengusut siapa yang bersalah mengapa Padang Lawas semrawut. Opsi juga tidak mempertanyakan mengapa oknum Dephut tak ada yang diadili sebagai pihak yang bertanggung jawab. Opsi lebih memandang ke depan daripada menoleh ke belakang.

Kesemrawutan

Data Tim Terpadu mengungkapkan kesemrawutan Padang Lawas memprihatinkan. Masing-masing instansi, baik Menteri Kehutanan, BPN Pusat, BPN Tapsel, Pemda Tapsel, sama-sama mengeluarkan izin atas penggunaan kawasan Padang Lawas. Tak heran, investasi, sarana dan prasarana di kawasan itu diprediksi mencapai Rp 10 triliun. Puluhan ribu tenaga kerja terserap mengelola kawasan itu.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara Perda Provinsi Sumut No 7 Tahun 2003 tentang Tata Ruang Propinsi dengan Perda Kabupaten Tapsel No 14 Tahun 1998 tentang Tata Ruang Kabupaten Tapsel. Versi Perda Provinsi No 7 menyebutkan kawasan itu diperuntukkan bagi kawasan hutan. Versi Perda Tapsel No 14 menyebutkan kawasan itu diperuntukkan bagi perkebunan besar dan transmigrasi.

Terdapat pula perbedaan data menyangkut luas areal yang diusahai oleh perusahaan, koperasi, dan perorangan. Versi Dinas Kehutanan Sumut areal Padang Lawas yang diusahai seluas 167.585 ha. Data BPN Sumut seluas 154.554, 15 ha (di dalamnya terdapat 8.194 sertifikat hak milik). Data Pemda Tapsel areal yang diusahai mencapai 259.489,881 ha (melampaui luas Padang Lawas 178.508 ha).

Reaksi Menhut terhadap Opsi Gubernur dikabarkan positif. Sikap positif tersebut tentunya akan bermuara kepada tuntasnya problem Padang Lawas secara holistik Menunggu tibanya proses penuntasan, memang akan lebih cantik dan mantap Opsi Gubernur itu disikapi oleh Muspida Plus Sumut dengan menerbitkan keputusan mendukung opsi tersebut.

Sebelum opsi muncul, Menhut MS Kaban dalam beberapa kesempatan kerap menyatakan pihaknya tetap akan menghutankan kembali kawasan hutan Padang Lawas. Upaya tersebut, kata Kaban, untuk menegakkan hukum di wilayah tersebut. Namun, Menhut tak menjelaskan secara detail seperti apa proses menghutankan kembali. Lalu, apakah penegakan hukum dimaksud tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu, atau nondiskriminasi?

Jika konsep menghutankan kembali Padang Lawas dengan cara menebas perkebunan kelapa sawit seluas 150.000 ha, konsep ini belum apa-apa sudah membuat lutut aparat pemda Tapsel gemetaran. Karena seperti dikatakan Wakil Bupati Tapsel Aldinez Rapolo Siregar, dana yang dibutuhkan melaksanakan konsep itu triliun rupiah, plus biaya penanaman dan perawatan. Dari mana dana sebesar itu harus disediakan Pemda Tapsel yang PAD-nya Tahun 2005 hanya Rp 7,9 miliar.

Hal senada diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan Andi Herman SH MH. Sebagai eksekutor, mereka khawatir dan merasa tidak mampu melaksanakan konsep Menhut tersebut. Dari segi pelaksanaan eksekusi, jika harus dilaksanakan, mereka akan meminta bantuan pengamanan dari kepolisian. Dan kepolisian akan mengerahkan seluruh personelnya di Sumut. Mungkinkah? Persoalan lain, di mata Kejari Andi Herman, lahan yang akan dieksekusi sampai sekarang belum ada tata batasnya. Jadi lahan yang mana yang hendak dieksekusi?

Harus Konsisten

Kuatnya resistensi terhadap konsep tersebut mengundang pertanyaan. Apa nilai tambah yang didapat pemerintah jika konsep itu dilaksanakan? Apa untungnya “hutan homogen” perkebunan kelapa sawit yang sudah merentang sejauh mata memandang harus ditebas dan dihutankan kembali dengan “hutan heterogen” tapi menunggu waktu sepuluh tahun?

Sangat bisa dipahami mengapa Menhut melihat problem Padang Lawas dari sudut penegakan hukum. Sebagai amanat undang-undang, Menhut haruslah konsisten. Namun, dalam melaksanakan amanat undang-undang itu, harus sungguh-sungguh melahirkan keadilan di masyarakat, tidak diskriminatif dan semua yang salah ditindak tanpa pandang bulu.

Terhadap fakta lapangan, Menhut harus juga melihatnya secara arif bijaksana. Artinya, penyelesaian kasus Padang Lawas harus dilihat dari berbagai aspek, yakni aspek nurani, kultural, sosial, dan agama. Juga jangan dilupakan aspek investasi yang sudah tertanam. Untuk itu solusi win-win solution seperti dalam opsi Gubernur Sumut layak dimaknai.

Penulis adalah pemerhati hukum kehutanan

Last modified: 4/4/07


 

Paskah, Solidaritas Allah dan Pembebasan Manusia

Peter C Aman

Paskah berarti Tuhan lewat. Itulah awal mula pembebasan. Pembebasan adalah antitese penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan duka nestapa. Situasi dan kondisi buruk seperti itu tidak saja negatif dari sisi kemanusiaan, juga tidak dapat dibenarkan dari perspektif Ilahi. “Aku telah melihat kesengsaraan umat-Ku …sebab itu aku telah turun untuk membebaskan mereka” (cf Kel 3:7).

Sejarah relasi Allah dan manusia dalam tradisi religius Yudeo-Kristiani memperlihatkan sosok Allah, yang tidak saja peduli pada penderitaan manusia, tetapi Allah yang berpihak kepada mereka yang menderita. Dia bukanlah Allah yang netral. Dia adalah Allah moral yang memiliki kepedulian pada kebaikan serta kualitas hidup ciptaan-Nya karena Dia adalah kebaikan itu sendiri serta menciptakan segalanya, baik adanya.

Karena itu ketika ketika merayakan Paskah, maka esensi perayaan religius tersebut adalah solidaritas Allah dan pembebasan manusia. Di sini solidaritas bukan lagi sekadar perasaan iba atau prihatin akan nasib buruk manusia. Solidaritas adalah pilihan serta tekad untuk berbela-rasa demi pembebasan dan perwujudan kesejahteraan bagi setiap dan semua manusia. Paskah lantas menjadi perayaan pembebasan karena dalam terang iman Kristiani, wafat dan kebangkitan Yesus, adalah momentum transfigurasi total sejarah manusia menjadi sejarah keselamatan. Sejarah manusia menjadi sejarah Allah yang membebaskan manusia.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa relevansi perayaan keselamatan ini bagi manusia, khususnya dalam konteks hidup kita seka- rang ini?

Bencana, apa pun bentuk dan wujudnya, sudah seakan-akan menjadi fakta tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Reaksi terhadap bencana pun beragam bentuk dan wujudnya. Hanya pertanyaan yang tetap tertinggal dan terus membuat kita penasaran adalah: di manakah Allah ketika semua bencana itu terjadi serta menggilas kehidupan ribuan manusia?

Tidak mudah menjawab pertanyaan teologis dan eksistensial seperti ini. Tetapi pertanyaan ini, dalam versi lain, adalah juga pertanyaan Yesus di salib, “Allah-Ku ya Allah-Ku mengapa Engkau meninggalkan Daku?” (Mat 27:46) Yesus yang tersalib adalah Yesus dalam kesendirian total bahkan mengalami ditinggalkan Allah, Bapa-Nya. Dia tidak lagi mengalami kehadiran Allah, Bapa-Nya, padahal Dia pernah mengatakan bahwa diri-Nya dan Bapa adalah satu (cf Yoh 14:10-11). Sungguhkah Yesus ditinggalkan Allah?

*

Di sini persis letak puncak dari pengalaman suatu misteri yang disebut penderitaan. Suatu pengalaman kesendirian total. Bukan saja orang lain, diri sendiri pun tidak lagi dapat diandalkan. Suatu pengalaman keterbatasan absolut, yang hanya dapat ditanggapi dan diatasi oleh suatu ketakterbatasan absolut. Pengalaman keterbatasan absolut adalah suatu pengalaman penyerahan total: “ke dalam tangan-Mu Kuserahkan Roh-Ku” (cf. Luk 23:46). Keterbatasan absolut bukanlah akhir yang sia-sia, tetapi suatu kontemplasi kehadiran efektif dari ketakterbatasan absolut, Allah itu sendiri.

Kebangkitan Yesus lantas menjadi pembebasan dari lingkaran misteri tak terjawab tentang kematian -sebagai pengalaman keterbatasan absolut manusia- tetapi juga suatu revelasi dari ketakterbatasan absolut yang memberi jawaban dan tanggapan pada penyerahan diri Yesus. Kematian ternyata bukan akhir tetapi awal baru dari suatu keberadaan baru dalam keselamatan. Paskah lantas menjadi perayaan pembebasan yang merupakan buah dari solidaritas Allah kepada manusia.

Kembali ke pertanyaan kita di atas: “di manakah Allah ketika penderitaan akibat bencana datang bertubi-tubi menerjang kehidupan kita?” Pertanyaan ini bernuansa ambigu. Di satu pihak mengesankan Allah membiarkan semua malapetaka terjadi dan Dia tidak berinisiatif mencegahnya. Dari lain pihak juga menyatakan ketidakmampuan manusia untuk mengalami kehadiran Allah dalam pengalaman keterbatasannya, di hadapan penderitaan. Benarkah Allah tidak peduli? Benarkah Allah diam saja?

*

Berkaca pada misteri Paskah, sebagaimana terungkap dalam pengalaman keterbatasan absolut Yesus di salib, kita menemukan Allah tidak menjauh dan Allah bukannya tidak peduli pada nasib buruk manusia. Penginjil Matius memberikan ilustrasi ketika ingin menjawab persoalan ini. Ketika Yesus wafat, demikian Matius, tabir Bait Suci di Yerusalem terbelah dari atas sampai ke bawah (cf Mat 27:51). Apa makna kejadian itu?

Bait Allah, khususnya tempat yang paling suci yang ditutupi dengan tabir, adalah tempat Allah tinggal yang berdiam di tengah umat-Nya. Ketika Yesus wafat tabir itu tercabik. Tak ada lagi pembatas yang menutupi tempat tinggal Allah dalam Bait-Nya. Allah tidak lagi ada di sana. Di manakah Allah? Allah ada bersama Yesus yang menderita. Allah solider dan berpihak serta menerima penyerahan diri Putra-Nya. Itulah kebangkitan. Derita dan kematian lantas bukan kata akhir tetapi awal baru kehidupan dalam keselamatan.

Allah tidak meninggalkan manusia apalagi bersukacita atas penderitaan manusia. Dia setia dan solider. Berada bersama manusia dalam pengalaman keterbatasan absolut manusia, agar memberi jawaban terhadap kebuntuan eksistensial manusia yang menjadi amat nyata di hadapan penderitaan. Kesetiaan dan solidaritas itulah yang membebaskan manusia, bukan hanya dari penderitaan, tetapi juga dari syak wasangka atau kecurigaan seolah- olah Allah tidak peduli dan membiarkan penderitaan terus mendera manusia.

Paskah berarti Tuhan lewat, melawati dan membebaskan umat-Nya. Setia pada Allah yang setia dan solider, mesti menjadi imperatif moral bagi orang percaya, agar mereka pun setia dan solider pada sesama yang menderita. Sekali lagi, solidaritas bukan hanya perasaan duka yang samar-samar atau rasa sedih yang dangkal atas penderitaan sesama. Belajar dan kesetiaan dan solidaritas Allah yang membawa pembebasan bagi manusia, maka mereka yang menyebut diri beriman kepada Allah seperti itu, harus memiliki tekad dan sikap yang teguh untuk membaktikan diri demi kesejahteraan semua dan setiap orang (cf SRS 38).

Hanya dengan demikian, perayaan Paskah tidak lagi hanya sekadar perayaan peringatan akan karya keselamatan Allah dalam diri Yesus pada masa lampau, tetapi reaktualisasi solidaritas Allah demi pembebasan manusia pada masa kini. Inilah persis taruhan kesaksian Kristiani pada masa sekarang. Mewartakan Allah yang setia dan solider demi pembebasan manusia, tanpa perwujudan nyata dalam praksis pembebasan sesama yang menderita, akan menjadi hampa, tanpa makna kalau bukan suatu kebohongan.

Dokumen Keadilan di Bumi tahun 1971 sudah menegaskan: tidak ada pewartaan khabar gembira keselamatan (Injil) tanpa perjuangan demi keadilan. Keadilan adalah buah pembebasan dan landasan pembangunan demi perwujudan bonum comune. Tanpa memperjuangkan keadilan maka pewartaan Injil kehilangan dimensi konstitutifnya.

*

Untuk bangsa yang yang sedang bertarung dalam krisis di segala lini ini, perayaan Paskah, yang tak lain dari perayaan solidaritas dan pembebasan yang dikerjakan Allah, mesti menjadi momentum refleksi kritis atas makna serta inti hidup beriman. Beriman tidak berhenti pada semarak ibadah, tetapi bermuara pada upaya nyata pembebasan dari pelbagai macam bentuk penindasan dan penderitaan, karena di sana kehadiran efektif Allah yang solider dan membebaskan dialami serta dirayakan.

Selamat Paskah.

Penulis adalah direktur JPIC OFM dan pengajar Teologi Moral pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta

Last modified: 6/4/07


 

NU dalam Kepungan Pragmatisme

Zuhairi Misrawi

Situasi politik kalangan nahdliyyin di daerah saya makin tidak keruan. Sementara sesama NU gontok-gontokan, kalangan garis keras makin solid dan gerakannya bersifat masif. Mereka sudah memasuki wilayah NU.”

Itulah isi SMS yang dikirimkan aktivis muda NU asal Tegal. Pesan bernada serupa sebenarnya kerap kali dikirimkan sejumlah aktivis muda NU lainnya dari pelbagai daerah. Toh, kenyataannya hal tersebut bukanlah sesuatu yang aneh dan unik. Sebab, soal situasi karut-marut NU merupakan sesuatu yang bukan disebabkan faktor dari luar, yang bersifat eksternal, melainkan disebabkan faktor dari dalam, yang bersifat internal.

Ironisnya, situasi yang tidak keruan itu dilakoni sejumlah tokoh panutan dan elite politik NU. Satu hal yang membuat penulis sedih dari panggung politik kalangan nahdliyyin belakangan ini, yaitu sulitnya membedakan antara kiai dan politisi. Memang, masih ada kiai yang ikhlas membina umat dan politisi yang mempunyai hati nurani, tapi kesan hilangnya keteladanan pelan-pelan mulai terasa, bahkan teraba.

Dulu, politisi adalah mereka yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan luas. Menjadi politisi harus melalui pengaderan ketat, melalui aturan mekanisme yang ada, bukan kader yang tiba-tiba muncul. Namun, belakangan muncul sejumlah wajah baru yang sesungguhnya tidak familiar dalam dunia politik. Hanya karena unsur kedekatan dengan tokoh tertentu atau mempunyai garis keturunan kuat dengan salah seorang tokoh, tiba-tiba dengan cepat melejit memangku jabatan politik yang tidak tanggung-tanggung. Bahkan, yang paling mutakhir tidak sedikit dari mereka yang menjadi “kutu loncat”.

Fenomena “Kutu Loncat”

Dalam dunia politik, fenomena “kutu loncat” sebenarnya bukanlah hal yang dilarang. Dunia politik memang membutuhkan sebuah kelihaian dan kecerdasan mengambil langkah tepat di waktu yang tepat pula. Tapi, yang menyedihkan bilamana fenomena “kutu loncat” dilakukan dalam konteks dan tujuan yang kurang tepat. Artinya, langkah tersebut diambil dalam konteks masyarakat pater-nalistik.

Masyarakat yang selama ini mengagumi dan menghormati seorang panutan karena jabatan dan prestasi politiknya, tiba-tiba dikejutkan dengan berita tentang kepindahannya dari satu partai ke partai lain. Setidaknya, masyarakat mempertanyakan, apa bedanya tokoh mereka dengan tokoh-tokoh panutan lainnya.

Dalam hal ini, kerugian yang akan ditanggung sangat besar. Di antaranya, masyarakat disuguhi ketidakpantasan dan ketidakpatutan, untuk tidak mengatakan “pembodohan”. Mereka yang selama ini menjadi tokoh panutan tidak lagi menampilkan pesan yang mencerdaskan dan menyejukkan suasana.

Ukurannya sederhana. Jika seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur bertanya soal kepindahan salah seorang tokoh dari satu partai ke partai lain, bagaimana dengan masyarakat di lapisan paling bawah? Penulis hanya menjawab, tampaknya itu sudah menjadi habitus politik. Bisa dilihat saja di masa mendatang, tokoh tersebut akan pindah ke partai lain lagi.

Fenomena tersebut sesungguhnya tidak hanya terjadi pada politisi yang dikenal sebagai sosok yang kerap kali memperebutkan kekuasaan dan kekayaan, tetapi juga terjadi pada sebagian kiai yang dikenal steril dari dunia politik. Mereka adalah pengasuh pesantren, yang keahlian dan pesan-pesannya jauh dari kesan politik. Tapi, belakangan ini, mereka lebih fasih berbicara dan tampil sebagai layaknya politisi. Tidak hanya itu, di forum-forum yang sebenarnya jauh dari kesan politik sekalipun, mereka berusaha menjadikannya sebagai forum politik.

Karena itu, yang muncul ke permukaan sesungguhnya adalah sesuatu yang sudah jauh dari kepantasan dan kepatutan. Kerugian yang paling besar dari itu semua adalah hilangnya aura tentang keutamaan menuntut ilmu. Dulu, masyarakat dididik di pesantren agar mempunyai cita-cita menjadi pendidik umat (kiai/ustaz), walau pada level kampung.

KH Hasyim Asy’ari memberikan teladan yang sangat baik. Kendatipun ia pendiri dan pemimpin NU, tapi ia memilih tinggal di Jombang dan membina umat melalui pesantrennya. Bukan hanya itu, ia sangat jauh dari kesan politik. Ia memilih menjadikan pendidikan sebagai salah satu jantung dari perubahan sosial. Tidak diragukan lagi bilamana pendidikan pesantren di kalangan nahdiyin berkembang pesat, terutama di pedalaman dan pedesaan.

Meluasnya Pragmatisme

Lalu, apa yang menjadikan kesan apolitis hilang dan sikap politis berkembang? Salah satu alasan yang bisa dikemukakan adalah meluasnya pragmatisme dalam ranah sosial-politik kita. Uniknya, pragmatisme pada hakikatnya merupakan paham sangat asing dalam tradisi Islam. Paham tersebut berkembang di Barat, yang dimotori oleh sejumlah filsuf, antara lain Charles Sanders Pierce, William James, dan John Dewey.

Pada mulanya, pragmatisme merupakan paham yang menyoal idealisme dalam pencarian kebenaran. Menurut penganut paham itu, idealisme tidak mengacu pada realitas. Karena itu, diperlukan sebuah paham yang mengacu pada realitas, bukan pada ide atau makna yang bersifat mengawang-awang.

Dari sini, dapat dipahami bahwa pragmatisme pada mulanya mempunyai makna yang mulia, karena mencoba menjadikan “kebenaran” yang bersifat abstrak menuju “kebenaran” yang bersifat realistis. Kalau demikian, apa yang salah dari fenomena pragmatisme mutakhir?

Tentu saja, pragmatisme yang dikembangkan para filsuf berbeda dengan pragmatisme politisi kita. Sebab dalam pemandangan politik mutakhir, yang muncul ke permukaan bukanlah perjuangan untuk menyingkap “kebenaran”, melainkan lebih sebagai upaya meraih “kemenangan” dan “keuntungan”. Bahkan, kadang kala merupakan perebutan untuk menjaga gengsi. Pragmatisme identik dengan upaya meniadakan atau menghancurkan idealisme.

Pemberdayaan masyarakat yang semestinya dilakukan kelompok masyarakat sipil, seperti Nahdlatul Ulama, lalu digantikan atau digadaikan dengan kerja-kerja yang tidak ada bedanya dengan partai politik. Seluruh energi dan tenaga tersedot untuk merebut kekuasaan, bukan untuk membangun kesejahteraan yang bervisi kerakyatan.

Karena itu, apa yang terjadi dalam ranah politik NU mutakhir perlu mendapatkan permenungan yang semestinya untuk memikirkan sesuatu yang lebih besar bagi kemaslahatan umat. Sekali lagi, perlu langkah-langkah strategis dari PBNU untuk senantiasa mengampanyekan pentingnya rekonsiliasi dan kebersamaan. Sebenarnya, Munas Alim Ulama NU yang terakhir di Asrama Haji, Surabaya, sudah menjembatani dengan membuat Komisi Kemaslahatan Umat, yang secara khusus menjembatani konflik-konflik politik. Di samping itu, lembaga ini diharapkan dapat menegaskan visi NU sebagai organisasi masyarakat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat dengan landasan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian.

Tapi, ide yang cemerlang tersebut hilang ditelan masa. Entah ke mana, tidak terdengar lagi. Yang terjadi justru sebaliknya. Magnet perhelatan politik, seperti pilkada di pelbagai daerah pelan-pelan menyeret NU untuk semakin asyik dalam perlombaan menuju “kontes pragmatisme”. Apalagi di tengah rendahnya kesadaran kritis masyarakat perihal bahaya pragmatisme, hal tersebut menjadi fakta yang dampaknya membahayakan, tapi tidak ada satu pihak pun yang merasakan, apalagi menyadarinya.

Dalam hal ini, diperlukan kesadaran kritis untuk mendekonstruksi pelbagai macam bentuk praktik politik yang mengedepankan kepentingan pragmatis. Apalagi praktik tersebut justru tumbuh subuh di tengah-tengah komunitas agamawan yang semestinya menjunjung tinggi etika dan keadaban publik.

Penulis adalah Intelektual Muda Nahdlatul Ulama

Last modified: 8/4/07


 

Ke Mana Arah Perkembangan Perberasan Nasional Mendatang?

Oleh Dwidjono Hadi Darwanto

Pergantian direksi suatu lembaga tentu memberikan harapan perbaikan kinerja lembaga tersebut. Demikian juga dengan pergantian Direksi Perum Bulog tidak terlepas dari segala tumpuan harapan stakeholders untuk perbaikan ekonomi perberasan nasional.

Hal tersebut terindikasi dari munculnya tuntutan dari berbagai pihak terhadap perbaikan kinerja Perum Bulog ke depan terutama untuk direksi baru, agar mempunyai strategi yang lebih berpihak kepada petani domestik dalam penanganan perberasan nasional. Namun demikian, kondisi perberasan nasional dengan struktur pasar domestik dan internasional yang oligopolistik dewasa ini, tentu menuntut strategi baru Perum Bulog dalam menjalankan tugas dari pemerintah dalam manajemen stok dan fungsi pengendalian harga beras nasional.

Memang, sejak Bulog tidak lagi memonopoli pasar perberasan nasional terjadi perebutan pangsa pasar yang ditinggalkan Bulog pada waktu itu. Hal itu berakibat pada pergeseran struktur pasar menjadi oligopolistik. Dalam struktur itu, sangat wajar jika terjadi persaingan di antara pelaku pasar untuk mendominasi pasar. Pelaku pasar yang dominan akan mempunyai kekuatan menjadi market leader, baik dalam jumlah maupun harga sehingga akan mampu menentukan segmentasi pasar. Kondisi pasar perberasan nasional yang oligopolistik tersebut telah menempatkan Perum Bulog pada posisi yang tidak dominan lagi seperti diindikasikan ketidakmampuan Bulog menjalankan tugas pemerintah dalam upaya pengendalian harga beras akhir-akhir ini.

Upaya untuk pengendalian harga dengan pengerahan (“penggelontoran”) seluruh stok di Bulog waktu lalu, ternyata tidak juga mampu menurunkan harga beras di pasar secara signifikan, bahkan berakibat pada menipisnya stok di gudang Bulog saat ini. Padahal, pembelian beras untuk mengisi stok baku (iron stock) menghadapi persoalan tersendiri, mengingat perkiraan produksi saat panen raya pada bulan Maret-April ini secara nasional relatif tidak lebih baik daripada produksi tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan penambahan stok dari impor tentu akan mendapat tentangan dari berbagai stakeholders, termasuk beberapa anggota DPR, sehingga pemenuhan batas minimal stok nasional sebesar 1,1 juta ton menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen Perum Bulog yang baru.

Pada sisi lain, petani dengan keterbatasan kemampuan mengakses pada pupuk kimia untuk proses produksinya juga akan mempengaruhi produktivitas dan mutu hasil. Sebagai contoh dapat dikemukakan, ketidakmampuan petani untuk melaksanakan anjuran penerapan pupuk secara seimbang selama ini menyebabkan rendahnya produktivitas dan mutu produk. Secara fisiologis, relatif rendahnya dosis penggunaan pupuk fosfat dan KCl dibanding urea akan menyebabkan beras yang dihasilkan mudah pecah dan tidak tahan disimpan lama.

Upaya Departemen Pertanian meningkatkan produktivitas dengan mengimpor benih padi hibrida memang tampaknya menjanjikan akan terjadinya peningkatan produksi nasional, namun jika tidak diimbangi ketersediaan pupuk kimia yang cukup, juga akan mengurangi optimisme tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, impor benih hibrida yang juga responsif terhadap pupuk kimia tersebut bukan penyelesaian masalah, tetapi justru akan menambah persoalan baru berupa ketergantungan kepada produsen benih hibrida dari negara lain.

Pertanyaan yang wajar dikemukakan adalah, “Apakah kebijakan perberasan nasional ke depan akan lebih mengandalkan impor, baik benih maupun produk beras?” Tentu semua itu terpulang pada kepedulian semua pihak untuk menggali kembali potensi domestik secara integratif, walaupun dalam jangka pendek hal tersebut memang menuntut biaya relatif lebih besar jika dibandingkan dengan impor. Namun, untuk jangka panjang, prinsip kemandirian sebaiknya digunakan sebagai landasan utama pengembangan ekonomi perberasan nasional sesuai prinsip revitalisasi pertanian yang telah diikrarkan sebagai arah kebijakan pembangunan pertanian nasional.

Kebijakan Terintegrasi

Dari kejadian-kejadian tersebut di atas tampaknya untuk pengembangan ekonomi perberasan nasional yang menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia sangat diperlukan kebijakan perberasan yang terintegrasi dan berlandaskan kemandirian bangsa. Untuk itu, pemberdayaan petani sebagai produsen beras domestik utama sebaiknya dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada petani dari gejolak harga internasional, yang disertai dengan upaya memberikan dukungan perbaikan sarana dan prasarana sehingga petani mampu berkembang menjadi produsen sekaligus pengusaha perberasan yang kuat.

Awal yang baik sebenarnya telah dimulai Departemen Pertanian dengan program LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan), yang dilakukan dengan membina kelompok tani untuk mampu mengembangkan badan usaha bidang perberasan, sehingga dapat berkembang ke depan menjadi desa mandiri pangan. Namun, lemahnya koordinasi program dengan pemerintah daerah menyebabkan pembinaan LUEP di beberapa daerah justru mengarah pada semakin kuatnya ketergantungan kelompok tani pada pengusaha perberasan setempat. Sebenarnya jika program LUEP dikembangkan melalui pembinaan secara terintegrasi dengan program kemitraan Perum Bulog dalam pengadaan stok beras nasional, tentu akan dapat memperkuat posisi badan usaha milik petani di pedesaan untuk menghadapi struktur pasar yang oligopolistik itu.

Sehubungan dengan pengembangan ekonomi perberasan tersebut perlu dipertanyakan pula, “apakah pemerintah masih perlu melakukan intervensi pasar beras yang oligopolistik berupa pengendalian harga?” Secara teori sebenarnya kondisi pasar beras nasional yang oligopolistik tersebut tidak sepenuhnya berdampak negatif terhadap petani dan konsumen pada umunya.

Dengan semakin jelasnya segmentasi pasar yang dilakukan pedagang besar tersebut hakikatnya memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memilih kualitas beras yang akan dikonsumsi sesuai kemampuannya. Konsumen yang berpendapatan menengah ke atas dapat memilih mengkonsumsi beras berkualitas baik, konsumen berpendapatan menengah ke bawah dapat memilih mengkonsumsi beras berkualitas medium, sedangkan konsumen kurang mampu telah disediakan pula beras melalui program raskin oleh pemerintah.

Demikian pula pada sisi pro- dusen. Petani akan mempunyai pilihan untuk memproduksi padi berkualitas baik untuk dijual, sedangkan untuk konsumsi diperoleh dari beras kualitas medium yang diusahakan, sehingga masih mempunyai marjin keuntungan dari usaha taninya. Struktur pasar dengan pengusaha besar yang mengambil segmen untuk beras kualitas medium ke atas tentu akan memberikan kesempatan bagi Perum Bulog untuk mendapatkan captive market pada segmen pasar beras medium ke bawah. Kondisi demikian juga bermanfaat bagi Bulog karena tidak harus menyimpan beras atau gabah terlalu lama yang dapat berakibat pada penurunan kualitas.

Namun demikian, jika pemerintah masih tetap mempunyai tugas untuk menstabilisasi harga pasar, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dititipkan di Bulog sebaiknya terdiri dari beberapa kualitas (multi-quality stock) yang berasal dari pengadaan domestik. Selain mampu menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat, sekaligus dapat digunakan untuk pengendalian harga pasar pada semua segmen pasar yang ada.

Penulis adalah Lektor Kepala bidang Kebijakan dan Pembangunan Pertanian, Fakultas Pertanian UGM; Kepala Laboratorium Pengkajian Kebijakan Pangan dan Pertanian, Fakultas Pertanian UGM

Last modified: 9/4/07


 

Dosa Sosial dalam Kehidupan Berbangsa

Josef Purnama Widyatmadja

Tobat nasional yang banyak dibicarakan, bukan sekadar upacara doa di rumah sembahyang. Tobat nasional adalah tindakan mengakhiri keserakahan dan penyelewengan serta kesediaan membangun relasi baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tiga ratus tahun lalu, jutaan orang Afrika diangkut dari negeri asalnya untuk dijadikan budak- budak di Benua Amerika. Tangan dan kaki mereka diikat dan tidak sedikit yang mati karena siksaan dan penyakit dalam perjalanan. Pada saat yang sama pedagang budak menikmati makanan daging sapi dan minuman keras di atas kapal sambil menyanyikan lagu How Sweet The Name Of Jesus Sounds. Setiba di dermaga pelabuhan, budak-budak itu dilelang dengan upacara doa yang dipimpin seorang imam supaya mendatangkan banyak keuntungan bagi pedagang budak.

Pembunuhan, perampasan tanah, dan kebebasan manusia atas nama Allah sering terjadi dalam sejarah manusia. Dosa itu bukan dosa yang dilakukan oleh seseorang, tetapi sudah merupakan persekongkolan dosa dalam suatu sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama. Walaupun pedagang-pedagang budak berdoa, menyanyi, membaca Kitab Suci, serta melakukan kebajikan sosial, tetapi mereka sebenarnya tidak mengenal Allah.

Ketamakan akan uang dan penolakan menjadi sesama manusia merupakan dosa kolektif saat itu. Perdagangan budak merupakan jaminan keamanan dan komoditi ekonomi bagi pedagang. Mereka melupakan, di dalam pribadi budak-budak itu terdapat citra Allah yang harus dipelihara.

Dosa tidak sekadar penolakan manusia terhadap Allah, tetapi penolakan dan pengingkaran manusia terhadap sesamanya. Dosa bukanlah sekadar kegagalan manusia untuk memenuhi hukum-hukum Allah, tetapi juga merupakan perasaan terancam atau takut kehilangan keamanan sehingga mengorbankan orang lain demi menghilangkan kecemasannya.

Injil Lukas 18: 18-27, mengisahkan tentang pemuda kaya yang telah melakukan semua hukum agama, tetapi tetap tidak memiliki hidup kekal atau hidup berkualitas. Ada satu hal yang masih kurang dari pemuda tersebut.

Ia tidak mau menju-al kekayaannya untuk disedekahkan kepada orang miskin. Itu berarti pemuda itu perlu memiliki relasi baru dengan sesamanya dengan menjual hartanya untuk menanggulangi kemiskinan. Ia tak boleh memakai kekayaan sebagai sandaran hidupnya. Kekayaan telah menjadi illah dan keserakahan menjadi karakter dirinya.

Relasi Baru

Sobrino dari El Salvador mengatakan, dosa bukanlah sekadar tindakan manusia menolak Allah, tetapi penolakan terhadap Kerajaan Allah. Penolakan untuk menerima relasi baru dalam tatanan baru. Dosa bukanlah sesuatu yang harus diampuni, tetapi sesuatu yang harus ditiadakan. Penolakan manusia terhadap Kerajaan Allah diwujudkan dalam penolakan terhadap orang miskin, orang lapar, orang sakit dan sebagainya (Matius 25: 35-48). Praktik penolakan terhadap Kerajaan Allah tidak sekadar dilakukan orang seorang, tetapi oleh suatu sistem dan kelompok orang.

Enrigue Dussel, teolog dari Mexico, memberi gambaran yang menarik tentang dosa sosial. Manusia miskin harus bekerja untuk menghasilkan roti/sumber kehidupan. Sistem masyarakat tidak memungkinkan orang miskin mendapat roti yang dihasilkan oleh tangan mereka, tetapi roti tersebut direbut oleh orang yang serakah. Setelah roti berada di tangan orang (negara) yang serakah, orang yang serakah membagikan sebagian kecil roti tersebut kepada orang miskin, sedangkan sebagian besar ia ambil untuk diri sendiri.

Celakanya, roti yang sudah direbut dari orang (negara) miskin digunakan untuk membiayai mesin perang dan menindas martabat dan hak asasi manusia seperti terjadi dalam tatanan nasional maupun global.

Karena keserakahan untuk menguasai minyak, George W Bush membiayai mesin dan melakukan kejahatan kemanusiaan di Irak. Roti yang sudah direbut oleh negara/orang serakah digunakan memperkokoh dan melestarikan sistem ekonomi dan undang-undang yang dibuat memberikan perlindungan dan keuntungan kepada mereka yang menguasai modal teknologi dan mesin politik.

Roti adalah sumber kehidupan, maka apa yang dilakukan orang (negara) yang serakah terhadap orang (negara) miskin, merupakan perbuatan merebut hak hidup orang miskin. Jadi, hubungan sosial antarmanusia dan roti (sumber hidup) merupakan dosa sosial (dosa dalam sistem) yang menyebabkan kematian banyak orang. Dengan kata lain, apa saja yang mendatangkan kematian dan melawan kehidupan adalah dosa.

Dosa sebagai perbuatan melawan kehidupan bukan sekadar terjadi dalam kehidupan pribadi, seperti peristiwa pembunuhan dan perkelahian di daerah rawan, tetapi juga dalam bentuk dosa sosial politik, budaya, dan kehidupan beragama. Baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Dalam kehidupan nasional maupun global banyak pihak menolak untuk menjadi manusia bagi sesamanya. Mereka yang serakah akan harta dan kekuasaan menolak untuk memiliki relasi haru dalam berbagi kehidupan. Tatanan sosial ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.

Melawan Kedagingan

Dengan menyebutkan adanya kenyataan dosa sosial dalam kehidupan masyarakat, tidak berarti dosa pribadi harus diabaikan.

Rasul Paulus berucap, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa karena Adam, itu tidak berarti manusia boleh melepaskan tanggung jawab dosa pribadi mereka. Penolakan terhadap kehidupan dan menerima relasi baru (opsi Kerajaan Allah) tidak hanya dilakukan oleh orang/negara yang serakah, tetapi bisa juga dilakukan orang/negara miskin.

Bisa terjadi, ada orang/negara miskin yang pro pada kematian dengan sikap dan tindakannya yang menolak opsi relasi baru dalam tatanan baru.

Sebaliknya ada negara/orang kaya malah menerimanya. Dikotomi kaya/miskin menjadi tak relevan. Yang penting adalah opsi seseorang/suatu negara untuk menerima relasi baru yang berdasarkan keadilan dan perdamaian.

Tobat nasional yang banyak dibicarakan, bukan sekadar upacara doa di rumah sembahyang tapi tindakan mengakhiri keserakahan dan penyelewengan serta kesediaan membangun relasi baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menerima opsi Kerajaan Allah tidak cukup dengan menjalankan praktik ritual, tetapi tindakan solidaritas terhadap sesama dan mengikuti jalan salib. Lebih jauh John Calvin berkata,

“Christian life as a ceaseless struggle with the powers of evil within both the self and the world … Christian must struggle against their own flesh, against the majority of the human race on behalf of the truth, and ultimately against the devil … The Christian fights by bearing the cross”.

Dengan kata lain, panggilan orang beriman adalah melawan dosa dalam sistem dan dosa dalam kedagingan mereka atas dasar kebenaran dan keadilan melalui penyangkalan diri sendiri dan melawan roh jahat.

Penulis adalah pemerhati masalah nasional dan internasional

Last modified: 10/4/07


 

Jantung Bisnis Perikanan

Saleh Husin

Revitalisasi perikanan yang dikumandangkan tahun 2005 silam tentunya merupakan iktikad baik pemerintah yang harus didukung. Program tersebut dikembangkan mencakup revitalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada, berupa berbagai kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan dan budidaya perikanan, serta mengoptimalkan operasional unit usaha pengolahan ikan dalam negeri.

Program ini juga mencangkup penciptaan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru berupa pemanfaatan peluang usaha perikanan yang masih memiliki prospek baik. Selain itu, program ini juga mengemban misi percepatan implementasi pembangunan perikanan untuk mengatasi pemulihan ekonomi menuju Indonesia yang lebih sejahtera melalui pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Diakui bahwa program revitalisasi perikanan ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa keterlibatan pihak swasta sebagai salah satu sumber investasi di sektor perikanan. Mengharapkan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk mengerjakan semuanya sama saja seperti “menunggu godot”. DKP tentunya memiliki keterbatasan, baik dari segi pendanaan maupun jaringan. Meski itu seharusnya bukan alasan, namun tetap saja keterlibatan swasta harus terus distimulasi.

DKP mungkin bisa saja berperan dalam mempermudah izin investasi bagi swasta sekaligus sebagai pengawas dalam proyek yang dikerjakan supaya hasilnya mak- simal dan sesuai prosedur yang berlaku.

Upaya DKP dengan menata ulang armada penangkapan ikan di laut Nusantara mungkin bisa jadi satu langkah bijak dalam merangsang munculnya investor baru, sekaligus melindungi potensi ekonomis laut kita dari kapal-kapal asing yang mencoba merampoknya.

Kebijakan melarang kapal berbendera asing menangkap ikan di laut kita harus didukung penuh. Sebab sebagaimana diketahui selama ini kapal berbendera asing begitu mudah wara-wiri sambil seenaknya mengeruk potensi perikanan kita. Diperkirakan negara dirugikan sekitar Rp 36 triliun per tahun akibat pencurian ikan (illegal fishing).

Salah satu target revitalisasi perikanan adalah memanfaatkan potensi perikanan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebijakan yang mengharuskan perusahaan penangkapan ikan asing bekerja sama dengan perusahaan atau pengusaha lokal mutlak dilakukan. Termasuk juga dalam soal pemanfaatan hasil tangkapan dengan mengolahnya men- jadi produk siap edar seperti ikan kaleng.

Mayoritas produk ikan kaleng kita diekspor keluar negeri. Sementara kebutuhan dalam negeri hanya berkisar 5-10 persen. Ini tentu sangat membanggakan karena berarti kebutuhan ikan kaleng sangat besar. Tapi jika dilihat secara global, kita kalah jauh dengan Thailand dan Filipina. Berdasarkan data DKP, kedua tetangga kita itu menguasai industri pengalengan internasional. Rata-rata ekspor mereka ke pasaran Amerika dalam tiga tahun terakhir di atas 15 ribu ton, sedangkan Indonesia di bawah 10 ribu ton.

Seharusnya kita bisa menjadi jawara di sektor ini, apalagi Indonesia menjadi jalur migrasi ikan-ikan jenis pelagis seperti tuna atau marlin. Mulai dari utara Pulau Sulawesi, Ambon, Papua, NTT, selatan Jawa, dan bagian barat Sumatera adalah jalur yang kerap dilewati kelompok ikan tersebut. Kondisi tersebut berlangsung sepanjang tahun dengan konsentrasi jumlah ikan yang sangat besar. Karena itu, pembangunan pelabuhan besar seperti di Bitung dan Tual memang menjadi keharusan guna menampung hasil tangkapan nelayan. DKP pun kini mulai mengarahkan agar selepas tahun 2007, akan ada banyak perusahaan penangkapan ikan yang membuka pabrik pengolahan untuk ikan hasil tangkapannya.

Kesiapan Komprehensif

Pada sisi lain, percepatan revitalisasi perikanan ini menuntut adanya kesiapan yang komprehensif. Jika kita ingin investor betah menanamkan modalnya, maka segala kesiapan in-frastruktur dan turunannya harus segera di-bangun.

Membangun pabrik pengolahan ikan bukan perkara mudah karena harus memperhatikan banyak aspek seperti sanitasi dan kelengkapan peralatan.

Salah satu unsur yang berperan penting dalam proses pengolahan ikan yaitu ketersediaan cold storage atau lemari pendingin. Perangkat ini menjadi bagian paling krusial dalam proses pengolahan ikan. Cold storage sendiri termasuk dalam sistem rantai pendingin (cold chain system) yang memegang peranan penting guna menjaga kesegaran produk tangkapan.

Sistem ini merupakan sebuah proses yang bermula dari ditangkapnya hasil laut hingga diolah melalui proses-proses pendinginan. Berbagai jenis tangkapan bisa disimpan dalam cold storage ini seperti udang, tuna, kepiting, cakalang, dan lain sebagainya. Sebelum dimasukkan dalam cold storage, terlebih dulu ikan-ikan itu harus memasuki tahap yang disebut dengan Air Blast Freezer (pembekuan) selama sekitar 12 jam.

Tapi keberadaan cold storage ini juga menimbulkan masalah baru yaitu bagaimana ketersediaan air bersih yang akan digunakan untuk proses pendinginan. Sebagaimana diketahui, dalam proses pendinginan ini peran air bersih juga sangat penting untuk menjaga kualitas hasil pengolahan ikan.

Harus diakui bahwa ketersediaan air bersih di Indonesia timur belum merata. Iklim yang cenderung panas menyebabkan wilayah ini cukup sulit ditemukan sumber air bersih. Kalaupun ada, sangat jauh dari pelabuhan atau sifatnya yang tadah hujan.

Demi menyiasatinya, banyak perusahaan pengelolaan ikan yang mendatangkan balok-balok es dalam jumlah besar untuk membantu proses pendinginan. Tapi itu tidak cukup mengingat harga balok es semakin menanjak terlebih sejak kenaikan harga BBM.

Air bersih bukannya tidak ada, hanya saja keberadaannya terbilang langka. Kalaupun ada perlu menggali sumur cukup dalam serta dibutuhkan manajemen pengelolaan sumber air bersih yang baik dan memenuhi standar internasional. Sayangnya, pemerintah daerah seperti tidak berdaya menghadapi persoalan yang satu ini.

Maka mau tidak mau, sinergi dengan pemerintah pusat dan swasta perlu segera dilakukan. Persoalan ini harus segera disikapi dengan membangun sumur-sumur resapan yang bisa menghasilkan air bersih.

Pasokan Listrik

Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan pasokan tenaga listrik. Jujur, persoalan ketersediaan tenaga listrik di wilayah Indonesia timur masih sangat memprihatinkan. Contohnya saja di NTT yang bagian selatan lautnya merupakan jalur migrasi ikan pelagis.

Di wilayah ini pasokan listrik sangat minim. Ibarat mati segan hidup tak mau, setiap hari bisa dihitung berapa jam listrik menyala. Ini lantaran masih terbatasnya sumber tenaga untuk menghasilkan listrik yang selama ini diperoleh dari bahan bakar minyak. Padahal kalau kita jeli, sumber listrik bisa diha- silkan dengan tenaga angin atau ombak yang potensial di sana.

Pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga angin maupun ombak bisa menjadi solusi alternatif. Langkah ini juga berdampak pada berkurangnya penggunaan BBM, dan kualitas hidup masyarakat setempat bisa meningkat.

Rasanya mustahil suatu daerah bisa berkembang tanpa listrik. Demikian juga dengan sektor perikanan yang harus disokong oleh ketersediaan tenaga listrik untuk menghidupkan berbagai peralatan yang berkaitan dengan proses pengelolaan industri perikanan.

Penulis adalah pemerhati industri maritim dan perikanan, alumnus Lemhannas KRA XXXIX

Last modified: 12/4/07


 

Tragedi Pendidikan di IPDN

Oleh Asep Purnama Bahtiar

Apakah sebuah lembaga pendidikan itu didesain sebagai ajang kematian? Secara normatif dan berdasarkan nalar pendidikan, jawabannya adalah pasti: tidak! Karena itu, kematian seorang madyapraja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bernama Cliff Muntu (3 April 2007) menjadi anomali dari makna pendidikan untuk membangun martabat dan kepribadian insan.

Kasus IPDN tersebut seolah mewartakan kepada masyarakat bahwa pendidikan sama dengan kekerasan; pembinaan identik dengan penganiayaan; dan kampus perguruan tinggi ekuivalen dengan ladang pembantaian. Tidak semua kasus kekerasan dan tindak penganiayaan di kampus untuk menggodok pamongpraja itu terekspos ke luar. Menurut penuturan Inu Kencana Syafei, dosen senior IPDN, sejak tahun 1990-an terjadi 37 kasus kematian praja, tetapi hanya 10 kasus yang bisa terungkap.

Berbagai kasus kekerasan dan penganiayaan yang terjadi di IPDN itu bisa dikatakan luar biasa dan fenomenal, karena di lembaga-lembaga pendidikan yang lain belum pernah terjadi peristiwa seperti itu. Dilihat dari aspek mana saja, kasus kekerasan di IPDN tidak akan pernah memperoleh pembenaran dan legitimasi. Dari aspek hukum, berbagai kasus dan tindakan kekerasan di perguruan tinggi kedinasan itu termasuk kriminal; dari aspek kemanusiaan jelas melanggar hak-hak asasi manusia (HAM); dari aspek demokrasi telah bersikap tiranik-otoriter; dan dari aspek pendidikan nyata-nyata telah melanggar etika akademis serta menjadi tragedi pendidikan.

Pasti tragis dan mengerikan jika sekolah atau lembaga pendidikan menolerir penganiayaan, dan menganggap kematian akibat aksi kekerasan itu hal lumrah. Jangan lupa, pendidikan yang dijalani warga didik pada dasarnya bukan hanya untuk menyiapkan diri bagi kehidupan di masa depan, tetapi juga pendidikan itu sendiri merupakan kehidupan yang sedang dijalani. Dengan makna tersebut, pendidikan mesti bisa memberikan pengayaan dan penguatan makna hidup serta melibatkan warga didik dalam kehidupan secara autentik.

Sayang sekali, makna pendidikan seperti itu tidak memperoleh tempat yang patut di IPDN. Alih- alih menjadi kehidupan bagi keberlangsungan karier suatu generasi, yang terjadi justru kehidupan beberapa praja berakhir di IPDN. Sebelum Cliff, sudah banyak korban yang meninggal dunia. Di samping korban jiwa, juga tidak sedikit praja IPDN yang mengalami trauma dan penderitaan fisik atau psikis.

Sistem pendidikan di IPDN memang berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Depatemen Pendidikan Nasional. Berdasarkan jenis dan fungsinya, meminjam kategorisasi Randall Collins, IPDN termasuk pendidikan birokrasi. Pendidikan itu diselenggarakan oleh pemerintah untuk memenuhi tujuan, salah satunya sebagai alat seleksi untuk merekrut orang-orang guna menduduki posisi-posisi di pemerintahan.

Dalam hal pendidikan birokrasi itu IPDN dirancang untuk menyiapkan calon-calon pemimpin pemerintahan yang berkualitas. Mereka diharapkan memiliki kualifikasi yang bisa diandalkan di bidang kepemimpinan (leadership), kepelayanan (stewardship), dan kenegarawanan (statemanship). Dengan kata lain, IPDN adalah lembaga pendidikan tinggi sekaligus wadah pengaderan, sehingga diharapkan bisa melahirkan kader-kader pemimpin yang kompeten bagi pengisian struktur dan birokrasi pemerintahan, baik di daerah maupun pusat.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, IPDN tetap tidak bisa mengabaikan etika akademis, norma, dan regulasi yang mengatur mencapai tujuan institusional. Mengutip John M Braxton dan Nathaniel J Bray (dalam James JF Forest & Kevin Kinser, 2002), etika dalam pendidikan tinggi adalah untuk melindungi klien yang beragam dengan menegaskan perilaku yang tepat dan mana yang tidak pas, juga dengan bimbingan pimpinan dan fakultas sebagai bentuk tanggung jawab profesional mereka.

Prinsip-prinsip etika dalam pendidikan tinggi sering dinyatakan dalam peraturan formal mengenai tingkah laku. Prinsip-prinsip ini juga melekat dalam norma-norma yang mesti diinternalisasikan oleh mahasiswa, pemimpin, dan anggota fakultas dalam derajat yang berbeda.

Dengan demikian, etika akademis tidak hanya berlaku untuk (dan berada dalam) kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan profesi saja di perguruan tinggi. Dalam etika akademis juga terkandung nilai dan spirit yang mengatur dan menjamin orde kehidupan sebuah perguruan tinggi dalam bingkai edukasi, humanisasi, dan sivilisasi. Etika akademis juga merupakan norma, aturan, dan konsensus nilai yang mengikat seluruh civitas academica dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan haknya di perguruan tinggi.

Pendidikan Demokratis

Berdasarkan pengertian etika akademis seperti itu, maka berbagai kasus kekerasan dan tindakan kriminal lainnya yang terjadi di IPDN jelas tidak bisa lagi ditolerir dan didiamkan. Siapa pun pelakunya dan pihak mana pun yang ikut terlibat dalam berbagai bentuk tindakan yang tidak manusiawi dan uncivilized harus diberi sanksi dan hukuman setimpal.

Di samping itu, perilaku dan perbuatan tidak beradab yang dipamerkan di sekolah kedinasan Depdagri itu bukan saja telah merampas hak hidup prajanya, tetapi juga ikut mematikan pendidikan demokratis. Berbagai kasus kekerasan yang terjadi di IPDN menunjukkan tidak berlakunya nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi dalam praktik pendidikan, proses pembelajaran dan pergaulan hidupnya.

Untuk menyelesaikan tragedi pendidikan itu, tawaran pendidikan demokratis menjadi penting dan mendesak untuk ditindaklanjuti. Dalam pendidikan demokratis, konsep, sistem, dan praktik pendidikan yang dijalankan selalu mempertimbangkan kewajiban dan hak asasi manusia serta nilai-nilai keagamaan untuk membuktikan institusi pendidikan sebagai pilar peradaban.

Model pendidikan yang demokratis bisa menjadi wadah dan ruang yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya potensi warga didik secara optimal dan terbangunnya karakter kepribadian mereka secara utuh. Apalagi IPDN menganut konsep Pendidikan Tri Tunggal yang terpusat, yaitu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Jika konsep itu diterapkan dengan prinsip-prinsip pendidikan demokratis, iklim akademis yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, dan beradab akan tertata secara signifikan di IPDN.

Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pengetahuan dan kesadaran akan tiga hal. Pertama, demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri. Kedua, demokrasi adalah proses pembelajaran yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai- nilai demokrasi: kebebasan, persamaan dan keadilan, serta loyal kepada sistem politik yang bersifat demokratis (Zamroni, 2003).

Dalam pendidikan demokratis, selain bisa menyemaikan tradisi egalitarianisme, toleransi, mutual-apresiasi, koeksistensi, dan nilai-nilai keberadaban lainnya, juga akan semakin menunjang keyakinan dan sikap hidup warga didik untuk meraih kemampuan-kemampuan profesional. Bagi IPDN, model pendidikan ini sangat mungkin bisa terwujud, jika perilaku militerisme dan pola hubungan senioritas-mastership (merasa lebih tua atau sebagai angkatan di atasnya yang sok kuasa) diganti dengan internalisasi disiplin murni yang dibangun dari kesadaran diri dan dengan pola hubungan kemitraan yang setara.

Tentang pendidikan demokrasi itu, dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, menjadi salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dalam Bab III Pasal 4 Ayat 1 disebutkan, “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”

Tawaran pendidikan demokratis yang bisa mendorong pembentukan watak profesionalisme dan sikap hidup yang beradab, hemat penulis, menjadi bagian yang urgen untuk membenahi sistem dan praktik pendidikan di IPDN. Dengan model pendidikan demokratis, pendidikan yang menjadi sebuah kehidupan itu akan bisa nyata terwujud di IPDN. Dalam suasana pendidikan yang demokratis itu, kekerasan tidak akan lagi bisa memperoleh tempatnya untuk hidup di IPDN. Etika akademis bisa terjaga, pendidikan demokratis dapat hidup, tragedi pendidikan tidak terulang, dan aksi kekerasan menjadi sirna.

Penulis adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Last modified: 13/4/07


 

Memutus Rantai Kekerasan

Kasdin Sihotang

Dunia pendidikan tinggi kembali lagi tercoreng dengan kematian Cliff Muntu, mahasiswa Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN). Sebagaimana diberitakan media massa belakangan ini, Cliff Muntu telah menjadi korban ke sekian dari kekerasan yang dilakukan para seniornya. Yang menyedihkan, peristiwa tragis itu bukan pertama kali terjadi di institusi pendidikan milik negara itu.

Banyak orang mengira Wahyu Hidayat adalah korban terakhir dari kekerasan pada tahun 2003 lalu. Ternyata perkiraan itu meleset. Gambar kekerasan praja-praja senior terhadap praja junior di IPDN yang ditayangkan berkali-kali oleh sebuah televisi swasta menunjukkan bahwa kekerasan telah menjadi bagian dari kegiatan kemahasiswaan di institusi itu.

Pengalaman Pahit

Kematian Cliff Muntu telah menyisakan pengalaman pahit pada berbagai pihak. Pihak pertama tentunya adalah keluarga. Tindakan kekerasan praja-praja senior terhadap Cliff Muntu sebagai praja junior telah memupus harapan keluarga untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran anaknya bagi bangsa dan negara di kemudian hari.

Tidak bisa dimungkiri pula karena alasan ini banyak orangtua dari daerah telah mengurungkan niatnya untuk mengirimkan anak-anaknya mengenyam pendidikan di IPDN, karena khawatir kekerasan yang sama akan dialami oleh anak-anak mereka.

Untuk itu masuk akal pula niat dari beberapa kepala daerah untuk tidak mengirimkan putra-putri daerahnya dididik di institusi milik negara itu.

Pihak kedua adalah lembaga pendidikan sendiri. Sangat jelas bahwa kekerasan praja senior yang mematikan Cliff Muntu itu telah memperburuk citra pendidikan secara umum dan citra IPDN secara khusus.

Kekerasan yang berkelanjutan di IPDN itu menunjukkan bahwa lembaga pendidikan telah dijadikan sebagai ajang perwujudan naluri kebinatangan untuk menghancurkan masa depan manusia harapan bangsa, padahal hal ini sangat bertentangan dengan episteme pendidikan yang sebenarnya.

Episteme pendidikan yang sebenarnya adalah menumbuhkan semangat penghargaan pada kehidupan melalui pengembangan pengetahuan dan kepribadian sang generasi bangsa. Meminjam terminologi Paulo Freire, lembaga pendidikan adalah wadah konsientisasi (penyadaran) akan nilai-nilai personal dan nilai-nilai sosial sang peserta dididik.

Di dalam wadah pendidikan peserta dididik disadarkan siapa dirinya serta bagaimana dia harus bersikap terhadap orang lain serta mengupayakan hal-hal bagi pembangunan dunianya di masa sepan. Episteme pendidikan yang luhur itu justru telah dieliminasi oleh para praja senior melalui aksi-aksi ke- kerasan yang dilakukan pada praja junior.

Jadi, yang dibangun adalah dehumanisasi melalui tindakan fisik yang kasar seperti menendang, memukul dan menonjok. Dan ini jelas telah memperburuk citra dunia pendidikan.

Upaya Memutus

Pertanyaan kita tentunya, bagaimana memutus rantai kekerasan di IPDN secara khusus dan di lembaga pendidikan secara umum? Dan siapa yang berperan penting dalam pemutusan rantai kekerasan itu?

Barangkali penulis mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut hemat penulis, lini yang pertama pemutus rantai kekerasan itu adalah para pejabat yang terkait langsung dengan kegiatan kemahasiswaan. Pemutusan rantai kekerasan ini bisa dilakukan dengan sejumlah-langkah konkret.

Langkah pertama adalah pengecekan yang lebih serius terhadap proposal kegiatan kemahasiswaan. Menurut hemat penulis, proposal kegiatan yang diajukan oleh para mahasiswa harus benar-benar diteliti oleh pejabat terkait.

Penelitian itu berkaitan dengan tujuan, maksud, serta bentuk kegiatan. Dengan kata lain, arah kegiatan serta bentuk kegiatan itu perlu diketahui apakah bernuansa kekerasan atau tidak. Di sini pejabat harus berani untuk menolak proposal kegiatan kemahasiswaan yang berselimutkan kekerasan, apa pun namanya.

Langkah kedua adalah pengawasan yang ketat serta kontrol sang pejabat bidang kemahasiswaan terhadap kegiatan kemahasiswaan. Memang dalam hal ini dibutuhkan pengorbanan waktu dan tenaga serta perhatian sang pamong. Itu berarti menjadi pembina mahasiswa menuntut perhatian yang lebih serius terhadap kegiatan kemahasiswaan itu.

Langkah ketiga, selain pengawasan yang maksimal, perlu ada evaluasi. Evaluasi merupakan momen untuk menilai keberhasilan serta dampak dari kegiatan tersebut. Evaluasi terhadap kegiatan merupakan juga dasar untuk menilai apakah kegiatan seperti itu akan bisa dilanjutkan atau tidak.

Itu berarti pamong harus mengkondisikan para mahasiswa untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan. Laporan pertanggungjawaban kegiatan itu menyangkut tercapai tidaknya tujuan dari kegiatan itu.

Jadi, memutus rantai kekerasan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi membutuhkan perhatian serius dan melibatkan berbagai macam pihak. Namun, yang berperan penting dalam hal ini menurut hemat penulis adalah para pejabat yang sangat terkait dengan kegiatan kemahasiswaan serta pimpinan tertinggi dari lembaga bersangkutan yang memiliki visi dan komitmen yang berorientasi pada pendidikan humanistik.

Sinergi antara kegiatan kemahasiswaan dengan visi lembaga pendidikan bersangkutan merupakan langkah awal penting untuk mengakhiri rantai kekerasan di dunia pendidikan, di samping pemberlakuan prosedural kegiatan maupun evaluasi atas kegiatan kemahasiswaan.

Bagaimanapun kekerasan di IPDN adalah cambuk bagi pendidikan. Karena itu kesepakatan sejumlah rektor perguruan tinggi beberapa hari yang lalu untuk menghentikan kekerasan tidak hanya menjadi milik dari para rektor yang mengadakan kesepakatan, melainkan juga menjadi milik semua elemen bangsa yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Memutus rantai kekerasan perlu melibatkan semua pihak yang terkait dengan dunia pendidikan. Kiranya kematian Cliff Muntu merupakan tragedi yang terakhir di negeri ini yang menimpa anak-anak bangsa yang memiliki harapan masa depan.

Untuk itu seluruh pelaku kekerasan perlu diberikan “pelajaran” agar hal yang sama tidak terulang lagi, tanpa mematikan kesempatan bagi mereka untuk mengabdi bagi negerinya.

Penulis adalah Lektor Etika di Fakultas Ekonomi dan staf inti PPE UnikaAtma Jaya, Jakarta

Last modified: 14/4/07


 

Kerukunan Beragama dalam Pembangunan Bangsa

Aburizal Bakrie

Sejarah mencatat, tercapainya kemerdekaan Indonesia dari penjajahan bangsa asing tidak lepas dari peran dan pengaruh tokoh-tokoh agama, yang aktif berjuang secara fisik, moral, dan spiritual dalam mendukung perjuangan bangsa. Mereka berjuang melalui peran keteladanan, panutan, maupun kepemimpinan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Dalam perjalanan mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda, peranan organisasi-organisasi keagamaan di seluruh penjuru negeri juga sangat signifikan. Bahkan, peranan itu terus berlanjut pada era pembangunan yang lalu, seperti Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Tokoh agama pula yang menjadi garda terdepan, sehingga Indonesia mendapat penghargaan dari lembaga-lembaga internasional.

Seiring dengan terus bertambahnya usia republik ini dan munculnya sejumlah masalah yang terkait dengan isu-isu sensitif, termasuk agama di berbagai daerah, perlu rasanya kita berkilas balik, belajar dari pengalaman dan kejadian silam, untuk kemudian menatap masa depan bangsa dan berusaha mencapainya secara bersama-sama.

Sejak merengkuh kemerdekaan 61 tahun silam, banyak keberhasilan yang telah dicapai bangsa Indonesia. Namun juga banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki. Indonesia belum pulih dari berbagai krisis, sehingga kita perlu lebih menyatukan langkah ke depan agar lebih mampu mengatasi berbagai masalah sekaligus mampu mendatangkan kesejahteraan, kemajuan, dan kejayaan bersama.

Krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun lalu tidak hanya berdampak buruk terhadap bidang ekonomi, tetapi juga merembet ke sektor-sektor kehidupan lainnya, misalnya politik, sosial, dan budaya. Benturan-benturan di berbagai sektor kehidupan itu sering kali menyeret kita untuk saling berhadap- hadapan sesama anak bangsa.

Sebagai bangsa, rakyat Indonesia harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa bangsa ini dapat keluar dari krisis serta dapat meraih kemajuan dan kesejahteraan sebagaimana yang dicapai negara- negara maju. Ini bisa dicapai mengingat potensi kita yang besar, baik dari sudut sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA). Toh, potensi yang besar itu tidak serta merta mendatangkan manfaat yang besar jika kita tidak mempunyai visi dan pandangan yang sama serta kemauan bekerja sama secara sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai kekurangan.

Makin Kompleks

Dewasa ini, tantangan masyarakat dan bangsa semakin kompleks, terutama karena kita sedang menghadapi era globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi informasi dan transportasi sangat pesat.

Era globalisasi yang melanda hampir seluruh segi kehidupan manusia telah membuat orang menjadi lebih individualistis. Kegotongroyongan yang selama ini menjadi ciri bangsa Indonesia, mulai terkikis. Jelas, kondisi ini dapat mereduksi peran-peran lembaga agama secara sangat signifikan. Melemahnya perekat-perekat sosial dan merebaknya individualisme mustahil dapat dijadikan dasar pijakan bagi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Tantangan yang muncul itu hanya bisa diatasi jika kita mampu membangun kepedulian dan kebersamaan tanpa memandang perbedaan keyakinan dan latar belakang agama demi kepentingan bangsa yang lebih besar.

Sebagai bangsa yang masyarakatnya plural, Indonesia tak bisa lepas dari berbagai persoalan yang timbul. Faktanya, hingga kini, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan, baik yang berskala lokal kedaerahan, nasional, regional, maupun inter-nasional.

Persoalan tersebut tidak terlepas dari perkembangan dinamika kehidupan global yang secara langsung maupun tidak langsung mewarnai serta mengubah sikap dan perilaku kehidupan masyarakat.

Kebebasan, sebuah tuntutan yang terus mencuat di masyarakat saat ini, menjadi momok menakutkan manakala muncul tanpa batas. Dekadensi moral muncul ke permukaan bersamaan dengan berbagai persoalan menyangkut aspek ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta hak asasi manusia. Persoalan tersebut muncul dalam spektrum beragam dan kait-mengait. Tidak jarang berbagai persoalan itu dikaitkan dengan kehidupan beragama, sehingga memunculkan persoalan hubungan antarumat beragama yang sering jauh lebih rumit dan kompleks.

Yang jelas, apa pun yang saat ini terjadi dan betapa pun kompleksnya hubungan antaragama dan antarkelompok yang ada dalam sistem demokrasi, kita jangan sampai lupa pada pegangan dasar kita, yaitu Pancasila dan prinsip kemajemukan bangsa.

Bhinneka Tunggal Ika harus terus-menerus kita pertahankan sebagai pilar kehidupan kebangsaan. Dengan prinsip ini, kemajemukan menjadi kekayaan dan kekuatan kita, bukan sebaliknya. Karena itu, semua elemen bangsa jangan pernah melupakan ajaran dan prinsip-prinsip bernegara yang telah di- wariskan para founding fathers Indonesia.

Peran Tokoh Agama

Menghadapi berbagai persoalan yang mengancam kerukunan beragama dan kebhinekaan kita, pemerintah berharap para tokoh agama mampu memainkan peranannya, sehingga dapat meredam munculnya masalah-masalah yang mengganggu kerukunan hidup ber- agama.

Pluralisme atau keragaman memang harus diterima sebagai salah satu kelaziman kultural bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Hampir 400 suku yang menyatu dalam bangsa Indonesia umumnya memiliki bahasa, nilai budaya, dan agama yang berbeda.

Yang penting, bagaimana menjadikan perbedaan itu sebagai pilar dalam membangun sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang damai dan tenteram seperti yang diinginkan para pendiri bangsa ini.

Agama merupakan faktor penting bagi tercapainya tatanan kehidupan yang di dalamnya mencakup kerukunan hidup beragama. Untuk itu diperlukan kesepakatan bersama antarpemuka agama dan elemen masyarakat lainnya mengenai posisi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesepakatan itu bisa terdiri atas;

Pertama, agama merupakan perekat bangsa yang multikultur dalam rangka mencapai bangsa yang damai, tenteram, dan sejahtera. Tokoh agama dan agamawan dapat memainkan peranannya untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama yang sangat diperlukan dalam menciptakan iklim yang kondusif guna melaksanakan pembangunan.

Kedua, hubungan antaragama harus diletakkan dalam bingkai kebangsaan. Jika tidak, kita akan mudah tersulut konflik yang dipicu sentimen keagamaan. Nasionalisme kebangsaan harus menjadi bagian dari agama karena agama mana pun meminta pemeluknya berkarya dan berbuat kebajikan kepada sesama serta membela tujuan yang paling hakiki dari sebuah bangsa.

Ketiga, pemuka agama dengan umat dan jamaahnya adalah pemain dalam pembangunan, bukan penonton, tapi ikut aktif dalam gerbong pembangunan bangsa.

Jika ketiga hal itu dapat dicapai dan dilakukan dengan baik, niscaya kehidupan antarumat beragama di negeri ini jauh dari konflik atau benturan. Dengan begitu pula, bangsa ini dapat dengan mudah mewujudkan negara yang sejahtera.

Penulis adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Last modified: 15/4/07


 

Antara UN dan IPDN

Arissetyanto Nugroho

Kesibukan ujian nasional (UN) sudah mulai terasa di sekolah-sekolah. Inilah momentum yang mendebarkan bagi seluruh siswa SMA dan SMP dan pendidikan yang sederajat.

Kekhawatiran siswa bisa dimaklumi, walaupun “jago” pada mata pelajaran yang diujikan di sekolah masing-masing, belum tentu bisa lolos UN. Gara-gara salah satu mata pelajaran tidak memenuhi nilai standar seorang siswa bisa terpeleset tidak lulus UN. Bahkan, pada UN 2005 dan 2006 ada siswa yang sudah diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terpaksa gigit jari, karena tidak lulus UN.

Sampai sekarang gugatan warga negara (citizen lawsuit) terkait kebijakan UN masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. S Hamid Hasan, pakar evaluasi kurikulum dari Universitas Pendidikan Indonesia dalam kesaksiannya menyatakan, UN dijadikan penentu kelulusan seorang siswa justru melanggar UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebab, UU Sisdiknas hanya membenarkan negara dan lembaga independen melakukan evaluasi pendidikan untuk menilai kualitas satuan pendidikan, bukan menentukan kelulusan siswa, yang tetap merupakan kewenangan guru dalam satuan pendidikan. Evaluasi negara untuk mengetahui kualitas status lembaga pendidikan, kemudian membantu mencapai standar yang diinginkan.

Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, dan negara-negara Eropa juga menerapkan sistem ujian negara. Hanya hasil ujian bukan untuk menentukan kelulusan, melainkan melihat potensi dan mengarahkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Di Indonesia, potensi siswa sudah ditentukan ketika kenaikan dari kelas satu ke kelas dua di SMA. Pada tingkatan ini siswa juga diberi kesempatan memilih jurusan yang disukai, apakah IPA, IPS, dan Bahasa. Sebelumnya dikenal juga Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK); di mana anak-anak dengan prestasi tertentu melalui sebuah pemeringkatan bisa masuk ke PTN tanpa melalui “ujian saringan reguler”.

Mengacu hasil UN 2006, ternyata peringkat lima besar untuk jurusan IPA, IPS, dan Bahasa dikuasai SMA-SMA di Jawa Timur. Bahkan, SMA I Bangil, Pasuruan, Jawa Timur berada di peringkat pertama untuk ketiga jurusan. Capaian nilainya sangat luar biasa; untuk IPA 28,97, IPS 28,23, dan Bahasa 28,22. Kunci sukses SMA 1 Bangil disebutkan sang kepala sekolah, karena kepa-da siswa sudah diperkenalkan UN sejak kelas 1.

Program menyiasati UN itu disebut Program Bimbingan Intensif Siswa. Pada saat siswa kelas III, bimbingan belajar semakin diintesifkan. Kesuksesan tersebut tentu saja membahagiakan sekolah, guru, dan siswa-siswanya. Apalagi, target mendongkrak citra sekolah yang semula hanya untuk tingkat provinsi, malah bisa menembus tingkat nasional.

Barangkali hal tersebut merupakan implikasi positif penerapan UN di Indonesia. Namun, memprihatinkan bagi proses belajar mengajar di sekolah. Memang tidak salah jika sebuah sekolah ingin mendongkrak peringkat sekolah masing-masing agar menjadi sekolah ternama.

Kita sepakat, pendidikan secara esensial bukan sekadar mengejar peringkat, namun merupakan salah satu kesatuan yang meliputi olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga, yang masing-masing memiliki bobot yang sama penting. Masih banyak aspek lain yang harus diberikan kepada siswa agar menjadi generasi yang cerdas dan berbudi- pekerti luhur.

Secara prinsip, Program Bimbingan Intensif Siswa sama dengan bimbingan belajar yang banyak bermunculan. Learning process diabaikan dan yang terpenting bagaimana siswa dapat “menyiasati” dan menaklukkan soal-soal UN (output approach). Penguasaan siswa terhadap materi-materi tersebut sesungguhnya adalah semu belaka.

Dampak lainnya, sistem ini akan semakin menciptakan biaya tinggi pendidikan, yang bertentangan dengan cita-cita memberikan pendidikan murah untuk masyarakat. Sebagai contoh, untuk mengikuti tiga mata pelajaran yang di-UN-kan, orangtua siswa harus mengeluarkan biaya tambahan berkisar Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Biaya ini belum termasuk biaya try out dan tim sukses UN.

Semakin menjadi pembenaran bahwa musim UN merupakan musim panen bagi bimbingan belajar, namun sebaliknya merupakan musim pungutan bagi orangtua siswa SMP dan SMA. Apalagi jika tahun 2008 nanti UN jadi diberlakukan untuk siswa kelas 6 SD, maka beban orangtua siswa akan meningkat.

Salah satu bimbingan belajar di Jakarta misalnya memasang tarif Rp 240.000/bulan untuk siswa kelas 4 SD, sehingga jika orangtua murid SD, SMP, SMA bisa memilih, lebih baik mereka membayar biaya UN.

Kasus IPDN

Baru-baru ini masyarakat disuguhi peristiwa kekerasan di IPDN yang menyebabkan salah satu prajanya meninggal dunia. Seluruh elemen masyarakat hingga Presiden menyayangkan hal tersebut, yang berujung kepada pencopotan Rektor IPDN. Belum lagi komentar wakil ketua Komisi X dan Mendiknas yang menyatakan keberadaan IPDN tidak sesuai amanat UU Sisdiknas.

Akan menjadi ironi apabila kita menyaksikan kekerasan tersebut justru terjadi di sebuah lembaga pendidikan. Kultur kekerasan di dalamnya bisa terjadi, karena mahasiswa sejak SMA tidak memiliki bekal budi-pekerti yang memadai sebelum masuk ke jenjang perguruan tinggi.

Pewarisan nilai kekerasan dari senior ke junior ditambah dengan sifat-sifat superior, boleh jadi, sudah terbentuk sejak SMP dan SMA. Ibarat bahan bakar, begitu bertemu dengan api langsung menyambar. Karakter siswa demikian tentu sudah melalui proses panjang.

Pada tataran emosi, seharusnya mahasiswa lebih bisa membedakan terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Yang pasti, peristiwa tersebut sangat memalukan dunia pendidikan nasional, sebab di institusi pendidikan militer pun “cara-cara kekerasan sebagai wujud penyiksaan fisik” tidak dilakukan.

Pelatihan disiplin lebih ditentukan oleh pemahaman “taruna” kepada sistem pendidikan. Sementara “kemampuan beladiri” dimotivasikan bukan untuk “melumpuhkan” teman/junior, tetapi sebagai sarana bela diri di medan perang dan melumpuhkan penjahat.

Begitu pula dengan penerapan sistem UN pada saat ini. Walaupun lebih kendur dalam persyaratan dan pemerintah sendiri sudah menyatakan UN bukan satu-satunya penentu kelulusan siswa, namun apa yang dikatakan pemerintah tidak sinkron dengan yang terjadi di lapangan.

Pertama, sebuah sekolah tentu tidak berani mengambil keputusan untuk tetap meluluskan siswa dengan prestasi tertentu, namun siswa tersebut gagal UN. Kedua, perguruan tinggi tentu tak mau menerima seorang siswa gagal UN walau berhasil lolos seleksi. Ketiga, gagal UN secara psikologi memukul mental dan menjadi “aib” dalam riwayat pendidikan seorang siswa. Dampak psikologis ini akan sangat sulit dihapuskan dari ingatan siswa.

Kita seharusnya harus mampu bersikap komprehensif dalam menerapkan sistem pendidikan di Indonesia. Keinginan meningkatkan standar pendidikan nasional tentu saja harus mendapat dukungan semua pihak. Kualitas dosen, guru, prasarana dan sarana sekolah, harus senantiasa diperbaiki. Hal tersebut berkaitan erat dengan hak warga negara dalam UUD 1945.

Jika UN tetap dipertahankan sebagai penentu standar kualitas kelulusan siswa SD, SMP, SMA, sebaiknya dilakukan pembenahan sebagai berikut. Pertama, mata pelajaran yang di-UN-kan ditambah sehingga meliputi mata pelajaran yang mendukung character building (tidak semata mata olah pikir saja).

Kedua, pemerintah harus mendanai seluruh biaya persiapan UN tidak semata-mata biaya UN itu sendiri. Ketiga, PP tentang UN sebagai dasar pelaksanaan UN diubah agar selaras dengan semangat/jiwa UU Sisdiknas. Jika hal diatas dipenuhi, mudah-mudahan kontroversi UN dengan sendirinya akan hilang.

Penulis adalah Wakil Rektor Universitas Mercu Buana

Last modified: 17/4/07


 

Gubernur yang Ideal untuk DKI

Aco Manafe

Waktu berjalan cepat. Sejak Gubernur Sutiyoso menggantikan Suryadi Soedirdja, pembangunan Ibukota Jakarta memesat. Luas DKI yang hanya 662 km persegi dan ruas jalan 1.000 km itu, sulit mendukung 10 juta penduduknya dan sekitar 6 juta kendaraan bermotor.

Gedung-gedung gemerlapan pencakar langit, rumah susun dan fasilitas properti yang aduhai, ternyata masih menyisakan sekitar 70 persen penduduk miskin. Jika angka kemiskinan itu benar, Jakarta masih dikitari perkampungan besar. Itu menurut beberapa arsitek perkotaan dan sosiolog.

Tantangan bagi setiap kebijakan seorang Gubernur Jakarta, antara lain banjir tahunan yang menggenangi 80 persen DKI, sampah 1.500 ton per hari yang dibuang ke Bantar Gebang, kemacetan kronis, pedagang kaki lima (PKL) yang memadati setiap sudut kota, ancaman endemik demam berdarah, flu burung, TBC, dan lain-lain.

Dari Gubernur Dr Suwondo, Henk Ngantung, dan Dr Sumarno yang di zaman Orla merangkap Mendagri, hingga Letjen (Purn) Sutiyoso, yang menonjol nyaris tanpa cacat adalah Ali Sadikin. Si pendobrak, si pembangun dan si pembaru, merupakan predikat yang pantas bagi Ali Sadikin, jenderal marinir pemberani, tegas, dan kreatif.

Masa jabatan Sutiyoso berakhir, setelah penyelenggaraan Pilkada DKI Agustus dan September 2007 yang konon biayanya Rp 148 miliar. Siapa gerangan Gubernur DKI periode 2007-2012? Sederetan nama, seperti Dr Ing Fauzi Bowo, Letjen Purn Agum Gumelar, Ir Sarwono Kusumaatmadja, Mayjen Pur Bibit Waluyo, ekonom Faisal Basri MA, dan lain-lain, sudah ditampilkan. Saat ini jumlah cagub mulai mengerucut ke Fauzi Bowo dan Adang Daradjatun, dan dibayang-bayangi Sarwono Kusumaatmadja dan Agum Gumelar.

Gubernur yang Ideal

Pertanyaannya, seperti apakah idealnya Gubernur DKI 2007-2012 dan 2012-2017 (bila terpilih dua kali). Pertama-tama, seorang Gubernur Jakarta harus memahami betul problematika Metropolitan Jakarta yang rumit. Kalau dikategorikan, masalah utama Metropolitan Jakarta adalah transportasi termasuk kemacetan, banjir, penataan pasar tradisional (termasuk pedagang kaki lima), pen-didikan, kesehatan, kemiskinan, sampah dan keamanan.

Sebagai contoh, ketika banjir 5 tahunan melanda Jakarta awal Februari lalu, Pemerintah DKI, khususnya Sutiyoso, dihujat masyarakat. Beberapa LSM mengatakan, Pemerintah DKI selalu beralasan klasik: “Ini banjir tahunan yang sulit dihindari”, “menyalahkan Banjir Kanal Timur (dan Barat) yang belum rampung”, “40-60 persen daratan Jakarta di bawah permukaan laut”, dan lainnya.

Masalah dasar adalah lemahnya Pemerintah DKI menaati Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR), kini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Disebutkan 60-70 persen lahan berubah fungsi, karena Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan wilayah tangkapan hujan, berubah fungsi menjadi mal, pusat pertokoan, properti, dan infrastruktur lainnya.

Itu berarti, masalah banjir di Jakarta, harus ditangani terpadu, sekurang-kurangnya dengan dua provinsi tetangganya, Banten dan Jawa Barat. Mungkin dalam hal ini sebagai pakar perencanaan, Fauzi Bowo diandaikan sudah memiliki rencana penanganannya. Demikian juga menyangkut beberapa problem lain di Jakarta, sebagai seseorang yang sudah berkecimpung dalam lingkungan Pemda DKI selama 28 tahun seyogianya ia sudah memiliki pemahaman luas mengenai permasalahan Jakarta, berikut pemecahannya.

Perlu dicatat, dalam hal ini pengalaman menjadi satu poin penting, karena seorang gubernur tentu harus “langsung terjun ke medan perang” tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk beradaptasi. Dalam hal ini Fauzi Bowo memiliki nilai lebih.

Tetapi, kelihatannya rakyat Indonesia, atau khususnya warga Jakarta, masih cenderung berpihak pada figur simpatik. Tak heran, bila kampanye dengan strategi “tebar pesona” masih laku dijual.

Namun, sekali lagi perlu ditekankan, untuk memimpin kota Jakarta dengan tingkat kompleksitas yang tinggi diperlukan lebih dari sekadar senyum manis dan sifat simpatik. Warga Jakarta harus lebih jeli melihat calon gubernur yang andal dan mampu menangani segala problematika Ibu- kota ini.

Wacana Betawi lebih baik jangan dijadikan wacana utama, karena Jakarta lebih luas daripada sekadar Betawi. Mungkin pernyataan Fauzi Bowo dalam perayaan Imlek, 25 Februari 2007, benar adanya. Ia mengatakan, kebersamaan warga Jakarta harus berada di atas primordialisme suku atau etnis. Keragaman masyarakat itu -kalau dihimpun- diharapkan menjadi kekuatan menuju Jakarta yang lebih dinamis dan maju. Problem Jakarta yang rumit harus diatasi secara bersama agar lebih mudah.

Seorang Gubernur DKI seyogianya memiliki pandangan seperti itu, karena Jakarta merupakan “Indonesia kecil”, terdiri dari berbagai etnis dan suku dari seluruh pelosok Tanah Air maupun dari mancanegara.

Tanggung Jawab

Tanggung jawab dan beban Gubernur Baru DKI yang sangat mendesak adalah menyangkut pelayanan publik (lapangan kerja, hunian layak, kesehatan dan pendidikan), perbaikan lingkungan kota yang amat tercemar, termasuk mengatasi banjir tahunan. Membangun Jakarta yang teratur, mengatasi kepadatan/kemacetan transportasi, kemiskinan kronis, mengendalikan urbanisasi dan kependudukan.

Dalam political adjustment, sejalan dengan otonomi, DKI harus menerima 30 kewenangan sektor yang masih berada di tangan Pemerintah Pusat. Gubernur DKI hendaknya mempertahankan investasi PMA 2006 yang merosot 45,9 persen dari US$ 8,67 miliar menjadi US$ 4,49 miliar, serta PMDN yang merosot dari Rp 26,86 triliun menjadi Rp 16,9 triliun. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan memangkas birokrasi investasi.

Dalam konteks dua kali Pilkada DKI, sesuai Revisi UU Ibukota yang diharapkan rampung Juni 2007, acuan jumlah kursi di DPRD DKI bukan jaminan. Misalnya koalisi tujuh partai (55 kursi) demi menghadapi kandidat Adang Dorodjatun, yakni: Golkar 7 kursi, PDI-P 11, PKB 4, PPP 7, Demokrat 16, dan PAN 6. PKS sendiri 18 kursi.

Dalam Pilkada DKI Agustus nanti, bisa muncul “kuda hitam” (kalau diserap partai), seperti Sarwono Kusumaatmadja dan Agum Gumelar. Kandidat populer, dikenal publik, nasionalis dengan syarat lokal, tentu menjadi tumpuan. Tetapi kandidat bersangkutan harus memahami kompleksitas problem Jakarta, dan mampu mengatasinya bersama dengan warga Jakarta.

Mungkin banyak pemilih absen, seperti terjadi di berbagai daerah. Kalau 40 persen saja (2,32 juta) dari 5,8 juta pemilih datang ke 2.800 TPS, kandidat terpopuler harus meraih setidaknya 1,2 juta suara.

UU Ibukota 2007-Revisi UU No 34/1999 mensyaratkan, gubernur terpilih harus meraih suara di atas 50 persen. DKI dan Gubernur Baru 2007-2012, memang harus merakyat dan populis karena dukungan dari grassroots itulah yang yang akhirnya akan menjadi dukungan riil. Pilkada DKI Jakarta dilakukan langsung. Jangan sampai terjadi pola dukungan partai yang terjebak pada kepentingan masing-masing, bukan kepentingan rakyat.

Kandidat seperti Fauzi Bowo yang diajukan parpol, harus menunjukkan kesetiaan total kepada 10 juta warga DKI. Di lain pihak, warga Jakarta juga harus jeli memilih pemimpinnya. Bukan hanya yang populis, tetapi juga yang memang memiliki kemampuan memimpin Ibukota ini.

Kepemimpinan Gubernur baru, harus terus mendorong pertumbuhan ekonomi Ibukota yang rata-rata di atas nasional (mungkin men- capai 10 persen). Dengan APBD Rp 21,5 triliun dan PRD Rp 400 triliun, Gubernur baru harus bisa menjadikan Jakarta seperti megapolitan dunia lainnya. Kalau perlu, legalitas posisinya setara dengan menteri.

Penulis adalah wartawan senior. Beberapa artikelnya tentang Ibukota memenangi hadiah jurnalistik

Last modified: 18/4/07


 

Krisis Konstitusi Vs Visi 2030

RH Siregar

Dalam kerangka dasar Visi Indonesia 2030 (Visi 2030), Yayasan Indonesia Forum mengatakan negeri ini pada tahun itu akan menjadi kekuatan ekonomi kelima di dunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi Visi 2030 tersebut dengan mengatakan bisa saja hal itu dianggap mimpi, namun tidak perlu malu dengan mimpi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menciptakan mimpi dan mewujudkannya.

Bisa jadi demikian, tapi apakah visi tersebut cukup realistis dikaitkan dengan kondisi objektif bangsa dan negara dewasa ini yang terus terpuruk di hampir semua bidang kehidupan? Rasanya tidak ada satu prasyarat pun yang terpenuhi dewasa ini untuk mencapai Visi 2030 dimaksud.

Betapa tidak, karena landasan konstitusional kita saja sampai sekarang masih diperdebatkan. Pascaamendemen UUD 1945, paling tidak ada tiga kelompok di kalangan elite bangsa ini yang masih memperdebatkan keberadaan UUD 1945 pascaamendemen.

Kelompok yang satu menuduh amendemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 itu “kebablasan”. Yang terjadi tidak sekadar amendemen, melainkan pembuatan konstitusi baru. Sekitar 87,5 persen dari amendemen merupakan hal baru, sehingga yang berasal dari UUD 1945 asli hanya 12,5 persen. Karenanya tidak pantas lagi disebut UUD 1945 melainkan UUD 2002. Dengan kenyataan itu mereka mendesak supaya kembali ke UUD 1945 yang asli, sekaligus melestarikan jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan.

Kelompok lain mempertahankan empat kali amendemen terhadap UUD 1945 tersebut sudah sesuai dengan dinamika yang berkembang. Kalau di sana-sini menimbulkan berbagai persoalan dan bahkan dituduh sebagai sumber berbagai masalah kompleks yang dihadapi dewasa ini, bukan amendemen yang salah melainkan pelaksanaannya. Lagi pula sesuatu yang baru tidak dengan sendirinya menghasilkan hal-hal positif, dalam arti memerlukan waktu penyesuaian di sana- sini. Begitu kira-kira argumen yang diajukan untuk menolak kembali ke UUD 1945 yang asli.

Krisis

Kelompok elite lain berpendapat, sekalipun dari 199 ketentuan konstitusional proklamasi yang tinggal hanya 12,5 persen setelah empat kali amendemen UUD 1945, tapi apabila hukum dasar itu akan diamendemen lagi, sebaiknya dilakukan secara parsial, tidak total. Sebab akan sangat berbahaya kalau konstitusi suatu negara terlalu sering diamendemen apalagi menyangkut hal-hal bersifat fundamental.

Dari perdebatan seperti digambarkan di atas, tidak terlalu berlebihan kalau dikatakan konstitusi kita mengalami krisis. Bahkan dengan perdebatan atau sikap pro-kontra atas empat kali amendemen UUD 1945 tersebut telah terjadi semacam ketidakpastian. Padahal masalah kepastian akan hukum dasar itu sangat menentukan perjalanan suatu bangsa.

Kalau di sana-sini masih terjadi perdebatan terhadap perlu tidaknya amendemen dan bahkan supaya kembali ke UUD1945 yang asli, jelas akan menimbulkan kondisi tidak menentu. Paling tidak akan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil, apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Itu berarti telah terjadi keragu-raguan dalam mengambil keputusan politik, baik oleh eksekutif maupun legislatif. Kalau keragu-raguan seperti itu terus terjadi, sulit rasanya bagi kita beranjak dari keterpurukan. Hal itu tentunya membawa dampak ke berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, serta stabilitas politik dan pemerintahan.

Memang harus diakui, dengan empat kali amendemen UUD 1945 (1999, 2000, 2001, dan 2002) terjadi perubahan sangat mendasar dalam sistem demokrasi dan sistem pemerintahan. MPR, misalnya, sebagai superbody menurut UUD 1945 yang asli, dibatasi kekuasaannya. Sudah tidak ada lagi lembaga negara yang menentukan garis-garis besar haluan negara. Presiden tidak lagi dipilih MPR, melainkan dipilih langsung oleh rakyat.

Pascaamendemen telah terjadi pergeseran kekuasaan dari eksekutif ke legislatif. Sebelumnya titik berat pembuatan undang-undang di tangan presiden, sekarang di legislatif. Akibat lebih lanjut dari pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang ini, sistem kabinet presidensial menjadi tidak jelas. Pengangkatan duta besar, misalnya, yang tadinya mutlak menjadi hak prerogatif presiden sesuai sistem kabinet presidensial, sekarang harus dikonsultasikan lebih dulu dengan DPR dengan segala akibatnya. Demikian juga dengan penerimaan duta besar negara asing untuk ditempatkan di Indonesia, harus melalui pertimbangan legislatif.

Terdegradasi

Dengan demikian jelas sekali jiwa dan semangat UUD 1945 yang asli yang menghendaki sistem kabinet presidensial, terdegradasi. Kalaupun titik berat pembuatan undang-undang diserahkan kepada legislatif, maka untuk perimbangan kekuasaan, seyogianya diberi hak bagi presiden mengajukan review terhadap udang-undang yang dihasilkan DPR, khususnya yang dinilai menyulitkan eksekutif mengambil keputusan politik untuk kepentingan publik. Tapi dengan beralihnya kekuasaan membentuk undang- undang di samping pengebirian atas hak prerogatif presiden dalam sistem kabinet presidensial, jelas akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Masih diperdebatkannya keberadaan UUD 1945 pascaamendemen, jelaslah konstitusi kita ini tengah mengalami krisis. Dan biasanya keadaan krisis menimbulkan berbagai dampak negatif. Dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kondisi konstitusi yang mengalami krisis jelas akan membawa kita pada keadaan yang tidak menentu.

Betapa tidak, karena konstitusi yang mengalami krisis akan membawa dampak pada pembuatan peraturan perundang-undangan menghadapi dilema. Paling tidak terjadi semacam ketidakpastian. Padahal, kepastian atas kebijakan publik termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa.

Apabila peraturan perundang-undangan selalu berubah-ubah, jelas membuat orang merasa tidak ada kepastian apakah itu di bidang usaha, profesi, dan lain-lain. Dampak lebih lanjut dari kondisi seperti itu bukan tidak mungkin mengancam stabilitas politik dan pemerintahan. Padahal, stabilitas politik dan pemerintahan itu merupakan syarat mutlak bagi pencapaian Visi 2030 dimaksud.

Jadi, dikaitkan dengan Visi 2030, terkesan “mimpi” tersebut tidak realistis karena tidak didukung konstitusi yang mapan, yang tidak lagi diperdebatkan seperti sekarang. Selama konstitusi diperdebatkan, Visi 2030 dimaksud tergolong ambisius karena tidak ditopang realitas hukum dasar yang matang.

Di samping itu masalah kepemimpinan nasional merupakan faktor lain yang juga sangat menentukan pencapaian Visi 2030. Apalagi hingga saat ini tetap saja dirasakan betapa kepemimpinan nasional, apakah itu di bidang politik, pemerintahan, legislatif, dan lain-lain, boleh dibilang mengandung berbagai kelemahan.

Penulis adalah seorang wartawan dan pengamat hukum

Last modified: 19/4/07


 

Kelalaian dalam UU Adminduk

Oleh Ivan Wibowo

Peristiwa penting dalam hidup seseorang, dalam pengertian hukum, harus dicatat negara, misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian. Hal ini penting karena menimbulkan akibat hukum, di antaranya pewarisan. Selama ini pelaksanaan pencatatan yang dilakukan kantor catatan sipil, masih menggunakan dasar hukum peninggalan kolonial Belanda. Karena itu, dalam setiap akta kelahiran seseorang di Indonesia, entah warga negara Indonesia atau orang asing, peraturan kolonial itu dinyatakan sebagai dasar hukumnya. Akhir tahun lalu, mulai berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Peraturan antik kolonial tersebut diperbaharui.

Pasal 106 dari UU Adminduk tersebut, seperti dikutip dari website Departemen Hukum dan HAM, menyebutkan, “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku: a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23); b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136); c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136); d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijeken Stand voor Eenigle Groepen v.d niet tot de Onderhoriger van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564); e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Huwelijks-ordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288); f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Pencabutan itu patut disyukuri. Setidaknya UU Adminduk mengurangi legalized discrimination dalam pencatatan sipil. Dalam aturan lama yang masih berlangsung sampai sekarang, tersebut antara lain, bayi Tionghoa dan bayi pribumi dicatat dengan dasar hukum berbeda. Bayi “pribumi Islam” dan bayi “pribumi Nasrani” serta bayi “pribumi non-Islam dan non-Nasrani”, berbeda dasar hukum pencatatan untuk akta kelahirannya. Diskriminasi, minimal segregasi, terjadi sejak seseorang lahir di bumi Nusantara ini, terus sesudah dia mati.

Penting dipahami, pencatatan versi lama tersebut di atas dilakukan berdasarkan ciri fisik biologis, bukan jurisdiksi, menurut kesimpulan Suma Mihardja, Ketua Kelompok Kerja Konsorsium Catatan Sipil. Apabila ada seorang bule tetapi warga negara Taiwan, dia akan dicatat sebagai golongan Eropa, bukan golongan Tionghoa.

Tidak jelas betul metode penilaian biologisnya. Dalam praktik di lapangan, banyak variasinya. Bersyukur UU Adminduk ini tidak lagi memberlakukan pencatatan berdasarkan ciri fisik biologis tersebut.

Golongan Tionghoa

Tetapi, rasa syukur itu tidak lama. Perhatikan baik-baik Pasal 106 butir C. Tampak yang dicabut berdasarkan Pasal 106 butir C tersebut terjadi kekeliruan, yaitu ketidaksesuaian arti antara teks bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Teks bahasa Indonesia menyebutkan, “Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina”. Keterangannya yang berbahasa Belanda, tersebut sebagai Staatsblad 1917:129 (dan perubahannya), artinya “Ketentuan-Ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Tionghoa”.

Isi Staatsblad 1917:129 adalah pemberlakuan terhadap orang Tionghoa atas sejumlah peraturan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Reglemen Acara Perdata (Rv), Kepailitan. Juga, peraturan tentang kongsi dagang dan pengangkatan anak (adopsi). Jadi, tidak ada hubungannya dengan masalah catatan sipil, kecuali adopsi.

Selanjutnya, perhatikan dasar hukum kolonial yang selama ini digunakan untuk pencatatan sipil kalangan Tionghoa, sebagaimana tercantum pada setiap akta kelahiran (maupun pernikahan), yaitu Staatsblad 1917: 130 (berikut perubahan-perubahannya) dengan judul asli (Belanda) Regl. Op Het Houden Der Registers Van Den Burgerlijken Stand Voor De Chineezen. Diterjemahkan sebagai “Peraturan Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa”. Dengan kata lain, berarti Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina, sebagaimana teks bahasa Indonesia dari Pasal 106 C tersebut. Jadi, seharusnya Staatsblad 1917: 130 inilah yang dicabut.

Ini jelas kekeliruan. Kekeliruan itu membawa akibat hukum ke depan yang rumit. Pertama (mengenai hal pencatatan sipil), Staatsblad 1917: 130 jelas belum dicabut dan karena itu masih berlaku. Teks bahasa Indonesia dalam Pasal 106 C tersebut tidak memiliki arti apa-apa karena tidak ada peraturan seperti berbunyi itu dalam hukum Indonesia. Yang berlaku adalah teks bahasa Belanda dalam Staatsblad 1917: 130 tersebut. Jadi, dalam akta kelahiran untuk golongan Tionghoa, aturan itu masih harus disebut.

Terdapat dualisme hukum. Pertama, Staatsblaad 1917: 130 yang mendasarkan pada penilaian fisik biologis, sedangkan UU Adminduk mendasarkan jurisdiksi (warga negara pemohon pencatatan sipil).

Lantas, mana yang akan dipakai? Keadaan dualisme itu akan menyebabkan setiap kantor catatan sipil bebas menafsirkan mana yang akan dipakai. Tentunya, membuka peluang untuk pemerasan.

Kedua (mengenai hal di luar masalah pencatatan sipil), Staatsblad 1917: 129 jelas tidak berlaku lagi. Tegas dan jelas disebutkan dalam Pasal 106 C. Itu berarti terhadap golongan Tionghoa tidak berlaku semua aturan yang diberlakukan kepadanya berdasarkan staatsblad tersebut. Di antaranya, terhadap golongan Tionghoa tidak bisa menggugat ataupun digugat secara perdata di pengadilan negeri. Hal itu disebabkan hukum yang berlaku, baik dalam arti materiil berdasarkan Burgerlijk Wetboek (hukum yang dipakai dalam bersidang), maupun dalam arti formal berdasarkan Reglemen Acara Perdata (prosedur bersidang), juga sudah dinyatakan tidak berlaku untuk golongan Tionghoa berdasarkan Pasal 106 C tersebut.

Demikian juga halnya terhadap kongsi, kepailitan, dan hukum dagang (di antaranya cek, asuransi dan perkapalan, di antaranya penyewaan kapal maupun penjaminan kapal untuk mendapatkan utang). Adopsi juga menjadi terlarang. Ini kekosongan hukum yang serius.

Golongan pribumi Kristen, kekeliruannya mirip terjadi pada golongan Tionghoa. Pada Pasal 106 butir E juga terdapat ketidaksesuaian arti antara teks bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Teks bahasa Belanda menyebutkan Staatsblad 1933: 74 sebagai Huwelijksordonnantie Voor Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, artinya Ordonansi Perkawinan Orang-Orang Indonesia Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon.

Jadi, berbeda dengan teks bahasa Indonesia yang menyebutkan Peraturan Catatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia. Perkawinan hanyalah salah satu dari urusan catatan sipil. Bukan sebaliknya. Lagi pula, sepanjang mengenai perkawinan, aturan 1933: 74 itu sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 66.

Selanjutnya, pada setiap akta kelahiran untuk golongan ini disebutkan dasar hukumnya Staatsblad 1933: 75 (berikut perubahannya) dengan judul asli Reglement Burger-lijke Stand Christen-Indonesier, diterjemahkan sebagai Reglemen Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Kristen. Dengan kata lain, Peraturan Catatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia. Peraturan inilah yang seharusnya dicabut.

Kekeliruan itu mengundang tanda tanya dan patut dicermati. Sulit dimengerti terjadi kesalahan untuk sesuatu yang sudah sangat dikenal. Staatsblaad 1917: 130 untuk golongan Tionghoa dan Staatsblad 1933: 75 untuk golongan pribumi Kristen itu selalu disebutkan sebagai dasar hukum dalam berbagai produk hukum di seluruh Indonesia mengenai pencatatan sipil, termasuk di era Or- de Baru dan setelah itu. Termasuk juga, puluhan perda.

Catatan itu hanyalah sebagian dari berbagai masalah pada UU Adminduk. Sangat disayangkan apabila pembuat UU Adminduk dengan sengaja tidak mencabut semua ketentuan kolonial mengenai pencatatan sipil. Berarti, terdapat kebijakan memisahkan golongan minoritas dan mengintai keberadaan mereka.

Kelalaian ataukah kesengajaan, hal itu harus segera diperbaiki. Memang betul, kecuali untuk adopsi, aturan penundukan diri (onderwerpen) masih berlaku. Tetapi, mengingat hal itu menyangkut nasib pencatatan jutaan orang di negeri ini, juga nasib persatuan dan kesatuan Indonesia, serta kekosongan hukum, prosedur perbaikannya sangat panjang dan rumit karena harus dilakukan oleh undang-undang baru.

Penulis adalah advokat, pendiri Jaringan Tionghoa Muda

Last modified: 19/4/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Dari Conefo ke Resolusi 1747

Christianto Wibisono

Kemelut dukungan RI atas Resolusi 1747 DK PBB berlarut-larut. Tetapi, Ketua PPP Suryadharma Ali sudah meralat dukungan terhadap arus interpelasi, karena KTT Liga Arab sendiri juga mendukung penghentian lomba senjata nuklir di Timur Tengah. Arab Saudi adalah musuh bebuyutan Iran, baik dalam teologi Sunni kontra Syiah maupun dalam konteks historis Arab melawan imperialis Persia.

Dalam acara VOA-Elshinta Sabtu (31/3) malam saya mengungkapkan banyak hal yang tidak diketahui publik di Indonesia karena informasi yang berat sebelah. Saya teringat pada situasi petualangan politik luar negeri pada akhir era Bung Karno yang nekat keluar dari PBB dan mendirikan tandingan yang disebut Conefo, akronim dari Conference of the New Emerging Forces.

Generasi muda pasti tidak tahu-menahu Conefo itu. Pada 1962, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV. Pesta olahraga itu sebagian besar dibiayai dengan uang pampasan perang Jepang. Tapi kemelut politiknya berbuntut panjang.

Federasi Asian Games (FAG) yang diketuai GD Sondhi dari India akan menskors Indonesia, karena tidak mengundang Taiwan dan Israel. Sondhi berkukuh, Taiwan dan Israel resmi sah duduk di PBB, dan semua badan internasional termasuk Komite Olimpiade Internasional (KOI) dan Federasi Asian Games. Indonesia diskors tidak boleh ikut Olimpiade Tokyo 1964. Suatu ironi politik yang amat membekas bagi Bung Karno.

Indonesia tidak mengundang Taiwan dan Israel karena solider dengan RRT dan negara-negara Arab. Tapi Indonesia, ditikam dari belakang oleh negara-negara Arab. Mereka semua melaju dan turut serta dalam Olimpiade Tokyo, bahkan bertanding dengan atlet-atlet Israel. Sementara kontingen Indonesia yang nekat berangkat ke Tokyo, gagal memasuki arena.

Bung Karno kemudian menyelenggarakan Olimpiade tandingan yang diberi nama Games of the New Emerging Forces (Ganefo) di Jakarta, 1963, dengan mengundang atlet RRT dan Dunia Ketiga lain. Tapi yang datang ke Jakarta adalah atlet kelas gurem, karena semua atlet nasional berprestasi tidak berani mengikuti Ganefo takut diskors KOI.

Bung Karno semakin murka dan meningkatkan konfrontasi dengan Malaysia. Namun Malaysia dengan lihai bisa berdiplomasi untuk ikut Konferensi Asia Afrika ke-2 di Aljazair tahun 1965.

Uni Soviet juga ingin masuk sebagai anggota dan ditentang RRT karena dua raksasa komunis itu sudah berseteru. Indonesia menolak masuknya Malaysia dan Uni Soviet. Tapi India, Mesir, dan negara-negara lain mendukung dua negara itu. Konferensi tersebut gagal karena Presiden Ahmed Ben Bella dikudeta oleh Kol Boumedienne dan Bung Karno cs yang sudah sampai di Kairo, kembali ke Indonesia.

Karena pada 1965 Malaysia malah diterima menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Bung Karno nekat keluar dari PBB dan akan mendirikan Conefo serta membangun gedung megah sebagai markas PBB tandingan tersebut. Gedung Conefo inilah yang sekarang menjadi gedung MPR/DPR. Conefo tidak akan pernah terwujud, bahkan Ganefo juga lenyap tak berbekas. Seandainya Bung Karno tidak digulingkan Soeharto pun, belum tentu Conefo sukses, karena tidak ada negara yang mau ikut keluar dari PBB.

RI masuk lagi ke PBB dan RRT menggantikan Taiwan sejak 1973.

*

Diplomasi selalu mencerminkan kekuatan riil suatu negara. Kalau Anda tidak mempunyai “kekuatan apa-apa”, sulit menyombongkan diri dengan “ini dadaku mana dadamu”. Hu Jintao dalam setahun dua kali keliling Afrika dan RRT membiayai KTT Afrika-Tiongkok di Beijing. Semuanya ini bagian dari ofensif diplomasi yang ditunjang kemampuan dana konkret bukan semu seperti zaman Ganefo dan kondisi kita saat ini.

Brotowardoyo menulis dalam Kompas, 30 Maret, dalam forum OKI, negara Arab menilai Turki dan Malaysia lebih “berbobot” daripada RI. Karena Mahathir membangun gedung konvensi mewah mirip gedung Conefo, untuk KTT OKI, namun sekarang mubazir. Kalau kita tidak punya cukup dana untuk jadi sinterklas seperti Uncle Sam atau Paman Hu Jintao, apa yang bisa kita jual dalam diplomasi bergelimang nuansa money politics, arus bantuan dari negara kuat/kaya ke negara miskin dengan konsesi politik.

Situasi dunia pasca-911 dan pascakegagalan invasi ke Irak menempatkan AS mirip posisi RI ketika dunia menuntut kemerdekaan Timtim. Perang opini publik itu dimenangkan oleh Ramos Horta, yang sendirian saja seolah memakai roller coaster pendapat umum untuk menggusur ABRI dari Timtim. Secara fisik militer, Timtim bukan apa-apa, tapi secara opini publik, Afrika dan PBB berdiri di belakang Ramos Horta. Maka setelah 29 tahun diduduki RI, Timtim merdeka hanya dengan senjata opini publik.

AS bisa menduduki Baghdad dan Irak, tapi pendapat umum dunia mengutuk AS. Karena itu AS harus mengubah strategi perang fisik menjadi strategi perang opini publik.

Di sini peranan Indonesia bisa strategis seperti Pakistan dan India yang dipakai AS secara berlapis untuk menangkal terorisme. Tentu saja untuk memainkan kartu tersebut perlu kelincahan diplomasi yang bisa menghasilkan tangible benefit bagi Indonesia.

Banyak transaksi politik antara negara surplus dan negara “miskin” menyangkut diplomasi global. Ini dilakukan hampir semua negara termasuk Uni Soviet yang memperoleh dana miliaran dolar dari Jerman Barat untuk ongkos pindah militer Soviet. Suatu quid pro quo karena membiarkan runtuhnya tembok Berlin dan lahirnya demokrasi di Eropa Timur.

Elite politik Indonesia sibuk melobi satu sama lain, mirip jago kandang yang tidak mampu bertanding di arena global tapi terjerat lobi lokal Dharmawangsa. Kubu Istana Merdeka harus berdiplomasi dengan kubu Senayan untuk mencegah interpelasi.

*

Suatu faktor kebetulan yang sangat ajaib. Bung Karno dengan semangat besar tenaga kurang, berambisi membentuk Conefo sebagai PBB tandingan. Orde Baru banting stir mengubah gedung Conefo jadi Gedung MPR/DPR. Selama 32 tahun gedung itu hanya jadi alat legitimasi Soeharto.

Sekarang bekas gedung Conefo sudah berubah jadi lobi politik mirip Capitol Hill di Washington DC. Bedanya, banyak negara menarik manfaat dari lobi global di AS. Sedang lobi Senayan-Dharmawangsa walaupun membicarakan resolusi 1747 tapi tidak memberikan satu perolehan apa pun bagi harkat martabat RI. Baik berupa gengsi di OKI maupun PBB. Malah kita tetap gigit jari terus, tidak menikmati arus miliaran seperti Pakistan, India, Mesir, Yordania. Bahkan Palestina sendiri memperoleh bantuan AS jauh lebih besar daripada Indonesia.

Hari Selasa, 10 April, Global Nexus Institute akan membedah masalah itu secara tuntas agar RI bisa menarik manfaat dari lobi global dan tidak mengulangi petualangan model Conefo.

Penulis adalah Pendiri Global Nexus Institute; peminat dan penanggap bisa mengirim email langsung ke< cwibisono@aol.com>

Last modified: 2/4/07


 

Tentang UU Kementerian Negara

Oleh John Pieris

Gagasan awal membuat undang-undang khusus tentang Kementerian Negara sebenarnya berangkat dari kekecewaan mayoritas anggota DPR, minus anggota DPR dari Fraksi PKB dan beberapa partai koalisi di parlemen, ketika Presiden Abdurrahman Wahid sering menggantikan beberapa menteri, membentuk departemen baru, mengubah nama departemen, dan membubarkan departemen yang sudah ada. Tindakan seperti itu dianggap mengganggu stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan.

Hal itu dapat dimengerti. Namun, apa pun penilaian publik, ada satu alasan prinsipiil dalam praktik ketatanegaraan mengenai hal itu. Kata kuncinya, itu merupakan hak prerogatif presiden.

Reshuffle kabinet bukan merupakan hal baru. Reshuffle terjadi sejak pascakemerdekaan, era Republik Indonesia Serikat (RIS), dan yang paling menonjol pada era demokrasi liberal dengan sistem parlementer, sampai pada era demokrasi terpimpin. Yang relatif stabil adalah era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, yang menggunakan sistem pemerintahan terpusat di tangan presiden dengan model trilogi pembangunan yang mengedepankan stabilitas politik, diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan keadilan, sehingga jarang terjadi perombakan kementerian negara, kecuali di era Habibie.

Sebenarnya reshuffle kabinet sering terjadi di saat sebuah negara mengalami masa transisi politik yang diikuti dengan transformasi untuk penguatan birokrasi, reformasi konstitusi dan hukum, serta perubahan sistem politik ketatanegaraan. Tidak bisa dihindari, kondisi seperti itu lalu berdampak kuat pada sejumlah perubahan strategis, setidaknya dari perspektif pemegang otoritas politik, yang dalam hal ini berada di tangan presiden, yang tentunya dilakukan secara sadar.

Sebenarnya hal serupa juga terjadi pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, dan baru sekali terjadi pada era Presiden Yudhoyono. Tetapi, kedua presiden terakhir itu cukup hati-hati melakukan reshuffle kabinet. Sedikit saja melakukan penyesuaian seiring dengan kebutuhan real dan kemampuan keuangan negara (APBN) yang merupakan faktor determinan dibentuk, diubah, atau dibubarkannya kementerian negara.

Saat ini, isu sentral yang mengemuka sehubungan dengan dibuatnya RUU tentang Kementerian Negara sesungguhnya berkisar pada dua hal, yaitu hak prerogatif presiden dalam me-reshuffle dan pelarangan rangkap jabatan oleh menteri-menteri, terutama pada partai-partai politik. Dapat “dibaca”, pengajuan RUU Kementerian Negara oleh DPR sangat terkait isu pergantian beberapa menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu dalam waktu dekat ini.

Jika terjadi reshuffle kabinet beberapa parpol menghendaki porsi menterinya ditambah sesuai dengan jumlah kursi yang diperoleh di parlemen. Ada juga yang menghendaki dibentuknya departemen baru supaya kader partai dapat mengisi posisi itu. Ada juga yang menginginkan penarikan menteri dari kabinet yang kebetulan menjabat pimpinan parpol, yang mengganti dengan orang yang berasal atau mengusulkan parpol yang sama.

Seperti diketahui, DPR menyiapkan RUU Kementerian Negara untuk dibahas bersama presiden (pemerintah). Pemerintah juga menyiapkan RUU yang sama.

Ada perbedaan tafsir mengenai nama RUU itu. DPR memunculkan nama RUU Kementerian Negara, sedangkan pemerintah memberi nama RUU tentang Pembentukan, Pengubahan dan Pembubaran Kementerian Negara.

Di dalam Bab V yang berjudul Kementerian Negara, Pasal 17 UUD 1945 disebutkan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden; setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Perbedaan Tafsir

Perbedaan tafsir yuridis antara pemerintah dan parlemen (DPR) yang menyangkut nama undang-undang itu beralasan. Sebagai penggagas RUU dan pemegang kekuasaan membentuk UU, lembaga pengemban fungsi legislasi dan pengusul RUU berdasarkan Pasal 20, 20A, dan 21 UUD 1945, DPR sangat berkepentingan melahirkan UU yang begitu penting.

DPR tentu berpendapat, dari konstruksi yuridis, Bab V Pasal 17 yang berjudul Kementerian Negara, sudah pada tempatnya nama UU tersebut undang-undang tentang Kementerian Negara. Itu berarti keseluruhan materi Pasal 17 dijabarkan lebih terperinci di dalam RUU Kementerian Negara versi DPR.

Sebaliknya pemerintah berpendapat, Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 sangat jelas mengamanatkan: pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur di dalam undang-undang. Pemahaman terhadap konstruksi yuridis demikian, adalah benar, sebab sangat jelas dan tepat konstitusi mengamanatkan seperti itu. Konstitusi tidak secara eks-plisit menyatakan kementerian negara diatur dengan undang- undang.

Jadi, sebenarnya yang harus dibuat adalah undang-undang tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara. Tentunya, dapat dipastikan, yang membentuk, mengubah dan membubarkan kementerian negara berdasarkan undang-undang adalah presiden.

Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu menteri-menteri negara. Karena itu presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Presiden juga berhak menentukan menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Sekalipun DPR memegang kekuasaan membentuk UU, tetapi menyangkut kementerian negara, wajar jika presiden (pemerintah) berhak pula mengajukan RUU tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara kepada DPR berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Karena itu, dapat dimengerti jika presiden lebih mementingkan pengajuan beberapa materi muatan di dalam RUU tersebut.

Konfigurasi Kekuasaan

Parlemen (DPR) tidak harus terlibat terlalu jauh dalam hal ini, sebab masalah itu sepenuhnya masuk dalam domain kewenangan presiden. UU itu juga tidak perlu mengatur jenis dan kategori menteri-menteri, mengatur struktur departemen (sekjen, Dirjen, dan seterusnya) dan besaran por-si jabatan menteri dari parpol- parpol pemenang pemilu.

UU tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara sebenarnya adalah undang-undang tentang konfigurasi kekuasaan eksekutif. Karena itu dapat dimengerti jika pemerintah menaruh perhatian besar terhadap masalah itu. Sehubungan dengan itu, wacana politik dan gagasan hukum (legal proposition) dari DPR juga dibutuhkan, tetapi tidak harus dihegemoni parlemen.

Bangsa ini sudah sepakat sistem yang ideal adalah sistem presidensial, bukan parlementer. Karena itu jangan lagi memberikan peran terlalu besar kepada parlemen sehingga sistem Pemerintahan Indonesia tidak jelas. Sistem checks and balances haruslah proporsional, masing-masing dengan fungsinya, sesuai dengan sistem presidensial.

Beberapa pandangan di luar parlemen, terutama dari ahli dan pengamat politik dan hukum tata negara melihatnya sedikit berbeda. Dengan menggunakan perspektif teori (hukum dan politik) sebenarnya tidak perlu sebuah undang-undang yang diadakan khusus untuk mengatur kementerian negara sebab dalam sistem presidensial, kewenangan tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Di banyak negara yang menganut sistem parlementer, UU seperti itu memang diperlukan. Sebaliknya, di sebagian besar negara yang menganut sistem presindensial tidak diperlukan. Tetapi Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 telanjur mengaturnya seperti itu, dan tidak ada alasan lain kecuali membuat UU tentang Pembentukan, Pengubahan dan Pembubaran Kementerian Negara.

Penulis adalah Ketua Program Pascasarjana FH-UKI; mantan Anggota Komisi Konstitusi MPR RI

Last modified: 2/4/07


 

Visi Indonesia 2030 dan Pengamalan Pancasila

Josef Purnama Widyatmadja

Wacana tentang Visi Indonesia 2030 bagaikan oasis di tengah padang gurun pasir. Visi tersebut seperti embusan angin segar di tengah terik sinar matahari di padang belantara yang gersang. Tak apalah kalau saat ini Indonesia sering disepelekan banyak bangsa dunia. Dari soal sengketa Ambalat, tenaga kerja perempuan yang jadi korban kekerasan, sampai pada pengerukan pasir yang merusak lingkungan.

Badai pasti berlalu, dan habis gelap terbitlah terang. Itulah harapan semua insan Indonesia sejak lengsernya Soeharto dari kekuasaan. Semua akan bertepuk tangan menyambut datangnya tahun 2030 di mana Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor lima di dunia. Semua orang pasti gembira menyambut prediksi yang memberi harapan dan harga diri walaupun kenyataan itu masih merupakan teka-teki.

Semangat nasionalisme harus bangkit dan kerja keras diperlukan untuk mewujudkan sebuah visi. Sebuah visi akan tetap menjadi impian di siang bolong dan tidak akan menjadi kenyataan kalau manusia yang memiliki visi itu tetap berpangku tangan dan mengumbar keserakahan.

Apa yang dimaksud Visi Indonesia 2030? Apakah saat itu ekonomi Indonesia sudah tinggal landas seperti pernah dicanangkan penguasa Orde Baru dengan lima tahap pembangunan lima tahun (pelita)? Apakah ini berarti perancang dan pelaku ekonomi Indonesia sudah memiliki tahapan untuk menjadi negara nomor lima di dunia dalam bidang ekonomi?

Kalau tak ada tahapan perencanaan dan kerja keras untuk mencapainya, lalu apa Indonesia akan pakai ilmu bajing loncat atau kesaktian Sangkuriang? Semua pihak tak ingin visi Indonesia 2030 mengalami nasib serupa visi Indonesia tinggal landas buatan Orde Baru.

Indonesia 2030 akan mengalami kenaikan ekspor dan impor sehingga bisa mengalahkan Jepang dan Rusia. Mungkin saja perusahaan milik konglomerat Indonesia akan berkibar tidak hanya di bursa Jakarta tapi juga di bursa New York, London, dan Tokyo. Orang boleh berharap Pelabuhan Priok, Belawan, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas tak akan kalah dengan pelabuhan Singapura, Hong Kong, dan Amsterdam.

Yang Diabaikan

Dengan menjadi kekuatan ekonomi dunia nomor lima Indonesia tak perlu lagi mengemis bantuan dan menerima tekanan dari negeri superpower dalam voting Dewan Keamanan seperti terjadi dalam kasus sanksi kepada Iran. Mental bangsa tempe yang dipandang setengah mata telah berlalu.

Sah-sah saja pakar, konglomerat, dan birokrat memberikan janji manis dan hiburan kepada rakyat akan datangnya Visi Indonesia 2030. Lebih baik orang bermimpi dan memiliki visi positif yang membangkitkan semangat juang rakyat yang sedang frustrasi akibat terpuruknya Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

Rakyat dari desa sampai kota sudah muak dengan perilaku birokrat, konglomerat, dan wakil rakyat, yang lebih mengutamakan kepentingan kantong sendiri daripada nasib rakyat dan bangsa. Penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, perselingkuhan, pelanggaran hak asasi manusia dan hukum, menjadi tontonan dan santapan tiap hari dari pagi sampai malam.

Bangsa dan rakyat Indonesia tidak sekadar memerlukan Visi Indonesia 2030 dalam bidang ekonomi tapi juga dalam segala kehidupan. Manusia tidak hidup dari roti saja tapi juga dengan sabda suci yaitu harga diri, kebenaran, dan hidup sejati. Visi Indonesia 2030 dalam bidang ekonomi seharusnya dibarengi pula dengan Visi Indonesia 2030 dalam bidang- bidang lain seperti persatuan Indonesia, penegakan kedaulatan rakyat, kesejahteraan dan keadilan sosial, kehidupan dan kerukunan pengikut agama, dan pelestarian lingkungan hidup.

Visi Indonesia 2030 yang hanya mengutamakan kuantitas ekonomi mudah menimbulkan ketamakan dan keganasan kalau tak dibarengi pembangunan karakter bangsa. Indonesia bisa mengalami malapetaka lagi seperti pada zaman Orde Baru ketika ekonomi menjadi panglima dalam bernegara.

Dalam tahun 2030 jurang kaya dan miskin bisa saja melebar, hutan menjadi gundul, air dan udara tercemar, pelanggaran HAM dan hukum meningkat, penindasan terhadap buruh dan petani makin menjadi. Hubungan antaragama, suku dan golongan makin tidak kondusif, bahkan kekerasan berlatar belakang agama dan kedaerahan makin meningkat.

Kebesaran ekonomi Indonesia 2030 tidak menjadi jaminan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendapat tetesan hasil pembangunan ekonomi. Pengangguran, pemaksaan pengalihan hak tanah dan kebijakan ekonomi yang memihak pada pencoleng akan membuat rakyat menggigit jari. Tak salah ketika rezim Orde Baru mengidolakan pertumbuhan ekonomi dan Indonesia mendapat pujian dan gelar “good boy” oleh Bank Dunia dan IMF, almarhum Letjen TB Simatupang pernah mengingatkan bangsa Indonesia agar pembangunan tidak dilihat sekadar laporan deretan kemajuan statistik ekonomi, tapi juga kualitas kehidupan, yaitu pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila berarti pengamalan sila Ketuhanan, persatuan Indonesia, kedaulatan rakyat, keadilan sosial dan perikemanusiaan dalam semua aspek pembangunan. Pengamalan sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam tahun 2030 memberikan tempat kerukunan kehidupan beragama dan penghormatan kepada semua pemeluk agama baik kecil maupun besar. Pengamalan sila persatuan Indonesia berarti tak ada suku, agama, golongan, dan daerah, yang mengalami diskriminasi.

Pengamalan sila kedaulatan rakyat berarti penjabat akan tunduk pada hukum dan mandat yang diberikan rakyat kepadanya dan menempatkan rakyat sebagai pihak yang harus dilayani dan diayomi, bukan sebaliknya.

Pengamalan sila keadilan sosial berarti Indonesia tidak sekadar pandai menciptakan konglomerat tapi juga mampu mengangkat dan memperbaiki nasib rakyat yang melarat. Tak ada lagi orang yang kekurangan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Pengamalan sila kemanusiaan berarti Indonesia membangun komunitas damai bagi semua dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Visi Indonesia 2030 memanggil semua pihak khususnya konglomerat dan birokrat untuk bergandengan dengan rakyat yang masih melarat dalam mencapai Millennium Development Goals. Bisakah Visi Indonesia 2030 tidak menjadikan rakyat takut lagi pada birokrat dan konglomerat seperti domba tidak lagi takut dimangsa singa dan harimau yang akan menerkam mereka yang lemah?

Penulis adalah pemerhati masalah nasional dan internasional

Last modified: 4/4/07


 

Kesusahan dan Nihilisme Rakyat

Albertus Patty

Spanduk besar terpasang di Jalan Diponegoro, Jakarta. Pesannya memiriskan hati. Pada spanduk karya Srikandi Demokrasi Indonesia (SDI) itu tertulis: Daftar orang susah, 5,4 juta balita kurang gizi, 8 juta anak telantar, 23 juta pengangguran, 110 juta rakyat miskin, 1 juta lebih pelacur, 300 ribu pelajar drop out, 180 ribu mahasiswa drop out, orang sakit 2,7 juta, dan seterusnya.

Tidak jelas dari mana data diperoleh. Kita bisa pertanyakan keakuratannya. Tetapi, yang terpenting pesan spanduk itu berhasil menggambarkan realitas kita kini bahwa memang semakin banyak orang susah di negeri ini. Naiknya harga bensin, minyak tanah, beras dan kebutuhan pokok lainnya telah melebihi jangkauan daya beli masyarakat. Banyak yang merasakan ketidakberdayaan.

Apa yang bisa dilakukan hanyalah memohon belas kasihan sesama. Jalan-jalan pun dijejali pengemis, dari bayi sampai uzur. Makin banyak rakyat yang terpaksa makan nasi aking atau tiwul demi mempertahankan hidup. Sebagian lagi mati sia-sia setelah didera busung lapar. Masyarakat yang susah mulai merasakan apa yang Cornel West sebut sebagai nihilisme (Race Matters H. 14).

Nihilisme bukanlah doktrin filsafat yang beranggapan tidak adanya dasar rasional yang mengabsahkan kekuasaan. West memiliki definisi sendiri terhadap nihilisme. Menurut West, nihilisme adalah pengalaman manusia yang hidup tanpa arti, tanpa harapan, dan tanpa cinta.

Nihilisme sering berujung pada keputusasaan. Rasa putus asa melahirkan ragam reaksi. Sebagian masyarakat yang putus asa menderita stres kronis dan terpaksa menjalani hidup mereka di balik jeruji rumah sakit gila. Sebagian lagi merasa terang sudah berganti menjadi kegelapan, jalan pun buntu, lalu memutuskan bunuh diri.

Bagi mereka, bunuh diri adalah satu-satunya alternatif karena kematian masih lebih baik daripada hidup susah tanpa makna dan tanpa cinta. Orang-orang yang bunuh diri adalah orang yang merasa diri sudah dilupakan dan diabaikan oleh sesama, oleh pemerintah, oleh wakil rakyat, dan bahkan oleh Tuhan.

Jumlah orang yang putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri meningkat dari tahun ke tahun. Sedihnya, bukan saja orang dewasa yang mengambil alternatif bunuh diri, anak-anak pun ikut-ikutan putus asa dan bunuh diri.

Di Bandung ada dua kasus bunuh diri yang dilakukan anak-anak, yang putus asa karena terpaksa berhenti sekolah akibat ketiadaan dana.

Ekspresi Kemarahan

Nihilisme yang melahirkan keputusasaan bisa meledakkan kemarahan dan kebencian. Intelektual Islam dari UCLA, Khaled Abou El Fadl, membangun teori menarik. Fadl mengatakan ada dua cara orang mengekspresikan kemarahan dan kebenciannya. Cara pertama adalah mereka yang mengekspresikan kemarahan dengan motif dan tujuan yang jelas. Ekspresi kemarahan yang paling santun dilakukan melalui aksi protes. Protes keras masyarakat Serpong yang marah dengan cara menutup jalan tol di Serpong bertujuan menuntut ganti rugi atas tanah yang diambil untuk pelebaran jalan tol.

Aksi protes karyawan PT Dirgantara Indonesia yang telah dilakukan bertahun-tahun didasari motif dan tujuan yang jelas, yaitu menuntut pemulihan hak kepegawaiannya atau ganti rugi yang memadai. Sayangnya, aksi protes itu terkesan diabaikan. Mereka dianggap tidak ada! Terakhir demonstrasi penduduk Porong, Sidoarjo yang rumah dan tanahnya terendam lumpur bertujuan menuntut ganti rugi.

Dalam ketiga kasus di atas pemerintah terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Aksi protes masyarakat adalah ekspresi kemarahan karena tersumbatnya ruang dialog. Mengabaikan protes hanya memunculkan keputusasaan yang memicu aksi bunuh diri atau bahkan kekerasan yang membahayakan semua orang. Membungkam protes melalui pendekatan keamanan yang militeristik pun bukanlah cara terbaik menyelesaikan persoalan. Kedua pendekatan di atas hanya menggumpalkan keputusasaan masyarakat.

Orang putus asa bisa melakukan cara apa pun, termasuk kekerasan, dengan tujuan mempertahankan haknya. Orang yang putus asa tidak peduli terhadap hidupnya. Mereka bersedia menanggung risiko seberat apa pun yang penting motif dan tujuannya tercapai. Contoh jelas adalah pejuang Palestina yang melakukan aksi bom bunuh diri terhadap pasukan pendudukan Israel.

Motif mereka, menurut Abou El Fadl, adalah pembebasan tanah airnya dari pendudukan Israel. Jadi, dalam setiap aksi ada tujuan yang hendak dicapai. Ada klaim yang dikejar! Itulah sebabnya penyelesaian terbaik dalam berbagai persoalan adalah dengan kesediaan menyelesaikan berbagai persoalan melalui dialog yang santun. Dialog dimulai dengan kesediaan mendengar keluh kesah dan penderitaan sesama dan dari situ berupaya mencari solusi yang terbaik bagi semua.

Kebencian

Cara kedua orang putus asa mengekspresikan kemarahan dan kebenciannya adalah, celakanya, sering tidak didasari dengan motivasi dan tujuan yang jelas. Abou El Fadl memberikan contoh bagus. Penyerangan terhadap gedung pencakar langit WTC di New York pada peristiwa 11 September 2001 dilakukan dengan motivasi dan tujuan yang sama sekali tidak jelas. Pelaku penyerangan itu sendiri tewas dalam aksinya.

Penyerangan itu sendiri adalah muntahan kemarahan dan kebencian terhadap simbol kebesaran Amerika Serikat. Tidak ada klaim apa pun. Tidak ada tuntutan kemerdekaan terhadap sejengkal tanah atau tuntutan pembebasan terhadap siapa pun! Seolah yang hendak dicapai cuma pemberotakan terhadap nihilisme, suatu penegasan bahwa “kami eksis!”

Peristiwa WTC memiliki kesamaan dengan kasus Amrozi di Bali. Amrozi dan kawan-kawan memuntahkan kemarahan dan kebencian yang telah bergejolak dalam hati. Kemarahan demi kemarahan itu sendiri! Karena itu, mengabaikan berbagai penderitaan dan kesusahan masyarakat berpotensi menebarkan virus nihilisme yang melahirkan kemarahan dan bahkan kekerasan yang membahayakan seluruh bangsa.

Kita perlu membangun peradaban baru guna menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, yaitu melalui membuka ruang dialog seluas-luasnya, memfasilitasi percakapan bahkan perdebatan rasional, dan melalui hukum yang harus ditegakkan. Pemerintah harus berani memulainya. Semoga!

Penulis adalah Ketua Crisis-Center GKI

Last modified: 4/4/07


 

CATATAN SINGAPURA

Indonesia Larang, Ya Beli dari Myanmar

Sabam Siagian

Di bidang hubungan luar negeri, Indonesia kelihatannya lebih suka menyibukkan diri dengan soal-soal internasional yang besar dan sulit ketimbang berusaha memantapkan hubungan dengan negara tetangga, seperti Singapura. (Koran Kompas yang sirkulasinya luas, di edisi Rabu pagi lalu, 4 April, pada halaman muka menurunkan dua berita besar: “Presiden tawarkan solusi untuk Irak” yang merupakan headline. Dan satu lagi: “Indonesia dan Cina Sepakat Kerja Sama Militer”, laporan tentang kunjungan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Letjen Sjafrie Sjamsoedin ke Beijing, yang diliput oleh pemimpin redaksi harian tersebut, Suryopratomo).

Padahal, dari sudut kepentingan nasional yang konkret, pemantapan hubungan dengan Singapura semestinya diprioritaskan. Justru perkembangan Singapura dengan penduduknya berjumlah sekitar 4,5 juta (termasuk pendatang yang mendapat izin menetap) yang amat pesat sehingga meningkat menjadi kekuatan ekonomi modern, terutama di bidang jasa finansial, telekomunikasi dan transportasi udara internasional, seyogianya dimanfaatkan oleh Indonesia.

Contoh yang tampaknya sepele dibandingkan dengan usaha menciptakan perdamaian di Irak, atau dengan usaha menjalin kerja- sama militer dengan RRT muncul dalam percakapan saya dengan Duta Besar Wardana, kepala perwakilan RI di Singapura. Ia pernah bertugas sebagai Konsul Jenderal di Sydney.

Pak Wardana menyebut bahwa jumlah pekerja rumah tangga dari Indonesia yang bekerja di Singapura sudah mencapai sekitar 75 ribu! Dan mungkin tidak lama lagi akan melebihi tenaga kerja rumah tangga dari Filipina. Manila telah menetapkan bahwa gaji minimal pekerja dari Filipina adalah AS$ 400 (kira-kira 600 dolar Singapura). Padahal, gaji rata-rata pembantu rumah tangga sekitar 300 dolar Singapura.

Memang kualitas pekerja/pembantu dari Indonesia mesti ditingkatkan, khususnya kemahiran berbahasa Inggris yang sederhana saja, kebersihan, ketelitian, dan tepat waktu. Mereka juga belum biasa tinggal di apartemen, apalagi dengan fasilitas terbatas.

KBRI telah menyediakan nomor telepon semacam “hotline” yang beroperasi 24 jam untuk menampung keluhan pekerja/pembantu Indonesia, kalau terjadi apa-apa. Agaknya LSM-LSM, baik di Indonesia maupun di Singapura dapat berperan secara berarti untuk memperhatikan kepentingan para pekerja/pembantu dari Indonesia itu. Dubes Wardana juga bercerita bahwa sekitar 10.000 (sepuluh ribu) awak kapal laut untuk sementara tinggal di Singapura menunggu penugasan baru di kapal yang lain.

Anda dapat bayangkan segi administratif dan hukum yang menjadi beban KBRI. Senang kita mendengar betapa Pak Wardana sebagai kepala perwakilan telah menurunkan tarif perpanjangan paspor, jangka waktu memprosesnya telah disingkatkan, dan berbagai perbaikan yang memudahkan seorang warga RI kalau berurusan dengan KBRI.

*

Namun, dalam kerangka hubungan bilateral RI- Singapura masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Ada soal yang mandek sudah bertahun-tahun sehingga timbul pertanyaan: apa sebenarnya yang menjadi ganjalan antara dua negara ini?

Di sisi lain, tampak keinginan untuk saling bantu. Umpamanya gagasan Zona Ekonomi Khusus yang diperkirakan dapat mendorong maju perekonomian Indonesia. Singapura bersedia menjadi mitra kerja. Itu berarti bahwa keunggulan teknologi, daya mampu manajemen dan investasi akan datang dari Singapura. Ketika Edward Lee menjadi Dubes Singapura di Jakarta, ia bekerja keras untuk mendorong lahirnya Zona Ekonomi Khusus yang meliputi Batam, Bintan, dan Karimun. Zona itu telah diresmikan bersama oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong.

Sudah pasti seribu satu persoalan mesti diatasi sebelum zona itu berkembang secara optimal. Dan usaha penyelesaian tersebut memerlukan perhatian dan keputusan baik di Jakarta maupun di Singapura.

Sedangkan “gelombang radio” hubungan antardua pemerintah kadang-kadang tidak begitu mulus. Contoh yang mencolok adalah soal ekspor pasir dan batuan keras granit ke Singapura. Bahan bangunan itu diperlukan untuk mendukung pembangunan pesat yang berlangsung praktis siang malam di negara tetangga kita.

Masalah ekspor pasir ke Singapura sudah berliku-liku dan bertahun-tahun sejarahnya sehingga seorang pakar muda yang tekun dapat menulis karya disertasi untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum internasional atau perdagangan internasional. Pada 1997, Malaysia melarang ekspor pasir ke Singapura sehingga negara-pulau itu mengandalkan impor dari Indonesia. Sejak tahun itu, diperkirakan Singapura mengimpor enam sampai delapan juta ton pasir per tahun dari Indonesia. Mulai Februari 2002, Jakarta menghentikan ekspor pasir tersebut. Tapi memberikan izin khusus kepada beberapa pihak.

Mulai Maret 2003, Jakarta melarang sama sekali ekspor pasir laut ke Singapura karena dianggap mengancam kelestarian lingkungan. Mantan Perdana Menteri, sekarang bergelar Menteri Senior Goh Chok Tong yang biasanya bersikap bersahabat dengan Indonesia menyatakan bahwa Singapura tidak boleh tergantung pada satu sumber saja untuk menyuplai komoditi penting, entah itu air, pasir, granit, atau gas alam. Dan di parlemen Singapura timbul gagasan supaya Singapura membentuk semacam persediaan strategis untuk komoditi penting, seperti pasir dan granit.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri George Yeo mengadakan kunjungan muhibah ke Myanmar, negara yang dikuasai sebuah junta militer. Myanmar sudah dianggap sebagai negara pariah oleh sebagian besar masyarakat internasional. Hari Rabu (4/9) lalu, Kementerian Luar Negeri Singapura mengeluarkan pernyataan singkat tentang suatu pertemuan di ibu kota yang baru Naypyidaw. Dalam pertemuan Menlu George Yeo dengan Letnan Jenderal Thein Sein yang bergelar Sekretaris Pertama dalam Dewan Jenderal Myanmar, Singapura dijanjikan suplai pasir, baru granit, dan semen atas dasar jangka panjang,. Harian Straits Times memuat foto pertemuan mereka dan Menlu George Yeo tampak tersenyum ramah sambil berjabat tangan dengan Bapak Letjen.

*

Pasir dan granit, entah itu diimpor dari Indonesia yang demokratik atau dari Myanmar yang fasistik bagi Singapura pada dasarnya sama saja. Kecuali selisih ongkos angkut. Toh harus diakui, perkembangan tersebut mengindikasikan kemunduran dalam kualitas hubungan bilateral RI-Singapura. Dua belah pihak masing-masing patut mengadakan suatu evaluasi geopolitik yang menyeluruh.

Indonesia, dengan berbagai lembaga pemerintahannya maupun badan legislatifnya patut sepakat tentang posisi serta peranan Singapura yang serba modern itu (GDP AS$ 107 miliar dengan jumlah penduduk hampir 4,5 juta) bagi kita yang bertekad untuk mengadakan loncatan kuantum dalam waktu singkat. Jelas, peranan Singapura penting sekali dalam setiap rencana masa depan (entah itu Visi 2030 atau apa pun) Indonesia. Itu berarti bahwa sikap pragmatisme di semua jajaran harus mengatasi hambatan psikologis yang masih mengganjal (hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan yang mencolok: GDP Singapura per kepala hampir AS$ 25.000, dibandingkan Indonesia dengan GDP per kepala AS$ 1.160- sumber: The Economist, London)

Singapura, dengan lembaga-lembaga penelitian yang cukup banyak, patut memahami psikologi sosial negara-negara tetangganya berdasarkan sejarah, faktor-faktor sosiologis dan politik. Kemudian menyusun suatu pola pendekatan konsepsional yang jangan sampai ditafsirkan “mau untung sendiri” saja. Kasus Temasek (BUMN Singapura khusus untuk investasi strategik) di Thailand yang membeli sebagian besar saham perusahaan telekomunikasi keluarga PM Thaksin menunjukkan bahwa apa yang diperkirakan rasional di kantor pusat, ternyata ada dampak negatifnya di lapangan.

Dulu secara periodik diselenggarakan seminar atau konferensi Indonesia-Singapura yang dihadiri para pakar, politisi, redaktur media. Pertemuan semacam itu yang kelihatannya sekadar “kongkow-kongkow” saja, memang besar manfaatnya untuk memahami pendapat dan perasaan masing-masing pihak tentang berbagai persoalan bilateral. Agaknya pertemuan demikian perlu diatur lagi.

Meskipun tidak mudah tapi Indonesia dan Singapura hendaknya berusaha keras untuk menggalang kerja sama yang mantap di berbagai bidang penting supaya dua-duanya maju bersama demi Asia Tenggara yang tenteram dan sejahtera.

Penulis adalah pengamat perkembangan regional Asia Tenggara

Last modified: 6/4/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Anatomi Dwifungsi “Penguasaha”

Christianto Wibisono

Indonesia sedang memasuki era dwifungsi “penguasaha”, yaitu pengusaha yang menjadi penguasa atau pejabat politik tanpa memiliki sistem politik dan hukum yang mantap serta konsep conflict of interest yang jernih. Di zaman Orde Baru, militer berdwifungsi menjadi penguasa sipil dan memperoleh manfaat dari pola rent-seeking, birokrat yang mengkomersialkan jabatannya. Imbalan bisa berupa dana tunai atau juga mulai belajar menjadi pengusaha dengan saham kosong. Atau yang berani nekat dan punya power langsung mendirikan bisnis swasta dengan memanfaatkan jabatan publik.

Kasus konflik kepentingan paling mencuat ialah ketika Ali Sadikin kecewa dengan status Hotel Hilton (sekarang Sultan). Menurut Ali Sadikin sebagai gubernur, ia memberikan izin peruntukan karena mengira yang memiliki dan membangun itu Pertamina. Ternyata status perusahaan pemilik adalah Dr Ibnu Sutowo dan keluarganya.

Pada waktu itu PDBI sering menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu akan dikalahkan atau di-”kup” secara diam- diam oleh BUPN, Badan Usaha Pemilik Negara. Jelas pemilik tunggalnya adalah Keluarga Cendana yang diteladani oleh kabinet, gubernur, bupati, dan seterusnya, dan sebagainya.

Setelah reformasi dan tentara kembali ke barak, maraklah arus invasi pengusaha menjadi penguasa dan pejabat politik. Mereka berdalih punya hak asasi untuk jadi politisi dan diangkat atau dipilih dalam jabatan politik. Semua itu memang tepat, tapi di negara dengan tradisi separation of powers, Trias Politika dan semangat menghindari conflict of interest, diadakan rambu-rambu yang jelas, konkret, dan dipatuhi. Itu untuk mencegah kebijakan “penguasaha” yang bisa mencampuradukkan kebijakan publik sebagai pejabat dengan kepentingan bisnis sebagai penguasa.

*

Di AS dan negara Barat lain, pengusaha yang menjadi pejabat publik harus langsung menyerahkan aset yang dikuasainya untuk dikelola oleh blind trust management (BTM), suatu perusahaan independen. Tujuannya agar pejabat yang bersangkutan tidak mengambil dan membuat putusan kebijakan yang bisa menguntungkan sahamnya dan merugikan kepentingan umum. Atau sebaliknya melindungi perusahaan dan mengabaikan masyarakat. Baik Presiden Clinton maupun Presiden Bush, menyerahkan portofolio asetnya kepada BTM.

Wapres Dick Cheney, mantan CEO Halliburton, dan delapan anggota kabinet, pernah menjabat sebagai komisaris atau dewan direksi pelbagai perusahaan besar AS. Mereka juga terkena aturan harus memasrahkan portofolionya untuk dikelola BTM independen. Menlu Condoleeza Rice punya kaitan dengan Chevron, Charles Schwab, dan Transamerica. Menkeu Henry Paulson lebih populer sebagai Chairman Goldman Sachs hingga ketika berkunjung ke Tiongkok orang mengelu- elukan karena banyak menanam investasi di sana.

Presiden Bush melaporkan gajinya sebagai presiden US$ 400.000 tapi deviden dari saham perusahaan bisa melebihi gaji sampai dua kali lipat. Perusahaan penghijauan LSTF asetnya US$ 708.000, obligasi US$ 138.000, dan saham-saham bernilai sekitar US$ 210.000. SPPT Bush mengungkapkan gaji plus deviden yang berfluktuasi di bursa. Rekening dana politik dikelola terpisah dari harta pribadi. Laporan audit dana kampanye Pilpres 2004 mencapai donasi US$ 367 juta yang terpakai US$ 345 juta jadi masih surplus US$ 22 juta.

Untuk kampanye Pilpres 2008, Senator Hillary Clinton sudah menghimpun dana US$ 36 juta, disusul mantan Gubernur Massachusetts Mitt Romney, US$ 26 juta dan mantan Wali Kota New York Rudy Giuliani US$ 16 juta. Semuanya jelas teraudit sumbangan dari perorangan, korporasi, atau PAC, political action committee, penggerak di akar rumput yang memobilisasi dana dari simpatisan dan pendukung calon presiden favorit.

Di Indonesia aturan formal memang berlaku untuk melaporkan dana kampanye tapi tidak pernah ada audit atau verifikasi. Sementara tentang conflict of interest, sama sekali tidak ada regulasi, instrumen bahkan wacananya tenggelam ditelan pola feodal yang mengabsahkan bahwa penguasa mesti kaya raya, entah dari mana asal-usulnya. Tidak perlu diusut atau ditelusuri, sebab raja dan istana, kerabat dan bangsawan itu sebagai penguasa ya layak kaya. Kalau tidak kaya berarti kehilangan wangsit dan legitimasi dan dikalahkan raja baru yang juga harus kaya raya.

Konsep feodal wangsit kekayaan itu sekarang sudah bertiwikrama jadi money politics dan arus besar pengusaha berbondong-bondong merebut jabatan politik akan semakin mengukuhkan kemungkinan KKN di kalangan elite dan menjauhkan gagasan tentang pemerintahan yang bersih, berwibawa dan efektif.

Kalau “penguasaha” merangkap menjadi penguasa dan mengambil putusan publik yang didasari kepentingan ingin membesarkan dan menguntungkan perusahaan milik pribadi dan keluarga, maka akan terjadi inefisiensi dan kecenderungan korupsi yang tidak mudah dikoreksi dan di- luruskan.

Akumulasi dari campur-aduk dwifungsi “penguasaha” ini akan mengulangi pola Orde Baru, dalam skala dan dimensi yang lebih menyeluruh, mendalam, meluas dan berujung pada krisis ekonomi nasional. “Penguasaha” hanya akan menjadi jago kandang yang menikmati pasar domestik yang diproteksi dan akan menjadi industri balita secara permanen. Industri semacam itulah yang gulung tikar diterjang globalisasi, karena tidak mampu lagi mengekspor, bahkan di dalam negeri pun kalah murah dengan serbuan impor.

*

Belajar dari pengalaman historis dan empiris, sebab manusia di seluruh dunia itu sama perangainya, maka dwifungsi “penguasaha” ini harus ditata dengan regulasi yang patut, layak, dan objektif. Untuk menjaga kepentingan nasional dari praktik conflict on interest yang akhirnya akan membuat kinerja bangsa terpuruk karena inefisiensi dan korupsi.

Memang tidak bisa melarang pengusaha jadi politisi, pejabat, dan penguasa. Tapi bisa diciptakan institusi dan regulasi yang mengatur, agar tidak terjadi konflik kepentingan berlarut-larut seperti kasus Lapindo atau putusan kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan masyarakat melainkan sekadar memberi order kepada bisnis “penguasaha”.

Ketika pada 1988 Menkeu Sumarlin mengumumkan Pakto liberalisasi bank, PDBI sudah mendesak dan mengusulkan agar dibentuk Lembaga Asuransi Deposito mengacu pada Federal Deposits Insurance Corporation. Usul itu tidak digubris waktu itu, hingga krismon meruntuhkan bangunan Orde Baru dan baru sekarang dilaksanakan dengan yang dijamin hanya deposito maksimal Rp 100 juta.

Hari Selasa, 10 April, Global Nexus Institute akan mengusulkan pembentukan Blind Trust Management (BTM) sebagai peranti lunak dan lembaga sosial yang berfungsi utama menangkal, menghindari dan mencegah conflict of interest dari fenomena “penguasaha”. Pengusaha boleh dan bisa jadi pejabat bahkan pre-siden, tapi aset bisnisnya harus dikelola BTM.

Hanya dengan demikian kita bisa menghindari bencana yang lebih besar bagi bangsa ini, bila kelak Indonesia harus berhadapan dengan pengusaha yang menjadi ratusan bupati, anggota DPR, gubernur, menteri, dan presiden yang secara tidak fair menyisihkan bisnis rakyatnya sendiri. Berbisnis dan menyerobot bisnis saingan (rakyat yang tidak berbeking politik) atau menimbulkan bencana seperti lumpur Lapindo, dan pemerintah kikuk tidak berani menindak, sedang rakyat terus terpuruk.

Penulis adalah Pengamat masalah nasional dan Internasional

Last modified: 8/4/07


 

Dewan Pertimbangan Presiden

Oleh Baharuddin Aritonang

Dewan Pertimbangan Presiden sudah dibentuk Presiden. Sembilan anggotanya dipilih dan ditetapkan, terdiri atas tokoh-tokoh mumpuni. Pembentukannya berdasar Undang-Undang No 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (DPP), yang beberapa waktu banyak diperdebatkan.

Undang-Undang itu sesungguhnya penjabaran dari apa yang diamanatkan Pasal 16 Undang- Undang Dasar 1945: “Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang.”

Membahas Pasal 16 UUD 1945 itu sebenarnya sulit dilepaskan dari Pasal 16 Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung UUD 1945 sebelum mengalami perubahan. Pasal 16 yang lama itu dihapus, diganti dengan Pasal 16 seperti dikutip di atas.

Dulu, DPA adalah lembaga negara tersendiri, yang dalam ketatanegaraan kita sejajar dengan lembaga negara lain seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tetapi, di dalam praktik penyelenggaraan negara, lembaga yang beranggotakan 45 orang itu dianggap tidak relevan lagi sehingga ditiadakan.

Perdebatan tentang hal itu sesungguhnya sudah cukup lama, walau keputusannya diambil Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden berlangsung di DPR tidak lama setelah perubahan UUD 1945.

Pada waktu masih anggota DPR (1999-2004) penulis menjadi salah satu anggota Pansus RUU itu. Pembahasan tentang materi yang menyangkut Dewan itu berlangsung panjang dan alot, meskipun sesungguhnya tidak banyak hal krusial. Mungkin karena belum ada political will, baik DPR maupun pemerintah (sebagaimana diketahui, undang-undang merupakan keputusan bersama DPR dan presiden).

Waktu itu memang terasa belum mendesak. Presiden saja belum terlalu mapan. Presiden Abdurrahman Wahid hanya separuh masa jabatan, begitu juga Megawati Soekarnoputri, sementara masih banyak yang terasa mendesak, di antaranya RUU Pemilu, baik Pilpres maupun pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Begitu juga RUU yang menyangkut kelembagaan negara yang baru, seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (satu paket dengan MPR, DPR, DPRD) maupun beberapa RUU di bidang Kekuasaan Kehakiman seperti MA dan peradilan di bawahnya.

Keuangan Negara

Membahas materi RUU Dewan Pertimbangan Presiden ini sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari materi di UUD 1945, khususnya menyangkut Pasal 16 yang dikutip di atas. Kebetulan penulis juga ikut di BP MPR.

Bahwa pada prinsipnya Dewan Pertimbangan itu tidak perlu setingkat lembaga negara. Yang dibutuhkan adalah semacam Dewan dalam lingkup kepresidenan. Anggotanya dipilih dan diangkat presiden, bekerja untuk presiden, dan memiliki ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan presiden dalam upaya penetapan kebijakannya.

Tugasnya semata-mata memberi pertimbangan dan nasihat kepada presiden. Tidak memiliki fungsi dan tanggung jawab dan pelaksanaan teknis pemerintahan, karena Dewan Pertimbangan Presiden bukanlah saingan para menteri yang membantu presiden dalam melaksanakan pemerintahan. Karena itu yang memahami kebutuhan akan kehadiran Dewan adalah presiden sendiri.

Sebagian anggota BP MPR maupun Pansus RUU di DPR menganggap yang pantas menjadi anggota Dewan adalah mereka yang matang sebagai negarawan, yang sudah sepuh, namun penulis berpandangan mereka haruslah memiliki pendidikan dan pengetahuan luas, energik dan masih muda, serta dengan mudah dipanggil dan diperintah presiden. Kehadiran mereka di sisi presiden adalah atas dasar keahlian dan pengetahuan, bukan atas dasar aliran politik.

Ketika diimplementasikan, ternyata pikiran rekan-rekan penulis itulah yang dijalankan. Mungkin karena pendapat umum mengatakan, yang tepat memberi pertimbangan dan nasihat mestilah orang-orang yang sudah kenyang pengalaman.

Akibatnya yang disetujui orang-orang yang sudah sepuh, arif bijaksana, masih energik, pantas memberi nasihat dan pertimbangan. Jika apa dan siapa DPP itu harus disederhanakan, tentu yang paling sederhana mengatakannya pengganti DPA. Lantas, apa hambatan presiden (berdasar jabatannya) memanggil dan memerintah mereka?

Melihat susunan nama yang diumumkan, agaknya semua persyaratan itu mereka miliki, juga keahlian, dari tokoh di bidang hukum, lingkungan hidup, ekonomi, agama, pertanian, keamanan, politik, maupun sosial.

Meski demikian dari sudut pandang penulis yang “sedang” di BPK, terbersit pemikiran, apa iya sudut “pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara” tidak perlu diperhatikan secara khusus? Mungkin karena penulis merasakan hasil-hasil pemeriksaan BPK belum menjadi perhatian penting dari penyelenggara negara, termasuk presiden. Seolah BPK cukup “berurusan” dengan Depar- temen Keuangan.

Lihatlah ketiadaan “tanggapan memadai” atas hasil-hasil pemeriksaan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), termasuk banyaknya rekening yang tidak jelas, atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cukup diperhatikan dan ditanggapi pejabat eselon II di Depkeu, padahal menyangkut departemen atau lembaga lainnya? Atau apakah itu cukup diberi pertimbangan dari bidang ekonomi, atau bidang hukum, atau bersama-sama keseluruhan bidang?

Namun, dari mana pun datangnya pertimbangan itu, bagi penulis presiden sendiri dapat menggunakannya dalam menetapkan kebijakan pemerintahan. Jika tidak, tentu akan mubazir, bak pepatah “arang habis besi binasa”.

Kehadiran Dewan Pertimbangan Presiden itu akan merangkum seluruh staf kepresidenan yang menyangkut pertimbangan dan nasihat. Dengan adanya Dewan itu, semestinya berbagai staf kepresidenan yang ada dan berfungsi memberi nasihat dan pertimbangan (penasihat politik, penasihat ekonomi, dan lain-lain), maupun UKP3R (Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi) tidak diperlukan lagi. Apalagi ada klausul yang memuat peraturan perundang-undangan yang terkait tugas dan fungsi DPP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku laku (Pasal 17).

Bukankah pengangkatan penasihat dan unit itu menggunakan peraturan perudang-undangan (setidaknya Keppres)? Dengan demikian kehadiran penasihat itu secara formal dan konstitusional, didasari Keppres, undang-undang dan UUD 1945, memiliki anggaran sendiri (di lingkungan Sekretariat Negara), dan dengan mudah dapat diperiksa dan diawasi. Pemanfaatannya efisien, dan kinerjanya jelas.

Penulis adalah anggota DPR/MPR 1999-2004

Last modified: 9/4/07


 

Keluar dari Lumpur Lapindo

Oleh Robertus Robet

Ramalan geologis mengatakan bahwa lumpur Lapindo akan terus mengalir setidaknya hingga 31 tahun ke depan. Dalam perspektif historis, kemungkinan ini akan memunculkan dua jenis korban. Yang pertama adalah korban yang saat ini mengayuh hidup di hadapan luapan lumpur, korban yang kedua adalah mereka-mereka yang bakal menjadi korban di masa depan sepanjang aliran lumpur tak terhentikan. Impak yang luar biasa dari bencana disertai magifikasi yang terus digembar-gemborkan, membuat masalah lumpur seakan-akan tak terselesaikan.

Bagaimana kita keluar dari “kutukan bencana” ini? Jawaban mengenai ini, sebenarnya sudah tersedia-setidaknya secara epistemik- di dalam program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri. Kemungkinan dan harapan ini bisa dideteksi dari dua ide penting yang muncul pada masa kampanye SBY-JK dua tahun lalu. Yang pertama adalah ketika SBY mengatakan “perlunya keseimbangan antara tiga pranata dasar negara-sektor bisnis-masyarakat” untuk mencapai tujuan-tujuan keadilan.

Pandangan ini kemudian termaktub dalam visi-misi dan program kampanyenya. Yang kedua, pada saat SBY memimpin diskusi buku dan pemutaran sebuah film berjudul “Commanding Heights: The Battle for the World Economy” yang mengisahkan perjalanan “pasar bebas dan perlawanan terhadapnya sepanjang sejarah modern”.

Dari situ, seperti mau mengatasi pertentangan antara ideologi ekonomi yang disajikan oleh film, di akhir diskusi SBY mengatakan bahwa “bangsa Indonesia harus memilih jalannya sendiri dan melampaui ideologi-ideologi itu”.

Kasus Lumpur Lapindo sejatinya, secara konkret merupakan ujian di depan mata semua premis-premis dan pandangan “ideologi” SBY itu. Sebagaimana kita tahu, kasus Lumpur Lapindo memperlihatkan secara telanjang segi tiga sosial negara-masyarakat-dunia bisnis yang sama sekali tidak adil.

Ketidakadilan dimulai dari fakta mengenai lokasi penambangan yang berdekatan dengan pemukiman yang tidak memperhatikan impak perubahan lingkungan, segi keselamatan dan risiko terhadap penduduk. Di sini keselamatan umum sebagai public good sedari awal sudah kurang diperhatikan. Kenyataan bahwa pemerintah mengizinkan eksplorasi di lokasi ini, menjelaskan secara nyata hubungan yang timpang antara negara-bisnis di satu sisi berhadapan dengan masyarakat di sisi yang lain.

Masyarakat Korban

Ketimpangan itu dengan segera bisa kita lihat dalam munculnya korban dalam kecelakaan itu. Yang pertama adalah korban langsung, yakni rakyat sekitar dan lingkungan. Korban langsung ini, mereka yang kehidupan sosial ekonominya hancur terendam lumpur panas dan harus ter- pindahkan, menyusun dari nol segalanya.

Korban kedua adalah yang bisa diperkirakan atau diproyeksikan, yakni mereka yang oleh karena berbagai public good musnah sehingga tidak dapat menikmati dan menyusun aktivitasnya secara normal. Korban jenis kedua ini, boleh dikatakan seluruh rakyat Jawa Timur. Relasi itu kemudian makin terlihat dari perang isu yang sama sekali tidak imbang antara rakyat yang menginginkan tuntutan pertanggungjawaban dengan dunia bisnis yang mau menyelamatkan diri.

Perang ini secara jelas tertangkap dalam upaya menggeser persoalan dari ‘kecelakaan akibat perbuatan manusia’ menjadi bencana, yakni dengan munculnya “teori” mud volcano. Dengan mengajukan mud volcano ada upaya untuk membentuk semacam persepsi bahwa keluarnya lumpur Lapindo lebih disebabkan karena volcano lumpur itu meletus dari dalam bumi, persis sebagaimana gunung Merapi di Jawa Tengah. Yang coba mau dikatakan di sini adalah, kecelakaan itu resmi perbuatan alam, dan tangan-tangan bisnis di balik mesin-mesin bor itu selamat dari tuduhan.

Dengan itu, konsentrasi dan tuntutan publik setidaknya akan terbelah menjadi dua ke Lapindo di satu sisi dan ke mud volcano yang tidak jelas di sisi yang lain. Melalui ini separuh dari beban pertanggungjawaban perusahaan dipindahkan ke pundak mud volcano yang entah berantah itu. Dari sini, nampak bahwa dunia bisnis yang lebih kuat memiliki akses untuk menjangkau media, pakar dan membangun teori yang paling rumit sekalipun.

Sementara masyarakat di sisi lain, tidak hanya semakin kesulitan memperoleh kembali hak-haknya tetapi juga makin terfragmentasi dan makin kesulitan merumuskan dasar-dasar tuntutannya. Dari segi ini, gambaran kelam yang juga terbentang mencerminkan fakta bahwa dalam berhadapan dengan ketegangan antara bisnis versus publik, pemerintah atau negara sama sekali gagal mengungkapkan relevansinya. Pemerintah gagal melihat dan menjatuhkan pilihan etis mengenai siapa-siapa yang mesti bertanggung jawab dalam tragedi ini, yang kedua pemerintah juga kekurangan kehendak dalam menetapkan mana-mana public good yang mesti dilindungi. Ini yang mengakibatkan penanganan korban menjadi sangat berlarut-larut dan menyatu dalam belitan persoalan teknis-geologisnya.

Kepentingan Bisnis

Fakta bahwa berlarutnya penanganan teknis lumpur seakan diikuti dan direfleksikan dalam berlarutnya penanganan hukum, sosial dan ganti rugi menunjukkan kenyataan bahwa manusia dalam hal ini korban telah disatukan secara teknis dengan hukum brutal alam. Ini artinya, tidak ada kehendak manusia yang cukup signifikan untuk mengatasi alam dan mengeluarkan manusia dari belitan persoalan dan bencana.

Singkatnya, tanggung jawab pihak yang terkait terasa insignifikan. Dilihat dari formasi keseimbangan hubungan segitiga negara-bisnis-masyarakat ini, jelas tergambarkan bahwa negara lebih banyak mengakomodasi kepentingan-kepentingan bisnis di belakang Lapindo dan mengorbankan keselamatan masyarakat secara umum.

Ketidakseimbangan ini, bisa disebabkan oleh faktor-faktor ideologis dalam orientasi pembangunan negara yang memang hendak lebih melindungi masa depan modal sehingga pengorbanan masyarakat dipilih sebagai jalan yang rasional.

Tapi, bisa juga lebih banyak diakibatkan intrusi atau bercampurnya elemen-elemen bisnis dalam aktivitas politik di dalam pemerintah secara langsung. Dalam kasus pemerintahan SBY, kemungkinan yang kedua yang agaknya lebih banyak ambil peranan. Mengapa? Karena jelas apabila kita kembali merujuk pada pernyataan dan pandangan SBY dalam momen the commanding heights, dia sebenarnya telah memiliki kerangka logis yang konkret yang bisa dijadikan pijakan baginya untuk mengambil keputusan apapun menyangkut bencana sebesar apapun.

Antara rakyat-bisnis-negara diatur tidak hanya oleh suatu kerangka logis tetapi juga suatu kerangka etis. Dalam kasus Lumpur Lapindo, jalan terbaik untuk keluar darinya pertama-tama harus dilakukan dengan orientasi meluruskan dan menempatkan kembali ketiga pihak ini secara setara yakni dengan pertama-tama menunjuk siapa-siapa yang mesti bertanggung jawab dan bentuk pertanggungjawaban apa yang mesti diambil.

Yang kedua adalah memulihkan status korban dari posisi sekarang yang tersubordinasi. Baru setelah dua hal ini terpenuhi, negosiasi dan penelusuran penanganan untuk mencegah korban di masa depan menjadi feasible.

Selain itu sebagai penutup, penting juga untuk dikatakan bahwa dalam kasus Lapindo, pemerintah juga perlu menyadari bahwa pihak-pihak bisnis yang terkait sebenarnya juga tidak seragam, baik dari segi kesalahan dan pertanggungjawaban maupun dari segi kehendak untuk membereskan persoalan.

Di sini pemerintah mesti jeli untuk membeda-bedakan, mana pebisnis yang hanya bermaksud mengeruk kekayaan alam, memanipulasi kekuasaan negara dan lari dari tanggung jawab, dengan pebisnis yang memang sungguh-sungguh hendak mengembangkan modal secara baik-baik.

Penulis adalah Sekretaris Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Pengajar Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Last modified: 10/4/07


 

Guru Bantu dan Revisi PP No 48/2005

MH Said Abdullah

Permasalahan tentang tenaga pengajar di Indonesia begitu kompleks. Pada ranah ideal masih sangat sering terdengar pertanyaan-pertanyaan seputar kualitas dan kredibilitas tenaga pengajar, termasuk kesejahteraan para guru. Protes dari para tenaga pengajar sendiri kepada pemerintah kerap dilakukan, diskusi dan seminar-seminar marak diselenggarakan, rapat dan sidang di DPR sering digelar. Namun, permasalahan seputar tenaga pengajar Indonesia tak kunjung terselesaikan.

Peran tenaga pengajar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa begitu sentral. Sejak dulu semboyan mulia untuk para tenaga pengajar begitu menyejukkan terdengar “Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa”. Mengajar dan menelorkan ilmu senantiasa terpatri dalam hati para guru. Namun, realitas kehidupan para pahlawan tanpa tanda jasa itu, berkata lain. Seorang pengajar atau guru yang dalam menjalani kehidupannya juga butuh beras dan lauk-pauk untuk makan, butuh rumah untuk tempat tinggal, uang untuk biaya sekolah anaknya seperti keluarga lainnya.

Ringkasnya, guru juga manusia yang butuh jaminan hidup untuk diri dan keluarganya. Persoalan demikian mungkin akan terasa lebih ringan bagi guru yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), meski di sana-sini persoalan sekitar kesejahteraan juga dialami oleh mereka.

Mereka yang hanya menjadi pegawai honorer atau guru bantu di lembaga pendidikan, baik yang negeri maupun swasta, tentu lebih pahit lagi. Beban hidup mereka relatif sama dengan pegawai atau guru PNS, tapi penghasilan mereka jauh lebih rendah. Persoalan inilah yang seharusnya secara serius diselesaikan oleh pemerintah.

Titik cerah mulai muncul ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/2005, tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS. PP ini bertujuan mulia khususnya dalam menjamin kesejahteraan para guru honorer dan guru bantu yang lebih banyak bekerja secara sukarela. Menurut PP ini, semua guru yang sekarang tercatat sebagai tenaga honorer atau guru bantu di lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, akan segera dijadikan calon dan diangkat menjadi PNS. Dasar dari penerbitan PP No 48/2005 sendiri adalah lebih kepada faktor keprihatinan yang selama ini dirasakan oleh para guru bantu/honorer, tetapi lahirnya PP 48/2005 tidak serta merta menyelesaikan masalah guru bantu/honorer di Indonesia.

Diskriminatif

PP tersebut masih memiliki beberapa kelemahan dan diskriminatif. Sebab, masih menyisakan pembedaan antara guru bantu/honorer yang terdapat di lembaga-lembaga pemerintah seperti Depertemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag) dan guru bantu/honorer di lembaga-lembaga swasta.

PP ini sendiri hanya mengakomodasi mereka yang bekerja di lembaga pemerintah, sementara kesempatan bagi mereka yang menjadi guru bantu/honorer di lembaga swasta menjadi PNS seakan ditutup rapat. Sejak 2005, pemerintah mencatat setidaknya terdapat 205.464 guru bantu/honorer di seluruh Indonesia.

Dari jumlah ini, sampai akhir 2006, pemerintah telah merealisasikan pengangkatan guru bantu/honorer menjadi PNS sebanyak 44.948 orang. Jumlah ini masih jauh dari jumlah keseluruhan yang tercatat oleh pemerintah, (Depdiknas dan Depag). Jumlah guru bantu/honorer dari seluruh instansi swasta yang tidak pernah menikmati anggaran negara lewat APBN/APBD dihitung secara akumulatif sekitar lima kali lipat dari yang tercatat oleh Pemerintah. Sebuah jumlah yang sangat fantastis dan diabaikan keberadaannya oleh PP 48/2005.

Dengan alasan ini, amat mendesak untuk merevisi PP 48/2005 itu, baik dengan cara membuat peraturan baru atau dengan mengubahnya sehingga lebih mencerminkan aspek keadilan. Diharapkan guru swasta memiliki kesempatan yang sama dengan tenaga honorer yang bekerja pada ins-tansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD.

Melalui perdebatan panjang dalam rapat di DPR, Pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, Depag, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara akhirnya mencapai kata sepakat dengan Komisi X DPR untuk mengangkat seluruh guru bantu di Depdiknas dan guru kontrak di Depag menjadi guru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara tuntas pada tahun formasi 2007. Usaha revisi PP No 48/2005 oleh pemerintah dan DPR, di satu sisi menyiratkan beberapa kemajuan, karena revisi ini akan mengakomodasi juga mereka yang menjadi guru bantu/honorer yang bekerja di instansi-instansi swasta.

Namun, hasil revisi ini hanya menambahkan guru bantu/honorer di lembaga swasta yang tercatat oleh pemerintah, tetapi nasib guru bantu/honorer di lembaga-lembaga seperti Madrasah Diniyah di perkampungan yang pembiayaan dan lain sebagainya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, seperti pesantren-pesantren yang diakui oleh UU Sisdiknas, belum disentuh. Menurut statistik (2005-2006) yang diterbitkan Depag, jumlah guru yang mengajar pada madrasah, yang pada umumnya swasta, dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai Madrasah Aliyah (MA) adalah 507.795 orang. Dari jumlah itu, yang sudah berstatus PNS hanya sekitar 81.848 orang (16,1 persen), sedangkan sisanya adalah non- PNS, 425.947 orang (83,9 persen).

Jumlah itu jelas lebih besar dari data yang dikeluarkan oleh pemerintah sebanyak 205.464 orang. Belum lagi dari lembaga-lembaga lain. Masih menurut statistik itu, untuk tingkat Raudlatul Athfal dan Bustanul Athfal (RA/BA/TA), pendidikan untuk anak usia dini, jumlah kepala RA/BA/TA yang non-PNS saja mencapai 13.907 orang (78,1 persen), sedangkan guru RA/BA/TA yang non-PNS berjumlah 58.667 orang (89,7 persen). Sementara itu, untuk Madrasah Diniyah (MD) yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat, hampir semua pengajarnya non-PNS sekitar 255.759 orang. MD sendiri memiliki tingkatan dari Ula (setaraf SD), Wustha (SLTP) dan Ulya (SLTA). Selain itu, jumlah seluruh pengajar dari berbagai jenjang pendidikan yang terdapat di pondok pesantren, dari mulai RA/BA/TA sampai dengan Ma’had Aly (setara PT) di seluruh Indonesia mencapai 276.223 orang. Dari jumlah itu, hanya 17.374 orang (6,3 persen) yang berstatus PNS. Sementara sisanya, 258.849 orang (93,7 persen) berstatus non-PNS.

Dari data tersebut, seharusnya, jika revisi PP No 48/2005 itu dimaksudkan untuk mensejahterakan semua guru bantu/honorer di Indonesia dengan menjadikannya calon lalu diangkat menjadi PNS, jumlahnya tidak hanya sekitar 205.464 orang, tetapi harus ditambahkan lima kali lipat, bahkan mungkin lebih.

Di pesantren-pesantren, khususnya pesantren-pesantren modern yang juga menyelenggarakan pendidikan bertipe sekolah, mereka melakukan pekerjaan yang sama dengan guru-guru lain yang statsusnya PNS, tapi sejak awal mereka berada di lembaga swasta dan tidak pernah mendapatkan nomor induk tenaga honorer (NITH). Tentu lebih bijak, jika memang pemerintah menjanjikan akan melakukan pengangkatan secara bertahap, bagi mereka yang belum diangkat sampai tahun terakhir target pengangkatan PNS, diberikan NITH terlebih dahulu, sebagai jaminan sementara. Jika hal di atas tidak benar-benar dilakukan oleh pemerintah, revisi PP 48/2005 tetap akan dikatakan tidak adil dan diskriminatif.

Penulis adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Tim Formatur Baitul Muslimin Indone sia

Last modified: 12/4/07


 

Visi Indonesia 2030, Marilah

AB Susanto

Usulan-usulan mengenai Visi 2030 kepada presiden, menyulut wacana. Sebagian besar merasa visi yang dicanangkan terlampau tinggi, bahkan ada pula yang menganggap visi yang diusulkan tak lebih dari sekadar mimpi di siang bolong.

Terlepas apakah setuju dengan isinya, upaya ini layak dihargai. Sebuah lemparan yang jika direspons dengan baik akan dapat menggelinding dan memberi dampak positif di tengah situasi bangsa yang terkungkung rasa pesimistis. Kita perlu memberi ruang kepada pemikiran optimistik, nantinya dengan masukan berbagai pihak visi itu akan disempurnakan.

Saat Lee Kuan Yew menggagas visinya tentang Singapura yang kecil dan miskin sumber daya itu, banyak yang menganggap hanya mimpi. Pada 1959 ketika Lee mulai memimpin Singapura pendapatan per kapita penduduk Singapura hanya AS$ 400, kemudian menjadi AS$ 12.200 pada 1990 saat Lee turun jabatan. Lebih dari 30,5 kali lipat dalam kurun waktu 31 tahun. Pada 2005 sudah mendekati AS$ 24.490.

Ketika Lee bertemu Deng Xiaoping, dia menularkan mimpinya itu. Deng pun tertular jadi “tukang mimpi”. Siapa sangka, visinya sudah mendekati kenyataan. Padahal jika dinalar berdasar angka-angka yang diekstrapolasi dari situasi Tiongkok pada saat itu, visi itu benar-benar sebuah mimpi. Bagaimana mungkin negara yang memberi makan rakyatnya saja kebingungan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi? Bukankah “lompatan” masa depan yang berasal dari sebuah mimpi itu memang memungkinkan?

Lantas apa tindakan selanjutnya? Pertama, merumuskan lebih lanjut visi itu, dan kedua membumikan visi itu sehingga menjadi visi bersama (shared vision). Jika sampai kepada tingkatan itu, visi bersama dapat menggerakkan “orang sebagai pribadi” maupun “bagian dari massa” untuk meraih tujuan bersama yang telah dicanangkan. Visi adalah sebuah upaya untuk mengartikulasikan masa depan yang diinginkan sehingga semua bergerak ke arah yang sama (unifying focal point). Dengan demikian perumusan visi harus jelas, tidak menimbulkan keraguan dalam penafsirannya, dan mudah dimengerti. Karena diharapkan selalu melekat dalam kehidupan sehari-hari, perumusan visi juga harus mudah diingat, menarik dan memberi inspirasi.

Agar dapat memacu semangat visi juga harus menantang, merupakan sumber inspirasi untuk berupaya lebih baik, stabil sekaligus fleksibel, serta dapat diimplementasikan dan dituangkan secara eksplisit.

Sebuah visi adalah jembatan antara masa kini dan masa depan, sehingga harus realistik sekaligus idealistik. Realistik dalam arti berpijak pada kenyataan dan orang percaya mimpi itu dapat diraih. Idealistik dalam arti visi harus menyiratkan aspirasi yang tinggi agar dapat memacu orang untuk berupaya keras melakukan yang terbaik dalam rangka mencapai cita-cita yang digambarkan dalam visi. Sebuah visi juga harus mempunyai daya tarik masa depan, yang akan memberikan inspirasi dan motivasi.

Dua Elemen Penting

Tantangannya adalah bagaimana agar dapat mewujudkan sebuah visi. Agar dapat dimplementasikan, sebuah visi harus mengandung dua elemen penting. Elemen pertama adalah sisi rasionalnya, yakni sebuah kerangka kerja konseptual untuk memahami tujuan serta bagaimana menca-painya.

Elemen kedua adalah sisi emosionalnya, yang dapat memberi inspirasi dan membangkitkan semangat. Sukarno adalah pemimpin yang pandai memanfaatkan sisi emosional sebuah visi, yang dapat membangkitkan semangat, memberi inspirasi, dan membuat orang bersedia berkorban demi pencapaian visi itu. Tetapi dari sisi kerangka kerja konseptualnya lemah, sehingga di satu sisi keinginan untuk mempersatukan Indonesia berhasil, tetapi faktor lainnya seperti ekonomi terabaikan.

Sebagai kerangka kerja konseptual, visi akan dituangkan dalam bentuk yang lebih konkret berupa tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya dituangkan dalam strategi, sebuah peta jalan kita untuk menuju sasaran yang diinginkan. Visi adalah arah, tujuan adalah destinasi, dan bagaimana caranya sampai kepada tujuan adalah strategi.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, kelebihan serta keterbatasan, strategi disusun agar sampai kepada tujuan yang diinginkan. Termasuk pentahapannya (milestone) dan ukuran kinerja terpilih (key performance indicator) yang dipakai untuk melihat sampai di mana perjalanan kita dan seberapa berhasilkah kita. Jika kerangka konseptual visi merupakan petanya, sisi emosional sebuah visi yang akan menggerakkan orang menyusuri peta itu. Penopangnya adalah komunikasi dan sosialisasi visi, karena jika komunikasi kurang tepat dan sosialisasinya gagal, visi tak lebih hanya sebagai rangkaian kata di atas kertas yang tak bermakna.

Terdapat dua pendekatan utama dalam komunikasinya, yaitu pendekatan langsung untuk penyebarannya, dan pendekatan bertingkat (cascading) untuk pemahamannya. Sosialisasinya dapat ditempuh dengan menempatkan visi sebagai rujukan dalam setiap kesempatan, penggunaan semboyan, pengkaitan dengan area tanggung jawab, dan mengikatnya dengan tujuan bangsa secara keseluruhan.

Visi juga harus dijaga agar tetap hidup. Beberapa langkah yang harus diambil adalah mengkomunikasikan secara antusias dan sesering mungkin, selalu mengkaitkan dengan tujuan negara, memvisualisasikan manfaat-manfaatnya, dan merayakan setiap kejadian penting yang bermakna dalam pencapaian visi (milestones). Di sinilah pemimpin menempati peran terpenting: membumikan dengan komunikasi yang efektif dan selalu berupaya menghidupkan visi.

Visi tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan. Di tangan seorang pemimpin, visi menjadi pemompa semangat dan menciptakan antusiasme. Peran itu menjadi semakin penting, sekaligus genting, tatkala menghadapi situasi konflik antara kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Visi adalah kepentingan jangka panjang yang acap menuntut pengorbanan kepentingan jangka pendek. Ini dapat merugikan pemimpin, seperti turunnya popularitas. Sehingga dibutuhkan disiplin yang tinggi agar implementasinya dapat berhasil.

Penulis adalah Managing Partner The Jakarta Consulting Group, Pemerhati Kehidupan Berbangsa

Last modified: 13/4/07


 

Memperjuangkan Kepentingan Bersama

Oleh Midian KH Sirait

Bicara soal kepentingan bersama, tampaknya masih harus diperjuangkan. Suatu perjuangan yang belum selesai. Rasa kebersamaan masih jauh dari harapan. Sebagian besar manusia masih hidup di lingkaran dan di bawah garis kemiskinannya, dengan berbagai dampak berantai.

Sedangkan sebagian lagi manusia sudah hidup di atas garis kemiskinan atau berada dalam strata kehidupan yang serba berkecukupan, tapi tidak pernah atau kurang peduli untuk berbagi rasa dan membantu manusia lain yang serba kekurangan.

Dalam doktrin Kristen ditetapkan bahwa salib merupakan simbol antara keadilan dan kasih Allah. Artinya, semua pengikut Kristen wajib memperhatikan sesama dan memperlakukan setiap orang secara adil.

Dalam kenyataan, perjuangan akan hak seolah-olah menjadi segala-galanya, sehingga manusia sering melupakan atau tidak peduli lagi terhadap kewajiban. Misalnya kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan kewajiban untuk memperhatikan kepentingan bersama.

Yesus sendiri melalui jalan salib telah mewujudkan kasih Allah, yaitu mengampuni dengan mengambil-alih hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada manusia. Ia rela mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain, yaitu semua manusia berdosa. Masalahnya, bagaimana umat Kristen memahami perannya itu di tengah-tengah masyarakat sekarang yang dilanda krisis rasa dan kepentingan bersama?

Tuntutan atas hak-hak tiap orang, yang disebut sebagai hak asasi manusia, merupakan hal yang sangat menonjol akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia.

Hampir setiap hari kita melihat demonstrasi marak di mana-mana sebagai ungkapan perju-angan atas hak- hak yang dida- sarkan atas keadilan. Kenyataan- nya, keadaan sering menjadi tidak seimbang.

Kita tahu simbol untuk memperhatikan yang dimaksudkan salib Kristus ialah timbangan. Kalau timbangan menjadi berat sebelah, maka keadilan untuk memperhatikan orang lain tak tercapai.

Kalau demikian tuntutan keadilan yang berlebihan tidak menghasilkan keadilan, tetapi sebaliknya justru membuahkan ketidakadilan.

Dalam rangka menuntut keadilan dengan hanya memperhatikan hak sendiri, maka kita men- jadi sering tidak berlaku adil kepada sesama.

Keadilan menjadi sesuatu yang cenderung mendorong
kita egoistik dan egosentrik. Memusatkan seluruh perjuangan kita pada diri kita sendiri.

Hukum Kasih

Kewajiban untuk memperhatikan kepentingan bersama adalah konsekuensi dari hukum kasih yang Yesus ajarkan (Matius 22: 36-39). Yesus mengajarkan bahwa hukum yang utama adalah kasih dan bukan keadilan.

Yesus mengutamakan kasih karena kasih tidak berpusat pada diri sendiri. Ia sendiri mengorbankan hidupNya, memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang, bahkan bagi semua orang (Matius 20:28 pararel Markus 10: 45).

Oleh sebab itu kasih memberikan kesempatan kepada kita untuk memusatkan perjuangan kepada sesama atau paling tidak kepentingan bersama.

Maka melalui pengorbananNya itulah sekaligus melaksanakan keadilan kalau kasih yang kita tonjolkan, manusia akan lebih peduli pada sesamanya.

Kalau kasih menjadi pertama dan utama, solidaritas antarmanusia akan terwujud, perlu ada perubahan paradigma dalam memperjuangkan harkat dan martabat manusia.

Dunia kita yang “sakit” membutuhkan orang-orang yang ber-sedia menyembuhkannya dengan jalan bersedia mengorbankan sebagian kepentingan untuk sesamanya.

Karena itu setiap usaha, dari siapa pun datangnya, yang ingin memperhatikan kepentingan sesamanya, itulah masyarakat yang di dalamnya manusia dapat mengungkapkan kemanusiaannya sepenuh-penuhnya. Itulah sebuah masyarakat yang perilaku dan tindakan-tindakannya dewasa.

Prinsip berperilaku seperti itu dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia yang menyebutkan: “Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh “kasih” (Galatia 5:13).

Bagaimana dengan peran gereja di negeri ini? Salah satu persoalan besar di dunia ini adalah kemiskinan. Dari kemiskinan lahir berbagai masalah sosial. Sulit membayangkan, di negeri dengan sumber alam nan kaya macam Indone- sia, namun acap terdengar atau terlihat kisah atau kejadian memilukan.

Tugas Panggilan

Itu bukan kebetulan Tuhan punya maksud tertentu dengan mengizinkan kita mendengar kisah atau melihat kejadian itu, namun agar kita berbuat sesuatu, membuka hati, dan mengulurkan tangan membantu sesama.

Karena itu, gereja ditempatkan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilannya dalam konteks sosial, budaya, dan lain-lain di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berne- gara.

Demikian juga halnya di Indonesia, seluruh gereja dan umat Kristen dipanggil demi kemajuan, kejayaan, kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kehadiran gereja dilaksanakan melalui berbagai upaya, misalnya secara kreatif pula mengambil bagian dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Akhirnya, semoga kita dapat mewujudkan kasih melalui kesediaan dan kerelaan untuk berkorban demi kepentingan sesama dan kepentingan bersama. Gereja mengakui bahwa negara adalah alat dalam tangan Tuhan yang bertujuan untuk menyejahterakan manusia.

Percayalah, hidup kita bersama orang lain akan menjadi lebih dinamis, lebih bermakna, dan lebih membangun kalau kita bisa saling membantu dan menolong, baik pada saat suka cita maupun dan apalagi pada saat dukacita.

Penulis adalah rohaniwan

Last modified: 14/4/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Millennium Challenge Corporation

Christianto Wibisono

Dua pekan ini berlangsung kesibukan diplomatik luar biasa di Washington DC. Menko Perekonomian Boediono mengupayakan pencairan rencana bantuan AS dalam kerangka MCC (Millennium Challenge Corporation). Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta menyusul sekaligus mengikuti Sidang Musim Semi Bank Dunia/IMF14-15 April. Pada hari Jumat Menhan Dr Juwono Sudarsono didampingi Dr Sjahril juga berangkat ke Washington untuk mencairkan bantuan militer AS. Elite politik Indonesia sudah kenal dengan Senator Patrick Leahy dari Demokrat sebagai pengganjal paling tegar dalam bantuan militer untuk RI.

Di Jakarta pada hari Selasa 10 April Global Nexus Institute (GNI) mengundang Immediate Past President American League of Lobbyists, Mr Paul Miller untuk menguraikan seluk-beluk jasa lobi kepada elite Indonesia. Pada makan malam dengan Ketua DPR Agung Laksono di restoran Miyama Hotel Borobudur saya mengungkapkan informasi tentang lobi internasional di Washington DC yang dilakukan oleh pelbagai negara di seluruh dunia yang berkepentingan untuk memetik manfaat dari hubungan bilateral dengan AS. Hari Selasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima courtesy call Global Nexus Institute. Hari Rabu siang Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita dalam makan siang di Sumire restoran Grand Hyatt Hotel, saya dan Paul Miller membicarakan peranan lobi dalam hubungan bilateral RI-AS.

Setelah itu saya memasuki gedung kedutaan besar AS dengan pelbagai lapis pintu besi bagaikan Alcatraz. Saya dan Paul Miller berdialog dengan Kuasa Usaha John Heffern yang didamping pejabat politik dan public relations, selama satu jam. Dari Merdeka Selatan kami berdua langsung ke studio Q TV untuk diskusi bersama Dr Hermawan Sulistyo dipandu oleh Sugeng Saryadi.

Global Nexus Institute adalah lembaga kajian dan lobi perdana di Indonesia, yang saya dirikan bersama beberapa rekan yang berminat dan peduli untuk meningkatkan harkat dan martabat Indonesia agar meraih peringkat terhormat dalam percaturan geopolitik. GNI berkiblat dan berpijak kepada kepentingan nasional Indonesia, agar tidak terpuruk dan ketinggalan dari negara lain dalam melakukan manuver politik di medan persaingan global yang rumit.

GNI mempunyai jaringan kerja sama informasi dengan pelbagai lembaga pemikir di pusat-pusat kekuasaan dunia. Washington DC hanya salah satu lokus yang memang lebih menonjol dan memerlukan lobi khusus karena masih besarnya konsentrasi kekuasaan dunia di ibu kota AS. Selain masalah bilateral RI-AS, Washington juga berperan karena lokasi markas Bank Dunia dan IMF, serta belakangan ini PBB di New York juga menjadi ajang kegiatan lobi global.

Tapi Uni Eropa juga telah memainkan peranan yang cukup berpengaruh dalam pengambilan putusan yang berdampak luas termasuk bagi Indonesia. Misalnya surat keprihatinan Uni Eropa terhadap eksekusi Tibo dan kemacetan penuntasan kasus Munir merupakan salah satu sebab lolosnya hadiah Nobel dari kandidat Susilo Bambang Yudhoyono. Tempatnya tergesa-gesa diisi oleh Mohamad Junus, walaupun sebetulnya ia lebih tepat memperoleh Nobel Ekonomi.

Manuver diplomatik Raja Abdullah ke Beijing, detente RRT- Jepang, pakta etanol AS Brazil, dan perdebatan dalam MCC mengenai rencana bantuan untuk Indonesia, semua ini terpantau secara jernih, jelas dan lengkap karena GNI mengikuti dari dekat dan informasi tangan pertama.

MCC adalah dana bantuan khusus yang dibentuk oleh Presiden Bush pada 2004 yang memerlukan 16 kriteria bagi negara yang memerlukan bantuan dari dana MCC. Saya mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Center for Global Development (CGD) 30 Oktober 2006. Steve Radelet aktivis yang pro Indonesia dengan jujur mengungkapkan bahwa Indonesia tidak lulus 16 kriteria. Lolos dari “Ruling Justly” tapi jatuh di bawah median dalam memerangi korupsi. Hanya lolos dalam satu dari 4 kriteria Investing in People Indicators. Ketiga, jatuh pada “substantially below the median” pada 3 indikator, anggaran kesehatan masyarakat, pendidikan dasar dan penyelesaian perizinan dalam hitungan hari.

Ketika Presiden Bush berkunjung ke Bogor bulan November, maka US$ 55 juta telah disetujui untuk digulirkan dalam pemberantasan korupsi dan imunisasi.

Yordania juga termasuk dalam negara yang tidak sepenuhnya lulus dalam 16 kriteria.

Tapi Yordania memperoleh banyak bantuan melalui dana USAID yang kriterianya tidak serumit MCC dan lebih bersifat politik. Rekening MCC hanya satu dari jendela bantuan AS, di samping US AID serta putusan politik strategis yang bisa dilaksanakan melalui pelbagai jendela bantuan. Karena India dianggap mitra strategis, maka bantuan akan mengalir melalui pelbagai pintu, jendela dan fasilitas termasuk kredit ekspor dan jaminan asuransi bagi dunia bisnis yang terjun untuk membiayai proyek di India.

Kemitraan “Strategic”

Semua masalah detail teknis ini pasti bisa diatasi, jika terdapat suatu mutual trust dan kesadaran sebagai strategic partner. Masalah serius dan utama bagi hubungan bilateral RI-AS ialah bahwa belum tercapai suatu kemitraan strategic seperti antara AS-India dan AS- Pakistan. Perubahan strategi AS bisa terjadi akibat perubahan perkembangan politik. India menjadi garis pertahanan kedua membendung terorisme karena Pakistan dianggap kurang sukses mengeliminir jihadisme di Afghanistan dan di Pakistan sendiri. Semua itu masih memakai paradigma perang fisik militer.

Padahal perang zaman kini tidak mungkin dimenangkan secara militer, tapi memerlukan soft power yang tepat guna. Dalam kerangka soft power itu kalau kita bisa menjadi suara moderasi dan pendamai yang sejuk dan honest mediator, maka Indonesia adalah strategic partner untuk mengakhiri perang dan keterpurukan citra AS di mata dunia. Untuk itu Indonesia layak memperoleh perlakuan strategic seperti India. Celakanya dalam perang soft power ini, Indonesia bukan hanya “gagal” jadi mediator tapi kadang-kadang retorikanya malah lebih galak dari Timur Tengah. Sekarang terjadi ironi, bahwa sebagian elite AS seperti Nancy Pelossi malah langsung bernegosiasi ke Suriah. Lenyaplah peluang menjadi juru damai sebab pihak yang bertikai sudah berunding langsung. Dan kita pasti akan gigit jari sedang negara yang kita bela dengan mulut berbusa dan demo yang lebih agresif dari Timur Tengah, malah akan memperoleh bantuan yang jauh lebih besar dari RI.

Inilah tragedi diplomasi membuta solidaritas dan prinsip non blok. Sementara negara yang kita perjuangkan sebagai sesama non blok atau Dunia Ketiga malah melakukan deal langsung dan akan menerima bantuan lebih besar dari kita. Saya benar-benar tidak paham dengan “logika moral” tersebut. Jadi kita ini harus solider sama siapa dan untuk apa, kalau yang kita bela dengan solidaritas itu malah meninggalkan kita terkucil dan gigit jari. Pengalaman Bung Karno 1962 ialah diskors dari Olimpiade Tokyo 1964 karena melarang Israel masuk Jakarta demi solidaritas Arab. Tapi semua negara Arab berlenggang kangkung ikut Olimpiade Tokyo bertanding dengan atlet Israel. Sedang atlet Indonesia tidak boleh masuk arena, diskors karena solidaritas menolak Israel.

Sekarang juga akan terulang ironi. Jakarta berteriak lebih kalap dari Teheran dalam retorika anti-AS. Tapi nanti Damascus dan Teheran akan meraih kompensasi dana AS, lebih besar dari Jakarta. Saya tidak paham apa ini yang disebut “moral” politik luar negeri.

Penulis adalah Pendiri Global Nexus Institute; peminat dan penanggap bisa mengirim email langsung ke < cwibisono@aol.com>

Last modified: 15/4/07


 

“Energy Security”, Faktor Sentral Visi Indonesia 2030

Dirgo Purbo

Ada dua kebutuhan manusia paling mendasar yang harus dipenuhi pada suatu negara demokratis ataupun tidak demokratis, yakni food and energy. Indonesia, yang disanjung sebagai negara yang demokratis sejajar India, Amerika Serikat, Inggris, Australia, kenyataannya masih harus impor beras, jagung, kacang kedelai, garam, gula, gaplek, gandum, sapi, susu, dan masih ada sederetan komoditi lainnya. Seyogianya kebutuhan pokok pangan tersebut dapat diproduksi di dalam negeri, agar dapat menghemat cadangan devisa.

Lantas bagaimana dengan kebutuhan energi Indonesia saat ini? Impor minyak mentah 500 ribu barel per hari (bph) dan BBM 500 ribu bph harus dilakukan karena kemampuan maksimal produksi minyak dan kemampuan kapasitas refinery nasional sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Ketika harga minyak mencapai US$ 78 per barel, Indonesia yang seharusnya mendapatkan windfall profit, malahan menghadapi krisis energi.

Antrean panjang mendapatkan solar, premium, minyak tanah, terjadi di berbagai kota. Pemadaman listrik sempat terjadi juga di sebagian kota, bahkan di sebagian wilayah Jakarta. Suplai dari negara-negara pemasok mengalami hambatan dikarenakan adanya mekanisme keterlambatan pembayaran.

Ketergantungan

Sampai memasuki abad ke-2 1ini, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari ketergantungan bahan bakar fosil (energi primer – non renewable energy). Energi fosil (hidrokarbon) itu, yakni minyak mentah, gas alam, batu bara. Sifat dari ketiga bahan bakar tersebut dikategorikan bahan bakar cair untuk minyak mentah (liquid), bahan bakar gas untuk gas alam (gas), dan bahan bakar padat untuk batubara, shale oil (solid). Ketiga jenis fossil fuel itu mempunyai nilai kalori (heating value) dengan berbagai macam tingkatannya, yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembakaran.

Bagi minyak mentah, jika sudah masuk ke refinery ada rule of thumb untuk pemanfaatannya, yakni 60 persen menghasilkan produk yang digunakan untuk transportasi, udara, laut, dan darat, baik itu untuk kebutuhan sipil atau militer. Sebesar 25 persen digunakan untuk pembangkit listrik dan sisanya yang 15 persen menghasilkan berbagai macam produk seperti minyak pelumas, aspal, dan lain sebagainya.

Gas alam dapat dimanfaatkan sebagai feedstock dan dapat juga dikonversikan untuk bahan bakar, BBG. Berbagai macam produk yang dihasilkan dari gas alam setelah melalui petrochemical plant, antara lain pupuk, methanol, synthetic fuel, ammonia, acetylene, ethylene, propelin, dan berbagai derivatifnya. Bila digunakan untuk bahan bakar, kebanyakan untuk kendaraan darat.

BBG agak sedikit complicated dibandingkan yang dihasilkan dari bahan bakar minyak. Ada contoh yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari di Jakarta, yaitu fasilitas pengisian BBG untuk bus Transjakarta atau taksi. Di samping memerlukan conversion kit pada kendaraannya, ketersediannya atas tempat pengisian sangat terbatas.

Untuk mengisi ke tabung memerlukan waktu minimal 20 menit, kurang begitu nyaman dibandingkan dengan bahan bakar cair. Sedangkan pemanfaatan batu bara sebagian besar untuk pembangkit tenaga listrik, pabrik semen, atau industri baja. Bisa juga diolah menjadi briket untuk memasak, tetapi tidak senyaman penggunaannya dibandingkan dengan minyak tanah atau elpiji.

Dari sini tampak jelas, lagi-lagi bahan bakar cair jauh lebih nyaman dan faktor inilah yang menjadikan minyak terus-menerus menjadi primadona. Ada dua lembaga penelitian terkemuka di dunia, yang mengkaji korelasi antara harga minyak dan bahan bakar alternatif lainnya seperti gas alam, batu bara, biofuel. Salah satunya dari Cambridge Research Institute, yang mengungkapkan untuk ekstrak minyak bumi ke permukaan dengan harga internasional US$ 20 sudah ekonomis, begitu juga untuk ladang gas dapat dikembangkan.

Sedangkan coal to liquid dan gas to liquid dapat dikembangkan dengan kondisi harga minyak US$ 40 per barel. Shale oil yang cadangannya sangat melimpah di Kanada dan Amerika, dapat dikembangkan dengan harga minyak US$ 50 per barel. Pengembangan etanol dan biosolar harga minyak harus berada di atas US$ 60 per barel.

Harga minyak mentah sangat fluktuatif, tergantung dua faktor suhu yang mempengaruhi. Pertama, suhu udara atau iklim di negara Barat, terutama Amerika. Kedua, suhu geopolitik di negara- negara produsen minyak di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tengah.

Amerika dan Tiongkok

Amerika yang mengkonsumsi energi fosil 22 juta bph, 60 persen mendapatkan dari impor. Produksi dalam negerinya hanya 8,5 juta bph. Untuk mengantisipasi adanya gangguan suplai dari negara produsen, dirancang Strategic Petroleum Reserved yang mencapai 700 juta barel minyak mentah. Amerika, negara yang mengklaim paling demokratis, menyatakan diri sebagai negara net oil importer sejak 1941. Dengan posisi cadangan terbukti (P1) minyaknya 21,4 miliar dan batu bara di Amerika diestimasi mencapai 500 miliar ton, sedangkan shale oil setara dengan 1 triliun barel, kenapa Amerika mendeklarasikan sebagai net oil importer?

Maksud dan tujuannya tidak lain untuk merancang grand strategy yang harus dihadapi di masa mendatang dikarenakan faktor ketergantungan (dependency) suplai dari negara produksi, terutama dari negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Sejak saat itu jugalah Amerika menjadikan aspek minyak agenda kepentingan nasional.

Seluruh anggota National Security Council sejak 1973 berpedoman bahwa: “Oil is high profile stuff, oil is fuels militer power, national treasuries, and international politics. It is no longer a commodity to be bought and sold within the confines of traditional energy supply and demand balances. Rather, it has been transformed into a determinant of well being, of national security and of international power.”

Hal yang hampir sama, tidak jauh berbeda dengan negara Tiongkok yang semidemokratis, dengan P1=18,3 miliar. Mempunyai kapasitas produksi nasional 3,5 juta bph, tetapi sejak 1993, Tiongkok memproklamasikan negaranya sebagai net oil importer. Sekarang ini Tiongkok dengan penduduk 1,2 miliar orang mengkonsumsi energi fossil mendekati 7 juta bph.

Untuk dapat tumbuh ekonominya di atas 7 persen setiap tahun, Tiongkok harus mendapatkan jaminan suplai minyak (energy security) dari beberapa negara produsen, sehingga menempatkan aspek minyak sebagai agenda kepentingan nasional. Begitu tinggi ketergantungan Tiongkok terhadap minyak, sempat terucap oleh salah satu petinggi parpol dengan mengatakan, “Anyone who helps China with energy is a friend. Human rights? We don’t care, we care about oil.”

Konsumsi China untuk batubara mencapai 2,2 miliar ton per tahun dengan P1 untuk batu bara mencapai 1 triliun ton, menempatkan 3 besar sejajar dengan Amerika dan Rusia. P1 minyak mentah Indonesia sebesar 5 miliar barel, produksinya setiap hari sekitar satu juta barel.

Bahan Bakar Nabati

Kapasitas maximum refinery di Indonesia satu juta bph, sedangkan running capacity 90 persen. Jadi output minimal menghasilkan 900 ribu bph dengan berbagai macam jenis BBM yang keseluruhannya untuk dikonsumsikan di dalam negeri.

Yang menjadi pertanyaan, berapa total konsumsi di dalam negeri untuk digunakan transportasi dan pembangkit listrik? Sampai sekarang data resmi dari pemerintah atas konsumsi energi setiap harinya belum ada. Karena itu, tidak ada salahnya kalau kita membuat suatu analisa dengan menggunakan data kendaraan di Jakarta dan sekitarnya.

Dengan asumsi populasi kendaraan sekitar 7 juta unit dan dibuat suatu skenario pesimistis penggunaan rata-rata dua liter BBM setiap kendaraan, sama artinya mengkonsumsi 14 juta liter per hari yang setara dengan 88050 bph atau 10 persen dari kemampuan kapasitas refinery nasional. Bagaimana bila ditotal jumlah kendaraan di 32 provinsi lainnya? Berapa penggunaan untuk PLN? Belum lagi terhitung penggunaan untuk pesawat udara dan kapal laut.

Melihat begitu besarnya kebutuhan dalam negeri dan kemampuan nasional sekarang ini tidak dapat dipenuhi, Indonesia harus melakukan impor setiap hari sekitar 500 ribu bph untuk berbagai ragam BBM. Devisa yang keluar setiap hari berkisar US$ 30 juta per hari(baca: oilbills) pada harga minyak US$ 60 per barel. Ditambah lagi dengan crude oil yang diproses di refinery dalam negeri sebesar 500 ribu bph, menjadikan nilai devisa untuk total impor US$ 60 juta per hari.

Lantas berapa devisa yang harus tersedot keluar untuk kebutuhan energi fosil ini kalau harga minyak mencapai US$ 70, US$ 80 per barel? Dapatkah impor ini distop agar dapat menghemat devisa? Tentunya dapat saja. Tetapi, In- donesia hanya dapat berjalan secara normal 22 hari dikarenakan disesuaikan dengan kondisi cadangan stok nasional BBM.

Lantas apa yang terjadi setelah impor distop pada hari ke-23? Sebesar 40 persen dari populasi alat transportasi di Indonesia tidak dapat berjalan/bergerak. Begitu juga dengan 40 persen kendaraan TNI/polisi, seperti kapal patroli Angkatan Laut, panser, tank, pesawat tempur, motor atau mobil patroli, dari seluruh kekuatan armada nasional. Di sini juga menandakan pada hari ke-23 sudah tidak ada lagi pertumbuhan ekonomi.

Dapatkah bahan bakar gas dan batubara mensubtitusi? Tentunya dapat saja, tetapi belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk mengurangi ketergantungan atas energi fosil, alternatif yang dapat dikembangkan yaitu bahan bakar nabati (BBN), yang dapat diperoleh hasil penyulingan dari bahan baku kelapa sawit, jarak, jagung, singkong, dan lain-lain.

Perlu ditekankan juga, BBN ini tidak sepenuhnya dapat mensubtitusi bahan bakar fosil. Minimal hanya sebagai alternatif untuk mengurangi konsumsi. Itu pun masih dalam rasio yang sangat rendah. Sebagai contoh, untuk menghasilkan bahan bakar yang sekarang beredar di pasaran berupa biosolar sebesar 10 liter, komposisinya sekitar 0,5 liter nabati dan 9,5 liter fosil. Terlihat jelas, energi fosil masih mempunyai peran sangat sentral dan strategis.

Defisit

Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam (LNG), pada kenyataannya di dalam negeri sedang mengalami defisit. Untuk menutup itu, berarti juga harus impor, agar pabrik pupuk, keramik, dan berbagai industri lainnya dapat hidup kembali. Bahkan sudah begitu kronisnya defisit gas alam ini, Indonesia berencana membangun pabrik pupuk di Iran dengan nilai US$ 500 juta.

Elpiji (LPG) juga harus impor. Gangguan pasokan, telah menimbulkan keresahan kepada masyarakat luas seperti terjadi sekarang ini di berbagai kota besar. Perlu dicatat juga, kejadian hambatan pasokan impor ini belum memasuki tahap pengalihan penggunaan dari minyak tanah ke LPG yang sedang dipersiapkan pemerintah. Sudah pasti kebutuhan LPG pada tahun mendatang tentunya jauh lebih besar dan perlu diambil langkah antisipasi mengingat sebagian masyarakat sudah beralih ke minyak tanah.

Timbul pertanyaan, berapa kebutuhan kelompok hidrokarbon seperti LNG, LPG, avtur, solar, premium, sampai petroleum coke pada 2030? Dengan asumsi rata- rata pertumbuhan ekonomi 5 persen per tahun, diprojeksikan tingkat konsumsi minyak dalam negeri sudah mencapai 5,5 juta bph, sedangkan produksi nasional Indonesia sesuai dengan perhitungan declining rate, mungkin tinggal hanya 300 ribu bph.

Melihat kebutuhan konsumsi sebesar itu, Indonesia harus impor sekitar 5,2 juta bph. Kondisi itu tak mungkin lagi dihindari. Indonesia tidak mempunyai reserve strategy of foreign oil, jadi harus selalu membeli minyak pada harga pasar internasional.

Pertanyaan berikutnya, berapa harga minyak dan berapa cadangan devisa Indonesia pada 2030? Bagaimana dengan posisi energy security? Kalau faktor itu tidak dirancang untuk menghadapi kebutuhan mendatang, sepertinya Indonesia tahun 2030 dengan perkiraan penduduk sekitar 300 juta orang akan mendapat kesulitan mencapai pendapatan per capita US$ 9000, yang dikatakan merupakan representasi kondisi ideal bagi Indonesia sebagai negara yang demokratis, apalagi untuk mencapai US$ 18,000.

Penulis adalah pengamat masalah perminyakan

Last modified: 17/4/07

 


Memprihatinkan, Komunikasi Politik SBY

Tjipta Lesmana

Jumpa pers Presiden Yudhoyono yang digelar di kebun durian Cipaku, Bogor, pada Minggu, 15 April 2007, memberikan kesan parahnya komunikasi politik Kepala Negara.

Presiden secara khusus menanggapi wacana reshuffle kabinet yang belakangan menjadi pembicaraan ramai di masyarakat. Berbeda dengan jumpa pers-jumpa pers sebelumnya, kali ini diadakan dalam suasana santai di kebun rindang dan asri. Presiden juga mengajak nyamuk pers mencicipi manisnya durian.

Tapi, apa yang membuat kita prihatin? Substansi atau pesan yang disampaikan! Pada kesempatan itu Presiden Yudhoyono menekankan, jika ia merombak kabinet, hal itu semata-mata diputuskan untuk “meningkatkan kekompakan, sinergi, dan kerja sama kabinet, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja”.

Jadi, tolok ukurnya meningkatkan kinerja kabinet. Bukankah pesan itu 98 persen sama dengan pesan yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dua hari sebelumnya?

Reshuffle kabinet demi kinerja saja, bukan alasan politik,” ucap Kalla kepada pers seusai salat Jumat di Istana Wakil Presiden. Dengan demikian, apa yang disampaikan Presiden di kebun durian Cipaku, hakikatnya “foto kopi” dari ucapan Wakil Presiden.

Dari perspektif komunikasi politik, fenomena itu sangat buruk. Mestinya, Presiden lebih dulu melontarkan suatu pernyataan, baru sesudah itu pembantunya yang mem-back-up. Bukan keba-likannya.

Hal itu dapat memberikan kesan di Republik ini yang berkuasa sesungguhnya memang Wakil Presiden Jusuf Kalla, bukan Pre-siden Yudhoyono. Presiden hanya mengekor apa yang dilakukan Wakil Presiden.

Butir kedua yang membuat kita prihatin dengan substansi jumpa pers itu ialah pernyataannya bahwa ia tidak mau didesak-desak pihak mana pun sehubungan dengan wacana perombakan kabinet. Ia menegaskan kembali keputusan reshuffle sepenuhnya di tangan Presiden, dan sepenuhnya untuk peningkatan kinerja kabinet. Angan dikesankan reshuffle dilakukan karena desakan atau tuntutan masyarakat.

Dua Sebab

Presiden, tampaknya keliru menangkap aspirasi publik. Kalau publik sejak enam bulan silam menyarankan, meminta, bahkan mendesak Presiden merombak kabinet, semua itu sebenarnya didasarkan atas keprihatinan masyarakat melihat kinerja kabinet. Masyarakat menilai kinerja kabinet Yudhoyono memprihatinkan. Penilaian dan imbauan diberikan, menurut penulis, karena dua sebab.

Pertama, publik sangat kecewa dan sangat dirugikan oleh kinerja sejumlah menteri yang jelek. Di seluruh dunia kalau banyak ter- jadi kecelakaan pesawat terbang, kapal tenggelam, atau kereta api anjlok silih-berganti, menteri perhubungannya pasti dipecat atau secara kesatria mengundurkan diri.

Masyarakat kini menjadi was-was setiap kali hendak naik pesawat atau kereta api. Yang mengherankan, Presiden seperti berdiam diri melihat situasi transportasi yang menyedihkan itu.

Publik juga menggugat komitmen Presiden dalam menegakkan hukum ketika mengetahui yang diseret ke meja hijau selama ini kebanyakan menteri atau petinggi pemerintah eks rezim sebelumnya. Seolah-olah semua pembantu Presiden bersih. Padahal, sejak tahun 2005 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mensinyalir terjadinya korupsi di Sekretariat Negara, terutama dalam kasus peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika.

Bagaimana pula dengan Jaksa Tinggi Jakarta yang tiba-tiba dicopot tatkala hendak membongkar sejumlah kasus penyimpangan keuangan kelas kakap yang disinyalir terjadi pada era pemerintah Yudhoyono? Semua orang memberikan “rapor merah” pada law enforcement.

Kedua, permintaan ataupun desakan publik agar Presiden merombak kabinetnya, pasti juga didasarkan atas kepercayaan publik pada sosok Yudhoyono. Jika kepercayaan itu tidak ada lagi, buat apa memberikan masukan positif? Jika masyarakat tidak lagi memiliki kepercayaan dan harapan terhadap Yudhoyono, barangkali mereka lebih memilih tutup mulut. Sebab itu, Yudhoyono sepantasnya mengucap terima kasih kepada pihak mana pun yang memberikan saran reshuffle kabinet, bukannya mengecilkan arti dengan mengatakan tidak mau terpengaruh pada desakan atau tuntutan seperti itu.

Memang harus diakui, di antara sekian banyak elemen masyarakat yang memberikan masukan, ada pula yang “mengail di air keruh”. Mereka adalah kelompok self interest, terutama politisi amatiran, yang memanfaatkan isu perombakan kabinet untuk mencoba mendudukkan orang-orangnya di kabinet.

Kasus Lumpur Lapindo

Di luar isu reshuffle kabinet, parahnya komunikasi politik Presiden juga tercermin dari keefektifan perintah atau permintaannya kepada menterinya yang minimal. Dalam kasus lumpur panas Lapindo, beberapa kali Presiden meminta pihak Lapindo Brantas memenuhi kewajiban ganti rugi pada setiap korban. Tapi, faktanya?

Tatkala Presiden dan para pembantunya diikuti rombongan berkeliling ke kebun durian yang asri, puluhan korban lumpur panas bergulat untuk menembus barikade kepolisian di Surabaya hanya supaya bisa berangkat ke Jakarta.

Kita disuguhi dua pemandangan yang amat kontras. Yang satu pemandangan manis di kebun durian, yang lain pemandangan menyedihkan korban lumpur panas -sebagian ibu-ibu- yang berdesak-desakan di barak sempit dan panas sebelum berangkat ke depan Istana untuk berunjuk rasa.

Lagi-lagi, dari perspektif komunikasi politik, dua pemandangan yang bertolak-belakang itu sungguh mencoreng citra Yudhoyono sebagai kepala negara. Kedua adegan itu ditayangkan sejumlah jaringan televisi hampir berbarengan pada sore hari Minggu 15 April. Siapa pun yang menyaksikan kedua adegan itu niscaya akan menarik konklusi.

Pertama, pemimpin kita tidak peduli pada nasib rakyat kecil. Kedua, Presiden tidak berdaya setelah perintahnya kepada Lapindo Brantas yang notabene dimiliki salah satu menterinya -Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat- tidak diacuhkan.

Teori komunikasi politik mengatakan jika perintah pemimpin negara tidak ditaati oleh pem- bantunya sendiri, apalagi oleh rakyat, itu pertanda kekuasaan pemimpin tersebut sudah surut, bahkan mungkin sudah kehilangan power.

Semakin kuat pula kesan di masyarakat Presiden, apalagi Menteri PU dan Menteri ESDM, benar- benar “mengalah” kepada Menko Kesejahteraan Rakyat. Pertanyaan selanjutnya, apa sebab Yudhoyono “mengalah” kepada Kalla sehingga harus selalu “berkonsultasi” dalam menyusun personalia kabinet yang baru?

Di luar santer sekali beredar rumor bertele-telenya reshuffle kabinet selama ini semata-mata disebabkan proses “dagang sapi” yang sangat alot.

Apakah Yudhoyono sadar akan makna-makna simbolik di atas? Jika persepsi publik terhadap simbol-simbol itu dirasakan amat jelas, tetapi Yudhoyono masih juga tidak menyadarinya, kita pun tidak tahu komunikasi politik gaya apa yang diterapkan!

Penulis adalah doktor Ilmu Komunikasi, mengajar Komunikasi Politik diLembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

Last modified: 18/4/07


 

Terapi Melalui Bahasa Terang

Taufiq Effendi

Saya membaca tulisan Saudara Asro Kamal Rokan (AKR) di suatu harian Nasional tanggal 21 Maret 2007. Dia menyuguhkan data yang sungguh mencengangkan, yaitu remaja usia SMP-SMA pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Sebut saja misalnya di Cianjur, 42,3 persen pelajar SMP dan SMA sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Survei di Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta menunjukkan bahwa 85 persen remaja berusia 13-15 tahun sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah.

Alasannya (berdasarkan penelitian) adalah bukan karena keterdesakan ekonomi tapi dilakukan atas dasar suka sama suka. Celakanya lagi, perbuatan haram itu dilakukan di rumah masing- masing. Sungguh ini suatu kebejadan yang luar biasa, melanggar nilai-nilai agama dan adat ketimuran.

Melakukan hubungan seksual di luar nikah adalah sebagian saja dari praktik-praktik amoral yang hidup bergentayangan di negeri ini. Masih banyak perbuatan asusila lain yang bisa kita saksikan. Sebut saja misalnya adalah korupsi, kolusi, narkoba, dan lain sebagainya.

Tentu kita resah dan khawatir atas keberlangsungan praktik amoral itu. Bagaimana masa depan negeri ini kalau anak bangsanya tidak lagi mengindahkan supremasi moralitas. Sejarah di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa kebobrokan moral akan mempercepat keterpurukan suatu bangsa.

Istilah yang Tegas

Menanggapi tulisan saudara AKR, ada baiknya kalau kita kembali menghidupkan istilah-istilah lama tapi tegas.

Misalnya, istilah “zina” untuk sebutan orang yang melakukan hubungan suami-istri di luar nikah. Istilah “maling” digunakan untuk orang yang merampas hak milik orang lain, mulai dari mencopet, mengutil, nggangsir, malak dan lain sebagainya. Istilah “pemadat” untuk orang yang hobi menenggak obat-obat terlarang yang memabukkan, dan lain sebagainya.

Kembali menghidupkan istilah-istilah lama tapi tegas ini karena belakangan ini ada kecenderungan untuk menggunakan istilah-istilah halus (eufimisme). Gantinya adalah istilah-istilah keren dan trendi. Sebagai misal kita sering mendengar istilah “pergaulan bebas,” “ngesek,” “pemadat,” dan lain sebagainya. Dan karena ketrendiannya, perbuatan yang sebenarnya buruk dan sangat buruk tidak terasa menusuk hidung. Pelakunya pun merasa seperti tidak berdosa.

Sebagai contoh kecil, para koruptor masih saja cengengesan di depan TV, sampai anak-anaknya pun tidak malu-malu disorot kamera TV untuk membela orang tuanya yang maling. Para pecandu narkoba cekikak-cekikik di depan kamera TV mengisahkan pengalamannya. Hal yang seperti ini mencelakakan, karenanya perlu diubah.

Dulu, di masyarakat tertulis besar-besar “ma lima adalah musuh masyarakat.” Ma lima adalah singkatan dari maling, madat, mabuk, madon (main perempuan), dan maen (judi). Peringatan itu ditulis besar-besar di gang-gang dan di tempat-tempat umum. Masyarakat akan malu jika dirinya termasuk bagian dari ma lima tersebut. Sanksi sosialnya begitu besar. Pelakunya terisolir dari pergaulan masyarakat, hingga dia merasa sepi dalam keramaian.

Andai saja prilaku amoral para siswa itu diungkapkan dengan istilah yang tegas dan terang, tentu akan memberikan efek lain. Misalnya, kasus amoral di Cianjur itu dengan, “pelajar SMP dan SMA di Cianjur 42,3 persen adalah pezina.” Tentu dampaknya akan lain. Banyak orang akan marah, orang tua siswa meradang khawatir kalau-kalau anaknya bagian dari 42, 3 persen tersebut. Para guru siswa akan panas dan merah telinganya, dan masyarakat pasti akan resah dengan perzinaan yang mulai digemari siswa.

Juga, andai saja para koruptor itu ditulis sebagai “maling” dan fotonya dipasang berjejer dengan maling Pasar Senen, dan di atasnya ditulis wanted, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diubah menjadi Komisi Pemberantasan Maling (KPM), tentu efeknya menjadi lain. Pelakunya akan malu dan juga keluarganya ikut malu. Terus terang, istilah korupsi terlalu terhormat untuk orang-orang yang merampas hak orang lain secara tidak sah.

Andai saja pecandu narkoba disebut sebagai “pemadat” tentu akan memberikan efek lain. Pelakunya pasti akan malu dan takut diisolasi dari pergaulan di masyarakat.

Begitu pula dengan kejahatan-kejahatan dan tindakan amoral yang lain. Untuk mengobatinya perlu menggunakan istilah yang terang yang mampu menjerakan.

Tanggung Jawab Siapa?

Tentu kita akan bertanya siapa yang paling bertanggung jawab untuk memperbaiki moralitas anak bangsa. Jangan saling tuding dan jangan saling lempar tanggung jawab. Yang pasti ini adalah tanggung jawab kita semua.

Yang pertama adalah keluarga. Keluarga sangat berperan dan punya tanggung jawab yang sangat besar untuk membangun moralitas yang tinggi. Keluargalah pihak pertama yang mengenalkan pendidikan pada anak-anak. Jangan berharap keluarga yang amburadul mampu melahirkan anak yang hebat dalam soal moralitas.

Anda semua pasti ingat kisah seorang anak yang divonis oleh pengadilan karena kejahatan yang diperbuatnya. Dalam kisah itu, anak itu mengatakan kepada hakim yang mengadilinya, “bapak hakim saya terima Bapak telah menghukum saya karena perbuatan saya. Bapak Jaksa saya terima tuntutan Bapak atas perbuatan tercela ini. Saya terima semuanya. Tapi bapak-bapak, demi Tuhan saya tidak akan pernah rela atas hukuman ini kepada dua orang tua saya. Karena orang tua sayalah, saya menjadi begini!,” Diceritakan, suara anak terhukum itu gemetar menggetarkan ruangan sambil menunjuk-nunjuk hidung kedua orang tuanya.

Kisah di atas hanyalah contoh yang mengatakan pada kita bahwa keluarga (orang tua) bertanggung jawab atas anak-anaknya. Dikatakan oleh ustad saya bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya itu ada tiga. Yaitu mendidik, memberikan nama yang bagus, dan menikahkan ketika menginjak dewasa. Yang kedua adalah lingkungan pendidikan. Belakangan ini ada kecenderungan bahwa pendidikan tidak lebih hanya dijadikan alat untuk mendapatkan selembar kertas yang bernama ijazah. Akibatnya, ilmunya tidak diperoleh, attitude-nya kampungan, dan skill-nya dipertanyakan.

Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ini sangat besar perannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Lingkungan yang baik berpeluang melahirkan sosok yang baik, sedangkan lingkungan yang jelek sangat mungkin melahirkan pribadi yang jelek juga. Anda tentu ingat film yang bercerita tentang seorang bangsawan asal Italia.

Di tanah kelahirannya dia sangat memperhatikan soal etika. Tapi begitu dia pindah ke New York di mana di sana dia bergaul dengan para preman, akhirnya diapun berubah menjadi sosok yang bengis dan sangat kejam.

Untuk itu semua, mari kita semua bahu membahu bertanggung jawab soal moralitas bangsa ini. Tentu berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing. Semoga bermanfaat.

Penulis adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI

Last modified: 19/4/07

 


Slogan Cinta Lingkungan Akan Segera Terlupakan

Walter Gultom

Musim hujan dengan curah tinggi mempengaruhi penduduk Jakarta. Bencana dirasakan masyarakat sebagai hal pahit yang harus dihadapi. Masyarakat ekonomi lemah merasa terkena imbasnya dengan banjir yang menghanyutkan harta, keluarga, maupun materi.

Media massa kerap mengangkat masalah yang berkaitan dengan banjir, yakni sampah, wabah penyakit, higienitas lingkungan, saluran air, dan kerusakan daerah tempat tinggal. Solusi yang dari dulu seharusnya bisa diterapkan, membangun Banjir Kanal Timur, sumur resapan, dan pembebasan lahan resapan, kembali didengungkan agar kembali menjadi agenda pemerintah.

Kaum akademisi dan pemerhati lingkungan kembali mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan solusi yang selama ini hanya menjadi wacana, atau rencana yang terbengkalai.

Banjir kembali dihadapi orang karena baru saja terjadi di depan mata. Banjir menjadi musuh bersama karena kali ini tidak hanya menyangkut masyarakat yang tinggal di bantaran kali. Memalukan bahwa Ibukota Jakarta dianggap lumpuh! Perekonomian yang delapan puluh persen berputar di Jakarta genap selama seminggu tidak berjalan. Kita harus berbuat sesuatu! Begitu opini publik yang berkembang sekarang.

Tapi, akankah kita berbuat sesuatu? Pertama, “kita” perlu didefinisikan. Kita adalah masyarakat yang merasa tinggal di Jakarta. Kita tidak hanya terdiri dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Kita tidak hanya kaum cendekiawan yang mengaku tahu jalan keluar tetapi menemui jalan buntu karena dana rekonstruksi bencana banjir yang terbatas. Kita, adalah lapisan masyarakat.

Sebagai masyarakat yang pertama-tama dirugikan, kita harus berani merefleksikan apa yang terjadi dan mencoba melaksanakan solusi. Selama ini kita enggan untuk melihat adanya masalah karena merasa berada di luar masalah.

Semua warga pelanggan banjir terperangah, karena sudah mengantisipasi akan ada banjir. Mereka sudah menyelamatkan harta dan keluarga, tapi dalam sekejap antisipasi tidak berdaya menahan sapuan banjir. Butuh air dan lumpur kotor setinggi lima meter untuk menyalakan alarm mengenai urgensi dari bencana ini.

Publik yang Lupa

Bahaya terburuk dari banjir yang telah lewat, anehnya, adalah lupa. Karena banjir dianggap salah satu “cobaan”, “bencana alam”, “ujian Tuhan”, kenangan buruk, kita cenderung bersikap defensif dan ingin segera melupakannya. Kita menyangkal bahwa kita adalah bagian dari masalah, kendati masalah (sampah dan tidak adanya resapan) tetap teronggok.

Lupa biasa terjadi. Kita mengaku sibuk, punya prioritas politik, sosial, budaya, hukum, yang perlu banyak dibenahi. Kita toh tidak punya niat buruk. Kita hanya tidak akan menjadikan banjir sebagai masalah yang perlu kita perhatikan.

Urusan pemerintah, kita cukup dengan membayar pajak dan melihat perbaikan yang dijan- jikan.

Media sebagai watchdog juga memiliki segudang agenda, mungkin media akan lupa. Pemerintah daerah dengan dana yang terbatas selalu merasa kewalahan untuk memperbaiki megalopolitan tercinta. Tanpa ada dorongan berarti, pemerintah mengandalkan keakuratan “siklus banjir lima/ tiga puluh tahun.” Nanti saja di-selesaikan.

Singkatnya, kemungkinan besar nanti masyarakat lupa. Kembali tergopoh-gopoh ketika musim hujan bertandang. Jika proyeksi itu terjadi, banjir yang telah lewat hanya jadi bahan cerita. Di ujung sana ada lembaga swadaya lingkungan yang kesepian, tetap setia menggelar seminar dan demonstrasi atas kealpaan akan lingkungan. Menyedihkan.

Keinginan Politik

Unsur utama dari ekonomi lingkungan berkelanjutan terdiri dari, pertama, selalu tersedianya sumber daya alam yang penggunaannya tidak lebih besar dari tingkat regenerasi sumber daya itu. Kedua, selalu menjaga alur pembuangan sampah dan limbah yang sesuai dengan kapasitas yang bisa ditanggung oleh lingkungan kita.

Selama puluhan tahun Jakarta tidak bisa secara sempurna menyelesaikan masalah sampah. Kedua syarat tadi tidak pernah terpenuhi. Hal itu diperburuk oleh budaya tidak acuh.

Ketidakacuhan itu membawa bencana yang lebih besar. Sampai pada tahap kognisi kita pernah mendengar atau diajarkan bahwa membuang sampah sembarangan membawa bencana.

Tetap saja setiap hari, ratusan ribu orang di Jakarta membuang sampah ke kali. Budaya membuang sampah, sikap tidak peduli yang melekat, kurangnya niat politik dari individu, membuat lingkaran setan yang mendukung bobroknya keberlanjutan lingkungan tempat tinggal masya- rakat Jakarta.

Pemerintah (kembali) menyatakan akan berkomitmen untuk perbaikan infrastruktur lingkungan, harus kita dukung. Jika pemerintah kembali terengah di tengah jalan dan memutuskan untuk berhenti dengan banyak dalih, kita harus tegas.

Edukasi dan pembangunan sikap sadar lingkungan harus kembali didengungkan sampai tahap basis. Masyarakat harus saling terlibat dalam lingkungan basis untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kelestarian lingkungan.

Orangtua perlu berbagi dengan anak-anak mereka bagaimana pentingnya memelihara tanaman dan membuang sampah pada tempatnya.

Itu pun belum cukup. Tahap selanjutnya, orangtua mengajarkan krisis lingkungan dengan gunung sampah yang tidak sehat di Bantargebang. Penduduk Jakarta yang berperan atas buruknya sanitasi di wilayah tersebut harus bertanggung jawab dengan niat untuk mendaur ulang sampah. Agenda rekreasi keluarga adalah membujuk ketua-ketua RT untuk berembuk, bagaimana agar masing-masing RT punya sumur resapan.

Media pun dapat menjalankan perannya sebagai pendidik. Dalam acara bersegmen anak-anak dan remaja, daur ulang dan cinta lingkungan harus mendapat jatah tetap. Perusahaan besar sudah merintis program peduli lingkungan. Mengapa belum semua perusahaan turut serta program itu? Tanggung jawab sosial perusahaan yang baik akan membuat citra perusahaan di masyarakat pun baik.

Jika semua dimulai dari rumah, dari sekolah, dari kantor, dari lingkup RT/RW, riak kecil akan kecintaan lingkungan akan menjadi gelombang besar atas perbaikan mutu lingkungan di Jakarta. Permasalahan yang patut direnungkan menjelang peringatan Hari Bumi, 22 April.

Penulis adalah Peserta Studi S-3 IPB Program Studi Lingkungan

Last modified: 19/4/07


 

Mewaspadai Jerat Kuasa Modal

Oleh Usep Setiawan dan Iwan Nurdin

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal. RUU ini terlalu penting untuk diabaikan. Ada empat alasan kenapa jeratan RUU-PM perlu diwaspadai dan diteliti secara tajam.

Pertama, arah dan strategi pembangunan nasional kita secara paradigmatik semakin liberal. Kedua, draf RUU-PM memberi legitimasi bagi praktik buruk investasi selama ini sehingga membahayakan seluruh sendi kehidupan rakyat.

Ketiga, RUU-PM menjauhkan negara dan pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Keempat, RUU-PM sangat berlawanan dengan konstitusi nasional.

Salah satu indikasi kuat RUU-PM melegalkan praktik buruk investasi adalah di lapangan agraria. Menurut RUU ini, pemerintah akan memberi fasilitas bagi korporasi dengan memberikan Hak Guna Usaha (HGU) selama 95 tahun, Hak Guna Bangunan (HGB) 80 tahun, Hak Pakai (HP) 70 tahun, dan cara pemberiannya diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus. Hal itu bertentangan dengan UU Pokok Agraria (UUPA) 1960.

RUU ini mencadangkan tanah untuk usaha perkebunan jauh lebih lama dari hukum agraria kolonial Belanda, bandingkan dengan Agrarische Wet 1870, pemerintah kolonial hanya membolehkan pemakaian tanah selama 75 tahun.

RUU ini tak mendorong kemandirian ekonomi rakyat. DPR dan Pemerintah seperti tak yakin petani mampu membangun perkebunan, pertanian, dan perikanan melalui perusahaan bersama milik mereka. Inilah ciri utama hukum agraria kolonial yang dihidupkan kembali atas nama investasi, membiarkan petani tanpa tanah, modal, dan teknologi.

Terkesan pemerintah gelap mata terhadap investasi. Daftar perilaku gelap mata terhadap invetasi ini masih dapat diperpanjang seperti: “ketentuan perlakuan sama bagi perusahaan nasional dan asing, kemudahan pengalihan aset, larangan nasionalisasi, dan kemudahan tenaga kerja asing”. Poin-poin itu menjauhkan peran negara dalam mencapai tujuan kemerdekaan nasional seperti tertuang dalam pembukaan konstitusi.

Trauma Orba

Selama Orde Baru berkuasa, pembangunan ekonomi nasional mengandalkan utang dan investasi. Namun, pengalaman mengajarkan investasi asing dan utang luar negeri malah semakin menjauhkan bangsa dari kemandirian.

Investasi langsung (FDI) di Indonesia adalah corak investasi yang mengandalkan kedatangan industri yang merelokasi usaha mereka karena kebijakan upah, pajak, dan isu lingkungan di negara asalnya. Tak heran jika FDI yang datang dan bahkan keluar negara kita karena alasan-alasan pembanding itu (comparative advantage).

Tujuan investasi selama ini pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan secara mudah dapat diukur dengan melihat peningkatan PDB nasional. Secara statistik, investasi yang meningkat pada sektor riil (FDI) akan meningkatkan PDB sebuah negara. Meskipun secara praktik, total peningkatan PDB ini hanyalah hasil produksi dari beberapa gelintir perusahaan asing atau nasional semata.

Padahal, operasi perusahaan ini bersandarkan pada upah buruh murah (yang disubsidi pertanian) dan menghancurkan industri rakyat. Ekonom liberal percaya terpusatnya produksi nasional pada beberapa perusahaan bukanlah hal yang mengkhawatirkan, sebab dengan mekanisme alamiah yang disebut trickle down effect, keuntungan pengusaha besar ini akan menetes ke bawah.

Kenyataannya, teori itu tak terbukti. Keuntungan perusahaan tersebut tak pernah ditabung dalam bank-bank nasional, melainkan ditransfer ke negara asal. Sementara keuntungan pengusaha lewat pasar saham dan pasar uang juga demikian.

Liberalisasi memudahkan pelarian modal dari dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi selalu disertai korban di desa dan kota, di lapangan industri rakyat maupun pertanian.

Sementara, pembaruan (reforma) agraria bermaksud merestrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, rakyat kecil atau golongan ekonomi lemah sesuai UUPA 1960.

Politik Investasi

Di sisi lain, sudah lama perusahaan-perusahaan besar mengeksploitasi kekayaan alam di Indonesia, seperti kuasa pertambangan oleh perusahaan asing yang mengabaikan semangat konstitusi (Pasal 33). Sebagai negara merdeka dan berdaulat, amanat konstitusi itu mesti dijalankan. Perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya dinasionalisasi.

Nasionalisasi berarti orientasi produksi dan keuntungan dari perusahaan dipergunakan sebagai modal nasional untuk melakukan pembangunan nasional yang lebih terencana dan berorientasi kepada rakyat banyak. Dengan demikian, nasionalisasi juga berarti kepemilikannya ada pada negara.

Pemerintah mesti membangun politik investasi yang memihak rakyat. Politik investasi adalah mengarahkan modal untuk berproduksi dan membangun kekuatan atas sumber-sumber ekonomi nasional baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak luar hanya ditujukan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selama ini, politik investasi berupa liberalisasi investasi keuangan dan investasi langsung terbukti membawa dampak buruk secara nasional. Ke depan, politik investasi, khususnya di lapangan agraria mestilah mencakup pengaturan yang jelas sektor-sektor investasi langsung yang boleh dimasuki sektor privat nasional dan asing, serta sektor investasi yang dilarang dikuasai dan dimasuki privat sesuai mengacu konstitusi.

Kepentingan industri kecil dan menengah, koperasi dan industri rakyat lainnya juga harus dikembangkan ketimbang memperkuat pengusaha besar, apalagi investasi asing. Modal nasional diperkuat guna membangun perekonomian nasional yang kokoh.

Investasi pemakan tanah luas bagi usaha skala besar harus dihentikan. Tanah yang ada haruslah diperuntukkan bagi petani disertai pembentukan badan usaha milik petani atau badan usaha milik desa (koperasi) sebagai bagian program pembaruan agraria.

Usep Setiawan adalah Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA); dan Iwan Nurdin adalah Korbid Advokasi Kebijakan KPA

Last modified: 2/4/07


 

Mencegah Meluasnya Dampak Lumpur Lapindo di Selat Madura

Oleh Pudjo Sugito

Berbagai upaya dilakukan Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo, mulai dari Relief Well 1, 2, 3, dan terakhir memasukkan bola-bola beton pada pusat semburan, tetapi semuanya tidak menuai hasil. Bahkan belakangan muncul prediksi semburan lumpur panas tersebut akan berhenti setelah 30 tahun, tepatnya tahun 2037. Dengan demikian pemerintah telah memutuskan, lumpur panas Lapindo dibuang ke Selat Madura melalui media kanalisasi.

Suatu pilihan solusi yang sebenarnya cukup pahit. Karena kendatipun kadar garam lumpur tersebut hampir sama dengan kadar garam air laut, dan tidak akan memunculkan persoalan pencemaran perairan di permukaan laut, namun dampak lainnya seperti akan terjadinya pengendapan lumpur yang akan menutupi permukaan dasar laut, tentu jauh lebih serius.

Hal itu karena pengendapan lumpur tersebut akan membunuh biota di dasar laut yang menjadi sumber makanan utama bagi berbagai jenis ikan, yang akan men-jadi tangkapan masyarakat nelayan, utamanya di kawasan Selat Madura.

Lebih-lebih, kawasan Selat Madura merupakan kawasan laut dangkal yang memiliki panjang zona pasang surut mencapai hingga enam kilometer, dan menjadi sumber perikanan yang sangat penting serta juga menjadi sumber perekenomian masyarakat mayoritas nelayan Jawa Timur.

Setidaknya, pembuangan lumpur ke laut mengancam sekitar 6.000 nelayan di muara Kali Porong yang menggantungkan hidupnya pada besar kecilnya hasil tangkapan ikan. Sangat mungkin pula, wilayah Selat Madura yang kini menyumbangkan sekitar 25 persen produk ekspor perikanan nasional akan turun secara drastis.

Untuk itu, tempat pembuangan lumpur di Selat Madura harus dilokalisir dengan membuat bendungan yang luasnya memadai. Tujuannya agar lumpur tidak tersebar ke laut bebas dan mencemari wilayah perairan laut lainnya. Jika tidak, dampaknya akan merusak ekosistem ikan di kawasan perairan laut Selat Madura. Apalagi, berdasarkan hasil penelitian diketahui, partikel lumpur panas Lapindo berpotensi dapat menyumbat insang ikan, kepiting, dan udang.

Yang pasti kondisi tersebut akan mengganggu perkembangbiakan dan berkurangnya habitat berbagai jenis ikan, yang selanjutnya akan berpotensi menurunkan hasil tangkapan nelayan di laut.

Belajar dari Jepang

Upaya melokalisasi buangan lumpur panas ke Selat Madura dapat belajar dari pengalaman pemerintah Jepang dalam melokalisasi lumpur yang terkontaminasi merkuri di Teluk Minamata pada tahun 1970-an. Pemerintah Jepang berupaya mengendalikan penyebaran pencemaran dan meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan, dengan cara melokalisasi aliran lumpur di Teluk Minamata melalui pembuatan bendungan yang dipagari tanggul baja untuk memisahkannya dengan perairan laut lepas.

Pembangunan bendungan di Teluk Minamata diawali dengan membuat tanggul pembatas sementara untuk membantu proses sedimentasi lumpur mengendap di dasar bendungan dan tidak teraduk ombak di laut lepas. Tanggul itu harus memenuhi syarat dapat mencegah kebocoran atau rembesan lumpur panas ke laut bebas, mengurangi gangguan yang menyebabkan teraduknya sedimen dasar laut, mempertahankan stabilisasi tanggul pada dasar pantai yang lunak, mempertahankan stabilisasi tanggul untuk menahan gangguan tekanan air dari daratan, ombak, dan gempa bumi.

Kemudian, dilakukan penguatan dasar laut dengan meletakkan pasir untuk mencegah bercampurnya air laut dengan lumpur di dasar laut hingga ketebalan pasir 0,5-1,5 meter. Tahap selanjutnya pipa baja lapis ganda ditanamkan di dasar laut sebagai tanggul permanen sebagai pembatas lokasi bendungan. Begitu tanggul terpasang, lokasi bendungan dibangun, yang dapat menampung lumpur hingga ketinggian 10-20 meter.

Setelah itu, air laut di dalam bendungan lumpur dialirkan ke unit pengolah air limbah di mana dilakukan pemisahan air dengan lumpur melalui proses sedimentasi dan penyaringan. Tahap berikutnya dilakukan uji kualitas air. Jika kualitasnya sudah memenuhi baku mutu, dialirkan kembali ke unit operasi.

Dari hasil penelitian diketahui, kadar garam lumpur Lapindo hampir sama dengan salinitas air laut. Kondisi lumpur demikian memang sebaiknya dibuang kelaut. Namun, penggunaan media pembuangan Kali Porong jangan sampai terulang. Hal itu karena dipastikan dapat membunuh biota air tawar yang kadar garamnya rendah. Terutama ikan air tawar, yang hanya mampu bertahan hidup dengan kadar garam di bawah tujuh part per mil.

Dengan demikian jelas, keputusan pembuangan lumpur ke laut melalui media Sungai Porong sangat membahayakan kelestarian ekosistem air tawar. Justru akan memperluas wilayah yang terkena dampak luapan lumpur.

Di samping itu, keputusan pembuangan lumpur panas ke laut melalui Kali Porong telah berdampak pada sedimentasi dasar sungai dan menimbulkan pendangkalan, sehingga mengurangi kapasitas penampungan air pada musim hujan dan menyebabkan banjir. Dan manakala air Kali Porong juga tetap digunakan untuk keperluan irigasi, maka sangat berpotensi dapat merusak kesuburan lahan pertanian produktif. Hal itu karena kandungan kadar garamnya yang cukup tinggi.

Pilihan bijak mencegah persoalan meluasnya berbagai dampak negatif semburan lumpur panas tersebut, pembuangannya harus tetap dilakukan dengan media pipanisasi (kanal) menuju laut. Tentunya, harus menggunakan bantuan tekanan tertentu guna menghindari kemungkinan terjadinya pemadatan material di tengah jalan yang dapat mengganggu kelancaran kecepatan aliran lumpur panas tersebut.

Penulis adalah peneliti pada P2LH di Lembaga Penelitian Universitas Merdeka Malang

Last modified: 2/4/07


 

Membangun PLTN Muria Bukan Keputusan Bijaksana

Oleh Atmonobudi Soebagio

Bangsa kita menyadari sepenuhnya tentang krisis energi akibat tingginya harga bahan bakar minyak dunia di mana negara kita menjadi pengimpor, bahkan sudah tergolong net oil importer. Namun, yang sangat mengejutkan, telah muncul kembali berita di berbagai surat kabar bahwa pemerintah bermaksud melanjutkan kembali rencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Muria, yang persisnya terletak di kawasan Lemah Abang di Semenanjung Muria, Jawa Tengah.

Menurut rencana, pembangunan dimulai pada 2010 dan mulai dioperasikan pada 2016. Apakah sudah sedemikian kalutnya pejabat dan pakar di lingkup Departemen ESDM sehingga memunculkan kembali niatnya itu?

Dua tahun yang lalu Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro sendiri bahkan secara arif dan tegas mengatakan masih banyak energi alternatif lainnya yang dapat dimanfaatkan karena penggunaan energi nuklir mengundang banyak masalah (TempoInteraktif, 18 April 2005).

Bulan ini, persisnya 26 April 2007, kita memperingati 21 tahun tragedi PLTN Chernobyl. Marilah kita renungkan sebuah pertanyaan sederhana: Mengapa hanya untuk merebus air di dalam boiler agar terbentuk uap air penggerak turbin uap kita harus menggunakan reaktor nuklir yang berteknologi sangat rumit dan kompleks?

Ada sebagian orang berpendapat, PLTN lebih ramah lingkungan daripada PLTU, PLTG, dan pembangkit listrik lainnya. Mereka mungkin tidak menyadari, dari proses penambangan bijih uranium hingga ke pengayaannya telah menimbulkan limbah yang sangat besar.

Sebagai contoh, 162 ton bahan baku uranium harus dikeluarkan dari perut bumi setiap tahunnya untuk menggerakkan sebuah PLTN. Jika uranium tersebut terdapat di dalam bijih-bijih granit dengan konsentrasi rendah yang hanya 4 gram per ton batu granit (0.0004 persen), diperlukan 40 juta ton granit yang harus ditambang. Semakin banyak ditambang, semakin merosotlah konsentrasi dari bijih-bijih yang masih tersisa.

Masalah yang akan timbul jika membangun PLTN meliputi aspek politis, ekonomi, sosial, dan lingkungan; baik yang bersifat domestik maupun internasional. Dalam aspek politis, kita dapat belajar dari masalah ancaman embargo terhadap Iran yang dilakukan negara-negara Eropa yang dipelopori AS dengan dalih kecurigaan Iran akan mengembangkan senjata nuklir. Kita sendiri pernah mengalaminya. Adalah nonsense bila ada yang mengatakan harga listrik per kwh dari PLTN relatif murah dibandingkan bahan bakar fosil sementara seluruh bahan bakarnya harus diimpor?

Secara ekonomi, harga uranium dapat ditekan hanya apabila kita memiliki tambang uranium sendiri serta didukung penguasaan teknologi pengayaan uranium. Jadi jelaslah, kita akan didikte sepenuhnya oleh negara pemasok bahan bakar PLTN dalam hal harga. Masih bisakah kita mengatakan negara kita negara yang berdaulat, bebas, dan aktif di dalam pergaulan internasional apabila secara politis dan ekonomi negara kita bergantung pada negara-negara tersebut?

Rumit Pengoperasiannya

Pengoperasian sebuah pembangkit listrik bertenaga nuklir menuntut ketelitian dan disiplin yang tinggi dari seluruh staf dan operator yang mengoperasikannya. Suatu kesalahan atau kelalaian kecil saja dapat mengakibatkan bencana yang bisa merenggut puluhan bahkan ratusan ribu jiwa yang tinggal di dekat lokasi reaktor tersebut.

Latihan-latihan evakuasi harus dilakukan secara berkala, baik terhadap personel yang bekerja di PLTN maupun terhadap penduduk yang bertempat tinggal di dekat lokasi PLTN. Apa yang terjadi apabila aparat keamanan, pegawai pemda, dan penduduk yang tinggal di sekitar PLTN Muria juga kurang memahami bahaya radiasi radioaktif? Bila terjadi kebocoran radioaktif (yang tentunya tidak diharapkan), apakah personel PLTN (didukung aparat keamanan dan pemda) sanggup mengevakuasi seluruh staf dan ribuan penduduk yang berada di lingkup radius 5 kilometer dalam hitungan kurang dari satu jam?

Perlu diketahui, radiasi radioaktif akan semakin cepat penyebarannya ke daratan bila terjadi embusan angin ke arah daratan. Kota-kota yang berada dalam radius 100 km dari PLTN Muria antara lain Jepara, Pati, Kudus, Demak, Semarang, dan Juwana, belum terhitung desa-desa di sekitarnya.

Tragedi kebocoran radioaktif PLTN Chernobyl di Ukraina pada 26 April 1986, masih menyisakan sejumlah besar korban yang sulit disembuhkan dan korban baru (dampak genetika). Akhir-akhir ini banyak negara di Eropa dan Amerika Utara yang menyetop pembangunan PLTN baru dan beralih ke pemanfaatan energi terbarukan dan lebih ramah lingkungan. Penghentian pembangunan PLTN baru di negara-negara tersebut boleh jadi telah mengalihkan perhatian perusahaan-perusahaan pembuat reaktor nuklir ke negara-negara berkembang.

Sudah waktunya pemerintah, dalam hal ini Departemen ESDM, mengalihkan kebijakannya ke pemanfaatan energi yang murah (bahkan gratis) dan terbarukan. Lagi pula, hanya dengan bahan bakar yang gratis dan terbarukan kita dapat menekan tarif dasar listrik (TDL) dan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.

Kita perlu belajar dari negara Brasil yang 90 persen kebutuhan energi listriknya dipenuhi pembangkit listrik tenaga air. Potensi energi air kita 75.670 MW, namun baru 4.200 MW yang dimanfaatkan. Potensi energi panas bumi yang besarnya 27.000 MW (40 persen potensi dunia) ternyata baru digunakan sebesar 800 MW. Karena itu, hentikan niat membangun PLTN Muria karena masih banyak potensi energi terbarukan di Tanah Air yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Penulis adalah guru besar Energi-Energi Terbarukan FT UKI

Last modified: 4/4/07


 

Menuju Komunitas yang Berdoa

Weinata Sairin

Relasi manusia dengan Sang Transenden terjadi di dalam doa. Melalui doa itulah yang imanen melakukan kontak dengan yang transenden. Karena itu doa adalah ter-minus tehhikus dalam konteks kehidupan keagamaan; dalam ke- hidupan seorang manusia yang sadar akan kediriannya yang penuh keterbatasan, yang diwarnai kefanaan.

Dalam konteks gereja-gereja sedunia, dikenal Hari Doa Mahasiswa Sedunia, Hari Doa Sedunia, dan Hari Doa Alkitab yang dilaksanakan setiap tahun pada Maret dan September. Hari Doa Mahasiswa Sedunia, sesuai namanya, dilakukan mahasiswa Kristen Sedunia dengan sponsor utama World Student Christian Federation (WSCF).

Sejak pencanangan Hari Doa Mahasiswa Kristen Sedunia WSCF, 13 Februari 1889, gerakan doa di kalangan mahasiswa menjadi sangat populer. Saat itu 22 negara ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan Hari Doa Mahasiswa Sedunia tingkat internasional yang dilangsungkan di Edinburg University, Inggris.

Kegiatan-kegiatan doa yang dilakukan dalam program itu menyadarkan mahasiswa bahwa doa merupakan hal yang tak bisa dikesampingkan dalam kehidupan mahasiswa Kristen. Krisis yang terjadi antarbangsa, pertentangan akibat faktor-faktor politik dan ideologi yang terjadi dalam kehidupan dunia dapat diperkecil melalui persekutuan antarmahasiswa Kristen di berbagai negara dalam Hari Doa Mahasiswa Sedunia.

Di Indonesia, kegiatan Hari Doa Mahasiswa Sedunia memiliki makna sejarah bagi mahasiswa Kristen dan gereja-gereja di Indonesia. Lahirnya Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan berdirinya Dewan Gereja-gereja di Indonesia (kini PGI) pada 1950 sebagai organisasi-organisasi yang bersifat ekomenis dan yang mampu menerobos kotak-kotak denominasi gereja, tak bisa dipisahkan dari kegiatan mahasiswa Kristen dalam Hari Doa Sedunia.

Semangat Ekumenis

Hari Doa Sedunia (HDS) yang dilangsungkan setiap hari Jumat pertama Maret secara historis memiliki keterkaitan dengan kegiatan Mrs Darwin R James. Ketua The Women’s Home Mission Board di Amerika Serikat itu pada 1887 mengajak wanita di negerinya mendoakan kegiatan pekabaran Injil.

Dengan beranggapan bukan saja pekabaran Injil di negeri sendiri yang perlu didoakan, tetapi juga pekabaran Injil yang sedang berlangsung di segenap penjuru dunia, pada 1920 dimulailah program Hari Doa Sedunia (HDS) dengan liturgi yang sama dijadikan bahan untuk pelaksanaan program tersebut di seluruh dunia. HDS kini diikuti wanita gereja lebih dari 170 negara di dunia untuk memantapkan persekutuan antarwanita Kristen di berbagai negara menggumuli secara bersama masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan dunia internasional, mewujudkan semangat ekumenis antarwanita gereja.

Pada Maret 2007, gereja-gereja di seluruh dunia memperingati Hari Doa Sedunia dengan tema “Dipersatukan di Bawah Tenda Allah” (Kejadian 18:1-15). Liturgi HDS 2007 disusun kaum perempuan Paraguay yang terhimpun dalam Komite HDS Paraguay. Publikasi yang diterbitkan panitia HDS memberi deskripsi tentang tema dan negara Paraguay Amerika Selatan.

Kejadian 18:1-15, berbicara tentang tenda Abraham; Tuhan menampakkan diri kepada Abraham yang sedang duduk di depan tendanya. Abraham melihat tiga la-ki-laki mendatanginya, dan menyambut mereka dengan keramahtamahan.

Ketika ketiga tamu itu bertanya tentang Sarah, istrinya, Abraham mengatakan Sarah sedang berada di tendanya untuk mempersiapkan jamuan makan. Kaum perempuan Paraguay mengidentifikasi diri mereka dengan Sarah, bekerja di dapur dan mendengarkan pembicaraan tentangnya. Sarah dan keraguannya terdengar “Allah”. Namun, tidak ada yang mustahil bagi Allah.

Bagaimanapun, Abraham telah melihat dan mengundang ketiga lelaki itu dalam jamuan makan dan mereka menjadi tamu-tamu istimewa. Ketika menyambut orang-orang asing itu, Abraham memberi ruang bagi kehadiran Allah serta pengukuhan bahwa janji Yahweh akan digenapi.

Memberikan ruang bagi mereka yang belum ikut serta adalah juga bagian dari komitmen gereja-gereja dalam HDS untuk jangkauan ekumenis. Persatuan di bawah tenda Allah adalah dinamis. Kita dipanggil untuk “melapangkan tempat kemahmu dan membentangkan tenda tempat kediamannya; janganlah menghematnya; panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu” (Yesaya 54:2).

Langkah Penting

Penduduk Paraguay 87 persen beragama Katolik. Protestan masuk Paraguay pada awal abad ke-20. Hari Doa Sedunia, dengan program bertahap dan berkelanjutan di kalangan perempuan yang mewakili berbagai gereja, telah menandai langkah penting ke arah itu.

Masyarakat gereja terlibat dalam pekerjaan sukarela melalui sekolah, universitas, klinik, rumah sakit, sentra sosial, rumah singgah anak-anak, pembangunan untuk perumahan pemberantasan narkoba, pendidikan perikanan, radio dan TV.

Gereja Katolik dan Komite Gereja untuk Gawat Darurat – organisasi ekumenis- berperan penting terhadap perlawanan kediktatoran dan merupakan pendukung bagi kelompok-kelompok yang menghadapi kasus serius seperti pribumi, petani tanpa tanah dan penduduk urban miskin.

Yesus meneladankan doa merupakan hal penting dan fundamental. Yesus berdoa secara teratur dan menjadi acuan bagi murid-murid-Nya.

Yesus tak segan-segan mengkritik dengan pedas cara-cara berdoa yang umum dilakukan umat beragama saat itu. Mengucapkan doa dengan tujuan supaya dilihat orang atau doa yang bertele-tele dikecam Yesus. Ia lalu mengajak doa Bapa Kami sebagai pola doa yang ideal (Mat 6:5-15).

Gereja dan komunitas orang percaya mestinya adalah komunitas yang berdoa, yang menjadikan doa sebagai pilar utama dari seluruh konstruksi kehidupannya. Sekaligus dengan itu, mereka harus menjadi persekutuan yang bekerja, yang dinamik, dan kreatif di tengah-tengah dunia yang galau. Doa tak boleh menjadi seje- nis mantera yang mampu mengubah segala-galanya. Doa mesti diikuti dengan kerja, ya berdoa dan bekerja!

Peringatan HDS 2007 harus mampu mendorong gereja-gereja dan seluruh komunitas Kristiani untuk tekun dalam mendoakan berbagai pergumulan yang tengah dihadapi masyarakat dan bangsa: terjadinya bencana alam, merebaknya wabah penyakit, kecelakaan berbagai alat transportasi umum, semburan lumpur panas Lapindo, serta berbagai masalah yang berhubungan dengan kehidupan politik. Doa-doa seperti itu mesti ditindaklanjuti dengan karya nyata untuk menolong mereka yang menderita dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Penulis adalah rohaniwan

Last modified: 4/4/07


 

Memandang Dia yang Tertikam

Oleh Agus Wiyanto

Dewasa ini banyak orang terpesona dengan melihat sosok penampilan luar. Kita baru tahu kualitas orang tersebut setelah lama bergaul dan bekerja sama dengannya. Orang yang penampilan awalnya mempesona, ternyata biasa saja.

Dalam berkarya, Yesus tidak mau membuat orang mudah terpesona, apalagi dengan cara atraktif untuk menarik masa datang kepadaNya. Itu yang konsisten dipegang Yesus, sampai saat Dia harus melangkah pergi ke Yerusalem, dan mati di kayu salib.

Yesus ingin memperkenalkan diri sebagai tokoh Mesias yang datang ke tengah dunia, bukan seperti tokoh cerita kepahlawanan yang menampilkan diri sebagai sosok gagah perkasa. Hasilnya, dia menang, musuhnya mati binasa. Sosok yang diperkenalkan Yesus sebagai Mesias sejati, berbeda seratus delapan puluh derajat. Dia datang dengan cinta kasihNya untuk memberikan nilai-nilai baru bagi kehidupan banyak orang.

Ironisnya, Yesus tidak mau memakai cara kekerasan, tetapi pada akhirnya Dia mati oleh tindak kekerasan tangan-tangan yang menyalibkan di atas kayu salib. Namun, di atas kayu salib terpancar keagungan jiwanya. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan dengan tegas mengampuni orang-orang yang menyalibkanNya.

Mandat

Bagi kita, memandang Dia yang tertikam di atas salib memberikan pelajaran amat berharga dan memberikan inspirasi tindakan kepeloporan untuk diterapkan. Bukan hanya dalam nilai-nilai hidup yang diajarkan pada waktu khotbah di bukit (ajaran mengasihi, mengampuni, berbuat baik bagi semua orang- bdk Matius 5-7), tapi juga menyatu dalam karyanya. Bahkan sampai embusan napas akhir hidupNya, nilai-nilai hidup itu dipraktikkan secara konsisten dan konsekuen.

TanganNya yang penuh kasih tetap mengasihi umatNya saat disalib, hati yang penuh pengampunan terpancar keluar, dengan tidak menyimpan dendam kepada siapa pun, termasuk orang yang sudah menyalibkanNya. Dia datang memohon pengampunan Allah bagi orang-orang yang tidak tahu apa yang telah diperbuat tangannya.

Memandang Dia yang tertikam di atas kayu salib, menggambarkan keagungan jiwa yang begitu erat menyatu dengan tindakanNya. Yesus mau terus melangkah maju, menggapai sasaran yang jelas dengan visi kuat: “melakukan mandat yang diamanatkan sang Bapa”, dengan komitmen yang dijunjung tinggi, Ia berkata, “Jangan kehendakKu Bapa, tetapi kehendakMu yang terjadi dan siap dijalani”.

Memandang Dia yang tertikam menularkan semangat dan antusiasme tinggi kepada pengikutNya. Untuk memutus mata rantai tindak kekerasan di dunia. Yesus tidak mau membalas tindak kekerasan dengan kekerasan. Itu bukan cara terbaik menyelesaikan suatu masalah, bahkan akan melahirkan dendam dan iri hati.

Memandang Dia yang tertikam, menunjukkan sikap arif dalam menghadapi pertentangan dari elite pelaku politik waktu itu, Yesus tidak mau terjebak pada pilihan praktis pragmatis, berusaha menyenangkan semua orang dan berusaha diterima semua kelompok, menghindari pertentangan konflik dengan mengorbankan prinsip yang diyakiniNya. Dia berani berbeda dan berani juga menyatakan perbedaan itu sebagai suatu pilihan hakiki manusia yang harus dijunjung tinggi.

Masalahnya dalam menyikapi berbagai perbedaan yang ada, tidak harus dengan cara menyingkirkan orang lain dari panggung kehidupan. Apalagi dengan mengorbankan orang lain dan menutup semua pintu akses kehidupan, yang pada hakikatnya sama dengan menyalibkan orang tersebut dalam jurang kematian.

Merenungkan Dia yang tertikam di atas salib karena tindakan tangan biadap manusia seolah menempatkan sosok manusia yang sebenarnya diciptakan sebagai Citra Allah, ditempatkan sebagai “daging” belaka, atau sekadar daging yang telah dikosongkan dari “roh”-nya. Karena sebagai daging, manusia dapat diperlakukan sebagai barang, yang dapat dipotong-potong, diciduk, ditebas, dicincang, dan diperlakukan semau gue, apalagi sudah mendapatkan restu dari sang Gubernur Pontius Pilatus yang memberikan otoritas legalisasi (Luk 23:24-25).

Mengganyang orang yang tidak bersalah dan membakarnya di kayu salib pada dasarnya pereduksian terhadap nilai kemanusiaan manusia itu sendiri, yang memiskinkan martabat manusia yang beradab dan berbudi luhur.

Memandang Yesus yang tertikam memberikan motivasi kuat dan semangat untuk terus maju, bagi orang yang punya visi kuat dan misi jelas. Meskipun jalan yang harus dilalui jalan sukar. Ibarat merentangkan busur panah, dengan penuh kekuatan tenaga dan diiringi semangat tinggi Yesus melesatkan anak panahnya, untuk melesat jauh ke depan menikam sampai ujung sasaran: Yesus ditikam di atas kayu salib sebagai Mesias sejati yang memberikan diriNya untuk kepentingan banyak orang.

Yesus meninggalkan warisan sejarah yang menciptakan tonggak-tonggak penting dalam kehidupan, dan meninggalkan jejak warisan yang terus bergema. Habitus baru lahir di atas kayu salib. Habitus dipahami sebagai tata nilai baru yang mendasari seseorang bertindak, dan melakukan sesuatu berdasarkan tata nilai yang dipegangNya.

Nilai-nilai itu lahir berdasarkan refleksi spiritualitas keagamaannya. Tentu saja memunculkan banyak inspirasi, dan menuai ide baru bagi generasi sekarang. Tidak hanya berhenti mengagumi apa yang dilakukan perintisNya, tetapi terus menyempurnakan apa yang sudah diwariskan pendahulunya dalam sikap hidup dan prestasi kerja manusia dan meningkatkan relasi dengan sesama manusia.

Penulis adalah rohaniwan

Last modified: 9/4/07


 

“Clusters” dalam Kawasan Ekonomi Khusus

Oleh Bob Widyahartono

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, Bintan, dan Karimun tahun lalu dicetuskan pemerintah. Apakah secara konsisten kini ditindaklanjuti dengan penyiapan sarana untuk kelompok-kelompok industri (clusters) dengan prasarana sumber daya manusia (SDM), fisik, dan transportasi ke pusat-pusat distribusi di sekitar ketiga pulau tersebut?

Rencana dan program dengan penganggaran dan kontrol dalam implementasinya tetap diperlukan, agar menarik bagi investor dalam rangka penerapan Undang-Undang Penanaman Modal yang baru disahkan. Rencana itu termasuk program profesional dengan promosi kontinu yang jelas dan memiliki daya tarik riil dan bukan slogan semata.

Penyiapan sarana termasuk untuk clusters ini dengan segala fasilitasnya tidak harus oleh pemerintah sebagai pengembang tunggal. Perusahaan swasta yang kredibel dan memiliki kompetensi kewirausahaan dapat dilibatkan untuk berperan serta dalam pengembangan zona ekonomi, yang di dalamnya terdapat clusters sesuai dengan lingkungan ekonomi lokalnya. Biaya inisial bagi investor untuk masuk di dalamnya harus dibuat atraktif, dalam arti better, faster, and cheaper (lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah), dibandingkan zona-zona ekonomi negara tetangga. Yang patut disadari dan diperhatikan adalah kapasitas infrastruktur SDM dan fisik yang mendukung.

Sesungguhnya, yang dibayangkan adalah bahwa formasi pengembangan daerah tidak berarti lepas sepenuhnya dari tangan pemerintah pusat. Idealnya, inisiatif dan kreativitas pengembangan masing-masing daerah diberi jalan sesuai potensi daerahnya, sementara daerah juga tidak bisa menafikan kewenangan pusat dalam hal-hal tertentu.

Kawasan ekonomi yang dimaksud selayaknya berada dalam koordinasi pelaksanaan program nasional sebagai negara kepulauan. Pertama, adanya pengakuan atas eksistensi organisasi pemerintah nasional (Bappenas) sebagai lembaga yang berwenang mengatur koordinasi strategi pembangunan nasional. Kedua, penciptaan kemandirian entitas publik lokal berdasarkan area geografiknya. Ketiga, mewujudkan konsep citizens self government oleh warga di daerah masing-masing.

Faktor yang sangat ikut menentukan adalah infrastruktur fisik, jaringan jalan, kapasitas operasi pelabuhan, suplai tenaga listrik, telepon, dan sebagainya. Selanjutnya, akuntabilitas dan transparansi kerangka kerja institusional, sistem peraturan dan legalitas, serta pelaku yang secara langsung maupun tidak langsung berperan serta, dan yang berkoordinasi dalam arti pelaku pendukung secara horizontal, seperti keberadaan bank, kantor pos dan telepon dalam kawasan. Awalnya, yang sangat penting adalah perundangan yang transparan, akuntabel, peraturan perpajakan bagi investor yang jelas seperti tax holidays dan PMDN pemula dalam kawasan khusus.

Ke depan sebagai kelanjutannya dapat dipikirkan KEK di kota-kota utama (primary cities) yang pernah diusulkan RIDA (The Research Institute of Development Assistance) bersama The Overseas Economic Cooperation Fund (OECF), Tokyo, Jepang (Mei 1995) kepada Bappenas. Primary center cities adalah kota-kota pusat utama dengan konsentrasi penduduk besar, mengemban fungsi administratif, akses transportasi memadai, letak geografis yang membentuk “koridor” Laut Jawa, kota industri, turisme, dan sebagainya. Dalam koridor itu (khususnya koridor Laut Jawa) adalah Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Palembang, dan Medan.

Sebagai tahap kedua perlu dikembangkan kota-kota sentral kedua, yang terbentang mulai dari Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Manado, Ambon, Kupang, Sorong, Biak, dan Jayapura.

Negara Tetangga

Di Tiongkok, kegiatan ekonomi sejak era Deng Xiaoping (1978) hingga kini awalnya terpusat pada zona ekonomi khusus (special economic zones) di kawasan pantai yang didirikan tahun 1979 dan kemudian disusul dengan pendirian open cities (1984). Dalam kawasan itu, pemerintah daerah diberi wewenang perizinan, kejelasan fasilitas pajak untuk mengambil langkah-langkah menggerakkan pembangunan ekonomi daerah tanpa setiap kali meminta persetujuan pemerintah pusat.

Perusahaan-perusahaan di daerah tersebut diizinkan langsung melakukan investasi sendiri dan mengambil keputusan dalam produksi dan pemasaran. Dalam zona ekonomi itu, kepemilikan swasta dan investasi asing dilegalkan di daerah masing-masing. Di Tiongkok itu, zona ekonomi dan open cities secara efektif menjadi model bagi pengembangan kawasan.

Di Jepang dan negara Asia Timur lainnya, zona ekonomi yang dimaksud harus diawali dengan tekad pemberdayaan daerah sesuai potensi masing-masing. Terdapat empat kategori yang masing-masing memiliki sifat kewirausahaan (entrepreneurial).

Pertama, yang juga sudah lama dikenal sebagai wacana, adalah clusters di mana barang-barang spesialisasi lokal diproduksi dalam kawasan distrik produk lokal. Kedua, clusters di mana beberapa perusahaan inti besar (large core firms) memiliki banyak perusahaan sub-contracting atau pembuat komponen yang secara fisik mengelilingi yang besar itu dan di Jepang dikenal sebagai industrial castle town atau jokamachi.

Ketiga, clusters di kota-kota besar di mana banyak proses produksi dasar dalam urban processing clusters. Keempat, kawasan industrial yang diciptakan oleh pemerintah setempat (local government- led industrial parks and estates), seperti di Chu Chiang River Delta, Tiongkok, Penang di Malaysia, Leam Chabang di Thailand, dan terakhir Haiphong di Vietnam.

Kawasan tersebut termasuk dalam zona ekonomi yang didirikan atas inisiatif pemerintah pusat masing-masing, lalu didelegasikan wewenang pemberdayaannya pada pemerintah lokal. Kawasan ini dikenal sebagai zona industrial atau zona processing ekspor, dengan berbagai insentif pada awalnya seperti tax holidays dan utang preferensial dari bank.

KEK dapat berfungsi sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi setempat melalui transkasi horizontal dan vertikal dengan sub-contracting dan kerja sama atau aliansi strategis yang menghasilkan “efisiensi kolektif”. Kota-kota sentral itu dapat menjadi “pintu gerbang” ke pedalaman yang efektif dan efisien. Ke depan dalam prosesnya, pengetahuan yang strategis dan operasional lebih mudah dijalankan antarperusahaan. Jangan lupa, biaya transportasi, infrastruktur fisik dan komunikasi harus diperhitungkan, karena kalau biaya ini meninggi dibandingkan di luar kawasan, bisa-bisa tidak berdaya tarik.

Inilah yang harus menjadi pemikiran dalam mematangkan realisasi kebijakan industri yang lebih atraktif dan realistis dengan pembentukan KEK di kota-kota utama pada tahun-tahun mendatang ini.

Penulis adalah pengamat ekonomi/bisnis,dosen FE Universitas Tarumanagara

Last modified: 9/4/07


 

Negosiasi Batas Maritim Indonesia-Singapura

Oleh I Made Andi Arsana

Belakangan ini Indonesia dan Singapura cukup intensif mengadakan perundingan batas maritim. Isu seputar ini pun hangat diberitakan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Putaran ketiga perundingan yang berlangsung di Singapura baru saja berakhir 29 Maret 2007, yang diakui kedua belah pihak sebagai pertemuan yang bersahabat dan produktif. Hal itu terlihat dari rilis pers yang dipublikasikan di website Kementrian Luar Negeri Singapura.

Sudah banyak diberitakan, Singapura selama ini sangat aktif melakukan reklamasi. Hal itu juga menjadi perhatian banyak pengamat di Indonesia yang secara umum khawatir akan berpengaruh terhadap negosiasi batas maritim. Kekhawatiran itu cukup beralasan karena hal ini memang dimungkinkan dalam Konvensi PBB tentang hukum laut(UNCLOS) dan didukung oleh manual tentang aspek teknisnya (TALOS).

Beberapa berita dan opini serupa juga ada di berbagai media termasuk di Strait Times, 17 Maret 2007, berjudul “Jakarta Fears S’pore Will Use Reclaimed Shoreline to Decide Border”.

Setelah putaran ketiga berlangsung, kekhawatiran seperti ini mungkin sudah tidak perlu lagi. Telah jelas dinyatakan Menteri Luar Negeri Singapura, George Yeo, perihal posisi Singapura bahwa reklamasi tersebut dilakukan di dalam laut teritorial Singapura dan tidak akan berpengaruh pada delimitasi batas maritim. Pernyataan itu ditegaskan ketika berbicara di depan parlemen pada 12 Februari 2007 seperti dikutip di website Singapore Government Media Release. Seandainya Singapura konsisten dengan pernyataannya, hal ini tentunya informasi yang sangat berarti bagi kemajuan negosiasi, setidaknya dalam perspektif Indonesia. Kini saatnya melangkah ke tahap berikutnya untuk segera menyelesaikan perjanjian 1973 yang tertunda.

Kedua negara ini juga telah menyetujui beberapa aspek teknis termasuk sama-sama telah mengemukakan pandangan masing- masing terhadap prinsip delimitasi. Meski demikian, tidak ditegaskan dalam rilis pers tersebut apakah ini sudah termasuk opsi delimitasi di sisi barat dan timur garis batas 1973.

Dua Isu

Setelah mengamati perkembangan negosiasi Indonesia-Singapura, ada setidaknya dua hal yang menjadi perhatian. Pertama, perihal pernyataan tidak berpengaruhnya reklamasi terhadap delimitasi batas maritim. Perlu diingat, delimitasi batas maritim jelas melibatkan titik pangkal dan garis pangkal. Dalam hal ini, perubahan titik dan garis pangkal akan mempengaruhi delimitasi batas maritim.

Reklamasi sendiri, secara terori, bisa dipandang sebagai tindakan untuk mengubah garis pangkal. Jika memang Singapura telah menegaskan reklamasi itu tidak akan mempengaruhi delimitasi batas maritim, artinya delimitasi akan memperhitungkan garis pantai Singapura yang asli, sebelum reklamasi. Ini harus menjadi catatan khusus karena berpengaruh pada aspek teknis yang dipertimbangkan.

Aspek teknis ini meliputi identifikasi objek-objek geografis pada peta laut yang akan digunakan dalam delimitasi. Obyek-obyek geografis, seperti misalnya garis pantai, yang ditampilkan pada peta laut harusnya yang merupakan representasi garis pantai Singapura sebelum reklamasi.

Pakar teknis yang terlibat dalam perundingan ini tentunya sudah mengantisipasi hal ini.

Isu yang kedua terkait datum geodesi yang digunakan dalam menentukan posisi (koordinat) titik-titik batas. Perlu dicatat bahwa perjanjian 1973 tidak menyebutkan secara spesifik datum geodesi yang digunakan. Kenyataannya, koordinat lintang bujur tanpa datum geodesi sesungguhnya tidak bermakna apa-apa. Koordinat semacam itu tidak mewakili suatu posisi di permukaan bumi. Bisa dikatakan, garis batas maritim yang ditentukan dalam perjanjian 1973 itu secara teorites tidak bisa dinyatakan posisinya di lapangan.

Secara teoretis, tanpa datum geodesi, tidak bisa dinyatakan adanya pelanggaran batas. Misalnya, petugas patroli sesungguhnya tidak bisa menyatakan sejauh mana sebuah kapal telah melewati garis batas karena garis batas sendiri tidak bisa ditentukan posisinya di lapangan.

Dalam kasus itu, alat navigasi modern seperti global positioning system (GPS) pun tidak akan membantu banyak karena GPS memiliki datum geodesi sedangkan garis batas tidak.

Dalam bahasa sederhana datum geodesi adalah kerangka yang digunakan untuk menyatakan suatu koordinat di permukaan bumi. Oleh karenanya ini adalah tanggung jawab pakar teknis (surveyor geodesi) untuk menghindari adanya kesalahan serupa dalam negosiasi batas maritim yang sedang berjalan.

Kedua isu di atas pastilah hanya sebagian saja dari keseluruhan persoalan yang dipertimbangkan. Negosiasi selanjutnya akan dilakukan di Indonesia yang tentunya membahas berbagai isu penting lainnya. Mari kita lihat dan dukung delegasi kedua negara untuk mencapai solusi yang adil bagi keduanya.

Penulis adalah dosen Teknik Geodesi dan Geomatika FT UGM, saat ini menjadi UN-Nippon research fellow dalam bidang “Ocean Affairs and the Law of the Sea” di Centre for Maritime Policy, University ofWollongong, Australia. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi

Last modified: 10/4/07


 

Penasihat Presiden dan Pemilu 2009

Benni Setiawan

Di tengah popularitas yang semakin menurun, melalui UU Nomor 19 Tahun 2006, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk Dewan Pertimbangan Presiden (DPP). Mereka adalah Ali Alatas, Sjahrir, Rachmawati Soekarnoputri, TB Silalahi, Emil Salim, Adnan Buyung Nasution, Subur Budhisantoso, KH Ma’ruf Amin, dan Radi A Ganya. Sembilan tokoh tersebut akan memperkuat formasi orang di sekeliling Presiden.

Sebelum ada DPP, Presiden SBY sudah mempunyai tujuh Staf Khusus dan tiga Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Tujuh Staf Khusus Presiden adalah Dino Patti Djalal (Juru Bicara Masalah Luar Negeri); Andi Mallarangeng (Juru Bicara Masalah Dalam Negeri); Sardan Marbun (Bidang Layanan Pesan Singkat SMS/ PO BOX); Irvan Edison (Bidang Pertahanan); Yenny Yanubba Wahid (Bidang Komunikasi Politik); Heru Lelono (Bidang Otonomi Daerah); dan Kurdi Mustafa (Sekretaris Pribadi). Tiga orang UKP3R adalah Marsillam Simanjuntak, Agus Widjojo, dan Edwin Gerungan. Lengkap sudah formasi 7-3-9 Presiden SBY.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa SBY memilih banyak orang di sekelilingnya? Apakah ini sebagai langkah SBY mempersiapkan Pemilu 2009 yang tinggal dua setengan tahun lagi terhitung 21 April 2007? Pemilihan orang- orang di sekitar SBY tentunya tidak lepas dari keinginan Presiden untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja membangun bangsa yang sedang dilanda berbagai musibah dan krisis multidimensional yang tak kunjung usai.

Terpilihnya orang-orang di sekitar SBY tentunya berdasarkan hitungan matang oleh Si Empunya penasihat. SBY tentunya sudah banyak berhitungan bagaimana sekarang ia bekerja, bukan hanya untuk rakyat melainkan untuk menyelamatkan kursi presiden di Pemilu 2009. Dalam pemilihan staf khusus misalnya, di sana ada Dino Patti Djalal, ia adalah seorang mantan Direktur Amerika Tengah dan Amerika Utara Departemen Luar Negeri.

Andi Mallarangeng, adalah putra Sulawesi Selatan sebagai basis Partai Golkar, dan tempat dibesarkannya M Jusuf Kalla. Hadirnya Andi di dekat SBY diharapkan mampu membangun sinergi dan sebagai penyelaras “bahasa kaum”. Artinya, Andi diharapkan mampu membangun jaringan dengan tokoh-tokoh Golkar di Sulawesi agar tidak ada kesalahpahaman antara SBY-MJK.

Yenny Wahid adalah anak seorang tokoh besar NU dan PKB. Dipilihnya Yenny sebagai staf bidang komunikasi politik sangatlah tepat. Yenny diharapkan mampu membangun relasi yang baik antara SBY, NU, dan PKB.

Citra Positif

Demikian pula dengan anggota DPP. Sebut saja Ali Alatas, mantan Menteri Luar Negeri di Era Soeharto ini sangat paham akan kondisi dan situasi bangsa dan citra bangsa di luar negeri. Ali Alatas tentunya juga banyak belajar dari “Politik Mercusuar” Soeharto. Ia akan bekerja dengan sekuat tenaga untuk membangun citra positif di luar negeri. Dan ini yang mungkin diharapkan oleh Presiden SBY. Orang yang mampu memahami geopolitik dalam dan luar negeri yang erat hubungannya dengan masalah bilateral dan multirateral.

Sjahrir, adalah seorang ekonom, mantan aktivis mahasiswa, Ketua Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB). Sebagai ekonom ia mampu mengimbangi atau bahkan menangkal serangan dari pengkritik kebijakan ekonomi SBY. Rachmawati Soekarnoputri, ia adalah seorang anak Proklamator RI, Bung Karno. Ia pun sering mengklaim dirinya sebagai pewaris pemikiran Soekarno. Ia juga sebagai Ketua Partai Pelopor, dan sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri.

Rachmawati sengaja dipasang untuk menjembatani komunikasi politik SBY dengan keluarga Bung Karno terutama Megawati. Sebagaimana kita ketahui bersama, selama ini hubungan antara SBY dan Mega agak kurang baik. Mega seringkali mengeluarkan kritik terhadap pemerintahan sekarang, yang konon hanya tebar pesona. Walaupun pada akhirnya, SBY juga membalas kritik tersebut dengan “siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat”.

Email Salim, sebagaimana kita ketahui bersama juga mantan menteri di era Soeharto. Ia dikenal sebagi ahli lingkungan hidup yang sering menyerukan agar bangsa Indonesia menyelamatkan hutan. Mantan Menteri Lingkungan hidup ini tentu sangat paham soal pembalakan liar akhir-akhir.

Tentunya SBY berharap banyak terhadap beliau. Email Salim diharapkan mampu memberi sarana guna menyelamatkan hutan Indonesia yang sudah rusak parah.

Adnan Buyung Nasution, siapa yang tidak kenal dengan tokoh yang satu ini. Pakar hukum dengan ciri rambut putih ini sangat disegani oleh banyak jaksa, hakim, dan pengacara. Dewan Penyantun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini adalah pakar hukum yang cermat dalam memandang persoalan hukum. Adnan Buyung diharapkan mampu mengembalikan citra hukum indonesia yang sudah “bopeng”. KH Ma’ruf Amin, tokoh ulama ini adalah pilihan SBY untuk menjadi penasihat.

Selanjutnya adalah Subur Budhisantoso, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, partai yang mampu mengusung SBY menduduki kursi Presiden RI. Subur adalah orang dekat SBY. Diharapkan dengan adanya Subur, komunikasi antara SBY dengan partai Demokrat menjadi lancar. Dan ini juga menunjukkan balas budi SBY kepada Subur Budhisantoso. Dengan terpilihnya orang-orang di sekitar SBY tersebut, diharapkan mampu mengokohkan posisi SBY di kancah nasional terutama pada Pemilu 2009.

Oleh karena itu, tidak salah jika terpilihnya anggota DPP sebagai tokoh kawakan (gaek) ini sebagai langkah awal SBY menghitung kekuatan politik untuk 2009. Apalagi survei LSI mengenai popularitas SBY pada Maret 2007 hanya 49 persen dari 64 persen pada Desember 2007. Akan tetapi, semoga tokoh-tokoh ini tidak hanya menjadi “mesin cuci” yang mencuci kekurangan dan kesalahan SBY.

Penulis adalah peneliti pada Yayasan Nuansa Sejahtera

Last modified: 12/4/07


 

Kultur Kekerasan dalam Pendidikan

Oleh Paulus Mujiran

Kekerasan masih terjadi di lembaga pendidikan. Tewasnya Cliff Muntu, praja IPDN Bandung yang diduga tidak wajar, semakin menambah panjang daftar kekerasan dalam pendidikan, khususnya di IPDN. Seorang dosen, di Liputan 6 SCTV (4/4), mengatakan sudah menjadi tradisi pembinaan oleh senior kepada adik kelas diwarnai pemukulan dan kekerasan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kekerasan serupa terulang dan tidak ada upaya konkret meretasnya?

Kasus sejenis pernah terjadi di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, juga di universitas lain, atas nama pembinaan mahasiswa. Kasus-kasus itu mungkin masih akan terulang jika belum tertanam kesadaran dalam diri pengajar dan pendidik tentang tujuan pendidikan yang sebenarnya untuk mencerdaskan, mendewasakan, membebaskan, dan memanusiakan manusia.

Pendidikan yang diwarnai kekerasan adalah pendidikan yang gagal. Pendidikan tidak akan melahirkan generasi yang santun dan humanis, namun justru generasi berwatak garang. Padahal, lembaga sekaliber IPDN adalah lembaga yang mendidik pemimpin bangsa dan negara. Jika mereka dibentuk dan dididik dalam budaya kekerasan, hanya akan melahirkan pemimpin paranoid yang tidak mampu bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapinya.

Kekerasan dalam dunia pendidikan sering dikaitkan dengan penanaman disiplin kepada anak didik. Padahal, kekerasan yang dibudayakan sebagaimana dalam proses pendidikan selalu membuka peluang terjadinya balas dendam dari pihak lain yang menjadi korban.

Dalam kacamata psikologi, kekerasan yang pernah diterima seseorang akan direkam dalam bawah sadar seseorang dan suatu ketika menjadi ledakan ketika seseorang berada dalam tekanan. Kekerasan tidak pernah mampu menjadi solusi atas sebuah problem. Penanaman disiplin yang dipaksakan dengan kekerasan hanya akan melahirkan disiplin semu kepada atasan tetapi tidak pernah menjadi pembatinan nilai-nilai yang dihidupi.

Kelemahan penanaman disiplin dengan pemaksaan hanya akan melahirkan manusia kerdil yang cenderung bersumbu pendek. Pendidikan mestinya dipahami sebagai upaya humanisasi, agar seluruh sikap dan tindakan serta pelbagai kegiatan manusia terdidik benar-benar manusiawi dan semakin memanusiawi.

Pendidikan adalah ajang yang memungkinan peserta didik dan pendidik melakukan refleksi mendalam berbagai persoalan sosial dalam masyarakat. Untuk itu, harus dibangun hubungan yang manusiawi antara guru dan murid. Hubungan guru-murid hendaknya tidak hanya bersifat fungsional, tapi juga melibatkan hubungan personal. Hubungan itu hendaknya bersifat pendampingan dialogis dan dinamis. Aksi refleksi yang dibangun selama proses pendidikan akan melahirkan manusia yang mampu berkiprah nyata dalam hidup bermasyarakat.

Potret Kebiadaban

Kekerasan dalam dunia pendidikan merupakan potret kebiadaban publik dan representasi budaya kematian. Melukai, memerkosa, melakukan kekerasan merupakan gejala manusia yang sakit. Ketika dihadapkan pada permasalahan yang pelik, yang maju adalah praktik kekerasan sebagai pengecut, maka itu menjadi cermin paling telanjang rendahnya martabat kemanusiaan. Sifat dari kekerasan itu adalah menuntut pembalasan. Demikian seterusnya, hingga menjadi lingkaran tak berpangkal pula tak berujung.

Pertama, kekerasan mengajarkan kepada anak didik tidak mampu menghargai perbedaan pendapat, harmonisasi kehidupan, serta kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum. Kekerasan yang dilakukan dengan cara apa pun akan menjauhkan anak didik dari cara-cara damai dan demokratis dalam menyelesaikan permasalahan.

Tidak bisa disangkal, kekerasan yang banyak terjadi di lembaga pendidikan semacam itu dibenarkan oleh sistem. Terulangnya kekerasan di lembaga-lembaga sejenis mencerminkan kekerasan sebenarnya terpelihara.

Pendidik dan senior pun sering beranggapan kekerasan yang diterima menjadi bagian dari risiko yang harus dijalani dalam masa pendidikannya, demi kelak menjadi polisi tangguh atau praja yang mengemban tanggung jawab negara atau tentara profesional.

Kedua, anak didik tidak belajar demokrasi. Ketika anak didik yang kelak menjadi pemimpin bangsa dihinggapi budaya kekerasan, akan melakukan hal yang sama kepada rakyat untuk menutupi perbedaan pendapat. Kekerasan dengan sendirinya menutup peluang mengemukakan kritik membangun.

Ironis sekali karena kekerasan justru dilakukan di lembaga pendidikan yang diharapkan mencetak kader-kader bangsa. Akpol, Akmil, IPDN adalah lembaga-lembaga terkemuka yang diharapkan memberi kontribusi pada penyelesaian problema bangsa.

Nietzsche (1871) mengatakan, kekerasan itu merupakan fenomena universal yang tidak dibatasi ruang, waktu, dan keadaan. Usia kekerasan juga setua sejarah dan peradaban manusia. Kekerasan sudah lama dikenal, dipraktikkan, ditumbuhkembangkan manusia dalam setiap ruang, waktu, tahap, dan kategori. Tidak seseorang dan satu komunitas pun yang luput dari aksi kekerasan dalam berbagai bentuk dan manifestasinya.

Karena kekerasaan itu berlangsung terus-menerus pada setiap saat, manusia menjadi tidak peka bahkan menjadi mati rasa terhadap gejala kekerasan. Jika kekerasan dianggap sebagai kewajaran, terjadilah krisis sosial, krisis kemanusiaan, dan krisis spiritual pada diri kolektif manusia. Berbagai alat, metode dan alasan pembenaran selalu dicari untuk melegitimasikan tindak kekerasan.

Bahkan lembaga-lembaga pendidikan mengesahkan dan melembagakan kekerasan sebagai alat pemelihara tertib sosial (order). Hal itulah yang selanjutnya disebut sebagai budaya kekerasan struktural, yaitu kekerasan yang digunakan oleh struktur kekuasaan yang dapat berupa aparat, tentara, pemerintah, dan atau birokrasi.

Melawan kekerasan, meminjam Franz Magnis Suseno (2000), adalah dengan menanamkan budaya antikekerasan. Budaya yang lebih mengedepankan diskusi, dialog, keterbukaan dan menghargai orang lain termasuk kebebasan berpendapat. Anak didik perlu diberi informasi, kekerasan yang mereka lakukan hanya akan melahirkan generasi yang suka balas dendam kepada orang lain. Upaya meretasnya perlu ada tindakan tegas dan komitmen yang besar.

Di era reformasi ketika keterbukaan semakin menjadi pilihan, tindakan-tindakan kekerasan semacam ini mestinya bisa dihin- dari. Yang menjadi pertanyaan mengapa negara gagal meretas kekerasan?

Tampaknya meminjam Marsono Windu (2001), inilah korban dari sistem Orde Baru yang 32 tahun mendidik anak bangsa ini menjadi pelaku dan korban-korban kekerasan. Dan hingga kini negara pun sebenarnya masih menjadi pelaku kekerasan utama. Ambil contoh kemiskinan yang merajalela, korupsi, dan bencana alam yang beruntun sebenarnya kesalahan negara dalam menyejahterakan rakyatnya.

Bukankah ketika negara lalai menjalankan tugasnya yang muncul adalah sikap perlawanan dan itu berbentuk kekerasan yang amat merugikan pertumbuhan demokrasi? Kekerasan pendidikan adalah cermin ketidakmanusiawian dan ketidakadilan.

Penulis adalah pendidik, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang

Last modified: 13/4/07


 

REFLEKSI

Menggali “Inner Resources”

Agus Wiyanto

Dari banyak tokoh yang pernah hadir dan berkarya dalam sejarah umat manusia, Yesus adalah seorang tokoh yang sangat piawai dalam pelayananNya. KetrampilanNya tampak dalam memberdayakan potensi para murid menjadi suatu kenyataan. KepiawianNya tampak dalam tindakan yang memberikan kesempatan kepada para muridNya maju di garis depan. Bukan sebagai penonton yang hanya sekadar mengikuti Yesus dari dekat, tapi membiarkan para muridNya melakukan aktivitas konkret yang menunjang pelayananNya.

Dia bukan tipe pemimpin yang takut kehilangan pamor, atau maunya menjegal orang lain yang mau maju. Dia akan bangga kalau muridNya dapat tampil lebih percaya diri mengemban tugas yang diberikan kepadaNya, dan tugas itu dilaksanakan dengan tuntas. Proses kaderisasi akan gagal kalau para murid hanya mendapatkan sedikit warisan ilmu yang diturunkan Sang Guru untuk bekal melayani. Tentu, Guru yang baik akan menurunkan semua ilmu, wawasan pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikiNya, agar karya yang telah dilakukan dan dirintisNya itu tidak terputus di tengah jalan. Ia akan bangga melihat para muridNya tampil lebih baik, lebih maju, lebih terampil dibandingkan karya Sang Guru.

Bagi para murid, ini adalah kesempatan yang amat langka, mereka sedang belajar dari Sang Guru, sambil berbuat mengembangkan kreativitas baru dalam pelayanan. Bagi para murid ini adalah suatu kepercayaan, yang tak biasa diberikan kepada sembarang orang, sekarang kesempatan itu diberikan Guru mereka, tentu saja kesempatan langka itu tidak akan pernah disia- siakan.

Peristiwa pemberian makan untuk 5.000 orang, di Tasik Galilea (Yohanes 6: 1-13), tolong, jangan sekadar dipahami atau berhenti dibaca sebagai cerita mujizat ajaib yang mengenyangkan perut orang banyak. Memang, kisahnya berawal dari anak kecil yang memberikan lima ketul roti dan dua ekor ikan. Yesus mampu membuat tanda ajaib, yang hasilnya cukup untuk kebutuhan perut banyak orang, bahkan masih tersisa 12 bakul, setelah dimakan.

Benar, semua itu adalah hasil dari suatu mujizat yang dibuat Yesus, tetapi di dalamnya ada suatu proses yang amat panjang sehingga terciptanya suatu mujizat ajaib. Muzijat tidak turun begitu saja dari langit, dan orang di bumi pasif menerimanya. Ada sesuatu yang perlu dipersiapkan dan dikerjakan murid Yesus. Manusia ikut aktif bekerja menyiapkan sarana dan prasarananya, dan Tuhan sendiri yang akan berkarya di dalamNya.

Bagi para Murid, ajakan Yesus untuk melayani jamuan makan bagi kebutuhan perut 5.000 orang, berarti suatu tantangan yang sangat menarik. Dalam keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, para murid tertantang untuk mengembangkan kreativitas baru, dan berani berinovasi dalam pe- layanan.

Jangan hanya mengandalkan logika dan rumusan matematika dengan memainkan kalkulator dalam pelayanan, dengan berkata: di sini tempat ini sunyi tidak ada supermarket besar yang menjual roti. Karena argumentasi ini tidak menolong apa-apa untuk Yesus dapat berkarya di tengah orang yang kelaparan pangan, kalau kita mengukur dengan logika ekonomi dan tidak mau berbuat apa-apa, sebelum Dia bekerja.

Jangan mengabaikan potensi yang tampaknya sangat kecil dan tidak berarti apa-apa untuk disumbangkan dalam suatu komunitas. Karena kita akan mengabaikan sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada umatNya, dan potensi itu dibiarkan terkubur begitu saja dalam diri kita. Gosoklah pasir untuk menemukan mutiaranya. Jangan hanya mengandalkan bantuan datang dari luar, semacam lembaga keuangan asing, bantuan donor, atau hutang luar negeri, seakan merasakan dirinya kelompok kecil yang paling miskin dan hidup rentan tanpa daya, tanpa uluran tangan negara adikuasa.

Tantangan Yesus untuk melayani jamuan makan bagi kebutuhan perut 5.000 orang berarti para murid dituntut untuk tidak hanya berucap, tetapi mau juga bertindak. Bertindak menggali potensi dari dalam kelompok itu sendiri, baik kelompok 12 murid ataupun kelompok komunitas yang lebih besar; lalu menemukan apa yang mereka dimiliki dalam komunitas yang dapat disumbangkan dalam pelayanan?

Kalau perlu bangkitkan kesadaran dari dalam diri mereka. Seperti kesadaran yang tumbuh dalam diri seorang anak yang memiliki bekal 5 roti dan 2 ikan. Bekal itu memang berasal dari orangtuanya, tetapi tidak berhenti dinikmati untuk dirinya sendiri. Bekal itu rela diberikan kepada Simon Petrus. Suatu pemberian diri yang amat tulus dari seorang anak kecil. Melalui pemberian dari anak kecil inilah Yesus berkarya mengolahNya, yang hasilnya dapat dinikmati untuk kesejahteraan komunitas yang lebih luas, dan hasilnya orang banyak terselamatkan dari kelaparan perut.

Kesadaran Riil

Inner resources harus dibangkitkan dari dalam individu, sehingga menjadi suatu kesadaran riil. Kesadaran yang menggambarkan bahwa diri kita mempunyai sesuatu yang dapat diberikan untuk kepentingan komunitas yang lebih luas. Innner resources akan membangkitkan dari kesadaran riil individu, mengalir menjadi kesadaran potensil. Bukan hanya berhenti pada diri seorang anak kecil yang rela berbagi dan memberikan apa yang dimiliki untuk suatu komunitas yang lebih besar, tetapi akan mendorong semakin banyak orang yang mau memberikan diri dan potensinya dalam suatu komunitas dengan target sasaran yang jelas.

Tentu ini merupakan suatu akumulasi dari seluruh potensi yang dapat dipergunakan untuk membangun meningkatkan kesejahteraan suatu komunitas masyarakat. Akumulasi potensi akan mendorong orang untuk bersinergi, saling mengisi dan melengkapi dalam mengupayakan pembangunan kualitas kehidupan manusia yang lebih baik.

Membangkitkan inner resources akan mengikis mental ketergantungan yang hanya mau menerima sesuatu untuk dirinya sendiri saja, tanpa mau memberikan untuk orang lain. Membuang mental egois yang mendominasi diri kita. Mencoret mental diri yang merasa kecil, minoritas, dan merasa tidak dapat berbuat, bercokol di hati dan pikiran kita, karena akan menghambat kita untuk melangkah maju.

Kini dibutuhkan pemimpin yang mampu membangkitkan inner resources, karena kehadiran mereka di setiap lini kehidupan akan mendorong kemajuan komunitas yang dipimpinnya. Terutama di tengah kondisi bangsa yang sedang terpuruk dan jatuh ke titik yang paling nadir; Bahkan dalam keterbatasan dana dan daya yang ada bukan hanya menyerah atau menggantungkan kepada nasib, atau mengharapkan uluran tangan dari luar yang akan membantu mereka keluar dari krisis hidup.

Kini dibutuhkan kehadiran pemimpin yang mampu membangkitkan rasa percaya diri umat yang dipimpinnya, mengajak umatnya ulet dan tegar berdiri, dan terus berjuang keluar dari kesulitan yang melilitnya.

Penulis adalah rohaniwan

Last modified: 14/4/07


 

Munir, Bukti Matinya Hukum

Oleh Muhtadin AR

Harapan masyarakat akan penuntasan kasus terbunuhnya aktivis pejuang hak asasi manusia (HAM) Munir, sedikit terbuka lagi. Beberapa hari lalu, kepolisian akhirnya mengumumkan tersangka baru kasus pembunuhan di atas pesawat terbang Garuda dari Jakarta menuju Amsterdam itu.

Pengumuman itu jelas melegakan, bukan karena adanya desakan dari Special Rapporteur on Extra Judicial Execution (pelapor khusus untuk pembunuhan di luar proses hukum di PBB) Prof Philips Alston kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi lebih karena ingin memenuhi rasa keadilan untuk semua masyarakat.

Selama ini masyarakat berpendapat, hukum hanya memihak mereka yang memiliki kedudukan, jabatan, uang. Hukum hanya berpihak pada kekuasaan ketimbang masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Munir, keputusan majelis hakim Mahkamah Agung (MA) yang “hanya” menjatuhkan hukuman dua tahun penjara pada terhukum Pollycarpus Budihari Priyanto, adalah bukti nyata. Mengapa terhukum yang sudah dijatuhi hukuman 14 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dibebaskan majelis hakim MA? Mengapa dia dinyatakan tidak ikut terlibat dalam pembunuhan, dan hanya dijatuhi hukuman karena mempergunakan surat palsu? Mengapa majelis hakim MA mengatakan, Pollycarpus “tidak ikut” membunuh Munir? Lalu siapa pembunuhnya?

Inilah bukti hukum di negeri ini hanya sandiwara dan permainan politik belaka. Bagaimana mungkin orang terbunuh dengan sangat terencana, tetapi tidak ada pembunuhnya?

Namun justru karena gelapnya penyelesaian kasus ini, kita diingatkan pada suatu teori tentang kekerasan negara (state violence). Menurut Weber, negara adalah satu-satunya lembaga sosial yang memiliki hak monopoli untuk menggunakan senjata dan melakukan tindak kekerasan (termasuk membunuh) secara absah di wilayah.

Meskipun teori itu sangat sulit dibuktikan, namun kita harus paham bahwa negara memiliki perangkat yang sangat mencukupi untuk melakukan apa pun, dan kepada siapa pun. Dan yang lebih sulit lagi, masyarakat kita telanjur terbiasa berpikir bahwa negara mempunyai aparatur hukum dan keamanan yang dibentuk justru untuk memadamkan kekacauan dan mengamankan masyarakat.

Di satu sisi, teori semacam ini sangat penting dimunculkan karena kasus Munir sebenarnya sepele, tapi ditangani bertele-tele, dan hampir buntu. Sementara di sisi lain, masyarakat rindu terhadap munculnya keadilan, seperti almarhum Munir yang tidak pernah lelah memperjuangkan keadilan.

Dua Teori

Ada dua hal mengapa teori semacam ini penting, dan masyarakat menanti penyelesaiannya. Pertama, Munir adalah simbol keberanian sekaligus perlawanan terhadap praktik ketidakadilan. Berbagai macam kasus kekerasan dan penculikan orang menjelang suksesi 1998, juga para keluarga korban Tanjung Priuk dan Aceh, dia dampingi dan advokasi.

Munir ingin keluarga korban tidak hanya mengetahui aktor dan dalang di balik semua kejadian, tetapi juga diberi hukuman setimpal. Munir menganggap ketidakadilan harus segera diakhiri. Sekali ketidakadilan dibiarkan, selamanya akan muncul ketidakadilan-ketidakadilan yang lain.

Dalam sebuah wawancara dia mengatakan, hukum di negeri ini belum pernah mampu menyentuh orang atau kelompok yang mendesain sebuah kejahatan. Karenanya, bila negara ingin menciptakan keadilan, yang harus dilakukan adalah menangkap orang- orang jahat itu, jangan hanya mengorbankan bawahan.

Kedua, Munir adalah simbol kejujuran dan kesederhanaan dari sebuah perjuangan. Dalam salah satu wawancaranya di sebuah koran nasional di tahun 1999-an dia pernah berujar, perjuangan tidak selalu membutuhkan biaya besar. Dia mencontohkan lembaga yang dipimpinnya (Kontras). Bahwa Kontras adalah lembaga “murah meriah” karena hanya bendahara yang digaji, sementara anggota lain, hanya diberi uang makan per hari sebesar Rp 15.000.

Tapi begitulah. Menunggu munculnya Munir memang bukan persoalan mudah. Di satu sisi, tidak banyak orang memiliki komitmen, idealisme dan keberanian sehebat Munir. Sementara di sisi yang lain, risiko yang harus dihadapi untuk memperjuangkan keadilan sangatlah besar. Perjuangan ini tidak hanya menguras pikiran dan energi, tetapi juga harta benda dan (bahkan) nyawa.

Memang tidak mudah berjuang di tengah menyeruaknya budaya kapital. Terlebih sebuah perjuangan yang harus berhadapan dengan ancaman teror, pembunuhan dan segala macam kekerasan. Tapi tanpa pernah jujur terhadap realitas yang ada, negara ini hanya akan menjadi leviathan, makhluk penghisap dan pembunuh rakyatnya sendiri.

Kalau tidak berani mewacanakannya, lupakanlah masa depan bangsa ini. Masyarakat tidak perlu lagi berharap agar kepolisian berani menyebut nama-nama yang (diindikasikan) terlibat dalam kasus pembunuhan berencana tersebut, sesuai yang direkomendasikan Tim Pencari Fakta Kasus Pembunuhan Munir.

Harapan awal bahwa Pollycarpus adalah pintu gerbang menuju pengungkapan kasus yang sejujurnya, sudah lama kita lupakan. Adakah pengumuman baru dari kepolisian ini sebagai penanda akan munculnya sebuah harapan? Harapan terhadap tegaknya hukum? Wallahualam.

Penulis adalah Peneliti P3M dan Trainer JPPR Jakarta

Last modified: 15/4/07


 

Hukuman Mati, Kemanusiaan, dan Perikemanusiaan

Oleh Frans H Winarta

Hukuman mati sangat kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat serta martabat manusia. Karena itu, banyak negara meninggalkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana.

Hukuman mati dianggap tidak menyelesaikan masalah crime rate dan hukuman itu dianggap didasarkan pada teori pembalasan yang sudah lama ditinggalkan negara-negara modern, karena tidak berhasil mengurangi crime rate.

Efek jera yang dituju sistem hukum pidana tidak dilakukan lagi melalui teori pembalasan tetapi melalui pembinaan, pelatihan, koreksi, dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan hukuman mati pada sistem hukum pidananya. Sebagian besar negara Eropa tidak menerapkan lagi hukuman mati dalam sistem hukum pidananya, kecuali Armenia, Turki (khusus untuk kejahatan di waktu perang), dan Rusia.

Hingga Februari 2007, hanya 69 dari 197 negara di seluruh dunia masih menerapkan hukuman mati, namun banyak di antaranya jarang melaksanakan hukuman itu. Sebanyak 88 negara secara menyeluruh menghapus hukuman mati dan 11 negara lagi hanya menggunakan hukuman tersebut dalam kasus luar biasa.

Sedangkan 29 negara tetap mempertahankan hukuman mati dalam hukum nasionalnya, tetapi setidak-tidaknya sudah 10 tahun tidak melaksanakan hukuman mati itu (Gatra, Februari 2007).

Berkaca pada hal tersebut, timbul pertanyaan, faktor apakah yang paling dominan sehingga seseorang melakukan tindak kejahatan? Sebenarnya akar dari kejahatan adalah kemiskinan dan kebodohan.

Di mana suatu masyarakat itu miskin, di situlah kebodohan merajalela karena tingkat pendidikan tidak memadai. Suatu masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu akan sulit bisa mendanai pendidikan yang memadai dan berkualitas.

Jadi, sebenarnya musuh paling besar bangsa Indonesia sekarang adalah kemiskinan dan kebodohan. Karena itu, penerapan hukuman mati tidak akan efektif kalau kemiskinan tidak dihadapi dengan jitu, dan begitu pula dengan problem mutu pendidikan yang rendah adalah masalah besar di Indonesia.

Kemiskinan dan kebodohan adalah penyebab utama kejahatan, karena penyakit masyarakat tersebut erat kaitannya dengan crime rate.

Kualitas Peradilan

Akan sangat berbahaya kalau hukuman mati tetap diterapkan di Indonesia mengingat kualitas peradilan yang belum impartial dan independen.

Pengaruh politik dan ekonomi masih sangat signifikan dalam sistem peradilan. Secara umum putusan pengadilan belum berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi rasa adil. Itu terbukti dari banyaknya protes atas putusan pengadilan yang sering dirasakan masyarakat tidak adil.

Begitu pula jumlah perkara yang dibanding dan kasasi cukup tinggi, baik itu perkara perdata maupun pidana yang menyebabkan bertumpuknya perkara di Mahkamah Agung RI sampai sekitar 16.000 perkara.

Belum lagi bicara tentang profesionalisme polisi dan jaksa yang secara umum belum professional dan efektif. Masih banyak terjadi “permainan”, seseorang dituntut bukan karena betul-betul salah tetapi lebih karena pengaruh luar seperti politik dan ekonomi.

Lihat saja berapa banyak perkara korupsi bebas karena kurang pembuktian dan bersifat mengada-ada (frivolous lawsuit). Dalam keadaan seperti itu akan sangat berbahaya untuk menerapkan hukuman mati, karena tingkat kesalahan atau kekeliruan begitu besar sehingga kalau sudah dieksekusi mati sulit untuk dikoreksi lagi.

Dalam sejarah, hukuman mati dilakukan dengan berbagai cara seperti, pancung kepala (diberlakukan di Arab Saudi dan Iran), sengatan listrik (di Amerika Serikat), digantung (di Mesir, Irak, Iran, Jepang, Pakistan, dan Singapura), suntik mati (di RRT, Guatemala, Thailand, dan Amerika Serikat), tembak (di RRT, Somalia, Taiwan, dan Indonesia), dan hukuman rajam (di Afghanistan dan Iran).

Namun, apa pun alasannya dan bagaimana caranya apakah ditembak, disuntik atau dikursi listrik, tetap saja hukuman mati sangat kejam, terutama bagi yang tidak bersalah.

Kemungkinan salah dan keliru sangat besar mengingat kondisi pengadilan dan penyidikan serta penuntutan yang masih rentan terhadap pengaruh luar dan belum diterapkannya good governance secara konsekuen dan menyeluruh dalam institusi-institusi penegak hukum di Indonesia. Sehingga, sebagai bangsa yang beradab, Indonesia tidak perlu lagi menerapkan hukuman mati dalam sistem hukum pidananya.

Mengingat hal-hal yang dikemukakan di atas, perlu direnungkan kembali tentang pemberlakuan hukuman mati dalam kejahatan yang dianggap serius seperti narkoba, terorisme, pelanggaran hak asasi manusia berat, dan lain-lain pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kalau terjadi salah menghukum dan mengeksekusi orang yang tidak bersalah, tidak pelak lagi itu akan menjadi counter productive bagi penegakan hukum. Hukuman mati sebaiknya diganti dengan hukuman seumur hidup yang apabila terjadi kesalahan dapat diperbaiki.

Hak untuk hidup sebagaimana hak atas kemerdekaan adalah hak absolut setiap orang (individu) yang melekat pada diri manusia dan tidak bisa dibatasi, dikurangi, atau dirampas pihak lain termasuk negara.

Perlindungan hak untuk hidup tercantum dalam konstitusi, yaitu Pembukaan UUD 1945 khususnya Pasal 28A dan 28I.

Dengan demikian, seharusnya di negara yang menganut falsafah Pancasila tidak selayaknya hukuman mati diterapkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kemanusiaan, dan prikemanusiaan.

Penulis adalah advokat, mantan Anggota Dewan Penasihat IBA Human Rights Institute dan Ketua Umum Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia

Last modified: 18/4/07


 

Penyelenggaraan Alam terhadap Partai Politik

Oleh Toto Sugiarto

Gagasan penyederhanaan partai politik peserta pemilu mulai menyeruak menjelang revisi paket undang-undang politik yang rencananya akan diselesaikan tahun ini. Terdapat beberapa cara yang akan menjadi instrumen penyederhanaan, antara lain electoral threshold, persebaran kepengurusan, dan dana deposito.

Semua instrumen penyederhanaan tersebut, yang kecenderungannya semakin ketat, bagi partai-partai lama, terlihat menguntungkan partai besar. Sementara bagi partai baru, terlihat sebagai hambatan yang amat berat yang menghalangi mereka memasuki arena pemilu. Bermunculannya berbagai partai politik di era reformasi ini adalah buah dari berjalannya liberalisasi politik. Semua berkecambah di tengah iklim kebebasan berbicara dan berserikat.

Sejak saat itu, kebebasan menjadi atmosfer yang memenuhi pentas politik Indonesia. Hal itu terlihat dalam pelaksanaan pemilu legislatif 1999 dan 2004, pesta berlangsung dengan amat meriah dengan tingkat partisipasi publik yang tinggi. Kedua pemilu legislatif yang berlangsung 7 Juni 1999 dan 5 April 2004 itu diikuti 48 parpol dan 24 parpol. Kedua pemilu di era reformasi tersebut berlangsung secara bebas dan kompetitif.

Apakah iklim kebebasan penuh ini hendak “diperketat” sedemikian rupa sehingga publik tidak memiliki banyak alternatif pilihan? Apakah demi penyederhanaan yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai bermanfaat bagi keefektifan kehidupan kebangsaan dan akan memperkuat sistem presidensial ini, kita mau mengebiri saluran aspirasi rakyat?

Antikebebasan

Gagasan penyederhanaan partai politik, jika dilakukan terlalu ketat, meskipun dilandasi proses yang demokratis tetap saja terlihat sebagai sebuah gagasan antikebebasan. Jika gagasan tersebut berhasil diimplementasikan, pilihan bagi publik akan sangat sempit. Gagasan ini, meskipun berbeda dengan fusi parpol di awal Orde Baru yang dilakukan secara paksa, tetap saja merupakan gagasan yang kontra-demokrasi dan spiritnya menyerupai kebijakan Rezim Orde Baru yang memperkecil alternatif pilihan.

Selain itu, menguatnya fenomena kekecewaan masyarakat terhadap partai-partai yang ada sekarang, menyebabkan upaya penyederhanaan dilihat sebagai perkembangan yang kurang menggembirakan. Rakyat yang melihat perilaku partai politik sekarang cenderung lebih mementingkan kekuasaan daripada pembelaan terhadap nasib rakyat, mengharapkan adanya alternatif yang memberi udara segar, yang antara lain dibawa oleh kekuatan politik baru. Paling tidak, ruang pilihan yang sekarang ada tidak diperkecil. Upaya penyederhanaan menebar aroma kepengapan politik.

Dilihat dari sisi atmosfer politik yang dirasakan rakyat, perkembangan ini cukup mengkhawatirkan. Pemilu kemungkinan akan menjadi momen yang kurang menarik dan kurang dinantikan. Pada titik terendah, masyarakat menjadi tidak peduli terhadap proses demokrasi tersebut. Akibatnya, partisipasi politik rakyat akan sampai pada titik nadir. Di sinilah, ancaman terhadap proses demokratisasi menguat.

Karena itu, penentuan persyaratan hendaknya dibicarakan secara rigorous. Berbagai persyaratan tersebut hendaknya ditentukan bukan dilandasi kepentingan kelompok, melainkan semata-mata demi kepentingan negara dan bangsa. Di sinilah para wakil rakyat dan pemegang otoritas lainnya yang terlibat dalam pembahasan undang-undang ini dituntut menunjukkan integritas dan kenegarawanannya.

Dilihat dari materi perubahan yang berkembang selama ini, syarat persebaran kepengurusan dan electoral threshold tampaknya masih bisa diterima asalkan syarat tersebut masih dalam tingkat yang wajar.

Paling tidak, syarat tersebut tidak memperkecil ruang pilihan bagi rakyat. Dengan kata lain, syarat-syarat yang telah diterapkan di Pemilu 2004 tidak perlu diperketat, electoral threshold tetap sebesar 3 persen dan persebaran kepengurusan partai di provinsi dan kabupaten/kota tetap 75 persen. Namun, syarat keharusan menyetor sejumlah dana, sekarang ini ditentukan sebesar Rp 5 miliar, masih patut dipertanyakan.

Mekanisme Alam

Bergeraknya politik kepartaian dalam suatu negara ke arah yang lebih sederhana tentu saja merupakan suatu perkembangan yang baik. Perpolitikan di Amerika Serikat, misalnya, yang sekarang ini didominasi dua partai besar, yaitu partai Republik dan partai Demokrat banyak dilihat sebagai salah satu realitas politik demokrasi yang ideal.

Satu hal yang perlu dicatat adalah sederhananya politik kepartaian di Amerika Serikat adalah terjadi secara alami. Yang terjadi di sana adalah sebuah evolusi yang sepenuhnya merupakan buah dari penyelenggaraan alam, sebuah mekanisme alam. Dalam jangka waktu yang panjang, terjadi seleksi alam di mana yang kuat yang bertahan dan membesar. Kekuatan suatu parpol di sini diartikan sebagai kecerdikan dalam meramu program partai dan keberpihakan nyata partai kepada rakyat (bukan hanya pencitraan) sehingga ter- lihat menarik di mata pemilih.

Biarkanlah alam menunjukkan penyelenggaraannya. Biarkan pula jika terdapat elite-elite partai yang saling mendekat ke arah penyatuan. Begitu pula jika masing-masing partai berjalan dengan kekuatan sendiri-sendiri sampai suatu saat beberapa di antaranya “mengering” dan mati. Kematian yang akan menjadi energi tambahan bagi yang lain untuk membesarkan diri.

Itulah seleksi alam, seleksi yang fair. Publik tidak akan merasa kehilangan pilihan. Kalaupun pada akhirnya pilihan publik terpusat pada satu atau dua partai yang tersisa, itu adalah kehendak bebas mereka sendiri. Rakyat akan berkerumun di bawah satu payung parpol dengan alasan tertentu, bukan karena ketiadaan alternatif pilihan. Itulah kebebasan

Penulis adalah peneliti pada Soegeng Sarjadi Syndicate

Last modified: 19/4/07


 

Pulau-pulau Kecil Terancam Tenggelam

Oleh Subandono Diposaptono

Bumi kian panas. Itulah “kado istimewa” pada perayaan Hari Bumi yang diperingati umat manusia di seluruh dunia setiap 22 April. Bukan apa-apa, menurut IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), badan yang dibentuk oleh WMO (World Meteorological Organization) dan UNEP (The United Nations of Environment Program), suhu rata-rata bumi meningkat sekitar 5 derajat celsius dalam 100 tahun terakhir ini. Rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini.

IOC atau International Olimpic Commission menginformasikan, beberapa lokasi untuk bermain ski di Amerika Serikat kini sudah tidak layak digunakan karena saljunya kian menipis akibat pemanasan global. Lokasi ski yang saat ini berada pada ketinggian 1.300 m dari permukan air laut (dpl) harus dipindahkan ke tempat yang lebih tingggi, sekitar 1.500 m dpl.

Dampak lainnya, kekacauan iklim seperti badai terjadi di banyak tempat. Akibat suhu muka air laut yang meningkat tajam, gumpalan salju di kutub mulai mencair. Permukaan air laut pun mengalami kenaikan (sea level rise atau SLR), lalu merangsek ke daratan yang tadinya tak pernah tersentuh air asin. Apalagi jika tak ada upaya serius untuk mengerem laju kenaikan suhu tersebut. Kalau itu terjadi, menurut prakiraan IPCC, laju SLR bisa mencapai 3-10 mm per tahun.

Lalu bagaimana dengan nasib belasan ribu pulau kecil di Indonesia? Menurut analisis dari beberapa stasiun pasang surut di Jepara, Jakarta, Batam, Ambon, Biak, Batam, dan Kupang, selama sembilan tahun pengamatan menunjukkan, rata-rata SLR di kawasan tersebut sekitar 8 mm per tahun. Isu ini sangat mengkhawatirkan Indonesia, karena dataran pantai di pulau-pulau kecil yang rendah bisa terendam air laut.

Berbagai Dampak

Secara umum dampak SLR adalah terpaparnya pantai di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Akibatnya, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil seperti pantai berpasir, pantai berbatu, tebing, dataran pasang surut, terumbu karang, dan lahan basah termasuk mangrove mengalami kerusakan bahkan bisa lenyap. Bukan hanya itu. Sarana dan prasarana seperti pelabuhan, industri, pembangkit listrik, wisata, dan lain-lain yang berada di wilayah pesisir bakal tergenang.

Dampak lain dari SLR adalah mundurnya garis pantai Menurut hitungan penulis, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terendam mencapai 4.050 ha per tahun. Angka itu berdasarkan asumsi kelandaian pantai rata-rata hanya dua persen.

Terendamnya lahan ini mengakibatkan perubahan rezim hidraulik yang berpengaruh pada kehidupan mangrove di daerah payau. Ada dua kemungkinan nasib tanaman mangrove. Pertama, ia bisa bermigrasi ke arah darat jika masih ada lahan terbuka. Kedua, mangrove itu akan berkurang bahkan punah jika tidak ada lagi lahan untuk bermigrasi.

Dampak SLR lainnya adalah terjadinya abrasi pantai. Hal itu disebabkan karena pemanasan global mengakibatkan terjadinya badai dan SLR sehingga energi gempuran gelombang di daerah pantai semakin besar yang pada gilirannya berdampak terhadap penggerusan pantai.

SLR juga menimbulkan sedimentasi di muara sungai. Kondisi ini diperparah oleh muara-muara sungai di Indonesia yang umumnya landai.

Jika diasumsikan SLR satu meter saja maka air laut itu merangsek ke sungai puluhan kilometer. Akibatnya, terjadi pembendungan yang membuat kecepatan air sungai berkurang. Laju sedimentasi di muara akan bertambah sehingga mengurangi daya tampung sungai di muara. Jika hal ini disertai curah hujan tinggi, kawasan tersebut mudah terjadi banjir.

SLR juga mengakibatkan intrusi air laut. Hal itu disebabkan volume air laut yang mendesak ke dalam sungai akan semakin besar. Kondisi itu merupakan masalah serius bagi penduduk di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menggantungkan air tawar dari sungai.

Mengantisipasi SLR

Secara filosofis mengantisipasi SLR di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dapat ditempuh dengan tiga alternatif. Pertama, pola protektif, yaitu membuat bangunan pantai yang mampu mencegah air laut agar tidak merangsek ke darat. Pola tersebut bertujuan melindungi permukiman, industri wisata, jalan raya, daerah pertanian, dan lain-lain dari genangan air laut. Pola itu memerlukan biaya cukup mahal, namun cocok diterapkan untuk melindungi sarana-prasarana di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sifatnya vital dan strategis.

Kedua, pola adaptif, yakni menyesuaikan dengan SLR. Rumah-rumah penduduk di tepi pantai dibuat model panggung agar aman dari genangan air laut, terutama pada waktu air laut pasang. Bagi daerah pertanian dan budidaya lain yang tergenang air laut akibat SLR dapat diubah peruntukannya menjadi lahan budidaya perikanan.

Ketiga, pola mundur (retreat). Pola ini bertujuan menghindari genangan dengan cara merelokasi permukiman, industri, daerah pertanian, dan lain-lain ke arah darat agar tidak terjangkau air laut akibat SLR.

Berbagai upaya antisipasi itu memang butuh perhatian kita semua dan perlu dilakukan sedini mungkin walau terasa berat dan mahal. Kalau tidak, bersiaplah menerima “kado” yang lebih istimewa lagi di hari ulang tahun bumi di masa-masa mendatang.

Penulis adalah pemerhati masalah mitigasi bencana

Last modified: 19/4/07


 

Epidemi Peniruan Kekerasan

Garin Nugroho

Kasus penembakan di kampus Institut Politeknik Virginia Amerika Serikat tiba-tiba melahirkan kekhawatiran baru, yakni penayangan video Cho Seung hui secara terus-menerus di televisi. Hal itu justru dikhawatirkan oleh para pakar akan dapat menular dan ditiru orang lain yang kebetulan sedang mengalami mental dalam posisi yang sama.

Kekhawatiran pakar itu juga hadir bersama gugatan berbagai kalangan terhadap penayangan terus-menerus tersebut, termasuk gugatan dari salah satu keluarga korban, karena menganggap tidak pantas dan sangat mengganggu, serta tidak membantu proses pemecahan masalah.

Orkestra kekhawatiran terhadap kemungkinan epidemi peniruan kekerasan, selayaknya menjadi ruang pembelajaran bagi stasiun-stasiun televisi di Indonesia, yang begitu euforia menayangkan berbagai bentuk kekerasan. Baik bentuk tayangan kekerasan akibat bencana, kekerasan jalanan, kekerasan pembantaian, kekerasan fisik dalam proses berpolitik dan bernegara (demontrasi, penggusuran, dan lain-lain), hingga berbagai bentuk pertengkaran dalam keluarga.

Terlebih, banyak dari program itu yang ditayangkan dalam waktu tayang keluarga dan anak-anak Alih-alih mewartakan kebenaran, justru televisi sebagai medium di ruang keluarga tersebut, dikhawatirkan melahirkan trauma dan peniruan berbagai bentuk kekerasan, serta melahirkan masyarakat dengan kultur kekerasan itu sendiri.

Peniruan

Free your mind! The Body will follow“, ucapan itu terlontar dari John Lee Malvo, sebelum melakukan tindakan pembunuhan terhadap lima belas orang. Kata-kata itu dicuplik dari film Matrix yang sangat populer.

Loren Coleman, MSW, pengajar di berbagai universitas di London, dalam bukunya yang terkenal, The Copycat Effects, menyatakan Matrix tidak semata sebuah film.

Di dalamya terdapat penge- lolaan psikologi komunal yang mengandung mitologi, fashion, ikon teknologi futuristik, hingga spirit religiusitas tertentu seperti Buddha dan Kristiani. Di sisi lain, film itu dipasarkan dalam industri teknologi kapitalis, yang menyebar cepat, terus-menerus, dalam berbagai ruang publik yang stra- tegis dan keluarga.

Coleman dalam penelitiannya lebih dari dua dekade, mengulas berbagai kasus peniruan kekerasan, tanpa bermaksud menjadi hakim dan lembaga sensor, namun mencoba memberi isyarat peradaban tentang kultur peniruan kekerasan yang telah bertumbuh dalam sejarah panjang, yang bisa lahir dari sebuah momentum terkecil sekalipun.

Sebagai contoh, Coleman memberi catatan sendiri tentang salah satu karya novel Goethe yang bertajuk The Sorrows of Young Werther (1774), yang di zamannya, diisyaratkan melahirkan epidemi penjiplakan kekerasan, sehingga dilarang beredar di Jerman. Bagian yang terkenal dari novel itu adalah ketika tokoh yang patah hati duduk di lantai sebelas dengan baju biru dan jaket kuning, sambil membaca buku dan kemudian bunuh diri. Ternyata, ketika novel tersebut menjadi populer, terjadi banyak peristiwa bunuh diri dengan motif dan cara yang sama, yakni memakai baju biru, jaket kuning dan duduk membaca, kemudian bunuh diri.

Sejarah peradaban, memang, mencatat berbagai kasus yang melahirkan epidemi kekerasan, baik itu peniruan pembantaian, tindak kekerasan yang vulgar, ataupun bunuh diri, lewat pola yang hampir sama, dan dalam suatu wilayah budaya melahirkan puluhan peniruan kekerasan.

Sebutlah peniruan bunuh diri dari pola megabintang. Sebutlah peniruan pola bunuh diri Marilyn Monroe (1962) hingga Curt Cobain (1994). Atau sebutlah, peniruan adegan film seperti pola rolet Rusia dalam film Deer Hunter (1978).

Atau juga epidemi bentuk protes atas nama agama, sebutlah bakar diri yang dilakukan oleh pendeta Buddha Thich Chan Hy (2003, Amerika), demikian juga berbagai bentuk bom bunuh diri di Timur Tengah. Jangan lupa, dalam video yang ditayangkan, Cho Seung-hui menyebutkan ia ingin melakukan pengorbanan seperti yang dilakukan Yesus Kristus.

Protes

Catatan di atas, tidaklah dalam perspektif yang sederhana dan berdiri sendiri, namun senantiasa berhubungan timbal-balik dengan kompleksitas sosial tempat tumbuh tindak kekerasan.

Sejarah pertelevisian Eropa-Amerika pasca-1985 mencatat bagaimana perilaku industri televisi menanggapi kekhawatiran terhadap kekerasan. Itu terjadi ketika pemilik beberapa stasiun televisi beramai-ramai meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka, karena sebelumnya tidak cukup bijak mengontrol berbagai bentuk tayangan kekerasan di televisi, baik fisik maupun simbolik.

Tindakan meminta maaf para pemilik televisi tersebut, didorong protes berbagai kelompok masyarakat kepada para sponsor alias korporasi, yang telah menyeponsori program-program televisi yang hanya atas nama rating tidak lagi mengindahkan kultur kekerasan. Bahkan kelompok-kelompok masyarakat tersebut, berniat memboikot produk-produk korporasi yang tidak mengindahkan protes mereka.

Agaknya, di tengah berbagai bentuk kegelisahan masyarakat yang dijejali berbagai tayangan kekerasan di tengah kehidupan yang penuh kekerasan dan krisis, saatnya periode ini menjadi periode kebangkitan media melawan kekerasan. Kini saatnya, sebelum nantinya bangsa kita tidak hanya menjadi bangsa terkorup, namun juga mempunyai rating tertinggi di dunia dalam kekerasan hidup sehari-hari.

Penulis adalah pengamat media

Last modified: 30/4/07


 

Kita Harus Berperan sebagai Gaia

RP Borrong

Memaknai Hari Bumi, 22 April, saya coba mengulas pandangan James Lovelock terkait peran manusia dalam mengubah wajah Bumi. Hipotesis Gaia yang dikemukakan Lovelock menarik karena menekankan relasi saling bergantung dan integratif seluruh sistem di Planet Bumi.

Pada tahun 1960-an, Lovelock, sebagai konsultan NASA, terlibat dalam Proyek Viking yang meneliti kemungkinan kehidupan di Planet Mars. Sebagai ahli kimia angkasa, ia menemukan dalam komposisi atmosfer Bumi terdapat beberapa unsur yaitu oksigen, hidrogen, nitrogen, metane, dan unsur halus lain yang secara bersama mempertahankan kehidupan konstan Bumi. Pandangan itu dituangkan dalam buku Gaia, A New Look at Life on Earth (1979) dan The Ages of Gaia: The Biography of Our Living Earth (1988).

Lovelock menyimpulkan segala tingkatan kehidupan di Bumi harus dipandang sebagai suatu entitas kehidupan tunggal yang mampu memanipulasi atmosfer Bumi untuk mencocokkan semua kebutuhannya. Bumi memiliki suatu atmosfer yang bersifat dinamik dan menata diri sendiri. Seperti alat pengatur panas yang menjaga temperatur menjadi konstan, demikianlah atmosfer bumi menopang keseimbangan yang stabil dari gas-gas dan temperatur yang mendukung kehidupan.

Unsur-unsur lembut itu ternyata tidak terdapat di Mars. Karena tidak punya acuan atau dinamika atmosfer, di Planet Mars tidak ada kehidupan.

Penemuan itu kemudian diperkenalkan dengan nama Hipotesis Gaia. Hipotesis ini menyodorkan pendapat, biosfer (lingkungan kehidupan) memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri secara berkelanjutan dalam menjaga kesehatan Bumi, yaitu melanjutkan kehidupan. Bumi melakukan itu dengan memanipulasi lingkungan fisik dan kimiawi.

Nama Gaia diambil dari nama Dewa Bumi dalam mitos Yunani kuno. Dalam pengertian Lovelock, sifat-sifat iklim dan kimiawi Bumi bekerja bersama menjaga kondisi optimal Bumi. Menurutnya, kehidupan tidak dikelilingi lingkungan pasif yang statis. Kehidupan menciptakan dan mempertajam lingkungannya sendiri. Bumi seperti binatang yang punya aturan sendiri dan juga punya organ-organ khusus, seperti misalnya hutan hujan dan lahan basah yang masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dalam memelihara kestabilan Planet Bumi.

Kekhasan Bumi sebagai tempat kehidupan terletak pada fenomena yang disebut Lovelock sebagai “The Goldilocks Effect”, tidak terlalu panas, dan tidak terlalu dingin. Keadaan itu terjadi karena adanya proses simbiosis dan kerja sama dalam seluruh evolusi biologis.

Pandangan Lovelock itu sesuai dengan hasil penelitian Lyn Margulis dan Dorion Sagan yang mengatakan kehidupan dalam alam tidak berkompetisi sebagaimana dikemukakan teori evolusi Darwin, melainkan berelasi menjadi biosfer raksasa dan terintegrasi. Kehidupan tidak mengambil alih bola bumi dengan pertempuran melainkan dengan berjejaring (Margulis dan Sagan, 1986, Microcosmos: Four Billion of Evolution from our Microbial Ancestors, 15).

Peran Manusia

Pertanyaan penting sehubungan dengan hipotesis Lovelock tersebut, bagaimana dengan peran manusia terhadap Bumi? Buku Lovelock yang pertama memperlihatkan ia mengambil posisi berbeda dengan ahli lingkungan arus utama.

Ia meragukan pencemaran akan merusak kehidupan Gaia secara keseluruhan. Bahan-bahan kimia yang ditengarai merusak lingkungan, bagi Lovelock sudah ada sejak dahulu. Mungkin perusakan melalui pengembangan industri dan teknologi modern membuktikan perusakan dan rasa sakit bagi spesies manusia, tetapi tidak akan merusak kehidupan Gaia secara keseluruhan.

Konsep mengenai polusi sangat antroposentrik dan tidak relevan dengan konteks Gaia. Ia mengkritik pendapat yang sangat pesimistis tentang bahaya dari pencemaran air dan udara oleh pengembangan industri. Gaia, menurutnya, mampu mengurai dan mendaur polutan yang sudah ada sejak oksigen pertama kali hadir di Planet Bumi.

Namun dalam buku kedua, ia mengakui melakukan kesalahan besar dalam menelaah secara kritis pengaruh buruk pencemaran. Ia mengakui mungkin melakukan kesalahan besar melawan orang-orang yang menghindari legalisasi pengurangan penggunaan zat-zat klor, dan ingin mendukung usaha seperti itu untuk mencegah melebarnya lubang dalam lapisan ozon akibat penggunaan zat-zat klor.

Pada mulanya ia terlalu optimistis. Tetapi, kemudian ia menyadari peran manusia yang disebutnya hanya salah sa- tu elemen dalam Planet Bumi, ternyata sangat besar peran destruktifnya karena tidak bersiner- gi dengan sistem Gaia yang lain.

Bersama Margulis dan Sagan, ia meyakini peran manusia sebagai makhluk yang hadir belakangan di Bumi, sangat kecil. Yang paling besar perannya dalam sistem Gaia adalah bakteri. Manusia, sama seperti Brontosaurus dan padang rumput, hanyalah satu dari banyak komponen rumput-rumputan dari satu sistem kehidupan yang sangat besar yang dikuasai mikroba. Baik Lovelock maupun Margulis dan Sagan mengakui manusia memiliki potensi menjadi sistem peringatan dini yang cemas terhadap Gaia, mendeteksi kemungkinan Gaia dilukai oleh berbagai kegiatan manusia atau perubahan lainnya.

Pandangan Lovelock didukung Kid Petler dan Anthony Waston. Petler adalah dokter Inggris yang sangat imajinatif dan penulis fiksi ilmiah. Dalam bukunya, The Quest to Gaia (1991), ia mengatakan manusia tidak akan pernah memiliki kuasa menghancurkan Gaia. Waston adalah filsuf dari Universitas New York yang tertarik pada etika lingkungan hidup. Dalam artikelnya, Environmental Ethics, 1987, ia mengatakan hipotesis Lovelock sangat sugestif dan memuji penekanan Lovelock pada kekuatan Gaia yang melampaui tanggung jawab manusia.

Secara etis pandangan itu mengajak manusia untuk memasukkan realitas lain ke dalam penilaian etis manusia. Selain itu penekanan manusia hanyalah salah satu spesies di Bumi mengingatkan manusia akan peran destruktifnya terhadap lingkungan.

Saling Bergantung

Terlepas dari setuju atau tidak terhadap Hipotesis Gaia, paling tidak kita diingatkan dunia ini bukanlah suatu mesin mekanistik sebagaimana diajarkan pengikut filsafat Kartesian, melainkan semacam suatu perusahaan koperasi raksasa yang di dalamnya kehidupan dibangun bukan atas dasar kompetisi melainkan kesalingbergantungan. Kita saling bergantung dipelihara oleh Bumi, Sang Gaia. Kita juga diingatkan kerangka keadilan sosial perlu dibangun di antara semua komponen dalam sistem Gaia sehingga kehidupan terus-menerus saling menopang secara konstan.

Kita bisa mengkritik hipotesis Lovelock yang mengecilkan peran manusia. Walaupun manusia hanyalah salah satu dari sistem Gaia raksasa, ternyata perannya tidak kecil dalam mengubah seluruh permukaan Bumi. Konsep Gaia justru harus mengingatkan kita akan kesalingbergantungan dengan seluruh komponen kehidupan agar manusia tidak menjadi sewenang-wenang sehingga merusak sistem Gaia. Manusia harus benar-benar menempatkan diri dalam hubungan kesalingbergantungan dan kerja sama dengan seluruh komponen Gaia.

Merayakan Hari Bumi 2007 yang mengambil tema “Sebuah Seruan untuk Tindakan dalam Perubahan Iklim”, kita diingatkan agar benar-benar berperan sebagai Gaia (Dewa Bumi), yang tidak sewenang-wenang merusak kehidupannya sendiri, tetapi menjaga dan memeliharanya dengan baik. Sesuai tema itu, kita sangat prihatin dengan berbagai prediksi dan sebagian kita sudah merasakannya, yaitu perubahan iklim yang semakin panas. Perubahan iklim itu terjadi karena manusia terlalu cepat bergerak mengubah wajah Bumi. Pembabatan hutan yang menjadi salah satu fungsi penting menjaga kestabilan Gaia serta pencemaran atmosfer Bumi telah menaikkan suhu panas Bumi.

Akhir-akhir ini kita merasakan perubahan iklim yang cukup signifikan dan dampaknya yang besar pada kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Suhu Bumi meningkat, perlahan tetapi pasti. Gelombang panas sering melanda daerah bermusim empat, seperti terjadi di Eropa tahun 2005. Perubahan dan pergeseran musim sering terjadi di Indonesia, antara lain menyebabkan bencana besar, dalam bentuk banjir, badai, musim kering berkepanjangan, dan sebagainya.

Tepatlah kiranya tema peringatan Hari Bumi 2007. Kita terpanggil untuk mendengarkan seruan agar bisa mengambil langkah menjaga kestabilan kehidupan di Planet Bumi yang telah kita warisi miliaran tahun.

Selamat Hari Bumi.

Penulis adalah pakar etika lingkungan

Last modified: 23/4/07


 

Hambatan dari APBD

Pande Radja Silalahi

Keinginan agar roda ekonomi tidak berputar tersendat-sendat, tampaknya belum tercipta di tahun 2007 ini. Tanggal 6 Februari 2007 Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan (Menkeu), mengirim surat peringatan kepada sejumlah daerah yang belum menyerahkan Perda APBD Tahun Anggaran 2007.

Menurut informasi hingga 12 April 2007, daerah yang belum menyerahkan APBD 2007 masih sangat banyak, sekitar 172 kabupaten dan kota. Sebanyak 59 kabupaten dan kota belum menyerahkan APBD 2007 tanpa alasan yang jelas, 59 kabupaten dan kota menyatakan akan terlambat menyerahkan APBD, sementara 54 daerah, baru menyelesaikan Rancangan APBD (RAPDB). Baru 262 daerah yang menyerahkan APBD 2007.

Perkembangan yang tidak menggembirakan ini seolah luput dari perhatian masyarakat, padahal akibatnya tidak dapat dianggap remeh. Salah satu tujuan desentralisasi keuangan adalah agar pembangunan di daerah dapat dipercepat sehingga kemakmuran masyarakat atau ekonomi daerah berkembang lebih cepat.

Sejak otonomi daerah dilaksanakan, pemerintah konsisten meningkatkan desentralisasi keuangan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2005 jumlah belanja daerah Rp 153.402 triliun (27 persen dari total belanja negara). Tahun 2006 meningkat menjadi Rp 220.850 triliun (31,59 persen dari belanja negara), dan tahun 2007 dianggarkan Rp 258,795 triliun (33,89 persen dari belanja negara). Belanja daerah yang dimaksudkan sebagian besar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersifat “Block Grant” yang berarti daerah diberi keleluasaan menggunakannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Jumlah DAU terus mengalami peningkatan. Pada tahun anggaran 2005 jumlahnya Rp 88,766 triliun (56,56 persen dari belanja daerah), tahun 2006 meningkat menjadi Rp145,664 triliun (65,96 persen dari belanja daerah), dan tahun 2007 dianggarkan Rp164,787 triliun (63,67 persen dari belanja daerah). Menurut catatan Departemen Keuangan, realisasi DAU dialokasikan untuk keperluan gaji pegawai di daerah 45 persen, 55 persen digunakan untuk keperluan lain.

Peningkatan alokasi dana yang pemanfaatannya ditentukan oleh daerah seyogianya diikuti oleh kemampuan daerah membelanjakan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya dan raihan yang ingin dicapai. Pengeluaran yang tersendat-sendat atau tidak sesuai waktu akan menyebabkan pergerakan ekonomi tersendat.

Bila hingga akhir April 2007 daerah tidak mampu menyerahkan APBD nya ke Departemen Keuangan, dapat dipastikan kegiatan pembangunan akan tertunda. Akibat selanjutnya, kegiatan yang dibiayai dari anggaran akan dilakukan secara tergesa-gesa. Pengadaan barang dan jasa otoritas terkait (Panitia Pengadaan) terpaksa melakukan penunjukan langsung atau melanggar Keppres 80 (Tentang pengadaan barang dan jasa yang dibiayai melalui APBN dan APBD).

Tindakan Tegas

Ketergantungan daerah kepada pusat dalam bidang keuangan masih sangat tinggi. Daerah baru mampu menyediakan 15 persen dari dana yang dibutuhkannya yaitu dari PAD, 85 persen sisanya dari pusat. Dengan tingkat ketergantungan yang tinggi ini, sulit dipahami bila daerah tidak secara cepat mengajukan APBD-nya.

Dari pemantauan, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah menghadapi kendala mempersiapkan APBD sesuai jadwal. Pengesahan APBD terlambat disebabkan faktor politis, pembahasan yang alot dan makan waktu akibat benturan kepentingan eksekutif dan legislatif di daerah. Kendala lain adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah. Padahal saat ini, pemerintah daerah harus menyusun APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 yang menuntut rencana anggaran secara detail.

Sebelum ada Permendagri tersebut, daerah masih diperkenankan menggunakan pos anggaran lain-lain atau dana taktis dalam APBD. Dahulu, daerah diperbolehkan membuat pos anggaran yang abstrak atau gelondongan, misalnya hanya menyebut anggaran alat tulis kantor (ATK), sekarang harus rinci dan jelas.

Tidak tersedianya tenaga pembukuan yang memadai seharusnya tidak akan berujung pada keterlambatan penyusunan APBD bila pemerintah daerah memanfaatkan tenaga profesional. Benturan kepentingan antara legislatif dan eksekutif tidak seharusnya berlarut-larut manakala pihak eksekutif dan legislatif bekerja sesuai fungsinya. Benturan antara eksekutif dan legislatif sering terjadi karena perebutan proyek. Bukan rahasia, tidak sedikit anggota DPRD yang merangkap menjadi rekanan, pemborong atau liason dari pemborong. Berhadapan dengan keadaan seperti ini maka pantas dilakukan tindakan tertentu. Salah satu yang mungkin dilakukan adalah menjadikan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan/atau implementasi anggaran seterbuka mungkin.

Beberapa waktu yang lalu Menkeu menyatakan akan memberi sanksi kepada daerah yang belum menyerahkan APBD sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Sanksi yang akan dikenakan adalah menahan (memotong) pencairan sebagian DAU yang menjadi haknya. Salah seorang Panitia Anggaran di DPR menyatakan keinginan ini belum dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR yang membidanginya. Karena tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyatakan pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR, pernyataan ini seolah memberi angin kepada daerah bahwa keterlambatan penyampaian APBD tidak berdampak.

Padahal 40 persen daerah terlambat melakukan pembangunan karena masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan mudah. Bila DPRD menghambat pengesahan APBD, perlu disosialisaikan kepada masyarakat. Dengan kata lain, perlu dibuat time table (rencana) pembahasan APBD yang rigid dan tindakan yang dilakukan bila terjadi penyimpangan waktu. Menyimak perkembangan yang terjadi dapat dikatakan bahwa rencana Menkeu mengenakan sanksi, tepat dan diperlukan.

Selain pemotongan pencairan DAU, sanksi lain yaitu mengumumkan secara luas daerah yang terlambat mengajukan APBD-nya. Sekarang yang diumumkan di website, daerah yang telah menyerahkan APBD. UU No 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Pasal 102 ayat (5) menyatakan bahwa “Menteri Keuangan memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan kepada daerah yang tidak menyampaikan informasi”.

Informasi yang dimaksudkan adalah: APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota; neraca Daerah; laporan arus kas; catatan atas laporan Keuangan Daerah; Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; laporan keuangan Perusahaan Daerah; dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Pemberian saksi bukanlah tujuan tetapi suatu alat untuk menegakkan disiplin anggaran. Tanpa disiplin anggaran, akan sulit atau bahkan tidak mungkin roda ekonomi berputar dengan mulus.

Penulis adalah pengamat ekonomi

Last modified: 24/4/07


 

Revolusi Kekerasan dan Asketisme Kultural

Oleh Max Regus, Pr

Peristiwa demi peristiwa mengejutkan melintas cepat dalam benak dan kesadaran. Rentetan kekerasan dan kebengisan yang terus mencuri kedamaian kita bergerak liar. Rekaman sekian banyak tragedi kemanusiaan di ruang-ruang tak bernama pada sekujur dunia kita selintas menyodorkan kesimpulan menyesatkan bahwa kekerasan sudah menjadi bagian hakiki kehidupan manusia. Kita menghadapi proses perusakan kesadaran dan budaya menakutkan. Kekerasan sedang mencapai sukses gemilang dalam percaturan sosial manusia pada hari-hari ini.

Kematian almarhum praja IPDN Cliff Muntu beberapa waktu lalu serentak membuka tabir: fenomena institusionalisasi kekerasan dalam area pendidikan nasional. Kejadian tragis serupa tentu saja bukan yang pertama tampak di muka kita. Salah seorang dosen IPDN yang kritis dan berani, Inu Kencana, yang menjadi bintang kehidupan di tengah bangsa yang terpuruk ini, mengungkapkan adanya dugaan kekerasan pada puluhan kematian praja yang membentang dalam sejarah panjang IPDN selama ini.

Meski sedih mendengar tragedi ini, namun kepergian almarhum praja Cliff Muntu serentak membawa berkah bagi masa depan peradaban bangsa Indonesia. Dalam hari-hari ini, sekian banyak mantan praja IPDN yang terpaksa mengundurkan diri karena tidak tahan menerima perlakuan sadis, membuka mulut dan memberikan persaksian terbuka bahwa kekerasan sudah lama menjadi menu pembinaan antarpraja di lingkungan lembaga pendidikan calon birokrat itu.

Mengapa kematian seorang Cliff Muntu menjadi berkah? Peristiwa menyedihkan itu langsung membawa bangsa ini kepada sebuah ingatan tentang keadaban yang harus menjadi bagian napas kehidupan bersama. Kita juga ingat salah satu substansi pemihakan bangsa kita adalah proses pencerdasan kehidupan bangsa. Dan, IPDN dalam konteks ini, hampir tidak dapat menjadi contoh dan bagian dari pembangunan peradaban bangsa.

Dua Pilihan

Banyak kalangan mengarahkan tembakan keprihatinan kepada lembaga IPDN. Banyak orang melemparkan kritikan, protes, dan demonstrasi menentang proses kekerasan yang terjadi di sana. Pemerintah juga membentuk tim khusus untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja IPDN. Sebuah pekerjaan yang bermuara pada dua pilihan rekomendasi: pembubaran IPDN atau perombakan sistem pembinaan di IPDN.

Sebagian dari kita tentu saja tidak berada pada ruang untuk menjawab kedua pilihan di atas. Kebanyakan dari kita yang mendiskusikan persoalan ini tidak berada pada posisi mengeksekusi dua pilihan itu. Meski demikian, keterbatasan itu tidak meniadakan tanggung jawab sosial kita dalam memikirkan segenap proses pencerdasan yang mengarahkan kehidupan kita pada peradaban humanistik. Yang paling penting dan mendasar tentu saja adalah menjadikan tragedi IPDN sebagai cerminan paling konkret tentang kekerasan yang terus menguat dan terbangunnya panggilan nurani melakukan perlawanan terhadap kekerasan.

Belum hilang ingatan kita pada kekejian IPDN, sebuah tragedi lain yang mengejutkan datang dari belahan lain dunia kita. Di pertengahan April 2007 ini, dunia pendidikan Amerika, sang adidaya dunia, menangis dan bertekuk-lutut pada amukan kekerasan masif. Negeri yang telah memiliki segalanya untuk merasakan kemakmuran itu tidak mampu mendeteksi kekerasan yang mengincar dengan bengis setiap kesempatan untuk merusak kehidupan.

Seorang mahasiswa, Cho Seung-hui (23 tahun) melakukan penembakan brutal di kampus Institut Politeknik Virginia. Tiga puluh dua orang tewas dalam pembunuhan liar itu. Stasiun TV NBC, tiga hari (18/4) sesudah aksi maut itu menerima paket berisi dokumen pribadi berupa video, foto, dan surat dari pelaku penembakan. Dokumen- dokumen itu menyimpan kekuatan kasar yang ada dalam benak Cho (Kompas, 20/4).

Kita menemukan sebuah pertanyaan biasa dan sederhana. Apakah Cho melakukan itu dalam kondisi kejiwaan yang rusak? Materi rekaman yang ada dalam paket dokumen pribadi itu secara langsung menyajikan kekerasan dan kemarahan yang luar biasa menakutkan. Dan, secara implisit, bahasa kekerasan itu mengungkapkan juga sebuah perasaan penolakan kekerasan yang mungkin pernah menimpa seorang Cho. Dia melakukan perlawanan terhadap kekerasan yang sebelumnya tidak mampu dilawannya, dengan sebuah sensasi kekerasan yang lahir dari kesadarannya sendiri.

Pada titik itu, kekerasan sudah menjelma menjadi sebuah kekuatan yang membajak dan mengendalikan konstruksi kesadaran personal dan jaringan soliditas moral bersama. Ada rantai kekerasan yang sangat kuat sedang mendikte perilaku dan pilihan nilai individu yang mengalami kekerasan. Kekerasan mengatur jiwa dan kesadaran dalam diri orang seperti mahasiswa Cho.

Pantulan

Sebagian dari mantan praja IPDN yang memberikan kesaksian tentang kekerasan yang terjadi dengan tegas menyebutkan adanya penganiyaan yang dilakukan praja yang lebih tinggi tingkatnya. Praja yang berada pada kelas paling rendah akan menjadi sasaran amarah dan kekasaran. Kekerasan yang terjadi sebagiannya terpicu naluri balas dendam yang sangat kuat.

Jika ada motivasi balas dendam, hal itu dapat juga menjelaskan spiral kekerasan yang dengan kuat mendominasi lalu lintas kehidupan sosial dalam kampus IPDN. Mungkin tidak salah juga jika kita mengatakan naluri kekerasan sebagiannya juga menjadi spirit kehidupan para praja di IPDN. Kematian Cliff Muntu mengatakan kebenaran itu secara terang benderang.

Dunia dan kehidupan kita memang sudah berada pada sebuah mekanisme persaingan terbuka, tanpa batas dan kejam. Ada persaingan tidak wajar yang menyebabkan seorang Cho menjelma menjadi monster mematikan. Ada kompetisi terbuka dan tidak cerdas yang telah menumbuhkan pribadi-pribadi keras (kasar) dalam sebagian praja IPDN. Pada lingkup luas, perkelahian (persaingan) luas dalam merebut sumber daya sosial, politik, dan ekonomi yang semakin terbatas telah melukai kehidupan secara langsung dan serentak.

Kondisi itu juga sebagian kecil terpicu kerakusan dan ketamakan yang melanda masyarakat manusia. Mulut-mulut yang rakus dan tamak menyeret manusia pada proses pengerukan kehidupan secara membabi-buta. Manusia tidak dapat menghentikan amukan naluri dan ambisi ini.

Di Indonesia, naluri kerakusan dan ketamakan menjadi sumber kekerasan di tengah kehidupan sosial dan kekuasaan. Kita tidak boleh hanya melemparkan persoalan pada IPDN semata. Kita juga harus berani membuka kemunafikan sosial kita bersama. IPDN adalah pantul- an jujur wajah tak sedap bangsa Indonesia.

Maka sebuah jalan kembali untuk menemukan keindahan kehidupan, persaudaraan dan kebersamaan adalah sebuah kemutlakan. Bangsa Indonesia harus mulai masuk dalam suasana tapa budaya (asketik) demi menemukan nilai-nilai murni kehidupan dan menghirupnya sebagai sumber energi yang menyehatkan peradaban. Mungkin karena politik pendidikan kita tidak pernah menjadi momentum untuk mengasah kepedulian, moralitas, nilai, dan kesadaran maka kekerasan semakin menjadi jelas, transparan, dan masuk daftar terbanyak tutur kata kehidupan kita setiap hari.

Pendidikan harus mampu menjadi saat yang tepat untuk mengasah kesadaran, jiwa, emosi, dan budaya kehidupan yang mampu menjadi dasar pijakan dalam membangun bangsa yang beradab dan manusiawi. Revolusi kekerasan yang merangsek deras hanya dapat dilawan dengan sebuah aksi asketik secara sosial politik. Seandainya kita belum berani menempuh rute budaya itu, kekerasan akan terus mengurung kita sepanjang waktu. Tragedi Cliff Muntu di IPDN akan kembali berulang dan kebrutalan seorang Cho yang jauh di Amerika, akan segera menjadi barang mainan anak-anak Indonesia.

Penulis adalah seorang pastor, bekerja di Paroki Kristus Raja Ruteng, Koodinator Mangunwijaya Institute Flores

Last modified: 24/4/07


 

Kabinet yang Bekerja untuk Rakyat

Benny Susetyo

Sinyal pergantian kabinet kini semakin jelas. Namun, pergantian kabinet tak akan membuahkan hasil yang diharapkan jika pemerintah masih berada di bawah bayang-bayang dominasi kekuatan politik.

Dalam setiap isu pergantian kabinet, “politik dagang sapi” kembali menyeruak. Hasilnya, pergantian kabinet tidak membawa dampak apa pun bagi perubahan kinerja, apalagi bagi perubahan kehidupan masyarakat. Jika orang partai masih mendominasi, rakyat kembali akan menelan kekecewaan berlipat-lipat dari taktik citra seperti itu.

Merosotnya kredibilitas pemerintah dalam beberapa jajak pendapat terakhir membuktikan masyarakat sudah bosan dengan janji- janji. Semakin lama bukannya rakyat semakin apresiatif terhadap kerja-kerja pemerintah melainkan justru semakin tidak mempercayainya.

Itu terjadi karena hampanya ketulusan dan kejujuran dalam politik, dan hilangnya kemauan untuk menjadikan pemerintah lebih baik. Politik hanya dimaknai sebagai kekuasaan dan bagi-bagi kekuasaan. Orientasi demikian tidak bisa semata-mata disembuhkan dengan “pergantian kabinet” dengan paradigma lama. Restrukturisasi pemerintahan tentu harus dilandasi semangat kuat untuk mengubah kinerja buruk menjadi baik.

Kalau mentalitasnya bersandar pada Du ut des alias “saya memberikan posisi apa dan mendapat apa”, restrukturisasi hanya akan melahirkan kekecewaan baru. Apalagi jika restrukturisasi justru dilandasi politik kekuasaan, upaya mempertahankan status quo, langkah-langkah demikian merupakan biang keladi perilaku dan tindakan politik apa pun yang dilakukan.

Pergantian kabinet harus didasari dengan semangat bahwa bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan, tantangan, dan cobaan yang luar biasa. Kabinet baru haruslah memberikan rasa optimistis. Langkah itu juga harus berhasil meluruskan perjalanan bangsa yang sekarang ini sering di luar jalur yang benar. Kita harus terus menata diri seraya bekerja keras membangun kembali ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lebih konkret dan jelas, rakyat membutuhkan perubahan berupa perbaikan serius dan nyata. Kenyataannya masih banyak perilaku mencerminkan kembali lagi ke masa silam penuh kegelapan, masih enjoy dengan budaya masa lalu yang penuh kebohongan publik.

Misalnya, apakah orang- orang baru itu berani mengakhiri permainan pasar hitam, fenomena yang tidak terlihat tapi besar pengaruhnya bagi rakyat negeri ini? Keseimbangan antara publik, negara, dan pasar inilah yang hilang akibat negara lebih banyak dikuasai pemilik modal. Nyata sekali kebijakan ekonomi hanya menguntungkan pemilik modal besar. Merekalah yang “merampok” kekayaan alam kita.

Penataan kembali struktur pemerintahan bisa jadi menjadi kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan selama ini. Dari prestasi yang dihasilkan dapat dilihat tidak adanya kinerja memuaskan. Itu terjadi sebagai akibat di kabinet terlalu banyak kepentingan politik daripada niat bekerja demi rakyat.

“Orang Partai”

Perombakan kabinet tanpa ada perubahan kultur birokrasi hanya akan menjadi lahan kepentingan sesaat yang tidak ada gunanya. Pergantian justru hanya akan “sekadar ganti orang partai satu ke lainnya”.

Tetapi, keinginan menata itu, perlu menoleh ke belakang. Dua tahun ini orang-orang partai gagal menjalankan reformasi dalam birokrasi dan kinerja mereka tidak cukup baik. Departemen yang dipegang “orang partai” tidak memuaskan hasil kerjanya dan ada kecenderungan dalam departemen terjadi politisasi layaknya kubu-kubu partai. Orang partai di departemen berkecenderungan hanya mengurus kepentingan jangka pendek belaka, bukan kepentingan bersama. Dukungan partai di dalam kabinet hanya sekadar tukar-menukar dalam “perdagangan politik” dan menjadikan jabatan sebagai bahan transaksi.

Kondisi itu membuat bangsa ini makin terpuruk karena tata kelola pemerintahan tak menjadi bagian untuk membela publik. Pejabat publik terkurung dalam kesempitan dan hanya memikirkan agenda partainya.

Partai politik sering terlalu dominan mengatur dan terlalu banyak menyerobot ruang-ruang politik yang bukan haknya. Alam pikiran partai politik negeri ini masih satu suara: kekuasaan itulah jalan satu-satunya mendapatkan pemujaan dan penghormatan. Karena itu buat apa malu menitipkan pesanan, kalau pada akhirnya menguntungkan (kelompok mereka). Roda pemerintahan berjalan seperti mobil mogok. Betapa tidak, walau para punggawa bekerja sangat keras, tetapi visi bersamanya tidak terbangun. Mereka memang sangat sibuk, tapi sibuk bekerja dengan agenda sendiri-sendiri. Tidak jarang bertabrakan.

Kenyataan itu tak jarang menyulitkan gerak kabinet mencapai tujuan yang sama membangun masa depan bangsa ini. Bahkan tujuan itu semakin tidak jelas. Orientasi kebijakan semakin semrawut dan tidak jelas semangat reformasinya.

Walaupun “pekerja keras”, tapi karena dipilih berdasarkan faktor yang pragmatis, akibatnya tidak jarang di antara mereka memiliki keahlian tidak seimbang. Hal itu bisa dilihat dari kurangnya keahlian dan kemampuan mengorganisasikan jalannya roda pemerintahan. Sering terjadi, kebijakan dibuat bukan mengacu pada kesejahteraan rakyat, melainkan justru bagaimana menguras habis kekayaan badan-badan publik, yang seharusnya justru untuk kepentingan rakyat.

Kunci persoalan ini memang pada pemimpinnya. Kembali dituntut agar pemimpin saat ini benar-benar menjalankan keadilan untuk rakyatnya. Ngeri mengingat salah satu ucapan filsuf Agustinus yang menyatakan negara yang tidak dipimpin dengan semangat keadilan hanya akan menjadi tempat berkumpulnya pencuri.

Selera Politik?

Pergantian personel kabinet tidak boleh menjadi sekadar “ritus tahunan”. Bongkar pasang kabinet seharusnya merupakan jawaban dari kritik masa lalu, bahwa kabinet yang dibuat berdasarkan “pesanan” hanya akan menghasilkan susunan pemerintahan yang rapuh. Mereka tidak bisa bekerja dengan baik dan benar karena orientasi kepada kelompok lebih kuat daripada kepada rakyat.

Kritik masa lalu itu tidak digubris dengan seribu satu macam alasan. Tidak terlalu perlu seseorang ahli atau tidak, bervisi kebangsaan atau tidak, yang penting pemerintahan mendapatkan dukungan. Akibat tekanan partai politik yang memiliki agenda kekuasaan komplet, soal kebangsaan dan visi kenegarawan seorang pembantu presiden terabaikan. Representasi menteri dalam sebuah pemerintahan alih- alih legalitas untuk mengeruk keuntungan kelompok dalam kekuasaan.

Pemimpin dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap selera politik sering menghilangkan ketegasannya sendiri. Padahal keberanian dan ketegasan memilih itu sendiri terjamin dalam undang-undang. Yang sangat dikhawatirkan dalam hal ini adalah ketika bawahan hampa visi kerakyatannya, malah sering membuat masalah terhadap rakyatnya, mengabaikan perasaan rakyat dan kadang menjadikan rakyat korban. Setelah itu pertanyaan lainnya, adakah punggawa republik ini sebagaimana disebutkan dalam ciri-ciri di atas?

Ekspektasi masyarakat yang terlalu besar dan berat atas tim Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pelan tapi pasti hampir tiada. Apa yang bisa diharapkan jika masalah demi masalah muncul tanpa ada penyelesaian yang jelas dan terencana, memiliki visi ke depan yang kuat dan ambisi untuk membawa masa depan cerah bangsa ini? Masa depan yang kian redup lahir karena pemimpin gagal memberikan pencerahan. Mereka lupa janji masa lalu.

Menjunjung Profesionalitas

Kalau pejabat hanya memikirkan urusan perutnya dan perut kelompoknya sendiri, tamatlah riwayat republik ini. Bangsa ini hancur bukan karena kalah berperang melainkan karena ulah pejabatnya. Bencana alam bertubi-tubi tidak cukup kuat menggugah semangat berkebangsaan yang semakin pudar. Juga tak cukup menggugah kepedulian pejabat untuk menegaskan visi kerakyatannya.

Tidak hanya mentalitas pejabat yang masih bermasalah, juga di lembaga-lembaga kenegaraan, birokrasi pemerintahan maupun badan publik yang lain, reformasi masih sebatas wacana. Profesionalitas, kejujuran dan menjunjung tinggi pengabdian untuk publik belum menjadi budaya kerja yang bisa diteladani.

Kehancuran publik sudah memasuki kerusakan yang hampir sempurna. Badan publik kita tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi kepentingan pasar. Hasilnya bukan untuk kepentingan publik melainkan kepentingan nonpublik.

Penulis adalah pendiri Setara Institute

Last modified: 25/4/07


 

Problem Moral Penegakan Hukum

Thomas Koten

Memprihatinkan! Itulah kata yang tepat dalam mengawali esai ini sebagai kritik atas pernyataan Ketua Mahkamah Agung Prof Bagir Manan bahwa korupsi merupakan kejahatan biasa, tidak tergolong luar biasa, seperti ditulis Tajuk Rencana Suara Pembaruan, 16 April 2007. Pernyataan yang bukan saja membuat rakyat bergidik, tetapi juga dapat membuat semangat antikorupsi yang lama terbina kembali ke titik nadir.

Pernyataan seperti itu tidak etis diucapkan pemimpin tertinggi aparat penegak hukum, di republik yang masih bercokol di puncak klasemen sebagai juara korupsi. Pernyataan itu memedihkan hati rakyat yang tengah merindukan tegaknya keadilan dalam pemberantasan korupsi di negeri yang mematrikan diri sebagai negara hukum.

Ketidaktegasan hukum dalam memberantas korupsi yang umumnya dilakukan koruptor kelas kakap, dan dianggap sebagai kejahatan biasa, sesungguhnya semakin membuat publik berpegang teguh “kebenaran” ucapan Trasymachus ketika berdebat dengan Socrates mengenai keadilan dalam The Republic. “Hukum tidak lain kecuali kepentingan mereka yang kuat”. Atau, pandangan getir yang dikemukakan Machiavelli, ketika berbicara tentang “hukum”. Hukum menjadi wahana bagi kepentingan yang memiliki kekuasaan. Sementara kaum tanpa kekuasaan, hukum impoten, tidak berdaya untuk membelanya. Hukum tidak mengenal moral dan tidak peduli etika.

Artinya, praksis penegakan hukum di Tanah Air yang umumnya disitir dari atas, kerap melahirkan berbagai ironi yang pedih. Istilah John Evan Seery dalam Political Return, ironi merupakan kecenderungan yang dicirikan dengan berbagai cakupan sifat; kontradiktif, inkonsistensi, anomali, abnormalitas, janggal, berlebihan, dan di luar batas kewajaran dan kepatutan. Keadilan yang diharapkan lahir dari proses penegakan hukum, ternyata semakin jauh panggang dari api.

Kejanggalan atau anomalitas itu dapat dilihat dalam banyak kasus, yang umumnya melibatkan orang-orang yang punya kuasa baik uang maupun politik. Belum adanya proses hukum yang adil terhadap Hamid Awaludin dan Yusril Ihza Mahendra dalam beberapa indikasi pelanggaran hukum merupakan contoh paling aktual.

Apakah problem-problem hukum yang tidak adil seperti itu tetap dibiarkan? Esai ini mencoba mengelaborasinya dari sisi moral dan sosial, yang merupakan salah satu dimensi penting penegakan hukum yang perlu mendapat perhatian.

Problem

Praksis hukum yang tidak tegas dalam pemberantasan korupsi atau praksis hukum lainnya yang jauh dari rasa keadilan publik, yang selalu melahirkan kejanggalan, dan anomali, bila direfleksikan, ia sesungguhnya mengalami problem sosial, karena tidak berdaya dalam memberikan sumbangsih secara positif bagi masyarakat.

Hukum menjadi kurang bermanfaat bagi perkembangan sosial masyarakat. Atau, hukum menjadi tidak berdaya dalam mendesakkan masyarakat ke arah yang lebih baik, lebih tercerahkan, yang oleh Von Benda Beckman disebut, suatu praksis hukum yang tidak bermakna secara sosial. Padahal, hukum harus masuk dalam dimensi sosial, etik dan moral.

Praksis hukum kita yang tidak bermanfaat secara sosial, seperti pemberantasan korupsi secara tegas guna memberi efek jera bagi koruptor dan menciptakan rasa keadilan publik, ia hanya memamerkan kesadisan bagi rakyat kecil, dan tetap akan mengabaikan humanisme secara menyeluruh. Jika direfleksikan kembali peran dan konsistensi hukum, dapat dikatakan hukum kita, bukan saja tidak berdaya secara sosial ke arah pengembangan masyarakat, tetapi juga tidak memiliki fungsi penyegaran atas moralitas sosial masyarakat.

Hukum yang senantiasa mengabaikan kaidah-kaidah moral- keadilan dan kebenaran, hakikatnya memiliki pula problem etis dan moral an sich. Sebab, hukum tidak menggerakkan masyarakat untuk membangun pengertian etis dan kesadaran moral baru dalam kehidupan sosial-kulturalnya dan memikirkan nilai-nilai dan norma-norma yang perlu dipertahankan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran.

Itulah yang oleh Teuku Kemal Fasya (2005), dikatakan hukum kita masih menjadi cara ungkap terbata-bata tentang moral kebaikan karena hanya menjadi instrumen koersif yang dirasakan sekelompok masyarakat kecil, miskin, rentan, tidak berakses dan minoritas. Sementara kelompok berkuasa ekonomis dan politis-, mampu mendikte arah praktik hukum sesuai selera pragmatis mereka.

Hukum yang terus-menerus dirasuki semangat rekayasa politik dari penguasa yang mendiktenya, membuat politik dan hukum menjadi berkelindan amat erat. Dan semakin berkelindan eratnya antara hukum dan politik, akan membuat semakin perihnya hati rakyat kecil, miskin, tidak berdaya, sebab akan semakin jauh menohok rasa keadilan yang diimpikan mereka. Benar kata filsuf hukum Betrand Russel, hukum adalah medium yang mengamuflase gairah dalam arogansi kekuasaan dan diam-diam bertindak dengan melekatkan rasa sakit ke tubuh orang lain atas nama keagungan dan kelestarian moral.

Hukum yang selalu mengabaikan rasa keadilan publik, hakikatnya telah mengabaikan pula keutamaan moral yang menjadi identifikasi dan prinsip hidup manusia. Keutamaan moral, kata Aristoteles dalam karya monumentalnya Nicomachean Ethics, dibentuk oleh kebiasaan, etos, dan istilah etik. Di sini norma, terutama norma hukum, merupakan elemen penting. Namun, jika norma hukum itu dijalankan tidak semestinya, semisal tanpa memerhatikan rasa keadilan publik, hukum menjadi tidak berwibawa. Bila hukum semakin tidak berwibawa jangan berharap dapat terbangun pengertian etis dan kesadaran moral publik. Jangan pernah bermimpi pula bahwa dekadensi moral yang telah menggerogoti bangsa ini segera dibenahi.

Kontrol Nurani

Pemikir Aaron T Beck dari University of Pennsylvania memberikan semacam solusi untuk keluar dari kondisi seperti di atas, yakni dengan peningkatan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab moral. Ia menyebutnya the caring orientation, yang intinya kewajiban untuk peka terhadap kepentingan orang banyak, rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama, dan kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompok jika itu berbeda dengan kepentingan seluruh rakyat.

Artinya, yang mutlak diperlukan dalam sebuah eksekusi-keputusan hukum adalah yang benar- benar sesuai dengan rasa kepatutan dalam keadilan dan kebenaran. Keadilan bukanlah sesuatu yang bersifat “individualistik” yaitu yang bertalian dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Tetapi, adil atau keadilan yang sesungguhnya sebagaimana dikatakan Aristoteles, adalah jika tiap orang mendapat apa yang seharusnya diperoleh. Adil adalah “to give each man his due. If the persons are not equal, their (just) shares will not be equal”.

Untuk mendapatkan keputusan yang benar-benar adil, diperlukan pula pertama, adanya penajaman moral dan norma-norma etika dalam penegakan hukum dengan perumusan nilai-nilai etis, baik yang terkandung dalam dokumen-dokumen maupun yang dianut secara tidak tertulis dalam masyarakat.

Kedua, dapat mengikuti solusi yang ditawarkan pemikir Paul Ricoeur, yaitu perlunya refleksi, yaitu tindakan untuk kembali ke diri sendiri sebagai sebuah bentuk kontrol nurani, sehingga subjek memahami dirinya dalam kejernihan intelektual dan tanggung jawab moral.

Menyitir Toto Suparto (2006), kontrol nurani jauh lebih kuat dibanding kontrol dari luar berupa sistem pengawasan dan sistem hukum. Kontrol nurani diperlukan agar aparat negara bisa mencapai tahap kejernihan intelektual. Tetapi sayang, kontrol nurani penegak hukum kini semakin mandul tatka- la ketajamannya sudah ditumpulkan oleh keserakahan dan berbagai perilaku hedonis.

Apabila aparat negara kita, terutama para penegak hukum, jaksa, hakim, pengacara, dan polisi telah mengalami pencerahan batin dan kejernihan intelektual, bolehlah kita berharap suatu saat kelak dekadensi moral bangsa yang kini telah jatuh ke titik nadir dapat terangkat dan terbenahi kembali.

Penulis adalah Direktur Social Development Center

Last modified: 26/4/07


 


Mengenang 100 Tahun Mr Amir Sjarifuddin

Sang Pembaru

Oleh Jones Batara Manurung

Tidak banyak referensi dapat dijadikan rujukan untuk menelusuri jejak Amir Sjarifuddin. Tentang langkanya referensi itu, Pendeta Frederiek Djara Wellem dalam tesisnya, Mr Amir Syarifuddin tempatnya dalam kekristenan dan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia (STT Jakarta, 1982), mengungkapkan, “dalam karya-karya sejarah Indonesia, nama Amir Syarifuddin tidak banyak disebut. Agaknya tokoh ini dan perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia agak disembunyikan, barangkali karena berhubungan erat dengan ‘pemberontakan’ PKI di Madiun 18 September 1948″.

Tesis Pendeta Frederiek itu pada 1984 pernah diterbitkan Pustaka Sinar Harapan, namun terpaksa dihancurkan karena dilarang pemerintah saat itu. Hal serupa juga pernah dialami Majalah Prisma tahun 1982 ketika menerbitkan ringkasan biografi Amir pada hari ulang tahun ke-75.

Buku Amir Sjarifuddin antara Negara dan Revolusi, ditulis Jacques Lecrec (diterbitkan pertama kali oleh Monash Papers on Southeast, 1993), merupakan buku yang cukup bagus, setidaknya menjadi pelepas dahaga bagi mereka yang membutuhkan informasi tentang Amir. Terjemahan dalam bahasa Indonesia diterbitkan oleh Jaringan Kerja Budaya, Jakarta, 1996. Kelemahannya sebagaimana yang diungkapkan penerbit, buku tersebut lebih tepat disebut sebagai renungan tentang Amir ketimbang tulisan ilmiah yang menyajikan fakta dan interpretasi dalam langgam yang ketat.

Dari beberapa referensi itulah penulis coba memotret Amir plus dari sejarah GMKI yang juga sangat terbatas merekam jejak Amir, ia memang tercatat sebagai aktivis CSV op Java (cikal bakal GMKI).

Amir Sjarifuddin memang tidak seperti Bung Karno atau Bung Hatta yang banyak meninggalkan tulisan. Beberapa tulisan pendek pernah ditulis Amir. Antara lain, pertama “Pemberontakan di Spanyol dan Hukum Internasional” dimuat di nomor perdana berkala bulanan Ilmoe dan Masjarakat. Kedua, “Adaptasi Kata-kata Asing dan Konsep-konsep ke Dalam Bahasa Indonesia”, makalah yang disampaikan pada Kongres Bahasa Indonesia di Solo pada Juni 1938. Ketiga, “Adat dan Pergerakan”, makalah yang disampaikan pada Kongres Rakyat Indonesia pada Desember 1939. Keempat, pada Natal tahun 1942 Badan Persiapan Persatuan Kaum Kristen di Kebun Binatang (sekarang Taman Ismail Marzuki), Amir menulis “Menuju ke Jemaat Indonesia Asli”.

Praktis memang kita sangat kesulitan memahami pemikiran-pemikiran Amir secara utuh oleh minimnya referensi. Di masa mendatang kondisi itu mudah-mudahan saja menjadi daya tarik tersendiri untuk meneliti dan mengungkap tentang Amir lebih jauh. Harapan ini dapat terwujud bila provokasi picik dan pandangan keliru tentang pemimpin Partai Sosialis yang radikal seperti Amir tidak semakin mewabah.

Konsistensi Nonkooperatif

Amir yang terlahir pada 27 April 1907 (pada tesis Pdt Frederiek disebut 27 Mei 1907), merupakan sosok yang secara total membaktikan hidupnya sepanjang 20 tahun (1928-1948) kepada suatu keyakinan bahwa revolusi nasional harus menohok pada sistem imperialisme itu sendiri. Hal itu tampak saat perjuangan melawan kolonialisme Belanda, tak ada kata kompromi dalam bentuk apa pun bagi Amir untuk negara penjajah. Ketika Jepang yang disambut antusias sebagai saudara tua oleh rakyat Indonesia, termasuk Bung Karno dan Hatta, langkah Amir justru sulit diduga banyak kalangan. Amir memanfaatkan Belanda untuk membangun gerakan bawah tanah menghancurkan fasisme Jepang.

Bila ditelusuri, dalam hal ini Amir mendasarkan pada teori mengenai analisis terhadap krisis hubungan internasional, dan sistem politik global serta mengenai hubungan antara negeri jajahan dan penjajah yang merupakan bagian integral darinya. Gagasan Amir tidak mendapat sambutan dari sesama aktivis, sebab belum pulihnya kepercayaan mereka terhadap Amir oleh polemik di tahun 1940. Hal paling utama sebenarnya ialah tidak pahamnya mereka akan strategi Amir untuk kemerdekaan sepenuhnya.

Kecenderungan saat itu, para aktivis menjalankan strategi berkolaborasi dengan Jepang dengan harapan Jepang memberi kemerdekaan. Sejarah membuktikan prinsip Amir benar, sebab ternyata Jepang menjadi penjajah yang lebih kejam, bukan sebagai saudara tua yang melindungi apalagi memerdekakan.

Nonkooperatif merupakan sikap teguh Amir, berhadap-hadapan dengan problem pokok, itulah yang ditunjukkannya kepada semua pihak. Pada konteks terkini, tidak banyak berpandangan demikian, meski tata kelola Indonesia yang hampir sempurna kehancurannya, pemerintah justru masih sibuk dengan kebijakan-kebijakan “pemadam kebakaran”. Bila Amir masih hidup, dengan alat analisisnya mungkin masih dapat menunjukkan problem pokok dan solusinya dengan tepat terhadap sistem penjajahan baru yang merangsek dewasa ini.

Sikap nonkooperatif mengalami kebuntuan tatkala Amir berada dalam panggung kekuasaan. Pada situasi yang bergerak cepat, sangat sulit menemukan cara yang bisa mempertemukan antara negara dan revolusi, antara stabilitas dan perubahan, dan antara yang lama dan yang baru. Gambaran itu dapat disepadankan dengan pengalaman kepemimpinan Gus Dur pascareformasi yang kesulitan melakukan perubahan.

Dalam menyusun tentara nasional, Amir terinspirasi dengan “tentara masyarakat” pada pengalaman revolusi Prancis. Segala daya upaya dilakukan Amir untuk memberikan gambaran tentang tentara yang jiwa politiknya “kerakyatan”, membuang paham korporatisme, patronase, dan faksionalisme. Namun hal itu mendapat banyak kritikan, akhirnya tidak dapat berkembang sebagai jiwa tentara Indonesia. Bersamaan dengan perjalanan waktu justru ide “dwifungsi” yang telah meresapinya, dan mengangkatnya menjadi golongan “supra-masyarakat”. Dinamika itu pula yang menjatuhkan kepemimpinan Amir sebagai Perdana Menteri. Namun lagi-lagi sejarah membuktikan kekalahan dan kesendirian Amir hanya pada saat itu saja, sebab puluhan tahun setelah itu (Reformasi 1998) gemuruh suara rakyat mengumandangkan “tolak dwifungsi”, sebagai buah dari konsistensi nonkooperatif.

Pembaru Spiritualitas

Perjalanan Amir Sjarifuddin yang dinamik ternyata tidak pada kehidupan politiknya saja. Pengalaman spritualitas Amir juga cukup mengesankan. Sebagai orang yang dibesarkan dalam lingkungan Islam yang taat, Amir lagi-lagi kontroversial dengan spritualitas baru bagi dirinya. Dia dibaptis di gereja HKBP Kernolong pada 1931oleh Pdt Peter Tambunan.

Perkenalan terhadap kekristenan setidaknya dipengaruhi beberapa hal. Pertama, kakek Amir, Soetan Goenoeng Toea adalah penganut Kristen taat. Kedua, saat menempuh pendidikan di Belanda bersama sepupunya Sutan Gunung Mulia ia tinggal bersama penganut Calvinis taat. Ketiga, kedekatannya dengan mahagurunya ketika belajar di Tanah Air.

Sudah pasti sangat sulit bagi keluarga dan relasinya memahami pilihan itu. Terlebih masyarakat Indonesia yang belum mampu melihat persoalan seperti itu dengan jernih, bahwa pilihan tersebut merupakan hal personal-transenden. Tidak ada yang berubah dalam paradigma perlawanan Amir dengan status barunya sebagai Kristen. Justru kemajuan pemikirannya dapat menerobos kebekuan di kalangan Kristen saat itu. Sumbangan signifikan dalam perkembangan kekristenan, antara lain dalam tulisan “menuju ke jemaat yang asli” suatu teologi kontekstual dan merupakan ciri khas pemikiran Amir yang menunjukkan kesetiannya pada perlawanan terhadap penjajahan.

Pada berbagai kesempatan Amir menyatakan, “seorang Kristen yang baik dapatlah juga sekaligus menjadi seorang nasionalis yang baik”, hal ini suatu petunjuk tentang sintesa keagamaan dan kebangsaan Amir yang utuh. Begitulah Amir, setia dalam spiritualitas perjuangannya melawan penjajahan dengan strategi-taktik yang variatif.

Hingga akhir hayat ketika maut datang melalui peluru bangsanya sendiri, ia tetap setia mengumandangkan lagu perjuangan semangat internasional dan Indonesia Raya dengan Injil di tangannya. Sesuatu yang membuktikan kesetiaannya pada prinsip bahwa relasi penjajahan dapat dibedah oleh spirit internasional itu, yang membumi dalam spirit antiimperialisme dan antikolonialisme sebagai wujud nasionalisme. Terpenting dari itu, prinsip tersebut secara utuh termanifestasi pada Injil yang tetap ia pegang erat pada akhir hayat.

Penulis adalah mantan pengurus pusat GMKI

Last modified: 28/4/07


 

Melindungi Kekayaan Intelektual Adalah Urusan Bersama

Oleh John Heffern

Ketika perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual gagal dilaksanakan, akibatnya bisa membawa maut. Saat epidemi meningitis (radang selaput otak) melanda Niger pada 1995, lebih dari 50.000 orang divaksinasi menggunakan vaksin palsu, yang mengakibatkan 2.500 orang meninggal dunia.

Tiga puluh anak balita meninggal di India pada 1998, dan 89 anak Haiti meninggal pada 1995 akibat meminum obat batuk sirup yang dibuat dengan campuran bahan kimia beracun yang digunakan pada zat antibeku. Penggunaan baut palsu dalam perakitan sebuah pesa- wat Norwegia dituding sebagai penyebab kecelakaan pesawat ter- sebut pada 1989 yang menewaskan 55 orang.

“Hak kekayaan intelektual” adalah istilah yang dikenal luas bagi akuntabilitas produk dan perlindungan terhadap kreativitas manusia. Ia adalah mekanisme sah -melalui hak cipta, paten, dan merek dagang- yang menjamin bahwa produk yang kita beli asli, dan tidak ada yang mengambil keuntungan dari ide-ide kita. Hak kekayaan intelektual tidak hanya melindungi para penemu; ia melindungi siapa pun yang keselamatannya bergantung pada keandalan produk di semua negara di dunia, termasuk Indonesia.

Perlindungan hak kekayaan intelektual meningkatkan pembangunan negara, dan memajukan lingkungan usaha dan kesenian negara tersebut. Perlindungan seperti itu merangsang kemajuan yang memberi manfaat kepada seluruh dunia, dalam bentuk teknologi, obat-obatan, dan proses-proses lainnya.

Di Indonesia

Melindungi kekayaan intelektual sangat penting dalam upaya melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di semua negara di dunia. Di Indonesia, dampak kesehatan yang serius, dan bahkan kematian dalam beberapa kasus, adalah akibat dari penggunaan obat-obatan palsu.

Mengapa kita harus peduli dengan perlindungan kekayaan intelektual? Pada awal abad ke-21, 70 persen dari produksi ekonomi global dihasilkan dari jasa, yang kebanyakan bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang. Produk Domestik Bruto (PDB) global tumbuh 20 kali lipat pada abad lalu, dari 2 triliun dolar AS menjadi 41 triliun dolar AS, dan sebagian besar peningkatan ini terjadi berkat adanya berbagai inovasi.

Pada 2004, Forum Ekonomi Dunia (The World Economic Forum) dalam laporannya menyatakan bahwa 20 negara yang dianggap memiliki perlindungan kekayaan intelektual paling ketat termasuk dalam 27 negara terbaik dalam hal daya saing pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, 20 negara yang dipandang memiliki perlindungan kekayaan intelektual paling lemah termasuk dalam 36 negara terendah dalam hal daya saing pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, segala bentuk pemalsuan masih banyak ditemukan, mulai dari suku cadang mobil sampai rokok kretek. Data yang dirilis oleh International Data Corporation menunjukkan lebih dari 80 persen peranti lunak yang digunakan di Indonesia merupakan bajakan. Lebih dari 170 juta cakram film dan musik bajakan dijual di Indonesia sepanjang tahun 2005.

Perusahaan Andal Software di Indonesia mengembangkan dan memasarkan peranti lunak untuk akuntansi dan keuangan. Direktur perusahaan tersebut, Indra Sosro- djojo, mengatakan, “Pembajakan peranti lunak telah melemahkan industri peranti lunak secara keseluruhan. Pembajakan terutama merugikan industri peranti lunak lokal dengan merampas penghasilan yang potensial dan sah.” Baik peranti lunak domestik maupun internasional, serta perusahaan-perusahaan film dan rekaman, menderita kerugian ratusan juta dolar akibat pembajakan di Indonesia setiap tahunnya.

Kendati demikian, Indonesia mencatat kemajuan dengan melakukan penggerebekan terhadap para penjual cakram bajakan eceran, mendaftarkan pabrik-pabrik cakram optik, serta membentuk Gugus Tugas Kekayaan Intelektual Nasional yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden Yudhoyono. Demi pertumbuhannya di masa depan, serta perlindungan bagi para seniman, penemu, peneliti dan pengembang peranti lunak, Indonesia perlu mempertahankan kinerja baiknya dalam melawan pembajakan dan pemalsuan.

Direktur Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Ansori Sinungan, mengatakan, “Tema yang kita usung adalah ‘meningkatkan kreativitas’, dan tema yang diusung Pemerintah Indonesia dalam Hari Kekayaan Intelektual Sedunia adalah ‘Dengan meningkatkan kreativitas kita menuju hari esok yang lebih baik’.”

Ditambahkan, Pemerintah Indonesia saat ini tengah merevisi undang-undang Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Ini merupakan upaya untuk menyelaraskan undang-undang tersebut dengan sejumlah kesepakatan internasional serta untuk mengakomodasi praktik-praktik yang terbaik untuk diimplementasikan.

Satu perubahan yang signifikan adalah bagaimana mengatur agar manajemen pusat-pusat perbelanjaan dapat diminta pertanggungjawabannya atas dakwaan tindak kriminal apabila mereka memberikan fasilitas bagi penyewa yang menjual barang-barang bajakan.

Kemajuan

Di dunia, di mana ide-ide membentuk wacana publik, pembajakan serta pemalsuan kekayaan intelektual menggerogoti ekonomi dan identitas kultural suatu bangsa. Undang-undang hak cipta mendorong penciptaan karya-karya literatur, program-program komputer, karya-karya seni, serta berbagai ekspresi kebudayaan nasional.

Undang-undang hak paten mendorong penciptaan berbagai produk dan proses baru yang lebih baik, sembari menjamin akses publik yang sebebas-bebasnya atas informasi tentang produk-produk dan proses-proses tersebut.

Undang-undang merek dagang mendorong pengembangan dan perawatan berbagai produk dan jasa yang berkualitas, serta membantu perusahaan memupuk kesetiaan pelanggan.

Teknologi informasi dan komunikasi, obat-obatan yang aman, dan berbagai inovasi lainnya yang membentuk tulang punggung ekonomi saat ini hanya dapat terwu- jud berkat adanya hak kekayaan intelektual.

Harapan kita semua akan masa depan yang lebih baik bergantung pada para penemu dan pembaharu yang akan membuat dunia menjadi lebih kaya, bilamana upaya kreatif dan kerja keras mereka mendapat perlindungan. Indonesia telah mencatat kemajuan yang baik dalam memerangi pembajakan dan hendaknya terus melanjutkan momentum ini.

Penulis adalah Kuasa Usaha Kedutaan Besar AS

Last modified: 30/4/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Ruh Yogyakarta dan “Shinkansen” SBY-JK

Christianto Wibisono

Sultan Hamengku Buwono X lahir pada 2 April 1946, tapi perayaan ulang tahun ke-61 diadakan pada hari Sabtu, 7 April, dengan tema “Malam Bhakti Ibu Pertiwi”. Sri Sultan membuat kejutan tidak ingin menjabat gubernur lagi sambil mempertanyakan keistimewaan DIJ dibanding DI Aceh dalam pi- dato berjudul “Ruh Yogyakarta untuk Indonesia Berbakti bagi Ibu Pertiwi”.

Suatu orasi serius yang men-jadi episenter gempa politik yang kemudian diikuti “gempa susulan” pertemuan Golkar, pertemuan Wapres – Sultan dan pisowanan ageng Rabu 18 April. Sri Sultan akan berkiprah ke kancah nasional menjadi headline seluruh media massa. Salah satu kalimat yang dikutip media ialah, “Selama ini jika berbeda pendapat saya lebih baik diam daripada bangsa ini perang saudara. Ternyata diam saya itu salah karena rakyat tetap miskin.” Karena itu Sultan bertekad akan membawa ruh pluralitas dari Yogyakarta untuk mewarnai Indonesia.

Pada 20 April 2004 saya menjuluki duet SBY-JK sebagai “shinkansen” politik, yang walaupun menghadapi tantangan Mag-lev Wiranto (27/4-2004), menang dengan 60 persen suara. Sayang bahwa “shinkansen” ini kemudian terhalang oleh rel yang masih berpola kereta api bumel oligarki parpol. Akibatnya mencuat divergensi dalam tubuh duet SBY-JK. Dalam keadaan force majeur, keduanya atau sendiri-sendiri masih memerlukan “beking” dan “restu kharismatis dari Kraton Yogjakarta”.

*

Reshuffle kabinet 5 Desember 2005 diumumkan dari Yogyakarta karena Presiden Yudhoyono memerlukan dukungan “ruh Yogyakarta” dalam membendung agresivitas Bugis Makassar. Sekarang April 2007, Jusuf Kalla yang mendatangi Sri Sultan dan dinilai pengamat sebagai manuver politik lamaran JK untuk berduet dengan Sri Sultan.

PresidenYudhoyono akan berkunjung ke Yogyakarta Rabu-Kamis 25-26 April. Sementara Sri Sultan berada di Jakarta 21-22 April untuk menghadiri kawin intan pasangan Soedarpo Sastrosatomo.

Terobosan ruh Yogyakarta itu mestinya bisa diusung untuk jadi platform politik reformis sejati, mengangkat Indonesia dari keterpurukan sembilan tahun pascakrismon dan reformasi setengah matang. “Shinkansen” SBY-JK memerlukan “ruh baru” dan “ruh Yogyakarta” membuka diri untuk ikut menyelamatkan bukan hanya “shinkansen”, tapi negara Republik Indonesia.

Ketika Belanda mengepung Indonesia, maka ruh Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta menjadi benteng moral dan juga legal yang masih dihormati oleh Belanda yang tidak pernah berani menangkap Sri Sultan. Yogyakarta yang hanya dijadikan “benteng terakhir” tapi kemudian dilupakan, menyuarakan “nubuat hati nurani” dengan pidato Sultan HB X, 7 April 2007.

Tanpa Sri Sultan HB IX (ayah HB X) yang melindungi RI, barangkali RI sudah akan ditumpas dan digilas oleh NICA dan Van Mook. Sri Sultan HB IX dengan posisi legal yang tidak mungkin ditangkap Belanda, memberi inspirasi yang diklaim oleh Soeharto sebagai idenya, untuk menduduki Yogya selama enam jam pada 1 Maret 1949.

Pada zaman Bung Karno, Sri Sultan HB IX hanya menempati posisi marginal karena Bung Karno pun enggan pada kharisma Ngarso Dalem. Pada periode Soeharto Sri Sultan HB IX menjadi Menko Ekuin 1966-1973 dan wapres untuk Soeharto selama satu periode (1973-1978).

Dua puluh tahun kemudian putra Sri Sultan HB IX, HB X adalah satu dari 4 Deklarator Ciganjur bersama Gus Dur, Amien Rais, dan Megawati. Tapi kemudian seluruh elite melupakan dan take it for granted, sama sekali tidak menghargai dan menempatkan Sultan pada barisan elite nasional karena semua merasa “kalah kharisma” dan karena itu membiarkan Sultan “terisolasi” nun jauh di sana di Yogyakarta, jauh dari percaturan politik Jakarta yang ruwet dan kehilangan ruh.

Tapi kalau mereka perlu, baru sowan dan minta restu “ruh Yogyakarta” untuk kemudian dilupakan sama sekali. Tidak ada rasa terima kasih atau respek atau hormat atau quid pro quo. Dalam politik Machiavellis model mafia, barangkali itu merupakan the best way to survive. Tapi dalam tradisi keimanan dan keyakinan, bahwa yang akan menang pada akhirnya ialah roh kebenaran, keadilan, dan kejujuran, maka sikap elite Jakarta itu sangat tidak etis dan tidak bermoral.

*

Shinkansen SBY-JK mengalami malfungsi internal akibat krisis “Lumpindo” (lumpur Lapindo, Red), dana Tommy Soeharto, dan kemerosotan ekonomi di kalangan rakyat bawah. Kalau “shinkansen” itu tidak turun mesin, maka dikhawatirkan akan terguling atau ditinggal penumpangnya, pemilih 2009, bila muncul calon independen yang berbobot seperti Sri Sultan HB X.

UU Politik yang sedang akan direvisi oleh DPR memerlukan reformasi total untuk memungkinkan tokoh seperti Sri Sultan tampil sebagai capres independen. Tanpa perlu berutang budi dan berkolusi dengan parpol yang citranya sudah demikian buruk.

UU Politik yang dibuat oleh parpol bercokol ini mirip dengan UU yang dibuat oleh Soeharto di zaman Orba untuk mencegah munculnya tokoh alternatif dan pesaing untuk jabatan presiden. Oligarki parpol yang diwariskan sejak Soeharto lengser itu sudah berumur sembilan tahun dan rakyat disuguhi impotensi kabinet karena presiden terpilih disandera oleh oligarki parpol yang hanya sibuk ingin menduduki kursi menteri tanpa berbuat untuk rakyat secara nyata.

Presiden Yudhoyono tidak bisa lagi membuat rencana, melainkan harus melaksanakan banyak hal dalam sisa dua tahun sampai April 2009. Ini merupakan tahun krusial bagi duet “shinkansen” SBY-JK. Jika pemilu legislatif sudah dilaksanakan April 2009, dan ketahuan hasilnya, maka rakyat sudah memvonnis apakah duet “shinkansen” itu akan direstui untuk lima tahun lagi, atau akan ditinggal oleh rakyat karena sudah sering terguling gerbongnya selama periode 4,5 tahun naik “shinkansen” SBY-JK.

Prioritas penyelesaian malapetaka lumpur Lapindo jelas harus menjadi agenda force majeur utama. Sedang agenda utama yang bersifat proaktif adalah, pembangunan infrastruktur yang telantar karena macet pada tingkat pelaksanaan di tingkat menteri, Dirjen, dan birokrasi.

Aparatur birokrasi seharusnya segera memfasilitasi pembangunan infrastruktur agar rakyat segera menikmati dengan menjadi tenaga kerja atau pemasok terkait dari proyek tersebut, tanpa harus menunggu hasil Pilpres 2009. Sebab kalau sampai menunggu dua tahun lagi, suara rakyat terlupakan itu pasti sudah akan menguap ditelan oleh oposisi yang siap menerkam limbahan ketidakpuasan terhadap kinerja SBY-JK. Proyek Jalan tol vital misalnya malah dimenangkan oleh “calo” yang tidak bermodal, dan menawarkan status pemenang tender kepada pemodal.

Sisa waktu dua tahun ini harus benar-benar diisi oleh kabinet kerja yang betul-betul kerja. Rasa optimistis yang terlalu besar pada diri pasangan SBY-JK baik sebagai duet maupun dalam persepsi pribadi masing-masing figur bisa menjadi bumerang.

Ruh Yogyakarta barangkali tidak kuat dalam modal money politics, tapi modal moral dan etikanya saya rasa harus dihargai lebih dari miliaran atau triliunan dana KKN yang berseliweran model rekening Tommy Soeharto dan banjir Lumpur Lapindo, suatu fenomena “penguasaha” yang jelas tidak akan menyejahterakan rakyat Indonesia.

Ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap Belanda dan Sudirman bergerilya, “ruh Yogjakarta” Sri Sultan HB IX adalah simbol eksistensi Republik Indonesia. Sekarang ketika elite politik Jakarta demam histeris: “syahwat politik”: (meminjam istilah Dr Salim Said) kekuasaan demi kekuasaan dan money politics, suara “ruh Yogyakarta” adalah angin segar suara moral.

Apakah bangsa Indonesia akan peduli dengan suara ruh atau tetap tenggelam dalam pola Mafioso money politics? Jawabannya memang tergantung dari 22 juta bangsa Indonesia dan bukan dari perorangan apakah itu SBY, JK atau HB X.

Penulis adalah Pendiri Global Nexus Institute; peminat dan penanggap bisa mengirim email langsung ke < cwibisono@aol.com>

Last modified: 23/4/07


 

Tragedi Uria dan Munir

Oleh Nelman Asrianus Weny

Ketika persoalan “siapa aktor intelektual” di balik kematian Munir semakin merebak beberapa hari belakangan ini, penulis teringat Uria. Dia bukan tokoh istimewa, kecuali sebagai anggota pasukan Israel di masa pemerintahan Raja Daud, sekitar hampir 3000 tahun lalu. Namun, dalam kisah yang diceritakan Alkitab Perjanjian Lama (1 Samuel 11), Uria menurut penulis, justru menjadi tokoh krusial sekaligus menjadi pusat refleksi ini, karena ia merupakan korban tragedi cinta.

Kisah tragis Uria berawal dari Raja Daud yang berahi terhadap Batsyeba, istri Uria yang cantik dan menawan. Dikisahkan, ketika Batsyeba sedang mandi di kolam istana, menurut Daud, itulah saat paling tepat memiliki Batsyeba, karena suaminya, Uria, sedang berada di pertempuran bersama Yoab, sang panglima. Meskipun semula menolak, namun karena Daud adalah raja, dan suaminya berada di bawah kekuasaan Daud, Batsyeba terpaksa menurut.

Namun, persoalan menjadi semakin runyam. Daud dikejar rasa bersalah: bagaimana kalau Uria, bahkan seisi istana tahu perselingkuhan tersebut? Satu-satunya cara bagi Daud untuk melapangkan jalan ke depan adalah “Uria harus mati!”

Maka diaturlah siasat busuk. Melalui Yoab, Uria diminta datang ke istana menghadap baginda karena ada sesuatu yang sangat penting. Uria pun segera datang ke istana di Yerusalem. Sebagai ahli strategi perang, Daud menulis sepucuk surat kepada Yoab, yang isinya “Yoab harus menempatkan Uria di garis depan saat pertempuran yang sangat membahayakan pasukannya”.

Menariknya, surat sakti itu kemudian dititipkan melalui sang calon korban, Uria. Yoab, sang panglima pun, dengan segera melaksanakan niat baginda raja, menempatkan Uria di garis terdepan. Hasilnya, nyawa Uria melayang.

Tidak banyak yang tahu muslihat itu, kecuali Daud dan Yoab. Sesudah Uria tewas, Daud pun dengan leluasa mengambil Batsyeba sebagai istrinya. Pertanyaannya, adakah sidang pengadilan yang memperkarakan masalah itu? Jawabnya: tidak ada, kecuali Nabi Natan yang datang serta memperingatkan Daud (2 Samuel 12).

Tiga Unsur Menarik

Cerita tragis itu mengandung tiga unsur yang sangat menarik disimak. Pertama, Raja Daud, sang aktor intelektual. Daud adalah simbol pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan. Kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya melayani rakyat, memberikan perlindungan dan rasa aman, tidak dimanfaatkan untuk memenuhi fungsi sosialnya, tapi bahkan untuk merampas kebahagiaan Uria dan istrinya. Kekuasaan memang tidak pernah membuat kehilangan kesadaran seorang pemimpin negara, apalagi saat itu, di Israel yang bersistem pemerintahan teokratis, belum ada badan peradilan untuk kasus semacam itu.

Kedua, Yoab, sang eksekutor. Sebagai panglima tentara kerajaan, mau tidak mau Yoab harus patuh pada keputusan raja. Diduga kuat, moralitas Yoab sebagai “bapak” bagi Uria di medan laga tidak menghendaki cara eksekusi semacam itu, karena sarat kepentingan. Bahkan tewasnya Uria bisa disebut kematian yang konyol. Namun, strategi yang dikehendaki Daud kemudian diterapkan Yoab di lapangan, rasanya cukup tepat untuk “membebaskan” Yoab dari kemungkinan tuduhan Yoablah aktor intelektualnya.

Sebagai panglima, tentu saja di hadapan anak buahnya yang lain, bahkan di hadapan Batsyeba istri mendiang Uria, ia bisa berkilah “tewasnya Uria tidak pernah diduga sebelumnya”. Malah bisa jadi, komandan regu Uria, ditempatkan sebagai pihak paling bertanggung jawab atas kematian Uria. Dan lagi-lagi, komandan regu menjadi tersangka, sedangkan Daud dan Yoab, berada pada posisi nyaman. Apalagi dengan Yoab, bisa memperoleh promosi jabatan ke tingkat lebih tinggi.

Ketiga, Uria, sang korban. Uria sekeluarga, dalam konteks tragedi ini justru mengalami perampasan harkat, baik secara fisik maupun nonfisik. Uria, tidak saja kehilangan istri yang dikasihinya, tetapi sekaligus kehilangan nyawanya. Surat kiriman yang dibawa Uria kepada Yoab sesungguhnya surat sakti yang mengantarkannya kepada kematian tragis. Kalaupun ada lembaga peradilan yang menangani perkara itu, surat sakti kiriman Daud itu “tidak akan pernah dijadikan sebagai barang bukti”, karena Yoab pasti telah mendapat pesan untuk menghilangkan surat tersebut agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.

Konspirasi Politik

Bagaimana dengan Munir? Nyaris sama, meskipun Uria dan Munir hidup di tempat dan zaman yang sangat jauh berbeda. Uria pada zaman Israel Kuno, sementara Munir di Indonesia modern. Uria cuma tentara yang rela meninggalkan istrinya demi negara, sementara Munir adalah pendekar hak asasi manusia, yang sehari-hari menyuarakan kepentingan korban kekerasan. Jika Uria mati konyol di medan perang, Munir mati konyol akibat diracuni di Singapura dalam perjalanan ke Belanda untuk studi lanjut.

Namun, yang mirip dari keduanya: Betapa ambisi untuk berkuasa semakin merajalela di kalangan pejabat negara dan bahwa kritikan terhadap penyimpangan kekuasaan menjadi ancaman serius bagi pejabat yang ambisius. Uria dan Munir adalah korban-korban dari konspirasi politik dari pihak-pihak berkuasa yang tidak menghendaki adanya transformasi politik. Dan, hukum seolah-olah tidak berdaya menyeret aktor intelektual di balik tragedi Uria dan Munir.

Siapa sebenarnya aktor dan eksekutor di balik kematian Munir? Sebenarnya sudah jelas kalau hukum di negeri ini masih punya gigi dan penegak hukum memiliki keberanian menyeret para aktor ke pengadilan. Bukan orang- orang seperti mantan direktur Garuda, atau Pollycarpus. Sehebat apakah Pollycarpus, “hanya” ko-pilot Garuda, bisa mempengaruhi Dirut Garuda untuk menerbitkan surat tugas?

Penulis sangat yakin, pejabat Garuda “diperintah” oleh aktor yang berkuasa, dan mantan Dirut Garuda serta Pollycarpus hanyalah pihak yang dijadikan tumbal. Persoalannya, beranikah mantan Dirut Garuda “membuka kartu truf” di tangannya?

Mudah-mudahan, gereja dan bahkan para pemimpin agama, mereka yang mencintai kebenaran dan mengharapkan keadilan tegak di negeri ini berani tampil memberikan peringatan kepada penyelenggara negara, hukum, dan pemerintahan; agar korban-korban seperti Uria dan Munir tidak berjatuhan di negeri ini. Semoga!

Penulis adalah pendeta dari GMIT Kupang, mahasiswa Program Pascasarjana STT Jakarta

Last modified: 24/4/07


 

Mediasi sebagai Solusi Konflik Sosial

Oleh Yorrys Raweyai

Pekan kemarin terdapat dua peristiwa penting tentang penanganan konflik sosial dan penciptaan perdamaian. Yang pertama peluncuran buku To See the Unseen oleh Wakil Presiden yang menceritakan penanganan konflik Aceh, dan yang kedua pertemuan 250-an pemuda Indonesia di Palu untuk membahas resolusi konflik dan penciptaan perdamaian. Kedua momentum itu layak mendapat perhatian karena fenomena konflik belum juga mereda.

Konflik telah menjadi mata rantai kehidupan masyarakat. Ibarat mata rantai, memotong fenomena konflik dengan program bumi hangus, hanya menyisakan luka dan tidak menyentuh akar persoalan sesungguhnya. Demikian yang terjadi pada kasus konflik di Ambon, Poso, atau Papua.

Kinerja pertahanan dan keamanan serta kepolisian belum menunjukkan efek signifikan untuk menyelesaikan akar persoalan konflik. Bahkan cenderung melahirkan konflik baru akibat ketidakpuasan masyarakat. Imbasnya, kepercayaan rakyat pun menghilang, hingga tak ada lagi tempat mengadu, tidak juga pada pemerintah.

Konflik merupakan fenomena sosial budaya sekaligus politik, sebab terkait dengan sistem serta perilaku sosial dalam masyarakat. Pandangan sosial budaya sebuah masyarakat menyusun identitas tertentu yang berfungsi mengidentifikasi kelompok sosial budaya masyarakat lainnya. Jika dari hasil identifikasi tersebut tampak berbagai bentuk perbedaan, konflik sering kali menjadi tumpuan selanjutnya untuk mempertahankan identitas (Marc Howard Ross, 1997: 60).

Sebagai fenomena politik, konflik tidak lepas dari bingkai negara tempat masyarakat bernaung. Masyarakat yang terlibat konflik adalah mereka yang berada dalam sebuah komunitas politik, di mana negara adalah lembaga tertinggi dalam komunitas tersebut.

Situasi konflik dipicu kenyataan pluralis masyarakat, yang tidak sekadar menunju pada penyatuan, namun juga ancaman bagi lahirnya masyarakat yang terfragmentasi. Dalam situasi itu, sistem politik tidak berfungsi, yang ada hanyalah kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. Ironisnya, bangsa ini tetap pada pendiriannya yang sulit melepaskan diri dari upaya penyelesaian konflik dari pendekatan militeristik. Kita perlu berkaca, boleh jadi fenomena konflik yang tak kunjung selesai bermuara pada pendekatan solusi konflik yang tak berubah.

Menurut Dahrendorf, salah satu penyebab konflik adalah pertarungan kepentingan kelas sosial dalam negara. Sistem sosial yang memunculkan konflik dikoordinasi secara imperatif oleh sebuah otoritas yang mengacu pada pertarungan kepentingan. Karena itu, terkadang konflik sesungguhnya berada pada level elite politik dengan dukungan emosional dari akar rumput (Ralf Dahrendorf, 1986: 84-87).

Apa pun alasannya, sinyalemen kuat yang patut dipertimbangkan, konflik-konflik tersebut adalah efek dari ketidakpuasan masyarakat atas berbagai kebijakan negara. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, ternyata menimbulkan berbagai dampak yang tak terduga dalam berbagai bidang kehidupan lainnya. Salah satu dampak yang cukup menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah konflik horizontal antarkelompok masyarakat yang mengedepankan suku, agama, ras, dan antara golongan (SARA). Kasus konflik di Ambon, Poso, Papua dan beberapa wilayah lainnya menegaskan asumsi tersebut.

Meski berbagai dimensi yang melatarbelakanginya, konflik tidak terlepas dari imbas sosial budaya yang diproduksi lewat interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Penekanan konflik sebagai studi sosial budaya patut diajukan sebagai landasan awal pemikiran dalam upaya penanganan konflik. Hal itu juga merupakan prasyarat agar penanganan konflik bisa lebih menyentuh ke akar persoalan, bukan sekadar permukaan yang tidak memosisikan konflik tersebut sebagai persoalan sosial.

Mediasi

Ketika kerusuhan di Ambon merebak pada 1999, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah meredakannya tampak sia-sia. Pemulihan situasi dalam sudut ekonomi dengan memberikan kompensasi ekonomi atas kerusakan material tidak serta-merta menghilangkan bara permusuhan antara pihak Islam dan Kristen yang bertikai.

Dendam kesumat dan bara api permusuhan tetap bagai api dalam sekam. Apalagi ketika pemerintah hanya mengutamakan mencari dalang tiap-tiap momen kerusuhan dan memejahijaukannya. Alih-alih persoalan menuju titik terang, justru kedua pihak yang bertikai merasakan adanya bias dan pemihakan pemerintah pada salah satu pihak di antara mereka.

Memang, dari perspektif hukum, ketika sebuah konflik merebak, wacana yang akan mengemuka adalah bagaimana pola penanganan dan penyelesaian konflik tersebut. Biasanya ujung dari penerapan pola itu adalah penentuan pihak-pihak yang terlibat konflik sekaligus penetapan hukuman bagi mereka.

Secara spesifik pola itu disebut arbitrasi atau pengadilan. Namun, cukupkah penanganan konflik hanya sebatas itu? Patut kiranya kita mencari alternatif penyelesaian konflik yang tidak semata-mata dalam perspektif hukum. Masih banyak pola sosial lainnya seperti mediasi.

Kedua pola tersebut mengedepankan faktor orang ketiga dalam penyelesaian konflik. Posisi orang ketiga pada dasarnya ideal sebab mampu meminimalisir kemungkinan bias. Mediasi tidak mensyaratkan adanya keseimbangan kekuatan pihak yang bertikai, aktor penengah sebagai mediator menjadi penentu berhasilnya sebuah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dengan persuasif. Lawan dari persuasif itu adalah koersif yang biasa dilakukan dengan pendekatan militeristik.

Pola persuasif menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu. Posisi mediator adalah juru damai. Mereka yang terlibat dalam konflik melakukan tukar pikiran dan argumentasi untuk menunjukkan posisi masing-masing dengan tujuan meyakinkan pihak lain. Mediasi diharapkan membawa penyelesaian konflik dengan terjadinya perubahan-perubahan pandangan dari salah satu di antara mereka sehingga perbedaan-perbedaan itu bisa dihilangkan.

Lewat pola persuasif itu, mediasi mengajarkan ada usulan, pendapat, atau kesepakatan tertentu yang boleh jadi lebih baik dan perlu dianut dengan membuang sebagian pendapat mereka yang lain. Tentu saja penyampaian usulan, pendapat, atau kesepakatan itu dilandasi dengan penjelasan yang rasional dan argumentatif.

Pola penyelesaian konflik dengan persuasif menghasilkan penyelesaian secara tuntas, tidak ada lagi perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik karena titik temu telah dihasilkan atas ke- inginan sendiri. Meski demikian, pola penyelesaian itu bukanlah pekerjaan mudah. Prosesnya membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. Dibutuhkan kesabaran sekaligus keuletan dalam melakukan serangkaian musyawarah.

Efek konflik biasanya berujung pada kekerasan. Karena itu, bukanlah tindakan bijak jika menyelesaikan kekerasan dengan pendekatan koersif. Orde Baru telah banyak memberikan pelajaran berharga tentang pola-pola pendekatan yang patut dipakai untuk membangun bangsa ini.

Tentu saja pola yang tidak bermanfaat perlu ditinggalkan. Kasus Ambon, Poso dan Papua hanyalah segelintir kisah. Belum lagi kasus lainnya yang tidak terekam. Dengan penyelesaian konflik yang lebih manusiawi seperti mediasi, kita mampu membangun komunitas bangsa yang tenteram, damai dan sejahtera.

Penulis adalah Anggota Komisi I  DPR – RI Senayan Jakarta

Last modified: 24/4/07


 

Menyoal Anjloknya Harga Gabah

Oleh Gatot Irianto

Sekalipun pemerintah sudah menaikkan harga pembelian harga gabah kering panen (GKP) menjadi Rp 2.000 per kilogram, namun harga di tingkat petani di Gresik, Pantai Utara Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, terus anjlok melampaui ambang psikologis dari Rp 2.250 menjadi di bawah Rp 1.700. Harga gabah itu akan terus melorot sampai puncak panen raya Mei.

Bulog dan Departemen Perdagangan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam stabilisasi harga di tingkat petani semestinya terpanggil meningkatkan cadangan beras nasional sekaligus memperbaiki harga di tingkat petani. Semangat itu seharusnya proporsional bahkan lebih kuat seperti saat mengusulkan impor beras.

Ironisnya, momentum itu tidak dimanfaatkan maksimal. Banyak alasan menolak gabah petani, mulai kualitasnya yang tidak sesuai, dana pengadaan sangat terbatas, sampai masalah akses yang sulit dijangkau. Akibatnya sampai kapan pun cadangan beras Bulog melalui pembelian dari petani tidak akan pernah mencukupi untuk penyangga kebutuhan nasional setahun sehingga harus dipenuhi dari impor.

Malang benar nasib petani. Harus bergelut dengan lumpur dan terik matahari tiap hari, subsidi saprodi banyak dicabut, harus menyubsidi orang kaya di kota, dituding perusak lingkungan, dan saat panen raya harganya anjlok, dibanting dan dipermainkan tengkulak. Ke mana petani harus mengadu dan berlindung kalau banyak pihak lebih berpikir mencari keuntungan sendiri demi kepentingan kelompoknya?

Sekalipun terus didera ketidakadilan, tertekan, merugi, petani tetap tulus dan tanpa pamrih memproduksi padi. Watak dasar yang sangat mulia itu perlu dipertahankan, dijaga dan dikelola agar jangan berubah menjadi agresif dan destruktif. Pengaruh globalisasi informasi dapat menggeser watak komunitas tertekan menjadi brutal seperti petani Eropa yang menutup ruas jalan tol, melempar tomat ke kantor presiden, bahkan membuang kopi dan cengkeh ke laut.

Analisis Faktor Penyebab

Prestasi pemerintahan SBY-JK selama dua tahun dalam menjaga stabilitas harga gabah di atas HPP rontok tatkala pada akhir Maret 2007 harga gabah merosot di bawah HPP. Ada tiga kemungkinan penyebab anjloknya harga gabah di tingkat petani belakangan ini. Pertama, invisible hand yang sangat kuat dalam pendanaan, market intelligence, dan networking dengan memanfaatkan kerapuhan kontrol pemerintah atas beras, sehingga dapat menggoncangkan pendulum harga berapa pun, di mana pun dan kapan pun. Kedua, terjadi over supply akibat peningkatan areal panen yang signifikan di lahan rawa lebak dan pasang surut Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, dan daerah endemik banjir pantura mulai akhir Maret sampai Mei 2007. Ketiga, skenario politik untuk mendiskreditkan menteri sektoral dengan memanfaatkan gejolak harga gabah sebagai economical and political pressure tool untuk menggaet posisi saat reshuffle kabinet.

Sekalipun terbaca dan terasa, pembuktian atas hipotesis itu tidak mudah dan memerlukan tenaga, waktu dan biaya sangat besar. Kalau demikian kondisinya, sebenarnya ada kebijakan setengah hati dalam ketahanan pangan nasional. Di satu sisi Departemen Pertanian harus menggenjot peningkatan produksi minimal 2 juta ton beras, di lain pihak pada saat panen raya harganya dibiarkan anjlok.

Memosisikan petani sebagai objek tampaknya merupakan paradigma lama yang masih terus dipertahankan. Kalau kondisi itu berlangsung terus, cepat dan pasti, petani akan mengalihfungsikan lahannya untuk keperluan nonpertanian, karena dalam kalkulasinya, akan jauh lebih menguntungkan. Itulah sebabnya, sekalipun dipagari berbagai perundangan, alih fungsi lahan sawah subur tetap berlangsung, seakan tidak mempedulikan aturan tersebut.

Penyelesaian Menyeluruh

Berdasarkan data historis, penyelesaian menyeluruh atas harga gabah hanya dapat dilakukan oleh petani yang berdaulat. Lesson learns itu terbukti pada petani tebu yang mampu mendongkrak harga gula di pasaran, bahkan suara mereka diperhitungkan dalam penentuan jenis, jumlah, dan waktu impor gula, sehingga menguntungkan petani. Informasi terakhir, asosiasi petani tebu mampu mendirikan pabrik tebu modern, sehingga dapat menyejahterakan anggotanya.

Kedaulatan itu terjadi apabila asosiasi petani padi berserikat dengan agregat yang kuat, dan tumbuh dari bawah, sehingga mampu memperjuangkan aspirasi mayoritas anggotanya dan bukan untuk kepentingan politik lainnya. Penguatan kelembagaan itu memungkinkan pemerintah dapat membuka akses bantuan teknologi dan permodalan baik melalui bantuan langsung masyarakat (BLM), program partisipatif maupun kredit yang agunannya ditanggung pemerintah.

Penguatan Asosiasi Petani Padi ini dapat diakselerasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui pembelian gabah langsung di tingkat petani saat harga jatuh. Pengalaman Kabupaten Bantul dan Kabupaten Potianak dalam menstabilisasi harga gabah petani dapat dijadikan teladan bupati/wali kota lainnya dalam mengentaskan kemiskinan petani.

Berdasarkan data, model pembelian gabah oleh pemerintah kabupaten/kota ternyata dapat menghasilkan margin keuntungan setelah dikurangi biaya operasional. Analog dengan pendekatan tersebut, secara simultan pemerintah kabupaten/kota sudah seharusnya membangun cadangan beras mandiri pada strata paling rendah tingkat kelurahan. Selain efektif dalam pembelian, ketersediaan gabah/beras in situ memungkinkan mobilisasi beras dapat dilakukan dalam waktu singkat dengan biaya sangat murah apabila terjadi penurunan suplai.

Keberpihakan pemerintah dapat diuji oleh masyarakat dengan adanya pemilihan gubernur, bupati/wali kota secara langsung. Rakyat termasuk asosiasi petani padi dapat menggunakan posisi tawarnya dalam pemilihan kepala daerah apabila mereka berserikat secara utuh. Melalui kontrak politik yang jelas dan transparan, pemimpin yang terpilih akan terikat akan janji politik saat memerintah. Pendekatan itu diperkirakan dapat mengatasi anjloknya harga gabah yang setiap saat selalu terjadi siapa pun yang memerintah.

Penulis adalah Pengamat harga produk pertanian, tinggal di Bogor

Last modified: 25/4/07


 

Strategi Memberdayakan Energi Terbarukan

Oleh Betty Setianingsih

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang rakus “meminum” bahan bakar, baik untuk industri maupun kebutuhan transportasi dan rumah tangga. Bercita-cita mengejar ketertinggalan dari Tiongkok dan India, misalnya, Indonesia mengandalkan minyak fosil sebagai bahan bakar utama. Disadari berbagai pihak, Indonesia telah menjadi pengimpor bahan bakar minyak. Persediaan minyak menipis, disusul dengan eksplorasi gas alam yang dinyatakan masih dimiliki Indonesia.

Perkembangan baik menuju keberlanjutan energi disambut dengan adanya usaha merintis biodiesel dan biofuel. Salah satu PR terpenting adalah perlu membangun kesadaran masyarakat mengenai kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Menurut Klaus Lackner dan Jeffrey D Sachs (Lackner dan Sachs, 2005) beberapa hal penting disadari.

Pertama, energi dalam jumlah masif memang dibutuhkan akibat kemajuan ekonomi global. Kedua, terdapat banyak energi alternatif yang masih bisa dieksplorasi, seperti misalnya mengubah batu bara menjadi bahan bakar cair seperti minyak tanah. Energi fosil lain juga masih dapat diperoleh dari pasir minyak dan metana hidrat yang terdapat di dasar laut. Selain itu, sumber energi nonkarbon seperti nuklir dan surya dapat terus diteliti hingga menjadi energi alternatif di masa depan.

Ketiga, belum terdapat krisis bahan bakar minyak yang sungguh-sungguh. Meski demikian, pemerintah harus mempersiapkan perangkat hukum yang mendukung peralihan bahan bakar minyak ke bahan bakar alternatif. Keempat, perhatian lebih khusus harus diberikan atas kerusakan lingkungan oleh karbon dioksida. Kelima, ada teknologi yang dapat dibangun untuk mitigasi ekses karbon dioksida dari industri. Untuk itu, pemerintah harus serius mengawasi penerapan perusahaan dalam mengelola asap buangan karbon dioksida, dan tidak segan-segan menindak perusahaan yang melanggar analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Energi Terbarukan

Pengambilan keputusan harus terpadu. Artinya, jika pemerintah memutuskan mendorong terciptanya energi terbarukan yang efisien dan murah, harus memberikan kesempatan bagi pemerintah sendiri, perusahaan, dan pihak lain untuk memajukan penelitian dan pemasifan dari produk energi itu. Contohnya, pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan pengolah energi.

Indonesia memiliki banyak peneliti yang berpotensi menjadi think tank. Kekecewaan mereka adalah birokrasi berbelit yang tidak memudahkan untuk meneliti dan memuaskan dahaga pengetahuan mereka. Jika pemerintah memberikan insentif lebih baik, akan lebih banyak peneliti Indonesia yang mau memfokuskan tenaganya mengembangkan energi terbarukan.

Pemerintah kendati terlambat telah membangun peta strategis demi tersedianya energi dalam jangka panjang. Gula saat ini menjadi primadona bahan bakar nabati. Indonesia memiliki begitu banyak perkebunan bahan baku gula, sebagian belum mencapai produktivitas optimalnya.

Presiden Yudhoyono menyatakan jutaan lahan tidur berpotensi untuk bahan bakar nabati lain seperti kelapa sawit, ubi kayu, kelapa, dan jarak. Media pun sering mengangkat potensi minyak jarak yang bisa digunakan sebagai biodiesel. Biodiesel saat ini sedang tahap pemurnian sehingga bisa disempurnakan dan bisa diproduksi secara massal. Peluang yang ada di depan mata itu sebaiknya tidak dilepaskan.

Masalah ekonomi yang sering berseberangan dengan kelestarian lingkungan saat ini justru bisa dijadikan kekuatan yang padu. Perusahaan memiliki komitmen menggunakan jarak sebagai bahan baku, sementara penduduk bisa menanam jarak karena pertambahan nilai guna tanaman tersebut. Masyarakat sipil telah banyak melakukan edukasi mengenai potensi minyak jarak di berbagai tempat. Saat ini yang menjadi urgensi adalah memperluas edukasi mengenai pentingnya pengadaan energi terbarukan dan dukungan masyarakat petani.

Petani tentunya menyambut baik sesuatu yang mereka sadari akan menguntungkan desa dan keluarga mereka. Dukungan pemerintah dengan memberikan pendidikan secara berlanjut dan insentif akan menyemangati petani yang akhir-akhir ini merasa terkhianati dengan kebijakan yang mereka anggap tidak berpihak.

Gambaran Pasar

Pemerintah pada dasarnya menyadari hierarki antara pembuat keputusan. Yang sebaiknya dilakukan adalah mengikis birokrasi dan menyediakan insentif. Karena masalah energi tidak hanya menjadi urusan satu departemen pemerintah, sebaiknya diadakan rangkaian peraturan yang padu sehingga mendorong terciptanya cadangan energi sebesar mungkin yang dalam beberapa dekade bisa menyediakan sebagian energi bagi penduduk Indonesia yang semakin bertambah jumlahnya.

Karena pembangunan berkelanjutan menyediakan kerangka bagi pembuatan keputusan tetapi tidak mendetail, kita tidak bisa menafikan pentingnya kerangka itu. Hukum dan kebijakan saat ini sudah memadai. Keinginan politik semua pihak dapat mengatasi kelangkaan energi dalam sepuluh tahun lagi. Sinergi yang tercipta dengan baik akan melahirkan institusi independen yang memberikan perhatian terhadap perkembangan penyediaan energi terbarukan.

Selain itu, kita juga membutuhkan partisipasi dan dukungan publik secara menyeluruh dan terus-menerus. Orang harus benar-benar memercayai pembangunan berkelanjutan benar-benar bisa teruwujud di Indonesia. Brasil adalah contoh negara berkembang yang sudah menunjukkan taringnya.

Sama-sama memiliki kekayaan alam berlimpah, Brasil, salah satu penghasil komoditi gula terbesar dunia mengkonsumsi 40 persen bahan bakar terbarukan yang tercipta dari gula. Brasil merintis bahan bakar alkohol yang disuling dari gula sejak tahun 1980-an. Saat ini Brasil cukup terselamatkan dari harga bahan bakar fosil yang sangat tinggi akibat kelangkaan dan permintaan tinggi akan energi di dunia.

Dimotori pemerintah militer, program patriotik itu mendukung pengembangan industri bahan bakar nabati dengan cara memberi subsidi untuk petani gula, subsidi bahan bakar nabati untuk konsumen, dan industri kendaraan didorong menciptakan mesin yang adaptif. Meski program itu sempat jatuh di kurun tahun 1993-2004 akibat beberapa hal, program itu mulai 2004 kembali populer dengan terciptanya kendaraan “flex-fuel“, kendaraan yang adaptif terhadap bahan bakar nabati ataupun fosil.

Indonesia juga memiliki tanah air yang berair susu dan bertelaga madu. Semoga dengan cepatnya pertumbuhan perusahaan energi yang tertarik dengan biodiesel dan biofuel seluruh penduduk Indonesia bisa mengecap gula yang lebih manis, kesejahteraan bersama.

Penulis adalah mahasiswi S3 Program Studi Lingkungan Pascasarjana IPB

Last modified: 26/4/07


 

Gereja dan Pembinaan Umat

Weinata Sairin

Dalam kata sambutan peresmian pembangunan gedung gereja GKP Ebenhaezer Cawang, Jakarta Timur pada hari Paskah lalu, Pdt Dr AAYewangoe, Ketua Umum PGI, menegaskan bahwa pembangunan gedung gereja dalam konteks Indonesia sekarang ini amat penting dan mendesak. Penting karena gedung gereja adalah pusat sarana pembinaan umat, mendesak sebab perkembangan masyarakat yang amat cepat memerlukan umat yang teguh iman sehingga umat mampu mengaktualisasikan iman mereka di tengah tantangan zaman. Pak Yewangoe juga menjelaskan bahwa pembangunan rumah ibadah, seperti gedung gereja, bukan tanpa masalah, sebab Pasal 29 UUD 45 belum sepenuhnya terlaksana pada tatanan operasional.

Pemikiran yang disampaikan oleh Ketua Umum PGI itu amat penting digarisbawahi untuk memahami makna gedung gereja secara lebih komprehensif.

Bagi umat Kristen gereja tidak hanya dipahami sebatas gedung tempat umat Kristen melaksanakan ibadah. Gereja adalah orang atau kumpulan orang/ komunitas yang percaya kepada Allah dalam nama Yesus Kristus. Dengan demikian pengertian gereja mencakup gedung dan umat/komunitas Kristen. Dalam perspektif Kristen, gereja dibangun oleh Tuhan Allah bukan dibangun oleh manusia, sebab itu gereja adalah milik Tuhan Allah. Dalam konteks itu umat Kristen yang beribadah di rumah, ruko, gedung serbaguna, atau di gedung gereja adalah gereja. Ketika mereka tidak lagi bisa beribadah di rumah, ruko, atau gedung serbaguna, maka itu berarti bahwa gereja ditutup.

Pelaksanaan ibadah umat Kristen dilaksanakan di rumah pada setiap saat; pada waktu ada yang meninggal, syukuran (pernikahan, ulang tahun, dan lain-lain), atau acara/program gereja lainnya. Pada saat syukuran, ada yang meninggal, atau ada acara/program gereja biasanya dihadiri oleh tamu-tamu dari wilayah lain.

Tempat Ibadah

Pada hakikatnya gedung gereja berfungsi sebagai tempat beribadah umat secara bersama; tempat pembinaan iman/mental spiritual. Di dalam gedung gereja dibina para anggota gereja dari berbagai kategori: anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, wanita agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur agama.

Pada umumnya sepanjang hari dalam seminggu acara kegiatan di gereja berlangsung secara penuh dan terjadwal. Sebagai tempat pembinaan iman dan tempat berlangsungnya berbagai kegiatan, maka fungsi gedung gereja amat penting bagi umat Kristen. Andaikata di sekitar gedung gereja itu didirikan hanya terdapat 2-3 orang yang menjadi anggota gereja di situ, kehadiran gedung gereja itu tetap penting oleh karena warga gereja dari aliran teologi/denominasi yang sama yang berada di luar wilayah itu akan datang ke gedung gereja tersebut. Terutama jika di wilayah mereka belum ada gereja dari aliran yang sama.

Penting dicatat bahwa pembangunan gedung gereja adalah sebuah kebutuhan dalam rangka pembinaan umat agar umat mengalami pendalaman spiritual. Gedung gereja dibangun tidak dalam konteks memurtadkan orang-orang di sekitar gereja. Pembangunan gedung gereja adalah kebutuhan dari warga gereja yang tinggal di suatu wilayah. Walaupun di wilayah tersebut hanya ada beberapa puluh orang Kristen mereka tetap memiliki hak untuk beribadah dan memiliki gedung gereja yang sesuai organisasi/sinode mereka.

PGI beranggotakan 86 Sinode/Pusat gereja, di luar PGI masih terdapat berbagai aliran denominasi lainnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap aliran merindukan untuk memiliki gedung gereja sendiri. Sejak tahun 1982 PGI memperkenalkan institusi yang bernama Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK). Di satu wilayah/pemukiman umat dari berbagai Sinode/aliran tak perlu membangun gedung gereja sendiri, tetapi berhimpun dalam POUK itu. Di berbagai wilayah di Indonesia kini POUK telah ada dan melaksanakan kegiatannya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh gereja-gereja.

Disadari bahwa terdapat banyak kesulitan dalam rangka pembangunan gedung gereja di berbagai wilayah di Indonesia. Sebab itu dalam rangka perumusan peraturan baru yang mengatur tentang pembangunan rumah ibadah, pimpinan PGI tanggal 19 September 2005 telah berbicara dengan Dirjen Kesbagpol Depdagri, Dr Sudarsono dan Kepala Balitbang Agama Departemen Agama, Dr Atho Muzhar. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan adalah ketentuan tersebut harus berangkat dari kondisi realistik bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menganut berbagai agama, dan agama-agama itu mempunyai hak serta kewajiban yang sama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak boleh diperlakukan dengan bertolak dari jumlah penganut.

Ketentuan tersebut juga harus mengacu serta mencerminkan jiwa dan semangat Pancasila, UUD 45 yang memberi posisi sentral bagi kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia dan yang di dalamnya kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya. Dan kepercayaannya dijamin oleh negara.

Perlu ditegaskan bahwa ketentuan tersebut harus memberi peluang bagi penambahan sarana-sarana rumah ibadah sebagai bagian padu dari pembinaan mental spiritual; dan memberikan penegasan tentang peranan negara sesuai Pasal 28 I (Ayat 3) dan Pasal 29 (Ayat 2) UUD 45 sehingga pembangunan rumah ibadah tidak seakan-akan tergantung dan atau merupakan belas kasih dari seseorang pejabat atau suatu kelompok/golongan tertentu dalam masyarakat. Hal yang paling mendasar adalah bahwa ketentuan tersebut tidak boleh membatasi/menghalangi hak setiap orang untuk mengekspresikan keberagamaan kepada Tuhan. Artinya jika oleh karena satu dan lain hal, rumah-rumah ibadah belum dapat dibangun, maka hak umat beragama untuk mengungkapkan keberagamaannya kepada Allah Yang Maha Esa itu tetap dijamin, walaupun untuk sementara tidak dilaksanakan di dalam ruang gereja/ruang ibadah yang khusus.

Pemikiran-pemikiran PGI ini telah turut mewarnai proses penyusunan peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pendirian rumah ibadah.

Teguh Iman

Di tengah masyarakat telah sejak lama beredar literatur yang dapat menggugat bahkan menggoyahkan iman Kristen. Buku, kaset, VCD, film, artikel yang beredar luas seperti itu dalam era reformasi yang menghargai keterbukaan tak bisa dilarang. Mulai dari Injil Barnabas, Da Vinci Code, Injil Yudas, cerita tentang Kuburan Yesus dan entah apalagi, kini beredar di pasar, bahkan ada di tangan warga gereja. Warga gereja tak boleh gamang berhadapan dengan hal tersebut.

Gereja harus membina dan meneguhkan iman warga gereja untuk melihat kenyataan itu secara tenang dan percaya sepenuhnya kepada Alkitab sebagai satu-satunya dasar dan sumber yang amat valid bagi kekristenan. Para ahli teologi diharapkan punya wisdom dan tidak secara gegabah menulis pandangan mereka di media-media umum yang dapat meresahkan warga gereja.

Hal seperti itu didiskusikan dan didalami di sekolah teologi, tidak diulas di media dan mencemarkan mimbar-mimbar gereja dengan pandangan-pandangan yang (sekuler) yang tidak membantu mempertumbuhkan iman jemaat.

Gereja harus membina umat agar mereka mengalami pertumbuhan iman yang kuat, dan bukan sebaliknya. Sejalan dengan itu gereja harus arif dan penuh hikmat dalam mengabarkan Injil di tengah masyarakat majemuk Indonesia. Bentuk-bentuk pekabaran Injil yang mendiskreditkan agama lain atau yang bersifat pemaksaan bertentangan secara diametral dengan Injil itu sendiri.

Umat beragama di Indonesia harus dapat mengembangkan kedewasaan dalam beragama agar tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif jika bertemu dengan literatur atau produk media yang dikelola suatu kelompok dan isinya melecehkan sesuatu agama. Tindakan suatu kelompok tersebut tak boleh digeneralisasi dengan menganggapnya sebagai kebijakan dari sesuatu agama dan proses-proses hukum bagi mereka yang terlibat dalam pelecehan memang mesti dilakukan.

Penulis adalah rohaniwan

Last modified: 28/4/07


 

THE GLOBAL BEXUS

Ekstradisi, IPU-Israel, Lumpindo

Christianto Wibisono

Menulis kolom seminggu sekali di Republik ini kadang-kadang bisa basi, karena berita dan peristiwa silih berganti setiap hari yang semuanya penting dan berdampak meluas dalam agenda nasional kita.

Masalah ekstradisi setelah diteken masih tetap berkepanjangan menjadi debat pro dan kontra. Masalah kehadiran Israel dalam siding IPU juga berbuntut panjang. Serta protes rakyat korban Lumpur Lapindo yang disingkat oleh Ariel Heryanto dengan Lumpindo juga menggoncangkan elite tingkat puncak.

Ekstradisi memerlukan kepastian hukum. Masyarakat tidak boleh lupa bahwa dalam hukum internasional, biasanya bila Anda mengajukan ekstradisi maka mestinya harus ada dakwaan kuat dan status terpidana dari orang yang Anda kejar.

Kalau pengadilan dari negeri yang menuntut pengembalian orang itu, justru tidak jelas dan belum final, tentu sulit meminta siapa saja, bukan hanya Singapura untuk memenuhi tuntutan emosional berdasar “trial by the press” atau “trial by the politician“.

Yang berlaku tentunya putusan hakim yang ber- kekuatan hukum tetap. Sekarang orang ribut tentang perlunya mengejar sekitar 18 buronan eks krismon yang ngumpet di Singapura. Masalah legalnya ialah, apakah pengadilan Indonesia sudah menjatuhkan vonis berkekuatan tetap atau tidak.

Masalah jumlah harta yang dibawa lari menjadi polemik tingkat tinggi. Menteri Mentor Singapura Lee Kuan Yew menyatakan bahwa dari US$ 732 miliar dana off shore di Singapura hanya 2-3 persen milik orang Indonesia. Atau jumlahnya hanya US$ 15 – 22 miliar.

Komentar Lee segera ditukas oleh Wapres Jusuf Kalla, bahwa berapapun nilai dan besarnya persentase, RI berhak dan menuntut haknya. Bagi Singapura jumlah 2-3 persen dana off shore adalah kecil tapi bagi Indonesia itu berarti Rp 140 – 200 triliun. Karena itu pemerintah bertekad mengejar duitnya dan menghukum serta mengadili orangnya.

Sebenarnya dari sekitar 1.668 perusahaan dengan nilai utang Rp 155,37 triliun yang diserahkan ke BPPN, semuanya sudah habis terjual dengan harga “garage sale“.

BPPN sendiri sudah bubar dan diganti oleh PT PPA yang juga akan segera dilikuidasi. Jadi kalau masalah hukumnya sudah selesai, bagaimana meninjau kembali kasus ini, kecuali terdapat novum.

Begitu Gus Dur dilantik, setelah meneliti daftar BPPN saya menemui Gus Dur di Baltimore AS bulan November 1999 bahwa berdasar analisis data perusahaan, 29 konglomerat memiliki atau terkait dengan 295 peru- sahaan dengan utang di atas Rp 1 triliun.

Nilai utang mereka 46,7 persen dari total utang, karena itu sebetulnya aparat hukum tidak perlu mengurusi yang teri dan kroco tapi Istana harus memanggil 29 orang itu dan ditanya. Kita berunding baik-baik, Anda mau melunasi, akan diberi hair cut yang layak.

Di situ negara dan pengusaha yang dilanda krismon memang harus mencari jalan keluar dari malapetaka. Sebab utang jadi 5 kali lipat dari anjloknya kurs, sehingga siapa pun pasti tidak tahan. Namun setelah di hair cut, tentu harus dilaksanakan dengan saksama dan bagi yang bandel dibawa ke meja hijau. Kasus selesai, transparan dan negara memperoleh asset yang layak dan harga jual lumayan dan bukan garage sale.

Tapi Gus Dur baru memanggil pulang saya bulan Juni 2001 untuk menjadi Menko Perekonomian. Semuanya sudah terlambat, nasi sudah tumpah jadi bubur yang mengalir ke Singapura. Menahan orang dan menghukum serta menguasai kembali asset juga sudah telat, karena pasti sudah sulit ditelusuri secara legal.

Israel di IPU

Isu heboh kedua ialah kehadiran Israel dalam IPU yang menimbulkan protes keras mirip ketika dulu Bung Karno akhirnya menolak Israel dan Taiwan dalam Asian Games IV di Jakarta 1962. Akibat menolak Israel, Indonesia diskors oleh Federasi Asian Games dan Komite Olimpiade Internasional tidak boleh ikut Olimpiade Tokyo 1964.

api atlet negara Arab berlenggang kangkung bertanding dengan atlet Israel, sedang kontingen Indonesia tetap dilarang masuk stadium Olympic Tokyo.

Presiden Soeharto pernah menerima PM Yitzhak Rabin di kediaman Cendana yang mirip cerita detektif James Bond yang akan menjadi salah satu bahan memoir mantan Mensesneg Moerdiono.

Sementara Cosmas Batubara sudah meluncurkan buku otobiografi politik hari Kamis 26 April di gedung CSIS Jakarta dalam suasana nostalgia 66.

Sementara itu, rakyat korban Lumpindo yang selama 10 hari (14-24 April) tidak digubris oleh elite Pemerintah maupun DPR mendadak ketiban rezeki nomplok. Pada Selasa 24 April Gubernur Sutiyoso mendatangi perkemahan korban dan memberi logistik sekadarnya serta akan membawa mereka menemui Wapres hari Rabu.

Gebrakan Sutiyoso yang masuk bursa capres ini membuat resah kubu incumbent. Menteri-menteri segera diterjunkan ke garis depan pendemo untuk merayu dan menservis. Rakyat bingung kenapa mendadak elite yang mesra, generous dan menimang mereka bagaikan bayi mungil favorit. Kemudian rakyat diterima Wapres bahkan hingga Presiden sendiri meluangkan waktu mengelu elukan korban Lumpindo.

Jadi “monorel” Sutiyoso menerabas dan menyalip “shinkansen SBY-JK” di tikungan Lumpindo. Dalam 24 jam Sutiyoso bisa melakukan gebrakan kampanye politik citra diri peduli rakyat yang membuat kubu “shinkansen” kalang kabut.

Masalah ekstradisi, IPU Israel dan Lumpindo merupakan simtom dari kebingungan elite kita dalam mengambil putusan kebijakan yang benar- benar berkiblat kepada kepentingan nasional.

Karena pengejaran terhadap koruptor dan harta yang terbang, hanya bisa dilakukan jika peradilan Indonesia bersih dari vested interest dan KKN. Jika buronan tidak atau belum divonis secara pasti, maka pemerintah negara manapun harus menghormati fungsi dan dimensi kekuasaan judikatif.

Jika Indonesia selalu mengambil posisi lebih Timur Tengah dari Timur Tengah, maka RI bisa terkucil dalam pergaulan diplomasi. Jika kasus Lumpindo terus digarap secara “politicking” maka mirip bom waktu yang berdetak terus, kasus ini akan memudarkan citra SBY-JK.

Duet ini tidak bisa lagi sekadar berkampanye, sebab merekalah incumbent, pejabat yang sedang berkuasa di arena itu semua ucapnya tidak bisa berlindung dibalik “akan”. Sementara lawan politik justru dengan mudah berkampanya bahwa mereka akan melakukan perubahan bila terpilih dan tidak mengulangi stagnasi, kemacetan po- litik era SBY-JK.

Salah satu faktor rasa percaya diri SBY yang tegar ialah keyakinan bahwa dia masih tetap terpopuler dan berpesona. Sedang capres lain bukan lawan yang setara. Jadi mesin citra lebih mendapat prioritas ketimbang manuver politik yang substansial.

Dalam kondisi seperti itu maka figure maverick seperti Sutiyoso yang dengan kalkulasi cermat, menerobos dan menyalip ke grass roots barangkali akan merupakan figur alternatif untuk capres 2009.

Ini pengamatan sementara bagaikan snapshots balapan yang masih akan berlangsung lama dan menyita energi rakyat dan bangsa Indonesia sampai dua tahun lagi.

Penulis adalah Pendiri Global Nexus Institute; peminat dan penanggap bisa mengirim email langsung ke < cwibisono@aol.com>

Last modified: 30/4/07


 

Kekuasaan Mitis-Magis

Oleh Mikhael Dua

Dalam perkawinannya dengan Amphion, Niobe, ratu Kerajaan Thebes, melahirkan 7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Suatu ketika ia menghadiri pesta yang diselenggarakan Leto, ibu Apollo dan Artemis.

Pesta yang dimaksudkan mensyukuri keberhasilan Leto tersebut berakhir tragis. Atas penghinaan Niobe, Leto yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Athena mengirim kedua anaknya menghabisi anak-anak Niobe. Penghinaan Niobe dibalas dengan kekerasan.

Fenomena kekerasan itu terulang kembali dalam banyak bentuk: penganiayaan terhadap mahasiswa di IPDN Sumedang yang berakhir dengan kematian, pembunuhan massal yang dilakukan Cho Seung-hui di Amerika Serikat, dan pelbagai macam bentuk terorisme yang kita alami pada waktu-waktu lampau.

Ilmu-ilmu sosial dapat menjelaskan gejala itu sebagai devian: tingkah laku menyimpang dari yang normal. Manusia dengan pakaian sebagai “pengabdi masya-rakat” dapat saja menjadi pembunuh berdarah dingin. Begitu juga jika menelusuri kepribadian pendiam yang sering menyendiri justru menyimpan dendam meledak-ledak sehingga mampu mengha-bisi puluhan orang. Lalu apa yang salah dari tragedi kemanusiaan kita?

Kekuasaan Mitis-Magis

Peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut memiliki hubungan dengan struktur kekuasaan, yang terpendam dalam kebudayaan dan sistem politik yang kita bangun. Dalam kata-kata Walter Benjamin, sastrawan-filsuf kelahiran Jerman, semua bentuk kekerasan tersebut merupakan ekspresi lebih jauh dari kekuasaan mitis-magis. Disebut mitis-magis, karena selain memukau mata banyak orang, kekuasaan tersebut memiliki daya kekuatan menguasai sehingga tak seorang pun mampu menghindarkan diri.

Kekuasaan jenis itu menguasai semua ruang sosial. Bahkan hukum dan peraturan dipakai sebagai alat legitimasinya. Setiap orang yang hidup dalam konteks sosial seperti ini merasa terhormat bila mati demi kekuasaan mitis tersebut.

Di sisi lain, nasib manusia pun dapat berakhir tragis jika berhadapan dengan kekuasaan jenis ini. Arogansi Niobe menghina Leto adalah suatu percobaan menantang kekuasaan tersebut. Tidak terutama karena arogansi tersebut mengundang tindakan melawan hukum, melainkan karena penghinaannya terhadap Leto merupakan suatu tantangan terhadap nasib yang tidak dapat ia hindari. Niobe mewakili aspirasi manusia, mencoba mengganggu kekuasaan, kalau perlu mati melawan kekuasaan tesebut.

Perlawanan terhadap kekuasaan nasib itulah yang dilakukan banyak rakyat yang rumah-rumahnya tergenang lumpur di Sidoar- djo. Dalam cara lain, perlawanan terhadap nasib tersebut diusahakan orangtua mahasiswa-mahasiswa IPDN yang terkubur sia-sia di IPDN, oleh Munir dan istri Munir yang ingin mencari keadilan. Mereka ingin mengganggu sang nasib, yang terselubung dalam struktur kekuasaan yang buta terhadap keadilan, solidaritas, dan kultur suara hati.

Kekuasaan profan, demikian Benjamin, merupakan penjelmaan kekuatan mitis magis, yang oleh banyak filsuf sepanjang sejarah ingin ditaklukkan, namun tak pernah terjinakkan. Karena jika tidak lagi dalam bentuk irrasional, kekuasaan mitis-magis tersebut dapat mengambil bentuk dalam struktur kekuasaan baru, bahkan dalam kekuasaan yang sangat demokratis sekali pun.

Karena itu, apa yang paling mencemaskan kita dewasa ini, demikian Benjamin, bukan kekerasan itu sendiri, melainkan struktur kekuasaan yang tidak memberi ruang apa pun bagi singularitas, ketunggalan, dan aspirasi-aspirasi personal. Semua selalu terjebak dalam struktur kekuasaan mitis-magis tersebut.

Perombakan Kabinet

Inti persoalan dasar diskusi tentang perombakan kabinet sebenarnya terletak pada jawaban atas pertanyaan dasar ini. Karakter kekuasaan macam apa yang ingin dikembangkan SBY-Kalla? Pertanyaan dasar itu dinanti-nantikan sejak reformasi menjadi sebuah urgensi ekonomi dan politik.

Dalam suasana otonomi daerah seperti dewasa ini, SBY-Kalla sebenarnya telah mencoba memberikan delegasi pada setiap menteri dan pembantu-pembantunya menjalankan roda pemerintahan. Tetapi karena sebagian besar berasal dari partai politik berbeda- beda, sinergi kerja sering tidak diarahkan pada kepentingan rakyat, tetapi kepentingan partai. Dalam konteks konflik kepentingan itulah kekuasaan tidak lagi menjadi amanah, melainkan instrumen kepentingan partai dan golongan.

Dalam logika yang sama tepat kiranya jika Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah mendesak perombakan didasarkan pada asas profesionalisme dan asas pencerminan mozaik NKRI dengan memperhatikan latar belakang budaya dan etnis. Persoalan menjadi urgen: bagaimana wakil partai dan daerah dapat melepaskan diri dari kepentingan sektarian demi mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas dan beranekaragam?

Selain logika kepentingan, pola-pola pendekatan ketertiban masih menjadi gagasan tunggal. Pola pendekatan politik seperti ini hampir tidak jauh berbeda dari masa-masa Orde Baru. Jika pada masa itu politik ketertiban itu didukung kekuatan militer, pada masa pemerintahan Reformasi politik ketertiban itu dipertegas dengan fungsi hukum yang tidak memberikan peluang bagi keanekaragaman ruang publik. Fragmentasi semakin dipertahankan di tengah-tengah kerinduan banyak orang melihat Indonesia sebagai realitas politik majemuk.

Dalam situasi seperti inilah perombakan kabinet dianggap urgen. Tidak terutama karena alasan ekonomi yang belum memberikan banyak harapan, melainkan terutama suasana politik yang semakin terfragmentasi. Ketidakmampuan membangun negara sebagai realitas politik berbasis kepentingan umum merupakan alasan tersendiri bagi timbulnya disintegrasi bangsa.

Secara etis, harapan atas perombakan kabinet adalah harapan bagi pencari keadilan, sebuah keadilan yang tidak hanya dapat ditentukan hukum, melainkan didasarkan pada komunikasi antara hati nurani antara rakyat yang memiliki latar belakang suku, agama, dan kebudayaan berbeda-beda. Jika perombakan kabinet pada periode sebelumnya berorientasi pada kinerja ekonomi, perombakan kabinet tahap kedua ini hendaknya berorientasi pada kinerja politik untuk membangun suasana yang lebih menjunjung tinggi keadilan dan kultur hati nurani.

Kebijakan politik harus diprioritaskan mengingat politik kita memang ditandai kekerasan. Jika bukan karena kebijakan politik yang kita kembangkan lalu dari mana lagi kekerasan dijelaskan lagi? Bersama Plato kita boleh berkata: kita sebaiknya taat pada hukum, tetapi hanya hukum yang baik yang pantas ditaati.

Penulis adalah Kepala Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya

Last modified: 23/4/07


 

Terbang Itu Sangat Mahal, Bung!

Oleh Leonid Julivan Rumambi

Saat ini langit Indonesia semakin banyak dipenuhi pesawat milik maskapai baru yang menawarkan harga separuh atau bahkan sepertiga dari harga tiket pada waktu pemainnya hanya Garuda Indonesia dan kawan-kawan. Low cost carrier adalah istilah yang digunakan maskapai-maskapai itu sebagai strategi menekan biaya pada tingkat efisiensi tertentu (namun tetap mempertahankan unsur keamanan dan keselamatan penerbangan), sehingga tiket bisa dijual dengan harga lebih murah.

Ada juga yang menyebutkan istilah low fare carrier, namun banyak wacana karena strategi yang dilakukan bukan untuk “meminimalisir biaya” tetapi untuk menjual tiket murah. Logika berpikirnya, kalau bisa membayar lebih murah, mengapa harus membayar lebih mahal untuk layanan yang sama?

Awal munculnya maskapai-maskapai itu selama beberapa waktu disambut antusias. Mulai banyak penumpang baru mencobanya. Efek lainnya, maskapai pemain lama rontok satu per satu hingga tinggal Garuda dan Merpati. Ada yang salah? Tentu saja, karena terjadi perebutan penumpang di tingkat harga ekonomis yang membuat mereka tidak bisa bertahan hingga kalah bersaing atau bahkan bangkrut.

Setelah satu demi satu mulai mengalami kecelakaan bahkan dengan intensitas semakin tinggi, kecemasan dan kekhawatiran mulai muncul karena penerbangan menjadi berbahaya. Penumpang mempertaruhkan keselamatannya untuk terbang dengan risiko terluka, cacat, bahkan kehilang- an nyawa. Tentu itu harga yang sangat mahal.

Tercatat sekitar 30 – 40 kecelakaan pesawat terjadi di Indonesia (bahkan bisa lebih) baik dari maskapai penerbangan komersial maupun dari TNI AU dan Polri sampai tahun 2007. Jumlah itu mungkin bisa bertambah apabila ada kecelakaan-kecelakaan lain yang tidak tercatat. Garuda Indonesia tercatat 11 kali mengalami kecelakaan. Pada urutan kedua adalah Lion Air, 7 kali.

Pada 2007 kita dikejutkan dengan hilangnya Adam Air bersama 96 penumpang dan 6 awak kabinnya di laut sebelah barat Sulawesi. Simpang-siurnya informasi dan penanganan “manajamen bencana” yang kurang maksimal dari perusahaan itu menjadi publikasi negatif. Selain itu kecelakaan lain yang merenggut korban cukup parah beberapa tahun terakhir adalah kecelakaan Mandala Airlines yang menewaskan 100 dari 117 penumpangnya, ditambah 41 warga di perumahan pada area kecelakaan tahun 2005.

Dalam sejarah kecelakaan pesawat terbang Indonesia, tercatat kecelakaan terburuk 10 tahun terakhir adalah penerbangan Garuda Indonesia yang menewaskan 222 penumpang dan 12 awak pada 1997. Setelah tahun 2000, jumlah kecelakaan pesawat tercatat 19 kali penerbangan, dengan jumlah kecelakaan maskapai baru yang menawarkan strategi harga tiket “murah” tercatat 15 di antaranya.

Sungguh statistik kecelakaan yang tidak menyenangkan, karena penumpang selalu berharap dapat tiba di kota tujuan dengan selamat. Kalau nyawa taruhannya tentu penumpang akan mulai selektif dan hati-hati memilih maskapai yang bisa dipercaya. Sebagian informasi penerbangan itu bisa dilihat di situs wikipedia dalam dokumentasi “daftar kecelakaan dan insiden pesawat terbang”.

Perubahan untuk Perbaikan

Direktur operasional Garuda pernah berkata, kecelakaan pesawat tidak selalu disebabkan oleh single factor, khususnya kesalahan pilot, namun dapat berarti multiple factor yang bisa jadi disebabkan berbagai faktor lainnya. FAA (Federasi Keselamatan Penerbangan Internasional) menyebutkan penyebab kecelakaan pesawat terbang adalah faktor manusia (66,7 persen), armada pesawat (27,1 persen), cuaca (13,2 persen). Di Indonesia mungkin faktor armada pesawat bisa jadi memiliki persentase lebih besar.

Dalam berbagai sejarah kecelakaan pesawat terbang dunia bahkan pernah terjadi kecelakaan karena terorisme/pembajakan, spionase/sabotase, disambar petir, menabrak gunung, jatuh karena kabut, penipuan asuransi, kesalahan kendali komputer atau bahkan tidak sengaja ditembak peluru kendali militer. Black box sebagai salah satu instrumen dalam pesawat selalu menjadi dokumentasi mengungkap penyebab kecelakaan. Indonesia biasa mengirimkan black box kecelakaan pesawatnya ke Australia karena tidak memiliki teknologi menyingkap isinya.

Kunci keberhasilan perusahaan untuk dapat bersaing tidak hanya dengan melakukan adu strategi pemasaran, yaitu mengutamakan layanan dan semua keunggulan maskapainya, namun juga perlu hati-hati memprioritaskan faktor keselamatan. Rendahnya harga tiket jangan sampai berhubungan dengan faktor perawatan pesawat sehingga mengurangi faktor keselamatan, fatal kerugian yang harus dibayar dengan terjadinya kecelakaan.

Maskapai apa pun senantiasa mengutamakan keselamatan awak, penumpang, dan pesawatnya walau semuanya diasuransikan. Setiap kecelakaan akan memberikan dampak negatif bagi reputasi dan ini tinta merah yang tidak akan bisa dihapus. Kalau melihat sejarah, kita akan mengetahui selama ini insiden pesawat terbang maskapai apa saja yang pernah mengalami kecelakaan, tentu statistik itu bisa mempengaruhi kepercayaan juga. Itulah risiko bisnis.

AAIC (Aircraft Accident Investigation Commission) pernah menyatakan kecelakaan pesawat terbang di Indonesia lima kali lebih banyak daripada kecelakaan pesawat di Amerika Serikat. Dalam kondisi angka kecelakaan pesawat meningkat drastis, patut dicurigai ada hal keliru yang perlu disele- saikan.

Perlu ada regulasi yang memihak pada keselamatan konsumen dan pengawasan yang ketat, berhubung kita terbiasa membuat sesuatu yang baru namun kurang bisa menjaga atau melakukannya. Ancang-ancang pemerintah membuat regulasi dengan membatasi usia pesawat terbang maksimal 10 tahun demi keselamatan pun masih terombang-ambing pro dan kontra dari maskapai penerbangan serta berbagai pihak.

Data Aero Transport Data Bank (Januari 2007) menyebutkan usia rata-rata pesawat terbang milik maskapai Indonesia, yakni Garuda Indonesia (11,3 tahun), Citilink (16,6 tahun), Lion Air (17,7 tahun), Adam Air (19,4 tahun), Indonesia Air Asia (19,5 tahun), Batavia (22,3 tahun, tidak termasuk Airbus A-319), Merpati (22,8 tahun), Sriwijaya (24,5 tahun), dan Mandala (24,5 tahun). Bisa diperkirakan kerugian mereka apabila aturan usia maksimal pesawat terbang 10 tahun diberlakukan. Bagi pemerintah pun ini bisa jadi buah simalakama bila terkait dengan efeknya pada tenaga kerja.

Berubah adalah pilihan, masalahnya hanya kapan, mengapa, dan bagaimana caranya. Seorang pakar pemasaran pernah berkata, “tidak peduli seberapa jauh jalan salah yang Anda jalani, putar arah sekarang juga”, itulah inti perubahan. Berikanlah keamanan kepada konsumen untuk bepergian, karena terbang itu sangat mahal kalau nyawa menjadi taruhannya. Asuransi puluhan bahkan ratusan juta tidak akan pernah bisa menggantikan meninggalnya sosok keluarga atau teman yang dicintai.

Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra

Last modified: 24/4/07


 

Kenapa Kalah Perang Melawan Nyamuk DBD?

Oleh Amsani MM

Pada Senin (9/4), Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan wilayah Jakarta dalam status kejadian luar biasa (KLB) penyakit demam berdarah dengue (DBD). Keputusan itu didasarkan atas kecepatan bertambahnya jumlah pasien DBD sejak akhir Maret 2007 hingga April ini, yang melebihi batas toleransi.

Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan, pada Maret 2007, jumlah penderita mencapai 4.408 pasien atau melampaui batas toleransi KLB 3.107 pasien. Sampai 9 April 2007, pertambahan jumlah pasien membengkak 675 orang. Walhasil, sejak Januari 2007 hingga sekarang, di DKI setidaknya menembus angka 11.094 korban DBD.

Menurut Steven Scott Bjorge, perwakilan WHO di Jakarta, hanya ada satu syarat yang harus dipenuhi agar Jakarta berhasil melawan DBD seperti Singapura dan Malaysia, yakni dengan memberdayakan dan membudayakan kesehatan lingkungan.

Wabah DBD di Ibukota yang kesekian kalinya ini mendapat perhatian dari kalangan dewan. Ketua DPRD DKI Jakarta HM Ade Surapriatna berjanji akan memprioritaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Kesehatan Daerah, khususnya yang mengatur penanganan DBD.

Kalah Perang

Sebenarnya pemerintah sudah puluhan tahun menyatakan perang terhadap DBD. Ironisnya, Kota Jakarta sebagai pusat Pemerintahan RI masih tercatat secara resmi sebagai daerah terbanyak penderita penyakit akibat virus dengue yang dibawa nyamuk Aedes aegypti (AA).

Wabah DBD di Ibukota benar-benar memrihatinkan. Dengan terus berulangnya wabah DBD, berarti Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak berhasil melawan nyamuk demam berdarah. Bahkan kekalahan secara telak itu terjadi setiap tahun.

Jadi tak berlebihan jika muncul penilaian Pemprov DKI kurang serius dalam menanggulangi DBD yang semakin banyak merenggut korban jiwa selama ini. Pemerintah kita harapkan cepat-cepat membuat program penanggulangan DBD rutin dengan anggaran dana yang memadai selama jangka waktu tertentu. Jangan terus menyalahkan masyarakat yang dianggap tidak proaktif dalam melaksanakan program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) demam berdarah.

Meningkatnya jumlah korban DBD dibanding tahun-tahun lalu, terutama di wilayah DKI Jakarta, ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam implementasi pencegahan penyebaran penyakit. Khususnya dalam program PSN, di samping ketidaktahuan warga Ibukota untuk menjaga kesehat- an lingkungan akibat minimnya sosialisasi.

Lebih-lebih, kebijakan dan tindakan Pemprov DKI Jakarta banyak yang bersifat reaktif dan seremonial, terbukti dari program-programnya yang masih bersifat spontan dan sangat tergantung dana. Padahal untuk mencegah timbulnya kasus-kasus DBD dibutuhkan sikap proaktif dan antisipatif.

Kurang Antisipatif

Setiap kali memasuki musim hujan seharusnya diperhitungkan segala tindakan yang bersifat preventif guna menangkal kemungkinan merebaknya penyakit DBD. Tanpa persiapan memadai, berarti memberikan peluang bagi berjangkitnya virus dengue sebagai faktor penyebab serangan DBD.

Berdasarkan pengalaman berulangnya kasus wabah DBD – KLB, tentu Depkes memiliki segudang data atau informasi baik yang didapat sendiri maupun dari pemberitaan media massa tentang daerah mana saja di Jakarta yang paling rawan serangan. Dari situ, bisa diprioritaskan daerah-daerah paling rawan DBD untuk menyosialisasikan peringatan dini melalui penyebarluasan pamflet.

Depkes pada tahun-tahun lalu secara sportif dan transparan sudah mengakui terlambat dalam mencegah wabah DBD-KLB. Keteledoran pemerintah itu seharusnya dijadikan pelajaran mahal agar tidak terulang lagi. Sebagai sistem peringatan dini bahaya serangan DBD, pamflet metode 3 M (menguras, menutup, mengubur) perlu disebarluaskan via helikopter.

Masalah ketepatan waktu dalam mencegah wabah DBD juga terkait keefektifan kecepatan tenaga medis dalam merespons laporan penyebaran penyakit. Dengan berulangnya kasus DBD, seharusnya kita segera membuat sistem antisipasi dini DBD per-manen.

Bukan hanya untuk mencegahnya, tetapi juga dalam menangani mereka yang terserang. Terutama bagi keluarga miskin, yang masih juga ditemukan kendala masalah biaya, sehingga perawatan tidak bisa dilakukan secepatnya di sejumlah rumah sakit. Padahal dalam kasus DBD dibutuhkan kecepatan waktu.

Pencegahan wabah DBD bukan semata-mata tanggung jawab Sudin Kesehatan, tapi juga semua pihak terkait dan masyarakat umum, tentunya dengan porsi berbeda. Mengingat wabah DBD-KLB 2006 di DKI terulang pada 2007, antisipasi dan kinerja dari juru pemantau jentik nyamuk juga patut dipertanyakan.

Keterpaduan penanggulang- an kasus DBD mestinya dilaku-kan konsisten agar tidak terda- pat celah-celah kelengahan pen- cegahan.

Masyarakat pun belum disiplin dalam menjalankan program PSN, dan hanya mengandalkan upaya-upaya yang dilakukan Depkes. Sementara, Depkes keburu berpuas diri dengan hanya memberikan penerangan kepada masyarakat luas, walau intensif. Padahal, kita juga harus mampu membuat terobosan baru (inovasi) dan mencontoh negara-negara lain yang sukses dalam memberantas DBD seperti Singapura, Malaysia, Fiji, dan Kuba.

Pemerintah minimal harus merancang model penanggulangan di tiga kawasan berbeda, yaitu kawasan perumahan kumuh, perumahan yang sudah tertata, dan kawasan yang banyak pepohonan. Ke-3 model penanggulangan itu harus dijalankan sedikitnya tiga tahun agar terpetakan detail pola penjangkitan DBD yang terlihat dari pola hidup masyarakat serta kondisi lingkungan setempat. Program penanggulangan itu dapat terus diterapkan sesuai karakteristik kawasannya.

Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan kesehatan lingkungan, alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat UI

Last modified: 24/4/07


 

Melaju Tanpa Koalisi, Adakah Agenda Tersembunyi?

Oleh Gusti Andry

Bermodalkan 18 kursi (24 persen kursi) di DPRD DKI Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak membutuhkan berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung pasangan calon kepala daerah. Apakah ini suatu keunggulan atau kesendirian ini sengaja dirancang?

Jika mengacu UU Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, yang mensyaratkan pasangan calon gubernur minimal didukung 15 persen kursi DPRD, mestinya terbuka peluang bagi lima atau enam pasangan. Namun, pilkada di DKI Jakarta bakal hanya diikuti tiga pasangan, atau mungkin hanya dua.

Minimnya pilihan bagi rakyat Jakarta mencari pemimpinnya ini karena telah terbangun koalisi partai politik pendukung Fauzi Bowo. Sedikitnya 47 kursi -bahkan lebih- diperoleh dari Partai Demokrat (16 kursi), PDI-P (11), Partai Golkar (7), PPP (7), PDS (4), dan PBR (2). Beberapa partai politik kecil juga menyatakan dukungan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Dari 75 kursi di DPRD DKI Jakarta, terbagi untuk Fauzi Bowo lebih 60 persen, dan Adang Daradjatun 24 persen. Sisanya dimiliki PAN (6 kursi) dan PKB (4). Dua partai itu masih berkutat dalam pencarian calon, sekaligus merayu sisa suara dari partai kecil di DPRD yang belum terakomodasi dalam koalisi. PAN atau PKB tentu berupaya keras mengegolkan satu pasangan lagi demi marwah partai. Paling tidak, jika gagal mendapat dukungan dari partai gurem, pada detik terakhir menentukan pilihan kepada pasangan yang paling berpeluang memenangi pilkada.

Hari-hari akhir menjelang pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), jauh sebelumnya PKS mendeklarasikan Adang Daradjatun dan Dani Anwar (26 Maret 2007) sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pemenang Pemilu 2004 untuk wilayah Jakarta ini memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi.

Masalahnya menjadi lain jika ada kecenderungan perspektif sebagai eksklusivitas politik. Munculnya koalisi besar partai politik pun mungkin diakibatkan oleh kesendirian PKS itu. Siapa tahu ada agenda tersembunyi di baliknya!

Komoditas Politik

Secara empiris, dalam Pemilu 2004 keberhasilan PKS mendulang peningkatan suara secara signifikan, terletak pada strategi mempromosikan Islam dalam kehidupan praktis dan politik. Berawal dari jaringan pengajian-pengajian di RT/RW, kader dan simpatisan terbangun. Internalisasi doktrin menjadi komoditas politik yang dimanifestasikan dalam kepedulian sosial dan kekuatan moral.

Isu kepedulian sosial sangat mudah diimplementasikan melalui legal formal ibadah. Militansi kader dan simpatisan bakal sulit terdistorsi pihak luar. Tak bisa dihindari, mereka kembali menjadi sedemikian eksklusif.

Soal kekuatan moral sebagai komoditas, sejak pertama kali mengikuti Pemilu (1999, saat masih memakai nama Partai Keadilan), PKS sudah mengampanyekan pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang bersih. Isu itu memberi andil besar meningkatkan popularitas partai, terlebih di tengah masyarakat yang demikian skeptis terhadap penguasa.

Misi yang diemban PKS sebenarnya hanyalah strategi lama dalam kemasan baru. Sejarah perkembangan partai politik berideologi agama, dari masa ke masa, kerap menggunakan hal sejenis. Berikut cukilan dari buku Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 karangan Deliar Noer (1980). “Manusia, biarpun di mana-mana hidupnya dan di tempat apa saja tinggalnya, namun dia mesti merasakan beragama dan berbangsa. Agama yaitu perasaan kebatinan yang tertanam di hati kita masing-masing yang dinamakan iman (kepercayaan). Bangsa yaitu segolongan penduduk yang terikat dalam peri kehidupan, sebagai ikatan sebahasa, seperaturan, seadab, sesopan, seperuntungan dan senasib.”

Isu sosial dan moral menjadi sangat relevan bagi PKS sebagai pencerahan dalam situasi multikrisis belakangan ini. Ditambah lagi, isu ini dikemas sedemikian rapi untuk tidak terbatas pada satu golongan atau agama. Bentuk pelayanan masyarakat yang dilakukan PKS di Papua, misalnya, dari kliping kegiatan partai disebutkan dukungan rakyat non-Muslim juga terdulang di provinsi itu. Tak soal dukungan itu datang dari mereka yang tuna politik akibat terlalu lama “lapar”.

Agenda Tersembunyi?

PKS dua kali terlahir sebagai “bayi ajaib” dalam perpolitikan di Indonesia, yakni di Pemilu 1999 dan 2004. Lantas, bagaimana peluang dalam Pilkada DKI Jakarta tahun ini?

Bukan tanpa alasan mengapa kemudian PKS mengusung mantan Wakapolri Adang Daradjatun sebagai calon DKI 1. Citra sebagai “polisi bersih” yang diharapkan mampu memberantas wabah korupsi, digelontorkan membentuk opini publik. Hanya saja, latar belakang institusinya sudah tercitra relatif negatif di mata masyarakat. Sikap pembelaan diri kerap dikelakarkan Adang di berbagai kesempatan. Seperti pada tayangan talkshow di satu televisi nasional (Kamis, 19 April 2007), Adang membantah formulasi “Adang polisi, sedangkan polisi jelek, tapi Adang tidak jelek”.

Pertanyaan berikut, sejauh mana ia mampu berhadapan dengan ketidakberesan bekas institusinya itu? Bayangkan jika seorang kepala daerah habis-habisan memenuhi janji yang telanjur diobral pada masa kampanye. Sementara itu, banyak tugas lain yang juga masuk dalam skala prioritas, terabaikan.

Kesendirian pasangan Adang-Dani bersama PKS-nya, memberi kesan ditinggalkan oleh elite partai. Seluruh partai politik memberikan suara kepada pasangan lain. Sangat mudah meniupkan kepada masyarakat bahwa Adang-Dani teraniaya oleh elite partai.

Belajar dari masa lalu, konsep sebagai yang teraniaya terbukti ampuh bagi PDI-P mendongkrak popularitas Megawati Soekarnoputri. Demikian juga Susilo Bambang Yudhoyono, ketika meniupkan dirinya sebagai Menko Polkam teraniaya oleh Presiden Megawati. Terminologi kesendirian SBY di kabinet saat itu justru menjadi komoditas politik yang amat laku, sehingga memenangi Pilpres 2004. Strategi serupa dapat saja dimanfaatkan.

Di sini, publik yang harus lebih cerdas mencermati pilihannya. Jangan sampai hanya memilih karena tergelitik emosi dan empati melihat calon maupun partai yang kesannya teraniaya karena berjalan sendirian. Justru yang harus dicermati adalah alasan mengapa ia berjalan sendiri tanpa koalisi. Apakah karena percaya diri, atau justru karena ada agenda tersembunyi. Mungkin seperti salah satu iklan yang sering ditayangkan di TV: Tanya kenapa?

Penulis adalah wartawan senior

Last modified: 25/4/07


 

Guru dan Dosen dalam Payung UU Nomor 14 Tahun 2005

Oleh Djauzak Ahmad

Sejak tahun 1950-an pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyuarakan untuk menuntut perlindungan profesi guru agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada saat itu, akibat pembangunan dan perkembangan sekolah-sekolah, negeri ini terasa kekurangan tenaga guru.

Guru-guru yang bertugas adalah hasil pendidikan zaman Belanda, sedikit sekali yang berasal dari pendidikan pemerintah Jepang. Akibat kekurangan guru tersebut, maksud baik dari persatuan guru tersebut pun hilang perlahan- lahan.

Kini, dengan diundangkannya Undang-Undang No 14 Tahun 2005, tuntutan guru tersebut akan menjadi kenyataan. Bahkan undang-undang itu sudah melebihi tuntutan guru pada tahun 1950-an. Sebelum Undang-Undang No 14 Tahun 2005 diberlakukan, semua orang yang mampu membaca, menulis, dan berhitung, dapat menjadi guru di tempat-tempat terpencil.

Kini, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, guru SD harus mempunyai sertifikasi S1. Penulis berpendapat, tuntutan undang-undang tersebut akan berdampak luas, karena tidak lagi mengedepankan kualitas yang dihasilkan lembaga pendidikan guru, tapi cenderung mengutamakan keharusan adanya sertifikasi.

Sejarah

Pada zaman Hindia Belanda, ada dua jenis pendidikan guru. Pertama, pendidikan guru untuk rakyat jelata atau bumi putra. Dulu kita mengenal CVO (Cursus Volks Onderwijzer), kursus yang menerima murid tamatan Vervolg School dengan lama belajar dua tahun. Leergang (Sekolah Magang) dan Normal School (NS) didirikan pada 1914 dengan lama belajar empat tahun.

Kedua, sekolah untuk bangsawan, dari Belanda dan Timur Asing (China, Arab) dan lain-lain. Ada sekolah guru yang disebut Kweekschool (KS) empat tahun sesudah HIS, juga HIK enam tahun sesudah HIS, dan HKS tiga tahun. Bahasa pengantar di semua sekolah tersebut bahasa Belanda.

Untuk sekolah menengah pertama, guru tamatan HIK atau HKS dapat mengambil akta atau keahlian di bidang bahasa Belanda, biologi, bahasa Inggris dan lain-lain, dan berwenang menjadi guru di sekolah menengah tingkat pertama. Untuk mengajar di sekolah menengah atas, guru tamatan HIK atau HKS dapat mengambil akta lebih tinggi lagi, yaitu sekolah empat tahun.

Sekolah menengah pertama dan menengah atas pada zaman Belanda hanya dapat diikuti anak-anak golongan bangsawan, Belanda dan Timur Asing. Bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Yang perlu dicontoh, guru pengajar di SMP atau SMA, semuanya berasal dari guru yang mengajar di sekolah rendah.

Pada zaman Jepang, ada sekolah guru (SG) dengan lama belajar dua tahun yang dinamakan Syootoo Shihang Gakko (Syootoo artinya rendah) dan sekolah guru menengah (SGM) dengan lama belajar empat tahun yang dinamakan Guutoo Shihang Gakko (Guutoo artinya menengah).

Pada 1950, sistem pendidikan guru di negeri ini masih menggunakan sistem yang dipakai pada zaman Hindia Belanda, yaitu sekolah guru B dengan lama belajar empat tahun sesudah SD enam tahun, serta sekolah guru A dengan lama belajar tiga tahun sesudah SMP. Tamatannya berhak mengajar di SD enam tahun, bahkan pada pertengahan tahun 1950-an banyak tamatan SGA yang mengajar di SMP.

Untuk mengajar di Sekolah Menengah Pertama atau SMP seorang guru lulusan SGA dapat mengambil kursus B1 dengan jurusan bahasa Inggris, Ilmu Bumi, Ilmu Hayat, dan ilmu lainnya. Apabila ingin mengajar di SMA, pemilik ijazah B1 dapat mengambil kursus B2 untuk jurusan tertentu selama dua tahun lagi.

Sistem pendidikan guru demikian berakhir pada saat Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dijabat Mr Muhammad Yamin pada 1954. Dia mendirikan perguruan tinggi pendidikan guru atau PTPG di Batu Sangkar, Bandung, Malang, serta Tomohon, yaitu pendidikan guru yang siap mengajar di SMP (sarjana muda) dan SMA (sarjana).

Pada 1998 PTPG Batu Sangkar dibubarkan dan mahasiswanya dipindahkan ke Bandung karena terjadi pergolakan daerah. Pada pertengahan tahun 1980-an sampai awal 1990-an semua sekolah guru sejenis SGA, yang pada waktu itu bernama SPG, dilikuidasi dijadikan SLTA kejuruan lainnya atau SMA. Departemen Pendidikan menggantinya dengan sekolah guru PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) di IKIP-IKIP dan FKIP di Indonesia.

Kekurangan Guru

Kesalahan fatal terjadi pada kebijaksanaan pendidikan guru sebab SPG yang jumlahnya ratusan tidak mampu digantikan PGSD-PGSD atau program D2 di IKIP dan FKIP setempat. Tamatan atau lulusan PGSD belum tentu lebih baik kualitasnya daripada tamatan SPG, karena sistem pendidikan guru untuk sekolah dasar di PGSD tidak memenuhi persyaratan-persyaratan guru di SD.

Lulusan tidak diberi bekal cukup seperti ilmu keguruan. Karena itu pada saat ini kita mengalami kesulitan mendapatkan kuantitas dan kualitas guru SD yang memenuhi persyaratan. Dengan dialihfungsikan IKIP-IKIP menjadi universitas umum, kita menghadapi kekurangan guru yang luar biasa.

Guru-guru yang ada pun minim kemampuannya. Dengan adanya persyaratan sertifikasi guru SD atau minimal berpendidikan sarjana, tampak betapa buruk wajah pendidikan negeri ini.

Sudah banyak kejanggalan atau keganjilan terjadi. Banyak perguruan tinggi, swasta maupun negeri, membuka jalan pintas bagi guru-guru nonsarjana untuk “mengkarbit S1″ dengan kuliah satu minggu satu kali.

Begitu juga dengan jaminan pemilik program D2, dalam dua tahun akan mencapai sertifikasi S1 tersebut. Anehnya, bisa terjadi pemilik D2 Biologi mendapatkan sertifikasi S1 jurusan lain.

Lambatnya peraturan pemerintah tentang sertifikasi itu akan berdampak buruk pada dunia pendidikan. Penulis sangat pesimistis, ketentuan sertifikasi S1 yang berkualitas akan memakan waktu panjang. Jelas, kualifikasi ini sangat tidak mungkin diterapkan.

Sebab itu penulis menyarankan beberapa hal. Pertama, perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur sertifikasi guru tersebut. Kedua, Peraturan Pemrintah tersebut hendaknya berisi persyaratan-persyaratan ketat tentang sertifikasi S1, umpamanya pemilik program D2 atau D3 jurusan Matematika harus mengambil sertifikasi jurusan yang sama.

Ketiga, guru-guru pemilik D2 atau D3 yang berumur 50 tahun ke atas tidak diwajibkan lagi memiliki sertifikasi S1. Mereka cukup dites kemampuannya atau dilatih kemampuannya, sebab apabila tidak demikian akan terjadi pemborosan luar biasa untuk melaksanakannya.

Keempat, mengingat sampai hari ini tidak ada pendidikan guru sekolah dasar yang menghasilkan sertifikasi S1 guru SD, agar PGSD yang lama belajarnya dua tahun dijadikan empat atau lima tahun dan mereka mampu serta berwenang menjadi guru sekolah dasar.

Mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya.

Penulis adalah Ketua Majelis Pendidikan Riau

Last modified: 26/4/07


 

Kekerasan dan Kemalasan Berpikir

Oleh Andre Ata Ujan

Tak sedikit tragedi menerpa bangsa ini. Namun yang paling tragis adalah brutalisme dalam dunia pendidikan. Kekerasan yang terjadi di IPDN adalah contoh dari tragedi paling menyesakkan dada bagi siapa pun yang berakal sehat. Mengapa? Karena pendidikan, sebuah domain yang oleh manusia beradab secara sadar dirancang sebagai tempat berseminya bibit-bibit peradaban, oleh sebagian orang dipaksa bermetamorfosa menjadi medan praktik premanisme dan barbarisme.

Gejala kekerasan, entah fisik atau psikis, bahkan ditengarai masih diparaktikkan di sebagian perguruan tinggi lainnya. Apa yang salah dengan sistem pendidikan, khusus pendidikan tinggi kita? Mengapa kultur kekerasan masih saja mewarnai dunia pendidikan kita?

Pendidikan sejatinya merupakan proses pembebasan. Melalui pendidikan, person dengan bimbingan rasio, diharapkan tumbuh menjadi manusia otonom. Itu terjadi ketika pendidikan tidak direduksi menjadi sekadar proses transfer pengetahuan atau kebenaran tetapi, lebih dari itu, sebagai proses penemuan kreatif pengetahuan dan kebenaran.

Ketika pendidikan menjadi sekedar proses transfer pengetahuan, pendekatan indoktrinatif sulit dihindarkan. Transfer pengetahuan sangat mengandaikan kekuatan kewibawaan pentransfer. Otoritas menjadi faktor. Relasi pendidik dan subjek didik menjadi sangat hierarkis yang pada gilirannya secara diam tapi pasti menggusur sikap kreatif subjek didik. Relasi subjek-subjek yang merupakan prakondisi berkembagnnya kesadaran dan penemuan diri berubah menjadi subjek-objek, penguasa dan dikuasai.

Karena itu proses pendidikan yang direduksi menjadi sekadar transfer pengetahuan atau kebenaran tidak cukup memberi ruang bagi tumbuhnya sikap kritis subjek didik. Subjek didik lalu kehilangan peluang untuk menghadapi tantangan hidupnya secara otonom dan inteligen persis karena ketiadaan kemampuan berpikir kritis. Bahkan hilangnya kemampuan kritis tidak saja menutup peluang tumbuhnya kemampuan menemukan pengetahuan baru tetapi sekaligus juga memupuk berkembangnya keyakinan-keyakinan semu dalam diri subyek didik.

Mengikuti John Locke, psikolog dan ahli filsafat pendidikan John Dewey mengidentifikasi beberapa kesesatan berpikir yang pada akhirnya termanifestasi dalam perilaku yang juga sesat (Dewey, 1933: 131-134). Pertama, kesesatan yang terjadi karena subjek sesungguhnya jarang berpikir sendiri dan berpikir atau bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan orang lain. Ini dilakukan terutama untuk mencari aman bagi diri sendiri. Subyek didik yang terbiasa dengan kultur pendidikan seperti ini akan tumbuh menjadi manusia bermoralitas heteronom layaknya sebuah robot berjalan.

Kedua, kesesatan di mana subjek bertindak seakan sangat menghargai rasio tetapi kenyataannya tidak menggunakan rasionya sendiri dengan baik. Rasionalitas hanya muncul sebagai retorika tanpa pernah menjadi nyata secara substansial dalam cara berpikir dan bertindak. Subjek seperti ini juga tidak mendengarkan sungguh-sungguh alasan orang lain, kecuali mengikuti rasa humor, kepentingan, atau kelompoknya sendiri.

Ketiga adalah kesesatan yang terjadi akibat subjek tidak terbuka untuk melihat persoalan secara komprehensif; terpaku hanya pada pendapat atau pendekatan tertentu, orang tertentu, atau sumber terentu. Kelompok orang seperti ini menggunakan rasionya dengan baik, tetapi karena perspektifnya sempit maka cara menjawab persoalan pun tidak tepat. Sikap mengejar tujuan dengan bertumpu pada sebuah pola tunggal mengindikasikan betapa subjek terpasung oleh keyakinan-keyakinan sesat akibat ketidakmampuan membuka diri melihat pelbagai perspektif dan kemungkinan- kemungkinan berbeda dalam mengejar sebuah tujuan.

Dalam bahasa Francis Bacon, kesesatan berpikir yang pada gilirannya berimbas pada perilaku yang sesat sesungguhnya adalah buah dari keterperangkapan subjek dalam idols — pengetahuan dan kebenaran yang sejatinya semu tetapi digunakan begitu saja sebagai stand point karena luput dari sikap kritis subjek. Kecenderungan menegakkan disiplin dengan cara-cara kekerasan dan bukan lewat persuasi rasional mengindikasikan betapa mereka yang mempraktikkannya terkolonisasi oleh keyakinan-keyakinan semu seperti itu.

Kemalasan Berpikir

Kesesatan yang pada akhirnya berbuah kekerasan, entah fisik atau psikis, pada dasarnya bertumpu pada akar yang sama: kemalasan berpikir. Perilaku dogmatis, kecenderungan memutlakkan sebuah pendekatan, ketidakmampuan membuka diri pada kemungkinan kebenaran lain, serta sikap fragmentaris dan meremehkan atau bahkan mengabaikan keberagaman perspektif dalam mencari dan menemukan kebenaran adalah anak-anak kandung yang baik dari kemalasan berpikir. Pemaksaan kehendak dan cara berpikir yang bisa berbuntut pada kekerasan adalah akibat dari ketidakmampuan subjek untuk bersikap kritis terhadap keyakinan- keyakinannya sendiri.

Imbas negatif seperti itu mudah dipahami ketika keyakinan-keyakinan sesat pada tingkat tertentu berubah menjadi, meminjam istilah Dewey, kekuatan tak kelihatan (invisible power) yang secara konstan mengendalikan (govern) subjek dan memaksanya tunduk tanpa memberi ruang berkembangnya sikap rasional. Subjek yang terkolonisasi oleh keyakinan-keyakinan sesat pada akhirnya kehilangan kemampuan distansi, kemampuan yang memungkinkan subjek tidak begitu saja tunduk pada dorongan-dorongan instingtual irrasional.

Karena itu perlu latihan berpikir, dengan sasaran utama membantu subjek menyadari kemungkinan adanya keyakinan-keyakinan semu (idols) dalam pikirannya. Dengan kata lain, proses pendidikan seharusnya membantu subjek didik melepaskan diri dari inert ideas -gagasan-gagasan yang diterima begitu saja tanpa dilihat manfaatnya, tanpa diuji secara kritis, atau yang hanya diramu dalam kemasan menarik namun tanpa unsur baru yang memperkaya cara berpikir dan karenanya mencerahkan (Whitehead, 1967:1-14).

Untuk menghilangkan sikap itu proses pendidikan harus mampu membangkitkan kesadaran dalam diri subjek didik bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelbagai pendekatan ilmiah yang mendasarinya bukanlah tujuan akhir (final ends) pendidikan. Penguasaan pengetahuan dan teori atau pendekatan ilmiah hanyalah tujuan antara (instrumental ends) yang hanya bermakna sejauh berkontribusi pada kesejahteraan manusia.

Itu sebabnya yang menjadi satu-satunya persoalan pokok dalam pendidikan, demikian Whitehead, adalah kehidupan dengan segala manifestasinya. Itu berarti, pendidikan seharusnya diarahkan dan bermuara pada pengembangan kemampuan subjek didik untuk menerapkan pengetahuannya secara bijak dan tepat. “Education is the acquisition of the art of the utilization of knowledge“, kata Whitehead, sebuah seni yang pasti sulit untuk ditanamkan tetapi kalau diusahakan secara sadar dan sistemik akan berbuah dalam bentuk perilaku yang beradab.

Penulis adalah staf PPE Unika Atma Jaya Jakarta

Last modified: 28/4/07

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s