Pemikiran Indonesia April 2007 1

Selasa, 03 April 2007

Opini

Nuklir Iran dan Interpelasi

Muhammad Ja’far

·  Peneliti Pustaka LP3ES Serta Lembaga Studi Agama Dan Filsafat Jakarta

Upaya Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan hak interpelasi terkait dengan sikap pemerintah yang menyetujui Resolusi Nomor 1747 tentang Nuklir Iran tampaknya semakin menguat dan serius. Penggalangan suara terus dilakukan. Sementara itu, pemerintah secara konsisten berpegang pada argumentasi bahwa pilihan politik tersebut mencerminkan sikap politik bebas aktif pemerintah Indonesia. Tulisan ini mencoba memberikan catatan reflektif menyangkut keterkaitan antara fenomena nuklir Iran dan gagasan interpelasi.

Dalam konteks yang paling mendasar, persoalan nuklir merupakan keterkaitan antarilmu pengetahuan dan moral-etis. Energi nuklir dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sipil dan tujuan konstruktif, tapi juga bisa digunakan untuk tujuan militeristik dan destruktif. Jaminan apa yang dapat diberikan bahwa sebuah negara tidak akan membelokkan proyek nuklirnya untuk tujuan destruktif? Tentu jawabannya adalah dasar moral-etis. Tapi moral-etis menurut siapa dan dalam bentuknya yang bagaimana? Bahkan pada tingkat filosofis, jawaban atas pertanyaan ini beragam. Apalagi pada tingkat praktis ketika kepentingan (politis) masing-masing pihak (negara) semakin nyata.

Dalam jagat politik internasional, dibuat serangkaian peraturan untuk mengontrol dan memantau proyek nuklir yang dikembangkan oleh sebuah negara agar tidak dibelokkan menjadi pembuatan senjata nuklir. Tapi persoalannya, peraturan ini tidak diterapkan secara konsisten. Terbukti adanya beberapa negara yang telah berhasil mengembangkan senjata nuklir. Sementara itu, pada sisi yang lain, negara-negara tertentu dilarang melakukan hal yang sama.

Karena nuklir merupakan salah satu persoalan yang dampaknya besar, hal ini kemudian menumbuhkan benih ketidakpercayaan politik pada tingkat global di antara beberapa negara. Beberapa negara kemudian merasa terancam dengan proyek nuklir yang dikembangkan negara lain serta berusaha mencegahnya. Sementara itu, pada sisi yang lain, muncul kecenderungan menjadikan senjata nuklir sebagai salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri (negara)-nya. Inilah yang terjadi pada tingkat politik global dan regional terkait dengan persoalan nuklir.

Dalam konteks demikian, terjadilah apa yang saya sebut dengan politisasi nuklir. Persoalan nuklir, dalam hal ini, tidak lagi berada dalam domain persoalannya yang substansial, tapi telah bergeser (diseret) pada konteks kepentingan dan rivalitas politik antarnegara. Isu nuklir pada dasarnya telah berada dalam domain lingkar perseteruan kepentingan politik di antara beberapa negara, baik pada tingkat global, regional, maupun bilateral. Ini merupakan imbas dari persoalan krisis kepercayaan politik antar-beberapa negara, dengan politisasi isu nuklir sebagai variabelnya.

Dalam kondisi serta konteks politik yang rumit dan kompleks seperti inilah pemerintah Indonesia diperhadapkan, dengan merujuk pada kompleksnya persoalan serta bahwa persoalan ini telah bergeser pada tindak “politisasi”. Maka sikap serta keputusan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia sebenarnya relatif dapat dipahami dan cukup proporsional. Sikap pemerintah Indonesia yang mendukung resolusi 1747, tapi dengan serangkaian catatan, argumentasi, dan usul yang kritis, pada dasarnya “sudah sangat cukup” untuk menandaskan langkah awal politik luar negeri Indonesia sebagai anggota baru Dewan Keamanan PBB.

Tidaklah proporsional mengharapkan pemerintah Indonesia mengambil sikap “lebih dari itu”, dengan tingkat konteks persoalan yang penuh dengan nuansa “politisasi” tersebut. apalagi dengan membawa postulasi (dunia) Islam. Isu nuklir Iran sama sekali tidak terkait dengan masalah (agama) Islam. Ini murni persoalan kepentingan politik antarnegara, pada tingkat bilateral, regional, dan global. Karena itu, amat tidak proporsional dan tidak relevan jika sikap pemerintah Indonesia dalam soal ini dikaitkan dengan variabel Islam, dalam konteks apa pun.

Menurut penulis, jika penentuan sikap pemerintah tersebut dalam batas tertentu didasarkan pada pertimbangan stabilitas kepentingan politik luar negeri Indonesia pada tingkat global, hal itu wajar adanya. Itu bukan sebuah “dosa” politik. Namun, tentu tidak berarti serta-merta bersikap oportunistik. Pemerintah Iran, menurut analisis penulis, secara politis sangat dapat memahami langkah yang ditempuh Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Bahkan sikap kritis yang ditunjukkan oleh pemerintah pada saat sidang Dewan Keamanan PBB bukan sama sekali tidak memiliki risiko politis, terutama di tengah-tengah kuatnya desakan dari hampir semua negara yang bersidang di Dewan Keamanan PBB saat itu, untuk menjatuhkan sanksi atas Iran.

Pemerintah Iran, menurut penulis, sangat dapat memahami dan menghargai sikap serta keputusan politik Indonesia tersebut. Iran tentu dapat mempertimbangkan kompleksitas persoalan ini untuk menjadikannya tolok ukur dalam menilai dan memahami langkah yang ditempuh pemerintah Iran. Selain itu, jika setelah dua bulan mendatang, sidang Dewan Keamanan PBB mengarah pada upaya melakukan serangan militer ke Iran, pemerintah Indonesia dapat membuktikan komitmen politik luar negerinya untuk menolak hal itu dan konsisten dengan pendekatan diplomasi politik. Di sini kebijakan serta sikap politik luar negeri pemerintah dapat terbukti kejelasannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pengajuan interpelasi oleh DPR pada dasarnya tidak proporsional dan terkesan berlebihan. Berlebihan, karena tidak hanya menuntut lebih dari perhitungan proporsional sikap yang ideal ditempuh pemerintah Indonesia saat ini, tapi juga menjadi abai terhadap kepentingan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang. Selain itu, terkesan tidak proporsional jika mengacu pada skala prioritas problem dalam negeri yang menjadi tugas utama DPR dan pemerintah untuk bekerja sama mengatasinya.

Memang benar bahwa salah satu tujuan nasional negara ini, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah “ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Tapi bukankah lebih wajib terlebih dulu “menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera serta negara yang adil dan tenteram”. Apa artinya ketertiban dunia jika Indonesia sendiri karut-marut.

Alhasil, jika tidak didudukkan secara proporsional, isu nuklir rentan menjalar menjadi variabel yang dipolitisasi untuk kepentingan politik sepihak sebuah negara atau kelompok tertentu dalam sebuah negara. Sebagaimana yang indikasinya terlihat pada tingkat politik global. Semoga tindakan yang sama, politisasi isu nuklir Iran, tidak dilakukan dalam kancah politik dalam negeri kita.


Selasa, 03 April 2007

Opini

Perangkap Perang Energi

A. Effendy Choirie

·  Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan RI

Pada 24 Maret 2007, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1747 dijatuhkan. Indonesia termasuk salah satu di antara 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang menyetujui perluasan sanksi terhadap Iran atas program pengayaan uraniumnya. Keputusan pemerintah menuai reaksi keras publik dalam negeri. Interpelasi bergulir cepat, tercepat dalam sejarah pengusulan interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat 2004-2009. Sebanyak 182 anggota DPR dari semua fraksi, kecuali Fraksi Partai Demokrat, telah menandatangani usul interpelasi. Pemerintah berusaha membendung arus politik parlemen, dengan mengundang para pemimpin fraksi DPR dan anggota Komisi I di Hotel Darmawangsa, Jakarta. Semua berharap interpelasi kali ini tidak kandas seperti nasib interpelasi bahan bakar minyak dan impor beras.

Geopolitik resolusi
Keputusan pemerintah menyetujui Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB telah menyeret Indonesia ke dalam perangkap perang energi global. Semua orang tahu, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara industri lain mengincar kekayaan minyak Timur Tengah. Teori geopolitik yang diajarkan Halford Mackinder (1919) menyatakan siapa pun yang menguasai Timur Tengah, yang dinamainya heartland, ia akan memimpin pertaruhan untuk membangun imperium global. Timur Tengah merupakan kawasan yang mempunyai kandungan sumber daya alam dan mineral yang melimpah. Di kawasan ini tersimpan 742.7 miliar barel minyak bumi atau 61,9 persen dari total kandungan minyak dunia dan 72,13 triliun meter kubik gas alam atau 40,1 persen dari total kandungan gas alam di muka bumi.

Minyak bumi dan gas alam adalah sumber energi yang paling strategis. Minyak berada di jantung ekonomi modern. Hampir seluruh infrastruktur ekonomi industri bergantung pada minyak. Di Amerika, kendatipun hanya menyumbang sekitar 5 persen dari GDP, minyak merupakan sumber energi utama yang menopang pertumbuhan ekonomi. Sebanyak 40 persen total kebutuhan energi Amerika Serikat berasal dari minyak, 24 persen dari gas, 23 persen dari batu bara, 8 persen dari energi nuklir, dan 5 persen dari sumber lainnya.

Karena merupakan komoditas strategis, migas menjadi bahan sengketa yang sarat intrik politik dan konspirasi. Sebagai pemilik cadangan migas terbesar di dunia, kawasan Timur Tengah menjadi arena kontestasi pengaruh negara-negara yang infrastruktur ekonomi industrinya bergantung pada minyak, seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Jerman, Italia, Prancis, Cina, dan Jepang.

Amerika adalah negara yang paling keracunan minyak (addicted to oil). Menurut data dari BP Statistical Review of World Energy 2006, konsumsi minyak Amerika mencapai 20.655.000 bph atau 24,6 persen dari total konsumsi minyak dunia per hari. Dari jumlah tersebut, 45 persen dipasok dari impor dan 20 persen di antaranya dari Teluk Persia. Pada 2025, Amerika Serikat diperkirakan akan mengkonsumsi separuh minyak dunia atau sekitar 28,3 juta bph. Dari kawasan Asia, Cina, Jepang, dan India adalah negara yang paling boros menghabiskan minyak, berturut-turut 8,5 persen, 6,4 persen, dan 3,0 persen dari total konsumsi minyak dunia.

Masyarakat dunia mengkonsumsi 2 barel minyak untuk setiap 1 barel yang ditemukan. Dari setiap 1 barel yang ditemukan itu, dua pertiga di antaranya berasal dari Timur Tengah. Bisa dibayangkan, betapa strategisnya kawasan heartland ini dan betapa rentannya terhadap konflik energi negara-negara besar yang haus minyak (thirst for oil). Negara-negara besar yang membutuhkan minyak dari Timur Tengah berlomba-lomba menawarkan sejumlah paket bantuan dan kerja sama. Untuk menjamin pasokan minyaknya, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Italia menjual senjata dan alat-alat pertahanan lain ke negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Oman, UAE, dan Bahrain. Ini dilakukan semata-mata untuk mengimbangi pembayaran impor minyak (oil bills) atau dalam istilah Henry Kissinger, sebagai modus recycle petrodollar, yang diterapkan khususnya setelah meletupnya oil shock pada 1973.

Setelah minyak digunakan sebagai senjata politik oleh negara-negara Arab terkait dengan perang Arab-Israel pada 1973-1974, Amerika dan sekutunya merancang skenario agar negara-negara Timur Tengah terpecah dan tidak bisa kompak menggunakan kembali minyak sebagai senjata politik. Arab Saudi, penyumbang 18 persen dari impor minyak Amerika dan pemilik cadangan minyak terbesar di dunia (264,2 miliar barel), dimanjakan Amerika dengan berbagai bentuk bantuan, seperti persenjataan canggih, penasihat militer, instruktur, dan teknisi. Melalui operasi badai gurun (desert storm), Amerika juga melindungi Arab Saudi (dan Kuwait) dari invasi Irak pada 1990. Sebagai kompensasi, Amerika meminta bantuan uang minyak Saudi untuk membiayai operasi CIA menggulingkan rezim-rezim kiri yang didukung Uni Soviet di Afganistan, Nikaragua, dan lain-lain. Para pengambil kebijakan Amerika, yang sebenarnya enggan bermitra dengan rezim monarki yang dianggapnya “antidemokrasi”, setuju bahwa akses terhadap minyak Saudi adalah bagian dari agenda nasional yang harus dipertahankan.

Amerika juga secara tidak langsung mengobarkan perang Irak-Iran pada 1980. Ketika Irak menginvasi Iran pada September 1980, Washington menyatakan netral dan menjatuhkan embargo kepada pihak-pihak yang bertikai. Namun, ketika Iran berada di atas angin dan mengancam kepentingan minyak Amerika di Arab Saudi dan Kuwait, Washington diam-diam menyokong Irak, dengan memberinya pinjaman uang, dukungan intelijen, dan transfer senjata secara gelap.

Kawasan Timur Tengah yang kaya minyak lantas menjelma sebagai negara yang terpecah-pecah. Arab Saudi tidak mungkin bisa mengambil kembali peran yang pernah dimainkannya pada 1973, yang kompak menghukum Amerika melalui embargo minyak, karena membela Israel dalam perang Arab-Israel. Arab Saudi, yang sudah berada di bawah kontrol Washington, tidak mungkin bisa mencegah invasi Amerika ke Irak pada 2003. Arab Saudi juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika Israel menyerang Libanon pada 2006. Bersama negara-negara Arab lain, Arab Saudi diam-diam bahkan menyokong dijatuhkannya sanksi terhadap Iran yang menolak menghentikan program nuklirnya.

Perang energi
Dengan ikut menyetujui Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB, pemerintah RI telah masuk ke dalam skenario perang energi yang tengah dirancang Amerika dan sekutunya untuk mencaplok negara-negara Timur Tengah yang memiliki kekayaan minyak. Dalih apa pun bisa digunakan, tapi motif yang sebenarnya adalah minyak! Dengan dalih menyimpan senjata pemusnah massal (WMD), Amerika menumbangkan Saddam Hussein dan menguasai Irak, pemilik cadangan minyak terbesar ketiga di dunia (115 miliar barel).

Fakta mencolok adalah bahwa begitu menduduki Bagdad, pasukan Amerika langsung menguasai kementerian energi dan perminyakan, tapi membiarkan kantor dan gedung-gedung lain dijarah oleh massa yang marah. Publik Amerika sadar bahwa motif utama invasi Irak adalah minyak, sebagaimana terungkap dalam poster-poster protes mereka yang berbunyi “No Blood for Oil”. Adapun senjata pemusnah massal adalah alasan yang dibuat-buat Bush dan geng Hawkish yang tidak pernah terbukti.

Sudah hampir pasti bahwa Iran menolak tunduk terhadap isi resolusi. Apa yang akan terjadi sudah bisa dibayangkan. Sebagaimana yang telah berlangsung di Irak, Amerika dengan kekuatan militer akan secara paksa melucuti proyek nuklir Iran, meskipun hingga kini Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang dipimpin Mohammad el-Baradei belum pernah menemukan bukti nyata dan otentik bahwa aktivitas pengayaan uranium Iran adalah untuk mengembangkan senjata nuklir. Jika Iran, pemilik cadangan minyak terbesar kedua di dunia (137,5 miliar barel), dapat dikuasai, Amerika sudah menguasai dua kartu truf untuk membubarkan OPEC, kartel minyak yang paling ditakuti Amerika dan sekutunya.

Jadi Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB adalah prolog dari sebuah simfoni perang energi global. Dengan ikut menjatuhkan sanksi terhadap Iran, pemerintah RI punya andil dalam meloloskan sebuah skenario penghancuran. Karena itu, interpelasi harus menjawab pertanyaan, apakah dukungan pemerintah RI bertentangan dengan salah satu tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial?”


Senin, 02 April 2007

Opini

Kursi Panas Bernama Bulog

Khudori

·  Pemerhati masalah sosial-ekonomi pertanian

Salah satu hukum alam universal adalah daur kehidupan (lifecycle). Ini aksioma yang berlaku pada setiap yang ada di bumi. Aksioma ini juga berlaku pada kehidupan organisasi. Meminjam teori Ichak Adizes dalam “Corporate Lifecycle” (1988), secara umum organisasi akan mengalami daur kehidupan, dari periode bayi (infant), remaja (go-go), pemuda (adolescence), prima (prime), stabil (stable), aristokrasi (aristocracy), birokrasi awal (early bureaucracy), birokrasi (bureaucracy), sampai periode mati (death).

Teori ini bisa dipinjam untuk menganalisis daur hidup Bulog. Pada periode lahirnya Bulog (1967-1968), Bulog masih berkutat dengan perumusan tugas, organisasi, sistem pembiayaan, dan sistem kepegawaiannya. Periode ini kian mantap setelah disempurnakan pada periode 1969-1972 dengan menetapkan misi Bulog yang terkait dengan pembangunan nasional. Organisasi dan karyawan makin solid karena dibangun di atas corporate culture dan kepemimpinan yang kuat. Pada periode ini, Bulog telah lahir sebagai organisasi yang kuat luar-dalam yang didukung political will yang mantap. Dengan “modal” inilah Bulog terasa enteng mengerjakan tugas-tugas berikutnya (1973-1978 dan 1979-1984). Karyawan antusias, terbukti banyak inovasi yang muncul.

Setelah mengalami masa tumbuh (growing stage) yang membanggakan, sampailah Bulog di posisi puncak (stable organization) pada 1985-1992. Pada periode ini Bulog mereevaluasi tugas-tugasnya karena beban yang membengkak akibat pangsa pasarnya mengecil. Bulog harus mempertahankan efektivitas dan efisiensi agar tidak bangkrut. Manajemen Bulog melakukan langkah antisipatif. Tapi karena tidak ada perubahan, daur kehidupan Bulog terus meluncur ke tingkat aristokrasi dan birokrasi awal (1993-1997).

Lima ciri organisasi yang terjerembap pada tingkat aristokrasi, pertama, secara individual karyawan khawatir tentang lembaganya, tapi secara kelompok tidak mau mewujudkan kekhawatirannya. Untuk menutup kecemasan, mereka mengatakan “Jangan khawatir, masih ada dewa penolong, yaitu Pak Harto (Presiden)” (Sapuan, 2002). Kedua, setiap karyawan ingin ada terobosan, tetapi secara lembaga selalu bilang jangan, sehingga motonya “Don’t make waves, and makes business as usual”. Ketiga, ada indikasi kurang proaktif menangkap peluang jangka panjang, dan kapasitas untuk merespons kebutuhan jangka pendek tumpul. Keempat, karyawan acuh tak acuh dan kurang inovasi internal. Kelima, sebagai aristokrasi, mereka sombong, keren, dan menolak realitas yang ada.

Karena belum sempat melakukan perubahan mendasar, Bulog akhirnya meluncur ke level birokrasi (1998-2001), yang cirinya, pertama, lembaganya disorganized, tiap fungsi dalam organisasi tidak tahu apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kedua, asyik dengan dirinya sendiri, tidak mau tahu kritik dan keluhan orang lain. Ketiga, keputusan dan/atau kegiatan lembaga lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan politik ketimbang pertimbangan bisnis. Keempat, keputusan yang dibuat oleh lembaga selalu lambat karena memerlukan pertimbangan politik. Prahara “Buloggate” sepanjang pemerintahan Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid adalah bukti yang valid.

Ketika memasuki masa transisi (2002-2003), atas tekanan Dana Moneter Internasional (IMF), Bulog berubah status dari lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) jadi perusahaan umum (perum). Perubahan status tersebut bisa menyelesaikan masalah kepastian hukum dan transparansi. Ketika masih berbentuk LPND, status Bulog banci. Di satu sisi, Bulog diberi tugas melaksanakan sebagian kebijakan pemerintah di bidang pelayanan publik, yaitu perberasan. Makanya, aturan pengelolaan keuangannya tunduk pada Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara. Namun, dalam prakteknya, Bulog melakukan usaha sebagaimana aktivitas BUMN/badan usaha.

Posisi banci ini yang jadi sumber dari segala sumber terjadinya kasus nonbujeter Bulog yang sering jadi sumber keguncangan politik di Indonesia, seperti dimakzulkannya Presiden Gus Dur, diseretnya Akbar Tandjung ke meja hijau, dan dikirimnya Beddu Amang, Rahardi Ramelan, dan Sapuan ke penjara. Dengan status LPND, seharusnya seluruh risiko usaha Bulog jadi tanggung jawab pemerintah. Namun, karena Bulog bukan BUMN/badan usaha, pemerintah tidak menuntut untuk mendapatkan keuntungan. Karena tidak ada tuntutan itulah, setiap keuntungan Bulog dimasukkan ke kas nonbujeter. Kas nonbujeter inilah yang jadi incaran penguasa untuk dimanfaatkan bagi kepentingannya.

Dengan status banci (LPND), standar akuntansi yang digunakan menjadi kacau dan tidak jelas acuannya. Sebagai LPND, seharusnya memakai standar akuntansi keuangan negara, dan setiap sisa hasil usahanya langsung disetor ke negara. Tapi sebagai pelaku usaha negara, sistem pengelolaan keuangan yang berlaku sama dengan BUMN, yaitu menyetorkan sejumlah keuntungan kepada negara sesuai dengan hasil rapat pemegang saham, yaitu pemerintah. Ketidakpastian inilah yang menempatkan posisi Bulog sangat rawan dari intervensi kepentingan politik. Sebab, pengelolaan keuangan hanya berdasarkan keputusan presiden, bukan berdasarkan undang-undang keuangan negara. Perubahan kelembagaan Bulog menjadi perum akan bisa menyelesaikan ketidakjelasan tersebut.

Setelah berjalan hampir lima tahun (2003-2007), rupanya kepastian hukum dan transparansi Bulog hanya ada di tingkat teori. Transformasi Bulog dari organisasi yang berkultur birokratis dan korup menjadi organisasi inovatif, berorientasi entrepreneur, dan transparan belum sepenuhnya terjadi. Di mana salahnya? Saya menduga, asumsi awal bahwa pelegalan dua fungsi, fungsi sosial dan fungsi bisnis, bakal bisa berjalan sinergis justru jadi biang persoalan. Penggabungan dua fungsi Bulog antara tujuan memupuk laba dan fungsi pelayanan publik justru menimbulkan komplikasi dan konflik kepentingan.

Mengapa? Kedua tujuan tersebut hakikatnya tidak mungkin bersatu. Sebab, dalam implementasinya, fungsi penyangga kebijakan sering kali lebih bersifat sekunder. Karena sifatnya sekunder, misi kebijakan yang bersifat sosial sering kali dijadikan kambing hitam kegagalan. Itulah sebabnya belakangan ini muncul keluhan terhadap kinerja Bulog. Bulog dinilai melalaikan tugas publik, bahkan dicap melenceng jauh dari tujuan pendiriannya. Sebaliknya, Bulog justru asyik-masyuk dengan bisnisnya, mengeruk rente dan komisi.

Transparansi yang belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kultur organisasi membuat Bulog rawan korupsi dan moral hazard. Dengan kondisi semacam ini, Bulog tak hanya belum bisa menggeser citranya sebagai lembaga korup, tapi juga bisa terjerembap ke level death. Konsekuensinya, siapa saja yang menduduki posisi puncak di Bulog identik dengan–meminjam istilah Wakil Presiden Jusuf Kalla–duduk di “kursi panas”. Jika kurang lentur mengikuti permainan politik, duduk di kursi panas akan bisa berakhir di jeruji besi. Kursi panas itu telah menelan korban Widjanarko Puspoyo dan lima pejabat Bulog lainnya. Akankah Mustafa Abubakar, pengganti Widjanarko, lolos dari kursi panas?


Rabu, 04 April 2007

Opini

Laptop dan Demokrasi

Mufid A. Busyairi

·  ANGGOTA TIM KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

Perkembangan teknologi informasi memacu munculnya era baru: dunia menjadi global village. Berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini terus berkembang, seperti e-government, e-commerce, dan e-education. Kita juga mengenal e-parliament, yang anggotanya dari berbagai kalangan berkompeten di seluruh dunia. Bahkan di Amerika, kelompok The e-Parliament diberi kesempatan melakukan dengar pendapat secara langsung dengan Kongres atas berbagai masalah global.

Tidak dapat dimungkiri teknologi menjadikan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien sehingga berdampak pada peningkatan kinerja. Penyuluh pertanian saja saat ini dibekali laptop sehingga bisa mengakses berbagai informasi terkait dengan komoditas pertanian dan cuaca. Karena itu, bisa dimaklumi rencana anggaran untuk penyediaan peranti ini, selain memang menjadi kewajiban negara menyediakan berbagai hal terkait dengan tugas dan fungsi anggota Dewan.

Kualitas Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting, antara lain ditentukan oleh sejauh mana anggota Dewan mampu mengolah beragam informasi terkait, baik yang terjadi di intern Dewan maupun berbagai daerah di Indonesia. Namun, persoalannya tidak lantas dipandang dengan sederhana, lalu menganggarkan laptop. Ada banyak hal yang perlu dibangun di intern Dewan sendiri.

Prioritaskah?

Selama ini, database, dokumentasi, dan informasi secara online terkait dengan tugas dan fungsi Dewan, baik sebagai anggota komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, maupun alat kelengkapan DPR lainnya, tidak tersedia dengan cukup. Bagaimana pembahasan rancangan undang-undang bisa maksimal jika materinya baru diserahkan pada saat rapat, misalnya. Hasil-hasil studi banding, rapat dengar pendapat, dan perkembangan RUU yang tengah dibahas, termasuk tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, tidak tersedia. Website DPR terkesan hanya dikelola seadanya. Ini adalah masalah yang serius, bukan hanya dalam konteks menunjang tugas-tugas kedewanan, melainkan juga sebagai salah satu mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik. Sekretariat Jenderal DPR tentu dapat mengambil pelajaran penting dengan melihat bagaimana pengelolaan situs parlemen Australia, Kanada, dan negara-negara Eropa.

Problem ini harus menjadi perhatian Setjen dan instansi intern DPR. Menyadari hal ini, Tim Kajian Peningkatan Kinerja merekomendasikan agar Setjen sendiri direstrukturisasi dalam berbagai hal, misalnya proporsionalitas staf administrasi dan staf fungsional (tenaga ahli teknologi informasi) yang selama ini tidak berimbang serta menjalin kerja sama dengan pihak lain secara profesional. Setjen juga perlu menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran parlemen yang dapat diketahui publik.

Kemudian masalah akses. Sangat ironis lembaga negara dengan tugas berat seperti DPR tidak menyediakan hotspot di areanya, padahal bukan teknologi yang mahal. Hal ini penting, antara lain menyangkut fungsi representasi Dewan, yakni dia seharusnya selalu meng-up date perkembangan terbaru kondisi rakyat di daerahnya masing-masing. Memang ada persoalan pada kapasitas individu terhadap teknologi, waktu, dan perlunya membudayakan teknologi informasi di kalangan anggota Dewan. Selain itu, yang terpenting tentu komitmen anggota Dewan itu sendiri.

Selain itu, penyediaan laptop ini harus dilihat dari perspektif tingkat urgensitas, prioritas, dan upaya penghematan APBN. Fasilitas laptop ini sifatnya personal supporting, yang secara anggaran bisa disediakan sendiri oleh anggota Dewan yang bersangkutan tanpa membebani keuangan negara. Singkat kata, soal program peningkatan kinerja lembaga sejatinya merupakan sebuah kerja yang sistematis, bukan seadanya. Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR tidak pernah merekomendasikan penyediaan fasilitas laptop, apalagi dengan berbagai spesifikasi tertentu, bahkan sampai adanya paket pelatihan.

Rekomendasi Tim Kajian Peningkatan Kinerja sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna, 8 Desember 2006, itulah yang seharusnya menjadi kerangka agenda reformasi kelembagaan DPR berdasarkan tingkat prioritas. Tugas ini akan dilaksanakan oleh tim baru, yaitu Tim Kinerja DPR RI yang telah dibentuk pada Januari lalu. Karena itu, tidak logis jika dikatakan bahwa laptop telah dianggarkan pada APBN 2007 berdasarkan rekomendasi Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR. APBN 2007 telah disahkan pada Oktober 2006, sedangkan tim ini baru menyelesaikan tugasnya pada Desember 2006. Adapun Tim Kinerja saat ini sedang menyusun berbagai agenda prioritas.

Ada juga anggota DPR yang berdalih bahwa pengadaan laptop ini karena ketidakmampuan menyediakan anggaran bagi tenaga ahli, sebuah alasan yang keliru karena tenaga ahli dengan laptop tentu dua hal dengan fungsi berbeda. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah menuntut tambahan anggota staf dengan kompetensi profesional yang dibiayai oleh APBN. Berdasarkan ketentuan, saat ini anggota DPR secara pribadi hanya didukung oleh satu orang asisten, yang fungsinya mengurus hal-hal yang bersifat administratif. Untuk kualifikasi seperti itu sesungguhnya tidak memerlukan laptop dengan harga Rp 21 juta.

Persoalan pengadaan laptop ini membuat kalangan anggota DPR sendiri terjebak dalam perdebatan yang tidak jernih, sehingga berbagai argumentasi yang mencuat di media terkesan dibuat-buat. Beberapa anggota DPR dari Panitia Anggaran juga menyayangkan rencana ini, karena pada awalnya yang diusulkan adalah anggaran untuk penambahan anggota staf ahli, bukan untuk pembelian laptop.

Sebuah pelajaran

Keputusan pembatalan rencana pengadaan laptop dalam Rapat Pimpinan Darurat (Selasa, 27 Maret 2007) adalah sebuah pelajaran berharga bahwa Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan yang lainnya seharusnya melakukan kajian mendalam terhadap rencana apa pun. Dalam masalah ini, seharusnya ada rasionalisasi alasan pengadaan laptop dan penentuan spesifikasi, seperti menggunakan webcam, lebar layar di bawah 12 x 11 sentimeter, sampai pada paket latihan.

Penolakan terhadap rencana pengadaan laptop oleh sejumlah individu anggota Dewan dan beberapa Fraksi di DPR hendaknya tidak hanya dimaknai dalam logika tebar pesona, tapi benar-benar berdasarkan alasan rasional bagi masa depan Dewan. Banyak hal yang terkait berbicara soal peningkatan kinerja, selain persoalan intern DPR, sistem dan budaya politik, yang harus dibenahi. Harus ada prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan kajian dan perencanaan yang matang, yang saat ini sedang disusun oleh Tim Kinerja DPR RI.

Dalam penggunaan keuangan negara, konstitusi mengamanatkan DPR sebagai otorisator. Posisi tersebut dapat menjadikan lembaga ini kuat dalam mengaryakan sebesar-besarnya anggaran bagi kebutuhan rakyat. Untuk itu, kesadaran akan etos keuangan, sensitivitas kerakyatan, dan implikasi yuridis terhadap praktek penggunaan anggaran harus diciptakan. Sikap kritis anggota Dewan serta tekanan publik dan media terus diperlukan untuk menyadarkan semua, karena merawat demokrasi berarti juga memelihara amanah agar tidak disalahgunakan.


Rabu, 04 April 2007

Opini

Jangan Kembali ke Laptop

Syaefudin Simon

·  MANTAN ASISTEN PRIBADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

Setelah mendapat reaksi luas dari masyarakat, akhirnya Sekretariat Jenderal, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mengumumkan bahwa pemberian laptop untuk anggota DPR dibatalkan pada Selasa (27 Maret 2007). Masyarakat pun lega.

Seandainya berita pemberian laptop itu tidak mendapat reaksi masyarakat, niscaya program “laptopisasi” yang memakan biaya Rp 12,5 miliar itu akan berjalan terus. Ini menandakan DPR baru mau “melihat dirinya” jika publik bereaksi keras akan sikapnya. Kepekaan dari dalam (inner awareness) tampaknya belum tumbuh di dalam diri para wakil rakyat itu.

Kilas balik

Kinerja anggota DPR RI akan makin hebat dengan perlengkapan laptop. Itulah alasan yang semula dipakai Setjen DPR untuk proyek “laptopisasi” 550 anggota DPR. Dengan adanya laptop, anggota DPR bisa bekerja (mencatat dan mengembangkan informasi lewat Internet). Logika itu memang “masuk akal”. Personal computer plus printer dan Internetnya, yang sudah ada di ruang masing-masing anggota DPR, bagi Setjen dirasa kurang memadai untuk mendampingi wakil rakyat yang “supersibuk”. Masyarakat di luar Senayan tampaknya sedang diberi pengertian oleh Setjen bahwa anggota DPR itu sibuk luar biasa dan harus bekerja all out untuk kepentingan rakyat.

Sehebat itukah kinerja anggota DPR? Sebagai orang yang pernah mendampingi anggota DPR RI, logika Setjen tersebut benar-benar absurd. Soalnya, bukan rahasia lagi, banyak anggota DPR yang malas bekerja. Jangankan mencari masukan dari rakyat, masuk ruang sidang untuk membahas permasalahan legislasi yang terkait dengan komisinya saja jarang sekali. Paling-paling datang sebentar, menulis daftar presentasi (maklum, setiap pembuatan legislasi ada honornya), ikut sidang sebentar, lalu makan siang di ruang komisi, terus pulang dan tidak kembali lagi ke ruang rapat. Gaya seperti itu–dikenal dengan istilah 3D (datang, duduk, duit)–sudah dianggap wajar di Senayan. Hanya sebagian anggota DPR yang rajin menghadiri rapat-rapat di komisinya dan bisa dihitung dengan jari.

Pada Selasa (27 Maret 2007), misalnya, ketika RUU Tata Ruang disahkan, anggota DPR yang datang cuma beberapa gelintir. Meski demikian, Setjen menyelenggarakan pesta syukuran pengesahan Rancangan Undang-Undang Tata Ruang di Pool Side Hotel Four Seasons (29 Maret 2007), Jakarta. Bayangkan, bila tiap pengesahan RUU ada pesta semacam itu, berapa uang negara yang dihambur-hamburkan Setjen dan DPR?

Memang ada sebagian anggota DPR RI yang kinerjanya baik dan rajin mencari masukan dari mana pun. Dia rajin menuliskan gagasannya di media massa. Orang seperti dia pasti tidak hanya butuh laptop, tapi juga communicator, iPod, dan lain-lain. Dan dia sudah mempersiapkannya sejak awal. Bahkan ada anggota Dewan yang sengaja membelikan laptop untuk staf ahli pribadinya (yang digaji dari kantongnya sendiri). Karena itu, bagi anggota DPR yang benar-benar menyadari fungsi dan kedudukannya, laptop sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupannya.

Di samping yang rajin, di antara mereka banyak pula yang malas dan rakus akan uang. Jangankan menyiapkan uang untuk membeli laptop secara pribadi, uang gaji asisten pribadi (yang gajinya dianggarkan Setjen) pun diambil sendiri. Caranya, ia pinjam nama orang tertentu seakan-akan dia menjadi asisten pribadinya. Padahal nama tersebut fiktif. Lalu gajinya diambil oleh orang suruhannya, dan uangnya dipakai untuk keperluan pribadi sang anggota. Anggota Dewan semacam ini, jangankan butuh laptop, asisten pribadi pun tak dibutuhkannya. Baginya yang penting uang dan uang. Bahkan saking rakusnya, dia sering membuat proposal untuk proyek-proyek sosial di daerahnya dan meminta bantuan para pejabat. Uangnya pun masuk kantong pribadi!

Sebetulnya di tiap ruangan anggota DPR sudah ada komputer yang online (memakai Internet) lengkap dengan printernya! Tapi jangan heran jika Anda melihat komputer tersebut banyak yang menganggur. Bahkan sering kali komputer itu hanya untuk main game para pegawai negeri sipil di lingkungan Setjen DPR. Jangankan anggota DPR itu browsing di Internet untuk mencari data pendukung dalam membahas RUU, menggunakan komputer pun dia tidak bisa. Maklumlah, dia old generation yang gagap komputer. Anggota DPR semacam ini jelas tak butuh laptop. Lalu kenapa Setjen punya ide memberikan laptop untuk anggota Dewan? Itulah proyek. Dan yang namanya proyek, niscaya ada apa-apanya.

Jika proyek hasil “kreativitas” Setjen itu dipersoalkan masyarakat, jawabannya tersedia: BURT sudah menyetujui. Padahal bisa saja BURT di-fait accompli oleh Setjen untuk mengegolkan proyek-proyek tersebut, meski sejumlah proyek tampak mengada-ada dan hasilnya merusak pemandangan. Saat ini, misalnya, akibat proyek Setjen, lobi gedung DPR RI (Gedung Nusantara I) telah disekat-sekat. Di ruang lobi yang luas, misalnya, kini dibuat ruangan berdinding kayu untuk anggota Dewan yang ingin duduk-duduk atau menerima tamu.

Setjen juga membuat lift khusus untuk anggota Dewan. Jika sebelumnya orang biasa, wartawan, dan tamu bisa satu lift dengan anggota DPR, sekarang tidak bisa lagi. Ada petugas keamanan yang menjaga lift khusus itu. Yang bukan anggota Dewan diharuskan antre di lift lainnya, yang jumlahnya tak sepadan dengan jumlah para tamu tersebut. Akibatnya, antrean tamu di depan lift umum itu mengular. Suasana pengap dan riuh dari antrean panjang di depan lift pun merusak pemandangan di lobi. Itulah hasil “kreativitas” proyek Setjen. Kini ada lagi proyek penambahan lift untuk asisten pribadi, staf ahli, dan karyawan organik di DPR.

Setjen DPR memang kreatif dan senang memperhatikan hal-hal kecil untuk kebutuhan anggota Dewan. Sebagai contoh, ketika anggota Dewan mau pergi ke luar negeri, Setjen tak hanya menguruskan visa, tiket, dan kebutuhan administratif lain, tapi juga membelikan koper dan perlengkapan lain yang remeh-temeh untuk anggota Dewan. Tak lupa Setjen pun mengirim orang untuk mendampingi mereka di luar negeri. Apa yang dilakukan Setjen tersebut, meminjam istilah Suryama M. Sastra, anggota Komisi III Partai Keadilan Sejahtera, sangat merendahkan martabat anggota Dewan.

Sebenarnya yang sangat dibutuhkan anggota Dewan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas mereka adalah staf ahli pribadi. Di Jerman, misalnya, satu anggota DPR didampingi lima anggota staf ahli yang gajinya dianggarkan negara. Di Amerika Serikat, setiap anggota DPR didampingi 20 anggota staf ahli. Di Indonesia? No body. Usul perekrutan anggota staf ahli pribadi selalu mentok. Tak ada dana, kata Setjen. Tapi untuk “koper, laptop, dan syukuran”, Setjen dengan sungguh-sungguh menganggarkannya. Itulah cara Setjen meningkatkan kualitas anggota Dewan. Sumir! Anehnya, anggota Dewan di BURT pun oke-oke saja. Mungkinkah ada kerja sama antara BURT dan Setjen dalam menciptakan proyek-proyek naif itu? Wallahualam!


Sabtu, 14 April 2007

Opini

Pelajaran Demokrasi Sultan X

Mimin Dwi Hartono, penulis, tinggal di Yogyakarta

Masyarakat Yogyakarta dan Indonesia pantas mencatat tanggal 7 April 2007 sebagai tanggal yang penting dalam tonggak demokrasi di Tanah Air. Pada tanggal itu Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyatakan tidak lagi bersedia menjabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2008-2013.

Tentu saja pernyataan tersebut sangat melegakan dan menenteramkan hati, bagai oasis di tengah padang gurun. Sejak menjabat gubernur pada 1998, rakyat melihat adanya bias posisi dan kepentingan antara Sri Sultan HB X sebagai raja dan sebagai gubernur. Seperti kita tahu, rangkap jabatan tersebut berimplikasi sangat besar secara sosial, budaya, politik, dan bagi masa depan Keraton Yogyakarta.

Raja adalah jabatan kultural secara turun-temurun sebagai keturunan langsung trah Hamengku Buwono. Jabatan raja, secara sosial dan budaya, punya implikasi yang sangat luas, dalam, dan tidak main-main. Bagi rakyat, raja adalah segalanya, yang wajib dijunjung dan dihormati. Dhawuh sendiko gusti berarti titah raja wajib dituruti rakyatnya. Raja pun tidak boleh salah, sehingga apa yang dikatakan raja akan selalu diikuti oleh rakyatnya (king can do no wrong). Juga ada ungkapan yang sangat terkenal, pejah-gesang nderek Sultan, yang berarti mati-hidup ikut Sultan. Itu pernyataan simbolis bahwa raja dan rakyat tidak bisa dipisahkan karena keduanya adalah senyawa.

Sedangkan posisi gubernur adalah jabatan politik yang dipilih oleh rakyat melalui wakilnya di dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Seperti kita tahu, DPRD dikuasai partai politik, sehingga keputusan dan kebijakannya sangat sering bias bahkan bertentangan dengan kepentingan masyarakat, yang seharusnya diwakilinya. Demokrasi di Indonesia memang masih pada tahap prosedural, bukan substansial. Sehingga, keberadaan DPRD pun bagai ornamen di sebuah negara yang seolah-olah demokratis, padahal belum. Maka, dengan dipilih oleh DPRD yang diwarnai oleh praktek demokrasi yang masih prosedural tersebut, posisi gubernur pun menjadi bias terhadap kepentingan partai politik, walaupun dijabat oleh seorang sultan sekalipun.

Sebagai jabatan politik, ia rawan terhadap intrik, kepentingan sesaat, dan pemihakan pada mayoritas kekuatan politik. Sebagai raja, Sultan adalah milik semua orang, tidak dibatasi oleh aliran politik, agama, ras, dan sebagainya. Namun, sebagai gubernur, sosok Sultan hanya menjadi milik sekelompok orang atau kepentingan politik tertentu, karena merupakan produk dari bargaining politik di parlemen. Sedangkan secara struktural, jabatan gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau presiden. Sebagaimana halnya sebuah jabatan struktural, gubernur tidak bisa lepas dari intervensi pusat.

Ditilik dari kinerja Sultan sebagai gubernur, banyak contoh kejadian ketika rakyat mulai luntur kepercayaan dan respeknya pada sosok Sultan karena kebijakan yang diambilnya sangat kontroversial. Contohnya, kasus pembangunan Mal Ambarukmo, kebijakan Taman Nasional Gunung Merapi, eksploitasi air di Umbul Wadon, proyek sudetan lahar Gunung Merapi, dan seterusnya. Kejadian-kejadian tersebut telah menunjukkan bahwa Sultan telah berpihak pada kaum yang bermodal dan mulai tidak peduli pada nasib kawula alit yang menjadi konstituen utama eksistensi Keraton Yogyakarta.

Kapitalisme telah jauh merambah dan membahayakan struktur dan kultur mendasar budaya Keraton Yogyakarta yang dikenal sangat adiluhung. Seperti apa yang berulang kali disampaikan oleh Mbah Marijan bahwa kebudayaan Jawa dan kesalehan spiritual rakyat Yogyakarta dan pemimpinnya mulai luntur, dikalahkan oleh nafsu duniawi dan materialisme.

Maka, pernyataan atau komitmen Sultan untuk tidak bersedia lagi menjabat Gubernur DIY patut diapresiasi, entah apa pun motif di balik pernyataannya. Apakah motif tersebut karena adanya indikasi kuat bahwa Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY akan mengarah pada pemilihan gubernur oleh rakyat secara langsung, bukan otomatis dijabat oleh kalangan keraton? Dengan melihat konstelasi politik semacam itu, Sultan merasa tidak percaya diri untuk maju lagi jika akan dilakukan pemilihan secara langsung, karena pamor dan wibawanya yang semakin turun semenjak menjabat gubernur pada 1998? Dan masih banyak pertanyaan lain yang menyertainya. Namun, mari kita berpikiran positif bahwa komitmen tersebut benar sebagai bentuk refleksi Sultan untuk mengembalikan wibawa Keraton Yogyakarta dan untuk mengabdi sepenuhnya pada rakyat.

Sebagai raja, Sultan akan lebih berfokus pada upaya mengayomi rakyatnya dari segala hal dan masalah yang akan mengancam keberlangsungan kehidupan rakyat, tanpa berpihak pada kepentingan kelompok apa pun. Langkah itu menerjemahkan ungkapan yang pertama kali disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yaitu Takhta untuk Rakyat. Artinya, jabatan raja adalah sarana untuk melayani dan mengayomi rakyat, bukan untuk mencari kekuasaan dan kesenangan duniawi.

Ini seperti di Thailand, tempat raja adalah sebuah jabatan kultural yang sangat dihormati secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Segala titah raja dipatuhi oleh rakyatnya, termasuk pejabat pemerintah dari perdana menteri sampai pejabat di daerah. Raja menjadi tempat memecahkan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah dan rakyatnya.

Dengan komitmen Sultan tersebut, ada waktu transisi selama setahun bagi rakyat untuk mulai memilah dan memilih sosok gubernur mendatang yang berpihak pada rakyat. Sedangkan Sultan mulai melakukan rekonsentrasi dan reposisi peran dan tanggung jawabnya sebagai raja yang semakin luntur. Tugas dan tanggung jawab Sultan pada waktu mendatang tidaklah mudah, yaitu mengembalikan kepercayaan rakyat pada Keraton Yogyakarta, memimpin rakyat Yogyakarta menuju pemulihan kehidupan yang lebih baik pascabencana gempa 27 Mei 2006, dan memandu proses demokrasi secara substansial dalam pemilihan Gubernur DIY pada 2008 mendatang.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat pada Ngarso Dalem, yang telah membuat pilihan yang benar demi keberlangsungan Keraton Yogyakarta dan kesejahteraan rakyatnya. Semoga Sultan tetap istikomah dengan komitmennya tersebut dan tidak luntur oleh desakan kepentingan meraih jabatan politik yang lebih tinggi. Sekali lagi, rakyat yang akan menjadi saksinya.


Sabtu, 14 April 2007

Opini

Mengembalikan Para ‘Teroris’ ke Masyarakat

Moch. Faried Cahyono

·  peneliti pada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada

Sampai hari ini sebagian masyarakat kita tetap tidak mengerti mengapa ada orang yang menjadi teroris. Mengapa wilayahnya yang aman dijadikan sarang, dan mengapa begitu banyak jumlah teroris di negeri ini. Sebagian besar orang awam paham bahwa teroris memang ada. Media massa pun gencar memberitakan penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Polri terhadap mereka yang disangka teroris.

Namun, siapakah mereka sebenarnya sesungguhnya tidak dipahami oleh sebagian besar orang. Padahal pemahaman mengenai bagaimana munculnya mereka amat penting untuk tak hanya melakukan pencegahan dari tindak terorisme, tapi lebih dari itu untuk membantu mereka kembali ke masyarakat normal. Mereka awalnya bukanlah teroris dalam arti sebenarnya. Mereka adalah para bekas petarung, bekas pejuang (ex combatant), terlepas dari kita sepakat atau tidak dengan tujuan perjuangan mereka.

Secara umum para ex combatants itu ingin pulang ke rumah, kembali ke kehidupan normal, tapi mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan masyarakat. Tentu, ada sebagian di antara mereka yang merasa bahwa perang belum usai.

Perang Dingin

Munculnya ex combatants di Indonesia tidak lepas dari dampak ikutan adanya Perang Dingin antara Blok Timur (yang dimotori Uni Soviet) dan Barat (yang dimotori Amerika Serikat). Pasca-Perang Dunia II, orang-orang, khususnya di Eropa, sadar bagaimana destruktifnya perang dunia, dan mereka mengupayakan pencegahan. Sayangnya, di tingkat negara, pencegahan dilakukan dengan cara yang keliru, yaitu dengan menumpuk senjata nuklir bagi bangsa-bangsa di benua Eropa-Amerika. Begitu hebatnya kerusakan yang bisa dilakukan oleh bom nuklir sehingga bangsa-bangsa kulit putih tidak lagi berniat melakukan perang dunia.

Namun, nafsu perang tidak terhentikan karena, pasca-Perang Dunia II, perbedaan ideologi antara Blok Barat dan Timur membesar, dan tak bisa dipertemukan. Di samping itu, industri senjata tetap ada, menghasilkan mesin perang yang perlu penyaluran pasar. Maka, meskipun perang nuklir bisa dihindari, perang konvensional tetap berlangsung. Lokasi perang bukan lagi di wilayah Eropa-Amerika (pusat), melainkan di wilayah pinggiran, Asia dan Afrika (Jacob:2005). Orang kemudian mengenangnya sebagai Perang Dingin. Penggunaan senjata konvensional tetap terjadi.

Perang (besar) dunia memang tidak terjadi, tapi perang (kecil) terus-menerus berlangsung, di antara negara-negara pinggiran miskin di Asia-Afrika. Namun, bisa juga antara negara pusat dan negara pinggiran yang didukung negara pusat yang lain. Contoh paling mutakhir untuk ini adalah perang Afganistan pada masa akhir Uni Soviet. Amerika Serikat dan sekutunya nyata membantu para gerilyawan Afgan melawan tentara Soviet dengan menyokong senjata dan melatih milisi, di antaranya Al-Qaidah. Perang Afgan mencatat kekalahan Uni Soviet dan dilanjutkan dengan bubarnya negara ini.

Persoalannya, meskipun perang Afgan usai, masalah baru muncul. Bagaimana dengan para ex combatants, alumni perang yang datang dari berbagai negara. Indonesia juga memiliki ex combatants alumni Afgan. Mereka dulu berangkat ke Afgan untuk berjuang membantu sesama muslim. Ada dukungan fatwa dari sebagian ulama Timur Tengah untuk itu. Tentu “penghasil” ex combatants bukan hanya Afgan. Dari tanah Moro, yang mendapat kekerasan di zaman Marcos, dihasilkan ex combatants, juga dari wilayah Timur Tengah.

Namun, di luar ex combatants “produk” luar negeri, ex combatants terbanyak adalah produk dalam negeri. Yang kini banyak memakan halaman surat kabar kita adalah ex combatants perang Poso, yang tak juga selesai. Para ex combatants yang dikejar-kejar polisi itu mendapat cap resmi sebagai “teroris”.

Produk ex combatants dari dalam negeri sebetulnya tidak lepas dari dampak keruntuhan rezim otoriter Orde Baru. Kekuasaan yang sempat lepas kendali menyebabkan pihak-pihak yang terancam bergerak berperang. Apalagi aparat keamanan dan pertahanan Indonesia juga tidak memiliki pengalaman menangani konflik yang sifatnya luas.

Penjelasan Zarman (Samarisighe: 1999) mungkin bisa dipinjam untuk memahami sempat hilangnya kendali aparat negara pada saat kekuasaan otoriter jatuh. Kehadiran combatant sipil di beberapa area perang dengan demikian adalah fenomena rasional. Meskipun situasi lepas kendalinya kekuasaan, sebagaimana digambarkan Zartman, tidak cukup lama, dampaknya adalah perang sipil yang terjadi di Ambon-Poso dan Maluku Utara. Disebut perang apabila jumlah korban dalam satu tahun mencapai 1.000 orang atau lebih (Jacob: 2005). Dari perang-perang itu, muncullah para ex combatants.

Dalam kasus Ambon, orang menganggap perang telah usai dengan adanya Deklarasi Malino. Padahal masih tersisa persoalan menyangkut mereka yang tadinya ikut perang, baik dari pihak muslim maupun Kristen, yang “pulang” dari medan laga, dan ingin hidup dalam kondisi normal. Tentu yang tidak bisa diabaikan adalah para ex combatants perang Aceh produk Daerah Operasi Militer ataupun Darurat Militer. Perdamaian yang dicapai di Aceh tentu patut disyukuri. Tapi pekerjaan rumah yang tidak gampang adalah bagaimana menyembuhkan luka akibat perang.

Studi disiplin psikologi tentang dampak perang Aceh sudah banyak dilakukan, tapi hasilnya belum banyak yang dipresentasikan kepada publik. Jika hasil studi tersebut sudah mulai dipresentasikan, tentu akan membuat “ngeri” masyarakat bahwa Darurat Militer yang dilaksanakan “tidak begitu” lama itu ternyata menghasilkan ex combatants yang sebagian besar di antaranya memimpikan kehidupan normal, tapi gagal. Dan jika tidak diantisipasi dengan benar, mereka merupakan masalah serius untuk upaya perdamaian. Jangan lupa pula kita masih punya ex combatants produk Timor Leste dan perang Dayak-Madura, yang memiliki karakter berbeda, dan sama dengan yang lain, belum tertangani dengan baik.

Mengembalikan ke masyarakat

Mengembalikan ke masyarakat adalah cara terbaik untuk mewujudkan situasi normal supaya mereka bisa hidup normal. Tentu ini merupakan tanggung jawab banyak pihak. Ketika mereka maju ke medan lagi, tidak seluruhnya atas keinginan mereka sendiri, tapi lebih disebabkan oleh faktor situasional. Karena itu, bantuan berbagai pihak diperlukan untuk itu. Tapi berhubung pemerintah merupakan pihak yang memiliki sumber daya, tanggung jawab pemerintah adalah yang paling besar.

Langkah awal yang diperlukan adalah pemetaan masalah dengan jeli. Sampai saat ini, di luar data yang dimiliki secara internal oleh aparat keamanan (untuk kebutuhan tindakan represif), masyarakat tidak memiliki data mengenai siapa saja para ex combatants itu, di mana saja mereka, dan seterusnya. Pendataan secara menyeluruh dan mendetail penting dilakukan. Pengelompokan ex combatants per wilayah dan permasalahan yang dialami harus diketahui, dan data seperti ini diperlukan untuk mendapatkan masukan penting mengenai kebijakan apa yang paling baik dilakukan oleh pemerintah untuk membantu mereka kembali ke masyarakat. Juga memberikan masukan kepada berbagai pihak di masyarakat yang ingin membantu mereka dengan langkah-langkah seperti konseling, membantu mencarikan pekerjaan untuk hidup, dan lain-lain.

Hasil-hasil penelitian berbagai disiplin ilmu sosial, yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan para ex combatants, penting untuk dikumpulkan. Dan para peneliti harus difasilitasi untuk bertemu, sehingga dari mereka bisa didapat masukan yang komprehensif mengenai bagaimana harusnya para ex combatants dapat kembali ke masyarakat dengan baik, hidup dalam kenormalan.

Kalau pemerintah memfasilitasi pertemuan-pertemuan untuk ini dengan benar, data tentang mereka, di luar data yang dimiliki aparat pemerintah, akan didapat. Diketahui juga bagaimana karakter mereka. Lalu, diketahui apa yang mereka butuhkan, model konseling apa yang harus dilakukan, selain juga, misalnya, langkah-langkah ekonomi seperti apa yang bisa membuat mereka kembali ke masyarakat tapi tidak menganggur. Juga fakta-fakta yang lain. Dengan demikian, langkah pemerintah juga akan lebih variatif, tidak terkesan tunggal secara represif saja.

Tentu harus dipahami bahwa tetap ada sekelompok kecil ex combatants yang “nakal” dan menganggap perang belum usai. Terhadap kelompok kecil ini, tindakan lebih, termasuk represif, diperlukan. Namun, harus dicoba dihindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan ekses yang tidak perlu dari langkah represif aparat keamanan. Hak-hak mereka di depan hukum harus dihargai. Karena itu, pengacara independen harus aktif mendampingi mereka. Media massa juga harus jeli dan senantiasa melakukan konfirmasi, menghargai narasumber, meskipun mereka tersangka teroris. Bagaimanapun, pada dasarnya mereka adalah korban keadaan


Jum’at, 13 April 2007

Opini

Memperebutkan Makna Bencana

Achmad Munjid

·  kandidat doktor bidang religious studies, Temple University, Philadelphia, AS

Karena menjelang menit terakhir membatalkan penerbangannya dengan Garuda GA-200 Jakarta-Yogya yang hangus itu, Bernie Adeney-Risakotta, Direktur Indonesian Consortium on Religious Studies Yogya, lolos dari maut. Ia amat bersyukur, tentu. Seorang temannya bilang bahwa ia dicintai dan diselamatkan Tuhan dari bencana. Tapi, sebagai teolog, ia lantas bertanya: “Apakah mereka yang tak selamat berarti tidak dicintai Tuhan?” Seperti juga dalam musibah tsunami Aceh dan gempa Yogya, bukankah boleh jadi para korban, terutama anak-anak itu, justru tengah “diselamatkan oleh cinta Tuhan” dari hidup yang kian sulit dan “bergelimang dosa” ini?

Agama dan sebab bencana

Untuk menjelaskan musabab peristiwa dahsyat yang sulit dicerna pikiran sehari-hari, agaknya kita cenderung lebih menyukai nalar teologis dan mitis. Setiap kali terjadi momen atau peristiwa tertentu, keduanya pun muncul dan berebut wacana dengan nalar ilmiah. Ketiganya kemudian tak hanya berebut model penjelasan atas kenyataan, tapi juga bersaing menawarkan solusi atas rupa-rupa soal, termasuk politik, moral, dan bencana. Agaknya, inilah wujud ketegangan yang belum terkelola antara tiga kumparan medan makna yang amat fundamental buat kita: agama, budaya, dan sains.

Tak mengherankan, yang juga santer mengiringi kabar aneka bencana yang bertubi menghantam negeri ini adalah klaim sejumlah pemuka agama yang sungguh mengerikan: “Inilah hukuman Tuhan!” Klaim yang persis sama juga diyakini kalangan Kristen konservatif Amerika dalam memahami tragedi 11 September 2001 yang meruntuhkan menara kembar WTC di New York itu (Markham & Abu-Rabi’, 2002).

Jika dibaca sepintas, klaim demikian memang tampak bisa diterima. Secara psikologis, setidaknya kita yang “tersisa” diandaikan bakal terdorong untuk membenahi kehidupan individual ataupun sosial pascabencana. Tapi perlu diingat, efek penjelasan normatif demikian tidak pernah tahan lama. Segera setelah keadaan pulih, orang akan lupa atas rupa-rupa derita yang kemarin mendera. Jangankan soal dosa, bahkan membuat sistem penanggulangan yang efektif untuk musibah yang relatif terulang seperti banjir Jakarta pun kita selalu lupa hingga musim hujan tahun berikutnya tiba.

Sebabnya jelas. Bencana bukanlah perkara moral atau keyakinan. Bencana terjadi menurut kaidah hukum-hukum alam, “sunatullah”, dan karenanya bisa menimpa siapa saja, baik orang beriman maupun tidak. Sehingga, tanpa safety culture, risiko kecelakaan pesawat kita yang mengangkut jemaah haji tetap lebih besar ketimbang pesawat Amerika yang sedang terbang menuju Las Vegas mengangkut para penjudi, misalnya. Dalam soal demikian, keberpihakan Tuhan tidak bisa diukur menurut frekuensi atau skala kerusakan akibat bencana.

Lagi pula, jika bencana-bencana itu adalah hukuman Tuhan, kenapa ia tidak jatuh di negeri-negeri yang kerap kita cap “kafir”? Atau, jika ia dimaksudkan untuk menghukum para koruptor di tengah bangsa yang konon amat religius ini, bagaimana mungkin Tuhan “salah sasaran” sehingga merenggut ratusan ribu nyawa orang kecil yang tak tahu apa-apa? Karena itu, dalam kaitan ini, Tobat Nasional seperti dilakukan di Istiqlal, Jakarta, beberapa waktu lalu sebetulnya lebih bermanfaat sebagai ajang solidaritas sosial, jika bukan komoditas politik.

Jika di masa mendatang kita mau sungguh-sungguh menjinakkan bencana dan tak lagi memanipulasi dalil-dalil agama demi kepentingan sesaat, rasionalitas ilmiah harus lebih dikedepankan untuk menjelaskan sebab-sebab, memahami watak dan menemukan solusi penanggulangan bencana. Hanya dengan itu kita akan punya pandangan realistis dan fondasi pemahaman yang mapan buat membina kemampuan teknis dan teknologis yang diperlukan.

Bagi kaum beriman, sudah semestinya agama tetap memainkan peran. Tapi peran itu lebih berada di titik-titik ordinat intensi dan orientasi: niat, tujuan, dan makna tindakan. Ia menjadi roh, sumber energi, dan inspirasi yang mencerahkan, tapi bukan wujud mekanisme perbuatan itu sendiri. Kira-kira inilah salah satu maksud sekularisasi yang dulu dikumandangkan cendekiawan Nurcholish Madjid: melepaskan urusan keduniaan yang tak semestinya didekap-dekap oleh teologi.

Sebab, sebagai semesta simbol, agama memang amat relevan untuk memahami (to understand) makna, buat “memetik hikmah” dan menyediakan orientasi moral bagi upaya pemulihan krisis pascabencana dan seterusnya. Namun, untuk menjelaskan (to explain) sebab-sebab, apalagi menemukan solusi praktis bencana, terang bukanlah wilayah agama.

Memang, kita memerlukan pembagian medan otoritas di antara agama, budaya, dan sains dalam memandang kenyataan. Bagaimana agar kita bisa melompat-lompat dengan “sah dan nyaman” dari satu medan ke medan lainnya sesuai dengan kebutuhan? Mempertarungkan agama dengan sains seperti pernah terjadi di Barat telah terbukti problematis. Demikian juga jika kita mau mengadu agama dengan budaya, atau sebaliknya. Namun, sekadar mengocok ketiganya secara sinkretik, problemnya juga bukan tak kalah runyam.

Boleh jadi yang kita perlukan adalah hubungan trikotomi dialektis, sehingga ketiganya saling memberi dan menerima melalui proses-proses signifikan: sekularisasi dan “pribumisasi” (agama), transendensi dan kontekstualisasi (sains) dan modernisasi (budaya). Ini adalah tema penting yang memerlukan pembicaraan tersendiri di tempat lain. Fokus kita sekarang adalah bagaimana memposisikan agama sebagaimana mestinya.

Fatalisme

Terlepas dari itu, membatasi penggunaan bahasa agama dalam memahami bencana ini hendaknya tidak diartikan merendahkan peran agama dalam kehidupan sosial. Justru sebaliknya, ia bisa menjadi manifestasi syukur yang sungguh-sungguh atas karunia akal yang dianugerahkan Tuhan.

Betapapun, menjelaskan bencana sebagai kutukan Tuhan sungguh merupakan bentuk ungkapan cara beragama yang berbahaya. Pertama, di tengah kepungan bencana dengan jumlah korban yang amat besar berikut segala proses recovery yang pelik, memakan waktu, dan menguras tenaga, ini adalah ungkapan yang sama sekali tidak menunjukkan sense of solidarity antarsesama. Para korban itu sudah amat menderita. Yang mereka butuhkan adalah pertolongan dan kebersamaan, bukan tuduhan “pendosa yang tengah dihukum Tuhan” yang justru memperberat beban.

Lebih celaka lagi, ketika nanti ada kelompok-kelompok humanitarian yang hendak menolong, sebagian kita malah ribut menuduh mereka sedang melakukan “Kristenisasi” dan lain sebagainya. Jika ada manusia yang jelas-jelas menderita dan kita enggan mengulurkan tangan, bahkan lebih suka meributkan mereka yang mau menolong, lalu apa pesan inti agama yang hendak kita sampaikan sebenarnya?

Kedua, sangat mungkin kita pun tidak punya itikad sungguh-sungguh untuk belajar dari dan menanggulangi bencana. Di balik pandangan bencana sebagai hukuman Tuhan adalah pra-anggapan “kalau memang mau selamat selamatlah, kalau mau celaka ya celakalah”. Ini adalah nalar fatalis yang absurd. Buat saya, sebagaimana rezeki, musibah memang berasal dari Tuhan. Tapi bagaimana akhirnya ia menghampiri kita, ada “ruang dan derajat tanggung jawab” yang wajib kita mainkan buat menyongsong atau mengelakkannya.

Lebih-lebih mengingat kondisi bangsa yang sedang begini terpuruk oleh pelbagai masalah dan bencana, cara beragama yang fatalis sungguh hanya akan membuat agama kian jadi beban bagi siapa saja yang memeluknya.


Jum’at, 13 April 2007

Opini

Munir dan Sifat Toksis Racun Arsen

Mangku Sitepoe

·  anggota Ikatan Dokter Indonesia

Kasus kematian Munir kembali menjadi berita setelah Kepolisian RI menetapkan dua tersangka baru dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia itu. Polisi juga mengatakan mereka menemukan bukti baru berdasarkan hasil sampel laboratorium forensik yang dikirim ke Seattle, Amerika Serikat, yang menunjukkan dalam tubuh Munir ditemukan racun arsenik jenis 3 (racun berbahaya) dan 5 (Koran Tempo, 11 April 2007).

Sebelumnya, visum et repertum ahli forensik di Negeri Belanda pernah menyatakan dijumpai arsen di dalam lambung jenazah Munir. Media massa di Indonesia, bahkan pengadilan, telah menyatakan dengan pasti kematian Munir disebabkan oleh racun arsen. Dalam sebuah persidangan kasus tersebut, Pollycarpus, mantan pilot Garuda, divonis 14 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pembunuh Munir, tapi belakangan dibebaskan oleh Mahkamah Agung.

Artikel ini ingin menjelaskan sifat-sifat toksis, fisik, dan kimia racun arsen, yang barangkali dapat membuka tabir kematian Munir. Berdasarkan pernyataan polisi, arsen yang ditemukan dalam jenazah Munir adalah arsen jenis 3 dan 5. Itu berarti arsen tersebut arsen anorganik. Contoh arsen anorganik adalah racun antirayap, racun tikus, dan lain sebagainya. Ciri arsen ini bentuknya hablur, sukar larut dalam air, dosis toksis 100 mg dan dosis lethal 2000 mg.

Bentuk fisik arsen dengan dosis toksis 100 mg diperkirakan berupa tepung (hablur) sejumlah 1 (satu) sendok makan. Apabila seseorang keracunan arsen anorganik, arsen itu akan bisa dijumpai, selain dalam lambung, dalam darah, hati, ginjal, dan urine–satu jam setelah memakan/meminum arsen anorganik. Arsen juga bisa ditemukan dalam ginjal–63 persen dari jumlah yang diberikan–bila diekskresikan melalui ginjal selama 48 jam. Pada rambut dan kuku, arsen dijumpai sesudah satu minggu lebih dari saat memakan/meminum arsen, atau bila efeknya kronis (sumber: WHO, 2001).

Bila arsen ditemukan di dalam lambung, berarti arsen tersebut diberikan melalui alat pencernaan (makanan atau minuman), dan bukan melalui suntikan atau melalui alat pernapasan. Berikut beberapa gejala orang yang mengkonsumsi arsen: Sesudah 30-60 menit memakan/meminum, arsen mulai memberikan gejala. Bibir terasa terbakar, mulut terasa kering, dan sukar menelan. Disusul muntah dan mual dengan cairan seperti air beras yang berbau bawang (garlic) yang diikuti muntah darah serta perdarahan pada lambung. Tekanan darah menurun dengan cepat, diikuti gangguan jaringan lainnya serta mengalami koma dan kematian.

Untuk mengetahui terjadinya keracunan arsen anorganik yang kronis, diperlukan pemeriksaan adanya arsen di dalam rambut atau kuku. Bila dijumpai adanya arsen di dalam rambut atau kuku, berarti arsen tersebut diberikan selama satu minggu secara berkesinambungan. Atau, bisa jadi karena keracunan arsen secara kronis. Di samping arsen yang dijumpai di dalam lambung, harus juga diperiksa arsen di dalam organ lainnya seperti di dalam darah, ginjal, hati, dan lain-lain. Semuanya harus tertulis di dalam visum et repertum kematian Munir.

Dalam persidangan kasus Munir, terjadi kontroversi antara pernyataan hakim dan jaksa. Menurut dakwaan jaksa, racun arsen diberikan kepada Munir melalui jus jeruk (minuman). Sedangkan menurut Hakim dalam putusannya, racun arsen diberikan kepada Munir melalui mi goreng atau melalui makanan (sumber: berbagai media masa 22 Desember 2005).

Bagaimana menetapkan cara pemberian racun kepada Munir? Bila racun arsen dijumpai di dalam lambung, berarti arsen itu diberikan melalui makanan atau minuman. Harus diketahui bahwa arsen tidak larut dalam air sehingga si penabur racun arsen akan cenderung memberikannya melalui makanan yang dihidangkan.

Untuk mengetahui jenis makanan “mematikan” yang dikonsumsi Munir, tarik saja mundur ke belakang makanan yang dikonsumsi satu jam sebelum gejala keracunan arsen pada Munir terlihat–berdasarkan keterangan saksi-saksi atau pramugari pesawat yang menghidangkan makanan kepada Munir. Ingat, tak mudah memasukkan sesendok racun arsen ke makanan, kecuali makanan tersebut terhidang di atas piring terbuka atau di dalam kotak berpenutup aluminium foil yang mudah dibuka.

Bagaimana cara menetapkan lokasi penaburan racun arsen? Untuk ini, diperlukan beberapa saksi yang menyaksikan gejala awal keracunan arsen berupa gelisah dan muntah-muntah. Saksi-saksi itu misalnya orang yang duduk di samping Munir, pramugari atau pramugara, dokter yang menangani Munir pertama kali. Perlu ditanyakan ke para saksi, adakah bau garlic, adakah muntah. Setelah itu, lokasi penaburan arsen baru bisa diketahui dengan menarik mundur satu jam atau lebih dari lokasi pesawat. Misalnya, di Jakarta, Singapura, atau dalam penerbangan Singapura-Amsterdam.

Untuk mengetahui siapa penabur racun arsen ke makanan yang disajikan ke Munir, diperlukan pendekatan antara yang diduga sebagai pelaku dan hasil otopsi disertai sifat-sifat kimia, fisik, dan toksisitas racun arsen. Bila perlu, bisa diadakan otopsi ulang disertai keterangan berbagai saksi yang diperlukan. Mudah-mudahan masukan ini bermanfaat untuk memperoleh bukti kuat di dalam kasus pembunuhan Munir.


Kamis, 12 April 2007

Opini

Menertibkan Demokrasi

Abdul Gafur Sangadji

·  ANALIS POLITIK DI DEPARTEMEN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA

Kelihatannya membangun demokrasi adalah perkara sulit, tak semudah meruntuhkan rezim otoritarian. Pada fase transisi demokrasi ini, berbagai pekerjaan rumah sudah dikerjakan. Ada yang sukses, tapi tak sedikit yang gagal. Di bidang politik, misalnya, reformasi membawa suasana baru dengan tumbuhnya kian banyak partai sebagai wadah ekspresi politik warga negara.

Kendati begitu, pertumbuhan partai tidak serta-merta memberi dampak positif terhadap penguatan demokrasi. Mengingat dinamika politik hari-hari terakhir ini, terutama menjelang Pemilihan Umum 2009 sebagai pemilu yang ketiga di era demokratisasi, lebih mencerminkan dinamika tarik-menarik kepentingan partai-partai ketimbang semangat menertibkan demokrasi yang masih karut-marut.

Misalnya, dalam draf Rancangan Undang-Undang Bidang Politik (Partai Politik, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden), ada kontroversi yang luar biasa. Materi tentang syarat sarjana (S-1) bagi calon presiden, ketentuan electoral threshold yang dinaikkan dari 3 persen menjadi 5 persen, keharusan mendepositokan uang Rp 5 miliar bagi partai baru, dan usul mempertahankan sistem pemilu proporsional setengah terbuka untuk pemilu legislatif, kini memancing perdebatan yang meluas di kalangan masyarakat. Apakah revisi terhadap paket undang-undang politik akan berdampak pada penguatan demokrasi? Bisakah sistem politik bergerak ke arah yang lebih demokratis? Persis di sinilah letak perdebatannya.

Meski ada yang mencoba membangun argumen bahwa syarat sarjana (S-1) adalah langkah maju untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional, syarat ini mengandung kecacatan yang amat serius. Selain mengekang kebebasan warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden, syarat ini teramat politis. Selain itu, ketentuan ini lemah secara argumen akademik. Sebab, tidak ada korelasi yang positif antara gelar dan kemampuan mengelola urusan publik (negara).

Negara ini membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat (strong leadership) agar proyek membangun bangsa tidak berhenti di tengah jalan, bukan mereka yang memiliki sederetan gelar tapi lemah dalam manajemen pemerintahan (birokrasi). Munculnya berbagai macam kejahatan negara, semisal korupsi, justru diproduksi oleh mereka yang bergelar sarjana, doktor, bahkan profesor. Karena itu, syarat sarjana hanya akal-akalan partai-partai untuk menutup pintu keterlibatan warga negara dalam proses politik. Ini tentu sebuah kemunduran demokrasi yang patut disayangkan.

Nafsu kekuasaan telah menyeret para pelaku politik ke arah kultur pragmatis. Tumbuhnya banyak partai pascatumbangnya rezim otoriter kini bermasalah karena mengacaukan sistem demokrasi. Banyak partai tumbuh, tapi dalam rangka mencari kekuasaan, bukan menyokong bangunan demokrasi. Banyaknya partai juga mengacaukan sistem presidensialisme kita. Hubungan legislatif-eksekutif tidak tertata dengan baik. Presiden setiap saat dapat disandera partai-partai.

Padahal presiden adalah pilihan rakyat yang memiliki legitimasi langsung dari pemilihnya. Desakan perombakan (reshuffle) kabinet yang datang dari partai-partai adalah bukti betapa sistem presidensialisme dengan multipartai begitu kacau. Maka pilihan yang paling rasional adalah menertibkan sistem kepartaian kita. Multipartai sederhana dalam RUU Partai Politik harus disahkan dengan menaikkan electoral threshold dari 3 persen menjadi 5 persen, bila perlu lebih. Dengan demikian, orang tidak bisa dengan enteng mendirikan partai setiap saat.

Selain lewat ketentuan electoral threshold, pembatasan jumlah partai bisa dilakukan dengan cara lain. Keharusan partai baru memiliki deposito Rp 5 miliar, menurut hemat saya, adalah satu langkah maju menghindari mental mencari uang. Fenomena pendirian partai baru lebih karena dorongan ekonomi dengan mengharapkan bantuan pemerintah. Bila perlu, di masa mendatang partai jangan diberi bantuan. Partai bukan mesin uang untuk melakukan akumulasi modal secara primitif.

Sistem proporsional baru

Usul mempertahankan sistem pemilu proporsional setengah terbuka, seperti pada Pemilu 2004, dalam RUU Pemilu Legislatif adalah gejala partai menjarah demokrasi. Seolah-olah demokrasi mutlak berada di tangan partai-partai. Kita tentu sepakat bahwa tidak ada demokrasi tanpa partai. Partai adalah institusi penting dalam negara demokrasi liberal modern, tulis Paul G. Lewis dalam Political Parties in Post-Communist Eastern Europe, 2000.

Paul hendak menunjukkan bahwa pembangunan demokrasi mensyaratkan kehadiran dan peran partai. Di Eropa Timur, misalnya, sejak 1989 proses demokratisasi berlangsung masif. Tak kurang dari 19 negara, seperti Slovenia, Republik Cek, Hungaria, Polandia, Estonia, Lithuania, Latvia, Slovakia, Rumania, Bulgaria, Makedonia, Moldova, dan Ukraina, berupaya melakukan transformasi politik dari sistem komunis ke demokrasi dengan bersandar pada kekuatan partai.

Tapi Paul sendiri tidak yakin partai adalah satu-satunya agen dalam proses konsolidasi demokrasi. Karena itu, memberi porsi kewenangan yang besar kepada partai politik adalah tanda-tanda “otoritarianisme partai”. Untuk menghindari gejala tersebut, sistem pemilu proporsional baru (terbuka murni) harus digolkan, dengan maksud menjamin tertib demokrasi.

Karena prinsipnya pemilu untuk memilih “wakil” yang siap bekerja untuk kepentingan para pemilih, sistem proporsional tanpa nomor urut punya keunggulan dalam beberapa hal berikut. Pertama, sistem proporsional terbuka murni lebih menjamin akuntabilitas politik. Kemenangan seseorang tidak ditentukan mutlak oleh asal partai, tapi kedekatan calon dengan pemilih menjadi kuncinya. Sistem ini memaksa para calon rajin turun ke bawah, bekerja konkret, dan memiliki basis massa yang jelas. Dengan demikian, ketika terpilih, seorang wakil punya akuntabilitas politik yang tinggi kepada pemilihnya.

Kedua, menjamin kedekatan wakil dengan terwakil. Jika calon dikenal luas, berarti ada hubungan kedekatan antara calon dan pemilih. Yang dipilih oleh pemilih adalah calon yang jelas. Ketiga, sistem ini dapat menghambat laju “politikus kutu loncat” yang suka berganti-ganti baju partai. Pemilih yang kritis dan cerdas jelas-jelas akan menolak para politikus kutu loncat yang hanya menjadikan politik sebagai panggung kepentingan, loncat sana-sini mengikuti irama kepentingan. Sistem terbuka murni menghukum mereka yang tidak dikenal dan memberikan keuntungan bagi mereka yang dikenal.

Dan keempat, sistem ini tidak mengenal nomor “topi” dan “sepatu”. Praktek politik uang biasanya terjadi karena nomor urut ditentukan oleh seberapa besar sumbangan dana kepada partai. Maka mereka yang memperoleh”nomor atas” lebih diuntungkan karena berpeluang besar memperoleh kursi, yang bernomor urut bawah hanya bisa berdoa. Lain halnya dalam sistem tanpa nomor urut: semua calon punya peluang yang sama memperoleh kursi. Yang membedakan satu calon dengan calon lain adalah faktor kedekatan dengan pemilih.

Untuk itu, mestinya pembahasan undang-undang politik yang baru harus mengarah pada upaya menertibkan demokrasi. Kepemimpinan nasional harus dibangun secara kuat. Partai politik yang terlampau banyak harus dikurangi. Sistem pemilu yang lama harus diganti dengan yang baru. Partai jangan menjarah demokrasi, tapi menjadi agen tertib demokrasi yang dicintai publik. Inilah esensi reformasi sistem politik.


Kamis, 12 April 2007

Opini

Peran Oposisi Partai Moncong Putih

Eko Harry Susanto

·  DOSEN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Meski banyak mengkritik pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dinilai oleh berbagai pihak masih gagal dalam menjalankan peran oposisi. Kalaupun pada 27 Maret 2006, Lembaga Survei Indonesia memaparkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap PDIP meningkat dari 17,9 persen pada Desember 2006 menjadi 19,7 persen pada Maret 2007, sesungguhnya tidak sebanding dengan kerja keras sebagai partai oposisi.

Dalam kalkulasi kekuatan politik, terutama di Dewan Perwakilan Rakyat RI, tentu saja kegagalan itu bukan semata-mata akibat ketidakmampuan PDIP mengartikulasikan kepentingan rakyat dan kelemahan strategi kampanye yang tidak bisa mengajak masyarakat mendukung peran oposisinya.

Sebab, ketika fakta politik lebih banyak berbicara tentang kekuatan voting dalam pengambilan keputusan di DPR RI, tidak ada artinya popularitas peran oposisi di tengah rakyat. Esensinya, dalam balutan politik voting, PDIP tidak pernah berhasil menjalankan perannya. Bahkan dalam realitas media, suaranya tertelan oleh dahsyatnya retorika partai-partai pendukung pemerintah yang merasa lebih aspiratif terhadap tuntutan reformasi.

Dalam berbagai isu politik selama ini, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak dan penolakan impor beras, energi politik PDIP dalam menjalankan peran oposisi di DPR RI terbuang sia-sia. Harus diakui PDIP terlalu berharap banyak kepada partai-partai yang ada di Senayan untuk membentuk kekuatan oposisi temporer. Padahal mestinya elite politik partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut lebih jeli mengkaji perilaku partai-partai yang gamang dalam menentukan posisi ataupun partai yang gemar beretorika mengidentifikasi diri sebagai koalisi kritis pemerintah.

PDIP terlalu percaya terhadap suara individual para politikus “kritis” di Senayan, padahal pengalaman menunjukkan bahwa model pengambilan keputusan semua partai politik di Indonesia, bahkan PDIP sendiri, juga disinyalir oleh “para kader yang eksodus” masih diwarnai pola patrimonial, yang memposisikan suara ketua umum bak sabda raja yang tidak bisa ditolak.

Jadi apalah artinya menggalang kekuatan dari para tukang kritik pemerintah di DPR RI kalau penentu sikap politiknya adalah pemimpin partai. Partai di Indonesia memang tidak berbasis pada kekuatan dan kualitas individual, tapi lebih diwarnai oleh cara kerja ala paguyuban yang mekanistis dan berpijak pada satu poros.

Karena itu, untuk menguatkan peran oposisi yang faktual sebagai kelompok penekan pemerintah, seharusnya PDIP menggalang hubungan langsung dengan ketua partai yang berperan di DPR RI. Bukan sebatas menggandeng mereka yang kritis di Senayan, yang sangat mungkin, mereka sekadar menjalankan strategi agar partai politik mereka dinilai memiliki kepedulian terhadap masalah bangsa agar tidak ditinggalkan oleh konstituen. Melakukan pendekatan dan mengajak kerja sama dengan pemimpin partai lain merupakan efisiensi tindakan politik yang memungkinkan PDIP tidak kehilangan tenaga dalam menjalankan peran oposisinya.

Tapi persoalannya, tidak mudah bagi pemimpin PDIP untuk menggandeng elite di puncak piramida partai lain, setidak-tidaknya sepanjang 2007, ketika partai politik justru mencari energi tambahan untuk Pemilihan Umum 2009 dengan cara merapat pada kekuasaan pemerintah. Selain itu, muncul kesan bahwa PDIP merasa “terlalu besar” untuk mau bekerja sama dengan pemimpin partai lain dalam menjalankan peran oposisinya. Akibatnya, PDIP sebagai kekuatan oposisi tetap akan berada dalam belenggu politik voting, yang bertujuan mendukung dan melegitimasi kebijakan pemerintah Yudhoyono-Kalla.

Namun, sejatinya bukan berarti PDIP harus pesimistis menghadapi politik voting, karena yang lebih penting adalah konsistensi untuk tetap kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Fakta lain menunjukkan bahwa dalam berbagai jajak pendapat, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik menurun dan peran DPR juga dinilai semakin menjauh dari rakyat. Kondisi ini merupakan kesempatan baik bagi partai yang mengklaim sebagai pilihan wong cilik itu untuk meningkatkan popularitasnya dalam survei politik yang akan datang.

Karena itu, dikaitkan dengan Pemilu 2009, menjalankan peran oposisi sendirian lebih baik bagi PDIP. Tentu saja dilengkapi pula konsep-konsep aktual dalam menjalankan pemerintah yang beradab. Sikap oposisi bisa terus-menerus didiseminasikan melalui berbagai kegiatan yang terprogram di masyarakat. Tidak perlu mengharapkan liputan ingar-bingar media massa atau berupaya sekuat tenaga menyebarkan pesan-pesan oposisi melalui media elektronik, karena dalam wacana komunikasi politik, popularitas tidak identik dengan tercapainya tujuan. Tentu PDIP sudah berpengalaman dalam kampanye coblos moncong putih.

Dalam koridor demokratisasi dan analisis situasional dapat diindikasikan bahwa masyarakat cenderung mengekspresikan pilihan politik yang berbeda ketika melihat fakta sosial-ekonomi di sekelilingnya tidak beranjak lebih baik. Namun, masalahnya dan sekaligus tantangan faktual bagi elite partai, apakah PDIP mampu memposisikan diri sebagai partai pilihan yang ideal? Sebab, sepertinya masyarakat masih mengingat dengan jelas peran yang dilakukan PDIP ketika berkuasa.


Rabu, 11 April 2007

Opini

Istilah ‘Indonesia Asli’ Kembali Muncul

Ivan Wibowo

·  ADVOKAT, PENDIRI JARINGAN TIONGHOA MUDA

Pertengahan tahun lalu, dimulai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dalam sebuah konferensi pers pada 7 Juli 2006, Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Slamet Effendy Yusuf (Fraksi Partai Golkar/Jawa Tengah VIII) dan Lukman Hakim Saifuddin (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan/Jawa Tengah VI) menyebut undang-undang ini revolusioner.

Slamet mengatakan undang-undang itu revolusioner karena menyudahi perdebatan soal “bangsa Indonesia asli”, tidak lagi berdasarkan etnis, tapi pada hukum. Semua anak warga negara Indonesia keturunan, dari etnis Tionghoa, Arab, India, maupun bangsa apa pun yang lahir di Indonesia, otomatis merupakan “bangsa Indonesia asli”, demikian dikatakan Slamet (Kompas, 8 Juli 2006).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin lebih suka menggunakan istilah spektakuler. Hamid menulis, “garis demarkasi antara ‘kami’ dan ‘mereka’ telah dikubur. Kini hanya ada sebuah perahu kebersamaan, bernama Indonesia”. Lebih jauh Hamid menuturkan, “Perdebatan yang diskriminatif dan konfliktif tentang asli dan tak asli sudah ditutup. Tak ada lagi pemojokan atas etnis tertentu di negeri ini. Mimpi buruk tentang ini semua sudah berlalu.” (Hamid Awaludin, “Ketika Paradigma Berubah”, Kompas, 25 Juli 2006).

Dalam Pasal 2 UU Kewarganegaraan itu disebutkan, “Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Dalam penjelasan resminya disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘bangsa Indonesia asli’ adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri”.

Penjelasan ini tampaknya mengambil istilah yang netral, persisnya dari teks pasal 6 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Ketiga, ditetapkan 9 November 2001) mengenai Presiden RI. Semula Pasal 6 UUD 1945 mendefinisikan bahwa “Presiden adalah orang Indonesia asli”. Hamid tidak keliru. Undang-undang ini menandai kedewasaan kita dalam berbangsa dan bernegara. Suatu era nondiskriminatif telah dimulai. Tentu saja hal ini disambut baik berbagai pihak.

Setelah itu, pada akhir tahun lalu, diberlakukan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Masalah administrasi kependudukan di antaranya pencatatan sipil, berupa penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian. Kegiatan tersebut selama ini diurus berdasarkan aturan kolonial Belanda yang diskriminatif segregatif. Akta kelahiran dari bayi Tionghoa, bayi pribumi Islam, bayi pribumi Kristen, ataupun bayi pribumi non-Kristen dan non-Islam selama ini dibuat berdasarkan hukum yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam setiap akta kelahiran yang ada. Semangat UU Administrasi Kependudukan ini adalah menggantikan peraturan kolonial menjadi nasional dan tentu saja, seharusnya, nondiskriminatif.

Dalam Pasal 1 butir 3 UU Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia”. Mirip dengan definisi pada UU Kewarganegaraan, tapi dalam penjelasan resmi disebutkan “cukup jelas”. Dengan kata lain, pengertian “asli” ini tidak disertai penjelasan sebagaimana UU Kewarganegaraan tersebut.

Sepintas tampak mirip. Definisinya memang mirip. Tapi penjelasannya sama sekali tidak mirip. Ketiadaan penjelasan resmi menjadikannya sangat berbeda dan karena itu berdampak sangat luas. Sebab, dengan demikian, UU Administrasi Kependudukan ini telah secara tegas menyatakan sikapnya bahwa ada yang disebut dengan “asli”. Karena itu, harus ada yang “tidak asli”, dalam hal administrasi kependudukan.

Sejalan dengan itu, penting diketahui bahwa UU Administrasi Kependudukan tidak mencabut Staatsblad 1917: 130 (berikut perubahan-perubahannya) dengan judul asli (Belanda) “Regl. Op Het Houden Der Registers van Den Burgerlijken Stand Voor de Chineezen”. Diterjemahkan sebagai “Peraturan Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa”. Peraturan kolonial ini yang menjadi dasar pencatatan sipil bagi orang Tionghoa. Dengan tidak dicabut, berarti masih berlaku, dan karena itu, harus digunakan.

Masalahnya, kedua undang-undang tersebut independen satu dengan lainnya. Dengan kata lain, orang Tionghoa didefinisikan sebagai “asli” berdasarkan UU Kewarganegaraan. Namun, untuk urusan administrasi kependudukan, orang Tionghoa tidak masuk dalam definisi “asli” tersebut.

Apabila melirik pada asas hukum lex posteriori derogat lex priori, keadaan akan lebih parah lagi. Pengertian asas tersebut adalah peraturan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan yang berlaku terdahulu. Karena itu, penjelasan resmi tentang “asli” yang melegakan dan revolusioner tersebut sudah tidak lagi relevan.

Sungguh disayangkan UU Administrasi Kependudukan tidak mengambil definisi yang netral. Padahal hal itu sangat mudah dapat dilakukan, misalnya, “Warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagaimanapun kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditemukan dalam UU Kewarganegaraan (pasal 3), dan bukan UU Administrasi Kependudukan.

Definisi seperti usul tadi sering digunakan dalam berbagai produk hukum. Definisi seperti ini tidak digunakan apabila terdapat pengertian yang berbeda dalam menafsirkan. Definisi yang digunakan oleh UU Administrasi Kependudukan, dengan menggunakan istilah “Indonesia asli”, tidak ada kaitannya dengan satu pun pasal-pasal yang lain pada undang-undang tersebut. Lantas untuk apa didefinisikan seperti itu?

Dengan demikian, pengertian warga negara Indonesia dalam UU Administrasi Kependudukan sungguh mencemaskan dalam rangka nation and character building. Era diskriminatif segregatif dalam hal administrasi kependudukan, khususnya pencatatan sipil, masih akan terus berlangsung. Akan ada yang terluka hatinya.

Presiden Yudhoyono dalam perayaan Imlek terakhir menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada diskriminasi (Republika, 25 Februari 2007). Kiranya dia benar. Departemen Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, harus cepat tanggap dan segera berinisiatif mengajukan revisi atas UU Administrasi Kependudukan tersebut guna memastikan mimpi buruk memang sudah berakhir.


Rabu, 11 April 2007

Opini

Gagasan Pembenahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Dedy Djamaluddin Malik

·  ANGGOTA FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya bersikap soal insiden berdarah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Wahana bina praja, baik yang dilakukan diam-diam di dalam maupun di luar kampus, dibekukan. Sabtu (7 April) lalu, Kepolisian Resor Sumedang menetapkan juga tiga praja IPDN sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Cliff Muntu, 19 tahun. Tiga mahasiswa itu tak lain adalah senior Cliff, yakni Frans Albert Yoku dari Papua, Hikmat Faisal asal Kalimantan Tengah, dan Ahmad Harahap dari Sumatera Utara. Adapun empat tersangka lainnya, yaitu M. Amrullah, A. Bustanil, Fendi Tobuo, dan Jaka Anugrah Putra, adalah hasil pemeriksaan gelombang pertama pada Rabu lalu (Koran Tempo, 8 April).

Kisah pilu terus terurai di lembaga pencetak calon pemimpin birokrasi sipil tersebut. Pada 2003, praja Wahyu Hidayat ditemukan meninggal akibat penganiayaan fisik oleh seniornya. Ini tidak termasuk yang luka berat atau ringan, hingga melarikan diri dengan penyebab yang sama. Bahkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat A.M. Fatwa mengatakan bahwa kasus kekerasan terjadi setiap tahun di kampus yang terletak di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, itu.

Publik kemudian geram atas perilaku para peserta didik di sana, yang dianggap lebih militeristik daripada Akademi Militer. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginandjar Kartasasmita meminta agar institusi itu dibubarkan saja. Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan dan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang yang mengutus Cliff meminta lembaga ini ditutup. Nyaris tak ada satu media nasional pun yang tak mengabarkan tindak kekerasan ini.

Alasan pembentukan kedisiplinan yang absolut, yang dibangun dengan cara menjauhkan nilai-nilai kemanusiaan, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Jika model militer yang diterapkan, saya sebagai anggota DPR yang bertugas mengontrol institusi pertahanan, termasuk lembaga militer, tahu persis bahwa gaya pendidikan militer untuk membentuk kedisiplinan tidak harus menyebabkan kematian. Kekerasan fisik, jika harus dilakukan di institusi pendidikan militer, selalu terukur dan memiliki tujuan yang terukur pula. Tidak harus ada pemukulan massal hanya karena kesalahan remeh.

Kematian Wahyu Hidayat memang bisa memaksa nama institusi itu berubah dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Sebelumnya, lembaga pendidikan milik Departemen Dalam Negeri ini bernama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), yang didirikan di Malang, Jawa Timur, pada 1 Maret 1956, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pend. 1/20/565 tanggal 24 September 1956 dengan direktur pertama bernama Raspio Woerjadiningrat.

Namun, kebutuhan negara akan pemimpin di jajaran birokrasi tak terelakkan lagi. Pada 1965 APDN mulai didirikan di setiap provinsi. Tapi Menteri Dalam Negeri, lewat keputusan Nomor 38 Tahun 1988 tentang Pembentukan APDN, kembali menyatukan akademi ini di satu kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Presiden kemudian mengganti status lembaga dari akademi menjadi sekolah tinggi lewat Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992. Niat awalnya sudah pasti mencetak birokrat sipil yang mumpuni, dari sikap mental hingga jiwa kepemimpinan yang baik.

Tapi, jika melihat peristiwa demi peristiwa kekerasan yang terjadi di sana, niat awal dan pelaksanaan itu ibarat jauh panggang dari api. Tokoh pendidikan dunia dari Brasil, Paulo Friere, pernah mengingatkan bahwa pendidikan harus bisa memanusiakan manusia. Landasan filosofis ini rupanya dilupakan oleh pendidik dan pesertanya di IPDN. Meski kita memaklumi bahwa lembaga itu dibuat memang untuk mencetak tenaga terampil (Benjamin S. Bloom menyebutnya dengan istilah psikomotor–merujuk pada taksonomi Bloom), tapi nilai kognitif dan terutama afektif juga harus menjadi sasaran para calon lurah, camat, dan pejabat birokrasi itu. Bahkan institusi tersebut mungkin tidak menyuntikkan konsep pendidikan berbasiskan kecerdasan emosional yang digagas Daniel Golemen dan kecerdasan spiritual yang digagas Danah Zohar.

Bisa saja para pengajar dan praja IPDN membantah tudingan ini. Mereka bisa saja berkata dengan lantang bahwa pendidikan emosional dan spiritual sudah diterapkan dalam praktek pendidikan di institusi mereka. Tapi mengapa meninggalnya Wahyu Hidayat, yang memaksa institusi ini berubah dari sekolah tinggi menjadi institut, tidak membawa proses inkulturisasi humanisme di sana? Kenapa masih muncul kasus Cliff Muntu?

Menurut saya, IPDN seharusnya menggunakan momentum meninggalnya Wahyu Hidayat untuk perubahan total. Sebelum kasus Wahyu terkuak, kabar kekerasan di kampus itu sebatas rumor yang lewat bagai angin lalu. Citra kampus megah, gagah, dan berwibawa tetap terjaga. Namun, Wahyu, Cliff, dan korban lainnya membuktikan, di sana telah terjadi alienasi akut.

Tangis keluarga Wahyu dan Cliff ternyata tidak meluluhkan hati semua pihak yang bertanggung jawab di institusi ini untuk membawa institusi tersebut kepada khitahnya: mencetak birokrat yang ngemong masyarakat dengan cinta damai tanpa kekerasan. Bukannya berterima kasih kepada orang yang berani mengungkapkan ketidakbenaran di dalam lingkungan IPDN, dua dosen mereka, Inu Kencana Syafei dan Handi Asikin, malah diberi sanksi. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

Menurut saya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendekonstruksi kentalnya penghormatan absolut akan simbol, seperti senioritas, pakaian praja yang mirip dengan seragam peserta didik di Akademi Militer, dan tanda-tanda yang mirip dengan kepangkatan, bisa menjadi awal untuk melakukan perubahan.

Kedua, penyakit alienasi akut yang menghinggapi IPDN dengan masyarakat sekitar kampus harus dikikis. Saya lebih setuju kalau tidak disediakan asrama secara khusus untuk praja di dalam kampus. Sistem pengasuhan juga lebih baik dibubarkan. Biarkan semua praja yang datang dari seluruh pelosok negeri tinggal di kamar kos, membaur dengan mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus yang kulturnya berbeda. Biarkan para praja membaca perbedaan itu, menganalisisnya, dan berlatih menelurkan kebijakan-kebijakan kreatif atas prularisme kultur yang menjadi ciri bangsa ini.

Masyarakat sangat berharap IPDN menjadi barometer reformasi birokrasi. Cukup Wahyu, Cliff, dan korban lainnya sebagai tumbal atas reformasi birokrasi yang nyaris tak berjalan.


 

                                Selasa, 10 April 2007

Opini

Setelah Visi Indonesia 2030 Diumumkan

Meily Badriati

·  Dosen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Akhir Maret lalu, Yayasan Indonesia Forum (dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) mengumumkan visi Indonesia 2030. Lewat acara di Istana Negara, Jakarta, Yudhoyono menyatakan optimisme bahwa pada 2030, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor 5 dunia (hanya kalah oleh Cina, India, Amerika, dan Uni Eropa!).

Apakah Yudhoyono dan Yayasan Indonesia Forum sedang asyik bermimpi? Lihat saja, jika visi itu terwujud 23 tahun lagi, ekonomi Indonesia akan melampaui Jepang! Banyak orang pesimistis Indonesia bisa mewujudkan visi tersebut. Apalagi menjadi kekuatan ekonomi nomor 5, cuma salah satu visi dari kerangka dasar Indonesia 2030 itu.

Ada tiga visi lain yang dikemukakan: pengelolaan kekayaan alam berkelanjutan, perwujudan kualitas hidup modern yang merata, serta mengantarkan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia dalam daftar Fortune 500. Lagi-lagi apakah semua itu mungkin?

Selain pesimistis, banyak orang bertanya-tanya tentang riwayat kemunculan visi tersebut. Berbagai elemen masyarakat kaget. Kok, tiba-tiba saja mereka disuguhi target mahaberat. Perasaan ini sama sekali bukan tanpa dasar. Secara teoretis, ada langkah-langkah yang hilang, yang seharusnya ada sebelum visi ini muncul. Komunitas tak terdengar dilibatkan, apalagi rakyat.

Padahal, sebagaimana dikatakan Figueroa dan Kincaid dalam Communication for Social Changes: An Integrated Model for Measuring The Process and its Outcomes (7: 2002), sebelum membuat visi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu recognition of a problem, identification and involvement of leaders and stakeholders, clarification of perceptions, expression of individual and shared interests. Setelah itu, barulah visi bersama ditentukan.

Yang paling krusial, semua tahapan itu haruslah melibatkan berbagai komunitas dan kelompok masyarakat. Lihat saja tahap pertama, recognition of a problem. Indikator-indikator pengenalan masalah idealnya selalu melibatkan komunitas, misalnya apakah komunitas bisa mengenali masalahnya, juga kelompok-kelompok mana yang sudah ikut dalam pengenalan masalah. Jika tahap awal saja sudah harus melibatkan komunitas, apalagi tahap selanjutnya.

Lalu bagaimana jika sebuah visi sudah ditentukan lebih dulu tanpa dialog dengan komunitas? Ibarat nasi sudah jadi bubur, tentu tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menerimanya. Menolak visi versi Yudhoyono (dan Yayasan Indonesia Forum) hanya akan membuat masalah baru. Bekerja keras untuk mewujudkannya tentu lebih bijak ketimbang menolak atau bersikap apatis.

Maka, yang kini menjadi persoalan, bagaimana membuat visi mimpi Yudhoyono ini menjadi mimpi bersama Indonesia. Persoalan paling besar, masyarakat Indonesia tak merasa memiliki visi bersama ini. Jangankan memiliki, mengenalnya pun belum. Seperti pepatah tak kenal maka tak sayang, kalau masyarakat tak memahami visi ini, jangan harap mereka akan bekerja untuk mewujudkannya.

Artinya, tanpa upaya “memasarkan” ide dan pemahaman mengenai visi 2030 ini, upaya penciptaan visi itu akan sia-sia. Lalu bagaimana cara mengkomunikasikan visi 2030 sehingga masyarakat menjadi sadar (aware)? Menciptakan awareness bukan persoalan yang mudah. Tidak bisa tidak harus ada perencanaan yang detail dan sistematis: perencanaan kampanye sosialisasi visi 2030.

Secara praktis, hal-hal yang harus ada dalam perencanaan kampanye sosialisasi ini adalah penciptaan big idea, pembuatan logo, slogan, dan strategi elemen promosi. Penciptaan big idea merupakan hal pertama yang harus dilakukan dan menjadi tema bagi kampanye yang diluncurkan. The big idea ini akan menjadi dasar pengembangan pesan kampanye. Semua pengembangan materi sosialisasi tersebut tentu saja harus mengacu pada big idea yang ada, termasuk pembuatan logo dan slogan.

Logo dan slogan bagi visi 2030 ini harus mudah diingat dan mudah dikenali oleh berbagai lapisan. Logo dan slogan yang jitu bisa menjadi simbol yang mudah diingat dari visi 2030. Kalau tidak, kampanye pun akan sia-sia dan imbasnya visi 2030 tak akan populer.

Langkah selanjutnya, harus ada sosialisasi visi 2030 lewat strategi promosi, terutama periklanan dan public relations. Dasar pengembangan strategi promosi ini tentu tetap mengacu pada big idea yang disepakati di awal. Alasan pemilihan kedua elemen promosi ini–periklanan dan public relations–lebih karena sinergi kedua elemen ini. Periklanan digunakan untuk khalayak luas karena memanfaatkan media massa yang sifatnya masif sebagai alat penyampai pesan. Karena sifatnya yang masif tanpa interaksi langsung dengan khalayak, konsekuensinya kita tidak bisa menerima umpan balik atau respons spontan.

Maka harus ada elemen promosi yang bisa menyuplai fungsi respons/umpan balik yang cepat. Ini bisa diperoleh lewat public relations. Gathering, seminar, dan talk show, mulai unit terkecil sampai terbesar, harus dilakukan. Pertemuan-pertemuan karang taruna, kader ibu PKK, misalnya, bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi visi 2030.

Pemanfaatan pertemuan informal pun tak kalah penting. Artinya, tidak tertutup kemungkinan pensosialisasian dilakukan lewat pengajian, pelayanan gereja, bahkan sampai sekadar ngobrol di warung kopi. Pendeknya, semua lini dimanfaatkan.

Jika pada jalur formal pemerintah pusat bisa melakukan koordinasi langsung ke pemerintah daerah sampai unit terkecil di desa-desa, bagaimana dengan kampanye jalur informal? Siapa yang harus bicara? Bagaimana jika masyarakat sudah apatis, skeptis, atau memang tidak mengerti? Tentu saja pemerintah, jika serius mengadopsi visi 2030 ini, harus mencetak agen perubahan.

Semua orang bisa menjadi agen perubahan. Penyokong visi 2030 harus memberdayakan mereka yang bisa menjadi agen perubahan. Kalau perlu, orang-orang ini “direkrut” dan diberi pelatihan pengenalan tentang visi 2030. Diharapkan mereka akan mengenalkan visi 2030 kepada komunitasnya, misalnya menyelipkan pesan tersebut lewat pengajian, pertemuan gereja, bahkan obrolan di warung kopi.

Pendeknya, harus ada usaha sistematis dalam pemanfaatan jalur pertemuan informal. Setelah seluruh masyarakat aware dan akhirnya sepakat menerima visi 2030, langkah Yudhoyono berikutnya adalah menerjemahkan visi tersebut ke dalam tujuan-tujuan yang spesifik, realistik, terjangkau, dan bisa diukur keberhasilannya.

Memiliki visi 2030 adalah sebuah permulaan yang bagus. Tapi, tanpa merencanakan strategi promosi dan penerjemahan ke tahapan-tahapan spesifik, visi 2030 hanyalah sebuah hiasan. Sebuah slogan yang “akan” dicemooh di belakang hari. Jadi jangan basa-basi mewujudkan mimpi. Jangan sampai jadi benar-benar cuma mimpi.


Selasa, 10 April 2007

Opini

Cermin Gagalnya Reformasi Pendidikan

Mohammad Yasin Kara

·  Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional

Kekerasan yang terjadi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, merupakan cermin gagalnya program reformasi pendidikan nasional. Kekerasan yang menyebabkan meninggalnya Cliff Muntu, seorang praja berusia 19, oleh kalangan seniornya adalah fakta sosiologis gagalnya pemerintah dalam menerjemahkan visi masa depan pendidikan nasional–dalam korelasinya dengan proses pembangunan bangsa dan terbentuknya peradaban umat manusia secara universal.

Masalahnya bukan kali ini saja kekerasan di luar batas kemanusiaan di IPDN itu terjadi. Tapi mengapa pemerintah tidak bisa membangun solusi alternatif dalam menangani masalah ini. Persoalannya cukup fundamental, praja-praja yang tengah dibina di IPDN adalah calon pejabat negara yang akan meneruskan perjuangan pembangunan masa depan bangsa.

Sebelum meninggalnya Cliff Muntu, tidak kurang dari 11 praja harus dirawat di rumah sakit karena terlibat perkelahian pada 1 Maret 2005 di IPDN. Sementara itu, pada 16 Oktober 2004, kekerasan oleh praja senior menimpa Ichsan Suheri, bahkan pada 3 September 2003, Wahyu Hidayat meninggal akibat dianiaya sebagaimana halnya Cliff Muntu. Demikian halnya dengan kematian Ery Rahman pada 3 Maret 2000, yang merupakan korban kalangan praja senior di IPDN itu.

Sangat mengerikan, karena bisa jadi data di atas ini sekadar puncak gunung es yang hanya tampak di permukaan. Kasus kekerasan yang sebenarnya di IPDN itu mungkin saja sudah sangat kronis, sehingga sangat sulit dibenahi kembali. Bisa jadi para pendidik di lingkungan IPDN tersebut menganggap kekerasan yang terjadi selama ini hanyalah fenomena biasa, “ritual” balas dendam yang terjadi turun-temurun. Buktinya, banyak sekali kasus di luar batas kemanusiaan terjadi tanpa ada upaya perbaikan yang memadai.

Hasil penelitian terkait dengan masalah ini menunjukkan data yang sangat mengejutkan. Disinyalir, semenjak 2000 hingga 2004, diperoleh data adanya pergaulan seks bebas dalam 600 kasus, 35 kasus penganiayaan berat, 9.000 penganiayaan ringan, dan ada 125 praja yang terlibat penggunaan narkotik dan obat-obatan terlarang (narkoba). Data ini memperkuat argumentasi betapa program reformasi pendidikan nasional kita itu telah gagal. Boleh jadi kasus serupa sebenarnya juga terjadi dalam banyak institut atau universitas lainnya di negeri ini, tapi belum terkuak ke permukaan.

Membangun paradigma baru

Digabungnya Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi IPDN pada 2004 ternyata tidak mampu membangun paradigma baru bagi lembaga pendidikan ini. Mengapa mereka (pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pendidikan ini, terutama pemerintah) tidak mampu melakukan perubahan? Saya berpandangan bahwa kasus kekerasan yang terjadi dan terus terulang di lembaga pendidikan ini sudah sangat kronis dan kompleks. Kesalahan awal terletak pada dangkalnya pemikiran para stakeholder saat dilakukan perubahan pada dua lembaga pendidikan ini. Pemerintah ternyata hanya melakukan perubahan pada aspek nama/institusi, bukan pada level kerangka pemikiran yang secara paradigmatik bersifat substantif.

Akibat perubahan yang lebih bersifat simbolis inilah, kekerasan yang telah turun-temurun terjadi tidak terhindarkan dari waktu ke waktu. Karena itu, pemerintah dan semua pihak yang terkait dengan masalah ini mesti segera melakukan pengkajian ulang yang lebih mendasar guna menemukan pokok persoalan yang bersifat mendasar dan komprehensif. Jika tidak, kekerasan demi kekerasan dan berbagai perilaku sosial yang tidak berperikemanusiaan akan terus terjadi dan terulang dalam rentang waktu yang tidak terbatas.

Pertanyaannya, paradigma baru seperti apa yang mesti dibangun guna menghindari terulangnya kasus-kasus serupa di masa mendatang? Ada beberapa persoalan/pokok pemikiran yang perlu diuraikan berikut ini.

Pemerintah dan semua pihak yang terkait mesti segera melakukan identifikasi masalah secara detail dan komprehensif terhadap masalah-masalah yang selama ini terjadi. Misalnya, mengapa terjadi penganiayaan secara fisik atau mengapa ada pendidikan yang menekankan aspek fisik? Bukankah IPDN adalah lembaga pendidikan nonmiliter?

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan ini mesti dikumpulkan sebagai instrumen analisis bagi kemungkinan untuk membangun paradigma baru di kemudian hari. Demikian halnya dengan kasus-kasus lain yang terjadi di lembaga pendidikan itu, baik pelecehan seksual, seks bebas, maupun keterlibatan mereka dalam narkotik, yang jelas-jelas melanggar hukum. Semua aspek ini penting berkenaan dengan posisi mereka sebagai calon pejabat negara yang diharapkan melanjutkan perjuangan pembangunan bangsa ini di kemudian hari.

Pertanyaan mendasar lainnya, siapa yang paling bertanggung jawab atas berbagai permasalahan yang terjadi di IPDN itu? Mengikuti filosofi kematian ikan, biasanya yang busuk terlebih dulu adalah kepalanya. Filosofi kematian ikan ini hendak menjelaskan bahwa kasus-kasus di IPDN itu terjadi karena adanya kesalahan pada tingkat pengambilan kebijakan (stakeholder).

Berpijak pada penjelasan ini, pengusutan secara tuntas adalah satu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Siapa pun yang terlibat kasus ini mesti dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan kasus yang dapat dibilang cukup parah ini, sudah saatnya pemerintah, terutama Presiden, menunjukkan taringnya yang kuat dan perkasa untuk bersikap lebih tegas, menindak semua pihak yang terlibat dan mencari solusi alternatif pendidikan yang lebih baik di masa depan.

Pembubaran IPDN

Melihat data dan fakta terkait dengan banyak kasus yang terjadi di IPDN selama ini, banyak kalangan kemudian mengusulkan agar lembaga pendidikan (IPDN) itu dibubarkan saja. Usul pembubaran ini bukannya tidak beralasan. Mereka berpandangan bahwa kekerasan yang terjadi dan terus terulang di IPDN telah mencoreng atau mencemarkan nama baik dunia pendidikan. Lebih dari itu, lembaga ini (IPDN dan juga dua lembaga sebelumnya, STPDN dan IIP) dapat dinilai gagal dalam mempersiapkan calon pejabat negara yang berkualitas. Hal ini terbukti dengan banyaknya pejabat negara yang terlibat berbagai perilaku korupsi selama ini. Memang perlu ada penelitian untuk membuktikan hal itu.

Karena itu, menanggapi gagasan pembubaran IPDN itu, pemerintah mesti membuktikan kepada publik, apakah betul negara memang sangat membutuhkan sistem pendidikan dengan lembaga tersendiri bagi para calon pejabat negara, setelah kini terbukti sekolah itu tidak memberi pelajaran baik bagi masa depan pembangunan bangsa ini? Jika memang tidak perlu, layaklah IPDN itu dibubarkan. Sementara itu, rekrutmen bagi calon pejabat negara sebaiknya dilakukan secara umum melalui penambahan materi khusus di berbagai universitas yang sudah ada. Dengan demikian, berarti negara telah berupaya menyelamatkan banyak generasi dari kekerasan yang telah terfragmentasi di IPDN selama ini. Pada sisi lain, hal ini juga bisa menghemat tenaga dan biaya serta memacu kompetensi anak didik secara lebih sehat di masa depan.


Senin, 09 April 2007

Opini

Politik Cukai dan Kedermawanan Industri Rokok

Tulus Abadi

·  Ketua III Komisi Nasional Penanggulangan Masalah Merokok

Di Indonesia industri rokok begitu digdaya, bahkan jumawa. Tak hanya secara ekonomi, tapi juga sosial, politik, bahkan kultural. Saat puncak krisis ekonomi sekalipun (1997), satu-satunya entitas industri yang masih membukukan nilai laba hanyalah industri rokok. Industri lain ibarat hidup segan mati tak hendak. Ini ironi, ketika mayoritas masyarakat mengalami pailit ekonomi, sebatang rokok justru menjadi tumpahan pelarian sosial yang efektif. Pundi-pundi industri rokok terus berdenyut berkat derasnya sulutan rokok konsumen kendati fulus konsumen lesu darah.

Betapapun digdaya, toh menjadi sangat naif jika pemerintah menyanjung-nyanjung industri rokok setinggi langit hanya karena industri rokok memberikan suntikan cukai dan pajak sebesar Rp 50 triliun (2006). Menurut pemerintah, via Rp 50 triliun industri rokok berkontribusi signifikan terhadap pencerdasan bangsa dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Benar industri rokok telah menggelontorkan “darah segar” bagi cash flow anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan cukai 90 persen berasal dari cukai rokok, sementara kontribusi alkohol/etil alkohol hanya 10 persen. Pemerintah praktis tidak berkeringat untuk mendapatkannya. Namun, ini hanyalah fenomena semu, yang secara radikal harus dipertanyakan: benarkah industri rokok berkontribusi signifikan terhadap pengentasan masyarakat miskin dan pencerdasan anak bangsa?

Tunggu dulu. Angka Rp 50 triliun harus dilihat secara lebih cerdas, kreatif, dan dengan spektrum yang meluas. Sebab, di balik angka itu, sangat boleh jadi industri rokok justru menjadi pecundang atas pertumbuhan ekonomi karena sebenarnya industri rokoklah yang mengawetkan dan menciptakan “kemiskinan struktural”, di samping kemiskinan kultural yang diidap sebagian masyarakat Indonesia. Berikut adalah data tandingan untuk mematahkan argumen industri rokok adalah pengentas masyarakat miskin dan pencerdas anak bangsa.

Dari perspektif kesehatan, rokok/tembakau secara klinis terbukti menimbulkan dampak eksternal bagi kesehatan manusia. Pada sebatang rokok, terdapat 4.000 jenis racun kimia, 10 di antaranya bersifat karsinogenik (merangsang tumbuhnya kanker). Tak aneh jika di Indonesia, menurut Dr Soewarta Kosen (An Economic Analysis of Tobacco Use in Indonesia, National Institute of Health Research & Development, 2004), pada periode 2001 jumlah kematian yang berhubungan dengan konsumsi tembakau mencapai 427.948 jiwa atau merupakan 22,5 persen dari total kematian di Indonesia. Dahsyat!

Pada periode yang sama, masih menurut Kosen, total biaya konsumsi tembakau adalah Rp 127,4 triliun, yang digunakan untuk belanja tembakau, biaya pengobatan sakit akibat mengonsumsi tembakau, kecacatan, dan kematian dini. Angka tersebut setara dengan 7,5 kali lipat penerimaan cukai tembakau tahun yang sama, yaitu Rp 16,5 triliun. Jadi dalam hal ini pemerintah tekor alias nombok. Fenomena seperti ini juga lazim terjadi di semua negara.

Terkait dengan masalah kemiskinan, Dr Tuti Soerojo, mantan konsultan Badan Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia, mengemukakan analisis yang lebih mengerikan. Menurut dia, ketika pada 2005 masyarakat miskin berjumlah 60 juta jiwa (15 juta keluarga), ternyata 2 dari 3 laki-laki pada masyarakat miskin tersebut adalah perokok aktif. Jika harga rokok Rp 500 per batang, dan konsumsi rokok 2 dari 3 laki-laki pada masyarakat miskin tersebut minimal 10 batang per hari, hasilnya: 2/3 x 15 juta x 10 batang x Rp 500 = Rp 50.000.000.000 per hari (baca: 50 miliar per hari!). Ini setara dengan 10 ribu ton beras per hari. Dan jika per tahun, angkanya menjadi Rp 18.250.000.000.000 (baca: 18 triliun rupiah!). Bandingkan dengan subsidi pemerintah dari dana kompensasi bahan bakar minyak pada 2006 yang hanya Rp 3,6 triliun. Masya Allah!

Lebih mengerikan lagi, ternyata proporsi konsumsi tembakau pada keluarga miskin jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan proporsi biaya kesehatan dan pendidikannya. Data empiris Badan Pusat Statistik membuktikan, pada periode 1996-2003, belanja tembakau dan sirih pada keluarga miskin 7,6 persen dari total pengeluaran. Sementara itu, pada saat yang sama keluarga miskin hanya mengalokasikan 2,6 persen untuk biaya pendidikan dan 1,9 persen untuk kesehatan dari total pengeluaran (Dr Puguh Irawan, BPS, Mei 2004). Selaras dengan itu, Survei Ekonomi dan Kesehatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2003) juga membuktikan keluarga miskin rata-rata mengalokasikan 8 – 9 persen pengeluarannya untuk belanja tembakau.

Berdasarkan data tersebut, seharusnya pemerintah berterima kasih kepada orang miskin, bukan kepada industri rokok. Sebab, fulus Rp 50 triliun sejatinya bukan dari orang kaya Indonesia, bukan pula dari industri rokok, melainkan dari orang-orang miskin itu. Mereka sendiri yang mengentaskan diri dari kemiskinan dan membiayai pendidikannya.

Fenomena ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Bagaimana mungkin dana orang miskin, yang slotnya sangat terbatas, masih pula “disalahgunakan” untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan merusak dirinya. Dana yang terbatas itu idealnya dialokasikan untuk belanja sembako, kesehatan, dan pendidikan. Berbagai kasus busung lapar yang menimpa keluarga miskin diindikasikan tak hanya karena mereka minim biaya untuk menyehatkan balitanya, tapi lebih karena “mismanajemen” terhadap pendapatan yang diperolehnya. Betapa tidak, jika si suami malah menggelontorkan pendapatannya untuk satu bungkus rokok per hari. Harga satu bungkus rokok setara dengan harga 1 kg telur, sangat cukup untuk membebaskan si kecil dari serangan busung lapar (menurut ilmu gizi, satu butir telur per minggu sudah cukup membebaskan balita dari potensi busung lapar!).

Jadi industri rokok bukanlah sinterklas. Justru industri rokoklah yang memelihara dan mengawetkan kemiskinan masyarakat. Industri rokok tidak lebih dari robbery yang berkedok sinterklas, dan orang-orang miskin adalah korban massalnya, bukan para the haves. Sebab, the haves hanya mengalokasikan kurang dari 4 persen total pendapatannya untuk belanja tembakau.

Pemerintah jangan terkecoh oleh lubang jebakan ini. Pemerintah bisa menggunakan instrumen yang dalam khazanah ilmu ekonomi disebut pareto optimally principles. Artinya, sebagai entitas ekonomi, komoditas tembakau tetap bisa dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi dan pendapatan negara, yaitu dengan menaikkan tarif cukai. Tarif cukai di Indonesia masih sangat rendah, maksimal 30 persen. Itu pun hanya terhadap beberapa perusahaan besar, seperti Gudang Garam, HM Sampoerna, dan Djarum. Di luar negeri, termasuk di Thailand, tarif cukainya mencapai 75 persen dari harga jual rokok. Memang, baru saja Menteri Keuangan via Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006 telah menetapkan kenaikan harga jual eceran rokok sebesar tujuh persen mulai 1 Maret 2007, dan menetapkan tarif cukai spesifik mulai 1 Juli 2007. Masih terlalu kecil persentase kenaikannya.

Pemerintah juga harus memperhatikan dampak eksternalitas tembakau tersebut. Dengan prinsip ini, pemerintah bisa mendapatkan kue ekonomi yang jauh lebih besar, dan korban atas dampak eksternalitas tembakau bisa juga lebih segmented. Implementasi pareto optimally principles harus diimbangi dengan suatu filosofi universal bahwa barang yang dikenai cukai adalah “barang berdosa” (barang yang punya dampak negatif). Cukai adalah instrumen untuk membatasi penggunaan barang berdosa tersebut. Sebagian dana cukai mestinya dikembalikan untuk penanggulangan dampak negatif rokok/tembakau. Pemerintah selama ini mengalami “sesat pikir” karena hanya mengeksploitasi cukai sebagai instrumen untuk mendapatkan segepok rupiah belaka.


Sabtu, 07 April 2007

Opini

Paskah dan Metafora Teks Keagamaan

Geger Riyanto

·  peminat masalah sosial-humaniora

Temuan sebuah makam keluarga di Talpiot, dekat Yerusalem, menimbulkan reaksi publik yang hebat. Hal tersebut tak lain karena makam itu diasumsikan sebagai makam Yesus. Temuan ini menyebabkan guncangan pada tradisi keagamaan yang telah termaktub dalam memori kolektif dunia selama nyaris dua milenium. Pendeta Ioanes Rakhmat pernah mengulas dinamika yang timbul atas temuan tersebut dalam tulisannya di Koran Tempo (23 Maret 2007).

Menarik, sikap yang ditunjukkan Ioanes Rakhmat pribadi dalam tulisannya. Ia menaruh simpati pada kalangan yang memprioritaskan kemajuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dalam menyikapi penemuan ini, karena dengan demikian kebangkitan Yesus ke surga dapat dipahami sebagai sebuah metafora yang tidak mendominasi kebenaran. Saya tidak akan langsung mengambil sikap mengenai hal ini, tapi mencoba mengkaji relevansi–bila fondasi dasar kekristenan diposisikan sebagai metafora atau perumpamaan.

Makna Paskah

Dalam teologi Kristen, Paskah dimaknai sebagai titik balik sejarah peradaban manusia. Semenjak Adam sebagai manusia pertama memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, umat manusia terpelanting dari kodratnya yang ilahiah dan mesti menghadapi kehidupan fana yang berujung pada kebinasaan. Pengarang kitab Kejadian menceritakan bagaimana gemerlap konsep ketuhanan yang ditawarkan ular kepada sang manusia menggairahkan libido politik manusia dan membutakannya. Hal tersebut sangat tegas tertera pada Kejadian 3:5, ketika iblis menawarkan kepada Hawa: “Pada waktu kamu memakannya (buah pengetahuan), matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah.”

Dalam bukunya yang berjudul Epic and Empire: Politics and Generics from Virgil to Milton (1993), David Quint memaknai dosa yang dibuat Adam dan Hawa, manusia-manusia pertama, sebagai dosa politik. Dosa ini menjadi cetak biru bagi dosa umat manusia keturunannya. Kisah lain dari kitab Kejadian, yaitu kisah Babel, menceritakan umat manusia hendak membangun menara setinggi langit untuk menyamai posisi Tuhan. Tapi Tuhan kemudian menghukum manusia dengan memecah bahasa masing-masing dari mereka. Menara itu hancur, seiring dengan retaknya hubungan manusia yang kini ditemboki oleh bahasa. Kisah inilah yang diangkat sebagai nama sebuah film yang memenangi penghargaan Golden Globe besutan Alejandro González Iñárritu.

Namun, konsep penebusan Kristus memiliki makna yang menjungkirbalikkan hakikat manusia sebagai homo politikus. Tuhan, yang direpresentasikan secara tritunggal, berlaku sebagai sosok Bapa yang murah kasih dengan merelakan anak-Nya lahir sebagai manusia yang fana. Ia mengejewantahkan Yesus Kristus dalam halaman sejarah manusia yang sarat konflik, yaitu ke tengah bangsa Yahudi yang berada di bawah jajahan bangsa Romawi. Yesus lahir di sebuah kota kecil Bethlehem, dalam kandang ternak, kemudian menjalani hidup sebagai tukang kayu, dan pada usia ke-30 mengambil jalan menjadi guru (rabi) yang bijak. Sebagai guru, Kristus mengajarkan hukum cinta kasih (The Golden Rule) dan menjadi teladan hidup ajaran itu hingga akhirnya mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia warisan Adam dan Hawa.

Inilah narasi besar kekristenan. Hakikat manusia yang cela diangkat sejajar sebagai citraan Tuhan setelah ditumpahkannya darah anak domba yang tidak berdosa. Dalam bahasa kitab Injil Yohanes yang amat terkenal dan sering dikutip, Tuhan sebagai Bapa merelakan Anak-Nya menjadi korban penebusan agar manusia tidak musnah, tapi memperoleh hidup yang kekal (Yohanes 3 : 16).

Metafora

Beberapa waktu sebelum penemuan makam Yesus, novelis Dan Brown pernah melontarkan peluru bernama Da Vinci Code yang mengguncang keimanan umat Kristen. Dalam novel tersohornya yang diklaimnya didasari oleh data yang akurat, ia menarasikan bahwa teologi Kristen merupakan tudung ideologis kekuasaan Romawi. Dengan mengenakan konsep ketuhanan Yesus, pihak penguasa memiliki kemampuan untuk memanipulasi kebenaran yang absolut.

Meski di kemudian hari ditemukan bahwa data yang dikenakan oleh Dan Brown tidak valid, cerita rekaannya tersebut bisa menunjukkan bagaimana kebenaran agama dimonopoli untuk melandasi kekuasaan yang hipokrit. Keadaan stagnan serupa inilah yang melahirkan kebutuhan untuk mendekonstruksi transendensi keagamaan. Dalam konteks Islam, Nasr Hamid Abu Zaid, Mohammed Arkoun, dan Nurcholish Madjid merupakan intelektual yang mencoba mendobrak kekuasaan politik yang duduk di atas tradisi agama yang mengurung. Dalam konteks negeri ini, Ioanes Rakhmat sendiri merupakan tokoh dalam kekristenan yang memiliki cita-cita serupa dengan mereka.

Dalam agama Mormon, ada sebuah kisah ketika Kristus dan Iblis masing-masing menunjukkan rencananya untuk menyikapi umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Iblis berencana membawa pasukannya untuk menginvasi dunia manusia, menggoda manusia untuk berbuat dosa hingga akhirnya jatuh ke dalam otoritas Iblis di neraka. Namun, meski Kristus memiliki kuasa atas pasukan malaikat Surga, Kristus berencana turun sendiri ke dunia demi menunjukkan teladan hidup yang terhindar dari dosa bagi umat manusia.

Mormon adalah sebuah sekte yang tidak diakui sebagai bagian dari Kristen Protestan atau Katolik. Walhasil, di Indonesia, tempat kehadiran agama diformalkan dalam kerangka sejumlah agama resmi, kisah tersebut hanya hadir bak metafora karena tidak memiliki legitimasi kebenaran. Meski demikian, unsur estetik mengenai perwujudan cinta kasih ilahi yang direpresentasikan dalam kisah tersebut dapat dirasakan dengan nyata. Demikian juga seandainya narasi kekristenan bergeser dari kebenaran “iman” menjadi suatu metafora, hal tersebut tidaklah perlu dimaknai sebagai turunnya derajat suatu agama.

Metafora agama adalah suatu realitas kemanusiaan. Ia sarat akan keindahan dan makna. Dalam keadaan masyarakat postmodern yang dirumuskan Lyotard, baik ilmu pengetahuan, agama, maupun tradisi memiliki posisi yang sama sebagai sebuah narasi yang diyakini oleh penganutnya. Dengan relevansi yang sejajar dengan ilmu pengetahuan, konsep dekonstruktif penebusan Kristus dapat digunakan untuk mengkritik keadaan masyarakat yang korup dan dijangkiti sindrom gila kekuasaan.

Metode membaca teks keagamaan secara metaforis memungkinkan kita menghikmahi realitas estetik yang diciptakan dari kebijakan nabi Konfusius, kebijakan Anand Krishna, atau kebijakan Baha’i. Betapa bermanfaatnya realitas-realitas tersebut untuk memperkaya wawasan moral kita. Tapi masih diperlukan proses dan waktu yang panjang untuk menuju kondisi masyarakat yang demikian toleran. Untuk itu, mari kita mulai dengan belajar menghikmahi pandangan hidup sesama kita “yang lain”.


Kamis, 05 April 2007

Opini

Marginalisasi Warga Kota Jakarta

Firdaus Cahyadi

·  PEMINAT MASALAH LINGKUNGAN DAN PERKOTAAN

Tahun ini dipastikan Jakarta akan menggelar perhelatan besar berupa pemilihan kepala daerah langsung. Hingga tulisan ini dibuat, kandidat yang sudah secara resmi mendapat tiket dari partai politik untuk maju dalam pemilihan kepala daerah mendatang adalah Fauzi Bowo dan Adang Daradjatun.

Di saat partai-partai politik sibuk membangun koalisi untuk memberikan “tiket” kepada para calon gubernur Jakarta, warga kota dibiarkan hanya menjadi penonton yang tidak bisa mempengaruhi keputusan parpol dalam pemberian “tiket” kepada salah satu calon gubernur tersebut. Seakan-akan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta mendatang merupakan agenda parpol, sedangkan keterlibatan warga kota hanya diposisikan menjadi semacam “stempel” pada saat pencoblosan kelak.

Sebenarnya, sejak awal parpol bisa melibatkan warga kota untuk ikut menentukan kandidat yang akan diberi “tiket” dalam pemilihan kepal daerah mendatang, sayangnya itu tidak dilakukan oleh mereka. Parpol seharusnya dapat melakukan uji publik terlebih dulu terhadap para kandidat sebelum diputuskan untuk mendapat tiket maju ke ajang pemilihan kepala daerah. Warga kota berhak ikut terlibat sejak awal penentuan calon gubernur, karena merekalah yang akan memilih dan menanggung akibat pilihannya pada pemilihan kepala daerah Jakarta mendatang. Menjadikan proses penentuan tiket bagi calon gubernur hanya sebagai persoalan internal parpol, tak ubahnya merupakan upaya mereduksi kedaulatan rakyat ke dalam sebuah kedaulatan parpol yang sangat elitis.

Dominannya kedaulatan parpol dan absennya kedaulatan warga kota dalam pemilihan kepala daerah Jakarta semakin tampak dengan tidak masuknya agenda-agenda penyelesaian persoalan warga kota dalam kegiatan kampanye–baik kampanye secara terselubung maupun terang-terangan–dari para calon gubernur tersebut. Selama ini mereka lebih mencitrakan diri sebagai penjelmaan dari “Sinterklas” yang tiba-tiba sangat ramah menyapa warga kota. Padahal yang diharapkan dari mereka adalah sebuah gagasan besar yang mampu mengantarkan kota ini ke arah yang lebih ramah bagi para penghuninya, baik secara sosial maupun lingkungan.

Harapan itu didasarkan pada kenyataan bahwa selama ini faktor sosial dan lingkungan hidup hanya disinggung dalam pembangunan kota secara sambil lalu, itu pun terbatas pada penanggulangan persampahan, banjir, dan hal-hal serupa, tapi tidak dalam arus tengah strategi pembangunan kawasan perkotaan. Selama ini isu-isu sosial dan lingkungan baru menjadi perhatian pemerintah setelah ada protes dari warga kota.

Hingga kini pola pembangunan Jakarta yang dilaksanakan adalah sama dengan pola pembangunan abad ke-20. Padahal pola itu telah disepakati untuk diubah dalam World Summit on Sustainable Development (2002) menjadi pola pembangunan berkelanjutan yang tertuju pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan demikian, faktor sosial dan ekologi tidak lagi menjadi tempelan atau apendiks kebijakan pembangunan, tapi masuk ke arus tengah pembangunan bersama-sama faktor ekonomi.

Ini berarti bahwa pemilihan modal sosial dan modal ekologi harus diperhitungkan biaya-manfaatnya dan disejajarkan dengan biaya-manfaat penggunaan modal ekonomi. Modal ekonomi, seperti mesin pabrik, selalu dihitung nilai depresiasinya per tahun sesuai dengan ausnya modal akibat penggunaannya. Apabila habis usia mesin, sudah tersedia dana yang terakumulasi dari nilai depresiasi tahunan.

Ironisnya, perhitungan depresiasi ini tidak diterapkan dalam memanfaatkan modal alam. Eksploitasi sumber daya air di Jakarta dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Air tanah disedot tanpa memperhitungkan keberlanjutan ketersediaannya sehingga melahirkan rongga kosong di bawah tanah yang bisa ambruk. Alam diubah semakin besar untuk digantikan oleh “bangunan ciptaan manusia”. Biaya serta implikasi perubahan alam ini mempengaruhi keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan isi alam. Tapi semua perubahan ini tidak memperoleh pergantian dan perkayaannya, sehingga warga kota hidup dalam lingkungan alam yang semakin mundur kualitasnya.

Pertanyaan berikutnya tentu saja sudahkah para calon gubernur Jakarta beranjak dari paradigma pembangunan usang yang hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi tersebut? Rasanya tak satu pun kandidat DKI-1 tersebut beranjak dari paradigma usang yang telah diusung gubernur-gubernur sebelumnya. Kepentingan politik yang diusung calon gubernur beserta parpol pendukungnya semakin terlihat hanya berorientasi jangka pendek, padahal kepentingan sosial dan lingkungan memerlukan orientasi jangka panjang. Hal ini dapat menjelaskan mengapa para calon gubernur beserta parpol pendukungnya tersebut lebih senang melakukan kampanye dengan tebar pesona daripada kampanye dengan cara tebar gagasan dan program dalam mengatasi problem sosial serta lingkungan hidup Jakarta.

Pertanyaan berikutnya tentu saja apa yang bisa dilakukan oleh warga kota untuk menyikapi absennya agenda publik dalam pemilihan kepala daerah Jakarta? Untuk mengimbangi kecenderungan perilaku para calon gubernur beserta parpol pendukung mereka yang mengabaikan agenda publik diperlukan keterlibatan kelompok-kelompok warga kota yang berkepentingan dengan agenda pembangunan yang propublik. Kelompok lembaga swadaya masyarakat, kelompok akademisi, dan kelompok perempuan adalah contoh dari mereka yang berkepentingan dengan agenda tersebut.

Kelompok-kelompok itu harus berada di garda terdepan untuk mendesak agenda-agenda politik warga kota masuk dalam program kerja para kandidat gubernur Jakarta mendatang melalui berbagai kampanye media dan pendidikan publik. Bila perlu, kampanye “Jangan pilih politikus busuk” pada Pemilu 2004 perlu dimodifikasi untuk kemudian dikampanyekan lagi sebagai upaya mendesak dimasukkannya agenda politik yang propublik dalam pemilihan kepala daerah Jakarta mendatang.

Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para calon gubernur beserta parpol pendukungnya, baik yang melalui media massa maupun pendidikan publik, harus segera diimbangi bahkan di-counter oleh kelompok-kelompok yang propublik. Jaringan kerja yang dipunyai oleh kelompok propublik ini dengan para jurnalis dan masyarakat lapisan bawah harus dioptimalkan kembali untuk menandingi kekuatan modal yang mendukung kampanye para calon tersebut. “Kampanye tandingan” ini diharapkan mampu memaksa para calon pemimpin Jakarta mengakomodasi agenda-agenda publik itu dalam program mereka jika kelak menjadi pemimpin Jakarta.


Senin, 16 April 2007

Opini

Anjloknya Pertumbuhan Kredit

I Dewa Made Susila

·  CFA, Praktisi Perbankan

Beberapa kalangan mempertanyakan keengganan bank menyalurkan kredit, yang dikhawatirkan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Memang laju pertumbuhan kredit mulai melambat sejak akhir 2005. Secara keseluruhan kredit perbankan tumbuh 14 persen pada 2006, turun tajam dibandingkan dengan 25 persen pada 2005. Lebih mengenaskan lagi, kredit konsumsi, yang selalu di atas 30 persen selama empat tahun terakhir, hanya tumbuh 9 persen pada 2006. Apa yang menjadi penyebab turunnya pertumbuhan kredit ini?

Apakah benar penurunan ini akibat keengganan bank menyalurkan kredit? Untuk mengetahui penyebabnya, perlu dilakukan analisis penawaran dan permintaan kredit. Penawaran kredit ditentukan oleh kapasitas dan keinginan (risk appetite) bank untuk menyalurkan kredit. Sedangkan permintaan kredit ditentukan oleh kondisi dunia usaha (bisnis) dan konsumen. Jika pengusaha berencana meningkatkan produksi atau berinvestasi pada bisnis baru sebagai antisipasi atas peningkatan permintaan produk dan jasanya, mereka akan membutuhkan dana untuk tambahan modal kerja atau investasi. Sedangkan konsumen akan meminjam jika pendapatannya mencukupi untuk membayar cicilan utangnya atau jika mereka mengantisipasi tambahan pendapatan di masa mendatang.

Apakah bank memiliki kapasitas untuk menyalurkan kredit baru? Pada akhir 2006, jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dapat dihimpun bank dari masyarakat mencapai Rp 1.299 triliun, dan hanya Rp 787 triliun yang disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Seberapa besarnya kapasitas bank untuk menyalurkan kredit baru dapat dihitung dengan cara berikut. Posisi loan to deposit ratio (LDR) bank sebesar 61 persen pada akhir 2006 belum memperhitungkan obligasi pemerintah yang dimiliki bank senilai Rp 269 triliun yang juga dibiayai oleh DPK. Dengan asumsi giro wajib minimum (GWM) sebesar 7 persen dari DPK dan aktiva bank lainnya dibiayai oleh ekuitas, DPK yang dapat di salurkan kembali ke masyarakat sebagai kredit mencapai Rp 152 triliun hanya dengan menaikkan LDR saja!

Obligasi pemerintah secara bertahap akan jatuh tempo, yang dananya dapat dipakai membiayai kredit baru. Di samping itu, bank juga dapat menjual obligasi yang belum jatuh tempo. Mengingat imbal hasil kredit lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi, bank tentu lebih memilih mengkonversi obligasinya menjadi kredit.

Dana pihak ketiga tumbuh 10 persen per tahunnya dalam lima tahun terakhir. Dengan asumsi DPK tumbuh 10 persen tiap tahun, ada tambahan DPK Rp 130 triliun pada tahun ini saja. Setelah memperhitungkan GWM 7 persen, ada Rp 121 triliun dana baru yang dapat disalurkan dalam bentuk kredit.

Posisi CAR bank saat ini, yang besarnya 21 persen, memungkinkan bank membukukan pertumbuhan kredit dua digit untuk beberapa tahun ke depan tanpa perlu menambah modalnya. Di samping itu, dengan ROE yang relatif tinggi, perbankan nasional juga memiliki kemampuan menghasilkan modal secara internal.

Dari perhitungan di atas, secara teoretis bank memiliki kapasitas untuk membiayai kredit baru sekitar Rp 273 triliun dari peningkatan LDR dan pertumbuhan DPK saja. Jumlah ini belum memperhitungkan konversi dari obligasi pemerintah menjadi kredit.

Penurunan pertumbuhan kredit menjadi 14 persen pada 2006 serta posisi LDR yang relatif rendah, 61 persen, menimbulkan dugaan bahwa bank tidak memiliki keinginan (risk appetite) untuk menyalurkan kredit karena risiko kredit yang tinggi. Dugaan ini kurang berdasar mengingat dalam lima tahun terakhir kredit tumbuh 21 persen per tahun dan LDR naik menjadi 61 persen pada akhir 2006 dari 33 persen pada akhir 2001.

Lalu, jika tidak ada masalah dengan kapasitas serta risk appetite, kenapa bank tidak menyalurkan kredit lebih banyak lagi? Sebelum sampai pada kesimpulan, mari kita lihat sisi lain pertumbuhan kredit, yaitu permintaan kredit.

Dalam lima tahun terakhir, multiplier dari pertumbuhan ekonomi riil terhadap pertumbuhan kredit berkisar antara 3-5 kali. Artinya, pertumbuhan ekonomi riil sebesar 5 persen akan menyebabkan kredit tumbuh 15-25 persen. Peningkatan aktivitas ekonomi akan meningkatkan permintaan kredit, dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi akan stagnan jika perbankan (sebagai sumber pendanaan terbesar di Indonesia) tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan pendanaan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan konsumen.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pertumbuhan ekonomi melambat sejak paruh kedua 2005 dan berlanjut hingga paruh pertama 2006. Akibatnya, permintaan kredit dari bisnis dan konsumen juga menurun tajam. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga (yang mencakup 63 persen dari PDB) turun dari 4,0 persen pada 2005 menjadi 3,2 persen pada 2006 seiring menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga BBM juga menyebabkan inflasi naik tajam menjadi 17 persen pada 2005. Untuk menekan inflasi dan mempertahankan nilai rupiah, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang ketat, di antaranya dengan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia. Suku bunga yang tinggi ini menyebabkan dunia usaha dan konsumen enggan meminjam, sehingga menurunkan permintaan kredit.

Penurunan daya beli masyarakat terlihat dari penjualan sepeda motor dan mobil yang masing-masing turun 44 persen dan 15 persen pada 2006. Sementara itu, dunia usaha, di samping menghadapi penurunan permintaan dari konsumen, juga harus menghadapi kenyataan kenaikan biaya produksi. Menaikkan harga jual bukan merupakan opsi yang baik karena justru akan membuat permintaan makin menciut. Sebagai konsekuensinya, dunia usaha mengurangi produksi dan menunda rencana ekspansi bisnisnya yang pada akhirnya menyebabkan permintaan atas kredit modal kerja dan kredit investasi juga berkurang. Hal ini juga terlihat dari fasilitas kredit yang belum dipakai nasabah, yang mencapai Rp 163 triliun pada akhir 2006.

Kesimpulan
Penurunan pertumbuhan kredit pada 2006 lebih disebabkan oleh menurunnya permintaan kredit, sebagai akibat menurunnya aktivitas ekonomi serta daya beli masyarakat. Penurunan ini jelas bukan karena bank tidak memiliki kapasitas untuk menyalurkan kredit.

Kondisi ekonomi diperkirakan akan membaik pada tahun ini. Di samping itu, suku bunga terus menurun seiring dengan berkurangnya tekanan inflasi. Inflasi diperkirakan akan berada pada level 7-8 persen pada tahun ini, sehingga BI diperkirakan akan menurunkan BI Rate dari 9,25 persen saat ini. Hal ini akan berdampak positif terhadap permintaan kredit, dan kredit diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi pada tahun ini.


Kamis, 05 April 2007

Opini

Alasan Dukungan Indonesia terhadap Resolusi 1747

Kamapradipta I

·  LULUSAN PASCASARJANA FAKULTAS POLITIK, UNIVERSITY OF LEEDS, INGGRIS

Bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB pada Sabtu, 24 Maret 2007, telah memberikan dukungan suara secara bulat terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747, yang telah menjatuhkan sanksi kepada Iran sehubungan dengan program nuklir negara tersebut. Resolusi yang telah diadopsi secara aklamasi itu telah mengundang reaksi serta kritik keras dari kalangan publik domestik Indonesia, khususnya dari kalangan legislatif, organisasi masyarakat, dan sejumlah pengamat serta akademisi. Reaksi tersebut kian tajam dan meningkat karena Indonesia, sejak Januari 2007, telah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan bersama 14 negara anggota lainnya telah mendukung resolusi yang memberlakukan sanksi ekonomi dan perdagangan serta larangan atas transaksi komoditas yang berhubungan dengan teknologi nuklir terhadap Iran.

Sebagian besar dari reaksi keras didasari oleh pemikiran bahwa Indonesia memiliki kebijakan berstandar ganda, meninggalkan bahkan “mengkhianati” negara berpenduduk muslim dan berkembang yang tergabung dalam OKI, D-8, dan Gerakan Nonblok, yang memang secara historis Indonesia memiliki peran yang cukup signifikan. Aspek lain yang telah diungkit adalah bahwa lahirnya Resolusi 1747 merupakan pelanggaran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “turut menciptakan dunia yang aman dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Atas dasar reaksi tersebut, muncul pertanyaan apakah pemerintah benar-benar memiliki standar ganda, menelantarkan aspirasi negara muslim dan berkembang, serta mengabaikan UUD 1945? Mari kita telaah secara terperinci dan cermat duduk permasalahan serta isi Resolusi 1747.

Dalam menjalin dan menata hubungan dengan dunia internasional, terdapat sejumlah konvensi dan traktat yang perlu ditaati oleh semua negara dalam kepentingan bersama untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Sebagai negara anggota PBB, yang berpihak pada traktat Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), dan anggota International Atomic Energy Agency (IAEA), Iran memiliki kewajiban memenuhi ketentuan yang juga telah disepakati oleh negara-negara lain. Indonesia sejak awal telah mendukung sepenuhnya teknologi nuklir Iran sebatas program tersebut diniatkan untuk tujuan damai. Sebab, seperti halnya Iran, Indonesia adalah negara yang berpihak pada NPT dan juga anggota IAEA.

Permasalahan yang timbul adalah IAEA pada 24 September 2005 menyatakan bahwa Iran telah gagal mematuhi kewajibannya terhadap Kesepakatan Penjagaan NPT (Safeguard Agreements) sehingga muncul ketidakpercayaan atas program nuklir Iran untuk tujuan damai, yang kemudian menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB, sebagai badan yang memiliki tanggung jawab utama bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini diperburuk dengan laporan Direktur Jenderal IAEA Mohammad el-Baradei, yang pada 8 Februari 2006 telah melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Iran perlu lebih transparan dan bekerja sama dengan IAEA.

Alhasil, Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya mengeluarkan Resolusi 1696 pada 31 Juli 2006, yang memberikan batas waktu hingga 31 Agustus 2006 kepada Iran untuk mematuhi keputusan tersebut. Pada kenyataannya, Iran tidak mematuhi Resolusi 1696 dengan tetap meneruskan proses pengayaan uranium sehingga pada 23 Desember 2006 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1737, yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Resolusi ini pada intinya meminta Iran menghentikan program pengayaan uranium pada sejumlah reaktor nuklirnya dalam waktu 60 hari.

Pada 22 Februari 2007, Direktur Jenderal IAEA mengeluarkan laporan, yang antara lain menyatakan bahwa IAEA belum dapat menarik kesimpulan tentang sifat damai nuklir Iran, karena Iran belum menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan pengayaan uranium dan pembangunan reaktor air berat. Sehubungan dengan penemuan tersebut, anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman (P5 + 1) sepakat mengajukan rancangan resolusi baru terhadap Iran.

Dalam perumusan dan pembahasan rancangan resolusi baru tersebut, Indonesia sangat berperan aktif dalam mengajukan sejumlah amendemen sehingga substansi resolusi yang dimaksud akan lebih bersifat mencari solusi damai melalui opsi negosiasi dan damai ketimbang opsi militer. Pertama, Indonesia telah mengajukan amendemen untuk mencantumkan bahwa setiap negara yang berpihak pada NPT memiliki hak untuk mengembangkan program nuklir dengan tujuan damai. Kedua, rujukan mengenai perlunya menciptakan kawasan bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah. Ketiga, agar negosiasi yang akan ditempuh memuat kata-kata “dengan iktikad baik (in good faith) untuk mencapai hasil yang cepat dan dapat diterima oleh semua pihak”.

Selain ketiga amendemen yang diajukan, Indonesia mengusulkan perlunya mencantumkan elemen yang dapat memberikan kesempatan bagi Iran untuk dapat kembali bernegosiasi dan mematuhi keputusan Dewan Keamanan PBB serta kewajiban dalam NPT. Elemen tersebut adalah pengajuan sejumlah insentif bagi Iran apabila negara tersebut mematuhi Resolusi 1747, yaitu antara lain pengakuan program nuklir Iran untuk tujuan damai, kerja sama program riset tenaga nuklir, pemulihan perdagangan dan investasi, kerja sama penerbangan sipil, pengembangan teknologi canggih, tenaga alternatif, serta pertanian. Alhasil, amendemen yang diajukan oleh Indonesia diterima oleh semua anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk para anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, RRC, Rusia, dan Prancis, sehingga disahkan menjadi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 pada 24 Maret 2007.

Dengan pengusulan amendemen yang diajukan oleh Indonesia, Resolusi 1747, selain menjatuhkan sanksi terhadap Iran, memberikan ruang dan kesempatan bagi negara tersebut untuk kembali melakukan negosiasi guna mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Perlu digarisbawahi bahwa Resolusi 1747 lebih bersifat mencari solusi damai melalui negosiasi dan bukan ditujukan untuk pencarian opsi militer.

Kembali pada asumsi semula apakah Indonesia memiliki standar ganda, meninggalkan negara muslim dan berkembang, atau bahkan melanggar UUD 1945? Pertama, Indonesia tetap mendukung program nuklir Iran, tapi negara tersebut telah mengabaikan ketentuan-ketentuan NPT dan IAEA serta imbauan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1696 dan 1737. Kedua, amendemen Indonesia yang dimuat dalam Resolusi 1747 sepenuhnya didukung oleh negara-negara muslim dan berkembang lainnya, seperti Qatar, yang mewakili Liga Arab dan Afrika Selatan, yang merupakan mantan Ketua Gerakan Nonblok. Ketiga, substansi Resolusi 1747 ditujukan untuk mencari solusi negosiasi guna mencapai stabilitas perdamaian sehingga sesuai dengan pembukaan UUD 1945, yaitu menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Dengan demikian, permasalahan nuklir Iran serta proses pencarian solusi damai harus dilihat secara holistik dan rasional. Indonesia akan tetap berupaya mencari solusi yang dapat mengarah pada negosiasi perdamaian bagi Iran dengan catatan negara tersebut harus memenuhi tanggung jawab serta ketentuan sebagai negara yang berpihak pada NPT dan anggota PBB. Bola perdamaian telah bergulir ke pihak Iran dan momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga Iran dapat kembali menjadi anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab guna memastikan tetap terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia.


Rabu, 18 April 2007

Opini

Mempersoalkan Dewan Pertimbangan Presiden

Busman Edyar

·  ALUMNUS PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA

Sekalipun diperdebatkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap melantik Dewan Pertimbangan Presiden pada11 April 2007. Paling tidak ada dua hal yang menjadi pertimbangan dasar Presiden dalam membentuk Dewan ini. Pertama, dalam rangka menjalankan amanat konstitusi, seperti bunyi Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Keempat), yang menyebutkan bahwa presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Kedua, Presiden menyadari bahwa kehadiran lembaga ini sudah menjadi kebutuhan mendesak. Belakangan ini acap kali Presiden membuat keputusan yang tidak sensitif terhadap perasaan publik. Sebutlah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1966, impor beras yang menyakitkan petani Indonesia, penanganan lumpur Lapindo yang sangat lamban, dan terakhir persetujuan RI atas Resolusi 1747 menyangkut nuklir Iran.

Diharapkan lembaga ini dapat memberi masukan positif bagi Presiden, sehingga apa yang dikatakan dalam pertimbangan UU Nomor 19 Tahun 2006-bahwa presiden dalam menjalankan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintah memerlukan nasihat dan pertimbangan agar kebijakan yang ditempuh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, serta pemerintah yang baik dalam mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945–bisa tercapai.

Efektivitas Dewan Pertimbangan Presiden

Di luar landasan normatif di atas, ada tiga hal yang membuat gamang terhadap lembaga ini. Pertama, seberapa efektifkah pertimbangan yang diberikan Dewan Pertimbangan Presiden ini bagi presiden. Dengan posisi berada di bawah kendali presiden, apa yang bisa mereka lakukan. Tentu sangat sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari kooptasi kekuasaan. Tidak dapat dibantah kalau budaya ewuh pakewuh masih cukup kuat di Tanah Air ini. Orang hanya galak ketika tidak dalam kekuasaan, tapi begitu berada dalam kekuasaan, biasanya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada gilirannya sosok lembaga ini pun tak lebih jadi tukang stempel pemerintah dan tidak ada bedanya dengan lembaga Dewan Pertimbangan Agung yang sudah dihapuskan dulu.

Apalagi dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini sangat tertutup (tidak transparan). Apa pun bentuk nasihat atau pertimbangan yang mereka berikan kepada presiden tak boleh diketahui oleh pihak mana pun selain presiden (Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2006). Dengan demikian, publik tidak hanya tak tahu apa yang dilakukan Dewan Pertimbangan Presiden, tapi juga sulit melakukan kontrol terhadap kerja dan kinerja mereka. Ada atau tidak pertimbangan yang mereka berikan kepada pemerintah tak ada yang mengetahuinya.

Akibat lebih jauh lagi adalah semakin rentannya lembaga ini menjadi alat bagi Presiden untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek (mengamankan posisinya sampai 2009) ataupun untuk jangka panjang (reproduksi kekuasaan) dalam Pemilihan Umum 2009. Hal ini terlihat dari tokoh-tokoh yang dirangkul dalam Dewan Pertimbangan Presiden. Selain terdapat para tokoh yang terkenal vokal (Adnan Buyung Nasution dan Sjahrir), tampak tokoh-tokoh yang berasal dari keluarga lawan politik Yudhoyono, seperti Rahmawati, saudara kandung Megawati (Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang saat ini menjadi oposisi bagi pemerintah). Sebelumnya, Zannuba Arifah Wahid (Yeni), putri Gus Dur, juga sudah direkrut sebagai staf khusus presiden. Yang terakhir ini bisa jadi sebagai taktik Yudhoyono untuk merangkul warga Nahdlatul Ulama yang menjadikan Gus Dur panutan.

Kedua, lembaga ini akan tumpang-tindih dengan lembaga-lembaga lain yang garapannya tidak jauh beda. Sebutlah Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) yang juga bekerja di sekitar Istana, seperti menghadiri sidang kabinet paripurna, menghadiri undangan koordinasi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dengan menteri serta pemimpin instansi terkait (Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006). Adapun Dewan Pertimbangan Presiden dalam menjalankan tugasnya juga bisa mengikuti sidang kabinet dan mengikuti kunjungan kerja serta kunjungan kenegaraan (Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2006).

Apalagi, selain UKP3R, sebenarnya sudah banyak badan yang berfungsi memberi nasihat kepada presiden, seperti Lembaga Pertahanan Nasional, Dewan Tanas, Dewan Maritim, Dewan Ketahanan Pangan, dan Komisi Hukum Nasional. Kenapa tidak dimaksimalkan saja lembaga-lembaga ini? Padahal, dengan banyaknya lembaga, berarti semakin banyak pula pos anggaran yang harus disiapkan oleh negara. Dalam kondisi bangsa yang tertatih-tatih ini, ada baiknya anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan praktis yang dapat menyentuh langsung rakyat. Bukankah masih banyak rakyat kita yang kelaparan, tidak mendapat pekerjaan, dan/atau susah melanjutkan pendidikan.

Ketiga, bagi tokoh-tokoh yang masuk dalam lembaga ini,jelas merupakan pilihan berisiko. Selama ini mereka lebih dikenal sebagai sosok kritis ketimbang bergenit-ria dengan kekuasaan. Bahkan Bang Buyung, Sjahrir, Rahmawati, dan lainnya lebih dikenal sebagai cendekiawan cerdas yang menjadi referensi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang semakin berat. Maka tak berlebihan kiranya apabila perubahan sikap mereka ini sangat disayangkan berbagai pihak.

Dengan masuknya mereka dalam lingkar kekuasaan ini, bisakah mereka mempertahankan sikap kritis dan tetap menjadi pembela masyarakat lemah? Atau adakah jaminan mereka bisa mempertahankan idealisme yang selama ini mereka bangun? Sadar atau tidak, jalur praktis yang mereka jalani sekarang merupakan jalur pragmatis, dan bukan idealis. Kita benar-benar khawatir jangan-jangan niat tulus mereka justru tercemari setelah kekuasaan itu berada di depan mata.

Pada akhirnya, mereka pun tak lebih bagaikan tukang pancing yang dilarikan ikan. Semoga saja kegamangan ini menjadi pertimbangan serius bagi Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang telah mengegolkan UU Nomor 19 Tahun 2006 yang terlalu propemerintah serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden tentunya.


Selasa, 17 April 2007

Opini

Meragukan Badan Penanggulangan Lumpur

Toto Sugiarto

·  Peneliti pada Soegeng Sarjadi Syndicate

Warga korban semburan lumpur Lapindo Brantas Inc., Porong, Sidoarjo, meragukan kemampuan Sunarso dalam memimpin Badan Penanggulangan Lumpur (Koran Tempo, 12 April). Keraguan korban terhadap Ketua Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) ini disebabkan oleh latar belakangnya yang seorang militer, bukan profesional yang memahami geologi, khususnya semburan lumpur panas.

Latar belakang militer sebenarnya bukan hal yang meragukan dari seorang Sunarso. Bahkan latar belakang militer ini merupakan nilai tambah. Militer terbiasa berdisiplin.

Yang memunculkan keraguan terhadapnya adalah latar belakangnya sebagai anggota staf ahli Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie. Semburan lumpur panas terkait dengan kegiatan anak perusahaan milik Aburizal Bakrie, PT Lapindo Brantas, sehingga pengangkatan anggota staf ahlinya sebagai Ketua Badan Pelaksana BPLS berpotensi memunculkan konflik kepentingan.

Cermin lemahnya presiden
Pengangkatan anggota staf ahli Menko Kesra sebagai Ketua Badan Pelaksana BPLS ini patut disesalkan. Seharusnya jabatan tersebut dipercayakan pada orang yang tidak punya kaitan dengan Lapindo Brantas Inc. atau Aburizal Bakrie. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya konflik kepentingan akan terhindarkan.

Hal ini memunculkan dugaan ada agenda tertentu di balik pengangkatan tersebut. Agenda itu diprediksi akan menguntungkan Aburizal Bakrie dan Lapindo Brantas Inc., dan di sisi lain ada kemungkinan akan merugikan rakyat (korban) dan negara. Ujung agenda ini kelihatannya mengarah pada lepasnya tanggung jawab Aburizal Bakrie dan Lapindo Brantas Inc. dari keharusan membiayai seluruh dampak semburan lumpur.

Kondisi ini merupakan cerminan lemahnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY membiarkan kemungkinan konflik kepentingan ini terjadi. Ada apa di balik abainya Presiden terhadap kemungkinan konflik kepentingan ini? Apakah kemungkinan munculnya konflik kepentingan ini tidak terpikirkan oleh Presiden?

Dengan kekuatan rasionalitasnya yang amat baik, Presiden tentu memahami bahwa BPLS harus netral. Artinya, semua komponen yang ada dalam badan tersebut tidak memiliki kaitan dengan pihak-pihak yang terkait dengan semburan lumpur panas itu. Dan sudah jadi pengetahuan publik bahwa Menteri Aburizal Bakrie terkait dengan menyemburnya lumpur panas ini.

Di sini terlihat bahwa Presiden tidak berdaya. Bahkan dengan risiko berlanjutnya penderitaan rakyat korban lumpur Lapindo ini, Presiden harus mengalah. Ada apa di balik lemahnya Presiden Yudhoyono ini?

Keberpihakan pada kepentingan bisnis
Fenomena di atas memperlihatkan bahwa, dibandingkan dengan kepentingan rakyat, pemerintah cenderung berpihak pada kepentingan bisnis. Duduknya anggota staf ahli orang yang memiliki kaitan dengan Lapindo Brantas Inc. menyiratkan “restu” pemerintah untuk penyelamatan perusahaan tersebut, bahkan dengan mengorbankan rakyat.

Hal ini dapat dimengerti karena pemerintah sendiri telah terkena intrusi kekuatan bisnis. Kekuatan kapital telah berkuasa atas kekuatan politik. Pemerintah tersandera oleh para kapitalis.

Tanda-tanda keberpihakan pada kekuatan bisnis ini telah terlihat dari dibebaskannya Lapindo Brantas Inc. dari tanggung jawab pembiayaan pengalihan infrastruktur, kanalisasi lumpur dari Kali Porong sampai ke laut, dan biaya sosial kemasyarakatan di luar peta 22 Maret 2007. Pembebasan PT Lapindo dari tanggung jawab ini dikatakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Kondisi ini amat memprihatinkan. Seharusnya pemerintah tidak membebaskan Lapindo Brantas Inc. dari tanggung jawabnya itu. Tanggung jawab perusahaan itu harus mencakup keseluruhan dampak semburan lumpur tersebut.

Dana untuk mengatasi berbagai masalah tersebut bisa saja diambil dari uang negara terlebih dulu. Dan memang kebijakan itu perlu diambil. Karena jumlah biayanya amat besar, kekuatan dana PT Lapindo Brantas tidak mungkin mampu menutupi seluruh biaya penanggulangan sekaligus. Berdasarkan data dari Bappenas, terungkap bahwa total kerugian akibat semburan lumpur panas Lapindo selama sembilan bulan terakhir mencapai Rp 27,4 triliun, yang terdiri atas kerugian langsung Rp 11 triliun dan kerugian tidak langsung Rp 16,4 triliun. Dari sini dapat diprediksi bahwa biaya penanggulangannya akan amat besar dan PT Lapindo Brantas tidak akan mampu menyediakan dana tersebut sekaligus.

Karena itu, negara harus membiayai penanggulangan semburan lumpur tersebut. Dengan demikian, keraguan rakyat akan kemampuan BPLS, khususnya kemampuan Ketua Badan Pelaksana BPLS Sunarso, akan sirna. Dengan dana yang cukup, penanggulangan akan maksimal.

Namun, penggunaan dana negara ini sifatnya hanya sebagai dana talangan. PT Lapindo Brantas hendaknya tidak dibebaskan dari pembiayaan itu. Seluruh biaya harus ditagihkan kepada PT Lapindo Brantas.

Pemerintah hendaknya tidak membuat pembagian tanggung jawab, sebagian tanggung jawab Lapindo dan sebagian lagi tanggung jawab pemerintah. Seluruh tanggung jawab ada di pihak PT Lapindo Brantas. Dengan kata lain, pada akhirnya PT Lapindo Brantas harus membiayai penanganan semburan lumpur ini seratus persen. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah bisa memberikan dana talangan, terutama yang bersifat darurat seperti ganti rugi kerugian masyarakat, pengalihan infrastruktur, dan pengaliran lumpur ke laut.

Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya tidak menyetujui pembagian tanggung jawab ini. Persetujuan penggunaan dana negara harus berupa piutang kepada PT Lapindo Brantas. Dengan kata lain, dana negara yang dikeluarkan hendaknya merupakan dana talangan yang harus diganti oleh PT Lapindo Brantas.

Catatan akhir
Pengangkatan anggota staf ahli Aburizal Bakrie harus dilengkapi dengan “kunci gembok”. Hal ini diperlukan agar negara tidak kebobolan. Negara memang harus membiayai terlebih dulu penanggulangan dampak semburan lumpur panas Lapindo. Namun, seluruh uang negara yang mengucur selama penanggulangan ini harus diganti oleh PT Lapindo Brantas dan segenap pemiliknya sampai ke tingkat tertinggi.

Inilah taruhan bagi Presiden Yudhoyono. Apakah ia mampu mengedepankan kepentingan rakyat dan negara. Apakah ia mampu keluar dari sandera kekuatan kapital. Apakah ia mampu keluar dari kelemahannya selama ini yang selalu terlihat kompromistis terhadap berbagai pihak, hanya demi terjaminnya stabilitas kekuasaan. Selain itu, adalah kewajiban DPR juga untuk mengawal proses penanggulangan ini, khususnya dalam hal penggunaan dana negara dan perlindungan terhadap rakyat korban lumpur panas Lapindo.


Selasa, 17 April 2007

Opini

Reformasi dan Pertobatan Semu

Benny Susetyo Pr.

·  Pendiri Setara Institute

MAKIN banyaknya korupsi yang dilakukan oleh generasi reformasi merupakan pertanda kemunduran reformasi itu sendiri. Reformasi merupakan momentum ketika seharusnya perbaikan mendasar dilakukan. Namun, buah reformasi berupa tatanan kebangsaan yang lebih transparan dan mendukung demokrasi nyatanya belum juga kita rasakan.

Banyaknya koruptor baru yang dibawa ke meja hijau merupakan sinyal bahwa perilaku politik masih tidak menunjukkan perbedaan mendasar dengan masa Orde Baru. Kultur Orde Baru itu masih berakar, baik dalam sistem maupun perilaku individual para elite kita.

Mentalitas Orde Baru
Sampai saat ini mentalitas Orde Baru masih memainkan peran yang sangat besar dalam alam dan sistem politik yang kita sebut reformasi ini. Perilaku politik gaya masa lalu itu diperbarui dan dibungkus dengan gaya lain, semata-mata untuk mengelabui publik. Sementara itu, semangat dan dampaknya masih kita rasakan sebagai perilaku masa lalu yang penuh kebusukan.

Sistem Orde Baru yang selama puluhan tahun melingkupi bangsa kita dibangun dari beberapa unsur. Unsur-unsur itu di antaranya, pertama, adalah dilestarikannya budaya feodal. Dalam kebudayaan feodal zaman dulu, rakyat dibuat sedemikian patuh kepada para penguasa, yang terjelma secara nyata dalam diri para priayi. Pada zaman sekarang pola-pola semacam itu masih dipertahankan dan bahkan dikembangkan demi berbagai kepentingan dan tujuan elite. Rakyat dibuat bodoh dan manut ketika semua sumber daya yang mereka miliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, disedot untuk kepentingan para pemodal.

Kedua, sistem pemerintahan dan penanganan masyarakat dengan model Jepang. Zaman pendudukan Jepang dengan fasisme yang bermetode ancaman, teror, penyiksaan, dan ketakutan massal. Ini pun dibarengi dengan pengurasan seluruh kekayaan penduduk yang dilakukan bala tentara Dai Nippon. Pola-pola semacam itu kini terulang lagi secara lebih sistematis dan canggih dengan ditambah unsur baru. Lahir wajah baru para makelar dan komprador suatu elite ningrat baru pribumi yang melayani pihak asing dan sistem perekrutannya lebih banyak menggunakan sistem kolusi dan nepotisme.

Selain itu, masih kuat pola pengkambing-hitaman sebagai khas Orde Baru yang menggunakan potensi konflik dalam meraih dukungan dari rakyat. Potensi yang kerap kali dijadikan acuan adalah persoalan suku, agama, dan budaya. Unsur inilah yang kerap kali digunakan para elite kita untuk meraih dukungan lewat mobilisasi massa dengan menggunakan jargon agama, sentimen kesukuan, dan loyalitas kedaerahan.

Para elite tersebut sering kali hanya memperjuangkan kepentingan golongan, kelompok, serta kepentingan penyelamatan bisnisnya. Rakyat dikorbankan hanya demi meraih sebuah kekuasaan, yakni kekuasaan yang hanya dimengerti dalam kerangka untuk merebut kemenangan dan kursi.

Titik pusat politik kita ada pada soal kekuasaan dan bukan pada soal pengembangan dimensi manusiawi dan moral. Pemimpin seperti inilah yang selama ini mengendalikan Republik. Pemimpin yang setengah hati, yang hanya pandai dalam retorika membakar emosi rakyat, meraih popularitas, dan yang mendidik dengan kekerasan.

Pertobatan semu
Reformasi dalam dirinya seharusnya menyimpan unsur pertobatan sejati. Pembaruan dalam berbagai bidang seharusnya didasari semangat utama, yakni penolakan terhadap budaya politik Orde Baru yang terbukti mencederai demokrasi.

Pembaruan budaya politik para elite harus didorong oleh visi kepemimpinan yang jauh ke depan, dan bukan sekadar intrik politik jangka pendek. Tanpa pembaruan ini, yang lahir adalah para elite politik setengah hati, pemimpin setengah hati. Mereka hanya akan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan menjual rakyat. Di satu sisi persoalan-persoalan mengenai rakyat dijadikan jargon, tapi di sisi lain rakyat sekaligus juga dijadikan tumbal.

Pemimpin yang setengah hati menutup mata terhadap segala kebenaran. Dia hanya bisa menggunakan retorika untuk menimpakan kesalahan pada pihak-pihak lain. Pemimpin semacam ini hanya mengandalkan kekuatan para preman untuk dijadikan alat counter terhadap lawan-lawan politiknya.

Ciri pemimpin yang setengah hati menjual kesusahan dengan mengemasnya menjadi isu politik hanya untuk kepentingan sesaat. Rakyat seolah-olah dijadikan pahlawan, setelah itu mereka dibuang. Rakyat hanya dibutuhkan untuk mencari suara, setelah itu mereka dilemparkan.

Mereka hanya pura-pura melakukan reformasi tetapi sebenarnya pola berpikir mereka status quo. Di balik retorika demi demokrasi dan penghormatan terhadap konstitusi, semua hanya kedok untuk menyelamatkan diri agar sistem dan budaya lama tetap bisa dijalankan. Sebabnya jelas: dalam sistem dan budaya lama, model politik kekuasaan untuk diri sendiri lebih aman dan memiliki habitat cocok untuk hidup.

Reformasi total tak mungkin terjadi bila kultur Orde Baru masih berakar. Inilah warisan Orde Baru, lewat para pemimpin yang setengah hati dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka tidak mau kultur tersebut dikubur karena selama ini mereka menikmati fasilitas yang begitu istimewa.

Meskipun banyak peringatan dan hukuman dari alam, nyatanya para elite kita juga semakin tak sadar dengan perilakunya. Mereka telah kehilangan suara nurani untuk menangkap hal ini sebagai sinyal guna memperbaiki perilakunya yang sering membodohi rakyat kecil. Nurani mereka buta karena orientasi hidupnya hanya mencari keuntungan pribadi.

Agama hanya dijadikan nyanyian senja di tengah malam. Mereka sekadar menari di Gunung Sinai dan membiarkan penindasan yang terlihat di kelopak mata. Kualitas iman tidak menjadi perhatian para elite kita, sementara seharusnya mereka hidup lurus di hadapan Allah.

Pertobatan dalam konteks ini adalah pertobatan simbolis. Tidak memiliki makna apa pun untuk perubahan ke arah yang lebih positif. Pertobatan lalu menjadi sarana untuk membenarkan tingkah laku tanpa ada perubahan.

Pertobatan hanya merupakan kamuflase politik, yakni sebagai cara untuk mendapatkan kembali dukungan, dan dengan dukungan itu tingkah laku lama diulang kembali.

Pertobatan sejati mengarah pada pembersihan sebersih mungkin unsur-unsur masa lalu yang negatif, yang sudah terbukti menghancurkan demokrasi kita. Kita tidak bisa mewujudkan diri sebagai bangsa besar, sebagaimana pernah diimpikan para pemimpin kita, jika pertobatan dan reformasi dibelokkan maknanya untuk kepentingan pribadi.

Justru republik ini akan hancur bilamana para elite politik dan pemimpinnya sudah tak lagi memiliki suara dan mata hati. Suara dan mata hati, sebagai pusat kedalaman hidup yang mencerminkan perasaan dan pikiran, telah mati di kalbu para pemimpin kita. Perasaan mereka sudah kehilangan empati terhadap rakyatnya. Rakyat hanya dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan belaka. Jika kekuasaan sudah diraih dan kursi sudah diduduki, maka selamat tinggal rakyat! Rakyat baru dibutuhkan ketika kekuasaan membutuhkan suara mereka untuk mendapatkan kursi. Setelah kursi diraih, yang berlaku adalah tinggal gelanggang colong playu.

Dan itulah ciri khas Orde Baru!


Kamis, 19 April 2007

Opini

Menimbang Ulang Kebijakan Ujian Nasional

Ade Irawan

·  AKTIVIS INDONESIA CORRUPTION WATCH DAN KOALISI PENDIDIKAN

Hari mendebarkan bagi para peserta didik, terutama pada tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau sederajat telah tiba. Mulai Selasa (17April), pemerintah resmi menggelar ujian nasional tahun ajaran 2006/2007. Peserta tingkat SMA mendapat giliran pertama, sedangkan tingkat SMP dijadwalkan pada minggu berikutnya (24 April).

Ujian merupakan bagian dari evaluasi; dalam penyelenggaraan pendidikan, evaluasi mutlak diperlukan. Sebab, evaluasi dapat memberi pemetaan mengenai kondisi pendidikan nasional sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu. Hasil pemetaan dapat memberi gambaran kelemahan ataupun kekuatan yang ada dalam pelaksanaan pendidikan nasional (H A.R. Tilaar, 2006).

Selain itu, evaluasi bermanfaat bagi pendidik, administrator, dan peserta didik. Bagi pendidik, evaluasi memberi informasi mengenai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pengajaran. Bagi administrator, evaluasi dapat menguji efektivitas lembaga dan ketepatan asumsi dasar penyusunan kurikulum. Adapun bagi peserta didik, evaluasi mampu membantu mengukur kemampuan yang telah mereka capai (Aljufri B. Syarif, 1996).

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 58 dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, serta program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, serta jenis pendidikan.

Dalam prakteknya, sistem evaluasi di Indonesia telah mengalami banyak pergantian. Ujian nasional merupakan sistem evaluasi paling akhir yang digulirkan pemerintah sejak tahun ajaran 2002/2003. Ujian nasional dijadikan jawaban atas masalah dalam sistem evaluasi sebelumnya, yaitu evaluasi belajar tahap akhir nasional (Ebtanas).

Ebtanas dinilai tidak memadai untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Malah sebaliknya, kontraproduktif, karena memunculkan banyak masalah. Ebtanas mendorong pendidik dan peserta didik hanya berorientasi pada hasil daripada perbaikan proses pembelajaran. Fokus mereka hanya pada upaya mendapatkan nilai evaluasi murni setinggi-tingginya.

Dari aspek biaya, Ebtanas sangat memberatkan, terutama bagi sekolah-sekolah swasta. Biaya yang sangat besar itu pada akhirnya dibebankan kepada peserta didik, sehingga kerap dikeluhkan para orang tua murid. Setelah dikaji, biaya besar yang harus ditanggung peserta didik itu tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Apalagi dalam banyak kasus Ebtanas muncul berbagai ekses negatif lain, misalnya, praktek manipulasi nilai pada Nilai Ebtanas Murni (Kompas, 11 Februari 1999).

Selain itu, fungsi Ebtanas sebagai masukan bagi penyempurnaan dan peningkatan mutu pembelajaran tidak berjalan. Hal tersebut terjadi karena lembar jawaban tidak dikembalikan kepada peserta didik ataupun pendidik.Akibatnya, mereka tidak dapat mengetahui kelemahan ataupun keunggulan kegiatan belajar-mengajar yang telah dilakukan. Dengan demikian, tidak ada proses evaluasi yang menjadi tujuan utama diselenggarakannya Ebtanas.

Namun, kenyataannya, ujian nasional yang dijadikan pengganti Ebtanas justru tidak lebih baik. Sejak pertama kali digulirkan, ujian nasional malah memicu kontroversi.Berbagai kelompok masyarakat, pendidik, dan peserta didik langsung mengajukan protes. Mereka menilai ujian nasional banyak memunculkan masalah, baik dari sudut yuridis, ekonomi, maupun pedagogi.

Ujian nasional bertentangan dengan semangat otonomi sekolah yang didorong melalui kebijakan manajemen berbasis sekolah. Atas dasar argumentasi bahwa sekolah tidak mampu menyelenggarakan sistem evaluasi dengan baik,pemerintah berupaya meresentralisasi penyelenggaraan pendidikan dengan mengambil alih kewenangan dalam meluluskan peserta didik.

Apalagi selama lima tahun penyelenggaraan ujian nasional, tidak ada keterbukaan dari pemerintah, baik berkaitan dengan masalah keuangan maupun hasil evaluasi. Padahal dana negara yang digunakan untuk mendukung ujian nasional tidak sedikit. Selain itu, tidak jelas langkah yang diambil pemerintah setelah mendapatkan data dari hasil ujian. Pada akhirnya, ujian hanya untuk ujian.

Masalah lain, pada prakteknya dampak negatif dari penyelenggaraan ujian nasional lebih buruk dibanding Ebtanas. Dari sisi biaya, terjadi mobilisasi dana besar-besaran dari orang tua murid. Bahkan pungutan telah terjadi sejak tahun ajaran baru. Dalam catatan Aliansi Orang Tua Peduli Transparansi Dana Pendidikan, jumlahnya mencapai Rp 3 juta tiap peserta didik.

Dari sisi pelaksanaan, buruknya pelayanan pendidikan membuat penyelenggara pada tingkat daerah dan sekolah melakukan manipulasi. Berbagai cara digunakan, termasuk dengan melakukan kecurangan, agar tingkat kelulusan tinggi sehingga citra daerah dan sekolah menjadi bagus.

Tidak mengherankan, walau telah lima tahun kebijakan ujian nasional diterapkan, tujuan untuk memetakan dan meningkatkan mutu pendidikan tidak kunjung tercapai. Dana besar yang telah dikeluarkan negara dan masyarakat hanya menghasilkan masalah baru. Data kelulusan yang dimanipulasi membuat peta pendidikan menjadi kacau sehingga tidak mampu mendiagnosis masalah yang sebenarnya.

Sayangnya, pemerintah cenderung tidak mau ambil pusing. Walau secara terbuka guru dan peserta didik membuat pengakuan bahwa telah terjadi kecurangan di sekolah dan daerah secara sistemik atau keluhan dari orang tua atas banyaknya pungutan yang mengatasnamakan ujian nasional, pemerintah tidak menanggapi dengan serius. Masalah di daerah atau sekolah dianggap tidak ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pemerintah telah menutup rapat-rapat mata dan telinga.Mereka tidak lagi mau mendengar keluhan ataupun protes dari masyarakat serta mengabaikan berbagai bukti penyimpangan yang mengiringi pelaksanaan ujian nasional. Walau lebih buruk dibanding Ebtanas, ujian nasional terus dipertahankan bahkan diperluas lingkupnya hingga tingkat sekolah dasar.


Kamis, 19 April 2007

Opini

Siapa Harus Menanggung Lumpur?

Harry Ponto, ADVOKAT DI JAKARTA

Upaya membuat negara ikut menanggung biaya bencana semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo akhirnya berhasil. Pemerintah pusat memutuskan mengambil alih bagian terbesar biaya penanggulangan bencana lumpur Lapindo. Padahal bencana lumpur tersebut tidak dinyatakan sebagai bencana nasional.

Keputusan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Meski kerusakan infrastruktur merupakan akibat aktivitas pengeboran Lapindo Brantas Inc., Perpres memastikan Lapindo tidak perlu menanggung biaya pemindahan dan perbaikannya. Semua biaya perbaikan akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Yang ditanggung Lapindo, menurut Perpres, hanya dua. Pertama, biaya sosial kemasyarakatan dengan membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur. Pembelian itu dilakukan hanya terhadap korban yang termasuk dalam peta area terdampak pada 22 Maret 2007. Jika area terdampak meluas, biayanya akan dibebankan pada APBN. Dan kedua, biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, termasuk tanggul utama sampai ke Kali Porong.

Keputusan ini tentu bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur, karena perbaikan dan pengalihan infrastruktur bisa segera dilakukan. Pengalihan infrastruktur ini, seperti perbaikan jalan tol dan pemindahan rel kereta api, sangat vital untuk masyarakat Jawa Timur dan untuk mengatasi perekonomian di provinsi itu yang sudah lama terganggu.

Masalahnya, jika bencana lumpur terjadi karena kelalaian Lapindo, semisal karena pengeboran yang tidak memasang pengaman (casing), apakah wajar jika seluruh rakyat Indonesia yang menanggungnya? Bagaimana perlakuan dana APBN yang akan dikeluarkan untuk Lapindo? Apa merupakan dana talangan yang harus dikembalikan oleh Lapindo atau pemberian cuma-cuma?

Perpres ini jelas berbeda dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006, yang habis masa berlakunya pada 8 April lalu. Dalam butir 5 Keppres ditegaskan tanggung jawab Lapindo untuk melakukan penanggulangan dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup serta masalah sosial yang ditimbulkannya.

Ketika Keppres baru diberlakukan, secara berulang dikesankan di media massa bahwa Kelompok Usaha Bakrie melalui Lapindo tetap bertanggung jawab atas semua biaya penanganan dampak lumpur panas Sidoarjo. Bahkan ada petinggi negara yang sering menegaskan dan cenderung menjamin pelaksanaan tanggung jawab penuh tersebut. Kini,dengan berlakunya Perpres, negara mengambil bagian terbesar tanggung jawab tersebut.

Tanggung jawab Lapindo

Rakyat Indonesia tentu menginginkan infrastruktur di area terdampak dapat segera diperbaiki atau dialihkan agar roda perekonomian di Jawa Timur dapat segera berputar normal. Namun, tentu tidak adil bagi rakyat umumnya jika biaya yang besar itu harus ditanggung rakyat melalui APBN. Apa landasan hukum yang digunakan hingga rakyat yang mesti bertanggung jawab?

Sebelum ini, upaya membuat biaya penanggulangan masuk dalam APBN sudah dilakukan, yaitu mendorong pemerintah menyatakan bencana lumpur Lapindo sebagai bencana nasional. Nyatanya, ini tidak dilakukan pemerintah. Artinya, pemerintah tahu bahwa bencana lumpur Lapindo bukan bencana nasional. Setidaknya pemerintah ragu apakah itu tergolong bencana nasional atau tidak.

Masih segar dalam ingatan bahwa Kelompok Usaha Bakrie secara berulang menjamin akan menanggung semua beban biaya bencana tersebut. Jika niat itu benar, guna menjamin pengembalian dana APBN yang digunakan, pemerintah dapat meminta Kelompok Usaha Bakrie membuat perjanjian penjaminan yang menegaskan bahwa semua biaya penanggulangan menjadi beban dan tanggung jawabnya.

Jika perlu, para pengendali Kelompok Usaha Bakrie bisa diminta memberikan jaminan pribadi untuk menanggung biaya tersebut. Selain itu, guna memastikan klaim pemerintah nantinya bisa dipenuhi oleh Lapindo, wajar jika Lapindo diminta memberikan asuransi atas risiko ketidakmampuan melakukan pembayaran (guarantee liability insurance).

Selain tanggung jawab atas biaya, penting bagi pemerintah membuktikan bahwa pemerintah serius dalam penegakan hukum. Hingga kini, belum terlihat jelas hasil penyidikan kepolisian atas kasus Lapindo. Padahal kegagalan pengeboran sumur Banjar-1 yang dituding menjadi biang semburan lumpur panas terjadi sudah hampir setahun lalu.

Ke mana Bapepam?

Menarik dilihat adanya perubahan sikap Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menanggapi penjualan 32 persen participating interest PT Medco E&P Brantas di blok Brantas kepada Grup Prakarsa pertengahan Maret lalu. Medco E&P Brantas adalah anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk. Medco bersama Santos Brantas Pty. Ltd.(18 persen) adalah rekan Lapindo (50 persen) dalam pengembangan blok Brantas di Sidoarjo.

Sebelum ini, Bapepam dua kali melarang Kelompok Usaha Bakrie menjual kepemilikan PT Energi Mega Persada Tbk. di Lapindo. Upaya pertama dilakukan Bakrie pada September2006 dan yang kedua pada November 2006. Dalam upaya penjualan kedua, sekalipun penjualan itu didalilkan bukan transaksi yang mengakibatkan adanya perbenturan kepentingan, Bapepam tetap melarang terjadinya penjualan Lapindo. Alasannya, Bapepam tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham publik, tapi juga kepentingan masyarakat luas karena belum jelas siapa yang mesti bertanggung jawab atas dampak lumpur Lapindo.

Medco sebagai salah satu raksasa pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia diyakini sangat memahami prosedur pengeboran. Jika ia harus bertanggung jawab atas sesuatu yang, menurut dia, tidak menjadi tanggung jawabnya, tentu Medco akan melawan balik. Itu terindikasi dengan adanya gugatan arbitrase terhadap Lapindo. Walau mungkin sudah berdamai, gugatan terhadap Lapindo di Amerika Serikat akhir tahun lalu mengindikasikan adanya kecerobohan atau kesalahan Lapindo dalam pengeboran sumur Banjar-1.

Lolosnya penjualan saham Medco niscaya akan berdampak pada makin sulitnya pembuktian adanya kecerobohan atau kesalahan saat pengeboran. Pertanyaannya, jika saat rencana penjualan oleh Bakrie, Bapepam bisa dengan tegas melarang, mengapa saat penjualan oleh Medco, Bapepam hanya meminta klarifikasi dan dokumen?

Jual-beli

Membaca Perpres, terlihat bahwa tanggung jawab Lapindo telah dibatasi. Hak rakyat untuk meminta ganti rugi juga sudah dibatasi. Perpres mewajibkan Lapindo menangani masalah sosial kemasyarakatan dengan membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur. Mekanismenya, dengan akta jual-beli kepemilikan. Cara pembayaran pun sudah diatur, yaitu 20 persen dibayar di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah dua tahun habis. Jika area terdampak meluas, menurut Perpres, biaya akan dibebankan pada APBN.

Tentu perlu dicermati beberapa hal sehubungan dengan pengaturan ini. Pertama, perlu mekanisme validasi batas-batas tanah yang lebih dapat diterima oleh semua pihak. Jika, misalnya, disyaratkan harus melampirkan bukti sertifikat, ini tentu akan sulit karena mungkin banyak sertifikat yang ikut terendam lumpur.

Perpres mensyaratkan adanya akta jual-beli kepemilikan dengan Lapindo. Perlu diatur bahwa akta jual-beli hanya akan dibuat jika pembayaran telah lunas. Sebelum lunas, yang dilakukan hanyalah pengikatan jual-beli. Sangat tidak adil kalau hak warga atas tanah dan bangunan telah dialihkan ke Lapindo, sedangkan pembayaran penuh belum selesai. Dari Perpres ini juga terlihat bahwa setelah pembayaran ganti rugi selesai dilakukan, Lapindo akan menjadi pemilik area yang masuk dalam peta area terdampak pada 22 Maret 2007.

Perpres memang membatasi tanggung jawab Lapindo, yaitu hanya membayar ganti rugi tanah dan bangunan. Padahal masih banyak masalah sosial kemasyarakatan yang belum tertangani. Contoh, warga yang kehilangan pekerjaan, hak anak-anak atas kesempatan bersekolah, hilangnya makam orang tua dan kerabat, serta hilangnya apa yang disebut kampung halaman.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah Perpres menghilangkan hak warga untuk menuntut ganti rugi atas segala kerugian yang mereka alami? Jawabnya, tentu tidak.Warga, baik sendiri maupun berkelompok, dapat menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Penanganan pemerintah yang tegas dan berpihak kepada rakyat sangat diperlukan. Tindakan pemerintah akan menjadi preseden jika kejadian serupa dilakukan oleh perusahaan lainnya. Jika nanti terjadi hal serupa, apakah rakyat harus kembali menanggung biayanya? Yang tidak kalah penting adalah jangan sampai segala yang diperbuat pemerintah hanya menjadi konsumsi politik, yang akhirnya hanya mengaburkan persoalan siapa yang sesungguhnya harus bertanggung jawab.


Rabu, 18 April 2007

Opini

Catatan Suram Harga Gabah 2007

Mufid A. Busyairi

·  ANGGOTA KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI DARI FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

Panen seharusnya adalah waktu yang sangat dinanti petani setelah melewati masa yang melelahkan selama kurang-lebih tiga bulan. Dulu, petani merayakannya dengan pesta syukuran. Kini seremoni ritual kebahagiaan tersebut hampir jarang kita temui. Betapa tidak, gabah sumber kehidupan itu dihargai oleh pasar dengan derajat yang tak berimbang dengan modal yang dikeluarkan. Semua input untuk berproduksi, kecuali tenaga, bernilai rupiah yang tak sedikit, dari benih, pupuk, pestisida, biaya pengolahan tanah, hingga pemeliharaan.

Petani tidak bisa menahan lama gabah, karena mereka memerlukan dana tunai untuk modal masa tanam selanjutnya,juga biaya hidup yang makin tinggi. Pasca-Orde Baru, disparitas harga gabah di tingkat petani dengan harga eceran beras di tingkat konsumen sebenarnya meningkat hingga Rp 1.000 per kilogram. Tapi kondisi ini tidak memberikan insentif berarti bagi petani. Sebagian besar margin pemasaran beras hanya dinikmati oleh pedagang. Karena itu, besar harapan agar harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras ditingkatkan.

Per 31 Maret silam, pemerintah mengumumkan kenaikan HPP melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan. Untuk gabah kering panen, HPP ditetapkan Rp 2.000 per kg dari sebelumnya Rp 1.700. Adapun gabah kering giling naik Rp 295 dari Rp 2.280 menjadi Rp 2.575 per kg. Sementara itu, harga beras di gudang Bulog naik dari Rp 3.550 menjadi Rp 4.000 per kg. Secara teori, penetapan harga dasar ini bertujuan melindungi anjloknya harga saat panen karena kelebihan penawaran (excess supply). Selain itu, untuk mengisi stok pangan nasional.

Terkait dengan hal ini, ada beberapa hal yang patut diingatkan kembali bahwa pada Mei 2006, dalam rapat kerja bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Menteri Pertanian, Komisi IV telah meminta kenaikan HPP untuk gabah kering panen Rp 2.000 per kg. Ini artinya, harga tersebut adalah angka yang selayaknya telah ditetapkan setahun lalu. Permintaan Komisi IV ini adalah syarat atas rencana kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk. Tapi Menteri Pertanian ternyata tidak bisa meyakinkan alasan kenaikan HPP ini di hadapan menteri-menteri terkait lainnya. Keputusan pemerintah amat mengecewakan, HET pupuk dinaikkan pada 17 Mei 2006, sedangkan HPP gabah tetap. Padahal harga gabah di pasar sudah melebihi HPP. Persoalan pun merambat, Bulog enggan membeli gabah masyarakat dengan alasan harga di atas HPP, lalu memilih impor sebagai solusi.

Pemerintah enggan menaikkan HPP saat itu karena akan berpengaruh pada kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian upah minimum buruh. Ini menandakan betapa kebijakan pemerintah sangat bias dengan kepentingan industri. Kenaikan HPP yang amat pas-pasan ini sendiri diambil pemerintah, karena kondisi yang sangat mendesak agar Bulog bisa menyerap gabah petani. Sangat sulit kita mengatakan bahwa ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada petani.

Bagi Komisi IV DPR, bukan yang pertama kali suara lembaga ini tidak digubris pemerintah. Rapat-rapat kerja dengan DPR yang seharusnya bisa menjadi fungsi kontrol lembaga ini akhirnya hanya menjadi formalitas kenegaraan yang kehilangan kekuatannya. Dalam kasus pengadaan stok beras, misalnya, meski DPR telah merekomendasikan tambahan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk menyerap gabah petani, Bulog masih saja keras kepala untuk melakukan impor dan saat ini terbukti, keanehan tersebut hanya menuai perkara.

Dengan meningkatnya jumlah petani gurem, modal input pertanian yang tinggi dan stagnannya produktivitas serta kebijakan harga gabah yang lebih baik setidaknya memberikan gairah berproduksi petani. Tapi masih jauh dari harapan. Selain terlambat, angka yang disodorkan pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, misalnya, mengusulkan perubahan harga gabah kering panen Rp 2.200 per kg. Bahkan, menurut kalkulasi Federasi Serikat Petani Indonesia di beberapa daerah dengan menggunakan model kesejahteraan dan kemiskinan Badan Pusat Statistik, harga gabah yang menguntungkan petani adalah pada angka Rp 3.320 per kg, mengingat ongkos produksi yang naik berkali-kali dan melonjaknya harga kebutuhan pokok kaum tani setelah kenaikan bahan bakar minyak 126 persen pada Oktober 2005.

Kini tugas pemerintah adalah mengamankan kebijakan baru HPP. Sebagaimana dilaporkan sejumlah media, hanya di beberapa daerah yang harga gabah atau berasnya sesuai dengan HPP. Selebihnya justru mengalami penurunan. Di Karanganyar, Jawa Tengah, para tengkulak hanya menghargai gabah petani Rp 1.800 per kg dengan alasan harga beras di pasar turun. Di Sukabumi, harga gabah kering panen hanya Rp 1.700 per kg. Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, hal serupa dirasakan petani di Desa Menongo, Kecamatan Sukodadi. Harga gabah kering panen hanya dihargai Rp 1.500 per kg.

Setelah runtuhnya kekuatan Bulog melalui intervensi Dana Moneter Internasional (IMF), upaya stabilisasi harga gabah dan beras dengan meningkatkan secara berkala referensi harga semakin tidak efektif. Dalam logika sederhana, rezim mana pun tidak akan bisa melaksanakan kebijakan harga dasar tanpa dukungan kelembagaan yang kuat dan kebijakan pendukung lain (supporting policies), seperti kebijakan tarif impor dan kebijakan kredit ketahanan pangan. Di tingkat ini pun kita masih mengalami masalah. Setelah berubah menjadi perusahaan umum, Bulog, sebagaimana perusahaan perdagangan biasa, mengejar keuntungan melalui pinjaman dana komersial perbankan.

Dengan logika Bulog sebagai perum yang tidak ingin rugi, kualitas mutu (tingkat kotor, butir hijau, butir hampa, tingkat patahan, dan sebagainya) serta rendeman (kadar air) petani akhirnya menjadi pertimbangan untuk menyerap gabah petani. Kondisi ini tentu dimanfaatkan oleh para tengkulak. Namun, semakin buruk kualitas gabah, tentu semakin rendah pula posisi tawar mereka di hadapan tengkulak, selain alasan-alasan lain yang diciptakan untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan dari para petani. Para rente ini berpendapat, anjloknya harga gabah tersebut adalah mekanisme normal sebagai cost of storage (biaya penyimpanan, penjemuran, penggilingan, dan biaya pengolahan) dalam produksi beras.

Langkah dasar

Bagi pemerintah, anjloknya harga gabah yang merugikan petani seharusnya tidak bisa dipandang sebagai gejala ekonomi biasa. Pada tingkat paling dasar, Bulog seharusnya membeli langsung gabah petani karena pada umumnya harga yang ada berada di bawah harga pembelian pemerintah, kecuali di beberapa daerah tertentu. Sebenarnya Bulog bisa meningkatkan kualitas gabah melalui Unit Penggilingan Gabah Bulog (UPGB), bukan membeli beras dari penggilingan, tengkulak, pedagang, atau mitra Bulog yang lebih sering memanfaatkan kondisi ini. Untuk itu, Bulog harus mengoptimalkan UPGB untuk menyerap gabah petani, setidaknya hingga 15 persen. Saat ini, dari 110 UPGB, hanya sekitar 10 persen yang berfungsi karena tidak maksimalnya penyerapan gabah petani.

Bulog harus bersikap lebih fleksibel dalam menyerap gabah petani, tidak terpaku mutlak pada syarat teknis (mutu dan rendeman), tentu dengan pertimbangan kebijakan harga. Di sejumlah daerah, petani kerap kebingungan ke mana harus menjual gabah mereka. Tidak ada yang membeli, akhirnya harga pun menjadi turun. Direktur Bulog yang baru harus bertindak tegas terhadap pemimpin Bulog Divre tertentu, seperti di Indramayu, yang menolak membeli gabah petani, karena perilaku seperti ini sangat merugikan petani.

Di masa mendatang, pemerintah harus mendorong diterapkannya sistem pertanian low input, yang minim asupan kimiawi dan produktivitasnya jauh lebih baik daripada pertanian konvensional seperti sekarang. Modal petani terkuras untuk membeli pupuk anorganik dan pestisida yang harganya mahal. Di Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone-Bolango-Gorontalo, misalnya, harga jual beras petani ke tengkulak hanya Rp 4.000 per kg. Padahal, untuk produksi, petani mengeluarkan biaya hingga Rp 3.700 per kg. Artinya, petani hanya mendapat Rp750 ribu per hektare selama tiga bulan masa tanam padi dengan rata-rata produktivitas hanya 2,5 ton per hektare.Demikian juga petani di Karanganyar, Jawa Tengah, dengan harga gabah Rp 1.800 per kg, petani mengaku cuma mendapatkan Rp 1 juta per hektare dalam tiga bulan. Angka yang amat berat disebut sebagai keuntungan.

Singkat kata, kebijakan HPP harus dirumuskan secara menyeluruh sebagai salah satu instrumen untuk menjaga keberlanjutan pertanian. Untuk mendukung kebijakan intervensi harga tersebut, fungsi Bulog sebagai public service obligation harus dikembalikan, jangan dicampuradukkan dengan peran komersial. Selain itu, berbagai supporting policy lain perlu diciptakan. Di samping harga, saat ini petani dihadapkan pada besarnya losses, bencana kekeringan, banjir, hama wereng, dan produktivitas yang menurun karena kejenuhan lahan akibat tingginya asupan kimiawi. Belum lagi persoalan sistemik, panjangnya mata rantai tata niaga beras. Pertanian padi adalah sumber mata pencaharian 70 persen penduduk Indonesia. Tidak pantas melindungi setengah hati nyawa sebanyak ini.


Jum’at, 27 April 2007

Opini

Perubahan Iklim, Beruang Kutub, dan Kita

John Holmes

·  Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Kedaruratan *)

Selama ribuan tahun atau lebih, beruang kutub telah terbiasa beradaptasi dengan iklim yang keras. Namun, hari ini kita masih menemukan beberapa binatang yang mengagumkan itu terperangkap di atas bongkahan batu es yang terombang-ambing di lautan. Kali ini beruang-beruang tersebut tidak punya waktu untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang sangat cepat. Dalam beberapa dekade, mereka dapat punah.

Apakah kita akan menjadi seperti beruang kutub karena naiknya permukaan laut, perbedaan cuaca yang semakin tajam, badai yang semakin intensif, banjir, gelombang panas, dan kekeringan yang akan menghadang kita, seperti yang telah diperkirakan oleh para ahli?

Tentu saja tidak. Tidak seperti beruang kutub, manusia dapat dengan cepat beradaptasi untuk melindungi diri dari ancaman bahaya alam. Dengan menggunakan metode yang sederhana dan biaya yang sepadan, kita dapat menyelamatkan nyawa manusia, tempat tinggal, dan sumber mata pencaharian. Kita memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk membuat perbedaan yang berarti dalam hidup ini. Yang diperlukan adalah kemauan untuk mengambil tindakan, hari ini juga, sebelum bencana berikutnya menghantam kita.

Intinya adalah kita tidak bisa membuang waktu. Masalahnya bukan sekadar perubahan iklim. Urbanisasi dan pertumbuhan populasi yang pesat menyebabkan semakin banyak manusia yang terancam risiko bencana. Selama lebih dari 30 tahun, bencana telah mempengaruhi kehidupan manusia lima kali lipat lebih besar dari satu generasi yang silam.

Kota-kota besar yang dibangun di daerah rentan gempa atau di daerah pesisir akan menghadapi risiko. Di kota seperti Mumbai, Kairo, dan Meksiko, yang masing-masing berpenduduk lebih dari 10 juta orang dengan kondisi infrastruktur yang kurang memadai, risiko erosi tanah, kepadatan daerah, dan kurangnya pelayanan untuk usaha penyelamatan adalah potensi malapetaka saat terjadi gempa dahsyat atau hantaman badai.

Tapi perubahan iklim akan semakin memperparah kerentanan kita terhadap bencana. Seperti yang dipaparkan dalam laporan Panel Antar-Pemerintah Mengenai Perubahan Iklim, pemanasan global dapat menjadikan ratusan juta orang berada dalam ancaman besar. Contohnya, hujan deras akan mendorong timbulnya banjir dan tanah longsor; kekeringan berkepanjangan akan mempengaruhi ketersediaan air dan hasil panen; temperatur tinggi akan menyebabkan semakin tingginya gelombang panas; dan samudra yang semakin hangat akan meningkatkan intensitas badai.

Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Banyak. Kita tidak boleh terpaku dengan ketakutan atau keputusasaan. Tidak juga terlena oleh perasaan puas diri bahwa teknologi akan selalu menolong kita. Saat ini adalah waktunya untuk bekerja membangun masyarakat yang tahan-bencana. Kita harus memulainya dari negara dan masyarakat yang miskin, karena mereka adalah kaum yang paling rentan.

Kabar baiknya adalah perangkat yang dibutuhkan tidak mahal. Para ahli memperhitungkan, setiap satu dolar yang diinvestasikan hari ini untuk usaha pengurangan bencana akan menghemat biaya pertolongan dan pemulihan esok hari sampai tujuh dolar. Sedangkan kebanyakan perangkat yang paling efektif untuk menyelamatkan korban sesungguhnya sangat sederhana: melibatkan masyarakat, dan tidak menggunakan teknologi mahal. Sistem peringatan dini berbasis masyarakat, pendidikan bencana dan rencana evakuasi di tiap daerah, teknik pengolahan tanah yang lebih baik, kegiatan semacam ini telah secara cerdik dipraktekkan dan telah berhasil di beberapa negara miskin.

Pengetahuan yang sederhana mengenai bahaya bencana adalah mekanisme pengurangan risiko yang paling efektif. Sejak beberapa generasi terdahulu, masyarakat di Pulau Simeulue, yang letaknya berdekatan dengan pusat tsunami 2004, sudah diajari mengenai apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa dan air laut tiba-tiba surut, seperti yang terjadi pada Desember 2004: mereka berlarian ke bukit. Akibatnya, tidak sampai 10 orang dari sekitar 78 ribu penduduk yang menjadi korban hantaman ombak raksasa tersebut. Sebaliknya, penduduk daerah-daerah lain di sekitar Aceh tidak punya pengetahuan atau sistem peringatan semacam ini. Akibatnya, di beberapa daerah hampir 90 persen populasinya tewas.

Topan memporak-porandakan Bangladesh pada 1970 dan 1991, menewaskan sekitar setengah juta orang. Sebuah sistem peringatan dini berbasis masyarakat telah dibentuk di sepanjang Teluk Bengal. Penduduk desa dilatih membangun tempat perlindungan, merancang rencana evakuasi, dan berbagai cara lain yang sederhana. Beberapa tahun terakhir, korban yang tewas akibat musim hujan dan hujan deras telah turun secara drastis.

Kuba juga dapat dijadikan contoh dalam pendidikan dan kesiapan bencana yang efektif. Pada September 2004, badai terbesar kelima di dunia menghantam Karibia dengan kecepatan angin 200 kilometer per jam. Hampir dua juta orang–atau lebih dari 15 persen dari populasi penduduk–dapat dievakuasi. Tidak ada korban jiwa. Pada musim panas berikutnya badai Dennis menghantam 12 dari 14 provinsi dan berdampak pada sekitar 8 juta orang (70 persen dari populasi). Berkat usaha evakuasi dan mobilisasi masyarakat yang efektif, jumlah korban tewas kurang dari 20 orang.

Kebijakan penggunaan tanah yang baik juga dapat menyelamatkan nyawa, terutama di daerah yang terlalu padat atau mengalami erosi parah. Pada 2004 badai menewaskan hampir 3.000 orang di Haiti, padahal di belahan pulau lainnya korban tewas sangat sedikit. Apa penyebabnya? Tanaman bakau di sepanjang garis pantai di Republik Dominika menjadi penahan angin dan ombak tinggi, sementara hutan yang subur di daerah perbukitan mencegah tanah lumpur longsor yang mematikan.

Pengurangan risiko bencana adalah salah satu kebijakan asuransi yang terbaik yang bisa kita ambil untuk melindungi investasi dalam pembangunan. Dalam semalam, sebuah bencana dahsyat dapat merusak hasil pembangunan selama beberapa dekade. Kerusakan akibat gempa di Pakistan pada 2005 mencapai US$ 5 miliar (Rp 45,5 triliun)-kurang-lebih sama dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia selama lebih dari satu dekade terakhir.

Kita tidak dapat menghentikan gempa, tsunami, atau badai. Tapi ancaman alam tidak harus secara otomatis menyebabkan malapetaka bagi manusia. Negara atau benua, kota atau desa, harus melipatgandakan usahanya untuk mengambil langkah-langkah yang sederhana tapi dapat menyelamatkan banyak nyawa, yang akan mengurangi kerentanan mereka terhadap bencana dan perubahan iklim.

Global Platform, yang akan diadakan pada Juni mendatang atas inisiatif kelompok Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana (International Strategy for Disaster Reduction), akan mengundang pemerintah, ilmuwan, lembaga swadaya masyarakat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga keuangan untuk duduk bersama membicarakan cara yang paling praktis untuk melakukan hal ini. Kita tidak perlu menjalani apa yang dialami oleh beruang kutub.*

·  John Holmes juga Kepala Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana (International Strategy for Disaster Reduction).


Kamis, 26 April 2007

Opini

Hillary dan Obama Melawan Mitos Amerika?

Dr Tulus Warsito

·  DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK-HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Ingar-bingar pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun depan sudah mulai terasa sejak akhir 2006. Ingar-bingar tersebut semakin menggema bukan hanya karena kejadian itu adalah pemilihan Presiden Amerika, melainkan juga karena Presiden Amerika yang sekarang ini, George Walker Bush, yang amat gemar menyebarkan perang dan permusuhan di muka bumi, harus mengakhiri masa jabatannya yang kedua. Selain itu, karena ramalan para pengamat mengindikasikan bahwa pemilihan Presiden Amerika tahun depan kemungkinan besar akan memunculkan kandidat dari Partai Demokrat.

Keadaan serupa itu mendorong keingintahuan banyak orang mengenai siapa yang akan menggantikan “superteroris” yang amat populer itu. Sebegitu gemasnya warga Amerika terhadap Presiden Bush Jr sehingga banyak warga negaranya yang mulai menggemakan gerakan Asal Bukan Republik. Warga Amerika tidak hanya ingin mengganti Bush, tapi juga berupaya memberi peluang sebesar-besarnya agar kandidat dari Partai Demokrat dapat memenangi pemilihan presiden mendatang. Bush adalah Republikan, penyebar virus perang yang mengirimkan ribuan serdadu Amerika untuk mati sia-sia di negeri orang. Kalau Bush turun, Republik juga harus turun.

Yang menjadi masalah kemudian, kandidat yang muncul dari kubu Demokrat ternyata Hillary Clinton dan Barack Obama, yang dalam banyak hal dianggap menyimpang dari tradisi kandidasi calon Presiden Amerika. Walaupun keduanya saat ini sangat populer sebagai counter candidate dari kubu Republik, mereka dianggap melawan mitos Amerika dalam hal sosok kepresidenan Amerika.

Mitos kepresidenan

Sulit untuk percaya bahwa di Amerika yang supermodern itu masih ada mitos. Sulit juga untuk percaya bahwa di negeri kampiun demokrasi tersebut masih ada perlakuan rasisme. Apalagi persoalan sosok seorang presiden, yang mestinya berlaku sangat demokratis, sangat egaliter, sangat transparan, dan sangat akuntabel, yang mestinya juga sangat meritokratis.

Kenyataannya, warga Amerika memang masih sulit menghindar dari fakta bahwa mereka memang berbau mitos ketika menentukan figur presiden mereka sendiri. Sejarah membuktikan bahwa negeri adidaya itu ternyata selalu mengedepankan unsur WASP, yaitu bahwa Presiden Amerika selalu dari ras putih (white), keturunan Inggris (Anglo-Saxon), dan beragama Kristen Protestan. Mitos WASP ini hanya “dilanggar” satu kali, yaitu ketika John F. Kennedy naik takhta, karena dia seorang Katolik. Dan kenyataannya, dia tak dapat menyelesaikan seluruh masa jabatannya. Ia terbunuh pada masa awal kepresidenannya.

Kalau mau ditambah fakta lain, WASP itu bisa menjadi WASPM. Artinya, Presiden Amerika selalu orang kulit putih, keturunan Inggris, beragama Protestan, dan selalu laki-laki (alias man atau male). Walaupun kedengaran takhayul, kenyataan memang mengatakan demikian. Negeri besar yang mengaku demokratis itu ternyata belum pernah punya presiden perempuan, sedangkan kita malah sudah pernah, walaupun sedemikian rupa.

Cerita takhayul Amerika ini masih bisa diperpanjang kalau kita tidak mau segera menghentikan keheranan kita. Mengenai istana kepresidenan Amerika yang namanya White House itu, misalnya, banyak orang percaya bahwa istilah “putih” (pada Gedung Putih) itu memang menyimbolkan keunggulan ras putih. Yang percaya dengan hal ini tentu juga akan percaya bahwa Gedung Putih itu tidak mungkin diganti namanya dengan Gedung Berwarna, apalagi Gedung Hitam, misalnya.

Hillary dan Obama

Uraian di atas menunjukkan bahwa di negeri yang amat terkenal dengan multikulturalisme itu ternyata masih sangat rasis. Semboyan nasional mereka, e pluribus unum, sama dengan yang kita punya, bineka tunggal ika, yang artinya kurang-lebih sama, yaitu berbeda tapi sama, banyak untuk satu, tak menjamin pelaksanaan egalitarianisme yang memadai.

Menjadi lebih jelas memahami mengapa Hillary dan Obama dianggap menyimpang dari tradisi di atas. Hillary Rodham Clinton, yang kelahiran 26 Oktober 1947 dan mewakili kubu Partai Demokrat itu, walaupun pernah menjadi first lady Amerika, yang notabene pernah menghuni Gedung Putih, sulit dibayangkan dapat menembus mitos maskulinitas Presiden Amerika tersebut. Dalam sejarah Amerika, posisi politis tertinggi bagi seorang wanita adalah sebagai menteri luar negeri.

Memang ada beberapa faktor yang dimiliki Hillary yang mungkin dapat menetralisasi mitos tersebut. Pertama, dia seorang senator yang mewakili New York, yang lumayan terkenal sebagai basis Anglo-Saxon. New York, sebagai bagian dari wilayah New England, dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai wilayah yang perlente dan sangat berbau Inggris. Dia juga seorang pengacara (lawyer), sehingga pengetahuan kesamaan di depan hukum bisa diandalkan.

Adapun bagi Obama, penyimpangan itu terlalu jauh. Senator yang mewakili Illinois, yang nama lengkapnya Barack Hussein Obama, itu memang beragama Protestan, tapi dia bukanlah keturunan Anglo-Saxon. Laki-laki kelahiran Hawaii, 1 Agustus 1961, tersebut lebih menonjol sebagai wakil orang-orang kulit hitam. Wilayah Illinois memang terkenal dengan masyarakat kulit hitamnya. Musik blues dan jazz yang dianggap sebagai aspirasi warga kulit hitam itu juga menjadi kebanggaan Chicago, ibu kota Negara Bagian Illinois, yang juga dikenal sebagai The Second City.

Obama sempat bersekolah di Jakarta, setelah ibunya menikahi ayah tirinya, Lolo Soetoro, seorang mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di Amerika. Sebagai orang yang berlatar belakang “Timur” seperti itu, apalagi dengan nama tengah “Hussein”, Obama menghadapi kendala sentimen etnik yang tak mudah disiasati. Dilihat dari faktor WASPM, dia cuma memiliki P dan M, Protestan dan man (laki-laki). Cacat score yang lebih buruk daripada Hillary.

Mitos adalah mitos

Dilihat dari politik pemilihan umum, apa yang disebut sebagai mitos di atas sebenarnya merupakan hal yang biasa saja. Logika pemilihan adalah logika mayoritas. Karena pemilihan selalu bertumpu pada one man one vote, kelompok mayoritas selalu akan memenangi pemilihan tersebut.

Kalau kita percaya bahwa hasil pemilihan Presiden Amerika selalu menunjukkan WASPM (hanya dengan satu pengecualian pada waktu John F. Kennedy), yang terjadi sebenarnya bahwa mayoritas masyarakat Amerika adalah orang kulit putih, keturunan Inggris, beragama Protestan, dan juga yang laki-laki lebih banyak daripada yang perempuan.

Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Orang sangat percaya bahwa Presiden Indonesia selalu beragama Islam. Memang tidak ada larangan bagi warga negara yang beragama selain Islam menjadi seorang calon presiden, tapi kenyataannya yang muncul sebagai presiden hanyalah dari kalangan muslim. Hal ini bukan berarti bahwa Islam adalah bagian dari mitologi politik Indonesia, melainkan karena kelompok muslim merupakan golongan mayoritas di Indonesia.

Jika pendapat ini mengandung kebenaran, keberhasilan Hillary ataupun Obama sangat bergantung pada perubahan komposisi faktor mayoritas tersebut. Jika Hillary dapat meyakinkan kaum lelaki bahwa politiknya akan memenuhi kepentingan mereka, boleh jadi dia akan keluar menjadi pemenang. Demikian juga bagi Obama, dia perlu meyakinkan setiap orang bahwa politiknya bermanfaat bagi kaum kulit putih keturunan Inggris untuk bisa melaju menjadi seorang Presiden Amerika. Siapa tahu?


Kamis, 26 April 2007

Opini

Silang Budaya Indonesia dan Timor Leste

Mulyadi J. Amalik, PENULIS, TINGGAL DI JAKARTA

Dalam sebuah seminar bertajuk “East Timor: Yesterday and Today and Tomorrow” yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 6-7 November 1998, Sri Bintang Pamungkas yang pernah “semakan-seminum” dengan Key Rala Xanana Gusmao di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, mengatakan bahwa Xanana Gusmao adalah orang yang lembut, sabar, dan optimistis.

Kepada Sri Bintang, Xanana Gusmao menyatakan meyakini bahwa Timor Timur pasti merdeka. Namun, Xanana Gusmao tidak mau Timor Leste yang merdeka itu masih diliputi permusuhan dengan pemerintah Indonesia. Xanana Gusmao menginginkan konflik bersenjata di Timor Timur cepat berakhir sehingga kedua pihak segera menata diri.

Apa yang diyakini oleh Xanana Gusmao terbukti, karena Timor Timur memang bisa merdeka melalui referendum pada Agustus 1999. Negara Timor Leste dideklarasikan pada 20 Mei 2002 menjadi Republik Demokratik Timor Leste. Xanana Gusmao sendiri menjadi presiden pertama dalam sistem pemerintah parlementer dengan Perdana Menteri Mari Alkatiri. Sebagai pribadi atau negarawan, Xanana Gusmao kelak dapat memainkan peran strategisnya dalam membangun silang budaya Timor Leste dan Indonesia untuk proyek perdamaian dan kemanusiaan kedua negara.

Saling belajar

Belakangan ini, kita tidak perlu terkejut mendengar kerusuhan dan konflik bersenjata di negara Timor Leste. Negara yang relatif mulai tua seperti Indonesia pun masih tidak luput dari masalah kerusuhan akibat krisis ekonomi dan politik. Negara Republik Indonesia sendiri belum sesungguhnya lulus dari ujian konflik atau kerusuhan di dalam negeri. Mahalnya sebuah proses kemerdekaan yang diistilahkan Soekarno sebagai jembatan emas ternyata berbanding lurus dengan mahalnya proses pembangunan pascakemerdekaan itu.

Namun, kalau kerusuhan atau konflik dapat dimaknai sebagai proses metamorfosis sebuah negara-bangsa–layaknya seekor ulat menjadi kepompong dan kupu-kupu yang indah–negara Timor Leste kelak dapat menjadi bangsa yang indah. Negara Timor Leste bisa belajar kepada negara Indonesia yang masih sulit berganti kulit dan wujud layaknya ulat menjadi kupu-kupu. Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar, sedangkan Timor Leste adalah negara-kota dengan jumlah penduduk yang masih kecil.

Pembangunan sistem politik dan ekonomi Indonesia masih membingungkan. Untuk menjadi negara sosialis atau negara kesejahteraan masih jauh, sedangkan untuk menjadi negara kapitalis tidak sepenuhnya memenuhi syarat. Untuk menjadi negara demokratis belum mapan, sedangkan tetap sebagai negara otoritarian, Indonesia telanjur meninggalkan banyak korban kekerasan pada rakyat. Memang belum terpikir bagi negara Indonesia untuk kembali menjadi negara kerajaan seperti masa-masa sebelum kemerdekaan. Di sisi lain, tidak sedikit orang Indonesia yang takut mencoba bentuk negara federal atau serikat untuk mengatasi keretakan bangsa yang multikultur ini.

Kerusuhan-kerusuhan di Indonesia belum membawa hikmah perubahan sosial yang signifikan secara kultural, politik, dan ekonomi, karena Indonesia lahir dari kemarahan dan rasa frustrasi rakyat. Resolusi konflik pun tidak diusung oleh desakan sebuah ide besar tentang model politik dan ekonomi atau bentuk negara baru. Kita tidak bisa mengenang rentetan kerusuhan di Indonesia seperti orang membaca dan mengenang perubahan sosial di Prancis melalui Revolusi Prancis (1789). Memang revolusi sosial Prancis itu telah dikritik karena mempecundangi kaum buruh, walaupun menorehkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Seperti daerah-daerah lain, Timor Leste memiliki bahasa daerah tersendiri sehingga dapat membentuk identitas nasionalnya sendiri. Namun, bahasa Indonesia yang pernah menjadi bahasa pengantar resmi bagi rakyat Timor Leste ketika masih berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya tidak dihapus dari percakapan sehari-hari. Minimal bahasa Indonesia masih diajarkan di sekolah-sekolah agar menjadi pintu bagi para pelajar negara Timor Leste untuk mempelajari kebudayaan Indonesia.

Bahasa Indonesia sesungguhnya bisa menjadi jembatan budaya dan modal kultural bagi negara Timor Leste dan negara Indonesia untuk membangun kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Seperti negara Malaysia, yang semula berkiblat dan belajar dari Indonesia, akhirnya menjadi yang terdepan dalam segala hal, bahkan jauh meninggalkan negara Indonesia.

Bila pemerintah Timor Leste melihat bahasa Indonesia ini dari sisi pertukaran dan silang budaya, bukan sekadar alat percakapan, bahasa Indonesia akan menjadi sangat strategis untuk membangun kembali jembatan kultural bagi persahabatan lintas negara Timor Leste dan Indonesia. Silang budaya itu dalam pengertian pertukaran kesenian, ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau transfer pemain dan pelatih olahraga profesional, seperti sepak bola.

Mungkin sebagian orang Timor Leste yang tetap memilih berintegrasi dan tinggal di Indonesia masih memiliki kawan dan sanak saudara di negara Timor Leste dan juga sebaliknya. Mereka adalah duta budaya yang secara tidak langsung bisa menjelaskan bahwa percampuran kultur Timor Leste dan Indonesia yang pernah terjadi dulu dapat membuat siapa saja bisa berbagi kasih sayang jauh melampaui batas teritorial dan administrasi negara.

Modal kultural yang pernah dimiliki bersama oleh rakyat Timor Leste dan Indonesia itu bisa pula menjadi media strategis bagi silang budaya yang disebut people to people (p to p) untuk membangun jaringan penguatan masyarakat kedua negara di era globalisasi, yang kini tidak dapat lagi dibendung. Apalagi media p to p ini pun akan dipakai oleh banyak kepentingan rezim modal internasional yang dapat menelan setiap negara yang tidak siap, termasuk negara Indonesia atau Timor Leste yang masih belia.


Rabu, 25 April 2007

Opini

Perubahan Iklim dan Pohon Uang

Khudori

·  PEMINAT MASALAH SOSIAL-EKONOMI PERTANIAN

Hari Bumi, 22 April lalu, berlalu begitu saja. Tanpa gereget kesadaran bahwa bumi tempat kita berpijak sudah semakin tua dan semakin panas, yang kemampuannya menopang kehidupan kian terbatas. Nafsu konsumsi minyak dan gas bumi, batu bara, pembakaran kayu, dan alih fungsi lahan yang tak terbendung mengubah lapisan udara menjadi “perangkap panas”. Dengan perangkap itu, bumi bagai diselubungi selimut buatan yang menghambat pelepasan panas bumi ke udara. Bumi tak ubahnya “rumah kaca” yang semakin panas.

Pemanasan global berdampak serius pada kehidupan ratusan juta warga di bumi. Dampaknya, seperti laporan 441 pakar Intergovernmental Panel on Climate Change, 10 April 2007, naiknya suhu permukaan bumi lima tahun mendatang plus dampak lanjutan berupa kegagalan panen, kelangkaan air, tenggelamnya daerah pesisir, lenyapnya spesies, banjir, dan kekeringan. Asia terkena dampak paling parah: produksi pertanian Cina dan Bangladesh anjlok 30 persen, India langka air, dan 100 juta rumah warga pesisir tergenang.

Laporan itu menyebutkan, permukaan laut akan meningkat 8-29 sentimeter dari saat ini pada 2030. Dampaknya bagi Indonesia, 2.000 pulau tenggelam, garis pantai mundur ke arah daratan ratusan meter, jutaan hektare tambak lenyap, dan air kian langka. Penduduk Jakarta dan kota-kota di pesisir akan kekurangan air bersih. Pada sejumlah daerah aliran sungai akan terjadi perbedaan tingkat air pasang dan surut yang kian tajam. Akibatnya, akan sering terjadi banjir, sekaligus kekeringan yang mencekik kehidupan. “Ancaman itu terlalu riskan diabaikan,” kata Achim Steiner, Direktur Eksekutif UNEP.

Laporan “menyeramkan” yang menggambarkan bumi di ambang kiamat semacam ini bukan hal baru. Tapi negara-negara industri nan kaya, terutama Amerika Serikat, tak acuh. Padahal merekalah penyumbang terbesar gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim. Mereka bisa mencapai kemakmuran seperti sekarang setelah mengkonsumsi energi secara boros dan berlebihan. Simak ketidakadilan itu: penduduk Amerika, Kanada, dan Eropa yang hanya 20,1 persen dari total warga dunia mengkonsumsi 59,1 persen energi dunia, sedangkan warga Afrika dan Amerika Latin yang 21,4 persen dari populasi dunia hanya mengkonsumsi 10,3 persen.

Contoh ekstrem adalah Amerika. Satu dekade terakhir, konsumsi energi Amerika naik menjadi 2,7 juta barel per hari, lebih banyak daripada yang dikonsumsi India dan Pakistan sekaligus, yang keduanya berisi total empat kali lipat penduduk Amerika. Secara total, rata-rata orang Amerika mengkonsumsi lima kali lebih banyak energi daripada rata-rata warga dunia, 10 kali lebih banyak daripada rata-rata orang Cina, dan 20 kali lebih banyak daripada rata-rata orang India. Pada 1990, total emisi gas rumah kaca mencapai 13,7 Gt (gigaton), yang secara berturut-turut disumbang Amerika (36,1 persen), Rusia (17,4 persen), Jepang (8,5 persen), Jerman (7,4 persen), Inggris (4,2 persen), Kanada (3,3 persen), Italia (3,1 persen), Polandia (3 persen), Prancis (2,7 persen), dan Australia (2,1 persen).

Di Kyoto, Jepang, pada 1997 dicapai konsensus guna mengurangi emisi negara-negara industri paling sedikit 5 persen dari tingkat emisi pada 1990 menjelang 2008-2012. Sayangnya, Protokol Kyoto tak efektif karena boikot Australia dan Amerika. Tapi negara-negara peratifikasi Protokol Kyoto tak tinggal diam. Misal, mengembangkan perdagangan gas rumah kaca via clean development mechanism (CDM) atau mekanisme pembangunan bersih. CDM dirancang sebagai bentuk investasi berbasis pasar dengan sertifikat penurunan emisi (certified emission reduction/CER) sebagai komoditasnya. Negara industri bisa membeli sertifikat dari negara berkembang lewat proyek ramah lingkungan.

Sejak Protokol Kyoto berlaku pada 2005, Uni Eropa, Kanada, dan Jepang telah masuk “pasar buangan gas rumah kaca” menawarkan dana pembangunan proyek ramah lingkungan. Bank Dunia telah menghimpun US$ 800 juta Prototype Carbon Fund (PCF) untuk membiayai proyek ramah lingkungan di negara berkembang. India dan Cina menerima sekitar 40 persen dana PCF itu. Indonesia tergolong tertinggal. Padahal potensi karbon yang bisa dijual Indonesia cukup besar. Data Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup menyebutkan, hingga 2012 potensi karbon yang dapat dijual lewat CDM 24 juta ton per tahun dari sektor energi dan 23 juta ton per tahun dari sektor kehutanan.

Menurut perhitungan terakhir, kerusakan hutan Indonesia pada 2000-2005 adalah 1,8-2 juta hektare per tahun. Berdasarkan data itu, potensi gas rumah kaca yang dilepaskan Indonesia setiap tahun 93,6-280,7 juta ton karbon. Jika pasar dapat membeli US$ 4 per metrik ton karbon dioksida, kerusakan hutan Indonesia yang dapat dihindarkan akan mendapat kompensasi senilai US$ 374 juta hingga US$ 1.123 miliar per tahun. Nilai tertinggi di pasar untuk menghargai karbon hampir US$ 20 per ton. Jadi deforestasi yang dihindarkan oleh Indonesia dapat memperoleh harga US$ 1.871-5.614 miliar per tahun dan income per kapita Indonesia naik rata-rata 0,14-2,08 persen (Mangunjaya, 2007).

Mengingat reboisasi dan penghijauan selama 50 tahun telah gagal, mekanisme CDM bisa menjadi salah satu solusi masalah kehutanan kita. Penelitian dan pengalaman menunjukkan, di bawah kondisi tanah dan iklim Indonesia, hutan yang rusak dapat pulih kembali secara alamiah. Tak perlu direboisasi. Hutan yang tumbuh kembali mengikat karbon. Karbon itu diberikan kepada penduduk yang merawat dan tidak merusak hutan. Yang diberikan nilai ekonomi karbonnya, bukan hutan dan lahannya. Hutan dan lahan hutan tetap milik negara (Soemarwoto, 2006). Kerusakan hutan akhirnya bisa dihindari.

Di luar itu, masih terbuka peluang meraih pendapatan dari penurunan emisi lewat CDM sektor energi. Misalnya, dari budi daya 10 juta hektare jarak pagar diproyeksikan dana CDM US$ 800 juta per tahun. Dana yang diperoleh kian besar apabila kelapa sawit, tebu, singkong, dan tanaman lain penghasil bahan bakar nabati diusahakan dalam luasan signifikan. Dengan memanfaatkan CDM, kita tak ubahnya menanam “pohon uang” yang terus berbuah. Kalkulasi ini menunjukkan, di tengah kecemasan dunia akan dampak perubahan iklim, negara berkembang seperti Indonesia bisa memiliki peran signifikan. Pada saat yang sama, kita bisa menjawab krisis sektor kehutanan dan energi. Cara ini sekaligus bisa mengatasi multikrisis: krisis energi dan krisis ekologi serta membuka lapangan kerja baru, mengentaskan masyarakat miskin, dan memulihkan jutaan hektare lahan kritis serta tata air.


Rabu, 25 April 2007

Opini

Melawan Konspirasi atas Bumi

Mimin Dwi Hartono

·  PENELITI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Bumi, satu-satunya tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, semakin rusak karena keserakahan manusia. Akibatnya, frekuensi dan eskalasi bencana di muka bumi yang disebabkan oleh perilaku manusia (man made disaster) dan akibat kebijakan (policy made disaster) semakin meningkat.

Perusakan bumi akibat kebijakan adalah yang paling berbahaya, karena dilakukan secara berjejaring yang sistematis, terlembaga, rapi, dan “sah” secara hukum, yang dilakukan atas nama kebijakan negara/pemerintah, atas nama pendapatan dari aktivitas perusahaan, serta atas nama legitimasi lembaga politik dan legitimasi ilmu pengetahuan dari lembaga pendidikan ataupun konspirasi mereka dalam sebuah jejaring untuk memperdagangkan bumi. Jejaring ini saling berkonspirasi untuk menyusun langkah, strategi, dan pendanaan guna menguasai sumber daya di bumi sehingga tidak ada lagi ruang hidup bagi mayoritas umat manusia lainnya.

Negara, dalam hal ini pemerintah, mempunyai wewenang secara politik dan hukum untuk merumuskan kebijakan pembangunan. Adapun perusahaan mempunyai kekuasaan modal yang bisa digunakan untuk memobilisasi dukungan politik dan hukum demi memperoleh keuntungan yang lebih tinggi lagi. Lembaga politik mempunyai kekuasaan memutuskan kebijakan politik di parlemen dan lembaga pendidikan mempunyai legalitas memberikan opini akademis atau ilmu pengetahuan.

Tren yang sekarang terjadi adalah konspirasi jejaring aktor-aktor tersebut, antara pemegang kekuasaan politik, hukum, uang, dan ilmu pengetahuan. Mereka saling berhubungan secara simbiosis atau saling menguntungkan satu sama lain dengan merugikan pihak lain yang mayoritas, yaitu rakyat. Tegakah kita membayangkan pada suatu saat kelak keturunan kita tidak bisa lagi menikmati rimbunnya hutan, jernihnya air, dan segarnya udara akibat kelakuan mereka?

Menurut perkiraan para ahli kehutanan, hutan Indonesia akan musnah paling lambat pada 2012 jika tidak ada reformasi tata kelola kehutanan. Hutan adalah penopang kehidupan manusia dan penyedia jasa lingkungan yang amat besar, sehingga kerusakan hutan akan memusnahkan kehidupan. Setiap tahun hutan Indonesia berkurang seluas 3 juta hektare beralih menjadi usaha perkebunan dan pertambangan yang sangat merusak. Jika ini terus dibiarkan, kita telah merampas hak untuk hidup, masa depan, dan telah melanggar hak bagi setiap generasi untuk minimal menikmati kualitas lingkungan hidup yang sama dengan yang kita nikmati sekarang.

Masyarakat menghadapi pola perusakan bumi yang sistematis dalam bentuk konspirasi berjejaring, yang melibatkan birokrat, politikus, aparat hukum, aparat keamanan negara, perusahaan negara, perusahaan swasta, serta lembaga pendidikan dan penelitian yang memberikan kesan ilmiah dan obyektif serta menjadi alat legitimasi kebijakan yang diambil oleh jejaring. Dengan konspirasi, mereka tidak segan-segan membabat habis hak masyarakat adat, mengusir masyarakat adat dari hutannya, menjual tanah-tanah ulayat, mencemari sungai dengan limbah tailing penambangan, dan sebagainya. Sebagai contoh adalah Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Penambangan di Hutan Lindung, UU Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air yang melegalisasi bisnis atas air, dan UU Penanaman Modal yang melegalisasi izin hak guna usaha selama puluhan tahun. Jika pola yang menghancurkan ini terus dibiarkan, akan menjadi rantai setan pembangunan yang semakin menjerumuskan pemerintah dalam

kesesatan berpikir dan bertindak bahwa mereka ada bukan untuk melayani masyarakat seperti yang semestinya, melainkan untuk melayani para pemilik modal.

Contoh kasus lainnya adalah kegiatan illegal logging yang secara jelas terjadi dan merugikan keuangan negara ratusan triliun yang masih terus dibiarkan, illegal mining baik yang besar maupun kecil yang marak terjadi di mana-mana, illegal fishing yang merugikan nelayan lokal dan pendapatan negara yang terus berlangsung, dan perdagangan pasir ilegal ke Singapura yang tetap saja marak. Negara ini seolah-olah hanya menjadi milik oknum pejabat pemerintah, para pengusaha, politikus, dan akademisi, serta rakyat terus menjadi penonton dan akibatnya bumi semakin merana.

Sebagai salah satu solusi, masyarakat harus lebih menguatkan diri guna mempertahankan hak untuk hidup di bumi, bersatu dalam komunitas-komunitas lokal, dan saling berjejaring. Telah banyak contoh kearifan lokal dalam menjaga dan melestarikan bumi yang bisa dicontoh. Di Pulau Haruku, Maluku, masyarakat adat setempat mempunyai adat Sasi, yang melarang masyarakat pada periode waktu tertentu untuk tidak menangkap ikan, agar ikan dan biota laut berkesempatan berkembang.

Di Papua, bumi adalah ibu yang harus dihormati sehingga pantang untuk ditambang tanpa kendali. Di lereng Merapi, Yogyakarta, dalam aturan pembagian air mengharuskan 15 persen dari debit air dikembalikan ke tanah sebagai wujud demokrasi hijau. Demikian juga dengan ritual merti bumi yang masih banyak ditemui di daerah-daerah sebagai wujud terima kasih atas anugerah yang diberikan bumi bagi masyarakat. Secara umum masyarakat adat dan lokal mempunyai kearifan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian bumi. Mereka sadar bahwa bumi ada tidak hanya menjadi hak mereka, tapi titipan dari anak-cucu mereka.

Kearifan lokal adalah modal sosial untuk melawan konspirasi yang bertujuan menumpuk rente ekonomi dengan memperdagangkan bumi, yang juga berarti memperdagangkan hak untuk hidup miliaran manusia yang tinggal di bumi. Dengan konspirasi yang sedemikian canggihnya, hanya rakyat sendirilah yang mampu menyelamatkan hak untuk hidup dan hak bagi generasi mendatang untuk turut menikmati kehidupan di bumi. Tiada jalan lain, rakyat harus berevolusi melawan imperialisme untuk menyelamatkan bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya.


Selasa, 24 April 2007

Opini

Reshuffle: Apa yang Masih Mungkin?

Robertus Robet

·  pengajar sosiologi Universitas Negeri Jakarta dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pendidikan Demokrasi

Dua hasrat sedang menggelegak dalam kepolitikan elite sekarang. Pertama, hasrat yang meminta pemerintah lebih merasionalisasi perilaku dengan norma reformasi. Ini menguat akibat aroma busuk yang tak tertahankan dalam utak-atik bisnis-kekuasaan Menteri Yusril dan Hamid dalam kasus duit Tommy Soeharto.

Kedua, hasrat yang meminta pemerintah “merasionalisasi kekuasaan” sesuai dengan kehendak dan ambisi sejumlah elite partai yang merasa dijanjikan jabatan. Ujung kedua hasrat ini adalah pergantian kabinet. Dalam kerangka ini, hampir bisa dipastikan, entah sedikit entah banyak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasti akan mengganti sejumlah menteri. Yang jadi persoalan buat kita adalah hasrat dan rasionalitas yang mana yang akan dijadikan sandaran Presiden Yudhoyono dalam pergantian kabinet kali ini?

Untuk mendekati masalah di atas, kita mulai dengan merinci apa-apa yang sudah hilang dan apa yang masih dimiliki pemerintah Yudhoyono-Kalla ini. Hampir bisa dipastikan, untuk kebijakan ekonomi dan kesejahteraan umum, pemerintah telah dianggap melakukan banyak kesalahan besar. Ini, misalnya, berkembang terutama akibat sifat overdosis kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak tahun lalu yang demikian beratnya sehingga menimbulkan luka ekonomi di rakyat banyak yang sulit pulih hingga sekarang. Juga kelalaian dan lambannya penyelesaian kasus lumpur Lapindo Brantas Inc. yang makin merontokkan kepercayaan rakyat pada kredibilitas pemerintah dalam berhadapan dengan kelompok bisnis di sekitarnya. Kemerosotan ini dengan segera dibuktikan oleh sejumlah survei independen yang memperlihatkan melorotnya popularitas pemerintah secara umum.

Berkaca dari kelemahan besar itu, pemerintah sekarang boleh dibilang hanya punya tiga modal yang tersisa untuk bisa memelihara legitimasi dan peluang kekuasaannya ke depan. Pertama, perkembangan dalam isu demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua, isu pemberantasan korupsi. Ketiga, harapan yang masih menggantung dalam isu reforma agraria.

Dari segi substansi, ketiga urusan ini sebenarnya bukanlah urusan sepele, bahkan memiliki dampak yang sungguh luar biasa apabila diurus secara konsisten. Dari sudut yang lebih pragmatis, ketiga urusan ini adalah harapan yang masih tersisa apabila pemerintah masih ingin memelihara nama baik dan kepercayaan publik yang lebih luas.

Namun, di sini justru letak inti persoalan sebenarnya, persis pada saat diketahui di mana lokus reformasi dan nilai politik serta keadilan berada, pada saat itu juga halangan dan resistensi konservatif yang datang dari elite serta partai di sekitar Yudhoyono cenderung akan muncul dan menerjang. Dalam keadaan demikian, biasanya Yudhoyono cenderung mengambil jalan moderat, kalau bukan malah mundur ke belakang. Dia tahu mana-mana yang secara politik baik dan pas dengan visi misi kepresidenannya, tapi selalu gagal mengambil keputusan dan kebijakan sesuai dengan pengetahuannya itu. Keadaan ini yang selalu mendatangkan semacam kebuntuan akut dalam kepresidenannya selama dua tahun terakhir.

Walhasil, selama dua tahun ini pemerintahan banyak ditandai dengan kesan kegagalan bertindak. Ini yang kemudian menyebabkan semakin menurunnya popularitas dan kepercayaan publik kepada pemerintah belakangan ini.

Namun, di titik ini, dalam desakan waktu yang tinggal dua tahun lebih, pemerintah sudah tidak dapat memanjakan kegagalan lebih banyak lagi. Mengapa? Dalam kurun yang singkat ke depan, hampir bisa dipastikan seluruh energi kekuatan-kekuatan politik, baik yang ada di dalam pemerintahan maupun dalam tubuh kelompok dan partai oposisi, akan mulai terkonsentrasi untuk mengarah ke persiapan Pemilu 2009.

Pada momen ini urusan akan jadi serba sulit karena politik oposisi dan politik pemerintah akan berkelindan dalam satu kesatuan mata uang: apa yang negatif pada pemerintah sekaligus akan menjadi apa yang positif pada oposisi. Di sini seluruh perhatian, rencana, dan tindakan pemerintah dengan serta-merta dilakukan dengan antisipasi terhadap respons oposisi.

Akibatnya, perhatian dan kerja-kerja pemerintah akan lebih banyak berkutat pada politik kontestasi langsung ketimbang pada pemenuhan janji kepada rakyat. Di titik ini dilema politik muncul: perhatian pada yang satu akan mengalihkan perhatian pada yang lain. Pada momen ini, semua pilihan hanya akan menghasilkan kerugian. Dengan kata lain, waktu memang hanya tersisa sedikit, terutama bagi Yudhoyono.

Di titik ini, dalam tekanan dan keterbatasan waktu inilah, sifat perombakan kabinet Yudhoyono yang akan terjadi beberapa hari ke depan ini menjadi sangat penting, tak hanya bagi publik tapi justru bagi Yudhoyono sendiri. Mengapa? Demi mencegah makin merosotnya legitimasi, pemerintah harus benar-benar memperhitungkan apa yang harus dan apa yang tidak dapat dibuatnya, karena mulai saat ini rakyat akan melakukan penilaian yang bersifat “seketika”.

Repotnya, dalam hal kinerja kabinet, publik tampak telah memiliki pemahaman cukup mendalam mengenai tindakan non-etis perilaku sejumlah menteri. Katakan saja, dalam soal perusahaan di belakang kasus lumpur Lapindo, skandal dana Tommy Soeharto, dan dugaan korupsi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sungguh sangat sulit dan terasa konyol apabila pemerintah menutup mata dan tak peduli terhadap sorotan yang ada.

Dalam kasus-kasus ini, soalnya sudah merembet melampaui urusan kinerja dan konsesi, sampai pada pusat legitimasi politik dan etis pemerintah sendiri. Apabila perombakan kabinet tidak sampai mengarah ke wilayah ini, secara etis, sulit bagi pemerintah untuk bicara legitimasi–jangankan di depan oposisi, bahkan di hadapan dirinya sendiri. Di titik ini, jelas bahwa, dalam hal perombakan kabinet, lepas dari tuntutan berbagai partai, sudah saatnya pemerintah lebih mendekatinya dalam rasionalitas reformasi.

Di luar agenda kabinet, masih ada dua agenda lain yang juga harus diperhatikan apabila pemerintah masih mau mempertahankan kepercayaan politik masyarakat. Pertama, jelas pemerintah harus mulai melakukan upaya-upaya yang lebih operasional untuk mengembangkan diskursus demokrasi dan hak asasi di masyarakat. Dalam segi ini, Yudhoyono mesti melakukan lebih banyak komunikasi dengan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat secara langsung. Kedua, ini yang sangat krusial, pemerintah harus segera merealisasi reforma agraria.

Gaung kebijakan itu telah lama terdengar di bawah. Kini masyarakat menunggu dengan gelisah realisasinya. Ada banyak harapan dalam kebijakan itu. Dalam waktu yang tersisa, ini semua mesti direspons dengan segera. Tidak terlampau banyak, tapi cukup untuk menghindari kesan fatalis bahwa demokrasi memang kosong tanpa arti.


Selasa, 24 April 2007

Opini

Reshuffle Kabinet dan Perlindungan Konsumen

Tulus Abadi

·  anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Setelah mendapat gempuran politik dari segala penjuru mata angin, akhirnya Presiden Yudhoyono “lempar handuk” juga. Sembari makan durian di Bogor, Presiden Yudhoyono menengarai ada 11 anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang akan segera diganti. Pasalnya, beberapa kali Presiden Yudhoyono menegaskan tidak akan melakukan reshuffle dan meminta agar dirinya tidak “diganggu” lagi terkait dengan kinerja anggota Kabinet Indonesia Bersatu.

Betapapun, sebelum vonis reshuffle dijatuhkan Presiden, masyarakat idealnya memberikan masukan/mengawasi agar jangan sampai reshuffle hanya menjadi politik “dagang sapi” antara Presiden dan partai politik atau pihak lain yang punya syahwat politik untuk duduk di kursi kekuasaan. Jika reshuffle masih didasari oleh politik “dagang sapi”, niscaya setelah reshuffle tidak akan terjadi perbaikan kinerja anggota Kabinet Indonesia Bersatu secara radikal. Alih-alih, malah makin terpuruk ke titik nadir.

Terkait dengan kepentingan dan perlindungan konsumen, penulis memberikan masukan kepada Presiden, menteri mana saja yang layak “diamputasi” karena kegagalannya melindungi konsumen. Indikator ketidakberpihakan menteri kepada publik/konsumen tak hanya bisa ditakar dari kebijakan yang merugikan publik/konsumen, tapi juga bisa dilihat dari pernyataan-pernyataannya. Melalui pernyataan itu bisa terlihat kapasitas individu menteri, apakah layak disebut sebagai “pejabat publik” (bahkan negarawan) atau sekadar politikus picisan. Lalu, siapa saja menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang layak dilengserkan?

Pertama, ya, jelas Menteri Perhubungan Hatta Rajasa. Rasanya tidak terlalu sulit mengukur kinerja menteri yang satu ini. Dalam dua tahun terakhir, tak hanya ratusan, bahkan ribuan nyawa publik (konsumen jasa transportasi) terbuang percuma. Kapasitas Hatta sebagai Menteri Perhubungan terlihat sangat kedodoran dalam mengelola transportasi di Indonesia. Terakhir, terkait dengan kecelakaan pesawat Garuda GA-200 di Yogyakarta, Menteri Hatta buru-buru membuat rating (pemeringkatan) keselamatan penerbangan. Hasilnya, tidak satu pun maskapai penerbangan yang masuk peringkat pertama. Ini jelas tengara buruk bagi dunia penerbangan nasional. Risiko kecelakaan penerbangan akan terjadi setiap saat: di mana saja, kapan saja, dan tidak peduli maskapai mana saja.

Namun, ironisnya, di dunia mana pun tidak ada rating untuk aspek keselamatan. “Keselamatan kok diberi rating. Ini kan gendheng,” kata pengamat penerbangan. Dalam konteks perlindungan konsumen, apa yang dilakukan Menteri Hatta merupakan blunder. Sebab, yang bisa dibuatkan rating hanyalah aspek pelayanan kepada konsumen, bukan aspek keselamatan. Misalnya, rating tentang on time performance maskapai nasional. Ini sangat mendesak, karena keterlambatan penerbangan saat ini sudah keterlaluan. Padahal keterlambatan merupakan pemicu awal kecelakaan. Di dunia transportasi, apalagi sektor penerbangan, tidak ada kompromi sedikit pun untuk aspek keselamatan. Rating keselamatan penerbangan hanyalah “kedok politik” Hatta agar kelihatan bekerja sungguh-sungguh sebagai Menteri Perhubungan (tapi malah jadi blunder). Presiden jangan ewuh-pakewuh mencopot Hatta Rajasa dan menggantinya dengan personel yang kompeten di sektor transportasi.

Kedua, Anton Apriyantono, Menteri Pertanian. Semula, dengan kesalehan dan kesederhanaan yang dimiliki, doktor pertanian dari Institut Pertanian Bogor ini sempat memberikan sejumput harapan. Namun, tampaknya kesalehan dan kesederhanaan tidak cukup untuk mengelola sektor pertanian dan perberasan nasional. Kendati harga beras melonjak, pasokan kacau dan harus impor, toh Anton belum juga menancapkan kebijakan baru untuk mengubah kebijakan perberasan nasional sebagai sumber pangan tunggal. Mestinya, Menteri Pertanian melakukan diversifikasi sumber pangan. Tak hanya tanaman padi yang dikembangkan, tapi juga sumber-sumber pangan lain di Indonesia yang sangat melimpah. Masalah beras adalah masalah perut. Jika kekacauan beras terus terjadi, hal ini bisa menjadi bola api yang akan membakar kinerja Presiden Yudhoyono secara keseluruhan. Sebaiknya menteri yang di-endorse oleh Partai Keadilan Sejahtera ini diganti saja. Jangan pertaruhkan perut Indonesia kepada pejabat yang lembek.

Ketiga, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie. Gelar Menko Kesra bagi menteri yang akrab dipanggil Ical ini sejatinya kurang layak. Lebih pas kalau gelarnya adalah “Menteri Kesengsaraan Rakyat”. Kesejahteraan rakyat nyaris tidak muncul dari tangan (baca: kebijakan) kekuasaannya, bahkan sebaliknya, kesengsaraan ratusan ribu rakyat di Sidoarjo adalah bukti tak terbantahkan. Seluruh rakyat Indonesia pun harus turut menanggung dampak Lapindo via instrumen APBN.

Selain itu, beberapa pernyataan Ical sangat tidak berpihak pada publik/konsumen dan sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat. Ketika harga LPG naik, Ical malah berkomentar, “Kalau tidak bisa beli LPG, ya, jangan pakai LPG. Pakai minyak tanah saja.” Komentar seperti ini sangat tidak pantas keluar dari mulut seorang Ical, yang statusnya adalah Menko Kesra. Ini jelas komentar Ical sebagai pedagang!

Dalam kasus banjir besar di Jakarta, lagi-lagi Ical mengeluarkan pernyataan yang jauh dari kepantasan, “Saya lihat di televisi korban banjir masih bisa ketawa-ketawa, tuh.” Pernyataan ini mengindikasikan akal sehat dan nurani Ical sebagai pejabat publik jelas tidak berjalan dengan sempurna. Seharusnya Ical malah mendorong agar korban banjir terus tertawa (gembira, tabah) kendati digenangi banjir. Selain alamiah, tertawanya korban banjir adalah bentuk pelarian untuk menghibur diri, karena hanya tawalah “harta benda” yang masih tersisa. Bapak Presiden sebaiknya jangan “takut” kepada Jusuf Kalla untuk melempar Ical dari singgasananya. Berikan jabatan Menko Kesra kepada orang yang minimal bisa berempati pada penderitaan masyarakat, bukan “menertawakan” atau bahkan menciptakan kesengsaraan baru.

Keempat, Maftuh Basyuni, Menteri Agama, yang telah membuat ratusan ribu anggota jemaah haji kelaparan dan telantar. Persoalannya bukan sekadar membuat kelaparan, melainkan keteledoran mengambil kebijakan, yaitu menunjuk Ana Catering, yang jelas-jelas tidak punya pengalaman dan baru pertama kali memberikan ransum bagi lebih dari 200 ribu anggota jemaah haji Indonesia. Bahkan bau-bau korupsi dan kolusi sangat kuat dalam penunjukan Ana Catering ini. Presiden telah menunjuk tim (mantan Menteri Agama Tolchah Hasan) untuk menginvestigasi kasus ini. Tapi hingga kini hasilnya belum jelas.

Keempat menteri inilah yang secara mendesak harus dikeluarkan dari orbit kabinet. Memang masih terlalu banyak anggota kabinet yang bermasalah, baik secara moral, hukum, maupun politik. Bahkan, jika mengacu pada pendapat Indra J. Piliang–pengamat politik CSIS-50 persen anggota Kabinet Indonesia Bersatu bermasalah dan recommended untuk di-reshuffle. Jika Presiden Yudhoyono masih mempertahankan keempat menteri ini, permasalahan buruknya manajemen transportasi, perberasan nasional, pengelolaan haji, dan masalah kesejahteraan masyarakat tidak akan beranjak dari perbaikan. Bahkan bukan hal yang tidak mungkin, masalah itu akan meluncur ke jurang yang paling dalam. Dalam konteks melindungi konsumen di Indonesia, Presiden sebaiknya jangan terus menjadi “Hamlet” (pembimbang) plus jangan lagi tarik-ulur ala politik dagang sapi untuk merombak performance anggota kabinet.


Senin, 23 April 2007

Opini

Sejarah di Akhir Sejarah

Francis Fukuyama

·  Dekan School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, dan Ketua The American Interest *)

Lima belas tahun yang lalu dalam buku The End of History and the Last Man, saya mengatakan, bila suatu masyarakat ingin menjadi masyarakat yang modern, tidak ada pilihan selain merangkul ekonomi pasar dan sistem politik yang demokratis. Memang tidak semua masyarakat ingin menjadi masyarakat yang modern dan tidak semua masyarakat mampu membangun lembaga dan kebijakan yang diperlukan bagi keberhasilan demokrasi dan kapitalisme yang dirangkulnya, tapi tidak ada sistem lainnya yang memberikan hasil yang lebih baik.

Karena itu, walaupun The End of History pada dasarnya merupakan argumentasi tentang modernisasi, ada orang yang mengaitkan tesis saya tentang akhir sejarah ini dengan kebijakan luar negeri Presiden George W. Bush dan hegemoni strategis Amerika. Tapi mereka yang mengira bahwa gagasan yang saya ajukan itu merupakan fondasi intelektual kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Bush tidak mengamati apa yang telah selalu saya katakan sejak 1992 tentang demokrasi dan pembangunan.

Presiden Bush pada awalnya mencari pembenaran atas campur tangannya di Irak dengan mengemukakan apa yang dikatakannya sebagai program pengembangan senjata pemusnah massal oleh Saddam Hussein, keterkaitan Saddam dengan Al-Qaidah, serta pelanggaran yang dilakukan Irak terhadap hak asasi manusia dan tidak adanya demokrasi di negeri itu. Ketika dua alasan yang pertama runtuh setelah invasi Amerika pada 2003, Bush semakin menekankan pentingnya demokrasi, baik di Irak maupun di Timur Tengah pada umumnya, sebagai rationale bagi apa yang telah diperbuatnya.

Bush berargumentasi bahwa hasrat memperoleh kebebasan dan demokrasi itu ada di mana-mana dan bukan terbatas pada suatu budaya, dan bahwa Amerika akan dengan teguh mendukung gerakan demokrasi “dengan tujuan akhir menghapuskan tirani di muka bumi”. Para pendukung perang di Irak menyaksikan benarnya pandangan-pandangan yang mereka kemukakan pada jari-jari bernoda tinta para pemilih di Irak yang berbondong-bondong memberikan suaranya dalam berbagai pemilihan yang dilakukan antara Januari dan Desember 2005, pada Revolusi Cedar di Libanon, dan pada pemilihan presiden dan parlemen di Afganistan.

Walaupun peristiwa-peristiwa yang terjadi ini membesarkan hati dan memberikan harapan, jalan menuju demokrasi di Timur Tengah mungkin sekali akan mengecewakan di masa dekat ini atau sesudahnya, dan upaya pemerintah Bush membangun suatu kebijakan regional berdasarkan semua itu akan mengalami kegagalan total.

Memang hasrat untuk hidup dalam suatu masyarakat yang modern dan bebas dari tirani itu ada di mana-mana atau kira-kira begitulah adanya. Ini dibuktikan oleh upaya jutaan orang setiap tahun untuk hijrah dari dunia berkembang ke dunia maju dengan harapan akan menemukan stabilitas politik, peluang kerja, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, yang tidak mereka peroleh di tanah airnya.

Tapi ini tidak sama dengan mengatakan ada hasrat di mana-mana untuk hidup dalam suatu masyarakat yang liberal–yakni, dalam suatu tatanan politik yang dicirikan oleh semangat hak individu dan rule of law. Hasrat untuk hidup dalam suatu demokrasi liberal, memang, merupakan sesuatu yang berkembang setelah sekian waktu, sering kali sebagai produk sampingan dari modernisasi yang berhasil.

Lagi pula, hasrat untuk hidup dalam suatu demokrasi modern dan liberal tidak perlu terwujudkan dalam kemampuan untuk benar-benar berlaku demikian. Pemerintah Bush dalam pendekatannya terhadap Irak pasca-Saddam tampaknya berasumsi bahwa baik demokrasi maupun ekonomi pasar sudah merupakan default, suatu kondisi ke arah mana suatu masyarakat akan kembali begitu tirani yang menindas itu dapat disingkirkan, bukan sebagai serangkaian lembaga yang kompleks dan bergantung satu sama lain, lembaga-lembaga yang harus dibangun dengan susah payah dalam jangka waktu yang lama.

Sebelum ada demokrasi liberal, perlu ada suatu bentuk negara yang berfungsi (sesuatu yang tidak lenyap di Jerman atau Jepang setelah mereka dikalahkan dalam Perang Dunia II). Inilah sesuatu yang tidak bisa dianggap begitu saja ada di negeri-negeri seperti Irak.

The End of History tidak pernah dikaitkan dengan suatu model organisasi sosial atau politik khas Amerika. Mengikuti pandangan Alexandre Kojève, filsuf Rusia-Prancis yang mengilhami argumentasi yang saya kemukakan sejak awal, saya percaya Uni Eropa mencerminkan dengan lebih akurat bentuk dunia pada akhir sejarah, bukan Amerika Serikat pada bentuknya saat ini. Upaya Uni Eropa melintas sekat-sekat kedaulatan dan politik kekuasaan yang tradisional dengan membentuk suatu rule of law yang melintas batas-batas negara jauh lebih selaras dengan dunia “pasca-sejarah” daripada keyakinan Amerika yang teguh berpegang pada kepercayaan kepada Tuhan, kedaulatan nasional, dan kekuatan militernya.

Akhir kata, saya tidak pernah mengaitkan munculnya demokrasi secara global berkat tangan-tangan Amerika, dan terutama sekali bukan karena kekuatan militer Amerika. Peralihan menuju demokrasi perlu didorong oleh masyarakat yang menginginkan demokrasi itu sendiri. Dan karena demokrasi memerlukan lembaga-lembaga, ia biasanya merupakan suatu proses yang cukup panjang dan lama.

Kekuatan-kekuatan luar seperti Amerika Serikat sering kali bisa membantu dalam proses ini dengan contoh yang mereka tunjukkan sebagai masyarakat yang berhasil secara politik dan ekonomi. Mereka juga bisa memberikan dana, nasihat, bantuan teknik, dan, ya, sekali-sekali kekuatan militernya untuk mendorong maju proses ini. Tapi perubahan rezim yang dilakukan dengan kekerasan sama sekali bukan kunci tercapainya peralihan menuju demokrasi. *

*) Copyright: Project Syndicate/The American Interest, 2007.


Sabtu, 21 April 2007

Opini

S.K. Trimurti, Penerus Kartini

Asvi Warman Adam

·  pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia

Perjuangan Kartini diteruskan oleh perempuan sesudahnya, di antaranya Surastri Karma Trimurti, yang tahun ini berusia 95 tahun. Sementara Kartini berjuang dengan pena, S.K. Trimurti mengasuh surat kabar untuk menentang penjajah. Untuk itu, ia rela meringkuk dalam penjara, bahkan dengan bayinya yang masih menyusu. Kini dalam kondisi lemah ia melewati hari-hari akhirnya di sebuah rumah di Jalan Kramat Lontar, Jakarta.

Pada 2005 ia sempat dirawat di rumah sakit. Tidak banyak yang membesuknya ketika ia tergolek di paviliun VIP Anggrek, Rumah Sakit Cikini, Jakarta. Namun, ketika itu S.K. Trimurti tidak kehilangan semangatnya. Kepada tamu yang datang membesuk, ia mengatakan tidak betah dipasangi infus di tangannya. “Bukakno, bukakno,” ujarnya. Minggu 25 Agustus 2005 kami berkunjung, antara lain bersama dengan Ir Setiadi Reksodiprodjo, 84 tahun, yang pernah bersama-sama dengan S.K. Trimurti menjadi anggota kabinet Amir Syarifuddin pada 1947. Waktu itu Setiadi menjadi Menteri Penerangan dan Trimurti, yang sering dipanggil Zus Tri oleh rekan seperjuangannya, menjadi Menteri Perburuhan. Zus Tri masih mengenali beberapa tamunya.

Setiadi mengingatkan bahwa kabinet Amir Syarifuddin-lah yang memutuskan wakil Indonesia dalam KTN (Komisi Tiga Negara) yang menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Belanda memilih Belgia mewakilinya, Indonesia memilih Australia, dan kedua negara tersebut (Belgia dan Australia) memilih Amerika Serikat. Meskipun kabinet memutuskan memilih Australia mewakili Indonesia, dalam rapat, S.K. Trimurti mengusulkan Indonesia diwakili Uni Soviet, walaupun akhirnya ia kalah suara.

Perempuan pejuang

Ia lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 11 Mei 1912, dari keluarga wedana. Setelah tamat dari Sekolah Ongko Loro, Surastri melanjutkan ke Sekolah Guru. Ia lulus dengan angka terbaik dan diangkat menjadi guru antara lain di Banyumas. Di sinilah ia mulai berorganisasi dengan menjadi anggota Rukun Wanita dan mengikuti rapat-rapat Budi Utomo. Pada Februari dan Maret 1933, Partindo, yang dipimpin Soekarno, aktif melakukan rapat umum di Jawa Tengah. Surastri bersama temannya, Suprapti, yang juga guru, berangkat dengan naik dokar dari Banyumas ke Purwokerto untuk mendengarkan pidato Bung Karno.

Sejak Juli 1933 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan bahwa seorang pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota Partindo dan PNI-Baru (Pendidikan). Surastri memilih berhenti menjadi guru dan mengikuti kursus kader Partindo di Bandung. Namanya mulai masuk daftar pengawasan PID (polisi rahasia kolonial). Sejak 1 Agustus, Soekarno ditangkap Belanda dan Surastri menumpang di kediaman Ibu Inggit. Karena merasa memberatkan nyonya rumah, kemudian Surastri pulang ke rumah tuanya di Klaten.

Sang ayah, Mangunsuromo, yang menjadi wedana, lebih banyak bercerita tentang kesaktian raja-raja Jawa masa lalu dan enggan berdiskusi tentang penderitaan rakyat yang dijajah Belanda. Surastri merasa tidak betah di rumahnya, lalu pindah ke Solo dan menerbitkan majalah Bedug yang kemudian berganti nama menjadi Terompet.

Selanjutnya Surastri pindah ke Yogya dan bersama temannya, Sri Panggihan, mendirikan majalah Suara Marhaeni. Surastri Karma menambahkan nama Trimurti di belakang namanya sehingga menjadi S.K. Trimurti, nama yang selanjutnya populer dalam pergerakan politik nasional. Pada 1936, karena membuat pamflet antipenjajahan, Trimurti dihukum 9 bulan di Penjara Bulu, Semarang. Di dalam bui, ia pun merasakan perbedaan perlakuan terhadap bumiputra dan orang Eropa (perbedaan ini masih ada sampai sekarang di penjara Indonesia, walaupun hanya antara mantan pejabat atau orang kaya dan warga kebanyakan).

Pada 1937 Trimurti berkenalan dengan seorang pejuang eks Digul, yaitu Sayuti Melik, yang kemudian menjadi suaminya. Pernikahan mereka cukup unik karena diawali debat sengit dalam suatu pertemuan. Sayuti berujar, “Kalau begitu, Saudara dapat bekerja sama dengan saya. Sebaiknya Saudara menjadi istri saya saja.” Sayuti Melik adalah pengetik naskah Proklamasi pada 16 Agustus 1945.

Suatu ketika Sayuti menulis pada harian Sinar Selatan, yang dipimpin Trimurti. Pemuatan itu menyebabkan sang pemimpin redaksi, Trimurti, disidangkan. Karena tidak menyebutkan nama penulis artikel ini, Trimurti dihukum 2 bulan penjara. Namun, proses pengadilan itu berjalan cukup lama, sementara Sayuti dan Trimurti sempat menikah di Solo pada 19 Juli 1938. Pada 11 April 1939 lahir putra pertama mereka. Saat putranya hampir 5 bulan, datang surat keputusan pengadilan untuk mengeksekusi Trimurti. Karena anaknya menyusu, Trimurti masuk penjara bersama bayinya.

Pada saat mengandung anaknya yang kedua, tahun 1941 Trimurti kembali masuk penjara. Juni 1942 lahir putra kedua. Kemudian Sayuti dan Trimurti ditangkap dan disiksa Jepang. Setelah Jepang kalah, Trimurti hadir dalam pembacaan Proklamasi di Pegangsaan Timur pada 17 Agustus 1945. Perjuangan terus berlanjut, Trimurti ditugasi oleh Komite Nasional Indonesia menggelorakan semangat rakyat di Semarang, bersama dengan tiga teman mereka, naik mobil. Di tengah jalan, ban mobil bekas milik pembesar Jepang itu kempis. Karena tidak ada tukang tambal ban, terpaksa ban itu diisi rumput. Setelah berjalan beberapa jauh, ban kempis lagi dan diisi lagi dengan rumput.

Dalam kabinet Amir Syarifuddin pada 1947, Trimurti menjabat Menteri Perburuhan. Pada 1959 Soekarno ingin menunjuknya sebagai Menteri Sosial, tapi Trimurti menolak karena ia bertekad menyelesaikan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dalam pelantikannya sebagai sarjana pada 1960, Presiden Soekarno turut hadir.

Pada awal Orde Baru, Trimurti menjadi pengurus Dewan Harian Angkatan 45 dan mendirikan majalah kebatinan Mawas Diri. Pada 1980 ia ikut menandatangani Petisi 50, yang menyebabkan geraknya sangat dibatasi. Tapi Trimurti pantang surut, ia masih aktif menghadiri berbagai kegiatan di era reformasi pada usianya yang kian lanjut. Dalam peresmian rumah jompo perempuan di Kramat, Jakarta, yang dilakukan Gus Dur pada 2004, Trimurti masih bersemangat menyanyi dalam bahasa Jawa, Indonesia, dan Belanda. Zus Tri, namamu akan tetap harum abadi sebagai bunga bangsa.


Sabtu, 21 April 2007

Opini

Parlemen dan Hilangnya Man of Ideas

Radhar Panca Dahana, Budayawan

Sekitar 30 guru dari sekolah tingkat dasar dan menengah mengikuti latihan yang akan meningkatkan kemampuan dan kreativitas mereka dalam menjalankan proses ajar-mengajar. Baru selesai sehari dari seminggu rencana pelatihan di daerah yang sejuk, gosip bermunculan di kalangan guru peserta. “Uang transpor kita kecil sekali,” kata gosip yang dengan segera meruyak seperti penyakit menular itu.

Akhir kata, pertemuan umum dilakukan antara panitia pelatihan dan para guru peserta. Keluhan, kritik, dan protes mengeras karena uang transpor atau honor guru dianggap terlalu kecil. Panitia berkeras dana yang ada dari departemen teknis memang minim, dan lagi guru di situ justru mendapat ilmu, plus makan, minum, penginapan, dan peralatan secara gratis. Mengapa harus menuntut honor? “Terus terang saja, kalau memang dibilang guru itu sekarang matre, harus diakui. Bapak harus bisa terima kenyataan itu,” kata satu guru yang menjadi wakil lainnya.

Lepas dari bagaimana penyelesaian masalah dalam pelatihan guru yang dilakukan beberapa waktu lalu itu, pernyataan guru-wakil di atas menyuratkan dengan keras dasar dan motivasi kerja para (sebagian) guru masa kini. Profesi guru, yang selama ini dianggap suci, dihormati, dan dianggap “pengabdian” lebih dari sekadar kerja profesional, ternyata telah bergeser jauh menjadi sebuah kerja dengan perhitungan profit material yang ketat. Bahkan bisa di luar logika umum tentang reward atau kompensasi kerja.

Penyelesaian yang baik akhirnya terjadi dalam kasus di atas. Umumnya guru kembali menyadari posisi vital dan tugas “suci”-nya dalam membentuk kepribadian murid, kepribadian sebuah bangsa. Dan tugas itu tak dapat diukur dengan digit-digit imbalan material. Sebuah kesadaran yang membuat angket kecil di masa pelatihan itu menghasilkan jawaban 80 persen “tidak setuju” atas pertanyaan “Setujukah Anda bila guru disebut sebagai pahlawan tanda jasa?”.

Tentu analisisnya mudah dilakukan. Standar dan desakan hidup kontemporer, ketika dunia konsumtif begitu kuat menerjang semua idea hidup pribadi dan kolektif, bahkan daya beli kini menjadi ukuran eksistensi dan derajat pribadi, membuat semua kerja seperti kehilangan dasar ide, motif, dan tujuan tindakan, kehilangan kebanggaan dalam pelaksanaannya. Biarpun tugas dan kerja itu adalah sebuah amanah “suci”, sekalipun itu dimandatkan oleh keluhuran yang bernama “rakyat”.

Apa pun tugas itu, profit material apa yang bisa didapat. Jika bisa, tugas seringan-ringannya, pundi seberat-beratnya.

Tugas bangsa

Gejala atau realitas mutakhir itu, kita mafhum, merasuki sel-sel hidup di lapisan sosial mana pun. Di kalangan profesional, buruh, seniman, agamawan, pejabat yudikatif dan eksekutif mana saja. Termasuk apa yang kita kenal sebagai “wakil rakyat” yang terhormat. Mereka yang mendapat mandat dari konstituen (rakyat)-nya, untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka di tingkat nasional. Menjalankan tugas yang tak hanya untuk pribadi dan kelompok, tapi juga bagi sebuah bangsa.

Namun, dalam kenyataannya, sama kita mafhumi pula, “wakil rakyat” yang berdiam di kantor-kantor dan gedung mewah parlemen itu membayangkan dirinya juga sebagai pekerja atau buruh bayaran, macam ilustrasi kasus di atas. Berulang kali mereka menggunakan silat cara dan lidah terindahnya untuk menambah pundi-pundi, meningkatkan saldo rekening pribadi mereka.

Hingga akhirnya, kasus Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 menandaskan adanya erosi etos kerja dan pemaknaan sebuah tugas yang dibebankan bangsa. Bahwa sebuah tugas kini tak lagi diukur dari nilai intrinsik atau idealnya, tapi melulu dari segi ekstrinsik dan nominalnya. Bahwa idea tentang tugas demi “kepentingan kolektif”, “kemajuan atau cita-cita bersama”, “pembelaan kedaulatan”, “keluhuran akal/manusia”, dan sebagainya tidak lagi tersimpan dalam ubun kesadaran kita para pekerja.

Tak ada lagi rasa bangga, pada pelaksanaan, penyelesaian, dan paripurna hasil dari tugas yang diemban atau diamanatkan. Perhitungan kolektif diciutkan menjadi tujuan sempit sekte dan golongan. Sehingga sebenarnya, beberapa jabatan utama negara, tempat amanat nurani rakyat tersimpan di dalamnya, sudah tak pantas lagi menyandang emblem “yang terhormat” di dadanya.

“Wakil rakyat” alias parlemen, sebagai salah satu institusi yang paling tegas di posisi “suci” itu, selama ini hanya mengundang rasa kecewa, getir, dan (sebagian) amarah. Soal studi-studi lapangan, kasus-kasus korupsi dan manipulasi, pelicikan hukum, pemerkayaan diri, hingga “penenggelaman kasus” dana pendidikan yang dilakukan pemimpinnya sendiri dan tentu kasus PP di atas.

Menjadi anggota parlemen kali ini tak lebih dari satu pilihan kerja “bayaran”, yang kadang artifisial, sekadar memenuhi jadwal. Rasa bangga dan dihormati karena dipercaya oleh banyak orang tidak menjelma menjadi wibawa, empati, dan produk yang membela habis masa kini dan masa depan mereka yang diwakilinya. Itu semua dianggap romantisisme. Begitu pun yang terjadi di kalangan yang semestinya paling militan: polisi dan militer. Mereka justru baku hantam, bahkan saling bunuh sendiri.

Bahkan seragam dan pangkat pun tak bisa lagi membela kesucian historis dan kulturalnya. Tugas memang tugas, katanya, tapi apa kita tak boleh hidup enak. “Emangnya ini zaman perang, Bung? Belanda jauh, deh…,” ujarnya berseloroh. Ya, perang mungkin tak ada, tapi sebenarnya ia terjadi dalam diri sendiri. “Belanda” pun mungkin bermetamorfosis menjadi diri sendiri.

Kehilangan ide

Aus bahkan pudarnya rasa bangga, “keluhuran”, dalam tugas-bangsa ini sebagian muaranya adalah gagalnya kita memproses transformasi nilai kebangsaan yang dulu sempat membuat negeri kepulauan ini utuh, merdeka, dan menegakkan rasa percaya diri, membusungkan dada di mimbar(internasional) mana saja. Muara ini dihuni banyak penjaga. Sebagian di antaranya adalah mereka yang mendapat mandat utama rakyat untuk memimpin: mereka yang ada di lembaga-lembaga eksekutif di antaranya.

Kegagalan transformasi nilai itu tampak pada minimnya imajinasi, dangkalnya visi para penyelenggara negara, terutama dalam mengidentifikasi perubahan adab, adat, dan budaya masa kini. Pergeseran tajam yang terjadi setidaknya seperempat atau setengah abad belakangan melahirkan banyak simbol, indikator, dan standar baru yang dengan paksa atau tidak mengenyahkan yang lama.

Pada akhirnya semua itu menciptakan keterbatasan dalam menetapkan solusi, kebijakan, bahkan sampai pada pola berpikir dan pola mentalnya. Situasi mutakhir negeri ini hanya mengajarkan “rasa kalah”, pesimisme, sekadar, dan daya survive. Kita kehilangan ide-ide yang mampu mengaksentuasi diri mutakhir kita pada tantangan masa kini. Kita sebenarnya kehilangan ideologi,ketika ideologi lama bersembunyi dalam diktum klasik di buku-buku tua: kehilangan makna dan peran krusialnya dalam meneguhkan kebangsaan dan kebanggaan.

Kita sesungguhnya kehilangan man of ideas.


Jum’at, 20 April 2007

Opini

Komisi Pencegahan Korupsi

Adnan Topan Husodo

·  anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch

Usaha berbagai pihak untuk mengembalikan pemberantasan korupsi pada pola-pola lama yang konvensional masih gencar dilakukan. Mereka tak hanya berasal dari pelaku korupsi yang tidak senang dengan menguatnya upaya pemberantasan korupsi, tapi juga dari para pembela hukum koruptor sekaligus aparat penegak hukum yang merasa kekuasaannya perlahan-lahan digerogoti karena terjadinya pergeseran dan pembagian kewenangan. Upaya itu dapat dikatakan sistematis mengingat dilakukan secara bergelombang, terus menerus, dengan ritme, nada, dan pandangan yang hampir sama.

Dipangkasnya eksistensi dan kewenangan luar biasa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penindakan kasus-kasus korupsi melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi adalah salah satu caranya. Hebatnya, yang mengajukan hal itu tak hanya para terdakwa yang diseret oleh KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tapi juga elemen lain yang sebenarnya tidak punya kaitan sama sekali dengan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Bukan hanya KPK yang terus digembosi, juga Pengadilan Tipikor.

Di samping memanfaatkan celah hukum lewat mekanisme judicial review, usaha lain yang by design ingin menghadang pemberantasan korupsi dilakukan melalui revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi). Dari draf yang telah dirumuskan tim khusus bentukan pemerintah, pasal krusial yang nantinya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi adalah dihapuskannya eksistensi hakim ad hoc.

Meskipun tidak secara eksplisit diusulkan pembubaran Pengadilan Tipikor, dengan ditiadakannya eksistensi hakim ad hoc korupsi, Pengadilan Tipikor akan bubar dengan sendirinya. Hal ini ditambah dengan kekhawatiran gagalnya DPR-pemerintah dalam membuat UU Pengadilan Tipikor sebagaimana mandat putusan MK.

Sukar untuk tidak mengatakan bahwa gagasan di atas merupakan agenda besar pembusukan terhadap cara-cara luar biasa dalam memberantas korupsi. Harus diakui bahwa beberapa anggota Tim Perumus Revisi UU Korupsi merupakan pengacara kasus korupsi, sekaligus saksi ahli yang kerap meringankan pelaku korupsi di pengadilan. Hal ini tentu saja menimbulkan conflict of interest yang sangat kuat.

Karena itu, akan lebih baik anggota tim yang saat ini sedang vakum dikocok ulang oleh pemerintah untuk mengembalikan semangat pemberantasan korupsi, sekaligus menghilangkan peluang yang teramat besar bagi terjadinya perselingkuhan kepentingan orang-orang yang terlibat dalam perumusan revisi UU Korupsi.

Tidak hanya berhenti pada usaha-usaha di atas, nafsu untuk menggembosi pemberantasan korupsi juga dilakukan dengan membangun opini publik. Tidak tanggung-tanggung, delegitimasi atas cara-cara luar biasa dalam memberantas korupsi justru datang dari seorang pemimpin lembaga penegak hukum. Korupsi bukanlah kejahatan luar biasa, demikian kira-kira pendapatnya. Dari pernyataan ini, secara implisit dapat disimpulkan pengertian yang lain, yakni karena korupsi bukan kejahatan luar biasa, cara-cara luar biasa tidak diperlukan. Karena tidak diperlukan, KPK dan Pengadilan Tipikor layak dibubarkan. Jikapun tidak dibubarkan, cukup diberi kewenangan biasa selayaknya aparat penegak hukum lain. Dikaitkan dengan usaha melemahkan posisi KPK dan Pengadilan Tipikor sebagaimana telah dijelaskan mula-mula, pernyataan tersebut menemukan benang merahnya.

Padahal dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah dinyatakan dengan jelas, “… Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa….”

Dikatakan luar biasa karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan telah menghambat pembangunan nasional. Selain itu, korupsi telah merusak tata nilai berbangsa dan bernegara, mengancam kemajuan pendidikan, merampas hak-hak masyarakat untuk dapat hidup sejahtera, merusak lingkungan hidup, dan melemahkan mental bangsa.

Dengan kata lain, korupsi dalam konteks Indonesia telah masuk pada tingkat gawat darurat. Demikian halnya langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini terbukti gagal karena menghadapi banyak hambatan. Karena itu, cara-cara luar biasa untuk memberantasnya sangat dibutuhkan.

Cara-cara luar biasa itu yang kemudian menjelma dalam kewenangan yang dimiliki KPK dan Pengadilan Tipikor. Dengan mengembalikan pengertian kejahatan korupsi sebagai kejahatan biasa, tak dapat disangsikan jika hal ini merupakan ancaman serius bagi eksistensi KPK dan Pengadilan Tipikor. Paling tidak, akan lahir beberapa konsekuensi mendasar seandainya pemerintah berniat mengembalikan posisi kejahatan korupsi sebagai kejahatan yang sama kualitasnya seperti yang lain.

Pertama, kewenangan KPK sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang KPK pasal 12, yang selama ini terbukti ampuh memberantas korupsi, akan dengan sendirinya dipangkas. KPK tidak akan dapat lagi menyadap dan merekam, memblokir rekening, meminta kepada atasan tersangka untuk memberhentikan jabatannya, meminta data kekayaan dan perpajakan dari instansi lain, menghentikan sementara waktu transaksi keuangan, memeriksa seorang pejabat tanpa izin dari atasannya, melakukan penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Jika hal ini benar terjadi, KPK hanya akan memiliki fungsi pencegahan. Karena itu, KPK bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi.

Kedua, cara-cara biasa dalam memberantas korupsi dapat diartikan sebagai tidak diperlukannya Pengadilan Tipikor. Kaitan antara konsekuensi pertama dan kedua sangat jelas. Jika Pengadilan Tipikor tidak diperlukan, secara otomatis fungsi penindakan KPK juga akan hilang. Hal ini mengingat di dalam Pasal 53 UU KPK disebutkan, “Dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Seandainya desain besar untuk menghancurkan kewenangan luar biasa lembaga pemberantasan korupsi benar-benar berhasil, penegakan hukum kasus korupsi akan kembali ke titik nadir. Ke depan, sulit rasanya untuk dapat melihat seorang pejabat negara ditahan dan dijebloskan ke penjara atas tindakan korupsi yang dilakukannya.


Jum’at, 20 April 2007

Opini

Presiden dan Kegaduhan Reshuffle

A. Bakir Ihsan

·  anggota staf ahli Wakil Ketua MPR Bidang Sosialisasi Hasil Amendemen UUD 1945

Negeri ini memang gaduh. Para elite, birokrat, aparat, sampai rakyat terombang-ambing dalam kegaduhan. Anggota Dewan adu emosi, bukan argumentasi. Polisi “main” senjata, bahkan terhadap atasannya. Praja senior membunuh juniornya dan para elite gaduh atas Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB terhadap Iran. Di tengah kegaduhan itu, para wakil rakyat menggunakan masa resesnya dengan melancong ke luar negeri atas nama studi banding yang tak pernah jelas pertanggungjawabannya.

Semua ini merupakan potret bahwa, secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya, negeri ini belum sampai pada titik equilibrium. Transisi yang berlangsung saat ini menjadi lahan subur kegaduhan tanpa tahu sampai kapan kegaduhan itu berakhir. Namun, apakah kegaduhan ini akan terus dibiarkan sebagai legitimasi atas transisi tanpa arah yang pasti?

Pertanyaan ini penting karena kegaduhan sering membuat terbengkalainya substansi agenda negara bangsa. Kegaduhan adalah riak-riak di permukaan yang belum tentu merefleksikan apa yang ada di dasarnya. Kegaduhan pada tingkat elite tak selalu berjalin berkelindan dengan keresahan rakyat. Justru kegaduhan hanya sasaran tembak elite yang lain. Wajar apabila kegaduhan di Senayan menyebabkan kegaduhan pula di Istana.

Paling tidak itulah yang dirasakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah beberapa waktu lalu, Presiden SBY minta agar masyarakat luas tidak perlu gaduh. Konteks pernyataan SBY tersebut terkait dengan desakan reshuffle kabinet yang disuarakan anggota Dewan dan partai politik. Kini, gaung reshuffle kembali menggema seiring dengan kekecewaan masyarakat atas sikap pemerintah yang mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB dalam masalah nuklir Iran.

Pernyataan Presiden tentang reshuffle yang gaduh ini memiliki banyak makna. Pertama, Presiden merasa terganggu oleh isu-isu reshuffle yang disuarakan khususnya oleh para politikus di Senayan. Kedua, isu reshuffle ini mengancam ranah hak prerogatif Presiden dalam hal “merancang bangun” para pembantunya. Ketiga, Presiden lebih senang bekerja dalam suasana yang tenang dan terbebas dari intervensi eksternal.

Apa pun maknanya, kegaduhan bagi Presiden SBY tidak sekadar ramai dan berisik, tapi sampai pada tahap mengganggu. Bahkan, menurut dia, kegaduhan itu telah membuat tersendatnya kinerja pemerintah.

Batas keniscayaan

Bagi sebagian orang, kegaduhan dengan segala dampaknya tersebut merupakan hal biasa. Ia menjadi simbol kedinamisan politik di tengah realitas sosial yang transisional. Dalam konteks ini kegaduhan dipersepsikan sebagai keniscayaan untuk sampai pada proses konsolidasi demokrasi.

Namun, ketika kegaduhan tersebut bertitik singgung dengan hak privasi ataupun hak prerogatif, ia bisa dianggap mengganggu. Inilah yang menarik dipahami dalam konteks arus besar tuntutan reshuffle kabinet yang disuarakan oleh pelbagai kalangan, khususnya kaum politikus.

Justru dari kegaduhan (isu reshuffle) ini, SBY bisa menjadikannya upaya untuk menguji sejauh mana dirinya sebagai presiden bisa mempertahankan otoritas prerogatifnya berhadapan dengan kepentingan politik partai. Sulit dimungkiri bahwa yang paling berkepentingan terhadap reshuffle adalah partai politik, bukan rakyat. Reshuffle menjadi ajang negosiasi dan political bargaining parpol untuk menempatkan kadernya dalam pemerintahan.

Dalam konteks legalistik-formalistik, kegaduhan reshuffle ini bisa menjadi ajang pertaruhan SBY menghadapi draf Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara yang, oleh sebagian pengamat, dianggap sebagai intervensi DPR terhadap hak prerogatif Presiden. Kalau Presiden bisa mengambil langkah tegas menyikapi RUU Kementerian tersebut, dengan sendirinya Presiden telah berhasil mengurai benang kusut presidensialisme yang selama ini dikeruhkan oleh campur tangan anggota Dewan (parlementarisme), termasuk tuntutan reshuffle kabinet.

External shock

Sejak awal pemerintahannya, Presiden SBY berhadapan dengan external shock berupa bencana yang mengalir sejak akhir 2004 sampai saat ini. Kenyataan tersebut menjadi kegaduhan tersendiri bagi laju perjalanan pemerintah SBY. Kegaduhan karena faktor alam, seperti tsunami dan gempa bumi, ataupun kegaduhan akibat kelalaian manusia (human error), seperti banjir, tanah longsor, tenggelam dan terbakarnya kapal laut, kecelakaan pesawat terbang, anjloknya kereta api, dan ancaman terhadap rasa aman lainnya, merupakan rentetan realitas yang membuat negeri ini semakin gaduh. Belum lagi banjir lumpur panas di Sidoarjo yang semakin tak terbendung menjadi pemantik menggumpalnya kegaduhan negeri ini.

Terlalu panjang untuk mengurai rangkaian bencana alam dan sosial selama dua tahun lebih dengan segala dampaknya. Dalam kondisi demikian, banyak kemungkinan bisa terjadi yang berujung pada patologi sosial yang oleh Francis Fukuyama disebut sebagai great disruption (guncangan besar). Sebuah realitas yang tidak lagi mengindahkan tata sosial dan moral akibat pengabaian atas yang lain dan hilangnya toleransi dan simpati. Kriminalitas yang semakin eksesif, rasa aman yang semakin mahal, nyawa yang semakin murah, korupsi yang sulit dibendung, amanat rakyat yang dicampakkan, dan tindak penyimpangan lainnya menjadi cermin dari guncangan (kegaduhan) besar.

Otomatis kegaduhan tersebut akan menyedot konsentrasi dan fokus transformasi yang hendak dijalankan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kegaduhan ini akan melahirkan dampak-dampak eksesif yang terus mengalir dan berujung pada distabilitas sosial akibat terpecahnya konsentrasi pemerintah.

Kalau kegaduhan ini dianggap cukup mengganggu kinerja pemerintah, tidak ada jalan lain bagi Presiden SBY untuk melakukan langkah-langkah konkret dan tegas sebagaimana menjadi komitmen pada awal 2007 ini. Janji yang pernah diungkapkan dalam pidato awal tahun tersebut seharusnya menjadi landasan dalam setiap langkah dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Proyek antara

Presiden SBY saat ini berada dalam lingkaran kegaduhan, baik yang disebabkan oleh berlarut-larutnya bencana yang menimpa masyarakat bawah maupun yang disebabkan oleh kepentingan pragmatis parpol untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan (elite). Dan tidak mudah bagi SBY untuk mengambil langkah tegas di tengah suasana sistem presidensialisme yang tanggung dan suasana “gaduh” masyarakat akibat bencana yang beruntun dan di luar rencana.

Meski demikian, pada akhirnya keputusan harus diambil SBY dengan mempertimbangkan beragam (skala) “kegaduhan” tersebut. Setiap kebijakan pasti ada risiko baik secara politik maupun sosial. Namun, keputusan ini jauh lebih bermakna daripada membiarkan kegaduhan terus berlarut yang justru menjadikan laju reformasi tersendat bahkan jalan di tempat.

Reshuffle memang bukan jaminan bahwa roda pemerintahan akan jauh lebih baik. Namun, pemerintah bisa memprediksi melalui evaluasi yang obyektif dan transparan terhadap kinerja kabinet saat ini untuk kemudian diambil tindakan yang lebih proporsional dan efektif. Plus-minus kabinet harus dipaparkan sehingga tidak muncul rapot-rapot liar (subyektif) yang diusung beragam kepentingan yang menambah suasana gaduh.

Reshuffle hanya “proyek antara” untuk menjawab berbagai persoalan yang mengimpit masyarakat. Dengan kata lain, rakyat tak peduli apakah presiden melakukan reshuffle atau tidak terhadap para pembantunya. Mereka hanya berharap ada manfaat dari kedaulatan yang telah mereka titipkan pada para wakilnya (legislatif) dan pada Presiden (eksekutif) untuk menjalankan roda negara.

Kini pemerintah (Presiden) tinggal menjawab secara konkret berbagai bencana yang membuat masyarakat gaduh, baik melalui reshuffle maupun kerja nyata yang lebih terasa dalam kehidupan rakyat. Kalau tidak, negeri ini akan terus gaduh. Dan bekerja di tengah suasana yang gaduh tidak akan semaksimal bekerja di tengah suasana yang tenang dan damai.


Sabtu, 28 April 2007

Opini

Muhammadiyah dan Tantangan Kemanusiaan Global

Ahmad Fuad Fanani

·  PRESIDIUM JARINGAN INTELEKTUAL MUDA MUHAMMADIYAH

Kedudukan Muhammadiyah dalam perjalanan dan perkembangan bangsa ini sangat signifikan. Karena itu, sangat tepat jika sidang tanwir yang diselenggarakan pada 26-29 April 2007 mengangkat tema “Peneguhan dan Pencerahan Gerakan untuk Kemajuan Bangsa”. Tema ini masuk ke dua sasaran sekaligus: otokritik dan evaluasi intern Muhammadiyah serta kritik dan kontribusi bagi bangsa Indonesia. Muhammadiyah ingin meneguhkan dan mencerahkan gerakannya yang hampir berusia satu abad, sekaligus juga ingin berkontribusi kepada bangsa yang memasuki usia 67 tahun ini.

Pasca-Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, tampaknya posisi pemikiran dan keagamaan Muhammadiyah tidak lagi berada di tengah-tengah, tapi sudah agak miring ke kanan. Terbukti dengan menguatnya arus konservatisme di Muhammadiyah. Bila itu yang menjadi pilihan para warganya saat ini, sebetulnya tidak terlalu menjadi masalah. Namun, tentu saja pilihan itu akan memperlemah tekad awal Muhammadiyah untuk menjadi gerakan Islam moderat dan–dalam istilah M. Din Syamsuddin–laboratorium pemikiran yang menaungi semua pemikiran yang menjadi pilihan para warganya.

Bila kita tinjau sejarah Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan bukanlah seorang yang konservatif dalam beragama. Beliau adalah seorang yang progresif dan memihak kepada rakyat kecil. Terbukti, bacaannya adalah Tafsir Al-Manar dan majalah Al-Urwah al-Wusqo, yang juga menjadi bacaan kaum pembaru. Dan ketika menafsirkan surat Al-Maun pun tidak cepat puas dengan bacaan awam, tapi berusaha mengkontekstualisasi dengan kondisi zaman dan keadaan umatnya. Hasilnya, pendirian lembaga pendidikan Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) dan amal usaha beliau rintis bersama para pengikutnya.

Menurut Moeslim Abdurrahman (2007), Muhammadiyah adalah sebuah gerakan yang unik sekaligus menarik. Muhammadiyah memperjuangkan etno local Islam, jadi bukan localizing Islam. Maka, karena sifatnya yang sangat terbuka, bisa bekerja sama, dan tidak terkait dengan lokal tertentu, ia bisa menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Dengan potensi ini, Muhammadiyah bisa menjadi sebuah gerakan sosial yang melampaui suku, negara, warna kulit, dan keturunan yang teguh memperjuangkan cita-cita Islam, kemanusiaan, dan kebangsaan.

Semangat etno local Islam itu bisa terlihat dari tradisi volunterisme, yang hingga saat ini masih dimiliki oleh warga Muhammadiyah. Terbukti, berbagai rintisan awal dan perkembangan pesat dari amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pertanian banyak yang berawal dari swadaya warga tanpa bantuan dari mana-mana. Dan ketika mereka tidak mendapatkan bantuan dana dari negara atau pihak lain, amal usaha itu terus berjalan. Semangat volunterisme itu juga yang dulu melahirkan banyak pedagang Muhammadiyah yang sukses dalam percaturan bisnis kaum pribumi dan profesional di negara ini. Tradisi ini juga bentuk nyata dari civil society yang tangguh. Ia tidak hanya tidak bergantung pada negara, terhadap kapitalisme global pun, jika perlu, akan dihindari apabila kehadirannya hanya menggerus nilai-nilai mulia itu. Gerakan sosial keagamaan ini berusaha melawan hegemoni cultural imperialism dan neoliberalisme lewat nilai-nilai keagamaan yang diperjuangkannya. Karena sikapnya ini, Muhammadiyah sering dianggap sebagai kepanjangan dan kelanjutan dari gerakan Islam Wahabi yang fundamentalis.

Pada era yang disebut oleh Olivier Roy (2003) sebagai globalized Islam ini, Muhammadiyah harus mampu merumuskan apa saja kebutuhan, agenda, dan model peradaban alternatif yang diperlukan oleh umat Islam. Untuk menyongsong globalized ummah, perlu dibangun sebuah kesadaran kolektif baru bagi warga Muhammadiyah agar ia tidak tergerus oleh dinamika zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Maka tafsir ulang takhayul, bidah, dan khurafat (TBC) adalah pekerjaan yang mendesak dilakukan. TBC tidak lagi hanya berkisar pada soal tradisi, ziarah kubur, atau tahlilan dan amal furu’iyyah lainnya, tapi harus dibaca ulang dalam melihat tantangan kemanusiaan dan impitan krisis. Korupsi, pencemaran lingkungan, perdagangan perempuan, anak jalanan, HIV/AIDS, narkoba, serta berbagai penyakit sosial dan moral lainnya harus dipandang sebagai sebuah TBC baru yang tidak bisa ditawar.

TBC baru itu juga sangat berkesesuaian dengan rumusan pikiran yang pernah dilakukan oleh Mahmud Mohammed Thaha bahwa Islam yang sejati adalah Islam Makkah. Dalam Islam Makkah, yang diperjuangkan adalah nilai-nilai kemanusiaan universal, dan bukan yang primordial. Misalnya kemiskinan, pendidikan, hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, dan pluralisme, semuanya itu gagasan yang melampaui agama, etnis, dan negara. Tidak terjebak pada isu partikular, seperti formalisasi syariat Islam, peraturan daerah syariat, dan asas Islam. Sebagai gerakan yang bersifat etno local Islam, Muhammadiyah mestinya mau dan berani menerjemahkan gagasan Islam Makkah ini dalam agenda kegiatan dan program peradabannya.

Untuk memilih Islam Makkah yang dekat dengan progresivitas keagamaan dibanding konservatisme keagamaan memang bukan perkara mudah. Karena itu, para pengurus dan warga Muhammadiyah harus berani berdiri pada titik yang sering dianggap orang tidak populer. Titik itu adalah menjadi umat yang tidak terjebak pada dikotomi pembela atau pro-Barat, yang sering dinisbatkan pada kalangan liberal, dan kelompok anti-Barat, yang dianggap sebagai kaum fundamentalis. Dalam dikotomi perebutan wacana dan penafsiran ini, titik tengah bisa menjadi jalan ketiga yang memberikan alternatif langkah. Langkah itu adalah upaya membangun dialog antarperadaban yang tidak terjebak pada jargon dan simbol, tapi lebih menekankan makna, nilai, dan pemihakan kepada yang lemah.

Tentu saja, untuk membangun kesadaran seperti itu, perlu ada pencerahan gerakan ke dalam Muhammadiyah melalui pembaruan teologi gerakan. Pekerjaan ini meniscayakan sebuah pembacaan dan penafsiran yang kritis terhadap kitab suci dan visi-misi Muhammadiyah, di samping harus dibarengi dengan perangkat analisis sosial agar teologi tidak menjadi kering dan hampa makna, tapi betul-betul peka dan membela ketimpangan realitas sosial serta problem kemanusiaan. Yang tak kalah penting adalah terus memperkuat jaringan kegiatan antarwarga Muhammadiyah agar kerja-kerja pendidikan, kemasyarakatan, kesehatan, dan keumatan menjadi lebih produktif, progresif, dan langgeng.


Jum’at, 27 April 2007

Opini

Perebutan Kepentingan dalam Perombakan Kabinet

Abdul Gafur Sangadji

·  analis politik di Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta

Pemerintah sekarang terlihat sangat lambat karena banyak berpikir ketimbang cepat bertindak. Dalam banyak kasus, Presiden tidak menunjukkan wibawanya sebagai presiden pilihan rakyat. Selain dalam kasus Lapindo, kinerja pemerintah dinilai kurang memuaskan dalam hal penegakan hukum, perbaikan ekonomi nasional, dan pengelolaan transportasi publik.

Belum tuntas pemerintah menyelesaikan segudang kasus korupsi masa lampau, kini lingkungan Istana digegerkan oleh keterlibatan dua pembantu utamanya, yakni Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin, dalam pencairan dana Tommy Soeharto sebesar US$ 10 juta (Rp 100 miliar) dari BNP Paribas London. Dugaan keterlibatan keduanya belum direspons oleh Presiden. Ini bertentangan dengan komitmen Presiden untuk membersihkan praktek KKN dari “rumah sendiri” sebagaimana yang pernah dijanjikan di awal pemerintahannya. Paling tidak, keduanya harus dinonaktifkan untuk memperlancar proses hukum.

Ekonomi kita pun belum sepenuhnya membaik. Meskipun dari tahun 2004 ke 2006 terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi dari 4,8 persen ke 5,2 persen, kenaikan itu tidak terlalu signifikan bagi masyarakat. Gampang saja mengukurnya. Pengangguran meningkat dari 9,8 persen pada 2004 menjadi 10,4 persen pada 2006. Angka kemiskinan juga tidak sukses ditekan pemerintah dan meningkat dari 16,7 persen pada 2004 menjadi 17,8 persen pada 2006. Padahal Presiden pernah berjanji memperbaiki kesejahteraan rakyat. Tapi mungkinkah itu terjadi di tengah kondisi ekonomi yang masih karut-marut?

Hal yang sama terjadi dalam pengelolaan transportasi publik. Lihat saja kecelakaan lalu lintas darat. Tahun lalu (2006) jalan raya merenggut tak kurang dari 30 ribu nyawa manusia dan melukai lebih dari dua juta orang. Sementara itu, untuk angkutan laut, meski korbannya tak sebesar di jalan raya, kesemrawutannya tak kalah mengerikan. Dari 109 kasus pada 2004 menjadi 111 kasus pada 2005 dan 119 kasus pada 2006 (Media Indonesia, 7 Januari 2007). Ini belum terhitung jumlah kecelakaan udara. Karena itu, tak salah jika hasil jajak pendapat LSI pada Maret lalu menunjukkan ketidakpuasan publik atas kinerja pemerintah. Imbasnya, popularitas Presiden Yudhoyono dan partai-partai pendukungnya (Golkar dan Demokrat) merosot tajam.

Sekarang ini asa publik kembali bangkit. Di tengah keputusasaan publik atas kinerja pemerintah yang buruk, Presiden berencana melakukan perombakan (reshuffle) untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya dilakukan pada akhir 2005. Wacana ini memang sempat menjadi bulan-bulanan di media massa. Tapi beberapa pekan lalu di Istana Negara, Presiden Yudhoyono memberi kepastian bahwa reshuffle terbatas akan dilakukan awal Mei ini. Presiden seolah ingin menepis tuduhan bahwa dirinya disandera partai-partai, terutama Partai Golkar, yang gencar menyuarakan reshuffle.

Dalam konteks pernyataan itu, Yudhoyono ingin menunjukkan bahwa ia masih punya otonomi politik (baca: hak prerogatif presiden) untuk menentukan kapan reshuffle dilakukan. Sebelumnya, partai-partai mendesak Presiden merombak kabinetnya sebelum 21 Maret, tapi Presiden tidak bereaksi atas tekanan-tekanan itu. Otonomi seperti ini memang dibutuhkan untuk membangun lembaga eksekutif yang independen dari tekanan partai-partai. Mungkinkah otonomi yang sama ditunjukkan dalam melakukan bongkar-pasang kabinet awal Mei nanti?

Lalu, siapa yang diuntungkan oleh perombakan kabinet kali ini? Mungkinkah kinerja pemerintah akan lebih baik? Betulkah perombakan kabinet langkah terbaik untuk memperbaiki kondisi Indonesia hari ini? Apakah Presiden otonom dalam melakukan rancang bangun Kabinet Indonesia Bersatu yang baru? Sejalan dengan keresahan publik atas memburuknya kinerja pemerintah, sejumlah pertanyaan ini layak diajukan untuk mengukur sejauh mana relevansi perombakan kabinet dengan perbaikan kinerja pemerintah dalam dua setengah tahun tersisa. Karena politik pada dasarnya adalah kemampuan mengelola urusan publik, perombakan kabinet harus senantiasa mempertimbangkan posisi publik. Ketika terpilih sebagai presiden dalam pemilihan presiden 2004 lalu, Presiden pernah berjanji akan melakukan perubahan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan hak asasi manusia. Sampai 100 hari pemerintahan berjalan, tak satu pun prestasi besar yang ditorehkan.

Dalam sistem presidensial, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden diberi kewenangan mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (menteri), sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945 ayat ke-2 (hasil amendemen pertama). Pasal 17 tersebut memberi Presiden payung hukum untuk melakukan bongkar-pasang susunan kabinet berdasarkan hak prerogatif yang dimilikinya. Namun, rupanya, Presiden Yudhoyono pada riil politiknya tidak bisa melepaskan diri dari tekanan partai politik.

Hasil pemilu legislatif 2004 memang menyandera Presiden untuk selalu berkompromi dengan partai-partai. Presiden harus menghadapi kenyataan bahwa “kaki politiknya” di parlemen tidak cukup kuat sehingga ia membutuhkan koalisi besar sebagai sandaran utama. Masalahnya kemudian muncul ketika partai-partai yang bergabung dalam gerbong koalisi suka meminta sesuatu yang lebih. Golkar, misalnya, sebagai partai besar di Dewan Perwakilan Rakyat dengan jumlah 128 kursi, beberapa kali menekan Presiden supaya melakukan perombakan kabinet. Bahkan jauh hari Golkar sudah menyiapkan kader-kader terbaiknya.

Majalah Tempo (edisi 23-29 April) melansir sejumlah nama yang diisukan kuat masuk jajaran kabinet baru. Dari kubu Agung Laksono, muncul nama Andi Mattalata, Muladi, dan Yuddy Chrisnandi. Sedangkan dari kubu Jusuf Kalla, ada Theo L. Sambuaga, Burhanuddin Napitupulu, dan Muhammad Said Didu. Dari nama-nama itu, hampir semuanya tidak ada yang baru, kecuali nama seperti Yuddy Chrisnandi, yang belakangan dikenal sebagai politikus muda Partai Golkar yang kritis di Senayan, dan Said Didu, yang merupakan orang dekat Jusuf Kalla.

Lalu, menteri mana yang akan diganti karena kinerjanya buruk? Tentu Presiden yang lebih tahu, tak perlu diajari. Dalam konteks ini, Presiden jangan sampai melupakan kepentingan masyarakat. Perombakan kabinet adalah langkah terbaik untuk meningkatkan kinerja pemerintah, bukan karena desakan partai-partai, apalagi sekadar strategi kompromi menghadapi Pemilu 2009 yang sudah di depan mata.


Senin, 30 April 2007

Opini

Teater tanpa Ideologi

Otto Syamsuddin Ishak

·  Peneliti Imparsial, Jakarta

Yang bisa didapatkan dari perkembangan politik di Indonesia, salah satunya, adalah tentang keberadaan ideologi yang mengalami degradasi dari kemajemukan menjadi tiada. Pada periode 1950-an, ideologi merupakan identitas bagi kelompok-kelompok politikus. Soekarno pun menobatkan dirinya sebagai penghulu kemajemukan ideologi dengan slogan nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme). Inilah era keanekaan ideologi, yang diidealkan oleh antropolog Clifford Geertz dalam tiga aliran utama.

Pada 1980-an, ideologi yang majemuk itu ditunggalkan oleh Soeharto. Partai-partai politik yang direintegrasi ke dalam tiga wadah hanya boleh berideologi tunggal, yakni Pancasila. Inilah era ketunggalan ideologi yang semakin menegaskan keberadaan tiga tipe aliran politik di Indonesia. Para birokrat menjadi kaum priayi baru. Mereka yang berpolitik dengan sarung menjadi kaum santri. Para nasionalis menjadi kaum abangan.

Pascareformasi 1998, kemajemukan ideologi mendapatkan kembali ranahnya sebagai identitas partai, baik yang lama maupun yang baru didirikan. Tiap aliran, secara internal, melahirkan varian-varian ideologinya. Namun, apa hendak dikata bila hal itu tidak berkelanjutan menjadi wacana sebagaimana pada era 1950-an. Peluang kemajemukan ideologi diekspresikan dalam bentuk pseudo-ideologi.

Perubahan sosial

Dalam sebuah seminar tentang partai politik dan etika kekuasaan, Akbar Tandjung mengatakan kondisi partai sekarang memang berbeda jauh dengan pada era 1950-an. Dahulu partai mengembangkan ideologi, sekarang tidaklah demikian. Ini akibat dari masuknya kaum pengusaha ke rumahnya politik, yakni partai; dan ke dalam kancahnya partai, yaitu parlemen.

Jika hal yang dikatakan Akbar itu mengandung kebenaran, dahulu kaum pedagang merupakan salah satu pilar aliran santri, dan sekarang kaum pengusaha menjadi pilar aliran priayi baru dalam dunia politik. Hal ini menunjukkan adanya perubahan arah mobilitas horizontal di dalam kancah politik di Indonesia.

Sebagaimana priayi baru adalah kaum birokrat, kaum pedagang baru adalah para pengusaha. Mereka merupakan pertanda keberhasilan Orde Baru dalam “membasmi” pengusaha Orde Lama dan mereproduksi pengusaha baru yang menempel ke birokrasi (Golkar) karena begitu sentralistiknya sistem politik Orde Baru. Kini Golkar pun, sebagai mesin politik Orde Baru, menuai hal-hal yang negatif dalam konteks politik pasca-Orde Baru setelah masa panen yang panjang selama tiga dasawarsa.

Perubahan dari berideologi menjadi tanpa ideologi dalam berpolitik di masa kini, jika dilihat dari perspektif Mannheim, menunjukkan dari mana asal-usul sosial para aktornya. Bukankah mereka adalah generasi muda dari kaum birokrat yang sedang berkuasa, yang dibesarkan dalam alam bisnis yang kolutif?

Kini mereka mendominasi kendaraan politik generasi tua, tapi bukan dengan spirit ideologis yang sama. Sebab, mereka berpolitik dengan sikap yang diorientasikan oleh kepentingan individualnya dalam mengakumulasi keuntungan yang dapat diperoleh sesegera mungkin. Etika berpolitik pun diubah sehingga bisa mempengaruhi etika dalam berkuasa.

Sebenarnya kekacauan berideologi tak hanya milik Golkar, tapi juga milik semua partai politik. Lukman Edy (Partai Kebangkitan Bangsa) menilai Partai Persatuan Pembangunan hanya pada prakteknya bernasionalisme, tapi aturan internal partainya berbasis pada Islam. Kelemahan dalam berideologi mewujud pula dalam membangun persekongkolan politik. Hal itu terlihat dari sikap politik Taufiq Kiemas bahwa PDIP, yang berideologi nasionalisme, memungkinkan untuk bersekongkol dengan partai berbasis keagamaan dan ideologi lainnya sehubungan dengan ikhtiar pemenangan dalam pemilihan kepala daerah.

Ketiadaan sosok ideologis yang mendominasi atau menjadi hegemoni partai menimbulkan kesulitan internal ataupun eksternal dalam menggalang aliansi politik internal ataupun eksternal partai. Keanekaragaman perilaku politik individu menjadi subur dan berhulu pada kepentingan tertentu yang sifatnya cash and carry. Anda mendapat kekuasaan, kami membawa pulang uang.

Lalu, jadilah pilkada sebagai arena hegemoni kelas dominan terhadap kelas-kelas bawah atau kelompok-kelompok masyarakat sipil, tapi bukan dalam artian ideologis, alias atas kepentingan sesaat. Karena pascareformasi 1998 semakin kecil peluang untuk melakukan dominasi politik, maka tindakan-tindakan pseudo-hegemoni-lah yang utama. Instrumen yang paling efektif bagi mereka pun memakai politik uang yang merupakan kapital politik kelas dominan yang dapat mengorientasikan perilaku, sekaligus menjadi kebutuhan utama kelas bawah.

Begitulah, ada kesamaan basis bagi aliansi horizontal antarkelas dominan atau partai politik dengan aliansi vertikal yang berupa kelas dominan (partai politik) dan kelas bawah (sebagian besar organisasi masyarakat sipil) dalam merebut kekuasaan. Basis itu bukan lagi ideologi, melainkan uang dan kuasa.

Dalam dinamika politik yang sedemikian rupa itu, para pihak menjadi tak berpikir lagi untuk merumuskan gagasan-gagasan tandingan atau ideologi. Hal itu tidak sesuai dengan kebutuhan meraih kuasa atau mengakumulasi kapital. Hal yang penting adalah upaya-upaya memperkaya siasat atau teknik-teknik politicking yang bisa mengelabui rekanan aliansi dan lawan politiknya.

Contohnya, krisis politik yang menimpa Gus Dur. Meskipun kemenangan Gus Dur dalam pemilihan presiden oleh anggota parlemen merupakan hasil aliansi partai-partai yang berbasis Islam, krisis politik Gus Dur juga berkat kontribusi dari partai-partai anggota aliansi itu. Hal yang terakhir ini juga menjelaskan bahwa etika politik tak lagi berakar pada ideologi.

Penutup

Pada era 1950-an, kekecewaan rakyat dihibur dengan berbagai sentimen nasionalisme yang dikemas oleh Soekarno menjadi monolog-monolog. Pada era 1980-an, kekecewaan rakyat ditekan dengan berbagai sentimen nasionalisme yang dibekukan menjadi gada politik oleh Soeharto. Lalu kini, apa yang dilakukan oleh negara ketika rakyat terus-menerus mengakumulasi kekecewaan?

Kini kehidupan politik di Indonesia bukan lagi berbasis pada ideologi-ideologi, melainkan pada berbagai kepentingan individual di arena-arena yang diselenggarakan secara reguler ataupun ireguler. Partai hanya cangkang. Ideologi menjadi fosil. Rakyat pun menonton–meskipun sulit meramalkan bagaimana akhirnya–aneka peristiwa yang melintas sekilas sebagai bentuk reaksi-reaksi yang reflektif.

Era ideolog memerankan monolog telah berakhir. Kini peran itu telah diambil alih oleh para monolog baru, sebagaimana posisi Pancasila diambil alih oleh NKRI-isme. Jadilah kekecewaan rakyat di daerah konflik dihibur dengan orkestra koersif. Untuk rakyat di daerah nonkonflik, disajikan monolog berisi utopia yang dijabarkan dari apa yang diklaim oleh kelas dominan yang memonopoli tafsir tentang nasionalisme.

Dengan demikian, makna negara pun diberikan oleh setiap individu, sesuai dengan kesan-kesannya terhadap berbagai monolog yang disajikan para aktor-aktris dari teater-teater politik yang masih bertahan, atau pendatang baru yang ramai pada setiap menjelang pilkada dan pemilu.


Sabtu, 28 April 2007

Opini

Budaya Organisasi Muhammadiyah dan Modal Sosial

Asep Purnama Bahtiar

·  ALUMNUS STRATA 2 SOSIOLOGI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Konsolidasi dan penguatan kembali kapasitas organisasi menjadi fokus utama dalam Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta, 25-29 April 2007. Aksentuasi ini sangat logis, karena orientasi program dan keniscayaan pilihan proaktif Muhammadiyah dalam konteks kehidupan umat dan bangsa membutuhkan energi dan partisipasi yang optimal dari seluruh jajaran dan lini persyarikatan.

Di samping itu, setidaknya ada tiga hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan dan sekaligus menuntut respons serta tindakan yang konkret. Pertama, Muhammadiyah saat ini, yang sudah memasuki umur 95 tahun, tengah menapaki hitungan waktu yang terus mendekati usia satu abad. Dalam penanggalan Masehi, temponya sekitar lima tahun lagi (1912-2012), sedangkan dalam penanggalan Hijriah, masanya tinggal dua tahun lagi (1330- 1430).

Kedua, tantangan dan masalah keorganisasian dari hari ke hari dirasakan oleh para pemimpin dan warga Muhammadiyah di berbagai tempat serta tingkatan bertambah berat dan kompleks. Tantangan dan masalah ini, yaitu spirit bermuhammadiyah dan profesionalisme berorganisasi yang menurun, serta kondisi Muhammadiyah (pemimpin, kader, dan anggota) dan aset amal usaha Muhammadiyah yang mengalami pengeroposan ideologis, di antaranya karena penyusupan dan manipulasi kepentingan dari organisasi atau partai politik Islam bersayap dakwah.

Ketiga, era globalisasi yang kian menampakkan wajahnya di seputar kehidupan umat dan bangsa. Fenomena ini, di samping membutuhkan penyikapan yang rasional, menuntut adanya solusi dan alternatif untuk melawan muatan-muatan gelapnya yang bisa memburamkan kehidupan umat manusia.

Merawat budaya organisasi

Perihal umur organisasi yang hampir seabad ini, di satu sisi bisa menjadi fakta laju pergerakan yang punya daya hidup dan daya tahan yang luar biasa. Tapi, di sisi lain, jika tidak dikelola secara saksama dan bijak, usia yang panjang itu akan mengalami krisis–seperti yang disebutkan pada poin kedua tadi sudah merupakan gejalanya. Bila kondisinya rapuh dan tidak solid, Muhammadiyah akan susah untuk eksis dan berperan banyak dalam konteks globalisasi.

Karena itu, persoalan dan tantangan yang dihadapi Muhammadiyah, tidak bisa tidak, mesti direspons dengan cara-cara yang tepat dan strategis. Sebab, kalau dibiarkan, masalah-masalah tersebut akan menggerogoti bangunan persyarikatan yang selama ini dibina dan dipertahankan. Sikap yang berani dan perwira dalam mempertahankan keutuhan Muhammadiyah sekaligus merupakan jaminan bagi terwujudnya program keumatan dan agenda kebangsaan di republik ini.

Dalam konteks inilah budaya organisasi yang dimiliki Muhammadiyah menjadi penting untuk disadari dan terus dirawat. Bagi sebagian warga atau pemimpin persyarikatan, budaya organisasi kerap kali tidak disadari. Nilai-nilai ikhlas, komitmen bertauhid, iman dan kemajuan, etos tajdid, roh jihad, ilmu amaliyah dan amal ilmiyah, semangat dakwah, kebiasaan beramal saleh, loyalitas bermuhammadiyah, sikap moderat, dan sebagainya itu sesungguhnya termasuk budaya organisasi di Muhammadiyah.

Budaya organisasi, dalam penggunaan umum, biasanya mengacu pada sistem gagasan yang dibagi (termasuk asumsi, keyakinan, nilai, interpretasi kolektif, dan makna) serta pola-pola perilaku yang dihubungkan, yang bersifat distingtif atau unik bagi anggota-anggota sebuah institusi atau organisasi formal (Marietta L. Baba dalam David Levinson & Melvin Ember, 1996). Budaya organisasi inilah yang menjadi ciri khas dan nilai Muhammadiyah yang berbeda dengan organisasi atau perkumpulan lain. Karena itu, bisa dikatakan budaya organisasi menjadi khazanah hidup dalam berorganisasi dan menjalankan aktivitas di dalamnya yang bisa diwariskan dan ditransfer bagi anggota, kolega, atau generasi sesudahnya.

Bagi Muhammadiyah, disadari bahwa untuk membangun budaya organisasi tersebut bukan perkara yang ringan dan mudah. Selain butuh waktu dan kerja keras dari semua pihak yang terkait, hal itu membutuhkan perencanaan sosialisasi dan strategi internalisasi yang sinergis dan berkesinambungan. Upaya merawat budaya organisasi ini bisa dilakukan secara formal dan informal, seperti dalam acara-acara resmi Muhammadiyah, interaksi dengan tokoh-tokoh pemimpin, menjadi bagian dari kurikulum pendidikan dan nilai kerja di amal usaha Muhammadiyah.

Modal sosial

Budaya organisasi juga tidak bisa dibiarkan statis atau hanya menjadi kesadaran kognitif belaka. Seperti halnya watak Muhammadiyah yang selalu mendialogkan teks dengan konteks serta mempertautkan dimensi normatif dan historis, budaya organisasi juga harus selalu diejawantahkan dan bergumul pada gagasan kemajuan yang berujung pada amal saleh dan tindakan kemanusiaan.

Sikap tersebut penting, karena masyarakat luas juga sudah lama mengakui sumbangsih dan perjuangan Muhammadiyah bagi kebangunan umat dan kemajuan bangsa. Artinya, Muhammadiyah punya saham sejarah dan andil kemanusiaan yang luar biasa di negeri ini. Sejak awal berdiri hingga sekarang, sudah banyak pancang sejarah dan pilar peradaban yang dibangun oleh Muhammadiyah dan didedikasikan tidak hanya bagi kepentingan umat Islam, tapi juga untuk kemaslahatan seluruh komponen bangsa.

Budaya organisasi dan kesadaran sejarah tersebut pada dasarnya merupakan warisan nilai yang bisa membentuk modal sosial (social capital) bagi pemimpin dan warga Muhammadiyah. Di samping itu, Muhammadiyah sudah lama membangun hubungan sosial dan memperluas jaringan dengan berbagai elemen masyarakat dan institusi-institusi lainnya guna membangun sinergi dan komitmen yang saling memberdayakan dan memberikan akses emansipatoris.

Jadi budaya organisasi tadi merupakan elemen dasar dan substansi untuk mengelola modal sosial di kalangan Muhammadiyah. Modal sosial, kata Pierre Bourdieu (1985), adalah sumber-sumber daya yang aktual atau potensial, yang bergandengan dengan kepemilikan suatu jaringan kerja yang berdaya tahan lama. Modal sosial ini, pembentukan dan hubungannya kurang-lebih dilembagakan berdasarkan pengetahuan atau pengakuan bersama.

Pandangan lain tentang modal sosial bisa disimak dari Francis Fukuyama (2000). Modal sosial, kata Fukuyama, adalah sebuah set yang direpresentasikan sebagai contoh yang konkret dari nilai-nilai atau norma informal, yang dibagi bersama di antara anggota-anggota kelompok, dan membolehkan mereka bekerja sama dengan yang lainnya.

Modal sosial yang dikelola dengan baik akan bisa mendorong sikap dinamis Muhammadiyah dalam merespons perkembangan zaman. Jadi ke luar bisa menjadi kekuatan akomodasi-selektif dan ke dalam menjadi daya konsolidasi-afirmatif. Dalam pertautan inilah peneguhan dan pencerahan gerakan bagi kemajuan bangsa yang menjadi tema Sidang Tanwir Muhammadiyah kali ini akan fungsional dan sinergis.

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s