Pemikiran Indonesia Agustus 2007 2

 

Menanti Kemerdekaan Sejati

Weinata Sairin

Hari-hari bulan Agustus adalah hari-hari ceria dan sarat makna bagi manusia Indonesia, tanpa kecuali. Semangat nasionalisme suasana perjuangan, spirit kebangsaan kembali hadir menyeruak ruang-ruang sejarah, seiring peringatan ulang tahun ke-62, proklamasi Kemerdekaan RI. Suasana syukur dan suka cita seakan tak bisa lagi dibendung.

Peringatan ulang tahun proklamasi kemerdekaan diekspresikan sepenuhnya oleh setiap warga bangsa. Ada lomba baca puisi, ada lomba panjat pinang, ada pawai rakyat, ada upacara, ada remisi, ada doa dipanjatkan khusyuk di setiap rumah ibadah. Peringatan ulang tahun proklamasi kemerdekaan menimbulkan keharuan, nostalgia, pengharapan dan duka, yang kesemuanya larut menyatu dalam diri setiap insan Indonesia, utamanya mereka yang secara fisik hadir dan terlibat dalam proses perjuangan kemerdekaan.

Setiap kali kita sebagai bangsa memasuki ulang tahun kemerdekaan, selalu saja berbagai pertanyaan menggeliat dalam benak kita. Apakah kita benar-benar telah merdeka sebagai bangsa? Atau kita baru dalam tahap “seolah-olah” merdeka, dan belum menikmati kemerdekaan sejati, sebagaimana yang dulu dicita-citakan para pendiri bangsa.

Ketika semangat diskriminatif dan roh primordialisme masih merajai pemikiran dan sikap kita, apakah kita sadar bahwa kita dalam posisi melawan esensi kemerdekaan? Ketika kebebasan beragama dan kebebasan untuk beribadah tidak mendapat ruang dalam sebuah Indonesia yang majemuk, kita sebenarnya belum menikmati kemerdekaan sejati. Ketika Pancasila sebagai dasar negara telah digerogoti secara sistemik dan diganti rohnya dengan nilai-nilai lain, kita sebenarnya telah mengkhianati kemerdekaan.

Ikut Berjuang

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan umat Kristen Indonesia sejak semula memahami diri sebagai bagian integral dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam rangka itu, gereja ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan kelangsungan pembangunan di Indonesia.

PGI dan gereja-gereja anggotanya mengembangkan pendekatan positif, kreatif, kritis, realistis, dan transformatif dalam menyikapi pembangunan. Dalam tanggung jawab kepada bangsa, maka PGI senantiasa menyampaikan pokok-pokok pemikiran tentang masalah hukum dan perundang-undangan, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal makro lainnya, yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Selain itu PGI melalui perangkat-perangkat yang dimilikinya melaksanakan program-program konkret di bidang hukum, informasi, pemuda, wanita, pendidikan, sosial-kesehatan, komunikasi, pembinaan warga gereja, ekonomi, sesuai dengan mandat gereja-gereja dalam setiap Sidang Raya.

Keikutsertaan PGI dan umat Kristen dalam pembangunan bangsa bukanlah sesuatu yang baru. Sudah sejak awal berdirinya negeri ini, umat Kristen ikut berjuang mengusir penjajah untuk merebut kemerdekaan serta mempertahankan kemerdekaan.

Tanda-tanda salib yang banyak ditemukan dalam makam-makam pahlawan di seluruh negeri membuktikan dengan jelas bahwa umat Kristen telah membayar dengan jiwa raga mereka bagi lahirnya sebuah Indonesia yang merdeka. Sebab itu adalah suatu kekeliruan besar, jika ada yang pernah berkata bahwa umat Kristen masuk ke Republik ini tanpa pengorbanan apa-apa, tanpa membeli karcis.

Ucapan a histories dan penghinaan seperti itu amat kontraproduktif dalam membangun sebuah Indonesia baru. Dr TB Simatupang, seorang tokoh nasional dan tokoh gerakan ekumenis Indonesia telah mewariskan pemikiran yang bernas untuk membantu gereja-gereja memainkan peran di tengah-tengah kehidupan bangsa.

Pak Sim, telah mendorong gereja-gereja untuk mengembangkan pemikiran positif, kreatif, kritis, dan realistis. Dalam tulisannya berjudul “Tugas Kristen dalam Revolusi” (Ragi Buana, Februari – Maret 1967), Pak Sim menegaskan bahwa orang-orang Kristen dalam pengetahuan bahwa pembebasan dan pembaruan yang hakiki terdapat dalam Yesus Kristus -harus turut dalam revolusi yang mencita-citakan pembebasan keadilan dan pembaruan.

Pembaruan tersebut yang kemudian dikenal dengan Catur Ciri, sebenarnya mulai dikembangkan Pak Sim sejak Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGK) DGI tahun 1962 yang pertama “Pelayanan Kristen dana Revolusi”. KGM 1962 itulah yang melahirkan rumusan yang kemudian menjadi panduan bagi kehadiran gereja-gereja di Indonesia, yaitu ungkapan yang berbunyi, “Dalam terang Injil Kerajaan Allah, gereja mengambil bagian secara positif, kreatif, kritis dan realistis dalam revolusi (Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos, TB Simatupang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991).

Menyuarakan Kebenaran

Sebagai bangsa kita kini tengah menyongsong saat-saat ulang tahun ke-62 proklamasi kemerdekaan. Kita masih harus berjuang dengan lebih gigih agar kemerdekaan sejati benar-benar terwujud. Gereja-gereja di Indonesia harus mampu menampilkan sikap yang reformatif, profetik, dan visioner yang berani dengan lantang menyuarakan kebenaran dan membela hak-hak rakyat di tengah-tengah zaman ini. Perang terhadap korupsi, narkoba, HIV/AIDS dan penyakit-penyakit sosial lainnya harus menjadi agenda gereja-gereja.

Dengan cara itu gereja-gereja menjadi nabi di zamannya, dan tidak menjadi fosil di tengah sejarah. Kita menanti terwujudnya kemerdekaan sejati, bukan kemerdekaan semu dan artifisial.

Dirgahayu Indonesia.

Penulis adalah teolog, peminat masalah sosial keagamaan

Last modified: 18/8/07


 

Memilih Gubernur Ibukota Negara

Indra J Piliang

Tahapan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2007-2012 sedang berlangsung. Visi dan misi sudah dibacakan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta, janji dan program disusun, lalu spanduk-spanduk pun tertebar di jalanan.

Sepintas, spanduk pasangan Fauzi Bowo-Prianto lebih mendominasi tinimbang spanduk pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar. Spanduk itu berkata: “Jakarta untuk Semua”. Sementara, spanduk Adang-Dani yang bertema “Ayo, Benahi Jakarta!” jumlahnya terbatas.

Dua pasangan calon ini sudah memiliki pengalaman panjang pada bidang masing-masing. Fauzi adalah orang nomor dua di Jakarta selama lima tahun terakhir, sementara Adang juga nomor dua di kepolisian Republik Indonesia. Kedua tokoh utama itu berkampanye untuk menjadi orang nomor satu. Biaya yang dikeluarkan sungguh signifikan, baik dalam laporan resmi, apalagi tidak resmi. Puluhan miliar rupiah digunakan untuk membuat catatan-catatan di kertas, tulisan-tulisan di spanduk, serta puluhan kilometer kain yang dicat warna-warni.

Demokrasi memang mahal. Tidak sekadar kata dan kalimat yang harus disusun, tetapi juga makanan kaleng disiapkan, minyak bumi dari makhluk yang hidup jutaan tahun lalu turut dibakar, serta teknologi modern dikerahkan untuk mengirimkan data, suara, gambar dan informasi.

Dengan cara seperti itulah kita membentuk peradaban demokrasi baru, atas dasar kepercayaan, kesetiaan, idealisme atau lamunan yang baik tentang masa depan. Demokrasi adalah mimpi dan opium zaman ini yang melekat kepada institusi negara dan proses mendudukinya.

Kurang Signifikan

Sepintas, berdasarkan hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia, pasangan Fauzi-Priyanto kemungkinan akan memenangkan pilkada, dibandingkan dengan pasangan Adang-Dani. Hasil-hasil pooling selama ini terbukti memiliki akurasi, ketimbang hanya analisa politik kualitatif. Tentu dengan kemenangan Fauzi-Priyanto itu, koalisi belasan partai-partai politik berhasil menghambat laju kemenangan Partai Keadilan Sejahtera di Depok dan Bekasi. Tetapi, kemenangan lewat jajak pendapat itu masih menunggu pengumuman resmi KPUD DKI Jakarta.

Lalu, apa arti dari semua bentuk kampanye politik yang sudah digelar itu dan implikasi dari kekalahan dan kemenangan dalam pilkada? Kemenangan PKS di Bengkulu, Depok, Bekasi, Serang, dan daerah-daerah lain tidak dengan sendirinya mengubah daerah-daerah itu menjadi “daerah PKS”. Begitu pula, kemenangan partai-partai politik lain di masing-masing daerah.

Setiap kepala daerah yang terpilih akan menghadapi realitas politik dan pemerintahan yang tidak semata-mata menggantungkan diri kepada partai politik. Partai politik hanyalah satu unsur yang kurang signifikan, dibandingkan dengan institusi lain, misalnya Departemen Dalam Negeri, DPR RI, Departemen Keuangan, atau institusi DPRD secara keseluruhan. Unsur-unsur lain itu diperlukan untuk merealisasikan anggaran, peraturan daerah, atau mencari dukungan investasi pembangunan dari negara-negara lain. Sebesar apa pun dukungan yang dimiliki oleh seorang kepala daerah, baik dari pemilih atau dari DPRD, tetap saja harus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan legislatif nasional.

Jadi, persoalannya bukan karena Jakarta akan menjadi kota santri dengan banyak ikhwan dan akhwat, dengan kemenangan Adang-Dani, misalnya, tetapi seberapa luas dukungan pemerintah dan legislatif pusat dalam memuluskan program dan kebijakannya. Juga, tidak beralasan pernyataan yang menyebut bahwa apabila kemenangan Adang-Dani akan mengubah Jakarta menjadi kota syariat, karena menurut undang-undang, pemerintah daerah tidak memiliki urusan atau kewenangan di bidang agama. Implementasi kehidupan religius yang menafikan pluralitas, heterogenitas atau kemajemukan, hanya akan menampar tradisi keagamaan yang sudah lama dibangun di Indonesia.

Faktor yang paling tepat, menurut penulis, dalam melihat masa depan pemerintahan Jakarta dalam kendali Adang-Dani adalah ketiadaan dukungan politik yang besar di panggung nasional. Adang-Dani merasa lebih independen kepada partai-partai politik di luar PKS, sementara hubungan DKI Jakarta dengan pemerintahan nasional bersifat dependen. Sebaliknya, kemenangan Fauzi-Priyanto justru akan memunculkan sikap dependensi yang tinggi kepada partai-partai politik yang mendukungnya, sekaligus kepada pemerintahan nasional.

Fauzi-Priyanto akan lebih patuh dalam menjalankan model pemerintahan yang diinginkan oleh pemerintahan nasional, mengingat tali kekang pemerintahannya dikendalikan oleh sais-sais nasional.

Bukan Segalanya

Model pemerintahan yang “tepat” untuk Jakarta sejak kehadirannya dalam abad-abad silam adalah pemerintahan gubernur-jenderal. Otoritas diberikan oleh kepala negara, sejak zaman penjajahan Belanda, Portugis, atau Inggris, sampai pendudukan Jepang dan Amerika Serikat. Dengan model itu, seluruh tatanan pemerintahan selalu disiapkan untuk sewaktu-waktu melakukan mobilisasi.

Struktur rukun tetangga dan rukun warga, misalnya, dulunya digunakan balatentara Jepang untuk mendukung perang Asia-Pasifik. Selanjutnya, dalam masa Orde Baru, gubernur-gubernur DKI Jakarta berperanan dalam memajangkan capaian-capaian pembangunan ekonomi, terutama untuk melihat penyerapan begitu banyak pinjaman luar negeri yang dikucurkan kepada negeri ini.

Spanduk-spanduk yang beredar di jalanan seperti absen dari sosialisasi ringkas seperti itu. Pesan yang muncul seolah menjadikan gubernur dan wakil gubernur terpilih adalah superman yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, serta tidak mempunyai hubungan dengan pemerintah pusat. Dengan disahkannya UU Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, sebagai pengganti UU No 34/1999, sebetulnya makin terlihat betapa gubernur dan wakil gubernur bukanlah segalanya, karena diwajibkan membangun hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di sekitar Jakarta, yakni Banten dan Jawa Barat.

Bahkan juga terdapat hubungan dengan pemerintahan negara-negara asing, khususnya duta-duta besar yang juga mempunyai wilayah tersendiri di Ibukota Negara ini.

Kehadiran visi dan misi para calon gubernur dan wakil gubernur yang miskin dari strategi dan gambaran kondisi geopolitik Jakarta, justru akan menggiring publik kepada persamaan pandangan dengan provinsi-provinsi lain. Padahal, Jakarta sungguh berbeda. Dari sinilah terdapat selling point yang lebih baik dalam tema kampanye Fauzi-Priyanto, ketimbang Adang-Dani. Tetapi, spesifikasi yang ditunjukkan oleh masing-masing kandidat terkesan masih text-book dan konservatif. Padahal, melalui bahasa kampanye masing-masing, akan terlihat bagaimana karakter kepemimpinan yang dijalankan nanti, lima tahun ke depan.

Sembari datang pada tanggal 8 Agustus 2007 nanti ke tempat-tempat pemungutan suara, para warga Jakarta sebaiknya memeriksa lagi seluruh catatan kampanye masing-masing kandidat. Kualitas pilihan warga Jakarta ini akan memberikan kontribusi warga Jakarta kepada warga negara di daerah lain, apakah benar warga Jakarta memiliki ciri-ciri modernis, atau hanya kebetulan saja hadir sebagai warga Jakarta, tetapi kurang mampu menunjukkan kemajuan-kemajuan yang lebih berarti….

Penulis adalah analis politik dan perubahan sosial CSIS, Jakarta

Last modified: 31/7/07


 

Reformasi Peradilan Pidana: Segera!

Oleh Iqrak Sulhin

Sepertinya kenyataan memaksa kita tidak habis-habisnya membicarakan masalah lapas (lembaga pemasyarakatan) di Indonesia. Belum selesai diskusi tentang ratusan narapidana yang meninggal di dalam lapas, sekarang kembali muncul kerusuhan. Untuk kesekian kalinya terjadi di dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Peristiwa kerusuhan terakhir di lapas Cipinang yang terjadi Selasa, 31 Juli 2007, bahkan mengakibatkan dua narapidana tewas.

Sudah terlalu banyak diskusi, seminar, dan opini membahas persoalan lapas ini. Namun sepertinya berlalu begitu saja tanpa ada upaya signifikan untuk mengubah kondisi yang sudah terlalu parah tersebut. Bahkan tidak pula dilakukan oleh otoritas yang paling bertanggung jawab dalam manajemen penjara di Indonesia (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan). Dengan alasan yang “konsisten” dari dahulu, seperti keterbatasan dana dan sumber daya manusia.

Masalah yang telah terlalu kronis ini tidak dapat dibiarkan begitu saja dengan menerima alasan keterbatasan dana dan SDM. Tanpa upaya menanggulangi sesegera mungkin, otoritas sistem pemasyarakatan di Indonesia justru melanggar komitmen dasar sistem pemasyarakatan itu sendiri. Kalau tidak boleh dikatakan telah melakukan kejahatan itu sendiri. Sering diulang, salah satu prinsip pemasyarakatan adalah tidak boleh membuat kondisi seseorang (narapidana) lebih buruk dari sebelumnya.

Di tengah kondisi itu diperlukan suatu upaya reformasi mendasar dan menyeluruh. Tidak hanya dalam sistem pemasyarakatan, namun dalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Kronisnya masalah penjara di Indonesia terkait pula dengan elemen-elemen peradilan pidana lainnya. Dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Reformasi Mendasar

Untuk sistem pemasyarakatan, reformasi mendasar minimal dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Pertama, reformasi dalam proses kebijakan pemasyarakatan. Hal ini terkait dengan komitmen penuh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) untuk mengambil kebijakan yang langsung tertuju pada penanggulangan begitu banyak masalah di dalam lapas.

Beberapa yang mendesak adalah masalah kapasitas lapas, pemenuhan hak-hak narapidana, dan perbaikan kualitas manajemen lapas dan SDM-nya. Berbagai penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan lapas konsisten memperlihatkan ketiganya sebagai masalah yang perlu segera diatasi. Dirjen Pas juga harus mulai beradaptasi dengan proses governance dalam kebijakan pemasyarakatan. Yakni, melalui pelibatan stakeholder lainnya di luar Dirjen Pas dalam pengambilan kebijakan, seperti melibatkan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan kalangan swasta.

Terkait dengan sebelumnya, hal kedua yang perlu dilakukan adalah reformasi dalam sistem pembinaan narapidana. Minimal membuat metode pemanfaatan waktu luang agar lebih bermanfaat bagi narapidana maupun lembaga.

Sebagian ahli berpandangan relatif sulit untuk menciptakan sistem pembinaan yang dapat mengubah perilaku narapidana. Pembinaan moral dan agama yang selama ini diberikan dalam lapas bahkan seperti sesuatu yang dipaksanakan. Di tengah kondisi itu, Dirjen Pas dan stakeholder lainnya perlu menciptakan kegiatan-kegiatan narapidana yang lebih produktif dan mengisi sebagian besar waktu mereka selama berada dalam lembaga. Hal ini diharapkan mampu menurunkan deprivasi (penderitaan) psikologis yang dialami narapidana dan memberikan insentif tersendiri bagi mereka.

Selain itu, sistem pembinaan juga perlu memperhatikan mekanisme reward dan punishment. Posisi narapidana yang subordinat terhadap lembaga tidak serta-merta membuat mereka tidak mungkin mendapatkan penghargaan dari lembaga. Di sinilah pentingnya arti remisi dan bentuk-bentuk penghargaan lainnya.

Hal ketiga adalah reformasi paradigmatik. Pemasyarakatan harus dikembalikan kepada konsepsi dasarnya sebagai upaya reintegratif atau mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan dengan masyarakatnya setelah terjadinya konflik berupa kejahatan. Upaya reintegratif ini amat bertentangan dengan paradigma menahan narapidana selama mungkin di dalam lembaga. Reintegrasi hanya mungkin terjadi bila ada pengkondisian dengan kembali menciptakan interaksi antara narapidana dan masyarakat. Oleh karenanya, asimilasi adalah inti dari proses pemasyarakatan.

Elemen Lain

Permasalahan lapas berupa meningkatnya jumlah narapidana yang meninggal (baik karena sakit maupun bunuh diri), tidak terjaminnya hak narapidana, hingga kerusuhan juga ikut disumbangkan oleh elemen peradilan pidana yang lain. Setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini.

Pertama terkait dengan persoalan internal lapas yang telah disinggung sebelumnya, yaitu reformasi terhadap paradigma memenjarakan sebanyak mungkin pelanggar hukum pidana. Kedua perlunya dikembangkan sejumlah penghukuman alternatif terhadap pemenjaraan.

Kepolisian sebagai ujung tombak peradilan pidana seharusnya dapat menjadi penyaring utama pelaku kejahatan yang akan diteruskan ke tahap peradilan selanjutnya. Terhadap pelaku remaja atau anak-anak misalnya, polisi dapat melakukan diskresi dengan pertimbangan kemanusiaan. Setidaknya terhadap kejahatan-kejahatan yang tidak terlalu serius. Hal ini tidak tertutup kemungkinan dilakukan terhadap pelaku dewasa.

Dua dampak positif yang kemudian muncul dari penyaringan ini adalah berkurangnya beban kapasitas lapas dan dapat dicegahnya first offender (pelaku kejahatan untuk pertama kalinya) menjadi residivis (karier kriminal) setelah berinteraksi dengan narapidana lain di dalam lapas. Sinisme di masyarakat sering mengatakan, lapas (penjara) tidak lebih seperti “sekolah tinggi ilmu kejahatan”.

Pihak kejaksaan dan pengadilan pun dapat melakukan hal sama, meskipun diketahui sulitnya kebijakan seperti ini diterapkan di Indonesia terkait dengan moralitas penegak hukum. Dalam kenyataannya narapidana yang dijebloskan ke dalam lapas adalah juga mereka yang “terseleksi”. Bukan karena mereka adalah residivis yang melakukan kejahatan yang serius, namun justru sebaliknya. Mereka adalah narapidana yang “sial” karena ketidakmampuan mereka membela diri di hadapan proses peradilan.

Untuk dapat lolos dari hukuman atau setidaknya dijatuhkan dalam kadar minimal diperlukan pembelaan yang tidak murah. Inilah mengapa mayoritas narapidana di Indonesia adalah mereka yang berasal dari kelas sosial ekonomi rendah.

Hal terakhir yang perlu dilakukan adalah perlunya dikembangkan sejumlah penghukuman alternatif terhadap pemenjaraan. Hal terakhir ini dapat menjadi dasar kelembagaan bagi kebijakan-kebijakan sebelumnya. Salah satu kesulitan polisi, jaksa, atau hakim untuk “melepas” first offender dengan kejahatan yang tidak serius adalah tidak adanya dasar kelembagaan. Oleh karenanya, dengan mengingat kronisnya masalah kapasitas penjara, tidak terjaminnya hak-hak narapidana, dan potensi munculnya kerusuhan, hukum di Indonesia perlu memikirkan model-model alternatif dari pemenjaraan.

Berkaca pada pengalaman beberapa negara maju, banyak model penghukuman alternatif yang dapat diadaptasi. Seperti kerja sosial atau probation (hukuman percobaan). Kerja sosial dan probation akan menghindarkan terpidana dengan lapas dan dari kemungkinan menjadi residivis (karier kriminal). Keduanya merupakan bentuk dari community based corrections (penghukuman berbasis masyarakat).

Tanpa reformasi mendasar dan menyeluruh ini, kerusuhan yang terjadi di Cipinang tidak akan menjadi yang terakhir, dan catatan tentang kematian narapidana, pelanggaran hak asasi narapidana, tidak akan pernah berakhir.

Penulis adalah Kriminolog FISIP Universitas Indonesia; sekarang menjabat sebagai Sekretaris Departemen Kriminologi FISIP UI

Last modified: 1/8/07


 

Semangat Neoliberalisme dan RUU BHP

Oleh Komarudin

Baru-baru ini ribuan guru berdemo menuntut dipenuhinya anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN, perbaikan tunjangan guru, dan pembatalan ujian nasional (UN). Problem dalam dunia pendidikan tidak akan berhenti sampai di situ. Masalah lain pun siap menghadang pendidikan kita ke depan. Salah satunya hadirnya Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang memiliki semangat ke arah neoliberalisme.

Arus globalisasi kian deras melanda seluruh dunia, tidak ketinggalan di Indonesia. Globalisasi itu mengangkut paham neoliberal. Kondisi seperti itu membuat orang mulai menghayati pentingnya persoalan waktu dan ruang, yang dikenal sebagai, meminjam istilah geografer David Harvey, time space compression. Konsep tersebut merupakan sebuah perspektif tertentu manusia masa kini terkait kemajuan material yang menjamah hampir segala segi kehidupan.

Semakin orang menguasai waktu dan ruang, orang kian menunjukkan kekuatannya. Kenyataan itu kian diperkuat dengan cepat dan suburnya internasionalisasi perdagangan, sumber-sumber keuangan, multinational corporation (MNC). Pendek kata, time space compression telah mengomersialisasikan kehidupan manusia, tak terkecuali dalam dunia pendidikan.

Bila mengikuti alur pemikiran sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu tentang neoliberalisme, bisa membuat kita sedih. Baginya, neoliberalisme tidak jauh berbeda dengan Marxisme pada masa lampau. Terutama, dalam hal membangkitkan kepercayaan yang luar biasa, utopia keyakinan perdagangan bebas (free trade faith).

Tidak hanya pada mereka yang diuntungkan secara materi, seperti bankir, pemilik modal, bos perusahaan besar. Namun, mereka juga memperoleh pembenaran atas keberadaan paham itu, misalnya, para pejabat tinggi dan politikus yang memberhalakan kekuasaan pasar hanya demi alasan keefektifan ekonomi.

Merasuk

Dalam pandangan Bourdieu, mereka yang disebut terakhir itu cenderung akan menuntut dihapuskannya hambatan-hambatan administrasi atau politik yang dapat mengganggu kelancaran para pemilik modal dalam usaha mencari keuntungan individual yang sebesar-besarnya. Bahkan, mereka setuju dengan gagasan subordinasi negara bangsa (nation state) terhadap tuntutan-tuntutan kebebasan ekonomi bagi para pengendali pasar. Terutama penghapusan semua peraturan yang menghambat pasar. Mulai dari pasar kerja, pencegahan defisit dan inflasi, swastanisasi semua bentuk pelayanan publik, hingga pengurangan belanja umum dan sosial.

Pandangan itu semakin diperkuat dengan pernyataan pakar pendidikan Henry A Giroux. Menurutnya, neoliberalisme telah merasuk dalam proses pendidikan prasekolah sampai perguruan tinggi (PT). Giroux melihat neoliberalisme sebagai ideologi yang sangat berbahaya dalam kehidupan masyarakat demokrasi. Neoliberalisme memberikan peranan yang sangat besar kepada fundamentalisme pasar. Artinya, segala sesuatu diserahkan kepada kemauan dan kekuatan pasar (Tilaar, 2005). Dalam neoliberalisme, kebebasan merupakan kebebasan dalam berbisnis.

Kekhawatiran pendidikan kita berwajah neoliberalisme memang beralasan, terutama dengan kehadiran RUU BHP karena mengarah pada privatisasi atau swastanisasi. Di mana pelayanan publik sudah memasang target segmen khusus kepada masyarakat. Tujuannya, tidak lain demi mencari keuntungan.

Kekhawatiran itulah yang membuat kehadiran RUU BHP yang tengah digodok di parlemen menuai kontroversi. RUU BHP lahir dari implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003. Berdasarkan bunyi salah satu pasalnya, Pasal 53 ayat 1, yaitu penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. RUU BHP berisi antara lain, melepaskan perguruan tinggi dari intervensi pemerintah. Kelak, tidak ada lagi perbedaan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Dalam era BHP itu lebih mengedepankan kemandirian perguruan tinggi dalam aspek manajemen administrasi keuangan, sumber daya manusia, dan akademik. Bahkan, perguruan tinggi juga bebas untuk bekerja sama dengan institusi asing. Dalam neoliberalisme pendidikan peran negara dalam urusan pembiayaan pendidikan menjadi terlepas. Tentu saja, kita akan menolak bila pemerintah melepaskan tanggung jawabnya atas pembiayaan pendidikan.

Tawaran

Ada beberapa tawaran terhadap kehadiran RUU BHP itu, terutama untuk menghentikan kekhawatiran terhadap munculnya semangat neoliberalisme pendidikan. Pertama, selayaknya model pelayanan publik untuk hak-hak dasar warga negara lebih pantas dibenahi dengan modernisasi ketimbang privatisasi. Pasalnya, hak atas pendidikan merupakan hak pribadi yang berakar dalam kebutuhan pokok manusia.

Manusia tidak bisa mempertahankan hidupnya tanpa suatu pendidikan. Kebutuhan akan pendidikan itu termasuk kebutuhan pokok yang tidak perlu direduksi dengan kebutuhan lain. Oleh karena itu, manusia mempunyai hak dan kewajiban sekaligus dalam pendidikan.

Kedua, untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang transparan dan akuntabel, diperlukan BHP yang berpola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat (public private partnership). Bukan privatisasi ataupun swastanisasi. Tampaknya, pola ini lebih sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Artinya, pemerintah dituntut untuk menguraikan dan menuangkan apa yang telah diamanatkan pasal-pasal tersebut dalam RUU BHP.

Usaha itu perlu dilakukan untuk menghindari pengelolaan pendidikan terperosok dalam jurang free fight liberalism. Dalam konteks itu, pemerintah harus membangun sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan sosial. Artinya, pemerintah wajib memberikan beasiswa kepada mereka yang status ekonominya tidak mampu.

Bukankan tugas negara itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Hal itu untuk menghindari hanya anak-anak dari kalangan keluarga kaya yang bisa menikmati pendidikan di perguruan tinggi, sedangkan masyarakat miskin hanya gigit jari dengan memperoleh pendidikan ala kadarnya.

Ketiga, hal lain yang juga perlu menjadi bahan pertimbangan adalah merangsek masuknya subsidi silang dalam Undang-Undang BHP. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perguruan tinggi. Jadi, tidak hanya perusahaan atau lembaga ekonomi profit yang memikirkan dan menjalankan program sosial lewat corporate social responsibility (CSR). Lembaga pendidikan tinggi pun sudah seharusnya melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Bila subsidi silang masuk dalam salah satu pasal UU BHP kelak, berarti akan mewajibkan seluruh perguruan tinggi di Tanah Air untuk melaksanakannya karena telah menjadi sebuah kebijakan nasional. Paling tidak, hal tersebut akan berimbas makin banyak warga negara yang mengenyam pendidikan tinggi dan semakin banyak pula potensi dari suatu bangsa untuk mencurahkan kemampuannya dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa.

Keempat, menolak kehadiran BHP karena hanya akan menyengsarakan masyarakat kecil untuk memperoleh pendidikan yang layak. Benarlah apa yang diungkapkan Bourdieu bahwa pendidikan hanya mereproduksi perbedaan dalam masyarakat. Alangkah mengenaskannya kondisi pendidikan kita ke depan. Oleh karena itu, perdebatan panjang masih perlu diupayakan untuk mencari solusi terbaik.

Penulis adalah alumnus Universitas Negeri Jakarta dan Ekstensi STF Driyarkara, wartawan di sebuah tabloid di Jakarta

Last modified: 2/8/07


 

Pilkada: Lebih dari Sekadar Mob-Rule

Mikhael Dua

Dalam dua minggu terakhir ini isu mengenai pilkada di Jakarta menjadi topik berita yang menarik bagi banyak kalangan: mulai dari anak-anak di TK hingga profesor emeritus di perguruan tinggi. Kalangan pers memainkan peranan besar dalam hal ini dengan memberikan informasi dan analisa yang semakin luas, sehingga setiap pemilih memiliki kemungkinan untuk mencerna dengan baik tokoh pilihan mereka dengan benar.

Bagi masyarakat umum, pilkada seperti ini dapat dilihat sebagai kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Jika sehari-hari ia mengurusi bisnisnya, sekolahnya, perjalanannya, pada peristiwa pilkada ia mencoba menunjukkan sisi lain dari hidupnya sebagai warga negara. Hidup personal yang sebelumnya dirasakan sebagai dunia sehari-hari sekarang berubah menjadi sebuah pertemuan dengan “orang-orang ketiga”.

Itulah dunia politik, dunia yang tidak lagi personal tetapi publik. Tokoh-tokoh politik yang diperkenalkan kepadanya bukanlah orang- orang yang ia kenal, disentuh dan dijamah. Mereka hanyalah tokoh-tokoh yang anonim, namun menarik karena akan menentukan struktur masyarakat di mana ia hidup.

Dipandang dari segi politik, pilkada memang menjadi sebuah cara berdemokrasi. Di sini setiap orang yang dewasa diajak untuk mengambil bagian dalam menentukan masa depan masyarakat dengan menentukan pilihan-pilihan ideologis yang akan dibangun oleh tokoh-tokoh politik yang ditawarkan.

Sebuah Cara Hidup

Politik sering dilihat sebagai model untuk bentuk-bentuk kehidupan lain. Hal semacam ini berlaku jika kita berbicara tentang pemilihan langsung dalam bidang agama dan pendidikan. Namun, justru dalam dunia pendidikan dan agama, demokrasi dengan metode pemilihan langsung seperti ini sering tidak jalan dengan sendirinya. Lalu, di mana letak persoalannya?

John Dewey, filsuf pendidikan Amerika Serikat, sudah lama melihat bahwa paradigma politik berbeda dari paradigma kehidupan komunitas yang lebih personal. Jika politik merupakan ruang publik, di mana pemimpin dilihat sebagai representasi gagasan dan ideologi, maka komunitas pendidikan dan agama merupakan ruang personal.

Dalam ruang seperti ini, pemimpin dilihat sebagai tokoh yang dikenal dengan baik sebagai model dari komunitas yang bersangkutan. Dalam komunitas religius ia harus memiliki kapasitas religiositas dan dalam bidang pendidikan ia harus memiliki kapasitas yang dapat dipercaya sebagai pendidik.

Dalam kedua bidang ini moralitas pribadi kadang-kadang dipandang amat sangat penting. Karena itu, demokrasi dalam bidang agama dan pendidikan memiliki pengertian yang amat sangat berbeda. Jika dalam politik dikenakan prinsip vox populi, suprema lex, dalam agama dan pendidikan, vox populi itu perlu ditambahkan lagi dengan dimensi lain yang sebanding dengan nilai tersebut.

Kedekatan demokrasi dan nilai inilah yang membuat Dewey menyimpulkan bahwa demokrasi bukanlah sebuah alternatif terhadap prinsip-prinsip lain dari kehidupan bersama. Demokrasi bahkan menjadi identik dengan kehidupan bersama itu sendiri, dengan nilai yang ingin dijunjung tinggi, dan dengan komunikasi yang dibangun bersama.

Dewey tentu memiliki gagasan tersendiri tentang komunitas. Yang ia maksud dengan komunitas adalah sebuah cara hidup di dalamnya sebuah masyarakat terikat satu sama lain untuk menjunjung tinggi kepentingan bersama. Suatu komunitas dapat menjadi demokratis, tidak terutama karena komunitas tersebut memberikan ruang bagi anggota-anggotanya memberikan suaranya dalam pilkada atau pemilihan rektor sebuah universitas, atau pemilihan pemimpin agama, melainkan karena ia memberikan perhatian yang besar pada kepentingan bersama, yang melebihi kepentingan kelompok atau golongan, dan ingin melibatkan dirinya dalam kerja sama yang bebas dengan orang lain demi kepentingan bersama ini.

Demokrasi bukanlah mob rule (kekuasaan berdasarkan mayoritas), melainkan sebuah perwujudan komunitas yang ingin memaksimalisasikan kepentingan-kepentingan bersama dalam interaksi antara manusia yang bebas dan kreatif.

Dengan pengertian itu, Dewey melihat demokrasi merupakan sebuah proyeksi kehidupan bersama yang memberikan ruang bagi usaha bersama, yang didukung oleh kesepakatan bersama untuk kebaikan bersama. Dengan perkataan lain, demokrasi hanya sebuah cara untuk memberdayakan komunitas.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, masalah utama pilkada yang sulit dijawab adalah kesejahteraan. Sejak tahun 1997 hingga sekarang, kondisi kesejahteraan menjadi masalah yang sulit dijawab dengan baik. Pengangguran meningkat, upah yang tidak memadai untuk mengongkosi hidup keluarga, banjir yang tidak pernah teratasi, merupakan bagian-bagian yang mencemaskan masyarakat. Kebijakan financial support bagi rakyat miskin pun belum tentu membantu. Karena lingkaran setan kebodohan, kemelaratan, dan kesehatan kronis sulit diatasi secara mendasar.

Pemikiran Dewey mengenai demokrasi sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat sebagai jawaban atas masalah ini. Salah satu prinsip penting demokrasi yang dipikirkan Dewey adalah interaksi dan kerja sama yang bebas. Dalam praktik kampanye pilkada gagasan ini tidak mengemuka. Kepentingan ideologis terlalu banyak diperhatikan padahal rakyat membutuhkan jaminan untuk dapat mengambil bagian dalam mengembangkan masyarakatnya secara kreatif dan pro-duktif.

Selain itu pendekatan paternalistis terlalu besar, seolah-olah tokoh yang akan diusungkan dapat memecahkan semua masalah. Kedua pendekatan ini tidak dapat menjawab masalah kebodohan, kemiskinan, dan kesehatan yang buruk. Karena ketiga masalah ini hanya dapat diatasi jika tokoh yang diusung memiliki kemampuan untuk memberdayakan warga untuk terlibat bersama-sama mengatasi masalah mereka.

Ini berarti keberhasilan pilkada tidak ditentukan oleh terpilihnya seorang kepala daerah, melainkan oleh apakah pada masa kampanye ini rakyat diajak untuk berpikir tentang bagaimana memberdayakan diri untuk mengembangkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemimpin hanyalah fasilitator. Subjek kesejahteraan adalah masyarakat yang mampu menemukan jalannya sendiri bersama dengan sang pemimpin.

Berkaitan dengan masalah kesejahteraan tersebut mungkin menjadi relevan jika pesta demokrasi yang dialami oleh masyarakat Jakarta berhasil mengusung pemikiran yang lebih riil tentang masalah gaji buruh. Gaji rendah yang tidak dapat menghidupkan keluarga adalah indikasi dari eksploitasi. Kegagalan dalam memberikan gaji yang adil merupakan kegagalan pemimpin daerah dalam mengembangkan kondisi ekonomi yang memberdayakan warganya.

Dewey sendiri mengatakan bahwa keadilan ekonomi dapat diukur dari apakah komunitas menjadi sebuah ruang interaksi. Komunitas mengandaikan komunikasi yang memberikan ruang bagi kebebasan, diskusi yang terbuka, dan kebiasaan untuk berpikir dan memecahkan masalah bersama.

Semoga pilkada yang diikuti oleh rakyat Jakarta pada minggu mendatang menjadi sebuah pintu gerbang bagi terbangunnya sebuah komunitas yang memiliki spirit of inquiry, semangat untuk menghadapi setiap masalah dengan akal sehat.

Penulis adalah Kepala Pusat Pengembangan Etika Unika Atma Jaya, Jakarta

Last modified: 3/8/07


 

Memanusiakan Jakarta

Oleh Geger Riyanto

Bagi negeri ini, ibu kota bagaikan kepalanya. Ia menjadi bagian yang paling merasakan segenap pengalaman sejarahwi yang dirasakan sekujur tubuhnya, negeri Indonesia. Di saat berjaya, lambang-lambang kesuksesan negeri diukir di sini. Gedung-gedung pencakar langit dijulangkan, pusat-pusat hiburan didirikan, kawasan permukiman mewah ditancapkan.

Dan saat negeri diguncang krisis multidimensi, dampaknya terkulminasi di sini. Kerusuhan terjadi di berbagai lokasi. Massa dari kampung-kampung yang terpinggir di Jakarta tumpah ruah, membakar dan menjarahi kawasan-kawasan bisnis dan perbelanjaan. Lalu sebagaimana yang diilustrasikan Benny dan Mice dalam komiknya, Jakarta terbingkai sebagai lautan api.

Kota Privat

Menyimak catatan sejarah ini semestinya menjadi pelajaran tersendiri bagi ibu kota. Pola pembangunan komersialistik yang gencar dijalankan semenjak awal 1980-an, menciptakan jurang kelas yang tajam pada masyarakat Jakarta. Sehingga itulah sebabnya, sebagaimana yang dilihat pakar arsitektur, Abidin Koesno, kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 terpola melalui kesenjangan yang terpatri di kota Jakarta ini.

Namun, Koesno menambahkan hal lain yang juga menyulut pengalaman pahit itu. Menurutnya, Jakarta dibangun dengan alam pikiran masyarakat yang pernah terjajah. Kebijakan kolonial Belanda membentuk birokrasi yang tersentral di Batavia untuk kepentingan eksploitasi. Dan dalam wawasan berpikir warisan kolonial, ibu kota diletakkan sebagai otoritas tertinggi atas ekonomi dan politik negara. Lalu pembangunan fisik yang gencar dilansir pemerintah kita sendiri, semakin memantapkan pencitraan tersebut.

Sejauh ini, ekses fatal dari hal tersebut tak dapat dinafikan. Ibu kota menjadi wilayah yang eksklusif dan dikepung oleh ruang-ruang privat. Selama beberapa dekade ini, penyediaan ruang yang luas untuk aktivitas bisnis, tak dibarengi penyediaan ruang publik yang memadai. Kawasan di mana semua kalangan dapat berinteraksi secara sejajar sangat minim, akibatnya sekat-sekat kelas menjadi semakin solid.

Pada tahun 2005, tercatat bahwa pusat perbelanjaan di Jakarta mengambil ruang seluas 4.471.000 meter persegi. Peningkatan itu mencapai hampir 213 kali lipat bila dibandingkan dengan empat dekade yang lalu. Laju pertambahannya sama sekali tidak sebanding dengan pertambahan fasilitas publik seperti gelanggang remaja, gedung dan lapangan olahraga, sekolah, pasar, lokasi rekreasi rakyat seperti kebun binatang dan taman ria, sarana umum seperti tempat mandi, cuci dan kakus.

Selain itu, proporsi antara kendaraan pribadi dengan kendaraan umum di Jakarta sekitar 98 banding 2 untuk tiap 100 kendaraan, meskipun kendaraan pribadi hanya mengangkut 49,7 persen dari seluruh penumpang, dan sisanya diangkut kendaraan umum. Ditinjau dari segi-segi itu, rasanya ruang, di mana berbagai kalangan warga Jakarta dapat bertatap muka secara setara, bak celah sempit saja.

Rasa kepemilikan warga pun, di kota yang kualitas pembangunannya nomor satu di Indonesia dalam takaran Millenium Development Goal (MDG) ini, tampaknya masih cenderung rendah. Sejumlah perilaku merusak, seperti mencoret-coret fasilitas umum hingga membuang sampah sembarangan yang bisa dijumpai di kota Jakarta, menjadi pembuktiannya.

Dan yang sangat miris, kasus bunuh diri akibat impitan ekonomi masih saja terjadi. Padahal rasa terintimidasi atau tertekan yang menjadi penyulut tindakan nekat tersebut pada umumnya, semestinya bisa diringankan melalui jaringan kerukunan di antara warga masyarakat.

Namun, berulangnya kasus-kasus serupa memperlihatkan bahwa, di samping program-program pemerintah belum mampu menanggulanginya, ada yang salah pada pola relasi sosial di antara warga masyarakat ini.

Dari sejumlah permasalahan pelik inilah, terpatri citra Jakarta sebagai kota yang jauh dari citra yang hangat, ajek, dan bahkan manusiawi. Kota ini seperti peradaban beton, yang solid, konkret, dan padat, membuat senyawa bernama kemanusiaan sukar merembesinya.

Konsisten

Maka, kendati pembangunan ekonomi merupakan hal yang krusial, pemantapan modal sosial dan modal budaya tak kalah pentingnya bagi kota Jakarta. Setidaknya, daripada kota ini suatu saat luluh-lantak karena kekesalan kolektif warga masyarakat kelas bawah terhadap mereka yang “duduk” di atasnya. Dalam pemberdayaan kedua modal keberadaban suatu masyarakat ini, Ali Sadikin adalah tokoh yang bisa dijadikan panutan, meski tidak secara keseluruhan.

Pada masa kepemimpinannya atas Jakarta, yakni tahun 1966 sampai 1977, ia melansir proyek MH Thamrin untuk merehabilitasi kampung kumuh, lalu membangun LBH untuk membantu orang miskin yang memiliki sengketa hukum, mendirikan Lembaga Konsumen, pos pelayanan kesehatan (puskesmas), dan mendirikan Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai pusat kebudayaan dengan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) di dalamnya.

Bukan berlebihan bila dikatakan, fondasi infrastruktur dimensi sosial dan kebudayaan masyarakat Jakarta saat ini merupakan warisannya. Sehingga gelar “Empu Peradaban Kota” yang diberikan IKJ tahun lalu, memang sejatinya layak disandangnya.

Lalu, sosok lainnya yang bisa menjadi panutan dalam mengatasi permasalahan perkotaan yang serupa adalah mantan Wali Kota Bogota, Enrique Penalosa. Ia menjabat sebagai wali kota ibu kota negeri Kolombia tersebut pada tahun 1998. Kepemimpinannya berhasil mengubah Bogota, dari kota yang sebelumnya dijuluki warganya sendiri sebagai un enfierno (neraka dunia) menjadi kota bahagia.

Jika pada pertengahan 1090-an, terjadi 3.363 kasus pembunuhan, sekitar 1.400 jiwa melayang karena kecelakaan, kadar polusi nyaris paling tinggi di antara kota-kota di dunia, dan kemacetannya memakan rata-rata waktu empat jam untuk pergi dan pulang kerja, namun kini Bogota merupakan kota percontohan bagi kota-kota lainnya di berbagai belahan dunia, termasuk di banyak negara maju.

Kalimatnya yang tersohor adalah, “sebuah kota bisa jadi bersahabat terhadap warganya, atau kepada mobil-mobil, tetapi tak bisa kepada keduanya.” Berangkat dari sinilah, ia membatalkan rencana pembangunan jalan layang yang direncanakan pemerintahan sebelumnya, lalu mengalihkan dananya untuk membangun taman, sekolah, perpustakaan, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki terpanjang di dunia. Ia juga menaikkan harga bahan bakar, melarang pemilik mobil berkendara di saat jam sibuk lebih dari tiga kali dalam seminggu, dan mengambil bagian besar dari jalan raya untuk dijadikan jalur bus.

Inilah gambaran, sejauh mana ada sosok politikus yang mampu memanusiakan kotanya melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Tetapi memang, menyitir opini pakar bisnis Rhenald Kasali, untuk berubah itu sakit. Kebijakan yang bervisi panjang dan dijalankan untuk kemaslahatan bersama jangka panjang, dalam prosesnya, banyak yang terlebih dahulu menyebabkan sakit. Penalosa pun nyaris pernah di-impeach karena kebijakannya membuat para pebisnis kalap.

Harapan akan kota yang manusiawi tentunya merupakan harapan penduduknya. Tetapi jalan sampai dengan terwujudnya harapan itu, jauh, berliku dan sukar untuk ditebak tantangan apa yang akan menghadang. Agaknya kebijakan yang berpihak kepada publik sarat diliputi ketidakpastian, ketimbang yang berorientasi komersial. Dan untuk membangun kota dengan visi yang panjang pun, pemimpinnya perlu siap untuk tidak populer di sejumlah kalangan pada awalnya. Tak bisa sekali revolusi langsung jadi, sebaliknya, tak ada kelahiran tanpa kesakitan. Tapi setelah itu, tak ada yang tak mungkin di kolong langit.

Penulis adalah penekun Sosiologi Pengetahuan Universitas Indonesia

Last modified: 5/8/07


 

Perlunya Aplikasi Teknologi Cuaca hingga Pedesaan

Oleh Saleh Husin

Lagi-lagi nelayan Indonesia menghadapi persoalan sangat berat. Munculnya gelombang pasang yang datang bertubi-tubi menerpa nelayan khususnya yang menghadap Samudra Hindia, Laut Jawa bagian selatan, hingga perairan di selatan Nusa Tenggara, memang di luar dugaan karena terjadinya perubahan iklim yang cukup ekstrem di wilayah Nusantara.

Sebagaimana dirilis Pusat Data dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan (Pusdatin DKP), para pakar menyebutkan gelombang pasang terjadi karena paduan tiga fenomena. Pertama, gelombang Kelvin yang berasal dari Samudra Hindia menjalar di sepanjang garis ekuator terkait dengan perputaran periodik bumi ke arah timur pada pergantian musim (Mei-Juni), terpecah saat bertemu dengan daratan Sumatera.

Kedua, adanya alun (swell) yang disebabkan akumulasi angin, bermula dari semburan angin muson timur dari bagian tenggara Australia berkecepatan 21-25 knot menuju barat daya ke pesisir selatan Pulau Jawa sehingga menimbulkan gelombang. Ketiga, peristiwa astronomi, gravitasi matahari ketika posisi matahari-bulan-bumi sejajar yang membuat sangat kuat.

Fenomena alam tersebut telah menyebabkan kerusakan dan kerugian di wilayah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan.

Dampak langsung yang terjadi akibat munculnya gelombang pasang, yaitu pertama, terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini mengandalkan kehidupannya menangkap dan membudidayakan ikan. Kedua, kerugian secara langsung yang diderita masyarakat pesisir akibat rusak dan hilangnya sarana dan infrastruktur. Ketiga, kerusakan lingkungan biofisik. Keempat, kurangnya suplai ikan di pasar sebagai sumber gizi masyarakat.

Selain itu, secara nominal, cukup besar kerugian yang diderita nelayan. Tim DKP yang ditugaskan ke beberapa lokasi bencana mencatat banyak kerugian yaitu kerusakan sarana/prasarana kelautan dan perikanan di delapan provinsi (Sumbar, Bengkulu, Lampung, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali) tercatat sekitar Rp 25 miliar. Kerusakan fisik banyak terjadi di Sumbar (Kabupaten Pesisir Selatan), Jabar (Kabupaten Sukabumi), Jateng (Kabupaten Kebumen), dan DI Yogyakarta (Gunung Kidul dan Bantul). Sedangkan kerugian karena gagalnya panen dan tidak melautnya nelayan selama beberapa bulan diperkirakan sebesar Rp 2,3 miliar.

Kondisi yang mengenaskan ini terpaksa harus dinikmati para nelayan. Padahal, nelayan adalah kaum marjinal yang sangat mengandalkan cuaca dalam mencari nafkah di laut. Gelombang pasang yang muncul, otomatis mengurungkan niat nelayan untuk melaut. Alhasil, tidak ada pendapatan yang masuk. Mau nekat melaut, risikonya adalah kehilangan nyawa.

Manajemen Informasi

Munculnya gangguan alam tersebut memang bisa saja terjadi mengingat wilayah kita berada dalam posisi yang memungkinkan terjadinya perubahan iklim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa dengan wilayah terbentang yang menghubungkan wilayah utara dan selatan.

Kondisi itu memang sangat rentan dengan perubahan-perubahan cuaca. Di utara, pengaruh iklim di Filipina cukup memberikan pengaruh terhadap kondisi di Tanah Air. Demikian juga angin muson yang bertiup dari Benua Australia yang kerap membawa udara panas. Sedangkan angin dari Samudra Hindia kerap membawa udara dingin yang bisa memicu hujan.

Namun, kondisi tersebut seharusnya sudah bisa diketahui, khususnya oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) yang memang ahlinya di lahan tersebut. Selanjutnya, informasi terkini mengenai kondisi cuaca bisa segera diakses publik untuk menghindari terjadi munculnya kerusakan parah atau korban jiwa.

Bicara soal cuaca atau iklim maka kita tidak bisa terlepas dari penerapan teknologi canggih. Dengan teknologi canggih yang ada, diharapkan kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi terkini iklim di Indonesia. Lihatlah Amerika yang kemampuan teknologi cuacanya bisa mendeteksi terjadinya angin topan dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum peristiwanya terjadi.

Di situlah faktor yang sangat membedakan Indonesia dengan Amerika Serikat. Memang agak naif membandingkannya, tapi itu perlu dilakukan agar kita bisa segera bangkit mengejar ketertinggalan dalam soal penguasaan teknologi cuaca.

Pemerintah perlu segera memodernisasi peralatan pendeteksi cuaca yang kita miliki sekarang. Tujuannya, untuk mendapatkan informasi akurat, jelas, dan bisa diaplikasikan dalam tempo singkat. Jadi, sangat diperlukan pembenahan dalam soal penyampaian informasi tersebut kepada masyarakat khususnya yang bersinggungan langsung dengan kondisi perubahan cuaca tersebut, seperti nelayan, masyarakat pesisir, atau pengguna transportasi yang bergantung pada kondisi cuaca.

Harus diakui kita belum memiliki kemampuan manajemen informasi yang sistematis dan menyeluruh (holistik). Badan SAR Nasional atau institusi militer yang memiliki kewenangan mendapatkan informasi terbaru soal cuaca pun kerap mengalami kesulitan lantaran kemampuan peralatan kita yang terbatas. Apalagi orang awam seperti nelayan.

Saat ini, sistem penginformasian cuaca kerap tersandung birokrasi yang terkadang tidak perlu. BMG harus melaporkan kepada instansi yang berwenang, baru setelah itu melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat. Itu pun hanya masyarakat yang mudah mengakses, sedangkan yang berada di wilayah terpencil namun rawan perubahan cuaca, sangat sulit tersentuh.

BMG atau pihak yang terkait dengan perubahan cuaca, harus mempunyai sistem penginformasian yang sederhana, sistematis, tepat guna dan menyeluruh. BMG harus mempunyai akses hingga pedesaan/pekampungan sehingga mudah memberikan informasi agar masyarakat bisa segera mengantisipasi bila muncul potensi bencana.

Teknologi penginderaan jarak jauh, harus segera dimiliki dan diaplikasikan BMG. Tidak melulu hanya mengandalkan satelit NOAA-H milik Amerika Serikat atau Landsat 7 ETM yang selama ini sering digunakan. Oleh karena itu, peran para ahli di BPPT, LIPI, Lapan dan lembaga sejenis lainnya harus dimaksimalkan agar bisa mengkreasikan suatu sistem teknologi indera cuaca yang tepat guna dan langsung menyentuh level masyarakat.

Penulis adalah pemerhati industri maritim dan perikanan; Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas KRA XXXIX

Last modified: 7/8/07


 

WNI Peranakan Tionghoa

Oleh Iskandar Jusuf

Setahun yang lalu, pada 1 Agustus 2006, diundangkan dan dinyatakan mulai berlaku Undang-Undang Kewarganegaraan RI yang baru (UU No 12 Tahun 2006) menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama (UU No 62 Tahun 1958). Dalam UU No 12 Tahun 2006, banyak pasal yang berubah.

Perubahan terpenting bagi WNI peranakan Tionghoa adalah perubahan Pasal 2 dari undang-undang itu. Pada pasal itu dinyatakan yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara.

Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal demi pasal, dijelaskan yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Dengan demikian, semua orang yang dilahirkan di Indonesia dari orangtua WNI, tidak peduli etnis Tionghoa, Arab, India, atau etnis lainnya, semuanya adalah bangsa Indonesia asli.

Dari rentetan peristiwa kedatangan bangsa Tionghoa sejak zaman kuno hingga pertengahan abad ke-19, dapat dikatakan yang melakukan emigrasi ke Indonesia sebagian besar adalah laki-laki yang masih lajang. Orang-orang Tionghoa yang datang sebelum pertengahan abad ke-19 banyak yang kawin dengan wanita setempat, anak-anak hasil perkawinan itu kebanyakan berorientasi pada kebudayaan setempat, karena umumnya dididik ibunya yang pribumi.

Anak cucu mereka kemudian disebut peranakan Tionghoa. Peranakan Tionghoa oleh pemerintahan Hindia Belanda disatukan dengan Tionghoa totok, dimasukkan ke dalam golongan Timur Asing Tionghoa. Tetapi, ada sebagian kecil peranakan Tionghoa yang kemudian menjadi pribumi.

Artikel 163 IS

Bagaimana mungkin orang- orang yang mempunyai kakek moyang yang sama bisa menjadi berbeda golongannya? Hal itu terjadi karena politik pecah-belah Pemerintahan Kolonial Belanda yang membagi masyarakat di Hindia Belanda menjadi tiga golongan melalui Artikel 163 IS (Indiesche Staatsregeling). Artikel 163 IS membagi penduduk Hindia Belanda menjadi golongan Eropa, golongan Timur Asing (Tionghoa dan bukan Tionghoa) dan golongan Inlander (pribumi).

Peranakan Tionghoa dimasukkan ke dalam golongan Timur Asing Tionghoa, tetapi diberi peluang menjadi golongan pribumi melalui oplosing (peleburan). Artikel 163 IS ayat 3 memberi kesempatan bagi orang-orang yang semula termasuk golongan rakyat bukan pribumi menjadi pribumi dengan cara melebur diri ke dalam masyarakat pribumi.

Artinya, bila peranakan Tionghoa memeluk agama Islam, hidup dalam lingkungan masyarakat pribumi dan meniru kebiasaan-kebiasaan hidup orang-orang pribumi dan merasa diri sebagai orang pribumi, orang itu dianggap telah meleburkan diri ke dalam masyarakat pribumi. Orang itu tidak lagi dianggap sebagai orang Timur Asing Tionghoa tetapi sudah menjadi pribumi.

Dengan adanya Artikel 163 IS ayat 3 dapat terjadi kakak beradik digolongkan pada golongan berbeda. Kakaknya digolongkan pada golongan Timur Asing Tionghoa karena dia keturunan Tionghoa, adiknya termasuk golongan pribumi karena kawin dengan pribumi masuk agama Islam, ganti nama, tinggal di kampung golongan pribumi dan bertingkah laku layaknya orang pribumi.

Selanjutnya, anak cucu dari keturunan si kakak menjadi golongan peranakan Tionghoa, tetapi anak cucu si adik menjadi golongan pribumi. Setelah Indonesia merdeka, keturunan dari si kakak dianggap sebagai WNI keturunan Tionghoa, tetapi keturunan dari si adik dianggap sebagai WNI pribumi (Indonesia asli).

Di Indonesia, undang-undang yang pertama kali mengatur masalah kewarganegaraan adalah UU No 3 Tahun 1946. Kemudian ada perubahan dan tambahan dengan UU No 6 Tahun 1947 dan UU No 8 Tahun 1947. Apabila kita bicara tentang kewarganegaraan RI tak dapat diabaikan peraturan-peraturan tentang Kewarganegaraan atau Kekaulanegaraan Belanda yang bersumber pada Artikel 163 IS. Pada ketiga undang-undang yang disebutkan di atas, masih dibedakan antara WNI golongan Indonesia asli dan WNI bukan keturunan dari golongan Indonesia asli, karena acuan dari ketiga undang-undang itu adalah Peraturan tentang Kewarganegaraan atau Kekaulanegaraan Belanda, yang sumbernya Artikel 163 IS.

Jadi, peranakan Tionghoa dan semua keturunannya tidak dianggap sebagai bangsa Indonesia asli tetapi dianggap sebagai WNI keturunan asing, kecuali anak cucu dari peranakan Tionghoa yang oleh pemerintah Hindia Belanda sudah dianggap pribumi karena melakukan oplosing (peleburan).

UU No 62 Tahun 1958

Pada UU No 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI dinyatakan WNI ialah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan peraturan-peraturan yang berlaku sejak 17 Agustus 1945 sudah WNI. Jadi UU No 62 Tahun 1958 sama sekali tidak mengubah pasal-pasal yang dinyatakan WNI ialah orang Indonesia asli dan orang-orang bukan keturunan Indonesia asli. Dengan demikian peranakan Tionghoa masih tetap dianggap WNI keturunan asing.

Membedakan sesama bangsa Indonesia menjadi WNI asli dan WNI keturunan asing, atau sering juga digunakan kata pribumi dan nonpribumi, mirip walaupun tidak identik dengan politik pecah-belah pemerintah Kolonial Belanda yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Inlander (pribumi).

UU No 12 Tahun 2006 sangat revolusioner. Undang-undang itu telah membuat terobosan besar dengan meninggalkan peraturan-peraturan sisa peninggalan Belanda yang diskriminatif, yang memisahkan penduduk menjadi tiga golongan yang terpisah satu sama lain. UU No 12 Tahun 2006 tidak sekadar mengatur siapa dan bagaimana cara menjadi warganegara dan kehilangan status kewarganegaraan, tetapi juga mengubah konsep bangsa Indonesia asli.

Konsep bangsa Indonesia asli dijelaskan sebagai orang Indonesia yang menjadi warganegara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Konsep itu mengubah paradigma, status kewarganegaraan yang tadinya ditentukan atas dasar etnis dan ras, menjadi atas dasar status juridis. Dengan demikian perbedaan WNI Indonesia asli dan tidak asli bagi WNI peranakan Tionghoa dapat dikatakan tidak ada lagi.

Dengan berlakunya UU No 12 Tahun 2006, peranakan Tionghoa di Indonesia disetarakan dengan saudara-saudaranya sesama bangsa Indonesia. Berbahagialah peranakan Tionghoa yang sekarang sudah diakui kembali sebagai bangsa Indonesia asli, artinya diakui sebagai bangsa Indonesia keturunan dari kakek-moyangnya atau nenek-morangnya yang pribumi.

WNI keturunan asing yang sudah lahir di Indonesia, sudah menjadi bangsa Indonesia tentu tidak perlu lagi membuat surat bukti kewarganegaraan RI. Cukup menunjukkan akta kelahiran sebagai anak dari ayah dan ibu warga negara Indonesia.

Namun demikian, walaupun tidak diwajibkan bersumpah setia terhadap negara Republik Indonesia, sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya bertekad melepaskan seluruh kesetiaan kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UU 1945, dan bertekad membelanya sungguh-sungguh, serta siap menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan sebagai bangsa Indonesia dengan tulus dan ikhlas. Sebagai warganegara yang baik, jangan hanya bertanya apa yang negara dapat berikan kepada Anda, tetapi tanyakan pada diri Anda, apa yang dapat Anda berikan kepada bangsa dan negara.

Penulis adalah konsultan hukum

Last modified: 8/8/07


 

Pemeriksaan Kecelakaan Transportasi

Oleh Fachri Mahmud

Accident could happen anytime, anywhere and to anybody.

Selain pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penerbangan, kecuali tindak pidana yang diancam hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54″ (Pasal 54 UURI No 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan).

“Penyidikan pelanggaran terhadap Undang-Undang Penerbangan memerlukan keahlian dalam bidang penerbangan sehingga perlu adanya petugas khusus untuk melakukan penyidikan di samping pegawai yang biasa bertugas menyidik tindak pidana” (penjelasan Pasal 52 tersebut di atas).

Dari pasal tersebut jelas pejabat Departemen Perhubungan memiliki wewenang menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam UU No 15 Tahun 1992, mengingat penanganan masalah penerbangan membutuhkan penanganan dan keahlian khusus.

“Selainnya pegawai-pegawai yang bertugas mengusut tindak pidana, pengusutan atas pelanggaran undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya dilakukan oleh mereka yang ditunjuk oleh Menteri dan pegawai Bea Cukai dan Imigrasi” (Pasal 17 Undang-Undang No 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan; ejaan disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan, Red).

Dalam undang-undang itu malahan disebutkan pejabat bea cukai dan imigrasi, dan bukan polisi Republik Indonesia, yang berwenang melakukan pengusutan, penuntutan, dan hukuman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan 1958.

“Sebagai diketahui, maka polisi negara dan/atau pegawai pengusut, yang disebut dalam Reglement Bumiputera yang diperbaharui (Herziene Inlandsch Reglement), mempunyai tugas pengusutan umum. Karena demikian perlulah kiranya adanya pegawai pengusut khusus, ialah terdiri dari pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan. Untuk lengkapnya dipandang perlu menyebut pula pegawai bea dan cukai dan imigrasi sebagai pegawai pengusut khusus dalam hal penerbangan. Satu dan lain untuk melancarkan segala pengusutan” (penjelasan Pasal 17 Undang- Undang No 83 Tahun 1958). Jadi jelaslah, untuk melaksanakan Undang-Undang Penerbangan ini ditunjuk pengusut khusus.

Bila ditelusuri jiwa pasal yang dibahas dalam hubungan itu, Luchtvaartordonnantie 1934 Staatsblad 1934 No 205, maka “yang berhak melakukan pengusutan atas perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman sebagai termaksud dalam Peraturan Penerbangan 1932 dan Peraturan ini, adalah selain pegawai yang pada umumnya ditugaskan untuk mengusut kejahatan dan pelanggaran, juga mereka yang atas kuasa peraturan, ditunjuk untuk melakukan tugas tersebut” (Pasal 5 mengenai Penegakan Peraturan Ini; ejaan disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan, Red).

Tetapi, yang lebih menarik adalah ketentuan lanjut dari yang disebutkan di atas, “berhak atas perintah khusus dari Menteri Perhubungan jika perlu dengan bantuan polisi dan atas biaya si pelanggar mengambil atau menyuruh mengambil, menghilangkan atau menyuruh menghilangkan, menghalang-halangi atau menyuruh menghalang-halangi, mengembalikan atau menyuruh mengembalikan dalam keadaan semula sesuatu yang bertentangan dengan peraturan ini atau aturan-aturan lain yang ditetapkan atas kuasa Peraturan ini” (Pasal 5 b).

Dari peraturan perundangan itu, fungsi polisi hanya melaksanakan tugas bantuan jika perlu pemaksaan demi penegakan peraturan tersebut. Dari peraturan perundangan yang kini berlaku dan peraturan sebelumnya yang jadi patokan, yang mempunyai kewajiban melaksanakan penegakan hukum penerbangan sebagai lex specialis yang lebih diutamakan dari lex generalis adalah hanya Menteri Perhubungan.

Penegasan Status

“Komite nasional keselamatan transportasi adalah lembaga nonstruktural di lingkungan Departemen Perhubungan untuk melakukan investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan” (Pasal 1 Ketentuan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.)

“Investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama” (Pasal 2).

Investigasi, penelitian meliputi analisis dan evaluasi sebab-sebab terjadinya kecelakaan; memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijaksanaan keselamatan dan upaya pencegahan kecelakaan; menyelidiki penyebab kecelakaan transportasi bekerja sama dengan organisasi profesi berkaitan dengan penyebab kecelakaan transportasi (Pasal 2).

Komite Nasional berarti komite ini satu-satunya institusi yang berwenang meneliti sebab-sebab terjadinya kecelakaan baik di darat, di laut maupun di udara. Komite ini langsung ada di bawah presiden dengan koordinasi dilakukan Menteri Perhubungan.

Perumusan tugas dan kewajiban komite itu secara detail ditentukan lebih lanjut. Tugas Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) adalah “melakukan investigasi dan penelitian yang meliputi analisis dan evaluasi sebab-sebab terjadinya kecelakaan transportasi; memberikan rekomendasi bagi penyusunan perumusan kebijaksanaan keselamatan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi, melakukan penelitian penyebab kecelakaan transportasi bekerja sama dengan organisasi profesi yang berkaitan dengan kegiatan transportasi” (Pasal 2 KM 78 Tahun 1999). Sedangkan susunan organisasinya terdiri dari ketua, sekretaris, dan Subkomite Penelitian Kecelakaan Transportasi (Pasal 4 KM 78 Tahun 1999).

KNKT tidak berada di bawah Departemen Perhubungan karena pengoperasian sarana transportasi dilaksanakan direktorat jenderal bersangkutan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menentukan persyaratan operasional udara, mengawasi sistem operasional, serta mengawasi awak pesawat dan kualifikasinya. Bila terjadi kecelakaan dan pemeriksaan kecelakaan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, tentu ada kemungkinan penelitian tidak objektif dan dapat menutupi kekurangan pengawasannya.

Status hukum KNKT adalah kuasi yudikatif dan kuasi administratif, dalam arti KNKT memeriksa dan mengadili awak pesawat bilamana terdapat evidence telah terjadi tindakan tidak sesuai dengan sistem prosedur operasional. Kuasi administratif adalah karena ada bukti sehingga tanda kecakapan awak pesawat ditangguhkan berlakunya, dicabut, atau dibatalkan, bergantung pada tingkat dari bukti-bukti bersangkutan.

KNKT bukanlah mencari-cari kesalahan. Setelah mengumpulkan data, KNKT melakukan establish evidence, kemudian melakukan analisa untuk merumuskan probable cause dari kecelakaan.

Kecelakaan tidak dapat dieliminasi, tetapi dapat dikurangi frekuensinya. Probable cause tidak selalu dapat ditemukan, seperti terjadi pada kecelakaan Convair 990 Garuda di Bombay. Pengadilan negeri setempat menyatakan bahwa probable cause unknown. Tetapi, dalam hal ini tidak berarti ada usul masalah kecelakaan di Indonesia diputuskan Pengadilan Negeri Indonesia. Yang diusulkan, KNKT dalam keputusannya adalah final dan mengikat.

Publik mengajukan keputusan KNKT tidak transparan dan sangat lambat. Memang masyarakat benar, tetapi ada beberapa bagian dari keputusan itu tidak dapat diumumkan. Pertama, karena perlu ditentukan keputusan KNKT tidak dapat digunakan dalam klaim perdata dari yang dirugikan terhadap pengangkut udara. Bila pihak yang dirugikan berniat mengajukan tuntutan di depan pengadilan negeri, ahli hukumnya harus to establish evidence sendiri. Keputusan KNKT terkesan lambat, bisa dijelaskan karena cockpit voice recorder dan flight data recorder harus dibawa ke luar negeri, dan dengan alat-alat tersebut mungkin baru dapat dirumuskan probable cause.

Masalah transparansi juga selalu dikeluhkan masyarakat. Mungkin telah saatnya memperkenalkan institusi public hearing yang dikoordinir oleh KNKT, terdiri dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, pengangkut udara terkait, produser dari pesawat udara, asosiasi penerbang Indonesia, dan pihak lain yang mungkin berkepentingan. Testimoni dan laporan public hearing disampaikan kepada masyarakat sesegera mungkin.

Demikianlah tinjauan mengenai masalah pemeriksaan dan penelitian kecelakaan transportasi. Human error bukanlah tindakan melawan hukum baik dari segi pidana ataupun dari hukum perdata. Tinjauan ini dimaksudkan untuk meletakkan masalah kecelakaan transportasi, khususnya udara, untuk mencari jalan keluar mencegah kebingungan publik dan kewajiban negara untuk melindungi profesi awak udara.

Penulis adalah pengamat hukum udara

Last modified: 8/8/07


 

Pendidikan Tanpa Visi

Benny Susetyo

Mencermati karut-marut dan sisi gelap dunia pendidikan kita dari masa ke masa seolah- olah kita tidak menyadari arti penting pendidikan. Menyedihkan sekali untuk mengatakan para elite kita terlalu rendah kadar kesadaran pendidikannya.

Upaya untuk mempermainkan dan mencari keuntungan pribadi dari pendidikan menghilangkan ketulusan untuk memajukan pendidikan bangsa ini. Kebijakan pendidikan tidak tentu arahnya bergantung pada ke mana angin bertiup. Kesadaran berpendidikan dari kalangan masyarakat yang meningkat seiring dengan waktu tidak diiringi oleh kebijakan negara yang kon- dusif.

Elite-elite lebih banyak berpikir sempit dan jangka pendek. Ketulusan dan perjuangan agar pendidikan bangsa ini maju, luntur karena pikiran-pikiran sempit itu. Upaya untuk memajukan pendidikan bangsa ini adalah sebuah pekerjaan panjang dan tidak mungkin selesai besok. Kebiasaan berpikir jangka pendek telah membutakan mata hati kita, mau ke mana sebenarnya pendidikan kita ini.

Sebagai sebuah pekerjaan panjang, kita memerlukan visi untuk mencapainya. Bila visi pendidikan sudah gelap, lalu apa yang akan terjadi pada bangsa ini? Terlalu banyak contoh yang diteladankan bangsa-bangsa lain dalam hal pendidikan. Mereka memiliki visi dan menyadari betul baik buruk nasib bangsa akan ditentukan dari sini, tidak dari mana pun.

Misalnya kesadaran bangsa Jepang akan pendidikan. Maka, pertanyaan pertama yang diajukan pemimpinnya ketika negaranya dihancurkan pada Perang Dunia II adalah berapa banyak guru yang masih hidup. Jepang membuktikan tidak dalam waktu lama bangsanya bangkit menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan di dunia ini. Begitu pula Malaysia, Singapura, dan lainnya.

Pendidikan adalah roh pembangunan bangsa mereka. Kemajuan pendidikan adalah kemajuan peradaban bangsanya. Begitu pula sebaliknya.

Kita sudah sangat sering mendengar petuah-petuah semacam itu. Para elite juga begitu. Namun, godaan untuk mempermainkan pendidikan masih saja sangat menggiurkan; menganggapnya sebagai lahan proyek yang bisa menguntungkan.

Kebijakan Tanpa Arah

Pendidikan bangsa ini dicerminkan dari sejauh mana kebijakan pendidikan memberikan fasilitas terbaik bagi warganya. Keberhasilan utama pemerintah dalam hal pendidikan adalah dalam konteks menyosialisasikan akan arti penting pendidikan bagi masyarakat.

Kini semiskin apa pun, setiap orangtua berjuang keras bagaimana generasinya mengeyam pendidikan. Mereka tidak mau melihat anaknya jadi kuli seperti dirinya. Bahkan mereka yang ada di pedalaman pun demikian. Berkilo-kilo sekolah ditempuh setiap hari oleh anak-anak kita dengan tujuan agar bisa maju, dan memiliki kehidupan lebih baik daripada orangtuanya.

Namun demikian, keberhasilan membangkitkan motivasi pendidikan ini justru bertepuk sebelah tangan. Pemerintah sejauh ini lebih baik dianggap gagal memberikan fasilitas dan kemudahan bagi warganya untuk menempuh pendidikan.

Hiruk pikuk yang menyedihkan di saat awal-awal ajaran baru sekolah dimulai merupakan bukti bahwa negara ini kehilangan kedigdayaannya untuk memberikan yang terbaik buat warganya. Itulah yang dicerminkan dari perilaku elite yang merasa sadar akan arti pendidikan namun tidak jarang berperilaku yang melemahkan arti pen- didikan.

Memperlebar Kesenjangan

Kesadaran akan pentingnya pendidikan hanyalah ucapan di bibir dan diabaikan dalam perilaku nyata. Semangat warga untuk berpendidikan sering kali dilunturkan karena berbagai persoalan yang seharusnya tak perlu terjadi. Mereka yang miskin harus puas dengan bersekolah tanpa dinding, sekolah yang roboh, dan guru yang tak bergaji. Mereka yang kaya bersekolah dengan fasilitas yang melebihi ukuran normal.

Kesenjangan ini secara tak disadar kita pelihara. Dan itukah visi pendidikan kita, untuk memperlebar jurang kesenjangan ini? Kaburnya visi pemerintah dalam pendidikan justru tidak mendapatkan porsi pembahasan yang serius. Mereka justru sibuk berebut keuntungan untuk diri dan kelompoknya.

Ada yang menyatakan pendidikan dewasa ini mengalami kemunduruan visi yang serius dibandingkan masa lalu. Saat ini kita hanya melihat gedung-gedung megah pendidikan di tengah kota, dan media menampilkannya sebagai kemajuan. Namun, apakah pernah disadari atau setidaknya mencoba menilai sejauh mana kekeroposan visi yang ada di dalam kemegahan gedung-gedung itu. Apakah kemegahan gedung, SPP yang mahal, pendidikan gratis yang hanya ada di mulut, anggaran 20 persen yang dijanjikan, itu merupakan cerminan mutu pen- didikan bangsa ini?

Peluang bagi kaum miskin untuk menikmati pendidikan yang terjangkau semakin jauh dari kenyataan. Sebagaimana barang dagangan, pendidikan sudah menjadi barang yang mahal. Pendidikan tidak lagi dirasakan sebagai bagian dari kebutuhan dasar masyarakat.

Ironisme ini terjadi di tengah-tengah semangat membara warga untuk memperoleh akses pendidikan. Justru kaum miskin begitu sulit memperoleh layanan pendidikan. Begitu jelas bahwa ini merupakan pertanda pemerintah tidak punya visi yang jelas untuk menjabarkan tujuan negara, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan sebagai media menuju perbaikan harkat hidup namun nyatanya warga negara miskin makin sulit untuk mengenyam pendidikan. Harkat hidup bangsa ini terus terpuruk sebab mobilitas vertikal rakyat miskin kian menyempit. Yang terjadi justru makin melebarnya jurang kesenjangan.

Dalam situasi lain, dengan naiknya kebutuhan pokok sehari-hari menyebabkan sulitnya rakyat miskin memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di antara mereka jumlahnya mencapai 20 juta anak. Bila itu realitas nyata, inilah sesungguhnya wajah pendidikan Indonesia. Jadi bukan gedung-gedung megah dan bualan manis pejabat itu yang menjadi cerminan pendidikan di Indonesia.

Realitas ini menunjukkan penanganan kemiskinan yang ada ternyata tidak membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan mengabaikan dasar-dasarnya, misalnya dengan mengupayakan pendidikan yang layak untuk perubahan hidup.

Pengentasan kemiskinan cenderung dilakukan dalam bentuk pemberian “kue-kue” yang besifat jangka pendek dan menyenangkan dalam waktu singkat. Sementara kebutuhan layanan pendidikan yang mestinya digabungkan justru dibuat dalam paket terpisah.

Anggaran negara yang dibagikan itu berhamburan tanpa hasil konkret. Dengan sendirinya hal tersebut menumbuhkan mentalitas rakyat peminta-minta dan tak mandiri. Pengentasan kemiskinan yang tak berbasis transformasi kultural dan pengetahuan itu kian menjerumuskan bangsa ini ke dalam lubang konsumerisme. Menjadi bangsa yang tak produktif dengan bukti bahwa selama ini kita hanya menjadi pasar negara lain. Pendidikan yang ada hanya berhasil membuat warga menjadi pencari kerja, bukan pencipta lapangan kerja. Suka tidak suka, ini terjadi karena pendidikan hanya berpusat pada kepentingan politik penyeragaman yang dibungkus dalam kata-kata “persatuan”.

Tanpa adanya kejelasan arah bangsa, kita juga tidak memiliki fokus apa yang hendak dikerjakan. Semua dilakukan “asal” saja. Ketidakjelasan arah pendidikan menimbulkan persoalan utama -yang sering disadari tapi tak mampu direfleksikan dalam realitas-, yakni pendidikan tidak mampu untuk mendorong kualitas hidup manusia. Energi bangsa ini terkuras habis dalam konflik dan sintemen keagamaan, kesukuan dan kedaerahan.

Bila ini dibiarkan berlarut-larut justru akan membawa rentetan dampak lainnya, dalam serangkaian masalah lain yang membutuhkan model penyelesaian yang berbeda-beda dan kompleks. Mengapa tidak mencari cara yang lebih mudah, yakni dengan memfokuskan diri dalam pendidikan yang sungguh-sungguh dan all out dalam pembenahan pendidikan?

Rakyat Indonesia butuh pejabat dan pemimpin yang tidak hanya bisa bicara, tapi juga bertindak.

Penulis adalah Pendiri Setara Institute

Last modified: 9/8/07


 

Mengefektifkan KPK Memberantas Korupsi

Oleh Eddie Kusuma

Pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diibaratkan dokter spesialis menghadapi penyakit kronis bernama korupsi. Sebagai spesialis, diperlukan pemimpin KPK yang memiliki kejelian, ketelitian, pengetahuan, teknologi, kesabaran, ketegasan, kekuatan, daya inovasi, kreativitas dalam proses “pengobatan” penyakit kronis yang bernama korupsi itu. Juga diperlukan visi dan misi yang jelas dan komitmen kuat, sehingga proses “penyembuhannya” tidak menimbulkan efek negatif terhadap yang lain.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pemberantasan korupsi berhasil sekaligus kesejahteraan rakyat meningkat? Ada tiga persoalan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, maraknya korupsi. Dari berbagai penelitian, Indonesia selalu berada pada urutan pertama dalam hal korupsi baik di antara negara-negara ASEAN, Asia, maupun yang berskala internasional. Bahkan, Indonesia disebut- sebut sebagai “surga” bagi koruptor.

Korupsi menjadi bagian dari kehidupan, menjadi budaya. Itu terjadi karena sistem yang ada sudah terjangkit penyakit korupsi, sehingga penghukuman atas pelaku tindak pidana korupsi dipandang sebagai tindakan memperluas dan melembagakan budaya korupsi di dalam sistem dan di masyarakat.

Kedua, kurang optimal. Ada hubungan signifikan antara korupsi dan pembangunan karena korupsi menggerogoti keuangan negara. Korupsi selalu terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang melekat pada jabatan publik, menimbulkan kerugian negara serta perekonomian negara dalam skala besar.

Saat ini terjadi sindrom korupsi (corruption syndrome) terutama di kalangan pejabat pemerintah. Di saat sebagian besar komponen bangsa menggalakkan pemberantasan korupsi, justru di kalangan birokrasi atau pejabat negara muncul corruption syndrome. Mereka takut meninggalkan budaya korupsi sebab khawatir program-program pembangunan tidak jalan. Atau DPRD enggan membahas APBD, sehingga berimbas pada sejumlah proyek yang bakal terbengkalai.

Dari laporan internal Bank Dunia terungkap parahnya korupsi dalam proyek-proyek yang dibiayai Bank Dunia di Indonesia. Diperkirakan sekitar 30 persen dana untuk pembangunan perkotaan yang didukung pinjaman Bank Dunia menguap melalui berbagai cara, seperti penyimpangan kontrak dan pelanggaran pedoman pengadaan, kecurangan tender, kolusi oleh pelaku tender, penyelewengan dalam pemeriksaan audit, ketidakwajaran dalam penerapan biaya kerja, penyuapan dan penerimaan komisi, perjalanan fiktif (Down to Earth Factsheet LKI 27: Desember 2002).

Ketiga, peran KPK belum maksimal. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula. Kepolisian dan kejaksaan sebagai institusi tidak berdaya menangani kasus korupsi, bahkan keduanya dimasuki virus korupsi. Karena mandulnya pemberantasan korupsi, berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah badan khusus pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga Juni 2007, KPK menerima 19.901 laporan dari masyarakat, 6.213 di antaranya berindikasi korupsi. Tidak semua kasus ditangani KPK, sebagian dikembalikan ke kejaksaan, di antaranya 59 kasus sudah diputus pengadilan. KPK mempunyai legitimasi yang kuat, di samping itu KPK juga bersifat independen dan bebas dari pengaruh siapa pun, sehingga terhindar dari timbulnya subjektivitas hukum di Indonesia seperti anggapan “te-bang pilih” dalam pemberantasan korupsi.

Saat ini, KPK diawaki sekitar 150 orang. Jumlah itu terlalu kecil untuk dapat menangani kasus-kasus korupsi yang jumlahnya menumpuk. Bila mengacu pada UU, tidak tertutup kemungkinan KPK memperluas jaringan dengan membuka kantor perwakilan di daerah-daerah, namun diperlukan perencanaan dan kajian yang matang agar perluasan KPK tidak menjadi ajang baru korupsi di daerah.

Terhadap kondisi itu, Ketua KPK menyadari masyarakat tidak sabar melihat sepak terjang KPK. Ia mengakui kemampuan KPK terbatas. Akibat kerja yang dinilai lamban, KPK menuai kritik, bahkan sejumlah kalangan mengatakan KPK mulai kelihatan kehilangan orientasi.

Untuk itu diperlukan pemecahan yang bersifat komprehensif dan integral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu perlu kebijaksanaan dan penyusunan strategi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pencegahan perbuatan korupsi.

Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan korupsi ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Pertama, memperkuat komitmen terhadap terciptanya clean and good governance dimulai dari lingkup yang terkecil yaitu individu, keluarga, masyarakat dan kemudian bangsa dan negara. Kedua, melakukan tindakan-tindakan bersifat pre-emtif, seperti menggalakkan budaya disiplin, menyosialisasikan pola hidup sehat dan hidup bersih, meningkatkan iman dan takwa menurut agama dan keyakinan masing-masing.

Ketiga, melakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif seperti membuat aturan-aturan tentang prosedur atau mekanisme kerja, melakukan inspeksi dan pengawasan, memberikan teguran baik lisan maupun tertulis, melakukan imbauan, transparansi dalam pelayanan publik. Empat, melaksanakan segera eksekusi atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan untuk memantapkan moral bangsa sebagai penggerak pembangunan, upaya pemecahannya dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, mengimplementasikan paradigma nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam memperkuat semangat nasionalisme atau bela negara, melalui sikap dan perbuatan sehari-hari yang mendorong kemauan dan tekad yang kuat memerangi korupsi.

Kedua, memperbaiki program pendidikan dengan mengalokasikan anggaran sesuai amanat UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, karena bangsa yang cerdas akan selalu menghindari korupsi. Ketiga, memperbanyak perilaku keteladanan pemimpin baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan dalam mempraktikkan pola hidup bersih dari korupsi.

Keempat, mengubah secara ekstrem (180 derajat) pandangan birokrasi bahwa proyek-proyek pembangunan akan lebih optimal bila diselenggarakan secara bersih dari korupsi. Kelima, membentuk opini masyarakat korupsi adalah penyakit bangsa yang harus segera disembuhkan melalui tindakan nyata, tegas, konsisten dan konsekuen tanpa pandang bulu.

Sedangkan untuk memaksimalkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi, dilakukan dengan pertama, menciptakan iklim penegakan hukum yang kondusif bagi terselenggaranya peran KPK dengan membangun koordinasi, sinergitas dan kerja sama antaraparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi seperti kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, inspektorat departemen, dan LPND.

Kedua, mempertinggi peran-serta masyarakat seperti Masyarakat Transparansi Indonesia, Gerakan Anti-Suap, Gerakan Bersih, Transparan dan Profesional, serta peran-serta media massa, dan warga masyarakat menggencarkan perang terhadap korupsi. Ketiga, menentukan skala prioritas dalam mempercepat proses pemberantasan korupsi (represif), dimulai dari penanganan kasus korupsi yang berskala paling besar dan bersifat strategis dalam menimbulkan efek jera, seiring dengan itu juga dapat dilakukan penanganan kasus korupsi berskala menengah dan kecil sesuai kewenangan yang dimiliki KPK.

Keempat, membentuk perwakilan KPK, yang difokuskan pada daerah-daerah pusat pertumbuhan seperti Medan untuk wilayah Sumatera, Semarang untuk wilayah Jawa, Pontianak untuk wilayah Kalimantan, Makassar untuk wilayah Sulawesi, Mataram untuk wilayah Nusa Tenggara, Ambon untuk wilayah Maluku, dan Jayapura untuk wilayah Papua untuk menangani kasus-kasus korupsi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kelima, memantapkan kualitas dan menambah sumber daya aparatur KPK sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Keenam, membuat database yang mampu memberikan kebutuhan informasi penyidik KPK, serta database yang dapat menjembatani keingintahuan publik dengan hasil kinerja KPK untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Melalui semua cara-cara ini, KPK akan lebih efektif dalam melakukan pemberantasan dan sekaligus mencegah meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penulis adalah Pendiri Komunitas Tionghoa Anti-Korupsi/KomTAK; Ketua Umum Suara Kebangsaan Tionghoa Indonesia/SAKTI

Last modified: 13/8/07


 

Menyiasati Guncangan Kekeringan

Gatot Irianto

Perpindahan musim hujan ke musim kemarau tahun 2007 kali ini memang luar biasa cepat. Secara psikologis sangat mengejutkan, meresahkan, dan mencemaskan semua pihak. Perubahan karakteristik curah hujan yang ditandai dengan menghilangnya hujan secara tiba tiba, juga tingginya suhu siang dan malam hari, menyebabkan laju kehilangan air melalui evaporasi dan transpirasi melonjak tajam.

Perubahan drastis besaran cuaca itu akan menurunkan indeks kenyamanan lingkungan tanaman, ternak, bahkan manusia, sehingga nisbah neto dan efisiensi sistem produksi terus menurun. Karena itu, sekalipun areal di bagian hilir daerah irigasi yang terkena dampak kekeringan relatif sempit dengan durasinya relatif lebih pendek dibandingkan kekeringan tahun 2006, namun apabila tidak diantisipasi lebih dini, kerugian yang terjadi per satuan luas dan waktu untuk wilayah yang terkena, akan lebih besar.

Akselerasi terjadinya kekeringan menyebabkan petani yang berspekulasi dengan nekat menanam gadu di luar kesepakatan, tidak ada persiapan memadai mengantisipasi kekeringan, sehingga tanaman padinya ada yang sampai puso. Sebaliknya, sawah di bagian hulu (golongan air I dan II) di Subang, Karawang, dan Indramayu, periode kering yang terik ini justru merupakan periode ideal menggenjot produksi padi musim gadu musim tanam ke-3. Ketimpangan akses air dan intensitas panen antara daerah irigasi bagian hulu dan hilir ini sangat mengganggu, karena memunculkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Transisi Kekeringan

Berdasarkan hasil analisis data historis, kekeringan kali ini selain merupakan kejadian musiman biasa, juga akumulasi dan interaksi tiga faktor penyebab lainnya, yaitu degradasi lingkungan dan sumber daya air, tata kelola air yang memburuk, dan dampak perubahan iklim global. Itulah sebabnya mengapa propagasi dan transisi musim hujan ke musim kemarau terasa sangat cepat dan mendadak, dengan intensitas kekeringan sangat kuat dibandingkan periode sebelumnya.

Ketimpangan akibat perbedaan akses atas air menyebabkan turbulensi dan konflik sosial di masyarakat. Pantauan lapangan di daerah irigasi bagian hilir Karawang, Indramayu, dan Cirebon yang mengalami kekeringan, petani selalu membawa senjata tajam untuk mengantisipasi terjadinya konflik.

Buruknya kinerja jaringan irigasi dan amburadulnya tata kelola air menyebabkan waktu dan luas layanan irigasinya jauh lebih rendah dibandingkan air yang digelontorkan. Menguatnya degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim global mendorong terjadinya kekeringan beruntun dalam satu tahun tanpa periode pemulihan dan remidiasi yang memadai, sehingga mengacaukan awal musim, pola tanam, dan degradasi keragaman hayati.

Pemerintah kabupaten/kota sering kali terlambat mengantisipasi kekeringan. Aparat baru tergugah dan bangkit apabila petani sudah menjerit kekeringan air, padahal wilayah yang mengalami kekeringan hampir semuanya daerah endemik kekeringan.

Model pendekatan dan penanganan reaktif itu sangat disesalkan, karena semua sumber daya tersedia di kabupaten, masyarakatnya sudah dikenal, tetapi kekeringan terus berulang, akar masalah fundamentalnya belum pernah terselesaikan. Tanpa penyelesaian masalah kekeringan secara menyeluruh, maka intensitas, frekuensi dan durasi kekeringan dipastikan meningkat, sejalan dengan peningkatan kebutuhan air akibat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan sektor industri dan air minum, sementara pasokan terus merosot tajam.

Diversifikasi dan Kreativitas

Menguatnya intensitas kekeringan akibat akumulasi pengaruh degradasi keragaman hayati (biodiversity) dan degradasi sumber daya lahan dan air menyebabkan akselerasi terjadinya kekeringan luar biasa. Cara konvensional, ad hoc dan temporer, dipastikan tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah fundamentalnya, karena akar masalahnya tidak terselesaikan.

Argumen itu terefleksi dari semakin menurunnya ruang gerak dan pilihan antisipasi kekeringan yang tersedia, menurunnya rantai aktivitas sistem produksi akibat hancurnya keragaman, menurunnya nilai tambah ekonomi dan lingkungan. Resultantenya terlihat dari merosotnya efisiensi sistem produksi yang ditandai dengan rendahnya nilai tambah setiap satuan unit input yang diberikan.

Menurunnya kreativitas dalam antisipasi kekeringan dalam jangka panjang akan mempercepat pemiskinan. Keterbatasan pilihan dan rendahnya kreativitas merupakan penyebab utama petani tetap memaksakan menanam padi, sekalipun mereka tahu budi daya padi pada puncak musim kemarau seperti saat ini sangat berisiko tinggi. Pasokan air dan kondisi sosial ekonomi yang merupakan pembatas utama ruang gerak dan pilihan antisipasi harus dipecahkan terlebih dahulu agar tindakan spekulatif seperti gadu ilegal dapat direduksi dan diantisipasi lebih dini.

Teladan konkret dalam antisipasi kekeringan dilakukan petani kapas di Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang nota bene beriklim kering. Melalui peningkatan ketersediaan air dengan pembangunan sumur bantuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian, petani yang awalnya hanya dapat mengusahakan tanaman kapas pada musim kemarau atau memberakan lahan akibat sulitnya air, langsung melakukan diversifikasi komoditas di luar kapas.

Komoditas yang berkembang selain kapas adalah hortikultura, palawija, dan ternak. Diversifikasi komoditas hortikultura dan ternak, menyebabkan rantai proses dan sistem produksi semakin panjang dan stabil. Nilai tambahnya meningkat, risiko pertanian dapat direduksi, bahkan diminimalkan. Lebih jauh peningkatan rantai proses menciptakan lapangan kerja dengan nilai tambah ekonomi baru dalam bentuk pascapanen dan pengolahan hasil.

Produktivitas per satuan luas lahan per satuan waktu meningkat tajam, sehingga meningkatkan pendapatan petani. Pengalaman yang sama juga terjadi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, yang berhasil menarik air dari sumber mata air di pegunungan dan petani di Kabupaten Aceh Besar yang berhasil memompa air sungai Krueng Aceh untuk sawah di musim kemarau. Dengan demikian petani terbebas kekeringan, dapat mendiversifikasi komoditas, meningkatkan pendapatan usaha taninya secara signifikan, sehingga kehidupan generasi mudanya membaik.

Pengembangan program pengelolaan tanaman terpadu (PTT) dan system of rice intensification (SRI) merupakan teladan munculnya kreativitas akibat kekeringan, degradasi kesuburan fisika, kimia dan biologi tanah serta menurunnya pendapatan petani akibat tidak rasionalnya penggunaan asupan dalam proses produksi. Dengan sistem PTT dan SRI, produksi padi dapat digenjot sampai 20 persen lebih tinggi, asupan pupuk anorganik turun, karena disesuaikan kebutuhan air dapat dihemat sampai 25 persen karena menggunakan irigasi berselang, sehingga dapat menjadi alternatif dalam antisipasi kekeringan yang andal.

Metode PTT berdasarkan uji multilokasi dapat meningkatkan pendapatan usaha tani 800-1,5 juta rupiah/hektare. Bahkan secara mengagumkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berhasil memperpanjang rantai proses produksi melalui kombinasi PTT dengan sistem tanaman ternak (crops life stock/CLS) untuk mendorong pertumbuhan ternak dan mendukung pasokan pupuk organik agar sisa tanaman tidak dibakar tetapi digunakan sebagai pakan ternak.

Diseminasi CLS sangat diperlukan terutama di sentra produksi tanaman pangan termasuk di sentra produksi padi pantai utara Jawa Barat, karena populasi ternak di wilayah tersebut masih sangat rendah. Penerapan CLS dapat memperbaiki status hara tanah akibat pemiskinan hara melalui pengangkutan hasil panen dan jerami yang dilakukan terus-menerus.

Penulis adalah Direktur Pengelolaan Air, Direktorat Jenderal PLA Deptan

Last modified: 14/8/07


 

Pemimpin Baru Australia 2007?

Oleh M Wahid Supriyadi

Dalam jajak pendapat yang dilakukan Newspoll selama dua minggu terakhir, dukungan terhadap Partai Buruh (ALP) naik satu poin menjadi 48 persen, sementara partai berkuasa Liberal (LP) turun satu poin menjadi 39 persen. Dalam kategori two party-preferred ALP unggul cukup signifikan 12 poin menjadi 56 persen dibanding 44 persen. Artinya, jika pemilu diselenggarakan pada minggu ini, dengan mudah Partai Buruh menang.

Tentu saja jajak pendapat ini tidak dapat dijadikan acuan baku mengingat besarnya suara mengambang (undecided) yang dapat berubah di saat-saat terakhir. Sekadar contoh, kekalahan PM Keating atas John Howard pada 1996 melawan pendapat umum sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa jajak pendapat ketika itu.

Namun demikian, jajak pendapat terakhir ini patut dicermati mengingat kecenderungan meningkatnya dukungan terhadap Partai Buruh semakin nyata, terutama sejak terpilihnya Kevin Rudd sebagai pemimpin baru menggantikan seniornya, Kim Beazley pada Desember tahun lalu.

Tampilnya Kevin Rudd menunjukkan keinginan sebagian besar rakyat Australia akan munculnya pemimpin baru yang lebih muda dan dinamis, walaupun kemampuan PM John Howard sebagai politisi senior yang selama ini dinilai jujur tidak diragukan. John Howard memimpin Australia selama 11 tahun dan rekor ini hanya dikalahkan mentornya, PM Robert Menzies yang memerintah 16 tahun.

Jatuhnya semua negara bagian (state) dan wilayah (territory) ke tangan Partai Buruh sedikit banyak juga berpengaruh terhadap keefektifan pemerintahan pimpinan PM Howard. Perseturuan pemerintah federal dengan negara bagian akhir-akhir ini terutama menyangkut kewenangan pengaturan masalah air semakin menyudutkan posisi pemerintah. Artinya, jika tidak terjadi hal-hal sangat luar biasa, pada akhir tahun ini Australia kemungkinan besar akan memiliki pemimpin baru.

Dampak bagi Indonesia

Sebagian pengamat menilai Indonesia memiliki sejarah yang lebih favorable dengan pemerintahan Partai Buruh, terutama merujuk zaman Pemerintahan PM Gough Whitlam (1972-1975) dan pemerintahan PM Paul Keating (1991-1996). Masa-masa awal pemerintahan PM John Howard menunjukkan adanya ganjalan psikologis dalam hubungan kedua negara. Namun demikian pendapat itu tidak sepenuhnya benar.

Jangan lupa pengakuan de jure kedaulatan RI atas Timor Timur dilakukan di masa pemerintahan Partai Liberal di bawah kepemimpinan PM Malcolm Frazer (1975-1983). Bahkan Australia adalah satu-satunya negara yang secara de facto dan de jure mengakui kedaulatan RI atas Timtim.

Memang benar, awalnya PM John Howard mengalami kesulitan komunikasi ketika baru saja memimpin dan cenderung mengabaikan Asia. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan RI-Australia semakin dekat, justru setelah terjadinya Bom Bali 2002 dan 2004, serta terjadinya bencana tsunami di Aceh, Desember 2004.

Australia merupakan satu negara yang memberikan bantuan terbesar senilai 1 miliar dolar Australia dan Indonesia merupakan penerima bantuan luar negeri terbesar setelah PNG. Ini terjadi di masa pemerintahan PM Howard. Howard juga merupakan kepala pemerintahan asing pertama yang hadir dalam pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tidak kurang 12 kali telah mengunjungi Indonesia.

Dengan kata lain, siapa pun pemerintahannya, Indonesia akan dipandang negara yang sangat penting bagi Australia. Kedutaan Besar Australia di Jakarta memiliki staf terbesar dibanding seluruh kedutaan besarnya di seluruh dunia.

Kepala Office of National Assessment/ONA (semacam BIN) sebagian besar dipimpin diplomat senior yang pernah ditempatkan di Jakarta. Australia sadar, apa pun yang terjadi di Indonesia akan berdampak cukup serius terhadap negara itu. Peran Indonesia di kawasan maupun di tingkat dunia tidak dapat diabaikan. Masuknya Australia dalam East Asia Summit tidak lepas dari dukungan Indonesia.

Bahwa permasalahan akan selalu ada tidak dapat dimungkiri. Sebagai negara tetangga, permasalahan akan selalu muncul, seperti halnya permasalahan yang dihadapi Indonesia dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia dan Singapura.

Kenyataan masih adanya sentimen anti-Indonesia di sebagian elemen masyarakat Australia juga tidak dapat dimungkiri. Kelompok itu, umumnya berasal dari kalangan ekstrem kiri, akan selalu mencoba mengganggu hubungan kedua negara dengan memanfaatkan berbagai momentum seperti dalam kasus permintaan suaka 43 warga Papua dan insiden Gubernur DKI Sutiyoso baru-baru ini.

Hal itu bukannya tidak dipahami pemimpin kedua negara. Untuk itulah kedua negara berusaha membangun fondasi hubungan yang semakin kuat. Salah satunya adalah ditandatanganinya Agreement between the Republic of Indonesia and Australia in the Framework for Security Cooperation pada 14 November 2006.

Yang menarik, walaupun perjanjian tersebut secara jelas menyebut kerja sama keamanan, namun dalam Pasal 3 ayat 21 disebutkan tentang upaya untuk mendekatkan hubungan antarmasyarakat (people to people), agar terjadi saling pengertian di antara keduanya. Diharapkan dengan dintandatanganinya perjanjian itu semua permasalahan yang muncul dapat diletakkan secara proporsional dan tidak mengganggu hubungan secara keseluruhan

“Travel Warning”

Masalah yang diperkirakan akan terus mengganggu adalah diterapkannya travel warning (travel advice dari versi Australia) terhadap Indonesia. Siapa pun pemerintahnya tampaknya sulit bagi Australia untuk mencabut travel warning. Bagi Australia, kematian 202 orang warganya dalam Bom Bali pertama tahun 2002, dan kemudian terjadi lagi dalam Bom Bali kedua tahun 2004, merupakan korban terbanyak dalam sejarah Australia di masa damai.

Australia bukannya tidak mengakui keberhasilan Indonesia dalam menangani masalah terorisme. Bahkan negeri itu ikut membantu Polri dalam mengungkap dan menangkap pelaku terorisme dengan memberikan bantuan teknologi dan pelatihan.

Pada intinya Pemerintah Australia tidak mau disalahkan untuk sekian kali jika terjadi sesuatu terhadap warganya di Indonesia. Dalam bahasa gaulnya “Gua kan udah bilang?”

Di lain pihak masyarakat Australia sendiri pada umumnya tidak terlalu peduli dengan larangan itu. Buktinya kunjungan wisman asal Australia justru meningkat. Data BPS menunjukkan selama semester pertama ini jumlah wisman asal Australia naik 5,4 persen menjadi 116 ribu orang. Beberapa instansi resmi Australia pun ternyata banyak mengabaikan peringatan tersebut.

Harus diakui, salah satu dampak nyata dari travel warning adalah menurunnya jumlah pelajar yang belajar bahasa Indonesia. Pada masa puncaknya di tahun 1999, bahasa Indonesia pernah menjadi bahasa paling populer setelah bahasa Inggris di Negara Bagian Victoria dan Tasmania, mengalahkan bahasa Italia. Ketika itu sekitar 250 ribu pelajar Australia belajar bahasa Indonesia. Di akhir 2006 diperkirakan jumlahnya kurang dari 100 ribu.

Akibat larangan tersebut kunjungan antarpelajar dalam kerangka program sekolah kembar (sister schools) praktis lenyap, walaupun secara individu mereka dapat berkunjung ke Indonesia. Tentu saja kecenderungan ini tidak semata-mata disebabkan travel warning, melainkan juga sebagai akibat pemotongan anggaran pemerintah federal terhadap pengajaran bahasa asing khususnya Asia semenjak PM Howard berkuasa.

Di sisi lain, menurunnya jumlah peminat yang belajar bahasa Indonesia juga merupakan kerugian bagi Australia, karena hal ini justru menjadi hambatan bagi terlaksananya hubungan antarmasyarakat sebagaimana diharapkan. Di tingkat universitas, beberapa pusat studi Indonesia juga dihapus dengan alasan kekurangan peminat dan dana.

Jika ini terus terjadi, akan sulit bagi Australia untuk mendapatkan lagi para Indonesianis setingkat Herbert Feith, Harold Crouch, Tony Reid, dan Jamie Mackie. Tampaknya waktu akan menguji sejauh mana Australia memiliki komitmen mendekatkan hubungan kedua negara terutama di tingkat masyarakat.

Penulis adalah mantan Konsul Jenderal RI di Melbourne; artikel ini pendapat pri adi yang bersangkutan

Last modified: 14/8/07


 

Mengindonesiakan Indonesia

Boni Hargens

Pada dekade 1930-an, Sutan Takdir Alisyahbana (STA), Sanusi Pane, Poerbatjaraka, dan R Sutomo terlibat dalam polemik serius di Harian Suara Umum sebagaimana telah dicatat kembali Achdiat K Miharja dalam Polemik Kebudayaan (1948). STA agak skeptis menempatkan kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Samudra Pasai, Majapahit, Sriwijaya, atau Mataram sebagai bagian dari “Indonesia”. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan itu hanyalah “pra-Indonesia”.

Secara agak sinis Sanusi Pane, Poerbatjaraka, dan R Sutomo mengkonfrontasi tesis STA dengan dasar pemikiran bahwa sejarah berkembang secara linear menurut hukum Dialektika Hegel. Lantas, kerajaan-kerajaan kecil dan besar yang ada sebelum akhir abad ke-19 adalah cikal-bakal sekaligus akar Indonesia yang berproses secara dialektis.

Pemikiran STA tentunya tidak serta-merta mencerminkan anakronisme seorang pemikir yang ahistorik. STA mau menegaskan bahwa keindonesiaan kita bukan sebuah warisan sejarah yang taken for granted dan statisch, melainkan sebuah identitas yang dibangun secara sadar. Artinya, ketika kita berbicara tentang Indonesia, kita berbicara soal bangsa yang konstruktif dan dynamisch. Sebab eksistensi dan kelanjutan sebuah bangsa ditentukan dinamika kesadaran kebangsaan (sense of nationality), sedikit mirip dengan apa yang disebut imagined-community oleh Ben Anderson (1983), yakni suatu masyarakat yang keterikatan kebangsaannya ditentukan oleh kemampuan membayangkan diri sebagai satu entitas.

Dinamika kesadaran adalah kata kunci. Karena kesadaran pada dirinya bersifat dinamis, tergantung situasi dan kondisi yang melingkunginya. Karena itu, kesadaran keindonesiaan kita pun tidak persis sebagai pembayangan horizontal seperti dikatakan Anderson, tapi suatu kesadaran horizontal sekaligus vertikal. Artinya, rasa kebangsaan adalah hasil interaksi secara serentak antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain dan antara masyarakat, sebagai pribadi ataupun sebagai kolektivitas, dengan pemimpinnya (the rulers).

“Belum Selesai”

Pada titik ini kita temukan akar persoalan keindonesiaan kita. Secara horizontal, keindonesiaan rapuh karena antarkelompok dalam masyarakat belum merekat secara integralistik; masih ada diskriminasi dan tendensi mendominasi oleh kelompok yang merasa mayoritas terhadap mereka yang disebut minoritas.

Secara vertikal, keindonesiaan juga rapuh karena kepemimpinan politik tidak mendatangkan kesejahteraan dan keadilan sehingga dalam perpanjangannya tidak merangsang tumbuhnya nasionalisme di kalangan masyarakat. Ada kelompok yang dimakmurkan pada saat kelompok lain ditelantarkan.

Insiden Cakalele pada Hari Keluarga Nasional ke-14 lalu di Ambon, saat 28 penari menerobos panggung disusul pengibaran bendera kemerdekaan RMS, merupakan bukti betapa keindonesiaan kita gagal dalam dua arah: horizontal dan vertikal. Begitu juga isu referendum di Aceh setelah pendirian Partai GAM yang sebetulnya tidak melanggar pasal dalam PP 20/2007 tentang Partai Lokal Aceh ataupun UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Jelas, pada usia ke-62, Indonesia masih gagal menjadi “Indonesia”, suatu negara-bangsa plural yang “bersatu dalam keragaman” (meminjam spanduk Fauzi Bowo- Priyanto dalam Pilkada Jakarta 2007) dengan Pancasila sebagai Weltanschaung bersama. Reformasi dan seluruh upaya nation-state building ke depan adalah bagaimana mengindonesiakan indonesia, yakni membangun Indonesia sampai pada kesejatian hakikatnya.

Max Lane (2007) menyebut Indonesia sebagai “bangsa yang belum selesai”. Analisis Lane, sekalipun lebih tepat sebagai kajian sejarah kontemporer, menggarisbawahi suatu hal, bahwa perubahan politik selalu berbasis massa. Sehingga baginya, Soeharto”dijatuhkan”-bukan jatuh saja!- pada 1998, di mana subjeknya adalah “massa”.

Dengan demikian, perubahan bukan monopoli elite atau kekuatan eksternal (asing), melainkan energi yang muncul dari bawah (baca: massa/rakyat). Kesadaran tentang perubahan yang demikian, kata Lane, yang harus disadarkan kembali dalam rangka menyelesaikan reformasi Indonesia yang belum tuntas.

Tampak sekali Lane bukan penganut paradigma elitis, bahkan antielitisme. Ia lebih tepat sebagai penganut paradigma pluralis yang memandang power sebagai energi yang menyebar dalam berbagai locus (istilah Sharp, 1973) dalam masyarakat, bukan monopoli segelintir yang disebut “elite”.

Indonesia Masih Proses

Apa pun itu, yang pasti keindonesiaan masih merupakan proses yang belum selesai. Timor Leste terlepas dalam Referendum 1999 yang dimenangkan 78 persen oleh kelompok pro-kemerdekaan menyisakan cerita kelam di satu sisi, namun inspirasi bagi kelompok lain di pelosok Tanah Air. Maka kalau sekarang Aceh aman, dokumen Helsinki tetap bukanlah finalitas. Apalagi Maluku dan Papua (OPM).

Apa yang salah di bangsa ini? Ada tiga hipotesis dalam bayangan penulis. Pertama, elitisme yang mengakar. Politik adalah ruang sempit, sesak, kecil pintunya. Ia hanya bisa dimasuki segelintir orang yang disebut “elite”. Ia boleh saja dibicarakan di mana pun, oleh siapa pun. Tapi ia cuma bisa “digauli” oleh segelintir, yang disebut “elit”. Umumnya mereka dari kalangan birokrat, militer, bisnis, dan sebagian elite budaya yang memiliki legitimasi sosial.

Paradigma elitisme menegasi kemungkinan bagi kelas-kelas lain dalam masyarakat untuk mempengaruhi medan politik. Dan itu yang terjadi di kita. Implikasinya, politik dengan mudah dimainkan oleh tangan-tangan tertentu. Isu separatisme, penulis percaya, hanyalah wacana yang dibendakan oleh berbagai kepentingan politik segelintir elite tadi. Hakikatnya, ia bukan gerakan politik yang menyertakan secara aktif rakyat di dalamnya. Ia hanya wacana yang diberi bentuk dan memperoleh wujud karena manuver politik segelintir “elite” yang kehilangan kuasa.

Maka mencari dan menangkap tangan-tangan “elite” inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Setelah tangan-tangan itu ditertibkan, negara lebih serius menafkahi rakyatnya, maka keutuhan pasti terjamin. itu juga inti dari gonjang-ganjing belakangan soal referendum di Aceh yang dituduhkan Lemhanas pasca-pembentukan Partai GAM. Gerakan itu cuma bahasa politik untuk menyatakan kegagalan negara dan mendesak kepedulian pemerintah dalam mengurus nasib rakyat.

Kedua, fondasi kenegaraan yang rapuh. Dari awal, negara ini salah manajemen. Bukan niat untuk berindonesia yang menjadi masalah, tapi bagaimana memanajemen negara untuk kemakmuran semua. Itu inti persoalan kita.

Gerakan disintegrasi hanya bahasa politik dari kegagalan manajemen negara ini. Selama ini politik diarahkan pada perebutan kekuasaan. Sistem politik kurang kuat, hubungan antara subsistem tidak harmonis dan fungsional. Semuanya mengakibatkan politik kehilangan arah. Pada gilirannya, rakyat terlupakan secara absolut.

Elite politiknya terbentuk bukan sebagai negarawan tapi sebagai “tukang politik” yang mencari pekerjaan dalam setiap pemilu untuk mengamankan diri di balik kekuasaan dan kekayaan. Semuanya lemah sensitivitas, enggan dipersalahkan, miskin tanggung jawab, berobsesi menjadi pahlawan, tapi bermentalitas pecundang.

Ketiga, parokialisme politik yang cenderung permanen. Ciri utama adalah kesadaran politik masyarakat berkisar di titik terendah. Meningkatkannya memerlukan pendidikan politik dan modernisasi sistem politik. Tapi kita gagal dalam hal ini. Akibatnya parokialisme cenderung permanen dan rakyat masih selalu didagangkan untuk politics of power dalam setiap pemilu. Ia belum menjadi subjek atas dirinya. Bila keadaan dibiarkan terus, pada waktunya, keindonesiaan kita hanyalah kenangan sejarah, untuk tidak mengatakan, the end of Indonesia.

Penulis adalah pengajar Ilmu Politik UI; Direktur Riset Parrhesia Institute, Jakarta

Last modified: 16/8/07


 

Mendidik Manusia Merdeka

Kasdin Sihotang

Di tengah hiruk-pikuknya perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-62 negeri ini, salah satu hal yang perlu kita refleksikan bersama adalah bidang pendidikan. Ada dua alasan penulis mengapa bidang ini perlu mendapat perhatian secara serius.

Pertama adalah situasi dunia pendidikan kita yang masih terpuruk. Para pengelola bangsa ini perlu berani mengakui secara jujur bahwa mereka belum berhasil mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam dunia pendidikan. Hari demi hari bahkan masalah yang muncul di dalamnya semakin banyak, mulai dari masalah prasarana dan sarana hingga sistem yang diberlakukan dalam proses belajar mengajar.

Gambar-gambar sekolah yang rusak dan kurang layak sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan bagi generasi bangsa merupakan potret yang menghiasi beberapa surat kabar berskala nasional akhir-akhir ini. Akan tetapi melihat hal ini para pejabat bukan justru menunjukkan perhatian yang serius untuk mengupayakan perbaikan, melainkan menunjukkan sikap yang tidak terpuji, yakni sikap saling menyalahkan.

Pejabat pusat merasa bahwa perbaikan gedung-gedung sekolah bukan menjadi urusannya, melainkan urusan dari kepala daerah. Sementara pejabat daerah merasa bahwa dana perbaikan sekolah-sekolah yang rusak adalah tanggung jawab pejabat pusat.

Dengan fenomena saling menyalahkan ini bukan penyelesaian atas masalah yang diupayakan oleh para pejabat, melainkan menambah deretan masalah, yakni ketidakharmonisan antara pusat dan daerah. Tentu yang akan menanggung akibatnya adalah masyarakat sendiri, karena mereka tidak akan pernah mendapatkan pendidikan yang berbobot.

Dalam aneka persoalan yang muncul, tampaknya tidak terlalu jelas adanya pemetaan masalah dan pemberlakuan prinsip skala prioritas. Ini mengakibatkan penanganan masalah-masalah dalam dunia pendidikan tidak berjalan secara terstruktur dan sistematis. Lebih-lebih lagi penyelesaian masalah secara komprehensif kurang mendapat perhatian, selain lebih bersifat parsial. Saya kira ini merupakan salah satu akar keterpurukan dunia pendidikan kita, selain komitmen yang minim dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah dengan segera.

Peran Vital

Alasan kedua adalah peran vital pendidikan bagi pembentukan kualitas bangsa. Sejak awal sudah banyak pemikir yang melihat hubungan yang sangat erat antara dunia pendidikan dan pembentukan kualitas bangsa. Kita sebutkan salah satu di antaranya adalah pemikir klasik Yunani bernama Plato. Pemikir ini sangat yakin menyatakan bahwa mutu warga negara dibentuk lewat dunia pendidikan. Karena itulah bagi Plato dunia pendidikan harus benar-benar dikelola secara serius oleh negara.

Artinya, untuk membentuk warga negara yang bermutu, maka pendidikan harus ditangani secara serius. Keseriusan dalam menangani pendidikan itu terungkap dalam hal penentuan bidang-bidang yang vital yang harus diajarkan kepada generasi muda. Artinya, ada hal-hal mendasar yang harus diberikan pada para peserta didik, tetapi juga ada hal-hal yang tidak perlu diberikan pada peserta didik.

Hal-hal yang mendasar perlu ditanamkan dalam peserta didik menurut pedagogi Plato adalah aspek-aspek yang membangkitkan nilai-nilai humanisme peserta didik. Karena itu bagi pemikir Yunani itu pendidikan harus menyentuh sisi kemanusiaan yang paling mendasar dari peserta didik itu sendiri.

Di zaman modern, Paulo Freire mencoba mengaktualisasikan gagasan Plato di atas dengan metode konsientisasinya. Pedagog asal Brasil itu mengajarkan agar peserta didik harus benar-benar diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai botol-botol kosong. Dengan kata lain, dalam pendidikan peserta didik harus diakui sebagai manusia yang merdeka.

Apa karakter dari manusia merdeka itu? Menurut Paulo Freire, karakter manusia merdeka itu terungkap dalam hal kemampuan setiap pribadi mengetahui situasinya dan mengeluarkan diri dari situasinya itu. Dengan demikian manusia yang merdeka adalah mereka yang mampu mengembangkan daya nalar dan rasa serta kemampuan kreatif dan karsanya dalam situasi apa pun.

Jadi, manusia merdeka adalah mereka yang mampu menggunakan akal dan nuraninya serta tangannya untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Mereka bukan pula yang selalu menadahkan tangan kepada orang lain, melainkan mereka adalah pemecah masalah yang dihadapinya. Di masyarakat nantinya orang-orang seperti ini akan menjadi pelopor untuk membuat orang lain menjadi manusia-manusia yang merdeka. Paradigma seperti inilah yang diharapkan Paulo Freire menjadi perhatian dalam dunia pendidikan.

Apa yang diperjuangkan oleh Freire di Brasil, pernah juga menginspirasikan para tokoh pendidikan di negeri ini seperti apa yang dilakukan oleh YB Mangunwijaya dengan sekolah dinamikanya. Akan tetapi sayangnya dukungan untuk model-model pendidikan seperti itu tidak begitu besar, termasuk dari pemerintah sendiri, apalagi setelah YB Mangunwijaya menghadap sang Penciptanya.

Dua Upaya

Dengan melihat dua alasan di atas, maka dalam rangka semakin memberikan makna pada Perayaan HUT ke- 62 RI menurut penulis dua hal yang perlu mendapat perhatian bersama dalam upaya mewujudkan pendidikan yang memerdekakan manusia di negeri ini.

Pertama, komitmen untuk memperbaiki kualitas pendidikan itu sendiri. Komitmen ini diharapkan pertama-tama muncul dari pemerintah. Dengan kata lain, perlu ada kehendak politik dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia pendidikan seperti memperbaiki sarana-sarana sekolah yang rusak dengan segera. Yang dibutuhkan sekarang bukan saling menyalahkan, melainkan kerja sama antara pejabat pusat dan daerah untuk segera membenahi.

Kedua, menentukan filosofi yang kita berlakukan sebagai titik pijak dalam dunia pendidikan. Pijakan ini penting, karena menjadi dasar dan penentu kualitas generasi bangsa yang akan kita bentuk di kemudian hari sekaligus menjadi basis bagi pembuatan kurikulum.

Filosofi yang perlu kita jadikan sebagai pijakan pendidikan adalah mendidik manusia merdeka. Dengan pijakan ini kita tidak lagi terus-menerus melakukan upaya-upaya eksperimental dalam dunia pendidikan, melainkan mengimplementasikannya. Semoga.

Dirgahayu Bangsaku!

Penulis adalah dosen Filsafat di FE dan Staf Inti PPE Unika Atma Jaya, Jakarta

Last modified: 18/8/07


 

“Geoeducation” dari Globalisasi

Daoed Joesoef

Pendidikan adalah bagian dari kultur, dari kebudayaan. Kalau kultur ini dipikirkan selaku “geokultur”, kebudayaan yang langsung dikaitkan dengan “ruang” dan “waktu”, pendidikan yang dimaksudkan adalah “geopendidikan”. Mengingat kebudayaan adalah sistem nilai yang dihayati, pendidikan adalah satu proses belajar-mengajar yang membiasakan warga sedini mungkin untuk, dari mulai menggali sampai mengamalkan, nilai-nilai yang berguna bagi kehidupan pribadi, masyarakat dan bangsa.

Nilai pada hakikatnya adalah kualitas, yaitu apa-apa yang disepakati bermakna bagi aneka ragam kehidupan beradab. Ia bisa berbentuk (tangible), misalnya, berupa bangunan bersejarah (candi, benteng kuno, rumah adat, dan lain-lain); tidak berbentuk (intangible), seperti ilmu pengetahuan, norma, adat-istiadat, dan lain-lain; ada pula yang rawan (vulnerable), semisal security, disiplin, dan lain-lain.

Pelaksanaan pendidikan sebagian terbesar berurusan dengan nilai-nilai tidak berbentuk. Maka itu aksi pendidikan sudah merupakan kebijakan kebudayaan, namun pantas disebut tersendiri berhubung langsung menyentuh unsur-unsur penentu bagi peradaban, ke pemekaran atau ke kelesuan.

Dengan kemerdekaan kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Usaha itu merupakan tugas pokok yang terus-menerus dan eksklusif dari pendidikan. Sebab sebelum suatu bangsa dapat secara efektif mengurus nasibnya sendiri, ia harus lebih dahulu membangun subsistem (pendidikan) yang mengkhususkan diri “menghasilkan” orang-orang (warga) yang dapat diandalkan membuat keputusan-keputusan kolektif (nasional) mengikat.

Sebagai bagian dari geokultur pendidikan nasional juga harus membumi. Kebijakannya harus terus-menerus mengacu pada kondisi kebumian tempat berpijak orang-orang yang “dihasilkannya”. Bumi Indonesia yang disebut Tanah Air, berupa kepulauan, gabungan tanah dan air, yang terbesar di planet bumi. Mengingat lautan tidak hanya menyatukan tetapi juga memisah, geopendidikan berfungsi membantu warga kita bisa hidup dengan dan di tengah-tengah keanekaragaman, alami dan artifisial, dari kultur baik dalam arti budaya maupun budidaya.

Bergantung pada sudut pandang yang dipegang, kita bisa menganggap kultur Indonesia sebagai “jamak” secara faktual, atau “tunggal” secara idiil, spiritual, dan temporal. Begitu- lah dialektika unity- diversity.

Dialektika itu juga mengingatkan kelahiran Indonesia mencerminkan sekaligus suatu kontinuitas dari masa lalu dan suatu pemutusan dengan masa lalu. Di Indonesia boleh saja ada berbagai macam orang, tetapi hanya satu rakyat, yaitu Rakyat Indonesia, karena “Indonesia” ini tidak hanya merupakan our common denominator tetapi juga “pengangkatan ke atas” dari semua jenis sebutan kesukuan dengan nama lain.

Nilai Rawan

Hal itu pula yang membuat ada nilai bersifat rawan. Nilai bersarang dalam pikiran. Sedangkan sistem berpikir secara fundamental tidak divergen atau konvergen. Pola pikir di mana pun merupakan campuran unsur-unsur, generalisasi ilmiah, fakta-fakta empiris, pengertian mitologis dan religius, serta ide politik dan etik. Dari keempat unsur tersebut hanya satu yang berpembawaan konvergen, yaitu generalisasi ilmiah.

Sejarah intelektual dari kehidupan bermasyarakat adalah cerita tentang konflik dari aspek-aspek pemikiran yang konvergen dan divergen. Berarti, tidak ada masyarakat yang bisa survive kecuali pola pikirnya punya unsur keilmuan lumayan.

Mengingat dengan kemerdekaan masyarakat kita otomatis men-jadi satu komunitas nasional, Repu- blik Indonesia seharusnya berupa negara yang terbentuk oleh individual citizen. Bukan kelompok-kelompok etnis. Warga individual ini harus difasilitasi agar mobil, tidak terpaksa terpaku seumur hidup di tempat kelahirannya, berwawasan nasional, bukan penderita miopia sosial bagai katak di bawah tempurung.

Bila demikian, sejauh geopendidikan berfungsi membantu conscient structuration of cultural behavior rakyat sedini mungkin, kebijakannya harus bisa mengembangkan semangat ilmiah anak didik di setiap jenjang dan jenis pendidikan formal, informal dan nonformal. Tujuan pendidikan ini perlu disepa- kati karena tanpa budaya dan disiplin (ilmu pengetahuan), jadi nilai, yang dikandungnya, suatu masyarakat plural, walaupun perfect (melimpah kekayaan buminya) dan sarat kebebasan relatif (demokrasi), hanya merupakan suatu rimba.

Keanekaragaman alami yang dikondisikan bumi Indonesia harus diterima, demikian pula pluralitas artifisial yang dimungkinkannya. Menerimanya bukan berarti pasrah begitu saja pada fatalitas yang ditimbulkannya. Geopendidikan bertugas membina kecerdasan dalam arti memupuk kemampuan/keahlian anak didik memanfaatkan pe- luang-peluang yang ditawarkan/dikandung keanekaragaman alami yang ada.

Berarti, kebiasaan/kebolehan mentransformasi potensi negatif keanekaragaman yang destruktif, mutually exclusive, menjadi potensi positif yang konstruktif, mutually beneficial.

Caranya, mengarahkan pemupukan semangat ilmiah ke pengembangan skills of symbolic analysis. Skills ini diperlukan warga Indonesia bisa imajinatif, menjadi “homo poeta”, human as meaning makers, menciptakan makna/manfaat dari mosaik nilai-nilai Tanah Air.

Bukan Warisan

Keterampilan analisis simbolik meliputi, pertama, abstraction: kapasitas menata dan memberi makna dari arus masif informasi; kedua, system thinking: kapasitas melihat bagian-bagian dalam kaitan dengan keseluruhan, menemukan mengapa masalah timbul dan bagaimana komponen-komponen saling terkait, lalu merumuskan solusi bagi masalah; ketiga, imaginative power: kapasitas mengasosiasikan ide-ide yang terpisah dan melepas ide-ide yang secara tradisional tidak terpisahkan, melihat masalah yang melekat pada solusi yang dibuat; keempat, experimental inquiry: kapasitas menegakkan prosedur untuk mengetes dan mengevaluasi ide-ide alternatif; kelima, collaboration: kebutuhan akan komunikasi yang aktif guna mendapatkan aneka ragam perspektif maupun kapasitas menciptakan konsensus bila memang diperlukan.

Globalisasi mengkondisikan manusia individual di mana pun membentuk budaya bagi dirinya sendiri, berupa pengetahuan, praktik komunikasi, dan pilihan hidup. Maka skills tersebut sebagai keseluruhan sangat membantu manusia individual membina budaya (nilai) individual tadi, terutama skills (iii) untuk budaya (a), skills (v) untuk budaya (b), dan skills (iv) untuk pembentukan budaya (c).

Di jenjang pendidikan setingkat SD, anak didik pertama kalinya diberi “informasi”, yaitu pengenalan faktual, tentang flora, fauna dan kekayaan lain yang dikandung dalam perut daratan dan lautan buminya. Melalui “informasi” itu ditumbuhkan kecintaan pada lingkungan alamnya. Mulai ditanamkan pula kesadaran semua kekayaan alami tersebut bukan warisan dari generasi pendahulu, tetapi pinjaman dari generasi mendatang.

Di jenjang pendidikan menengah, anak didik mulai dituntun mengubah “informasi” menjadi “pengetahuan” melalui pengenalan sistem, tatanan (order), hubungan yang logis antara fakta-fakta dan persepsi tentang sebab-akibat yang immediate. Di jenjang setingkat SMU usaha itu ditingkatkan lebih intensif dan ekstensif.

Di jenjang pendidikan tinggi pembelajaran keterampilan analisis simbolis dituntaskan berhubung hal itu bisa dimulai pemahamannya secara garis besar di SMU. Penuntasan itu perlu guna mengimbangi akibat sampingan yang bisa destruktif dari maraknya spesialiasi dalam studi ilmiah.

Demi keefektifan usaha pengimbangan ini perlu pula digiatkan seminar pluri dan interdisipliner. Seminar itu merupakan early warning bagi mahasiswa agar di masyarakat kelak tidak menjadi “prisoner” dari ilmunya yang spesialistis karena masalah riil yang dihadapiya di situ secara esensial bersifat menyeluruh.

Jenjang pendidikan pascasarjana (S-2 dan S-3) menuntaskan pembentukan universitas selaku a form of particular cultural community, yaitu scientific community, lingkungan tempat pengembangan scientific culture, itu faktor konvergen dalam pola pikir masyarakat. Di jenjang itulmu pengetahuan sebagai nilai kejelasan ditransformasikan nilai kearifan melalui pengkajian filosofi, revolusi dan krisis metafisis ilmu pengetahuan.

Pertama, kearifan praktis, nilai hidup yang memungkinkan orang menerapkan keterpelajaran dan pengetahuannya demi penyempurnaan kegiatan sehari-hari. Kedua, kearifan teoretis, nilai pencarian kebenaran tentang dunia (hidup) dan tempat yang tepat bagi manusia di dalamnya, jadi pembimbing tekad mengetahui segala sesuatu “for their own sake”.

Penulis adalah pengamat geoeducation strategis

Last modified: 20/8/07


 

Politik Representasi Multitudo

Oleh Budiarto Danujaya

Persoalan paling pelik dalam politik adalah perkara manajemen artikulasi kepentingan dalam memaksimalkan partisipasi publik. Inilah makna demokrasi senyatanya, yakni ketika politik dipahami sebagai sebuah arena bebas, tempat segenap kepentingan yang kemajemukannya berkecenderungan multitudo, saling berebut memberi aksentuasi terhadap bangunan imajineri sosial yang kita sebut sebuah kedaulatan, sebuah bangsa.

Memahami politik sebagai representasi multitudo –mengandaikan orang banyak dalam kemajemukan dan keragamannya– senantiasa berpotensi menghadirkan perbedaan, sehingga meniscayakan pengakuan atas ketakterbatasan keragaman dan kemajemukan kepentingan. Oleh karena itu, dalam realitas politik demokrasi yang sungguh-sungguh ingin mengubah sandaran legitimasi kekuasaannya pada kesepakatan publik (public consent), keterbukaan terhadap perkembangan berbagai kemungkinan perlu dijaga.

Masalahnya, kesepakatan publik mengandaikan kewajiban memaksimalkan partisipasi, padahal pengakuan atas perbedaan dan keragaman selalu mengandaikan jauh lebih banyak artikulasi kepentingan yang tidak tertampung ketimbang sebaliknya.

Dalam konteks inilah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) (23/7) untuk mengakui hak konstitusional calon independen dalam pilkada harus dipahami. Sebuah telaah yudisial laik keputusan MK ini harus bisa dikerangkakan dalam konteks yang disebut JH Ely dalam Democracy and Distrust; A Theory of Judicial Review (2002) sebagai pemaksimalan partisipasi politik publik, karena merupakan upaya memfasilitasi representasi kelompok minoritas, dalam arti tercecer dari arus utama artikulasi kepentingan pencalonan, yang dalam hal ini mewujud lewat parpol.

Ketaktertampungan

Sudah bisa ditebak kalau reaksi dari kalangan parpol cenderung negatif. Rata-rata mereka beranggapan bahwa keputusan ini merupakan “bom waktu” atau paling kurang “merepotkan”. Alasannya, keputusan ini berpotensi semakin memerosotkan citra parpol dan menuntut peraturan pelaksanaan lebih mendetail dalam keterdesakan waktu karena serial pilkada provinsi dan kabupaten segera berlangsung.

Keberatan lain menyangkut keterceceran artikulatif. Bagi mereka, keputusan ini cuma akan jadi sarana bagi para politisi yang kebelet tampil tapi tak dicalonkan parpolnya, atau bahkan para politisi kesiangan yang tak mau repot membina karier lewat jalur parpol dan lalu sekadar mengandalkan kekuatan uang.

Betapa pun, keberatan semacam ini tidak absah dalam politik demokrasi dan justru sarat artikulasi kepentingan sepihak. Dalam hal ini, kepentingan sesaat para parpol dalam praksis politik, yakni kekhawatiran kemerosotan lanjut peraihan konstituen karena menyadari buruknya citra publik mereka.

Perlu disadari, kita bukan sekadar sedang berurusan dengan “manajemen” politik, melainkan terutama dengan “political”. Struktur alami politik ini merupakan dimensi antagonis setiap bentuk relasi sosial, yang dengan sendirinya menyangat pada relasi politik karena peningkatan intensitas persaingan artikulasinya dalam memaknai ruang publik (Mouffe: 2000).

Dalam konteks ini jelaslah sifat ketaktertampungan kepentingan dalam politik bukanlah bersifat sesaat atau kontekstual belaka, melainkan senantiasa bersifat konstitutif menilik potensi tak terbatas dari kemajemukan dan keragaman kecenderungan multitudonya. Gamblangnya, menilik politik merupakan sebuah entitas multitudo, pengejewantahan dan pengucapannya selalu difasilitasi dan digoda waktu untuk proliferatif, dalam arti terus-menerus berkembang-biak secara tak terbatas dalam rangka memaksimalkan cakupan komunikasi artikulatif di dalamnya. Dalam konteks inilah kiranya Jacques Derrida menghadirkan istilah “democracy to come“, karena senantiasa terbukanya kemungkinan-kemungkinan yang lebih parak dalam menghadirkan demokrasi di masa mendatang. (Derrida: 2000)

Berbanding aspek konstitutif politik demokrasi semacam ini, jelaslah kesulitan manajerial seperti keterdesakan waktu, ketidaksiapan peraturan pelaksanaan ataupun kesulitan-kesulitan teknis penyelenggaraan pilkada secara lebih menyeluruh hanyalah aspek pragmatis dari keputusan politik. Artinya, alih-alih kesulitan-kesulitan ini boleh dibiarkan memaksakan penyesuaian pada kebijakan politik, semestinya justru harus segera diatasi demi pemaksimalan dampak kebijakan tersebut pada partisipasi politik publik.

Demitologisasi

Kegagalan pengarusutamaan konteks multitudo dari representasi publik ini merupakan keluputan paradigmatis dalam memandang masalah partisipasi politik publik, dalam arti pemaksimalan pelibatan suara rakyat banyak dalam politik. Mitologisasi parpol merupakan wadah partisipasi politik publik yang representatif merupakan residu politik representasi Orde Baru, ketika rakyat negeri ini dipaksa mempercayai aspirasi dan artikulasi kepentingan segenap rakyat Indonesia cukup terwadahi pada parpol, bahkan ketika terjadi restrukturisasi parpol menjadi hanya tiga buah dan secara ideologis dibuat relatif sama saja.

Dengan slogan pentingnya menjaga stabilitas politik demi terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi anak negeri, kebijakan massa mengambang (floating mass) diberlakukan dengan memangkas akar ideologis parpol yang tersisa. Mengacu pada asas tunggal Pancasila, yang lalu juga diterjemahkan sebagai ketiadaan legitimasi kultural akan adanya budaya oposisi di negeri ini, partai-partai lalu tercerabut dari basis massanya akibat sirnanya relasi ideologis dengan massanya. Partai-partai di negeri lalu berkembang menjadi tak lebih dari partai kepentingan yang sibuk merawat identitas kelompoknya sendiri atau partai pragmatis yang sibuk menimba keuntungan programatis lewat politik.

Bersamaan dengan itu, segenap organisasi profesional, serikat pekerja, kepemudaan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya diindukkan ke Golkar sebagai partai pemerintah. Tanpa disadari politik representasi ini sudah melangkah terlalu jauh dalam menjalankan derepresentasi publik pada ranah politik lewat sebuah model totalitarianisme. Pada partisipasi politik publik lalu hanya tersisa representasi artikulasi yang formalistik lima tahun sekali di kotak pemilu.

Dalam konteks inilah keputusan MK kali ini patut kita puji karena mempunyai sisi edukatif yang fundamental bagi pendewasaan politik. Publik tak hanya dirangsang menyadari perlunya demitologisasi representasi publik pada parpol, melainkan juga perlunya memperjuangkan hak konstitusional segenap warga negara sebagai individu, boleh lewat parpol boleh tidak, dalam ikut berpartisipasi memberi aksentuasi pada bangunan imajineri sosial kita sebagai bangsa.

Keputusan ini juga mengandung pelajaran penting bagi parpol karena mempunyai kausalitas simptomatik dengan kegagalan mereka menjalankan fungsi-fungsi masukan sebagai entitas representasi politik publik, baik dalam sosialisasi dan perekrutan politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, maupun komunikasi politik. Kegagalan ini tampak jelas lewat paradoks politik perparpolan kita belakangan ini, yakni parpol baru terus bermunculan namun ketidakpuasan terhadap parpol juga terus meningkat. Peningkatan ketidakpuasan tampak baik lewat kemerosotan citra parpol pada survei-survei independen maupun terutama lewat kecenderungan masyarakat lebih mempercayakan aspirasi politiknya lewat jalur media massa, LSM, aksi protes dan demonstrasi, maupun pengadilan.

Seperti halnya legitimisasi calon independen ini, segenap telaah yudisial seyogianya tetap lekat dengan konteks pemaksimalan partisipasi politik publik yang multitudo tersebut. Memfasilitasi representasi kepentingan yang tercecer semacam ini selalu krusial dalam politik karena demokrasi mudah diformalisasi menjadi sekadar metode optimum untuk membuat keputusan kolektif bagi kepentingan politik mayoritas, sehingga selalu butuh mekanisme korektif yang bersifat afirmatif bagi kepentingan minoritas semacam ini.

Penulis adalah pengajar Filsafat Politik Departemen Filsafat FIB-UI

Last modified: 31/7/07


 

Rumor: Ini Dadaku, Mana Dadamu!

Oleh Tjipta Lesmana

atkala gosip beredar bahwa Presiden Bill Clinton melakukan perselingkuhan seksual dengan perempuan bernama Monica Lewinsky, mahasiswi yang sedang magang di Gedung Putih, para pembantu dekat Clinton membantah mati-matian. Presiden sendiri beserta istrinya, Hillary, kemudian dipaksa untuk bersuara.

Namun, pada akhirnya sejarah menampilkan bukti telak tentang kebenaran gosip tersebut. Kalau saja bangsa Amerika tidak memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja pemerintahan Clinton – khususnya di bidang ekonomi – Clinton hampir dipastikan dijatuhkan lewat mekanisme impeachment.

Gosip hakikatnya adalah kabar yang (a) belum pasti kebenarannya, sebab (b) sumbernya tidak jelas. Gosip dan rumor, sebenarnya, tidak berbeda banyak maknanya. Bedanya, rumor masuk dalam khazanah politik; dus lebih serius substansinya. Gosip, grapevine, adalah “kabar-kabari” seputar kehidupan pribadi seseorang, terutama selebriti. Gordon Allport pada tahun 1950-an membuat teori tentang rumor yang cukup komprehensif. Tidak pernah dikatakan Allport’s theory on grapevine. Dalam kasus Bill Clinton, hubungannya dengan Monica, pada tahap awal, lebih tepat dikatakan rumor.

Di samping rumor dan gosip, dalam bahasa Indonesia dikenal pula istilah desas-desus (sas-sus). Esensi makna ketiga istilah itu, sesungguhnya, tidak berbeda. Hanya saja, desas-desus mempunyai konotasi “main-main”, produk orang iseng. Biasanya, anggota masyarakat yang serius tidak menutup telinga rapat-rapat dengan segala desas-desus. Tapi, kalau berhadapan dengan berita rumor, orang cenderung memasang telinga karena sifatnya yang serius itu.

Misalnya, Senator John Tower (alm) beberapa tahun yang lalu nyaris terpilih sebagai Menteri Pertahanan Amerika. Prakualifikasi, ia diakui piawai sebab lama menjadi anggota sebuah Komite di Senat yang menangani masalah militer dan pertahanan. Namun, menjelang dengar pendapat dengan Senat, beredar rumor bahwa Tower semasa muda termasuk tipe womanizing, di samping suka minum. Ia kemudian dicecer oleh Senat. Sebelum Senat mengambil keputusan, tiba-tiba muncul se- orang perempuan yang mengaku pernah dilecehkan (secara sek- sual) ketika berada di dalam lift berdua dengan Tower.

Dipelajari

Dari dua contoh di atas kita dapat mengetahui bahwa rumor menjadi fact manakala ada bukti kuat yang menopang kebenaran kabar yang semula berstatus rumor itu. Selama bukti tidak bisa diperlihatkan secara terbuka, rumor akan terus berstatus rumor. Maka, untuk membunuh rumor, caranya pun cuma satu: papar- kan fakta bahwa rumor itu sesungguhnya tidak benar dan fitnah belaka.

Dalam ilmu komunikasi, rumor dipelajari secara serius. Banyak sekali penelitian dan buku tentang rumor yang ditulis oleh para ahli komunikasi. Semua selalu merujuk hasil penelitian Allport. Ini pertanda bahwa rumor memang salah satu bentuk (form) komunikasi yang lazim dipakai oleh siapa saja dalam poses komunikasi.

Dalam perang urat-saraf, rumor dipakai sangat luas terutama untuk menghancurkan moral lawan. Dalam politik, rumor kerap menjadi senjata ampuh untuk pembunuhan karakter. Seperti kita ketahui, pemimpin -apalagi pemimpin bangsa- dituntut memiliki karakter yang baik. Memang konsep “baik” terbuka bagi perdebatan yang tiada kunjung selesai sejak zaman Plato sampai sekarang. Toh, manusia di jagat ini umumnya sependapat bahwa seseorang yang mempunyai “hobi” main perempuan atau tidak setia (dalam aspek seksual) pada pasangan hidupnya tidaklah pantas menjadi pemimpin.

Logikanya sederhana sekali: Jika sebagai kepala keluarga saja Anda tidak mampu, bagaimana Anda bisa menjadi kepala negara atau pemimpin bangsa?!

Tapi, kenapa rumor bisa berkembang, bahkan meluas? Allport menjelaskan mengapa rumor tumbuh subur. Pertama, ada permasalahan penting. Kedua, ambiguitas/remang-remang. Ketiga, situasi itu menciptakan kondisi cemas (anxiety). Semakin besar bobot permasalahan, semakin tinggi tingkat ambiguitas seputar persoalan itu dan semakin kuat rasa cemas yang menjalari masyarakat, penyebarluasan rumor pun akan semakin cepat dan luas.

Tujuan

Dengan ikut menyebarluaskan rumor -baik sadar/sengaja maupun tidak sadar/tidak sengaja- rasa cemas kita menjadi turun. Rumor juga bertujuan untuk memperjelas fragmentasi informasi. Namun, rumor terutama berfungsi untuk mengorganisir anggota kelompok atau organisasi, termasuk orang luar, dalam sebuah koalisi.

Tujuan keempat rumor adalah untuk menunjukkan status atau kekuasaan si pengirim. Jargon “que sera, sera“, berlaku di sini. Oleh sebab itu, tidak sedikit ahli komunikasi yang sanggup menohok seseorang lewat jalur rumor dengan beberapa persyaratan yang ketat.

Dengan ulasan singkat ini, kini saatnya kita bertanya: Apa sesungguhnya motivasi Zaenal Ma’arif yang sekonyong-konyong menyebarkan rumor seputar kehidupan pribadi Presiden Yudhoyono? Jika ditanya, ia pasti akan menjawab: “Saya cuma minta klarifikasi. Saya punya data. Dan saya mau tahu apa benar data yang saya miliki itu”.

Logika itu dipinjam dari pelempar isu tempo hari yang menuding bahwa anak SBY dan beberapa pembantu dekatnya menerima mobil Jaguar dari seorang pengusaha kaya. Tentu, logika ini lemah. Anda seperti lempar batu sembunyi tangan.

Upaya SBY melaporkan Zaenal ke polisi adalah langkah tepat. Karena substansi rumor yang dituduhkan Zaenal tergolong amat serius, maka persoalannya harus diselesaikan secara tuntas; tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh misalnya jika Zaenal minta maaf secara terbuka, SBY serta-merta menerima maaf itu, lalu menyatakan the case is closed.

Ini yang kerap dilakukan oleh Gus Dur. Dari sudut pandang teori rumor, penyelesaian seperti ini sangat buruk, sebab hanya bersifat temporer. Pada suatu saat nanti, rumor tadi pasti akan berseliweran lagi.

Tapi, dalam negara hukum, biarlah hukum juga yang bertakhta. Maka, hak-hak hukum Zaenal Ma’arif harus kita hormati. Dua pihak yang bersengketa harus bisa memaparkan bukti-bukti sah di muka pengadilan. Dan memang rumor hanya bisa dihancurkan dengan paparan fakta dan bukti secara terbuka. Apa yang sering diucapkan Bung Karno -”Ini dadaku, mana dadamu?!”– menjadi resep paling jitu untuk melenyapkan rumor.

Penulis adalah seorang teoritisi komunikasi politik

Last modified: 1/8/07


 

Komitmen atas Pendidikan Lingkungan Hidup

Oleh Asep Purnama Bahtiar

Ancaman kerusakan lingkungan dan bencana alam bagi kehidupan umat manusia dan kelestarian ekosistem akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan dan sekaligus memprihatinkan. Kalau melihat skala dan masifnya kerusakan lingkungan hidup di negeri kita khususnya, upaya penanganannya, mustahil bisa dilakukan secara sepihak atau oleh satu-dua lembaga.

Sudah menjadi rahasia umum siapa sesungguhnya pelaku perusakan lingkungan hidup atau “penyumbang” terbesar kehancuran ekosistem kita. Namun demikian, sama saja dengan bertepuk sebelah tangan jika kita berharap kepada para penjahat lingkungan itu untuk mau membayar lebih utang mereka terhadap kehancuran ekosistem.

Hemat penulis, di tengah apatisme publik dalam menangani masalah lingkungan hidup dan lembeknya pemerintah dalam menindak tegas para penjarah hutan dan kekayaan alam, ada baiknya jika kita menengok kembali apa yang bisa dilakukan dunia pendidikan. Gagasan atau usul ini bolehlah dianggap sebagai harapan tersisa di tengah rapuhnya penegakan hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan dan masa depan planet hijau ini.

Di samping itu, ide ini paling tidak terkait pula dengan tiga hal penting berikut. Pertama, perhatian yang minim dari para pejabat dan pihak terkait di dunia pendidikan atas masalah lingkungan hidup. Kedua, masih adanya pandangan persoalan lingkungan hidup tidak ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Ketiga, ketidakpedulian publik atas masalah lingkungan hidup masih kurang.

Rintisan PLH

Pilihan untuk menggiatkan kembali dunia pendidikan dalam persoalan lingkungan hidup ini paling tidak akan mempunyai dua efek. Pertama, memberikan dampak positif bagi warga didik dengan pengayaan wawasan kehidupan yang berkesadaran ekologis. Kedua, mempunyai daya tahan yang lama dalam kesadaran generasi pelanjut di planet bumi ini, dan kemudian secara strategis dapat menularkannya kepada anggota keluarga dan lingkungan sosial di sekitarnya.

Dalam kebijakan yang pernah dikemukakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, pendidikan lingkungan hidup (PLH) didefinisikan sebagai “upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat, tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan, yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.”

Berdasarkan pengertian tadi, PLH bukan hanya bisa diselenggarakan di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga dapat dilakukan berbagai elemen masyarakat serta organisasi-organisasi sosial atau ormas keagamaan yang ada. Seperti halnya pendidikan, PLH juga bisa dikategorikan secara formal, informal, dan nonformal.

Di negeri kita, pelibatan pendidikan formal dengan lingkungan hidup sebetulnya bukan hal baru. Dalam sejarah pendidikan nasional sudah terdapat lembaga pendidikan yang akrab dengan penghormatan terhadap lingkungan dan pemeliharaan alam, seperti INS Kayutanam di Sumatera Barat yang didirikan Engku Mohammad Sjafei pada 1926.

Menurut AA Navis (1996) –salah seorang murid Engku M Sjafei– sistem pendidikan INS berangkat dari pemikiran filsafat alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Alam berge- rak dalam sistem yang tetap secara dinamis yang dialektik seimbang.

Manusia sebagai substansi alam dengan tenaga, pikiran, dan perasaannya tidak boleh tidak harus mengikuti sistem alam itu. Keluar dari sistem berarti lepas dari keseimbangan.

Manusia yang berbeda dengan alam benda diberi Tuhan tenaga, otak, dan jiwa, hanya akan dapat bertahan dalam lingkungan apabila menggunakan rahmat Tuhan secara optimal: dengan tenaga ia bekerja, dengan otak ia berpikir, dan dengan jiwa ia merasa.

Demikian pula ide untuk memberikan perhatian dan ikut dalam penanganan masalah LH melalui pendidikan ternyata sudah digagas cukup lama. Gagasan itu masih terkait dengan hasil lokakarya internasional tentang pendidikan lingkungan hidup di Yugoslavia (1975) yang menghasilkan “Belgrade Charter-a Global Framework for Environmental Education”.

Piagam Belgrade itu merumuskan tujuan PLH untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap keterkaitan bidang ekonomi, sosial, politik serta ekologi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Pertama, memberi kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku, motivasi dan komitmen, yang diperlukan untuk bekerja secara individu dan kolektif untuk menyelesaikan masalah lingkungan saat ini dan mencegah munculnya masalah baru.

Kedua, menciptakan satu kesatuan pola tingkah laku baru bagi individu, kelompok-kelompok dan masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Respons dan Komitmen

Berikutnya, PLH ini memperoleh pilar baru yang bersejarah dengan adanya kerangka kerja “ASEAN Environmental Education Action Plan 2000-2005″. Rencana kerja itu termasuk penting dalam upaya kerja sama regional antarsesama negara anggota ASEAN untuk turut meningkatkan pelaksanaan pendidikan lingkungan di masing-masing negara ASEAN.

Respons Indonesia atas Piagam Belgrade dan rencana aksi ASEAN ini boleh dibilang positif. Terbukti kemudian sejak 1975 Indonesia sudah mulai merintis kembali PLH. Waktu itu IKIP Jakarta melakukan rintisan PLH dengan menyusun GBPP-nya yang diujicobakan di 15 SD di Jakarta pada 1977/1978.

Bahkan menurut Kelompok Kerja Pendidikan Konservasi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup, program PLH di Indonesia megalami tiga periode. Pertama, periode persiapan dan peletakan dasar (1969-1983). Kedua, periode sosialisasi (1983-1993). Ketiga, periode pemantapan dan pengembangan (1993-sekarang).

Dari media massa juga kita memperoleh informasi tentang pendidikan yang terkait dengan masalah lingkungan hidup sejak zaman Emil Salim (Menneg KLH). Kemudian pada masa Nabiel Makarim menjadi Menneg LH muncul ide tentang pendidikan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu ditanamkan kepada anak sejak usia dini (Kompas, 19/04/2003). Dua tahun berikutnya di Jakarta dilakukan penandatanganan kerja sama antara Menneg LH Rahmat Witoelar dengan Mendiknas Bambang Sudibyo tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (Kompas, 06/06/2005).

Begitu lama dan panjangnya gagasan dan upaya yang telah dirintis untuk melibatkan dunia pendidikan ke dalam masalah LH, tetapi realisasinya di lapangan tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan. Di samping masih minimnya informasi yang disosialisasikan kepada publik tentang PLH tadi, juga tidak ada greget dan tanggung jawab untuk menindaklanjutinya dari pihak dan institusi yang langsung terkait.

Dengan kata lain respons yang diberikan untuk ikut menyelamatkan lingkungan hidup via PLH ini tidak memperoleh komitmen kuat dari banyak pihak. Untuk itu, kerja sama yang selama ini masih terbatas antara Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sudah mendesak diperluas dengan departemen lainnya seperti Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Agama, dunia industri dan korporasi serta institusi-institusi lainnya.

Perluasan ini kemudian ditindaklanjuti instansi di bawah departemen-departemen tersebut, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan satu komitmen PLH bukan semata tambahan pelajaran atau informasi gratisan bagi masyarakat. Dengan keseriusan dan kesungguhan semua pihak, PLH bisa didesain sebagai nilai tambah kelulusan warga didik di sekolah dan perguruan tinggi; menjadi kebutuhan vital masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjaga kelestarian lingkungannya; serta kelangsungan usaha yang sehat para pelaku bisnis dan pengusaha.

Komitmen yang kuat dan operasional ini bisa dianggap sebagai respons terhadap peringatan Manuel C Molles Jr. (2002) yang menyebutkan, “umat manusia akan selalu mempelajari ekologi selama ingin eksis sebagai sebuah spesies. Kelangsungan hidup manusia tergantung pada sebagus apa dalam mengamati beragam variasi di lingkungannya dan memprediksikan respons berbagai organisme terhadap variasi tersebut.”

Jadi, komitmen atas pendidikan lingkungan hidup, tidak bisa ditunda-tunda lagi oleh siapa pun.

Penulis adalah Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Last modified: 2/8/07


 

CATATAN JAKARTA

Mengapa Harus Fauzi Bowo – Prijanto?

Sabam Siagian

Jakarta, yang berstatus Daerah Khusus Ibukota, untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tanggal 8 Agustus. Dua pasangan saling berhadapan: Fauzi Bowo – Prijanto, masing-masing sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, bersaing dengan Adang Daradjatun (calon gubernur) dan Dani Anwar (calon wakil gubernur).

Pilihan antardua pasangan ini sebenarnya amat membatasi opsi yang dihadapi oleh warga Jakarta sebagai calon pemilih. Soalnya, bukan karena Fauzi Bowo sudah amat berpengalaman dalam liku-liku birokrasi Balai Kota (ia terakhir bertugas sebagai wakil gubernur), sedangkan Adang Daradjatun dengan latar belakang kepolisian sama sekali tidak berpengalaman dalam tata pemerintahan DKI Jakarta.

Bukan itu persoalannya. Karena pengalaman Fauzi Bowo yang dibanggakan oleh kampanyenya dapat juga merupakan beban politik. Dia dapat dituding juga sebagai bagian dari gumpalan persoalan yang ditanggung oleh Jakarta selama ini, karena dia ternyata tidak begitu efektif mengurangi volume persoalan-persoalan tersebut. Malahan mungkin timbul dugaan bahwa Fauzi Bowo sudah terjerat dalam budaya birokrasi yang agaknya telah melumpuhkan derap kerja Balai Kota selama ini. Bagaimana dapat diharapkan suatu gebrakan perubahan dari kepemimpinan Fauzi Bowo, kalau dia sendiri sudah seperti tawanan dari budaya birokrasi di Balai Kota?

Sedangkan para pendukung Adang Daradjatun dapat menyatakan bahwa jago mereka belum ketularan oleh budaya birokrasi yang menjerat Balai Kota sehingga Adang sebagai gubernur akan mampu melancarkan gebrakan yang meningkatkan efisiensi kerja. Mungkin pandangan demikian ada benarnya. Meskipun untuk “fair“-nya, siapa yang sempat mengenal Fauzi Bowo berdasarkan percakapan-percakapan terbatas (yang telah saya lakukan beberapa kali) akan terkesan oleh tekadnya untuk melakukan reformasi menyeluruh di Balai Kota dan kantor-kantor para wali kota.

Persoalan inti dalam kampanye pilkada menuju 8 Agustus adalah pilihan terbatas yang kita hadapi berdasarkan format dukungan serta struktur landasan politik masing-masing pasangan. Fauzi Bowo didukung oleh gabungan 20 partai politik (Koalisi Jakarta) yang mencerminkan keragaman dan pluralisme masyarakat Jakarta. Sedangkan Prijanto yang pernah bertugas sebagai Kepala Staf Kodam Jaya (dia paham peta situasi di lapangan) datang dari latar belakang TNI yang masih merupakan komponen sosiologis yang penting di Indonesia.

Karena itu slogan-slogan kampanya Fauzi Bowo – Prijanto mencanangkan tema “Kebersamaan dan Keanekaragaman (Pluralisme)”.

*

Adang Daradjatun, tokoh kepolisian, adalah orang luar yang direkrut oleh Partai Keadilan Sejahtera. Tokoh PKS tulen adalah Dani Anwar sebagai calon wakil gubernur. PKS merupakan partai politik yang jelas landasan ideologinya dan cepat menonjol di panggung politik sehingga menarik perhatian para ahli sosiologi politik. Kenapa sebuah partai politik yang relatif baru mampu melakukan mobilisasi dukungan yang efektif, termasuk lapisan terpelajar generasi muda berdasarkan ideologi keagamaan yang cukup ketat?

Salah satu pernyataan awal Adang Daradjatun dalam kampanye pilkada, ia sebagai gubernur tidak akan serta-merta menindak tempat-tempat hiburan yang dianggap hiburan. Pernyataan itu telah menimbulkan keresahan di kalangan intern PKS sehingga timbul pernyataan bahwa mungkin mereka yang tidak setuju itu tidak akan memilih pasangan Adang – Dani.

Dua catatan yang ingin disampaikan kenapa saya anggap pasangan Adang Daradjatun – Dani Anwar akan merepotkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Dengan mengangkat tempat-tempat hiburan seakan-akan sebagai masalah utama di masyarakat Daerah Khusus Ibukota yang kompleks ini, maka masalah-masalah lain yang selama ini memusingkan kita (penanggulangan banjir, pola lalu lintas yang ditandai oleh kemacetan, penanggulangan masalah sampah yang tidak efektif, pengeluaran IMB dan izin-izin terkait yang tampaknya “bisa diatur”, alokasi dana anggaran kepada dinas-dinas dalam lingkungan DKI yang terlambat sampai berbulan-bulan, dan masalah lainnya) menjadi dinaungi oleh masalah tempat hiburan. Padahal cukup banyak peraturan yang jelas perumusannya untuk mengatur tempat-tempat hiburan supaya jangan sampai mengganggu lingkungan sekitarnya.

Soal lain lagi yang dapat membatasi ruang gerak Adang Daradjatun sebagai gubernur adalah patokan-patokan PKS nantinya yang dimaksudkan sebagai pengarahan dalam menjalankan roda pemerintahan DKI Jakarta. Hal ini sebenarnya dapat dipahami mengingat PKS-lah yang merupakan landasan politik Adang Daradjatun – Dani Anwar.

Mengingat “gubernur” Adang adalah relatif baru dalam keluarga PKS, maka “wakil gubernur” Dani Anwar-lah sebagai tokoh PKS orisinal yang akan mempunyai bobot politik lebih besar dari “Pak Gub”. Dengan demikian, kepemimpinan pemerintahan DKI Jakarta menjadi tidak seimbang.

*

Jelaslah, kenapa pasangan Fauzi Bowo – Prijanto patut didukung sepenuhnya. DKI Jakarta mendambakan pimpinan pemerintahan yang karena falsafah politiknya berlandaskan Pancasila secara sadar mengikutsertakan semua komponen sosiologis dalam masyarakat metropolitan yang serba kompleks ini.

Di Jakarta dicanangkan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk mempertahankan Proklamasi itu pertempuran-pertempuran meletus di daerah Senen, Tanah Tinggi, Kwitang, Kramat, sepanjang Salemba menuju Jatinegara, Tanah Abang, Jl Jaga Monyet (kini Jl Suryopranoto), dan bagian kota lainnya. Yang ikut bertempur adalah pria dan perempuan dari berbagai suku dan agama serta aliran kepercayaan. “Untuk Merah Putih”, tema itulah yang mengikat warga Jakarta pada akhir 1945 dan awal 1946 itu.

Tema kebersamaan itulah yang patut dipelihara dan selalu ditaati oleh gubernur Fauzi Bowo dan wakil gubernur Prijanto selama masa jabatan mereka.

Tugas kita sebagai warga DKI Jakarta, juga mereka yang tidak memilih pasangan Fauzi Bowo – Prijanto adalah tetap mengikuti dan memperhatikan kepemimpinan mereka. Konsekuensi dari pilkada ini adalah terciptanya hubungan langsung antara gubernur-wakil gubernur dan masyarakat. Mungkin apa yang disebut sebagai “town hall meetings” di beberapa negara bagian di AS dapat juga diterapkan nantinya di DKI Jakarta. Yakni, forum-forum tatap muka langsung di berbagai lokasi antara gubernur Fauzi atau wakil gubernur Prijanto untuk menampung keluhan dan saran perbaikan yang diajukan.

Namun, langkah yang paling penting dalam waktu singkat ini adalah mendorong dan mengajak para tetangga dan teman-teman aktif memilih pada tanggal 8 Agustus. Dan saya anjurkan sangat, demi masa depan Jakarta, kita pilih pasangan Fauzi Bowo – Prijanto sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Penulis adalah pengamat perkembangan DKI Jakarta. Ia lahir dan dibesarkan di Jakarta

Last modified: 3/8/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Seminar KPK Antikonflik Kepentingan

Christianto Wibisono

Selama dua hari, KPK menggelar Regional Seminar on Conflict of Interest di Hotel Mandarin. Sebagai salah satu panelis dalam seminar itu, saya menyajikan makalah yang saya sampaikan kepada Pansel Calon Pimpinan KPK. Makalah itu saya akhiri dengan sitasi Al-Quran dari surat 13 Al Ra’d ayat 11 yang sering dikutip oleh Bung Karno: “Bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang atau suatu bangsa, bila orang atau bangsa itu sendiri tidak bertekad untuk mengubah dan memperbaiki nasibnya.”

Seminar dua hari itu diselenggarakan oleh KPK dengan ADB dan OECD serta donatur seperti CIDA Canada, Danida Denmark, Kedubesan Inggris, Bank Dunia, USAID, dan Deplu. Para peserta diterima oleh Presiden Yudhoyono pagi itu didampingi Ketua KPK Taufiequrahman Ruki, Arjun Thappan (Dirjen Asia Tenggara, ADB). Arief T Surowidjojo akan menjadi pemrasaran dalam panel berjudul “Conflict of Interest as Applied in Indonesian Legislation and Practices”.

Pemrasaran Arief T Surowidjojo dalam makalah yang sangat komprehensif telah menguraikan bahwa Indonesia nyaris tidak mengenal wacana atau wawasan dan konsep konflik kepentingan. Karena itu meskipun sudah banyak regulasi dan ketentuan hukum yang berkeinginan mengelola, mengendalikan dan mengatur conflict of interest atau COI dalam makalah Arief, keefektifannya kurang memuaskan.

*

Keefektifan wacana dalam tindakan dan perilaku sehari-hari tentu merupakan masalah budaya dan kepemimpinan, keteladanan, dan konsep panutan. Masalah moral nasional untuk menghargai meritokrasi ketimbang terhanyut dalam kleptokrasi, ditekankan oleh Direktur Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Dr Yudi Latief, dalam acara bedah buku The Global Nexus pada hari Jumat di aula Universitas Paramadina.

Buku itu adalah kumpulan karangan saya di harian ini sejak 7 Juni 2005 – 19 Februari 2007. Mantan Pemred Suara Pembaruan Bondan Winarno menyatakan bahwa pada era globalisasi ini perlu paradigma baru dalam melihat percaturan geopolitik global yang memerlukan mawas diri dan visi ke depan yang komprehensif dan multidimensional.

Salah satu kata bersayap Cak Nur almarhum adalah wawancara dengan Jawa Pos, 30 Maret 2003, yang saya kutip pada kolom Wash Watch, 22 April 2003. “Dunia akan bertahan asal adil, meskipun berada dalam kekafiran dan tidak akan bertahan dalam kezaliman meskipun disertai Islam.”

Analog dengan Cak Nur ialah Presiden Abraham Lincoln yang mengkritik doa pendukungnya yang meminta Tuhan berada di pihak mereka untuk mengalahkan musuh. Lincoln menyatakan bahwa yang benar ialah agar pasukan AS yang antiperbudakan berada di pihak Tuhan dalam memberantas perbudakan.

Hampir tujuh miliar manusia di dunia ini memerlukan suatu pendekatan segar dan paradigma baru yang diharapkan bisa muncul dari kelompok yang bisa melakukan terobosan filosofi, pemikiran, dan pencipta opini publik, agar dunia mengembangkan kompetisi kreatif antarperadaban. Dalam konteks itu maka korupsi yang menurut Noonan dalam buku Bribes, the Intellectual History of a Moral Idea menyebut korupsi sebagai perbuatan tercela dan memalukan. Pelacuran kepada harta dan kekayaan, pengkhianatan kepercayaan rakyat, dan melanggar paradigma moral Ketuhanan Yang Maha Adil.

Dalam perkembangan sistem politik sejak monarki sampai sistem demokrasi liberal Barat manusia secara bertahap memberdayakan diri untuk memberantas korupsi seperti memberantas perbudakan. Perangkat Trias Politika mengimbangi dan mengawasi supaya money politics dan state capture type of corruption tidak membajak negara.

*

Senin siang ini Arief Surowidjojo menjadi pemrasaran dalam panel berjudul “Conflict of Interest as Applied in Indonesian Legislation and Practices” dengan moderator Nono Anwar Makarim. Bersama anggota DPR Eva Sundari saya menjadi pembahas dalam sesi itu.

Pada hari kedua, Center for Responsive Politics (CRP) menghadirkan Mr Larry Makinson untuk berbicara tentang “Detecting conflict of interest in politics and election financing in the US“. Joleh Hellman dari kantor Bank Dunia di Jakarta akan menjadi moderator dan Mr Peter J Ainsworth, jaksa dari Kejaksaan Agung, akan membawakan “Conflict of Interest Enforcement in the US“.

CRP adalah LSM yang memantau arus dana kampanye dari masyarakat termasuk sektor bisnis dan asosiasi profesional yang mengalir ke rekening dana kampanye politisi dan dua parpol AS.

Korupsi memang merupakan masalah global yang telah berumur setua manusia. Buku Noonan menelusuri riwayat korupsi sejak zaman Alkitab, raja-raja dinasti kuno pelbagai negara. Sebetulnya Barat juga tidak mengenal konsep COI karena raja Prancis pernah berujar l’etat cest moi, negara adalah saya.

Ini dijiplak oleh Idi Amin dan Robert Mugabe maupun Marcos dan Soeharto. Jadi, masalahnya, ialah apakah orang Timur mau berubah seperti orang “Barat” atau tetap ngotot ingin mengabaikan wacana COI. Maklum di Prancis, mantan presiden Jacques Chirac juga sedang menghadapi investigasi kasus korupsi, sogokan semasa menjabat Wali Kota Prancis.

Begitu pula kabinet Jepang menghadapi pelbagai skandal korupsi oleh Menteri Pertanian dan waktu skandal Lockheed malah PM Kakuei Tanaka sendiri terlibat. Jepang tidak perlu malu, sebab Pangeran Bernhard dari Belanda ternyata juga kecipratan komisi walaupun dengan dalih donasi untuk LSM yang dipimpinnya, yaitu World Wildlife Fund (WWF).

Walhasil sebetulnya untuk masalah korupsi ini memang tidak boleh ada yang menepuk dada sebagai bangsa paling bersih. Yang maksimal ialah bahwa korupsi itu tetap dianggap, anomali, penyakit, tumor, kanker yang harus diberantas dan bukan ditolerir sebagai cacat bawaan atau genetik, yang tidak bisa disembuhkan dan malah dijadikan perilaku yang normal atau dijadikan bagian dari kebudayaan suatu bangsa.

Maklum, memang dari zaman dulu sudah wajar dan lumrah kalau penguasa politik kraton, raja, sultan, sunan, dan segala macam penguasa duniawi selalu harus kaya-raya. Di samping juga para pengawal legitimasi rohani juga menikmati privilese.

Indonesia sudah mengenal korupsi pada tingkat VOC maupun penguasa lokal pribumi dalam novel Max Havelaar oleh Multatuli. Karena itu pada bulan April 2000 ketika menjadi pemrasaran dalam Seminar Antikorupsi di John Hopkins University, saya sudah menyodorkan pendekatan kelembagaan. Institusi antikorupsi yang dilembagakan seperti yang dituangkan oleh Arief dalam makalahnya.

Semoga gebrakan Seminar Regional KPK Antikonflik Kepentingan di bawah kepemimpinan Ketua pertama KPK, Taufiequrahman Ruki ini bisa mengantarkan kita menuju Indonesia bebas korupsi.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 5/8/07


 

Hitam-Putih Politik Indonesia

Boni Hargens

Sungguh, Zaenal Marif (ZM) seorang news maker. Sejak digantung dari tahun lalu, antara bertahan atau dicopot dari keanggotaan di parlemen, ZM selalu menjadi berita. Gebrakan demi gebrakan diupayakan. Namun, bandul tetap tak berubah. Agung Laksono sebagai Ketua DPR pun angkat tangan.

Lagi pula, kasus ZM adalah kemelut internal Partai Bintang Reformasi, bukan persoalan parlemen. Tapi namanya berjuang, apalagi dalam politik, segala jurus diturunkan walau keadaan adalah sebuah kenihilan. Bandul ZM pun patah, setelah presiden yang adalah harapan final, tak mampu membalikkan keadaan.

Apa ada korelasi atau ada dorongan lain, tiba-tiba ZM mengumbar tuduhan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menikah, bahkan memiliki anak sebelum masuk sekolah militer tahun 1973. Sebagai pribadi dan sebagai kepala negara, SBY jelas dirugikan. Harga diri sudah pasti aspek paling klasik. Sebagai kepala negara, kalau tuduhan itu benar secara hukum, pemakzulan (impeachment) adalah kemungkinan terburuk yang mengancam survival politik.

Sebab isu perkawinan itu menyangkut moralitas -salah satu klausul dalam UUD 1945 yang memungkinkan seorang presiden diturunkan dari jabatannya. Sejauh ini, Presiden sudah melapor ke kantor polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Sementara ZM mengaku memegang VCD dan bukti lain yang menguatkan tuduhannya.

Pro-kontra terus bergulir. Ada yang bilang, Presiden harus mengaku secara tulus, suatu bentuk keteladanan politik bagi anak bangsa. Ada pula yang bilang, Presiden tidak perlu menguras energi mengurus perkara sepele. Masih terlalu banyak masalah penting yang harus ditangani Presiden.

“Penting” dan “tidak penting” terkadang subjektif. Bagi Presiden, harga diri mungkin lebih penting daripada “yang penting” bagi publik. Apa pun itu, yang pasti, mendesak Presiden segera berterus-terang pun tidaklah fair. Memastikan, betul SBY pernah menikah atau sekadar rumor politik kurang-bermutu, adalah kewenangan hukum.

Antitesis

Apakah hukum -dengan pengandaian ia berjalan normal- nantinya berpihak pada SBY atau ZM, yang jelas secara kasat mata rumor ini amatlah kurang berbobot, dilihat dari sudut pandang waktu (tempus), tempat (locus), dan cara (modus).

Pertama, dari sudut pandang waktu, tempus. Tuduhan ZM sangat ad hominem, mengandung muatan politis dengan maksud menampar secara personal. Mengapa diungkap setelah ZM kehilangan posisi di DPR? Mengapa tidak dibuka pada kampanye pilpres lalu? Mengapa diumbar menjelang 2009?

Tentu SBY bukan malaikat. Selalu ada kemungkinan tuduhan itu fakta. Tapi tuduhan per se bukan pelajaran dalam konteks berpolitik secara etis, melainkan antitesis dari parrhesia (baca: berbicara benar) dalam demokrasi.

Kedua, dari sudut pandang tempat, locus. Berbicara yang etis, untuk hal sangat sensitif seperti dituduhkan ZM, harusnya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Kalau sebagai presiden, SBY mungkin mengecewakan sehingga harus ditelanjangi habis-habisan, minimal sebagai manusia ia harus tetap dihargai secara proporsional. Maka sebaiknya kasus ini tidak dipublikasikan secara politis tetapi dibicarakan melalui pendekatan kekeluargaan.

Namun, proses hukum tetap dihargai dengan menyiapkan bukti-bukti yang valid. Tentu sangat fatal kalau suatu isu seperti ini, yang bagi sebagian politisi bola liar dianggap paling seksi untuk dimainkan, kemudian terbukti sekadar bualan atau cemoohan.

Lalu dari sudut pandang cara, modus. Tuduhan itu bermakna negatif karena dilontarkan di ruang yang tidak tepat. Ia berarti positif kalau diungkap sebagai laporan di kantor polisi, disertai bukti hukum. Dengan demikian, kalau terbukti, seluruh rakyat Indonesia, termasuk ZM, adalah korban. Minimal korban dari pembohongan publik. Tapi itu tak dilakukan, malah ZM ber- bicara terbuka sehingga berpotensi menjadikan SBY korban trial by the press.

Namun demikian, lesson-learned dari gebrakan ZM adalah memulihkan kesadaran, bahwa dalam sebuah negara demokrasi, setiap orang berada pada jarak yang sama bila ditarik dari garis hukum. Struktur atau politik tidak mengebalkan seseorang dari sentuhan hukum.

Pelajaran lain, perseteruan ZM-SBY mempertegas hitam-putih politik kebangsaan kita. Sejarah 62 tahun, ternyata belum mematangkan kita. Perihal state building, barangkali ada kemajuan dengan adanya berbagai pranata politik. Perihal nation-building, berkaitan dengan karakter bangsa, kita gagal secara tak terbantahkan.

Demokrasi masih di permukaan, sekadar prosedur. “Manusia politik” masih seliar manusia pra-negara dalam “habitus lama” Hobbesian, berlaku prinsip homo homini lupus. Itu sebabnya, kalau disadari, kita tidak sekadar gagal dalam berdemokrasi, tapi juga gagal dalam berindonesia.

Keberindonesiaan

Di Ambon, Papua, dan Aceh, terdengar gerakan separatis jilid baru. Kita kebingungan, seolah-olah keberindonesiaan adalah Dewa Janus bermuka dua: baik sekaligus jahat. Padahal, hitam-putih Indonesia adalah konsekuensi dari kepemimpinan politik. Di tangan pemimpin lemah, politik terlihat hitam, suram. Di tangan pemimpin kuat, politik tampak putih, cerah. Sayang, dadu politik selalu memperlihatkan sisi hitam ketimbang sisi putih.

Perspektif Andersonian dalam antropologi politik pun perlu didebat. Bahwa ternyata ketahanan suatu bangsa tidak semata-mata ditentukan kemampuan membayangkan diri (imagined community), tapi ditentukan oleh kejelasan tentang dua hal: pertama, apa yang dibayangkan dan, kedua, mengapa harus membayangkan diri sebagai bangsa?

“Apa yang dibayangkan” adalah gambaran diri dan tujuan bersama yang mau dicapai. “Mengapa harus membayangkan diri sebagai bangsa” adalah pertanyaan tentang dasar kebersamaan.

Kalau dua hal ini kabur, eksistensi suatu bangsa goyah, dan dalam hal inilah kepemimpinan politik bertanggung jawab. Untuk itu, demokrasi harus memberi kepastian, memungkinkan tujuan berbangsa tercapai, bukan untuk berbual kepentingan.

Penulis adalah pengajar ilmu politik Universitas Indonesia; Direktur Riset Parrhesia Institute, Jakarta

Last modified: 7/8/07


 

Indonesia dan Koopetisi Industri Negara ASEAN

Oleh Muhammad Agus Salim S

Hidup dimulai pada umur 40. Bila ungkapan itu benar, ASEAN sebagai sebuah komunitas, baru merasakan “permulaan” hidupnya pada 8 Agustus ini. Dalam kurun waktu 40 tahun, terjadi berbagai macam transformasi yang melibatkan negara-negara anggotanya maupun ASEAN sendiri sebagai organisasi. Salah satu perubahan berdampak signifikan adalah perubahan status keanggotaan organisasi dari yang tadinya bersifat bebas menjadi mengikat. Hal ini tidak lain adalah jawaban dari negara anggota ASEAN untuk memadukan kekuatan menghadapi liberalisasi ekonomi dunia yang makin kuat.

Selain itu, munculnya kekuatan baru di Asia seperti Tiongkok, India, Korea yang bagi ASEAN merupakan tantangan bersama untuk mengejar ketertinggalan pascakrisis ekonomi, dapat dimanfaatkan menjadi momentum untuk bisa ikut serta membonceng pada kemajuan ekonomi. Tidak mengherankan organisasi ini mengumumkan deklarasi percepatan pembentukan komunitas ASEAN dari sebelumnya ingin dicapai pada 2020 menjadi tahun 2015. Hal itu merupakan bentuk kesepahaman untuk mempererat pilar kekuatan ekonomi regional yang didukung pilar keamanan regional dan pilar sosial budaya regional. Ini adalah bentuk koopetisi untuk memajukan wilayah secara bersama-sama.

Mengapa Koopetisi?

Koopetisi adalah model ekonomi yang dikembangkan dalam ilmu game theory (Nordan, 1995). Dengan model baru tersebut, diluncurkan suatu proporsi di mana pelaku usaha tidak selalu harus menghadapi persaingan dengan cara frontal, tetapi juga dapat dengan alternatif kerja sama sehingga pelaku usaha tersebut mampu mengoptimalkan kekuatan usaha bersama.

Sesuai istilahnya, koopetisi mengandung kombinasi nilai-nilai positif yang termaktub dalam kooperasi dan kompetisi yang dipadukan sehingga merupakan win-win strategy dalam menghadapi persaingan di pasar. Kecenderungan globalisasi dan perdagangan bebas memaksa pelaku ekonomi di dunia mengembangkan aliansi strategis. Negara-negara anggota ASEAN sebagai pelaku ekonomi dalam lingkup luas diharapkan mampu mengadopsi konsep ini demi kemajuan bersama.

Jumlah penduduk ASEAN yang mencapai 500 juta merupakan pangsa pasar menarik bagi kekuatan ekonomi dunia. Dewasa ini produk-produk Tiongkok gencar memasuki pasar ekspor di ASEAN. Akibatnya, banyak industri di setiap negara ASEAN yang khawatir berkurang pasar ekspornya. Mau tidak mau, setiap industri harus bersiap-siap mereposisi strategi bisnisnya, tak terkecuali industri di Indonesia.

Menjadi tak terhindarkan karena batasan-batasan perdagangan semakin tipis seperti dikemukakan guru pemasaran Asia, Hermawan Kertajaya. Dunia menjadi borderless world. Pembatasan ekspor yang sebelumnya berdasarkan kuota yang diberikan negara pengimpor tidak berlaku lagi.

Koopetisi industri sesama negara ASEAN adalah jawaban yang baik dalam menghadapi tantangan di atas. Berbekal kesamaan faktor latar belakang kultural dan geopolitis, kerja sama antarnegara dalam memperkuat ketahanan industri di kawasan internal ASEAN menjadi lebih baik ketimbang sendirian menghadapi kerasnya gempuran perdagangan bebas.

Manfaat pertama yang tercipta adalah efisiensi biaya industri karena letak yang berdekatan, sehingga dalam pengelolaan industri yang bersifat komplementer dilakukan dengan biaya lebih murah ketimbang berkongsi dengan negara yang lebih jauh. Manfaat kedua adalah peningkatan daya saing untuk menghadapi kompetitor yang sangat dominan. Tidak dapat dimungkiri produk asing yang masuk ke kawasan ASEAN bisa dijadikan “musuh” bersama, yang lebih efektif dihadapi secara kolektif. Manfaat ketiga adalah kemungkinan konsumsi secara bersamaan. Beberapa jenis hasil produksi dari industri akan laku secara kolektif karena setiap jenis industri berkaitan erat dengan industri lainnya.

Strategi Industri

Tidak dapat dimungkiri industri nasional kita kehilangan daya saing dibandingkan dengan negara lain. Tingginya tingkat suku bunga yang 15-20 persen dan mahalnya biaya transportasi di pelabuhan membuat biaya produksi dan biaya ekspor sangat tinggi. Hal itu sangat menyulitkan bagi industri skala kecil dan menengah untuk bersaing. Belum lagi senantiasa terjadi peningkatan harga bahan bakar minyak yang berakumulasi di atas 50 persen. Akumulasi tingginya biaya produksi tentu akan membuat harga jual produk lebih mahal. Akibatnya industri Indonesia sangat sulit bersaing dalam hal harga pada pasar ekspor dunia.

Ujungnya, nilai perdagangan ekspor negara terus menurun. Karena itu industri Indonesia perlu segera melakukan pembenahan. Tidak hanya perlu mempertahankan pasar ekspornya tapi industri juga harus mampu mengembangkannya. Industri nasional harus mampu menganalisis kembali strategi-strategi bisnisnya agar dapat memenangkan pasar.

Kalau Tiongkok mampu mengedepankan harga murah sebagai keunggulan daya saingnya, jelas berat bila industri kita bermain di harga juga. Yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana industri kita meredefinisi strategi bisnisnya agar bisa memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Nilai inilah yang akan memperkuat kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, diferensiasi memegang peranan sangat penting. Dengan diferensiasi yang jelas, pelanggan akan mampu menerjemahkan produk dengan mudah. Michael Porter menyatakan bila tidak bisa menjadi cost leader, jadilah differentiator. Contoh diferensiasi itu adalah gaya ukiran Jepara pada produk mebel, atau corak batik pada produk tekstil. Diferensiasi itu bisa menjadi daya saing yang sulit ditiru produk dari negara lain. Daya saing itu kemudian kita kembangkan menjadi nilai kualitas industri.

Bersama industri sejenis di kawasan ASEAN, kerja sama untuk peningkatan kualitas industri secara keseluruhan akan mengangkat nilai produk hasil industri ASEAN. Niscaya industri massal ala Tiongkok akan kesulitan menghadapi persaingan dengan industri kita yang berfokus pada kualitas. Strategi yang dijalankan industri mutlak memerlukan dukungan pemerintah. Dengan dukungan stabilitas ekonomi makro, pengusaha dapat menciptakan produk yang semakin kompetitif. Iklim investasi dalam negeri yang kondusif pada berbagai skala industri akan semakin menyemarakkan kebangkitan industri dalam negeri kita.

Terkait dengan koopetisi industri negara ASEAN, pemerintah perlu proaktif dalam memfasilitasi industri nasional untuk bergabung dengan perdagangan bebas regional dalam koridor AFTA. Salah satu contoh konkret adalah dengan membantu menyelesaikan saluran distribusi ilegal.

Penulis adalah staf peneliti Departemen Teknik Industri Universitas Indonesia; Juara Wakil 1 Duta Muda ASEAN Indonesia 2007

Last modified: 8/8/07


 

Keterbukaan Informasi dan Reformasi Birokrasi

Oleh Romanus N Lendong

Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew mengatakan birokrasi yang rumit dan panjang serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, menjadi penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika ingin mendapatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus mereformasi birokrasinya (SP, 25/7).

Pernyataan Lee sesungguhnya bukan hal baru. Tapi di tengah meluasnya tuntutan terhadap pemulihan ekonomi nasional, baiklah peringatan Lee kita jadikan momentum membenahi birokrasi kita. Apalagi terbukti birokrasi yang panjang dan sarat muatan politik seperti terjadi di era Orde Baru membuat birokrasi tidak efisien dan korup.

Birokrasi merupakan urat nadi kemajuan suatu bangsa. Birokrasi yang rasional, adil, efisien, dan profesional merupakan prasyarat penting mewujudkan pelayanan publik. Inilah inti dari birokrasi sebagai lembaga pelayanan (a non-market institution) bukan market institution yang bertujuan mengejar keuntungan ekonomi.

Setiyono (1998) merumuskan tiga peran birokrasi dalam negara modern. Pertama, memberikan pelayanan umum bersifat rutin kepada masyarakat seperti memberikan perizinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan pemeliharaan keamanan masyarakat.

Kedua, memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kehidupan lebih baik. Ketiga, menyelenggarakan pembangunan di tengah masyarakat seperti pengadaan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, perdagangan, transportasi dan sebagainya.

Boleh jadi gambaran birokrasi dan peran ideal di atas hanya ada dalam khayalan Weber atau pemerhati birokrasi. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, birokrasi dirancukan dengan lembaga politik. Di era Orde Baru, sistem pemerintahan (bureaucratic politics) didominasi militer dan birokrasi. Birokrasi menjadi alat mobilitas politik Golkar.

Pada titik itu, birokrasi kehilangan karakter profesional dan spesialisasi peran sehingga gagal menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Sebaliknya, birokrasi diwarnai karakter aristokrat, feodal, dan arogan (Rasjid, 1999, 39). Posisi-posisi strategis dalam birokrasi tidak ditentukan kompetensi dan kualifikasi pendidikan melainkan faktor-faktor kedekatan dengan kekuasaan.

Wajah buram birokrasi terjadi hingga saat ini. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Taufiq Effendi menggambarkan birokrasi saat ini sangat gemuk, malas, tapi rakus (Media Otonomi, No 4 Th II, 2006). Jumlah PNS saat ini 3,9 juta, namun hanya 60 persen PNS berfungsi baik. Pekerjaan yang dilakukan satu orang swasta ternyata dikerjakan empat orang birokrasi. Terjadi inefisiensi dalam pelayanan publik karena adanya ketimpangan antara pengeluaran negara dan output yang dihasilkan birokrasi.

Persoalan bertambah kompleks oleh munculnya mentalitas rakus aparat birokrasi berupa meluasnya kasus-kasus kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sekadar contoh, kasus korupsi di NTT tahun 2005 mencapai Rp 184 miliar hampir seluruhnya dilakukan aparat birokrasi. Di saat yang sama, tercatat 49.000 rakyat NTT menjadi korban busung lapar dan gizi buruk (ICW, 2005). Ini mempertegas kesan birokrasi kehilangan perannya sebagai pelayan publik dan agen perubahan sosial. Jauh dari kriteria ideal tersebut, birokrasi justru direduksi sebagai agen bisnis memperkaya diri dan kelompok.

Di samping merosotnya peran-peran pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, amburadulnya birokrasi berakibat pada lemahnya daya saing bangsa di tingkat global. Selama 5 tahun terakhir World Economic Forum (WEF) menempatkan Indonesia dengan daya saing paling rendah.

Reformasi Birokrasi

Banyak pemikir yang mengingatkan kaitan erat antara keterbukaan informasi dan reformasi birokrasi. James Madison, salah satu perumus Undang-Undang Dasar Amerika mengatakan keterbukaan informasi merupakan syarat untuk demokrasi, yang berarti pula perwujudan kekuasaan yang terbatas dan berada di bawah kontrol publik.

Menurut Madison, pemerintah bentukan rakyat tanpa informasi untuk rakyat atau cara untuk mendapatkannya tidak lain dari pembukaan untuk sebuah lelucon atau tragedi, atau kedua-duanya. Pengetahuan akan selalu menindas ketidaktahuan; dan rakyat yang ingin mengatur diri sendiri harus mempersenjatai diri dengan kekuatan yang diberikan oleh pengetahuan. Baginya, pertarungan untuk mendapat informasi terjadi di antara rakyat yang menginginkannya dengan aparat pemerintah yang cenderung menutupinya.

Filsafat Madison menyiratkan beberapa hal. Pertama, kerahasiaan menghambat pendidikan politik sebuah masyarakat sehingga pilihan-pilihan dalam pemilihan umum tidak didasari informasi yang lengkap. Kedua, peluang bagi seseorang untuk memberikan reaksi kritis terhadap inisiatif politik menjadi tumpul. Ketiga, tercipta iklim politik yang menyebabkan warga negara melihat pemerintah bukan dengan tanggung jawab dan kepercayaan, tetapi dengan prasangka buruk dan ketidakpercayaan (McMillan, 1980).

Keterbukaan informasi memberi peluang rakyat berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Rakyat yang well-informed akan menjadi kekuatan dan aktor dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik. Hal itu didasarkan pada pemikiran dan pengalaman empirik. Pertama, publik yang lebih banyak mendapat informasi dapat berpartisipasi lebih baik dalam proses demokrasi. Kedua, parlemen, pers, dan publik harus dapat dengan wajar mengikuti dan meneliti tindakan-tindakan pemerintah. Kerahasiaan adalah hambatan terbesar pada pertanggungjawaban pemerintah.

Ketiga, pegawai pemerintah mengambil keputusan-keputusan penting yang berdampak pada kepentingan publik; dan agar bertanggung jawab pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Keempat, arus informasi yang lebih baik menghasilkan pemerintahan yang efektif dan membantu pengembangan kebijakan yang lebih fleksibel. Kelima, kerja sama antara publik dan pemerintah akan semakin erat karena informasi yang makin banyak tersedia (Poppe, 2003:429).

Belajar dari Daerah

Regulasi Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP) oleh Komisi I DPR dan pemerintah merupakan strategi penting menjamin hak asasi publik atas informasi. Sayangnya, proses legislasi ini berjalan lamban, penuh kontroversi, dan tanpa target jelas. Pemerintah misalnya masih menolak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian dari badan publik. Ini tentu kontraproduktif dengan semangat RUU KIP, yakni mendorong efisiensi anggaran pemerintah.

Kenyataan itu tidak menjadi halangan bagi daerah untuk menerapkan keterbukaan informasi. Studi yang penulis lakukan tentang penerapan Perda Transparansi di Kabupaten Gowa (Sulsel), Lebak (Banten), dan Kebumen (Jateng), memberikan gambaran betapa pemerintah daerah memiliki visi dan komitmen yang jelas dalam mendorong keterbukaan informasi.

Ada tiga hal penting yang mendasari lahirnya Perda Transparansi di daerah. Pertama, menguatnya desakan masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Kedua, mengkristalnya tekad pemerintah daerah dan DPRD memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ketiga, mendorong investasi asing dan domestik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Lahirnya Perda Transparansi tersebut dimaksudkan untuk menjamin akses dan kepastian masyarakat dalam mendapatkan informasi berkualitas, mudah, murah, dan tepat waktu. Baharudin Solongi, aktivis LSM yang memfasilitasi lahirnya Perda Transparansi Kabupaten Gowa mengakui sebelum ada perda tersebut masyarakat mengalami hambatan dalam mendapatkan informasi. Informasi yang didapatkan masyarakat biasanya simpang siur, tidak akurat, mekanisme pelayanannya lamban dan harus menyogok aparat publik. Banyak juga informasi seperti APBD dan tender proyek yang ditutup dengan alasan rahasia negara.

Penerapan Perda Transparansi memperlihatkan hasil nyata bagi terwujudnya indikator good governance. Pertama, keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan. Kedua, kontrol/ pengawasan dari masyarakat. Ketiga, perbaikan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keempat, mampu menampung ide, keluhan dan masalah masyarakat sekaligus mencarikan jalan keluarnya.

Kelima, mendorong masyarakat menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Keenam, mampu merumuskan suatu cara yang baik untuk memecahkan masalah sehingga didukung masyarakat. Ketujuh, menumbuhkan kepercayaan terhadap proses pengambilan keputusan di pemerintah dan swasta; dan sebagainya.

Penerapan Perda Transparansi juga mampu meningkatkan PAD di Kabupaten Kebumen dari Rp 6 miliar menjadi Rp 23 miliar. Pertama, terjadi efisiensi dalam pengelolaan APBD; kedua, tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program pemerintah daerah; ketiga, meningkatnya investasi karena adanya kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat.

Penulis adalah alumnus Pascasarjana Ilmu Politik UI, menulis tesis “Keterbukaan Informasi dan Local Good Governance di Indonesia”

Last modified: 8/8/07


 

Calon Independen Kedap Korupsi?

Oleh Luky Djani

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan calon perseorangan nonparpol untuk berkontes dalam pilkada, menjadi terobosan dalam politik lokal. Monopoli parpol dalam mengusung kandidat lenyap.

Menarik untuk melihat dampak kehadiran calon perseorangan ini dalam konteks local governance dan upaya antikorupsi. Akankah terobosan ini membawa pula angin segar dalam menghadirkan kepala daerah yang amanah dan bersih?

Demokrasi dalam pemilu sejatinya adalah hadirnya beragam alternatif ideologi maupun kebijakan yang diusung dan disodorkan kepada pemilih. Preferensi pemilih atas isu maupun kebijakan tertentu, tentu tidak sama. Dalam kontes pemilihan, pemilih bebas memilih sesuai dengan spektrum ideologi yang diyakininya.

Sayangnya, kompetisi politik sudah telanjur menjadi pasar dalam arti sebenarnya. Tengok saja dari ratusan daerah yang telah melalui pilkada langsung, hampir tujuh puluh persen calon berlatar belakang pengusaha. Dan banyak yang bukan merupakan kader parpol tersebut. Parpol menjalankan fungsinya layaknya ojek yang bisa disewa paruh waktu. Praktik candidacy buying menjadi kronis.

Jalur alternatif calon independen tentu akan mengurangi dan mereduksi peran calo politik. Daripada susah-payah menjelaskan visi misi tapi juga harus mengeluarkan “gizi”, tentu lebih nyaman langsung mengusung gagasan dan program kepada pemilih. Potong kompas ini akan mengurangi “mahar politik” dan konsesi dengan (elite) parpol.

Kekurangan lainnya dari daerah-daerah yang telah menjalankan pilkada langsung adalah platform dan program kerja para kandidat yang dikampanyekan nyaris sama dan sebangun. Ketiadaan alternatif kebijakan dan program kerja justru menumpulkan demokrasi. Pemilih tidak mempunyai pilihan. Apalagi jika calonnya cuma dua pasang seperti dalam pilkada DKI Jakarta.

Hadirnya calon perseorangan dalam pilkada diharapkan mampu memperbanyak pilihan. Banyaknya calon pun mempunyai dampak positif bagi pendewasaan pemilih. Merujuk penelitian IDEA International (1999), sekitar 40-50 persen pemilih pemula di negara-negara Eropa Barat (Swiss, Prancis, Finlandia, Portugal, dan Irlandia) menganut golput. Secara umum, tingkat partisipasi pemilih (voters turn out) juga rendah.

Rendahnya partisipasi para pemilih muda bukan karena pemahaman politik yang rendah. Justru sebaliknya. Mereka sangat paham dan sadar bahwa pemilu tak pernah efektif untuk mempengaruhi kebijakan. Toh, yang dipilih bak pinang dibelah dua.

Kontestasi dan Akuntabilitas

Akankah vote-buying lenyap dengan hadirnya calon independen? Hal ini yang masih perlu dicermati setelah beberapa daerah melaksanakan pilkada dengan keterlibatan calon independen.

Jika pemilih rasional dan meyakini di antara calon ada yang dapat membawa kebijakan prorakyat, maka iming-iming duit menjadi tidak ampuh. Psikologis pemilih yang rela menukarkan suaranya dengan iming-iming finansial justru karena mereka yakin jika tidak diambil maka selama lima tahun ke depan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Pengalaman mengajarkan, selepas pemilu mereka akan dilupakan.

Tingginya persaingan juga akan turut meningkatkan pengawasan antarkandidat. Ruang melakukan kecurangan pemilu akan semakin sempit. Kandidat yang tetap menebar uang akan gigit jari karena dana akan habis tapi suara tidak didapatkan bahkan mungkin akan berurusan dengan hukum.

Di sektor pemerintahan juga akan membawa dampak positif. Pengalaman selama ini menunjukkan, justru dalam alam multipartai, aspek saling kontrol seakan menguap. Harapan akan maraknya pembongkaran kasus penyelewengan kekuasaan antarpartai maupun fraksi di dewan ternyata sirna. Kenyataannya, tidak demikian. Yang terjadi justru saling mengamankan.

Kontras dengan calon perseorangan, jika salah langkah, ia tidak mempunyai dukungan institusi. Sebagai kepala daerah tanpa jalinan struktural atas anggota dewan, ia pun harus bertarung mengegolkan kebijakan dan program kerjanya. Ditambah, animo dan ekspektasi publik yang tinggi atas calon independen ini membuat pengawasan publik pun tentunya semakin besar.

Penulis meyakini, kepala daerah dari calon independen akan berusaha menciptakan kebijakan prorakyat dan menjauh dari penyimpangan kekuasaan karena posisinya yang lebih rentan untuk digoyang.

Menantikan Kiprah

Kehadiran calon perseorangan diharapkan lebih mendorong proses demokratisasi. Negara tetangga seperti Filipina dan Thailand, mendukung calon independen. Di Bangkok pada awal pertengahan delapan puluhan, kehadiran Camlong Srimuang sebagai gubernur membawa nuansa baru governance. Ia mengembuskan perubahan yang signifikan. Justru saat gerakannya diinstitusionalkan dalam partai, saat itu pula kinerja parpol menurun.

Sistem pemilu model hibrid antara parpol dan perseorangan diharapkan mampu membawa nuansa perbaikan. Parpol pun, seyogianya terangsang untuk memacu dan mempersolek diri agar menjadi efektif. Kehadiran calon perseorangan tentu tidak akan menafikan parpol, malahan sebagai komplemen dalam proses demokratisasi. Tentunya, persaingan dalam pilkada akan semakin semarak dan semoga meningkatkan kualitas dan integritas pilkada dan pemerintahan daerah.

Penulis adalah peneliti ICW

Last modified: 9/8/07


 

THE GLOBAL NEXUS

RI, Singapura, dan OFC Global

Christianto Wibisono

Kamis, 9 Agustus, European Central Bank mengedrop 103,2 miliar dolar AS ke pasar global. Hari Jumat Jepang menyusul dengan 1 triliun yen atau 8,5 miliar dolar AS, naik dua kali lipat dari intervensi Tokyo hari Kamis dan Australia dengan 4,2 miliar dolar AS. Semuanya untuk menopang AS dari ambruknya pasar properti dan spekulasi penukaran surplus dolar ke euro atau yen.

Pengedropan dana dari ECB bahkan melampaui pascateror WTC 911. Krisis akhir minggu lalu merupakan bagian dari gempa sistem keuangan global karena terjadinya arus dana luar biasa, akibat konflik superpower ekonomi keuangan dunia, AS dan RRT, yang sekarang menjadi salah satu investor pemegang surat utang AS terbesar sedunia. Sementara di Indonesia kita masih berkutat pada kasus “eceran” ketika hakim pada gugatan perdata Kejaksaan Agung terhadap Soeharto mengusulkan tenggang waktu 30 hari untuk berdamai.

Ketua KPK Taufiequrahman Ruki dan Wakil Ketua Erry Riyana Harjapamekas dalam jumpa pers Selasa, 7 Agustus, menerangkan Regional Seminar KPK mengusulkan agar konsep Conflict of Interest (COI), diatur dalam legislasi antikorupsi pola COI.

*

Sejarah pergolakan dunia ialah rantai krisis kepercayaan dan peralihan aset global dari suatu negara dan kawasan kepada negara dan kawasan lain, secara masif, drastis, sebagai konsekuensi konflik antarnegara. Sebagian elite AS terlalu ketakutan terhadap RRT dan selalu mendesak agar RRT melakukan revaluasi yuan dan langkah proteksionis hingga menimbulkan reaksi RRT. Masalah surplus dana yang dihebohkan memicu krisis bursa dan peralihan aset global memang memerlukan kearifan dari elite pelbagai negara.

Di zaman dulu, aset nasional suatu negara bermukim di kawasan domestik yang dikuasai sepenuhnya oleh negara bersangkutan. Di zaman globalisasi abad XXI, aset nasional suatu negara sudah melanglang buana ke segala lokasi, termasuk di kawasan yang dikuasai “lawan atau musuh potensial”. Aset global yang dimiliki RRT dan Rusia, tidak sepenuhnya berada atau dikuasai Moskwa dan Beijing, tapi malah dalam bentuk euro dan dolar atau yen. Sehingga, setiap gebrakan anti-AS atau bermusuhan dengan dolar AS, malah akan berdampak negatif bagi Rusia maupun RRT. Termasuk di sini negara-negara Arab, karena dana surplus petrodollar mereka juga masuk dalam sistem keuangan global, terkait dua pusat keuangan kembar London dan Wall Street.

Tidak ada yang bisa kebal dari siklus moneter global, termasuk AS. Begitu banyak cadangan devisa dan surplus RRT dan negara lain yang ditanam pada surat utang AS. Posisi RRT dengan cadangan devisa hampir 2 triliun dolar AS, mirip dengan “IMF” yang menopang dolar supaya jangan ambruk. Jika dulu Michael Camdessus mendikte Soeharto dengan program IMF, maka Hu Jintao sekarang mempengaruhi Wall Street, dolar, dan kebijakan bank sentral AS.

*

Joanne Ramos menulis dalam laporan khusus The Economist, 24 Februari 2007, “The financial system is modern warfare’s newest front. In a globalized economy money moves, instantly and anonymously across borders“. OFC atau Offshore Financial Centers adalah basis yang diminati pengusaha dan mantan penguasa yang ingin mengamankan harta hasil KKN mereka.

Antara 1990-2003, investasi Kanada di luar Kanada meningkat 8 x lipat, 1/5-nya di Caribbean OFC seperti Bermuda, Bahama, dan Cayman, pusat perbankan terbesar kelima di dunia, dengan aset 1,4 triliun dolar AS. BVI (British Virgin Island) adalah domisili dari 700.000 perusahaan off shore.

Kita di Indonesia sibuk bergelut antara kita sendiri dengan pelbagai masalah korupsi yang menurut pendekatan legal sudah beres seperti BPPN dan BLBI. Tapi, masyarakat masih curiga dan menganggap ada permainan dalam penyelesaian.

Sehubungan dengan gugatan perdata Yayasan Supersemar dan peradilan Tommy Soeharto dalam kasus BPPC, pemerintah dinilai masih belum menyentuh magnitudo dari skala dan volume endemi kleptokrasi rezim Soeharto. Dalam istilah mantan JAM Perdatun Suhadibroto yang sekarang anggota Komisi Hukum Nasional, korupsi mantan penguasa Orde Baru didekati mirip potongan puzzle atau serpihan mozaik. Sehingga pemerintah dan masyarakat kehilangan perspektif dan fokus sentralnya, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kroni dengan sangat merugikan rakyat dan negara.

Nilai korupsi rezim Orde Baru secara akumulatif dan masif bernilai pada skala puluhan triliun total. Tergantung dari tarif pajak dan atau hukuman denda bagi koruptor, negara bisa memperoleh sekitar Rp 50 – 100 triliun dari gebrakan amnesti berpenalti. Setelah satu tahun, berlaku pembuktian terbalik (PT). Seluruh kroni dan imperium bisnis nepotisme akan diinvestigasi berdasar asas PT, lalu diancam hukuman denda maksimal yang lebih berat termasuk kemungkinan kurungan penjara.

Langkah ketiga ialah UU Anti Konflik Kepentingan sesuai usulan Regional Seminar KPK. Di masa depan harus ada demarkasi, definisi, dan institusi yang jelas, pemisahan harta dan aset pejabat yang berasal dari bisnis, aset bisnisnya, dan dana kampanye. Amburadul aset pribadi, keluarga, bisnis, dan negara seperti dalam kasus di mana pejabat dan pengusaha berdwifungsi secara tidak etis, harus segera diakhiri dengan UU Anti Konflik Kepentingan.

Aset Nasional Indonesia, termasuk yang dilarikan koruptor dalam rekening aset global, tidak hanya bercokol di Singapura, tapi sudah melanglangbuana ke pelbagai suaka-harta global seperti rekening Tommy Soeharto di Guernsey. Krisis aset global dan perang memperebutkan harta karun koruptor dewasa ini bukan lagi soal bilateral RI Singapura. Sebab sejak Benny Moerdani duduk di kursi saksi Pengadilan Negeri Singapura dan berhasil mengklaim harta karun milik alm H Thahir, koruptor Indonesia sudah go global beyond Singapore.

Kasus rekening di Sumitomo Bank itu makan waktu 12 tahun sejak 11 Maret 1980 sampai 3 Desember 1992. Setelah itu kleptokrat Indonesia mulai canggih mendirikan perusahaan nominee dan berpindah domisili ke OFC seperti Mauritius BVI, Guernsey, dan lain-lain.

Jadi, dalam perang melawan koruptor dan pengembalian aset, Pemerintah RI dan aparat penegak hukum sudah ketinggalan 20 tahun. Dibanding kegesitan para klektokrat yang sejak terbongkarnya kasus H Thahir, sudah mendahului analisis The Economist, memindahkan domisili dan aset keluar dari Singapura. Tidak akan terjangkau oleh perjanjian ekstradisi RI-Singapura yang ketinggalan 10 tahun dari krismon, dan 15-27 tahun dari skandal Thahir.

Kerja sama global Anti Korupsi Konflik Kepentingan akan merupakan senjata ampuh untuk merepatriasi aset bila judiciary Indonesia bersih dari penyakit KKN.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 13/8/07


 

Menggalang Oposisi Alternatif

Oleh Largus Tamur

Tidak ada demokrasi tanpa oposisi, atau aslinya “No hay democracia sin oposición”. Itulah jargon demokrasi sekaligus jiwa oposisi politik Spanyol. Dan politik negeri “matado” itu sejak awal peletakan demokrasi (1978), dengan sangat transparan, tegas, dan jelas, mewujudkan hal itu. Bahkan José Luis Rodríguez Zapatero, PM Spanyol, meminta kepada partainya sendiri (PSOE) untuk bersikap kritis sekaligus oposisi terhadap pemerintahannya (EL PAIS 29/7/2007).

Lain Spanyol lain pula Indonesia. Di Indonesia oposisi hanyalah persoalan posisi, yaitu berada di luar lingkaran kekuasaan. Selebihnya, hampir tidak terdengar kiprah oposisi dalam rupa suara kritis sekaligus menekan. Contoh nyata adalah PDI-P.

Benar bahwa setelah kalah dalam Pilpres 2004, PDI-P yang mengusung capres Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi. Tetapi, kenyataan sekian tahun pascapemilu meyakinkan kita bahwa partai ini tidak memiliki jiwa oposan yang kritis terhadap pemerintah. Lumpur Lapindo misalnya, yang mestinya menjadi ajang pembuktian oposisi sekaligus keberpihakan PDI-P dan partai oposisi lainnya terhadap rakyat, ternyata menyisakan suatu kesan buram yang mendalam: oposisi partai-partai termasuk kumandang klaim menjadi “corong” dan “mulut” rakyat hanyalah jargon kosong tanpa makna, yang raib tak berbekas bersamaan dengan dibongkarnya podium kampanye.

Demikian juga sikap ragu-ragu PDI-P yang diformulasikan oleh antv (10 Juli 2007) dengan frase “pikir-pikir” menanggapi jawaban Presiden pada sidang interpelasi dukungan RI terhadap Resolusi 1747 PBB, membenarkan pernyataan di atas. Karena itulah harus digalang kekuatan oposisi alternatif. Kekuatan alternatif itu sesungguhnya ada pada kalangan kelas menengah, yang meliputi tiga agen utama, kaum intelektual, media massa, dan pelaku bisnis yang prodemokrasi. Ketiganya ada di negeri ini.

Kelas Menengah

Mengapa kelas menengah? Alasannya sangat sederhana. Golongan itu adalah kelompok masyarakat di antara kelas bawah dan kelas atas. Karena itu, mereka adalah penghubung/pengantara dua titik vertikal itu. Keuntungan bahwa mereka adalah masyarakat terdidik namun bukan yang berkuasa, memungkinkan mereka mengolah kesadaran sosial sekaligus berusaha mendobrak segala kemapanan yang membelenggu.

Itulah yang terjadi dengan revolusi industri di Inggris dan terutama revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah sebuah gerakan masyarakat kelas menengah (bourgeoisie) yang tidak puas, bahkan muak dengan kebijakan dan sepak terjang Raja Louis IV. Semboyan revolusi yang mereka dengungkan, yang kemudian menginspirasi hampir semua gerakan sosial dan revolusi di seluruh dunia Libérté, Égalité, Fraternité, terlahir dari jiwa penentangan terhadap otoriterisme monarki itu.

Masyarakat kelas menengah sesungguhnya kelompok sosial yang paling bebas sekaligus otonom. Mereka tidak berada dalam kemapanan yang dipertahankan dengan berbagai cara sebagaimana kelas atas, juga tidak berada dalam belenggu kebodohan dan ketergantungan sebagaimana kelas bawah. Dan sejarah perubahan serta revolusi yang terjadi di mana-mana sama-sama menunjukkan satu hal: agen perubahan dan revolusi adalah kelas menengah. Karena itulah, Barrington Moore, Jr, pakar ilmu sosial dari Harvard mengatakan, “no bourgeoisie, no democracy” (tidak ada kelas menengah, tidak ada demokrasi).

Jika ada hal, kekuatan, atau peristiwa yang bisa dijadikan motor penggerak untuk menggalang opsosisi kelas menengah, itu adalah realita “keterpurukan bangsa” yang oleh interaksi sosial, intelektual, media maupun ekonomi berubah menjadi “kesadaran bersama”. Inilah pula yang mengikat kelas ini. Dalam kerangka itu, menggalang oposisi kelas menengah berarti membangun sebuah kesadaran bersama bahwa membenahi negara adalah tanggung jawab bersama dan kelas menengah oleh posisi sosialnya haruslah menjadi motor penggeraknya.

Revolusi Inggris menunjukkan keberhasilan para tuan tanah yang memiliki tiga komponen sekaligus: kesadaran intelektual, alat komunikasi, dan kekuatan ekonomi, untuk bertahan dalam perjuangan dan tidak mudah terkecoh pancingan emas istana berupa materi dan kekuasaan. Demikian juga negara Israel, terlepas dari apa pun sepak terjangnya, tidak akan pernah terbentuk jika Theodor Herzl, wartawan Austria berdarah Yahudi, tidak mulai membangun opini dan kampanye zionisme tahun 1897.

Sejarah reformasi 1998 menunjukkan kebenaran yang sama. Kekecewaan dan ketidakpuasan kalangan intelektual dibahasakan dan disebarluaskan oleh media dan itulah yang menciptakan “kesadaran bersama” untuk menata ulang negeri ini. Inilah juga yang sampai ke istana dan lingkaran kekuasaan. Itulah sesungguhnya yang menjatuhkan rezim.

Kobaran Spirit ’98

Ada yang salah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita pasca-’98. Kesalahan itu ada pada diskontinuitas spirit yang menjadi motor penggerak perjuangan yang menjungkalkan Soeharto. Sebagian masyarakat Indonesia bahkan pelaku peristiwa historis itu melihat bahwa menurunkan Soeharto adalah titik tujuan (terminus ad quem) perjuangan. Karena itu, kejatuhan Soeharto berarti perjuangan selesai. Kita lupa, menurunkan Soeharto hanyalah medium, sarana dan jalan (terminus ad quo) untuk membuka jalan perjuangan sesungguhnya.

Pergerakan ’98 sesungguhnya gerakan kelas menengah dengan motor utama mahasiswa dan aktivis serta pemikir prodemokrasi. Karena itu kita sesungguhnya memiliki pengalaman dan sejarah agung keberhasilan kelas menengah. Hal penting yang dapat dipelajari dari perjuangan kelas menengah ’98 adalah kegigihan perlawanan mereka dibakar semangat mengatakan “tidak!” terhadap rezim korup dan diktator yang ada.

Mayoritas kelas menengah bahkan oposisi yang ada saat ini masih merupakan pelaku sejarah saat itu. Persoalan mengapa jiwa dan roh ’98 seolah tampak padam adalah karena bangsa ini tidak mampu menjadikan peristiwa itu sebagai lecutan cambuk untuk menegakkan cita-cita negara. Dengan kata lain, peristiwa ’98 belum menjadi sebuah kesadaran awal perjuangan bersama. Belajar dari keagungan jiwa reformasi ’98 dan kegagalan oposisi partisan, kelas menengah harus tampil aktif dan mengobarkan lagi bara semangat dan jiwa oposisi ’98.

Penulis adalah pemerhati Sosial-Politik; pernah kuliah di Universidad Pontificia Comillas, Madrid

Last modified: 14/8/07


 

Dua Tahun Refleksi MoU Helsinki

Oleh Teuku Riefky Harsya

Tanggal 15 Agustus 2005 merupakan tonggak sejarah dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki (Finlandia), yang kemudian diperingati sebagai titik balik penting dalam sejarah Aceh dan NKRI. Sejak awal, penandatanganan
kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut memberikan harapan baru bagi seluruh masyarakat Aceh untuk hidup lebih baik, damai dan meraih kesejahteraan dan kemakmuran yang sejak lama diidamkan.

Konflik selama hampir 30 tahun telah menelan puluhan ribu jiwa dan harta benda tidak sedikit, serta dampak psikologis dari konflik terhadap generasi muda Aceh yang tidak mudah dipulihkan. Studi Departemen Pertahanan 2003-2004 memetakan empat penyebab konflik Aceh. Pertama, rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap Pemerintah Pusat. Kedua, kekecewaan masa lalu masyarakat Aceh. Ketiga, penghancuran kultur Aceh. Keempat, pengaruh eksternal yang memicu timbulnya konflik Aceh.

Selama hampir 30 tahun berlangsungnya konflik Aceh berakibat ribuan jiwa menjadi korban khususnya masyarakat sipil, maraknya kejadian kriminal dan pelanggaran HAM, penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran rumah-rumah penduduk, sekolah dan fasilitas umum lainnya, serta tidak berfungsinya pemerintahan. Berdasarkan catatan Kontras Aceh, sepanjang 2000 sedikitnya 1.632 orang menjadi korban kekerasan, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan penculikan. Pada 2001 berdasarkan laporan Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh tercatat 1.542 orang tewas, 1.017 orang luka- luka, dan 817 orang hilang secara paksa/ditahan/diculik.

Jumlah penduduk Aceh yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat dari 886.809 orang pada 1999 menjadi 1,1 juta orang pada 2000. Besarnya penduduk miskin itu menempatkan NAD sebagai provinsi miskin peringkat ke-23 dari 26 provinsi di Indonesia sesudah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

Jumlah penduduk miskin meningkat menjadi sebesar 33,84 persen pada 2001, dan diperkirakan mencapai 40 persen atau 1,68 juta orang dari 4,1 juta penduduk Aceh pada 2002. Dari sisi pendidikan, angka anak usia sekolah di SD/Madrasah Ibtidaiyah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah dasar termasuk yang terendah di Sumatera.

Pada 2004, tercatat lebih dari 1,7 juta jiwa rakyat Tanah Rencong dinyatakan miskin. Angka kemiskinan itu setara dengan 40,39 persen dari 4,2 juta penduduk NAD. Dengan jumlah penduduk yang sama, tahun 2003 kemiskinan di NAD baru 29,76 persen atau 1.254.227 orang. Setelah NAD ditimpa bencana gempa dan tsunami, angka kemiskinan dipastikan naik drastis di beberapa kota.

Titik Balik Sejarah

Kesepakatan Helsinki bukan proses singkat yang serta-merta. Berbagai upaya perundingan sebelumnya gagal. Mulai dari Jeda Kemanusiaan I dan II tahun 2000-2001 pada masa Presiden Abdurrahman Wahid sampai Perjanjian Penghentian Permusuhan (COHA) 2002-2003 masa Presiden Megawati Sukarnoputri.

Gagalnya perjanjian kesepakatan damai dan penghentian permusuhan antara Pemerintah RI dan Pemberontak GAM tanggal 9 Desember 2002 di Swedia mendasari diberlakukannya Keadaan Darurat Militer di Provinsi NAD 18 Mei 2003 melalui pemberlakuan Keppres No 28 Tahun 2003, yang menetapkan seluruh Provinsi NAD dalam keadaan bahaya dengan status Darurat Militer dan digelarnya Operasi Terpadu tahap I dan II masing-masing enam bulan.

Akhir Desember 2004 bencana gempa dan tsunami menghancurkan sebagian besar bumi Aceh. Lebih dari seratus ribu orang meninggal dan puluhan ribu dinyatakan hilang. Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh yang terkena tsunami ini diperkirakan butuh waktu 5-10 tahun untuk membangun kembali dengan biaya puluhan triliun rupiah. Bencana tersebut menyadarkan semua pihak untuk bersatu dan menghentikan permusuhan dan bersama-sama membangun kembali.

Dalam satu keprihatinan, GAM dan Pemerintah RI akhirnya bersepakat menandatangani perdamaian di Helsinki berdasar pada UU No 24/2000 tentang Perjanjian Internasional. Peristiwa itu berbeda dengan pengalaman negara lain seperti perjanjian Pemerintahan Sandinista Nikaragua dengan pemberontak Kontra tahun 1988, atau Lome Accord antara Pemerintah Sierra Leone dan Front Persatuan Revolusioner Sierra tahun 1999 yang berdasarkan Common Article 3 Konvensi Geneva 1949.

Aceh ke Depan

Pelajaran penting dari pengalaman Aceh, terkait pula dengan HUT ke-62 RI, membenarkan apa yang dikatakan Clifford Geertz tentang empat tahap nasionalisme, yaitu terciptanya ide, pembentukan gerakan nasional, pembentukan negara bangsa, dan masa konsolidasi. Katakan, persoalan GAM adalah bukti kegagalan konsolidasi nasional dalam sejarah Indonesia. Maka ke depan yang perlu adalah memperkuat integrasi melalui agenda pembangunan di segala bidang.

Bagaimanapun, integrasi nasional memiliki dua dimensi, vertikal (elite-massa) dan horizontal (teritorial). Integrasi vertikal atau integrasi politik bermaksud menghubungkan elite dengan massa/rakyat dalam rangka pengembangan suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik yang partisipatif.

Integrasi teritorial adalah integrasi dalam bidang horizontal yang bertujuan mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen. Dengan demikian, integrasi bangsa sebagai bagian dari integrasi politik berarti bahwa bagi masyarakat majemuk yang meliputi berbagai suku bangsa, ras dan agama, integrasi bangsa sangat penting untuk mengarahkan rasa kesetiaan masyarakat kepada bangsanya yang menyatukan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan satu identitas nasional (Weiner, 1968)

Dalam rangka itu semua, ada tiga agenda penting yang harus dijalankan di Aceh, yaitu pembangunan politik, pembangunan ekonomi, dan pembangunan sosial-budaya. Pembangunan politik berkaitan dengan fungsionalisasi lembaga pemerintahan Aceh, DPRA, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan sebagainya, dan maksimalisasi peran dalam menciptakan kehidupan Aceh yang lebih baik, sejahtera, dan damai.

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan penyediaan perangkat hukum yang mengatur pengelolaan ekonomi Aceh. Maka perlu percepatan perumusan teknis pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh setelah disepakati Pemerintah Pusat dan DPR-RI sebagai jalan tengah penyelesaian konflik di Aceh. Peraturan teknis tersebut antara lain seperti terlihat di dalam Tabel Matrik Peraturan tindak Lanjut UU PA.

Yang terakhir, pembangunan sosial-budaya, berkaitan dengan peningkatan peran Wali Nanggroe Aceh dan lembaga lain di bidang sosial-budaya. Tujuannya adalah menciptakan Aceh yang maju secara multidimensional.

Penulis adalah Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Aceh

Last modified: 14/8/07


 

CATATAN JAKARTA

17 Agustus dan 2 September, Indonesia dan Vietnam

Sabam Siagian

Enam puluh dua tahun lalu, pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, Ir Soekarno didampingi oleh Drs Moh Hatta sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia, berdiri di serambi depan rumahnya di depan para hadirin untuk membacakan Proklamasi Kemerdekaan. Meskipun ia baru diserang demam malaria, postur dan suara Bung Karno tetap mantap: “Saya telah minta Saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa mahapenting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita”.

Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang kemudian dibacakan hanya terdiri dari beberapa baris saja dengan gaya bahasa serbasederhana tanpa dimaksudkan untuk membakar semangat perjuangan rakyat.

Sikap hati-hati itu dengan sengaja diterapkan supaya jangan memprovokasi militer Jepang untuk intervensi. Meskipun Kekaisaran Jepang telah menyatakan kalah perang terhadap negara-negara Sekutu, namun tentara Jepang masih bersenjata lengkap dan ditugaskan oleh pihak pemenang menjaga ketenteraman.

Dua minggu kemudian pada tanggal 2 September 1945, Ho Chi Minh sebagai tokoh pemimpin nasionalis membacakan Proklamasi Kemerdekaan Vietnam di Hanoi. Beda dengan naskah Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta, naskah yang dibacakan Ho Chi Minh itu cukup panjang dengan gaya bahasa yang ingin mengobarkan semangat perjuangan rakyat.

Malahan ada kutipan dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat di Philadelphia pada tahun 1776. Lucunya Ho Chi Minh memperoleh kutipan tersebut dari perwira-perwira intelijen AS yang mengunjungi Hanoi dari pangkalan mereka di Tiongkok Selatan.

Menjelang akhir tahun 1945 itu, seorang wartawan perang AS bernama Harold Isaacs yang bekerja untuk majalah berita mingguan Newsweek mewawancarai Ho Chi Minh. Ketika diketahuinya bahwa Harold Isaacs akan menuju Jakarta untuk mewawancarai para pemimpin Republik Indonesia yang baru berdiri itu, Ho Chi Minh menitip surat untuk mereka.

Surat itu tiba di Jakarta yang kemudian ditangani oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir. Ia berisi ajakan untuk “mengkoordinasi revolusi Vietnam dan revolusi Indonesia untuk bersama menghadapi kolonialisme dan kapitalisme negara-negara Barat”.

Bung Syahrir dengan sengaja tidak menjawab surat Ho Chi Minh itu. Ia terangkan kepada para pembantu dekatnya, antara lain Soedjatmoko, Abu Bakar Lubis, dan Soedarpo, bahwa menurut perhitungannya, Indonesia merdeka akan lebih cepat memperoleh pengakuan internasional karena yang dihadapi adalah negara Eropa Barat yang kecil (Belanda) dan masih lemah perekonomiannya, karena akibat Perang Dunia ke-2. Sedangkan Republik Demokrasi Vietnam menghadapi Prancis, negara Eropa Barat yang penting dan memperoleh bantuan A.S.

Lagi pula gerakan kebangsaan yang dipimpin Ho Chi Minh merangkul ideologi Marxisme. Bung Syahrir telah meramalkan akan timbul konfrontasi ideologi di dunia antara negara-negara Barat dan blok komunis. Karena posisi RI berada dalam naungan geopolitik AS dan Inggris, maka tidaklah bijak untuk menciptakan kesan berpihak pada blok komunis.

Namun, ketika Bung Syahrir mengucapkan pidato sambutan pada Hari Kemerdekaan Vietnam tanggal 2 September 1947 di New York (ia tidak lagi menjadi PM dan berada di sana sebagai utusan khusus Presiden Soekarno untuk mempertahankan posisi RI di Dewan Keamanan PBB), ia memproyeksikan suatu situasi Asia Timur di masa depan. Bung Syahrir berkata, antara lain, bahwa “ia yakin bahwa pada suatu tahap perkembangan di masa depan, Indonesia dan Vietnam akan bekerja sama secara erat dalam suatu Asia Timur yang bebas dari kolonialisme”.

*

Minggu lalu, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung mengadakan kunjungan resmi ke Jakarta. Setelah ia dipilih kembali oleh Majelis Perwakilan Rakyat sebagai kepala pemerintahan, maka Indonesia merupakan negara pertama di antara negara-negara ASEAN yang dikunjunginya. Ia menggarisbawahi kekhususan hubungan Indonesia dan Vietnam berdasarkan “kesamaan Indonesia dan Vietnam dalam berjuang memperoleh dan menegakkan kemerdekaan”.

Apakah generasi muda Indonesia sekarang mengetahui betapa kait-mengkaitnya sejarah politik modern Indonesia dan Vietnam sejak 1945? Bung Syahrir dalam pidatonya di New York pada tanggal 2 September 1945 itu sudah meramalkan bahwa jalur perjuangan Indonesia dan Vietnam menghadapi kolonialisme tidak selalu akan sejajar, malahan mungkin akan jauh berbeda, namun pada suatu tahap masing-masing akan hidup sebagai negara tetangga yang bersatu dan merdeka.

Tidak ada agaknya yang dapat meramalkan bahwa selama 30 tahun rakyat Vietnam harus melawan kekuatan-kekuatan Barat modern, pada awalnya Prancis, kemudian negara adikuasa dunia, Amerika Serikat. Akhirnya, baru pada tahun 1975 tercipta Vietnam bersatu setelah konfrontasi militer yang luar biasa sengitnya. Pengorbanan dan penderitaan yang ditanggung rakyat Vietnam sebelum perang berakhir dan kemerdekaannya diakui sungguh sulit kita bayangkan.

Sedangkan konflik Indonesia menghadapi Belanda sudah dapat diselesaikan pada akhir 1949, kecuali status quo atas “Irian Barat” (sekarang Tanah Papua) masih dipertahankan Belanda. Secara teoretis, usaha pembangunan sudah dapat di mulai sejak awal 1950. Namun berbagai konflik dalam negeri menimbulkan destabilitasi yang akhirnya meledak pada tahun 1965 karena dicetuskan oleh usaha Partai Komunis Indonesia (PKI) merebut kekuasaan.

Setelah masa peralihan kira-kira dua tahun, pada 1968 Indonesia mendapat kesempatan kedua kalinya untuk melancarkan rencana pembangunan secara menyeluruh. Investasi internasional dan teknologi modern diterapkan. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun-tahun jayanya Orde Baru sampai sekitar tujuh persen. Angka persentase kemiskinan turun secara drastis.

Begitu optimistiknya sementara kalangan sehingga diperkirakan menjelang akhir abad ke-20, Indonesia akan mampu “tinggal landas”. Simpelnya, Indonesia akan “naik kelas” ke tingkat negara-negara modern di dunia.

Ternyata, ketidakmampuan mengatur suksesi kepemimpinan nasional, korupsi-kolusi-nepotisme yang berawal di keluarga Presiden Soeharto dan kemudian meluas sehingga melemahkan ketahanan nasional ketika krisis moneter yang menjalar mulai tahun 1998 dan mendongkrak tingkat inflasi, membuyarkan impian tentang Indonesia tinggal landas.

*

Sekarang, dalam memperingati 62 tahun Proklamasi Kemerdekaan yang berlangsung di Jakarta, kenapa meluas perasaan seakan-akan Indonesia itu “tinggal kelas”? Apakah reformasi dan demokrasi keterusan penerapannya sehingga kekuatan-kekuatan sosial politik yang muncul ke permukaan menjadi sulit diatur? Apakah mungkin karena kepemimpinan nasional sekarang enggan mengambil keputusan tegas sehingga kecenderungan mengundur-ngundurkan keputusan dan mengambangkan sebuah persoalan membudaya di jajaran birokrasi?

Sedangkan Vietnam sekarang dalam memperingati Proklamasi Kemerdekaan yang dicanangkan 62 tahun lalu di Hanoi, ditandai oleh dinamisme masyarakatnya dengan tingkat produktivitas yang mengesankan, proses pengambilan keputusan tentang investasi asing yang efisien sehingga laju pertumbuhan ekonomi nasionalnya mencapai di atas delapan persen!

Agaknya, justru karena kekhususan hubungan Indonesia dan Vietnam maka kita tidak usah malu-malu menimba inspirasi dari dinamisme dan pragmatisme rakyat serta kepemimpinan Vietnam dalam menanggulangi pembangunan nasionalnya.

Dapat dipahami kalau ada di antara kita yang diselubungi berbagai keprihatinan karena mengamati sejumlah ketimpangan sosial dan penyelewengan kewenangan politik yang terjadi selama ini.

Namun cukup juga alasan bahwa pada saat memperingati 62 tahun Proklamasi Kemerdekaan, kita sam pingkan seketika rasa keprihatinan dan kita naikkan rasa syukur, Bung Karno setelah membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan 62 tahun lalu, menyampaikan beberapa kalimat penutup dan mengakhirinya: “Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu”.

Ternyata berkat Tuhan yang didambakan itu telah melindungi keutuhan bangsa dan negara Indonesia selama 62 tahun, meskipun berbagai krisis politik-militer dan bencana alam telah terjadi di wilayah Nusantara.

Dirgahayu Indonesia Merdeka!

Penulis adalah pengamat perkembangan sosial politik nasional

Last modified: 16/8/07


 

Pendidikan Pluralisme bagi Anak-anak

Tarmizi Taher

Tidak ada masa depan pluralisme jika anak-anak kita tidak diajarkan semangat toleransi dan solidaritas. Pluralisme adalah tantangan bagi agama-agama, yang harus direspons dengan arif dan bijak. Toleransi dan solidaritas tidak hanya dibangun di antara kelompok yang sama, melainkan di seluruh kelompok masyarakat, dalam kedudukan apa pun, dalam identitas apa pun, dan di mana pun. Pada semua manusia, terutama anak-anak, harus ditanamkan sikap toleransi antarumat beragama, sekaligus hidup beragama secara sungguh- sungguh.

Masa kritis bagi pengembangan kognitif, mental, dan moral anak-anak, terjadi pada usia sekitar 6 sampai 12 tahun. Pada masa itu terjadi transisi kognitif, wawasan anak kian luas, anak mulai memahami persoalan yang lebih kompleks. Anak seharusnya mulai belajar memahami apa yang dilihatnya dengan logika, rasio, dan tidak lagi dengan fantasi, ilusi, apalagi mistik. Sayangnya, televisi di Tanah Air bukanlah lingkungan dan tontonan yang sehat untuk anak-anak masa kini.

Anak seharusnya mulai mampu melihat dan menilai sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya terpusat pada diri sendiri (egosentris). Oleh karenanya, masa ini sungguh momentum yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai moral universal, seperti cinta kasih, compassion (perasaan kasihan), kejujuran, empati, toleransi, keharmonisan, persaudaraan, kedamaian, pluralisme, demokrasi, serta nilai-nilai moral- agama yang ditanamkan orangtua.

Oleh karena itu, perlu penanaman nilai moral terhadap anak-anak sedini mungkin. Nilai-nilai universal itu harus dimiliki oleh anak-anak Indonesia yang hidup di dalam pluralisme (keragaman) lokal (Indonesia) maupun global (keragaman dunia).

Akan tetapi, proses penanaman nilai bukanlah perkara mudah. Banyak faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan nilai dalam diri seorang anak, mulai dari faktor pendidikan di keluarga hingga pendidikan formal di sekolah.

Pendidikan Pluralisme

Dalam paradigma kini, pendidikan agama lebih ditekankan kepada moral improvement. Bila dalam paradigma lama, metode pengembangan misi agama lebih bersifat emosional dan sering kurang jujur melihat agama-agama lain, dalam paradigma baru yang perlu dikembangkan adalah metode kebijaksanaan (hikmah, wisdom), keteladanan (mauizhah hasanah), dan dialog (jadal bil ahsan). Karena itu, pemaksaan, indoktrinasi, dan debat tidak mendapat tempat dalam paradigma baru ini

Asumsi kita selama ini, penanaman dasar-dasar pendidikan agama sebagai kerangka pembentukan watak dan sikap kepribadian, telah dilaksanakan dengan intensif pada tingkat dasar, yang mungkin diteruskan pada tingkat menengah dan perguruan tinggi. Namun, di tingkat mana pun, se- baiknya pendidikan agama harus lebih berorientasi untuk menumbuhkan wawasan keagamaan dalam kaitan dengan religious intellectual building.

Oleh karenanya, selain mungkin lebih cocok disajikan dalam kelas-kelas seminar dan evaluasi melalui karya tulis, materi kuliah agama itu hendaknya bersifat perspektif. Misalnya, Islam dalam perspektif kebudayaan, dalam perspektif sejarah, dalam perspektif perkembangan sains, dan lain sebagainya.

Aspek lain dan yang paling penting dalam pendidikan agama, selain kognitif, adalah psikomotoris dan afektif. Persoalannya, untuk perkembangan jiwa anak, cara apa yang bisa menghidupkan dua hal itu. Di sinilah, mungkin justru pentingnya mengembangkan bentuk-bentuk permainan psikologis yang dapat merangsang pertumbuhan religiositas anak dalam proses belajar-mengajar agama.

Dalam menumbuhkan religiositas anak tersebut, bentuk-bentuk kunjungan sosial, seperti ke rumah jompo, lokasi bencana alam, permukiman kumuh, pusat-pusat pengembangan teknologi kontemporer, tentunya juga bermanfaat. Ini adalah cara visual untuk “memberi pelajaran agama”, yang sekaligus dapat menghidupkan rasa kepekaan sosial, rasa mencintai sains, dan seterusnya.

Masalah pendidikan agama berkaitan dengan menanamkan nilai-nilai dan penanaman adab bagi generasi penerus, maka sudah waktunya sistem pendidikan guru agama juga harus mengandung aspek pandangan budaya. Kalaupun hal itu sudah ada, porsinya harus ditambah. Dengan demikian, pendidikan agama tidak sekadar proses belajar-mengajar agama, apa- lagi dalam konsep schooling, tetapi lebih merupakan proses inkulturasi dan akulturasi, yaitu proses memperadabkan generasi.

Perdamaian

Islam adalah rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh alam). Ajaran Islam tidak diarahkan kepada eksklusivisme, seperti membenci agama lain, merendahkan nonmuslim, atau memusuhi. Sikap pluralis jauh dari itu semua, bahkan sebaliknya, mempromosikan toleransi dan kerja sama. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi interaksi dan aksi.

Sejak awal (periode Rasul SAW), Islam senantiasa menganjurkan untuk merangkul umat nonmuslim, bekerja sama membangun masyarakat. Maka dengan sendirinya Islam mempromosikan perdamaian, bukan kekerasan.

Selain itu, solidaritas merupakan jalan pencerahan bagi setiap ajaran agama. Agama selayaknya berfungsi sebagai etika kehidupan sosial yang menaungi segenap misi kemanusiaan sepanjang zaman.

Dalam sejarah Islam, pada suatu riwayat, pernah diceritakan tatkala Hari Raya Idul Fitri, Nabi Muhammad melihat anak kecil yatim-piatu berdiri sendirian. Raut mukanya sedih berusaha untuk menahan air mata dari kegundahan. Bocah itu melihat teman-teman seusianya sedang berhari raya, bergembira, memakai baju baru pemberian orangtua, serta menikmati hidangan hari raya dari ibunya.

Pada saat hari baik itu, anak itu merasakan alangkah sedih hatinya ketika melihat orang lain bergembira dan serbakecukupan. Lalu, anak itu melantunkan lagu kesedihan, “Teringat pada nasib diri sendiri, di mana Bapak tempat meminta, di mana tempat Ibu mengadu, di mana tempat rumah untuk pulang, tak ada jawab bagi semua itu.”

Ketika melihat anak itu, Nabi Muhammad menghampiri dan bertanya, “Kenapa kamu berdiri sendirian di sini dan di mana rumahmu, Nak?” tanya Muhammad. “Tidak ada, aku yatim-piatu,” jawab anak kecil itu. Anak itu lalu diam merasakan beban yang sangat mendalam. Hanya air matanya bercucuran.

Nabi Muhammad meletakkan telapak tangan kanannya di atas kepala anak yatim-piatu itu. Dengan penuh cinta kasih, beliau bertanya, “Bersediakah bila Aisyah menjadi Ibumu, Muhammad menjadi bapakmu, dan tempat tinggalku jadi rumahmu?”

Anak itu merasakan kebahagiaan yang besar ketika mendengar tawaran Nabi Muhammad yang diucapkan spontan dan ikhlas. Akhirnya, anak kecil itu merasa bukan yatim-piatu lagi. Dia kembali mempunyai ibu dan bapak. Anak itu menerima sesuatu yang tak ternilai harganya. Kemudian Nabi Muhammad pun tersenyum. Anak kecil itu segera menghapus air matanya dan mengucap syukur dengan wajah gembira dan senyum yang berseri-seri.

Cerita di atas merupakan sekadar contoh bagaimana membangun solidaritas. Toleransi dan solidaritas kemanusiaan bukan sekadar mengakui kemajemukan.

Kemajemukan memang sebuah realitas. Namun, pengakuan bahwa ada realitas agama yang majemuk, belum tentu mencirikan penghormatan dan sikap saling menghargai. Oleh sebab itu, semangat pluralisme adalah pertalian kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Sikap saling menghargai dan saling memahami diwujudkan pula dalam kerja sama mengusung agenda-agenda kemanusiaan.

Kehidupan beragama yang sangat rutin, bila tanpa keprihatinan yang melahirkan tanggung jawab, toleransi, dan solidaritas sosial, akan terasa hambar. Marilah kita kaum agama menjadi guru yang cerdas dan arif bagi anak-anak generasi global dan borderless world ini, menjadikan anak yakin dengan agamanya dan orang lain juga yakin terhadap agama mereka. Wallahualam. u

Penulis adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia dan Ketua Dewan Direktur Center for Moderate Muslim (CMM)

Last modified: 18/8/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Strategi Baru KPK dalam Era Globalisasi

Christianto Wibisono

Mengapa setelah 62 tahun merdeka Indonesia masih terus terpuruk peringkat korupsinya? Itu karena Indonesia terus terkungkung dalam sistem otoritarian warisan Hindia Belanda, serta kanker korupsi warisan VOC dan era Multatuli.

Setelah pengakuan kedaulatan pada 1949, demokrasi liberal hanya bertahan 10 tahun dan diganti oleh demokrasi terpimpin. Terjadi pemusatan kekuasaan dan pola korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau state capture type of corruption (SCTC), yakni SCTC/Kor-3, yang amat tidak efisien bagi kinerja bangsa, karena kurang memberikan peluang bagi kreativitas masyarakat.

Orde Baru di era Soeharto praktis hanya menolerir demokrasi pada periode transisi 1966-1973. Sejak insiden Malari, Januari 1974, Indonesia memasuki era kediktatoran selama 24 tahun. Setiap gerakan masyarakat dicurigai dan dikekang agar tidak menjadi kekuatan alternatif yang berpeluang mengganti rezim otoriter yang bersangkutan. Konsentrasi kekuatan politik ekonomi bisnis di satu kubu tanpa kekuatan alternatif itulah, yang mengakibatkan krisis moneter dan keterpurukan Indonesia.

Indonesia termasuk negara Dunia Ketiga dengan korupsi tipe SCTC/Kor-3 yang sudah menyandera negara. Kebijakan negara bisa ditentukan oleh elite pengambil keputusan yang menguntungkan diri, kerabat, kroni, dan klik, dengan merugikan kepentingan publik dan negara.

SCTC/Kor-3 menggerus kewibawaan pemerintah dan menjadi “panutan” untuk menyuburkan korupsi di level menengah ke bawah atau petty administrative corruption (PAC). Masyarakat dibebani pungutan liar melalui jalur upeti dari petugas lapangan pelayanan masyarakat, yang berlanjut terus ke atasan (bottom up corruption).

Konflik Kepentingan

Salah satu sebab mendasar merebaknya SCTC/Kor-3 ialah karena Indonesia tidak mengenal wacana konflik kepentingan yang relatif baru, bahkan di negara demokrasi mapan. Dalam sistem demokrasi yang mapan, wacana konflik kepentingan telah dicernakan secara rasional dan intelektual dengan kelembagaan dan perundang-undangan. Terjadi pembedaan dan pemisahan antara oknum pribadi dan jabatan fungsional dan publik secara transparan dan akuntabel, yang diawasi secara efektif oleh media massa sebagai watchdog kepentingan umum.

Korupsi kategori PAC merupakan korupsi berskala kecil, yang melibatkan keluarga, kerabat, dan keserakahan pribadi, yang diawali dari kecilnya gaji birokrat. Sejalan dengan kenaikan jenjang, pada eselon atas terjadi praktik SCTC/Kor-3, dengan dalih pemupukan dana untuk jabatan politik. Kondisi seperti itu bahkan juga berlangsung pada sistem otoriter Orde Baru, yang juga memerlukan dana nonbujeter untuk melumasi mesin politik rezim yang berkuasa.

Reformasi pasca-Orde Baru melahirkan pusat-pusat kekuasaan yang bersaing satu sama lain, namun tetap memerlukan dana kampanye besar. Di masa lalu, pejabat Orde Baru sibuk membentuk imperium bisnis dan berkiprah sebagai pengusaha. Di era reformasi ini, arus balik masuknya pengusaha mendominasi jabatan publik, merupakan fenomena baru.

Dalam budaya yang tidak mengenal wacana konflik kepentingan, tumpang-tindih antara harta pribadi dan dana kampanye politik merupakan anomali yang secara etis haram. Tetapi, secara realistis praktis, merupakan budaya politik uang yang menjalar ke seluruh sistem politik kita. Saksikan heboh kasus dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk kampanye oknum petinggi dan tokoh partai politik, serta lintas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Beban historis masa lalu, memerlukan kebijakan untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan rasa keadilan yang memadai dan bijaksana.

Karena tiadanya wacana konflik kepentingan, maka kebijakan publik yang dikenal sebagai discretionary power, mudah menjadi sumber epidemi praktik SCTC/ Kor-3.

Kebijakan memberikan lisensi istimewa, berupa monopoli, duopoli, dan proteksi, selalu dilandasi oleh dalih demi kepentingan umum. Namun, dalam praktik terjadi kolaborasi pejabat dan kroni, untuk menikmati dan mengakumulasi dana.

Dalam proses itu, masyarakat dan negara jelas mengalami kerugian. Dalam sistem demokrasi, kalau penguasa bercokol (the incumbent) dinilai mengambil kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan masyarakat, penguasa itu akan dihukum, berupa pemecatan dari jabatan dengan tidak memilih lagi dalam pemilihan umum.

Dalam hal pergantian rezim tanpa pemilu, masyarakat menuntut agar penguasa masa lalu diadili menurut hukum pidana, baik karena kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai penguasa otoriter, maupun karena korupsi luar terhadap biasa harta negara yang menyengsarakan rakyat.

Sejak Orde Baru, presiden datang dan pergi silih berganti dengan pelbagai kebijakan yang bisa berkesinambungan maupun bertentangan satu sama lain. Kebijakan penyelesaian utang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kebijakan yang secara legal telah dianggap sah.

Presiden baru enggan mengubah atau meninjaunya, karena akan mempengaruhi citra ketidakpastian hukum di Indonesia. Tuntutan peninjauan kembali kebijakan BLBI merebak, karena masyarakat merasa ada praktik SCTC/Kor-3 dalam pelaksanaan kebijakan BLBI tersebut.

Amnesti dan Penalti

Rezim otoriter 24 tahun Orde Baru tidak mungkin bercokol hanya karena satu tokoh puncak dan kroninya. Belasan, puluhan, dan ratusan, serta ribuan korps birokrat, sebagian besar merupakan kooperator dari klektokrasi Orde Baru.

Karena itu, tidak fair kalau hanya satu atau dua oknum yang harus dicecar untuk dihukum dengan akibat pilih kasih atau tebang pilih, seperti peristiwa heboh di Badan Kehormatan DPR dan penerima dana DKP lainnya. Namun, untuk memidanakan semua pelaku yang terlibat, tentu akan melumpuhkan birokrasi dari tiga cabang penyelenggara negara sekaligus pilar demokrasi, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebab, hampir seluruhnya sudah tersandera oleh praktik SCTC/Kor-3.

Karena itu, perlu dipikirkan peluang amnesti, disertai penalti dan kemudian ancaman hukuman bagi yang tidak memutihkan harta eks-SCTC/Kor-3, dengan asas pembuktian terbalik serta konsekuensi lebih berat dari penalti amnesti.

Suatu UU amnesti dan penalti pelaku SCTC/Kor-3 berjangka satu tahun, diterapkan bagi pejabat dan birokrat yang menikmati praktik SCTC/Kor-3, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan di masa lalu. Setelah itu, diberlakukan hukuman denda pelunasan pembayaran harta yang diperoleh melalui praktik SCTC/Kor-3 kepada negara. Paralel dengan itu, pengusaha dan masyarakat yang menikmati rezeki tidak halal hasil kolusi SCTC/Kor-3 dengan pejabat, juga wajib membayar denda kepada negara.

Setelah jangka waktu berakhirnya masa amnesti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum akan melakukan razia terhadap oknum-oknum dengan memberlakukan pembuktian terbalik. Pada tingkat itu, yang bersangkutan akan dikenai denda penyitaan aset, ditambah hukuman badan penjara dalam sistem peradilan konvensional.

Dengan pemberlakuan amnesti yang disusul pembuktian terbalik itu, diharapkan negara memperoleh dana pengembalian hingga triliunan rupiah, bergantung pada persentase tarif denda yang diberlakukan. Dengan dana triliunan dari penalti amnesti tersebut, upaya pemerintah melakukan reformasi menyeluruh di tubuh birokrasi Indonesia akan lebih layak dan tersemangati.

Aparat birokrasi yang telah direformasi akan dapat menjalankan fungsi pelayanan masyarakat secara benar, berdedikasi, dan tidak mempraktikkan PAC lagi. Sebab, jenjang disiplin akan diterapkan mengganti jalur upeti PAC di masa lalu.

Pejabat atasan harus segera menindak pelaku korupsi bawahan. Dan ini harus konsisten sampai pejabat tertinggi dari instansi penegak hukum terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Siapa pun yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan, apalagi mengkomersialkan proses yudikatif, dipecat dan dipidanakan tanpa menunggu KPK atau izin dan restu Presiden.

Pemisahan Harta

Pada tingkat elite strategis, perundang-undangan tentang dana kampanye harus dipertegas penegakannya, dan UU Anti-Konflik Kepentingan menjadi lembaga penangkal pencampuradukan harta oknum pribadi, dana partai, atau dana negara.

Di negara demokrasi mapan, seperti Amerika Serikat (AS), berlaku ketentuan seorang pengusaha yang menduduki jabatan publik harus memasrahkan aset bisnisnya kepada lembaga blind trust management yang independen. Uniknya, baik politisi Partai Demokrat maupun Republik, mempercayakan penguasaan dan pengelolaan aset itu kepada perusahaan independen profesional. Presiden Clinton, Bush, dan capres Senator Hillary Clinton, menyerahkan aset pribadi, keluarga, dan portofolio bisnisnya kepada blind trust management.

Politisi di AS, umumnya mempunyai dua buku laporan keuangan. Pertama, buku pribadi dengan gaji dan penghasilan, seperti deviden serta pajak yang dibayar. Kedua, buku dana kampanye politik yang nilainya bisa lebih besar dari harta pribadi. Jadi dana kampanye dihalalkan secara transparan, namun disertai akuntabilitas yang disorot oleh Center for Responsive Politics (CRP) secara ketat dan terperinci. Dengan metode itu, peluang untuk bola liar ala dana DKP ditekan seminimal mungkin.

Kerangka integral dari strategi baru KPK ialah pertobatan, penyesalan dengan penalti sebagai penebusan atas peluang amnesti yang diberlakukan selama satu tahun untuk memutihkan harta hasil praktik SCTC/Kor-3.

Bagi yang tidak melakukan pemutihan setelah masa satu tahun lewat, akan dikenai asas pembuktian terbalik atas asal-usul asetnya, yang mustahil bisa terjelaskan hanya dari gaji yang sangat jauh di bawah harta karun hasil praktik SCTC/Kor-3 yang akan diharamkan sejak pelaksanaan tiga UU ini.

Globalisasi membawa konsekuensi merebaknya arus dan aliran dana hasil korupsi menembus batas negara menemukan suaka harta bagi harta haram yang diperoleh dari korupsi. Tanpa mekanisme kerja sama internasional, akan sulit memburu dan mengembalikan harta kekayaan hasil korupsi yang memiliki jaringan suaka harta bebas dari perjanjian ekstradisi bilateral maupun multilateral.

Masalah menjadi rumit jika belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap terhadap mereka yang disebut buronan secara populer, tetapi secara legal tidak berstatus terhukum.

Dalam kasus Karaha Bodas, jika pengadilan Indonesia bisa membuktikan adanya korupsi, Indonesia bisa menuntut balik di pengadilan AS atas dasar Foreign Corrupt Practices Act 1977. Tetapi, pengadilan Indonesia membebaskan Karaha Bodas. Akibatnya, rakyat Indonesia harus menanggung beban membayar ganti rugi dan denda hampir US$ 400 juta.

Banyak masalah memerlukan interaksi dan jaringan kerja sama dengan Interpol, kantor peng- acara, auditor, dan investigator global. Pencucian uang seperti kasus dana Tommy Suharto yang lolos lewat dua menteri kabinet adalah contoh praktik SCTC/Kor-3 masih subur.

Penulis adalah Founder Chairman Global Nexus Institute

Last modified: 20/8/07


 

Dimensi Etis Penyederhanaan Parpol

Thomas Koten

Wacana penyederhanaan atau pembatasan jumlah partai politik (parpol) terus bergulir. Setelah dilontarkan Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir menjelang akhir 2006, dan disambut positif Golkar dan PDI-P, kini datang lagi dari beberapa politisi kawakan. Suara Pembaruan (27/7) dan (28/7), misalnya, mengangkat kembali perihal tersebut.

Bagaimana ujung dari wacana itu, belum ada yang tahu. Sejarah politik kepartaian di Indonesia naik-turun. Pada pemilu pertama, 1955, Indonesia menganut sistem multipartai. Jumlah itu berubah menjadi 10 partai pada pemilu kedua, 1971, dan menjadi hanya 3 partai pada pemilu ketiga, 1978.

Setelah Orde Baru tumbang dan digantikan “orde” reformasi, politik Indonesia kembali menganut sistem multipartai sebagai reaksi atas kesadaran bahwa selama otoritarianisme Orde Baru, terjadi pengebirian aspirasi rakyat. Golkar, PDI, dan PPP dituding sebagai aksesori demokrasi semata. Pada Pemilu 1999, pemilu pertama pascareformasi jumlah peserta 48, setelah diseleksi dari tidak kurang 200 parpol yang mendaftar.

Pada Pemilu 2004 jumlah parpol menciut, jadi 24. Sekarang, dua tahun menjelang Pemilu 2009, suara yang menginginkan penyederhanaan parpol muncul lagi dalam wacana dan diskursus cukup luas. Pertanyaannya, sejauh mana alasan yang melatarbelakangi ke- inginan melakukan penyederhanaan parpol ini? Dari perspektif mana kita mencoba mengerling dan mengeksplorasi persoalan ini?

Alasan paling mengemuka dari wacana penyederhanaan parpol itu tidak lain menyangkut etika politik demokratik, yakni yang bertalian dengan keefektifan dan efisiensi berdemokrasi. Pertama, tujuan etika politik demokratik adalah mengarahkan kehidupan demokrasi ke tingkat lebih baik, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil untuk dapat menampung dan mewadahi semua aspirasi rakyat (bdk Paul Ricoeur, 1990). Kedua, tanpa harus melanggar konstitusi, sistem representasi politik harus dibuat sesederhana mungkin, seminimal mungkin, tetapi efektif.

Dengan begitu banyaknya parpol, bukan saja memusingkan rakyat saat memilih, tetapi kekuatan rakyat pun menjadi lemah. Suara rakyat terpecah-pecah, ujung- ujungnya yang menang dalam pemilihan hanyalah “sekelompok kecil” yang tidak mencerminkan kehendak mayoritas rakyat.

Pemilu menjadi kurang bermakna bagi pengembangan demokrasi dan perolehan akses kekuasaan. Maka, pemimpin yang terpilih pun akhirnya tidak memiliki legitimasi memadai. Ini tentu berefek buruk pada jalannya roda pemerintahan, karena besarnya gangguan politik akibat minimnya dukungan politik atau ancaman pada stabilitas politik.

Meskipun demikian, ada juga yang menentang wacana penyederhanaan parpol. Mereka umumnya berargumentasi penyederhanaan parpol bukanlah urgensi politik. Tanpa pembatasan pun seleksi alamiah berlangsung melalui pemilu. Yang reputasi dan prestasinya baik akan survive, yang berkinerja buruk akan tersingkir.

Banyaknya partai dan partai baru yang terus bermunculan pun akan memperluas ruang partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Sebab, substansi demokrasi adalah kesetaraan politik, di mana setiap orang memiliki peluang sama dalam proses politik, dan siapa pun tidak berhak mencegah dan membatasi keinginan politik seseorang (Jack Lively, 1975). Banyaknya partai dan partai baru yang terus bermunculan merupakan manifestasi telanjang dari hak rakyat terlibat dalam politik demokratik.

Jadi, bagi kelompok penentang, pembatasan parpol dianggap tidak etis dilakukan, sekaligus juga merupakan tindakan pengebirian demokrasi. Lagi pula, pembatasan atau penyederhanaan parpol tidak dengan sendirinya berdampak positif terhadap kualitas kehidupan politik. Jumlah parpol yang sedikit pun tidak serta-merta berbanding terbalik dengan keefektifan dan efisiensi. Namun, pertanyaan krusial yang perlu diadopsi, apakah keadaan seperti ini tetap dibiarkan tanpa kemauan politik untuk membatasinya? Yang jelas, justifikasi kedua kubu tersebut, tentu memiliki kebenaran pada posisi masing-masing.

Sebelum mempertegas posisi tulisan ini, perlu diadopsi pertanyaan lain, apakah bangsa kita ini berdemokrasi secara prosedural-elektoral atau secara lebih substansial, di mana ada keberpihakan etis dan muatan tanggung jawab moral politik pemimpin terhadap rakyatnya? Perlu dicatat, meski sudah dua kali pemilu dilakukan, 1999 dan 2004, ternyata tidak cukup bagi bangsa ini untuk menjemput demokrasi secara substansial.

Dimensi Etis

Sejarah adalah hakim terbaik. Sejarah membuktikan tidak ada negara demokratis yang kuat berpartai banyak. Di Amerika Serikat, hanya ada Partai Republik dan Demokrat. Di Inggris, memang ada partai kecil seperti Partai Liberal, tetapi Partai Liberal hampir pasti hilang karena secara ideologis kaum liberal berbaur ke dalam Partai Buruh (sebagai sayap kanan). Indonesia pada era parlementer 1955 dan pascareformasi pun cukup membenarkan argumentasi itu.

Karena itu, tampaknya pembatasan jumlah parpol memiliki titik urgensi cukup tinggi demi penguatan sistem demokrasi di Indonesia (Pembaruan, 28/7). Untuk itu, perlu pembentukan UU Pemilu yang baku demi mengakhiri perdebatan yang berkepanjangan itu. UU yang memuat format baku jumlah parpol ideal demi stabilitas pemerintahan sistem presidensial sesuai kondisi Indonesia yang majemuk.

Kita juga tidak perlu malu mengikuti sistem kepartaian seperti negara-negara yang demokrasinya sudah kuat dengan jumlah parpol sedikit, sambil mengubur dalam-dalam pujian masyarakat internasional yang mengatakan kita negara paling demokratis di dunia. Menyederhanakan parpol juga bukanlah langkah mundur dalam berdemokrasi.

Dengan terbatasnya jumlah parpol, di samping meminimalisasi biaya yang dikeluarkan untuk ritual wajib lima tahunan itu, juga untuk mengurangi energi politik yang selama ini dihambur-hamburkan begitu saja dalam mempersoalkan hal ini. Dengan demikian, konsentrasi politik bangsa lebih diarahkan pada pengembangan dimensi etis politik demokratik, yaitu bagaimana merevitalisasi parpol. Revitalisasi parpol dari sudut etika politik adalah mengedepankan nasib rakyat sebagai tolok ukur dalam mengartikulasikan setiap aktivitas politik partai, bukan terus-menerus menjadikan parpol sebagai ajang perebutan kekuasaan.

Presiden Brasil Fernando Henrique Cardoso (2000) dalam pidato politiknya mengatakan perlunya penempatan parpol sebagai agenda revitalisasi instituasi politik agar benar-benar menjadi sarana pendidikan politik yang demokratik. Demokrasi, biar bagaimanapun dalam proses menjadi (in the making) menuju kematangan lewat suatu rekayasa penguatan fondasi demokrasi yang ada bukan terus mereduksi politik sebagai alat penguatan kepentingan politik. Sistem penyederhanaan parpol dan kompetitif ideologis diperlukan agar demokrasi yang dihasilkannya lebih efektif dan produktif. Toh, tujuan etis pembangunan demokrasi adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Penulis adalah Direktur Social Development Center

Last modified: 31/7/07


 

Dikotomi Kebijakan di Sektor Kehutanan

Oleh John Haba

Aksi saling tuding antara Menteri Kehutanan, MS Kaban dan Kapolri Jenderal Soetanto tentang perlakuan terhadap pengguna produk kehutanan beberapa saat lalu, mengindikasikan karut-marutnya kebijakan di sektor kehutanan dan sektor terkait lainnya. Setelah 40 tahun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Kehutanan No 5 Tahun 1967 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, negeri ini belum juga memiliki satu sistem yang solid dan koordinasi yang memadai.

Semakin sering terjadi polemik di antara pejabat tinggi pemerintah, semakin mendorong para pembalak liar bertepuk ria. Sebab, tampak dikotomi kebijakan atau multiinterpretasi terhadap regulasi dan wewenang, antara yang “pro” dan “kontra”, mengenai sah tidaknya sebuah perusahaan memanfaatkan potensi hutan yang tersedia, termasuk di dalamnya aktivitas dan definisi mengenai pembalakan liar (illegal logging).

Sekali para cukong mendapat “angin” dari pejabat tinggi negara, laksana menabur angin, badai perusakan hutan sulit dibendung. Berdasarkan pengalaman bernegara, setiap kebijakan publik yang ambigu dengan sendirinya merusak citra pemerintah selaku pemegang otoritas publik. Di sektor kehutanan, silang sengketa antara Menteri Kehutanan dan Kapolri, secara tidak langsung memicu perusak hutan untuk mengakselerasi kegiatan destruktif mereka.

Setiap 10 detik diperkirakan Indonesia kehilangan hutan seluas satu lapangan sepakbola; sekitar 27.000 kilometer per segi setiap tahun, atau 45 triliun rupiah. Setiap tahun diprakirakan kerusakan hutan kita mencapai 59,7 juta hektare, baik karena pembalakan liar, aktivitas perladangan, kebakaran hutan dan pertambangan, serta kepentingan lainnya.

Hutan sebagai paru-paru dunia, memiliki fungsi ganda seperti sumber kayu, O2, dan ekologis, yang tidak dapat disubstitusi dengan bentuk apa pun. Keteledoran kebijakan kehutanan di Indonesia bertolak dari satu premis menyesatkan bahwa hutan merupakan unrenewable resources, sehingga izin konsesi bertujuan meraup devisa diberikan dalam skala besar, sementara pola pengawasan reboisasi minim. Apalagi, terjadi penyimpangan penggunaan Dana Reboisasi untuk kepentingan non-kehutanan yang membingungkan masyarakat.

Multifungsi Hutan

Salah satu benteng terakhir hutan di Indonesia adalah taman nasional, yang sampai dengan 2006 berjumlah 41 buah. Komitmen dan konsistensi Departemen Kehutanan untuk memproteksi taman nasional dan tidak mendelegasikan wewenang pengelolaan kepada pemerintah daerah patut diacungi jempol. Argumentasinya, apabila taman nasional diserahkan kepada daerah, ancaman untuk dirubah fungsi-fungsinya tidak dapat dihindari, sebab potensi mineral dan tambang lainnya yang terkandung di kawasan konservasi itu berlimpah, dan menjadi sumber devisa daerah yang potensial.

Kendatipun telah dilakukan berbagai program dan strategi menjaga kawasan konservasi itu, kondisi objektif taman nasional kita saat ini sungguh memprihatinkan.

Perilaku merusak hutan termasuk taman nasional berakar pada rendahnya kesadaran masyarakat akan fungsi sentral hutan, kebijakan pembangunan nasional yang lebih “prokapital” daripada memihak rakyat pedesaan, pola hidup konsumtif, dan kebiasaan hidup instan. Selama ini, diversifikasi gagasan antara penentu kebijakan telah menjadi konsumsi publik. Tidak ada yang baru dan isu yang disilangsengketakan adalah “kewenangan” yang tumpang tindih.

Perbedaan penafsiran terhadap sebuah regulasi digelembungkan, seakan-akan kerusakan hutan hanya dilatarbelakangi oleh faktor tunggal, yakni pembalak liar. Faktor yang sulit diberangus adalah mentalitas penegak hukum dan aparat terkait. Sejumlah pertanyaan seperti, apakah para cukong dapat bebas berkeliaran dan beroperasi, tanpa kolusi dan kemudahan pihak berwewenang?

Yang ditangkap dan diproses secara hukum adalah penadah kayu atau masyarakat pada tingkat mata rantai hilir, tetapi pemodal kakap masih belum terjerat hukum, sehingga pelaku pembalakan liar akan jera. Dikhawatirkan, kuatnya pengaruh uang dan jaringan antara para cukong dan aparat keamanan serta pejabat pemerintah mengakibatkan para pemodal pencurian kayu tidak tersentuh hukum.

Pertimbangan

Pemilahan tentang siapakah sesungguhnya perusak hutan perlu dilakukan dengan transparan. Apakah pembalakan liar tidak melibatkan elite lokal dan sejumlah masyarakat sekitar wilayah operasi? Sebab, tingkat pengangguran di daerah pedesaan menjadi faktor pendorong bagi masyarakat memanfaatkan hutan sesuai kebutuhan mereka. Faktor ekonomi menjadi pemicu, sebab itu membuka lapangan kerja dan memperbanyak kegiatan keterampilan akan membuat masyarakat memiliki sumber penghasilan tetap, sekaligus menjadi mitra tangguh Departemen Kehutanan.

Penegakan hukum terlalu banyak digembar-gemborkan, sejumlah badan pemberantas korupsi dibentuk, pejabat disumpah agar berlaku jujur dan menegakkan hukum sampai langit runtuh, tetapi perusakan lingkungan (hutan); yang setaraf dengan perbuatan kriminal kelas wahid belum seluruhnya dieksekusi.

Isu pengangguran di daerah pedesaan, sangat minim dipertimbangkan oleh Departemen Kehutanan dan pemda setempat, sebagai variabel induk kerusakan hutan. Pemberantasan pembalak liar hanya dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi akar persoalan yang menahun; dan telah berinkubasi dengan penyakit sosial ekonomi lainnya, belum disentuh oleh instansi terkait, termasuk Departemen Kehutanan.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan masih bersifat kosmetik dan kontraproduktif, sebab masyarakat sudah dimarjinalisasikan. Di mana, eksistensi dan hak-hak mereka dinegasikan oleh pemerintah sebab alasan hukum normatif atau yuridis formal. Kolaborasi masyarakat lokal dan cukong adalah bukti mengkristalnya resistensi terhadap kebijakan kehutanan yang tidak menghargai masyarakat; sebab program-program pemberdayaan juga cenderung filantropik dan temporer.

Kebijakan Departemen Kehutanan berpuluh tahun melalui HPH, HTI dan Hutan Kemasyarakatan -yang kini direorientasi- merupakan titik lemah sebuah kebijakan yang turut memperparah kondisi hutan Indonesia. Dalam rentan waktu, kalau perasaan memiliki hutan oleh masyarakat terkuras, tentu berdampak pada hutan sebagai sebuah entitas tidak bertuan (open access); di mana siapa pun dapat mengeksploitasinya, sebagaimana yang berlangsung kini di kawasan hutan Indonesia.

Karena itu, satukanlah stra- tegi untuk menyelamatkan hutan kita; dan dengan serius menjamin hak-hak hidup masyarakat di sekitar hutan.

Penulis adalah peneliti PMB-LIPI, Jakarta

Last modified: 1/8/07


 

Rektor UI Versus Harvard

Ki Supriyoko

Setelah melalui perjalanan panjang akhirnya Prof Dr der Soz Gumilar Rusliwa Somantri terpilih sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) untuk periode 2007-2012. Dia terpilih dalam pemungutan suara yang berlangsung di kampus oleh anggota Majelis Wali Amanah (MWA) universitas setempat.

Sebelum terpilih, Gumilar yang dalam catatan penulis sebagai Rektor UI termuda selama ini, harus menyisihkan dua kandidat; masing-masing Soetanto Soehodho dan Hasbullah Thabrany. Bahkan sebelum itu ia pun harus bersaing dengan enam kandidat lain yang telah lolos di tingkat Senat Akademik Universitas (SAU). Keenam kandidat yang dimaksud ialah Soetanto Soehodo, Tommy Ilyas, Rinaldy Dalimi, Djoko Hartanto, Hasbullah Thabrany, dan Bambang PS Brodjonegoro.

Semenjak UI memiliki rektor yang pertama kali, atau waktu itu disebut presiden universitas, Raden Mas Pandji Surachman Tjokroadisoerio sampai dengan rektor terakhir, Usman Chatib Warsa; rasanya tidak seorang pun yang usianya mampu “mengalahkan” Gumilar, di bawah 44 tahun. Banyak komentar, terpilihnya Gumilar yang masih muda membawa perspektif baru bagi UI, yang dalam hal ini untuk berkompetisi dengan universitas kelas dunia (world class university) baik di dalam maupun di luar negeri.

Membandingkan UI di Depok, Jawa Barat, Indonesia, dengan Harvard University di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat (AS), selanjutnya disebut Harvard, dalam hal pemilihan rektor kiranya sah-sah saja. Pasalnya, dalam beberapa hal, kedua universitas tersebut memiliki banyak kesamaan.

Kesamaan di bidang sejarah kiranya tidak bisa dimungkiri. Kalau UI meru-pakan universitas tertua di Indonesia, kalau dihitung berdirinya pada tahun 1946 dengan nama Universiteit van Indonesie, maka Harvard merupakan universitas tertua di AS, kalau dihitung berdirinya pada tahun 1636 dengan nama New College.

Apabila kita menengok sejarah ke belakang, dengan susah payah UI berdiri pada tahun 1946 oleh Pemerintah Belanda; akan tetapi orang suka mencatat tanggal 2 Februari 1950 sebagai hari berdirinya UI bersamaan diserahkannya lembaga ini kepada Pemerintah Indonesia. Meskipun usianya belum genap tiga-perempat abad alias 75 tahun, tetapi untuk ukuran Indonesia sudah cukup senior karena usia republik ini juga belum genap 75 tahun. Di sisi yang lain Harvard berdiri pada 8 September 1636, yang berarti saat ini usianya di atas tiga abad. Dan di AS, bahkan di seluruh dunia, Harvard termasuk universitas yang senior.

Kesamaan lain, baik UI maupun Harvard, merupakan perguruan tinggi yang leading di negaranya masing-masing. Lebih daripada itu keduanya tercatat sebagai universitas terbaik dunia versi Majalah Time (Inggris). Seperti diketahui dalam dokumen “Times Higher Education Supplement World University Rankings” edisi 5 Oktober 2006, Harvard berada di perigkat ke-1, dan UI Jakarta di peringkat ke-250.

Masyarakat AS khususnya dan masyarakat dunia umumnya memang mengakui kredibilitas Harvard. Sampai saat ini orang akan merasa bangga dan rela membuang kesempatan berkuliah di perguruan tinggi lain kalau dinyatakan diterima sebagai mahasiswa universitas tersebut.

Orang akan sangat bangga kalau diterima di salah satu fakultas, misalnya di Faculty of Arts and Sciences, Faculty of Law, Faculty of Engineering and Applied Sciences, Faculty of Dental Medicine, dan sebagainya. Di AS memang banyak universitas ternama seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang letaknya berdekatan dengan Harvard, Stanford University, University of California Berkeley, dan sebagainya, tetapi menjadi mahasiswa Harvard merupakan kebanggaan tersendiri.

Bagaimana dengan UI? Sama saja! Masyarakat Indonesia mengakui kredibilitas “universitas nasional” ini; dan orang akan merasa bangga dan rela membuang kesempatan kuliah di perguruan tinggi lain kalau diterima sebagai mahasiswa universitas ini. Orang akan bangga kalau diterima di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom), Fakultas Ekonomi (FE), dan sebagainya. Meski di Indonesia ada beberapa perguruan tinggi ternama, tetapi menjadi mahasiswa UI merupakan kebanggaan tersendiri.

Apabila kita identifikasi, masih banyak kesamaan antara UI dengan Harvard. Di antaranya, banyaknya lulusan yang signifikan berkiprah di masyarakat, banyaknya dosen yang menjadi pejabat pemerintah, dan sebagainya.

Rektor Wanita

Dalam pemilihan rektor ternyata ada yang membedakan UI dari Harvard; yaitu keberanian untuk memberikan kepercayaan bagi wanita untuk menjadi rektor, atau kalau di Harvard disebut sebagai presiden (President of University).

Barangkali di antara kita tidak banyak yang tahu, sebagaimana dengan UI, Harvard pun baru saja mengadakan pemilihan rektor. Anggota dewan pada perguruan tinggi yang berusia 371 itu memutuskan seorang wanita setengah baya untuk menjadi nakhoda universitas. Wanita tersebut bernama Drew Gilpin Faust, yang sebelumnya menjadi dekan di Radcliffe Institute for Advanced Study, yang masih menjadi bagian dari Harvard. Drew adalah Rektor ke-28 Harvard.

Faust yang terpilih menjadi rektor untuk menggantikan rektor sebelumnya, Lawrence H Summers, adalah ahli sejarah perang saudara AS. Sebelumnya ia meniti karier di Pennsylvania University.

Kenapa UI tidak berani mempercayakan wanita untuk menjadi rektor? Dalam hal ini penulis tidak bermaksud menyalahkan Senat Akademik Universitas (SAU) maupun Majelis Wali Amanat (MWA), karena hal itu juga terpulang kepada para wanita itu sendiri. UI banyak memiliki doktor wanita dan profesor wanita yang berpotensi menjadi rektor. Bahkan sekarang ini banyak wanita UI yang menjadi pejabat pemerintah; termasuk Sri Mulyani Indrawati, Meuthia F Hatta, dan Siti Fadillah Soepari yang menjadi menteri. Tetapi, mengapa tidak ada satu pun yang maju menjadi calon rektor?

Ada yang menyatakan, menjadi pejabat pemerintah itu ditunjuk (given) tanpa harus mencalonkan diri (look for). Budaya mencalonkan diri inilah yang sampai saat ini masih dienggani oleh para wanita potensial UI. Benarkah demikian? Entahlah!

Penulis adalah adalah mantan rektorUniversitas SarjanawiyataTamansiswa (UST) Yogyakarta dan Sekretaris Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan Indonesia

Last modified: 2/8/07


 

Refleksi

Republik Suap

Andar Ismail

Hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum, mereka putarbalikkan!” Demikian sinyalemen seorang pembela hak-hak asasi manusia berinisial MM. Selain itu ada tulisan tokoh berinisial YA yang adalah analis sosial yang dekat dengan kalangan istana. Ia mencatat, “Para pemimpin… semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok.”

Harap kita jangan cepat-cepat menilai kedua orang itu sebagai pemfitnah yang menyembunyikan identitas, sebab jati diri mereka akan menjadi transparan dalam karangan ini. Demikian juga media yang mempublikasikannya.

Lebih baik kita menyimak apakah sinyalemen kedua orang itu benar? Benarkah bahwa suap sudah membudaya di antara kita? Apakah republik kita sudah menjadi republik suap?

Syahdan, hampir untuk segala urusan di negara kita diperlukan suap sebagai pelicin atau pelancar. Ketika mau menyetor pajak ke kas negara, kita diminta uang suap. Demikian juga bila melamar lowongan kerja. Bahkan pelamar untuk menjadi penyapu jalan dimintai uang sogok. Padahal, ia cuma tenaga lepas. Kemudian ketika tiba saat naik jenjang menjadi pegawai tetap, lagi-lagi ia harus memberi pelicin.

Suap juga diminta untuk surat keterangan dan surat izin. Ini republik tertib administrasi. Jadi, diperlukan 1001 macam surat keterangan dan 1033 macam surat izin. Berapa besarnya suap itu? Ah, itu bisa diatur. Di sini segala bisa diatur. Kita adalah masyarakat teratur.

Bahkan keputusan sidang bisa diatur. Pemilihan ketua belum berlangsung, tetapi sudah orang sudah tahu siapa yang akan terpilih. Siapa dia? Itulah calon yang paling banyak membagi amplop di lobby. Juga sidang pengadilan bisa diatur sebagaimana tadi disinyalir oleh tokoh berinisial MM.

Suap bisa mengatur segala sesuatu. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Yang lurus jadi bengkok, yang bengkok jadi lurus. Yang di depan jadi di belakang, yang di belakang tidak usah antre sama sekali. Mata kita seolah-olah terbalik, tidak bisa membedakan mana yang benar, dan mana yang keliru. Mata kita bagaikan menjadi buta. Seperti kata Musa, “…janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang- orang bijaksana” (Ul 16:19).

*

Ironisnya, yang memberi maupun yang menerima suap adalah orang-orang beragama. Ya, betul-betul beragama. Saleh. Bertakwa. Menjalankan ibadah di rumah setiap hari. Pasti juga pergi ke rumah ibadah. Sampai-sampai semua rumah ibadah di republik kita luber ke pekarangan. Lalu para pemuka dengan bangga berkata, “Negara kita adalah negara yang paling beragama!”

Kalau kita semua memang pemeluk agama, agak aneh bahwa dalam segala lapisan kehidupan sehari-hari terjadi suap-menyuap. Mengapa kita yang beragama sudah begitu tebal muka sehingga tidak malu-malu lagi minta disuap mulai dari selembar uang sampai selembar tiket tur keliling dunia atau selembar BPKB mobil balap atau selembar sertifikat vila di gunung?

Di manakah hati nurani yang dikaruniakan kepada tiap manusia? Di manakah harga diri dan integritas kita sebagai individu yang berkepribadian? Di manakah perilaku jujur yang diajarkan dalam keluarga?

Rupanya kehidupan beragama di negara kita cenderung menghasilkan perilaku fanatik menganut dogma daripada perilaku simpatik mempraktikkan etika. Agama lebih berfungsi sebagai lambang kegagahan daripada sebagai pedoman kejujuran. Nama Allah sering kita sebut-sebut sebagai pemanis bibir untuk mengimbangi kebusukan pikiran. Kita berkompensasi dengan memamerkan keagamaan kita untuk menyembunyikan kebusukan.

*

Semua bisa disuap, demikian sinyalemen tokoh berinisial MM dan YA tadi. Tunggu dulu, mengapa hanya inisial yang disebut? Baiklah, nama lengkapnya adalah Mikha dari Marissa (dulu Moresyet). Sedangkan analis sosial berinisial YA nama lengkapnya Yesaya bin Amozj.

Media yang mempublikasikan tulisan mereka adalah kitab Mikha bab 7 dan kitab Yesaya bab 1. Tokoh MM tadi menulis sekitar tahun 700 SM, sedangkan tokoh YA seratus tahun sebelumnya. MM dan YA menulis tentang keadaan di Kerajaan Yehuda.

Lho, jadi sinyalemen tentang suap dan korupsi tadi itu bukan di republik kita? Ternyata bukan! Bukan di negara kita, melainkan di negara orang lain. Syukurlah, suap-menyuap itu bukan terjadi di republik kita! Jadi, kita ini bukan republik suap.

Kalau begitu, mengapa baru-baru ini ada penilaian internasional bahwa Indonesia termasuk peringkat atas dalam daftar negara-negara paling korup di dunia? Ah, rupanya mereka keliru. Atau mungkin itu salah cetak. Mungkin yang dimaksud adalah bahwa negara kita termasuk peringkat negara yang paling beragama. Paling beragama!

Penulis adalah pengarang buku-buku renungan Seri Selamat BPK Gunung Mulia

Last modified: 3/8/07


 

Orang Jujur Makin Terbentur

Oleh Agus Wiyanto

Kejujuran adalah sikap yang makin langka ditemukan sekarang ini, dan menjadi pilihan utama “perilaku manusia beradab” di tengah pusaran arus yang menekankan aspek materialisme. Orang menjadi cepat tergiur dengan kemilau materi, dan kemudahan mendapatkan uang secara cepat dan instan. Dengan prinsip, uang dapat memberikan kebutuhan apa pun kepada si pemiliknya. Uang, yang kalau dikawinkan dengan aspek “kekuasaan”, dapat membuat keinginan apa pun berubah menjadi suatu kenyataan.

Siapa yang tidak ingin dalam hidupnya memiliki rumah megah, mobil mewah, tinggal di perumahan elite yang akan mendongkrak citra diri pemilik di mata orang lain. Akibatnya, manusia rela mengorbankan apa saja untuk meraihnya, termasuk mengorbankan nilai-nilai kejujuran yang diyakininya. Idealisme menjadi luntur, digantikan dengan sikap yang praktis dan pragmatis, asalkan dapat tetap eksis dalam kerasnya pergulatan hidup yang harus dimainkan.

Menjadi orang jujur adalah suatu opsi pilihan nurani bagi segelintir orang, yang hidupnya tidak mau tergiur kenikmatan materi dan empuknya kursi jabatan. Baik kenikmatan materi maupun empuknya kursi jabatan, banyak dilirik dan diperebutkan orang dengan saling menyikut sesamanya.

Menjadi orang jujur adalah pilihan berisiko, baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarga. Memang hidup orang jujur tidak akan berubah menjadi glamor. Tidak akan cepat melesat hidupnya bagaikan meteor. Hidup orang jujur tetap bersahaja, bahkan menjalani hidup yang sangat sederhana, tetapi di dalamnya menemukan secercah ketenangan batin. Orang jujur tidak takut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, dan didakwa menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

Namun, menjadi orang jujur ternyata masih tidak menguntungkan. Itu karena masyarakat Indonesia sedang menderita sakit parah, terkontaminasi virus korupsi. Suap dan mental KKN menjadi bagian dari budaya birokrasi yang hidup hingga saat ini. Tidak selamanya berbuat jujur berujung manis bagi orang yang masih mempunyai suara hati nurani dan menyerukan idealisme untuk kebaikan. Hidup orang jujur bisa berakhir dengan kisah memilukan.

Menjadi orang jujur ternyata makin terbentur, bahkan terbentur pada tembok besar yang menyisakan kepahitan hidup. Karena komunitas sosial masyarakat kita ternyata tidak lentur memihak kepada orang bermental jujur.

Komunitas Guru

Orang jujur seperti bola yang dapat dipermainkan di lapangan. Suatu saat ditendang ke atas, lalu dilemparkan kembali ke bawah, jatuh terpelanting, tetapi tidak mati. Orang jujur akan bangkit lagi, meskipun terus ditekan atasan, dan didesak bawahan, mem-buat ruang gerak bagi orang yang bermental jujur makin terjepit dan sempit. Orang jujur tidak akan kehilangan jati diri yang harus diperankan, sekalipun orang lain akan menertawakan diri mereka dan menganggap bodoh, dan kuno tindakannya di tengah panggung kehidupan manusia.

Lihatlah, apa yang sebenarnya salah dengan Komunitas Air Mata Guru Medan yang sebenarnya hendak menyuarakan keresahan isi hati, meneriakkan kepedihan, saat melihat kecurangan saat berlangsungnya ujian nasional pada April 2007.

Motivasi mereka hanya satu. Bukan untuk mencari sensasi murahan, bukan pula mencari ketenaran yang kemudian kerap diliput media masa, tapi teriakan keprihatinan dan kepedihan melihat apa yang akan terjadi nanti dengan generasi muda, kalau dibiarkan berbuat tidak jujur.

Sejak dini mereka diracuni mental ketidakjujuran yang dilegalkan institusi pendidikan, guna mendapatkan nilai kelulusan. Memang ijazah resmi dapat dipegang di tangan, tetapi apakah hal seperti itu dapat dibenarkan nurani dan etika moral?

Namun justru nasib tragis dialami 27 guru yang tergabung dalam Komunitas Air Mata Guru Medan (KAMG). Tindakannya yang mau berlaku jujur, ternyata direspons negatif oleh institusi tempat mereka mengajar. Mereka menghadapi kendala pemberhentian dan pengurangan jam mengajar, yang tentu saja akan membawa konsekuensi langsung bagi asap dapur mereka yang harus mengepul.

Sosok guru memang sering digambarkan bak pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi nasibnya tidak lebih seperti syair lagu Oemar Bakri, yang rela terus-menerus bertugas untuk mengabdi. Padahal melalui tangan mereka, terkandung harapan suatu tugas mulia untuk mendidik generasi muda yang akan melahirkan sosok pemimpin masa depan.

Tidak Mati Suri

Janganlah menginjak orang yang berlaku jujur, apalagi dengan menggunakan tekanan dan kekerasan supaya mereka bungkam seribu bahasa. Sekalipun terus diinjak-injak, kejujuran tidak akan mati suri sebelum waktunya bertunas di bumi. Bahkan Tuhan digambarkan terus berpihak kepada orang jujur, yang selama hidup terus menjaga agar perilakunya, tetap di jalan yang lurus dan karyanya tidak bercacat bercela (Amsal 2: 7).

Orang jujur akan terbit bak mentari yang terus menerangi dan memberikan inspirasi pencerahan bagi terciptanya ruang keadilan dan kebenaran. Dunia sekarang membutuhkan orang yang berani mengatakan dengan tegas dan lantang: “ya adalah ya” dan “tidak adalah tidak”, sesuai suara hati dan prinsip yang diyakininya dalam kesatuan kata dan perbuatan.

Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, sedangkan orang yang bercela dipandu oleh kelicikan hatinya (Amsal 11: 3). Yang satu memang gemar berbuat baik untuk kepentingan orang lain, sedang orang yang berlaku cela cenderung memperalat orang lain untuk kepentingan dirinya. Tentu pilihan ada di tangan kita, mau menjadi apa diri kita.

Meskipun mengalami ujian yang sangat berat, kejujuran janganlah menjadi sirna dan mati dalam panggung kehidupan ini. Bahkan terus menjadi pupuk yang akan menyuburkan tanah tandus di padang gersang; termasuk menjadi pupuk yang terus memoles hati nurani manusia yang makin gersang akan kebenaran.

Penulis adalah rohaniwan, kini Pendeta GKI Cinere

Last modified: 5/8/07


 

Gereja dan Pilkada 2007

Oleh Weinata Sairin

Walaupun dalam keseharian istilah politik lebih bernuansa sekuler, hitam, kotor, penuh intrik dengan berbagai muatan berkonotasi negatif lainnya, namun warga gereja dan Gereja yang diutus Tuhan untuk berkarya di tengah dunia tak bisa tidak memiliki keterkaitan dengan dunia politik. Harus diakui titik singgung gereja/warga gereja dengan dunia politik memiliki titik pijak yang legitimate. Dokumen-dokumen gerejawi tegas menyatakan sejak zaman perjuangan kemerdekaan gereja-gereja di Indonesia turut berperan di berbagai bidang, termasuk di bidang politik.

Menurut dokumen Sidang Raya PGI, gereja ditempatkan Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilannya dalam konteks sosial politik, ekonomi, dan budaya tertentu. Demikian halnya gereja-gereja di Indonesia dipanggil dan ditempatkan Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilannya di tengah bangsa dan NKRI yang merdeka, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 1945, yang diyakini sebagai anugerah dari Tuhan.

Kehadiran gereja-gereja dalam NKRI merupakan tanda pengutusan Tuhan agar gereja-gereja secara aktif mengambil bagian dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Gereja-gereja di Indonesia mengakui negara adalah alat tangan Tuhan yang bertujuan menyejahterakan manusia dan memelihara ciptaan Allah.

Akan tetapi sebagai lembaga keagamaan otonom, gereja mengemban fungsi dan otoritas yang bebas dari pengaruh negara. Sebaliknya gereja tidak berhak mengatur kehidupan negara oleh karena negara mempunyai fungsi tersendiri dalam menjalankan panggilannya di dunia (Roma 13:6-7; I Pet 2:13-14).

Dengan demikian gereja dan negara harus membina hubungan kondusif dan bukan hubungan subordinatif. Gereja mempunyai kewajiban menaati hukum negara, sebaliknya negara berkewajiban mengayomi dan melindungi seluruh rakyat, termasuk gereja agar leluasa dalam menjalankan fungsi dan panggilannya masing-masing (I Petrus 2:16). Rumusan gereja-gereja dalam Sidang Raya yang merupakan aktualisasi pemahaman gereja tentang negara harus dipahami sebagai wujud pemaknaan baru terhadap peran dan partisipasi gereja/warga gereja di bidang politik.

Gereja/warga gereja seharusnya tidak apriori dan alergi terhadap sesuatu yang berbau politik; ada titik temu, ada titik singgung antarwarga gereja dan politik. Perlu digarisbawahi keterkaitan dan titik singgung itu mempunyai dinamika beragam yang acap kali ikut diwarnai konteks zaman, bahkan oleh sistem politik yang berkembang di suatu kurun waktu tertentu.

Dalam zaman Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi yang menampilkan iklim politik berbeda-beda, menghadirkan respons yang berbeda pula dari gereja dan warga gereja. Dalam era reformasi tatkala semangat keterbukaan menguat, demokrasi mengemuka, dimensi-dimensi HAM makin mendapat ruang, persepsi masyarakat terhadap dunia politik makin positif. Dunia politik yang mendapat stigma sebagai sesuatu yang kotor, dicoba diberi rambu-rambu agar aspek-aspek etik dan moral lebih mendapat tempat.

Bagian Integral

Gereja dan warga gereja sebagai bagian integral dari bangsa memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam kehidupan bangsa dan negara. Gereja dan warga gereja tidak boleh bersikap apatis dan hanya menjadi penonton dalam kehidupan berbangsa. Gereja dan umat Kristen harus memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsanya.

Tugas umat Kristen adalah bagaimana mengusahakan kesejahteraan bagi semua orang, mengasihi sesama, menjadi berkat bagi banyak orang! Rumusan-rumusan seperti itu tersebar di berbagai bagian Alkitab yang menunjukkan kekristenan tidak berhenti pada diri sendiri tapi harus bermakna dan berbuah bagi orang lain.

Amanat Alkitab bahwa manusia dipanggil untuk mengelola, memelihara dan melestarikan kehidupan (Kejadian 1:26-28); bahwa gereja disuruh ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, bahwa kehidupan masyarakat harus diba ngun berdasarkan keadilan dan kesejahteraan, adalah amanat yang mau tidak mau memberi arah bagi pentingnya keterlibatan gereja di bidang politik.

Gereja yang berada di dalam dunia adalah gereja yang hidup dan berinteraksi dengan dunia politik. Gereja tak bisa lagi apatis terhadap kehidupan politik. Gereja harus menjadi garam dan terang juga dalam dunia politik. Gereja-gereja di Indonesia makin lama makin sadar ia terpanggil dalam bidang politik agar politik yang acap dikatakan kotor, dapat tetap memiliki moral yang kuat.

Dokumen Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB) 2004, merumuskan dengan amat tegas tentang tanggung jawab gereja di bidang politik. Dokumen itu menyebutkan, gereja mempunyai tanggung jawab politik dalam arti turut serta secara aktif di dalam mengupayakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperjuangkan keseimbangan antara kekuasaan, keadilan, dan kasih. Orang Kristen terpanggil untuk membangun kesejahteraan di mana mereka berada karena kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan kita, bahkan menjadi kesejahteraan bersama (Yer 29:7).

Dalam mewujudkan tanggung jawab itu, gereja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama perlu memperlengkapi warganya, agar setiap warga memahami dan menghayati nilai-nilai kristiani dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pelajar, mahasiswa, pegawai, pedagang, wiraswasta, ataupun di dalam menekuni berbagai profesi.

Setiap warga gereja yang berkecimpung di bidang politik harus mempunyai wawasan kristiani, jujur, dapat dipercaya dan mengutamakan kepentingan rakyat. PGI dan semua gereja anggotanya harus proaktif melaksanakan pembinaan warga gereja dengan melakukan kerja sama dengan semua lembaga dan instansi.

Dokumen PTPB mengatakan gereja juga harus ikut serta mengadakan pendidikan politik agar warganya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dewasa dan bertanggung jawab. Rumusan dalam PTPB 2004 memberikan dorongan kuat, gereja tidak lagi boleh apatis terhadap bidang politik. Dalam konteks ini harus dipahami mengapa PGI melaksanakan program pendidikan politik bagi pemimpin gereja Mei lalu di Jakarta.

Mewujudkan Pilkada

Gereja-gereja bersama dengan masyarakat di Jakarta kini tengah bersiap-siap menghadapi Pilkada DKI 2007. Warga gereja harus menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab dengan memilih calon gubernur/wagub yang dianggap dapat memimpin Jakarta dengan lebih baik. Jakarta sebagai kota metropolitan yang amat majemuk dengan segudang permasalahan yang dihadapinya, memerlukan figur pemimpin yang inklusif, berpihak kepada rakyat, memberi ruang bagi pluralitas.

Kedua calon dalam berbagai kesempatan menyampaikan program-programnya. Dalam menetapkan pilihan terhadap kedua calon, perlu kita catat: kedua calon tentu memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Tak ada calon sempurna, yang sesuai harapan kita. Penting mempertimbangkan dalam memilih calon pemimpin DKI, siapa parpol yang mendukung/mengusung calon itu, apa visi dan misi parpolnya, apakah sejalan dengan dasar negara Pancasila.

Harus juga ditelusuri kapasitas dan kompetensi calon, dihubungkan dengan permasalahan Jakarta yang amat kompleks (pendidikan, kesehatan, kemiskinan, banjir, transportasi, dan lain-lain). Bagaimana komitmen calon terhadap kemajemukan, kebe- basan beragama, pembangunan rumah ibadah, penegakan hukum; Pancasila dan UUD Negara RI 1945. Bagaimana karakter dan sikap calon sebagai pribadi pemimpin?

Tentu akan ada perbedaan dalam menentukan pilihan, baik di kalangan warga gereja maupun masyarakat luas. Tetapi, perbedaan itu jangan menimbulkan per- pecahan, apalagi konflik dan ketidakrukunan antarumat beragama.

Gereja dan warga gereja harus mampu menjatuhkan pilihan yang cerdas, tepat dan cermat, demi masa depan Jakarta yang lebih baik.

Penulis adalah rohaniwan

Last modified: 7/8/07


 

Korea Semenanjung Kesedihan dan Air Mata

Josef Purnama Widyatmadja

Korea sayang Korea malang”. Itulah kata-kata yang bisa terucapkan ketika mendengar berita tentang kematian dua sandera Korea yang dibunuh Taliban. Penulis mempunyai banyak sahabat di Korea dan berkali-kali berkunjung ke Negeri Ginseng itu.

Pada 1979, satu hari setelah penulis meninggalkan pelabuhan udara Seoul, besoknya terjadi pembunuhan Presiden Park Chunghee oleh pembantunya. Tahun 1980 terjadi pembantaian oleh rezim militer di Kota Gwangju, kota di selatan Seoul. Ribuan mahasiswa dan aktivis demokrasi mati di tangan militer. Sekarang, hari pembantaian di Gwangju menjadi hari libur nasional. Demokrasi yang dikecap rakyat Korea hari ini tidak bisa dilepaskan dengan pelayanan Urban Rural Mission dan gereja Korea di waktu lalu.

Di pertengahan tahun 2007, dunia lega dan rakyat Korea gembira setelah terjadi kesepakatan antara Korea Utara dan Amerika soal penghentian instalasi nuklir yang mampu memproduksi bom nuklir. Tapi, sayang, belum sampai dua bulan kegembiraan yang dialami bangsa Korea yang masih terpisah itu, berita sedih menimpa bangsa Korea khususnya Korea Selatan.

Dua dari 23 sandera Korea telah dibunuh oleh rezim Taliban.

Dunia berduka atas nasib 21 tawanan Korea yang masih belum menentu hidupnya. Di Medan, Seoul, dan kota-kota besar lain di dunia, umat Kristen dan kelompok agama lain melakukan doa bersama untuk keselamatan 21 tawanan Korea yang masih belum dibebaskan. Presiden George W Bush dan Presiden Karzai didesak untuk mengambil langkah untuk menyelamatkan sandera Korea.

Kepedihan demi kepedihan telah melanda bangsa Korea sejak zaman dahulu. Korea yang berupa semenanjung berbatasan dengan Tiongkok dan Rusia. Sedang di laut Korea berbatasan dengan Jepang.

Dari zaman ke zaman Korea selalu menjadi medan perebutan pengaruh kekuatan tiga negara besar, yaitu Tiongkok, Rusia, dan Jepang. Korea bagaikan pelanduk yang harus hidup di tengah pertarungan antara gajah dan harimau.

Sejarah Korea merupakan sejarah yang selalu dirundung persaingan internal dan medan konflik kekuatan di sekitarnya. Ada tiga kekuatan yang mendominasi di Korea sampai dengan abad ketiga, yaitu Kerajaan Silla dan Baek Jae di selatan, dan Kerajaan Goguryu di utara. Akhirnya pada sekitar abad keenam dengan bantuan Kerajaan Tang dari Tiongkok, Kerajaan Silla berhasil menyatukan Semenanjung Korea. Sebagai imbalannya Pemerintah Silla memberikan sebagian daerah Goguryu kepada Kerajaan Tang.

Selama berabad-abad Kerajaan Korea di bawah payung Kerajaan Tiongkok. Tahun 1894 dengan dalih membebaskan Korea dari cengkeraman Dinasti Ching, Jepang menyerang istana Kerajaan Korea dan membentuk pemerintahan boneka. Serangan itu menjadi penyebab perang Jepang dengan Dinasti Ching di Semenanjung Korea yang dimenangkan oleh Jepang. Akibatnya Tiongkok harus menyerahkan pengaruhnya atas Korea kepada Jepang.

Perang Jepang dan Rusia (1904 -1905) juga terjadi di Semenanjung Korea (bukan di wilayah kedua negara yang berperang) dan sekitarnya yang menghasilkan Perjanjian Portsmouth dengan Amerika sebagai mediator. Kesepakatan Portsmouth antara lain mengatur pengakuan Rusia untuk menyerahkan Semenanjung Korea dan Mancuria di bawah pengaruh Jepang. Sejak itu Korea boleh dikatakan menjadi jajahan Jepang selama kira-kira 50 tahun.

Selama penjajahan oleh Jepang, bangsa Korea mengalami penderitaan seperti saudaranya di Tiongkok. Sampai saat ini memori penderitaan rakyat Korea atas kebengisan tentara Jepang menjadi luka batin yang belum tersembuhkan dalam benak hati generasi orang Korea.

Berakhirnya Perang Dunia II menghasilkan dua Korea di Utara dan Selatan sebagai awal dari Perang Dingin. Kembali untuk ketiga kalinya Semenanjung Korea menjadi medan perang dan persaingan kekuatan di luar Korea. Antara kekuatan kapitalis yang dukung oleh Amerika dan kekuatan komunis yang didukung oleh Rusia.

Perang Korea telah menghasilkan persetujuan Pamunjom, persetujuan gencatan senjata (penghentian perang), tapi bukan perjanjian damai antara Amerika dan Korea Utara. Secara yuridis kedua negara masih dalam keadaan perang.

Lonceng Perdamaian

Konflik dan perdamaian di Semenanjung Korea bersifat kompleks dan tidak sesederhana seperti yang dibayangkan banyak orang. Korea merupakan tanah ratapan yang penuh tangisan air mata dan cucuran darah karena perang.

Di tengah menghangatnya reaksi dunia atas percobaan nuklir Korea Utara pada 9 Oktober yang lalu, penulis bersyukur karena mendapat kesempatan mengunjungi De Military Zone (DMZ) lintang 38 derajat yang memisahkan dua Korea. Kunjungan ke daerah terlarang buat orang sipil itu dimungkinkan karena penulis beserta aktivis sosial perdamaian dari manca negara mendapat undangan dari Pemerintah Kabupaten Hwacheon, Korea Selatan dari tanggal 12-18 Oktober 2006, untuk berpartisipasi dalam konferensi “Peace Charter for Life”.

Selama konferensi, pemerintah setempat mengadakan festival perdamaian di Danau Paroho, kunjungan ke daerah DMZ, Taman Perdamaian (Peace Park), dan Taman Lonceng. Di tempat itu Pemerintah Hwacheon membangun taman yang menampung lonceng simbol perdamaian dari semua negara. Di Desa Hwacheon itulah dibangun waduk perdamaian untuk mengantispasi ancaman banjir yang bisa terjadi kalau pihak Korea Utara melepaskan air penampungan waduk yang dibangun di Korea Utara.

Selain itu Pemerintah Hwacheon berupaya melakukan diplomasi perdamaian antarrakyat untuk menciptakan daerah perdamaian yang memisahkan Hwacheon dengan saudaranya dari Korea Utara. Pemerintah Kabupaten Hwacheon berharap bahwa Hwacheon yang pernah menjadi medan pertempuran sengit antara tentara Selatan yang didukung Amerika melawan tentara Utara yang didukung sukarelawan Tiongkok, akan menjadi pusat perdamaian.

Di Danau Hwacheon diperkirakan sekitar 30.000 tentara Tiongkok mati demi membantu tentara Utara untuk memukul balik tentara Selatan supaya tetap di luar garis lintang 38 derajat. Danau Paroho di perbatasan menjadi saksi bisu tentang betapa bengisnya suatu perang. Tapi sayang para pemimpin politik sering masih haus perang dan mengabaikan korban perang yang mengambil nyawa insan tak berdosa.

Dari jauh penulis ikut berdoa semoga sandera Korea segera dibebaskan oleh Taliban karena mereka datang ke Afghanistan ingin mengulurkan bantuan kemanusiaan dan mengurangi beban korban perang di sana. Mereka tahu dan merasakan apa artinya penderitaan rakyat suatu negeri dijadikan medan pertempuran dan perebutan keserakahan dan praktik kelaliman penguasa global di luar kawasannya.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Last modified: 8/8/07


 

Perambahan Hutan Salah Satu Penyebab Banjir Morowali

Oleh Suroso

Perambahan hutan alam Indonesia tidak lepas dari praktik pemberian legalitas pemerintah dalam memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), dan ketiadaan tanggung jawab atas perusakan hutan yang telah dilakukan. Pada awal tahun 2007, sejumlah pemangku kepentingan yang mendapat dukungan penuh dari Dephut telah menyelesaikan aspek legalitas (legality aspect) yang dapat digunakan sebagai guidelines untuk mengetahui legal tidaknya operasional sebuah perusahaan.

Namun, setelah selesai dan diserahkan kepada Departemen Kehutanan, tidak ada tindakan apa pun yang diambil terhadap aspek legalitas tersebut. Legalisasi yang dimaksud tersebut adalah dalam bentuk IUPHHK, IPK, IPHHK. Bahkan praktik-praktik oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pembalakan liar di areal hutan juga berperan besar terhadap berkurangnya areal tutupan hutan.

Hutan sebagai salah satu potensi sumber daya alam memiliki nilai ekonomi tinggi di luar migas. Luas tutupan hutan Morowali Sulawesi Tengah pada tahun 2001 adalah 1.013.931 hektare, terdiri dari hutan lindung (HL) 447.170 hektare, hutan produksi (HP) 193.649 hektare, hutan produksi terbatas (HPT) 230.567 hektare, hutan produksi yang dapat dikonversi 80.294 hektare, dan hutan suaka alam 62.251 hektare. Kenyataan itu menyebabkannya menjadi incaran para investor untuk mengeksploitasinya.

Hasil analisis dan data base Walhi Sulteng tahun 2001-2007 menyebutkan kondisi hutan di Morowali menjadi kritis disebabkan oleh berbagai konsesi. Di antaranya berupa areal perkebunan sawit dengan hak guna usaha sebesar 19.509 hektare, pertam- bangan yang hingga saat ini mencapai 136.793 hektare, HPH 105.000 hektare, IPKTM 1.770 hektare.

Hal itu tidak sebanding dengan jumlah tutupan hutan yang tersedia di Kabupaten Morowali, sehingga terjadi perubahan pada tutupan hutan yang per tahunnya mencapai 169,32 hektare, dan terjadi sejak 2001. Sementara tingkat kekritisan lahannya mencapai 3,29 persen atau sama dengan 20.260 hektare.

Destructive logging di Kabupaten Morowali, dalam lima tahun terakhir sangat marak terjadi, di mana harus melibatkan masyarakat setempat dan beberapa perusahaan yang memiliki area konsesi untuk perkebunan dan pertambangan. Selain itu pada tahun 2006, terdapat tiga perusahaan yang memiliki izin operasi dari tahun 2004-2006 di mana luas areal tebangan berkisar 360-800 hektare.

Tidak mengherankan jika kemudian terjadi bencana banjir dan longsor di empat kecamatan daerah tersebut, antara lain, Kecamatan Bungku Utara, Mamosalato, Sayojaya, dan Petasia. Selain menimbulkan korban jiwa, hilang dan terjebak banjir longsor, abnjir juga menggenangi permukiman penduduk dan lahan pertanian.

Penyebab Banjir

Kejadian itu sudah harus menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah agar tidak lagi sewenang-wenang memberikan izin pengusahaan hutan ataupun rencana pembangunan yang mengorbankan areal tutupan hutan, sehingga bencana yang terjadi dapat diprediksi sebelumnya.

Penyebab banjir yang terjadi di Kabupaten Morowali adalah akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam tiga tahun terakhir. Di samping itu, juga diakibatkan akibat ketidakpastian iklim. Kesalahan urus pengelolaan daerah aliran sungai juga merupakan indikasi dari dampak langsung tindakan destruktif para pelaku pembalakan liar yang telah berlangsung sepanjang tahun.

Penyebab penting adalah akibat peningkatan kerusakan atau deforestasi hutan. Kabupaten Morowali dulunya memiliki tutupan hutan yang cukup luas, namun dalam perkembangannya telah mengalami peningkatan deforestasi yang cukup signifikan dengan tingkat rata-rata degradasi hutan berkisar sekitar 20.260 hektare per tahun atau sekitar 3,29 persen dari total luasan hutan Kabupaten Morowali.

Penyebab lain adalah salah urus daerah aliran sungai. Kodisi ini ditunjukkan dengan belum adanya suatu strategi penanganan pada daerah aliran sungai secara serius yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Padahal kondisi sungai di Morowali, seperti Sungai Laa, Sungai Salato, Sungai Bongka, dan Sungai Morowali, telah mengalami kerusakan baik di hulu maupun di hilir.

Penyebab berikut adalah ketimpangan pemanfaatan ruang. Fakta ini sangat jelas ditunjukkan dengan intervensi kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) yang sangat liberal dalam memberikan legalisasi terhadap eksploitasi (pengusahaan maupun pemanfaatan ruang) pada kawasan hutan yang ditunjukkan melalui IUPHHK.

Melihat kondisi tersebut, tidak mengherankan jika bencana banjir dan longsor adalah merupakan bencana yang sangat rawan di Morowali saat ini dan ke depan. Terutama, jika tidak ada upaya serius yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganannya ke depan.

Penulis adalah pemerhati masalah lingkungan hidup, bekerja di SKEPHI Jakarta

Last modified: 8/8/07


 

Yayasan Tidak Dapat Menyelenggarakan Pendidikan?

Oleh Thomas Suyatno

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 1 Butir 1 menyebutkan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Di dalam penjelasan Pasal 8, antara lain disebutkan bahwa kegiatan usaha badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, antara lain di bidang pendidikan. Lebih lanjut ketentuan pada Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Kata “kegiatannya” merujuk pada kegiatan badan usaha dan pada kegiatan yayasan. Untuk dapat mendirikan suatu badan usaha, suatu yayasan terlebih dahulu harus mempunyai kegiatan di bidang sosial, misalnya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal (sekolah dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi) atau lembaga pendidikan nonformal, misalnya kursus-kursus.

Jika yayasan sudah berkegiatan di bidang pendidikan misalnya, untuk dapat lebih mendukung kehidupan yayasan, atau lebih dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan pendidikan, yayasan lalu mendirikan badan usaha yang menjadi badan hukum, syaratnya harus mempunyai kegiatan tersebut -baru dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT) misalnya. Dalam hal ini pendirinya adalah yayasan.

Contohnya, yayasan yang berkegiatan di bidang penyelenggaraan rumah sakit dan rumah penanggulangan psikotropika, mendirikan badan usaha PT yang berkegiatan rumah sakit dan penanganan penyakit-penyakit psikotropika.

Yayasan yang berkegiatan di bidang pendidikan formal, nonformal, kursus-kursus keterampilan komputer, software, menurut Pasal 7 Ayat (1) untuk dapat mendirikan badan usaha, misalnya PT, yayasan harus telah berkegiatan pendidikan komputer, dan PT yang didirikan harus sama kegiatannya juga di bidang pendidikan, misalnya pendidikan komputer, teknologi informasi, baik software maupun hardware, mendirikan pabrik-pabrik komputer, dan lain-lain.

Tidak Benar

Dengan demikian dapat disimpulkan, pertama, yayasan yang berkegiatan sosial, misalnya pendidikan, dapat mendirikan PT yang bergerak di bidang pendidikan (formal dan/atau nonformal). Kedua, yayasan yang berkegiatan di bidang sosial kesehatan dapat mendirikan rumah sakit.

Sedangkan Pasal 7 Ayat (2) mengatur: dalam hal yayasan mau mengikutsertakan kekayaan yayasan dalam usaha-usaha lain yang bersifat prospektif, dengan batas maksimum 25 persen dari nilai kekayaan yayasan.

Dengan mengikutsertakan kekayaan, berarti bukan mendirikan sendiri badan usaha tetapi membeli saham-saham dalam PT/badan usaha. Atau, setelah melihat suatu badan usaha maju dan menguntungkan, yayasan ikut menempatkan modalnya dalam usaha pihak lain tersebut, dengan menjadi pemegang saham atau investor. Dalam hal ini, badan usaha di mana yayasan menempatkan investasinya boleh berupa usaha apa pun yang yayasan sendiri tidak jalankan/bukan bidang kegiatan yayasan, misalnya yayasan membeli saham PT Pertambangan, PT SPBU, dan lain-lainnya.

Jadi, tidak benar yang dinyatakan beberapa pakar seperti berikut ini. Pertama, menurut Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1) yayasan dalam melaksanakan kegiatannya harus membentuk badan usaha. Kedua, badan usaha adalah kegiatan mencari keuntungan, sehingga ketentuan tersebut tidak sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan yang nirlaba, sehingga yayasan tidak dapat dan tidak cocok menyelenggarakan pendidikan secara langsung.

Ketiga, oleh karena yayasan tidak cocok untuk menyelenggarakan pendidikan yang nirlaba, diperlukan badan hukum baru yaitu Badan Hukum Pendidikan (BHP). Keempat, maksud penjelasan Pasal 8 mengenai pendidikan adalah pendidikan nonformal.

Penjelasan tersebut bertentangan dengan penjelasan-penjelasan yang sejak lama diberikan oleh tim Departemen Hukum dan HAM maupun tim ahli yang membidani/membahas/merancang/penyiap UU Yayasan dan pada waktu sosialisasi UU Yayasan tersebut.

Kalau jalan pikiran di atas diteruskan, apakah untuk kegiatan di bidang keagamaan dan kemanusiaan juga harus dibentuk badan usaha (yang mencari keuntungan)? Apakah cocok? Apakah untuk kegiatan di bidang keagamaan dan kemanusiaan dengan demikian harus membentuk badan hukum baru juga?

Jadi, tidak benar yayasan dalam kegiatan harus membentuk badan usaha, dan juga tidak benar apa yang disampaikan dalam keempat hal di atas.

Penjelasan

Sesuai dengan penjelasan tim sosialisasi Departemen Hukum dan HAM tentang UU Yayasan dan perkembangan persetujuan akta yayasan selama ini, yayasan mempunyai tiga jenis kegiatan. Kegiatan itu ialah kegiatan utama (implisit dalam Pasal 1 nomor 1), kegiatan penunjang (Pasal 3, Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8), dan kegiatan penyertaan (Pasal 7 Ayat 2).

Kegiatan utama adalah kegiatan untuk melaksanakan maksud dan tujuan pendirian di salah satu bidang (sosial, dan/atau kemanusiaan, dan/atau keagamaan), dalam hal ini adalah pendidikan. Hal ini diatur dalam akta Anggaran Dasar Yayasan standar yang dibuat Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM), Pasal 3.

Kegiatan penunjang adalah kegiatan usaha untuk menunjang maksud dan tujuan, yaitu dengan membentuk badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan (kegiatan utama), sesuai Pasal 7 Ayat (1) UU Yayasan.

Kegiatan penyertaaan dalam berbagai bentuk usaha, tidak harus sesuai dengan maksud dan tujuan tetapi dibatasi paling banyak 25 persen dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Yayasan.

Dengan demikian, yayasan dapat menyelenggarakan pendidikan secara langsung sebagai (salah satu) kegiatan utama. Dalam kenyataannya, sudah ratusan bahkan ribuan Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan dibuat oleh notaris dan disahkan Departemen Hukum dan HAM sesuai dengan akte standar Anggaran Dasar Yayasan tersebut di atas.

Penulis adalah Guru Besar di bidang Ekonomi/Manajemen; dan saat ini me jabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita

Last modified: 9/8/07


 

RMS, Ide Politik yang Rapuh

Oleh John Pieris

Banyak hal yang terjadi di dunia ini biasanya dimulai dari sebuah mimpi, meditasi, kontemplasi, dan juga khayalan. Artinya, sesuatu yang ada, sebelumnya tidak ada, sesuatu yang nyata, tadinya tak tampak. Atau, sesuatu yang konkret, bermula dari yang abstrak, atau sebuah khayalan dapat saja menjadi kenyataan, dan bisa saja tetap menjadi khayalan.

Siapa pun bisa bermimpi tentang politik. Tetapi, tidak semua mimpi atau khayalan akan menjadi sesuatu yang berwujud. Boleh jadi, bermimpi atau berkhayal di dalam politik tidak dapat terwujud secara nyata (konkret) seperti yang diharapkan. Bisa juga tidak terwujud sama sekali.

Sungguhpun demikian, bermimpi untuk memperjuangkan sebuah ide atau keinginan politik boleh-boleh saja.

Dan, satu hal yang dapat dimengerti, bermimpi untuk melahirkan sebuah ide yang dilanjutkan dengan sebuah gagasan, sebenarnya digerakkan oleh getaran mekanistik pada jaringan-jaringan saraf dalam otak manusia. Karena itu, sifatnya personal dan otonom. Dengan demikian, menjadi sebuah fenomena psikologis, bahwa bermimpi tentang sesuatu yang bersifat politis-ideologis adalah otonomi setiap insan politik.

Seperti dikatakan filsuf Yunani, Plato, seluruh filsafat (berfikir filosofis) haruslah bertumpu pada ide. Bagi Plato, ide adalah realitas yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada, yang dapat dikenal dengan pancaindera. Dengan logika itu, dapat dikatakan, RMS itu sebuah ide (mimpi) juga sebuah realitas.

Republik Maluku Selatan (RMS) adalah buah (hasil) dari mimpi politik yang dibangun secara sadar. Betapa tidak, karena pemimpin dan puluhan ribu tentara Koningklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL) Belanda, ditambah ribuan pegawai yang mengabdi pada Pemerintah Hindia Belanda, plus keluarganya dan para simpatisannya merasa, dengan kekuatan itu, mereka dapat membentuk sebuah negara baru yang merdeka dan berdaulat penuh. Membentuk negara yang sejajar dengan negara-negara merdeka lainnya, dan pasti mendapat legitimasi, atau diakui negara-negara lain.

Adalah wajar, dari perspektif hak-hak asasi manusia (HAM), siapa saja dan kelompok masyarakat mana pun berhak menyatakan pendapat dan sikap politik untuk memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Persoalan utama dalam kasus RMS, tidak sekadar ada, dan diakuinya hak politik itu, tetapi, apakah hak politik yang dimilikinya itu sudah cukup dan dapat dianggap sebagai “barang bukti” untuk menuntut kemerdekaan?

Dipaksakan

Jawaban atas pertanyaan ini tidaklah sulit. Siapa pun bisa menyatakan atau mungkin bisa memproklamirkan kemerdekaan. Masalahnya, apakah hak untuk menyatakan kemerdekaan itu diakui orang-orang lain (masyarakat, rakyat)? Bukankah orang-orang lain juga mempunyai hak untuk menyatakan ketidaksetujuan (penolakan) terhadap kemerdekaan yang telah atau akan diperjuangkan orang-orang lain yang berbeda visi, konsep, ideologi dan strategi?

Harus dipahami, substansi utama pemilikan dan perwujudan hak politik itu harus berbanding lurus atau berjalan simetris dengan pengakuan terhadap hak politik yang dimiliki orang lain. Dalam kasus kemerdekaan RMS yang dinyatakan pada 25 April 1950, diketahui sebagian besar orang Maluku menolak kemerdekaan itu, karena perwujudan kemerdekaan itu dilakukan secara paksa di bawah ancaman sepatu lars dan bayonet tentara KNIL. Penolakan itu terkait erat dengan hak politik ratusan ribu orang Maluku yang tidak mengakui kemerdekaan RMS.

Pada waktu itu (1950), ratusan ribu orang Maluku (Tengah dan Tenggara) memilih tetap menjadi warganegara Indonesia, karena mereka telah mendapatkan kemerdekaannya pada 1945. Kemerdekaan yang didapatnya itu, sudah barang tentu, tidak dapat dirampas siapa pun, termasuk RMS sekali pun. Dan, adalah wajar jika Pemerintah Indonesia, khususnya tentara Republik Indonesia Serikat (RIS) melindungi warganya dari ancaman laten maupun manifes dari aksis teror, berupa paksaan serta siksaan dari tentara RMS.

Yang dilakukan pemerintah dan tentara RIS pada waktu itu (1950) adalah melindungi hak-hak politik dan hak-hak warga negara RIS. Hal yang sama berlanjut pada tahun 1951-1962 oleh Pemerintah RI dan TNI, kurun waktu di mana RMS dapat dikalahkan.

Tindakan yang diambil Pemerintah RIS dan kemudian Pemerintah RI untuk memerangi RMS, selain dimaksud untuk tidak mengakui keberadaan RMS, sekaligus juga tindakan itu dilakukan untuk memperkokoh kedaulatan wilayah RIS dan RI. Tindakan itu sangat cerdas, untuk menyatakan kepada dunia internasional, Indonesia adalah negara merdeka, bersatu, dan berdaulat. Wajar jika Indonesia tidak mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara apa pun yang dibentuk oleh siapa pun di dalam wilayah negaranya.

Pemimpin RMS juga tidak cerdas membaca situasi politik nasional dan global pada waktu itu. Pemimpin RMS lupa, banyak sekali negara yang dijajah, baru saja merdeka, termasuk Indonesia, yang baru saja keluar dari krisis yang panjang karena dicengkeram penjajah selama 350 tahun, tetapi kemudian mampu bangkit, dan merebut kemerdekaannya pada tahun 1945. Di saat itu, jutaan rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan yang langgeng dan permanen, dalam arti seluas-luasnya menyangkut kemerdekaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Mengakui Kemerdekaan

Negara-negara besar telah mengakui kemerdekaan Indonesia. Sangat mustahil negara-negara tersebut dapat mendukung kemerdekaan RMS. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) misalnya, tidak mungkin mengakui kemerdekaan RMS. Harga yang harus dibayar terlalu mahal jika AS berpihak kepada RMS dan memusuhi Indonesia.

Sumber daya alam yang melimpah disertai pasar potensial (jumlah penduduk besar) yang dimiliki Indonesia, lebih dilirik AS yang berambisi menguasai ekonomi dunia. Menjadi pilihan yang tepat dalam paradigma politik luar negerinya setelah negara adidaya itu keluar sebagai salah satu pemenang Perang Dunia II.

Sebagai sekutu AS, Belanda, sebenarnya memiliki pandangan sama. Cuma, negara itu seolah menjanjikan kemerdekaan kepada RMS yang diawali dengan berusaha memecahkan wilayah-wilayah jajahannya menjadi negara-negara bagian. Ide politik Belanda itu tidak berhasil diwujudkan, hingga muncullah ide pembentukan RMS.

RMS memang memiliki ide politik, tetapi ide yang dibangun sangatlah rapuh. Kemerdekaan RMS dibangun di atas puing-puing kekesalan dan kefrustrasian pemimpin dan ribuan tentara KNIL yang gagal membaca masa depan umat manusia yang menginginkan kemerdekaan abadi, damai, santun, dan demokratis. Ide politik RMS ditolak mayoritas rakyat Maluku Selatan karena ide itu dipaksakan.

Penulis adalah Ketua Program Pascasarjana FH-UKI, Jakarta

Last modified: 13/8/07


 

Pelestarian Kemiskinan di Indonesia

Oleh MT Felix Sitorus

Di balik debat angka kemiskinan yang baru-baru ini kembali memanas tersirat niatan melestarikan kemiskinan. Kesimpulan itu muncul karena di balik angka kemiskinan resmi itu ada indikasi penggelapan jumlah penduduk miskin. Sementara itu struktur anggaran program penanggulangan kemiskinan tahun 2008 mengindikasikan penggelapan dana.

Bila dua hal tadi tidak dikoreksi, maka yang akan terjadi bukan penghapusan melainkan pelestarian kemiskinan.

Menurut BPS, angka kemiskinan turun dari 39,30 juta (17,75 persen) tahun 2006 menjadi 37,17 juta (16,58 persen) tahun 2007. Orang miskin berkurang 2,13 juta orang (1,17 persen) dalam setahun.

Penurunan angka kemiskinan itu sangat meragukan. Menurut dalil Bank Dunia, peningkatan harga beras berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. Dalam periode Maret 2006-Februari 2007 harga makanan naik 14 persen. Logikanya, seperti tahun lalu, jumlah penduduk miskin 2007 mestinya meningkat.

Indikator ekonomi makro lainnya menguatkan dugaan penggelapan data penduduk miskin. Laju inflasi umum pada saat yang sama 7,87 persen, menyebabkan kenaikan upah buruh tidak signifikan. Pertumbuhan ekonomi 6 persen terlalu lemah untuk mengentaskan 2,13 juta orang miskin. Pengangguran saja hanya turun 384.000 orang (0,53 persen). Sementara kenaikan indeks nilai tukar petani 9 persen lebih menggambarkan pendapatan petani besar.

BPS menunjuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai faktor utama penurun angka kemiskinan. Ini hanya masuk akal jika keluarga miskin menggunakan seluruh BLT membeli beras. Faktanya tidak seperti itu.

Yang lebih mendasar, penurunan angka kemiskinan karena faktor BLT tidak menggambarkan pengurangan riil penduduk miskin. Kalau program BLT dihentikan, sebagian keluarga penerimanya pasti langsung jatuh miskin lagi.

Artinya, program BLT menggelapkan jumlah tertentu penduduk miskin. Jumlah yang digelapkan itu sebagian tercakup dalam 2,13 juta orang yang diklaim telah dientaskan. Sebagian lagi tercakup dalam jumlah penduduk “nyaris miskin” yang batal miskin berkat BLT.

Penggelapan jumlah orang miskin juga terindikasi dari data acuan pengajuan anggaran program antikemiskinan 2008. Pemerintah ternyata mengacu pada angka kemiskinan versi program BLT 2005, yaitu 76,4 juta orang, termasuk golongan “nyaris miskin” (41,3 juta orang).

Karena penduduk miskin 2005 adalah 35,10 juta jiwa, atau lebih besar 2,07 juta dibanding 2007, berarti 2,07 juta orang miskin telah digelapkan.

Penggelapan data jumlah orang miskin berakibat fatal. Mereka tidak akan tersentuh program-program antikemiskinan, sehingga kemungkinan besar, akan mengalami “pelestarian kemiskinan”.

Penggelapan dana

Tapi penggelapan data kemiskinan bukan satu-satunya alasan. Struktur anggaran program antikemiskinan 2008 (Rp 80 triliun) juga mencerminkan pelestarian kemiskinan, karena mengindikasikan “penggelapan” dana. Penggelapan dalam arti sebagian dana dialokasikan untuk program yang tak berkait langsung dengan peningkatan modal dan produktivitas orang miskin.

Penggelapan dana terindikasi dari gugus program antikemiskinan 2008 yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri). Mengintegrasikan seluruh program anti- kemiskinan, PNPM-Mandiri difokuskan pada lima gugus program.

Pertama, stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok beras dan nonberas, untuk menjamin daya beli keluarga miskin. Kedua, peningkatan akses penduduk miskin pada layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar, antara lain beasiswa/BOS.

Ketiga, pengembangan sistem perlindungan sosial bagi orang miskin, antara lain BLT, aseskin dan raskin, untuk meredam dampak krisis sosial-ekonomi.

Keempat, perluasan cakupan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, untuk mendukung pengembangan peluang usaha bagi penduduk miskin.

Kelima, pengembangan peluang usaha (mikro/kecil) bagi keluarga miskin, dengan cara mendorong pertumbuhan yang memihak rakyat miskin.

Empat gugus program tersebut pertama tergolong strategi pengurangan beban pengeluaran (konsumsi). Program itu hanya akan “menyembunyikan” kemiskinan, bukan menghilangkannya.

Tapi yang lebih mendasar lagi, kecuali BLT, raskin, dan aseskin, sasaran keempat gugus program itu tidak spesifik golongan miskin. Karena unit sasarannya kecamatan/desa, golongan mampu di suatu lokasi juga memetik manfaat, khususnya dari gugus program pertama dan keempat.

Seperti tahun sebelumnya, dapat diduga sebagian terbesar dana antikemiskinan 2008 akan dialokasikan pada empat gugus program pertama.

Tahun 2007 misalnya 53 persen dana dialokasikan untuk program subsidi/bantuan pendidikan. Di sinilah proses penggelapan terjadi, yaitu ketika dana tidak dialokasikan pada kepentingan langsung keluarga miskin.

Harapan keluarga miskin tersisa pada gugus program kelima yang tergolong strategi peningkatan pendapatan keluarga miskin. Fokusnya pembentukan modal ekonomi/sosial dan peningkatan produktivitas usaha mikro. Tapi anggaran untuk gugus program ini terlalu minim, paling hanya 10 persen.

Bagian terbesar dana (90 persen) akan dialokasikan untuk program-program pengurangan beban konsumsi. Dengan struktur anggaran seperti itu, program antikemiskinan 2008 jelas tidak akan mampu mengatasi penyebab kemiskinan yaitu modal lemah dan produktivitas rendah. Yang diatasi hanya dampak kemiskinan, yaitu rendahnya daya beli terhadap barang dan jasa.

Jadi program antikemiskinan 2008 itu ibarat membentang tikar di lantai kotor. Kemiskinan terlestarikan di bawah selubung subsidi, bantuan langsung, dan infrastruktur murah.

Jika pemerintah tak hendak melestarikan kemiskinan, maka pertama, data jumlah penduduk miskin harus dikoreksi. Tujuannya untuk menghindari resiko pengabaian terhadap sejumlah orang miskin yang luput dari perhitungan 2007.

Selanjutnya anggaran antikemiskinan 2008 memerlukan restrukturisasi. Porsi terbesar harus diberikan pada program pembentukan modal dan peningkatan produktivitas ekonomi dan sosial keluarga miskin.

Penulis adalah Kepala Bagian Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat IPB

Last modified: 14/8/07


 

Kemenangan Fauzi, Keuntungan PKS

Jeffrie Geovanie

Penghitungan cepat pemilihan kepala daerah (Pil- kada) DKI Jakarta, 8 Agustus 2007 yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Harian Kompas, dan Puskapol Universitas Indonesia (UI), semuanya memenangkan pasangan Fauzi Bowo-Prijanto dengan perolehan suara berkisar 56,12 – 59 persen.

Hasil itu tak berbeda dengan real count yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan hasil penghitungan (sementara) KPU Provinsi DKI Jakarta. Kita mengucapkan selamat, baik kepada pasangan Fauzi Bowo-Prijanto yang telah berhasil memenangi Pilkada DKI, maupun kepada pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar yang telah dengan elegan mengakui kemenangan lawan, meskipun hasil penghitungan resmi dari KPUD belum diumumkan.

Ucapan selamat juga patut disampaikan kepada warga Jakarta yang telah melaksanakan pesta demokrasi dengan antusias, aman, dan damai. Survei LSI yang memperkirakan potensi golput hingga 65 persen, terbukti hanya sekitar 30 persen. Untuk ukuran kota besar seperti Jakarta, 70 persen merupakan tingkat partisipasi yang cukup baik.

Meningkatnya partisipasi itu, diduga kuat disebabkan karena keberhasilan kampanye, terutama pasangan Adang-Dani yang mengusung tema perubahan. Terbukti, menurunnya angka golput sejalan dengan naiknya angka perolehan Adang-Dani. Mereka yang semula tak mau memilih, akhirnya sebagian besar menentukan pilihan pada Adang-Dani.

Keuntungan PKS

Meskipun Fauzi Bowo yang berhasil menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan lima tahun ke depan, namun partai yang mendapatkan keuntungan dari Pilkada DKI Jakarta adalah PKS. Mengapa? Karena dalam pilkada ini, PKS mendapatkan arena “latihan pemilu” yang luar biasa.

Untuk menghadapi pilkada, partai-partai lain pada umumnya menggunakan sumber daya dan dana -sebagian besar– dari kantong sendiri, sementara PKS bisa all out dengan dana dari pihak lain. Ini merupakan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kader-kadernya untuk menghadapi Pemilu 2009.

Bagi PKS, dari hasil perolehan suara dalam pilkada di DKI Jakkarta, potensi kemenangan maksimal dalam Pemilu 2009 di wilayah DKI Jakarta sudah tampak di depan mata. Dari 23,3 persen suara yang diraih dalam Pemilu 2004, berpotensi naik menjadi lebih dari 40 persen, dengan asumsi, pemilih pasangan Adang-Dani, berpotensi memilih PKS pada Pemilu 2009.

Tidak salah jika ada yang mengasumsikan bahwa Pilkada DKI kali ini merupakan simbol pertarungan antara elite dengan grass root. Dukungan politik bagi Fauzi Bowo terbukti tidak grass-root based. Dukungan 20 partai politik hanya menghasilkan minimum simple majority (hanya sedikit di atas 50 persen). Padahal, koalisi 20 partai ini, dalam Pemilu 2004 lalu memiliki lebih dari 76 persen suara. Artinya, koalisi yang dibangun terbukti sangat elitis.

Ingar-bingar kampanye Fauzi-Prijanto yang menghadirkan puluhan artis Ibukota, plus tokoh-tokoh kaliber nasional, tak mampu mendongkrak suara maksimal. Mengapa kampanye gagal menaikkan perolehan suara Fauzi-Prijanto? Penyebabnya, karena keterlibatan partai-partai pendukung dalam kampanye, di samping elitis, juga formalistis. Hanya sekadar memenuhi kewajiban sebagai mitra koalisi.

Sebab lain, karena semua anggota partai pada dasarnya menginginkan calon dari kader partainya sendiri. Solidnya dukungan terhadap pasangan Adang-Dani, selain karena militansi, juga karena faktor Dani yang kader PKS. Dukungan PKS menjadi sangat optimal karena di samping pertimbangan praktis-politis juga ada hubungan ideologis.

Sedangkan partai-partai koalisi yang mendukung pasangan Fauzi-Prijanto, tidak ada satu pun yang merasa mengusung kadernya sendiri karena baik Fauzi Bowo maupun Prijanto bukanlah kader partai. Hubungan antara partai-partai dengan calon yang didukungnya bersifat praktis kalkulatif belaka.

Modal yang Baik

Tidak adanya hubungan ideologis antara pasangan Fauzi-Projanto dengan partai-partai pendukungnya, menurut saya, justru akan menjadi modal awal yang baik bagi Fauzi-Prijanto dalam menjalankan roda pemerintahan DKI Jakarta. Di mana pun, kader partai yang terpilih menjadi kepala daerah akan merasa terikat atau bahkan tersandera oleh partainya. Tentu tak ada masalah jika keinginan partainya sejalan dengan aspirasi mayoritas rakyat. Sebaliknya akan menjadi masalah yang serius jika ada kesenjangan yang lebar antara keinginan partai dan aspirasi rakyat.

Fauzi-Prijanto relatif terhindar dari dilema antara memenuhi keinginan partai dengan memenuhi aspirasi segenap rakyat. Selain karena keduanya bukan kader partai, dari 20 koalisi partai yang mendukungnya pun tak ada yang bisa mengklaim punya kontribusi lebih banyak dari yang lain.

Menurut data exit poll yang dilakukan LSI, pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 2004 adalah massa yang persentase paling besar yang memilih pasangan Fauzi-Prijanto, yakni 83,3 persen. Padahal, seperti kita ketahui, di antara ke-20 partai pendukung, PKB adalah partai yang elitenya paling enggan mendukung Fauzi-Prijanto. Lagi-lagi terbukti memang ada kesenjangan antara elite partai dengan massa pendukungnya.

Dengan demikian, sudah seharusnya bagi pasangan Fauzi-Priojanto untuk lebih mengutamakan aspirasi rakyat, ketimbang memenuhi keinginan para elite partai-partai. Karena pada dasarnya yang lebih menghendaki pasangan ini ketimbang yang lain adalah warga Jakarta yang memilih secara langsung, bukan partai-partai.

Penulis adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadyah.

Last modified: 14/8/07


 

Republik dan Agama

Hendardi

Setelah proklamasi kemerdekaan, sejumlah pemimpin politik mendirikan Republik Indonesia (RI) dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Pemerintahan baru pun terbentuk setelah Perang Dunia II berakhir. Inilah sebuah peralihan dari rezim fasisme Jepang ke rezim Soekarno-Hatta.

Dalam pembentukan republik, khususnya dalam penyusunan dasar negara dan UUD, ketegangan relasinya dengan aspirasi agama sudah muncul. Belakangan, aspirasi ini mendapat tempat dalam perjalanan republik melalui otonomi daerah yang ditandai dengan berlakunya peraturan daerah (perda) syariah dan injili.

Perkembangan republik di sejumlah daerah menunjukkan ketaksesuaiannya dengan UUD sebagai piagam pendirian, hukum tertinggi dan hukum dasar republik sebagai negara konstitusional. Perkembangan ini juga bertalian dengan penghormatan dan perlindungan atas keberagaman dan hak-hak asasi manusia.

Menyusul tumbangnya rezim militer Soeharto, republik pun bergerak ke arah demokrasi. Sejak 1999, selain diselenggarakan pemilu yang dipercepat, juga ditunjukkan pula dengan amendemen UUD 1945 pertama kali.

Beberapa hak politik diakomodasi seperti hak atas kebebasan berserikat atau mendirikan dan menjalankan kegiatan partai-partai politik dan serikat-serikat buruh, dengan diselenggarakannya pemilu multipartai, hingga pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung.

Sistem perwakilan dalam lembaga negara pun mengalami perkembangan baru seiring dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai perwakilan independen yang dijaring atau diseleksi melalui pemilu. Hak politik istimewa TNI dan Polri untuk langsung masuk parlemen juga telah diakhiri.

Perkembangan penting lainnya adalah diakomodasikannya kepentingan kaum perempuan untuk mengurangi diskriminasi dalam politik -melalui aksi afirmatif (affirmative action)- mendapat kuota minimal 30 persen untuk dicalonkan oleh partai-partai guna berkompetisi dalam pemilu legislatif.

Relasi pemerintah pusat dan daerah pun bergerak dalam desentralisasi di mana pemerintah daerah mempunyai otonomi atas wewenangnya. Selain provinsi, juga kabupaten/kota mengalami pemekaran.

Mengikuti perkembangan itu, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk juga kebebasan pers, relatif terakomodasi. Kendati begitu, masih ada yang mengalami pembatasan dan pengekangan, terutama bertalian pasal-pasal dalam KUHP yang tidak sesuai dengan ketentuan hak itu yang wajib dihormati dan dilindungi oleh republik.

Apa yang telah dioperasikan dalam sistem politik, maka republik bisa dikatakan bergerak ke arah demokrasi, karena perbedaan pendapat bukan lagi perbuatan pidana dan beberapa hak politik juga dihormati dan dilindungi.

Perda Agama

Pada saat republik telah bergerak menuju demokrasi dan menghormati keberagaman maupun hak-hak asasi manusia, tapi pada saat yang bersamaan justru memberlakukan perda berdasarkan agama. Pemberlakuan perda ini jelas bertentangan dengan prinsip keberagaman.

Pertanyaannya, apakah republik berdasarkan UUD merupakan republik atas dasar suatu agama? Apakah UUD membolehkan pemerintah dan parlemen daerah memberlakukan perda atas dasar suatu agama? Jika tidak, mengapa perda atas dasar agama diberlakukan di banyak daerah?

Diberlakukannya perda agama itu bukan saja berimplikasi atas keberagaman, tapi juga persoalan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Republik di daerah-daerah yang memberlakukan perda ini jelas menunjukkan identitas satu agama serta mengingkari identitas agama atau kepercayaan lainnya.

Implikasi itu adalah pemerintah daerah (pemda) memaksakan ketentuan yang berlaku umum di daerahnya yang menghendaki keseragaman atas dasar agama. Perda ini jelas berwatak eksklusif -mengandung sifat intoleransi dan diskriminasi- karena bertentangan dengan prinsip keberagaman.

Dalam hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, perda ini jelas telah mencampuri hak setiap orang untuk memeluk dan menjalankan ibadah agama atau kepercayaan. Dalam urusan hak ini yang seharusnya menjadi otonomi setiap orang berubah menjadi otonomi pemda.

Akibatnya, hak bukan lagi hak, melainkan justru berubah menjadi kewajiban. Jika begitu, maka sulit dihindarkan perilaku yang sewenang-wenang dari aparat pemda atas penganut agama atau kepercayaan. Sebagian kebebasan orang dalam beragama direnggut oleh perda agama dan aparat pemda.

Implikasi lainnya adalah dalam upaya menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan sesuai UU No 7/1984. Hak-hak perempuan mengalami pembatasan atau pengekangan. Bahkan dalam beberapa hal berubah menjadi kewajiban.

Selain itu, sudah pasti menimbulkan dualisme penegakan hukum. Pertama, penegakan hukum yang dijalankan berdasarkan UU. Kedua, penegakan hukum yang berdasarkan perda agama.

Perda agama yang telah berkembang di sejumlah daerah memang patut dievaluasi mengingat implikasinya atas keberagaman dan hak-hak asasi manusia, serta perlakuannya atas kaum perempuan.

Penulis adalah Dewan Pengurus Setara Institute for Democracy and Peace

Last modified: 16/8/07


 

Pengadilan Korupsi Harus Kembali

Oleh Benny K Harman

Pada 19 Desember 2006, banyak pihak merasa kecewa karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). Tapi MK meminta pemerintah dan DPR menyusun UU Pengadilan Tipikor dalam tiga tahun untuk mencegah dualisme antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan, kelak diadili hanya di Pengadilan Tipikor.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan Khusus Tipikor disusun oleh Bappenas. Agustus ini diharapkan selesai yang kemudian diserahkan kepada Dephuk dan HAM. Selain putusan dan permintaan MK, penyusunan ini juga tak lepas dari permintaan atau desakan KPK agar dipercepat.

Untuk mengatasi kekosongan hukum -meskipun KPK diberi kesempatan menangani kasus dalam tiga tahun- RUU harus segera diajukan ke DPR agar menjadi UU untuk kemudian dibentuk kembali pengadilan khusus yang berwenang menangani perkara tipikor.

Dukungan

Sebelum putusan MK keluar, Presiden Yudhoyono juga telah memprioritaskan dan mengagendakan pemberantasan korupsi ketika melantik penasihat dan anggota Timtas Tipikor pada Mei 2005. Dalam kaitan ini pun telah dikeluarkan instruksinya untuk percepatan pemberantasan tipikor.

Pada dasarnya, agenda pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi. Banyak kalangan masyarakat yang mendukung. Bahkan amanat ini tersosialisasi dalam berbagai kampanye “pemerintahan yang baik” (good governance) atau “pemerintahan yang bersih” (clean government) maupun penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Beberapa UU dihasilkan, dengan tujuan untuk memperkuat penegakan hukum. Salah satunya adalah UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK dan dibentuknya pengadilan tipikor. Kehadiran KPK didasarkan pada realitas bahwa institusi yang menangani untuk pemberantasan tipikor belum berfungsi efektif dan efisien.

Sejumlah LSM yang prihatin atas berbagai kasus korupsi juga telah menunjukkan dukungan mereka dalam pemberantasan korupsi dengan mengungkap banyak kasus. Mereka termasuk yang mendukung penguatan KPK dan Komisi Yudisial (KY).

Tentu saja, selain berbagai dukungan juga ada pihak-pihak yang berseberangan. Sejumlah tokoh, hakim, dan pengacara keberatan dengan adanya pengadilan tipikor. Bisa jadi mereka ingin melindungi para pelaku tipikor dari hukuman.

Mengenai pengadilan itu, pada Maret 2006, Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menyatakan keberatan penanganan kasus korupsi berkaitan dengan mandat UU. Keberatan itu bisa dimaklumi sehubungan dengan semakin berkurangnya wilayah pengadilan di bawah kewenangan MA.

Tindakan KPK pada 27 Oktober 2005 yang menggeledah ruang kerja Bagir Manan dan dua hakim agung lainnya -Parman Soeparman dan Usman Karim, termasuk pula ruang Sekretariat Ketua MA, ruang Asisten Koordinasi Tim A, dan ruang Direktur Pidana- adalah kenangan buruk sebagai sasaran penyidikan atas dugaan tipikor.

Mereka yang duduk dalam Tim Pembahas RUU Tipikor diketahui hendak menghapus pengadilan tipikor dan hakim ad hoc. Mereka lantas dituding sebagai bagian dari serangan balik yang digulirkan para koruptor. Dengan keluarnya perwakilan Indonesian Corruption Watch (ICW), tim pembahas itu dipandang sudah tak legitimate.

Pengadilan Tipikor

Meskipun bersifat ad hoc -khusus dan sementara- pembentukan kembali pengadilan khusus tipikor dan peran KPK sangatlah penting dalam memberantas korupsi sebagai bagian dari penegakan hukum.

Pertama, pemberantasan korupsi adalah bagian dari amanat dan agenda reformasi yang didambakan banyak kalangan masyarakat. Pemerintah terus didesak untuk menyeret orang-orang yang diduga melakukan korupsi ke muka pengadilan tanpa “tebang pilih”. Melalui legislasi di DPR, diharapkan sebuah pengadilan tipikor menjadi legal dan sah.

Kedua, dalam konteks lembaga peradilan yang ditengarai marak dengan mafia peradilan memang sedang mengalami reformasi. Salah satu yang telah dijalankan adalah pengadilan tipikor yang dipercaya untuk mengurangi dugaan mafia tersebut. Beberapa lembaga peradilan baru juga telah dibentuk.

Ketiga, kiprah KPK telah ditunjukkan dengan serangkaian tindakan dalam menyeret para pelaku korupsi serta dengan hasil-hasil di mana tak seorang yang bebas dari hukuman. Sangat disayangkan, dengan diperbaruinya mandat KPK -melalui pemilihan pimpinannya- justru terpaksa harus berhenti dalam tiga tahun jika tanpa UU menyusul putusan MK.

Keempat, wilayah keberadaan pengadilan tipikor haruslah diperluas, sekurang-kurangnya dibentuk di empat daerah selain di pusat (Jakarta), yaitu Medan, Denpasar, Balikpapan, dan Makassar. Keberadaan pengadilan di beberapa wilayah ini diharapkan dapat menjangkau kasus-kasus yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, serta Indonesia Timur.

Kelima, seperti selama ini, partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan peran KPK, tetap sebagai sarana yang penting dalam memberantas korupsi. Sebaiknya, RUU Pengadilan Tipikor harus mengakomodasi partisipasi masyarakat. Laporan masyarakat ini memang perlu diseleksi dengan ketat oleh KPK.

Penulis adalah anggota Komisi III DPR RI

Last modified: 29/8/07


 

Lagi-lagi Minyak Goreng

Oleh Rahmat Pramulya

Dua pekan terakhir, harga minyak goreng di beberapa daerah kembali merangkak naik hingga mendekati Rp 10.000 per liter. Di Batam bahkan menembus angka Rp 11.000.

Kenaikan yang hampir merata ini mengulang kejadian Mei-Juni silam. Saat itu, harga minyak goreng naik karena harga minyak sawit mentah di pasaran internasional melonjak. Kondisi itu membuat pelaku industri crude palm oil (CPO) memilih mengekspor sehingga pasokan dalam negeri defisit.

Kenaikan harga minyak goreng itu konon dipicu naiknya harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional.

Mengutip laporan Badan Pusat Statistik bulan lalu, tingkat permintaan minyak sawit mentah di pasar internasional mencapai 13,2 juta ton pada 2007, naik dibandingkan tahun lalu (12,1 juta ton). Harganya pun cukup bagus, menembus USD 740/ton. Kondisi tersebut menggerakkan produsen CPO untuk lebih tertarik mengisi peluang pasar internasional dibandingkan dalam negeri.

Kelangkaan juga bisa terjadi karena berkurangnya CPO yang merupakan salah satu komponen minyak goreng. Atau, setidaknya harga minyak goreng terus meroket hingga melampaui harga wajar. Jika sudah demikian, ibu rumah tangga, terutama kalangan bawah, akan mengeluh.

Terkait ketersediaan CPO, kalangan produsen biodiesel dalam negeri pun mengeluh. Ketidaktegasan dukungan pemerintah untuk menciptakan pasar bahan bakar nabati (BBN) di dalam negeri yang menjadi pangkal persoalan. Kebijakan insentif yang dijanjikan tidak kunjung diwujudkan. Regulasinya pun hingga kini tak jelas. Akibatnya, sebagian besar produsen mencari pasar ke luar negeri. Hal itu terungkap saat berlangsung Seminar Nasional Bahan Bakar Nabati di Jakarta, 10 Mei 2007.

Pemetaan

Sebagaimana diketahui, pemerintah mencanangkan program Penyediaan dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati pada Mei 2006, disusul dengan pembentukan Tim Nasional pada Juli 2006. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu menandaskan agar potensi BBN segera dioptimalkan untuk kemandirian energi bangsa.

Pemerintah menargetkan, pada 2010 kebutuhan bahan bakar nasional dipasok dengan BBN, antara lain yang berbasis minyak sawit atau biodiesel. Porsi penggunaan BBN diharapkannya bisa mencapai 5 persen dari bauran penggunaan energi nasional pada 2025. Untuk mencapai target itu pemerintah pun berjanji membuat regulasi yang mendukung, termasuk memberikan sejumlah insentif fiskal. Namun, kebijakan tersebut hingga kini masih tak jelas.

Dua kejadian di atas memberi pelajaran pemerintah mesti membuat peta per-CPO-an kita. Langkah itu mendesak dilakukan agar alokasi kebutuhan CPO dapat betul-betul mendukung pertumbuhan industri kita baik hulu maupun hilir. Salah satunya adalah untuk memastikan terpenuhinya bahan baku yang dibutuhkan untuk biodiesel.

Pemetaan itu penting untuk menghindari kekisruhan (crowding out) dalam alokasi penggunaan kelapa sawit, antara kebutuhan ekspor, konsumsi (minyak goreng), bahan baku biodiesel, serta kebutuhan industri hilir lainnya. Karena selain untuk minyak makan, produk turunan kelapa sawit maupun limbahnya bisa diolah menjadi berbagai macam produk. Misalnya, dari CPO bisa dihasilkan minyak goreng, biodiesel, margarin, shortening, sabun dan deterjen, cocoa butter extender, dan berbagai jenis lemak khusus, seperti dry shop mixes, sugar confectionery, biscuit cream fats, filled milk, oli, dan minyak tekstil.

Untuk itu, pemerintah perlu mendorong kelancaran perluasan lahan sawit. Data menyebutkan, saat ini luas lahan sawit mencapai 5,6 juta hektare yang tersebar di 19 provinsi. Sedangkan potensi lahan yang masih tersedia diperkirakan mencapai 26 juta hektare. Pemerintah juga harus mendorong industri hilir tumbuh dengan optimal bersama-sama dengan perbaikan infrastruktur. Pengembangan kawasan industri minyak sawit yang terintegrasi juga harus dibangun untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Kendala

Namun, meski beberapa kelompok usaha terus berekspansi dengan membuka lahan-lahan kelapa sawit baru, bukan berarti tak ada kendala menghadang. Soal pembukaan lahan, misalnya, kini muncul tuntutan masyarakat internasional agar itu tidak menyimpang dari prinsip berkelanjutan. Jika ini tak dilakukan, minyak sawit dari Indonesia bisa ditolak di pasar internasional. Masalah lainnya adalah soal pajak ekspor CPO, yang suatu ketika angkanya bisa mencapai 60 persen. Pajak yang sedemikian tinggi, menurut kalangan pengusaha justru memicu terjadinya penyelundupan.

Masalah yang lebih menakutkan adalah regulasi tentang pembatasan lahan. Dengan regulasi baru, setiap perusahaan besar cuma boleh memiliki lahan maksimal 20.000 hektare di setiap provinsi, kecuali di Papua, dan 100.000 hektare secara nasional. Aturan itu bisa mengganjal peningkatan investasi di perkebunan sawit, meski juga ampuh mencegah agar lahan tak hanya dikuasai perusahaan-perusahaan raksasa.

Namun, jika peningkatan investasi memang menjadi prioritas, aturan tersebut perlu ditinjau lagi. Bayangkan, dengan lahan yang mesti berserak di beberapa provinsi, bukankah itu membuat biaya transportasi membengkak? Celakanya lagi, pembatasan itu bisa berarti disinsentif bagi pengembangan industri hilirnya, oleokimia, yang justru memberikan banyak nilai tambah. Padahal pesaing utama Indonesia di bisnis ini, Malaysia, justru kian agresif di industri oleokimia. Saat ini boleh dibilang 75 persen penggunaan minyak sawit di Indonesia masih untuk industri makanan, dan baru 25 persen yang diolah menjadi produk oleokimia.

Berbagai fenomena tadi menunjukkan betapa industri sawit nasional masih belum mempunyai arah yang jelas. Belajar dari Malaysia, yang sadar minyak sawit memang menjadi salah satu industri andalannya, pemerintahnya mendirikan suatu lembaga yang bertujuan memberikan dukungan optimal terhadap industri ini. Lembaga tersebut memang memungut dana kepada pelaku industri, tetapi dananya untuk riset, pengembangan pasar, dan promosi. Urusan promosi, misalnya, ditangani Malaysia Palm Oil Promotions Council.

Ketika AS meniupkan isu di pasar internasional minyak sawit merugikan kesehatan, lebih baik menggunakan minyak kedelai atau minyak biji bunga matahari, lembaga itulah yang menangkis berbagai tudingan miring tersebut. Di Indonesia? Sudah pasti pelakunya dibiarkan bertarung sendiri.

Pengembangan industri sawit pun masih terganjal berbagai kendala. Tidak adanya arah pengembangan industri sawit nasional secara konkret dari pemerintah; munculnya regulasi yang justru jadi kendala dan tidak merangsang peningkatan investasi; pengembangan industri hilir yang terkesan kedodoran; banyaknya pungutan ekspor yang menekan daya saing di pasar internasional; serta kurang terorganisasinya pengembangan industri sawit yang baik dari pelaku adalah ganjalan yang hingga hari ini belum terurai.

Untuk itu perlu disusun berbagai langkah. Di antaranya: membuat peta arah pengembangan industri sawit secara jelas dan terarah; menghilangkan regulasi-regulasi yang menghambat investasi; pembentukan lembaga yang secara khusus meningkatkan daya saing industri di pasar internasional; mendorong pelaku industri untuk menambah investasi dan mengembangkan industri hilir; serta menciptakan pola industri yang efisien, terstruktur, dan punya nilai tambah.

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB); Anggota Masyarakat Perke lapasawitan Indonesia (MAKSI)

Last modified: 21/8/07


 

Diplomasi Ekonomi Indonesia-Jepang

Oleh Vitto R Tahar

Momentum kunjungan PM Shinzo Abe dari Jepang ke Indonesia ditandai dengan penandatanganan perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA). Perjanjian EPA bisa dikatakan bersejarah mengingat kesepakatan itu merupakan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif pertama bagi Indonesia. Bagi Jepang perjanjian itu yang ke-5 disepakati setelah dengan Singapura (2002), Meksiko (2003), Filipina (2005), dan Malaysia (2006).

Perjanjian EPA adalah penamaan baru bagi persetujuan ekonomi seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, hak milik intelektual, dan pembelian oleh pemerintah (government procurement), juga termasuk kerja sama ekonomi dan teknik. Perjanjian itu juga diartikan Free Trade Area (FTA) plus, karena tidak hanya meliputi perdagangan bebas yang secara tradisional mencakup perdagangan barang, tapi juga mencakup hal-hal lain seperti disebut di atas (Hadi Susastro: 2005).

Dalam konteks perjanjian IJ-EPA ini, kedua negara menyepakati liberalisasi perdagangan barang melalui komitmen Jepang untuk menurunkan 90 persen tarif dari keseluruhan ekspor Indonesia ke Jepang. Sisanya diturunkan Jepang dalam kurun 3-10 tahun untuk produk industri dan 15 tahun untuk produk pertanian. Indonesia memberikan komitmen menurunkan sekitar 30 persen tarif impor dari Jepang setelah pengesahan EPA. Selebihnya diturunkan Indonesia dalam jangka waktu 3-15 tahun setelah kesepakatan.

Kesepakatan EPA antara lain juga mencakup kerja sama di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, jasa keuangan, pariwisata, lingkungan hidup, promosi perdagangan dan investasi, kerja sama fasilitasi pergerakan tenaga kerja, kerja sama di sektor energi, serta pembelian oleh pemerintah. Satu aspek yang penting dicermati dalam perjanjian ini adalah kerja sama dalam kerangka mekanisme Initiative for Manufacturing Industry Development Center yang merupakan wujud bantuan Jepang meningkatkan daya saing industri manufaktur Indonesia antara lain di bidang industri otomotif, baja, tekstil, petrokimia, perlengkapan elektronik, dan konservasi energi.

Diplomasi Ekonomi

Sejak awal pembukaan hubungan diplomatik pada 1958, Jepang sangat penting bagi Indonesia dalam rangka hubungan ekonomi terutama saat memasuki akhir dekade 60-an. Jepang investor PMA terbesar bagi Indonesia dengan nilai investasi mencapai sekitar US$ 34 miliar pada kurun waktu 1967-2001 dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Hingga 1996, investasi Jepang rata-rata per tahun mencapai lebih dari US$ 1 miliar. Pada tahun-tahun setelah krisis 1998, menurun cukup signifikan, rata-rata hanya mencapai ratusan juta dolar per tahun.

Penurunan investasi itu selain disebabkan kekhawatiran terhadap ketidakstabilan politik dan keamanan di Indonesia umumnya juga dipengaruhi berbagai faktor domestik yang dipandang tidak kondusif bagi investor asing. Di antaranya, citra negatif terhadap aparat birokrasi Indonesia, peraturan perburuhan yang tidak menguntungkan dunia usaha, serta lemahnya kepastian hukum.

Secara eksternal Indonesia juga menghadapi tantangan persaingan dari negara-negara sesama anggota ASEAN. Indonesia juga harus menghadapi fenomena bangkitnya Tiongkok dan India sebagai raksasa ekonomi baru. Persaingan antara lain juga ditandai dengan inisiatif Malaysia, Thailand, dan Filipina mendahului Indonesia memulai perundingan EPA dengan Jepang.

Meskipun hingga 2006 Jepang tetap partner dagang utama (volume perdagangan bilateral mencapai US$ 27 miliar) dan investor terbesar (hingga 2005 mencapai sekitar US$ 39 miliar), kondisi iklim investasi yang kurang kondusif serta inisiatif perundingan EPA oleh negara-negara pesaing dipercaya dapat semakin melemahkan kedudukan Indonesia sebagai mitra ekonomi Jepang. Kondisi itu juga diyakini dapat mengurangi daya saing perekonomian nasional secara umum. Hal itu tentu berakibat negatif pada upaya pemulihan ekonomi sebagai kepentingan nasional Indonesia.

Pemerintah tampaknya sejak awal sangat menyadari potensi risiko ini, sehingga di masa pemerintahan Presiden Megawati, Indonesia berupaya menjajaki suatu perjanjian kerja sama ekonomi dengan Jepang. Upaya itu walaupun sempat terhenti, dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Yudhoyono ke tahapan negosiasi hingga akhirnya mencapai kesepakatan.

Dapat disimpulkan kebijakan pemerintah menyepakati EPA dengan Jepang merupakan suatu respons terhadap tantangan persaingan yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan kedudukan sebagai mitra ekonomi Jepang, sekaligus menjaga daya saing perekonomian nasional. Inisiatif itu merupakan perwujudan diplomasi ekonomi dalam beradaptasi dengan tantangan eksternal yang dihadapi khususnya dalam konteks persaingan ekonomi di kawasan.

Dengan demikian, kita hendaknya tidak terburu-buru menyimpulkan keputusan menyepakati perjanjian EPA dengan Jepang sebagai keputusan yang semata-mata didorong oleh ideologi kapitalistik yang menjunjung prinsip pasar bebas, atau bahkan sekadar sikap latah turut serta dalam tren liberalisasi perdagangan internasional. Keputusan itu lebih merupakan perwujudan diplomasi ekonomi yang lahir atas dorongan keharusan politis (political necessity) yang dihadapi Indonesia dalam kerangka per- saingan di kawasan.

Optimalisasi Pemanfaatan

Dengan disepakatinya perjanjian EPA, Indonesia diharapkan mendapat beberapa manfaat. Pertama, akses lebih mudah atas pasar Jepang bagi produk-produk manufaktur Indonesia. Kedua, akses bagi tenaga kerja Indonesia memasuki pasar Jepang yang sebelumnya cenderung tertutup. Ketiga, memelihara daya saing produk Indonesia di pasar Jepang dibandingkan produk negara-negara lain mengingat dikuranginya hambatan berupa tarif.

Keempat, konsumen Indonesia akan diuntungkan dengan semakin banyaknya alternatif produk-produk Jepang yang memasuki pasar Indonesia. Kelima, terbukanya pe-luang lebih lanjut mendorong proses alih teknologi dari Jepang.

Menyangkut peluang alih teknologi, mengingat sikap investor Jepang yang selama ini terkesan “pelit” melakukan alih teknologi, kesepakatan EPA yang mengatur Initiative Manufacturing Industrial Development Center merupakan peluang sangat strategis untuk dimanfaatkan Indonesia guna meningkatkan standar dan kualitas produk ekspornya.

Perlu juga disadari, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan perjanjian tersebut, kesiapan stakeholders di dalam negeri juga menjadi sangat penting diperhatikan. Keterlambatan dikeluarkannya UU Penanaman Modal Asing beserta daftar negatif yang baru merupakan ilustrasi yang sangat jelas dari ketidaksiapan semua pihak terkait di dalam negeri dalam menyongsong kesepakatan EPA ini.

Dalam konteks ini pula, jajaran birokrasi di dalam negeri perlu dipersiapkan dengan matang melalui upaya sosialisasi secara konsisten dan luas. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat fakta perjanjian EPA adalah perjanjian pertama bagi Indonesia serta terdapatnya paradigma otonomi daerah dewasa ini, sehingga sangat mungkin masih ada aparat terutama di daerah yang belum sepenuhnya memahami esensi atau aturan mainnya.

Kalangan usaha di dalam negeri juga diharapkan dapat dengan jeli menangkap setiap peluang bisnis yang muncul. Kemampuan kalangan usaha menangkap peluang ini hendaknya juga ditunjang dengan upaya untuk terus-menerus meningkatkan standar dan kualitas produk, pemahaman mendalam mengenai karakter dan jalur distribusi pasar dalam negeri Jepang, serta strategi jangka menengah dan jangka panjang dalam merebut pasar Jepang. Kesiapan kalangan usaha dalam negeri merupakan aspek yang tidak kalah penting mengingat pada akhirnya kalangan usaha- lah yang menjadi pelaku-pelaku utama dari persaingan ekonomi di kawasan.

Dalam konteks ini harus diakui, pemerintah sesungguhnya belum pernah benar-benar merumuskan dan tegas menetapkan sasaran, tujuan, taktik, serta strategi diplomasi ekonomi Indonesia. Karena itu pemerintah sebaiknya perlu segera menegaskan kesepakatan EPA ini sebagai langkah awal atau sebagai momentum menuju perumusan suatu konsep diplomasi ekonomi yang lebih komprehensif demi menjaga daya saing Indonesia.

Tingkat persaingan ekonomi yang semakin tajam di kawasan yang diikuti kebangkitan fenomenal India dan Tiongkok sebagai raksasa ekonomi dunia mudah-mudahan dapat menyadarkan kita atas perlunya konsep diplomasi ekonomi yang komprehensif dengan sasaran dan tujuan yang jelas. Konsep itu perlu dilengkapi dengan perincian kebijakan di dalam negeri yang mendukung, beserta strategi diplomasi apa yang akan ditempuh pascakesepakatan EPA dengan Jepang, termasuk di dalamnya pertimbangan apakah Indonesia perlu menjajaki negara-negara lain untuk merundingkan perjanjian EPA beri- kutnya.

Penulis adalah pemerhati masalah internasional

Last modified: 21/8/07


 

Bantuan Hukum Fakir-Miskin

Frans H Winarta

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang.

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis itu dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali.

Perolehan pembelaan dari se- orang advokat atau pembela umum (access to legal counsel) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Kalau seorang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (public defender) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (legal aid institute) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terwujud di dalam suatu pembelaan perkara hukum, baik orang mampu maupun fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan “Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara”. Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.

Hak-hak fakir miskin ini meliputi hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob), sipil, dan politik dari fakir miskin. Melihat pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) yang dihubungkan dengan Pasal 34 (1) UUD 1945, negara berkewajiban menjamin fakir miskin untuk memperoleh pembelaan baik dari advokat maupun pembela umum melalui suatu program bantuan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi fakir miskin yang harus dijamin perolehannya oleh negara.

Kesemrawutan Konsep

Menurut data dari BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2007 adalah sebesar 37,17 juta (16,58 persen). Data statistik tersebut membuktikan kehadiran organisasi bantuan hukum sebagai institusi yang secara khusus memberikan jasa bantuan hukum bagi fakir miskin sangat penting.

Selain itu fakir miskin yang frustrasi dan tidak puas karena tidak memperoleh pembelaan dari organisasi bantuan hukum akan mudah terperangkap dalam suatu gejolak sosial, antara lain melakukan kekerasan, huru-hara, dan pelanggaran hukum sebagaimana dinyatakan Von Briesen,

“Legal aid was vital because it keeps the poor satisfied, because it establishes and protects their rights; it produces better workingmen and better workingwomen, better house servants; it antagonizes the tendency toward communism; it is the best argument against the socialist who cries that the poor have no rights which the rich are bound to respect.”

Melihat kepada kondisi sekarang, fakir miskin belum dapat memperoleh bantuan hukum memadai. Yang terjadi selama ini adalah adanya kesemrawutan dalam konsep bantuan hukum. Ada kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut fee, yang menyimpang dari konsep pro bono publico yang sebenarnya merupakan kewajiban dari advokat. Terdapat juga organisasi bantuan hukum yang memungut fee untuk pemberian jasa kepada kliennya.

Kesemrawutan pemberian bantuan hukum yang terjadi selama ini adalah karena belum adanya konsep bantuan hukum yang jelas. Untuk mengatasi kesemrawutan tersebut, perlu dibentuk suatu undang-undang bantuan hukum yang mengatur secara jelas, tegas, dan terperinci mengenai bantuan hukum, antara lain penyediaan dana bantuan hukum dalam APBN.

Selain itu organisasi bantuan hukum harus menyediakan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pengendalian konflik dengan pembelaan nyata dalam praktik di pengadilan, dan berpartisipasi dalam pembangunan dan reformasi hukum serta pembentukan hukum. Perlu ditekankan gerakan bantuan hukum harus mengubah paradigmanya dari konsep bantuan hukum yang menempatkan organisasi bantuan hukum berseberangan dengan pemerintah menjadi menempatkan negara sebagai mitra organisasi bantuan hukum dalam rangka program pengentasan kemiskinan.

Bantuan Hukum Responsif

Pemberian bantuan hukum bagi fakir miskin harus diberikan secara masif dan mengajak negara cq pemerintah serta semua unsur masyarakat, untuk memperkenalkan dan mendorong bantuan hukum kepada fakir miskin di kota-kota maupun desa-desa. Bantuan hukum responsif memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin dalam semua bidang hukum dan semua jenis hak asasi manusia secara cuma-cuma.

Suatu organisasi bantuan hukum tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum dalam suatu bidang hukum tertentu. Kalau tidak mempunyai keahlian dalam bidang hukum tersebut, organisasi bantuan hukum tersebut dapat melimpahkan perkara atau bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum lain. Begitu juga kalau ada pelanggaran hak asasi manusia, organisasi bantuan hukum diwajibkan membela tanpa membedakan jenis hak asasi manusia yang dilanggar. Itu disebabkan karakteristik dari hak asasi manusia itu sendiri yang bersifat non derogable atau inalienable.

Dalam pembelaan hak fakir miskin, tidak boleh dibedakan apakah yang dilanggar itu hak kolektif atau hak individu dari fakir miskin. Namun demikian secara operasional dimungkinkan suatu organisasi bantuan hukum memfokuskan pelayanan pada suatu bidang tertentu karena kapasitas, kompetensi prioritas, dan karena adanya kebutuhan setempat.

Diharapkan konsep bantuan hukum responsif ini dapat memperluas jangkauan pemberian bantuan hukum bagi fakir miskin dengan menjadikannya sebagai gerakan nasional agar fakir miskin mengetahui dan dapat menuntut hak-haknya. Dalam gerakan nasional bantuan hukum yang diprakarsai federasi bantuan hukum ini, perlu dimasukkan suatu program edukasi dan diseminasi tentang bantuan hukum.

Pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan secara masif diharapkan dapat mencapai sasarannya agar fakir miskin tahu akan hak-haknya, dan diharapkan akan mengangkat harkat dan martabatnya serta kedudukan sosial ekonominya. Karena itu paradigma bantuan hukum sekarang harus menyesuaikan diri atau banting setir agar sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Pada gilirannya keadilan itu akan berlaku bagi semua orang tanpa membeda-bedakan asal usul dan latar belakangnya.

Penulis adalah Advokat pada kantor hukum Frans Winarta & Partners dan Ketua Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia

Last modified: 22/8/07


 

Lalu Lintas Sarat “Amin”?

Oleh BS Mardiatmadja

Beberapa waktu lalu di suatu bandara Pulau Jawa, pesawat yang penulis tumpangi seharusnya berangkat pukul 19.00, ditunda sampai pukul 19.30. Penumpang tak memprotes. Lalu, ditunda lagi dengan alasan “operasional” sampai pukul 20.00. Penumpang hanya boleh bilang “amin”. Ditunda lagi sampai pukul 20.45. Pilihannya hanyalah mengatakan “amin”.

Di beranda kedatangan Bandara Cengkareng penulis mengambil taksi pukul 10 malam. Tak ada pilihan lain. Penulis harus menjawab “amin”. Taksi warna biru itu berhenti di suatu jalan sepi untuk ganti sopir. Tak bisa menolak. Harus bilang “amin”. Sesampai di alamat, di Jakarta Pusat, penulis harus membayar 125.000 rupiah. Tak bisa ditawar. Harus bilang “amin”.

Hari berikutnya penulis naik kereta api. Seharusnya sampai di tempat pukul 18.30. Nyatanya tiba pukul 20.30. Hanya boleh menyeru “amin”.

Minggu berikutnya, seorang anak teman naik bus: terjun bebas ke jurang. Tak mungkin protes. Seruannya “amin”. Sebelum itu, kapal penyeberangan kecelakaan. Diberi penjelasan, salah cuaca. Rakyat hanya boleh bilang “amin”. Bahkan bus perkasa di Ibukota, menabrak orang. Karena hanya rakyat jelata, dia juga hanya dapat didoakan “amin”.

Bagi rakyat, itu semua bukan mimpi: bahkan amat menyakitkan kalau ditayangkan sebagai lelucon. Namun, hampir selalu ditutup dengan keharusan mengatakan “amin”. Andaikata ada kritik tajam, jawabnya hampir selalu: “itu hanya oknum” atau paling jauh “human error“. Namun yang mati, ya hanya rakyat jelata sih: diantar ke makam dengan penutup doa “amin”.

“Pematian Rakyat”

Rasanya sektor ini dalam pelayanan publik adalah agen utama penyalur nyawa ke malaikat maut. Sejak beberapa tahun terakhir bagian ini adalah juara penyetor penghuni surga (atau neraka).

Karena namanya bagian dari pelayanan publik, sangat boleh jadi perlu ada bagian dalam “garis besar haluan negara” yang membidangi sektor dengan standard of performance-nya: menghasilkan produk “pematian rakyat”. Yang sulit adalah bagaimana hal itu didahului suatu feasibility study yang layak, sehingga dapat diusahakan agar semakin lama semakin meningkat produknya: matinya lebih banyak rakyat melalui lalin (lalu lintas).

Lebih sulit lagi situasinya, karena banyak upaya di bidang lalin, yang rupanya secara “sadar” justru dibiasakan menuju ke “pelanggaran”. Di banyak jalan di kota besar diciptakan pembiasaan agar lalu lintas secara harafiah simpang siur. Lajur lambat dan lajur cepat digarisi untuk bersimpangan.

Tak sulit dilihat sering bersilangannya jalur lambat dengan jalur busway (sejak kapan republik ini secara resmi bahasa pelayanan publiknya Inggris ya?). Pernah kaca mobil penulis digebrak polisi karena tidak mau melanggar garis stop, sebab polisi itu menyuruh maju dua meter menunggu arah lain yang masih jalan. Padahal sepuluh meter dari situ ada tulisan “berhentilah di belakang garis stop”.

Beberapa perempatan di banyak kota dipersempit oleh orang-orang yang siap-siap melintas, melompati garis stop karena pembiasaan di atas. Dengan demikian rakyat dibiasakan oleh petugas resmi untuk tidak peduli pada lampu merah/hijau. Tak perlu heran kalau dari pukul 11 malam sampai pukul 5 pagi rambu-rambu lalu lintas praktis tidak berlaku di negara ini. Kalaulah nanti ada “pelanggar karena pembiasaan”, maka ditangkap oleh patroli “dadakan” dan didenda dengan kemungkinan satu saja jawabnya “amin”.

Atau dirancukan dengan kemungkinan “suap”. Kalau hal itu didiskusikan, jawabnya “ah itu hanya oknum”. Seakan-akan ratusan oknum itu tidak mengubahnya menjadi “noda struktural” bagi instansi itu. Muara debat diarahkan pada paduan suara “amin”.

Disiplin

Ke manakah dapat ditemukan jalan ke luar? Disiplin: dengan mulai dari petugas lalin sendiri. Kita butuh terbiasakannya petugas bandara tertib dan antre; petugas syahbandar memeriksa teliti keamanan kapal; polisi lalin tidak memarkir kendaraannya di tengah jalan. Dalih untuk “mencegat” atau “mempersempit” jalur pelanggar tidaklah tepat: lebih baik diproduksikan tanda-tanda lalu lintas yang tepat-guna. Perlu dikondisikan agar tumpukan parkir di banyak markas polisi tidak mengurangi jalur rakyat berlalu lintas.

Menurut UU Lalu Lintas jalan bukanlah kandang kendaraan. Kandang kendaraan di jalan sekitar pos polisi dan tikungan harus dibersihkan. Mau jelas? Simpang Harmoni, Jalan Pos, Lapangan Banteng Timur, Kramat Raya, depan Rutan Salemba, Pingit Yogya, contohnya.

Perlu dicegat semua kendaraan yang melawan arus dan diberi tilang resmi tanpa kompromi. Harus dibasmi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, apalagi kalau kendaraan itu memakai tanda pejabat dan tentara atau polisi.

Tetapi yang salah memang bukan hanya polisi lalu lintas atau dinas jalan-raya, yang kadang kala terpaksa berfungsi jadi pengawas lalin. Kurangnya polisi lalu lintas membuat jalan-jalan dikuasai mereka yang kuat dan berani. Hampir di semua kota ditemukan kendaraan umum yang berhenti di sembarang tempat dan tidak memedulikan rambu-rambu lalu lintas. Diperlukan kursus penyiap pelaku lalu lintas yang serius dan dikontrol secara ketat.

Pastilah banyak swasta yang mau mengambil bagian dalam pendidikan berlalu lintas, entah melalui sekolah umum, entah melalui kursus sopir. Bagi kebanyakan rakyat akan lebih membawa keselamatan kalau sekolah SIM dan pemeriksaan STNK diperketat asal sungguh adil dan benar-benar bersih. Provost dapat lebih berperan, kalau benar mengontrol petugas lalin yang disuap. Namun proses pengadilan tilang juga harus apa adanya serta cepat. Hal serupa juga diperlukan untuk lalu lintas laut penyeberangan sungai dan danau.

Rakyat menunggu saat, ketika pesawat, kapal, kereta dan kendaraan umum apa pun berani meng- iklankan diri sebagai pelayanan yang selalu tepat waktu, aman dan nyaman. Kelancaran lalin akan berdampak ekonomi membaik.

Ditunggu calon bupati/wali kota dan calon gubernur yang menjanjikan pemberesan dalam hal ini dan akan melaksanakan secara transparan. Pejabat tidak perlu diberi vorrijder, agar mereka terpaksa mengusahakan tata lalin yang lancar. Pejabat, apalagi kalau polisi dan militer harus malu kalau diistimewakan dalam berlalu lintas, sebab merekalah yang harus mengatur agar lalin lancar. Tidak tepat kalau mereka menyingkirkan rakyat kecil ketika mereka merebut lalin dari warga yang lebih lemah.

Kita semua harus membenahi lalu lintas darat, udara, laut agar tidak sarat dengan seruan “amin”. Perlu diupayakan perbaikan yang mendasar dan tidak hanya berjalan dua-tiga hari atau minggu, untuk kemudian kembali kepada tradisi “amin” tanpa henti.

Penulis adalah rohaniwan

Last modified: 24/8/07


 

Perbudakan yang Pernah Biasa Saja

K Bertens

Tahun 2007 ini Inggris memperingati 200 tahun yang lalu dikeluarkan Abolition of the Slave Trade Act, tepatnya 25 Maret 1807. Undang-Undang ini melarang praktik perdagangan budak di seluruh British Empire. Di wilayah Inggris sendiri, seperti di seluruh Eropa, pada waktu itu praktik perdagangan budak memang tidak ada. Tetapi di koloni-koloni Inggris perdagangan budak masih banyak dilakukan, karena perbudakan menjadi unsur hakiki dalam perekonomian dan sistem kerja di situ. Walaupun dengan demikian perdagangan budak dilarang, pemakaian budak di perkebunan atau tempat kerja lain masih dapat diteruskan dan perbudakan sebagai institusi baru dihapus dalam Imperium Inggris 26 tahun kemudian.

Bagi orang modern, cukup mengherankan perdagangan budak sebenarnya belum lama dilarang. Sebab, apa artinya 200 tahun, jika dipandang dalam perspektif sejarah? Sebagian terbesar sejarah umat manusia mengenal institusi perbudakan, baik di dunia Barat maupun di dunia Timur. Dalam negara seperti kawasan Yunani kuno dan kekaisaran Roma perbudakan termasuk pola-pola sosio-ekonomi pada waktu itu. Hampir tidak dapat dibayangkan lagi dalam periode begitu lama perbudakan dianggap sebagai suatu institusi biasa saja dan tidak pernah dipersoalkan.

Kemajuan Moral

Kadang-kadang terdengar diskusi tentang pertanyaan, apakah di bidang moral terjadi kemajuan dalam sejarah atau tidak. Kalau kita memandang hal-ihwal di sekitar perbudakan, kesimpulan tidak terelak lagi bahwa bisa terjadi kemajuan besar di bidang moral.

Kini perbudakan di mana-mana ditolak sebagai lembaga sosial yang sangat tidak etis. Di seluruh dunia tidak ada satu negara pun yang dapat mempertahankan perbudakan sebagai sistem sosial-ekonomi. Dan tidak mungkin sama sekali pada suatu hari kita kembali lagi ke masyarakat di mana perbudakan diterima sebagai biasa saja. Sekarang perbudakan disadari sebagai perlakuan manusia yang paling bertentangan dengan martabatnya. Sebab, di sini manusia satu diperlakukan sebagai sarana belaka bagi manusia lain.

Inti martabat manusia adalah bahwa setiap manusia merupakan tujuan sendiri, yang tidak pernah boleh ditaklukkan seratus persen pada tujuan manusia lain. Dan justru hal itulah terjadi, bila manusia dijadikan sarana belaka. Jika kita menjadi karyawan bagi orang lain, kita dapat mempertahankan tujuan kita sendiri, antara lain karena setiap saat kita bisa berhenti. Jika kita dijadikan budak, hal itu tidak mungkin lagi.

Sebetulnya cukup mengejutkan, kalau kita lihat ahli etika besar seperti Aristoteles sama sekali belum menyadari hal itu. Bagi Aristoteles, budak adalah alat saja dalam tangan tuannya. Ada alat tidak berjiwa, seperti pacul atau palu, dan ada alat berjiwa seperti kuda atau keledai. Budak termasuk kategori kedua ini. “Bagi budak, tidak ada sesuatu pun yang bersamaan dengan tuannya; dia adalah sebuah alat yang hidup, sama seperti alat adalah budak yang tidak berjiwa” (Etika Nikomakheia VIII, 11). Dalam pemikiran Yunani, kita harus menunggu sampai mazhab Stoa untuk menyaksikan bersitnya pengakuan persamaan derajat manusia.

Dalam kalangan agama juga, lama sekali perbudakan diterima sebagai biasa saja. Hal itu tampak dengan jelas dalam Kitab Suci Kristen, umpamanya. Terjemahan Indonesia sering menggunakan istilah “hamba”, tapi maksudnya adalah budak belian. Berulang kali para budak dianjurkan menaati tuannya dengan sepenuh hati. “Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis” (1 Petr 2:18).

Di sisi lain, para tuan diperingati untuk memperlakukan budaknya dengan baik. Namun, tidak pernah ada protes terhadap perbudakan sebagai institusi. Tidak pernah perbudakan ditolak karena bertentangan dengan martabat manusia. Surat kepada Filemon, karangan paling singkat dalam Perjanjian Baru, ditulis Paulus untuk dititip kepada Onesimus, budak yang melarikan diri, ketika ia dikirim kembali kepada tuannya. Paulus minta kepada Filemon untuk menerimanya dengan baik dan mengakui secara eksplisit budak ini sebagai milik Filemon. Perbudakan sebagai institusi tidak dipersoalkan.

Beberapa bulan lalu, dalam majalah Newsweek dimuat diskusi antara seorang ateis dan seorang pendeta Protestan tentang peranan agama. Keberatan yang diajukan orang ateis terhadap agama Kristen, antara lain bahwa Kitab Suci Kristen terkesan menerima perbudakan begitu saja dan tidak pernah menolaknya. Namun, tuduhan itu tidak fair. Seperti juga tidak fair bila kita mempersalahkan Aristoteles, karena ia belum menyadari institusi perbudakan itu tidak etis. Jika kita melihat lebih jauh, akan tampak bahwa penolakan terhadap perbudakan di kemudian hari sebagian besar dihasilkan oleh agama dan barangkali juga oleh pemikiran filsafat di mana Aristoteles memainkan peranan begitu besar.

William Wilberforce

Orang yang mempunyai jasa paling besar dalam memperjuangkan Undang-Undang Inggris yang melarang perdagangan budak adalah William Wilberforce (1759-1833). Karena itu bicentenary atau peringatan 200 tahun ini terutama terfokus pada tokoh Inggris ini. Wilberforce berasal dari kota pelabuhan Hull, Yorkshire, dan pada usia 21 tahun dipilih sebagai anggota DPR Inggris.

Ia terkenal memiliki bakat elokuensi yang besar, sehingga pidatonya di parlemen bisa berlangsung beberapa jam, dengan tetap memikat perhatian pendengarnya. Selama kira-kira 20 tahun, Wilberforce memperjuangkan undang-undang yang melarang perdagangan budak dan ketika akhirnya diterima pada tahun 1807, hal itu dianggap sebagai sukses besar bagi Wilberforce secara pribadi. Kendati begitu, dengan itu perjuangannya baru setengah jalan. Wilberforce yakin, institusi perbudakan itu sendiri harus dihapus. Dan ketika ia mengundurkan diri sebagai anggota DPR Inggris pada 1825, tujuan itu semakin mendekat.

Sebulan sesudah Wilberforce meninggal (1833), parlemen Inggris menerima Aboliton of Slavery Act yang memberikan kebebasan kepada semua budak dalam Imperium Inggris. Peristiwa itu dapat dipandang sebagai sukses anumerta bagi William Wilberforce.

Yang menarik sekali, Wilberforce dalam perjuangannya mendapat inspirasi besar dari imannya. Pernah ia mempertimbangkan menjadi pendeta dan mengisi hidupnya dengan mewartakan injil, sampai ia menemukan bahwa ia bisa mewujudkan imannya secara lebih efektif sebagai anggota DPR dengan melawan institusi perbudakan, walaupun sikap itu agak bertentangan dengan kepentingan ekonomis Inggris waktu itu.

Pada 1787 Wilberforce bergabung dengan sekelompok umat Anglikan dan Quaker yang membentuk Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade (Himpunan untuk menghasilkan penghapusan perdagangan budak). Gagasan pokok Wilberforce adalah bahwa semua manusia merupakan saudara, sehingga tidak boleh terjadi lagi yang satu diperbudak oleh yang lain. Pikiran itu sejalan dengan anjuran Paulus kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus “bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih” (Fil: ayat 16).

Kini perdagangan budak sudah lama dihapus. Tidak ada negara lagi yang dalam hukumnya masih mengizinkan hal seperti itu. Namun, praktiknya tetap berlangsung. Ada yang mengatakan dewasa ini malah terdapat lebih banyak budak daripada dalam koloni-koloni Inggris abad ke-19. Istilahnya sekarang people trafficking: manusia lemah dan sederhana, kerap kali anak dan perempuan, yang dengan tipu daya dibawa ke tempat lain dan dijual sebagai budak seks atau tenaga kerja paksaan.

Syukurlah, banyak LSM dan instansi lain berjuang melawan praktik yang tidak manusiawi ini. Semoga orang beriman tetap di baris depan perjuangan mereka.

Penulis adalah anggota Staf Pusat Pengembangan Etika, Universitas Atma Jaya, Jakarta

Last modified: 25/8/07


 

Menyoal Kinerja Pansel KPU

Oleh Partono

Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dua hal. Pertama, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan perseorangan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada. Kedua, hasil seleksi Panitia Seleksi (Pansel) KPU yang mengumumkan 45 nama bakal calon anggota KPU yang lulus tahapan tes tertulis.

Berbeda dengan yang pertama di mana publik menaruh perhatian sangat besar terhadap keputusan MK, pengumuman hasil seleksi Pansel KPU kurang mendapatkan perhatian. Padahal, proses seleksi calon anggota KPU itu juga sangat penting bagi proses penyelenggaraan pemilu legislatif, presiden 2009.

Keberhasilan pemilu legislatif dan presiden 2009 sangat dipengaruhi hasil seleksi calon anggota KPU yang sedang berlangsung. Jika pansel gagal menghasilkan anggota KPU yang berkualitas bagus dari segi kompetensi dan integritasnya, Pemilu 2009 terancam gagal.

Kesadaran publik terhadap kinerja Pansel KPU tergugah ketika koalisi LSM yang menamakan diri JPS-CPP (Jaringan Pemantau Seleksi Calon Penyelenggara Pemilu) melakukan press conference awal Agustus. Isinya menyesalkan mekanisme proses seleksi calon anggota KPU yang menegasikan tes yang lebih substansial, yaitu tes kemampuan penguasaan materi pemilu dan pengalaman pengorganisasian pemilu oleh calon anggota. Mereka berpendapat tes itu yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh Pansel KPU untuk menyaring calon anggota KPU menjadi 45 orang, bukan tes psikologi yang bertujuan mengukur kesetiaan kepada negara, integritas, kesehatan mental, dan inteligensia.

Meskipun demikian, psikotes tetap diperlukan untuk menjamin didapatkannya calon anggota KPU yang memiliki integritas tinggi, setia kepada bangsa dan negara, tidak sakit mental/jiwa, dan inteligensia yang tinggi. Hasil seleksi akan lebih baik jika pada tahapan seleksi tertulis yang dimaksud mencakup tes uji kompetensi dan psikotes.

Perhatian masyarakat yang semakin besar terhadap Pansel KPU juga disebabkan hasil seleksi yang dilakukan pansel itu menghasilkan nama-nama yang tidak dikenal masyarakat luas. Sebaliknya bakal calon yang dikenal luas oleh masyarakat akan penguasaan pengetahuan tentang kepemiluan dan pengalaman yang cukup mengorganisir pemilu, tidak lulus dalam seleksi.

Kebohongan

Bola liar menggelinding semakin kencang ketika Koalisi LSM menemukan indikasi Pansel KPU melakukan kebohongan publik dan melanggar Keputusan Presiden No 80/2003 tentang Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Seorang calon anggota yang mengikuti psikotes tertulis mengatakan dokumen psikotes yang digunakan seleksi tertulis berasal dari lembaga universitas ternama di Jakarta. Namun setelah kalangan LSM mengeceknya, ternyata lembaga yang dimaksud tidak pernah melakukan kontrak dengan Pansel KPU. Pihak universitas yang dicatut namanya dalam proses seleksi secara resmi mengeluarkan pernyataan lembaga tersebut tidak pernah terlibat dalam proses seleksi anggota KPU.

Keputusan Presiden tersebut menyatakan setiap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan lembaga pemerintah yang memiliki nominal minimal Rp 50 juta harus dilakukan penawaran atau tender secara terbuka kepada publik. Dugaan pelanggaran terhadap keppres tersebut semakin kuat ketika Ketua Pansel, Prof Ridwan Nasir, mengatakan penunjukan konsultan tes secara langsung dilakukan karena keterbatasan waktu dan kesulitan menghubungi pihak universitas (detik.com, 6 Agustus 2007). Pansel berdalih penunjukan pihak ketiga bukan dilakukan pansel, akan tetapi dilakukan Departemen Dalam Negeri melalui Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik).

Untuk menampik tudingan pelanggaran Keppres No 80/2003, Dirjen Kesbangpol, Sudarsono mengatakan biaya tes tertulis yang dipermasalahkan adalah sebesar Rp 49 juta (Media Indonesia, 15 Agustus 2007), di bawah batas minimum untuk dilakukan tender. Dengan demikian penunjukan langsung dalam pengadaan jasa konsultan seleksi anggota KPU tidak melanggar hukum.

Namun demikian, mengapa pihak ketiga yang ditunjuk adalah institusi yang dipimpin salah satu dari anggota pansel dan bukan institusi lain? Terlihat dalam proses penunjukan langsung ini melanggar etika kerja profesi dan adanya konflik kepentingan yang di belakangnya.

Pernyataan Dirjen Kesbangpol itu semakin menantang publik untuk mencari kebenaran dari nilai anggaran yang dikeluarkan sebenarnya oleh pansel untuk pengadaan jasa konsultan itu. Sayangnya sampai saat ini data tersebut sulit didapatkan.

Sebagai pembanding Pansel KPK mendapatkan tawaran dari beberapa konsultan sejenis untuk melakukan tes tertulis serupa dengan apa yang dilakukan Pansel KPU dengan harga paling kecil sebesar Rp 3,2 juta setiap calon anggota. Kalau benar Pansel KPU hanya mengeluarkan Rp 49 juta untuk mengetes 270 bakal calon, artinya setiap bakal calon hanya dikenakan biaya Rp 180 ribu-an. Sungguh perbedaan harga yang di luar nalar sehat.

Apa Solusinya?

Ada beberapa tawaran solusi yang bisa ditawarkan kepada pemerintah dalam upaya menghasilkan calon anggota KPU berkualitas. Pertama Presiden Yudhoyono segera meminta penjelasan atas metode seleksi yang dilaksanakan dan mengevaluasi kinerja pansel. Jika Presiden menganggap metode tersebut memang tidak benar dan tidak menemukan bukti adanya indikasi pelanggaran hukum, Presiden bisa memerintahkan Pansel melakukan tes ulang seluruh calon yang telah lulus persyaratan administrasi.

Tes ulang yang dimaksud adalah melakukan tes tertulis yang mencakup tes uji kompetensi dan psikologi. Uji kompetensi dan psikologi sama pentingnya sehingga kedua materi itu perlu dilaksanakan secara simultan dan tidak membedakan mana yang lebih penting atau kurang penting. Permasalahan berikut adalah memperlakukan peserta dengan adil dan setara. Pernyataan anggota pansel yang mengatakan telah memberi nilai “katrolan” kepada calon-calon populer telah melanggar etika kerja pansel.

Namun jika Presiden menilai pansel sudah melakukan suatu pelanggaran hukum, Presiden dapat menghentikan proses seleksi yang berjalan saat ini dan dengan segera menghentikan masa kerja pansel yang lama, menggantikan dengan anggota pansel yang baru yang lebih berkompeten di bidangnya. Terkait dengan pelanggaran hukum yang telah lakukan anggota pansel Presiden bisa meminta kepolisian maupun kejaksaan untuk melanjutkan ke pengadilan.

Hal ini sangat perlu dilakukan karena jika pansel terbukti memiliki masalah hukum kekhawatiran selanjutnya adalah hasil seleksi yang dihasilkan oleh lembaga yang bermasalah tidak akan mendapatkan kepercayaan/legitimasi dari masyarakat. Demi menampik keraguan publik, anggota pansel pun perlu membuktikan diri memiliki kompetensi menyeleksi anggota KPU, mempunyai pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan kepartaian dan kepemiluan.

Pilihan pertama sepertinya pilihan paling mudah jika memang pansel tidak melanggar hukum. Selain Presiden tidak perlu repot-repot lagi memilih anggota pansel baru, pilihan ini tidak akan membuang banyak waktu. Sehingga kekhawatiran mengenai ketersediaan waktu bagi calon anggota KPU terpilih untuk mempersiapkan Pemilu 2009 tidak akan terjadi. Presiden tinggal memerintahkan pansel mengetes ulang seluruh bakal calon yang lulus seleksi administrasi dan melanjutkan pada tahapan berikutnya.

Pilihan kedua merupakan pilihan yang sulit. Akan tetapi untuk mendapatkan calon anggota KPU yang berkualitas dan memiliki legitimasi kuat dari masyarakat Presiden harus mengambil pilihan itu, jika memang indikasi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pansel tersebut terbukti.

Presiden tidak perlu ragu dengan permasalahan keterbatasan waktu yang tersedia. Legitimasi yang kuat dari publik terhadap penyelenggara pemilu jauh lebih penting dibandingkan dengan ketakutan keterlambatan pembentukan KPU dan penyelenggaraan pemilu yang belum tentu terjadi.

Pilihan kembali bergantung pada Presiden Yudhoyono. Masih ada cukup waktu jika benar-benar ingin menyelamatkan demokrasi Indonesia, Pemilu 2009, dari ancaman kegagalan.

Penulis adalah Peneliti CETRO, alumnus Institute of Social Studies, Den Haag, Belanda

Last modified: 27/8/07


 

“Holding Company” BUMN

Oleh AB Susanto

Setelah bertahun-tahun merugi akhirnya Garuda meraih untung. Padahal kedudukannya sebelumnya berada di peringkat kedua, setelah PLN, sebagai pencetak rugi terbesar. Secara umum gambaran kinerja BUMN memang membaik. Jumlah BUMN yang rugi makin berkurang, nilai kerugiannya juga makin rendah. Tetapi profitabilitas rata-rata BUMN masih sangat rendah.

Para pemimpin BUMN tampak sudah mempunyai komitmen tinggi memperbaiki kinerja perusahaannya. Misalnya sebagian besar BUMN mengundang pihak independen untuk melakukan fit and proper test, melalui assessment yang objektif, profesional, dan transparan.

BUMN dengan aset 1300 triliun rupiah lebih memang sangat strategis. Tak pelak tangan-tangan pusat kekuasaan acap menghampirinya. Hal itu menjadikan iklim di BUMN tidak sehat. Motif-motif politik sering menghantui keputusan-keputusan strategis. Para pemimpin BUMN sering harus sowan ke DPR, untuk sebuah keputusan yang semestinya menjadi wewenangnya. Situasi politik acap menggiring mereka untuk selalu mencari cantolan politik, ketimbang memperbaiki kinerja.

Kultur politik ini semakin membenamkan BUMN dalam budaya birokrasi yang lamban dan berbelit. Banyak direksi yang tidak berani mengambil keputusan, dan budaya entrepreneur yang bercirikan kecepatan dan keberanian mengambil risiko dalam derajat tertentu dan terukur menjadi luntur. Intervensi politik yang di luar takaran itu menjadikan orientasi bisnisnya melemah, dan tentu saja tidak dapat diharapkan kinerjanya.

Sebagai Penangkal

BUMN yang berjumlah 139 buah, serta anak perusahaan dan cucu perusahaan yang kalau ditotal bisa lebih dari 600 unit, tentu membutuhkan pengelolaan lebih sistematik, sekaligus membangun benteng terhadap intervensi politik. Dan wadah itu adalah holding company.

Sebenarnya bentuk holding company bagi BUMN di negara kita bukanlah sesuatu yang baru. BPIS misalnya. Namun karena muatan politisnya yang tinggi, bahkan untuk kendaraan politik partai yang berkuasa, perlu dipertanyakan apakah dalam realitasnya berjalan sebagaimana seharusnya sebuah holding company beroperasi. Demikian pula kegagalan PUSRI maupun Semen Gresik patut dievaluasi dan menjadi pelajaran berharga.

Keinginan membentuk holding memang bukan keinginan baru. Konsep holding pun juga sudah disusun. Tetapi kenyataan “holdingisasi” BUMN yang sudah menjadi wacana sejak dekade 90-an tak juga terealisir sampai lebih dari sepuluh tahun kemudian. Beberapa di antaranya bahkan menuai kegagalan. Tampaknya perlu mengevaluasi konsep holding yang telah disusun, apakah sudah memperhitungkan realitas sosial, politik dan ekonomi di Indonesia.

Temasek Holdings

Kita memang harus belajar dari orang lain, termasuk tetangga kita. Tetapi belajar bukan berarti menjiplak. Coba kita tengok Temasek (Singapura) yang menjalankan strategi bisnisnya “keluar” dengan melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan potensial di tingkat regional maupun global, dan kemudian mengembangkannya. Artinya orientasinya murni sebagai pencari laba (animal economy) dan sangat outward looking.

Sementara BUMN kita lebih disibukkan dengan urusan ke dalam dan tidak bisa jika semata-mata hanya mencari untung, dan meninggalkan fungsi sosialnya. Akar historis, visi dan misi yang diemban Temasek tentu akan berbeda dengan calon holding BUMN kita. Hal ini memang layak untuk dicermati, kita tidak dapat serta-merta menjiplak kesuksesan mereka.

Akar historis BUMN kita tidak terlepas dari Pasal 33 UUD, yang sebenarnya bukan hal yang aneh dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state). BUMN masih dianggap sebagai tangan negara untuk membantu menciptakan kesejahteraan rakyat. Porsi public social obligation yang dibebankan negara kepada sebagian BUMN cukup besar dan mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap orientasi bisnisnya.

Dalam pengorganisasiannya, Temasek Holdings terdiri dari tiga kekuatan pendorong, yaitu pengembangan strategis, pengembangan perusahaan, dan manajemen sumber daya kapital.

Kebanyakan investasi yang dilakukan oleh Temasek Holdings berfokus pada perusahaan-perusahaan di Kawasan Asia. Hal ini berdasarkan pertimbangan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan ini, yang dimotori Tiongkok dan India.

Temasek Holdings memfokuskan diri untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan dalam sektor-sektor yang berkorelasi dengan transformasi ekonomi yang sedang terjadi di suatu negara seperti keuangan, energi, dan infrastruktur. Orientasi investasi “keluar” ini jelas sangat berbeda dengan BUMN kita. Jika BUMN kita juga rajin berinvestasi di luar negeri, bagaimana dengan negara kita yang justru sangat lapar investasi?

Barangkali yang dapat dijadikan pelajaran bagi BUMN kita adalah pengembangan strategis. Temasek Holdings mencetak perusahaan sukses dengan cara restrukturisasi, divestasi, atau investasi pada perusahaan-perusahaan yang sahamnya mereka miliki. Sebagai pemegang saham, Temasek Holdings secara teratur memantau kinerja portofolio perusahaan dan investasi yang dimilikinya, namun tidak memberikan arahan keputusan-keputusan yang sifatnya operasional dan komersial dari portofolio perusahaan yang dipegangnya, kecuali terhadap hal-hal yang memang memerlukan persetujuan dari pemegang saham, dalam hal ini adalah Temasek Holdings.

Jika ini diterapkan dalam pola holding company di BUMN kita, intervensi politik akan berkurang drastis dan pertimbangan bisnis yang rasional mengemuka. Kemungkinan intervensi politik akan masuk melalui “BUMN holding“, tetapi jika dipastikan bahwa holding tidak “masuk” kepada keputusan operasional dan komersial, akan menjadi tanggul bagi intervensi poltik.

Bagaimana Temasek Holdings menetapkan dan mendorong tercapainya standar kinerja yang tinggi di antara perusahaan-perusahaan yang menjadi portofolionya? Mereka menempatkan orang yang tepat untuk duduk di jajaran direksi. Jajaran direksi inilah yang kemudian bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta memberikan arahan strategis kepada tim manajemen di bawahnya.

Mereka berperan sebagai katalis strategis serta bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam portofolionya untuk mencari peluang pengembangan strategis. Ini mencakup peluang bagi merger dan akuisisi, investasi baru, serta dilusi terhadap kepemilikan saham suatu perusahaan. Barangkali peran holding BUMN kita memiliki peran sepertti ini: menempatkan orang yang tepat, menciptakan sinergi di antara perusahaan yang berada dalam portofolionya untuk meraup peluang baru dan jika perlu melakukan merger dan akuisisi, investasi baru maupun dilusi.

Langkah Temasek Holdings dalam kurun waktu 1980-an dan 1990-an, yang melepas perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak strategis layak diikuti jejaknya. Tujuan utamanya adalah mengembangkan marketisasi serta memberikan peluang bagi partisipasi yang lebih luas kepada pihak swasta dalam perekonomian Singapura. Perusahaan negara yang diprivatisasi ini kemudian dikenal dengan istilah Government-Linked Company (GLC) karena negara masih mempertahankan pengaruh yang signifikan terhadap kontrol manajemen.

Khazanah Nasional

Jika kita menengok Khazanah Nasional, holding company milik Pemerintah Malaysia ini memiliki strategi serupa, walaupun tidak seagresif Temasek dalam berinvestasi di luar negeri. Seperti halnya Temasek, Khazanah yang di antaranya masuk ke Bank Lippo dan Excelcomindo, tidak terlibat secara langsung dalam perusahaan-perusahaan yang menjadi portofolionya.

Mirip Temasek, Khazanah berusaha menciptakan kepemimpinan yang kuat dan kapabel pada setiap perusahaan yang menjadi portofolionya. Yang juga menjadi perhatian Khazanah adalah memastikan berfungsinya dengan baik sistem dan kontrol yang telah dirancang.

Dari negara tetangga ini kita mendapat pelajaran betapa pentingnya bagi perusahaan holding untuk memberi otonomi kepada jajaran direksi, memilih orang yang tepat, mengembangkan kepemimpinan, dan memastikan berfungsinya sistem dan pengawasan. Sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu istimewa, tetapi barangkali inilah yang “sulit” terjadi.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah tata kelola (governance) antara perusahaan holding dengan perusahaan portofolionya. “Holdingisasi” tampaknya memang suatu keharusan, karena kalau dilihat aset keseluruhan BUMN kita sebenarnya lebih besar daripada milik tetangga. Yang harus diperhatikan adalah adanya perbedaan mendasar dengan mereka, sebagaian besar BUMN kita kental dengan misi sosialnya (public services obligation), yang tentu saja harus menjadi pertimbangan penting.

Penulis adalah anggota Center of Excellence for BUMN @ The Jakarta Consulting Group

Last modified: 28/8/07


 

Geopolitik dari Globalisasi

Daoed Joesoef

Mula-mula ada geografi karena keingintahuan. Kebutuhan dan kepastian selalu mendorong manusia mengetahui lebih banyak tentang permukaan bumi yang mereka diami, menetapkannya dan menandai tempat-tempat yang punya ciri-ciri berlainan, lalu mendeskripsikan dan mengutarakan apa-apa yang diketahui kepada sesama.

Dengan perkembangan komunitas tradisional menjadi negara-bangsa, pada awal abad XIX di Eropa, serta pertumbuhan kekuatan industrial, aneka peristiwa yang serbakompleks dan masalah-masalah baru terjadi di permukaan bumi dan tergantung padanya sambil sekaligus mentransformasikannya. Maka di studi geografis tercipta berbagai cabang. Geografi politik memaparkan organisasi dunia yang terbagi-bagi dalam negara-negara di satu saat tertentu. Faktor-faktor lain yang bahkan menentukan dalam politik dibahas tersendiri oleh geografi fisik, geografi human, ekonomi, dan lain-lain.

Pembahasan yang terpisah-pisah itu kelihatannya logis tetapi tidak jarang artifisial. Pandangan keseluruhan mengenai bidang yang lebih luas lebih banyak berupa tumpang-tindih ketimbang sintetis. Ada kebutuhan akan sejenis baru geografi dan metode pengkajiannya langsung dipengaruhi pembaruan pikiran yang ada ketika itu; penalaran murni dari Kant, positivisme dari Auguste Comte, evolusionisme dari Darwin, dan determinisme dari Hegel.

Maka lahirlah geografi modern. Salah satu cabangnya menjadi begitu menonjol karena signifikansinya yang sangat penting. Masalah-masalah yang dipelajarinya cukup subtil. Tidak statis dan memperhatikan masa depan kehidupan bersama sambil mengusulkan cara dan jalan mengorientasikannya.

Ia adalah geopolitik, yaitu geografi politik yang diekstrapolasi kompetensinya. Ajaran-ajarannya bisa berguna bagi kondite jalannya negara-bangsa, baik di masa damai maupun perang. Orang-orang sipil dan militer di pemerintahan bisa mengidentifikasi di situ kekuatan yang sama-sama mereka perlukan, menemukan alasan-alasan mengadopsi garis-garis aksi paralel atau yang membenarkan perpanjangan kebijakannya sendiri ke bidang wewenang masing-masing.

Geopolitik secara esensial mempelajari ruang, di bumi, bilamana manusia mendiami dan memanfaatkannya. Sejauh politik ditanggapi sebagai pembentukan kekuatan dan penerapan kekuatan, geopolitik membedakan pada umumnya faktor-faktor kekuatan itu antara yang stabil dan yang bervariasi.

Faktor-faktor yang dianggap stabil terdiri atas, pertama, ruang dan pembagiannya, kedua, wilayah yang meliputi luas, struktur fisik dan konfigurasi, ketiga, posisi, dengan pembedaan dalam (A) posisi maritim yang mengandung unsur-unsur strategis berupa: kedudukan litoral yang biasanya sekaligus merupakan garis perbatasan, selat dan terusan, pulau dan kepulauan (archipelago), dan (B) posisi sentral, dalam arti fisik, ideologis atau ekonomis, di bagian tertentu dari dunia atau dunia sebagai keseluruhan.

Faktor-faktor yang stabil ini bukan berarti tidak bisa berubah. Yang bisa diubah adalah makna dan nilainya, berkat intervensi manusia, secara sadar atau tidak, sengaja atau tidak. Daerah gersang, misalnya, berkembang menjadi daerah pertanian karena dibuatkan irigasi; artinya ukuran kuantitas tetap, ukuran kualitas berubah. Jadi yang menentukan adalah potensi alami yang dibuat menjadi riil oleh kualitas manusia. Dengan kata lain yang menentukan tidak selalu kuantitas tetapi kualitas baik alami maupun human.

Faktor-faktor yang variabel meliputi: pertama, penduduk, dari aspek kuantitas, kualitas, kepadatan pengelompokan hidup, kedua, sumber-sumber alam dan lain-lain “natural endowments”, ketiga, energi dan bentuk-bentuknya yang baru, keempat, struktur politik dan sosial.

Harus diakui, kajian geopolitik selalu terkait dengan kepentingan nasional dari sang pengkaji betapa pun ilmiahnya sifat pengkajian. Maka sampai sekarang tercatat empat mazhab yang muncul hampir bersamaan di empat negeri yang merupakan pemimpin dalam pemikiran Barat, yaitu di Inggris (Mackinder), di Jerman (Ratzel, Haushoffer), di Prancis (Vidal de la Blache) dan di Amerika Serikat (Spykman dan Mahan).

Sejauh mengenai Indonesia, baik dari sudut pandang geopolitik apalagi geostrategi, ia mempunyai potensi kekuatan, anugerah alam sangat besar, jadi bisa menentukan sekali dalam percaturan politik dalam dan luar negeri, tetapi sayangnya diabaikan selama ini. Ia tergolong dalam kategori “posisi” dari kajian geopolitik, persisnya “posisi maritim” yang khas, nyaris tak ada duanya, di samping “posisi sentral”.

Posisi Penting

Secara alami Indonesia adalah suatu arsipelago. Sebagai negara kepulauan laut mempunyai peran dan makna yang cukup menentukan bagi survivalnya. Dari keluasan laut seluruh dunia sebesar 361 juta km2, seluas tidak kurang dari 5,5 juta km2 merupakan perairan Indonesia, terdiri atas, laut nasional yang mencapai 3,2 juta km2, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 2,3 juta km2. Laut tersebut bertaburkan lebih dari 13.667 pulau besar-kecil. Pantai dari semua pulau itu panjangnya tidak kurang dari 61,2 ribu km atau kira-kira satu setengah kali panjang garis khatulistiwa.

Di samping keluasannya kemaritiman Indonesia penting karena signifikansi strategis dari jalur laut yang dimilikinya, yang merupakan bagian dari jaringan lalu lintas perkapalan internasional. Yaitu Selatan Lombok, Selat Makasar, Selat Sunda, Selat Karimata, dan Selat Malaka.

Selat yang terakhir disebut itu merupakan pintu masuk tunggal dari jalan laut yang tersingkat antara Samudra Pasifik dan bagian utara Samudra Hindia di mana terdapat Teluk Benggala, Laut Arabia, dan Teluk Persia. Belum lagi dihitung keterkaitan riil dari jalur Selat Sunda dan Selat Karimata, ke arah utara, dengan Laut Cina Selatan yang mendapat kehormatan disebut “simpang jalan Asia”.

Posisi Indonesia penting karena dua hal. Pertama, secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Kedua, secara idiil, merupakan satu unsur tersendiri dalam kelompok besar penduduk dunia yang beragama Islam; di samping kelompok besar (manusia) Barat, di mana Amerika Serikat menonjol sebagai unsur tersendiri dan kelompok besar (manusia) yang berbudaya sinik, di mana Tiongkok merupakan unsurnya yang tersendiri. Ini adalah tiga pengelompokan besar human yang menurut prakiraan strategis bakal memainkan peran besar dalam gejolak politik di abad XXI.

Pengabaian

Pemimpin kita selama ini betul-betul telah menyia-nyiakan anugerah kekuatan alami Indonesia. Pengabaian ternyata berdampak fatal di berbagai bidang. Kita lalai, pertama, membangun angkatan laut yang bisa diandalkan mengamankan potensi kemaritiman. Kita tidak bisa menerapkan kekuatan dalam berpolitik, karena lupa mem-bangun kekuatan yang diniscayakan. Mau bukti?

Walaupun UNCLOS 1982 diratifikasi dan dinyatakan mulai berlaku 1994, kira-kira 70 persen ZEE kita belum disepakati negara tetangga. Untuk landas kontinen sekitar 30 persen, yang berbatasan dengan Timor Leste, Filipina dan Palau, belum disepakati. Selain ini masih belum ada kesepakatan tentang luas laut teritorial dengan Singapura, Malaysia, Timor Leste, yang panjangnya sampai 40 persen dari seluruh batas yurisdiksi maritim Indonesia. Negara-negara tersebut ogah-ogahan menyelesaikan masalah pemastian garis batas maritim karena tidak ada tekanan kekuatan riil dari pihak kita. Diplomasi kita rapuh, tidak punya dasar riil untuk berpijak.

Ketidakseriusan dalam menjaga wilayah terluar terbukti dari kemenangan Malaysia dalam kasus kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan pada 17 Desember 2002. Mahkamah Internasional Den Haag memutuskan demikian mengingat negara tersebut menguasai secara efektif selama ini. Belum lagi dihitung sikap pemerintah pusat dan daerah yang acuh tak acuh terhadap penggalian pulau-pulau yang tanah/ pasirnya dijual ke Singapura.

Karena menganggap kekuatan potensial alami kemaritiman Indonesia tidak penting, pemerintah demi pemerintah lalai mengembangkan ilmu dan teknologi kelautan. Untuk mengelola laut yang kaya sumber daya mineral dan hayati, mewujudkan semua kandungan potensialnya, perlu bantuan teknologi kelautan canggih. Melalui pembelajaran guna penguasaannya kualitas manusia Indonesia tentu bisa meningkat mengingat keanekaragaman bidang studi/riset yang dicakup maritime science and technology.

Pendek kata sejak awal kemerdekaan pemerintah lalai menggerakkan pembangunan maritim dalam rangka pembangunan nasional yang menyeluruh dan terpadu. Yang pasti dan merupakan pengalaman pahit dalam pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia tidak punya landasan kekuatan riil dalam memperjuangkan “emansipasi internasional” melalui diplomasi, yaitu pembebasan dari kekuasaan negara-negara maju dan lembaga-lembaga keuangan internasional serta dari pelecehan negara-negara setingkat yang dahulu bahkan relatif lebih terbelakang dari kita.

Asas “bebas aktif” dalam berdiplomasi adalah cara bersikap, menetapkan pendirian, bukan dasar, yaitu alternatif-alternatif yang dijadikan pilihan demi kepentingan nasional. Semua alternatif terse- but dalam percaturan globalisasi disiapkan oleh studi geopolitik nasional.

Penulis adalah pengamat geopolitik strategis

Last modified: 29/8/07


 

Menggugat “Indonesia Raya”

Oleh Usep Setiawan

Mengiringi tujuh-belasan ke-62 yang baru lewat, kita disuguhi polemik atas lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada yang mengaku “menemukan” Indonesia Raya versi asli. Beberapa “saksi sejarah” mengiyakan keaslian Indonesia Raya yang “baru ditemukan” itu. Keaslian Indonesia Raya pun digugat.

Sebagian besar kita, terutama generasi muda, tercengang mendapati kabar Indonesia Raya itu sesungguhnya terdiri dari tiga stanza. Di luar stanza pertama yang biasa kita nyanyikan, nyatanya ada dua stanza lagi yang terselip dalam lipatan sejarah.

Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa meminta polemik dihentikan karena lagu tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 sebagaimana kita nyanyikan saat ini (6/8/2007).

Penulis tak akan berdebat mana yang asli dan mana yang tidak. Biarlah pakar sejarah menjawabnya. Penulis tertarik mengaitkan Indonesia Raya versi lengkap dengan amanat agraria dalam rangka pencarian Indonesia asli.

Landasan Moral

Jauh sebelum polemik itu mencuat, Gunawan Wiradi (GWR), pakar politik agraria kelahiran 28 Agustus 1932, memberi kesaksian tentang Indonesia Raya yang tiga stanza itu. Melalui tulisannya yang berjudul Lagu Kebangsaan dan Nasionalisme (2004), GWR mengungkap kenyataan Indonesia Raya versi lengkap disertai pemaknaan dan implikasinya bagi bangsa.

Jika menyimak Indonesia Raya versi lengkap, menjadi jelas tujuan utuh kita berbangsa-bernegara. Cermati stanza pertama (baris ke-4) yang berbunyi: “Marilah kita berseru, Indonesia bersatu“. Lalu stanza kedua: “Marilah kita mendoa, Indonesia bahagia“. Di stanza ketiga: “Marilah kita berjanji, Indonesia abadi“.

Saat globalisasi kapitalisme membungkus penjajahan model baru dan krisis masih mendera bangsa, masihkah keinginan “bersatu”, “bahagia” dan “abadi” menggelegak di dalam dada? Ketidak(mau)pahaman atas Indonesia Raya versi lengkap, disinyalir GWR turut mengorbankan simbol identitas bangsa sebagai bagian dari tanda melunturnya semangat nasionalisme. Salah satu agenda strategis bangsa yang turut terkubur adalah amanat agraria yang dikandung Indonesia Raya versi lengkap.

Berdasarkan penelusuran singkat atas beberapa buku sejarah jadul dan dokumen serta tayangan baru yang beredar luas di internet, kita dengan segera menemukan kenyataan Indonesia Raya itu memang semula tiga stanza. Untuk memperkaya pengetahuan publik, selengkapnya, kedua stanza yang tak pernah lagi kita nyanyikan akan disitir dan dihikmahi di sini.

Indonesia Raya stanza kedua selengkapnya berbunyi: “Indonesia tanah yang mulya/ tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berada/ untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka/ pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa/ Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya/suburlah jiwanya/ bangsanya/ rakyatnya/semuanya. Sadarlah hatinya/sadarlah budinya/ untuk Indonesia Raya”.

Dari stanza itu, kita paham setelah “bangkit dan bersatu”, dalam menjadi Indonesia juga harus berlandaskan moral. Diingatkan bahwa; manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Mudah-mudahan doa itu terkabul. Karena itu; “sadarlah hatinya, sadarlah budinya” (Wiradi, 2004).

Membangun kecerdasan akal-pikiran hendaknya disertai pembangunan keindahan budi-pekerti yang memanusiakan manusia. Kita harus berjuang bersama mewujudkan manusia Indonesia masa depan yang tak hanya cerdas, namun sekaligus berbudi luhur, berhati-nurani sebening embun pagi.

Amanat Agraria

Begitu penting landasan moral di stanza kedua, begitu pula stanza ketiga: “Indonesia tanah yang suci/ tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri/ menjaga Ibu Sejati. Indonesia tanah berseri/ tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji/ Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya/ selamatlah puteranya/ pulaunya/ lautnya/ semuanya. Majulah negerinya/ majulah pandunya/ untuk Indonesia Raya”.

Pada stanza ketiga inilah terkadung amanat agraria sebagai amanat kemerdekaan. Dalam mengisi kemerdekaan, kita harus menyelamatkan “putra” (generasi muda penerus bangsa), “pulau” (tanah dan daratan), “laut” (air dan lautan) dan “semuanya” (termasuk hutan, tambang, minyak, gas, dsb) agar negeri dan “pandu” (kepemimpinan) menggapai kemajuan.

Inilah esensi reforma agraria. Menyelamatkan sumber-sumber agraria demi rakyat dan bangsa kini dan masa depan. Keselamatan rakyat, untuk itulah Indonesia berdiri.

Kenyataan saat ini, Indonesia negeri agraris yang ironis-tragis. Kekayaan alam melimpah ruah, kesuburan tanah sulit mencari bandingannya, tetapi ketidakadilan sosial akibat ketimpangan pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lainnya masih saja terjadi. Tak sedikit kekayaan alam kita masih dikuasai asing. Kemiskinan yang terus mengimpit juga tak lepas dari ketidakadilan agraria ini.

Ketidakadilan agraria itu wajah bopeng warisan feodalisme dan kolonialisme masa lalu. Adalah tugas anak bangsa yang kini hidup dan cinta Indonesia serta patriot pengisi kemerdekaan untuk mengganti kebopengan itu dengan indahnya keadilan.

Presiden Soekarno (1960-an) dan kawan-kawan segenerasinya merintis penataan agraria melalui jalan landreform, penataan struktur pemilikan dan penguasaan tanah sehingga lebih adil bagi wong cilik. Bung Karno memimpin dengan semangat populisme dan sosialisme ala Indonesia. Para pendiri republik ingin negara ini berhasil “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan “turut menjaga ketertiban dunia” berdasarkan kemanusiaan dan keadilan sosial.

Kini Presiden Yudhoyono berkomitmen melanjutkan pekerjaan rumah bangsa. Dalam pidato politik 31 Januari 2007, Presiden menegaskan, reforma agraria dimulai tahun 2007 dengan prinsip “tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat”. Komitmen presiden pilihan langsung rakyat ini, sudah benar dan harus terus diarahkan ke dalam kebijakan yang makin praktis.

Untuk itu, tak perlu terlalu lama buang waktu dalam memulai reforma agraria. Reforma agraria sejalan dengan amanat sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa. Ini juga pelajaran penting dari upaya yang dilakukan semua bangsa yang berdiri di depan kita. Reforma agraria amat cocok guna memenuhi hak sipil-politik, serta ekonomi, sosial dan budaya bangsa saat ini.

Indonesia Asli

Memaknai Indonesia Raya, intinya “seruan untuk bangkit dan bersatu”, “ajakan berdoa sebagai landasan moral”, dan “janji demi keabadian bangsa-negara Indonesia”. Saat ini, semua itu perlu diaktualisasikan dalam kiprah kehidupan berbangsa dan bernegara secara konkret sesuai bidang dan kapasitas masing-masing.

Ketika ragam kesulitan hidup kini masih melekat di sekujur tubuh bangsa, tanggalkanlah perbedaan kepentingan sempit egoistik. Merawat kebersamaan dalam keragaman berjiwa kemanunggalan diperlukan agar Indonesia terasa gunanya. Karena keberagamanlah dibutuhkan Indonesia kokoh bersatu. Singsingkan lengan baju, bahu membahu mewujudkan amanat kemerdekaan.

Sepayah apa pun “Indonesia” saat ini, sewajarnya terus dikobarkan semangat juang untuk menjadi Indonesia yang asli. Agar seruan, ajakan dan janji Indonesia Raya tak rubuh oleh waktu dan tak usang oleh zaman, mari lanjutkan amanat agraria Indonesia Raya.

Menjalankan reforma agraria sejati, berarti membangun jembatan emas menuju Indonesia baru yang asli sehingga benar-benar merdeka dalam nyata. Dalam tempo tak terlalu lama, semoga kemerdekaan tak lagi sekadar pekik “Merdeka!”

Penulis adalah Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Last modified: 29/8/07


 

Merdeka dari Gizi Buruk

Oleh Posman Sibuea

Proses pembangunan ekonomi Indonesia selama 62 tahun kemerdekaan belum mengalami kemajuan seperti diharapkan, tetapi justru perapuhan. Kita harus kembali menapaki ironi sejarah yang amat mengusik dan menyedihkan. Penyakit perut buncit atau busung lapar akibat penanggulan gizi buruk yang belum tuntas dilakukan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa ini ke depan.

Meski sudah 62 tahun, kemiskinan masih terus membayangi, yang berarti kasus gizi buruk masih menghantui. Angka prevalensi kasus gizi buruk pada balita meningkat. Dari 6,3 persen pada 1989 menjadi 8,8 persen pada 2005, atau sekitar 4,5 juta. Data tersebut dilansir dari Koalisi untuk Indonesia Sehat (KuIS), lembaga swadaya masyarakat yang aktif di bidang kesehatan.

Departemen Kesehatan (Depkes) sendiri memperkirakan angka gizi buruk mencapai 1,5 juta orang. Namun, berapa pun angka tepatnya, bila kasus gizi kurang terus dibiarkan, 10-20 tahun lagi akan ada penurunan SDM Indonesia (Pembaruan, 14/08/2007).

Hak Anak

Makin mahalnya harga kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk susu yang memiliki zat gizi dan mineral yang baik bagi pertumbuhan anak-anak, patut diwaspadai. Masalah gizi buruk bisa memberi dampak lebih berat dan pemerintah kembali melanggar hak anak untuk mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi. Perapuhan gizi (nutritional decay) bukan sekadar persoalan kurangnya persediaan pangan dan menurunnya daya beli, tetapi tak lepas dari buruknya pengelolaan negara sehingga pemerintah tak mampu memberi makanan bergizi kepada warganya yang kelaparan.

Badan Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) memperkirakan anak Indonesia yang menderita kelaparan akibat kekurangan pangan saat ini mencapai 13 juta orang (Pembaruan, 11/7/07). Menurut Direktur Regional Asia WFP Anthony Banbury, anak-anak yang kelaparan itu tersebar di berbagai tempat di Tanah Air, khususnya di tiga kawasan, yakni perkotaan, daerah konflik, dan daerah rawan bencana.

Pemerintah patut belajar dari masalah gizi buruk yang merebak tahun 1998 dan 2005, sebelum muncul masalah gizi lebih parah. Sebagian anak-anak akan menjadi sumber generasi hilang di masa datang. Bangsa ini pun tak lama lagi akan menjadi bangsa idiot, bangsa yang tidak cerdas, bangsa yang mudah diperalat bangsa asing.

Berbagai kasus gizi buruk yang muncul secara endemik di berbagai daerah sesungguhnya bukan lagi fenomena menyedihkan untuk sebuah bangsa yang belum menganggap pembangunan dan perbaikan gizi sebagai investasi sumber daya manusia di masa datang. Padahal, setiap rupiah yang digunakan untuk program perbaikan gizi anak dan ibu hamil akan memberi keuntungan ribuan rupiah. Angka drop out sekolah yang amat merugikan itu bisa dicegah. Karena itu, pemerintah tidak perlu merasa rugi memberikan makanan tambahan gratis kepada balita dan ibu hamil.

Bila merujuk data UNICEF (2006), penderita gizi buruk pada anak di bawah usia lima tahun (balita) di Indonesia meningkat jumlahnya dari 1,8 juta jiwa tahun 2005 menjadi 2,3 juta jiwa tahun 2006. Lonjakan jumlah itu pertanda kian beratnya kemiskinan di Indonesia.

Rakyat belum merdeka dari kelaparan dan kemiskinan sebagai akar penyebab utama gizi buruk. Tragedi kemanusiaan ini acap tersembunyikan di balik megahnya gedung bertingkat di kota-kota besar dan fenomena konsumerisme yang kini melanda sebagian penduduk perkotaan.

Pemerintah gagal melindungi rakyatnya dari ancaman buruk kemiskinan dan melanggar UU No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya. Dan, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.”

Pelanggaran secara masif terhadap masalah hak anak bisa disaksikan lewat potret hidup di pinggir jalan raya dan perempatan kota-kota besar. The lost generation tengah berlangsung dan menjadi ancaman laten yang merenggut masa depan bangsa ini.

Generasi hilang erat kaitannya dengan tingkat kecerdasan seseorang yang dibangun sejak janin di kandungan. Otak sebagai pusat kontrol berpikir dibentuk pada saat minggu kedua hingga minggu keenam masa kehamilan. Berkembang pesat hingga bayi berusia 18 bulan. Diyakini hingga usia 3 tahun, merupakan usia yang sangat menentukan membentuk kualitas kecerdasan seseorang (the golden years).

Apabila pada usia kritis tersebut masalah gizi dianggap sepele, taruhannya adalah masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Bayi yang sebelumnya memiliki potensi untuk jenius berubah jadi anak cerdas biasa. Demikian seterusnya, yang memiliki kecerdasan biasa-biasa, kecerdasannya jadi di bawah normal.

Empat langkah

Jumlah penderita gizi buruk yang terus bertambah beserta segala ancaman serius di baliknya harus segera diatasi guna memerdekakan bangsa ini dari ancaman lost generation. Isu kemiskinan harus menjadi agenda bersama dan tidak dijadikan konsumsi politik pihak-pihak yang memiliki target khusus pada Pemilu 2009. Sebab, masalah gizi buruk adalah persoalan kemanusiaan yang patut dijadikan sebagai masalah bangsa.

Gizi buruk menunjukkan betapa pertumbuhan ekonomi yang kita raih sekarang ini belum bisa dinikmati seluruh rakyat. Tidak mungkin mengatasi masalah gizi buruk tanpa ada upaya peningkatan ekonomi di tingkat rumah tangga. Pemerintah tidak cukup mengatakan meningkatkan daya beli warga, namun harus ada upaya konkret bagaimana agenda itu bisa dilaksanakan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Saat ini dibutuhkan keberpihakan dan iktikad baik pemerintah membuka lapangan kerja baru. Karena itu, upaya sosial kesehatan harus terintegrasi dengan upaya pembangunan ekonomi kerakyatan, misalnya pemberian dana bergulir untuk pengembangan usaha kecil menengah atau pelatihan teknologi industri rumah tangga sehingga terjadi penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga secara total. Seiring dengan itu, empat langkah berikut patut mendapat perhatian.

Pertama, memperkenalkan produk pangan olahan bergizi. Salah satunya produk olahan kacang kedelai seperti tempe, tahu, dan susu kedelai, yang sudah lama dikonsumsi masyarakat di Jawa. Teknik pengolahannya patut diperkenalkan ke seluruh wilayah oleh tenaga penyuluh gizi andal di bidang pengembangan teknologi pangan dan hasil pertanian. Jika masyarakat Jepang dan Amerika Serikat sehat dan pintar dengan mengkonsumsi produk olahan kedelai, mengapa kita tidak?

Kedua, memanfaatkan potensi ikan. Ikan adalah sumber protein dan zat gizi lain yang amat baik untuk kesehatan. Untuk itu perlu dimanfaatkan potensi perikanan laut Indonesia yang sekitar 6,7 juta ton per tahun. Tetapi, hingga saat ini produksi ikan laut baru mencapai 75 persen dari total kebutuhan 3,7 juta ton. Untuk itu kapal penangkap ikan harus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya. Distribusi ikan yang tidak merata di setiap daerah, bisa diatasi dengan membangun cold storage sehingga bisa disewa pedagang untuk mempertahankan kesegaran ikan.

Ketiga, merealisasikan diversifikasi pangan. Sejak 1974 digelar pentingnya arti diversifikasi konsumsi pangan untuk kesehatan. Namun, karena kita menjadi bangsa pelupa, program diversifikasi hilang dari agenda pembangunan SDM. Padahal dengan memproduksi beragam bahan pangan dan tersedia dalam bentuk siap olah serta terjangkau daya beli, diharapkan status gizi masyarakat akan dapat didongkrak.

Keempat, menjaga keamanan pangan. Bahan pangan dan produk olahannya harus bebas dari pencemaran dan penggunaan bahan tambahan kimia sintetis yang potensial memunculkan senyawa-senyawa karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan.

Penulis adalah doktor di Bidang Ilmu Pangan; Lektor Kepala di Jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Unika St Thomas SU Medan

Last modified: 30/8/07


 

Perjalanan 62 Tahun Perekonomian Indonesia

Faisal Basri

Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, pendapatan per kapita Indonesia lebih tinggi daripada Korea Selatan. Kini, pendapatan per kapita Korea Selatan lebih dari sepuluh kali lipat Indonesia. Dulu Korea Selatan tak memiliki basis industri, kini menjadi salah satu negara industri terkemuka di dunia, sementara industrialisasi di Indonesia tertatih-tatih, bahkan ada gejala terjadi gejala deindustrialisasi prematur.

Tiongkok sampai awal 1980-an masih tenggelam dengan ketertutupannya. Kala itu, tingkat kesejahteraan rakyat Tiongkok masih di bawah Indonesia. Namun, segera setelah menerapkan kebijakan pintu terbuka (open door policy) dan memperkenalkan mekanisme pasar, perekonomian Tiongkok berkembang pesat dan kini telah menyalip Indonesia.

Hingga 1980-an, Malaysia masih banyak belajar dari Indonesia, termasuk mengirim ribuan pelajar menimba ilmu di berbagai universitas di Indonesia. Sekarang, puluhan ribu mahasiswa Indonesia kuliah di berbagai universitas di Malaysia. Perekonomian Malaysia maju pesat, sektor industri tumbuh sehat dan berdaya saing tinggi.

Indonesia dikaruniai sumber daya alam cukup melimpah dan beragam. Sangat jarang negara memiliki posisi sebagai produsen lima besar dunia untuk beragam komoditas hasil pertanian dan pertambangan seperti yang disandang Indonesia.

Namun, kekayaan alam yang melimpah tak membuat kesejahteraan rakyat terdongkrak sejajar dengan negara-negara tetangga. Kita kian tertinggal dibandingkan dengan negara-negara pendiri ASEAN. Kita nyaris tak beranjak sebagai negeri yang hanya memanfaatkan sumber daya alam dengan cara memetik, menebang, dan mengeruk. Lebih ironis lagi, berkali-kali masa kejayaan komoditas-bonanza minyak dan meroketnya harga beberapa komoditas tambang lainnya serta komoditas perkebunan-berlangsung seiring dengan peningkatan utang luar negeri.

Jatuh Bangun

Sepanjang sejarah 62 tahun merdeka, perekonomian Indonesia berulang kali terjerembab. Pertama kali terjadi tahun 1958, ditandai pertumbuhan ekonomi yang anjlok dari sekitar 8 persen menjadi minus 3,5 persen. Pertumbuhan ekonomi negatif terjadi kembali tahun 1963, yang kemudian berlanjut menjadi krisis ekonomi berkepanjangan, hingga akhirnya menumbangkan rezim Orde Lama.

Di masa Orde Baru, perekonomian pernah sekali mengalami pukulan berat sampai mengakibatkan pertumbuhan negatif, yakni pada 1982, ketika harga minyak dunia anjlok sangat tajam. Setelah itu perekonomian mengalami ekspansi dan akselerasi pertumbuhan selama kurun waktu yang cukup panjang (1983-1996).

Namun, hanya selang dua tahun kemudian, ekonomi Indonesia dihantam krisis paling parah sepanjang sejarah. Pertumbuhan ekonomi merosot tak kepalang, minus 13,2 persen. Selama pascakrisis kita tak pernah lagi menikmati pertumbuhan di atas enam persen.

Apa gerangan yang membuat perjalanan perekonomian Indonesia kerap dilanda krisis sehingga menimbulkan gejolak tajam atau shock, baik yang dipicu faktor internal maupun eksternal? Kita tak kuasa terbebas dari gejolak, karena ia akan selalu hadir sepanjang masa dengan magnitude yang berbeda-beda, mirip gempa bumi yang terjadi berkala di hampir seluruh belahan dunia.

Tetapi, mengapa ada negara yang lebih mampu menghadapi gejolak sehingga tak sampai terempas ke jurang yang paling dalam? Mengapa ada negara yang dilanda gempa bumi dahsyat tetapi dengan sedikit saja memakan korban jiwa dan harta benda, serta cepat mampu melakukan pemulihan, bahkan menghasilkan rekonstruksi dengan sosok yang lebih berkualitas?

Kunci keberhasilan terletak pada kualitas landasan pijak atau fondasi. Gejolak demi gejolak justru mendorong pembaruan yang menghasilkan penguatan landasan pembangunan. Dengan landasan pembangunan yang semakin kokoh, daya tahan perekonomian menghadapi gejolak bertambah baik. Badai kencang sekalipun tak akan merobohkan sendi-sendi perekonomian, melainkan sebatas terhuyung sejenak, tetapi cepat tegak kembali.

Terputus-putus

Landasan yang kokoh akan membawa perekonomian tumbuh dan berkembang dengan pola huruf S (huruf besar) yang miring ke kanan. Di tahap awal pembangunan, pertumbuhan relatif lambat, karena masih disibukkan identifikasi dan penghimpunan tenaga penggerak serta peletakan dasar-dasar kelembagaan (institutions).

Tahap selanjutnya ialah persiapan tinggal landas yang ditandai mulai menggeliatnya aktivitas perekonomian. Barulah setelah itu perekonomian memasuki era pertumbuhan tinggi (take off). Setelah mencapai titik tertingi, perekonomian memasuki masa kematangan (maturity). Pertumbuhan ekonomi pada masa ini mulai melambat tetapi pada tingkat kemakmuran yang sudah tergolong tinggi. Tahap-tahapan di atas mirip dengan yang diutarakan WW Rostow.

Perjalanan ekonomi di Indonesia tampaknya tak mengikuti “pola normal” tersebut. Keterpurukan ekonomi yang berulang kali kita alami, mengindikasikan kita mengikuti pola maju yang terputus-putus seperti sederetan huruf s (huruf kecil). Ini menandakan perkembangan yang terantuk-antuk.

Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, tampaknya sempat menyadari kecepatan transformasi perekonomian berlangsung relatif lambat bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Timur, yang kebanyakan telah menyandang status negara industri baru atau dikenal pula dengan julukan “Macan Asia”. Dengan dimotori BJ Habibie, pemerintah meluncurkan strategi akselerasi dan transformasi teknologi dan industri, dengan mengedepankan industri-industri unggulan berteknologi tinggi. Pola demikian dikenal dengan pola meloncat yang menyerupai anak-tangga. Kebanyakan negara yang menempuh pola tersebut mengalami kegagalan.

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, perkembangan ekonomi Indonesia yang kerap terseok-seok disebabkan lemahnya institusi. Menurut Acemoglu, et al (2001), institusi merupakan determinan utama dari kemakmuran dan pertumbuhan jangka panjang. Bukti empiris memang menunjukkan negara-negara yang memiliki institusi ekonomi dan politik lebih baik di masa lalu, ternyata sekarang lebih kaya.

Selain mekenankan pentingnya perlindungan terhadap hak milik bagi seluruh unsur masyarakat, penguatan institusi berperan penting dalam dua hal. Pertama, membatasi manuver elite, politisi, dan kelompok-kelompok kuat lainnya, sehingga mereka tidak dapat merampas pendapatan dan investasi kelompok lain, atau menciptakan playing field yang sangat jomplang. Kedua, menciptakan kesempatan yang sama bagi unsur-unsur luas di dalam masyarakat, sehingga individu-individu dapat melakukan investasi, khususnya dalam modal manusia, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Menata Institusi

Agar kita tak kerap tersesat dan mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali, tampaknya yang pertama kali harus ditata ulang ialah konstitusi kita. Bukankah Bung Karno sendiri yang mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), kecuali bagian Pembukaan, bersifat sementara, dan MPR hasil pemilu akan menyusun undang-undang dasar baru yang lebih lengkap?

Mengacu pada Pembukaan UUD 1945, Bangsa Indonesia secara tegas menolak liberalisme-kapitalisme ataupun neoliberalisme. Agaknya yang paling sesuai sebagai acuan adalah sistem ekonomi pasar sosial.

Di dalam sistem itu, pasar tidak diperkenankan bermanuver secara bebas. Harus ada keseimbangan antara fungsi market creating dan fungsi-fungsi pasar lainnya, yaitu market regulating, market stabilizing, dan market legitimizing. Dengan menegakkan keempat fungsi pasar tersebut, eksistensi sistem pasar sosial bisa lebih terjamin dan berkelanjutan, karena memenuhi sense of justice dan sense of equity.

Sistem ekonomi pasar sosial tidak mempertentangkan peran negara dengan peran pasar. Dengan memberikan peran lebih besar pada pasar, negara dituntut pula lebih aktif berkiprah menjamin tak terjadi eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah. Perekonomian harus menciptakan kesejahteraan yang merata ke seluruh rakyatnya, kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan orang seorang.

Tanpa penataan institusi yang dimulai dari tingkat teratas (konstitusi), kita akan terus dihadapkan pada pergumulan silang pendapat yang melelahkan tanpa solusi nyata. Kita akan kerap disibukkan oleh pertengkaran politis yang tak henti tentang hal-hal yang tidak substansial, yang lebih mengedepankan selera pribadi atau kelompok.

Inilah benih-benih yang bisa berpotensi menimbulkan disintegrasi ekonomi dan bangsa. Akibatnya, kita cuma berputar-putar di pusaran masalah yang itu-itu saja, tak kunjung mengayunkan derap langkah yang semakin mendekat ke tujuan. Lebih ironis lagi, kita tak pernah berani memilih jenis kendaraan untuk mencapai tujuan tersebut.

Enam puluh dua tahun merdeka rasanya cukup bagi bangsa ini untuk berdiam diri, tak beringsut dari kejumudan pola pikir. Saatnya sekarang membuka lembaran baru untuk mewujudkan kebahagiaan hakiki bagi segenap rakyatnya.

Penulis adalah ekonom

Last modified: 21/8/07


 

Memeras Pertanian untuk Pembangunan

Bungaran Saragih

Pada 1966, WF Owen pernah mempublikasikan teori The Double Developmental Squeeze on Agriculture, yang kemudian dikenal sebagai teori pemerasan sektor pertanian untuk pembangunan. Teori yang dimuat dalam American Economic Review tersebut mengemukakan, pada tahap awal pembangunan ekonomi suatu negara, di mana ketersediaan modal masih sangat terbatas, pembentukan modal (capital formation) melalui pemerasan surplus sektor pertanian merupakan cara membiayai pembangunan ekonomi, khususnya sektor industri.

Mekanisme pemerasan sektor pertanian dilakukan melalui pemerasan produksi (production squeeze), seperti pengupayaan harga-harga produksi pertanian murah melalui perbaikan produktivitas dan instrumen kebijakan lain. Mekanisme lainnya melalui pemerasan pengeluaran (expenditure squeeze) pertanian, seperti instrumen pajak, memaksimalkan net capital outflow pertanian, nilai tukar (terms of trade) pertanian yang makin menurun, serta migrasi sumber daya manusia (capital-drain, brain-drain) dari sektor pertanian ke luar sektor pertanian. Dengan mekanisme pemerasan pertanian tersebut, surplus pertanian-pedesaan diisap dan direinvestasikan pada sektor industri dan jasa.

Paradigma pembangunan ekonomi yang memeras sektor pertanian yang demikian, diadopsi hampir semua negara, termasuk Indonesia. Sejak awal pembangunan ekonomi di Indonesia, praktik pemerasan sektor pertanian-pedesaan masih tetap berlangsung sampai sekarang.

Upaya untuk menghasilkan bahan pangan (juga bahan baku) dengan harga murah (supaya upah buruh industri murah) melalui berbagai instrumen kebijakan seperti kurs yang artificial overvalued, tingkat proteksi riil pertanian yang lebih rendah daripada industri, perbaikan teknologi pertanian, merupakan bagian dari skenario pemerasan per-tanian.

Demikian juga kebijakan perpajakan di sektor pertanian-pedesaan, praktik perbankan yang lebih cenderung berperan sebagai penghimpun dana (net fund rising) di sekitar pertanian pedesaan, urbanisasi yang makin meningkat, konversi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian, juga bentuk lain dari mekanisme pemerasan surplus pertanian-pedesaan.

Pada level mikro, mekanisme ekonomi memeras surplus pertanian-pedesaan juga terjadi dalam sejarah ekonomi Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar (konglomerat) di Indonesia, sebagian besar memulai bisnisnya di pertanian Surplus yang diperoleh lantas direinvestasikan ke luar sektor pertanian.

Praktik pemerasan sektor pertanian-pedesaan yang demikian dan telah berlangsung lama di Indonesia, dapat memberi penjelasan mengapa pangsa sektor pertanian menurun dari tahun ke tahun, dan mengapa sektor pertanian-pedesaan makin tertinggal dibandingkan sektor lain. Juga tidak mengherankan apabila sektor pertanian-pedesaan berubah menjadi kantong-kantong kemiskinan, pendapatan petani tetap tertinggal, serta petani gurem dan buruh tani makin meningkat.

Struktur Tak Seimbang

Menurut logika pembangunan ekonomi yang memeras pertanian, modernisasi perekonomian akan terjadi bila struktur ekonomi berubah dari dominasi pertanian (A), beralih ke industri (I), dan selanjutnya ke sektor jasa (S). Pola perubahan struktur ekonomi yang dianggap normal adalah dari (berdasarkan besar pangsa) AIS ke IAS, dan kemudian SIA. Dengan kata lain penurunan pangsa pertanian dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, menurun terus dan digantikan oleh sektor industri dan kemudian sektor jasa.

Setelah 62 tahun pertanian Indonesia pascakemerdekaan, kontribusi sektor pertanian dalam PDB menurun secara cepat. Pada 1969, pangsa sektor pertanian masih relatif besar, yakni 40,2 persen, tahun 2003 menurun menjadi hanya sekitar 10,7 persen, dan mungkin pada 2007 sudah di bawah 10 persen. Perubahan pangsa sektor pertanian yang demikian cepat, dari sudut logika pembangunan ekonomi yang memeras pertanian, dianggap sebagai fenomena normal, bahkan dinilai sebagai suatu keberhasilan modernisasi ekonomi.

Namun demikian, penurunan pangsa sektor pertanian dalam PDB yang begitu cepat, tidak disertai dengan penurunan pangsa penyerapan tenaga kerja. Dalam periode yang sama, pangsa penyerapan tenaga sektor pertanian hanya turun dari 67 persen tahun 1969, menjadi sekitar 46 persen pada 2003, dan tahun 2007 diperkirakan masih sekitar 44 persen.

Dengan kata lain, perubahan struktur ekonomi Indonesia setelah 62 tahun merdeka berlangsung tak seimbang. Dari sudut penciptaan pendapatan (PDB), struktur ekonomi telah berubah dari AIS ke SIA, sementara dalam penyerapan tenaga kerja masih tetap pola AIS.

Dalam hal ini, paradigma pembangunan ekonomi yang memeras pertanian hanya berhasil dalam perubahan struktur PDB, namun gagal untuk mengubah struktur penyerapan tenaga kerja.

Kegagalan mengubah struktur penyerapan tenaga kerja dapat disebabkan beberapa faktor. Pertama, laju pertumbuhan tenaga kerja di sekitar pertanian-pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan pada sektor industri dan jasa.

Kedua, sektor industri dan jasa yang berkembang, tidak mampu menyerap surplus tenaga kerja yang ada di pertanian-pedesaan. Hal ini cukup logis, karena industri-industri yang berkembang di Indonesia selama ini cenderung bersifat footloose industry, berbasis impor dengan import content mencapai 60 persen, dan relatif padat modal (capital intensive) antara lain akibat subsidi BBM.

Ketiga, tidak adanya upaya peningkatan kemampuan SDM pertanian-pedesaan yang memungkinkan mereka migrasi ke sekitar industri/jasa. Migrasi tenaga kerja memang terjadi lewat urbanisasi, tetapi sebagian besar masuk ke sektor informal di perkotaan.

Selain gagal mengubah struktur penyerapan tenaga kerja, paradigma pembangunan ekonomi yang memeras pertanian juga gagal mengangkat kesejahteraan petani, bahkan cenderung menciptakan kemiskinan di sekitar pertanian dan pedesaan. Secara agregat, sekitar 46 persen tenaga kerja nasional hanya menikmati sekitar 10 persen pendapatan nasional. Pendapatan petani jauh tertinggal dibandingkan dengan tingkat pendapatan masyarakat di luar sektor pertanian.

Satu-satunya yang meningkat adalah jumlah buruh tani dan jumlah petani gurem. Hasil sensus pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2003 mengungkapkan, jumlah petani gurem (luas lahan kurang dari 0,5 hektare) meningkat dari 10,8 juta rumah tangga menjadi 13,6 juta rumah tangga selama periode 1993-2003. Ini berarti sekitar 56 persen dari petani Indonesia tergolong petani gurem.

Hal yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah tidak adanya minat generasi muda yang bersedia menjadi petani. Menurut survei BPS (2001), sekitar 75 persen petani di Pulau Jawa berusia di atas 50 tahun, dan hanya 12 persen yang berusia di bawah 30 tahun. Hal ini berarti masa depan pertanian kita sudah “lampu merah”. Bila tidak ada terobosan baru, upaya memberi makan penduduk 215 juta orang akan menjadi masalah besar ke depan.

Mengubah Paradigma

Paradigma pembangunan ekonomi yang memeras pertanian, yang selama ini dianut Indonesia, telah gagal meningkatkan kesejahteraan sebagian besar rakyat. Karena itu, paradigma tersebut beserta kebijakan turunannya, ke depan sudah harus diubah dengan paradigma baru.

Paradigma baru yang dimaksudkan adalah pembangunan ekonomi yang membalik pemerasan pertanian, yakni memperbesar reinvestasi surplus ke sekitar pertanian-pedesaan. Investasi pemerintah perlu lebih diperbesar ke sektor pertanian- pedesaan. Demikian juga investasi swasta perlu difasilitasi untuk lebih banyak ke sektor pedesaan.

Untuk memperbesar kapasitas ekonomi pedesaan, memerlukan perubahan pendekatan pembangunan, dari pendekatan produksi pertanian, ke pendekatan sistem agribisnis. Dengan pendekatan sistem agribisnis, tidak hanya pertanian primer yang dikembangkan di pedesaan, tetapi juga industri hulu pertanian (up-stream agribisnis), industri hilir pertanian (down-stream agribusiness), serta sektor penyedia jasa, seperti perkreditan, pelatihan SDM, jasa transportasi, dan lain-lain.

Pengembangan industri hulu pertanian, seperti pupuk dan benih, dilakukan dan berorientasi pedesaan. Demikian juga industri pengolahan hasil pertanian dikembangkan di pedesaan.

Perbankan nasional juga perlu mengubah paradigma. Skim-skim perkreditan perlu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian daerah pedesaan sedemikian rupa, sehingga peran net fund rising dapat diubah menjadi net fund using di pedesaan.

Reinvestasi modal ke sektor pedesaan untuk mempercepat pembangunan sistem agribisnis sangat relevan dengan tujuan otonomi daerah. Ekonomi daerah kabupaten/kota akan berkembang bila terjadi reinvestasi ke sektor pedesaan. Bila ekonomi pedesaan berkembang di seluruh daerah, pada hakikatnya ekonomi nasional secara keseluruhan pasti berkembang.

Pada akhirnya perubahan paradigma pembangunan dengan memperbesar reinvestasi ke sektor pedesaan, hanya akan berhasil bila kebijakan pemerintah berubah ke pro-rural. Kebijakan pro-rural sama artinya dengan pro-growth, pro-employment dan pro-poor.

Penulis adalah Menteri Pertanian pada Kabinet Gotong Royong (2001-2004)

Last modified: 21/8/07


 

Pers Membangun Kemerdekaan

Oleh Atmakusumah Astraatmadja

Pers tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan -bukan hanya dalam kata, tetapi juga, dan terutama, dalam idealismenya. Dan kemerdekaan dalam idealisme pers bukan hanya mencakup kemerdekaan pers, melainkan meliputi kemerdekaan bagi setiap orang untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat -yang dijamin oleh Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945.

Arti kata “kebebasan” pada semboyan yang sekarang lebih dikenal sebagai “kebebasan pers”, sepenuhnya sama dengan makna kata “kemerdekaan” pada kalimat “kemerdekan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan” dalam konstitusi kita.

Persamaan makna kedua kata itu mengilhami anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 1999 untuk mengubah kata “kebebasan pers” menjadi “kemerdekaan pers” dalam Rancangan Undang-Undang Pers. Maksud perubahan itu, yang dilakukan dalam sidang Komisi I DPR di Jakarta, ialah agar istilah dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sama dengan yang digunakan dalam konstitusi.

Sejak kelahiran pers, pelopor pers selalu mencita-citakan kebebasan atau kemerdekaan bagi setiap orang -dengan kata lain, bagi umat manusia. Ini juga berarti cita-cita bagi kemerdekaan suatu bangsa dan negara.

Di Indonesia, cita-cita itu setidaknya dikembangkan sejak 100 tahun yang lalu, ketika RM Tirto Adhi Soerjo menerbitkan surat kabar mingguan Medan-Prijaji pada Januari 1907, yang sejak 1910 menjadi harian. Sebagai pengelola media pers dan sekaligus penyedia modal pribumi pertama untuk bidang ini, Tirto Adhi Soerjo, yang nama kecilnya Raden Djokomono, dipandang sebagai pelopor pers nasional.

Cita-cita mengembangkan kebebasan pers di negeri ini dapat ditarik lebih jauh lagi ke belakang, yaitu ke 263 tahun silam. Pada masa itu, pengusaha percetakan Belanda, Jan Erdmans Jordens, diizinkan oleh gubernur jenderal yang liberal untuk menerbitkan surat kabar yang pertama di Nusantara, Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen (Berita dan Penalaran Politik Batavia), pada 7 Agustus 1744.

Tetapi, koran mingguan itu, yang biasa disingkat Bataviasche Nouvelles, hanya dapat hidup selama hampir dua tahun sebelum diberedel pada Juni 1746, atas permintaan serikat dagang VOC di Nederland. VOC, yang lebih berkuasa daripada pemerintahan gubernur jenderal di Batavia, menganggap koran itu “merugikan dan membahayakan.” Mungkin karena informasi yang disiarkannya dapat menguntungkan para pesaing Perserikatan Dagang Hindia Timur itu.

Pemberedelan pers ternyata terus terjadi dalam pemerintahan apa pun, baik pada masa penjajahan maupun pada masa merdeka, selama 250 tahun sampai 1994.

Mendorong Ekonomi

Pers lahir dan tumbuh bersama kekuatan-kekuatan masyarakat yang lain, termasuk kekuatan ekonomi dan politik, walaupun kehadiran dan kontribusinya kadang-kadang kurang dihargai atau kurang diingat. Sebabnya ialah, karena pers tidak selalu bersedia menjadi mitra kerja kekuatan-kekuatan lain yang berkuasa, bila kerja sama itu dapat mengganggu independensi pers.

Sebaliknya, pers sebagai wakil publik malahan menjadi “pengawas” kekuatan-kekuatan itu -untuk memastikan bahwa cita-cita kemerdekaan dan pembangunan bangsa tetap berada pada jalan yang sudah digariskan oleh para penyusun kebijakan politik dan ekonomi.

Tetapi, kerja sama pers dengan kekuatan di luar pers juga sering terjadi sesuai dengan tuntutan zaman dan sejarah. Umpamanya, pada masa perjuangan kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua, ketika Pemerintah Republikein memerlukan dukungan kuat dari pers dan kekuatan-kekuatan lain dalam masyarakat. Bahkan tentara memberi bantuan dana kepada media pers yang mendukung perjuangan kemerdekaan.

Pentingnya upaya mengembangkan pers yang independen dan bebas ditekankan oleh Joseph Stiglitz, peraih Hadiah Nobel bidang ekonomi dan guru besar di Columbia University, serta Roumeen Islam, manajer di World Bank Institute. Dalam satu tulisan bersama, mereka mengatakan bahwa kebebasan berbicara dan kebebasan pers tidak hanya memperkecil kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, tetapi juga memperbesar kemungkinan pemenuhan keperluan sosial dasar rakyat. Dengan demikian, pers yang bebas dapat mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi.

Mereka berpendapat, media pers yang bebas dan independen dapat mengungkapkan korupsi di kalangan pemerintah dan sektor bisnis, memberi tempat untuk memperdengarkan suara rakyat, dan membantu membangun konsensus publik untuk mengadakan perubahan. Mereka juga berpendapat, bahwa dengan menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang ekonomi, memungkinkan pasar bergerak secara lebih baik.

Dalam pengamatan mereka, masih terlalu banyak pemerintah yang menahan informasi dan melumpuhkan media yang mencoba menyajikan pengetahuan kepada publik. Di lingkungan pemerintahan, tingkat kerahasiaan yang tinggi sering memungkinkan penguasa menyembunyikan pengetahuan mereka untuk memperbesar kekuasaan mereka. Tetapi, sebaliknya, mengekang kemampuan rakyat untuk ambil bagian dalam proses politik dengan cara yang bermanfaat.

“Di balik pintu tertutup, korupsi tumbuh subur. Di lingkungan sektor swasta, para pengusaha besar yang korup dapat mengelabui para pemegang saham dan mengantongi sendiri kekayaan perusahaan,” kata Stiglitz dan Islam dalam tulisan berjudul “A free press is crucial in overcoming global poverty – Third World development strategies”, yang dimuat di harian International Herald Tribune pada 14 November 2002.

Pelihara Tujuan Idiil

Pers kita, dari kelompok arus utama atau mainstream, pada umumnya telah menerapkan prinsip kebebasan pers secara memadai. Di luar itu, tentulah ada sejumlah terbitan pers yang cenderung menerapkan gaya jurnalisme sensasional, seperti tabloid-tabloid yang belum lama terbit dan yang bertahan terbit sekadar untuk survival atau kelangsungan hidup.

Tetapi, pers arus utama yang diminati masyarakat, seperti sejumlah harian dan majalah terkemuka yang memiliki potensi untuk membentuk pendapat publik, memperlihatkan kinerja profesional. Bahkan di wilayah yang pernah mengalami konflik di Maluku Utara, misalnya, pers lokal yang bebas dapat memberikan kontribusi sangat berarti bagi pemulihan perdamaian antara penduduk Islam dan Kristen.

Anggota DPR Permadi, dalam pernyataan yang dikutip harian Suara Pembaruan sepulang dari kunjungan ke provinsi itu pada Desember 2001, memuji pers di sana, karena ikut menciptakan suasana damai dengan menyiarkan pemberitaan yang lebih menekankan prinsip jurnalisme damai.

Jika di antara kita masih ada yang khawatir ketika menyaksikan perkembangan pers yang marak dewasa ini, termasuk tumbuhnya tabloid-tabloid hiburan, ada baiknya merenungkan ucapan Presiden Republik Ceko, penyair Vaclav Havel, dalam wawancara untuk menyambut Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei 2002.

Ucapannya ini, yang ia kutip dari pendapat seorang hakim yang menghargai kebebasan pers, barangkali dapat menenteramkan hati gundah kalangan yang risau melihat pertumbuhan pers kita akhir-akhir ini: “Pers tabloid yang membanjiri kita dengan rasa ngeri hanyalah harga yang sangat kecil yang kita bayarkan untuk mendapatkan hadiah kebebasan yang sangat berharga (The horrors with which we are flooded from the tabloid press are just a very small price that we pay for the great gift of freedom).”

Ada pertanda yang baik di kalangan masyarakat -walaupun agak berlebihan- bahwa semua orang, jelas, menginginkan pers kita tampil dengan amat baik, bahkan diharapkan sempurna atau perfect. Ini merupakan tantangan yang berat bagi para pengelola media pers, tetapi perlu ditanggapi dan diterima dengan ikhlas sebagai tantangan demi kemajuan pers. Masalah apakah idealisasi, bahkan impian, itu dapat sepenuhnya terlaksana, sang waktu akan memberikan jawabannya.

Akan tetapi, keanekaragaman media pers kita sekarang ini tidak harus berarti meniadakan perhatian atau concern kita terhadap tujuan-tujuan idiil jurnalisme universal yang harus tetap dipelihara. Yaitu, bahwa pers perlu mengembangkan cara berpikir rasional, mendorong egalitarianisme, menghargai kemajemukan masyarakat, dan menghormati hak asasi manusia.

Penulis adalah mantan Ketua Dewan Pers dan Redaktur Pelaksana Harian Indonesia Raya; kini pengajar di Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) dan Ketua Dewan Pengurus Voice of Human Rights (VHR) News Centre di Jakarta

Last modified: 22/8/07


 

Awas, Kemerdekaan Tanpa Keterampilan Demokrasi!

Garin Nugroho

Bayangkan, pemilihan umum dilaksanakan secara bebas dan jujur, dan mereka yang terpilih adalah kaum rasis, fasis, dan separatis. Itulah dilemanya.” Inilah ucapan terkenal dari diplomat Amerika Richard Holbrooke.

Atau, simak pendapat Samuel P Huntington, pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilihan umum, bisa jadi tidak efisien, korup, tidak bertanggung jawab, dan didomi- nasi kepentingan-kepentingan ter- tentu.

Namun, bukan berarti sistem tersebut tidak demokratis. Tentu menjadi tugas kita bersama memerangi pelaksanaan demokrasi yang salah arah. Haruslah dicatat, Adolf Hitler adalah kepemimpinan yang lahir dari sistem pemilihan terbuka.

Catatan tersebut menunjukkan, unsur-unsur dari suatu sistem demokrasi sering disalahgunakan ataupun dijalankan lewat tata cara yang kehilangan nilai demokrasi itu sendiri. Hal ini terjadi karena kepentingan-kepentingan tertentu tumbuh di atas proses demokrasi, dan demokrasi tumbuh tanpa nilai-nilai, pengetahuan, serta keterampilan yang penuh kewaskitaan.

Sebutlah, budaya jalan pintas yang justru bertentangan dengan proses demokrasi. Haruslah dicatat, para bijak pandai selalu berujar, “Kebebasan atau kemerdekaan tanpa pengetahuan serta keterampilan pelaksanaan adalah sia-sia.”

Transformasi Massa

Demokrasi pascajatuhnya Soeharto mencatat berberapa peristiwa penting yang menyangkut pelaksanaan demokrasi, khususnya dalam hubungannya dengan kebebasan ekspresi di wilayah kesenian. Sebutlah dunia film, kasus kelompok massa ataupun kelompok organisasi yang memrotes dan meminta penurunan Buruan Cium Gue, ataupun film Maaf, Saya Menghamili Istri Anda. Ataupun juga film karya saya bertajuk Opera Jawa yang dituduh menghina agama Hindu oleh kelompok tertentu. Yang ternyata, ketika diputar di India, bahkan mendapat sambutan yang hangat, dan dibaca sebagai ekspresi multikultur antikekerasan yang sesuai spirit Hindu.

Tuntutan serupa dijatuhkan pada sampul kaset Iwan Fals. Dalam bidang seni rupa, nasib dalam perspektif yang sama menimpa karya Agus Suwage di Bienalle, Jakarta.

Kasus-kasus tersebut, secara umum disertai oleh dukungan dan kedatangan massa, baik kecil ataupun besar, entah lewat demonstrasi ataupun mendatangi langsung pihak yang memproduksi. Bahkan pada beberapa kasus, terjadi pengadilan jalanan secara paksa, di antaranya menurunkan poster film.

Sesungguhnya, salah satu ciri dari demokrasi adalah kesadaran kekuatan massa ataupun kelompok massa serta kepentingan tertentu, yang berpusat dalam berbagai ukuran demokrasi. Sebutlah untuk perspektif pengambilan suara lewat voting ataupun kelompok penekan, dan lain-lain. Oleh karena itu, massa menjadi nilai-nilai yang dipresentasikan lewat prosedur, tata nilai, ataupun kemahiran keterampilan organisasi dan diplomasi. Alhasil, massa mengalami transformasi lewat pengetahuan dan keterampilan dalam tata cara demokrasi.

Dalam kasus sebuah film yang telah lulus sensor, seperti Buruan Cium Gue atau Maaf, Saya Menghamili Istri Anda, selayaknya kritik-saran-protes ditujukan kepada lembaga sensor film, karena status dan peran mereka secara hukum. Atau, membawanya ke pengadilan, sekiranya dianggap melanggar ataupun merugikan dalam perspektif hukum tertentu. Artinya, protes massa atau kelompok tertentu bukanlah semata kepada pihak produser ataupun kepada sutradara.

Tentu saja, menjadi hak setiap warga untuk melakukan demonstrasi tanpa kekerasan guna menyampaikan pikiran. Dengan kata lain, pengetahuan dan keterampilan demokrasi adalah kemampuan bangsa mentransformasi berbagai bentuk kekerasan massa jalanan, baik fisik ataupun simbolik, menuju pada bangsa dengan keterampilan demokrasi yang piawai lewat berbagai jalur demokrasi, baik berupa organisasi, diplomasi, debat, dan sebagainya.

Pada perspektif keterampilan demokrasi ini, nilai-nilai keutamaan berbangsa setiap warga menjadi dasar pertumbuhan dan akan mendapatkan ujiannya. Sebutlah, nilai respek, nilai gotong-royong, nilai kompetisi, antinkekerasan, dan lain-lain.

Sayangnya, kasus-kasus tersebut, yang penuh debat kontroversial, senantiasa tidak melahirkan pendapat yang muncul dari pengambil keputusan, seperti presiden ataupun menteri. Artinya, elite politik yang memerintah negeri ini, senantiasa menghindari memberi pernyataan terhadap suatu kasus perdebatan yang sensitif, yang berkait dengan massa, agama, etnis, ataupun kelompok tertentu, khususnya yang mampu memengaruhi ke- kuatan serta hubungan dukungan politik.

Padahal, di tengah situasi anomali masa transisi, keberanian elite politik melakukan pernyataan yang bersikap, atas dasar nilai-nilai bernegara, khususnya di berbagai kasus kontroversial, sesungguhnya adalah ujian bagi nilai kenegaraan elite politik itu sendiri. Dengan kata lain, pernyataan elite tersebut akan mampu menjadi pendidikan kewarganegaraan, ketika berbagai nilai saling bersitegang.

Ilustrasi itu menunjukkan bahwa elite politik negeri ini masih jauh dari perspektif kepemimpinan yang berkenegarawanan. Sikap menghindari kasus sensitif menjadikan masyarakat kehilangan panduan nilai-nilai. Alhasil, warga negara kehilangan perspektif mana yang baik, mana yang jelek, mana yang salah, mana yang benar, mana yang perlu, dan mana yang tidak perlu.

Pada gilirannya, warga kehilangan keberanian membela hak-hak sipilnya, karena ketakutan terhadap tekanan kekerasan masa, baik fisik maupun simbolik. Terlebih massa yang besar ataupun kelompok agama serta etnis tertentu. Bisa diduga, para produser film ataupun seni tertentu, memilih diplomasi diam-diam ataupun meminta maaf, ataupun mengganti kerugian lewat jalan damai, karena tidak cukup adanya elite politik yang berani bersikap atas dasar landasan hukum dan filsafat negara. Sementara itu, organisasi-organisasi yang mempunyai status dan peran hukum di ruang publik, kehilangan kewibawaan dalam tekanan kelompok massa.

Puncak dari persoalan tersebut, bisa ditebak, dalam usia kemerdekaan yang ke-62 tahun ini, penegakan hukum dan panduan nilai keutamaan berbangsa di ruang publik kehilangan daya hidupnya. Harap mafhum, yang hidup kemudian adalah berbagai bentuk pengadilan jalanan, baik fisik maupun simbolik.

Jangan heran, dalam bentuk lainnya, berbagai perspektif pengadilan jalanan muncul. Sebutlah, ketika terjadi tabrakan di jalan muncul pengeroyokan, penyitaan rumah dengan menggunakan massa, dan lain-lain. Dengan kata lain, warga kehilangan kemerdekaan sipilnya.

Hilangnya Kenegarawanan

Catatan itu menyimpulkan, elite politik dan berbagai organisasi bernegara, kehilangan keterampilan demokrasi, yakni kehilangan kemampuan kenegarawanannya. Salah satu ukurannya adalah kemampuan memandu nilai-nilai berbangsa di tengah berbagai debat serta konflik nilai dari suatu kasus tertentu.

Akibat dari demokrasi tanpa keterampilan kenegarawanan, yang muncul adalah demokrasi yang hidup hanya dalam satu ukuran, yakni massa. Bisa ditebak, politik yang muncul adalah politik serbamassa. Lebih jauh lagi, yang muncul pada puncaknya adalah politik konsesi dengan memperhitungkan massa pendukung.

Walhasil, alih-alih merayakan kemerdekaan, yang muncul adalah warga yang dipenjara oleh kekuatan massa atas nama demokrasi, baik lewat partai, organisasi politik, hingga elite politik. Harap mafhum, bila kemudian cita-cita rakyat jauh berbeda dengan elite politik. Demikian juga, elite politik semakin sejahtera karena ber- bicara untuk kepentingan sendiri, di sisi lain, ruang publik dan ekonomi riil tak kunjung mendapat pertumbuhannya.

Atmosfer seperti itu, menghasilkan bentuk-bentuk seni yang serbamassa, vulgar, konsumerisme, dan penuh kekerasan. Demikian juga perspektif alat ukurnya, serbamassa, konsumtif, dan kekerasan. Konskeuensinya sangat jelas, seni-seni marginal tidaklah tumbuh, ruang publik serbamembayar, dan sensor serta pengadilan jalanan bertebaran.

Dalam ekosistem bernegara semacam itu, individu warga kehilangan nilai-nilai susastranya, alias kehilangan sensitivitas humanismenya. Walhasil, 10 tahun pascareformasi dan 62 tahun kemerdekaan, adalah demokrasi massa, untuk massa, dan dari massa.

Jangan kaget, pemilu yang jujur dan terbuka, sering kali tidak hanya melahirkan pemerintahan yang tidak efektif, namun juga hanya melahirkan massa anarkis, kepemimpinan penuh konsesi, dan hak sipil individu yang penuh keraguan untuk membela dirinya, serta kehilangan ruang publik untuk berkarya.

Penulis adalah Direktur Yayasan Sains Estetika Teknologi; Pengamat Komunikasi Budaya

Last modified: 24/8/07


 

CATATAN JAKARTA

Anda Kenal DPD?

Sabam Siagian

Ketika Ginandjar Kartasasmita membacakan dengan nada khidmat naskah Proklamasi Kemerdekaan pada acara 17 Agustus lalu di Istana Merdeka yang ditayangkan secara nasional, berbagai komentar beredar. Mereka yang merasa cukup dekat terdengar berkomentar: “Hebat, Kang Djoni…,” panggilan akrabnya.

Ada juga yang menyebutnya sebagai survivalist besar. Maksudnya, ketika praktis semua tokoh Zaman Orde Baru lenyap dari panggung politik nasional, Ginandjar yang sempat menjabat sebagai Menko Ekuin dalam kabinet Presiden Soeharto terakhir (awal 1998), sekarang tampak berdiri tegar melakukan peranan penting dalam suatu upacara yang paling terkemuka di Istana Negara.

Namun, sekali ini bukan biografi politik Bung Ginandjar yang menjadi fokus sebagai gambaran seorang tokoh politik yang piawai. Kita tertarik pada lembaga yang diwakilinya. Ginandjar Kartasasmita adalah Ketua DPD. Dalam kapasitas itulah ia mendapat giliran membaca naskah Proklamasi Kemerdekaan. Tugas itu pada acara 17 Agustus di Istana Merdeka digilir antara lembaga-lembaga kenegaraan.

Apakah DPD itu?

*

DPD, lengkapnya Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai hasil amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 RI pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001. Pasal 2, ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan tersebut dirumuskan sebagai berikut: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. Ketentuan-ketentuan tentang DPD dicantumkan dalam Pasal 22 D. Sedangkan wewenangnya diurutkan dalam ayat (1), (2) dan (3).”

Sebuah terbitan sekretariat DPD menyatakan bahwa “gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat Nasional.” Sedangkan sebagai salah satu misi pokoknya dicantumkan: “Memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan kesejahteraan rakyat dalam rangka memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan RI secara berkesinambungan”.

Sebagai hasil Pemilu 2004, jumlah anggota DPD sekarang 128 orang; setiap provinsi berhak mempunyai empat wakil. Kecuali Ginandjar Kartasasmita (Jawa Barat) sebagai ketua, dua wakil ketuanya patut diperhatikan: La Ode Ida (Sulawesi Tenggara) dan Irman Gusman (Sumatera Barat).

Rabu malam (23/8) lalu, Irman Gusman dan beberapa rekannya mengundang sejumlah redaktur media untuk berdiskusi tentang DPD. Apalagi keesokan harinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato dalam suatu sidang khusus DPD. Irman Gusman termasuk politisi generasi baru yang dinamis, alumnus FE-UKI ini berpandangan luas, dan pandai bergaul dengan rekan-rekan wartawan.

*

Terus terang, saya pulang dari pertemuan malam itu bukan saja merasa lebih banyak mengetahui tentang sepak terjang DPD. Tapi juga baru sadar bahwa suatu pertarungan konstitusional sedang berlangsung yang patut kita perhatikan. Karena itu, di atas terpaksa dikutip beberapa pasal dan ayat-ayatnya dari UUD 1945 tentang DPD, serta sedikit tentang latar belakang dan misinya (meskipun mungkin agak membosankan bagi Anda), supaya kita dapat ikuti bersama pertarungan konstitusional yang sedang berlangsung.

Pertama-tama, perlu dicatat bahwa DPD setelah para anggotanya dilantik pada tangal 1 Oktober 2004 ternyata memang produktif. Sesuai wibawa konstitusional yang dimilikinya, produk yang dihasilkan oleh DPD RI berjumlah 92 keputusan. Jumlah tersebut meliputi tujuh usul inisiatif Rencana Undang-Undang, 41 pandangan dan pendapat Dewan, empat pertimbangan Dewan, 26 hasil pengawasan Dewan, dan 14 keputusan DPD yang terkait dengan anggaran.

Tingkat produktivitas dan kreativitas ini agaknya didorong oleh kualitas para anggota yang rata-rata memadai, bahkan mengesankan. Mereka mengajukan diri secara perorangan tanpa dukungan partai secara formal. Kalau tidak yakin bahwa sebagai individu mereka memiliki aset intelektual dan moral yang dapat diandalkan masyarakat, agaknya mereka tidak akan tampil dalam pertarungan kampanye pemilu.

Namun dari uraian Irman Gusman dan rekan-rekannya, terbitan-terbitan DPD yang saya baca dan pidato ketuanya, Ginandjar Kartasasmita Kamis pagi (23/8) lalu, terasa keinginan kuat supaya ruang gerak DPD lebih diperluas. Dan status serta bobot konstitusionalnya ditingkatkan.

Dengan demikian Republik Indonesia memiliki sistem bikameral yang kuat. Karena seperti sekarang ini, DPD cenderung dianggap sekadar sebagai badan penasihat Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal seorang anggota DPD dipilih secara langsung, sedangkan se- orang anggota DPR ditunjuk oleh partainya. Dalam pemilu yang dicoblos adalah gambar partai. Sekarang ini berdasarkan Pasar 22 D UUD 1945 itu, semua produk DPD akhirnya disalurkan ke DPR.

Dan, ada sementara kesan sikap DPR seakan-akan mengatakan: “Emangnye gue pikirin…” Artinya, diucapkan terima kasih, lalu tidak kelihatan tindak lanjutnya.

Konsentrasi kewenangan legislatif yang tampaknya berlebihan di DPR selama ini sehingga menjengkelkan pihak eksekutif dan memperlambat roda pemerintahan, agaknya membenarkan diterimanya gagasan bahwa DPD berfungsi sebagai Senat. Apa yang dikeluhkan Presiden dalam pidatonya di depan sidang khusus DPD Kamis (23/8) lalu bahwa dana anggaran menumpuk di pemerintahan sejumlah daerah sampai 96 triliun Rp (!) agaknya dapat dihindari kalau DPD lebih berbobot statusnya.

Karena itu sekarang ini sedang diperjuangkan beberapa amendemen terhadap Pasal 22 D supaya DPD mempunyai kewenangan lebih besar. Hal ini patut didukung karena akan menciptakan perimbangan kekuasaan yang lebih sehat di bidang legislatif. Dan menghindarkan gejala tidak sehat bahwa DPR sebagai lembaga legislatif yang monopolistik cenderung menjadi arogan.

Penulis adalah pengamat perkembangan politik dalam negeri

Last modified: 25/8/07


 

THE GLOBAL NEXUS

Globalisasi, Nasionalisme, Khilafahisme

Christianto Wibisono

Agenda 62 tahun Proklamasi disibukkan dengan tamu PM Jepang, Shinzo Abe, rekaman telepon Pollycarpus-Indra Setiawan, isu calon independen, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyelenggarakan Konferensi Khilafah Internasional, serta polemik soal uang ganti rugi di kejaksaan. Azyumardi Azra dan Muhamad Ismail Yusanto terlibat dalam polemik di Kompas (18/8) dan (25/8) tentang wacana khilafah.

Yusanto selaku Juru Bicara HTI mengutip Will Durant dan Paul Kennedy untuk mengadu argumen. Suatu kemajuan dalam demokratisasi dan liberalisasi pemikiran umat Islam dalam debat rasional.

Dunia sedang berada pada kancah benturan antarperadaban dan konflik internal peradaban. Siapkah kelompok nasionalis sekuler Indonesia bila calon independen muncul dengan platform khilafah?

Hari Sabtu Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) menggelar Seminar: “Menghadapi Globalisasi: Organisasi Tionghoa Indonesia Mau ke Mana?” Moderator sidang pagi ialah Lisa Subowo, Pemimpin Redaksi Majalah Suara Baru. Saya bersama Dr Siauw Tiong Djien, Dr Mely G Tan, dan Sekjen INTI yang merangkap Ketua Matakin Budi S Tanuwibowo menjadi nara sumber. Selesai makan siang, Gus Dur datang memberi sambutan dan diberi kenang-kenangan patung Kwan Kong oleh Ketua INTI Rachman Hakim. Sidang siang hari menampilkan Frans Hendra Winarta, Faisal Basri, Sudhamek, Stanley Adiprasetyo, dan Benny Setiono Ketua INTI Jakarta dengan moderator Dr Sukardi Rinakit.

Secara internal masalah yang dibicarakan dalam seminar ialah kaitan kemesraan Jakarta-Beijing dengan isu loyalitas warga keturunan dan kecemasan akan terulangnya rasisme.

*

Yang perlu digarisbawahi ialah fakta empiris historis bahwa rasisme dan insiden rasial model Mei 1998 muncul secara berkala, walaupun faktor lingkungan eksternal politik luar negeri dan politik dalam negeri Indonesia berbeda secara ideologis dan sosiologis. Di tengah menggebunya poros Jakarta-Beijing malah bisa meletus insiden SARA di Bandung, 10 Mei 1963, yang mengakibatkan satu dari 21 anggota Panitia Persiapan Kemerdeka-an Indonesia, Drs Yap Tjwan Bing dari PNI meninggalkan Indonesia dan bermukim di California.

Pada tahun 1950-an Kabinet Sukiman dari Masyumi melakukan razia penangkapan orang Tionghoa atas tuduhan PKI. Hal itu mengakibatkan tokoh Partai Tionghoa Indonesia, Liem Koen Hian, hijrah ke luar negeri. Kalau orang ke luar negeri, apa mesti divonnis tidak patriot? Apalagi bila orang itu ke luar negeri untuk menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan politik?

Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo harus mengembara di luar negeri selama 10 tahun antara 1957 – 1967. Jika tidak ia terancam mendekam dalam penjara rezim Orde Lama Bung Karno dan bisa mati mengenaskan seperti Sutan Syahrir, mantan Perdana Menteri pertama RI.

Lenin harus mengungsi ke Swiss, Ayatollah Khomeini harus mengumpet di Paris untuk menghindari agen rahasia Savak yang dikerahkan Shah Iran untuk membantainya. Trotsky harus keliling dunia menghindari KGB yang dikirim Stalin dan akhirnya bisa membunuh lawan politik itu di Meksiko. Seandainya bayi Jesus tidak dilarikan ke Mesir oleh orangtuanya tentu sudah terbantai oleh serdadu Herodes yang membunuhi setiap bayi di Israel. Mesir adalah negeri pemberi suaka yang unik. Ketika AS ketakutan terhadap Khomeini yang menyandera diplomat AS, dan tidak bersedia menerima Shah Iran, Cairo menjadi tempat suaka politik bekas tiran Iran itu. Tapi di dalam negeri Mesir sendiri Presiden Anwar Sadat malah dibunuh oleh ekstremis.

Jadi, nasionalisme dalam bentuk yang sangat ekstrem dan tidak memberi tempat bagi oposisi atau kekuatan alternatif senantiasa memang akan memakan korban, tokoh yang harus menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan politik. Tragedi Munir ialah contoh gamblang bagaimana politik masih bergelimang darah, peluru, racun dan kematian fisik di samping pembunuhan karakter atau fitnahan berbasis primordial rasis.

*

Nasionalisme yang terukur ialah yang tidak mengorbankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap individu manusia harus diperlakukan manusiawi, tidak ditindas atau dilanggar HAM-nya dengan alasan abstrak seperti ideologi, teokrasi sempit, tribalisme, dan naluri politik primordial primitif, yang hanya mengenal hidup atau mati bagi lawan politik.

Manusia harus belajar berbeda pendapat dan bersaing merebut kekuasaan melalui cara terhormat, beradab, damai tertib tidak melalui peluru, bayonet, culik, bunuh, dan aksi kekerasan berdarah yang memakan korban jiwa, seperti insiden rasial di pelbagai negara termasuk di Indonesia.

Ancaman terhadap nasionalisme Indonesia bukan hanya berasal dari liberalisme Barat atau otoriterisme Utara Beijing. Nasionalisme Indonesia juga menghadapi tarikan ideologi khilafahisme sebagai fenomena globalisasi.

Bagaimana Indonesia bisa memadukan aspirasi warga keturunan asing (Tionghoa, Arab, India, kosmopolitan) dalam melting pot nasionalisme Indonesia. Misi dan visinya tentu bagaimana Jakarta mengoptimalkan leverage terhadap Beijing, Ryadh, New Delhi, atau Washington, demi kepentingan Nasional Indonesia, tanpa setiap saat meragukan loyalitas warga keturunan “global” yang bersangkutan.

Jika Aburizal Bakrie dan Hashim Djojohadikusumo berinvestasi ke RRT atau Timur Tengah atau Asia Tengah, tidak ada orang berteriak meragukan patriotisme dan loyalitas. Tapi jika konglomerat keturunan Tionghoa berinvestasi ke RRT, dikaitkan dengan faktor leluhur dan politik etnisitas.

Di zaman globalisasi multijalur ini, India sedang menarik semua keturunan India, terutama dari AS yang diberi paspor dan kewarganegaraan India lagi. Kelompok Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah juga memiliki solidaritas lintas-negara, lintas batas bangsa, dan bergerak pada dimensi ideologi globalis yang relatif paling kuat dan paling solid dibanding kekuatan globalis lain seperti MNC dan atau NGO/ LSM global. Paspornya bisa Uni Eropa atau AS, tapi ideologi khilafahnya bisa menjadikan sese- orang atau kelompok menjadi militan agresif destruktif.

*

Nasionalisme harus menghadapi tarikan kekuatan globalisasi berupa liberalisasi pasar, khilafah internasional, dan pembangunan otoritarian Rusia dan RRT, serta kegagalan institusional Negara Berkembang seperti diingatkan Faisal Basri. Panelis Sudhamek mengutip proyeksi Goldman Sachs, Price Waterhouse dan The Economist bahwa RI akan masuk dalam tujuh besar ekonomi dunia pada 2050 setelah naik dari ranking 14 pada tahun 2025. Sementara Paket Economic Partnership Agreement (EPA) yang dibawa PM Shinzo Abe memuat deretan panjang peluang ekonomi bisnis karena Jepang ingin mengejar ketinggalan dari komitmen RRT di Indonesia.

Di Bali pada 3-7 September KPK bekerja sama dengan ADB dan OCED akan menggelar seminar tentang Assets Recovery dari praktik korupsi. Seluruh dunia sudah mulai risi dan ingin meningkatkan kerja sama membedah transaksi dan arus uang haram delik korupsi. Karena itu negara berkembang seperti Indonesia sangat berkepentingan untuk kerja sama internasional melacak dan mengembalikan dana hasil korupsi kembali ke negara yang dirugikan atau dijarah oleh praktik KKN.

Saat ini, lebih terpuji bila energi publik dikonsentrasikan untuk mengeliminasi praktik korupsi global. Terutama di Dunia Ketiga dan Timur Tengah yang indeks pembangunan manusianya rendah.

Penulis adalah Founder Chairman Global Nexus Institute

Last modified: 27/8/07


 

Pembangunan Ketenagakerjaan Pascapilkada DKI Jakarta

Oleh Daulat Sinuraya

Sebentar lagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan dilantik dan mulailah mereka melaksanakan tugas-tugasnya, merealisasikan apa yang pernah mereka janjikan dalam kampanye. Janji tersebut di antaranya menyangkut penanganan banjir, kemacetan lalu lintas, kesehatan, pendidikan, penggusuran, perhatian masyarakat miskin perkotaan.

Salah satu masalah yang harus diselesaikan gubernur dan wakil gubernur baru adalah kesempatan bekerja, atau adanya lowongan kerja bagi penganggur, dan masalah ketenagakerjaan secara menyeluruh. Masyarakat tentu menunggu gebrakan baru dilakukan orang nomor satu di DKI Jakarta itu dalam rangka menanggulangi masalah ketenagakerjaan.

Kita menyadari, masalah ketenagakerjaan cukup berat dan kompleks. Berat karena beban masalah secara kuantitatif dan kompleks karena menyangkut berbagai aspek dan fenomena sosial. Namun demikian, kita harus yakin dan optimistis seberat dan sekompleks apa pun persoalan akan dapat diatasi melalui sinergi pengembangan potensi masyarakat, dan pemerintah.

Masalah ketenagakerjaan di DKI Jakarta mencakup berbagai hal. Pertama, pengangguran di DKI Jakarta jumlahnya sekitar 600.000 orang atau 14 persen dari total angkatan kerja yang ada (labor force). Pengangguran tersebut merupakan penganggur terbuka, yang artinya sama sekali tidak bekerja alias tidak produktif. Salah satu yang harus mendapat perhatian serius adalah kenyataan penganggur di Jakarta ini 63 persen berpendidikan SLTA ke atas, atau dengan kata lain pengangguran terdidik.

Kondisi itu sangat berbeda dengan kondisi pengangguran secara nasional. Pengangguran terdidik sangat rentan dan berpotensi menimbulkan berbagai kondisi sosial dan ekonomi yang positif dan negatif. Persoalan itu tidak mungkin diselesaikan melalui program konvensional, tetapi harus dengan program yang tepat.

Kedua, masalah penyediaan database ketenagakerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi perumusan kebijakan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat ketenagakerjaan, baik perusahaan, pekerja dan penganggur belumlah tersedia. Akibatnya sangatlah sulit merumuskan indikator kuantitatif untuk penyusunan kebijakan ketenagakerjaan sebagai titik awal kondisi akhir yang diharapkan.

Permasalahan ketiga, yakni perselisihan hubungan kerja yang ternyata masih banyak menyangkut hak-hak normatif pekerja, dan juga penyelesaian kasus-kasus putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dan Daerah (P4P/D) yang terbengkalai. Keadaan ini sangat menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau lembaga yang bertanggung jawab untuk itu.

Keempat, yaitu secara kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai lembaga atau institusi pemerintah daerah yang bertanggung jawab mewujudkan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian relatif belum berperan optimal. Hal ini paling sedikit mencakup sistem manajemen, kondisi sumber daya manusia (SDM), dan organisasi tata laksananya.

Yang kelima sering terjadi kesulitan untuk memperjuangkan peningkatan program dan pembiayaan pembangunan ketenagakerjaan, karena bukan termasuk dalam program dedicated.

Jika hanya untuk mendukung kinerja atau tupoksi satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), tidak mungkin mampu mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Padahal kita memahami, menyediakan lapangan kerja bagi penganggur tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Tentu saja masih banyak masalah lain yang belum terungkap melalui tulisan singkat ini.

Harus Dilakukan

Menurut hemat penulis untuk lima tahun ke depan ada lima hal yang harus dilakukan. Pertama, dalam rangka mengatasi pengangguran, terutama untuk tenaga terdidik perlu diupayakan pendirian perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sebagai badan usaha milik daerah (BUMD-PJTKI). Perusahaan ini harus dilengkapi dengan pusat pelatihan yang kompeten untuk mengisi lowongan kerja sesuai permintaan jabatan dari negara tertentu. Pendirian perusahaan tersebut dapat menyerap tenaga kerja terdidik, mendatangkan devisa, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan meningkatkan keterampilan yang cukup kompeten.

Untuk itu perusahaan dapat didirikan sebagai anak perusahaan di bawah beberapa perusahaan daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, tanpa membebani APBD. Apalagi Pemprov DKI Jakarta memiliki sumber-sumber untuk itu.

Berbagai hal menyangkut pelaksanaan teknis tentang hal ini tidak dapat dijelaskan secara terperinci dalam tulisan ini. Di samping itu juga untuk mengatasi pengangguran tersebut harus diupayakan berupa bimbingan melalui berbagai metode pengembangan SDM bagi pencari kerja, atau penganggur.

Misalnya kesempatan magang ke Jepang yang biasanya tidak terbatas atau membutuhkan banyak tenaga kerja. Karena mereka itu harus dipersiapkan mulai dari kondisi fisik, pola pikir, etika, keterampilan yang relatif dan sebagainya. Untuk itu diperlukan modul khusus.

Dalam rangka mengisi dan menciptakan lowongan kerja dalam negeri bagi yang tersisa dengan berpendidikan rendah, dapat dirumuskan melalui program-program khusus yang sesuai kondisi dan kemampuan mereka. Pemanfaatan sistem informasi pasar melalui operasionalisasi bursa kerja untuk mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja dioptimalkan melalui pengembangan sistemnya. Untuk itu perlu dikembangkan sistem manajemen sumber daya manusianya, perangkat lunak, dan perangkat keras yang memenuhi standar kebutuhan. Ini membutuhkan konsepsi yang sesuai. Jadi perlu elaborasi dan perumusan teknis lebih terperinci agar dapat direalisasikan.

Kedua, dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dalam hubungan kerja, perlu lebih diperjuangkan hak-hak normatif pekerja dan memperbaiki serta mengembangkan program syarat-syarat kerja di perusahaan, atau implementasi UU No 2 Tahun 2004 perlu lebih di- optimalkan dengan berbagai dukungan. Langkah ketiga, dalam rangka perlindungan tenaga kerja harus diupayakan lebih baik melalui pengawasan norma ketenagakerjaan dan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3).

Undang-undang ketenagakerjaan memang lebih dominan menekankan perlindungan tenaga kerja, namun demikian perlu diupayakan juga agar pengusaha dapat mewujudkan program tersendiri, termasuk masalah SDM-nya.

Khusus menyangkut K3, karena gedung-gedung dan peralatannya sudah tua, perlu mendapat perhatian khusus untuk Kota Jakarta. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) perlu dioptimalkan dalam rangka pemindahan keahlian dan keterampilan. Globalisasi perlu kemitraan yang baik dalam dunia kerja.

Keempat, menyangkut ketransmigrasian perlu kajian lebih mendalam. Karena masalah ketransmigrasian sesungguhnya lebih dekat dengan masalah kependudukan. Program ketransmigrasian perlu diupayakan lebih mantap dengan berbagai pola baru.

Dalam program ketransmigrasian pada dasarnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga transmigran. Berarti sasarannya keluarga bukan perorangan. Sebagai contoh Pemprov DKI Jakarta dapat menyediakan suatu lokasi transmigrasi di kawasan tertentu secara spesifik dengan pengadaan lahan murah. Tetapi setelah diolah menjadi sangat bernilai sebagai tempat permukiman dan kehidupan yang layak. Karena itu apakah tidak sebaiknya diwujudkan Dinas Kependudukan dan Ketransmigrasian Provinsi DKI Jakarta, agar lebih kompeten penanganannya.

Dalam rangka itu semua, barangkali perlu pembenahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, baik secara kelembagaan maupun aspek lainnya agar lebih mam-pu mewujudkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penulis adalah Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkot Jakarta Pusat; Pengamat Bidang SDM dan Ketenagakerjaan

Last modified: 28/8/07


 

Teladan Agamisme Negeri Sekuler

Oleh M Hasibullah Satrawi

Perkembangan politik di Turki kembali menjadi perbincangan hangat di pentas gobal. Hari ini (28/08) pemilihan presiden (pilpres) putaran ketiga dan terakhir berlangsung di Turki. Namun, sejumlah pengamat politik di Timur Tengah memastikan, langkah calon presiden (capres) dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Abdullah Gul, menuju istana kepresidenan Turki tidak terbendung lagi.

Sebelumnya, langkah Abdullah Gul menuju istana sempat tertunda. Dalam pilpres putaran pertama (20/08) contohnya, calon presiden dari AKP ini hanya berhasil mendapatkan 341 suara parlemen. Padahal, dukungan yang dibutuhkan dalam pilpres putaran pertama (untuk langsung menjadi presiden) adalah dua pertiga dari keseluruhan anggota parlemen, yakni 367 suara dari total anggota parlemen yang berjumlah 550.

Sandungan politik yang kurang lebih sama dialami Abdullah Gul dalam pilpres putaran kedua yang berlangsung kemarin (24/8). Dalam pilpres putaran kedua, Abdullah Gul hanya berhasil mengantongi dukungan suara parlemen 337.

Kini, di pilpres putaran ketiga, Abdullah Gul dan AKP hanya membutuhkan 276 suara parlemen untuk langsung mengibarkan bendera di pucuk kekuasaan Turki. Menurut aturan yang berlaku di Turki, dalam pilpres putaran ketiga seorang capres harus berhasil mendapatkan dukungan 276 suara parlemen. Padahal, Partai Keadilan dan Pembangunan yang mengusung Abdullah Gul mempunyai 339 kursi di parlemen. Itu artinya, Abdullah Gul dan AKP tinggal sekali tancap gas untuk sampai ke istana kepresidenan Turki.

Kemenangan yang Tertunda

Kemenangan Abdullah Gul dalam pilpres kali ini menyempurnakan prestasi politik yang sebelumnya dicapai AKP. Sebagaimana dimaklumi, dalam beberapa waktu terakhir, AKP berhasil mengukir kesuksesan dengan “cukup indah” di pentas perpolitikan Turki.

Dalam Pemilu Turki yang dislenggarakan pertengahan bulan kemarin (22/07), contohnya, AKP berhasil mendulang dukungan sangat signifikan, 46,3 persen. Persentase ini setara dengan 339 kursi dari total kursi 550 di parlemen. Perolehan suara AKP itu menjadi pukulan telak bagi kalangan oposisi seperti Partai Rakyat Republik (CHP) dan Partai Aksi Nasional (MHP). Kedua partai oposisi di atas masing-masing hanya mendulang dukungan 20,9 persen dan 14,2 persen.

Kemenangan Abdullah Gul dan AKP dalam pilpres kali ini adalah kemenangan yang tertunda. Sebagaimana halnya sekarang, AKP yang mengusung Abdullah Gul sebagai capres dalam pilpres sebelumnya (April 2006), dipastikan banyak pihak akan memenangkan pertarungan politik di Turki. Karena saat itu (sebagaimana saat ini juga) kader-kader AKP mendominasi parlemen Turki. Padahal, presiden dipilih anggota parlemen.

Untuk menahan kekuatan AKP yang dikenal sebagai partai agamis ini, kalangan oposisi dan sekuler “membangun” berbagai macam bendungan politik. Mulai dari pengerahan massa hingga pemboikotan atas pemilihan presiden. Bagi kalangan oposisi dan sekuler, kursi kepresidenan adalah benteng sekularisme terakhir yang harus diselamatkan dari cengkaraman kalangan agamis, dengan cara apa pun.

Jebakan politik kalangan sekuler tampak membuahkan hasil manis. AKP dipaksa menggagalkan rencananya untuk mencalonkan Perdana Menteri, Recep Tayyib Erdogan, sebagai presiden. Partai agamis itu kemudian mencalonkan Abdullah Gul (menteri luar negeri Turki di era pemerintahan Erdogan) sebagai presiden. Langkah itu pun berakhir dengan kegagalan setelah kalangan sekuler dan oposisi memboikot pemilihan presiden pada April 2006. Hingga akhirnya pemilu yang menurut rencana akan dilaksanakan November mendatang dimajukan ke Juli kemarin. Kini, pilpres pun kembali dilaksanakan. Dan AKP kembali menuai kesuksesan.

Dua Faktor

Kemenangan AKP di negeri sekuler seperti Turki menjadi pertanyaan tersendiri. Bagaimana mungkin partai agama seperti AKP menang di negeri yang mempunyai pengalaman pahit dengan negara agama seperti Turki? Apa yang membuat AKP menang dan tetap dipilih rakyat Turki? Padahal, kalangan sekuler dan oposisi sudah melakukan berbagai macam langkah politik untuk menahan laju partai ini. Termasuk dengan cara memosisikan AKP sebagai “perongrong” sekularisme sebagai idelogi negara Turki yang ditancapkan Kemal Ataturk.

Sejumlah pakar menyebutkan, setidaknya ada dua hal yang menjadi penyebab utama kemenagan AKP kali ini. Pertama, keberhasilan pemerintahan Erdogan (sebagai perdana menteri) dalam mengembangkan ekonomi Turki, baik pada tataran makro maupun mikro.

Keberhasilan kebijakan ekonomi makro di era Pemerintahan Erdogan bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Turki yang cukup stabil dengan tingkat inflasi rendah. Stabilitas ekonomi hanya dapat terwujud apabila iklim politik nasional cukup tenteram dan kondusif. Hingga semua itu menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk datang ke negeri sekuler itu.

Oleh karenanya, gempa politik di Turki pada awal 2006, sebagaimana diungkapkan di atas, sempat menyulut keresahan secara nasional. Karena kekacauan politik biasanya selalu disertai guncangan dahsyat di dunia usaha, hingga mengganggu ekonomi negara.

Adapun keberhasilan ekonomi di tingkat mikro bisa dilihat dari kebijakan ekonomi pemerintahan Erdogan yang pro-rakyat. Akses terhadap kesehatan yang semakin dipermudah, pemberian kredit perumahan murah bagi orang miskin, pengadaan buku pelajaran gratis, dan lain-lain merupakan salah satu langkah riil Erdogan dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan negaranya.

Kedua, hubungan baik dengan semua pihak. Tak hanya dengan negara-negara tetangga, seperti Arab dan Iran, melainkan juga dengan negara-negara Barat yang diasumsikan sebagai pihak paling merugikan negara-negara berpenduduk muslim.

Bahkan, dalam isu-isu panas seperti persoalan Irak dan Palestina, Turki di bawah pemerintahan Erdogan memainkan langkah politik cukup taktis. Hingga kepentingan nasional Turki tidak terganggu hanya karena perbedaan langkah politik dalam menyikapi isu-isu tersebut.

Pelajaran Penting

Apa yang terjadi di Turki saat ini sejatinya dijadikan pelajaran penting oleh pengelola negara dan segenap politisi di berbagai varian ideologinya. Baik mereka yang beridelogi nasionalis, agamis, atau bahkan sekularis.

Pelajaran ini setidaknya untuk dua kelompok utama. Pertama, kalangan sekularis. Sastrawan besar di Turki yang mendapatkan Nobel sastra, Orhan Pamuk, pernah berkata; setelah AKP memenangi Pemilu di Turki, Erdogan sebagai Ketua Partai layaknya orang yang mengirim surat kepada penjaga konstitusi Turki dan kalangan sekuler sembari menuliskan; jangan kalian mengatakan, kami kalangan agamis (Islam). Kami berpegang teguh kepada prinsip-prinsip sekularisme.

Sekularisme hanyalah sebuah ideologi. Demokrasi hanyalah suatu sistem. Siapa pun bisa mengambil dan menggunakannya. Baik sebagai individu, kelompok, atau bahkan negara. Namun demikian, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah kemakmuran, kesejahteraan, pendidikan dan perdamaian merupakan tujuan utama dari sistem pemerintahan seperti demokrasi.

Kedua, kalangan politisi-agamis. Menteri Luar Negeri Turki sekaligus capres terkuat saat ini, Abdullah Gul, pernah mengatakan, “Partai kami bukanlah partai agama. Kami hanya ingin mengatakan bahwa umat Islam di Turki bisa tampil sebagai umat yang demokratis, maju, dan modern” (Majalah Demokrasi, edisi ke-10).

Pernyataan Abdullah Gul di atas patut diteladani para politisi-agamis. Sepak terjang politik mereka tidak terjebak pada pemapanan dan perebutan simbol, yang menyebabkan nasib dan perbaikan kondisi rakyat yang merupakan tujuan tertinggi acap kali diabaikan.

Berapa banyak partai dan politisi-agamis saat ini, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain? Mungkin otak kita tidak cukup kuat menghitung dan mengingat semua itu. Namun satu hal yang pasti, kondisi rakyat tak berubah sedikit pun oleh semua itu. Sebaliknya, kondisi rakyat semakin terpuruk dan memilukan. Mari kita belajar dari kemenangan AKP di Turki. Untuk kita bersama dan bangsa ini.

Pemerhati pemikiran dan politik Timur Tengah; saat ini

sebagai peneliti di P3M Jakarta

Last modified: 29/8/07


 

Republik Setengah Tiang

Oleh T Hari Prihatono

Pada Agustus ini, Republik menginjak usianya yang ke-62. Usia yang cukup matang bagi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Apalagi, hanya berselang beberapa bulan ke depannya, Republik ini juga akan memasuki tahun ke-9 (atau ke-10?) perjalanan rezim reformasi pascatumbangnya rezim otoriter Orde Baru.

Dalam hitungan tahun-tahun itu, menjadi penting bagi kita merefleksikan kembali apa-apa yang telah, sedang, dan masih akan kita perbuat bagi pendewasaan Republik, dan terutama bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan reformasi 1997/1998.

Globalisasi dan reformasi yang berlangsung lebih dari 10 tahun belakangan ini, menghadapkan Indonesia pada berbagai tantangan yang teramat kompleks, termasuk keharusan merumuskan kembali visi, misi, konsep dan strategi sebagai bangsa dan negara. Tanpa menyentuh tataran itu, sulit dibayangkan Indonesia dapat membangun kembali tatanan sosial masyarakatnya untuk menjadi bangsa yang tangguh, andal, dan profesional.

Eksekutif mungkin tidak akan menjadi kekuatan efektif untuk mengemban fungsinya, baik fungsi manajerial maupun fungsi sebagai pelayan masyarakat, seperti diamanatkan dalam UUD 1945 maupun berbagai peraturan perundangan. Oleh karenanya, ke depan reformasi yang sedang dan masih akan berlangsung di Indonesia harus diarahkan bagi terciptanya konsolidasi demokrasi.

Kerancuan Semantik

Pemahaman kita tentang reformasi itu terbukti telah merancukan tentang bagaimana seharusnya menafsirkan dan memperhitungkan hakikat dan sumber kekuatan untuk melakukan perubahan secara signifikan dalam masyarakat. Reformasi yang berlangsung sementara ini baru mengejawantahkan dirinya sebatas pada bagaimana kekuatan dimobilisasi untuk melakukan perlawanan dan/atau menumbangkan kekuasaan, serta bagaimana kemudian menyiapkan suatu rezim baru, kompo-sisi kabinet baru, dan bahkan bagaimana membagi-bagi “sisa kekayaan” pada elite-elite politik baru. Patut dikatakan pada akhirnya harga yang harus dibayar rakyat terlalu mahal untuk sebuah agenda reformasi.

Dalam khazanah ilmu-ilmu politik klasik, paradigma reformasi sesungguhnya tidak dikenal dalam sebuah proses peralihan dari rezim otoriter ke pemerintahan demokratis. Literatur politik klasik hanya mengenal tiga model peralihan kekuasaan, yaitu transformation, transplecement dan replacement.

Istilah reformasi mulai dikenal dalam politik komtemporer, khususnya saat digunakan untuk melawan Soeharto dan Mahathir. Itupun kemudian tidak jelas juntrungannya. Maka kini muncul banyak kebingungan. Sebagian sisa kekuatan lama menjelma menjadi kaum reformis, sementara kekuatan baru yang belum terbukti memiliki track record sebagai gerakan prodemokrasi juga memakai atribut reformasi.

Reformasi di Indonesia sementara ini masih menjadi sesuatu yang sifatnya terlampau politikal dan tidak secara langsung menyentuh aspek operasional. Kandungan operasional dipandang sebagai hal terpisah dan ditempatkan sebagai tugas lebih lanjut bagi LSM, semen-tara yang lain sibuk dengan urusan politik dan bagi-bagi kekuasaan, seperti terlihat dari komposisi anggota DPR/MPR hasil Pemilu 2004 lalu dan/atau susunan kabinet Pemerintahan Yudhoyono-Kalla. Apalagi kemudian juga marak lahir berbagai lembaga, dewan, dan komisi tetek-bengek yang menggunakan pula embel-embel negara atau nasional.

Celakanya, tidak sedikit aktor reformasi yang muncul ke permukaan baru sebatas memiliki semangat dan pengetahuan dasar tentang bagaimana perubahan harus dilakukan. Belum sampai pada bagaimana perubahan harus dikelola secara rasional, terencana, sistematik, terarah, terukur. Apa yang dirasakan rakyat hari ini, reformasi bukan hanya kehilangan makna dan relevansinya, bahkan juga mungkin tidak lagi memiliki nilai strategis pada tingkat operasional.

Kedaulatan dan HAM

Tatanan politik, sosial, dan ekonomi suatu negara sering kali harus menyesuaikan dengan tuntutan perubahan global. Persoalan yang pertama-tama timbul dalam konteks itu berkaitan dengan soal apa yang harus berubah dan bagaimana perubahan harus dilakukan. Terbukti globalisasi telah memorakporandakan konsepsi yang dijadikan landasan bagi reformasi di Indonesia. Banyak alasan yang bisa disebut.

Pertama, kemajuan di bidang teknologi dan informasi menyebabkan batas-batas nasional (dan lokal) seakan-akan luruh, dan pada saat yang sama membawa keharusan baru yang lebih abstrak dan membuka ruang lebih banyak sengketa. Kebebasan informasi pada tingkat tertentu menjadikan masyarakat semakin sulit membentengi diri dari intrusi luar, namun pada saat yang bersamaan juga tak bisa dimungkiri hal itu juga menjadi stimulus yang turut mendorong terjadinya modernisasi pemerintahan di tingkat lokal maupun nasional.

Kedua, reformasi menjadikan banyak pihak lupa Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai arti strategis secara politik maupun ekonomi. Reformasi yang berlangsung di tengah arus globalisasi telah mengabaikan pentingnya perlindungan atas wilayah negara yang diakui secara internasional serta pengamanan terhadap potensi dinamisme ekonomi global. Pada saat yang sama Indonesia banyak dihadapkan pada persoalan munculnya masalah-masalah baru yang mempengaruhi keamanan nasional, yang tidak bisa semata-mata dibendung dengan menggunakan kekuatan militer.

Persoalan-persoalan di atas membawa komplikasi luar biasa. Peran tradisional pemerintah yang dihasilkan dari gerakan reformasi belum akan cukup mampu menghadapi tantangan baru tersebut. Karena dalam waktu bersamaan, globalisasi dan reformasi juga mensyaratkan perlindungan terhadap keamanan individual dan sosial, sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari konsep perlindungan HAM. Prinsip dasar yang harus dianut adalah usaha untuk melindungi keamanan (dan/atau kedaulatan) negara harus tidak dilakukan dengan mengancam keamanan warganegara.

Persoalan Transisional

Memang tidak mudah menemukan rujukan sistem pemerintahan (dan/atau tatanan masyarakat) baru yang sesuai dengan kondisi geografis dan geopolitik Indonesia. Namun, kesulitan seperti itu dapat diurai dengan sistematisasi cara berpikir. Sudah barang tentu, kearifan melepaskan diri dari belenggu waktu dan saling curiga, serta keniscayaan berpikir jernih, mungkin dapat memberi sumbangan berarti dalam mendorong merumuskan kembali nation building; visi, misi, konsep dan strategi bagi tatanan Indonesia baru.

Pada prinsipnya, ruang bagi dilakukannya perubahan fundamental (imparsial) masih cukup terbuka, sepanjang diikuti perubahan paradigma politik kalangan prodemokrasi sendiri. Persoalannya, adakah kemauan politik dari semua elemen prodemokrasi untuk melepaskan semua atribut yang selama ini melekat dalam dirinya untuk diintegrasikan dalam satu kesatuan kekuatan?

Secara teoretis, stratifikasi perubahan secara gradual mungkin dapat dimengerti. Persoalan pokok barangkali terletak pada apa yang akan diidentifikasi sebagai komponen yang akan menunjang perubahan tersebut. Tidak dapat dihindari pada akhirnya perlu paradigma baru dalam memandang stratifikasi perubahan. Pemahaman harus diubah dengan memberi perhatian lebih besar pada orientasi dan strategi perubahan dengan menekankan pada konsepsi yang terintegrasi.

Apa yang selama ini dianggap sebagai hal yang “belum perlu” harus ditempatkan justru sebagai hal yang prioritas. Sudah barang tentu, harus ada kehendak politik berbagai pihak untuk mengakhiri pola-pola politik yang selama ini cenderung reduksionis untuk mengidentifikasi “kepentingan elit politik” dengan “kepentingan rakyat”. Hal itu diperlukan agar reformasi yang berlangsung dapat dikelola lebih profesional, yang bukan saja memerlukan jaminan legal konstitusional, tapi juga harus disertai mekanisme yang dapat diandalkan, dan instrumen yang memadai untuk mencegah munculnya rezim otoriter baru.

Dalam konteks tersebut, dalam usia yang memasuki 62 tahun sekarang ini, Indonesia dituntut untuk merumuskan kembali agenda perubahan yang akan membawa masyarakatnya pada tatanan demokratis. Masih terlalu sulit dibayangkan hal itu bisa dilakukan dalam jangka pendek, namun juga terlalu naif jika kesulitan-kesulitan itu sekaligus memunculkan sikap ortodoksi terhadap keengganan akan keharusan perubahan.

Yang mungkin hilang dari kita beberapa waktu ini adalah pemikiran progresif menembus dinding konservatisme semacam itu. Diperlukan tindakan konkret rencana strategis untuk secara sistematis merancang perubahan, dan keberanian mengayunkan langkah awal.

Persoalan Indonesia sekarang adalah apakah kesadaran terhadap perubahan yang lebih fundamental tersebut menjadi suatu keterlambatan atau bahkan suatu keniscayaan, di tengah Indonesia kini diambang kebangkrutan. Kini waktunya bersama-sama kita carikan solusi yang lebih serius, komprehensif dan terencana, agar republik ini tidak terus berada dalam kemerdekaan setengah tiang.

Penulis adalah Direktur Eksekutif ProPatria Institute, Jakarta

Last modified: 29/8/07


 

Seputar Kebangkitan Organisasi Tionghoa

Oleh Benny G Setiono

Setelah rezim Orde Baru jatuh dan berlangsung reformasi, tumbuh kesadaran di sebagian kalangan etnis Tionghoa bahwa kedudukan mereka terutama di bidang sosial dan politik, sangat lemah dan menyedihkan. Kesadaran itu pada ujungnya membangkitkan keberanian untuk menolak kesewenang-wenangan yang menimpa diri mereka dan menuntut keadilan sebagai warga negara Republik Indonesia

Dengan segera berbagai organisasi baik partai politik, ormas maupun LSM dideklarasikan. Di antaranya Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti), Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Formasi, Simpatik, Gandi, PSMTI, Perhimpunan INTI.

Demikian juga berbagai penerbitan seperti harian, tabloid, dan majalah antara lain Naga Pos, Glodok Standard, Suar, Nurani, Sinergi, Suara Baru, bermunculan. Namun, dengan berjalannya waktu, ternyata beberapa organisasi tersebut berguguran dan beberapa media cetak hilang dari per- edaran.

Masalah utama yang dihadapi organisasi-organisasi tersebut adalah masalah klasik, tidak ada visi dan misi serta program yang jelas, semangat mengendur, kurangnya kader muda, dan terjadi perpecahan di kalangan pemimpinnya seperti yang terjadi dengan PBI. Masalah yang dihadapi media cetak adalah masalah finansial dan SDM. Hampir tidak ada dukungan dari masyarakat Tionghoa akan kelangsungan hidup media-media cetak tersebut.

Berbeda dengan organisasi- organisasi peranakan, organisasi-organisasi di kalangan totok malah tumbuh dengan subur. Lebih dari 500 organisasi di kalangan totok berdiri di berbagai kota di Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut didirikan berdasarkan asal provinsi, kabupaten, distrik, dan kampung halaman di Tiongkok, suku (clan), marga, alumni sekolah, kesenian, kesusasteraan, dan sebagainya.

Program mereka tidak jelas dan pada umumnya berorientasi ke daratan Tiongkok. Bahasa yang digunakan bahasa Tionghoa, baik Mandarin maupun dialek, karena pada umumnya pemimpin organisasi tersebut kesulitan berbahasa Indonesia. Organisasi-organisasi itu seperti organisasi-organisasi Tionghoa perantauan di mana pun, sangat paternalistik. Pemimpinnya diangkat berdasarkan senioritas dan keberhasilan dalam bisnis.

Para anggotanya hanya manut saja dan baru muncul dalam resepsi-resepsi yang diselenggarakan pemimpinnya. Kelebihan organisasi-organisasi ini adalah dukungan dana yang kuat dari pemimpinnya. Namun, perpecahan juga muncul di antara pemimpinnya, terutama di kalangan suku Hakka, yang menyebabkan saat ini berdiri tiga organisasi Hakka berbeda.

Kegiatan utama organisasi- organisasi ini adalah menyelenggarakan pertemuan/resepsi di antara anggotanya tanpa tujuan jelas. Namun, ada hal yang menggembirakan, karena akhir-akhir ini ada beberapa organisasi yang melakukan berbagai kegiatan sosial.

Setelah Presiden KH Abdurrahman Wahid mencabut seluruh larangan yang memojokkan etnis Tionghoa, termasuk larangan bahasa dan aksara Tionghoa dan berdirinya organisasi-organisasi Tionghoa tersebut, bermunculanlah berbagai penerbitan berbahasa Mandarin baik harian maupun majalah, seperti Indonesia Shangpao, International Daily News, Universal Daily, Qian Dao Re Bao (Harian Nusantara), dan lain-lain.

Masih Kurang

Tiras setiap harian maupun majalah tersebut tidak besar karena pembacanya sangat terbatas, namun karena dukungan dana dari pemiliknya, sampai saat ini berbagai penerbitan tersebut masih dapat bertahan. Pada umumnya media-media cetak tersebut digunakan untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi Tionghoa atau kegiatan-kegiatan tokohnya.

Hasil apakah yang diperoleh dengan berdirinya organisasi-organisasi yang menghimpun etnis Tionghoa baik peranakan maupun totok?

Walaupun sangat lamban, kesadaran politik mereka mulai tampak meningkat. Namun, trauma masa lalu dan stigma Baperki dan G30S masih saja menghantui sebagian besar etnis Tionghoa, sehingga mereka selalu berusaha menghindari wilayah politik.

Sebagai contoh, ketika berlangsung Pilkada DKI Jakarta yang lalu, berdasarkan survei Litbang Kompas, Kecamatan Penjaringan, Kembangan, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Tambora, Taman Sari, dan Kelapa Gading, di mana sebagian besar penduduknya berasal dari kalangan etnis Tionghoa, adalah wilayah yang paling tinggi angka golputnya (40 persen-50 persen).

Walaupun beberapa tahun terakhir mulai bermunculan anggota DPR, DPRD, bupati, wakil bupati dari kalangan etnis Tionghoa, namun masih dirasakan sangat kurang, mengingat potensi yang sangat besar dapat disumbangkan etnis Tionghoa dalam membangun bangsa dan negara.

Dihapusnya segala peraturan yang bersifat rasis dan diskriminatif oleh Presiden Wahid, Tahun Baru Imlek dijadikan hari libur nasional oleh Presiden Megawati dan agama Khonghucu dikembalikan menjadi agama resmi di Indonesia oleh Presiden Yudhoyono, juga merupakan suatu kemenangan yang diperjuangkan berbagai organisasi Tionghoa di Indonesia.

Di samping hasil-hasil tersebut, masih banyak kelemahan dan kendala yang dihadapi organisasi-organisasi Tionghoa. Di antaranya masih langkanya pemimpin yang mempunyai integritas tinggi dan mempunyai visi jauh ke depan, serta SDM yang memadai yang dibutuhkan untuk memimpin dan menggerakkan roda organisasi.

Kebanyakan pemimpin/ pengurus organisasi Tionghoa telah berusia lanjut dan merupakan pengusaha-pengusaha mapan yang sudah tentu mempunyai kepentingan tertentu. Untuk mengatasinya, para tokoh Tionghoa harus dengan legowo mau melakukan peremajaan kader-kader yang akan memimpin organisasi-organisasi tersebut.

Kebablasan

Kalau ingin bertahan, organisasi-organisasi Tionghoa harus dijadikan organisasi modern dan demokratis, yang mempunyai visi, misi, dan program yang jelas dan berorientasi ke bumi Indonesia, sesuai semboyan “Luo di sheng gen“, yang berarti di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dengan kata lain, organisasi-organisasi Tionghoa harus membawa seluruh anggotanya masuk ke dalam mainstream bangsa Indonesia tanpa harus menanggalkan identitas ketionghoaannya, dan bergandeng tangan dengan seluruh komponen bangsa lainnya membangun bangsa dan negara.

Organisasi-organisasi Tionghoa harus mau membuka diri dan melakukan kerja sama dan menggalang persahabatan dengan organisasi-organisasi di luar kalangannya agar tidak dituduh eksklusif.

Situasi yang kondusif bagi etnis Tionghoa harus digunakan untuk hal-hal yang positif, bukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya dengan menghambur-hamburkan uang secara demonstratif yang sangat menyakiti hati rakyat yang sedang menderita.

Justru organisasi-organisasi Tionghoa harus berani memperingatkan dan menindak anggotanya yang berperilaku tidak pantas di masyarakat, agar pengalaman buruk di masa lalu tidak terulang kembali. Janganlah kita membuat kontes-kontes yang eksklusif dan terjebak dalam kegiatan yang sifatnya diskriminatif. Janganlah kita sampai kebablasan dalam mengartikan kebebasan yang kita peroleh saat ini.

Tunjukkan rasa empati kepada saudara-saudara kita sesama anak bangsa yang kurang beruntung dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk meringankan penderitaan mereka. Buatlah program yang dapat meningkatkan pendidikan dan pendapatan serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Sementara itu, disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No 12/2006 dengan tegas menyatakan yang ada di Indonesia hanya WNI dan WNA, dan tidak ada lagi istilah “pribumi” dan “non pribumi”. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan No 23/ 2006, yang membatalkan seluruh UU dan Staatsblad diskriminatif peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang telah membagi-bagi kedudukan hukum dan sosial bangsa Indonesia, telah melengkapi penghapusan hampir seluruh peraturan yang selama ini mendiskriminasi etnis Tionghoa.

Namun, selaras dengan hal-hal tersebut di atas, maraknya globalisasi dan berkembangnya RRT menjadi sebuah kekuatan ekonomi, politik, dan militer menuju negara adikuasa baru, dan semakin eratnya persahabatan Pemerintah RI dan RRT, menjadi batu ujian bagi loyalitas seluruh etnis Tionghoa di Indonesia. Apakah mereka benar-benar telah menjadi warga negara dan bagian integral bangsa Indonesia, atau masih mempunyai loyalitas ganda?

Demi kepentingan jangka panjang, organisasi-organisasi Tionghoa harus menjaga jarak dalam berhubungan dengan pemerintahan negara asalnya. Pengalaman masa lalu mengajar kita bahwa hubungan antarnegara setiap saat dapat mengalami pasang surut. Namun, etnis Tionghoa di sini yang akan menanggung getahnya, karena tidak pernah ada “perlindungan” yang kita peroleh dari negara leluhur kita.

Penulis adalah seorang pengamat sosial dan politik

Last modified: 30/8/07


 

Membangun Jakarta Berbasis Kemanusiaan

Benni Setiawan

Akhirnya, pasangan Fauzi Bowo-Prijanto memenangi hajatan akbar Pilkada Jakarta 2007. Fauzi Bowo-Prijanto yang didukung 20 partai politik mengantongi suara sekitar 57, 87 persen suara, sedangkan Adang Daradjatun-Dani Anwar memperoleh suara 42,3 persen. Walaupun perolehan suara Fauzi Bowo-Prijanto tidak seperti jumlah partai pendukung, kemenangan Foke-sapaan akrab Fauzi Bowo– menurut Budiman Sudjatmiko adalah kemenangan nasionalis, pluralis, dan Islam kebangsaan.

Kemenangan Fauzi Bowo-Prijanto sudah selayaknya tidak dirayakan dengan pesta, melainkan bagaimana menyusun stategi perjuangan untuk rakyat Jakarta, sebagaimana disuarakan pasangan yang mengusung jargon “Jakarta untuk Semua” pada masa kampanye.

Pekerjaan berat Fauzi Bowo-Prijanto ke depan adalah membangun Jakarta menjadi kota yang ramah bagi semua. Artinya, Jakarta yang tidak lagi menjadi gudang preman yang “mangkal” di setiap sudut jalan dan terminal, kota yang rapi tanpa banyak penggusuran, kota tanpa banjir yang melanda setiap tahun, dan kota yang ramah lingkungan dengan teraturnya jalan-jalan raya serta tiadanya kemacetan di jam-jam kantor. Semua itu adalah impian bagi warga Jakarta.

Warga Jakarta yang di siang hari mencapai 9.000.000 jiwa dan di malam hari 7.000.000 jiwa sangat berharap kepemimpinan baru ini dapat membawa angin perubahan yang mendasar. Warga Jakarta tentunya tidak menginginkan pemimpinnya kali ini hanya mampu beretorika dan membuat janji manis di saat kampanye. Warga Jakarta tentunya berharap persoalan sosial di Ibukota dapat diatasi dengan sebaiknya dan menjadi contoh bagi daerah lain.

Tentunya pekerjaan berat membangun Kota Jakarta tidak hanya menjadi tanggung jawab gubernur dan wakil gubernur baru. Membangun kota Jakarta menjadi tanggung jawab kita bersama. Gubernur dan wakil gubernur hanyalah pemimpin yang mempunyai kebijakan dan kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan, yaitu mengatur dan mengarahkan kebijakan yang tepat guna dan berpihak kepada rakyat.

Ambil contoh, yang perlu direalisasikan Gubernur dan Wakil Gubernur baru Jakarta adalah bagaimana menata kawasan kumuh di kolong jembatan, jalan-jalan dan pinggiran sungai, menata pedagang asongan yang mulai memenuhi badan jalan, dan seterusnya.

Mereka tentunya tidak ingin digusur. Mereka ingin ditata agar kehidupannya menjadi lebih baik. Salah satunya adalah dengan menata permukiman penduduk, memindahkannya ke rumah susun, dan relokasi.

Walaupun agaknya klise dengan pendekatan hati ke hati tentunya warga Jakarta akan mau untuk ditata dan diatur. Hal ini dikarenakan, warga Jakarta mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Warga Jakarta yang 70 persen berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) tentunya merupakan aset daerah yang perlu dipelihara dan ditata dengan baik.

Pendekatan dari hati ke hati ini adalah cerminan kebijakan dan bijaknya birokrasi Jakarta. Pemimpin baru tentunya harus menunjukkan iktikad dan tekad untuk melayani warga dengan baik dan sepenuh hati.

Perubahan Paradigma

Guna mewujudkan hal itu, dibutuhkan perubahan paradigma birokrat Jakarta. Paradigma lama sebagai government “tata perintah” menjadi governance “tata kelola”. Pemerintah (birokrat) bukanlah mengatur, memerintah dengan pendekatan kekuasaan yang dicirikan dengan pemaksaan dan kekerasan. Pemerintah sudah saatnya memimpin warganya dengan pendekatan yang humanis dan seni memimpin.

Pendekatan humanis dan seni memimpin ini dapat dilakukan dengan: pertama, pendekatan partisipatoris. Warga masyarakat sebagai bagian dari pemerintahan adalah entitas hidup. Ia bukanlah barang yang dapat dipindah sewaktu-waktu dengan dipaksa atau diangkut.

Warga adalah manusia yang wajib dimanusiakan karena ia adalah manusia. Salah satunya dengan mengundang dan meminta saran kepada mereka untuk membangun Jakarta. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam governance. Hal ini dikarenakan, warga masyarakat adalah bagian terbesar dalam sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi membutuhkan partisipasi, tanpa partisipasi berarti tidak ada sistem demokrasi.

Kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab warga masyarakat. Rasa tanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap asri sudah selayaknya diberikan kepada masyarakat secara penuh. Salah satunya dengan membangun pola relasi baru antara warga dan pejabat.

Sudah saatnya pejabat merakyat. Dengan demikian relasi yang dibangun tidaklah top down. Masyarakat diajak untuk memikirkan lingkungan yang asri adalah kebutuhan. Jadi kebijakan yang diambil adalah bottom up. Inisiatif dan gagasan utama adalah dari masyarakat.

Ketika inisiatif dan gagasan dari masyarakat, dengan sendirinya masyarakat akan melaksanakan program kerjanya dengan sepenuh hati. Masyarakat tidak lagi diperintah dan dipaksa. Masyarakat tinggal digerakkan dengan kesadaran yang telah dimiliki.

Kedua hal di atas adalah agenda nyata menata Jakarta menjadi lebih baik. Gubernur dan wakil gubernur adalah penyambung suara rakyat. Ia adalah pemimpin bukan penguasa. Maka tidaklah semestinya program kerja pemerintah hanya dinikmati pejabat. Rakyat adalah bagian dari sistem pemerintahan yang demokratis. Demokrasi tidak hanya wilayah memilih atau dipilih, namun konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pada akhirnya, menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan nyaman menjadi tanggung jawab kita bersama. Ayo benahi Jakarta karena Jakarta untuk semua.

Penulis adalah peneliti Yayasan Nuansa Sejahtera

Last modified: 21/8/07


 

Merdeka tapi Belum Bebas

Tjipta Lesmana

Merdeka dan bebas, jelas mengandung makna tidak sama. Pada teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-3 dituliskan, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Kalimat itu menandaskan tidak mungkin rakyat Indonesia menjalankan kehidupan kebangsaan yang bebas, kalau tidak merdeka. Dengan demikian, keadaan merdeka merupakan conditio sine qua non untuk bebas. Selama belum merdeka, suatu bangsa mustahil dapat bebas menjalankan kehidupannya.

Pada alinea ke-4, para Pendiri Bangsa menegaskan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.” Alinea itu mempertegas Das Sollen bangsa kita, mau ke mana arah bangsa kita setelah merdeka.

Sekali lagi, konsep “merdeka” sesungguhnya berbeda dengan konsep “bebas”. “Merdeka” lebih hakiki daripada “bebas”. Merdeka berarti bebas dari belenggu perbudakan, kepenjaraan atau kekangan; sedang liberty lebih menekankan kekuatan yang mendorong seseorang bebas memilih. Seseorang tidak bisa bebas melakukan apa yang dikehendakinya selama ia belum merdeka. Namun, setelah merdeka, seyogianya kita memanfaatkan kemerdekaan itu seoptimalnya untuk bebas melakukan apa yang kita cita-citakan. Jika tidak, buat apa merdeka? Jika tidak memiliki kebebasan mewujudkan apa yang sudah kita rancang jauh-jauh hari, bukankah status kita tidak ubahnya status tatkala belum merdeka, yang masih diperbudak kekuatan luar?

Maka, pertanyaan krusial yang patut direnungkan pada peringatan kemerdekaan ini adalah sudahkah kita memanfaatkan kemerdekaan yang diproklamirkan para Pendiri Bangsa 62 tahun silam untuk bebas mewujudkan Das Sollen kita? Das Sollen yang dimaksud sudah jelas. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Jujur saja, sebagai bangsa, kita masih dikungkung berbagai belenggu. Dalam banyak hal kita masih belum bebas melakukan free choice. Misalnya, merasa tidak bebas – setidak-tidaknya ada kendala serius untuk– menyatakan “tidak” kepada Singapura terkait dengan perjanjian kerja sama keamanan (DCA). Pemerintah cenderung memaksa DCA harus diloloskan at all cost. Banyak pihak bertanya-tanya, apa sebab Presiden Yudhoyono begitu keras sikapnya padahal substansi DCA jelas-jelas merugikan Indonesia?

Terpuruk

“Apa arti merdeka bagi Ibu?” Reporter sebuah jaringan televisi bertanya kepada perempuan setengah baya di desa sekitar 75 km dari Jayapura. Sang ibu yang menggendong bayinya yang kurus kerempeng menjawab sambil menggeleng-gelengkan kepala, “Tidak tahu”. Di belakang perempuan itu berdiri rumahnya yang reyot. Rumah itu praktis tidak pernah dijamah pembangunan sejak Iran Jaya masuk dalam pangkuan Republik Indonesia lebih dari 40 tahun lalu.

Menteri Koordinator Perekonomian Boediono pekan lalu berucap, “Ekonomi tumbuh itu didorong oleh orang-orang yang siap. Kesenjangan adalah konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi. Bagaimana bisa diratakan dulu, baru tumbuh?” Berarti pemerintah masih menerapkan prinsip trickle down effect dalam melaksanakan pembangunan. Padahal, era Orde Baru telah membuktikan trickle down effect gagal membawa bangsa kita maju.

Paradigma pembangunan itu hanya melahirkan kesenjangan kaya-miskin yang semakin menganga, di samping semakin banyak pengangguran dan kemiskinan. Trickle down effect dilahirkan penganut ajaran economic justice yang menitikberatkan keadilan yang lebih berpihak kepada pemilik modal. Apakah ekonom di pemerintahan sekarang tidak punya kebebasan menerapkan paradigma pembangunan yang betul-betul prorakyat?

Jangankan di Papua yang nun jauh, di Pulau Jawa saja, jutaan anak didik yang sebenarnya cerdas tapi tidak bisa menikmati sekolah yang diinginkannya. Sekolah makin lama menjadi komoditas makin mahal.

Sementara jutaan sarjana tidak bisa bebas mendapatkan pekerjaan alias menganggur setelah susah-susah kuliah empat tahun.

Jutaan rakyat kelas marjinal dipaksa mengganti bahan bakar dapur dari minyak tanah ke gas elpiji. Memang pemerintah memberikan kompor dan gas gratis. Tapi, sampai kapan jatah gratis bisa diberikan?

Setelah 62 tahun merdeka, kebebasan kita berkehidupan berbangsa, dan kebebasan instansi pemerintah menjalankan tugasnya, apalagi aparat penegak hukum, tampak makin terpuruk. Sebagian kebebasan itu dirampok oleh kekuatan eksternal (negara asing yang kuasa), sebagian lagi oleh penyelenggara pemerintahan sendiri yang menyalahgunakan atau melacurkan kewenangannya demi kepentingan pribadinya.

Kita sudah 62 tahun merdeka, tapi masih jauh dari bebas. Hakim dan jaksa kerap merasa tidak bebas melaksanakan tugas sesuai hati nuraninya sebab menghadapi berbagai intervensi eksternal. Polisi, guru, wartawan, semua profesi masih dibelenggu bermacam-macam faktor dalam menjalankan tugasnya.

Pemerintah pusat pun sepertinya tidak bebas mengambil tindakan keras terhadap pemimpin Provinsi Aceh ketika terjadi pencurian dan pembakaran bendera Merah Putih baru-baru ini. Padahal, tindakan tersebut sungguh mencoreng eksistensi dan martabat NKRI!

Penulis adalah Anggota Kelompok Kerja Kewaspadaan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

Last modified: 21/8/07


 

Kontroversi Paket DCA dan Ekstradisi

Oleh Sidarto Danusubroto

Sejak ditandatangani Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono dan Menteri Pertahanan Singapura Teo Chee Hean di Istana Tampak Siring, Bali, 27 April 2007, Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura menimbulkan beragam tanggapan dan reaksi berbagai kalangan. Komentar, tanggapan, kritikan, bahkan penolakan disampaikan politisi, akademisi, pengamat, masyarakat, pemerintah daerah, maupun DPRD terutama dari daerah-daerah yang akan digunakan sebagai tempat latihan, seperti Riau, Baturaja, dan Natuna.

Selain substansi, prosedur yang ditempuh pemerintah sebelum penandatanganan DCA juga mendapat kritikan tajam. Pemerintah dianggap sangat tertutup dalam melakukan perundingan dengan Singapura. Kesan itu demikian kuat, bahkan terhadap DPR RI yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.

Dari segi substansi, DCA juga dikritik karena dianggap tidak akan memberikan keuntungan bagi kepentingan Indonesia, namun sebaliknya memberikan keuntungan sangat besar bagi Singapura. Dapat dikatakan perjanjian semacam itu merupakan preseden yang belum pernah terjadi dalam sejarah kerja sama pertahanan bilateral antardua negara.

Jika dibaca cermat, naskah DCA menunjukkan betapa lemah posisi Indonesia sebagai negara berdaulat berhadapan dengan sebuah negara kota seperti Singapura. Kebijakan pemerintah mem-buat kerja sama pertahanan dan memberikan bagian dari wilayah Indonesia kepada pihak Singapura dianggap telah “menggadaikan” kedaulatan Indonesia.

Perjanjian pertahanan dengan negara lain seharusnya dipahami dalam bentuk latihan bersama, kerja sama pendidikan, kerja sama teknis, bukan dengan cara “menyerahkan wilayah Indonesia kepada Singapura, dan memberikan kesempatan kepada Singapura melaksanakan latihan bersama dengan negara lain”. Bentuk kerja sama seperti itu dikhawatirkan justru dapat menjadi embrio lahirnya pakta pertahanan dan menjadikan Indonesia pangkalan terdepan bagi Singapura dan kekuatan Barat untuk menghadapi kekuatan militer/ekonomi baru yang tumbuh pesat: Tiongkok.

Selain karena dianggap “menggadaikan” kedaulatan Indonesia, DCA juga dikhawatirkan menimbulkan kerugian tak sedikit, karena akan terjadi kerusakan lingkungan parah akibat latihan taktis yang dilakukan, yang tentu berdampak pada keselamatan masyarakat sekitar. Nelayan dilarang memasuki perairan yang digunakan sebagai tempat latihan. Dengan demikian kehidupan nelayan di daerah tersebut akan semakin melarat.

Petani di sekitar Baturaja resah karena aktivitas mereka pun akan dibatasi. Perlu dicatat, dari 32.000 ha wilayah latihan yang akan digunakan di Baturaja, terdapat 15.000 ha hutan lindung dan 6.000 ha kawasan permukiman.

Ruang Diganti Uang

Penandatanganan DCA diparalelkan dengan perjanjian ekstradisi menunjukkan ketidakmampuan Indonesia berhadapan dengan Singapura. Pemerintah selalu mengatakan dikaitkannya DCA dengan perjanjian ekstradisi didasarkan pada konsep “ruang” ditukar dengan “uang”, yang sebenarnya hanya suatu ilusi kosong belaka. Hal itu sebenarnya sudah diantisipasi DPR sehingga dalam Raker Menlu dengan Komisi I DPR RI pada 20 Maret 2007, ditegaskan agar DCA jangan dipaketkan dengan perjanjian ekstradisi.

Perlu dipahami, walaupun perjanjian ekstradisi sudah ditandatangani, bukan berarti dengan sendirinya kekayaan Indonesia yang dilarikan dan diparkir di Singapura oleh koruptor -yang menurut Christianto Wibisono pada 1999 sekitar US$ 100 miliar- akan mudah dikembalikan ke Indonesia karena masalah itu sudah masuk domain perdata.

Sepanjang sejarah hubungan kedua negara, kelemahan posisi Indonesia memang selalu dimanfaatkan Singapura. Dalam kasus ekspor pasir laut dari Indonesia yang demikian marak, misalnya. Pemerintah Singapura sama sekali tidak memedulikan dampak rusaknya lingkungan maupun kerugian ekonomi yang demikian besar.

Terkait dengan Perjanjian Ekstradisi dan DCA, Menteri Senior Lee Kuan Yew mengatakan perjanjian ekstradisi hanya bisa disetujui Singapura bila dipaketkan dengan DCA. Lee mengatakannya dua tahun lalu pada kesempatan makan siang di Grand Hyatt dengan delapan wakil dari fraksi-fraksi di DPR termasuk penulis.

Di situ terbaca jelas. DCA merupakan target utama bagi Singapura yang memiliki angkatan perang terkuat di Asia Tenggara namun tidak memiliki ruang gerak cukup luas bagi aktivitas operasional maupun latihan bagi angkatan perangnya. Tampaknya perjanjian ekstradisi hanya merupakan paket yang ditempelkan, karena keefektifannya selama ini sangat rumit. Sejak 1974, baru lima orang yang diproses lewat ekstradisi, selebihnya sekitar 50 orang diproses lewat pintu International Courtesy yang merupakan wujud hubungan reciprocal antara pihak terkait.

Walaupun mendapat reaksi keras, pemerintah dengan percaya diri tetap menginginkan melanjutkan perjanjian tersebut. Bahkan menurut Menteri Pertahanan, pemerintah akan mengajukan ratifikasi perjanjian ekstradisi dan DCA dalam satu rancangan undang-undang (RUU).

Jika rencana itu dilanjutkan, sangat sulit dibayangkan “bangun format dan materi hukum” yang akan terbentuk dari “kawin paksa” penyatuan kedua perjanjian tersebut dalam satu RUU, hal mana sebenarnya menunjukkan ketidakpahaman pemerintah terhadap filosofi dari kedua perjanjian tersebut yang sangat berbeda. Perlu dicatat, sepanjang sejarah, belum pernah ada preseden penggabungan dua perjanjian yang berbeda substansinya dalam sebuah RUU untuk proses ratifikasinya. Konsep itu juga tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga besar kemungkinan ditolak DPR.

Serbasalah

Dalam kondisi seperti itu, dapat dikatakan pemerintah berada pada posisi dilematis. Maju kena, mundur kena. Bila tetap bertahan dengan prinsip menghormati perjanjian dengan negara lain, pemerintah akan berhadapan dengan rakyat sendiri. Sebaliknya, jika berpihak kepada rakyat dan membatalkan perjanjian tersebut pemerintah akan kehilangan muka.

Namun dengan timbulnya “polemik” antara Menhan RI dan Menhan Singapura, terutama setelah timbulnya reaksi keras dari masyarakat dan DPR tentang substansi DCA maupun IA, maka jika pemerintah bijaksana, lebih baik mundur dan meninjau ulang bahkan membatalkan perjanjian tersebut, daripada meninggalkan beban berat bagi bangsa dan negara untuk jangka waktu 25 tahun ke depan.

Penulis adalah Wakil Ketua Komisi I DPR

Last modified: 22/8/07


 

Mendesak, Reformasi di Tubuh Kepolisian

Oleh Paulus Mujiran

Dalam upacara penerimaan taruna dan taruni Akademi Kepolisian Semarang, Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto menegaskan mengenai reformasi di tubuh kepolisian yang dimulai dari seleksi penerimaan taruna/i. Kapolri juga menegaskan mulai 2008 penerimaan diprioritaskan untuk lulusan S-1 dan S-2.

Pernyataan Kapolri memberi harapan dalam jangka waktu 10 – 20 tahun mendatang petinggi Polri mulai dari jajaran terendah seperti polsek, polres dan polwil akan dipimpin Polri generasi baru yang diharapkan lebih profe- sional. Yang barangkali perlu dipertanyakan, mengapa harus menunggu 10 – 20 tahun ke depan mengingat perubahan kinerja Polri sudah sangat mendesak dilakukan?

Generasi baru Polri ini yang diharapkan mampu membawa perubahan mendasar di tubuh kepolisian. Meminjam Folke Taylor (1996) kinerja yang muncul dalam pelayanan publik adalah cerminan manajemen internal institusi. Artinya kinerja Polri sebagaimana cerminan sekarang yang masih banyak dikeluhkan masyarakat adalah cermin dari belum selesainya reformasi internal di tubuh kepolisian.

Harus diakui, dibandingkan TNI yang lebih cepat mengambil jarak dengan rakyat dan kekuasaan, Polri jauh lebih sulit mengambil sikap karena beban tugas dan tanggung jawab Polri justru kian besar dibandingkan era sebelumnya. Jika pada era Orde Baru peran polisi banyak dibantu TNI, maka hampir seluruh tanggung jawab keamanan sipil di era reformasi diserahkan ke pundak kepolisian.

Besarnya tanggung jawab dan beban yang dipikul, menyebabkan Polri kesulitan melaksanakan reformasi internal bahkan juga pembinaan kepada anggota. Tanggung jawab yang besar juga menyebabkan polisi merasa superpower dengan peran yang dimilikinya. Hal itu tercermin dalam penanganan kasus-kasus sipil mulai dari kriminalitas, pelanggaran lalu lintas, sering kali Polri mengedepankan arogansinya sebagai aparat negara ketimbang pelayan masya- rakat.

Pembaruan

Maka sinyal yang diberikan Kapolri ini amat penting dalam rangka perbaikan internal kepolisian. Pertama, penerimaan Polri berlatar belakang sarjana lebih membuka peluang mempermudah institusi Polri melakukan pembaruan. Mereka diharapkan menjadi generasi pemikir dan bukan pekerja, yang akan melahirkan konsep-konsep yang berguna bagi pembenahan ke dalam dan keluar lembaga kepolisian.

Dengan menerima calon berlatar belakang sarjana yang di Indonesia jumlahnya berlimpah-limpah, tentu saja mengurangi bujet atau anggaran kepolisian dalam menyekolahkan ke tingkat lanjutan. Anggaran pendidikan lanjutan dapat dikonsentrasikan pada kegiatan lain seperti pembinaan/penyegaran/pelatihan manajemen agar menghasilkan polisi-polisi santun di tengah-tengah masya- rakat.

Kedua, perekrutan taruna/ i berlatar belakang sarjana diharapkan juga mampu meretas kultur kekerasan di tubuh kepolisian. Harus diakui, lepas dari masalah kesejahteraan dan watak temperamental polisi, kultur pendisiplinan dengan kekerasan rupanya sangat membekas di kalangan generasi muda polisi yang menyebabkan efek domino.

Pendisiplinan masih dipahami sebatas kekerasan terhadap mereka yang dibina sehingga yang lahir adalah efek balas dendam yang pada tingkat lanjut penggunaan senjata untuk kekerasan seolah dibenarkan. Diharapkan dengan berlatar belakang pendidikan memadai, mereka tidak terjebak pada masyarakat yang dibina.

Ketiga, dengan calon berlatar belakang sarjana juga diharapkan seorang pelayan masyarakat seperti polisi tidak mudah melacurkan diri demi recehan.

Waktu 10 – 20 tahun merupakan jangka waktu yang tidak pendek mengingat kerinduan masyarakat terhadap Polri berwajah baru yang mencitrakan diri sebagai pelayan sangatlah besar.

Patut dicatat, meski petinggi-petinggi Polri berulang kali mendeklarasikan reformasi dan pembaruan, namun itu baru menyentuh jajaran elite dan belum menyentuh level bawah yang justru berhadapan langsung dengan masyarakat.

Masih sering dijumpai polisi semena-mena terhadap pelanggar lalu lintas. Mereka juga lebih mudah diajak “berdamai” ketimbang mengarahkan ke pengadilan untuk mendidik masyarakat menyelesaikan masalah dengan hukum bukan dengan uang. Dalam penanganan perkara kriminalitas banyak yang diselesaikan dengan tawar-menawar uang sehingga menyebabkan substansi penegakan hukum menjadi kabur.

Kultur pemerasan dan kekerasan yang selama ini menjadi warna dominan polisi di level bawah terjadi karena mereka yang ditempatkan di lapangan mempunyai pendidikan kurang memadai, sementara pembinaan berkesinambungan kurang dilaksanakan optimal. Banyak polisi yang tidak lagi mau belajar ketika sudah dinyatakan lulus dan diwisuda dari pendidikan kepolisian.

Dibandingkan dengan dunia pelayanan lain seperti birokrasi, perusahaan swasta, lembaga pendidikan bahkan LSM, pendidikan lanjutan bagi polisi level bawah cenderung mandek. Gaji yang rendah dan minimnya dana menyebabkan oknum-oknumnya mencari obyekan. Untuk itu, reformasi di tubuh kepolisian seyogianya disertai dengan penambahan kesejahteraan.

Banyak kalangan mengusulkan gaji polisi dinaikkan seperti halnya di negara-negara maju. Namun dengan kemampuan ekonomi yang amat terbatas seperti negara kita langkah itu sepertinya sangat sulit direalisasikan.

Sebagai rakyat barangkali hanya bisa berharap dan terus berharap reformasi kinerja dan pelayanan polisi segera dilaksanakan dan dinikmati rakyat.

Sudah saatnya ide besar mereformasi institusi kepolisian dimulai. Jangan sampai reformasi ini sama dengan reformasi birokrasi yang berulang kali hanya berhenti menjadi wacana dan diskusi publik sementara implementasi di lapangan nol besar.

Penulis adalah aktivis di Semarang Police Watch, pengamat sosial

Last modified: 24/8/07


 

Keengganan Parpol

Oleh Toto Sugiarto

Parpol-parpol besar cenderung ingin menyepadankan persyaratan calon perseorangan (independen) dengan calon dari partai politik dalam pilkada pascarevisi UU No 32/2004. Keinginan tersebut mencerminkan “suasana hati” mereka yang masih enggan menerima kehadiran calon perseorangan di arena pilkada.

Kecenderungan yang diperlihatkan para politikus partai besar ini patut disayangkan. Alih-alih memperbaiki diri menghadapi persaingan yang semakin sehat, malah tetap terlihat berupaya menghambat calon perseorangan. Partai politik rupanya lebih memilih mengambil risiko ditinggalkan rakyat daripada memperbaiki diri untuk bisa bersaing dengan calon perseorangan di pilkada.

Memang, apa pun pilihan yang diambil oleh partai politik akan tetap mengandung potensi bahaya bagi eksistensi pilar demokrasi utama tersebut. Pilihan mempersulit atau mempermudah calon perseorangan, kedua-duanya berisiko membahayakan partai politik.

Keengganan partai politik terhadap calon perseorangan dapat dipahami. Citra partai politik sekarang ini amat buruk di mata rakyat. Perilaku politik yang buruk seperti money politics dalam bentuk “sewa perahu”, proses pemilihan calon yang oligarkis, dan tidak adanya transparansi dalam penentuan calon yang akan diusung partai politik tersebut, telah merusak citra parpol ke tingkat yang amat parah. Publik sampai pada penilaian bahwa partai politik bukan lagi tempat untuk menyalurkan aspirasi yang representatif.

Karenanya, dapat dipahami jika parpol tidak memberikan jalan yang mudah bagi calon perseorangan. Dengan citra yang amat buruk, jika disaingi calon perseorangan, calon dari parpol akan terpinggirkan.

Calon Mestakung

Langkah mempersulit calon perseorangan mengandung risiko. Semakin sulit persyaratan calon perseorangan, pada akhirnya dapat merugikan bagi partai politik itu sendiri. Kecuali, partai politik mampu menutup sama sekali celah bagi calon perseorangan tersebut, namun hal ini hampir tidak mungkin dilakukan karena, meminjam istilah penggagas Tim Olimpiade Fisika Indonesia Yohanes Surya, semesta tidak akan mendukung.

Dengan sulitnya persyaratan, apalagi jika persyaratannya sampai 15 persen, kemungkinan bagi calon perseorangan untuk ikut bertarung semakin kecil. Akibatnya hanya tokoh yang benar-benar memiliki sumber daya politik terbesar yang akan mampu melompatinya.

Katakanlah hanya satu orang yang mampu melompati “hambatan” itu, orang tersebut akan menjadi pusat perhatian publik. Akibatnya akan lebih mudah bagi satu-satunya calon perseorangan itu untuk menarik perhatian dan memikat simpati publik.

Calon itu, kembali meminjam istilah Yohanes Surya, akan menjadi calon mestakung, semesta pemilih di daerah tersebut akan mendukung calon tersebut. Di tengah buruknya citra parpol di mata rakyat saat ini, calon perseorangan yang hanya satu-satunya tersebut akan menjadi tempat bagi para pemilih berkumpul, menyalurkan pilihan politiknya.

Lebih Baik Mempermudah

Dari uraian di atas, terlihat bahwa parpol menghadapi tantangan besar. Sulit bagi partai politik untuk menutup sama sekali celah bagi munculnya calon perseorangan. Selain hal itu bertentangan dengan keinginan publik, sebesar apa pun persentase yang masih mungkin ditetapkan, misalnya persentase maksimal 15 persen, tidak cukup untuk menutup celah bagi seluruh calon perseorangan. Dengan kata lain, akan ada tokoh yang mampu melompati persyaratan yang sebenarnya sudah tidak rasional tersebut.

Namun, masih terbuka peluang bagi calon dari parpol untuk menang dalam pilkada. Dengan demikian, parpol tidak perlu enggan untuk menerima kehadiran calon perseorangan.

Semakin sedikit jumlah calon perseorangan dalam suatu pilkada, semakin besar kemungkinan dimenangkannya pilkada tersebut. Apalagi jika hanya satu orang calon perseorangan yang ikut dalam kompetisi, kemungkinan menang akan sangat besar karena suara dari pemilih yang memutuskan untuk memilih calon di luar partai politik, misalnya karena memang sudah antipati dengan partai politik, akan terkumpul di satu-satunya calon perseorangan tersebut.

Sementara itu, jika calon perseorangan berjumlah banyak, calon yang diusung partai politik akan memiliki peluang menang lebih besar, tentunya dengan satu syarat, parpol mampu mereformasi diri.

Peluang ini terjadi karena suara pemilih yang mendukung calon di luar partai politik akan terpecah ke beberapa calon perseorangan tersebut. Apalagi jika mempertimbangkan kuatnya mesin politik sebuah parpol dibanding dengan kekuatan tim kampanye calon perseorangan.

Karena itu, di tengah polemik tinggi-rendahnya persentase persyaratan bagi calon perseorangan, kalangan parpol perlu menyadari bahwa lebih baik menetapkan persyaratan yang rendah, misalnya seperti yang ditetapkan dalam pilkada Aceh yaitu 3 persen dari jumlah penduduk (yang berhak memilih) yang tersebar di sedikitnya 50 persen dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan 50 persen dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota.

Selain lebih memungkinkan calon dari partai politik untuk menang, pilihan untuk mempermudah masuknya calon perseorangan dalam kontestasi pilkada juga sesuai dengan semesta politik Indonesia yang sedang bergerak ke arah praktik demokrasi yang semakin matang. Kita tunggu era baru politik Indonesia yang semakin matang di awal tahun 2008, pascarevisi UU No 32/2004. Pada akhirnya, kondisi demokrasi yang terkonsolidasi dapat semakin didekati, hak seluruh warganegara Indonesia yang berkehendak menempati jabatan publik lebih terjamin.

Penulis adalah Peneliti pada Soegeng Sarjadi Syndicate

Last modified: 27/8/07


 

Kewaspadaan Pangan dan Isu Global

Dwidjono Hadi Darwanto

Pada lima tahun terakhir paling tidak ada tiga gelombang globalisasi yang menimpa sektor pertanian di Indonesia, yaitu perdagangan bebas, berkembangnya produk biofuel dan pemanasan global. Pada dasarnya tiga gelombang globalisasi tersebut relatif sangat berpengaruh pada kinerja sektor pertanian.

Perdagangan bebas yang dinilai tidak fair bagi negara berkembang termasuk Indonesia dirasakan mempengaruhi harga dan kinerja produksi pertanian domestik. Kemudian perkembangan produk biofuel untuk pengganti minyak bumi kenyataannya mempengaruhi perdagangan produk pertanian dunia dan berdampak pada usaha pertanian di Indonesia pula.

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan berkembangnya produk biofuel di Amerika Serikat yang berbahan baku jagung akan berdampak pada berkurangnya pasokan jagung di pasar internasional dan tentu akan mengakibatkan naiknya harga jagung internasional. Keadaan tersebut tentu akan berpengaruh pada berkurangnya pasokan pasar domestik dan pengusaha pakan terlebih lagi pada peternak unggas.

Memang, secara teori kenaikan harga jagung di pasar domestik sebagai dampak pasokan di pasar internasional tersebut akan memotivasi petani meningkatkan produksi jagung domestik. Namun, kemampuan peningkatan produksi agar dapat memenuhi permintaan pangan dan pakan domestik relatif masih terbatas sehingga diperlukan upaya lebih keras untuk dapat meningkatkan produktivitas jagung di tingkat petani.

Dalam hal ini Amerika Serikat telah memberi sinyal peringatan dini bahwa beberapa tahun ke depan akan terjadi penurunan pasokan jagung di pasar internasional yang berakibat terjadinya peningkatan harga jagung internasional. Dengan demikian negara-negara pengimpor jagung tentu dapat segera mengantisipasi, baik dengan upaya peningkatan produksi domestik atau mencari alternatif negara pemasok jagung lainnya.

Gelombang ketiga adalah isu pemanasan global yang gejalanya telah pula melanda Indonesia, seperti naiknya permukaan air laut yang menyebabkan banjir di daerah-daerah pantai yang relatif rendah. Gejala lain adalah semakin tidak menentunya iklim yang juga dirasakan di Indonesia sebagai pergeseran iklim dalam dua tahun terakhir dan berakibat pada kerugian di tingkat petani karena gagal dalam pembibitan dan tanam.

Tidak Terpenuhi

Dampak lain adalah kemungkinan tidak terpenuhinya target peningkatan produksi yang ditentukan pemerintah sebesar dua juta ton pada 2007 ini. Untuk itu diperlukan antisipasi aktual atau kewaspadaan dari berba- gai pihak yang bersangkutan dengan produksi dan ketersediaan pangan nasional.

Memang, dilaporkan pengadaan beras domestik untuk stok pemerintah di Bulog telah mencapai lebih dari 1,6 juta ton dari target 2,25 juta ton yang terdiri dari 1,9 juta ton untuk raskin dan 350 ribu ton untuk cadangan pangan pada keadaan darurat dan rawan pangan. Namun dengan kondisi iklim sedemikian tentu pemenuhan stok sebesar 650 ribu ton lagi dari produksi domestik menjadi sulit diprediksi.

Hal itu dapat dimengerti karena pada periode 1990-2005 laju peningkatan produksi domestik sebesar 1,09 persen per tahun hanya ditunjang laju peningkatan produktivitas sebesar 0,31 persen per tahun dan areal sebesar 0,77 persen per tahun. Sedangkan laju peningkatan konsumsi pada periode tersebut mencapai 1,22 persen per tahun yang berarti diperlukan upaya yang keras untuk mempercepat laju peningkatan produksi.

Pada periode 1998-2005 dengan luas areal yang menurun dengan laju penurunan sebesar -0,06 persen per tahun, upaya peningkatan produktivitas dengan laju peningkatan sebesar 1,25 persen memberikan peningkatan produksi dengan laju 1,18 persen per tahun. Prediksi optimistis untuk terpenuhinya jumlah stok tersebut memang boleh dilakukan jika ditinjau dari laju peningkatan konsumsi beras periode 1998-2005 yang terhitung hanya 0,39 persen per tahun. Namun, dalam kondisi iklim yang tidak menentu seperti saat ini tentu peningkatan produktivitas padi menjadi sulit diprediksi kecuali di beberapa daerah yang mempunyai sistem irigasi teknis.

Dalam sistem kewaspadaan pangan nasional memang telah disusun peta rawan pangan, tentu dengan asumsi pada kondisi normal. Namun pada kondisi pergeseran iklim seperti saat ini tentunya perlu dilakukan perhitungan kembali agar dapat disusun strategi penanggulangan secara dini. Untuk itu perlu diformulasikan sistem peringatan dini dalam sistem kewaspadaan pangan nasional, misalkan dengan menentukan batas minimun persentase kekeringan di daerah irigasi teknis yang disertai dengan persentase penurunan stok air irigasi di beberapa waduk yang dapat menyebabkan penu- runan produksi pangan secara signifikan.

Untuk prediksi tingkat rawan pangan yang akan dihadapi dapat diperhitungkan dari angka penurunan produksi tersebut dan stok di pemerintah serta ketersediaan di pasar domestik. Dengan demikian dapat disusun alternatif program dalam persiapan penanggulangan rawan pangan sedini mungkin.

Jagung dan Kedelai

Tampaknya dengan ketentuan cadangan pemerintah untuk kondisi darurat dan rawan pangan yang hanya 350 ribu ton tampak kaku (rigid) walaupun jika terjadi kekurangan pasokan untuk rawan pangan dapat dipenuhi dari stok untuk raskin. Sebaiknya, jumlah stok tersebut dapat disebut stok minimum untuk penanggulangan darurat sehingga dengan perhitungan tingkat rawan pangan yang akan terjadi jumlah stok tersebut dapat ditambah dengan tetap memprioritaskan dari pengadaan dalam negeri.

Pada sisi lain perlu disusun antisipasi program peningkatan produksi jagung dan kedelai di dalam negeri untuk menghadapi penurunan pasokan pasar internasional, sehingga tidak menyebabkan bangkrutnya usaha ternak terutama unggas di dalam negeri. Upaya ini tentu untuk mengantisipasi agar Indonesia tidak menjadi negara pengimpor produk ternak unggas setelah mengalami penurunan produk akibat avian influenza (AI). Semoga !!!

Penulis adalah Lektor Kepala bidang Kebijakan dan Pembangunan Pertanian, Fakultas Pertanian UGM; Kepala Laboratorium Pengkajian Kebijakan Pangan dan Pertanian, Fakultas Perta nian UGM

Last modified: 28/8/07


 

Gabungan, “Threshold” dan Sistem Presidensial

Jakob Tobing

Interpelasi Iran masih menyisakan rasa kecewa sebagian kalangan DPR karena presiden tidak hadir. Kecewa, karena DPR tidak berhasil memaksa presiden hadir, sedangkan masalah substansi interpelasi sendiri kelihatannya sudah kabur. Substansi interpelasi sendiri merupakan masalah lain yang menggambarkan politik luar negeri DPR dan pemerintah yang tidak bebas-aktif dan telah memihak kepentingan (negara) pihak tertentu seperti juga dalam sikap terhadap masalah Palestina dan Israel.

Masalah lain yang tertinggal adalah sebenarnya partai/fraksi pendukung presiden/pemerintah itu siapa?

Pemerintahan Presiden Yu- dhoyono resminya didukung koalisi partai-partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKB, PBB, PKS, PKPI, dan seterusnya. Partai-partai lain berada di luar. PDI-P jelas beroposisi. PDS, PBR, dan seterusnya terkadang mendukung dan terkadang tidak mendukung pemerintah. Yang tidak bisa dimengerti adalah partai-partai pendukung pemerintah, anggota koalisi, seperti Golkar, PAN, PPP, PKB, PBB, dan PKS yang justru menentang kebijakan presiden (kasus Iran). Hanya Partai Demokrat, partainya Yudhoyono sendirian yang luar-dalam konsisten mendukung pemerintah.

Sikap bermuka dua partai-partai itu sudah sangat sering dipertontonkan. Kalau disimak, ada partai koalisi yang anggotanya di DPR berteriak lantang menentang pemerintah tetapi diam-diam partainya menjamin pada waktunya nanti sikap itu akan digembosi. Ada juga yang menyatakan anggotanya yang masuk kabinet itu telah “dihibahkan” kepada presiden, jadi partainya tidak terikat lagi memberi dukungan.

Tetapi kalau mau di-reshuffle, tunggu dulu. Demikian pula partai yang ribut tidak mengakui fungsionarisnya yang masuk ke kabinet, tetapi hanya ribut, sebenarnya tidak mengambil langkah apa-apa. Bila menguntungkan (citra) partai, mereka mendukung, bila tidak menguntungkan menentang, walau partainya anggota koalisi. Bisa dimengerti keadaan ini membuat pelaksanaan tugas pemerintah tersendat-sendat. Banyak waktu dan energi terkuras hanya untuk mengatasi dampak cara dan hubungan kerja yang semrawut itu.

Aneh juga pelaksanaan sistem presidensial kita menjadi seperti itu. Presidennya dicalonkan gabungan partai dan dipilih langsung rakyat. Kabinetnya adalah kabinet pilihan presiden, melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab kepada presiden. Pada kenyataannya presiden terkadang hanya seperti lambang, terkadang seperti boneka yang dipermainkan.

Lantas, di mana salahnya, kenapa menjadi serbakeliru seperti itu?

Kesalahannya kelihatannya bermula pada waktu pencalonan presiden dulu. Kurang pemahaman tentang makna gabungan-partai-politik dan kurangnya fatsoen politik dalam budaya politik kita.

Pada awalnya, waktu Yudhoyono mencalonkan diri, perjanjian saling dukung yang dilakukan dengan beberapa partai seperti PAN dan PBB kelihatannya tidak sepenuhnya perjanjian yang berarti gabungan atau koalisi. Mungkin sekali perjanjiannya waktu itu terbatas hanya pada pembagian kursi di kabinet dan tidak meliputi saling mendukung dalam arti luas dan seharusnya dalam sebuah gabungan (koalisi).

Kenyataan itu bisa terjadi karena UU Pemilihan Presiden juga tidak memberi batasan dan keharusan kerja sama bagi partai-partai yang menyatakan bergabung dalam pencalonan presiden. Bisa juga karena tidak cermat dan waktu itu lebih mementingkan bagaimana untuk maju dan menang. Jadilah kesepakatan hanya sampai pada pembagian kursi di kabinet tetapi tidak disertai keharusan saling dukung di arena lain, seperti di DPR.

Bermakna Ikatan

UUD 45 Pasal 6A ayat (2) menegaskan pasangan presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai atau “gabungan” partai peserta pemilihan umum. Istilah “gabungan” dipilih PAH I BP-MPR dalam proses amendemen tahap ke-3 mengandung makna. Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Poerwadarminta menjelaskan gabungan itu bermakna ikatan, bukan sekadar perjumlahan. Dalam dunia matematika istilah gabungan juga mengandung makna ikatan.

Pengertian itulah yang perlu dijabarkan lebih operasional dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pada kesempatan revisi undang-undang politik kiranya hal ini dapat menjadi perhatian, baik bagi anggota DPR dan pemerintah, maupun nantinya bagi Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, penggunaan istilah gabungan adalah bagian dari paket upaya penyederhanaan kepartaian secara demokratis. Jumlah partai politik sekarang amat banyak dan sering tidak diketahui perbedaan dasar politik masing-masing.

Banyak yang mirip dan berdiri hanya karena ada yang ingin punya kendaraan politik. Tetapi karena kebebasan berserikat adalah salah satu hak asasi yang dijamin UUD, pendirian partai politik tentu harus dibolehkan. Hanya untuk dapat ikut pemilu perlu peng- aturan agar parpol peserta pemilu itu cukup representatif dan efektif di tengah masyarakat kita yang besar, majemuk dan tersebar luas.

Sebenarnya, kalau keragaman arus politik di Indonesia dicermati, hanya lima – tujuh partai yang perlu ada. Menurut survey IFES (International Foundation for Election System) Agustus 1999, dua bulan setelah pemilu 7 Juni 1999, 84 persen rakyat menghendaki jumlah parpol cukup tiga – sembilan saja. Hanya 6 persen yang setuju ada 10 parpol atau lebih. Maksudnya yang ikut pemilu.

Bila threshold diberlakukan pada tingkat efektif, artinya cukup rendah untuk memungkinkan kemajemukan terakomodasi, tetapi cukup tinggi agar partai yang dasar politiknya beda-beda tipis tergiring untuk bergabung saja. Katakanlah 5 persen, jumlah peserta pemilu tidak akan terlalu banyak, namun masih cukup banyak untuk, lagi-lagi, mengakomodasi kemajemukan masyarakat politik kita.

Selanjutnya bila calon presiden/wakil presiden yang diajukan gabungan partai peserta pemilu menang, gabungan partai itu mestinya berperilaku seolah sebuah partai besar, seperti sebuah gabungan ala UMNO atau PAS di Malaysia. Perbedaan pendapat dan kepentingan di antara mereka cukup diatasi di dalam. Kalau tidak bisa diatasi ya keluar dari gabungan dan dari kabinet.

Dengan cara itu, dalam waktu dua – tiga kali pemilu presiden ke depan kita akan punya sistem presidensial yang kokoh dan benar dan sistem kepartaian yang efektif, sederhana, namun cocok untuk masyarakat kita yang majemuk ganda.

Penulis adalah Mantan Ketua PAH I -BP MPR 1999-2004

Last modified: 29/8/07

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s