Pemikiran Indonesia Agustus 2007 1

Rabu, 01 Agustus 2007

Opini

Netralitas Birokrasi

Ida Syafrida Harahap, PENELITI MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA

Administrasi negara tidak banyak mendapat perhatian di negara ini. Namun, reformasi birokrasi menjadi salah satu tawaran dalam pembenahan sistem penyelenggaraan negara. Meskipun tidak sama, keduanya memiliki keterkaitan. Administrasi negara tidak akan baik tanpa adanya sistem birokrasi yang efektif dan efisien. Sebaliknya, birokrasi yang cenderung gemuk dan korup akan membentuk sistem administrasi negara yang tidak dapat melayani masyarakat. Untuk mudahnya, administrasi negara adalah salah satu organ birokrasi.

Di beberapa negara, Jerman misalnya, administrasi negara menjadi lembaga negara profesional, terpisah dari fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Administrasi negara di sini memegang fungsi administratif dalam penyelenggaraan negara. Secara legal, administrasi negara bertindak atas nama konstitusi. Untuk operasionalisasi, administrasi negara memiliki Undang-Undang Prosedur Administrasi Negara (Verwaltungsverfahrensgesetz). Dasar hukum yang kuat mampu membentuk sistem administrasi (negara) Jerman yang profesional dan pro kepada rakyat.

Berbeda halnya dengan Amerika. Administrasi negara merupakan bagian dalam sistem pemerintahan eksekutif. Meskipun tidak tercantum tegas dalam konstitusi, hal ini dengan tegas diatur dalam Administrative Procedure Act. Eksekutif selaku implementator undang-undang membutuhkan fungsi administratif dalam mengurus dan mengelola negara. Kodifikasi hukum dalam negara ini memberi kekuatan. Sistem hukum Amerika mengatur sistem pemerintahan secara komprehensif, baik dalam fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dengan demikian, netralitas dalam menjalankan administrasi negara tetap terjaga.

Adapun administrasi negara di Belanda hampir mendekati sistem di Jerman. Namun, dalam beberapa hal, kondisi faktual yang tergambar dalam The General Administrative Act (Alegemene wet Bestuursrecht) mereka cenderung mirip dalam konteks negara Indonesia. Sebab, dalam beberapa aturan hukum, Indonesia memang masih banyak berpedoman pada Negeri Kincir Angin tersebut.

Terlepas dari berbagai bentuk prosedur administrasi negara, Indonesia masih belum memilih bentuk administrasi negara. Selama ini administrasi negara selalu identik dengan keputusan tata usaha negara. Belum ada aturan hukum yang tegas mendeskripsikan administrasi negara. Maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki standar dalam menyelenggarakan administrasi negara.

Jika kita akan menerapkan sistem seperti Jerman, Amerika, ataupun Belanda, harus ada dasar hukum yang kuat. Terlebih sistem kelembagaan Indonesia dirancukan oleh sistem kepartaian dan sistem kepegawaian. Namun, meskipun dilakukan amendemen, tidak ada jaminan akan terwujud administrasi negara yang ideal. Sementara itu, untuk membentuk sistem di tengah jalan, akan membentur banyak aturan hukum yang belum tertata. Artinya, bukan masalah pendekatan apa yang digunakan dalam membentuk administrasi negara, melainkan sejauh mana Indonesia dapat menjaga netralitas penyelenggara negara dari berbagai kepentingan. Jika selama ini netralitas hanya menyentuh ruang-ruang politis, sudah saatnya netralitas memisahkan antara ruang pemerintah dan ruang negara.

Netralitas birokrasi

Undang-undang yang mengatur soal birokrasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UU Kepegawaian). Dalam hukum Indonesia memang tidak dikenal istilah birokrasi. Namun, dalam UU Kepegawaian, birokrasi identik dengan pegawai negeri sipil.

Pemisahan yang tidak tegas antara fungsi negara dan fungsi pemerintah sebenarnya dimulai dari konstitusi. Kita lihat saja istilah “kekuasaan pemerintahan negara” yang dipegang oleh eksekutif, dalam hal ini presiden. Padahal secara umum pemerintahan diselenggarakan oleh semua lembaga negara, yang menyelenggarakan fungsi-fungsi negara, termasuk di dalamnya eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lain.

Terlepas dari kelemahan konstitusi, kedudukan birokrasi semakin diperlemah oleh UU Kepegawaian. Secara sengaja pegawai negeri sipil ditempatkan sebagai alat pemerintah (eksekutif), bukan alat negara. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, pegawai negeri sipil tunduk pada aturan pemerintah. Bagaimana mungkin pegawai negeri sipil dapat menjalankan roda birokrasi secara netral jika kebijakan dan aturan yang digunakan tunduk serta patuh kepada pemerintah. Kesalahan berikutnya adalah negara sering kali diidentikkan dengan pemerintah. Peran masyarakat tidak menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan negara. Masyarakat cenderung menjadi obyek penyelenggaraan negara.

Secara ideal, penyelenggaraan negara pasti melibatkan masyarakat. Dengan demikian, pada tingkat implementasi diperlukan instrumen khusus dengan standardisasi prosedur. Singkatnya, hubungan eksternal pemerintah dengan masyarakat membutuhkan birokrasi. Korelasi tersebut membutuhkan prosedur administrasi negara yang telah disepakati oleh semua elemen negara.

Jika konsep netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan negara dapat diterapkan, otomatis akan terbentuk sistem administrasi (negara) Indonesia yang netral. Dalam konteks Indonesia yang belum memiliki fondasi yang kuat untuk membentuk sistem administrasi negara, ada beberapa proses yang dapat dijalankan. Pertama, mempertegas pemisahan antara negara dan pemerintah. Selain menempatkan ketentuan ini dalam amendemen konstitusi berikutnya, konsep ini harus mulai dimasyarakatkan dan diterapkan dalam setiap bentuk penyelenggaraan negara. Pemerintah bukan negara dan negara pun tidak semata dikelola oleh pemerintah.

Kedua, mempertegas fungsi dan tanggung jawab negara terhadap rakyat. Salah satu unsur utama pembentukan sebuah negara adalah kedaulatan. Sistem negara modern yang menempatkan perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan negara tidak serta-merta menghapus fungsi dan tanggung jawab negara atas rakyat. Penyelenggaraan negara harus berorientasi menjalankan pelayanan terhadap publik dalam mewujudkan tujuan negara. Tidak lagi negara berjalan tanpa kehendak rakyat. Tidak ada lagi rakyat tanpa perlindungan dan jaminan dari negara.

Ketiga, memperkuat fungsi-fungsi lembaga negara. Penguatan kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab negara harus diimbangi dengan penguatan fungsi lembaga negara. Lembaga negara di sini adalah setiap organisasi yang berfungsi dan berwenang dalam penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya lembaga negara yang memiliki fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selama ini Indonesia lebih sering menggunakan pendekatan kekuasaan daripada pendekatan fungsi. Maka pembentukan organisasi dilakukan berdasarkan adanya kekuasaan semata, tidak berdasarkan kebutuhan untuk menyelenggarakan fungsi tertentu dalam negara. Akibatnya, kekuasaan eksekutif, selain memiliki fungsi eksekutif, memiliki fungsi legislatif dan yudikatif.

Proses di atas mau tidak mau harus dilewati. Jika tidak, Indonesia akan semakin terjajah oleh salah satu pemegang kekuasaan negara. Sementara itu, rakyat selaku pemegang kedaulatan hanya menjadi obyek dalam kegamangan fungsi negara dengan pemerintah.


Kamis, 02 Agustus 2007

Opini

Jika Gubernur Adang atawa Foke Terpilih

Firman Noor

·  PENELITI PADA PUSAT PENELITIAN POLITIK LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Pemilihan gubernur secara langsung yang terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah DKI Jakarta menunjukkan sebuah fenomena menarik. Bagaimana tidak, pemilihan kali ini memperlihatkan sebuah pertarungan layaknya David versus Goliath, dengan satu partai, yakni Partai Keadilan Sejahtera, pendukung pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar, melawan koalisi 19 partai pendukung duet Fauzi Bowo-Prijanto. Terkait dengan timpangnya jumlah partai politik pendukung kandidat tersebut, hal yang patut mendapat perhatian adalah konstelasi politik pemerintah pascapemilihan Agustus mendatang, khususnya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dengan adanya kesenjangan jumlah dukungan partai yang cukup signifikan itu, pemilihan kepala daerah DKI Jakarta kali ini sungguh menyimpan sebuah dilema pemerintahan di kemudian hari.

Dilema yang akan segera muncul manakala pasangan Fauzi-Prijanto memegang tampuk kekuasaan di DKI adalah peluang menciptakan stabilitas pemerintahan, tapi di sisi lain ada potensi munculnya pemerintahan yang kurang responsif. Potensi untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang stabil dan solid cukup besar bagi pemerintah Gubernur Fauzi, mengingat dukungan partai-partai politik di DKI, minus PKS. Dengan menguasai sekitar 76 persen dari total kursi Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dukungan yang dimiliki pemerintah Fauzi-Prijanto bersifat mayoritas mutlak.

Dalam pemerintahan mana pun, kondisi ini adalah sebuah idaman, karena praktis pemerintah dapat melaksanakan segenap rancangan kebijakannya dengan cepat tanpa harus berlama-lama melakukan lobi di parlemen. Situasi politik yang kondusif ini berpotensi menciptakan sebuah pemerintahan yang dapat lebih fokus dalam menyelesaikan tugas-tugasnya ketimbang merespons hal-hal yang bersifat politis semata.

Namun, situasi solid ini jelas dapat mengarah pada terciptanya pemerintahan oligarkis, dengan semangat mengedepankan kepentingan eksklusif elite pemerintah berpeluang terjadi. Hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD berpotensi menyebabkan pemerintah Gubernur Fauzi nyaris dapat mengeluarkan kebijakan apa pun, termasuk kebijakan yang bersifat elitis. Ketiadaan kontrol yang efektif merupakan dilema utama dari kondisi ini. Dalam perkembangannya, bukan tidak mungkin pemerintah dapat berjalan nyaris tak tersentuh (untouchable). Ketiadaan kontrol yang baik jelas akan memudarkan rasa sensitif sebuah pemerintahan.

Tidak menutup kemungkinan situasi terkendali ini tidak dapat memicu dan memacu pemerintahan untuk dapat melakukan gebrakan-gebrakan perubahan yang signifikan, cepat, dan efektif. Persoalan perbaikan kinerja birokrasi, misalnya, akan menjadi sebuah pekerjaan rumah yang akan tertunda-tunda. Mentalitet dan struktur birokrasi yang tidak banyak perubahan ditambah dengan terbatasnya kekuatan kritis di parlemen dapat menyebabkan berlanjutnya karakter pemerintah masa lalu.

Jika pasangan Fauzi-Prijanto berpotensi mengalami hilangnya kontrol pemerintahan yang efektif, pemerintah Adang justru akan menghadapi pelaksanaan checks and balances yang lebih baik. Dengan jumlah oposan yang signifikan di parlemen, keberadaan Gubernur Adang dengan sendirinya akan menciptakan sebuah pemerintahan yang terkontrol dengan saksama.

Dalam logika demokrasi, pemerintahan yang mendapat limpahan kontrol yang efektif sejatinya berpotensi dapat lebih mendengar kehendak rakyat. Di sisi lain, kuatnya pihak-pihak pengontrol di parlemen akan tetap membuka optimisme kalangan yang kalah dalam pemilihan kepala daerah untuk berharap aspirasinya tetap diperhatikan. Adanya situasi seperti ini dapat memicu pihak pemerintah ataupun DPRD dapat saling memberikan yang terbaik bagi masyarakat, yang pada gilirannya secara langsung ataupun tidak dapat membangun sebuah pemerintahan yang lebih responsif dan dapat diandalkan.

Namun, terpilihnya gubernur dengan suara minoritas di parlemen jelas bersifat dilematis. Hal ini terutama karena pemerintahan seperti ini cenderung rawan gangguan. Karakter partai politik yang kerap demikian “bersemangat” dalam mengkritik, terutama terhadap pemerintah yang tidak didukungnya, berpotensi menyebabkan pemerintahan dari kalangan minoritas disibukkan oleh hal-hal politis.

Dengan jumlah oposan yang demikian signifikan, pemerintah Adang jelas membutuhkan napas panjang dan energi besar dalam menjelaskan dan melaksanakan kebijakannya kepada DPRD. Sulitnya, dalam banyak kasus di beberapa daerah tidak jarang parlemen akan melihat situasi ini sebagai peluang unjuk gigi kepada khalayak.

Dalam situasi ini, deadlock dan kesulitan dalam memperoleh dukungan dalam menjalankan kebijakan bukan tidak mungkin terjadi. Adanya perbedaan persepsi dan perbenturan kepentingan yang sulit disatukan di antara keduanya akan berpotensi menciptakan sebuah kondisi stagnan.

Dihadapkan pada situasi dilematis yang mungkin terjadi tersebut, maka perlu sebuah kesadaran lintas elemen yang meliputi tiga hal. Pertama, transparansi pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat bersikap membuka diri sehingga, baik dalam proses pembuatan, pelaksanaan, maupun evaluasi, peran masyarakat tidak perlu dihambat.

Hal ini dilakukan agar masyarakat setidaknya dapat mengetahui secara pasti langkah-langkah apa saja yang sudah dan akan diambil dan kendala apa saja yang tengah dihadapi oleh gubernur beserta jajaran aparatnya. Secara politik, adanya keterbukaan juga menjadi sarana yang ampuh untuk menunjukkan fakta-fakta seputar kendala politis, termasuk misalnya perilaku tidak sehat DPRD, yang menghambat pemerintah dalam menjalankan programnya.

Kedua, kedewasaan partai politik. Dengan peran besar yang dimainkannya di parlemen, partai politik diharapkan dapat bersikap profesional dan obyektif dalam mengawal jalannya pemerintah, terlepas siapa pun gubernur yang terpilih nantinya. Partai politik dengan anggotanya di parlemen sejatinya dibutuhkan agar sebuah kebijakan yang lebih komprehensif dapat tercipta. Hal itu tidak akan dapat terpenuhi jika partai politik bersikap di satu sisi, pasif layaknya kerbau yang dicucuk hidungnya atau di sisi lain, berperan layaknya nyamuk-nyamuk beringas yang mengganggu tanpa ampun. Kedua sikap itu jelas berpotensi mereduksi optimalisasi kinerja pemerintah daerah.

Ketiga, peran aktif masyarakat, termasuk di dalamnya kalangan intelektual, lembaga swadaya masyarakat, dan pers. Dengan adanya peran aktif masyarakat, pemerintahan yang didukung oleh mayoritas parlemen dapat tetap mendapatkan kontrol. Sementara itu, bagi pemerintah dengan oposisi yang besar, peran aktif masyarakat sejatinya dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alternatif partner dialog yang rasional, sekaligus sebagai bentuk pengakuan politik terhadap keberadaannya.


Kamis, 02 Agustus 2007

Opini

Resolusi Tak Berdasarkan Hukum

Ali Asghar Soltaniyeh

·  WAKIL IRAN DI IAEA (BADAN ENERGI ATOM INTERNASIONAL)

Isu nuklir Iran telah dilaporkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kontradiksi yang mencolok dengan ketentuan Anggaran Dasar Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Dewan Gubernur IAEA menyerahkan dokumen-dokumen Iran kepada DK hanya karena Iran membuka kembali aktivitas penelitian dan pengembangan pengayaan uranium yang ditangguhkan secara sukarela, yang Dewan Gubernur sendiri, dalam resolusi-resolusi sebelumnya, berulang kali mengakui penangguhan demikian sebagai tindakan sukarela dan bukan tindakan yang mengikat secara hukum. Ditilik secara hukum pun hal ini keliru. Menurut pasal XII, “Para inspektur akan melaporkan ketidakpatutan kepada Direktur Jenderal yang akan melanjutkan laporan itu kepada Dewan Gubernur”. Faktanya, mereka tidak pernah melakukannya, meskipun seluruh laporan IAEA menegaskan bahwa tidak ada pengalihan bahan-bahan nuklir di Iran.

Kenyataan mengungkapkan bahwa Iran telah berulang kali menyatakan tidak ada aktivitas pemrosesan ulang di Iran, yang diteguhkan kembali oleh laporan Dirjen belum lama ini. Maka permintaan dalam resolusi-resolusi IAEA dan DK PBB agar Iran menangguhkan aktivitas yang sama sekali tidak dilakukannya tak punya dasar hukum dan tidak bermakna.

Terkait dengan 40 megawatt reaktor penelitian air berat di Arak, perlu ditekankan bahwa reaktor ini merupakan penggantian terhadap 5 megawatt reaktor penelitian di Teheran yang akan segera menjadi kedaluwarsa dalam waktu dekat. Reaktor baru itu akan memproduksi isotop untuk obat-obatan, pertanian, dan penerapan industri.

Dengan mengingat posisi Republik Islam Iran–sebagaimana tecermin dalam laporan Dirjen, dengan Iran yang mengulang “kesediaan penuhnya dan kemauan berunding tentang modalitas untuk resolusi terhadap isu-isu yang tersisa dengan IAEA, yang menjadi jaminan untuk berurusan dengan persoalan-persoalan itu dalam kerangka IAEA tanpa campur tangan DK PBB”–menjadi hal yang mengejutkan bahwa pesan jelas posisi ini tidak dipahami dengan baik. IAEA adalah organisasi verifikasi yang independen dan setiap campur tangan DK akan melemahkan IAEA dan merintangi kerja sama dengan organisasi yang hanya menangani masalah-masalah teknis.

Perlu dikatakan bahwa Iran adalah satu-satunya negara yang secara sukarela mengimplementasikan Protokol Tambahan, bahkan lebih dari itu. Karena itu, segelintir negara yang menggelincirkan persoalan ini harus dipersalahkan untuk kesalahan sejarah ini. Bagaimanapun, menyangkut segelintir persoalan-persoalan sisa, Iran masih bersedia memecahkannya dengan cara seperti tecermin dalam surat tertanggal 27 April 2006 dan 19 Februari 2007.

Ironis memang bahwa tiga negara Uni Eropa (UE3) dari satu sisi mendorong untuk sanksi lebih besar terhadap Iran dan dari sisi lain mengharapkan Iran memperluas kerja samanya. UE3 telah menciptakan situasi yang mengurangi kepercayaan Iran terhadapnya selama hampir empat tahun. UE diberi tanggung jawab memainkan peran perantara, yang bertujuan menyelesaikan persoalan ini dengan mencegah pengadopsian resolusi dan eskalasi situasi. Tapi secara mengejutkan mereka berada di depan dalam berkonfrontasi dengan Iran, dengan mengusulkan resolusi-resolusi yang keras. Semakin Iran bekerja sama, semakin keras resolusi-resolusi yang dikeluarkan. Mereka mengikuti kebijakan usang, yakni kebijakan roti dan pentungan.

Harus diingatkan bahwa persoalan utama yang memicu krisis adalah kontaminasi partikel high enrichment uranium dan low enrichment di Natanz, yang menyertai kunjungan pertama Dirjen. Pertanyaannya, jika klaim Iran bahwa tidak ada pengayaan yang dilakukan menjelang pengumuman dan kunjungan Dirjen ke Natanz, lalu apa dasar kontaminasi itu? Iran memutuskan bekerja sama penuh melebihi kewajiban-kewajiban hukumnya, bahkan menerima penangguhan sukarela aktivitas pengayaan supaya memberi kesempatan dan waktu yang cukup kepada sekretariat IAEA, para inspektur khususnya, untuk melaksanakan pekerjaan teknis mereka guna menemukan jawaban atas pertanyaan ini.

Setelah inspeksi paling intensif dan ketat, termasuk pengambilan contoh dan wawancara dengan beberapa kolega teknis, akhirnya pada Juni 2004 Dirjen melaporkan kepada Dewan Gubernur bahwa sumber kontaminasi berasal dari luar, dan bukan hasil pengayaan di Iran. Karena itu, pernyataan tegas Iran diteguhkan. Diharapkan, dengan adanya kenyataan ini, persoalan itu segera dikeluarkan dari agenda Dewan Gubernur. Tapi kita semua sadar tentang kenyataan pahit bahwa akibat motivasi politik, yang bertujuan menciptakan dalih, mengalihkan ke instrumen yang mengikat secara hukum, dengan tindakan yang mengacaukan, melebihi batas Anggaran Dasar, yakni membuat keamanan dan kedaulatan nasional–khususnya negara-negara anggota yang sedang berkembang–dalam bahaya.

Kemudian menjelang setiap pertemuan Dewan Gubernur, Amerika Serikat mengajukan tuduhan, khususnya menyangkut aktivitas nuklir di lembaga militer. Setelah inspeksi menyeluruh dan pengambilan contoh, tuduhan itu terbukti tidak berdasar sebagaimana dilaporkan oleh Dewan Gubernur. Negara-negara anggota dihadapkan pada hujan informasi yang bias dari media Barat. Jadi masalah utama yang menjadi satu-satunya keprihatinan dan pertanyaan, yaitu masalah kontaminasi, dialihkan sedemikian rupa sehingga bahkan ketika dibuktikan dan dilaporkan bahwa sumber kontaminasi berasal dari luar Iran, masalah Iran tetap dalam agenda.

Mulanya dalam negosiasi pertama dengan Iran, UE3 memulai dengan meminta Iran menangguhkan pemasukan bahan nuklir ke mesin sentrifugal. Tapi tahap demi tahap pada pertemuan berikutnya dengan Dewan Gubernur, mereka mengeluarkan resolusi-resolusi yang menyerukan agar Iran menangguhkan perakitan, membuat komponen-komponen, pengalihan uranium di Isfahan, dan terakhir mereka melangkah lebih jauh dengan berani mengatakan Iran harus menghentikan penelitian dan pengembangan, yakni bangsa besar Iran dengan ribuan tahun peradaban harus meninggalkan penelitian dan pembangunan. Inilah titik balik bersejarah bahwa Republik Islam Iran menyadari tujuan mereka adalah penghentian seluruh aktivitas nuklir Iran yang sah dan bertujuan damai, bukan penangguhan sementara untuk penyelesaian segelintir persoalan.

Masih banyak tindakan negatif Amerika dan sekutu UE3-nya terhadap Iran terkait dengan aktivitas nuklirnya yang sah. Namun, mustahil semua itu bisa diungkapkan dalam tulisan yang sangat terbatas ini. Yang jelas, Iran mengharapkan adanya sikap yang logis, jujur, dan adil untuk menyelesaikan masalah ini secara damai.


Rabu, 08 Agustus 2007

Opini

Jakarta (Tidak) Memilih?

Mimin Dwi Hartono

·  PENELITI DI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pemilihan kepala daerah secara langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah DKI Jakarta dibayangi oleh angka golongan putih (golput) atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya secara cukup signifikan. Dari 5 juta lebih warga Jakarta yang mempunyai hak pilih, berapa persenkah yang merupakan pemilih kritis? Dalam arti, mempunyai kapasitas dan kesadaran kritis untuk secara rasional akan memilih atau tidak memilih.

Survei yang diadakan oleh Lembaga Survei Indonesia menemukan potensi golput sekitar 65 persen dari jumlah pemilih. Dari informasi yang penulis peroleh, setelah mengikuti dan mengetahui kapasitas dua pasangan calon, banyak calon pemilih menyatakan akan (tetap) golput. Artinya, tidak ada dampak kampanye terhadap pilihan warga. Masing-masing sudah mempunyai sikap politik jauh hari sebelum kampanye dilakukan.

Tingginya potensi golput disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, siapa pun yang terpilih tidak akan bisa berbuat banyak menghadapi segudang permasalahan pembangunan di Ibu Kota. Kedua, skeptisme publik pada mekanisme pencalonan kepala daerah yang hanya melalui jalur partai politik atau gabungan parpol, sehingga yang bermain adalah kepentingan parpol, bukan pilihan rakyat. Alasan ketiga, pilihan golput sebagai bentuk kontrol publik untuk tidak memihak kepada salah satu calon, sehingga tetap menjadi kekuatan penyeimbang (ekstraparlementer) lima tahun mendatang. Kemudian keempat, terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan calon perseorangan maju dalam pemilihan kepala daerah, tapi tidak cukup waktu untuk diakomodasi dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta.

Di negara yang sudah cukup demokratis, misalnya di Eropa dan Amerika, golput adalah persoalan biasa. Bahkan golput telah menjadi bentuk kekuatan terorganisasi sehingga wajib diperhatikan oleh penguasa dalam merencanakan dan menjalankan kebijakannya. Golput adalah bentuk ekspresi hak politik yang wajib dihormati oleh negara.

Adapun di Indonesia, hak untuk tidak memilih atau golput yang pada masa Orde Baru diharamkan, sekarang telah dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh konstitusi negara, perangkat hukum hak asasi manusia nasional ataupun internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipol).

Dalam Pasal 28-D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Ini diartikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menentukan dan berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik untuk memilih, tidak memilih, maupun dipilih. Hak warga negara untuk dipilih selama ini direduksi harus melalui jalur parpol, sehingga menyuburkan praktek politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan pembajakan kedaulatan rakyat.

Kemudian dalam Pasal 43 ayat 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan: “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan yang langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Dan dalam Kovenan Hak Sipol yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 pada Pasal 25: “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apa pun, dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk “ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas”.

Dengan memperhatikan perkembangan dan realitas politik terbaru, potensi golput dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta sangat tinggi. Namun, pemerintah harus bisa menerimanya dengan lapang dada sebagai sebuah kenyataan politik. Pilihan golput wajib dihormati, sebagai bentuk kewajiban negara menghormati ekspresi hak politik warga negara.

Pilihan golput bukan berarti tidak bertanggung jawab, bahkan sebaliknya. Golput adalah sebuah pilihan politik di saat ruang demokrasi yang ada tidak bisa mengakomodasi aspirasi mereka. Golput adalah realitas sosial dan politik yang harus dijadikan pelajaran dalam berdemokrasi yang selama ini masih dimonopoli oleh parpol. Di masa mendatang, kekuatan golput harus lebih terorganisasi sebagai kekuatan yang efektif untuk mengontrol kinerja pemerintah.

Calon perseorangan

Adanya pernyataan dari juru bicara Departemen Dalam Negeri, Saut Situmorang, agar Komisi Pemilihan Umum daerah tidak menerima calon perseorangan selama belum ada aturan pelaksanaan dari keputusan Mahkamah Konstitusi bisa dimengerti, tapi tidak tepat. KPUD semestinya menyusun kembali atau mengundur jadwal pemilihan di daerah untuk menunggu landasan hukum pelaksanaan calon perseorangan yang harus segera disusun oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Semakin lama dan berbelit-belit landasan hukum dibuat, semakin besar defisit dan kerugian hak konstitusional warga negara–yang berarti pelanggaran atas hak politik.

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah untuk memenuhi hak politik ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Kovenan Hak Sipol: “Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap negara pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini”.

Apabila proyeksi tingginya angka golput dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta terbukti pada 8 Agustus, ini merupakan pembelajaran yang serius bagi pemerintah untuk tidak bermain-main dengan rakyat yang sudah semakin sadar akan hak politiknya. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta harus menjadi pemilihan kepala daerah terakhir yang tidak menerima calon perseorangan. Preseden ini jangan terjadi pada pemilihan kepala daerah wilayah lain yang akan segera menyusul, karena akan merugikan hak-hak konstitusional warga negara dan berpotensi munculnya konflik kekerasan.

Dalam hal warga merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau dilanggar, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila gugatan dikabulkan, pemerintah harus melaksanakan isi Pasal 2 ayat 3 Kovenan Hak Sipol, yaitu menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.

Kemudian pemerintah harus menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara tersebut. Apabila gugatan belum/tidak dikabulkan, warga yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar harus berkonsolidasi agar menjadi kekuatan yang terorganisasi sehingga mampu menjadi penyeimbang berbagai kekuatan politik yang ada. Last but not the least, keputusan warga Jakarta memilih atau tidak memilih adalah hak. Keputusan ada di tangan Anda.


Rabu, 08 Agustus 2007

Opini

Momentum Tujuh Belasan untuk Kesejahteraan Rakyat

Fathullah

·  PENELITI DAN DEWAN DIREKTUR CIDES

Pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-62 sekarang ini sudah saatnya kita melakukan perubahan paradigma dan format penyelenggaraan peringatan menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi rakyat seluruh bangsa Indonesia ini, terutama bagi mereka yang selama ini masih belum beruntung menikmati kemerdekaan itu secara substansial.

Sebagai bangsa kita sudah harus mengubah paradigma yang selama ini memandang peringatan haru ulang tahun kemerdekaan itu hanya sebagai momentum perenungan dan rasa kebersyukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kemerdekaannya kepada bangsa dan negara Indonesia. Kendati demikian, dalam prakteknya paradigma itu kini sudah bergeser jauh, yang ada semata-mata menjadi tradisi seremonial belaka, budaya pemborosan, serta acara-acara hiburan yang tanpa makna dan manfaat.

Maka paradigma yang seperti itu perlu diubah dengan yang lebih kontekstual lagi, yaitu bagaimana mewujudkan tercapainya kemerdekaan asasi dan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan-kegiatan amal konkret dari semua pihak, terutama pemerintah dan pejabat-pejabat negara, termasuk juga para pengusaha dan kaum dermawan yang selama ini telah banyak menikmati dan memanfaatkan alam kemerdekaan ini. Dengan demikian, momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini benar-benar dapat dirasakan makna dan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perlu mencanangkan bahwa peringatan 17 Agustus mulai tahun ini dan tahun-tahun mendatang adalah momentum nasional untuk mewujudkan kemerdekaan asasi dan kesejahteraan rakyat. Menjadikan peringatan itu sebagai hari amal nasional untuk “kemerdekaan” dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pencanangan itu perlu diinisiatifi dan dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, karena selain sifat peringatannya nasional, berkaitan dengan efektivitas dan kondisi situasionalnya–mendesaknya kesadaran secara nasional yang dipimpin oleh Presiden. Dikatakan sangat mendesak, karena kondisi dan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sudah semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan para pendiri bangsa sebelumnya, yang di alam kemerdekaan saat ini ternyata masih banyak ditemukan rakyat yang belum “merdeka” dan tidak sejahtera kehidupannya alias hidup dalam ketelantaran, kefakiran, kemiskinan, dan kebodohan.

Dengan demikian, setiap peringatan hari kemerdekaan yang diselenggarakan setiap tahun mempunyai makna yang lebih mendalam dan lebih konkret manfaatnya bagi rakyat, sehingga bangsa dan negara ini menjadi lebih bermartabat, tidak hanya di mata bangsa kita sendiri, tapi juga di mata dunia internasional.

Perubahan paradigma dalam memandang peringatan hari kemerdekaan itu selanjutnya harus juga diikuti dengan mengubah format kegiatan pelaksanaan peringatan-peringatan tersebut, yaitu dengan mengubah tradisi penyelenggaraan upacara Tujuh Belasan yang selama ini lebih bersifat militeristik, elitis, karena hanya bisa diikuti oleh kalangan-kalangan tertentu dan acaranya sangat formal, menjadi kegiatan upacara yang lebih merakyat. Artinya, dalam upacara tersebut ada suasana kerakyatan, yang menggambarkan adanya kondisi hubungan yang sangat dekat antara pemimpin atau pemerintah dan rakyat.

Dalam kegiatan-kegiatan itu, kebersamaan pemerintah dan rakyat harus lebih dekat dan terasa. Kebersamaan itu semakin memantapkan rasa tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, karena ada pemahaman yang mendalam terhadap persoalan kehidupan rakyat serta terjadi sambung rasa dan dialog langsung dengan menggunakan bahasa serta cara-cara rakyat.

Mendekatkan hubungan kerakyatan pemimpin atau pemerintah yang dikemas dalam penyelenggaraan upacara dan peringatan-peringatan Tujuh Belasan sejalan dengan makna yang terkandung dalam sistem yang diinginkan pemilihan langsung, baik pemilihan presiden/wakil presiden, kepala daerah/wakil kepala daerah, maupun anggota Dewan Perwakilan Daerah dan kepala-kepala desa.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kebersamaan pemimpin dengan rakyat dalam peringatan hari kemerdekaan ini secara prinsipiil adalah rangkaian dari sebuah tujuan sistem pemilihan langsung, yang menghasilkan seorang pemimpin yang dekat dan mengerti akan persoalan rakyat. Dengan demikian, semakin menguatkan ikatan dan dukungan rasional sekaligus emosional rakyat kepada pemimpinnya.

Tentunya waktu peringatan itu tidak berarti terbatas hanya satu hari pada 17 Agustus, tapi meliputi seluruh hari pada Agustus setiap tahun. Pada bulan inilah, segala kemampuan pemerintah, pejabat-pejabat negara, pengusaha-pengusaha sukses, dan kaum dermawan dikerahkan untuk menyumbangkan (menginfakkan/menyedekahkan) segala sesuatunya lebih besar untuk rakyat yang membutuhkan bantuan.

Juga dana-dana yang selama ini banyak tersia-siakan dialihfungsikan untuk membantu rakyat yang sangat membutuhkan. Misalnya, dana untuk membuat bendera Merah-Putih, umbul-umbul, dan spanduk, yang selama ini hanya dipajang di halaman-halaman rumah, kantor-kantor, dan di sepanjang jalan raya, serta lampu-lampu hias yang banyak menggunakan aliran listrik. Demikian juga dana yang banyak digunakan, seperti untuk membuat acara hiburan, pesta-pora, pawai-pawai kendaraan, tembakan-tembakan ke udara, dan demonstrasi di udara bagi pesawat-pesawat tempur Angkatan Udara. Semua atau sebagian dari dana itu sangat bermanfaat jika disumbangkan kepada rakyat yang membutuhkan.

Kita harus mengubah paradigma yang ada selama ini bahwa peringatan hari kemerdekaan itu harus mewah, glamor, meriah, dan pamer gagah-gagahan dengan suasana militeristik menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi rakyat, yaitu mengutamakan membantu meringankan beban kehidupannya yang sangat berat di tengah krisis sekarang ini.

Kita harus mulai berprinsip bahwa kalau bukan kita sesama bangsa ini yang akan membantu mereka, siapa lagi yang bisa diharapkan. Pemerintah dan pemimpin bangsa ini pun mestinya merasa malu dan tersinggung jika masih ada warga negaranya yang hingga kini belum merdeka hak asasinya dan segera mengambil langkah-langkah bertanggung jawab untuk mengatasinya.


Selasa, 07 Agustus 2007

Opini

Pelajaran Penalosa untuk Calon Gubernur Jakarta

Tulus Abadi, anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Penduduk DKI Jakarta akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur mereka dalam pemilihan kepala daerah secara langsung–untuk pertama kalinya dalam sejarah–pada 8 Agustus 2007. Bang Yos, yang selama dua periode menggenggam Jakarta, secara legowo mesti melepas kota metropolitan ini kepada penggantinya, kalau tidak Fauzi Bowo, ya, Adang Daradjatun. Dua “petarung” ini tampaknya sudah gatal ingin mengakuisisi kursi panas B1. Dalam kampanye, keduanya telah menebar janji-janji manis. Beberapa saat setelah mendaftarkan diri di KPU, keduanya berkomitmen mengatasi berbagai masalah di Jakarta seperti pengangguran, kesehatan, pendidikan, banjir, dan transportasi.

Kubu Adang ingin mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengatasi masalah pengangguran, menggratiskan kelas III di rumah sakit, gratis biaya pendidikan sampai SMA, menindak tegas oknum yang menghalangi proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB), mengoptimalkan jalur kereta api yang sudah ada, dan mengubah komposisi kendaraan karena saat ini 90 persen kendaraan di Jakarta adalah kendaraan pribadi (Koran Tempo, 9 Juni 2007).

Bagaimana dengan kubu incumbent Fauzi Bowo alias Foke? Foke ingin menghidupkan lagi program pemberdayaan kemasyarakatan. Per kelurahan akan disuntik fulus Rp 1,5 miliar; tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan setiap warga boleh meminjam Rp 10 juta. Relevan dengan Adang, Foke juga akan menggratiskan pendidikan hingga SMA plus pengobatan gratis di puskesmas, memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kecil dengan cara mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Intinya, Foke akan melanjutkan program gubernur sebelumnya, termasuk membangun monorel (Koran Tempo, 9 Juni 2007).

Sebagai miniatur Indonesia, Jakarta sebenarnya membutuhkan seorang pemimpin (gubernur) yang visioner sehingga mampu mengubah wajah Jakarta secara radikal. Pasalnya, sebagai sebuah kota metropolitan bahkan megapolitan, kini Jakarta dibelit berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang sangat akut. Contohnya, selain menyandang predikat kota “megabanjir”, Jakarta juga merupakan kota “megapolusi” ketiga terparah di dunia, setelah Brasil dan Meksiko.

Adang Daradjatun atau bahkan Foke, jika hanya bersandar pada janji-janjinya itu, rasanya bak jauh panggang dari api untuk bisa mengurai carut-marut permasalahan Jakarta. Apa pasal? Janji-janji itu amat sangat sumir, datar, mikro, normatif, serta tidak menukik ke akar persoalan sesungguhnya. Bahkan secara ekstrem kedua kandidat itu sesungguhnya tidak mempunyai program konkret. Adang, misalnya, akan mengoptimalkan BLK sebagai upaya mengatasi pengangguran. Kalau tesis itu kita balik, apakah masalah pengangguran di Ibu Kota ini dikarenakan tidak berfungsinya BLK? Jelas tidak. Secara nasional, termasuk di Jakarta, maraknya pengangguran karena sektor riil tidak bergerak secara normal. Seharusnya program yang dikampanyekan adalah bagaimana seorang Adang mampu membuat lapangan kerja baru (pro-job creation), bukan sekadar mengoptimalkan BLK. Itu mah ecek-ecek. Apalagi dalam konteks kemiskinan kota, secara mendesak harus ada program konkret yang bisa diakses oleh rakyat miskin kota (pro-poor).

Yang lebih lucu lagi, Adang akan menindak oknum yang menghalang-halangi pembangunan BKT dan BKB. Apa makna di balik “menindak oknum” selain akan menggunakan pendekatan yang supermiliteristik ala tragedi Alas Tlogo di Pasuruan?

Sebagai seorang incumbent dan menyandang gelar doktor dari Jerman pula, ternyata apa yang digagas Foke juga tidak cukup cerdas. Secara umum Foke hanya ingin melanjutkan program gubernur sebelumnya. Benar, banyak program Gubernur Sutiyoso yang layak dipertahankan dan diteruskan, tapi jangan terkesan membebek, dong. Apalagi tidak semua program Gubernur Sutiyoso layak dilanjutkan. Contohnya rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota, itu jelas rencana keblinger. Busway, monorel, kereta bawah tanah, bahkan waterway layak diberi apresiasi. Tapi kalau jalan tol, no way. Foke seharusnya berani membatalkan rencana ini. Di Korea Selatan, jalan tol dalam kota justru dirobohkan karena terbukti merusak tata ruang kota, dan kemudian dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau.

Rencana Foke mendirikan LBH juga merupakan langkah yang kurang produktif. Mengapa tidak memberdayakan LBH yang sudah ada, misalnya LBH Jakarta, yang secara historis pemerintah Jakarta justru ikut mendirikan via tangan Ali Sadikin yang kala itu Gubernur Jakarta?

Menurut hemat penulis, ada tiga hal mendasar yang harus dikerjakan Gubernur Jakarta terpilih. Pertama, membongkar ulang pembangunan tata ruang. Rusaknya Jakarta adalah karena kota ini dibangun dengan tidak mengindahkan tata ruang yang benar. Semua pembangunan hanya didasarkan pada kepentingan komersial dan keserakahan ekonomi belaka (“tata uang”). Akibatnya, Jakarta dibangun tanpa arah yang jelas. Padahal, jika merujuk pada kota-kota lain di dunia, dalam skala 50 tahun ke depan sudah bisa diprediksi akan seperti apa wajah kota itu. Ini yang tidak dimiliki Jakarta, hingga kini.

Kedua, masalah ruang terbuka hijau (RTH). Seharusnya kedua calon ini berfokus pada bagaimana mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau, yang kini hanya tinggal 9,7 persen. Padahal seharusnya 27 persen dari total luas Jakarta. BKB dan BKT hanya sebagian kecil instrumen untuk mengatasi banjir. Tanpa RTH yang memadai, Jakarta akan tetap tenggelam. RTH juga efektif menekan tingginya tingkat polusi di Jakarta.

Ketiga, pembenahan transportasi publik. Kedua calon terlihat sudah mengagendakan hal ini, tapi belum terlihat elaborasi kebijakan macam apa yang akan ditempuh. Hingga saat ini baru busway yang sudah menggeliat melayani warga Jakarta. Namun, monorel dan subway belum jelas kabar keberlanjutannya. Menjadikan sarana transportasi publik massal sebagai tulang punggung mobilitas warga Jakarta sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dibandingkan dengan kota-kota metropolitan dunia, bahkan di ASEAN, Jakarta paling norak sarana angkutan umumnya.

Jika disimpulkan, kedua kandidat ini terlihat tidak mempunyai visi yang jelas untuk membangun dan mengubah Jakarta. Tidak cukup bagi kubu Adang lantang berteriak “Ayo Benahi Jakarta”. Maka tidak salah-salah amat jika tingginya golput membayangi pilkada di Jakarta sebagaimana hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Padahal, analog dengan permasalahan di Bogota, Kolombia, Jakarta membutuhkan seorang pemimpin sekelas Eric Penalosa, mantan Wali Kota Bogota. Lewat tangan dingin Penalosa, Bogota yang tadinya amat jorok (lebih jorok dari Jakarta) kini menjadi kota yang amat nyaman dan aman bagi warganya. Bogota menjadi kota yang manusiawi bagi warganya (human city). Penalosa bukan hanya sukses dengan Transmilenio-nya, tapi juga sukses menata ulang kotanya secara radikal. Akses untuk pejalan kaki (pedestrian way) dan pengguna sepeda (bicycle way) juga menjadi skala prioritas. Saat ini 13 persen mobilitas warga Kota Bogota adalah pejalan kaki, dan 30 persen menggunakan sepeda.

Terhadap Jakarta, Penalosa mengkritik sebagai kota yang sakit karena terlalu banyak mal dan pusat belanja. Lebih dari itu, Penalosa mampu menciptakan sense of belonging yang sangat tinggi bagi warga kota terhadap kotanya. Warga tidak melakukan vandalisme terhadap kotanya, dan kebijakan yang digulirkan mendapatkan sokongan warga secara sungguh-sungguh. Itu semua bisa diwujudkan oleh seorang Penalosa karena adanya kepemimpinan politik (political leadership) yang jelas dan tegas. Kepemimpinan yang lembek, membebek tanpa visi yang jelas, hanya akan membuat Kota Jakarta makin terbelakang dan primitif.


Selasa, 07 Agustus 2007

Opini

Calon Independen Versus Partai Politik

Dedy Djamaluddin Malik

·  ANGGOTA FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Lagi, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat kejutan. Kali ini enam hakim konstitusi membuka kesempatan bagi calon independen untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah melalui putusan MK atas hasil uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diajukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Ranggalawe.

Dalam siaran pers, MK menyatakan pasal-pasal yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam undang-undang tersebut, antara lain, Pasal 56 ayat 2, yang berbunyi, “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”; Pasal 59 ayat 1 sepanjang mengenai frase “yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”; Pasal 59 ayat 2 sepanjang mengenai frase “sebagaimana dimaksud pada ayat 1″; Pasal 59 ayat 3 sepanjang mengenai frase “partai politik atau gabungan partai politik wajib”, frase “yang seluas-luasnya”, dan frase “dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud”.

Pasal-pasal tersebut, menurut Ranggalawe, hanya memberikan hak kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan/mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta sama sekali menutup peluang pasangan calon independen. Ranggalawe juga mengaitkan dengan dibolehkannya calon independen di daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 67 ayat 1 huruf d UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [UU Pemerintahan Aceh]).

Ini bukan keputusan pertama dari mahkamah yang bertugas menguji aturan perundang-undangan. Pada 21 Desember 2004, MK memutuskan bahwa penerbitan peraturan presiden soal kenaikan harga bahan bakar minyak dengan menggunakan referensi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan menggunakan mekanisme pasar, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK menyatakan bahwa kandungan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengalami perubahan, termasuk norma yang berkaitan dengan penetapan harga bahan bakar minyak.

Pada 22 Maret 2006, MK mengabulkan gugatan Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, dan Yayasan Nurani Dunia soal anggaran pendidikan minimal 20 persen. Pemerintah diwajibkan mematuhi amanat UUD 1945 soal alokasi anggaran pendidikan ini.

Ada beragam tanggapan atas keputusan yang menghebohkan jagat perpolitikan nasional ini. Mereka umumnya terbelah dua, pro dan kontra. Kebanyakan para penggiat partai politik memandang sinis keputusan ini. Pasalnya, hak monopoli pengajuan calon pejabat politik dari pusat sampai daerah, yang selama ini mereka genggam, ikut terkoyak.

Para politikus formal ini yakin terhadap salah satu argumentasi akademik yang menyatakan bahwa institusionalisasi politik menjadi syarat mutlak dalam membangun sistem politik yang demokratis. Institusi yang dimaksud adalah partai politik. Sesuai dengan kodratnya, lembaga ini adalah organisasi yang menghasilkan politikus untuk kemudian memproduksi kebijakan-kebijakan politis sesuai dengan landasan idiil yang diamanatkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Kekukuhan keyakinan ini dibuktikan dengan pengakuan konstitusi negara. Atas dasar ini pula, cibiran atas amar putusan MK mereka sampaikan.

Namun, sebaliknya, orang-orang yang tak banyak terlibat dalam dunia kepartaian tapi melek politik justru menganggap keputusan ini adalah bukti bahwa demokrasi berjalan dalam sistem politik Indonesia. Model presidensial tidak steril dari calon pemimpin politik nonpartai. Bahkan Amerika Serikat, dengan pelaksanaan model yang sama, mengakui calon independen ini. Artinya, ijtihad politik kekinian tidak mengharamkan mekanisme pencalonan pejabat politik tingkat daerah.

Selain itu, alasan nonyuridis menjadi pemicu munculnya kegembiraan atas putusan MK itu. Kristalisasi kekecewaan atas perilaku politikus partai yang sering dicap tak beretika menjadi penyulutnya. Salah satu kasus terbaru yang dianggap menjadi aib politik adalah soal mahar yang ditarifkan kepada para pelamar calon kepala daerah oleh partai politik.

Meski realitas partai politik dianggap buram, dan di sisi lain para penggiat partai politik sendiri menganggap keputusan MK sebagai biang gembosnya organisasi yang susah-payah mereka dirikan, saya melihat justru buah gugatan Lalu Ranggalawe ini merupakan harapan dan tantangan. Kawan-kawan sesama penggiat partai politik mestinya tidak reaksioner terhadap putusan tersebut. Apalagi jika secara emosional malah ingin mengebiri kewenangan MK. Saya menganggap bahwa ini momentum terbaik agar orang-orang partai politik memulihkan citra diri dan organisasinya yang sudah dinilai karut-marut.

Harus diakui, salah satu persoalan mendasar akibat monopoli peran partai politik adalah membuat kader-kadernya, yang diproyeksikan menjadi politikus tangguh dan peka terhadap keinginan rakyat, tidak berkembang. Secara kodrati, sistem pengkaderan seharusnya mampu mencetak calon-calon pemimpin. Kenyataannya, elite partai lebih memilih nonkader untuk bertarung memperebutkan jabatan politik. Sialnya, individu yang secara urut kacang mengikuti pengkaderan itu justru terjebak menjadi calo-calo politik.

Kondisi ini berlangsung selama bertahun-tahun. Korupsi, suap, manipulasi, dan praktek kotor lainnya muncul akibat mekanisme monopoli tersebut. Rangkaian persoalan ini kemudian menjadi rantai lingkaran setan yang harus segara diputus. Saya yakin, jika mekanisme calon independen ini sudah berjalan, dan masyarakat lebih menginginkan kandidat pemimpin politik di luar partai, seperti hasil survei LSI, partai politik akan lebih termotivasi untuk membangun citra baik.

Selain itu, kawan-kawan di partai politik harus melihat pengalaman di Amerika Serikat, yang membuktikan bahwa calon independen belum tentu meraih hati masyarakat. Hanya George Washington yang sukses sebagai calon independen dan didapuk sebagai Presiden Amerika Serikat. Artinya, harapan besar masyarakat yang menyambut baik dibukanya keran calon independen masih harus diuji terlebih dulu.

Kita masih harus menunggu mekanisme teknis calon independen ini. Ketua DPR Agung Laksono memperkirakan revisi terbatas terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 baru akan rampung awal 2008. Saya berharap, jika mekanisme pemilihan pemimpin dibuat secara kompetitif, mimpi akan munculnya pemimpin yang baik untuk negeri besar ini akan mendekati kenyataan. Semoga.


Senin, 06 Agustus 2007

Opini

Menyatukan Asia

·  Fidel Ramos, Mantan Presiden Filipina

Ambisi nuklir Korea Utara tampaknya sudah mereda, setidak-tidaknya untuk sementara ini. Pertemuan Enam Negara (Six-Party Talks) itu akhirnya berhasil–berkat sikap tegas Cina yang menentang nuklirisasi Asia Timur Laut. Di bawah payung Six-Party Talks, Amerika Serikat dan Korea Utara bahkan telah mengadakan pembicaraan bilateral yang sudah lama diinginkan pemimpin Korea Utara, Kim Yong-ill.

Jadi, untuk sementara, Asia Timur Laut lebih tenang dan lebih stabil ketimbang hampir dua dekade terakhir ini. Namun, ia tetap merupakan kawasan yang berpotensi sebagai flashpoint di dunia.

Selama masa ketegangan yang lalu, Korea Selatan, yang semakin percaya diri, mulai menempuh jalan yang tidak lagi bergantung pada Amerika Serikat sebagai negara pelindung. Pada November 2005, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menuduh Korea Selatan telah memperkaya sejumlah kecil uranium–sampai tingkat yang bisa digunakan untuk membuat senjata atom. Pemerintah Korea Selatan membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa eksperimen yang dilakukan tanpa sepengetahuannya itu dilakukan oleh peneliti akademisi Korea Selatan “untuk kepentingan ilmiah semata”.

Politik luar negeri Korea Selatan yang berkembang saat ini mungkin mencakup upaya untuk lebih mendekati Cina, sementara kelompok nasionalis negeri itu ikut serta dengan Cina menentang klaim Jepang atas cadangan-cadangan hidrokarbon yang ada di Laut Cina Timur dan Laut Jepang. Generasi-generasi baru Korea Selatan yang tidak memiliki ingatan pribadi mengenai–dan mungkin minat sepintas lalu saja akan–Perang Korea tampaknya tidak senang terhadap kebijakan Amerika yang mereka anggap merusak “politik sinar surya” Korea Selatan terhadap Korea Utara.

Bagi Jepang, kemampuan misil Korea Utara merupakan kekhawatiran paling mendesak. Suatu kajian menyeluruh yang baru-baru ini dilakukan Jepang menegaskan kembali sikap negeri bahwa ia akan terus menentang kepemilikan senjata nuklir oleh negara tetangganya yang paling dekat itu. Jelas, Jepang sendiri sudah memiliki teknologi nuklir dan misil berbahan bakar padat. Tapi inti strategi pertahanan Jepang tetap bertumpu pada hubungan erat dengan Amerika, bukan pada kemampuan militernya sendiri.

Secara keseluruhan, situasi yang lebih tenang di Asia Timur Laut ini tampaknya bisa dijadikan basis bagi terciptanya perdamaian jangka panjang dan kemakmuran di kawasan ini. Tapi pelajaran dasar yang bisa dipetik dari Eropa Barat, tempat dua negara paling besar di kawasan itu, yaitu Prancis dan Jerman, pernah terlibat dalam tiga perang besar dalam kurang waktu 70 tahun terakhir, adalah bahwa satu-satunya solusi yang lestari bagi konflik yang ada ialah dengan mengikat negara-negara bertetangga dalam jaringan lebat hubungan ekonomi, politik, dan keamanan, dan dalam institusi-institusi regional yang melayani kepentingan bersama. Sudah tentu, para penggagas Eropa yang bersatu itu tidak mulai dengan menyerukan dihapuskannya kedaulatan nasional. Sebaliknya, Robert Schuman mengatakan, “Eropa tidak akan dibangun dalam satu hari, atau sebagai bagian dari suatu rancangan yang menyeluruh. Ia akan dibangun melalui pencapaian-pencapaian praktis yang pertama-tama menciptakan rasa kebersamaan tujuan.”

Apa yang sekarang menjadi Uni Eropa itu dimulai tanpa menarik perhatian orang melalui integrasi industri Prancis dan Jerman, yang paling langsung berkaitan dengan produksi perang-batu bara dan besi baja. Baru setelah integrasi ekonomi ini mencapai kemajuan, dilakukan upaya pertama yang serius menuju integrasi politik.

Dewasa ini integrasi di Asia didorong oleh pasar. Dengan telah bergabungnya kesepuluh negara Asia Tenggara dalam ASEAN–dan sedang disusunnya suatu Piagam ASEAN–konsep Pengelompokan Ekonomi Asia Timur (EAEG), yang akan menggabungkan ASEAN dengan Cina, Jepang , dan Korea (yang bersatu dan bebas nuklir), terus diupayakan bersama.

Tahap awal dari ambisi besar ini, yakni suatu kawasan perdagangan bebas (FTA) antara ASEAN dan Cina, sudah dimulai pada 2004 dan diharapkan selesai menjelang 2010. Bersamaan waktunya, suatu FTA yang terdiri atas ASEAN, Jepang, dan juga Korea Selatan, sedang dalam pembahasan. Sejak 2005, India juga telah menyatakan minat bergabung dalam suatu kerangka perjanjian dengan ASEAN-10.

Tapi Asia Timur Laut adalah satu-satunya kawasan di Asia yang belum memiliki suatu organisasi regional. Maka, perlu upaya bersama untuk menjaga stabilitas yang rentan ini. Korea Selatan dan Korea Utara harus memulai upaya rekonsiliasi dan community-building atas prakarsa mereka sendiri, seperti yang dilakukan Prancis dan Jerman pada 1952. Sekali lagi, ekonomi mesti “mengepung” politik, sementara perdagangan, investasi, dan alih teknologi diintensifkan melintas garis paralel 38 yang memisahkan dua Korea itu.

Sementara itu, instrumen bagi suatu masyarakat ekonomi Asia-Pasifik yang lebih luas sudah ada, dimulai dengan forum Kerja Sama Ekonomis Asia-Pasifik (APEC) yang tujuan akhirnya adalah mencapai perdamaian dan keamanan yang langgeng. Selama dekade yang akan datang negarawan-negarawan kita harus menggantikan Pax Americana, yang telah menjaga stabilitas di kawasan Asia-Pasifik ini, dengan Pax Asia-Pacific, yang didukung bersama negara-negara besar dan blok-blok subregional dalam menjaga keamanan Asia-Pasifik terhadap ancaman geopolitik yang dihadapi kita bersama. Termasuk di antaranya terorisme internasional, proliferasi nuklir, ketidakstabilan yang timbul dari konflik Arab-Israel, dan perang Irak serta lemahnya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebagai mitra dan negara bertetangga, kita harus memanfaatkan persamaan kepentingan yang dimiliki Amerika, Jepang, Cina, India, Rusia, ASEAN, Kanada, dan Korea yang bersatu dan bebas nuklir, serta Pakistan, Australia-Selandia Baru, dan negara-negara lainnya–persis seperti dimanfaatkannya kebuntuan Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet oleh negara-negara Eropa Barat untuk mengkonsolidasi diri dan memperluas keanggotaan Uni Eropa.

Militer Amerika, yang sudah terentang ke segala penjuru dunia di luar batas kemampuannya, merupakan rationale tak terbantahkan bagi dimulainya restrukturisasi keamanan Asia-Pasifik. Tapi perdamaian trans-Pasifik harus didasarkan bukan atas kekuatan militer, melainkan atas manfaat bersama. Jelas, beban ini harus dipikul bersama oleh semua negara di kawasan Asia-Pasifik, dengan kerja sama dan pengertian di antara negara-negara paling makmur dan paling kuat di bagian dunia kita ini, yaitu Amerika, Jepang, Cina, dan Korea Selatan.


Sabtu, 04 Agustus 2007

Opini

Pelajaran Penalosa untuk Calon Gubernur Jakarta

Tulus Abadi, anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Kampanye calon Gubernur DKI Jakarta sedang berlangsung. Bang Yos, yang selama dua periode menggenggam Jakarta, secara legowo mesti melepas kota metropolitan ini kepada penggantinya, kalau tidak Fauzi Bowo, ya, Adang Daradjatun. Dua “petarung” ini tampaknya sudah gatal ingin mengakuisisi kursi panas B1. Dalam kampanye, keduanya telah menebar janji-janji manis. Beberapa saat setelah mendaftarkan diri di KPU, keduanya berkomitmen mengatasi berbagai masalah di Jakarta seperti pengangguran, kesehatan, pendidikan, banjir, dan transportasi.

Kubu Adang ingin mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengatasi masalah pengangguran, menggratiskan kelas III di rumah sakit, gratis biaya pendidikan sampai SMA, menindak tegas oknum yang menghalangi proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB), mengoptimalkan jalur kereta api yang sudah ada, dan mengubah komposisi kendaraan karena saat ini 90 persen kendaraan di Jakarta adalah kendaraan pribadi (Koran Tempo, 9 Juni 2007).

Bagaimana dengan kubu incumbent Fauzi Bowo alias Foke? Foke ingin menghidupkan lagi program pemberdayaan kemasyarakatan. Per kelurahan akan disuntik fulus Rp 1,5 miliar; tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan setiap warga boleh meminjam Rp 10 juta. Relevan dengan Adang, Foke juga akan menggratiskan pendidikan hingga SMA plus pengobatan gratis di puskesmas, memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kecil dengan cara mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Intinya, Foke akan melanjutkan program gubernur sebelumnya, termasuk membangun monorel (Koran Tempo, 9 Juni 2007).

Sebagai miniatur Indonesia, Jakarta sebenarnya membutuhkan seorang pemimpin (gubernur) yang visioner sehingga mampu mengubah wajah Jakarta secara radikal. Pasalnya, sebagai sebuah kota metropolitan bahkan megapolitan, kini Jakarta dibelit berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang sangat akut. Contohnya, selain menyandang predikat kota “megabanjir”, Jakarta juga merupakan kota “megapolusi” ketiga terparah di dunia, setelah Brasil dan Meksiko.

Adang Daradjatun atau bahkan Foke, jika hanya bersandar pada janji-janjinya itu, rasanya bak jauh panggang dari api untuk bisa mengurai carut-marut permasalahan Jakarta. Apa pasal? Janji-janji itu amat sangat sumir, datar, mikro, normatif, serta tidak menukik ke akar persoalan sesungguhnya. Bahkan secara ekstrem kedua kandidat itu sesungguhnya tidak mempunyai program konkret. Adang, misalnya, akan mengoptimalkan BLK sebagai upaya mengatasi pengangguran. Kalau tesis itu kita balik, apakah masalah pengangguran di Ibu Kota ini dikarenakan tidak berfungsinya BLK? Jelas tidak. Secara nasional, termasuk di Jakarta, maraknya pengangguran karena sektor riil tidak bergerak secara normal. Seharusnya program yang dikampanyekan adalah bagaimana seorang Adang mampu membuat lapangan kerja baru (pro-job creation), bukan sekadar mengoptimalkan BLK. Itu mah ecek-ecek. Apalagi dalam konteks kemiskinan kota, secara mendesak harus ada program konkret yang bisa diakses oleh rakyat miskin kota (pro-poor).

Yang lebih lucu lagi, Adang akan menindak oknum yang menghalang-halangi pembangunan BKT dan BKB. Apa makna di balik “menindak oknum” selain akan menggunakan pendekatan yang supermiliteristik ala tragedi Alas Tlogo di Pasuruan?

Sebagai seorang incumbent dan menyandang gelar doktor dari Jerman pula, ternyata apa yang digagas Foke juga tidak cukup cerdas. Secara umum Foke hanya ingin melanjutkan program gubernur sebelumnya. Benar, banyak program Gubernur Sutiyoso yang layak dipertahankan dan diteruskan, tapi jangan terkesan membebek, dong. Apalagi tidak semua program Gubernur Sutiyoso layak dilanjutkan. Contohnya rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota, itu jelas rencana keblinger. Busway, monorel, kereta bawah tanah, bahkan waterway layak diberi apresiasi. Tapi kalau jalan tol, no way. Foke seharusnya berani membatalkan rencana ini. Di Korea Selatan, jalan tol dalam kota justru dirobohkan karena terbukti merusak tata ruang kota, dan kemudian dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau.

Rencana Foke mendirikan LBH juga merupakan langkah yang kurang produktif. Mengapa tidak memberdayakan LBH yang sudah ada, misalnya LBH Jakarta, yang secara historis pemerintah Jakarta justru ikut mendirikan via tangan Ali Sadikin yang kala itu Gubernur Jakarta?

Menurut hemat penulis, ada tiga hal mendasar yang harus dikerjakan Gubernur Jakarta terpilih. Pertama, membongkar ulang pembangunan tata ruang. Rusaknya Jakarta adalah karena kota ini dibangun dengan tidak mengindahkan tata ruang yang benar. Semua pembangunan hanya didasarkan pada kepentingan komersial dan keserakahan ekonomi belaka (“tata uang”). Akibatnya, Jakarta dibangun tanpa arah yang jelas. Padahal, jika merujuk pada kota-kota lain di dunia, dalam skala 50 tahun ke depan sudah bisa diprediksi akan seperti apa wajah kota itu. Ini yang tidak dimiliki Jakarta, hingga kini.

Kedua, masalah ruang terbuka hijau (RTH). Seharusnya kedua calon ini berfokus pada bagaimana mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau, yang kini hanya tinggal 9,7 persen. Padahal seharusnya 27 persen dari total luas Jakarta. BKB dan BKT hanya sebagian kecil instrumen untuk mengatasi banjir. Tanpa RTH yang memadai, Jakarta akan tetap tenggelam. RTH juga efektif menekan tingginya tingkat polusi di Jakarta.

Ketiga, pembenahan transportasi publik. Kedua calon terlihat sudah mengagendakan hal ini, tapi belum terlihat elaborasi kebijakan macam apa yang akan ditempuh. Hingga saat ini baru busway yang sudah menggeliat melayani warga Jakarta. Namun, monorel dan subway belum jelas kabar keberlanjutannya. Menjadikan sarana transportasi publik massal sebagai tulang punggung mobilitas warga Jakarta sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dibandingkan dengan kota-kota metropolitan dunia, bahkan di ASEAN, Jakarta paling norak sarana angkutan umumnya.

Jika disimpulkan, kedua kandidat ini terlihat tidak mempunyai visi yang jelas untuk membangun dan mengubah Jakarta. Tidak cukup bagi kubu Adang lantang berteriak “Ayo Benahi Jakarta”. Maka tidak salah-salah amat jika tingginya golput membayangi pilkada di Jakarta sebagaimana hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Padahal, analog dengan permasalahan di Bogota, Kolombia, Jakarta membutuhkan seorang pemimpin sekelas Eric Penalosa, mantan Wali Kota Bogota. Lewat tangan dingin Penalosa, Bogota yang tadinya amat jorok (lebih jorok dari Jakarta) kini menjadi kota yang amat nyaman dan aman bagi warganya. Bogota menjadi kota yang manusiawi bagi warganya (human city). Penalosa bukan hanya sukses dengan Transmilenio-nya, tapi juga sukses menata ulang kotanya secara radikal. Akses untuk pejalan kaki (pedestrian way) dan pengguna sepeda (bicycle way) juga menjadi skala prioritas. Saat ini 13 persen mobilitas warga Kota Bogota adalah pejalan kaki, dan 30 persen menggunakan sepeda.

Terhadap Jakarta, Penalosa mengkritik sebagai kota yang sakit karena terlalu banyak mal dan pusat belanja. Lebih dari itu, Penalosa mampu menciptakan sense of belonging yang sangat tinggi bagi warga kota terhadap kotanya. Warga tidak melakukan vandalisme terhadap kotanya, dan kebijakan yang digulirkan mendapatkan sokongan warga secara sungguh-sungguh. Itu semua bisa diwujudkan oleh seorang Penalosa karena adanya kepemimpinan politik (political leadership) yang jelas dan tegas. Kepemimpinan yang lembek, membebek tanpa visi yang jelas, hanya akan membuat Kota Jakarta makin terbelakang dan primitif.


Sabtu, 04 Agustus 2007

Opini

Dicari, Gubernur yang Tidak Pro-Pasar

Firdaus Cahyadi, Pelaksana Harian Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta

Tanggal 8 Agustus 2007 ini bakal menjadi hari bersejarah bagi warga Jakarta. Pasalnya, pada hari itu warga kota ini untuk pertama kalinya menentukan gubernurnya secara langsung. Warga kota ini tentu berharap bahwa gubernur yang baru mampu menjadikan kota ini menjadi lebih nyaman dan laik huni bagi warganya.

Kota Jakarta telah berkembang dengan begitu pesat sehingga menjadikannya lebih maju dibanding kota-kota di sekitarnya. Hal itu dibuktikan dengan berhasilnya kota ini meraih pendapatan per jiwa tertinggi. Pesatnya pembangunan di Jakarta juga menyebabkan kota ini menjadi pusat perdagangan barang dan jasa selain sebagai pusat pemerintahan.

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding kota lainnya, Pemerintah Daerah DKI Jakarta pun “mengarahkan” strategi pembangunannya pada upaya menarik sebanyak mungkin investor untuk berinvestasi di kota ini. Hal itu semakin tampak dari naiknya laju pertumbuhan kawasan komersial di kota ini dari tahun ke tahun. Pada 2006, misalnya, di Jakarta lebih dari 30 pertokoan, apartemen, dan perkantoran skala besar telah dibangun. Sedangkan pada periode 2007 hingga 2008, sekitar 80 pusat belanja, apartemen, dan perkantoran baru akan segera dibangun di Jakarta.

Peningkatan aktivitas ekonomi di Kota Jakarta tersebut mengakibatkan harga tanah melambung tinggi sehingga kebanyakan warga hanya dapat membeli rumah yang letaknya di pinggir kota. Hal ini menunjukkan telah terjadinya disintegrasi fungsi perkotaan. Kota Jakarta hanya mampu menyediakan tempat bekerja, tapi gagal menyediakan pemukiman bagi warganya.

Laju pertumbuhan pusat-pusat komersial di Kota Jakarta juga telah mengakibatkan kota ini semakin tidak nyaman, bahkan membahayakan bagi warganya, baik secara sosial maupun lingkungan hidup. Hal itu tampak dari terjadinya bencana ekologi berupa banjir besar pada 2002 dan 2007 yang menimbulkan banyak korban jiwa dan harta warga Jakarta.

Banjir yang terjadi di Jakarta bukanlah sebuah fenomena alam, melainkan merupakan akibat kebijakan Pemda DKI Jakarta yang telah menyerahkan strategi pembangunan kota sepenuhnya pada mekanisme pasar. Bagaimana kaitannya banjir Jakarta tahun 2002 dan 2007 dengan kebijakan pembangunan yang “mendewakan” mekanisme pasar?

Gencarnya pembangunan kawasan komersial di Jakarta telah menggusur banyak daerah resapan air, termasuk yang berupa ruang terbuka hijau (RTH). Hal itu terlihat jelas dari semakin menurunnya luas RTH di Jakarta dari tahun ke tahun. Master plan Jakarta tahun 1965-1985 mentargetkan RTH seluas 18.000 hektare. Pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta 1985-2005, target RTH turun menjadi 16.908 hektare, sementara pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2000-2010 turun lagi menjadi hanya 9.560 hektare.

Menurunnya luas RTH tersebut mengakibatkan meningkatnya air larian (run off) saat terjadi hujan sehingga mengakibatkan banjir di Jakarta. Pada 1940 ketika perbandingan luas terbangun dan RTH masih 20 : 80, persentase run off hanya 17,36 persen, masih di bawah angka ideal 40 persen. Namun, menginjak tahun 1990 dengan perbandingan proporsi kawasan terbangun dengan RTH sebesar 65: 35, persentase run off meningkat mencapai 53,87 persen. Pada 2003 dengan proporsi kawasan terbangun dengan RTH 74 : 26, persentase run off meningkat lagi menjadi 60,38 persen (Adi Wibowo, 2005). Data dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta yang terbaru menunjukkan bahwa run off di kota ini telah mencapai angka 70 persen (BPLHD DKI Jakarta, 2007). Fakta tersebut dapat menjelaskan mengapa banjir pada 2007 yang lalu lebih besar dibanding pada 2002.

Kebijakan pembangunan kota yang diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar juga mengakibatkan problem kemacetan lalu lintas di Jakarta. Di kawasan Jabodetabek, jumlah perjalanan mencapai sekitar 30 juta per hari (SITRAMP, 2004). Lalu lintas di Botabek menuju Jakarta meningkat 10 kali pada dekade terakhir dengan perkiraan komuter sebesar 2 juta perjalanan per hari. Akibatnya, kemacetan lalu lintas dan polusi udara pun semakin meningkat di Jakarta. Data dari BPLHD DKI Jakarta menyebutkan bahwa hari dengan kategori udara tidak sehat sepanjang 2006 yang lalu telah meningkat menjadi 51 hari.

Di satu sisi pola pembangunan kota yang didasarkan sepenuhnya pada mekanisme pasar memang mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jakarta. Namun, jika biaya sosial dan lingkungan hidup diperhitungkan juga, besarnya PAD yang diperoleh kota ini pun akan terkoreksi secara signifikan. Biaya sosial akibat polusi udara saja, misalnya, menurut studi yang dilakukan oleh Bank Dunia (1994), telah mencapai Rp 500 miliar. Sedangkan studi ADB (2002) memprediksi kerugian ekonomi yang akan ditanggung warga Jakarta pada 2015 akibat polusi udara berturut-turut sebesar Rp 4,3 triliun. Ironisnya, biaya sosial sebesar itu tidak “tertangkap” oleh pola pembangunan kota yang didasarkan pada mekanisme pasar.

Untuk mengatasi dampak pembangunan tersebut diperlukan sebuah keberanian politik dari Gubernur DKI Jakarta guna mengintervensi mekanisme pasar yang telah terbukti gagal menangkap biaya sosial dan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan. Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah mengkaji kembali efektivitas multifungsi yang diemban Kota Jakarta untuk kemudian dipilah fungsi-fungsi mana yang bisa direlokasi ke luar Jakarta. Fungsi industri, fungsi perdagangan, dan fungsi pendidikan adalah beberapa contoh fungsi kota yang perlu dikaji ulang efektivitasnya dan bisa direlokasi ke luar Jakarta, sekaligus dengan kawasan permukiman bagi karyawannya.

Namun, sayangnya, kita tidak melihat ada program dan juga keberanian dari semua kandidat Gubernur Jakarta untuk melakukan intervensi terhadap pasar dalam pembangunan kota ini. Justru yang muncul di permukaan adalah janji dan program untuk menarik sebanyak mungkin investasi ke Jakarta. Artinya, tidak ada perubahan yang berarti terhadap pola pembangunan Kota Jakarta ke depannya.


Sabtu, 04 Agustus 2007

Opini

Upaya Memperbaiki Cacat Konstitusi

Nuril M. Nasir

·  SEKRETARIS EKSEKUTIF LINGKARAN STUDI MERIDIAN JAKARTA

Inilah dilemanya. Lewat gerakan reformasi sembilan tahun lalu, kekuatan legislatif yang kuat di tangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat, kini menjadi keniscayaan baru dalam bangun dan kehidupan ketatanegaraan di negeri ini. Tapi, pada saat sama, kekuasaan yang begitu kuat di DPR justru menggerogoti sistem presidensial yang kita anut.

Maka jadilah kita negara yang, lewat sistem pemilihan umum langsung, kini memiliki presiden paling legitimate sepanjang sejarah demokrasi bangsa. Tapi, ketika harus menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden justru sering tidak bisa punya cukup keleluasaan untuk menjalankan fungsi eksekutif, karena beberapa fungsi eksekutif ternyata juga dipegang DPR.

Apalagi kebetulan kita kini punya presiden bernama Susilo Bambang Yudhoyono, yang oleh banyak kalangan dan pengamat dinilai terlalu banyak bermain di wacana dan sering terjebak dalam sikap ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Kabinetnya, yang sebagian besar terdiri atas orang partai, sering menempatkan presiden dalam kesendirian, ketika harus berhadapan dengan politikus berbagai partai di DPR.

Dalam tiga tahun pemerintahan, belasan kali sudah ancaman interpelasi atau angket dilontarkan DPR untuk kebijakan pemerintah yang secara konstitusional memang wewenang presiden. Sebagian memang hanya ancaman yang tidak direalisasi. Tapi praktek seperti ini sungguh mengganggu kelancaran pemerintahan. Maka, alih-alih bertambah kuat, sistem presidensial yang berjalan di negeri ini malah kian mandul. Bagaimana presiden bisa menjalankan pemerintahan dengan baik jika setiap saat DPR atas nama pengawasan mempertanyakan berbagai kebijakan pemerintah.

Apalagi koalisi partai pendukung Presiden Yudhoyono, yang dibentuk menjelang Pemilu 2004, terbukti bersifat sangat cair. Koalisi itu kini malah kian terancam bubar, setelah Presiden Yudhoyono melengserkan Yusril Ihza Mahendra dari Partai Bulan Bintang, lewat reshuffle kabinet kedua beberapa waktu lalu.

Sementara itu, berdekatannya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Golkar belakangan ini juga kian menyulitkan posisi Presiden Yudhoyono, yang dalam memimpin pemerintahan justru bermitra dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar. Tayangan berita televisi dan surat kabar yang kini terus mengabarkan kedekatan kedua partai ini tentu juga makin mengucilkan Partai Demokrat di DPR.

Orang awam sekalipun tak perlu berdebat panjang untuk memahami bahwa manuver-manuver politik itu lagi-lagi dilakukan melulu untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2009. Akhirnya, orang harus sadar bahwa dari lima tahun pemerintahan yang dihasilkan oleh Pemilu 2004, tiga tahun pertama dihabiskan hanya untuk konsolidasi dan dua tahun berikutnya untuk ancang-ancang menghadapi pemilu berikutnya.

Orang akhirnya merasa reformasi yang telah menghasilkan pemilu paling demokratis dan pemimpin paling legitimate tidak serta-merta membuat pemerintahan bisa berjalan baik dan efektif. Orang bisa saja bilang bahwa figur pemimpin menentukan efektif-tidaknya pemerintahan satu negara. Tapi orang juga bisa bilang, figur seperti apa pun yang menjadi pemimpin, kalau sistem pemerintahan dan ketatanegaraannya tidak jelas, sulit untuk membuat pemerintah berjalan baik.

Perlu diperbaiki

Euforia reformasi yang mewujud di segala bidang serta gairah pada kesempurnaan demokrasi memang telah bercampur aduk dengan aspirasi dan kepentingan partai politik yang menjamur begitu rezim Orde Baru runtuh. Hanya dalam tempo tiga tahun, Undang-Undang Dasar 1945 telah empat kali mengalami amendemen. Substansinya bertambah, dari hanya 37 pasal menjadi 199 pasal.

Banyak hal mendasar yang kini mengubah wajah negara ini menjadi salah satu negara paling demokratis di dunia. Untuk legislatif, ini ditandai dengan dihapusnya aturan-aturan yang mengekang gerak lembaga, meniadakan anggota legislatif yang diangkat, dan memberi keleluasaan anggota legislatif bergerak sendiri atas nama rakyat, meski pengaruh fraksi tidak hilang. DPR kini juga memegang secara penuh kekuasaan membuat undang-undang.

Di bidang yudikatif, Mahkamah Agung juga dilepaskan dari pengaruh administrasi Departemen Kehakiman, sistem rekrutmen hakim agung kini dilakukan terbuka lewat proses di DPR. Ada Mahkamah Konstitusi, lembaga yang khusus mengontrol produk-produk hukum yang dikeluarkan legislatif, agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Tapi ada juga Komisi Yudisial yang mengontrol perilaku para hakim.

Sebaliknya, kekuasaan eksekutif yang sebelumnya menumpuk di presiden kini dilepaskan. Beberapa lembaga diposisikan lebih independen, seperti bank sentral (Bank Indonesia), kepolisian (Kepolisian Republlik Indonesia), dan kekuatan tentara (TNI). Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak lagi bisa secara mutlak menguasai atau mengangkat dan memberhentikan pemimpin lembaga-lembaga itu. Selain itu, kini ada belasan komisi independen, yang dalam teori politik disebut auxiliary state agency.

Masalahnya, saat melakukan amendemen UUD 1945, motivasi untuk menghindari munculnya kembali otoritarianisme dengan membatasi dan mengurangi kekuasaan eksekutif justru diwujudkan secara kebablasan dengan juga memberikan kekuasaan terlalu besar kepada DPR sebagai lembaga legislatif. DPR kini memiliki kekuasaan yang seharusnya masuk ke pihak eksekutif, seperti penempatan duta besar Indonesia di luar negeri atau penerimaan duta besar dari negara lain.

Akibatnya, pelembagaan mekanisme check and balances tidak terjadi. Dalam pembuatan undang-undang, misalnya, presiden tidak punya kekuatan menolak rancangan unang-undang dari DPR. Sebuah RUU yang sudah disetujui DPR akan otomatis berlaku jika dalam 30 hari tidak disahkan oleh presiden. Artinya, DPR bisa memaksakan berlakunya undang-undang, meski undang-undang yang dibuatnya tidak sesuai dengan prioritas yang dipilih presiden dalam menjalankan pemerintahan. Presiden, menurut UUD 1945, tidak memiliki semacam hak veto untuk menolak, sehingga dia bisa saja disandera oleh kepentingan partai-partai di DPR.

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Daerah dibentuk dengan peran yang tidak jelas, meski pada awalnya digagas untuk menciptakan struktur perwakilan bikameral yang kuat bersama dengan DPR. Akibatnya, DPD yang mestinya merupakan salah satu kamar dalam sistem perwakilan bikameral, kini berfungsi sebagai kosmetik belaka dalam sistem check and balances.

Ini berbeda, misalnya, dengan Amerika Serikat, dengan posisi presiden, DPR, dan Senat ataupun Kongres yang cukup jelas. Presiden, misalnya, bisa melakukan veto atas RUU yang diajukan oleh DPR ataupun Senat. Namun, veto Presiden Amerika Serikat bisa dipatahkan jika dua pertiga suara DPR ditambah dengan dua pertiga suara Senat menolak veto dan berkeras memberlakukan sebuah undang-undang. Dengan demikian, terjadi keseimbangan antara legislatif dan eksekutif.

Bahkan konstitusi Amerika memberi wewenang kepada Kongres atau MPR-nya untuk ikut campur atas perbedaan sikap presiden dengan DPR ataupun senatnya. Ini berbeda dengan posisi MPR di Indonesia yang tidak jelas, sehingga perannya antara ada dan tiada.

Beberapa hal dalam UUD 1945 yang kebablasan atau sebaliknya, yang kurang diatur, mestinya bisa dikoreksi. Tentu saja lagi-lagi lewat amendemen konstitusi. Dari sisi inilah, usul DPD agar MPR mengagendakan sidang untuk melakukan amendemen kelima UUD 1945 merupakan momentum yang tepat untuk kembali memperbaiki cacat substansial konstitusi kita. UUD 1945 pun menyediakan klausul untuk itu jika disetujui oleh minimal 226 anggota DPR.

Memang yang dikehendaki DPD adalah amendemen terbatas, yaitu hanya Pasal 22-D UUD 1945 soal kewenangan DPD. DPD tidak lagi hanya ingin menjadi “pemain figuran” dalam melakukan peran legislasi. Sebab, UUD 1945 memang hanya menyatakan “DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Kata “dapat” dalam ayat ini mencerminkan peran DPD yang hanya komplementer. Ayat-ayat selanjutnya makin menegaskan bahwa DPD hanya memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU anggaran pendapatan dan belanja negara serta RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang di bidang-bidang tersebut dan menyampaikan hasil pengawasannya ke DPR sebagai bahan pertimbangan.

Memang, berharap para elite politik di DPR mau “berbagi” kekuasaan dengan DPR tentu bukan hal gampang. Namun, harus dipahami bahwa amendemen pasal 22-D sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan DPD, melainkan demi perbaikan relasi saling kontrol dan perimbangan di lembaga legislatif. Bahkan, kalau mau, sebenarnya amendemen konstitusi bisa dilakukan secara lebih komprehensif, tidak cuma untuk memperkuat peran DPD lewat amendemen pasal 22-D, tapi juga memperbaiki berbagai cacat substansial lain, termasuk sistem presidensial yang konsisten.

Memang ada yang bilang sebaiknya UUD 1945 tidak terus-menerus diamendemen. Tidak realistis dan bisa menyebabkan gejolak politik. Sikap ini mungkin cukup beralasan jika memang ada indikasi gejolak, yang malah akan menyebabkan bangsa ini kian terpuruk. Pertanyaannya, benarkah akan ada gejolak politik jika rakyat tahu bahwa amendemen ini justru dilakukan untuk memperbaiki cacat substansial yang dilakukan para politikus atas empat kali amendemen selama ini?

Apalagi rakyat juga tahu, toh, setiap tahun DPR dan pemerintah bersama-sama melakukan pelanggaran konstitusi, saat menyusun undang-undang tentang APBN. Bukankah UUD 1945 mengharuskan adanya alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari total APBN? Tapi mengapa tiap tahun kita budayakan pelanggaran konstitusi? Mengapa tidak berbuat sebaliknya, kita perbaiki pasal-pasal itu? Konstitusi memang sebaiknya tidak seenaknya diubah sewaktu-waktu. Namun, konstitusi juga bukan barang yang harus dikeramatkan, tapi sekaligus kita langgar, hanya karena kita tak mau mengakui bahwa euforia reformasi memang sempat melenakan kita semua. NURIL M NASIR


Kamis, 09 Agustus 2007

Opini

Kebal Korupsi

Faisal Djabbar, FUNGSIONAL DEPUTI PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Saya merinding membayangkan jutaan orang ditangkap karena melakukan korupsi. Undang-Undang Antikorupsi merumuskan 30 jenis korupsi. Bila UU Nomor 31 Tahun 1999 konsisten ditegakkan, semua pegawai negeri sipil akan antre di depan penjara. Negara serta-merta berantakan bila lembaga penegak hukum menerapkan ke-30 jenis korupsi itu.

Simak saja pendapat penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, “Berdasarkan 30 jenis perbuatan korupsi yang ditetapkan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, harus ditangkap 3,7 juta PNS, semua anggota DPR, DPRD, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, direktur BUMN/BUMD, para rektor, dosen, guru, pemimpin pesantren, dan mahasiswa.”

Karena itu, menyuap pegawai negeri sipil dan pegawai negeri menerima suap adalah korupsi. Menyuap hakim dan hakim menerima suap adalah korupsi. Penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil yang memeras adalah pelaku korupsi. Pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang berarti melakukan korupsi. Dan masih ada perilaku lain yang masuk kategori korupsi.

Walhasil, perang melawan korupsi mestinya bukan cuma menangkapi koruptor. Sejarah mencatat, sejumlah upaya dibentuk guna menjebloskan koruptor ke penjara. Orde Baru kerap melahirkan lembaga pemberangus korupsi. Mulai Tim Pemberantasan Korupsi pada 1967, Komisi Empat pada 1970, Komisi Anti-Korupsi pada 1970, dan Opstib di 1977. Nyatanya, penangkapan koruptor tidak membuat jera yang lain. Koruptor junior terus bermunculan. Mati satu tumbuh seribu, kata pepatah.

Itulah kekeliruan upaya pemberantasan korupsi. Fokus yang sangat tertuju pada upaya menindak koruptor, sedangkan sedikit sekali perhatian pada usaha pencegahan korupsi. Beruntung, KPK, yang selain diserahi tugas penindakan, diberi tugas mencegah korupsi. Salah satunya pendidikan antikorupsi pada masyarakat, terutama pendidikan antikorupsi bagi siswa sekolah. Menyadari hal ini, tersembul gagasan memasukkan materi antikorupsi dalam kurikulum pendidikan tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sebagai bentuk nyata pendidikan antikorupsi. Tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi.

Mata ajaran

Pertanyaan muncul, haruskah pendidikan antikorupsi menjadi satu mata pelajaran tersendiri? Tidak, karena malah akan menyusahkan anak didik. Saat ini peserta didik sudah demikian sesak dengan melimpahnya mata pelajaran yang harus dipelajari dan diujikan. Dikhawatirkan, anak didik akan terjebak dalam kewajiban mempelajari materi kurikulum antikorupsi. Bisa jadi yang akan muncul adalah kebencian dan antipati pada mata pelajaran antikorupsi, bukannya pemahaman serta kesadaran antikorupsi.

Jauh hari pakar pendidikan Arief Rachman menyatakan tidak tepat bila pendidikan antikorupsi menjadi satu mata pelajaran khusus. Alasannya, siswa sekolah mulai tingkat SD, sekolah menengah pertama, hingga SMA, sudah terbebani sekian banyak mata pelajaran. Dari segi pemerintah, menurut Arief Rachman, akan berbuntut pada kesulitan-kesulitan, seperti pengadaan buku-buku antikorupsi dan repotnya mencari guru antikorupsi.

Menyikapi kesulitan tersebut, pendidikan antikorupsi lebih tepat dijadikan pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu. Materi pendidikan antikorupsi nantinya diselipkan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bimbingan karier, bahasa, dan sebagainya. Pokok bahasan mencakup kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, dan daya juang. Selain itu, nilai-nilai yang mengajarkan kebersamaan, menjunjung tinggi norma yang ada, dan kesadaran hukum yang tinggi.

Pendidikan nilai

Pendidikan antikorupsi bagi siswa SD, SMP, dan SMA akhirnya memang mengarah pada pendidikan nilai. Pendidikan antikorupsi itu yang menopang nilai-nilai kebaikan dan yang mendukung orientasi nilai. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai, mengutip pakar etika Franz Magnis Suseno, adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda melakukan korupsi dan marah bila ia menyaksikannya.

Menurut Magnis, ada tiga sikap moral fundamental yang akan membikin orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi: kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. Jujur berarti berani menyatakan keyakinan pribadi, menunjukkan siapa dirinya. Kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama. Ketidakjujuran jelas akan menghancurkan komunitas bersama. Siswa perlu belajar bahwa berlaku tidak jujur adalah sesuatu yang amat buruk.

Adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat diri sendiri. Magnis mengatakan bersikap baik tapi melanggar keadilan tidak pernah baik. Keadilan adalah tiket menuju kebaikan. Adapun tanggung jawab berarti teguh hingga terlaksananya tugas. Tekun melaksanakan kewajiban sampai tuntas. Misalnya, siswa diberi tanggung jawab mengelola dana kegiatan olahraga di sekolahnya. Rasa tanggung jawab siswa terlihat ketika dana dipakai seoptimal mungkin menyukseskan kegiatan olahraga. Menurut Magnis, pengembangan rasa tanggung jawab adalah bagian terpenting dalam pendidikan anak menuju kedewasaan, menjadi orang yang bermutu sebagai manusia.

Warung kejujuran

Materi antikorupsi memang bisa kita selipkan sebagai pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu. Tapi pertanyaan lain muncul, apakah pendidikan antikorupsi sekadar pemberian wawasan di ranah kognitif?

Pendidikan antikorupsi jelas bukan cuma berkutat pada pemberian wawasan dan pemahaman serta tidak sekadar menghafal. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada penanaman nilai-nilai. Lebih dari itu, pendidikan antikorupsi menyentuh pula ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa, menuju penghayatan dan pengamalan nilai-nilai antikorupsi.

Mencermati hal tersebut, KPK gencar mempromosikan dibentuknya warung kejujuran di setiap sekolah. Warung kejujuran adalah warung yang menjual makanan kecil dan minuman. Warung kejujuran tidak memiliki penjual dan tidak dijaga. Makanan atau minuman dipajang dalam warung. Dalam warung tersedia kotak uang, yang berguna menampung pembayaran dari siswa yang membeli makanan atau minuman. Bila ada kembalian, siswa mengambil dan menghitung sendiri uang kembalian dari dalam kotak tersebut.

Melalui warung kejujuran, siswa belajar berperilaku jujur. Siswa belajar bersikap taat dan patuh ketika tidak ada orang yang mengawasi. Belajar jujur kepada diri sendiri. Intinya, inilah sebuah pendidikan antikorupsi yang langsung menyentuh wilayah kesadaran dan sikap siswa.


Jum’at, 03 Agustus 2007

Opini

Setelah Vonis Rokhmin Dahuri Dijatuhkan

Luky Djani, Peneliti Indonesia Corruption Watch

Vonis telah dijatuhkan oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi terhadap Rokhmin Dahuri selama tujuh tahun penjara disertai denda Rp 200 juta, dengan subsider enam bulan kurungan, dalam kasus pengumpulan dana nonbujeter di Departemen Kelautan dan Perikanan. Kasus yang menyita perhatian publik itu telah mencapai klimaks.

Betapa tidak, skandal dana Departemen Kelautan, yang sempat menyeret para calon presiden, mantan menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta tokoh masyarakat, itu seakan terhenti. Riuh-rendah drama berakhir dengan hukuman (hanya) bagi para aktor di lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan saja.

Memang ada peringatan dan laporan tambahan dari hasil penelusuran Badan Kehormatan DPR atas tiga orang anggota Dewan ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diproses secara hukum. Padahal disinyalir anggota Dewan yang menerima dana Departemen Kelautan mencapai puluhan orang. Lantas apakah penegakan hukum terhenti di Rokhmin Dahuri?

Berderet skandal dana nonbujeter menghantam para pejabat publik. Simak kasus pembagian amplop dalam pembahasan divestasi Bank Niaga ataupun kasus traveler’s check dari Departemen Keuangan, dana dari Komisi Pemilihan Umum, dan Dana Abdi Umat (DAU). Tampak jelas tiadanya perubahan perilaku dan manajemen keuangan publik. Menerima angpau tidak dianggap suatu hal yang tabu. Mengumpulkan dana dengan beragam dalih masih menjadi kebiasaan.

Bahkan seorang tokoh organisasi keagamaan menganggap dana nonbujeter ini bukan masalah. Alasannya, semua departemen melakukan hal serupa dan tidak dilarang secara hukum. Ia mungkin lupa bahwa salah satu perhatian IMF dalam letter of intent adalah penertiban rekening-rekening yayasan Soeharto yang menerima dan menyalurkan dana nonbujeter.

Padahal landasan hukumnya jelas. Sebagai penyelenggara negara, pejabat dilarang menerima apa pun yang memungkinkan memicu perselingkuhan kepentingan. Gratifikasi dipandang sebagai pintu masuk terjadinya transaksi koruptif antara penyelenggara negara dan pemberi gratifikasi.

Jika seseorang menerima gratifikasi, ia wajib melaporkannya ke KPK maksimal 30 hari kerja setelah dana diterima (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12-C ayat 2). KPK-lah yang akan menentukan apakah pemberian tersebut gratifikasi atau suap (Pasal 12-C ayat 3). Jika tidak dilaporkan setelah tenggat waktu yang ditentukan, kasusnya diproses secara hukum. Untuk gratifikasi lebih dari sepuluh juta rupiah, penyelenggara negara yang bersangkutan harus membuktikan pemberian tersebut suap atau bukan (pasal 12-B ayat 1 huruf a).

Begitu pula pengumpulan dana nonbujeter yang jelas-jelas melanggar undang-undang tentang keuangan negara (UU Nomor 17 Tahun 2003). Logikanya, jika tidak diatur dalam tata kelola keuangan negara, tidak patut dilakukan. Tambahan lagi, dana-dana nonbujeter tersebut dikumpulkan dari penyunatan anggaran proyek, iuran para rekanan proyek, sampai pungutan yang tentunya liar.

Pembersihan rekening liar ini seharusnya menjadi prioritas KPK. Memang, dari segi nominal, dibandingkan dengan pada masa Soeharto, dana nonbujeter sekarang jauh lebih kecil. Tapi dampaknya sama. Pejabat publik merasa berhak mengumpulkan dana sampingan yang dikelola sesuai dengan selera masing-masing. Peruntukannya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara hasil guna maupun dari standar akuntansi publik.

Efek domino

Kita patut belajar dari upaya pembersihan korupsi politik di Italia yang dikenal dengan nama Mani Pulite (Operasi Tangan Bersih). Gebrakan Mani Pulite yang dilancarkan sekelompok jaksa bersih, dipimpin oleh Antonio di Pietro, dimulai dari Kota Milan dan dengan cepat menyebar ke kota-kota lainnya.

Hasilnya cukup menggemparkan. Lebih dari 5.000 orang, di antaranya perdana menteri, menteri kabinet, politikus, pejabat birokrasi, aparat kepolisian, jaksa, hakim, dan konco bisnis, diproses secara hukum. Presiden Francesco Cossiga mengundurkan diri setelah empat partai politik koalisi pemerintah (Christian Democratic Party, Italian Socialist Party, Italian Socialist Democratic Party, dan Italian Liberal Party) membubarkan diri atau bahkan menghilang. Puluhan politikus dan pengusaha bunuh diri dalam tahanan. Secara total, operasi tangan bersih menghukum 582 orang.

Akankah KPK bertindak tegas? Jika dilihat dari kasus dana KPU dan DAU, kecil kemungkinan akan muncul pesakitan baru. Kedua kasus tersebut berhenti pada pelaku inti. Sayang, memang, perkara tidak dikembangkan dengan mengejar orang-orang yang turut menikmati aliran dana haram tersebut. Padahal efek domino dari kasus-kasus tersebut akan menjerat lebih banyak pejabat publik. Dampaknya tentu pembersihan ranah politik dari kebiasaan lama yang koruptif. Seyogianya KPK menargetkan pembersihan politikus dan juga aparat penegak hukum guna menghentikan korupsi.

Mengapa? Korupsi politik memiliki efek penting dalam demokratisasi. Dampaknya tidak hanya kerugian keuangan negara, proyek yang di bawah standar, dan malpraktek pengelolaan keuangan publik, tapi lebih jauh, hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi dan aktor politik. Krisis kepercayaan dan legitimasi politik bisa menjurus pada defisit demokratisasi dan masalah sosial. Hadirnya politikus yang berintegritas merupakan tangga pertama terciptanya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Momen Departemen Kelautan ini patut dijadikan ajang pembersihan perilaku dan kebiasaan politik yang menyimpang. KPK jangan menyia-nyiakan kesempatan emas ini dengan menjaring semua pihak yang menerima dana tersebut. Jika berhenti, tidak hanya akan ada lontaran bahwa KPK menjalankan politik tebang pilih, tapi juga menyuburkan impunitas korupsi politik.


Jum’at, 03 Agustus 2007

Opini

Era Baru Sains Islam?

H.T. Goranson, ketua ilmuwan pada Sirius-Beta Corp *)

Selama beberapa ratus tahun, ketika sains dan matematika menikmati masa penemuan besar, sebuah kawasan menonjol di dunia. Empu-empu ilmu pengetahuan dijunjung tinggi di sana, ilmu kedokteran maju dengan pesat, dan masyarakat awam memiliki rasa ingin tahu yang besar akan alam di sekelilingnya. Tidak mengherankan jika kawasan ini dihormati di seluruh dunia.

Di separuh bagian dunia lainnya yang dikenal saat itu, para ilmuwan justru dikejar-kejar, bahkan dibunuh. Matematika dinyatakan tidak agamawi dan asing dan kemudian diletakkan di bawah telapak kaki agama. Taraf hidup rendah.

Kawasan yang makmur itu adalah Timur Tengah yang Islam, sementara Eropa yang jumud berada dalam kemiskinan. Kedua kawasan itu diperintah menurut hukum agama (sejarawan berbeda pendapat mengenai peran dan sifat agama-agama itu dalam konteks ini), tapi sains berkembang hanya di satu dari dua kawasan itu. Sekarang, sudah tentu peran Timur Tengah yang Islam itu sudah berpindah ke tangan Barat.

Sejak Perang Dunia II, Amerika Serikat sudah menjadi pemimpin tak terbantahkan di bidang sains di dunia. Selama periode ini, siswa-siswa paling cemerlang berbondong-bondong meninggalkan tanah kelahirannya, tertarik oleh universitas-universitas yang dilengkapi sarana riset yang unggul serta peluang-peluang yang bisa diperoleh di negeri itu. Sampai akhir-akhir ini, lebih dari separuh lulusan universitas di bidang matematika, sains, dan teknik di Amerika lahir di luar negeri itu. Banyak di antara siswa yang berbakat ini menetap di Amerika setelah lulus dari perguruan tinggi, sementara baik industri maupun pemerintah Amerika sana-sama memanfaatkan kenyataan ini.

Sementara itu, budaya Islam memasuki tahap sejarah yang menyamakan sains dengan pengaruh Barat dan menolaknya. Bahkan di negara-negara di mana pendapatan yang diperoleh dari minyak sebenarnya mampu mendanai riset dalam jumlah yang berarti, para penguasa Arab tidak mendorong investasi di bidang ini. Akibatnya, masyarakat mereka tidak mengalami kemakmuran sebesar yang sebenarnya dapat mereka capai.

Akhir-akhir ini ada semacam hasrat mendapatkan respek politik yang lebih besar yang telah mendorong negara-negara Islam melakukan investasi di bidang teknologi. Yang paling menonjol adalah ambisi nuklir Pakistan dan Iran. Sementara senjata-senjata sejenis itu memiliki bobot politik, sains yang berada di baliknya sudah tua dan duniawi sifatnya.

Yang lebih mempunyai arti adalah respek yang diperoleh dari penemuan-penemuan baru, bukan dari produk-produk penemuan masa lalu. Bayangkan pengaruh yang diperoleh dari sebuah lembaga di Pakistan yang berhasil menjadi pemimpin di dunia dalam penelitian kanker. Bukankah retorika politik akan bergeser bila para peneliti di Oman, misalnya, berhasil menemukan kunci menekan penyebaran AIDS?

Tapi ada peluang lainnya, dan bukan hanya bagi dunia Islam. Amerika sudah membuat langkah yang sangat keliru akhir-akhir ini. Persoalan imani sudah menggantikan sains di segala lapisan pemerintahan, dari presiden sampai pejabat-pejabat bawahannya. Para peneliti utama di negeri itu menyaksikan bagaimana laporan-laporan yang mereka buat telah diubah oleh para pejabat politik bila fakta-fakta yang mereka ajukan bertentangan dengan agama resmi. Didorong oleh pemerintahan yang dipengaruhi agama, fokus sistem pendidikan bergeser dari sains ke nilai-nilai.

Sejak terjadinya serangan teroris pada September 2001, visa masuk ke Amerika semakin berkurang dan lebih sulit diperoleh, sehingga menyumbat arus siswa-siswa berbakat yang ingin belajar di universitas-universitas di Amerika. Lembaga-lembaga ilmiah telah memprotes kebijakan ini dengan sia-sia. Pada saat yang sama, undang-undang perpajakan telah direvisi guna membuat para investor lebih kaya dalam jangka waktu pendek, sehingga menghambat investasi jangka panjang di bidang penelitian. Setengah triliun dolar telah dianggarkan untuk perang di Irak, suatu jumlah yang kira-kira setara dengan jumlah yang dikeluarkan untuk mendanai semua penelitian dasar selama seribu tahun terakhir. Bahkan jika Amerika berhasil menghindar dari zaman kegelapan fundamentalis, ia jelas dihadapkan pada kemungkinan kehilangan keunggulan globalnya di bidang penelitian.

Jepang sadar akan hubungan antara pengaruh politik dan sains pada 1980-an. Akio Morita, tokoh industri terkemuka dan Ketua Dewan Direksi Sony, serta politikus sayap kanan Shintaro Ishihara, telah menyampaikan serangkaian pesan yang dikumpulkan dan diterbitkan pada 1986 dalam sebuah buku berjudul The Japan that Can Say No.

Mereka menguraikan garis besar strategi nasional yang menegaskan bahwa pengaruh suatu negara dunia itu mengalir dari kepemimpinan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ide kuncinya adalah bahwa kekuatan militer bisa menjadi usang jika “mata rantai makanan” teknologi militer itu dikuasai negara lain. Judul buku ini merujuk pada rencana Jepang untuk “say no” kepada pengaruh militer AS apabila Jepang sudah berhasil menguasai teknologi militer.

Membangun suatu ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang memanfaatkan kekayaan minyak jelas bisa dicapai. Contohnya Texas, seperti negara-negara bagian lainnya di selatan AS, dulu pernah miskin secara ekonomi dan mengalami kemunduran. Walaupun ia memiliki penghasilan yang besar dari minyak, arus dolar ke dalam suatu ekonomi tidak otomatis membawa kemakmuran seperti diduga banyak orang. Maka, Texas memutuskan untuk mencurahkan uang yang diperolehnya dari minyak ke dana pengembangan perguruan tinggi. Kini, dana yang terkumpul sudah setara dengan dana yang diperoleh Harvard University dan tersebar di lebih dari 15 universitas. Efeknya mencengangkan: industri aerospace, yang hampir lenyap di California, justru booming di Texas. Pusat-pusat penelitian dan konsorsium telekomunikasi berbondong-bondong beroperasi di Texas, termasuk raksasa telkom Kanada, Nortel. Walaupun industri manufaktur di AS saat ini mengalami krisis, Texas telah berkembang menjadi salah satu ekonomi manufaktur paling kuat di dunia.

Tidak ada alasan mengapa hasil yang sama tidak bisa dicapai di Timur Tengah. Namun, pertama, dunia Islam harus menemukan kembali dan merangkul warisannya yang membanggakan itu.

Hak cipta: Project Syndicate, 2007


Selasa, 14 Agustus 2007

Opini

Saatnya Membangun Jakarta

Firdaus Cahyadi, PELAKSANA HARIAN KAUKUS LINGKUNGAN HIDUP JAKARTA

Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta usai dengan aman dan damai, pemenangnya pun sudah terlihat. Beberapa hari lagi Fauzi Bowo akan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan seniornya, Sutiyoso. Akankah pergantian pucuk pemimpin di Jakarta juga diikuti oleh perbaikan bagi Kota Jakarta?

Selama ini Kota Jakarta tampak lebih berpihak pada pemodal besar daripada kelompok ekonomi lemah: pedagang kecil dan warga miskin kota lainnya. Indikatornya, selama kepemimpinan Gubernur sebelumnya, yang kebetulan Fauzi Bowo menjadi wakilnya, pasar tradisional mengalami pertumbuhan negatif (-8,4 persen), tapi sebaliknya, pertumbuhan hipermarket melonjak 31,4 persen (AC Nielsen, 2005).

Hal itu semakin nyata dari besarnya penguasaan ruang di kota ini oleh para pemodal. Selama kurun waktu 2000-2005, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan izin lebih dari 3 juta meter persegi luas ruang yang ada di Jakarta untuk tempat belanja. Luas itu dua kali lipat dari luas seluruh pusat belanja yang dibangun di kota ini pada 1962-1997 (surat terbuka terkait dengan pemberian gelar honoris causa kepada Sutiyoso, Ecosocright 2007).

Dipacunya pertumbuhan kawasan komersial untuk kepentingan pemodal besar itu tidak hanya berdampak pada pemiskinan pedagang kecil, tapi juga berakibat hancurnya keseimbangan ekologi di kota ini. Indikatornya, terjadinya banjir bandang akibat makin besarnya air larian (run off) saat musim hujan. Tingginya run off itu sangat terkait dengan alih fungsi lahan dari ruang terbuka hijau dan situ menjadi kawasan komersial.

Pada 1990 persentase run off meningkat mencapai 53,87 persen. Pada 2003 persentase run off meningkat lagi menjadi 60,38 persen (Adi Wibowo, 2005). Data dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta yang terbaru menunjukkan bahwa run off di kota ini kini telah mencapai angka 70 persen (BPLHD DKI Jakarta, 2007).

Peningkatan kawasan komersial di Jakarta juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan polusi udara makin parah. Betapa tidak, setiap kawasan komersial akan menarik banyak orang untuk datang ke kota ini. Mereka yang datang di kota ini sebagian besar menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Akibatnya, jelas kemacetan lalu lintas dan polusi udara semakin parah. Untuk itu, tidak mengherankan bila data BPLHD DKI Jakarta 2006 menyebutkan bahwa hari dengan kategori udara tidak sehat meningkat menjadi 51 hari.

Selain masalah lingkungan, pembangunan kawasan komersial terbukti memberikan sebuah daya tarik yang kuat bagi meningkatnya laju urbanisasi di kota ini. Meningkatnya laju urbanisasi di kota ini diyakini telah mengakibatkan meningkatnya berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, dari problem permukiman hingga kriminalitas.

Karut-marutnya kota ini sesungguhnya berawal dari paradigma yang keliru tentang pembangunan kota. Selama ini para pemegang kebijakan tidak menggunakan paradigma bahwa pembangunan Kota Jakarta harus diletakkan dalam kerangka pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Hal itu tampak dari dipusatkannya seluruh multifungsi kota di Jakarta. Kota ini, selain sebagai pusat pemerintahan, berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Maka tak aneh jika 50 persen lebih uang beredar di Jakarta.

Akibatnya, jika diibaratkan manusia, Jakarta tengah mengalami problem obesitas atau kegemukan. Celakanya, selama ini solusi yang diambil adalah dengan menutupi masalah kegemukan itu dengan memakai baju yang lebih longgar daripada ukuran tubuhnya. Hal itu tampak dari usul pembangunan enam jalan tol dalam kota dan reklamasi pantai utara untuk menambah ruang bagi pembangunan kawasan komersial baru.

Padahal solusi yang paling mujarab untuk mengatasi problem obesitas adalah dengan diet. Artinya, Jakarta harus mulai berbagi kue pembangunan dengan daerah lain, baik di Jawa maupun luar Jawa, sehingga selain pembangunan di kota ini tidak akan merusak daya dukung sosial dan ekologi, dapat mendistribusikan kue-kue pembangunan secara lebih adil serta merata ke seluruh Nusantara.

Namun, tampaknya paradigma baru tersebut belum dimiliki oleh Gubernur DKI Jakarta yang baru. Hal itu tampak dari program kerja semua calon gubernur saat kampanye, termasuk Fauzi Bowo, yang masih berkeras ingin menarik sebanyak-banyaknya investasi di kota ini, tanpa ada keinginan membaginya dengan daerah lain di luar Jakarta. Padahal, jika ketamakan kota ini terhadap investasi masih terus dipertahankan, keinginan warga kota agar Jakarta bisa lebih manusiawi tidak akan pernah tercapai.

Meskipun begitu, belum terlambat bagi Gubernur DKI Jakarta yang baru segera mengubah paradigma dalam membangun kota ini. Warga Jakarta harus ikut membantu gubernur barunya untuk segera menyadari bahwa paradigma pembangunan yang selama ini sering dikhotbahkan oleh para konsultan pembangunan dan diikuti oleh para pendahulunya adalah salah total.

Jika kebijakan publik yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta yang baru ini masih menggunakan paradigma usang, warga Jakartalah yang pertama kali menjadi korban. Warga Jakarta akan tetap mengalami kemacetan lalu lintas, menghirup udara kotor, meminum air yang tercemar, menjadi korban banjir, dan kenyamanannya terus terganggu akibat meningkatnya penyakit sosial di kota ini.

Untuk itu, warga Jakarta harus mulai menyadari bahwa hak politiknya tidak sekadar memilih atau tidak memilih dalam pemilihan kepala daerah, tapi juga berhak mempengaruhi dan mengontrol kebijakan publik yang dikeluarkan oleh gubernur baru tersebut. Warga kota ini harus mulai secara aktif berperan dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan. Jangan sampai pengambilan kebijakan pembangunan kota ini dibajak oleh para konsultan pembangunan yang masih menggunakan paradigma usang.


Selasa, 14 Agustus 2007

Opini

Perang Calon Perseorangan

Indra J. Piliang

·  Analis Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies, Jakarta

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 mengabulkan tuntutan bahwa proses pencalonan kepala daerah lewat jalur perseorangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, putusan itu belum bisa diimplementasikan dalam waktu dekat. Dengan keputusan itu, berarti pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar di berbagai daerah wajib mengikutsertakan pasangan calon perseorangan. Tentunya ketentuan-ketentuan teknis pasangan calon perseorangan ini harus diatur lagi, baik melalui revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), penyusunan peraturan pemerintah, maupun keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Perdebatan tentang peraturan perundangan menyangkut calon perseorangan ini menjadi marak, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan. Menurut penulis, sebaiknya pengaturan itu dilakukan lewat perpu. Alasannya, (1) menjaga momentum agar calon perseorangan ini segera diakomodasi dalam proses pilkada di sejumlah daerah yang belum melaksanakan pilkada; (2) menghindari kepentingan partai politik untuk menghambat kehadiran calon perseorangan ini, terutama yang digerakkan oleh sentimen negatif betapa calon perseorangan akan mematikan partai-partai politik; (3) memastikan agar hak-hak perseorangan yang dijamin oleh UUD 1945 itu segera terimplementasi; dan (4) memberikan arah yang jelas sebelum pilkada yang sebenarnya terselenggara.

Agar perpu itu tidak ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, karena bisa dibatalkan oleh DPR apabila tidak mendapat pengesahan, seluruh proses penyusunan perpu itu selayaknya melibatkan anggota DPR dari semua partai politik secara intensif. Pelibatan itu bisa dengan cara mengadakan pertemuan para ahli (expert meeting), konsultasi publik ke pelbagai daerah, seminar, sampai studi kualitatif dengan metode depth interview. Dengan metode-metode seperti itu, sedapat mungkin perpu menjadi jembatan pertemuan beragam kepentingan, sehingga berhasil memetakan persoalan yang bisa jadi datang pasca-perpu ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ajang pertemuan konsultatif atau dialog informal bisa juga digunakan antara pemerintah dan DPR, sembari juga melibatkan pakar yang ahli di bidangnya.

Aceh sebagai rujukan

Sebagai rujukan awal, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bisa digunakan. Pasal 68 ayat 1 menyebutkan calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3 persen dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan 50 persen dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota. Sementara itu, pasal 68 ayat 2 menyebutkan bahwa dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan identitas bukti diri dan disertai dengan pernyataan tertulis. Tentu dibutuhkan beragam perangkat teknis untuk menguji validitas dari bukti-bukti yang diajukan itu.

Apabila partai-partai politik di DPR RI memberikan syarat yang terlalu besar, misalnya dengan syarat sekurang-kurangnya 5 persen, 10 persen, atau apalagi 15 persen dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50 persen wilayah, kesulitan-kesulitan ganda akan ditemui, terutama dalam metode verifikasinya. Syarat 15 persen berlebihan, karena partai politik pun tidak dibebani syarat sebesar itu, sehingga ada klausul tentang partai politik atau gabungan partai politik. Pengalaman pilkada yang sudah dilakukan di 16 provinsi, 242 kabupaten, dan 46 kota menunjukkan bahwa partai-partai politik yang mempunyai kursi atau suara kurang dari 1 persen jumlah pemilih pada pemilu legislatif 2004 juga mempunyai hak mengajukan calon atau pasangan calon, ketika bergabung dengan partai-partai politik lain.

Selain itu, syarat dukungan 3 persen dalam pilkada Aceh bagi calon perseorangan ditempatkan sebagai syarat teknis, bukan syarat substantif. Syarat substantif yang diatur dalam pasal 67 ayat 2 adalah 13 syarat, mulai kewarganegaraan, menjalankan syariat agamanya, taat kepada UUD 1945, sampai tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Jangan sampai para warga negara yang ingin menjalankan hak-hak konstitusionalnya justru dihambat dengan syarat teknis dan politis, yang pasti membutuhkan pembiayaan tidak sedikit, dari menyusun tim pencarian KTP atau tanda bukti diri, melakukan perjalanan ke pelbagai pelosok daerah, membiayai fotokopi, menanggung biaya transportasi dan akomodasi, hingga kebutuhan lainnya untuk mendapatkan surat pernyataan dukungan dari penduduk.

Sementara itu, partai-partai politik yang mengajukan pasangan hanya menggunakan hasil perhitungan suara resmi pemilu legislatif dari Komisi Pemilihan Umum daerah, bukan lewat pengumpulan satu demi satu kartu anggota atau simpatisan partai-partai politik. Apalagi syarat teknis dan politik ini hanyalah satu tahapan dari banyak tahapan yang harus dilalui oleh calon perseorangan.

Dalam penyusunan perpu, pihak-pihak yang bisa dilibatkan juga adalah (1) Departemen Dalam Negeri, terutama tim penyusun UU Nomor 11 Tahun 2006 dan peraturan pemerintah di bawahnya; (2) Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP kabupaten/kota se-Aceh; (3) para calon kepala daerah yang menggunakan jalur perseorangan, baik yang ditetapkan sebagai calon oleh KIP maupun yang gagal menjadi calon; (4) para anggota DPR Aceh (DPRA); (5) para pemantau aktif dalam pilkada Aceh; (5) tokoh-tokoh dan anggota DPR RI yang terlibat dalam penyusunan UU Nomor 11 Tahun 2006; serta (6) kalangan lain yang ahli di bidangnya. Dengan cara seperti itu, persoalan yang muncul dalam proses pelibatan calon perseorangan dalam pilkada Aceh bisa dipetakan secara lebih baik. Jangan sampai permasalahan yang muncul di Aceh dalam pelaksanaan pilkada lalu, yang melibatkan calon perseorangan, itu justru terulang lagi di daerah-daerah lainnya.

Problem revisi

Apabila yang dilakukan adalah revisi terbatas atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, justru bisa menuai permasalahan lanjutan. Sebagai informasi, Departemen Dalam Negeri sudah mengagendakan revisi total atas UU Nomor 32 Tahun 2004 yang paling banyak disidangkan dalam Mahkamah Konstitusi itu. Menurut rencana, UU Nomor 32 Tahun 2004 ini akan dipecah menjadi tiga UU, yakni (1) UU tentang Pemerintahan Daerah, (2) UU tentang Pemerintahan Desa, dan (3) UU tentang Pemilihan Langsung Kepala Daerah.

Artinya, revisi atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak lagi bersifat terbatas, karena harus lebih dulu melewati kajian yang lengkap atas pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan selama ini. Pertimbangan-pertimbangan lain yang sempat mengemuka, antara lain posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang juga sudah mulai menjadi bahan polemik, akan menjadi masukan positif bagi revisi. Begitu pula dalam kaitannya dengan kesamaan urusan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang memicu tumpang-tindih urusan/kewenangan antar dan interpemerintah daerah.

Apabila peraturan teknis itu disusun oleh KPU, kendala-kendala awal juga akan terjadi, terutama menyangkut kapasitas internal yang dimiliki oleh KPU. Sampai sekarang, KPU hanya memiliki tiga orang anggota. Dari segi pengambilan keputusan, akan sulit sekali tiga orang menyusun peraturan teknis yang bernilai sangat penting itu. Persoalan dan pelumpuhan kerja serta kinerja KPU ini tidak terlepas dari tidak adanya keputusan hukum dan politik yang serius menyangkut keberadaan KPU. Ketika Imam Prasodjo dan Mudji Soetrisno mengundurkan diri dari KPU, pemerintah dan DPR kala itu tidak serta-merta mengangkat penggantinya, begitu juga ketika sejumlah anggota KPU dituduh dan dimasukkan ke penjara.

Peraturan yang dikeluarkan KPU biasanya juga terbatas pada pengaturan internal, yakni menyangkut keberadaan organisasi KPU secara nasional. Apabila KPU tetap didesak menyusun dan menetapkan peraturan yang bisa mengikat secara eksternal, apalagi untuk kebijakan yang bobot politiknya tinggi, bisa diperkirakan akan menghadapi persoalan lebih serius, misalnya penolakan oleh pemerintah dan atau DPR. Jadi masuk akal apabila KPU tidak segera merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang bagi KPU mengisi celah kekosongan hukum dan peraturan menyangkut keiikutsertaan calon perseorangan dalam pilkada. Sudah selayaknya perang wacana seputar aturan perundangan ini dihentikan hanya berdasarkan persepsi terbatas menyangkut kepentingan masing-masing.


Senin, 13 Agustus 2007

Opini

Kejahatan Susila di Dunia Maya

Peter Singer

·  profesor bidang bioetik di Princeton University

Dalam sebuah video game Internet yang sangat populer berjudul Second Life, para pemain bisa menciptakan identitas maya bagi dirinya sendiri, memilih sendiri usia, jenis kelamin, dan penampilannya. Karakter-karakter maya ini kemudian melakukan kegiatan yang biasa dilakukan orang-orang di dunia riil, seperti melakukan hubungan seks. Bergantung pada preferensi Anda, Anda bisa berhubungan seks dengan seseorang yang lebih tua atau lebih muda–mungkin jauh lebih tua atau jauh lebih muda–daripada Anda sendiri.

Sebenarnya, jika karakter maya Anda seorang dewasa, Anda bisa berhubungan seks dengan karakter maya yang masih anak-anak. Namun, jika Anda melakukan hal ini di dunia riil, orang akan menyatakan Anda telah melakukan kesalahan besar. Tapi apakah memang berhubungan seks dengan seorang anak yang maya itu kesalahan besar?

Ada penggemar Second Life yang mengatakan begitu dan bersumpah akan mengekspos mereka yang melakukannya. Sementara itu, Linden Labs, perusahaan yang menciptakan Second Life, mengatakan mereka akan mengubah video game tersebut guna mencegah terjadinya hubungan seks dengan anak-anak maya. Di Jerman, para jaksa turut berbicara, walaupun keprihatinan mereka tampaknya lebih terpusat pada pornografi anak-anak yang disebarkan lewat video game, bukan pada hubungan seks maya dengan anak-anak maya.

Undang-undang tentang pornografi di negeri-negeri lain mungkin juga punya efek melarang penyebaran video game yang memberi peluang dilakukannya hubungan seks maya dengan anak-anak maya. Di Australia, Connor O’Brien, kepala seksi hukum pidana pada Law Institute of Victoria, baru-baru ini mengatakan kepada harian The Age yang terbit di Melbourne bahwa perusahaan yang membuat Second Life bisa dituntut di muka pengadilan karena menerbitkan visualisasi anak-anak dalam konteks seksual.

Undang-undang memang berpijak pada landasan yang jelas ketika ia melindungi anak-anak dari eksploitasi seks. Tapi ia menjadi tidak jelas ketika ia melakukan campur tangan dalam hubungan suka-sama-suka antara dua orang dewasa. Menurut pendapat banyak orang, apa yang dilakukan dua orang dewasa di kamar tidur, itu urusan mereka sendiri dan negara tidak sepantasnya pihak lain campur tangan.

Jika Anda terangsang oleh partner Anda yang sudah dewasa dan berpakaian seperti anak sekolah sebelum Anda berhubungan seks dan ia senang ikut berfantasi bersama Anda, apa yang Anda lakukan mungkin menjijikkan bagi sebagian besar orang. Tapi, selama itu dilakukan dengan privacy, tidak banyak yang akan mengatakan Anda telah melakukan suatu kejahatan.

Begitu juga tidak ada bedanya jika Anda mengundang beberapa teman dewasa ke rumah Anda, dan mereka semua bersedia secara berkelompok ambil bagian dalam fantasi seksual semacam itu di rumah Anda sendiri. Apakah ada bedanya komputer yang tersambung via Internet–sekali lagi dengan asumsi bahwa hanya orang-orang dewasa suka-sama-suka yang terlibat–dengan fantasi kelompok tersebut di atas?

Ketika seseorang menyarankan dinyatakannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana, kita harus bertanya siapa yang dirugikan oleh perbuatan itu? Jika bisa dibuktikan bahwa kesempatan merealisasi fantasi berhubungan seks maya dengan anak-anak maya itu akan membuat orang akhirnya melakukan pedofilia yang riil, maka memang anak-anak riil telah disalahgunakan, dan tuntutan agar pedofilia maya itu dilarang menjadi lebih kuat.

Tapi, melihat persoalan ini seperti di atas, timbul persoalan lainnya yang mungkin lebih penting mengenai kegiatan di dunia maya, yaitu kekerasan yang divisualkan dalam video game. Mereka yang memainkan video game kekerasan sering berada pada usia yang mudah terpengaruh. Doom, video game kekerasan yang sangat populer, merupakan favorit Eric Harris dan Dylan Klebold, dua pelajar SMA yang membunuh teman-temannya di Columbine High School. Dalam sebuah rekaman video yang mereka buat sebelum melakukan pembunuhan, Harris mengatakan: “Nanti seperti fucking Doom. Fucking shotgun ini (diciumnya senapan yang dipegangnya) lahir dari Doom!”

Ada kasus-kasus lainnya ketika para pecandu video game kekerasan kelak menjadi pembunuh, tapi kasus-kasus itu tidak membuktikan sebab dan akibatnya. Namun, tekanan yang lebih besar seyogianya diberikan kepada penelitian-penelitian ilmiah yang semakin banyak dilakukan, baik di laboratorium maupun di lapangan, mengenai efek video game kekerasan itu terhadap para pecandunya. Dalam bukunya Violent Video Game Effects on Children and Adults, Craig Anderson, Douglas Gentle, dan Katherine Buckley dari Fakultas Psikologi Iowa State University meramu hasil-hasil penelitian tersebut dan berargumentasi bahwa video game kekerasan memang meningkatkan perilaku agresif.

Jika tuntutan pidana dianggap terlalu tumpul sebagai instrumen untuk memberantas video game kekerasan, ada argumentasi untuk memberi ganti rugi kepada korban atau keluarga korban kekerasan yang dilakukan orang-orang yang memainkan video game kekerasan itu. Sekarang ini gugatan semacam itu umumnya ditolak, setidak-tidaknya dengan alasan produsen video game tersebut tidak bisa menduga bahwa video game yang mereka buat itu akan menyebabkan orang melakukan tindak kejahatan. Tapi bukti yang ditunjukkan Anderson, Gentile, dan Buckley membantah alasan tersebut.

André Peschke, Pemimpin Redaksi Krawall.de, salah satu majalah komputer dan video game online terkemuka di Jerman, mengatakan kepada saya bahwa, selama sepuluh tahun berkecimpung dalam industri video game, ia belum pernah melihat debat yang serius di kalangan industri itu mengenai etika produksi video game kekerasan. Para produsen berlindung di balik pembelaan yang simplistik yang mengatakan tidak ada bukti ilmiah bahwa video game kekerasan menyebabkan timbulnya tindak kekerasan. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menunggu bukti. Soalnya, risikonya terlalu besar dan tidak sepadan dengan manfaat apa pun yang diperoleh dari video game kekerasan. Buktinya mungkin belum konklusif, tapi bukti-bukti yang ada terlalu kuat untuk ditepis begitu saja.

Meledaknya publisitas mengenai pedofilia maya yang digambarkan dalam video game Second Life mungkin terfokus pada sasaran yang keliru. Video game sepantasnya dikenai kontrol hukum bukan ketika ia memungkinkan orang melakukan sesuatu yang, bila riil, dianggap kejahatan, tapi ketika ada bukti dan berdasarkan bukti itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa video game itu meningkatkan kejahatan yang serius di dunia riil. Pada saat ini, bukti mengenai itu semakin kuat, terutama terhadap video game yang melibatkan kekerasan daripada terhadap realitas maya yang memberi peluang terjadinya pedofilia.


Jum’at, 10 Agustus 2007

Opini

Poligami dan Rasionalisasi Subyek Wanita

Geger Riyanto, Pemerhati Masalah Sosial-Humaniora

Masalah poligami menjadi polemik hangat pada awal Agustus ini di kalangan kader Partai Keadilan Sejahtera, partai Islam terkemuka, setelah salah satu tokohnya meluncurkan buku yang tak mendukung poligami. Tulisan berikut ini mengupas latar belakang pengkonsepan poligami dari beberapa agama.

Dalam agama Islam, poligami dikonsepkan untuk merasionalisasi peranan wanita dalam masyarakat. Sebelum datangnya Islam, masyarakat suku di Arab umumnya memperlakukan wanita sebagai golongan masyarakat yang rendah. Iklim di Timur Tengah yang keras dan keadaan tanah yang gersang mengakibatkan sistem ekonominya tidak dapat menghasilkan surplus, sehingga masyarakat suku harus hidup secara nomaden. Dalam situasi demikian, masyarakat suku membutuhkan sistem pertahanan yang sigap menghadapi serangan dari suku lainnya. Akibatnya, wanita, yang kondisi biologisnya tidak menguntungkan untuk peperangan, ditempatkan pada posisi publik yang lebih rendah.

Berangkat dari kondisi yang timpang tersebut, agama Islam hadir dengan ajaran yang mengangkat posisi wanita. Praktek poligami dalam Islam dikonsepkan pada masa Perang Uhud, ketika banyak pria dalam masyarakat Arab terbunuh dalam peperangan. Dalam keadaan seperti itu, praktek poligami diperbolehkan agar janda yang ditinggal mati suaminya bisa mendapatkan pria yang dapat melindunginya.

Proses konsepsi poligami dalam Islam ini berbeda dengan konsepsi poligami oleh agama Mormon, sekte dalam Kristen yang muncul dari Kota Salt Lake, Utah, Amerika Serikat, pada 1830-an. Joseph Smith, nabi agama Mormon, menganjurkan praktek poligami kepada umatnya. Pada konteks masyarakat Amerika Serikat saat itu, praktek poligami merupakan perilaku yang menyimpang. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Amerika memeluk agama Kristen Protestan, yang ajarannya tidak menganjurkan poligami, kemudian filosofi kebebasan (liberalisme) yang berakar kuat pada habitus masyarakat Amerika sebagai bangsa yang tak pernah dijajah, dan sistem ekonomi masyarakatnya yang mapan dan menempatkan derajat wanita secara lebih tinggi.

Akibatnya, praktek poligami yang dilansir oleh umat Mormon menimbulkan reaksi publik yang keras terhadapnya. Dari sastrawan sampai politikus Partai Republik yang mengadakan konvensi pertamanya pada 1856, mereka menuduh praktek poligami sebagai manifestasi barbarisme dan perbudakan. Hal ini bermuara pada perumusan Morris Bill oleh parlemen Amerika pada 1862, yang melarang praktek poligami. Dan setelah mengalami tekanan yang hebat dari aparatur negara dalam urusan administrasi keagamaan, pada 1890 presiden institusional agama Mormon, Wilford Woodruff, menginstruksikan agar praktek poligami ditinggalkan.

Ada perbedaan yang tajam dalam reaksi masyarakat terhadap praktek poligami dalam agama Islam dan dalam agama Mormon. Mengapa? Dari sisi ajaran, ada perbedaan di antara keduanya dengan Islam pada pensyaratan poligami. Agama Islam mensyaratkannya dengan ketat, tapi tidak demikian dengan Mormon. Dalam Islam, seorang lelaki yang hendak berpoligami mesti dapat bersikap adil terhadap semua istrinya. Nabi sendiri beberapa kali melakukan pernikahan didasari pertimbangan politis untuk menjalin persahabatan dengan suku lainnya, atau hendak meningkatkan derajat seorang wanita yang tidak memiliki pelindung. Tapi pada agama Mormon, dari pengamatan Kathryn M. Daynes, para wanitanya khawatir terhadap praktek tersebut karena berpotensi merugikan mereka dan anak-anaknya dalam hal pembagian warisan seandainya suaminya tidak meninggalkan wasiat (Glotzer, 2003).

Kendall White dan Daryl White melihat bahwa dianjurkannya poligami oleh Joseph Smith berhubungan erat dengan revolusi industri pada masyarakat Amerika yang menimbulkan perubahan fundamental pada institusi keluarga (White & White, 2005). Revolusi industri memaksa mayoritas penduduk beralih profesi, dari petani menjadi buruh pabrik, sehingga institusi keluarga yang sebelumnya mencakup kakek, nenek, dan berbagai kerabat lainnya mesti direduksi jumlah anggotanya sehubungan dengan terinstitusinya cara berproduksi sistem industri yang lebih ketat.

Ada kemungkinan perubahan yang menyebabkan watak sosial menjadi lebih individualistik ini menyebabkan konflik luar biasa bergejolak dalam batin Joseph Smith. Walhasil, kerinduan akan keakraban sosial yang telah tergerus memunculkan doktrin mengenai poligami. Praktek poligami dipandang dapat mengembalikan suasana kekeluargaan yang hangat. Hal inilah yang menggolongkan praktek poligami dalam Mormon sebagai praktek yang afektif. Sementara itu, latar belakang praktek poligami dalam Islam adalah sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakatnya. Konsepsi ini dapat digolongkan sebagai praktek yang rasional.

Perbedaan ini juga dapat disimak dari argumen yang populer dari petinggi Mormon untuk merasionalisasi praktek poligami, bahwa pria itu memiliki hakikat untuk berpoligami, sedangkan wanita adalah untuk bermonogami. Argumen ini jelas tidak rasional bagi wanita bila dibanding upaya Islam mengangkat derajat wanita melalui pemberian hak untuk bercerai, dan hak untuk mendapatkan warisan yang setara kepada mereka.

Dari perbandingan ini, menjadi jelas seperti apakah kondisi yang menyebabkan suatu ajaran agama tergerus atau justru terintegrasi dengan baik dalam sistem kemasyarakatannya, yakni apakah ajaran tersebut mendorong kemajuan masyarakat atau justru menghambatnya.

Poligami di Indonesia

Dalam teori sosiologi modernisasi, habitus poligami yang didasari oleh legitimasi keagamaan atau adat untuk menjamin hak-hak wanita akan pudar seiring dengan proses institusionalisasi hak-hak tersebut dalam perangkat hukum dan lembaga-lembaga.

Hal tersebut tampak pada masyarakat Indonesia yang sudah merdeka. Pada periode revolusi, gagasan-gagasan kebebasan dan kesetaraan merasuki alam pemikiran masyarakat Indonesia sehingga poligami menjadi dianggap sebagai suatu bentuk penindasan atau ketimpangan gender. Sebelumnya, praktek poligami dilakukan oleh kalangan elite dalam Islam Abangan untuk merepresentasi kekuasaan adat yang dimilikinya. Upaya masyarakat sipil Indonesia menantang praktek ini terlihat pada masa demokrasi parlementer, pada kontestasi antara Presiden Soekarno dan Perwani (Persatuan Wanita Indonesia) mempersoalkan pernikahan kedua sang Presiden.

Namun, motif praktek poligami kalangan santri untuk menjalankan ajaran Islam yang murni masih menjadi motif bagi praktek poligami masyarakat Indonesia hingga saat ini. Meski kemudian tren praktek poligami menurun seiring dengan kebijakan pembangunan, dalam kacamata kalangan santri, poligami terus dipandang sebagai suatu praktek yang diperlukan untuk mengatasi persoalan perzinaan dan mengangkat hak wanita.

Kendati argumen berdiri di atas hasrat untuk melaksanakan hukum agama, praktek poligami dalam konteks Indonesia sekarang pun belum dapat dikatakan sebagai upaya nostalgia keagamaan yang afektif. Berdasarkan wawancara dengan Puspo Wardoyo, pemilik restoran ayam dan seorang pelaku poligami, ia melakukan poligami atas dasar ketentuan Al-Quran, teladan Nabi, menghindari perzinaan, dan membagikan kekayaannya (Fealy & Hooker, 2006: 344-5). Sedangkan dalam wawancara dengan istri-istrinya, mereka cenderung berpikir bahwa poligami merupakan upaya untuk mengangkat derajat mereka, sebagaimana pada zaman Nabi (Ibid: 345-7).

Namun, bila praktek poligami masih begitu dipandang sebagai upaya merasionalisasi hak perempuan, apakah aparat negara Indonesia belum berhasil memenuhi kebutuhan mendasar kalangan wanita? Apakah keadaan masyarakat Indonesia masih bak masyarakat suku? Benar atau tidak, pretensi yang membuat miris ini menuntut upaya dari negara untuk meningkatkan hak-hak wanita Indonesia.


Jum’at, 10 Agustus 2007

Opini

Pandangan Pascapemilu Turki

Sezin Morkaya Slaats

·  ahli bidang politik yang mengkhususkan diri pada urusan dan sistem hukum Uni Eropa

Besarnya kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dalam pemilihan parlemen Turki telah melampaui harapan semua orang, termasuk para anggota partai itu sendiri. Menurut hasil terakhir pemilu, partai tersebut telah memperoleh 340 dari 550 kursi di parlemen, sebuah mayoritas yang jarang terjadi dalam arena politik Turki.

Keberhasilan seperti itu, mengingat akar keislaman partai itu dan hubungan sejarahnya yang agak kontroversial dengan negara republik sekuler tersebut, tidak diragukan lagi akan memancing pertanyaan-pertanyaan mengenai hubungan Turki dengan Barat, baik di Turki sendiri maupun luar negeri. Waktu akan menunjukkan jalan kebijakan dan arah apa yang akan diambil AKP. Tapi, sementara ini, kelihatannya tidak ada gunanya mengantisipasi ketegangan yang mungkin terjadi dengan Barat, khususnya dengan Eropa.

Bahwa AKP akan melanjutkan pandangan pro-Eropa-nya, dengan menekankan arti penting keanggotaan Uni Eropa (UE) seperti yang mereka lakukan sebelum pemilihan, hal itu masih tinggi peluangnya. Sesungguhnya, mengandalkan pada arti penting yang diberikan UE bagi kebebasan beragama, AKP menganggap keberhasilan proses keanggotaan UE sebagai program partai yang sah, sangat membantu sebagai landasan untuk menghadapi elemen-elemen garis keras sekuler negara tersebut. Tidak mengherankan bahwa, pada awal masa kekuasaan sebelumnya di parlemen, AKP menunjukkan semangat cukup besar untuk mendukung perubahan Rancangan Undang-Undang UE, yang dikenal sebagai “Paket Demokratisasi”.

Paket-paket ini bertujuan memenuhi kriteria politik Kopenhagen sebagai prasyarat keanggotaan UE. Mereka merupakan pembaruan hukum yang ditujukan untuk memperbesar cakupan hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar tertentu demi memperkuat keberhasilan lembaga-lembaga demokrasi. Penerapan paket-paket ini dimulai pada 2001 sebelum AKP berkuasa, dan terus dilanjutkan di bawah mereka.

Alasan lain untuk tidak takut menghadapi perkembangan ketegangan antara Turki dan dunia Barat sesungguhnya terletak pada Turki sendiri, yang memiliki tradisi sekuler, dan pandangan Barat yang telah berakar dalam, sebagaimana telah dinyatakan dengan tegas dalam prinsip-prinsip utama republik tersebut. Ciri-ciri ini membantu mencegah partai apa pun menghancurkan hubungannya dengan Eropa.

Memang, ada proyek modernisasi berorientasi Barat di Turki yang dapat ditelusuri ke masa lalu hingga ke zaman pembaruan (Tanzimat) pada masa Kekaisaran Ottoman. Proyek ini berkembang pesat setelah Republik Turki didirikan berdasarkan ciri-ciri sebuah negara-bangsa sekuler yang meniru negara-negara Eropa. Karena itu, tuntutan bagi keanggotaan UE dapat dipandang sebagai kelanjutan yang masuk akal dari proyek modernisasi jangka panjang ini.

AKP sejauh ini kelihatannya mempertimbangkan ciri-ciri yang telah berakar dalam dari proses modernisasi. Sebagai tambahan, menurut banyak analis politik dan wartawan terkemuka, pemilihan umum terakhir menunjukkan bahwa AKP, yang secara politik condong ke kanan, telah mulai bertindak seperti partai kanan tengah, yang menyarankan bahwa mereka sekarang akan bersikap lebih moderat menyangkut ideologi keislaman akar rumput partai tersebut, yang ingin menempatkan lebih banyak lambang-lambang Islam dalam dunia politik. AKP juga telah mengembangkan kecenderungan untuk mewakili segmen kanan konservatif dari negara tersebut yang mendukung pandangan sekuler yang kebarat-baratan.

Juga, gagasan bahwa berbagai kekhawatiran yang belum lama ini diutarakan pihak militer Turki mengenai pemilihan presiden telah berdampak bagi kemenangan AKP dalam pemilihan parlemen merupakan hal yang salah alamat. Keberhasilan AKP lebih disebabkan oleh kurangnya partai kanan tengah alternatif di mata masyarakat Turki daripada sekadar sebuah reaksi terhadap campur tangan militer yang menyampaikan beberapa kekhawatirannya.

Karena akar keagamaan AKP, kemenangannya dalam pemilihan terakhir dapat dengan mudah dianggap sebagai kemenangan atas sekularisme. Tapi, kenyataannya, kemenangan AKP tidak dilihat sebagai pertanda bahwa Turki akan menjadi sebuah negara yang menjadi radikal. Walaupun populasi Turki kebanyakan merupakan umat muslim, negara tersebut jauh dari kemungkinan memilih sistem politik berdasarkan hukum Islam.

Terlepas dari ideologi partai berkuasa, untuk waktu yang cukup lama, Turki telah menjadi sebuah contoh bagaimana sebuah negara dengan mayoritas penduduk muslim dapat bertahan sebagai sebuah negara sekuler, dan pemilihan-pemilihan belakangan ini tidak mengubah kenyataan itu. Hal ini dengan jelas ditegaskan oleh Perdana Menteri Erdogan dalam pidato setelah pemilihannya ketika ia mengatakan bahwa AKP menghormati pandangan-pandangan berbeda yang ada dalam masyarakat Turki dan mengenali arti penting nilai-nilai sekuler yang menjadi salah satu bagian dari prinsip-prinsip utama republik tersebut. *

Artikel ini merupakan tulisan bersama antara Layanan Berita Common Ground (CGNews) dan Yunus News.


Kamis, 09 Agustus 2007

Opini

Abdullahi an-Naim, Islam, dan Negara

M. Alfan Alfian, ANGGOTA LEMBAGA HIKMAH PP MUHAMMADIYAH, JAKARTA

Kehadiran Profesor Abdullahi an-Naim di Indonesia seolah menggarisbawahi jalan tengah bahwa syariat Islam tidak usah dipertentangkan secara diametral dengan sekularisme. Syariat Islam punya masa depan yang cerah ketika negara menganut paham sekuler. Sekuler bukan berarti menyingkirkan agama sama sekali, justru agama dilindungi sebagai bagian dari hak asasi yang harus dilindungi. Negara tidak usah mengatur-atur hal-ihwal ibadah dan detail urusan keagamaan, tapi negara memberikan situasi yang kondusif bagi agama.

Profesor An-Naim dari Emory School of Law, Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, punya otoritas tinggi untuk mengupas hubungan antara agama (Islam) dan negara, karena buku yang ia terbitkan, Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Depan Syariah (Mizan, 2007), membedah secara jeli isu tersebut di berbagai negara, termasuk Indonesia.

An-Naim juga punya pandangan bahwa syariat Islam sendiri tidak dapat optimal justru kalau agama terlampau diurus oleh negara. Atau bahasa populernya di sini, tatkala syariat Islam diformalisasikan. Formalisasi syariat secara total justru akan membatasi kenyamanan umat Islam dalam menjalankan syariat itu sendiri. Keikhlasan dan ketulusan menjalankan syariat justru akan terganggu karena didesakkan oleh negara, dan bukan atas kesadaran sendiri. Bisa terjadi kemunafikan massal.

Di sisi lain, An-Naim mengecam praktek sekularisme otoriter sebagaimana dianut oleh Turki. Justru ketika negara tidak memberikan ruang bagi agama secara bebas, termasuk dalam politiknya. Arus politik Islam dibendung betul. Militer adalah penjaga ideologi sekularisme. Simbol-simbol keagamaan (Islam) diketati. Para perempuan berjilab dilarang masuk ke gedung-gedung pemerintah dan menjadi siswa di sekolah-sekolah negeri. Ironis memang, karena mayoritas penduduk Turki adalah muslim.

Negara ‘bukan-bukan’

Pada dasarnya, Indonesia adalah negara Pancasila, yang maknanya bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Maka Hary Tjan Silalahi dari CSIS pernah berujar Indonesia adalah negara yang “bukan-bukan”. Negara Pancasila, sesungguhnya sudah tepat, dalam arti karena ia memberi jalan tengah bagi hubungan antara agama dan negara. Adanya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan bukti bahwa soal agama di Indonesia tidak ditempatkan di pinggir. Ada institusi Departemen Agama di sini, tapi hanya terbatas mengurusi hal-hal yang terkait dengan pendidikan dan birokratisasi penyelenggaraan ibadah yang bersikap masif, semisal ibadah haji, serta penetapan hari-hari besar Islam. Eksistensi dan peran Departemen Agama di Indonesia tidak membuat negara berpenduduk mayoritas Islam ini menjadi negara Islam.

Indonesia bukan negara sekuler karena negara masih punya kontribusi terhadap agama. Bukan pula negara agama, karena bukan syariat agama yang dijadikan arus utama (mainstream) hukum di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia didominasi hukum Barat (Belanda), walaupun dalam konteks tertentu ada pula kompilasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam. Ada institusi peradilan agama, yang terkait dengan hal-hal muamalah kaum muslim. Jadi sesungguhnya sudah ada jalan tengah yang baik dalam mengatasi hubungan antara negara dan agama di Indonesia.

Hubungan antara agama dan negara di Indonesia memang mengalami pasang naik dan pasang surut sejak kemerdekaan. Selama ini yang mengemuka dan banyak menimbulkan kecemburuan adalah ketika ada agama yang diakui negara dan yang tidak. Ada agama yang kesannya dimanjakan oleh negara, ada yang merasa dianggap hanya sebagai “pelengkap penderita”. Namun, di era reformasi ini, sudah ada perkembangan yang maju sekali, bahwa sesungguhnya tidak ada lagi agama yang perlu diakui oleh negara. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Semua agama dan kepercayaan diperlakukan sama, karena itu hak warga negara. Tampaknya saat ini sudah ada revolusi dalam konteks pemosisian negara atas agama di Indonesia, bahwa resminya, negara sudah tidak mengakui lagi agama resmi. Tapi memang, dalam prakteknya, kerap negara kurang tegas dalam merespons isu-isu hak keberagamaan warga negaranya.

Di Indonesia, hubungan antara negara dan agama, di era reformasi ini, karena itu cenderung tidak bermasalah. Yang jadi masalah adalah kesiapan mentalitas umat beragama itu sendiri, khususnya yang cenderung ekstrem dan belum siap menerima aktivitas keberagamaan orang lain, yang berbeda. Penghancuran “tempat-tempat ibadah” dan pengacauan atas aktivitas keberagamaan kalangan tertentu masih kerap terjadi di lapangan. Pemerintah memang tidak dapat lagi memaksakan kehendak untuk ikut campur dalam konflik-konflik keagamaan. Tapi pemerintah tetap harus bertanggung jawab terhadap penegakan hukum dan aturan main yang berlaku. Pada prinsipnya, tidak boleh ada kekerasan dalam menyelesaikan konflik agama. Negara harus adil dan tidak berat sebelah, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dakwah dan politik

Umat Islam Indonesia harus berlapang dada dengan lepasnya “keberpihakan negara” atas “intervensi agama lain”. Dalam negara Pancasila, kehidupan beragama dijamin, termasuk dalam mengembangkan dakwah-dakwah mereka. Tapi memang, semua itu harus dilakukan secara fair, ada aturan main yang jelas, agar tidak memunculkan konflik yang fatal. Indonesia adalah negara plural, maka dakwah keagamaan harus dilakukan dengan memperhatikan keanekaragaman yang ada. Harus ada fatsoen dalam berdakwah agar tidak memunculkan reaksi dari masyarakat. Fatsoen itu penting dan, tentu saja, perlu dialog yang akrab antarpemeluk umat beragama, khususnya di level pemimpinnya.

Pengalaman konflik “antaragama” di Indonesia pada era reformasi ini bagaimanapun harus dijadikan pelajaran berharga. Ekstremitas agama harus dihindari. Wacana dan praktek toleransi beragama harus dihidupkan kembali. Agama mestinya betul-betul mampu hadir dan memberikan makna konstruktif dalam masyarakat.

Yang menjadi sorotan lain di Indonesia ini adalah Islam dan politik. Kalangan “sekuler” dan Islam moderat curiga terhadap agenda politik Islam, yang muaranya adalah formalisasi syariat. Hadirnya perda-perda syariat dicemaskan. Munculnya kekuatan politik Islam yang populer di pentas nasional, Partai Keadilan Sejahtera, misalnya, sering disandingkan dengan fenomena Partai Keadilan dan Pembangunan. Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta bagaimanapun merupakan fenomena “bawah sadar” seolah menyandingkan pertarungan antara Islam ideologis versus sekuler-kebangsaan, walaupun tidak sepenuhnya dapat disebut demikian.

Tapi kelihatannya isu demikian temporer saja, karena politik Islam tidak tunggal. Akan hadir check and balances dalam konteks ini. Kalau ada kekuatan politik Islam yang amat menonjolkan dimensi ideologisnya, dalam konteks tertentu ia akan kesulitan dalam menghadapi realitas keindonesiaan dan berpotensi menjadi common enemy. Maka mau tidak mau Islam politik di Indonesia harus cair, elegan, serta mampu membaur dan berkomunikasi dengan yang lain.


Kamis, 09 Agustus 2007

Opini

Kebal Korupsi

Faisal Djabbar, FUNGSIONAL DEPUTI PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Saya merinding membayangkan jutaan orang ditangkap karena melakukan korupsi. Undang-Undang Antikorupsi merumuskan 30 jenis korupsi. Bila UU Nomor 31 Tahun 1999 konsisten ditegakkan, semua pegawai negeri sipil akan antre di depan penjara. Negara serta-merta berantakan bila lembaga penegak hukum menerapkan ke-30 jenis korupsi itu.

Simak saja pendapat penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, “Berdasarkan 30 jenis perbuatan korupsi yang ditetapkan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, harus ditangkap 3,7 juta PNS, semua anggota DPR, DPRD, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, direktur BUMN/BUMD, para rektor, dosen, guru, pemimpin pesantren, dan mahasiswa.”

Karena itu, menyuap pegawai negeri sipil dan pegawai negeri menerima suap adalah korupsi. Menyuap hakim dan hakim menerima suap adalah korupsi. Penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil yang memeras adalah pelaku korupsi. Pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang berarti melakukan korupsi. Dan masih ada perilaku lain yang masuk kategori korupsi.

Walhasil, perang melawan korupsi mestinya bukan cuma menangkapi koruptor. Sejarah mencatat, sejumlah upaya dibentuk guna menjebloskan koruptor ke penjara. Orde Baru kerap melahirkan lembaga pemberangus korupsi. Mulai Tim Pemberantasan Korupsi pada 1967, Komisi Empat pada 1970, Komisi Anti-Korupsi pada 1970, dan Opstib di 1977. Nyatanya, penangkapan koruptor tidak membuat jera yang lain. Koruptor junior terus bermunculan. Mati satu tumbuh seribu, kata pepatah.

Itulah kekeliruan upaya pemberantasan korupsi. Fokus yang sangat tertuju pada upaya menindak koruptor, sedangkan sedikit sekali perhatian pada usaha pencegahan korupsi. Beruntung, KPK, yang selain diserahi tugas penindakan, diberi tugas mencegah korupsi. Salah satunya pendidikan antikorupsi pada masyarakat, terutama pendidikan antikorupsi bagi siswa sekolah. Menyadari hal ini, tersembul gagasan memasukkan materi antikorupsi dalam kurikulum pendidikan tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sebagai bentuk nyata pendidikan antikorupsi. Tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi.

Mata ajaran

Pertanyaan muncul, haruskah pendidikan antikorupsi menjadi satu mata pelajaran tersendiri? Tidak, karena malah akan menyusahkan anak didik. Saat ini peserta didik sudah demikian sesak dengan melimpahnya mata pelajaran yang harus dipelajari dan diujikan. Dikhawatirkan, anak didik akan terjebak dalam kewajiban mempelajari materi kurikulum antikorupsi. Bisa jadi yang akan muncul adalah kebencian dan antipati pada mata pelajaran antikorupsi, bukannya pemahaman serta kesadaran antikorupsi.

Jauh hari pakar pendidikan Arief Rachman menyatakan tidak tepat bila pendidikan antikorupsi menjadi satu mata pelajaran khusus. Alasannya, siswa sekolah mulai tingkat SD, sekolah menengah pertama, hingga SMA, sudah terbebani sekian banyak mata pelajaran. Dari segi pemerintah, menurut Arief Rachman, akan berbuntut pada kesulitan-kesulitan, seperti pengadaan buku-buku antikorupsi dan repotnya mencari guru antikorupsi.

Menyikapi kesulitan tersebut, pendidikan antikorupsi lebih tepat dijadikan pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu. Materi pendidikan antikorupsi nantinya diselipkan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bimbingan karier, bahasa, dan sebagainya. Pokok bahasan mencakup kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, dan daya juang. Selain itu, nilai-nilai yang mengajarkan kebersamaan, menjunjung tinggi norma yang ada, dan kesadaran hukum yang tinggi.

Pendidikan nilai

Pendidikan antikorupsi bagi siswa SD, SMP, dan SMA akhirnya memang mengarah pada pendidikan nilai. Pendidikan antikorupsi itu yang menopang nilai-nilai kebaikan dan yang mendukung orientasi nilai. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai, mengutip pakar etika Franz Magnis Suseno, adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda melakukan korupsi dan marah bila ia menyaksikannya.

Menurut Magnis, ada tiga sikap moral fundamental yang akan membikin orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi: kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. Jujur berarti berani menyatakan keyakinan pribadi, menunjukkan siapa dirinya. Kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama. Ketidakjujuran jelas akan menghancurkan komunitas bersama. Siswa perlu belajar bahwa berlaku tidak jujur adalah sesuatu yang amat buruk.

Adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat diri sendiri. Magnis mengatakan bersikap baik tapi melanggar keadilan tidak pernah baik. Keadilan adalah tiket menuju kebaikan. Adapun tanggung jawab berarti teguh hingga terlaksananya tugas. Tekun melaksanakan kewajiban sampai tuntas. Misalnya, siswa diberi tanggung jawab mengelola dana kegiatan olahraga di sekolahnya. Rasa tanggung jawab siswa terlihat ketika dana dipakai seoptimal mungkin menyukseskan kegiatan olahraga. Menurut Magnis, pengembangan rasa tanggung jawab adalah bagian terpenting dalam pendidikan anak menuju kedewasaan, menjadi orang yang bermutu sebagai manusia.

Warung kejujuran

Materi antikorupsi memang bisa kita selipkan sebagai pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu. Tapi pertanyaan lain muncul, apakah pendidikan antikorupsi sekadar pemberian wawasan di ranah kognitif?

Pendidikan antikorupsi jelas bukan cuma berkutat pada pemberian wawasan dan pemahaman serta tidak sekadar menghafal. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada penanaman nilai-nilai. Lebih dari itu, pendidikan antikorupsi menyentuh pula ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa, menuju penghayatan dan pengamalan nilai-nilai antikorupsi.

Mencermati hal tersebut, KPK gencar mempromosikan dibentuknya warung kejujuran di setiap sekolah. Warung kejujuran adalah warung yang menjual makanan kecil dan minuman. Warung kejujuran tidak memiliki penjual dan tidak dijaga. Makanan atau minuman dipajang dalam warung. Dalam warung tersedia kotak uang, yang berguna menampung pembayaran dari siswa yang membeli makanan atau minuman. Bila ada kembalian, siswa mengambil dan menghitung sendiri uang kembalian dari dalam kotak tersebut.

Melalui warung kejujuran, siswa belajar berperilaku jujur. Siswa belajar bersikap taat dan patuh ketika tidak ada orang yang mengawasi. Belajar jujur kepada diri sendiri. Intinya, inilah sebuah pendidikan antikorupsi yang langsung menyentuh wilayah kesadaran dan sikap siswa.


Sabtu, 18 Agustus 2007

Opini

Kemerdekaan Prosedural

A. Bakir Ihsan, ANGGOTA STAF AHLI WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI

Dalam konteks politik, istilah “prosedural” sering dikaitkan dengan demokrasi yang mengacu pada capaian teknis berupa suksesi dan perebutan kursi semata. Sementara itu, rakyat (demos) hanya berperan sebatas penggembira yang dimobilisasi dalam sebuah kontestasi. Kalau merujuk pada konsep tersebut, kemerdekaan negara ini mengalami hal yang sama. Kemerdekaan yang kita capai masih bersifat prosedural, karena sebatas hengkangnya kaum kolonial dari Bumi Pertiwi dan tampilnya bumiputra sebagai penguasa. Layaknya demokrasi, kemerdekaan juga ditandai oleh pesta yang melibatkan warga dan diadakan secara berkala dengan beragam harapan tanpa kepastian.

Ketika Anthony Gidden mendorong perlunya demokratisasi atas demokrasi (democratizing democracy) yang cenderung semu, kemerdekaan memerlukan hal yang sama: memerdekakan kemerdekaan, yaitu upaya membebaskan kemerdekaan dari belenggu prosedural sehingga warga bisa menemukan jati dirinya sebagai warga bangsa, bukan sekadar warga negara.

Kalau merujuk pada konsepsi negara bangsa (nation-state), kemerdekaan masih berhenti pada level negara yang berdaulat. Struktur dan institusi negara didirikan untuk mempertahankan eksistensinya. Bahkan ia beroperasi dengan peran dan sumbangsih yang besar dalam percaturan relasi antarnegara. Sejak merdeka, Indonesia berperan aktif dalam percaturan internasional, seperti Gerakan Nonblok dan Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk keterlibatannya dalam pasukan perdamaian di Timur Tengah. Ini menjadi bukti bahwa secara struktural (kelembagaan), negara ini mampu berdiri sejajar dengan negara-negara lainnya.

Namun, bagaimana dengan bangsa (nation) yang dikandungnya? Semerbak eksistensi negeri ini belum mampu dinikmati oleh warganya. Paling tidak hal tersebut terekam dari persepsi hambar warga atas institusi (partai) politik, pelayanan publik yang masih jauh panggang dari api, dan relasi antarwarga yang belum mencerminkan penghargaan pada pluralitas.

Budaya mematuhi

Menurut John Stuart Mill, masyarakat liar yang merdeka baru akan mampu menciptakan kemajuan peradabannya ketika ia belajar untuk patuh. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan menjadi indikator tingkat keadaban sebuah bangsa. Sebagian dari kita mungkin merasa risi dengan term “patuh”, karena ia identik dengan dominasi dan hegemoni. Padahal, dalam konteks negara bangsa, kepatuhan menjadi keharusan seluruh elemen masyarakat, dari elite sampai rakyat. Kontrak sosial yang menjadi basis bangunan sebuah negara mensyaratkan adanya kepatuhan agar roda negara bisa terus bergerak.

Para pendiri republik ini membangun landasan negara untuk dipatuhi demi kohesi, bukan hegemoni. Ia menjadi panduan perilaku yang mengikat negara dan warganya. Namun, sejarah republik ini menorehkan catatan yang kurang harmonis, bahkan dikotomis dan distingtif antara penguasa (negara) dan rakyat. Politik kekuasaan menampilkan dirinya secara paternalistik, serba mencakup, dan menjadi pusat segalanya. Negara mengendalikan seluruh sumber daya sehingga menciptakan ketergantungan rakyat pada negara. Akibatnya, warga selalu berharap belas kasih (keterlibatan) negara sekaligus mempersempit ruang kemandirian warga. Dalam kondisi demikian, negara semakin memiliki peluang mengendalikan rakyat. Padahal, dalam konteks civil society, warga menjadi pilar yang menentukan arah perjalanan negara, bukan sebaliknya. Ketergantungan dan distingsi antara warga dan negara tersebut merupakan bentuk lain keterbelengguan.

Pelembagaan konstitusi

Keberhasilan negara merekonstruksi dirinya melalui revisi konstitusi seharusnya diikuti pelembagaan (ketaatan) konstitusi itu sendiri. Namun, semua itu masih mimpi. Karena itu, pencapaian agenda pada era reformasi ini tak jauh berbeda dengan pencapaian awal kemerdekaan, yaitu pergulatan membangun konstitusi. Sementara itu, penguatan nilai-nilai konstitusi berjalan lambat dan cenderung involutif. Akibatnya, kegaduhan politik terus mengalir dari dulu sampai sekarang.

Kita bisa menyaksikan karut-marut relasi antarlembaga negara yang sering berujung pada kegaduhan politik yang tak produktif. Walaupun konstitusi sudah mengatur tata interaksi dan pola relasi antarinstitusi, tarik-menarik kepentingan elitis di antara lembaga-lembaga negara tak pernah mati. Percaloan di Dewan Perwakilan Rakyat, mafia peradilan, dan sepak terjang Mahkamah Agung dengan segala kontroversinya menjadi catatan lemahnya budaya mematuhi. Begitu juga DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang berebut kuasa, walau dalam konstitusi mereka memiliki posisi yang sama.

Belum lagi orientasi kekuasaan kaum politikus yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok daripada warga. Semua ini akibat pengabaian terhadap konstitusi sebagai landasan dasar interaksi. Konsekuensinya, tatanan kenegaraan menjadi amburadul dan bergerak menurut tafsirnya masing-masing. Karena itu, diperlukan proses pelembagaan konstitusi dalam kesadaran diri anak bangsa.

Proses pelembagaan ini tidak sekadar melalui sosialisasi konstitusi hasil amendemen, seperti yang dilakukan Majelis Permusyawaratan RI saat ini, tapi melalui keteladanan sikap para elite dalam menjunjung tinggi sistem kenegaraan yang telah disepakati bersama. Walaupun secara konstitusi semua lembaga negara memiliki kedudukan yang sama, dalam sistem presidensial, eksistensi kepala negara (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) menjadi penting untuk menegakkan kembali kepatuhan seluruh komponen masyarakat terhadap aturan main yang ada. Dan fungsi ini akan maksimal apabila masing-masing lembaga negara bekerja sesuai dengan aturan dan berkhidmat untuk rakyat.

Tentu ini bukan agenda mudah, karena pada kenyataannya para pejabat negara masih banyak yang abai, bahkan belum mengetahui amendemen konstitusi, apalagi menjalankannya. Inilah ironi kemerdekaan di usianya yang ke-62, yang baru sebatas bongkar-pasang prosedur-prosedur oleh para elite tanpa bekas dalam sikap dan perilaku mereka. Inilah kemerdekaan prosedural yang dapat mengancam kohesivitas kebangsaan yang multikultural. Karena itu, melewati setengah abad usia kemerdekaan dan di tengah demokrasi yang merekah, orientasi penyadaran diri perlu dilakukan agar kemerdekaan bermakna bagi proses “menjadi bangsa”.


Kamis, 16 Agustus 2007

Opini

Kemerdekaan Prosedural

A. Bakir Ihsan

·  ANGGOTA STAF AHLI WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI

Dalam konteks politik, istilah “prosedural” sering dikaitkan dengan demokrasi yang mengacu pada capaian teknis berupa suksesi dan perebutan kursi semata. Sementara itu, rakyat (demos) hanya berperan sebatas penggembira yang dimobilisasi dalam sebuah kontestasi. Kalau merujuk pada konsep tersebut, kemerdekaan negara ini mengalami hal yang sama. Kemerdekaan yang kita capai masih bersifat prosedural, karena sebatas hengkangnya kaum kolonial dari Bumi Pertiwi dan tampilnya bumiputra sebagai penguasa. Layaknya demokrasi, kemerdekaan juga ditandai oleh pesta yang melibatkan warga dan diadakan secara berkala dengan beragam harapan tanpa kepastian.

Ketika Anthony Gidden mendorong perlunya demokratisasi atas demokrasi (democratizing democracy) yang cenderung semu, kemerdekaan memerlukan hal yang sama: memerdekakan kemerdekaan, yaitu upaya membebaskan kemerdekaan dari belenggu prosedural sehingga warga bisa menemukan jati dirinya sebagai warga bangsa, bukan sekadar warga negara.

Kalau merujuk pada konsepsi negara bangsa (nation-state), kemerdekaan masih berhenti pada level negara yang berdaulat. Struktur dan institusi negara didirikan untuk mempertahankan eksistensinya. Bahkan ia beroperasi dengan peran dan sumbangsih yang besar dalam percaturan relasi antarnegara. Sejak merdeka, Indonesia berperan aktif dalam percaturan internasional, seperti Gerakan Nonblok dan Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk keterlibatannya dalam pasukan perdamaian di Timur Tengah. Ini menjadi bukti bahwa secara struktural (kelembagaan), negara ini mampu berdiri sejajar dengan negara-negara lainnya.

Namun, bagaimana dengan bangsa (nation) yang dikandungnya? Semerbak eksistensi negeri ini belum mampu dinikmati oleh warganya. Paling tidak hal tersebut terekam dari persepsi hambar warga atas institusi (partai) politik, pelayanan publik yang masih jauh panggang dari api, dan relasi antarwarga yang belum mencerminkan penghargaan pada pluralitas.

Budaya mematuhi

Menurut John Stuart Mill, masyarakat liar yang merdeka baru akan mampu menciptakan kemajuan peradabannya ketika ia belajar untuk patuh. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan menjadi indikator tingkat keadaban sebuah bangsa. Sebagian dari kita mungkin merasa risi dengan term “patuh”, karena ia identik dengan dominasi dan hegemoni. Padahal, dalam konteks negara bangsa, kepatuhan menjadi keharusan seluruh elemen masyarakat, dari elite sampai rakyat. Kontrak sosial yang menjadi basis bangunan sebuah negara mensyaratkan adanya kepatuhan agar roda negara bisa terus bergerak.

Para pendiri republik ini membangun landasan negara untuk dipatuhi demi kohesi, bukan hegemoni. Ia menjadi panduan perilaku yang mengikat negara dan warganya. Namun, sejarah republik ini menorehkan catatan yang kurang harmonis, bahkan dikotomis dan distingtif antara penguasa (negara) dan rakyat. Politik kekuasaan menampilkan dirinya secara paternalistik, serba mencakup, dan menjadi pusat segalanya. Negara mengendalikan seluruh sumber daya sehingga menciptakan ketergantungan rakyat pada negara. Akibatnya, warga selalu berharap belas kasih (keterlibatan) negara sekaligus mempersempit ruang kemandirian warga. Dalam kondisi demikian, negara semakin memiliki peluang mengendalikan rakyat. Padahal, dalam konteks civil society, warga menjadi pilar yang menentukan arah perjalanan negara, bukan sebaliknya. Ketergantungan dan distingsi antara warga dan negara tersebut merupakan bentuk lain keterbelengguan.

Pelembagaan konstitusi

Keberhasilan negara merekonstruksi dirinya melalui revisi konstitusi seharusnya diikuti pelembagaan (ketaatan) konstitusi itu sendiri. Namun, semua itu masih mimpi. Karena itu, pencapaian agenda pada era reformasi ini tak jauh berbeda dengan pencapaian awal kemerdekaan, yaitu pergulatan membangun konstitusi. Sementara itu, penguatan nilai-nilai konstitusi berjalan lambat dan cenderung involutif. Akibatnya, kegaduhan politik terus mengalir dari dulu sampai sekarang.

Kita bisa menyaksikan karut-marut relasi antarlembaga negara yang sering berujung pada kegaduhan politik yang tak produktif. Walaupun konstitusi sudah mengatur tata interaksi dan pola relasi antarinstitusi, tarik-menarik kepentingan elitis di antara lembaga-lembaga negara tak pernah mati. Percaloan di Dewan Perwakilan Rakyat, mafia peradilan, dan sepak terjang Mahkamah Agung dengan segala kontroversinya menjadi catatan lemahnya budaya mematuhi. Begitu juga DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang berebut kuasa, walau dalam konstitusi mereka memiliki posisi yang sama.

Belum lagi orientasi kekuasaan kaum politikus yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok daripada warga. Semua ini akibat pengabaian terhadap konstitusi sebagai landasan dasar interaksi. Konsekuensinya, tatanan kenegaraan menjadi amburadul dan bergerak menurut tafsirnya masing-masing. Karena itu, diperlukan proses pelembagaan konstitusi dalam kesadaran diri anak bangsa.

Proses pelembagaan ini tidak sekadar melalui sosialisasi konstitusi hasil amendemen, seperti yang dilakukan Majelis Permusyawaratan RI saat ini, tapi melalui keteladanan sikap para elite dalam menjunjung tinggi sistem kenegaraan yang telah disepakati bersama. Walaupun secara konstitusi semua lembaga negara memiliki kedudukan yang sama, dalam sistem presidensial, eksistensi kepala negara (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) menjadi penting untuk menegakkan kembali kepatuhan seluruh komponen masyarakat terhadap aturan main yang ada. Dan fungsi ini akan maksimal apabila masing-masing lembaga negara bekerja sesuai dengan aturan dan berkhidmat untuk rakyat.

Tentu ini bukan agenda mudah, karena pada kenyataannya para pejabat negara masih banyak yang abai, bahkan belum mengetahui amendemen konstitusi, apalagi menjalankannya. Inilah ironi kemerdekaan di usianya yang ke-62, yang baru sebatas bongkar-pasang prosedur-prosedur oleh para elite tanpa bekas dalam sikap dan perilaku mereka. Inilah kemerdekaan prosedural yang dapat mengancam kohesivitas kebangsaan yang multikultural. Karena itu, melewati setengah abad usia kemerdekaan dan di tengah demokrasi yang merekah, orientasi penyadaran diri perlu dilakukan agar kemerdekaan bermakna bagi proses “menjadi bangsa”.


Rabu, 15 Agustus 2007

Opini

Nasib Program 2 Juta Ton Beras

Andi Irawan, ALUMNUS PROGRAM DOKTOR EKONOMI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) 2 juta ton terancam gagal tercapai tahun ini! Pernyataan ini tampaknya tidaklah berlebihan. Indikasi kuatnya, kita melihat sampai saat ini faktor-faktor penunjang kebijakan tersebut di lapangan belum bisa diwujudkan oleh pemerintah. Yang pertama dan teranyar, faktor ketersediaan air irigasi. Kita tahu saat ini di wilayah-wilayah sentra produksi beras di Jawa terjadi kekeringan, yang berimbas pada kelangkaan air irigasi yang berlanjut pada ancaman pada kegagalan panen.

Faktor kedua yang tak dapat diwujudkan pemerintah adalah ketersediaan benih unggul dan ekspansi penggunaannya di kalangan petani, walaupun sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi kalau subsidi benih yang dianggarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007 sekitar Rp 1,05 triliun bisa tersalurkan pada April-Mei 2007. Sebagaimana diketahui, sampai akhir Juli baru sekitar 10 persen benih subsidi ini yang telah disebarkan kepada petani oleh pemerintah-pemerintah daerah.

Belum lagi ketika kita berbicara tentang bagaimana kelangkaan pupuk yang selalu menjadi fenomena berulang dari tahun ke tahun, yang belum mampu diatasi oleh para pengambil kebijakan, padahal anggaran subsidi pupuk cukup signifikan, yakni Rp 5,6 triliun. Dan semakin lengkap ekspektasi tentang kegagalan kebijakan ini kalau kita bicara tentang mati surinya kelembagaan penyuluhan dan kelompok tani di tingkat petani, yang tidak hanya butuh waktu yang cukup untuk menggeliatkannya dari tidur nyenyak sepanjang era reformasi, tapi juga butuh keseriusan serta sinergisasi kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengaktifkannya lagi.

Apa penyebab faktor penunjang kenaikan produksi beras tak dapat diwujudkan? Jawaban singkatnya adalah terjadi government failure, suatu terminologi yang merujuk bahwa gagalnya intervensi pemerintah dalam mencapai target kebijakan yang ditetapkannya karena masalah-masalah yang inheren ada dalam tubuh pemerintah itu sendiri.

Kalau kita melihat dari kacamata ekonomi kelembagaan, fenomena asimetris informasi yang tidak mendapat solusi yang tepat berkontribusi besar atas terjadinya government failure tersebut. Asimetris informasi merupakan keniscayaan dalam suatu organisasi, apalagi dalam birokrasi negara, yang merupakan organisasi raksasa yang sangat kompleks. Asimetris informasi terjadi ketika pemegang/pemilik (principal) perusahaan dalam konteks bisnis atau pemegang kekuasaan (dalam konteks negara) gagal mentrasmisikan keinginan atau motivasinya kepada para agen (pelaksana tugas)-nya. Sebagai puncak pemimpin birokrasi, presiden, wakil presiden, dan menteri terkait kita asumsikan punya political will untuk meningkatkan produksi gabah 2 juta ton, tapi permasalahannya, apakah aparatur di bawahnya bersikap sama terhadap political will presiden tersebut, sehingga menghasilkan aksi yang masif dari semua elemen. Dengan melihat faktor-faktor penunjang kenaikan produksi beras yang tak dapat diwujudkan pemerintah, kita dapat mengatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebenarnya telah gagal mentranmisikan political will-nya tentang urgensi kenaikan 2 juta ton beras ke seluruh jajaran birokrasi pemerintah di pusat dan daerah.

Solusi kelembagaan menjadi penting untuk mengatasi masalah asimetris informasi ini. Para pakar ekonomi kelembagaan mengatakan solusi kelembagaan untuk mengatasi masalah asimetris informasi ini adalah adanya “kontrak” antara sang principal dan agennya untuk meminimalisasi terjadinya asimetris informasi yang merugikan. Dalam konteks organisasi negara, kontrak institusi dalam bentuk payung hukum sangatlah penting untuk memaksa para birokrat dan organisasinya melaksanakan kebijakan presiden atau menteri.

Solusi kelembagaan ini tampaknya belum dilakukan secara prima oleh pemerintah pusat dalam rangka menyukseskan P2BN. Mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Pertama, dalam kasus penyaluran benih unggul untuk petani, pengadaan benih melalui penunjukan langsung mendapat penolakan banyak kepala daerah, karena payung hukum yang melandasinya bagi mereka tidak kuat. Ini mengingat pengadaan barang dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan langsung untuk benih padi ini tidak didukung oleh keputusan presiden dan peraturan presiden tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang ada (Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Perpres Nomor 79 Tahun 2006, dan Perpres Nomor 85 Tahun 2006).

Seharusnya pemerintah segera menerbitkan produk hukum yang setara untuk menimbulkan rasa aman bagi para pejabat berwenang daerah untuk menyelenggarakan pengadaan benih bersubsidi, mengingat waktu yang sudah sangat mendesak (karena pada musim tanam Januari-Maret 2007 seharusnya benih bersubsidi sudah ditanam oleh petani). Tapi pemerintah hanya menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian-Kepala Kepolisian RI-Jaksa Agung-Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan sebagai payung hukum. Tentu saja wajar kalau kemudian masih banyak para pejabat daerah yang tidak berani menyelenggarakan pengadaan benih bersubsidi melalui penunjukan langsung, karena walau bagaimanapun hierarki hukum SEB ada di bawah keppres dan perpres sehingga mereka belum merasa aman secara hukum mengingat produk hukum yang hierarkinya lebih rendah (SEB) tentu tidak bisa melanggar produk hukum yang lebih tinggi (keppres dan perpres). Akibatnya, sepanjang musim tanam Januari-Maret, benih unggul pemerintah belum sampai kepada petani dan sampai akhir Juli baru sekitar 10 persen benih unggul yang disalurkan.

Kedua, dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pembangunan pertanian merupakan “program pilihan” bagi semua kabupaten kota di Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut kontraproduktif dengan grand design revitalisasi pertanian (dengan P2BN yang merupakan bagian di dalamnya) yang terdapat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah pusat, karena menyatakan bahwa program yang berkaitan dengan pembangunan pertanian/ketahanan pangan adalah program pilihan, bukan program wajib bagi semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam RPJMD mereka.

Dengan demikian, di masa mendatang, presiden perlu mengevaluasi keberadaan “kontrak” program P2BN ini dengan menteri-menterinya, termasuk dengan semua kepala daerah di seluruh Indonesia, tentang siapa menjalankan apa serta apa punishment dan reward-nya. Kontrak dapat dalam bentuk payung hukum, seperti perpres atau keppres, atau gentlemen agreement, seperti pengurangan (dan peningkatan) Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Perbantuan, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum, bagi daerah-daerah yang tidak serius (dan sukses) menjalankan program P2BN ini.


Rabu, 15 Agustus 2007

Opini

Tanah untuk Korban Lumpur Lapindo

Mohammad Na’iem

·  DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS GADJAH MADA DAN GURU BESAR BIDANG PEMULIAAN POHON DAN SILVIKULTUR INTENSIF, dan Moch. Faried Cahyono, PENELITI EKONOMI PADA PUSAT STUDI KEAMANAN DAN PERDAMAIAN UGM

Sampai hari ini nasib korban lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, masih belum menentu. Penyelesaian tuntas dan bermartabat–tidak hanya bagi korban, tapi juga bagi pemerintah dan pengusaha–belum ditemukan. Korban lumpur masih bertahan dalam derita di tengah sisa kesabaran. Sementara itu, pemerintah dan Kelompok Bakri sebagai pengusaha tetap tersandera oleh janji menyelesaikan masalah.

Bagi pemerintah, tidaklah mudah menyelesaikan persoalan ganti rugi, karena constraint anggaran dalam skema tight money policy, sesuai dengan arahan IMF-World Bank, tak mudah dilanggar. Dalam praktek anggaran, semua dana sudah ada posnya masing-masing dan dijaga, dengan peraturan untuk mencegah korupsi, tapi ini berimplikasi pada tiadanya dana untuk keperluan mendadak, khususnya jika ada bencana.

Sementara itu, di pihak pengusaha, Bakri Group sebagai pemilik Lapindo tidaklah bisa diharapkan berpikir sebagai pihak penyelesai tunggal. Bagaimanapun, namanya pengusaha, pemilik Lapindo tetaplah sebuah badan usaha yang menghitung untung-rugi. Jika pengeluaran untuk biaya sosial mencapai batas yang bisa mereka terima, hitung-hitungan yang kemudian dilakukan adalah kembali ke soal menang-kalah, untung atau buntung, sedangkan ukuran moralitas dalam kaitan dengan korban Lapindo akan diabaikan.

Adapun bagi rakyat yang menjadi korban, tanpa turunnya keputusan pemerintah yang tepat dan bantuan dari Lapindo tidak ada jalan keluar dari nasib buruk yang tiba-tiba terjadi. Jika tuntutan tidak dipenuhi, radikalisme yang terjadi mungkin akan menghasilkan kerusakan yang lebih parah lagi. Pada tiga kepentingan itu tarik-menarik terjadi dan dengan perhitungan itu pula skema penyelesaian ini disusun.

Hal penting yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana perkembangan paling mutakhir di lapangan. Kini, akibat tidak adanya penyelesaian yang relatif tuntas atas masalah, konflik terjadi antar dan inter-tiga pihak (pemerintah, pengusaha, dan warga masyarakat yang didampingi NGO atau dipimpin para tokohnya) ibarat benang kusut yang sulit diurai.

Apakah memang tidak ada penyelesaian rasional dan bermartabat untuk kasus lumpur ini? Tentu saja ada. Rasional yang dimaksud adalah penyelesaian yang masuk akal bagi tiga pihak (pemerintah, pengusaha, dan rakyat sekaligus) praktis karena bisa dilaksanakan dengan ketersediaan sumber daya dan dana yang ada.

Penyelesaian juga harus bermartabat, maksudnya adalah bermartabat tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi pengusaha, terlebih bagi korban lumpur Lapindo. Pemerintah dianggap bermartabat jika ia tetap bertanggung jawab kepada rakyat. Pengusaha dianggap bermartabat jika memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Jalan itu ada dan dapat dilakukan segera. Pihak-pihak di atas rakyat (pengusaha dan pemerintah) tidak perlu mencari cara menghindar, apalagi lari, dari tuntutan menyelesaikan masalah lumpur Lapindo.

Lahan bagi korban

Problem pokok yang harus dipecahkan bagi korban lumpur Lapindo adalah tiadanya lahan untuk tempat tinggal dan tempat usaha, Tiadanya lahan kemudian merembet ke tiadanya kepastian usaha, bahkan tiadanya kepastian hidup dalam waktu yang tidak terprediksi sampai berapa lama akan berlangsung.

Namun, penyelesaian menyeluruh bisa dimulai jika pemerintah segera menyediakan lahan untuk tempat tinggal dan tempat usaha. Caranya, dengan pengalihfungsian, sebagian kecil saja, lahan hutan jati yang ada di Jawa, yang pengelolaannya dilakukan oleh Perhutani, untuk dijadikan kawasan permukiman korban Lapindo. Luas hutan di Jawa, total jika dihitung, kurang-lebih mencapai 2 juta hektare. Kalau Presiden memanggil Direktur Utama Perum Perhutani dan meminta persetujuannya untuk alih fungsi lahan itu tentu Direktur Utama Perum Perhutani tidak akan dapat menolak karena sifatnya sangat emergency. Lahan yang akan digunakan dapat dipilih lahan-lahan hutan yang kondisinya marginal atau kurang produktif untuk kepentingan produktivitas hutan. Jumlah lahan bisa dihitung sesuai dengan kebutuhan, misalnya 2.000-5.000 hektare. Sejak awal data statistik menyangkut siapa saja korban, berapa jumlah kerugian menjadi amat penting, dan dari statistik itu dibangun satu pola baku bagaimana lahan eks Perhutani tersebut bisa dibagi.

Lalu lahan manakah yang akan diberikan kepada para korban lumpur Lapindo itu? Memenuhi permintaan para korban yang ingin tetap tinggal dekat tanah warisan leluhur, maka lahan Perhutani yang dipilih adalah yang terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pasuruan, KPH Probolinggo, atau KPH Malang, Jawa Timur. Jumlah 2.000-5.000 hektare lahan marginal Perhutani di tiga tempat itu kami kira sudah dapat mencukupi kebutuhan tempat tinggal dan tempat usaha para korban.

Ketika keputusan mengalihfungsikan lahan Perum Perhutani menjadi lahan permukiman dan usaha itu dibuat, langkah yang harus dilakukan kemudian adalah langkah teknis berikutnya. Tapi paling tidak sudah ada keputusan paling pokok bahwa korban lumpur sudah akan mendapatkan tanah untuk tempat tinggal dan usaha. Langkah berikutnya melibatkan Kelompok Bakri sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab dan sejauh ini tidak ingin disebut tidak bertanggung jawab sebagai pemicu atas seluruh masalah yang muncul, yakni dengan memberikan dana untuk pembangunan perumahan dan tempat usaha bagi para korban. Pada saat bersamaan dibuka pula peluang pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk membangun sarana lain, seperti masjid dan taman. Untuk mencegah terjadinya konflik yang tidak perlu, soal-soal SARA harus diperhatikan. Bantuan kepada warga beragama hendaknya yang sifatnya substantif agama, dan bukan bangunan formal agama.

Langkah lebih lanjut sudah barang tentu memulihkan kehidupan mereka agar normal kembali, dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Dana yang mungkin dianggarkan oleh pemerintah adalah dana subsidi untuk hidup, misalnya selama setahun, sampai masyarakat bisa dilepas ke pekerjaan semula. Akan lebih baik lagi kalau kemudian pemerintah memberikan fasilitas penunjang yang memungkinkan terbukanya kembali peluang kerja bagi mereka, misalnya menanam dengan pola penanaman secara tumpang sari, seperti dimungkinkan menanam tanaman jambu mete di antara tanaman kayu jati (seperti contoh di Vietnam). Alternatif lain dari jambu mete adalah mangga Probolinggo, jambu Madura, atau kelengkeng dataran rendah. Pihak perusahaan makanan juga bisa ikut membantu memulihkan kehidupan ekonomi warga dengan menampung hasil produk kedelai dan kacang tanah untuk industri kecap atau makanan ringan. Demikian juga produk yang lain, sehingga selain ekonomi segera pulih, ada nilai tambah dari hasil produk pertanian warga.

Tentu di lahan eks Perhutani tersebut dimungkinkan pula tersedia lahan pengganti untuk industri-industri yang ikut tenggelam oleh lumpur. Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja terjadi dan secara umum ekonomi Jawa Timur bisa segera dipulihkan.

Menyangkut pengelolaan lahan seluas 2.000-5.000 hektare lahan eks Perum Perhutani tersebut, tentulah harus dilakukan dengan cara yang benar. Cara pengelolaan yang bisa dipilih di antaranya dengan pendekatan sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat. Lahan tersebut sejak awal tetap harus diarahkan sebagai hutan dengan tempat tinggal, dengan fokus produk lahan tidak hanya kayu, tapi juga tanaman musiman komersial.

Warga masyarakat harus dipandu sehingga dapat melakukan penanaman yang sejak dalam rencana sudah menggunakan bibit tanaman, pola tanam, dan jenis tanaman terpilih terseleksi dalam satu sistem silvikultur (budi daya) secara intensif. Bibit tanaman diupayakan dari bibit yang unggul, terseleksi, ditanam di lingkungan yang optimal, dan dijaga keberadaannya dalam kondisi sehat hingga akhir daur. Para aktivis kehutanan bisa masuk dalam kerja besar ini. Terkait dengan apa yang dihasilkan dari hutan rakyat dengan sistem pengelolaan yang intensif ini, akan muncul pula industri kecil rakyat, berbagai produk buah-buahan, home industry, dan banyak pula peluang usaha memanfaatkan produk hasil hutan. Dengan demikian, mereka tidak hanya diberi ikan, tapi diberi pancing untuk berkembang lebih optimal dalam kehidupan mereka.

Bagaimana dengan lahan eks lumpur Lapindo jika di masa depan bisa digunakan lagi. Sejak awal harus ada keputusan bahwa lahan tersebut adalah lahan negara, yang peruntukannya, jika kondisi sudah memungkinkan, akan dihutankan kembali. Pengelolaan diserahkan kepada Perhutani. Maka Perhutani pun tidak begitu dirugikan. Potensi konflik jangka pendek (penjarahan dan sejenisnya) ataupun potensi konflik jangka panjang pun bisa diminimalisasi.

Bagaimana dengan Kelompok Bakri yang sudah menderita kerugian secara ekonomi, dan dalam kacamata bisnis, tentu tidak dianggap tidak ada? Pemerintah bisa memutuskan satu langkah khusus, misalnya memberi Kelompok Bakri lahan tambang senilai Lapindo di tempat yang lain, sebagai ganti kerugian atas eksplorasi Lapindo, tapi dengan catatan bahwa pihak Lapindo memang melaksanakan tugas sebagaimana yang dibebankan kepadanya. Namun, apabila pemilik Lapindo tidak menuntut ganti rugi di kemudian hari, itu tentu akan lebih baik.

Hal yang mesti diatur dan harus terselesaikan juga adalah bagaimana agar berbagai pihak yang kini berkonflik akibat lumpur Lapindo (rakyat, pengusaha, dan pemerintah) bisa menyepakati penyelesaian ini dengan kepala dingin. Penyelesaian yang diusulkan itu tentulah bukan penyelesaian yang sempurna bagi semua pihak (first best solution), melainkan pilihan cara yang paling mungkin (second best solution) dilakukan, hingga semua pihak (rakyat, pemerintah, dan penguasa) tetap duduk sebagai pihak-pihak yang bermartabat. Rakyat korban tidak menjadi pengemis. Pemerintah tetap dapat disebut sebagai yang bertanggung jawab. Sementara itu, Bakri Group sebagai pemilik Lapindo akan tercatat sebagai kelompok usaha yang bertanggung jawab kepada masyarakat korban eksplorasi. Dalam hal ini, peran NGO yang terlibat dalam pendampingan warga masyarakat amatlah penting.


Kamis, 16 Agustus 2007

Opini

Kendala Pengembangan Bahan Bakar Nabati

D.S. Priyarsono

·  KETUA PROGRAM PASCASARJANA ILMU EKONOMI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Akhir Juli lalu, tepat setahun sudah usia Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran, yang lahir berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006. Tim yang dipimpin secara bersama oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini terdiri atas Tim Pengarah (17 menteri atau setingkat menteri) dan Tim Pelaksana (45 pejabat tinggi lintas kementerian, pemimpin badan usaha milik negara, dan beberapa pakar).

Tugas tim ini sangat penting, walau lingkup kewenangannya agak sempit, yakni terbatas pada perencanaan (blue print dan road map), perumusan langkah-langkah tindak lanjut, evaluasi, dan pelaporan. Walaupun lingkupnya tak begitu luas, ternyata soal koordinasi anggota tim yang memang lintas departemen ini tak jarang menjadi salah satu masalah.

Sejak awal tim ini membawa beban psikologis yang cukup berat. Pasalnya, ekspektasi publik terhadap keberhasilan program pengembangan BBN sangat tinggi. Dari namanya saja sudah terungkap harapan bahwa program ini bakal menjadi andalan pemerintah dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Kritik terhadap kegagalan sektor riil dalam bergerak mengimbangi keberhasilan stabilitas makroekonomi seolah bakal terbungkam oleh program pengembangan BBN ini.

Sasaran dan capaian

Setelah setahun berjalan, ada beberapa capaian yang pantas diketahui publik. Pertama, Timnas sudah menyelesaikan penyusunan blue print dan road map pengembangan BBN. Ada yang mengartikan bahwa sebagian besar tugas utama Timnas ini sudah beres, padahal jatah waktu kerjanya masih setahun lagi.

Narasumber di Departemen Energi dan Sumber Daya Manusia mengungkapkan bahwa sampai dengan bulan lalu, di Jakarta sudah beroperasi 201 stasiun penjual biodiesel B5 (solar dengan campuran BBN 5 persen), sedangkan di Surabaya sudah ada lima. Bioetanol E5 (bio-premium dan bio-pertamax) dikabarkan juga sudah mulai dijual di Jakarta dan Malang. Tiga pabrik fuel grade bioethanol sudah dibangun di Lampung dan Jawa Timur, dengan kapasitas total 82.500 kiloliter per tahun. Adapun pabrik biodiesel sudah dibangun di delapan lokasi, yang tersebar di Sumatera dan Jawa, dengan kapasitas total 520 ribu ton per tahun. Sementara itu, jumlah perusahaan (baik domestik maupun asing) yang menyatakan mempunyai komitmen untuk membangun industri BBN di Indonesia terus bertambah.

Namun, untuk mengukur capaian program pengembangan BBN, dapat langsung digunakan target-target dalam blue print dan road map itu. Ada tiga jalur cepat yang ditetapkan untuk pengembangan BBN, yakni membangun Desa Mandiri Energi (DME), mendorong tiap daerah mengembangkan BBN sesuai dengan potensi masing-masing, dan menciptakan Kawasan Khusus Pengembangan (KKP) BBN. Ditargetkan, sampai dengan 2010 terbangun 1.000 DME dan 12 KKP BBN. Seiring dengan itu, seluas 5,25 juta hektare lahan sudah ditanami sawit, jarak pagar, singkong, dan tebu untuk keperluan pengembangan BBN. Dengan demikian, tercipta lapangan kerja baru untuk 3,5 juta orang, dengan upah minimum minimal sama dengan upah minimum regional. Kemudian pemakaian bahan bakar minyak nasional dapat berkurang minimal 10 persen. Devisa dapat dihemat sekitar US$ 10 miliar.

Sarat rintangan

Sayangnya, belum ada capaian signifikan yang bisa dilaporkan sehubungan dengan target-target itu. Ada beberapa DME yang sudah mulai dirintis bekerja sama dengan swasta, tapi jumlahnya masih sangat jauh dari target tahun ini. KKP BBN masih sebatas wacana di atas kertas. Pemerintah daerah umumnya sangat antusias pada awal-awal pencanangan program ini, tapi belakangan mulai menyadari banyaknya kesulitan dalam implementasi di sana-sini.

Program pengembangan BBN adalah langkah kebijakan yang tepat dan tak bisa ditunda. Namun, banyak yang tak menyadari betapa upaya ini sarat dengan rintangan. Semua rencana yang diancangkan dalam program ini pada dasarnya berlandasan asumsi-asumsi yang tidak senantiasa kukuh. Beberapa asumsi itu, dengan informasi yang tersedia saat ini, dapat dinilai terlalu optimistis. Beberapa asumsi yang lain memang berkaitan dengan variabel yang tak bisa dikendalikan.

Kesulitan ada mulai hulu hingga hilir. Penyediaan lahan seluas 5,25 juta hektare sama sekali bukanlah perkara mudah. Seorang narasumber dari Departemen Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor dalam Seminar Nasional Pengembangan Jarak Pagar akhir 2005 menyatakan, bahkan dalam hal yang elementer, seperti pemetaan kesesuaian lahan dalam skala baku, pun kita belum siap. Belum lagi dipertimbangkan adanya potensi bahaya rusaknya lingkungan hidup akibat pola ekosistem perkebunan monokultur yang berskala sangat besar.

Jarak pagar (Jatropha curcas Linn.) menjadi tumpuan harapan, karena tanaman BBN lain, terutama seperti sawit, tebu, dan singkong, menghasilkan produk akhir dengan harga internasional yang bisa sangat tinggi. Sayangnya, kita belum punya banyak pengalaman mengelola perkebunan jarak pagar berskala besar. Bahkan masalah teknis agronomis, seperti ketersediaan bibit, budi daya, dan ketersediaan pupuk, juga belum sepenuhnya tuntas terselesaikan.

Faktor harga adalah variabel yang tak mudah dikendalikan. Harga bahan bakar minyak di pasar internasional tidak senantiasa meningkat, walaupun kita percaya pada asumsi bahwa pada saatnya nanti, entah kapan, tren harga itu bakal meningkat tajam seiring dengan makin menipisnya cadangan minyak bumi. Untuk sementara ini, biaya produksi minyak mentah berkisar US$ 1,5 per barel (easy oil di Arab Saudi) hingga US$ 15 per barel (di Meksiko atau Siberia). Adapun biaya produksi minyak dari produk pertanian berkisar pada angka US$ 35-45 per barel (proceedings Seminar Nasional Pengembangan Jarak Pagar, 2005).

Tak berbeda dengan itu, harga minyak sawit, gula, dan singkong sering tak terkendali, sehingga segala asumsi yang melandasi perencanaan dapat menjadi tak relevan lagi untuk dijadikan pegangan. Cerita tentang petani pembudi daya jarak pagar yang frustrasi akibat harga yang tak menentu adalah contoh konkret permasalahan itu.

Menimbang rekomendasi Timnas

Menanggapi situasi terakhir perkembangan program pengembangan BBN, Timnas merumuskan empat bidang rekomendasi, yakni bidang harga dan pasar, bidang kelembagaan, bidang investasi, serta bidang lahan. Dalam bidang harga dan pasar, Timnas merekomendasikan perlakuan istimewa terhadap BBN, yakni antara lain pewajiban penyediaan BBN oleh produsen untuk konsumsi dalam negeri (domestic market obligation), penetapan harga oleh pemerintah, keringanan pajak, penetapan Pertamina sebagai pembeli siaga, dan pewajiban pemakaian BBN dalam proporsi tertentu.

Adapun dalam bidang kelembagaan, pada dasarnya direkomendasikan agar pemerintah mendanai prakarsa Kawasan Khusus Pengembangan BBN dan DME. Demikian juga dalam bidang investasi dan penyediaan lahan, pemerintah direkomendasikan untuk melancarkan penyelenggaraannya dengan berbagai instrumen kebijakan.

Jelaslah bahwa pelaksanaan tiap rekomendasi itu tidak murah. Produsen yang terkena kebijakan ini menanggung beban kehilangan berbagai kesempatan memperoleh laba dari ekspor atau dari usaha lainnya. Pemerintah kehilangan pemasukan dari berbagai pajak. Di pihak lain, pemerintah harus mendanai berbagai program.

Namun, segala beban itu menjadi relatif ringan bila diingat bahwa tujuan akhir program ini adalah pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Tinggallah dikalkulasi seberapa mahal biaya yang harus ditanggung untuk mengurangi jumlah orang miskin, menciptakan kesempatan kerja, atau memastikan ketahanan energi nasional. Perlu dipastikan bahwa pemilihan instrumen kebijakan sudah mempertimbangkan faktor biaya tersebut.

Sejak awal kita yakin bahwa program ini tepat dan tidak bisa ditunda. Maka sebesar apa pun rintangan menghadang, kita yakin pasti ada jalan untuk mengatasinya. Syaratnya hanya satu: determinasi. Kata kunci itu berarti keteguhan pada niat. Sering terdengar keluhan bahwa kita mengidap penyakit, dengan gejala menutupi kegagalan suatu program dengan meluncurkan program baru. Tepat seperti itulah contoh ketiadaan determinasi. Kita jauhkan penyakit seperti itu dengan memastikan bahwa program pengembangan BBN ini berhasil.


Selasa, 21 Agustus 2007

Opini

Libanon, Sebuah Pelajaran Manajemen Konflik

Abbas Barzegar

·  Kandidat PhD dalam sejarah agama-agama di Emory University, Atlanta *)

Dengan jumlah penduduk empat juta jiwa yang terbagi dalam 18 sekte keagamaan, sungguh sebuah kejutan bahwa sistem politik Libanon berhasil bertahan selama ini. Sekarang masyarakat yang telah terpecah dan terbebani ini sedang menuju suatu hal yang kelihatannya akan menjadi sebuah pemilihan presiden yang penuh gejolak. Tapi perjuangan-perjuangan Libanon seharusnya dipahami sebagai lebih dari sekadar perang teritorial di antara gang yang saling bersaing atau perang boneka antara Washington dan Teheran. Sebaliknya, berbagai permasalahan dan kemungkinannya merupakan kristalisasi mikrokosmos dari serangkaian ketegangan dan permasalahan yang dihadapi Timur Tengah dan Barat.

Ciri paling menentukan dari keadaan politik Libanon, yang juga merupakan kerentanannya yang paling berbahaya, adalah kenyataan tak adanya wewenang terpusat yang mampu menegakkan aturan hukum. Dengan kepergian Suriah, yang selama ini menjadi penutup kekosongan tersebut, banyak orang mempertanyakan: apakah pulihnya Libanon dari perang saudara lebih dari sekadar sebuah peralihan?

Tidak adanya letusan dalam kekerasan internal antara faksi-faksi politik dan sektarian negara tersebut–terlepas dari meningkatnya ketegangan setelah tak terpecahkannya pembunuhan atas Perdana Menteri Rafik Hariri dan serangan Israel musim panas lalu–seharusnya menjadi sebuah kesaksian bahwa masyarakat Libanon telah siap menghadapi tantangan-tantangan politik yang luar biasa tanpa jatuh ke dalam godaan kekerasan. Boleh dibilang, dimensi dari pengalaman Libanon inilah yang telah menciptakan sebuah lingkungan unik bagi keberadaan sebuah pragmatisme yang berbagai kalangan lain akan memperoleh manfaat lebih banyak dengan berdiam memperhatikannya.

Misalnya, pecahnya kekerasan musim panas di kamp pengungsi Nahr al-Bared telah dipandang oleh banyak ahli secara terburu-buru sebagai pertanda bahwa negara tersebut sedang bergerak menuju sebuah perang saudara baru. Tapi, bagi mereka yang lebih terbiasa dengan keadaan tersebut, masalah di Tripoli merupakan sebuah persamaan landasan antara pemerintah Sinora dan gerakan oposisi yang dipimpin oleh Hizbullah.

Ini tidak berarti bahwa Hizbullah cenderung ke arah agenda pan-Islam dengan mendukung para pejuang di kamp tersebut. Ia jelas-jelas telah mengutuk Fatah al-Islam dan mendukung upaya-upaya pemerintah Libanon mengamankan kewenangan sebagai satu-satunya entitas pembuat kebijakan di negara tersebut.

Lebih jauh, mengingat pendekatan pragmatis Hizbullah mengenai berbagai hal, beberapa kalangan di Libanon takut partai Syiah tengah berusaha mewujudkan sebuah negara Islam di Libanon. Mungkin manuver Hizbullah selama setahun terakhir sekadar bagian dari sebuah rencana politik yang cerdas pada saat kepopulerannya masih tinggi, tapi peranannya dalam pemerintahan tidak dapat dipastikan.

Kecaman seperti itu mengabaikan sebuah kenyataan yang lebih penting bahwa justru kerentanan Libanon itulah yang memberikan sebuah peluang bagi sistem politik penuh kehati-hatian dan pengendalian diri tersebut, yang mungkin dapat menjadi model manajemen konflik bagi seluruh Timur Tengah. Kehati-hatian dan pengendalian diri tersebut, jika dilakukan dengan tepat, dapat membuahkan hasil jangka panjang yang dahsyat.

Misalnya, sejak serangan Israel atas Libanon tahun lalu, reruntuhan Dahiyeh (wilayah Syiah di Beirut) boleh dibilang telah dibersihkan, membuat bangunan-bangunan yang telah dibom seperti sedang dalam konstruksi pembangunannya. Hizbullah tidak membangun kembali rumah-rumah itu, bukan karena ia tidak bisa melakukannya, melainkan karena pemerintah pusat tidak mengeluarkan izin pembangunan kembali.

Yang mengejutkan, Hizbullah sungguh-sungguh mengakui kewenangan pemerintah dalam hal ini. Padahal, dengan pembiayaan dari Iran, mereka pasti sangat mudah membangun kembali beberapa lusin bangunan apartemen dalam setahun ini dan memotong wewenang pemerintah pusat Libanon. Kepemimpinan Hizbullah, terlepas dari apa yang dikatakan orang tentang ideologinya, telah mengalah pada prinsip dasar demokrasi–kompromi politik dan bukan penggunaan kekerasan. Sikap politik penuh kehati-hatian ini juga dapat dilihat di pihak pemerintah Sinora-Hariri.

Kamp pihak oposisi sesungguhnya sekarang telah menjadi kota hantu dengan hanya beberapa lusin orang yang mengawasi wilayah tersebut setiap saat. Terletak di jantung Kota Beirut, sebenarnya mudah bagi pemerintah Sinora memesan beberapa buldoser untuk menghancurkan tenda-tenda yang kosong dan menahan beberapa penjaga Hizbullah yang sedang bertugas. Skenario seperti itu kelihatannya tidak akan terjadi karena hal tersebut pasti menciptakan eskalasi di masa depan dan menjerumuskan masyarakat ke dalam kekerasan yang saling menghancurkan.

Berada di ambang kekacauan mengubah banyak rumus persamaan politik. Di negara tetangga Palestina, orang berharap bahwa Hamas dan Fatah dapat memetik intisari pelajaran dalam manajemen konflik dari contoh Libanon tersebut: hanya karena perolehan jangka pendek bisa diwujudkan, tidak berarti orang harus melakukannya. Ironisnya, Libanon, negara yang dipecah-belah oleh perang saudara, campur tangan eksternal, pendudukan asing, serta rumah bagi kelompok yang berada pada daftar teroris, ditempatkan sebagai teladan demokrasi bagi dunia Arab, bukannya Mesir, yang hanya dikalahkan oleh Israel dalam hal penerimaan bantuan luar negeri Amerika Serikat dan yang sebagian besar oposisinya terdiri atas Ikhwanul Muslimin yang pragmatis secara politik, yang memilih menggunakan perubahan konstitusional sebagai sarana untuk berurusan dengan demonstrasi-demonstrasi bebas dan pihak-pihak yang beroposisi. Sementara itu, sekutu-sekutu Amerika di wilayah tersebut–para calon penerima paket bantuan militer luar negeri $ 20 miliar–tetap merupakan kerajaan-kerajaan monarki.

Bulan-bulan mendatang tidak diragukan lagi akan penuh dengan cobaan bagi masyarakat Libanon. Tapi, mengingat catatan negara tersebut selama beberapa tahun terakhir, menghadapi hambatan-hambatan yang begitu besar, orang tidak seharusnya berharap bahwa para pemimpin politik Libanon akan menyerah menghadapi tantangan. Pemilihan umum pada 5 Agustus lalu, yang dipenuhi ketegangan luar biasa, berlangsung lebih lancar daripada yang diperkirakan dan tanpa kekerasan, indikasi lain bahwa banyak hal tidak serta-merta merosot keadaannya di Libanon. Sebaliknya, di sini tampaknya para pengamat yang tertarik dapat belajar sesuatu tentang manajemen konflik tanpa kekerasan, dengan cara yang demokratis.

*) Artikel ini disebarluaskan oleh Layanan Berita Common Ground (CGNews).


Selasa, 21 Agustus 2007

Opini

Jurus Mabuk Penyelesaian BLBI

Eko B. Supriyanto

·  Direktur Biro Riset InfoBank

KEJAKSAAN Agung kembali membuka kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan menyiapkan 35 jaksa yang akan menangani BLBI. Upaya penyelesaian BLBI secara tuntas merupakan langkah yang baik yang tidak hanya memberi rasa keadilan, tapi juga memberi sinyal tentang kepastian hukum. Namun, penyelesaian BLBI tentu perlu melihat secara keseluruhan penyaluran dan penggunaan BLBI. Penyelesaian BLBI perlu menghormati keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan memperhatikan berbagai pendekatan dan landasan hukum waktu itu. Penyelesaian BLBI tidak bisa menggunakan pendekatan sepotong-sepotong berdasarkan pesanan atas nama kepentingan kelompok tertentu, atau selera dari berbagai kalangan yang terkadang imajinatif dan membingungkan dunia usaha.

Hal ini penting mengingat informasi dan pemberitaan tentang BLBI kian hari kian membingungkan dan terkadang sarat dengan kepentingan politik dan rawan ditunggangi kepentingan. Bahkan mengarah ke sentimen rasialisme yang bisa berdampak buruk. Apalagi banyak kalangan yang sebenarnya tidak paham tentang BLBI pun bersuara sangat keras mengomentari BLBI dengan data yang simpang-siur dan terkesan emosional.

Tulisan ini tidak bermaksud hendak membela atau mendukung para obligor, pemilik bank dan direksi bank, Bank Indonesia, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, serta pemerintah, bahkan pihak berwajib, termasuk pihak Kejaksaan Agung atau lembaga swadaya masyarakat. Atau, pihak-pihak yang bersengketa atas jual-beli aset eks obligor. Tulisan ini lebih banyak memberikan gambaran secara kronologis penyaluran BLBI dan penanganan BLBI selama 10 tahun krisis.

Jumlah BLBI

Namanya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, berarti sumbernya adalah Bank Indonesia. Dana BLBI diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau bahkan bersaldo debet agar tetap dapat beroperasi. Kebijakan BLBI yang berupa kebijakan pemberian fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK) dikeluarkan pada akhir Desember 1997 agar bank-bank tetap bertahan dan beroperasi karena efek negatif penutupan 16 bank pada November 1997.

Bank Indonesia menyalurkan BLBI ke bank-bank dalam bentuk saldo debet, fasilitas saldo debet, fasilitas diskonto I, fasilitas diskonto II, fasilitas SBPUK, new fasilitas diskonto, fasilitas dana talangan valas, dan fasilitas dana talangan rupiah. Pada prinsipnya dana BLBI hanya boleh digunakan untuk membayar dana nasabah agar kepercayaan masyarakat terhadap bank pulih kembali.

Jumlah BLBI yang diberikan kepada bank-bank yang dinilai bisa selamat dari kesulitan likuiditas akibat tekanan krisis (posisi 29 Januari 1999) sebesar Rp 144,536 triliun kepada 48 bank. Perinciannya: 5 bank take-over (BTO) Rp 57,639 triliun, 10 bank beku operasi (BBO) Rp 57,687 triliun, 18 bank beku kegiatan usaha (BBKU) Rp 17,320 triliun, dan 15 bank dalam likuidasi (BDL) Rp 11,888 triliun. Jadi jumlah BLBI bukan Rp 650 triliun atau Rp 600 triliun seperti ditulis di media massa belakangan ini. Angka Rp 650 triliun itu bukan kerugian, melainkan biaya krisis yang persisnya Rp 647 triliun yang terdiri atas Rp 144,536 triliun (BLBI), obligasi rekap (Rp 448,814 triliun), dan obligasi penjaminan (Rp53,780 triliun). Jumlah itu yang sudah dikembalikan oleh BPPN sebesar Rp 188,884 triliun dan Rp 18,805 triliun, yang diserahkan ke Perusahaan Pengelola Aset dan tidak termasuk penjualan saham bank-bank BUMN. Jika dihitung penuh, bisa jadi BPPN menghasilkan angka recovery rate sekitar 60 persen.

Penyelesaian kewajiban

Menurut audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam surat KS.02/032/DPR-RI/200 tanggal 6 Januari 2000 tentang penyaluran dan penggunaan BLBI, laporan audit dimaksud telah disampaikan kepada DPR, Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Kejaksaan Agung pada awal Agustus 2000. Pada intinya hasil audit investigasi tersebut menyebutkan bahwa di 48 bank penerima BLBI itu terjadi kesalahan penyaluran dan penggunaan BLBI. Hasil audit menyebutkan dalam penyaluran BLBI ditemukan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, kelemahan sistem, dan kelalaian dalam penyaluran BLBI yang berpotensi merugikan negara Rp138,442 triliun.

Sedangkan dari hasil audit investigasi atas penggunaan BLBI yang dialihkan menjadi tagihan pemerintah telah ditemukan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dengan jumlah penyimpangan Rp 48,842 triliun pada 48 bank. Lebih tidak masuk akal lagi adalah nilai jaminan BLBI yang diserahkan dari BI ke pemerintah, dalam hal ini ke BPPN. Hasil audit investigasi menunjukkan bahwa nilai komersial tidak setara dengan jaminan BLBI yang di-cessie-kan. Menurut hitungan BPK, nilai komersial jaminan BLBI hanya Rp 12,346 triliun atau setara dengan 9,54 persen dari seluruh hak jaminan atau 8,5 persen dari piutang BLBI yang di-cessie-kan dari BI kepada pemerintah, dalam hal ini BPPN.

Dalam kaitan itu, lebih dari 150 nama sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung, mulai pejabat-pejabat BI setingkat direksi sampai dua level di bawahnya. Tidak hanya itu. Juga para pemegang saham, komisaris, direksi, sampai pejabat bank dua level di bawahnya. Pemeriksaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung secara maraton dengan menghasilkan 46 kasus penyaluran dan penggunaan BLBI. Ada kasus yang sudah diputus, ada kasus yang mengambang, dan bahkan ada yang dikenai SP3. Dan ada yang sempat berkunjung ke Istana Negara RI.

Sementara itu, menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan tugas BPPN dan penyaluran, penggunaan, serta penyelesaian BLBI terhadap bank BTO/BBO/BBKU, hal itu dilakukan dengan mekanisme Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Pendekatan PKPS merupakan pola penyelesaian komersial atas kewajiban pemegang saham pengendali BTO/BBO/BBKU dan sekaligus penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement) atas dugaan pelanggaran hukum perbankan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali.

Penyelesaian dengan pola PKPS ini (waktu itu) diyakini pemerintah dengan pertimbangan bahwa penyelesaian ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi kerugian. Atau, pemerintah dapat memperoleh kembali recovery rate yang disalurkan ke bank-bank. Pendekatan dengan pola PKPS dilakukan dengan tiga model, yaitu Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), Master of Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA), serta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang atau PKPS-PU atau Akta Pengakuan Utang (APU).

Sedangkan dasar hukum program PKPS ini adalah Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang tugas dan wewenang BPPN, dan pelaksanaan PKPS didasarkan pada kewenangan yang dimiliki BPPN (PP Nomor 17 Tahun 1999) dan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI No.117/KMK.017/1999 & No31/15/KEP/GBI. Pada 2000, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (UU Propenas) menetapkan agar pemerintah memberikan insentif bagi debitor PKPS yang kooperatif dan menindak tegas debitor PKPS yang nonkooperatif. Bahkan UU Propenas diikuti dengan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001, yang menetapkan pemerintah perlu konsisten melaksanakan MSAA dan MRNIA dan mereka yang belum memenuhi kewajibannya perlu diberi tindakan tegas.

Kepastian hukum

Hasil penanganan PKPS terhadap 65 BDP dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan. Satu, tidak ditemukan indikasi pelanggaran hukum, sehingga tidak perlu PKPS. Jumlah bank yang masuk kategori ini 16 bank. Dua, ditemukan indikasi pelanggaran hukum dan diwajibkan mengikuti PKPS. Jumlah bank yang masuk golongan ini 39 bank dan 7 pemegang saham lainnya telah melunasi dan 32 pemegang saham mengikuti program PKPS. Tiga, ditemukan indikasi melanggar hukum, tidak kooperatif, dan PKPS tidak bisa dijalankan. Ada 7 bank yang tidak kooperatif. Selain itu, ada 4 bank yang di dalamnya tidak bisa diterapkan PKPS dengan berbagai pertimbangan.

Jika melihat kenyataan tersebut, seharusnya aparat bisa menuntaskan kasus BLBI dari pendekatan PKPS. Untuk golongan satu jelas sudah tidak ada masalah karena sudah mendapat keterangan lunas. Sedangkan untuk golongan dua masih ada 17 bank yang tidak menyelesaikan kewajibannya, 8 di antaranya sudah dilimpahkan ke pihak berwajib dan 7 diserahkan ke Perusahaan Pengelola Aset dan 2 bank sisanya tidak selesai. Untuk kategori tiga, ada 7 bank yang jelas-jelas tidak kooperatif.

Itulah sebuah fakta yang dapat dihadirkan dalam menyelesaikan BLBI ke depan dengan lebih jernih, sehingga kepastian hukum dapat ditegakkan. Hal ini penting, karena saat ini penanganan BLBI tampaknya menggunakan jurus mabuk yang dapat kontraproduktif dan membingungkan publik. Ataukah memang semua mantan pemilik bank tersebut sengaja dijadikan “ATM abadi” oleh banyak pihak?


Senin, 20 Agustus 2007

Opini

Menolong Masyarakat Miskin

Robert J. Shiller

·  Profesor ekonomi di Yale University

Sebagian besar publik yakin bahwa dunia keuangan tidak memiliki kepedulian terhadap nasib wong cilik, nasib golongan menengah ke bawah yang, bagaimanapun, memang tidak banyak menyumbang terhadap hasil akhir suatu usaha.

Perusahaan-perusahaan besar dan jago-jago keuangan yang memimpin perusahaan itu–atau yang membeli dan menjualnya–mungkin bermurah hati terhadap gereja, badan-badan amal, serta keluarga dan temannya. Tapi, dalam kehidupan profesionalnya, mereka didorong semata-mata oleh upaya mengejar keuntungan yang tidak henti-hentinya.

Persepsi ini mungkin banyak benarnya, tapi tidak seluruhnya. Lihat saja Muhammad Yunus, yang memenangi Hadiah Nobel Perdamaian pada Oktober lalu. Bank Grameen yang didirikannya pada 1976 di Bangladesh telah memberikan pinjaman yang memang tidak besar jumlahnya kepada orang-orang paling miskin di dunia, membantu banyak di antara mereka keluar dari lembah kemiskinan. Bank Grameen, yang telah berkembang dan berhasil membukukan laba, memberikan inspirasi kepada program-program kredit mikro serupa di negara-negara lainnya di dunia.

Tapi apakah uang yang sebenarnya memotivasi Yunus? Dalam berbagai wawancara yang diberikannya, Yunus mengungkapkan bahwa motivasi sebenarnya yang mendorongnya adalah rasa simpati yang mendalam terhadap penderitaan masyarakat miskin di negerinya. Tujuan membangun usaha peminjaman uang yang menguntungkan ini tampaknya mencerminkan keyakinannya akan sifat masyarakat miskin yang dapat dipercaya. Yunus berupaya mendapatkan laba dari usaha kredit mikronya seraya membuktikan bahwa masyarakat yang telantar itu bisa dipercaya, sehingga ia bisa terus memberikan pinjaman kepada mereka.

Paradoksnya adalah, walaupun ia mengejar keuntungan, Yunus tampaknya tidak melakukan itu karena uang. Dan ada orang-orang yang melakukan hal serupa dengan motivasi yang sama.

Sebenarnya sejarah lembaga-lembaga keuangan yang bekerja untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah umumnya merupakan sejarah gerakan filantropis atau idealistik, bukan semata-mata kegiatan yang berfokus sepenuhnya pada hasil akhir. Gerakan koperasi pada abad ke-19 dan ke-20 diasosiasikan dengan daftar panjang lembaga-lembaga keuangan dan asuransi–termasuk bank tabungan, perhimpunan bangunan, dan perhimpunan simpan-pinjam–yang membantu masyarakat kurang mampu.

Lembaga-lembaga keuangan semacam itu masih ada sampai saat ini. Peter Tufano, profesor keuangan pada Harvard Business School, secara diam-diam telah melakukan usaha nirlaba dengan yayasan yang dibentuknya, Doorways to Dreams, guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan prospek keuangannya. Sepanjang yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan dengan Tufano, tujuan yang ingin dicapainya itu dilandasi prinsip-prinsip yang agung. Ia tampaknya tidak peduli soal uang atau mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.

Menurut Tufano, masalah mendasar dalam upaya mendorong masyarakat berpenghasilan rendah agar mau menabung adalah bahwa mereka membutuhkan uang tak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa depan, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan mendesak jangka pendeknya. Tapi, jika program-program pemerintah yang dirancang untuk menggalakkan kegiatan menabung di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah itu tidak mengikat uang mereka bertahun-tahun lamanya sampai mereka pensiun, mereka sering kali akan tergoda untuk menghamburkan uang yang ada di tangannya secara sembrono.

Tufano melakukan pendekatan terhadap masalah ini dengan simpati yang benar-benar kuat terhadap masyarakat berpenghasilan rendah serta dengan gagasan yang realistis untuk membantu mereka, yaitu dengan menawarkan obligasi tabungan plus. Di samping pembayaran bunga yang biasa, obligasi ini juga menyertakan lotere, suatu daya pikat supaya uang mereka tetap tersimpan dalam tabungan. Masyarakat berpenghasilan rendah jelas senang bermain lotere, dan mereka akan dibiasakan menanti sampai hari penarikan lotere dan tidak akan menguangkan obligasinya. Tapi jika timbul kebutuhan yang memang mendesak, mereka tetap bisa langsung menguangkannya.

Sebenarnya, obligasi tabungan yang disertai lotere ini punya sejarah yang panjang. Pada 1694 pemerintah Inggris pernah menerbitkan obligasi dengan bunga 10 persen dengan jangka waktu 16 tahun bernama “Million Adventure”, yang memberikan hadiah secara acak setiap tahun kepada para pemegang obligasi. Begitu juga, pemerintah Harold MacMillan telah meluncurkan program obligasi beserta lotere, Obligasi Plus dengan slogan “Menabung dengan Sukacita”, di Inggris pada 1956. Program ini menimbulkan kontroversi pada awalnya: banyak yang menganggapnya tidak bermoral karena berkaitan dengan judi. Tapi program itu terus berkembang, dan sekarang Obligasi Plus mendapat tempat dalam portfolio tabungan 23 juta orang, hampir 40 persen dari jumlah penduduk Inggris. Swedia juga punya obligasi serupa, seperti negeri-negeri lainnya.

Namun, walaupun berhasil meningkatkan laju tabungan di banyak negara, obligasi semacam itu tidak berkembang di Amerika Serikat. Strategi yang digunakan Tufano untuk melakukan perubahan adalah dengan menguji gagasannya bermitra dengan perusahaan-perusahaan. Ia telah meluncurkan uji percontohan tabungan berhadiah bekerja sama dengan Centra Credit Union, yang berkantor pusat di Columbus, Indiana. Jika produknya berhasil membantu keluarga-keluarga di Amerika menabung, ia berharap dapat membujuk para pembuat undang-undang membuat skema tabungan sejenis ini lebih mudah ditawarkan di negeri itu.

Tufano orang pertama yang mengakui bahwa beberapa gagasan terbaik inovasi keuangan sebenarnya sudah lama ada, bahkan sejak ratusan tahun yang lalu. Gagasan-gagasan itu mungkin terlupakan sementara, dan pada awalnya kedengaran aneh ketika ditemukan kembali, tapi orang-orang seperti Yunus dan Tufano membuktikan bahwa gagasan-gagasan itu bisa dimutakhirkan dan dilaksanakan dengan bantuan advokasi yang tidak memihak tapi bergairah. Semangat kemauan baik yang sudah menjadi pembawaan mereka serta kemauan baik yang bisa mereka inspirasikan dari para profesional di bidang keuangan lainnya memberikan harapan masa depan yang lebih cerah bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang paling membutuhkannya.

Hak cipta: Project Syndicate, 2007


Sabtu, 18 Agustus 2007

Opini

Prospek Tenaga Kerja Indonesia di Jepang

Teguh Dartanto, mahasiswa Hitotsubashi University, Jepang

Kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 19-21 Agustus 2007 memiliki arti penting dalam hubungan diplomatik Indonesia-Jepang, yaitu sebagai kunjungan balasan atas kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2006 serta penandatanganan Economic Partnership Agreement (EPA). Selain itu, kunjungan Abe bertepatan dengan momen 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang, yang jatuh pada April 2008. Selama hampir 50 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jepang telah diwarnai pasang-surut hubungan sebagai sebuah proses menuju pola hubungan antarbangsa yang saling menghargai, menghormati, dan memberikan manfaat bagi kemakmuran bersama.

Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Jepang yang tertuang dalam Japan-Indonesia Joint Statement “Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future”, yang ditandatangani Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe pada November 2006, pola hubungan Indonesia-Jepang pada masa mendatang diarahkan pada pola hubungan yang lebih menonjolkan nilai-nilai persahabatan (people-to-people contacts and cultural cooperation), perdamaian, humanisme, dan pencapaian kemakmuran bersama-sama. Kesepakatan di atas terasa sangat abstrak sehingga perlu dijabarkan ke dalam langkah-langkah strategis yang implementatif sehingga mampu memberikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia-Jepang.

Problem pemerintah

Pemerintah Jepang juga mengalami permasalahan dalam negeri yang cukup pelik, yaitu aging population dan penurunan angka kelahiran (shoushikoureika). Komposisi penduduk berusia di atas 65 tahun adalah 20 persen, sedangkan komposisi penduduk berusia 0-14 tahun adalah 13, 6 persen (data Soumusyo 2006 dalam Dartanto 2007). Salah satu penyebab angka kelahiran yang rendah adalah opportunity cost memiliki anak sangat tinggi di Jepang. Seorang wanita Jepang jika menikah dan keluar dari pekerjaan akan kehilangan pendapatan permanen sebesar Rp 17 miliar (237.936.000 yen), sedangkan jika cuti kerja selama 5-6 tahun akan kehilangan pendapatan sebesar Rp 6,4 miliar (84.777.000 yen) (dalam Dartanto, 2007). Aging population dan rendahnya angka kelahiran memberikan dampak buruk bagi perekonomian Jepang di masa mendatang. Penurunan jumlah penduduk akan mendorong penurunan jumlah tenaga kerja, penurunan konsumsi, penurunan jumlah tabungan, serta akan meningkatkan pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran untuk biaya kesehatan, dana pensiun, dan dana kesejahteraan lainnya.

Di sisi lain, bangsa Indonesia juga mengalami permasalahan yang cukup rumit, seperti perekonomian yang tidak kunjung membaik, bencana alam yang terus terjadi, iklim investasi yang kurang mendukung, kualitas sumber daya manusia yang rendah, serta ketidakstabilan politik di dalam negeri, sehingga mengakibatkan peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2006 sekitar 17,75 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan atau satu dari lima orang di Indonesia adalah miskin. Sedangkan berdasarkan data BPS 2005, jumlah penganggur di Indonesia sekitar 10,85 juta orang atau sekitar 11,43 persen dari total angkatan kerja.

Prospek

Berdasarkan kondisi di atas, alangkah baiknya jika pihak Indonesia mengangkat isu ketenagakerjaan sebagai wacana awal dalam proses diplomasi untuk meningkatkan kerja sama Indonesia-Jepang. Meskipun saat ini telah terdapat kerja sama ketenagakerjaan Indonesia-Jepang dalam bentuk kerja magang atau yang biasa disebut trainee (kensyusei), dengan status trainee hak-hak pekerja Indonesia berbeda dengan pekerja Jepang. Kontrak trainee selama 3 tahun juga akan merugikan perusahaan Jepang dan pekerja Indonesia. Setelah 3 tahun, trainee harus kembali ke Indonesia karena tidak diizinkan memperpanjang kontrak kerja dengan perusahaan Jepang. Pengalaman dan skill yang didapatkan di Jepang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para trainee ketika pulang ke Indonesia dan bahkan sebagian dari trainee kembali menjadi penganggur. Kebijakan ini sangat merugikan perusahaan Jepang, karena mereka sangat membutuhkan keberadaan trainee untuk kelancaran proses produksi. Selain itu, investasi pendidikan dan pelatihan yang diberikan perusahaan kepada trainee tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan karena adanya batas waktu tiga tahun. Pemerintah Indonesia harus tanggap terhadap permasalahan ini dan melakukan diplomasi serta mendorong pemerintah Jepang memperbaiki sistem kerja sama trainee, yaitu dengan memberikan kelonggaran bagi tenaga kerja trainee dengan kinerja terbaik untuk dapat diangkat menjadi karyawan tetap. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Nippon Keidanren (Kadin Jepang) bahwa Jepang seharusnya meningkatkan akses pekerja Indonesia memasuki Jepang sebagai salah satu solusi bagi penurunan jumlah usia muda di Jepang (Kompas, 15 Agustus 2007).

Diplomasi perbaikan kerja sama ketenagakerjaan, khususnya bagi tenaga kerja Indonesia di Jepang dan pada jangka panjang, pembukaan pasar tenaga kerja seperti tenaga konstruksi dan pabrik, serta tenaga perawat dan penjaga bayi, perlu dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh dan kajian-kajian yang mendalam oleh pemerintah Indonesia. Perbaikan sistem kerja sama ketenagakerjaan dan pembukaan pasar tenaga kerja tidak hanya bermotif ekonomi seperti mengurangi pengangguran di Indonesia, tapi juga memiliki misi sosial-budaya seperti meningkatnya saling pengertian antarnegara dan pertukaran budaya. Bagi pemerintah Jepang sendiri, perbaikan sistem ketenagakerjaan dan pembukaan pasar tenaga kerja akan sangat menolong mengatasi permasalahan kependudukan seperti yang telah disebutkan di atas, yang pada akhirnya mampu mendorong perkembangan ekonomi Jepang di masa mendatang. Pemerintah Indonesia harus aktif melakukan diplomasi untuk mendorong pemerintah Jepang memperbaiki sistem ketenagakerjaan dan mau membuka pasar tenaga kerjanya bagi pekerja Indonesia seperti layaknya yang telah dilakukan antara pemerintah Filipina dan Jepang.

EPA akan bermanfaat khususnya bagi pembukaan akses tenaga kerja Indonesia di Jepang, jika pemerintah Indonesia mampu menjalankan dua kebijakan outward looking dan inward looking secara simultan. Kebijakan outward looking yaitu dengan menjalankan diplomasi yang aktif dan cerdas yang didukung dengan data dan argumentasi ilmiah. Sedangkan kebijakan inward looking yaitu dengan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia para pekerja yang akan dikirim ke Jepang, khususnya peningkatan kemampuan membaca. Berdasarkan pengamatan penulis, para trainee memiliki kemampuan berbahasa lisan tapi kurang memiliki kemampuan membaca kanji. Tanpa peran aktif pemerintah Indonesia, EPA hanyalah macan kertas dan tidak akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.


Sabtu, 25 Agustus 2007

Opini

Penguatan Sistem Presidensial

Mufid A. Busyairi, anggota Tim Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa

Paket rancangan undang-undang politik menjadi RUU yang paling mendapat perhatian semua partai. Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lebih awal memberikan respons dengan menggelar pertemuan bertajuk silaturahmi di Medan (20 Juni), yang dilanjutkan pada 24 Juli 2007 di Palembang dan rencananya direalisasi lagi pada Desember mendatang di Jawa Timur. Hal tersebut direspons oleh delapan partai kecil dan menengah. Substansi perdebatan dua kelompok ini, antara lain, menyangkut visi tentang pembenahan sistem politik yang sejauh ini mengalami instabilitas.

Gejala instabilitas dalam sistem presidensial memang terjadi secara umum seperti di Argentina atau negara-negara Amerika Latin lainnya yang mengalami transisi demokrasi sejak 1980-an, demikian pula di Filipina dan Indonesia. Penyebabnya, lembaga eksekutif dan legislatif tak selalu dikuasai oleh kekuatan yang sama. Pemilu langsung atau jaminan konstitusi tentang masa jabatan presiden tidaklah cukup. Posisi presiden harus dirancang agar memiliki dukungan politik yang cukup di parlemen.

Karena itu, koalisi pemerintahan menjadi alternatif. Roger Scruton (1982) dalam A Dictionary Of Political Thought mendefinisikan koalisi sebagai temporary political alliance of distinct parties or person who preserve their separate political identities. Mengacu pada arti tersebut, koalisi memang bersifat temporal (berdasarkan konsensus), jelas subyeknya, dan memiliki identitas. Tiga unsur yang dalam praktek koalisi kita perlu dipertegas.

Selain koalisi pemerintahan, koalisi oposisi dalam system politik kita juga diperlukan. Mengambangnya posisi partai menyebabkan ia sangat rawan menjadi korban manuver eksekutif atau sebaliknya liar memainkan bargaining position. Lihatlah, partai kadang tampil idealistis seperti pada soal Iran, tapi tak jarang berujung pada kompromi sebagaimana gagalnya rencana interpelasi lumpur Lapindo.

Solusi koalisi memang bukan hal baru, dan bukan pula tanpa masalah. Dalam prakteknya, koalisi justru kerap melahirkan instabilitas lain. Di antaranya, terlemahkannya hak prerogatif presiden dalam menciptakan kabinet ahli. Hal ini merupakan awal terciptanya instabilitas sistem presidensial. Ancaman sejumlah partai jika kadernya diganti pada reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu atau interpelasi pencopotan beberapa menteri pada era Gus Dur adalah contoh apa yang dikatakan Fred W. Riggs (1992) bahwa pelaksanaan sistem presidensial secara murni kerap menyebabkan konflik lembaga legislatif-eksekutif, bahkan sering menyebabkan jatuhnya presiden.

Ini jelas harus dibenahi. Usul partai atau pilihan presiden menarik orang partai yang berkapasitas menduduki kursi kabinet harus dimaknai dalam konteks pribadi profesional. Jika perlu, diciptakan aturan bahwa seorang menteri wajib melepaskan diri dari ikatan struktural partai. Di Amerika Serikat, untuk menjaga kualitas kabinet, pengangkatan menteri oleh presiden harus disetujui oleh senat atau, di Filipina, oleh komisi pengangkatan. Cara seperti ini bisa saja kita diadopsi.

Persoalan lain, partai harus memaklumi bahwa oposisi dalam sistem presidensial bukan untuk menjatuhkan presiden, melainkan dalam rangka mengkritik/mengubah kebijakan sehingga perbedaan pandangan tidak selalu diarahkan sebagai pelanggaran konstitusi. Oposisi yang destruktif justru menjadi bumerang bagi sistem presidensial. Meski demikian, koalisi bukan berarti ketundukan secara buta. Koalisi harus dipahami sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan. Hal ini bisa terwujud jika koalisi dibangun atas kesadaran visi.

Tantangan koalisi

Tidak mudah membentuk koalisi yang kuat. Pertama, secara kultural, partai tidak lazim dengan budaya oposisi dan umumnya selalu berhasrat menjadi bagian dari pemerintahan. Padahal pilihan demikian sesungguhnya cenderung menguntungkan governing parties yang saat ini secara jelas dipegang oleh Partai Demokrat dan Golkar. Jika kebijakan menteri di luar dua partai tersebut baik, publik akan mempersepsikannya sebagai kerja bersama. Sedangkan terhadap kebijakan yang kontroversial, persepsi negatif lebih banyak ditanggung oleh partai asal menteri tersebut.

Kedua, dalam sistem presidensial, eksistensi koalisi tidak memiliki dampak yuridis bagi pemerintahan, sehingga potensi perubahan sikap cenderung lebih fleksibel. Ketidakpuasan terhadap bentuk akomodasi atau perbedaan pandangan sangat berpeluang menciptakan keretakan. Apalagi dengan banyaknya jumlah partai anggota koalisi. Karena itu, perlu konsensus yang jelas dan komitmen serius untuk membentuk koalisi.

Saatnya konsekuensi pilihan-pilihan politik ini dipertimbangkan oleh partai. Beroposisi bukanlah hal buruk. Partai tetap bisa menuai simpati jika memang bekerja serius. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang peta politik di Indonesia (Maret 2007) menunjukkan bahwa popularitas PDIP–yang secara tegas menyatakan diri sebagai partai oposisi–cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir, bahkan berada pada posisi pertama (19,7 persen), menggeser posisi Partai Golkar (15 persen) dan Partai Demokrat (10 persen).

Pertanyaannya, bagaimana partai hasil pemilu nanti bisa mengerucut menjadi dua koalisi besar. Meski berbeda sistem pemerintahan, kita bisa mengambil pelajaran dari koalisi di Malaysia (Koalisi Barisan Nasional, yang dipimpin UMNO, dan koalisi oposisi yang merupakan gabungan sejumlah partai kecil). Mungkinkah PDIP-Golkar, yang akhir-akhir ini mengklaim direkatkan oleh kesamaan visi kebangsaan, mengarah ke sana? Meminjam hasil Pemilu 2004, total kursi mereka di parlemen berjumlah 43 persen, sebuah potensi untuk membentuk koalisi, meski mungkin ada problem internal yang harus diselesaikan.

Demikian pula dengan gabungan delapan partai kecil-menengah lain. Memang, sejauh ini dasar pemersatunya baru pada kesamaan pandangan terhadap RUU politik. Namun, tidak tertutup kemungkinan, ke depan akan dibangun koalisi besar jika angka dan kesolidan ini teruji pada pemilu legislatif, ditindaklanjuti dalam koalisi pemilihan presiden 2009, dan perdebatan ideologi tertuntaskan.

Jumlah partai

Upaya di atas harus diikuti pula dengan penyederhanaan jumlah partai di lembaga legislatif, karena partai yang banyak dalam sistem presidensial menyulitkan tercapainya efektivitas. Namun, langkah ini harus dilakukan hati-hati. Pertama, heterogenitas sosial yang tinggi menuntut hadirnya representasi politik yang lebih beragam. Kedua, tidak banyak partai saat ini yang memiliki kultur sehat dalam proses seleksi calon wakil rakyat. Partai-partai lama sendiri kerap terjebak dalam konflik kepentingan dalam menerjemahkan agenda reformasi.

Atas pertimbangan di atas, proses ini diusahakan sedemokratis mungkin dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Apalagi, ke depan, partai berhadapan dengan publik yang rasional. Cara ini, selain menghasilkan efektivitas dengan tersederhanakannya jumlah partai, memungkinkan representasi publik tidak terabaikan, dan partai yang akhirnya tampil mayoritas memang terseleksi secara sosial, bukan karena dominasi rekayasa konstitusi. Partai yang tidak konsisten memperjuangkan nasib rakyat lambat laun akan ditinggalkan.

Untuk itu, usul pemerintah menaikkan electoral threshold menjadi 5 persen sebaiknya dikaji ulang. Angka electoral threshold yang berlaku sekarang sebenarnya cukup efektif. Dari 48 partai kontestan pemilu pada 1999, hanya 6 yang bisa langsung ikut Pemilu 2004. Pada pemilu 2004, dari 24 partai kontestan, hanya 7 partai yang bisa mengikuti langsung Pemilu 2009. Selain itu, yang tidak boleh dilupakan, penyederhanaan ini harus diikuti dengan instrumen yang mendorong peningkatan kualitas dan keterbukaan partai.

Tak ada ragam skenario yang sempurna. Penyederhanaan jumlah partai dan terciptanya konsolidasi melalui koalisi barangkali memerlukan waktu yang tidak singkat. Begitulah, demokrasi menuntut kesabaran tanpa batas untuk melewati proses demi proses. Namun, bagaimanapun, tetap harus diupayakan karena, “Presidential system which consistently fail to provide the president with sufficient legislative support,” kata Jones (1995), “are unlikely to prosper.”


Sabtu, 25 Agustus 2007

Opini

Pelajaran dari Petani Jepang

Andi Irawan, pengamat ekonomi politik pertanian Indonesia

Ada satu fenomena yang menarik dari hasil pemilu majelis tinggi Jepang pada 29 Juli lalu. Kita katakan menarik karena, berdasarkan analisis para pakar Jepang, hasil pemilu itu menunjukkan bahwa kelompok akar rumput, dalam hal ini para petani yang selama ini adalah pendukung fanatik partai politik yang berkuasa (Partai Demokrat Liberal/LDP), telah menunjukkan mosi tidak percaya kepada partai tersebut yang menyebabkan mereka kalah oleh partai pesaingnya (Partai Demokrat).

Beralihnya dukungan para petani dari LDP ke Partai Demokrat bisa dilihat dari hasil pemilu di daerah pemilihan tunggal. Kebanyakan daerah pemilihan ini merupakan provinsi dengan industri utama pertanian. Partai Demokrat menang di daerah pemilihan tunggal dengan memperoleh 23 kursi, sementara LDP hanya mendapat 6 kursi. Ini merupakan kebalikan dari situasi enam tahun silam ketika LDP mendapat 25 kursi, sementara Partai Demokrat hanya 2 kursi.

Partai Demokrat berhasil menarik hati petani dengan menyatakan keberpihakan pada para petani ketika mereka mensosialisasi sebuah program penutupan kerugian petani jika harga jual hasil pertanian jatuh di bawah biaya produksi. Partai Demokrat berjanji akan mengalokasikan 1 miliar yen untuk program tersebut. Sebaliknya, LDP lebih berpihak pada petani kaya (lahan luas). LDP bermaksud mendukung pertanian skala besar yang dapat bersaing di pasar dunia. LDP mengkritik program Partai Demokrat sebagai praktek melawan arus globalisasi pertanian. Sikap LDP ini membuat para petani kecil merasa disisihkan dan berakibat mereka mengalihkan dukungannya dari LDP.

Pertanyaan menarik yang layak kita ajukan adalah apakah petani kita punya kemampuan respons yang sama dengan petani Jepang terhadap kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan diri mereka. Sangat sayang sekali, kita terpaksa harus mengakui bahwa petani kita belum mampu memberikan penilaian sekaligus merespons dengan baik kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan diri mereka secara prima. Secara kuantitas, proporsi jumlah petani di Jepang lebih sedikit dibanding jumlah penduduk lainnya. Kita bisa melihat bahwa daerah dengan basis konstituen petani di Jepang hanya memperebutkan kursi untuk pemilihan tunggal yang jumlah kursinya hanya 29 kursi dibanding total kursi yang diperebutkan sebanyak 71 kursi.

Sedangkan jumlah petani kita sedikitnya sekitar 50 persen dari penduduk. Dapat dibayangkan, dengan kuantitas yang sangat besar tersebut, kalaulah para petani kita mampu merespons kebijakan-kebijakan publik sektor pertanian dengan baik, kita akan melihat implementasi kebijakan publik yang menganaktirikan petani dan sektor pertanian akan hilang dengan sendirinya.

Lalu bagaimana agar petani kita mampu secara prima menunjukkan posisi tawar politiknya terhadap para politikus dan mekanisme politik yang melahirkan kebijakan-kebijakan publik pertanian? Tentu saja hal ini bukan sesuatu yang mustahil. Era reformasi ini setidaknya telah membantu menciptakan pasar politik yang lebih transparan. Sejumlah petani di daerah pun telah mampu melihat elite dan entitas politik yang benar-benar ingin memperjuangkan kepentingan mereka.

Hanya, masalahnya, untuk memperjuangkan kepentingan publik mereka, para petani kita bukanlah entitas yang punya jaringan dan kapasitas sebagai pressure group yang prima sebagaimana yang kita lihat di Jepang dan Uni Eropa. Petani di negara-negara maju ini tak hanya bisa melakukan aksi parlemen jalanan yang harus diperhitungkan para politikus, tapi mereka juga punya jaringan dan organisasi yang bisa memperjuangkan kepentingan publik mereka, bahkan bisa menghukum secara politik para politikus yang melahirkan kebijakan publik yang merugikan mereka. Sehingga, tidak mengherankan, kepentingan publik mereka tidak bisa dipandang sebelah mata oleh para politikus.

Satu pesan yang ingin kita sampaikan kepada para aktivis tani dan para petani di negara kita adalah bahwa “tidak ada makan siang yang gratis”. Kesejahteraan petani tidak bisa diharapkan dari kebaikan hati para pengambil kebijakan an sich. Terlalu naif kalau mengandalkan kemurahan hati presiden-wakil presiden, menteri, dan kepala daerah untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada petani. Mengapa kita katakan demikian?

Kebijakan publik lahir melalui mekanisme politik, begitu juga seorang kepala negara, menteri, dan kepala daerah memangku jabatannya melalui proses politik. Hukum besi politik adalah siapa yang punya posisi tawar, dialah yang akan paling terakomodasi kepentingannya. Tanpa punya posisi tawar yang prima, kepentingan petani akan termarginalkan oleh kepentingan vested interest pihak-pihak yang berposisi tawar politik besar. Pelajaran yang dapat kita tarik dari petani Jepang di atas adalah sangat urgen bagi para petani kita untuk punya posisi tawar secara politik. Dengan demikian, sebagai langkah awal, menjadi niscayalah arti pendidikan politik bagi petani kita.


Jum’at, 24 Agustus 2007

Opini

Dekonstruksi Khilafah

Zuhairi Misrawi, Direktur Moderate Muslim Society

Konferensi Internasional Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia, yang diadakan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, menyisakan sebuah tanda tanya bagi publik. Hal tersebut terkait dengan beberapa pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah tokoh yang hadir. Di antaranya, perihal penegakan syariat dan implementasi konsep khilafah dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Dalam beberapa tahun mendatang, kedua isu tersebut tidak akan mengalami penyusutan. Bahkan bisa jadi sebaliknya, yaitu peningkatan yang cukup drastis, mengingat adanya pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) perihal kemungkinan menjadikan organisasi tersebut sebagai partai politik (detik.com, 12).

Pernyataan tersebut semakin mengentalkan aroma menguatnya kelompok yang hendak mengusung Islamisasi negara. Sebaliknya, Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara, serta titik temu di antara keragaman warga negara, sedang berada di persimpangan jalan. Tidak hanya itu, HTI dan kelompok-kelompok lainnya yang seideologi secara nyata menolak demokrasi karena menurut mereka demokrasi adalah paham tentang kedaulatan rakyat.

Paradigma khilafah pada hakikatnya merupakan diskursus yang bersifat historis. Ia bukan sebuah kewajiban yang mengikat bagi setiap muslim. Khilafah dalam arti sistem politik merupakan sebuah paradigma yang hadir dalam konteks masyarakat tertentu, yang pada akhirnya mengalami pemberontakan dari dalam sendiri. Sebab, dalam kurun waktu yang panjang, sejak dinasti Muawiyah, Abbasiyah, sampai Utsmaniyah, umat Islam berada dalam kekecewaan yang bersifat masif. Sistem khilafah pada saat ini bukan tanpa masalah. Konflik internal antara kelompok Sunni dan Syiah, serta perebutan kekuasaan di antara kelompok, merupakan sebuah sejarah yang juga patut diperhatikan.

Begitu halnya bila merujuk pada sistem khilafah yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Sebenarnya sistem khilafah pada zaman itu tidak bisa disebut sebagai sistem khalifah sebagaimana dipahami oleh HTI, karena kekuasaan Islam sangat terbatas. Sistem khilafah pada saat ini merupakan sebuah sistem yang bersifat darurat, yang didasari keinginan bersama untuk melanjutkan misi dakwah Rasulullah SAW. Karena itu, mereka memilih pemimpin di antara mereka bukan berdasarkan wasiat dan mandat dari Rasulullah SAW, melainkan berdasarkan realitas dan kapasitas kepemimpinan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem yang dianut oleh para pemimpin pasca-Nabi merupakan sebuah sistem yang dibangun di antara kemufakatan dan kebersamaan.

Lalu apa masalah sistem khilafah? Pada mulanya sistem tersebut lebih menyerupai sistem yang dianut dalam demokrasi, yaitu kepemimpinan yang dipilih oleh suara mayoritas dengan tanggung jawab penuh terhadap publik. Tapi pada saat Muawiyah hendak mengambil alih kekuasaan, wacana khilafah mengalami pergeseran makna sebagai kekuasaan Tuhan (hâkimiyatullâh). Khalifah tidak lagi menjadi sebuah konsep kepemimpinan yang berlaku umum, yang dibangun di atas fondasi kehendak untuk membangun kebersamaan dengan menggunakan mekanisme demokrasi.

Sejak saat itu, kepemimpinan yang pada mulanya sebagai sebuah sistem yang dipilih dan dikelola secara demokratis menjadi sebuah sistem yang menganut ideologi kedaulatan Tuhan. Wacana inilah yang dianut sepenuhnya oleh HTI. Ismail Yusanto menyatakan bahwa HTI menolak demokrasi karena menganut paham kedaulatan rakyat. Sedangkan HTI menganut paham sebaliknya, yang menurut mereka lebih sakral, yaitu kedaulatan Tuhan. Tidak hanya HTI, sejumlah kelompok radikal juga mengibarkan bendera kedaulatan Tuhan.

Dalam hal ini harus diakui letak kerentanan dan kerawanan pandangan mereka. Sebab, pandangan tersebut mempunyai sejumlah kelemahan, baik dari segi teologis, historis, maupun konteks sosial-politik. Pertama, secara teologis gagasan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat, karena pada dasarnya setiap manusia diberi akal budi untuk menentukan masalah mereka. Dalam teologi Asy’ariyah, misalnya, Tuhan mempunyai kedaulatan, tapi manusia juga mempunyai hak untuk memilih dan menentukan. Teologi ini dikenal sebagai “teologi moderat”. Sedangkan teologi kedaulatan sesungguhnya dianut oleh kalangan fatalistik (al-jabariyyah), yang dalam ensiklopedi teologi kontemporer sudah mengalami kebangkrutan. Teologi fatalistik, yang mengakui kedaulatan Tuhan, tidak mendapatkan respons positif, kecuali oleh negara-negara yang otoriter. Sebab, mengacu pada “teologi kiri” yang dikumandangkan oleh Hassan Hanafi, kedaulatan Tuhan pada hakikatnya digunakan oleh para penguasa dan ulama untuk memantapkan otoritarianisme.

Kedua, secara historis kedaulatan Tuhan mempunyai makna yang tidak tunggal. Artinya, kedaulatan Tuhan bukanlah berarti bahwa hanya Islam yang diperkenankan dan wajib ada di muka bumi, agama-agama lain juga bisa berkembang dengan pesat. Bukan hanya itu, secara sosiologis agama-agama lain barangkali bisa lebih produktif dan emansipatoris daripada agama Islam. Karena itu, kedaulatan Tuhan yang dimaksud sebenarnya bukan “kedaulatan Islam” sebagaimana dipahami oleh para penggiat politik Islam. Kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan agama-agama.

Pandangan ini pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang baru, karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa kedaulatan Tuhan merupakan sesuatu yang bersifat historis. Artinya, Tuhan memberikan mandat kepada setiap agama untuk menegakkan hukum dan ajaran moral mereka (QS Al-Maidah [5]: 43-48). Tapi kedaulatan Tuhan yang dimaksud bukan untuk memonopoli kebenaran, melainkan justru membagi kebenaran kepada setiap agama untuk menerapkan ajaran-ajaran yang digariskan Tuhan dalam setiap agama.

Dalam hal ini, paradigma kedaulatan Tuhan sebagaimana dipahami oleh HTI mengalami reduksi dan pembajakan, yang secara literal sangat jauh dari substansi Al-Quran di atas. Dalam pelbagai seminar, penulis menemukan mereka berdakwah tentang ayat anjuran penegakan hukum Tuhan. Ayat tersebut sering kali dipahami secara sepotong-potong. Padahal, kalau dibaca lengkap dan seksama, ayat tersebut berisi tentang kebebasan dan tanggung jawab bagi setiap agama untuk menegakkan ajarannya masing-masing tanpa ada ancaman dan tekanan. Untuk setiap agama yang tidak menegakkan hukumnya, akan ada sanksi tersendiri bagi mereka menurut ajaran yang dianut oleh masing-masing agama, terutama Yahudi, Kristen, dan Islam. Bahkan, tidak sedikit ditemukan kesamaan antara ajaran Islam dan ajaran agama-agama yang lain.

Karena itu, substansi ayat di atas sebenarnya pengakuan atas pluralitas agama-agama dan pluralitas kebenaran yang dibawa agama-agama. Tuhan Maha Esa, tapi jalan menuju Tuhan amat beragam. Ibnu Rusyd bertutur dalam Fashl al-Maqâl fî Taqrîr mâ bayn al-Hikmah wa al-Syarî’ah min al-Ittishâl, “Kebenaran adalah tunggal, tapi jalan menuju kebenaran adalah plural.”

Ketiga, dalam konteks keindonesiaan, paham khilafah yang menganut kedaulatan harus diakui sangat bertolak belakang dengan pijakan bersama bangsa ini, yaitu Pancasila, terutama soal Islamisasi negara. Pandangan ini merupakan ancaman yang cukup serius, yang pada saat bersamaan mempunyai sejarah tersendiri. Dulu mereka menggunakan istilah Piagam Jakarta. Kini mereka menggunakan istilah yang lebih desentralistis, yaitu peraturan daerah yang bermuatan syariat.

Dalam hal ini, pandangan mereka harus diakui bertolak belakang dengan suara mayoritas, terutama dalam ranah sosial-politik dan kultural keagamaan. Secara politik sudah bisa dipastikan bahwa partai politik yang mendapat paling banyak suara adalah partai-partai yang beraliran nasionalis-sekuler. Sedangkan dalam konteks kultural keagamaan, ormas terbesar yaitu NU dan Muhammadiyah secara nyata menolak upaya Islamisasi negara. Keduanya konsisten memilih Pancasila dan menjadikan syariat sebagai sesuatu yang niscaya dalam konteks pemberdayaan umat dan kesalehan sosial tanpa harus melakukan intervensi dalam politik praktis.

Karena itu, beberapa alasan di atas hendak menegaskan bahwa sistem khilafah merupakan sistem yang diyakini hanya oleh minoritas umat Islam, baik di dunia maupun di Indonesia. Pandangan tersebut harus diakui akan mengalami kebangkrutan karena sesungguhnya hanya merupakan mistifikasi atas masa lalu dan respons sesaat atas masalah kekinian.

Barangkali, bagi mereka yang tidak mengenal dengan baik esensi teologi, lanskap historis, dan konteks sosial masyarakat, diskursus sistem khilafah akan memberikan harapan untuk terwujudnya perubahan. Tapi, bagi mereka yang mengenal dengan baik khazanah keagamaan, diskursus khilafah hanya merupakan fenomena kegagapan atas modernitas.

Kendatipun demikian, kita harus menghargai setiap gagasan yang dilontarkan ke publik sejauh menggunakan cara-cara yang demokratis dan jauh dari kekerasan. Ini salah satu keistimewaan HTI yang dalam diseminasi gagasannya jauh dari kekerasan. Tapi sebagai sebuah gagasan yang sudah pernah tumbuh dan melalui masa-masa sulit, sistem khilafah harus diperhatikan dengan seksama, terutama bilamana gagasan tentang “kedaulatan Tuhan” digunakan untuk tujuan kekerasan. Sebab, dalam sejarah, mereka yang menganut paham “kedaulatan Tuhan” kerap kali menggunakan kekerasan, seperti Khawarij yang telah menetaskan darah dengan atas nama agama. Di sini, tidak ada jalan lain kecuali belajar memahami sejarah dan khazanah Islam dengan baik.


Jum’at, 24 Agustus 2007

Opini

Bintang Baru Muslim Amerika

Matthew Weiner, Direktur Program Interfaith Center of New York dan kandidat doktor dari Union Theological Seminary *)

Sebuah fenomena sedang tumbuh di kalangan masyarakat muslim di Amerika yang akan mengubah sejarah Islam. Kaum muda muslim, khususnya anak-anak para imigran, menampilkan identitas mereka secara terbuka. Banyak yang menjadi, atau telah menjadi, ulama dan aktivis Islam atas nama Islam madani. Sering kali para pemuda dan pemudi tersebut dibesarkan dalam rumah tangga yang cukup sekuler. Sehingga, ketika mereka secara sadar menjadi muslim, mereka harus membayangkan kembali apa artinya menjadi muslim, sebagai orang Amerika. Sudah pasti, kelompok yang sedang tumbuh dan keragaman di dalamnya akan mengubah cara Amerika memahami Islam dan bagaimana umat muslim di penjuru dunia memahami Islam. Perhatikan.

Bintang kelompok ini adalah Eboo Patel. Sebagai pendiri Interfaith Youth Core, Patel tidak hanya mewakili wajah baru Islam ini. Ia juga secara khusus melakukannya dengan menjangkau lebih dari garis-garis keagamaan. Kemuslimannya sangat merangkul perbedaan–dan apa lagi yang lebih penting dari hal itu sekarang ini?

Sebagaimana ia kisahkan, persentuhannya dengan perbedaanlah yang membawanya memahami agamanya lebih baik dan menjadi seorang muslim yang baik. Kisah Patel adalah sebuah cerita yang penting karena, paling tidak, ia memperlihatkan bagaimana prakarsa-prakarsa antaragama, yang secara bersama-sama bekerja dengan berbagai prakarsa keagamaan lain, tidak perlu membawa ke suatu bentuk esperanto religius atau pemahaman agama yang murni liberal, tapi lebih merupakan sesuatu yang dapat memperkuat dan memperdalam keagamaan seseorang sambil membangun penghargaan terhadap yang lain.

Buku Patel dari awal enak dibaca dan informatif. Alur ceritanya sederhana tanpa kemudian terjebak oleh penyederhanaan: seorang pemuda muslim yang tumbuh besar di Chicago menyadari bahwa ia berbeda dengan para pemuda di lingkungannya. Sebagian orang baik kepadanya, yang lainnya rasis, dan ia mempunyai pilihan bagaimana cara menangani rasisme ini: menarik diri ke dalam dan membalasnya dengan bereaksi rasis juga, atau mulai bekerja bersama mereka yang berbeda dengannya menciptakan perubahan. Itu dapat menjadi tajuk utama buku ini karena, tentu saja, Patel memilih yang kedua dan mencerminkan bahwa pilihan ini mungkin tidak melulu mengenai dirinya dan lebih merupakan tentang siapa orang tua dan gurunya.

Bagi Patel, ini menjadi argumen utama mengapa kita perlu mendorong hubungan positif dengan kaum muda muslim di Amerika dan seluruh dunia. Pada saat penting seperti ini, umat muslim dapat menjadi “baik” atau “buruk”, tergantung siapa yang mempengaruhi mereka. Tentu saja gambaran ini lebih rumit, suatu hal yang Patel, sebagai seorang aktivis-cendekiawan, ketahui. Tapi saat ini adalah “saat-saat yang sulit”, seperti pendapat sosiolog Anne Swiddler. Saat-saat seperti ini membutuhkan sebuah tanggapan yang sangat kuat. Kita memerlukan figur-figur kepahlawanan, dan Patel, dalam usianya yang muda, tidak diragukan lagi bergerak ke arah yang berharga tersebut.

Selain menjadi cerita kemenangan toleransi dan perangkulan, kisah Patel adalah sebuah perjalanan, dan alur ceritanya di sini sekali lagi jernih dan mengharukan. Sementara kesadaran Patel bangkit, ia bepergian ke seluruh dunia, bertemu dengan orang-orang seperti Dalai Lama dan Dr Ariyaratene (keduanya Buddhis), dan terilhami oleh Gandhi (Hindu) dan James Baldwin (seorang Kristen dan gay Afro-Amerika). Ia juga menemukan kembali tradisinya sendiri, dengan bintang muslim seperti Rumi.

Patel tidak banyak menghabiskan waktu dalam otobiografinya untuk becermin secara nyata pada sisi intoleran yang dapat dimanifestasikan Islam (seperti halnya agama-agama lain), walaupun kesan tersebut tetap ada. Selain tidak memusatkan perhatian pada Islam yang salah, ia juga tidak berusaha membela Islam.

Bagi saya, ini adalah salah satu pokok karya Patel. Hampir semua terbitan tentang Islam dewasa ini jika tidak “pro-Islam”, ya, “anti-Islam”, yang berbeda dengan buku yang melihat Islam apa adanya dengan menemukan kemuliaan dan bahaya yang selalu ada dalam tradisi apa pun. Salut bagi Patel, yang menolak memandang Islam hanya sebagai sebuah fenomena, dan sebaliknya melukiskan gambar yang nyata dan kompleks.

Ini adalah buku yang harus dibaca setiap orang, tidak hanya mengetahuinya dari sebuah ulasan. Patel menggali dunia antaragama, menyadari kesenjangan moral utama dalam bentuk tidak adanya keadaan yang kondusif bagi keterlibatan kaum muda–karena kaum mudalah yang mudah diayun ke arah intoleransi atau didorong ke arah keadilan–dan memutuskan bahwa ia harus mendirikan “Interfaith Youth Core”. Ia melakukannya, dan selebihnya adalah sejarah. Sejarah yang patut dibaca, dan saya tidak sabar membaca bab selanjutnya.

Artikel ini disebarluaskan oleh Layanan Berita Common Ground (CGNews)


Kamis, 23 Agustus 2007

Opini

Astro, Liga Inggris, dan Hak Publik

Ade Armando

Harian ini memberitakan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh akan meminta klarifikasi Astro TV terkait dengan hak eksklusif siaran liga sepak bola Inggris (Koran Tempo, 20 Agustus). Menurut Menteri, ada yang salah dengan penguasaan hak khusus tersebut. “Siaran yang mempunyai nilai publik tinggi tidak (bisa) dimonopoli atau jadi hak eksklusif televisi tertentu,” ujarnya.

Sang Menteri tentu sekadar sedang bereaksi atas keluhan masyarakat yang tiba-tiba saja harus kehilangan salah satu mata acara televisi kegemaran mereka. Sampai musim lalu, siaran tersebut bisa disaksikan secara luas oleh rakyat Indonesia, baik melalui stasiun televisi terrestrial, Trans-7, maupun melalui saluran ESPN dan Star Sports, yang dapat diakses melalui Indovision, Kabelvision, dan Telkomvision.

Monopoli di tangan Astro mengubah total itu semua. Kini hanya mereka yang sanggup membayar Rp 200 ribu per bulan dengan berlangganan Astro yang dapat menyaksikan sebuah liga sepak bola yang sering disebut sebagai paling kompetitif dan atraktif di dunia tersebut. Mayoritas penggemar lainnya hanya akan bisa mendengarkan cuplikan beritanya, karena satu alasan sederhana: tarif berlangganan itu terlalu tinggi untuk kondisi ekonomi mereka yang memang sangat terbatas.

Namun, tentu saja yang mengeluh bukan hanya kaum miskin. Isu ini juga diangkat oleh para pengelola lembaga penyiaran berlangganan pesaing Astro yang kehilangan salah satu program unggulan mereka. Yang dikhawatirkan, monopoli di tangan Astro akan merebut pangsa pasar yang jumlahnya sudah sangat terbatas.

Jadi manuver Astro memang bermasalah. Namun, sejumlah catatan harus diberikan terhadap rencana Menteri. Pertama-tama, harus diingatkan bahwa pemerintah saat ini sudah tidak berwenang mengintervensi isi siaran televisi. Lembaga yang diamanatkan Undang-Undang Penyiaran 2002 untuk melindungi “iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran” serta “menjaga keadilan tatanan informasi” adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Karena itu, demi ketertiban demokratisasi penyiaran, pemerintah seharusnya melibatkan atau bahkan menyerahkan kewajiban penataan tersebut kepada KPI.

Kedua, dan yang lebih penting lagi, apa yang terjadi ini sebaiknya tidak ditangani secara reaktif dan kasuistik. Apa yang terjadi kali ini sebenarnya sekadar kembali menunjukkan bahwa mekanisme pasar kerap tidak membawa manfaat terbaik bagi konsumen luas. Akibat kemenangan Astro dalam berkompetisi dengan pesaingnya, kini masyarakat justru harus membayar mahal. Dengan kata lain, persaingan justru tidak menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah.

Selama ini industri pertelevisian komersial Indonesia memang terkenal tidak mau diatur oleh siapa pun. Pola ini tidak bisa didiamkan karena pada dasarnya penyiaran televisi menggunakan frekuensi siaran yang jumlahnya terbatas dan merupakan milik publik. Bila setiap pemain dibiarkan beroperasi dengan mengedepankan kepentingan sempit masing-masing, rakyat akan terus-menerus menjadi korban.

Dalam kasus Astro, jelas penyebab utamanya adalah kesulitan perusahaan itu untuk menembus pasar Indonesia. Pasar televisi berlangganan di Indonesia memang sangat terbatas, yang berbeda dengan kondisi di negara asal Astro, Malaysia. Di negara tetangga kita itu, hampir 60 persen keluarga berlangganan Astro. Ketika mereka ingin mengulang kesuksesan di sini, dengan lebih dari 100 juta penonton sebagai pasar potensial, Astro terhalang oleh begitu banyak kendala.

Pertama-tama, kondisi ekonomi rata-rata masyarakat Indonesia jelas lebih rendah daripada Malaysia. Kedua, penonton Indonesia sudah dimanjakan oleh lebih dari sepuluh siaran televisi komersial yang atraktif (berbeda dengan Malaysia yang hanya dilayani tiga stasiun televisi, yang dua di antaranya pun stasiun televisi pemerintah). Ketiga, kalangan menengah di Indonesia sudah terbiasa membeli dengan harga murah DVD dan VCD bajakan film-film Hollywood yang lazimnya justru menjadi daya tarik utama kehadiran saluran-saluran asing melalui televisi berlangganan. Keempat, sebelum Astro, sudah ada sejumlah jasa televisi berlangganan yang lain, dengan Indovision sebagai yang terbesar. Kelima, teknologi satelit yang digunakan Astro ternyata rentan terhadap kondisi cuaca buruk–sesuatu yang dimanfaatkan dalam kampanye pemasaran Indovision untuk “menghabisi” Astro.

Dalam persaingan yang sedemikian ketat, Astro harus mencari daya tarik eksklusif untuk menarik pelanggan pindah dari televisi berlangganan yang sudah ada atau mencari pelanggan baru. Pada awalnya, keunggulan Astro adalah biaya berlangganan per bulan yang lebih murah. Namun, dengan cepat televisi berlangganan lain menurunkan harga.

Kemudian tahun lalu Astro berusaha agar saluran televisi sport ESPN dan jaringan televisi Star memutuskan kontrak dengan lembaga penyiaran berlangganan lain, sehingga tayangan-tayangan mereka di Indonesia hanya dapat disaksikan melalui Astro. Upaya ini gagal karena Indovision dengan segera meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil mencegah monopoli hak siar tersebut. Bahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pun turun tangan.

Kini langkah lain dilakukan. Astro mengikuti lelang untuk memperoleh hak siar eksklusif Liga Inggris yang dipegang oleh ESS, perusahaan yang didirikan oleh ESPN dan Star Sports. Di musim-musim lalu, ESS membedakan hak siar untuk televisi berlangganan dan televisi nonbayar. Karena itulah, siaran Liga Inggris bisa disaksikan di televisi berlangganan melalui ESPN dan Star Sports, sedangkan di televisi nonbayar, itu bisa disaksikan melalui Trans-7 yang membeli hak siar dari ESS.

Astro membeli sekaligus kedua hak tersebut, dengan nilai luar biasa. Menurut tulisan di Kompas (19 Agustus), angka itu mencapai US$ 50 juta, sedangkan Koran Tempo (20 Agustus) menurunkan narasumber yang menyebut angka lebih rendah: US$ 14 juta. Bagaimanapun, keduanya adalah angka fantastis yang memang tidak mungkin dijangkau oleh televisi nasional kita.

Astro berani mengeluarkan uang sebesar itu karena dengan begitu, masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali berlangganan Astro kalau ingin menyaksikan Liga Inggris. Astro memang tidak main-main. Bila selama ini masyarakat hanya bisa menyaksikan pilihan pertandingan setiap pekan, melalui Astro, konsumen bisa menyaksikan 370 total pertandingan yang digelar sepanjang tahun. Artinya, bila Anda penggemar Arsenal, Anda akan bisa menyaksikan 38 total pertandingan yang mereka mainkan.

Sasaran Astro jelas bukan menghabisi televisi nonbayar, melainkan rival utama mereka, Indovision. Hanya, kalau orang masih bisa menyaksikan Liga Inggris melalui Trans-7, insentif bagi masyarakat untuk beralih (atau mulai berlangganan) ke Astro menjadi melemah. Karena itu, Astro mengunci mati Liga Inggris dalam paket tawaran mereka. Diharapkan akan terjadi gelombang perpindahan konsumen dari Indovision ke Astro. Lebih dari itu, diharapkan pula akan lahir pelanggan-pelanggan baru dari kalangan kelas menengah, yang akhirnya memilih membayar Rp 200 ribu demi Liga Inggris.

Saya tidak tahu persis apakah strategi mereka berhasil. Yang saya dengar, Astro memang menikmati penambahan jumlah pelanggan secara signifikan. Tapi saya juga mendengar ada begitu banyak makian ditujukan kepada Astro, bahkan Malaysia, melalui berbagai situs dan mailing list Internet. Saya, misalnya, baru saja menerima surat ajakan boikot Astro dari seseorang yang mengatasnamakan berasal dari kelompok Solidaritas Masyarakat Miskin!

Dalam pandangan saya, dalam kondisi begini, sebuah intervensi negara terhadap pasar menjadi suatu keharusan. Saya bisa membayangkan hal serupa bisa terjadi dalam kasus-kasus lain, misalnya Piala Dunia sepak bola. Bila dalam rangka kompetisi, Astro atau Indovision kembali mengulang praktek memonopoli hak siar, masyarakat yang tidak sanggup membayar biaya berlangganan akan terpinggirkan.

Karena itu, sebuah penataan harus ditetapkan. Kata kunci dalam penataan tersebut adalah “pemerataan dan keadilan” terkait dengan hak publik menikmati informasi serta “iklim persaingan yang sehat” antarlembaga penyiaran. Dalam semangat itu, penguasaan hak eksklusif seperti yang dilakukan Astro sangat pantas dilarang.


Rabu, 22 Agustus 2007

Opini

Syariah dan Khilafah demi Indonesia

Muhammad Ismail Yusanto, JURU BICARA HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Meski dihadang berbagai rintangan, Konferensi Khifalah Internasional (KKI) yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 12 Agustus, yang bertepatan dengan 28 Rajab lalu, berlangsung dengan sangat sukses. Lebih dari 100 ribu peserta dari seluruh pelosok Indonesia dengan beragam latar belakang, bahkan dari sejumlah negara, hadir memenuhi setiap kursi yang tersedia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Seluruh rangkaian acara mengalir lancar. Tiga pembicara dari luar negeri: Profesor Dr Hassan Ko Nakata (guru besar Doshisha University, Kyoto/Presiden Asosiasi Muslim Jepang), Dr Salim Atcha (Hizbut Tahrir Inggris), dan Syekh Usman Abu Khalil (Hizbut Tahrir Sudan), menyampaikan materi dalam konferensi, dilengkapi oleh lima pembicara dari dalam negeri, yakni Profesor Dr Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah/Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia), Aa Gym (PP Daarut Tauhid, Bandung), KH Amrullah Ahmad (Ketua Umum Syarikat Islam), dan Tuan Guru Turmudzi (Syuriah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat) serta KH Tohlon (MUI Sumatera Selatan).

Kekhawatiran sejumlah pihak bahwa konferensi akan berubah menjadi gerakan politik yang akan memicu anarkisme massa tidaklah terbukti, karena acara itu memang tidak dimaksudkan untuk hal itu. Dari awal hingga akhir, semua peserta mengikuti acara dengan tertib. Dalam sambutan selamat datang, saya sebagai juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia menegaskan bahwa KKI dilaksanakan semata sebagai medium untuk meneguhkan komitmen umat Islam terhadap perjuangan penegakan syariah dan khilafah, bukan sebagai ajang deklarasi partai, apalagi deklarasi khilafah. Juga bukan sebagai aksi unjuk kekuatan atau kebesaran.

Khilafah adalah sistem politik Islam untuk menerapkan syariat Islam dan menyatukan umat Islam seluruh dunia. Dalam sejarahnya yang membentang lebih dari 1.400 tahun, khilafah atau sultan atau imam (tiga istilah yang mengandung pengertian yang sama) dengan segala dinamikanya, termasuk dengan kelemahan dan kekurangannya, secara praktis telah berhasil menyatukan umat Islam seluruh dunia dan menerapkan syariah Islam sedemikian sehingga kerahmatan Islam yang dijanjikan benar-benar dapat diwujudkan.

Dr Ali Muhammad al-Shalabi dalam kitab Al-Daulah al-Utsmaniyah, ‘Awamilu al-Nuhud wa Asbabu al-Suqut menggambarkan dengan sangat jelas peran kekhilafahan ini dalam melanjutkan kegemilangan peradaban Islam yang telah dibangun oleh para khulafa sebelumnya. Tak aneh bila Paul Kennedy dalam The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change an Military Conflict from 1500 to 2000, menulis: Empirium Utsmani, dia lebih dari sekadar mesin militer, dia telah menjadi penakluk elite yang telah mampu membentuk satu kesatuan iman, budaya, dan bahasa pada sebuah area yang lebih luas daripada yang dimiliki oleh Empirium Romawi serta untuk jumlah penduduk yang lebih besar. Dalam beberapa abad sebelum tahun 1500, dunia Islam telah jauh melampaui Eropa dalam bidang budaya dan teknologi. Kota-kotanya demikian luas, terpelajar, perairannya sangat bagus. Beberapa kota di antaranya memiliki universitas dan perpustakaan yang lengkap dan memiliki masjid yang indah. Dalam bidang matematika, kastografi, pengobatan, dan aspek-aspek lain dari sains dan industri, kaum muslimin selalu berada di depan.

Maka tepat sekali bila Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtishad fi al-I’tiqad menggambarkan eratnya hubungan antara syariah dan khilafah bagaikan dua sisi dari satu mata uang dengan menyatakan, “Al dinu ussun wa al-shultanu harisun–agama adalah tiang dan kekuasaan adalah penjaga”. “Wa ma la ussa lahu fa mahdumun wa ma la harisa lahu fa dha’i–apa saja yang tidak ada asasnya akan roboh dan apa saja yang tidak ada penjaganya akan hilang”.

Tapi, pada 28 Rajab 86 tahun lalu, sejarah khilafah berakhir. Kemal Pasha, politikus keturunan Yahudi dengan dukungan pemerintah Inggris, secara resmi meng-abolish (menghapuskan) kekhilafahan, yang waktu itu berpusat di Turki. Dengan hancurnya payung dunia Islam itu, umat Islam hidup bagaikan anak ayam kehilangan induk, tak punya rumah pula. Maka tak berlebihan kiranya bila para ulama menyebut hancurnya khilafah sebagai ummul jaraaim (induk dari segala kejahatan), karena memang semenjak itu dunia Islam terus didera berbagai krisis. Umat Islam mengalami kemunduran luar biasa di segala bidang kehidupan, baik di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik maupun sains dan teknologi. Yang tampak kini hanyalah sisa-sisa kejayaan Islam di masa lalu.

Secara fisik, setelah runtuhnya kekhilafahan, wilayah Islam yang dulu terbentang sangat luas, mencakup seluruh Jazirah Arab, Afrika bagian utara, sebagian Eropa, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Selatan, terpecah-pecah menjadi negara kecil-kecil. Secara intelektual, umat Islam mengalami peracunan Barat. Aneka paham yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama, menyebar bagai virus yang mematikan, yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak umat.

Setelah itu, bertubi-tubi umat Islam didera berbagai persoalan. Di pentas dunia, umat Islam di Palestina masih harus terus hidup dalam penderitaan akibat penjajahan Israel. Begitu juga di Irak, Afganistan, dan di tempat lain. Sementara itu, di dalam negeri, kondisi umat Islam Indonesia juga tidak kalah memprihatinkan. Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, lebih dari 100 juta penduduk jatuh ke jurang kemiskinan, puluhan juta menganggur, jutaan anak-anak harus putus sekolah, dan jutaan lainnya mengalami malnutrisi. Adapun kriminalitas meningkat di mana-mana. Ditambah dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat, membuat hidup terasa sangat menyesakkan. Tentu, bagian terbesar dari mereka yang saat ini tengah menderita adalah juga umat Islam.

Kenyataan di atas makin menegaskan bahwa umat Islam memang amat mundur. Keadaannya kurang-lebih sama dengan sinyalemen Rasulullah 14 abad yang lalu dalam hadis riwayat Imam Ahmad: umat yang jumlahnya lebih dari 1,5 miliar jiwa dicabik-cabik bagai makanan oleh orang-orang rakus tanpa rasa takut dari berbagai arah.

Reaksi pro dan kontra memang mengiringi acara konferensi ini, baik sebelum maupun sesudahnya. Yang pro mengatakan bahwa khilafah, di samping memang adalah ajaran Islam dan pernah terwujud dalam kurun waktu yang sangat panjang di masa lalu, diperlukan untuk menerapkan syariah Islam dan menyatukan umat Islam sedunia yang kini terpecah belah. Lagi pula khilafah bukanlah barang baru untuk Indonesia. Sejarah dakwah Islam di Indonesia adalah sejarah peran khilafah dalam menyebarkan Islam di negeri ini, baik melalui para sultan maupun para pendakwah. Sebagian walisongo adalah utusan langsung para khalifah. Sementara itu, yang kontra mengatakan bahwa ide khilafah bertentangan dengan pluralitas dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Dakwah HTI, termasuk penyelenggaraan KKI, dilakukan demi Indonesia di masa mendatang yang lebih baik. Dalam pandangan HTI, problem rakyat, bangsa dan negara ini khususnya, serta umat Islam di seluruh dunia pada umumnya, dipicu oleh sistem sekularistik dan terpecahbelahnya umat Islam. Indonesia diyakini akan bisa meraih kemuliaan bila kepadanya diterapkan syariah sebagai ganti dari sekularisme yang telah terbukti gagal membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, dan umat bersatu kembali di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Inilah dua substansi penting dari ide khilafah, yakni untuk tegaknya syariah dan terwujudnya ukhuwah. Bila hancurnya khilafah disebut sebagai ummul jaraaim, diyakini bahwa tegaknya kembali syariah dan khilafah akan menjadi pangkal segala kebaikan, kerahmatan, dan kemaslahatan, termasuk bagi Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, ide khilafah sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan baru (neokolonialisme), yang nyata-nyata sekarang tengah mencengkeram negeri ini, yang dilakukan oleh negara besar. Hanya melalui kekuatan global, penjajahan global bisa dihadapi secara sepadan. Karena itu pula, konferensi ini bisa dibaca sebagai bentuk kepedulian yang amat nyata dari HTI dalam berusaha mewujudkan kemerdekaan hakiki negeri ini atas berbagai bentuk penjajahan yang ada.

Mengenai nilai-nilai kebangsaan, bila yang dimaksud adalah komitmen terhadap keutuhan wilayah, HTI berulang menegaskan penentangannya terhadap gerakan separatisme dan segala upaya yang akan memecah belah wilayah Indonesia. Bila nilai kebangsaan artinya adalah pembelaan terhadap kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, HTI berulang juga dengan lantang menentang sejumlah kebijakan yang jelas-jelas bakal merugikan rakyat Indonesia, seperti protes terhadap pengelolaan sumber daya alam yang lebih banyak dilakukan oleh perusahaan asing atau penolakan terhadap sejumlah undang-undang, seperti UU Migas, UU Sumber Daya Air, dan UU Penanaman Modal, yang sarat dengan kepentingan pemilik modal. Karena itu, salah besar bila menuduh bahwa HTI dengan KKI tidak peduli pada nilai-nilai kebangsaan. Tapi, bila nilai kebangsaan artinya adalah kesetiaan terhadap sekularisme, dengan tegas HTI menolak karena justru sekularisme inilah yang telah terbukti membuat Indonesia terpuruk seperti sekarang ini. Maka benar sekali fatwa MUI pada 2005 yang mengharamkan sekularisme.


Kamis, 23 Agustus 2007

Opini

Petani dan Pergeseran Iklim

Khudori, PEMERHATI MASALAH SOSIAL-EKONOMI PERTANIAN

Gaya hidup yang enggan berubah, konsumsi bahan bakar fosil yang menggila, dan aktivitas alih fungsi lahan yang meruyak menjadi pemicu potensial pemanasan global. Salah satu dampak pemanasan global adalah perubahan iklim yang ditandai oleh naiknya suhu bumi. Kenaikan suhu bumi akan membawa dampak ikutan yang luar biasa, yang tidak satu pun sendi kehidupan manusia dan makhluk hidup terbebas darinya. Produksi pangan menurun, fluktuasi dan distribusi ketersediaan air terganggu, serta hama dan penyakit tanaman serta manusia menggila. Perubahan iklim akhirnya mengancam keberlanjutan kehidupan.

Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) membuat sejumlah skenario penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)–penyebab pemanasan global–hingga 2030. Pertama, diproyeksikan suhu rata-rata global naik 2-2,4 derajat Celsius. Ini bisa dicapai dengan menstabilkan konsentrasi GRK pada 445-490 ppm. Kedua, terjadi kenaikan suhu rata-rata 3,2-4 derajat Celsius dengan menjaga konsentrasi GRK 590-710 ppm. Skenario pertama mustahil dicapai, karena tingkat GRK pada 2005 berada pada 400-515 ppm. Padahal, dengan kenaikan suhu hanya 2 derajat Celsius, produksi pertanian di Cina dan Bangladesh turun hingga 30 persen pada 2050, di India air kian langka, 100 juta warga pesisir di Asia dengan permukiman tergenang, dan 20 persen spesies lenyap. Bagaimana jika suhu rata-rata naik 4 derajat Celsius?

Masalahnya, dampak ini tidak dibagi merata. Rakyat miskin dan negara-negara miskin paling banyak menanggung kerugian karena rendahnya daya adaptasi mereka dan karena ketergantungan kehidupan mereka pada sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan iklim. Dari seluruh penerimaan dampak, petani termasuk pihak yang paling menderita. Perubahan iklim menimbulkan periode musim hujan dan musim kemarau makin kacau, sehingga pola tanam, estimasi produksi pertanian, dan persediaan pangan sulit diprediksi. Ketegangan konsumsi air untuk pertanian dan industri kian meningkat.

Bagi Indonesia, dampaknya sudah lama kita rasakan. Cuaca kian kacau. Jika dulu ketika di sekolah dasar kita diajarkan bahwa musim kemarau berlangsung pada April-Oktober dan musim hujan terjadi pada rentang November-Maret, sekarang tidak lagi. Riset jangka panjang (Irianto, 2003) menyimpulkan, sejak 1990-an musim kemarau mengalami percepatan 4 dasarian (40 hari) dan musim hujan bisa mundur sampai 4 dasarian. Artinya, kemarau menjadi lebih lama 80 hari dan hari hujan berkurang 80 hari dari kondisi normal. Adapun penurunan curah hujan maksimum mencapai 21 milimeter selama 21 dasarian (210 hari).

Ironisnya, cara-cara bertani petani kita tidak banyak berubah. Di sejumlah daerah, Pranata Mangsa, yang di masa lalu terbukti valid, bahkan masih dipegang teguh. Di sisi lain, daya tampung dan distribusi daerah aliran sungai kian buruk karena infrastruktur irigasi tidak pernah dibenahi. Kualitas wilayah hulu sungai dan daerah tangkapan air yang kian buruk karena deforestasi membuat air jadi barang yang amat mahal. Padahal berhasil-tidaknya usaha tani tanaman pangan amat ditentukan oleh pasokan air yang memadai. Tidak mengherankan jika gagal panen dan puso menjadi cerita rutin tahunan yang selalu berulang.

Tanpa antisipasi yang memadai, perubahan iklim ini akan membawa risiko besar bagi pertanian. Tidak hanya produksi pangan menurun, pada saat yang sama petani akan jatuh miskin, tenaga kerja sektor pertanian jobless, dan jumlah penganggur meningkat. Arus urbanisasi tak terbendung lagi. Ini akan membiakkan kerawanan sosial dan masalah baru di kota. Yang paling mencemaskan adalah rapuhnya ketahanan pangan karena produksi domestik tidak memadai. Lantas kita bergantung pada pangan impor. Devisa pun terkuras. Agar potret ini tidak terjadi, perlu langkah-langkah adaptasi, terutama di level petani.

Petani harus diyakinkan bahwa praktek bercocok tanam perlu diubah. Di wilayah-wilayah yang lebih kering, cuaca lebih panas, petani perlu mengganti jenis tanaman atau varietas yang lebih toleran terhadap kekeringan. Perlu dipertimbangkan kembali padi gogo dengan sistem gogo rancah seperti masa lalu di wilayah-wilayah yang airnya amat terbatas atau lahan kering yang mengandalkan tadah hujan. Sistem pengairan sawah tidak lagi dilakukan dengan penggenangan terus-menerus, tapi cukup penggenangan macak-macak. Dari uji coba lapangan, cara ini lebih hemat air dan tidak menurunkan produksi.

Terobosan lain adalah memberikan informasi cuaca kepada petani selama musim tanam di wilayah-wilayah pertanaman secara spesifik. Informasi cuaca sudah tersedia, bahkan kualitas prediksi cuaca terbukti lebih valid (Tempo, 6-12 Agustus). Persoalannya, tinggal memperbaiki informasi cuaca dan membuatnya komunikatif, terutama bagi petani. Sejauh ini pemanfaatan informasi cuaca masih didominasi sektor penerbangan dan militer. Bagaimana membuat petani tidak hanya bisa mengakses, tapi juga membaca cuaca dengan bahasa mereka menjadi persoalan yang perlu segera dicarikan jalan keluar.

Di masa depan, ketergantungan petani terhadap bahan tanaman yang toleran terhadap musim kering makin tinggi. Praktek budi daya yang bisa diajarkan kepada petani adalah sistem wanatani (agroforestry). Hasil penelitian Pusat Wanatani Dunia (ICRAF) bersama Pusat Penelitian Karet Lembaga Riset Perkebunan Indonesia di berbagai wilayah Indonesia membuktikan menanam pohon (seperti karet) di antara tanaman pangan mampu mencegah erosi, mengembalikan kesuburan tanah, dan menciptakan iklim mikro yang kondusif bagi tanaman, serta mampu meningkatkan pendapatan secara nyata.

Konsep wanatani juga bermanfaat untuk mitigasi perubahan iklim. Wanatani diyakini mampu menyerap karbon lebih banyak ketimbang tanaman pangan. Pertukaran emisi karbon sebagai bagian mekanisme pembangunan bersih dalam Protokol Kyoto menawarkan insentif yang menarik untuk membuat petani mengubah pola tanamnya.

Yang penting disadari, sistem usaha tani memiliki faktor risiko tinggi karena sebagian besar bergantung pada alam yang tidak bisa dikendalikan teknologi. Untuk membagi risiko kegagalan usaha, konsepsi asuransi tanaman yang pernah ada pada 1990-an perlu dipertimbangkan kembali. Crop insurance semacam ini banyak dikembangkan di negara lain. Tinggal dicari formula premi yang tidak mahal bagi petani kecil. Subsidi pemerintah amat diperlukan guna memberi kekuatan petani untuk bangkit dari kegagalan panen, paling tidak dengan mendapat penggantian biaya untuk dapat bertanam kembali.


Rabu, 29 Agustus 2007

Opini

Mempersoalkan RUU ‘Pesanan’

Ibrahim Fahmy Badoh, KOORDINATOR DIVISI KORUPSI POLITIK INDONESIA CORRUPTION WATCH

Indikasi kuat terjadinya transaksi uang di balik proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat kembali terungkap. Koalisi Penegak Citra DPR, yang terdiri atas beberapa lembaga swadaya masyarakat, kembali melaporkan ke Badan Kehormatan DPR aliran dana Rp 4,5 miliar ke Komisi IX, Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perbankan, dan panitia anggaran sekitar September 2004. Ini tentu saja bukan barang baru. Menurut hitungan penulis, yang terungkap sebagai kasus saja sudah mencapai lebih dari tujuh buah. Sudah saatnya pemimpin DPR mengambil tindakan nyata menyikapi derasnya aliran dana mitra kerjanya dalam mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi DPR. Jika tidak, DPR hanya akan menjadi lembaga yang terus bekerja karena “pesanan” alih-alih bekerja karena kepentingan konstituen.

Program kerja

Kerja sebuah lembaga negara tidak dapat dipisahkan dari program kerja yang disusunnya untuk periode tertentu. Program kerja ini juga merupakan turunan dari rencana kerja jangka panjang ataupun jangka menengah dengan tujuan-tujuan strategis yang hendak dicapai dalam periode tertentu hingga masa kerjanya berakhir. Rencana kerja yang jelas dan terukur kemudian tidak hanya menjadi pedoman dalam bekerja, tapi juga dalam mengevaluasi kerja-kerja yang belum atau sudah dilakukan.

Selama ini DPR terlihat reaktif tanpa arahan kerja yang jelas. Dalam konteks legislasi, tujuan-tujuan strategis apa yang hendak dicapai oleh lembaga rakyat ini belum jelas terbaca. Padahal persoalan yang mesti dijawab sebagai kebutuhan mendesak rakyat sangat banyak. Ambil contoh soal keterbukaan informasi. Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik sudah ngendon di DPR selama hampir tujuh tahun tanpa hasil yang jelas. Jika DPR benar paham bahwa iklim kebijakan yang transparan akan memiliki dampak mengurangi korupsi dan mendorong terjadinya efisiensi dan efektivitas anggaran, tentu saja sangat patut bagi DPR mendorong selesainya undang-undang ini.

Tapi alih-alih diperjuangkan dengan serius, DPR malah menyambut lebih dulu pembahasan atas RUU Kerahasiaan Negara yang memiliki semangat berseberangan dengan RUU Kebebasan Informasi. Ini jelas menunjukkan bahwa DPR belum atau bahkan tidak menempatkan dirinya di sisi masyarakat yang memilihnya, tapi lebih menjadi kaki-tangan pemerintah. Dalam konteks ini, bukannya negara tidak boleh memiliki rahasia, tapi ketidakjelasan posisi DPR menunjukkan ketiadaan target legislasi dan tujuan strategis yang jelas dalam ranah ini di mata DPR. Publik kemudian dengan cepat membaca DPR tak ubahnya segolongan elite yang berupaya melindungi elite yang lain untuk memperkuat struktur oligarki kekuasaan.

Terungkapnya skandal aliran dana dalam hampir setiap pembahasan undang-undang, terutama yang diinisiasi oleh pemerintah, kemudian semakin memperburuk persepsi publik tentang DPR, lebih jauh lagi partai politik. DPR kini tak ubahnya lembaga negara yang bekerja atas “pesanan”. Yang penting, ada pamrih dalam bentuk setoran dana lewat pribadi-pribadi anggota, yang kemudian juga menjadi lumbung bagi partai politik.

Ketimpangan anggaran

DPR sering berkelit untuk menciptakan argumen-argumen pembenar praktek suap di balik pelaksanaan fungsi DPR. Alasan yang paling sering digunakan adalah alasan ketimpangan anggaran. Rendahnya alokasi anggaran untuk legislasi di DPR dibandingkan dengan alokasi yang sama di pemerintahan dipandang sebagai pangkal masalah. Selama bertahun-tahun alasan ini yang terus mengemuka, hingga DPR sempat meminta agar Undang-Undang tentang Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003) diubah dengan memberikan otonomi lebih luas bagi DPR dalam menentukan anggarannya sendiri.

Fenomena ini menjadi lucu dan menggelikan, mengingat DPR sebenarnya memiliki fungsi penganggaran (budgeting). Dalam konteks penganggaran, DPR tidak hanya dapat mengintervensi anggaran buat dirinya sendiri, tapi juga dapat mengintervensi anggaran di pemerintah, baik departemen maupun lembaga negara. Pertanyaannya, kenapa DPR terus merestui alokasi untuk pembuatan undang-undang di pemerintah dengan alokasi yang besar? Kenapa tidak justru sebaliknya? Hal ini juga disebabkan oleh ketiadaan visi yang jelas bagi DPR soal legislasi. Undang-undang apa saja yang harus dibahas dalam satu periode anggaran, berapa jumlahnya, serta mana yang mesti diprioritaskan tidak pernah jelas bagi DPR. Inisiatif lebih banyak dari pemerintah.

Malah terkesan kondisi ini sengaja disiapkan sedemikian rupa agar DPR memang memiliki sumber dana segar di pemerintah. Indikasi ini sebenarnya samar, tapi mulai terbaca dengan jelas dari beberapa kasus aliran dana dalam pembahasan undang-undang. Indikasi salah satunya dapat dibaca dari judul alokasi anggaran di pemerintahan. Dalam kasus dana Bank Indonesia, misalnya, alokasinya diberi judul “Dana Bantuan kepada Komisi IX DPR untuk Sosialisasi dan Diseminasi Pembinaan Hubungan Baik”. Ada juga yang ditulis, “dana bantuan kepada anggota panja sebagai dukungan serta tetap membina hubungan baik”. Hal ini menunjukkan indikasi kuat bahwa sebenarnya anggaran ini bukan mengalir untuk menunjang kegiatan yang diperlukan dalam pembahasan anggaran atau RUU, melainkan lebih kepada orang per orang. Peningkatan ongkos legislasi ternyata juga tidak dipergunakan untuk membangun sistem pendukung (supporting system) di DPR, seperti peningkatan jumlah anggota staf ahli, tapi justru diberikan buat anggota DPR sebesar Rp 1 juta setiap ada pengesahan undang-undang.

Maraknya kembali kasus RUU “pesanan” akan semakin memperburuk citra DPR. Padahal harapan masyarakat sangat besar agar lembaga ini bisa menjadi bagian dari penyelesaian berbagai permasalahan bangsa. Sementara itu, di sisi lain, mekanisme internal, seperti Badan Kehormatan, terbukti semakin tidak efektif jika harus memeriksa anggota jemaah DPR yang banyak, karena terjadi secara sistemis dan menyangkut teman-teman seperjuangan di partai politik. Pemimpin DPR harus berbesar hati memulai perubahan yang fundamental. Penulis setuju jika format anggaran DPR harus diubah dan alokasi harus ditambah. Tapi harus berdasarkan prinsip kinerja anggaran dengan hasil-hasil yang terukur. Hal ini dapat dimulai dengan memperterang rumusan visi dan misi DPR.


Rabu, 29 Agustus 2007

Opini

Mengurai Standar, Mengerek Layanan

Abdul Salam Taba, ALUMNUS SCHOOL OF ECONOMICS, THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE, AUSTRALIA

Asumsi ekonom yang menyatakan peningkatan kompetisi di industri telekomunikasi memicu peningkatan kualitas dan inovasi layanan operator serta penurunan tarif tampaknya harus dikaji ulang. Sebab, secara faktual kualitas layanan justru mengalami deteriorasi, yang terlihat dari banyaknya keluhan konsumen terhadap kualitas layanan yang disampaikan ke regulator dan organisasi perlindungan konsumen.

Namun, harus diakui kompetisi telah memicu penurunan tarif dan lahirnya beragam bisnis (layanan) telekomunikasi serta multimedia. Sejatinya, penurunan tarif dan peningkatan jenis layanan harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan. Sebab, kecenderungan global menunjukkan kesuksesan bisnis telekomunikasi masa depan terletak pada kemampuan operator menawarkan beragam layanan bertarif murah dengan kualitas memadai.

Mencermati kondisi tersebut, pemerintah (regulator) di berbagai negara, termasuk di Indonesia, menetapkan regulasi standar kualitas pelayanan (quality of services/QOS) di sektor telekomunikasi. Upaya ini, selain menjamin ketersediaan kualitas pelayanan yang baik ke konsumen, bertujuan meningkatkan kompetisi yang sehat di sektor telekomunikasi dan daya saing industri pada umumnya.

Secara faktual, regulasi QOS di berbagai negara pada awalnya ditentang dengan alasan pengaturan kualitas pelayanan di era kompetisi tidak diperlukan, karena di era kompetisi pengguna dapat bebas memilih operator. Artinya, bila seorang pengguna kecewa terhadap kualitas pelayanan yang diberikan suatu operator, dengan mudah dia berpaling ke operator lain yang menjanjikan pelayanan lebih baik.

Secara praksis, anggapan tersebut tidak benar, karena operator yang dipilih belum tentu memberikan kualitas pelayanan lebih baik. Sebab, telekomunikasi merupakan industri yang sarat asymmetric information, yakni informasi kondisi layanan operator yang didapat konsumen sering kali tidak sesuai dengan yang dipromosikan operator. Akibatnya, pengguna hanya berpindah dari satu operator ke operator lain yang kualitas pelayanannya sama buruknya.

Pertanyaannya, apa saja dasar hukum penetapan QOS di sektor telekomunikasi? Secara yuridis, ketentuan QOS diatur di Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Ketentuan ini pada intinya menyatakan penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk menjamin kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang baik.

Selain itu, QOS diatur di Pasal 1 dan 48 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa penyelenggara jasa multimedia (jasa Internet teleponi, jasa akses Internet, dan jasa televisi berbayar) wajib memenuhi kualitas standar pelayanan. Ketentuan PP Nomor 52 Tahun 2000 dan Kepmen Nomor 21 Tahun 2001 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam tiga keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang mengatur soal standar pelayanan penyelenggaraan jasa, jaringan, dan Internet.

Namun, berbagai aturan QOS tersebut belum bisa diterapkan, karena substansinya terlalu umum dan bersifat kontradiktif, khususnya pada ketiga keputusan Dirjen Postel (Nomor 323/Dirjen/2002, Nomor 314/Dirjen/2003, dan Nomor 17/Dirjen/2003). Kontradiksi ini terlihat dari parameter dan tolok ukur pemberian izin jaringan dan jasa telekomunikasi yang sama. Padahal di skema perizinan yang berlaku, parameter dan tolok ukur kedua jenis izin tersebut berbeda. Selain itu, cara pemantauan dan pengukuran pencapaian kualitas standar pelayanan belum diatur.

Menyadari kekurangan ini, regulator (Departemen Komunikasi dan Informatika cq Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi) sedang menyusun peraturan QOS penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Untuk penyelenggaraan jaringan, mencakup jaringan tetap lokal, SLJJ, SLI, mobilitas terbatas (FWA), seluler, dan satelit. Adapun penyelenggara jasa meliputi jasa data publik, Internet teleponi (VoIP), akses Internet dial up, akses Internet leased line, akses Internet broadband, dan akses Internet broadband nirkabel (BWA).

Berbagai rancangan peraturan QOS penyelenggaraan jaringan dan jasa tersebut mengatur masalah penagihan, permintaan pasang baru, pemulihan layanan, serta panggilan terputus dalam dan antarjaringan. Secara substansi, regulasi QOS ini akan berdampak positif bagi konsumen ataupun operator. Bagi konsumen, masalah ketidakpastian besaran tagihan, waktu pasang baru, dan pemulihan layanan akan teratasi.

Sementara itu, bagi operator (khususnya bagi new entrants), kecenderungan terputusnya panggilan antarjaringan (interkoneksi) dapat diatasi, minimal kuantitasnya berkurang. Singkatnya, regulasi QOS dapat menjadi media bagi tiap operator untuk “menghargai” hak dan kewajiban masing-masing dalam berinteraksi. Selain itu, dapat digunakan dalam call minute trading dan dasar penyusunan kontrak komersial, seperti formulasi dan verifikasi service level agreement.

Agar pelaksanaan regulasi QOS ini dipatuhi oleh setiap penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, perlu dibuat pasal yang memuat klausul sanksi/denda bagi operator yang melanggar. Ketentuan sanksi/denda ini bisa dimuat di setiap aturan QOS penyelenggaraan jaringan dan jasa, atau bisa juga diatur tersendiri dalam suatu peraturan (misalnya peraturan menteri) yang khusus mengatur masalah sanksi/denda.

Ketentuan sanksi/denda ini ada kemungkinan ditentang sebagian kalangan, dengan alasan regulasi QOS bersifat rekomendatif, dan bukan penalti. Secara praktis, anggapan itu ada benarnya, karena beberapa negara (seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada) hanya mewajibkan operator menyampaikan laporan/statistik kinerja atau survei kepuasan pelanggan secara periodik kepada regulator, tanpa ada sanksi/denda bagi operator. Bisa jadi ketiadaan sanksi/denda ini karena operator dan warganya disiplin dan sadar hukum.

Dalam konteks Indonesia, ketentuan sanksi/denda ini mutlak diperlukan dengan dua alasan. Pertama, sanksi/denda juga diterapkan di berbagai negara (misalnya, Australia dan Singapura) yang notabene operator dan warganya sudah disiplin serta sadar hukum. Kedua, sebagai shock therapy bagi tiap operator untuk memenuhi hak konsumen mendapatkan layanan telekomunikasi (multimedia) berkualitas dan menjamin ketersambungan panggilan antarjaringan (interkoneksi) dari operator kecil ke operator dominan yang sering kali terputus dengan alasan yang tidak jelas.


Selasa, 28 Agustus 2007

Opini

Kasus Munir dalam Politik Oligarkis

Thomas Koten

·  Penulis, tinggal di Jakarta

Proses hukum penuntasan kasus terbunuhnya aktivis pejuang hak asasi manusia Munir, yang hingga kini masih berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menarik untuk dicermati. Sebab, kasus ini, meski sangat jelas terindikasi adanya pembunuhan berencana dan dilakukan secara berkawan atau berkomplot (conspiracy), dan dalang pembunuhan itu bisa dikuak, tampaknya begitu sulit diungkap.

Bahkan kasus ini secara keseluruhan masih menjadi sebuah misteri. Misteri tersebut ibarat dalam kabut yang sangat gelap, khususnya setelah keluarnya keputusan Mahkamah Agung yang membebaskan Pollycarpus Budihari Priyanto dengan alasan tidak terbukti membunuh Munir dengan menempatkan racun arsenik dalam makanan Munir. Padahal, sebelumnya, pilot Garuda tersebut, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dinyatakan terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Teradopsi pertanyaan: apakah kasus ini akan terkuak atau akan tetap menjadi misteri dan lenyap ditelan kabut gelap bersamaan dengan peredaran waktu? Pertanyaan ini menjadi penting mengingat kasus Munir bukanlah satu-satunya dark case dalam pencarian pelaku kejahatan yang tidak pernah tuntas. Ingat, misalnya, kasus tokoh kaum pekerja perempuan Marsinah, wartawan Bernas Udin, dan banyak sekali kasus lain yang hingga kini masih terbungkus kabut hitam misteri.

Teori kekerasan negara Perlu dicatat bahwa dengan semakin gelapnya penyelesaian kasus ini, kita diingatkan pada teori tentang kekerasan negara (state violence). Menurut Max Weber, negara adalah satu-satunya lembaga sosial yang memiliki hak monopoli untuk menggunakan senjata dan melakukan tindakan kekerasan termasuk membunuh secara absah.

Meski teori ini sangat sulit dibuktikan, kita harus paham bahwa negara memiliki perangkat yang sangat mencukupi untuk melakukan apa pun kepada siapa pun. Suka atau tidak, dalam kasus Munir ini telah muncul kesan bahwa sang pejuang hak asasi manusia itu meninggal karena “kekerasan negara”. Sebuah sifat negara yang terindikasi masih terus dipelihara dari pemerintahan otokrasi dengan ujung tombaknya represi militer. Sebuah era penuh ketakutan yang direkayasa secara vulgar selama 32 tahun Orde Baru. Dan dalam kasus Munir ini, berbagai koran secara cukup transparan memberitakan tentang adanya keterlibatan Badan Intelijen Negara.

Kita toh tidak mau sifat negara itu tetap berkembang, yang membuat rakyat selalu hidup dalam suasana ketakutan. Sebuah ketakutan subtil yang ancamannya terlihat langsung, yang sangat menjerat kebebasan. Jika sifat negara ini tetap terpelihara, mereka tetap saja akan bertindak lagi dengan dalih atas nama NKRI, bahkan atas nama keamanan nasional dan stabilitas politik, yang pada era pemerintahan otokrasi Orde Baru sangat terkenal dengan polesan kalimat yang bersifat eufemistik.

Padahal, sebagai sebuah republik, ia harus menjadi sebuah rumah yang di dalamnya seluruh warga negara dapat bebas berekspresi tentang keinginan-keinginannya, dan merasa aman-terlindungi hak-hak hidupnya, yang merupakan hak yang paling dasar. Apalagi di sebagai negara demokrasi saat ini, tempat kita semua berniat sepenuh hati membangun demokrasi yang sesungguhnya dengan meninggalkan istilah “kekerasan negara” yang dapat bertindak apa saja terhadap warganya.

Perlu diingat, negara tidaklah didirikan dan dioperasikan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi justru bertujuan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, …”, seperti yang tercantum dalam UUD 1945.

Namun, ternyata dengan fenomena Munir ini, terindikasi setiap warga negara belum benar-benar merasakan negara sebagai rumahnya sendiri yang aman. Negara pun belum juga menunjukkan kesaktiannya dalam menunaikan kewajibannya untuk memberikan rasa aman, menyejahterakan warga, memberi ruang pencerdasan bagi warga, dan berlaku adil terhadap semua warga. Indikasi dari itu adalah “kekerasan negara” yang masih dipelihara.

Dari uraian di atas, terlihat jelas adanya hipotesis bahwa hukum masih kebal bagi kaum elite negara yang punya kuasa. Indikasinya, dalam kasus hukum apa pun, jika sudah berkaitan dengan orang-orang kuat, hukum jadi impoten, apalagi bila itu berkaitan langsung atau tidak langsung dengan negara yang setali tiga uang dengan kewibawaannya. Dan kewibawaan negara mana pun di dunia ini, entah demokratis atau tidak, selalu tidak bebas dari perilaku tercela yang menodai kewibawaannya sendiri.

Keadaan ini persis seperti apa yang pernah dikritik oleh Daniel Lev, guru besar emeritus University of Washington, Amerika Serikat, yang melihat bahwa lembaga-lembaga hukum dan peradilan, seperti kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian, selalu berperilaku koruptif dan kompromistis dalam mengambil keputusan, senantiasa menyalahgunakan kekuasaan, serta steril dari reformasi hukum sehingga sinisme warga negara terhadap lembaga-lembaga hukum pun terus mengalir.

Dalam hal ini, demokrasi boleh dikatakan sudah berjalan. Namun, produk hukum tetap diwarnai kepentingan, ketika keputusan yang diambil umumnya merupakan hasil transaksi-transaksi politik-hukum di balik meja pengadilan. Praksis hukum kita, baik dalam kasus Munir maupun dalam kasus-kasus lainnya, memang seirama dengan konfigurasi politik kita saat ini sebagaimana digambarkan oleh Moh. Mahfud Md., yaitu konfigurasi politik hukum oligarkis. Suatu konfigurasi politik hukum yang didominasi kelompok elite negeri yang mengerjakan politik hukum dengan keputusan-keputusan yang diambil melalui transaksi-transaksi yang saling memberikan keuntungan politik-hukum di antara elite negara.

Untuk itulah seolah menjadi mustahil bila tabir misteri dalam kasus Munir ini dapat dikuak dengan menggiring pelaku intelektualnya ke meja pengadilan. Namun, kita toh sangat berharap ada hakim dan para penegak hukum lainnya yang berani menyibak misteri Munir, meski barangkali harus berhadapan dengan orang yang dihormatinya.


Selasa, 28 Agustus 2007

Opini

Abad Pertengahan di Dunia Maya

Steve Fuller

·  Profesor sosiologi di Universitas Warwick

Wikipedia, ensiklopedia online, merupakan proyek intelektual kolektif paling mengesankan yang pernah diupayakan–dan berhasil. Ia meminta baik perhatian maupun kontribusi dari siapa pun yang peduli terhadap masa depan ilmu pengetahuan.

Karena cepatnya menduduki tempat yang terkemuka di ruang maya, arti penting Wikipedia yang sebenarnya kurang diserap. Sejak ulang tahunnya yang keenam pada 2007 ini, Wikipedia secara konsisten telah berada pada posisi sepuluh website teratas yang paling sering diakses di seluruh dunia. Setiap hari 7 persen dari 1,2 miliar pengguna Internet di dunia membuka website Wikipedia, sementara laju pertumbuhan penggunanya tercatat lebih cepat daripada laju pertumbuhan pengguna Internet secara keseluruhan.

Siapa pun yang mempunyai waktu, kemampuan berartikulasi, dan keterampilan mengoperasikan komputer bisa menyumbang kepada Wikipedia. Siapa pun bisa mengubah entri atau menambah entri baru, dan hasilnya langsung muncul di layar untuk dilihat–dan mungkin disanggah–oleh siapa pun.

Wikipedia merupakan sebuah akar kata Hawaii yang secara resmi ditambahkan pada akar kata Inggris pada 2007 yang berarti sesuatu yang dilakukan dengan cepat–dalam hal ini, perubahan dalam tubuh kolektif ilmu pengetahuan. Sekitar 4,7 juta “Wikipediawan” sekarang telah menyumbangkan 5,3 juta entri, sepertiga di antaranya dalam bahasa Inggris, sisanya dalam lebih dari 250 bahasa lainnya. Selanjutnya, terdapat kelompok kontributor teras yang relatif besar jumlahnya: sekitar 75.000 Wikipediawan menyumbang sekurang-kurangnya lima entri dalam setiap 30 hari tertentu.

Kualitas artikelnya tidak merata seperti yang tidak mungkin diharapkan dari suatu proses yang mengatur dirinya sendiri, tapi umumnya tidak buruk. Memang, topik yang disenangi pria haus seks dibahas dengan sangat menarik dan terperinci, sementara hal-hal yang kurang memikat sering kali dibiarkan dangkal. Meski demikian, menurut Cass Sunstein, guru besar ilmu hukum pada University of Chicago, Wikipedia sekarang dikutip empat kali lebih sering daripada Encyclopedia Britannica dalam keputusan-keputusan yang diambil pengadilan di Amerika Serikat. Selain itu, evaluasi yang dilakukan majalah Nature pada 2005 mengenai artikel-artikel ilmiah dalam dua ensiklopedia ini menunjukkan bahwa rata-rata terdapat empat kesalahan dalam Wikipedia dibanding tiga dalam Britannica. Tapi sejak itu selisih kesalahan tersebut mungkin sudah dipersempit.

Booster Wikipedia mengumumkan akan tibanya “Web 2.0.”. Sementara “Web 1.0″ mempercepat penyimpanan dan penyampaian berbagai jenis informasi dalam jumlah yang besar di ruang maya, “Web 2.0″ katanya membuat seluruh proses menjadi interaktif, dan dengan demikian menyingkirkan hambatan terakhir yang memisahkan penyampai dari penerima informasi. Tapi kita sebenarnya sudah berada pada tahapan itu sebelum ini–sebenarnya sudah sejak dulu dalam sejarah umat manusia.

Jurang tajam yang memisahkan produsen dari konsumen ilmu pengetahuan baru mulai terjadi sekitar 300 tahun yang lalu ketika para pencetak buku memperoleh perlindungan raja menghadapi para pembajak dalam suatu pasar literer yang cepat berkembang. Warisan keberhasilan mereka, yaitu undang-undang hak cipta, terus menghambat upaya membuat ruang maya sebagai pasar bebas gagasan. Dahulu belum banyak pembaca dan penulis. Tapi kedua-duanya tidak berbeda. Mereka sama-sama memiliki akses langsung ke karya masing-masing.

Sebenarnya, semacam komunitas Wikipedia dalam bentuk yang lebih kecil, lebih lamban, dan lebih terfragmentasi sudah lahir bersamaan waktunya dengan munculnya universitas-universitas di Eropa pada abad ke-12 dan ke-13. Jilid-jilid tebal dengan ornamentasi yang indah pada awal Abad Pertengahan digantikan buku-buku ringan yang bisa dibawa ke mana-mana sesuai dengan sentuhan ringan mata pena bulu ayam. Tapi halaman buku-buku ini tetap terbuat dari kulit hewan, yang dengan mudah bisa ditulisi secara berulang-ulang, sehingga sering sulit mengetahui pengarang aslinya karena suatu teks itu mungkin berupa salinan kuliah yang disisipi komentar penyalin dan mungkin diubah di sana-sini sementara buku itu pindah dari tangan ke tangan.

Wikipedia sudah mengatasi masalah-masalah teknis seperti itu. Setiap perubahan entri secara otomatis diikuti jejak sejarahnya, sehingga entri tersebut bisa dibaca seperti apa yang oleh ilmuwan pada Abad Pertengahan disebut “palimpsest”, suatu teks yang ditulisi lagi secara berturut-turut. Lagi pula “halaman-halaman berbicara” yang ada sekarang memberikan banyak peluang untuk membahas perubahan-perubahan yang harus dan mungkin dilakukan. Walaupun Wikipediawan tidak perlu mengedarkan salinan-salinan teks yang ada–setiap orang punya salinan mayanya sendiri–kebijakan Wikipedia mengenai isinya tetap “kuno” dalam semangat.

Kebijakan itu terdiri atas tiga pokok. Pertama, tidak ada penelitian yang original; kedua, sudut pandang yang netral; dan ketiga, bisa diverifikasi. Ketiga pokok dirancang untuk mereka yang langsung memiliki bahan-bahan referensi, bukan otoritas yang akan menilainya.

Begitulah posisi epistemologi pada Abad Pertengahan, yang menganggap semua manusia setara satu sama lain tapi tunduk kepada Tuhan yang gaib. Paling-paling yang dapat diharapkan seseorang hanyalah dialektika yang berimbang sempurna. Pada Abad Pertengahan, sikap seperti ini melahirkan pertengkaran skolastik. Di ruang maya, praktek serupa yang sering dinamai “trolling”, artinya memancing, tetap merupakan tulang punggung kontrol kualitas Wikipedia.

Wikipedia merupakan wujud Abad Pertengahan yang demokratis yang tidak mengakui klaim kepakaran pribadi tanpa sumber-sumber yang bisa diverifikasi. Untuk sepenuhnya merealisasi konsep yang ideal ini, partisipasi dalam Wikipedia mungkin bisa dijadikan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S-1 ataupun S-2 di seluruh dunia. Norma-norma perilaku yang diharapkan dari para mahasiswa ini sesuai benar dengan kebijakan mengenai isi Wikipedia: seseorang tidak diharapkan melakukan penelitian original, tapi tahu di mana bahan penelitian berada dan bagaimana berargumentasi mengenai bahan penelitian yang ada itu.

Partisipasi wajib mahasiswa tak hanya akan meningkatkan basis ilmu pengetahuan kolektif Wikipedia, tapi juga mungkin mengekang pretensi elitis para peneliti dalam sistem ilmu pengetahuan global.


Senin, 27 Agustus 2007

Opini

DPR yang Antikorupsi, Mungkinkah?

Karaniya Dharmasaputra

·  Wartawan Tempo, peneliti tamu Transparency International Indonesia, karaniya@tempo.co.id

Pengalaman banyak negara menunjukkan parlemen, sebetulnya, bisa menjadi pilar alternatif dalam pemberantasan korupsi. Sayangnya, potensi ini kerap diabaikan. Seperti yang sedang kita saksikan di Tanah Air, upaya membenahi tata kelola pemerintahan sampai hari ini masih dipusatkan di dua cabang pemerintahan, yakni lembaga eksekutif dan yudikatif. Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat nyaris belum tersentuh reformasi.

Padahal, di atas kertas, dalam sistem demokrasi, parlemen adalah tempat warga negara bisa menggantungkan harapan mereka akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini terkait dengan empat fungsi pokok legislator, yakni memproduksi undang-undang untuk mengontrol korupsi (fungsi legislasi), memastikan pemerintah menjalankan kewenangannya secara akuntabel (pengawasan), melindungi kepentingan konstituen dari dampak negatif korupsi (representasi), dan–yang tak kalah penting–menciptakan kemauan politik untuk memerangi praktek tercela ini.

Tak kurang, posisi strategis ini telah dipertontonkan di negara-negara yang bahkan masuk kategori paling korup sejagat. Kenya dan Uganda adalah contohnya.

Skandal Goldenberg–pembobolan bank sentral Kenya senilai 24 triliun shilling dan merupakan kasus korupsi terbesar dalam sejarah Sub-Sahara Afrika–pertama kali dibongkar oleh dua anggota parlemen Kenya (Legislative Council of Kenya, Legco) dari partai oposisi. Selain itu, perang melawan korupsi di negara ini tak mungkin dilepaskan dari peran penting Komisi Kombo, komisi antikorupsi di parlemen yang dinamai menurut ketuanya yang amat disegani, Musikari Kombo. Pada 1975, legislator J.M. Kariuki bahkan sampai dibunuh karena begitu gigih membongkar korupsi di tubuh pemerintah (Matiangi 2006).

Lembaran sejarah Uganda juga mencatat peran penting anggota parlemen mereka. Bahu-membahu bersama pers dan lembaga swadaya masyarakat, sejumlah anggota parlemen dari partai oposisi tanpa ampun menelanjangi skandal korupsi dua menteri yang amat berkuasa di negeri itu, Menteri Pendidikan Dasar Brigjen Jim K. Muhwezi dan Menteri Keuangan Sam Kutesa, dan memaksa mereka turun dari jabatannya (Smith 2006).

Sayang seribu sayang, DPR RI bukanlah Legco. Ketimbang dilihat sebagai alternatif solusi, wakil rakyat di Senayan kini dicibir sebagai biang praktek tercela ini. Survei Barometer Korupsi Global 2006 Transparency International Indonesia menyimpulkan mayoritas responden mendudukkan lembaga legislatif sebagai institusi terkorup di seluruh negeri. Liputan pers berkali-kali mengungkap betapa penyuapan dan pemerasan telah sedemikian rupa membengkokkan proses legislasi di Republik.

Tapi kita tak pernah boleh kehilangan harapan. Setidaknya, ada tiga peluang yang bisa dipertimbangkan buat merumuskan upaya reformasi ke depan.

Pertama, apa yang berlangsung remang-remang di DPR perlu dibuat terang-benderang. Salah satu yang krusial adalah membuat proses legislasi setransparan mungkin. Sekarang, karena tak ada sistem informasi publik yang memadai, kita tak pernah bisa tahu siapa wakil rakyat yang mendukung atau menolak pasal tertentu dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang.

Sistem “musyawarah mufakat” yang kini diberlakukan dalam setiap pembahasan RUU pun mesti diubah jadi pemungutan suara secara terbuka. Proses lobi yang kini berlangsung di bawah meja harus diangkat ke permukaan dengan meregulasinya, sebagaimana yang dilakukan di Amerika Serikat melalui Lobbying Act. Dari situ, bisa diharapkan tercipta suatu mekanisme insentif dan hukuman yang lebih riil antara wakil rakyat dan konstituennya.

Peluang kedua datang dari konsep “titik veto berganda (multiple veto points)”, yakni terdistribusinya kekuasaan legislasi ke dalam berbagai sentrum. Dalam sistem pemerintahan federal Amerika, misalnya, Senat, House of Representatives (DPR), dan presiden berbagi kewenangan dalam pengesahan atau pemblokiran suatu RUU, sehingga tak satu pun dari ketiganya bisa memonopoli. Susan Rose-Ackerman (1999), profesor hukum dan politik Universitas Yale, Amerika Serikat, berpendapat sistem ini–di luar sisi negatifnya, misalnya bias pada status quo–cenderung membuat korupsi dalam proses legislasi menjadi sangat mahal dan berisiko, dan pada akhirnya meminimalkan tingkat korupsi.

Di Tanah Air, fenomena ini kita lihat dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai alternatif untuk menantang keabsahan produk legislasi DPR (yang berkait dengan konstitusi). Dalam hal ini, ide perluasan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) penting didukung. Jika kelak dapat dijadikan sebagai institusi seperti Senat Amerika, misalnya, DPD bisa menjadi kekuatan pengimbang kekuasaan DPR yang kini begitu dominan dan korup. Dari situ, hukum ekonomi-korupsi kita harapkan akan mulai bicara: kompetisi naik, biaya korupsi turun.

Faktor ketiga adalah sokongan dan jaringan internasional bagi anggota DPR yang berkomitmen memerangi korupsi. Saya yakin kaum ini bukan tak ada, meski jumlahnya memang relatif kecil. Salah satu jaringan yang patut dipertimbangkan adalah Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC). Dideklarasikan di Ottawa, Kanada, pada 2002 silam, GOPAC merupakan jaringan global anggota parlemen yang menyediakan informasi, perangkat, pelatihan, advokasi, dan berbagai upaya lain untuk menyokong upaya anggotanya memerangi korupsi. Melibatkan wakil rakyat yang masih punya integritas ke dalam jaringan ini bisa meningkatkan insentif, keberanian, dan kemampuan teknis mereka untuk mulai ikut memerangi korupsi, termasuk membersihkan DPR itu sendiri.

Mual sudah kita melihat sepak-terjang para wakil rakyat yang tak lagi peduli pada etika. Karenanya, tuntutan mereformasi parlemen tak bisa tidak mesti segera didesakkan.


 

                                Jum’at, 31 Agustus 2007

Opini

Paradigma Diskursif Komisi Pemberantasan Korupsi

Relly Jehato, alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

Panitia seleksi sekarang tengah memproses seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2007-2012. Pemberantasan korupsi adalah agenda besar pemerintah Yudhoyono-Kalla. Tentu, kadar pencapaian dan keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas kinerja aparat penegak hukum, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi. Lantas, seperti apa pemimpin KPK yang relatif ideal?

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengamanatkan calon pemimpin KPK itu harus jujur serta memiliki integritas moral dan reputasi yang baik. Calon juga harus mumpuni untuk kecakapan intelektual, wawasan, serta pengetahuan. Syarat-syarat ini menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar, karena tugas KPK begitu berat. Bayangkan, berdasarkan amanat fungsionalnya, misi KPK jelas, mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Itu berarti segala permasalahan yang menyangkut korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dituntaskan. Visinya pun tidak main-main. KPK ditugasi menjadi penggerak perubahan, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang antikorupsi.

Struktur koruptif

Pertanyaannya, apakah pemimpin KPK yang akan terpilih bisa mewujud-nyatakan visi, misi, dan amanat undang-undang tersebut pada tataran operasional? Pertanyaan ini relevan, karena problem besar menghadang aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Kita mulai dengan fakta bahwa negara kita selalu nongkrong di sepuluh besar negara terkorup di dunia. Ini tidak berlebihan, karena praktek korupsi telah menyebar dan berlangsung di wilayah eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum. Fakta korupsi yang telah melembaga dan menstruktur ini tentu saja menyulitkan usaha pemberantasan korupsi.

Saat ini memang lumayan banyak pejabat tinggi, tokoh politik, tokoh agama, dan pentolan kapitalis yang sudah (dan sedang) diperiksa aparat penegak hukum karena diduga melakukan korupsi. Namun, banyak kalangan menilai upaya itu masih bersifat tebang pilih. Koruptor kelas teri saja yang ditindak, sementara yang kelas kakap tidak disentuh. Mengapa ini terjadi? Aparat penegak hukum justru ikut melebur dan bahkan menjadi bagian dari sistem koruptif itu. Logikanya sederhana, bila mereka gagal–entah itu karena intervensi politis atau konflik kepentingan lainnya–menindak dan menjerat koruptor yang jelas-jelas bisa dipidanakan, itu berarti mereka bersikap permisif dan kompromistis, sehingga turut menyuburkan praktek korupsi yang seharusnya mereka tentang.

Keterperangkapan aparat penegak hukum dalam sistem yang koruptif itu secara tak langsung mengungkapkan sisi personalitas mereka. Inilah problem berikutnya, mereka menjadi aparat yang bertindak sesuai dengan petunjuk eksternal dan mengabaikan keputusan dan kesadaran personal. Dalam bahasa Parsonian, mereka bekerja dan bertindak berdasarkan “peran yang ditentukan” lingkaran setan koruptif struktur atau sistem itu. Ketakberdayaan aparat penegak hukum berhadapan dengan lingkaran koruptif itu memudarkan kualitas kejujuran, reputasi, dan integritas moral personal mereka. Ini berakibat langsung pada mandeknya upaya pemberantasan korupsi.

Amanat undang-undang di atas tentu menjadi acuan seleksi pemimpin KPK saat ini. Bila kita takar dari bentuk dan prosesnya, panitia seleksi tampaknya memang berupaya menemukan figur yang memiliki kualitas seperti kecakapan intelektual, wawasan yang luas, pengetahuan yang mumpuni, serta reputasi dan integritas moral yang baik. Itu artinya, mereka yang akan dipilih adalah orang yang bermutu baik dari segi kognitif, konatif, maupun afektif.

Namun, mutu, kualitas, serta berhasil-tidaknya upaya pemberantasan korupsi tidak bisa diukur dari hasil seleksi panitia seleksi semata, karena itu hanya langkah awal. Bukti bahwa mereka benar-benar orang yang tepat baru bisa dinilai dan diketahui ketika mereka sudah mulai bekerja. Artinya, kemampuan mereka untuk merealisasi visi dan misi KPK menjadi ukuran kualitas mereka yang sesungguhnya. Inilah yang diharapkan dan ditunggu-tunggu publik.

Untuk mewujudkan harapan ini memang tidak mudah. Dengan berkaca pada problem besar lingkaran setan sistem koruptif di atas, menurut penulis, ada dua hal yang perlu ditumbuh-kembangkan. Pertama, pemimpin KPK yang akan terpilih perlu menjaga kualitas dan integritas moral personal. Ini dilakukan dengan, dalam tuturan Giddens, selalu membina dan membangun kesadaran diskursif, yaitu kemampuan untuk merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Tuntutan ini harus menyata dalam kemauan untuk terus berintrospeksi dan mawas diri. Dengan demikian, sensitivitas hati nurani terhadap nilai kejujuran dan keadilan selalu terasah dan benar-benar terjaga.

Kedua, sebagaimana demokrasi tidak bisa hidup tanpa partisipasi publik, penegakan hukum dan pengasahan nurani aparat penegak keadilan tidak bisa terjadi tanpa pengawasan dan tekanan publik. Itu berarti kita tidak bisa sepenuhnya hanya berharap pada kesadaran pribadi para pemimpin KPK. Peran pengawasan ini tentu saja diharapkan muncul dari media, pers, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, intelektual, atau masyarakat pada umumnya, sehingga personel KPK selalu diingatkan dan responsif terhadap tuntutan agar usaha pemberantasan korupsi itu benar-benar dijalankan dan membawa hasil.

           


Jum’at, 31 Agustus 2007

Opini

Entropi APBN dan Anggaran Pendidikan

Wahyudin Munawir, anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Dalam ilmu kimia-fisika dikenal istilah entropi. Entropi secara sederhana bisa dikatakan sebagai derajat ketidakberaturan atau derajat kehancuran. Jika sebuah kejadian pada seuntai benda menyebabkan munculnya entropi negatif, ada kemungkinan benda itu akan makin berantakan atau makin hancur dengan posisi komponen-komponennya yang makin tidak beraturan. Sebaliknya, jika sebuah kejadian menimbulkan entropi positif, posisi benda-benda tersebut makin rapi dan kuat, atau tingkat kehancurannya dan keberantakannya makin berkurang.

Untuk melihat bagaimana entropi itu bekerja, kita bisa membayangkan pola kerja embusan badai di padang pasir. Ada kalanya embusan badai itu mengakibatkan sebuah gunung di padang pasir jadi berantakan, bahkan hilang. Tapi sebaliknya, embusan badai tersebut bisa menciptakan sebuah bentuk bangunan atau gunung yang sangat indah di tengah hamparan padang pasir tadi. Itulah filosofi entropi. Jika entropi itu positif, akan terjadi restrukturisasi dari sebuah destrukturisasi! Dan sebaliknya.

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia dari dulu–sejak zaman Soeharto sampai sekarang–terlihat berantakan. Entropinya negatif. Berantakan di sini dalam arti tidak pernah prorakyat dan prokemajuan, khususnya dalam dunia pendidikan. Di sini, perlu ditekankan bahwa pendidikan adalah pilar bangunan dan kekuatan sebuah bangsa. Ibarat bangunan, pendidikan adalah fondasi bangunan itu sendiri. Jika fondasinya kuat, bangunan itu kuat. Jika lemah, hancurlah bangunan itu. Itulah sebabnya, Nabi Muhammad menyatakan tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat.

Kesadaran bahwa pendidikan adalah fondasi kekuatan sebuah negara dan bangsa bisa kita lihat contohnya pada Jepang dan Jerman. Diceritakan, ketika Kota Hiroshima dan Nagasaki baru saja dibom atom oleh Sekutu, Kaisar Hirohito bertanya kepada para petinggi Negeri Sakura itu. “Masih ada berapa guru yang hidup? Tolong kumpulkan mereka semua. Saya akan memberikan mandat kepada mereka untuk membangun kembali kebesaran Jepang. Di tangan para gurulah negeri ini diletakkan!” kata kaisar.

Apa yang dikatakan Kaisar Hirohito benar. Para guru di Jepang dengan penuh dedikasi kemudian memberikan pelajaran berbagai ilmu yang berguna kepada generasi muda Jepang. Serius, sungguh-sungguh, tanpa kenal lelah, dan rela berkorban. Hasilnya? Dalam tempo kurang dari 15 tahun, Jepang bangkit kembali. Amerika memberi pinjaman untuk membangun kembali Jepang yang hancur dan harus lunas dalam tempo 15 tahun. Ternyata, dalam tempo 10 tahun, Jepang sudah melunasinya. Jepang bangkit kembali. Setelah itu, Jepang menjadi negara kreditor sampai sekarang. Luar biasa, bukan? Itulah buah dari kepedulian bangsa Jepang terhadap pendidikan.

Hal yang sama terjadi pada Jerman. Setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua, Jerman pun memfokuskan pada pembangunan pendidikan. Pemerintah lebih memprioritaskan membangun sekolah-sekolah yang hancur dan semua warga Jerman diberi pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Hasilnya? Jerman pun bangkit. Utang dari Amerika (program Marshall Plan) pun dibayar sebelum jatuh tempo. Sama halnya dengan Jepang, setelah itu Jerman jadi negeri kreditor. Sekali lagi, semua itu berkat tindakan pemerintah Jerman memprioritaskan pendidikan (bahkan sampai sekarang pendidikan di Jerman gratis sampai perguruan tinggi).

Mungkin ada orang yang tak percaya dan berkomentar: “Ya…, itu kan Jepang dan Jerman yang dari sononya sudah maju.” Buktinya mereka berani melawan Inggris dan Amerika. Jika demikian, mari kita lihat Korea Selatan. Korea Selatan mulai membangun negerinya sama dengan Indonesia, tahun 1945-an. Bedanya, Korea Selatan lebih memprioritaskan pembangunan pendidikan ketimbang apa pun. Para pemimpin Korea Selatan sadar betul bahwa kemajuan sebuah negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya (SDM). Jika rakyat sebuah negara pandai dan cerdas, niscaya banyak hal yang akan bisa diciptakan oleh rakyat negeri itu. Hasilnya? Korea Selatan kini telah menjadi negara maju, jauh meninggalkan Indonesia.

Mungkin masih ada yang tak percaya dan berkomentar: “Ya…, itu kan bangsa Korea, yang bermata mirip Jepang.” Kalau begitu, mari kita lihat Malaysia, tetangga kita, yang penduduknya mayoritas bangsa Melayu, sama dengan penduduk Indonesia. Sampai paruh pertama 1980-an, pendidikan di Indonesia dianggap lebih maju dari Malaysia. Maklum, Indonesia merdeka lebih dulu ketimbang Malaysia. Saat itu, bukan pemandangan aneh jika di ITB dan UGM banyak sekali mahasiswa asal Malaysia. Mereka belajar ekonomi, teknologi, dan ilmu-ilmu dasar seperti matematika, fisika, biologi, dan kimia di dua perguruan tinggi paling terkenal di Indonesia itu. Tapi tak lama kemudian mahasiswa asal Malaysia mulai menghilang dari Indonesia. Rupanya, sejak Perdana Menteri Mahathir Mohamad berkuasa, program peningkatan pendidikan mendapat prioritas utama.

Mahathir mengalokasikan anggaran pendidikan yang amat besar dari “APBN”-nya. Tak hanya 20 persen, tapi lebih dari itu. Mahathir membenahi pendidikan di dalam negeri. Mahathir juga mengirimkan ratusan ribu pemuda Malaysia untuk belajar di universitas-universitas berkualitas di Amerika dan Eropa Barat. Hasilnya, dua windu kemudian, SDM dan pendidikan warga Malaysia lebih maju ketimbang Indonesia. Sementara dulu mahasiswa Malaysia bangga belajar di Indonesia, sekarang terbalik. Mahasiswa Indonesia bangga bila menempuh pendidikan di Malaysia. Dalam hampir segala hal, kini Indonesia ketinggalan dari Malaysia.

Kunci dari semua kehebatan Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Malaysia itu adalah prioritas terhadap pendidikan dalam APBN. Bung Hatta, ketika masih hidup, sudah mewanti-wanti agar pendidikan diprioritaskan. Para founding fathers kita juga menyatakan hal yang sama. Bahkan para negarawan dan politikus “generasi handphone” yang kini berada di DPR pun menyadari hal itu. Ini terbukti dengan dicantumkannya Pasal 49 UUD 1945, yang mengharuskan pemerintah mengalokasikan 20 persen APBN-nya untuk pendidikan.

Tapi bagaimana hasilnya? Dari presiden ke presiden sejak zaman Soekarno sampai Yudhoyono, gagasan tersebut belum juga terealisasi. Alasannya klasik: orang perlu makan dulu, baru pendidikan. Tidak sebaliknya.

Dengan melihat kondisi pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun inilah, mungkin kita perlu memahami filosofi entropi di atas.

APBN Indonesia, dari tahun ke tahun, tampaknya hanya memicu entropi negatif. Akibatnya, negara makin kacau. Ekonomi tersungkur. Pendidikan makin mahal dan tidak terjangkau rakyat miskin. Dampaknya: kemajuan tersendat dan kekacauan sosial plus moral makin menjadi-jadi. Bayangkan, dari mana munculnya “psikologi keberanian” seseorang yang memotong rel kereta api hanya untuk sesuap nasi, tanpa memperhitungkan kecelakaan transportasi massal yang amat membahayakan itu? Tanpa pendidikan yang memadai, semua sekat-sekat ilmu, kebijakan, kearifan, dan hati nurani tidak akan terbuka. Jadilah negeri ini hanya dipenuhi orang-orang yang bodoh, tak punya hati nurani, dan miskin kreativitas.

Dalam kondisi inilah, seharusnya rezim Yudhoyono bertindak gagah berani: mengucurkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Presiden tak usah berpikir sektor yang lain akan kacau, karena kucuran 20 persen APBN untuk pendidikan ini akan memicu datangnya entropi positif. Semua sektor akan menyesuaikan dan berbenah mengikuti reformasi kualitas pendidikan rakyat Indonesia karena entropi positif tersebut. Rezim Yudhoyono mestinya belajar dari pengalaman, dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang kecil (8,1 persen APBN pada 2005, 10,3 persen APBN 2006, 10,6 persen APBN 2007, dan 10,9 persen APBN 2008), terbukti bangsa ini sulit keluar dari krisis. Lantas, kenapa tidak mencoba mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan? Apakah bangsa ini akan tetap terjebak krisis?

Kami yakin tidak! Dengan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan, niscaya bangsa ini akan tercerahkan dan bangkit menuju gerbang kemajuan dan kemakmuran. Entropi positif yang timbul dari kemajuan pendidikan ini (murah, berkualitas, dan terjangkau seluruh rakyat) akan segera membawa bangsa Indonesia menuju baldatun toyyibun wa rabbun ghafuur(negeri cemerlang dan diampuni Tuhan).


Kamis, 30 Agustus 2007

Opini

Dwikebangsaan: Rahmat atau Kutukan?

Hanane El Hadi dan Menna Taher*)

Dalam sebuah dunia yang semakin terglobalisasi, orang-orang berpindah dari satu negara ke negara lain karena seribu satu alasan, seperti mengejar pendidikan atau peluang kerja tertentu, pengalaman baru, atau bahkan melarikan diri dari keadaan negaranya yang sedang terkoyak perang. Ada pergerakan tetap warga muslim dari Timur Tengah dan Afrika Utara ke Eropa, dan sebaliknya, ada sejumlah signifikan orang Eropa yang memilih tinggal di Timur Tengah. Dihadapkan pada identitas yang beragam dan terkadang bersaing di lingkungan baru mereka, orang-orang “berdwikebangsaan” ini berbagi tantangan dan peluang yang khas di negara baru mereka.

Pasca-Perang Dunia II, dengan hati-hati Eropa semakin memberikan arti penting bagi kebebasan beragama, yang membuat negara-negara di benua tersebut menjadi tujuan yang menarik bagi bangsa imigran muslim Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun, dalam tahun-tahun belakangan ini, ada peningkatan ketegangan di antara para imigran dan bangsa-bangsa tersebut serta peraturan perundang-undangan yang mengungkung, seperti larangan pemakaian simbol-simbol keagamaan yang mencolok dalam sistem pendidikan di Prancis.

Prancis dan Inggris merupakan dua tujuan teratas para imigran Arab, tapi kebijakan-kebijakan integrasi mereka berbeda satu sama lain. Model integrasi Prancis sebagian besar didasarkan pada prinsip asimilasi, sedangkan model Inggris menganjurkan multikulturalisme.

Ketika para imigran berlatar belakang Afrika Utara di Prancis ditanya soal rasa kepemilikan mereka terhadap masyarakat Prancis, banyak yang memberikan jawaban sama, “Walaupun kami memiliki kewarganegaraan Prancis, kami tetap dianggap sebagai imigran; masyarakat Prancis menginginkan kami melepaskan budaya yang telah membentuk jati diri kami agar dapat sesuai dengan model Prancis.” Terlepas dari sentimen ini, sebagian muslim Afrika Utara di Prancis, seperti menteri kehakiman yang baru, Rachida Dati, telah menemukan cara membaktikan diri sepenuhnya dalam masyarakat Prancis. Ia dapat menjadi sebuah contoh sekaligus berperan sebagai perantara di antara mereka yang merasakan tekanan pemerintah Prancis untuk melepaskan jati diri mereka melalui asimilasi.

Pengalaman di Inggris sedikit berbeda. Satu contoh dapat ditemukan dalam bentuk tanggapan dari seseorang yang berlatar belakang India yang tinggal di sisi lain Selat Inggris, yang ketika ditanya cenderung berkata, “Kami adalah orang Inggris sekaligus orang India.”

Ruang tempat kedua jati diri tersebut dapat dirangkul pada saat bersamaan yang memungkinkan orang-orang yang berdwikebangsaan memetik manfaat dari segala yang terbaik dari kedua dunia tersebut dan menawarkan hal terbaik yang mereka miliki bagi lingkungan mereka.

Orang-orang dengan dwikebangsaan yang tinggal di dunia Arab juga merasakan jati diri mereka dengan cara-cara yang berbeda dan menghadapi tantangan tersendiri. Ahmed Rashed adalah seorang mahasiswa American University di Kairo, yang sepanjang umurnya hidup di Paris dan Amsterdam serta baru saja pindah ke Mesir tahun lalu. Ia menemukan kesulitan dalam memahami sebagian perwujudan fisik budaya, seperti perbedaan etiket dalam cara menyapa. “Di Prancis, seorang laki-laki boleh mencium seorang perempuan di pipi ketika menyapanya, tapi ia akan menyapa seorang laki-laki dengan berjabat tangan. Di sini justru sebaliknya,” ia menjelaskan.

Terlepas dari berbagai frustrasi yang dirasakan oleh para pendatang baru, banyak yang juga mengungkapkan rasa syukur atas apa yang dapat ditawarkan oleh perpaduan kebudayaan tersebut. Mariam Ghorbannejad, seorang perempuan berusia 25 tahun yang setengah berkebangsaan Inggris dan setengah lagi Iran, merupakan contoh orang seperti itu. Ia saat ini tinggal di Mesir untuk belajar bahasa Arab dan bekerja sebagai editor Daily Star. Ghorbannejad tidak mengalami banyak kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan budayanya. Karena sering bepergian, ia telah melihat berbagai budaya dan tidak terlalu mengalami “kejutan budaya” ketika pindah ke Mesir. “Orang Inggris lebih menahan diri dan mereka mungkin menganggap perilaku orang Mesir agresif, tapi saya tidak punya masalah dengan hal itu,” katanya. Ia kelihatannya dapat menyesuaikan diri dengan segala perbedaan antara Kairo dan London, sambil berkata: “Di sini tidak pernah terasa sunyi, selalu ada tukang jualan yang meneriakkan dagangannya dan tukang roti yang berteriak ‘roti’ setiap saat. Dan Anda tidak dapat berjalan jauh karena aspal jalanannya bergelombang, tapi di sini lebih mudah memperoleh taksi daripada di London.”

Walaupun banyak orang yang telah menganggap lebih dari satu bagian dunia sebagai “rumah”, pada suatu saat harus berhadapan dengan krisis identitas, tanpa mengetahui dengan pasti di mana mereka sesungguhnya berada. l

Menna Taher adalah mahasiswa tahun kedua American University di Kairo yang mengambil jurusan jurnalisme. Hanane El Hadi saat ini sedang menyelesaikan gelar MA-nya dalam Kajian Internasional dan Diplomasi Al-Akhawayn University di Ifrane, Maroko. Artikel ini disebarluaskan oleh Layanan Berita Common Ground


Kamis, 30 Agustus 2007

Opini

Sistem Deregulasi Nasional

Ida Syafrida Harahap, PENELITI MASYARAKAT TRANSPARANSI INDONESIA

Maraknya pro-kontra amendemen kelima menutup telinga atas sebuah realitas sistem regulasi Indonesia. Konteks politik jelas terlihat dalam upaya meloloskan amendemen kelima. Namun, proses legislasi di negara ini memang tidak pernah luput dari politisasi. Bahkan jika ditarik lebih jauh, terdapat permasalahan fundamental dalam sistem hukum kita. Jika ada survei yang mempertanyakan sistem hukum terumit, sepertinya Indonesia akan menempati urutan pertama. Bukan karena rumitnya sistem. Namun, terlalu rumit untuk memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk secara parsial dan sektoral.

Pembentukan hukum adalah untuk pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Satu per satu produk hukum dibentuk dan diimplementasikan seiring dengan perjalanan serta perubahan kenegaraan. Namun, bukan Indonesia namanya jika tidak melakukan mixer beberapa sistem. Bahkan, dari percampuran dan perpaduan beberapa sistem, tetap saja perpaduan itu jauh dari konsep dasar masing-masing sistem yang asli.

Sebut saja sistem presidensial yang justru tertimpa besarnya kewenangan legislatif, dengan adanya fungsi legislasi yang besar dalam eksekutif; adanya perpaduan sistem Anglo-Saxon dan kontinental dalam hukum acara pidana; adanya konsep mahkamah konstitusi yang dicampur dengan mahkamah impeachment; serta adanya konsep lembaga independen tapi bergantung pada executive bodies. Dan yang saat ini menjadi isu utama amendemen kelima adalah adanya sistem dua kamar yang setengah hati. Beberapa pakar tata negara menyebutnya sistem dua setengah kamar.

Konstitusi secara tegas telah memberi kewenangan membentuk undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam bab yang mengatur hal kekuasaan pemerintahan negara, konstitusi juga memberi kewenangan bagi presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang yang nantinya akan dibahas bersama-sama dengan DPR. Membentuk hal yang baru tentu sangat mudah. Terlebih jika tidak ada satu aturan pun yang telah mengatur hal tersebut. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang akan dapat bereksperimen atas substansi undang-undang. Studi banding pun menjadi sarana memperoleh bentuk sistem yang akan diatur dalam undang-undang. Namun, akan sangat sulit jika sebuah undang-undang terkait dengan undang-undang lain.

Tidak ada satu pun hukum yang terlepas sama sekali dari hukum lainnya. Tidak ada hukum yang independen berdiri sendiri. Dengan demikian, dalam proses pembentukan undang-undang, tidak dapat tidak dilakukan komparasi atas aturan lain yang telah ada sebelumnya. Jika aturan yang ada telah baik, harus dibentuk aturan yang menopang sistem yang telah baik tersebut. Namun, jika aturan yang telah ada masih jauh dari kata baik, aturan yang baru dapat merevisi atau bahkan mencabut, kemudian dibentuk aturan baru yang lebih baik.

Namun, yang terjadi, DPR tidak pernah membentuk undang-undang yang tidak menimbulkan perdebatan. Selalu ada pro dan kontra atas RUU yang akan dibahas. Tidak hanya RUU inisiatif DPR, tapi juga atas RUU inisiatif pemerintah. Dalam hal ini, sering kali satu sama lain bersitegang. Minimnya ruang partisipasi publik meminimalisasi terbentuknya aturan hukum yang responsif dan mampu menjawab kekosongan aturan hukum.

Prioritas reformasi hukum

Sebelum amendemen kelima dilakukan, ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab. Dengan kondisi sistem hukum dan sistem tata negara yang belum harmonis, apakah amendemen akan menjadi prioritas dan mampu menjadi win-win solution. Amendemen tentu tidak mampu menjadi jawaban atas semua permasalahan yang ada di Indonesia. Meskipun menjadi sumber dari segala sumber hukum, konstitusi tetap tidak mampu mengakomodasi seluruh sistem di negara ini. Undang-undang sebagai turunan dari konstitusi memegang peran penting sebagai peraturan organik yang memiliki fungsi implementatif dan reasonable.

Perlu banyak hal yang dilakukan sebelum pembentukan undang-undang dilakukan, baik oleh DPR maupun pemerintah. Selama ini tidak ada sebuah konsep menyeluruh atas kebutuhan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam tingkat undang-undang. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menjadi acuan dalam penyusunan undang-undang. Itu pun dapat diabaikan jika DPR tidak merasa cocok dengan kebutuhan faktual. Di sisi lain, tidak ada satu pun lembaga negara yang berinisiatif melakukan fungsi deregulasi. Akibatnya, undang-undang yang ada terbengkalai dalam kesemrawutan. Aturan yang tumpang-tindih, menyimpang dari norma umum, tidak responsif, bahkan terdapat hal-hal yang seharusnya tidak perlu diatur dalam sebuah undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain.

Mungkin reformasi hukum dirasa telah berjalan. Namun, sistem regulasi yang masih sama menandakan kita berjalan di tempat. Saatnya mengambil prioritas baru dalam melakukan reformasi hukum. Pertama, membentuk tim deregulasi nasional. Karena tidak ada inisiatif dari lembaga pembentuk undang-undang ataupun inisiatif dari instansi pemerintah yang berwenang dalam reformasi hukum, tim yang diberi kewenangan khusus melakukan deregulasi harus dibentuk. Tim terdiri atas perwakilan dari seluruh elemen negara, yaitu dari lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat. Tim bersifat sementara dan memiliki kewenangan melakukan deregulasi atas seluruh undang-undang yang masih berlaku. Tim juga harus diberi kewenangan me-review seluruh RUU yang akan diajukan ataupun yang sedang dibahas oleh legislatif ataupun eksekutif.

Kedua, membentuk sistem legislasi nasional yang komprehensif. Prolegnas jangka panjang harus dikaji kembali. Pembentukan undang-undang dikembalikan pada prioritas kebutuhan dan kepentingan negara. Untuk membentuk sistem hukum yang komprehensif, harus ada pedoman. Konstitusi sudah ditunjuk sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maka setiap pembentukan undang-undang harus mengacu pada konstitusi. Dengan demikian, aturan hukum yang menjadi turunan implementasi konstitusi harus mendapat prioritas. Nantinya, sistem legislasi nasional yang komprehensif dapat menjadi input dalam melakukan amendemen kelima.

Ketiga, membentuk sistem deregulasi dan legislasi daerah. Jika undang-undang dan sistem legislasi nasional telah terbentuk, sistem legislasi di tingkat daerah harus ditata pula. Peraturan daerah yang ada harus dikaji ulang secara otonom. Setiap perda dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya harus mengacu pada setiap undang-undang yang telah disahkan.

Keempat, membentuk sistem implementasi dan pengawasan yang efektif. Setelah sistem legislasi terbentuk dengan baik, implementasi dapat dilakukan dan perlu dibentuk sistem pengawasan. Pemerintah dan lembaga negara lain berfungsi melakukan implementasi undang-undang. DPR berfungsi sebagai pengawas atas kinerja pemerintah. Mahkamah Agung berfungsi sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum. Adapun masyarakat dapat menjadi pengawas eksternal. Di sinilah check and balances system diperlukan. Bersama-sama mereka melaksanakan undang-undang dan mengawal konstitusi.

Sebelum deregulasi terealisasi, ada baiknya jika bangsa ini memperlambat langkah dalam membentuk undang-undang baru, terutama undang-undang dalam Prolegnas yang memiliki tingkat urgensi yang rendah. Jika tidak, di masa mendatang akan lebih banyak waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk merevisi undang-undang yang telah disahkan

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s